Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan lima area konsesi yang disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto berlokasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga Papua.

“Itu ada di NTB, kemudian ada juga di Papua dan beberapa daerah lagi,” ucap Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

Bahlil yang juga merupakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan Prabowo memerintahkan kepada dirinya untuk mengevaluasi lima konsesi tersebut.

Adapun komoditas dari kelima konsesi tersebut meliputi tembaga dan emas.

“(Komoditasnya) tembaga sama emas,” ujar Bahlil.

Presiden Prabowo Subianto mengungkap penerimaan laporan mengenai lima area konsesi di Indonesia dengan nilai cadangan mineral (proven reserves) yang diperkirakan mencapai Rp5.400 triliun.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis, Presiden mengingatkan jajarannya di kementerian dan lembaga untuk tidak terlalu mudah memberikan izin konsesi/izin usaha pertambangan (IUP) kepada perusahaan-perusahaan.

"Sebagai contoh, baru saja saya menerima laporan bahwa ada lima (area) konsesi, lima IUP, dari sekian ratus IUP, lima IUP memiliki cadangan proven, yang didasarkan atas studi cadangan JORC namanya, nilainya itu Rp5.400 triliun, 300 miliar dolar (AS), (dari) lima konsesi," kata Presiden Prabowo.

Dari temuan di lima area konsesi itu, Prabowo yakin Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Oleh karena itu, kekayaan negara harus segera dikuasai agar tidak jatuh kepada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.

"Kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi. Jadi kita harus teliti, yang kita percayakan konsesi itu, dia benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankan. Masalahnya, banyak konsesi kita berikan, puluhan tahun tidak dikerjakan," kata Presiden Prabowo.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) melalui program Tim Ekspedisi Patriot (TEP) membantu kader Posyandu di Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, membangun usaha camilan sehat berbahan pangan lokal guna menambah pendapatan keluarga.

Kader Posyandu Distrik Prafi, Lailatul Khoriyah mengatakan program tersebut mengubah kondisi ekonomi peserta karena sebelumnya belum memiliki usaha maupun pemasukan, namun kini telah memperoleh penghasilan dari penjualan produk camilan sehat.

"Yang awalnya kami belum memiliki usaha, sekarang menjadi memiliki usaha. Yang awalnya belum memiliki pemasukan, sekarang sudah mendapatkan pemasukan," kata Lailatul dalam keterangan yang sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan selama bertahun-tahun kader Posyandu di Distrik Prafi bekerja secara sukarela tanpa gaji tetap dan hanya menerima honor sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000 saat membantu pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

Melalui pelatihan mengolah hasil kebun menjadi camilan sehat, para kader mulai memproduksi aneka pangan bernilai tambah sehingga memiliki usaha baru sekaligus memperoleh tambahan pendapatan untuk menopang kebutuhan keluarga sehari-hari.

Menurut Lailatul, pendampingan berkelanjutan diperlukan agar produk camilan berbahan pangan lokal tersebut mampu meningkatkan kualitas, memperluas pemasaran, serta menembus pasar nasional sehingga manfaat ekonomi semakin dirasakan masyarakat.

Ketua Tim 3 Ekspedisi Patriot Universitas Airlangga (Unair) Muthmainnah menjelaskan program itu lahir karena banyak kader yang kondisi ekonominya memprihatinkan, padahal mereka sukarelawan tanpa gaji tetap.

"Para kader memiliki bahan pangan lokal yang tersedia di pekarangan, kebun, maupun sawah mereka. Biasanya, hasil panen tersebut hanya dijual mentah ke pasar," kata Muthmainnah.

Pelatihan pertama digelar 3 September, diisi teori dan demonstrasi langsung oleh ahli gizi Puskesmas. Setelahnya, tiap kelompok kader diberi waktu satu hingga dua minggu untuk uji coba resep, dilanjutkan uji rasa, yaitu dengan meminta orang lain mencicipi dan memberi masukan soal rasa dan tekstur.

Tim Patriot juga ikut mendampingi serta membantu pengurusan izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dan sertifikasi halal bersama Dinas Kesehatan dan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dari 107 kader posyandu di Prafi, program itu menjangkau 40 kader yang dibagi dalam lima kelompok, masing-masing didampingi satu anggota Tim Patriot.

Produk yang dibuat antara lain keripik bayam, keripik keladi, keripik singkong, stik labu, dan sale pisang. Semuanya tanpa pewarna, pemanis buatan, penyedap, maupun pengawet.

Kader juga dibimbing mencatat untung-rugi lewat catatan keuangan digital, dan dalam satu kali penjualan, beberapa kader mengaku bisa meraih untung lebih dari satu juta rupiah.

"Kemarin, ada kader yang menyampaikan bahwa dalam satu kali penjualan mereka memperoleh keuntungan sebesar Rp1.200.000, Rp800.000, dan Rp400.000," ujar Muthmainnah.

Adapun langkah itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan desa sebagai sumber kekuatan ekonomi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap program Tim Ekspedisi Patriot mampu menggali potensi ekonomi daerah secara objektif.

"Mudah-mudahan semakin banyak potensi ekonomi yang bisa diidentifikasi dengan objektif," kata AHY.

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menekankan pentingnya riset perguruan tinggi menghasilkan produk turunan bernilai ekonomi tinggi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperkuat kemandirian usaha.

Menurut Iftitah, pengembangan kajian dan inovasi harus diarahkan pada penerapan nyata, sehingga potensi lokal dapat diolah menjadi produk bernilai tambah serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

"Pengembangan kajian dan riset tetap jalan tetapi harus hasilkan produk turunan yang bernilai ekonomi tinggi," kata Iftitah saat meninjau Kampung Prafi Mulya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Ke depan, pengelolaan wilayah bekas operasi pertambangan ini akan kami serahkan kepada BUMN, dalam hal ini PT Antam

Nabire (ANTARA) - Pemerintah menunjuk PT Aneka Tambang (Antam) sebagai badan usaha milik negara (BUMN) untuk mengelola wilayah bekas operasi pertambangan PT Kristalin Eka Lestari di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, setelah izin usaha pertambangan perusahaan tersebut dicabut.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Nabire, Kamis, mengatakan, pengelolaan wilayah bekas tambang itu direncanakan diserahkan kepada PT Antam agar kegiatan pertambangan berada di bawah pengelolaan negara.

“Ke depan, pengelolaan wilayah bekas operasi pertambangan ini akan kami serahkan kepada BUMN, dalam hal ini PT Antam,” katanya.

Ia berharap PT Antam tidak hanya bertindak sebagai investor, tetapi juga menjadi operator sekaligus investor sehingga pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh negara.

Menurut dia, pengelolaan oleh BUMN diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama warga yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan.

Ia menegaskan, penataan pengelolaan tambang tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola sumber daya alam dan memastikan pemanfaatan kekayaan negara sesuai ketentuan hukum.

Sebelumnya, pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Kristalin Eka Lestari yang mencakup wilayah seluas 3.500 hektare melalui keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi selaku Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tertanggal 12 Oktober 2026.

Pencabutan izin dilakukan setelah tim gabungan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menemukan ketidakpatuhan perusahaan terhadap ketentuan penggunaan kawasan hutan.

Perusahaan juga belum memenuhi kewajiban penempatan jaminan reklamasi dan pelaksanaan reklamasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Ia mengatakan, pengelolaan sumber daya alam harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan, bukan semata-mata mengejar keuntungan ekonomi.

Ia mengacu pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Menurut dia, kekayaan alam Papua harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Pemerintah berharap rencana pengelolaan oleh PT Antam dapat menjadi bagian dari penataan kegiatan pertambangan di Nabire agar berjalan sesuai hukum, bertanggung jawab, serta memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat sekitar.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jayapura (ANTARA) - Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) meningkatkan kompetensi masyarakat adat di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan dalam bidang pertanian

"Peningkatan kompetensi masyarakat adat dalam bidang pertanian menjadi kebutuhan penting di tengah berkembangnya aktivitas pembangunan dan investasi di wilayah tersebut," kata Anggota Tim Pemberdayaan Masyarakat MPSI Dadan Ramlan dalam keterangannya kepada ANTARA di Jayapura, Selasa.

Menurut Dadan, penguatan keterampilan budidaya, pendampingan teknis, serta akses terhadap sarana produksi dan pemasaran diperlukan agar masyarakat lokal mampu mengoptimalkan potensi wilayahnya menjadi sumber kesejahteraan yang berkelanjutan.

Dia menjelaskan melalui proses pembelajaran dan diskusi diharapkan masyarakat memahami bahwa pertanian tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menanam, tetapi juga mencakup perencanaan produksi, pemilihan komoditas, pemeliharaan tanaman, pengelolaan hasil panen, hingga pemasaran.

"Proses tersebut menjadi bekal bagi masyarakat untuk membangun kerja sama dan membentuk enam kelompok tani perempuan yang diharapkan mampu mengembangkan usaha pertanian secara kolektif," ujarnya.

Kepala Kampung Wanam Kosmas Serilius Kaize mengatakan pentingnya pengembangan pertanian sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat khususnya perempuan adat.

Menurut Kosmas, peningkatan keterampilan perlu menjadi perhatian agar potensi yang tersedia di Kampung Wanam dapat dimanfaatkan secara produktif dan memberikan manfaat bagi keluarga.

"Pertanian perlu dikembangkan agar masyarakat memiliki sumber penghidupan dan pendapatan tambahan. Karena itu, keterampilan masyarakat harus terus ditingkatkan supaya potensi yang ada di Kampung Wanam dapat dimanfaatkan secara produktif dan memberikan manfaat bagi keluarga," katanya.

Dia menambahkan pihaknya berharap pembentukan enam kelompok tani tersebut tidak berhenti pada kegiatan pelatihan, tetapi dilanjutkan dengan pembinaan dan pendampingan agar masyarakat mampu menjalankan kegiatan pertanian secara nyata.

Sementara itu, Ketua Adat Kalai Woyu Maklew Yohanis Agabi Mahuze mengatakan peningkatan kesejahteraan harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap nilai-nilai adat, hubungan masyarakat dengan tanah, serta pelestarian identitas budaya yang diwariskan antar generasi.

Menurut Yohanis, pengembangan ekonomi masyarakat adat harus tetap memperhatikan nilai-nilai adat dan hubungan masyarakat dengan tanahnya sehingga diharapkan pertanian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan identitas budaya dan kehidupan sosial yang selama ini menjadi bagian dari masyarakat adat Wanam.

Pihaknya menekankan pentingnya menempatkan masyarakat adat sebagai pelaku utama dalam pengembangan ekonomi wilayahnya.

"Pengembangan pertanian perlu memperhatikan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat agar peningkatan produksi tidak mengabaikan hubungan sosial, budaya, dan sumber penghidupan yang selama ini menopang kehidupan mereka," katanya.

Pihaknya menilai pembekalan yang diberikan menjadi langkah awal untuk memperkuat kemampuan peserta dalam mengelola kegiatan pertanian.

"Namun, pengetahuan yang diperoleh perlu dilanjutkan melalui praktik lapangan, pemilihan komoditas yang sesuai, penyusunan jadwal tanam, serta penggunaan sarana produksi secara efektif," ujarnya.

Dia menambahkan kelompok tani juga membutuhkan keterampilan administrasi dan pencatatan usaha untuk mengetahui biaya produksi, hasil panen, serta potensi keuntungan.

Anggota Riset dan pemberdayaan masyarakat MPSI Kausar menegaskan bahwa pembentukan enam kelompok tani perempuan harus diikuti dengan program pendampingan berkelanjutan.

"Peningkatan kompetensi masyarakat merupakan prasyarat penting agar pembangunan wilayah dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat lokal," katanya.

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kondisi perairan di sejumlah wilayah pesisir saat ini turut menjadi perhatian.

Timika (ANTARA) - Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia mendukung Pemerintah Mimika, Papua Tengah, membahas kendala transportasi yang saat ini dihadapi oleh masyarakat di wilayah pesisir dan pegunungan Mimika.

Ketua Pengurus YPMAK Leonardus Tumuka, di Timika, Senin, mengatakan masalah transportasi laut dan juga udara menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam membawa hasil pertanian dan perikanannya untuk dipasarkan di Kota Timika.

"Kami sebagai mitra strategis pemerintah siap duduk bersama dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama membahas dan mencarikan solusi masalah transportasi yang saat ini dialami masyarakat," ujarnya.

Leonardus menjelaskan, kondisi perairan di sejumlah wilayah pesisir saat ini turut menjadi perhatian. Pendangkalan terjadi tidak hanya di wilayah timur, tetapi juga di wilayah barat. Kondisi tersebut diperparah oleh berbagai faktor seperti abrasi.

“Jadi ketika masyarakat memilih melalui jalur laut itu juga sangat berbahaya, karena kondisi cuaca yang tidak menentu dan sangat membahayakan masyarakat," ujarnya.

Ia menilai, penyediaan akses transportasi yang lebih baik akan memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, khususnya dalam mobilisasi warga serta distribusi hasil usaha masyarakat dari wilayah pesisir dan pedalaman menuju pusat kota.

Leonardus berharap mobilisasi masyarakat dapat dilakukan secara lebih intensif dan terjadwal. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya lebih mudah bepergian dari dan menuju kampung, tetapi juga dapat membawa hasil tangkapan laut maupun hasil kebun untuk dipasarkan di kota.

“Akses transportasi di sini terutama mobilisasi masyarakat sendiri untuk pergi atau pulang, kalau bisa dalam seminggu ini secara intensif dilakukan setiap waktu. Ini juga membantu mobilisasi hasil tangkapan, hasil kebun langsung ke kota,” ujarnya lagi.

Bukan hanya wilayah pesisir, akses transportasi di wilayah pegunungan juga harus menjadi perhatian bersama, agar mampu membantu masyarakat di wilayah tersebut dalam memobilisasi hasil pertaniannya.

Pada jangka pendek saat ini ketersediaan akses transportasi menjadi sangat penting untuk membantu masyarakat.

Ia juga berharap untuk solusi jangka panjang, pemerintah perlu memastikan akses jalan darat terhubung hingga ke wilayah Mimika barat jauh dan timur jauh.

"Sehingga kita mencoba memperbaiki kondisi topografi yang sudah dangkal akibat abrasi ini. Wilayah lain di Papua ini butuh pasir, apakah pasir pasir ini bisa digeser ke Merauke dan Asmat. Hal ini perlu dilakukan bersama semua pemangku kepentingan untuk menolong masyarakat kita," ujarnya.

Selain di wilayah pesisir, wilayah pegunungan Mimika juga mengalami kendala dalam transportasi dan akses kehidupan masyarakat di sana juga sangat berat.

"Ini memang kita perlu bicara bersama sampai tuntas, lalu jangka panjang seperti apa," ujarnya lagi.

Menurutnya, peningkatan akses transportasi menjadi bagian penting dalam membuka konektivitas, sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat di wilayah pesisir dan pegunungan Mimika.

Pewarta: Marselinus Nara
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bogor (ANTARA) - Tim Ekspedisi Patriot (TEP) IPB University kirimkan bantuan bibit cabai varietas Bonita IPB, Neno Tavi IPB, dan Patriot IPB kepada petani Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

Ketua TEP 9 IPB University Prof Muhamad Syukur dalam keterangannya di Bogor, Sabtu, menyatakan varietas Bonita IPB merupakan varietas cabai rawit merah nonhibrida dengan produktivitas mencapai 16 ton per hektare dan toleran terhadap virus.

Prof Muhamad Syukur yang juga Ketua Inovator Bonita IPB menyebutkan varietas cabai Bonita IPB bertipe ORI dan dapat beradaptasi di dataran rendah hingga dataran tinggi. Karena bersifat nonhibrida, benihnya dapat diperbanyak sendiri oleh petani.

Penyerahan dilakukan oleh Ketua TEP 9 IPB University Prof Muhamad Syukur dan Ketua TEP 8, Dr Zulfikar Damaralam Sahid, kepada Kepala Kampung Kumbe, Edoardus A Basik Basik, yang mewakili para petani.

Selain memberikan bantuan bibit cabai, TEP 9 IPB University juga mengadakan Pelatihan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Budi Daya dan Produksi Benih Cabai di Kampung Kumbe, awal Oktober ini. Pelatihan diikuti 40 peserta, yang terdiri atas petani, penyuluh pertanian lapangan (PPL), aparat kampung, dan anggota kelompok tani.

Kegiatan tersebut bertujuan membekali petani dengan pengetahuan budi daya sekaligus mendorong kemandirian benih cabai di Distrik Malind.

Sementara itu Dr Zulfikar Damaralam Sahid menambahkan varietas Neno Tavi IPB merupakan varietas cabai keriting nonhibrida dengan produktivitas mencapai 20 ton per hektare dan tahan terhadap virus.

“Petani juga dapat memperbanyak sendiri benih Neno Tavi karena varietas ini bukan hibrida,” kata Dr Zulfikar yang juga anggota tim inovator Neno Tavi IPB.

Selain Bonita IPB dan Neno Tavi IPB, petani juga menerima Patriot IPB, varietas cabai rawit merah hibrida. Patriot IPB merupakan varietas baru yang namanya diberikan secara khusus sebagai wujud dedikasi tim terhadap Program Ekspedisi Patriot. Varietas ini baru mulai diujicobakan di kawasan transmigrasi.

“Semoga Patriot IPB dapat beradaptasi dengan baik di daerah transmigrasi,” ujar Prof Syukur.

Ia berharap pemberian varietas tersebut dapat menjadi langkah awal bagi petani di Distrik Malind untuk memproduksi benih cabai secara mandiri. Distrik Malind merupakan salah satu wilayah dengan kegiatan penanaman cabai yang luas di Kabupaten Merauke.

“Semoga Bonita IPB dan Neno Tavi IPB dapat beradaptasi dengan baik di Merauke,” kata Prof Syukur menambahkan.

Pewarta: Syarif Abdullah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Timika (ANTARA) - Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia berkomitmen mendorong para pemuda di wilayah pesisir dan pegunungan terlibat langsung dalam pengembangan potensi ekonomi di kampung/desa.

Ketua Pengurus YPMAK Leonardus Tumuka di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Jumat, mengatakan kampung- kampung yang ada di wilayah pesisir dan pegunungan Mimika memiliki potensi ekonomi yang besar di bidang pertanian dan perikanan.

"Kami perlu melakukan kaderisasi pemuda masyarakat lokal untuk bisa kendalikan sektor ekonomi di wilayah pesisir dan pegunungan," kata Leonardus.

Para pemuda ini akan menjadi pengusaha lokal yang akan menampung seluruh hasil pertanian dan juga perikanan dari masyarakat kemudian memasarkannya di Kota Timika.

" Kami hanya menyiapkan fasilitas dan akses setelah itu mereka melaksanakannya dan kami hanya melakukan pemantauan dan pendampingan. Kami siapkan tempat di kota yang bisa menampung dan sekaligus mendistribusikan hasil pertanian dan perikanan," ujarnya.

Ia mengatakan saat ini YPMAK sendiri sudah membina 20 pengusaha baru dari Suku Amungme dan Suku Kamoro yang bergerak dalam usaha mikro kecil dan menengah.

"Dari 20 yang kami bina lima orang sudah berhasil. Yang belum berhasil kami terus melakukan pendampingan. Kami juga telah luncurkan usaha binatu (laundry) yang dijalankan oleh pemuda lokal Papua," ujarnya.

Ia mengatakan pada 2027 YPMAK mendorong pemuda di wilayah pegunungan untuk mengembangkan usaha kopi dan para pemuda di wilayah pesisir untuk mengembangkan usaha minyak kelapa murni Virgin Coconut Oil (VCO).

"Sekarang ini kami sedang dalam tahapan menyiapkan skema dan pendekatan-pendekatan lain mulai dari alur petani sampai turun ke lokasi distribusinya. Siapa yang mengelola dan distribusi ke mana, kami lagi siapkan perangkatnya," ujarnya.

Ia mengatakan tujuan utama dari program ini agar pemuda khususnya dari Suku Amungme dan Suku Kamoro dapat tumbuh menjadi pengusaha, mengetahui dan menguasai akses pasar baik itu di wilayah Mimika maupun di luar Mimika.

Pewarta: Marselinus Nara
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Nabire (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui Dinas Perindustrian, menyalurkan bantuan peralatan senilai sekitar Rp350 juta untuk mendukung pengembangan usaha batik Papua.

Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA) Dinas Perindustrian Nabire Jenie YR Kawer di Nabire, Kamis, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemberdayaan pelaku usaha lokal melalui dana Otonomi Khusus (Otsus).

“Kami membantu salah satu perajin batik Orang Asli Papua (OAP), Elisabeth Ayer yang sangat konsisten untuk mengembangkan batik Papua,” ujarnya.

Ia mengatakan, bantuan tahun ini mencakup mesin pres batik berukuran besar, mesin pres terpisah, serta perlengkapan membatik, seperti kain, malam, canting, dan alat cetak motif.

Sebelumnya, Dinas Perindustrian juga telah memberikan bantuan berupa mesin jahit dan mesin jahit bordir untuk mendukung kegiatan usaha Elisabeth.

Menurutnya, pemberian bantuan peralatan dilakukan setelah pelaku usaha mendapatkan pelatihan. Dinas Perindustrian juga melakukan pemantauan setiap tahun untuk memastikan bantuan dimanfaatkan dan usaha tetap berjalan.

Ia mengatakan usaha batik Elisabeth masih berjalan sehingga dinilai menunjukkan pemanfaatan bantuan yang baik. Pemerintah daerah berharap usaha tersebut terus berkembang dan menghasilkan produk yang memiliki ciri khas Papua.

Dinas Perindustrian berharap Elisabeth dapat mengembangkan motif batik yang terinspirasi dari kekayaan budaya dan identitas lokal, sehingga berpeluang melahirkan produk batik khas Nabire.

Ia menyebutkan, sebelum diberi bantuan produk batik Papua hasil karya Elisabeth telah dipasarkan melalui salah satu toko batik di Nabire.

“Ibu Elisabeth ini memang salah satu perempuan OAP yang sudah lama menggeluti dunia batik, dia awalnya membuat pakaian dari kulit kayu dan berkembang menjadi usaha batik. Ketekunan dan keuletan beliau membuat kita terus memberikan dukungan,” ujarnya.

Ia mengatakan pendampingan Dinas Perindustrian saat ini berfokus pada pelatihan, pemberian peralatan, dan pemantauan usaha.

Menurutnya, apabila batik dengan motif khas Nabire dapat dikembangkan, produk tersebut berpotensi menjadi salah satu identitas daerah dan dipertimbangkan untuk kebutuhan seragam sekolah maupun kantor pada masa mendatang.

Ia berharap dukungan pemerintah melalui dana Otsus dapat meningkatkan kemampuan usaha perajin OAP, memperluas pengembangan produk kerajinan lokal, serta menciptakan peluang ekonomi berbasis budaya Papua.

“Beliau juga secara rutin dilibatkan untuk mengikuti pameran-pameran di luar oleh Dekranasda Papua Tengah,” ujarnya.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dana itu bukan untuk kami para kepala daerah menikmati, tetapi harus kembali kepada rakyat

Jayapura (ANTARA) - Gubernur Papua Matius Fakhiri mengingatkan bahwa pemanfaatan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) 2027 diarahkan untuk membuka akses ekonomi masyarakat, terutama di daerah tertinggal, melalui pembangunan infrastruktur yang sesuai kebutuhan wilayah.

“Selain pembagian anggaran kami akan memperkuat program konektivitas di daerah tertinggal,” kata Fakhiri di Jayapura, Jumat.

Menurut Fakhiri, dengan pembagian anggaran sebesar 65 persen untuk pemerintah provinsi dan 35 persen untuk pemerintah kabupaten dan kota maka itu sudah mendukung aktivitas ekonomi warga.

"Pembangunan infrastruktur perlu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sehingga, tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik," ujarnya.

Dia menjelaskan, konektivitas yang memadai dapat memudahkan masyarakat membawa hasil kebun ke pusat-pusat ekonomi sehingga potensi daerah dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.

"Besaran dana yang diterima setiap daerah berbeda, dengan jumlah Orang Asli Papua (OAP) menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan alokasi dana tersebut," katanya lagi.

Dia menambahkan, pihaknya juga meminta para kepala daerah mengelola DTI secara bertanggung jawab dan memastikan penggunaannya sesuai peruntukan serta kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.

“Dana itu bukan untuk kami para kepala daerah menikmati, tetapi harus kembali kepada rakyat,” ujarnya.

Dia menjelaskan, pihaknya juga berharap pemanfaatan DTI 2027 dapat mendukung pemerataan pembangunan melalui peningkatan konektivitas, khususnya di daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses.

"Dengan demikian, pembangunan infrastruktur diharapkan tidak hanya meningkatkan keterhubungan antarwilayah, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi dan memberikan nilai tambah bagi potensi daerah," ujarnya.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

penerbangan rute Denpasar-Sorong sebelumnya dinonaktifkan sejak April 2026 karena permintaan penerbangan dari wisatawan mengalami penurunan

Sorong (ANTARA) - Garuda Indonesia Cabang Sorong mengaktifkan rute penerbangan Denpasar-Sorong mulai 25 Oktober 2026 hingga Maret 2027 seiring meningkatnya permintaan penerbangan pada periode kunjungan wisatawan.

General Manager Garuda Indonesia Cabang Sorong Nadia Anisa di Sorong, Papua Barat Daya, Kamis, mengatakan penerbangan rute Denpasar-Sorong sebelumnya dinonaktifkan sejak April 2026 karena permintaan penerbangan dari wisatawan mengalami penurunan.

"Seasonality dari para turis itu juga sudah mulai menurun, jadi demand-nya tidak ada. Sekarang ketika sudah mulai masuk periode turis, kami aktifkan kembali," katanya saat memberikan keterangan pers di Kantor Bandara DEO Sorong.

Ia menjelaskan penerbangan Denpasar-Sorong akan berangkat dari Denpasar pada pukul 08.00 Wita dan tiba di Sorong sekitar pukul 12.00 Wita.

Pesawat tersebut kemudian dijadwalkan kembali berangkat dari Sorong menuju Denpasar pada pukul 13.00 WIT.

Nadia mengatakan pengaktifan kembali rute tersebut berlangsung hingga Maret 2027 dengan menyesuaikan perkembangan permintaan penerbangan.

Selain mengaktifkan kembali rute Denpasar-Sorong, Garuda Indonesia juga menambah frekuensi penerbangan rute Jakarta-Sorong pada hari Sabtu hingga Maret 2027.

"Untuk rute Jakarta-Sorong, penerbangan reguler tetap beroperasi pada pukul 00.10 WIB, sedangkan penerbangan tambahan dijadwalkan berangkat dari Jakarta pada pukul 08.55 WIB," ujarnya.

Dia berharap penambahan frekuensi penerbangan dan pengaktifan kembali rute Denpasar-Sorong dapat memberikan lebih banyak pilihan perjalanan bagi masyarakat sekaligus mendukung konektivitas udara menuju Sorong.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dari 20, lima usaha ini sudah punya inisiatif untuk mengembangkan usahanya lagi

Timika (ANTARA) - Lima dari 20 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbentuk kios binaan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK), pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia telah layak mendapat Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Ketua Pengurus YPMAK Leonardus Tumuka di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu mengatakan kepastian lima UMKM kios layak KUR didapat setelah dilakukan evaluasi dan verifikasi.

"Dari 20, lima usaha ini sudah punya inisiatif untuk mengembangkan usahanya lagi. Mereka dapat menambah ukuran bangunannya sendiri dan mereka layak mendapatkan KUR," ujarnya.

Ia mengatakan UMKM binaan YPMAK bekerjasama dengan PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Jayapura dan CV Amungsa Berjaya Gemilang itu merupakan kebanggaan dan berjalan sukses yang sudah bisa mengatur keuangan dengan baik.

"Terhadap suksesnya lima usaha itu, kami di pengurus YPMAK sudah berpikir untuk memberikan tambahan bonus atau insentif bagi mereka. Mudah-mudahan itu bisa digunakan untuk mengembangkan usaha," ucap dia.

Sementara 15 UMKM kios lainnya disebut ada yang masuk di kategori tiga dan kategori dua. Kata dia, perlu ada dukungan agar usaha dapat berjalan baik.

"Kalau yang masuk kategori satu, kami sedang memikirkan bagaimana caranya agar bisa diselamatkan. Sudah dipikirkan caranya," ungkap dia.

Ia memastikan setiap usaha binaan YPMAK terus dipantau melalui mitra. Harapannya agar setiap usaha binaan berjalan baik dan berhasil.

Selain itu Leonardus Tumuka mengungkapkan pihaknya mengembangkan usaha laundry yang diresmikan hari itu. Ditambah rencana pengembangan minyak kelapa murin atau virgin coconut oil (VCO) dan perkebunan kopi.

"Kedua-duanya sudah mau jalan. Kita mau jalankan program yang bisa dinikmati banyak orang di Mimika melalui pendekatan-pendekatan yang kita lakukan," pungkas dia.

Pewarta: Marselinus Nara/Rachmat J
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Timika (ANTARA) - Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia, meresmikan tiga unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berbentuk binatu binaan di Kota Timika, Kabupaten Mimika,Papua Tengah.

Tiga usaha yang bergerak dalam bidang pencucian pakaian itu antara lain dua binatu konvensional dan satu binatu dengan sistem koin. Ketiganya berlokasi di Timika masing-masing berlokasi di SP 3, Jalan Yos Sudarso dan Jalan Budi Utomo.

Ketua Pengurus YPMAK Leonardus Tumuka di Timika Rabu, mengatakan usaha binatu merupakan kelanjutan program kerja sama dengan PT (Persero) Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk Cabang Jayapura dan CV Amungsa Berjaya Gemilang.

"Sebelumnya kami ada 20 kios yang dibangun. Nah ini kelanjutannya. Ada tiga binatu yang diresmikan hari ini dimana salah satunya adalah dengan sistem koin," ujarnya.

Usaha koin binatu bernama Ki Sapua Wambugi (KSW) itu disebutnya milik Yerry Miagoni. KSW koin laundry juga dipastikan adalah yang pertama hadir di Timika.

"Yerry Miagoni ini sebelumnya menempuh pendidikan di Jakarta dan dia kembali ke Timika sini dan punya cita-cita untuk mengelola usaha ini," jelasnya.

YPMAK juga membantu menyediakan kendaraan berupa motor. Motor tersebut digunakan untuk menjemput pakaian yang hendak dibersihkan.

"Motor ini upaya agar usaha ini lebih aktif jemput bola. Kalau cuma mau tunggu konsumen bawa sendiri barangnya itu nanti peluangnya malah bisa hilang,"ujarnya.

Ia berharap ke depannya usaha binatu dapat berkembang sehingga dapat membuka cabang baru di tempat lain. Adapun dua usaha binatu lainnya dikelola oleh orang asli Papua (OAP) dari Amungme dan Kamoro.

Leonardus berpesan agar pelayanan dilakukan dengan ramah senyum termasuk memberikan salam.

"Kami mengundang warga Mimika untuk datang apalagi ini dikelola keluarga besar kita dari orang Papua. Kami percaya dukungan warga akan membangun ekonomi daerah ini," ucapnya.

Kepala BTN Cabang Jayapura Darmawan mengatakan program tersebut bertujuan untuk inklusi keuangan sekaligus bentuk kehadiran YPMAK kepada masyarakat dalam bentuk wirausaha.

"Yang kita harapkan bahwa uang tidak semata habis untuk konsumtif melainkan kepada program produktif dan berkelanjutan sehingga bermanfaat," kata Darmawan.

Pemilik usaha KSW laundry koin Yerry Miagoni menyatakan pihaknya mematok tarif Rp25 ribu per koin. Dimana untuk mencuci dan mengeringkan pakaian dibutuhkan dua koin atau Rp50 ribu.

Jangka waktu mencuci dan mengeringkan pakaian dijelaskan membutuhkan 86 menit.

"Kapasitas mesin dan pengering masing-masing tujuh kilogram. Mencuci butuh sekitar 36 menit dan mengeringkan butuh 50 menit," kata Yerry

Pewarta: Marselinus Nara/Rachmat J
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026