Pengembang juga dapat perlu melihat peluang hunian vertikal dengan skema FLPP yang dapat menjadi salah satu solusi. Tidak perlu tinggi-tinggi, cukup 4 atau 5 lantai sudah bisa untuk FLPP

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendorong pengembang untuk melihat peluang hunian vertikal dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Pengembang juga dapat perlu melihat peluang hunian vertikal dengan skema FLPP yang dapat menjadi salah satu solusi. Tidak perlu tinggi-tinggi, cukup 4 atau 5 lantai sudah bisa untuk FLPP,” ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah mengenai opsional masa tenor lebih panjang hingga 40 tahun dapat membuka peluang lebih lebar bagi masyarakat untuk memiliki rumah.

Heru juga menyampaikan bahwa pihaknya bersama pemerintah pusat saat ini tengah menggodok kebijakan pemilikan hunian pertama bagi masyarakat berpenghasilan menengah atau tanggung.

Lebih lanjut dia juga menjelaskan bahwa pihaknya juga terus melakukan pengembangan desain kebijakan rumah subsidi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan, penyediaan perumahan di kawasan perkotaan diarahkan melalui pembangunan hunian vertikal.

Dia mengatakan, permasalahan penyediaan perumahan terutama di kawasan perkotaan dihadapkan dengan keterbatasan lahan untuk pembangunan rumah.

Maruarar atau disapa Ara menyampaikan hal tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo supaya tanah-tanah, lahan-lahan itu tidak terlalu banyak terpakai untuk perumahan jadinya diarahkan ke hunian vertikal.

Dia juga berharap hunian berkonsep Transit-Oriented Development seperti hunian TOD di Manggarai, Jakarta, dapat hadir di tempat-tempat lainnya.

Ara berencana untuk melakukan pertemuan dengan pihak KAI dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kemungkinan terkait dengan hunian TOD di tempat lainnya.

Dia juga menjelaskan pembangunan hunian Manggarai menjadi salah satu contoh kolaborasi pemanfaatan aset negara melalui kerja sama antara KAI dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN dalam menyediakan perumahan rakyat.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menekankan pentingnya investasi sumber daya manusia (SDM), riset, dan teknologi sebagai fondasi dalam membangun industri di kawasan transmigrasi setelah mempelajari pengembangan industri otomotif di China.

"Saya tertarik bukan pada produknya, melainkan pada prosesnya," kata Iftitah dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Pernyataan tersebut disampaikan seusai kunjungannya ke Beijing Automotive Group (BAIC Group) di Beijing, China, Selasa (13/10), sebagai bagian dari agenda kerja Kementerian Transmigrasi pada 12–18 Oktober 2026.

Menurut Iftitah, pengalaman perusahaan otomotif tersebut menunjukkan bahwa kemajuan industri tidak hanya ditentukan oleh keberadaan pabrik dan modal, tetapi juga oleh kualitas tenaga kerja, penguasaan teknologi, serta kemampuan penelitian yang dibangun secara berkelanjutan.

"Pertama, mereka berorientasi pada manusia. Itulah sebabnya mereka berinvestasi besar-besaran pada sumber daya manusia. Itu lesson learned pertama yang saya tangkap," ujarnya.

Ia menilai pengalaman tersebut relevan bagi transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, sehingga pengembangan industri perlu disertai pendidikan, pelatihan, dan penyiapan tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia usaha.

Selain penguatan SDM, Iftitah menyoroti pentingnya kerja sama internasional dalam pengembangan industri dengan mencontohkan kemitraan BAIC bersama Hyundai dari Korea Selatan dan Mercedes-Benz dari Jerman.

Menurut dia, kemitraan dengan perusahaan yang telah memiliki pengalaman dan teknologi dapat menjadi sarana pembelajaran untuk memperkuat kemampuan produksi, keterampilan tenaga kerja, dan daya saing industri nasional.

"Tidak ada sesuatu yang bisa dibuat dalam semalam. Mereka membutuhkan puluhan tahun, tetapi pada titik tertentu akan terjadi akselerasi," katanya.

Iftitah juga menekankan perlunya membangun ekosistem industri yang melibatkan pemasok, lembaga penelitian, tenaga ahli, jaringan logistik, serta usaha pendukung agar manfaat investasi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

"Kalau kita berinvestasi dalam riset dan ekosistemnya terbentuk, pihak lain tidak perlu mulai dari nol," ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam konteks transmigrasi, pengembangan ekosistem tersebut dapat diarahkan pada pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, kegiatan manufaktur, serta usaha pendukung sesuai dengan potensi sumber daya dan kebutuhan pasar masing-masing kawasan.

Sejalan dengan penguatan SDM dan riset tersebut, Kementerian Transmigrasi pada 2026 telah menerjunkan 1.476 peserta Tim Ekspedisi Patriot (TEP) yang tergabung dalam 246 tim dari 10 perguruan tinggi untuk melakukan riset dan pendampingan di 53 kawasan transmigrasi.

Penerapan teknologi di kawasan transmigrasi antara lain dilakukan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Universitas Hasanuddin di Weri-Saharey, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, melalui pengembangan alat pengering pala yang menurut Kementerian Transmigrasi mampu memangkas waktu pengeringan dari tujuh hari menjadi dua hari.

Sementara itu, TEP Universitas Indonesia di kawasan Barelang, Batam, Kepulauan Riau, telah memfasilitasi pengurusan nomor induk berusaha (NIB) bagi 20 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat sebagai bagian dari pendampingan pengembangan ekonomi masyarakat.

Iftitah menilai keberhasilan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi tidak cukup diukur dari masuknya investasi atau berdirinya pabrik, tetapi juga dari peningkatan keterampilan masyarakat, perkembangan usaha lokal, serta terbukanya lapangan kerja dan sumber pendapatan baru.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Palu (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memantau program pengembangan ekosistem kakao di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah untuk memastikan pelaksanaannya berjalan efektif dan berkelanjutan.

“OJK bersama Kepala OJK Sulawesi Tengah Bapak Bonny Hardi Putra, akan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pengembangan ekonomi daerah ini,” kata Analis Direktorat Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Ario di Poso, Rabu.

Ia mengatakan hal tersebut dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan business matching pengembangan ekonomi daerah di Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso.

Ia mengatakan evaluasi dilakukan seiring berjalannya program untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan, sekaligus menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaannya.

Menurut dia, apabila ekosistem telah berjalan efektif, skala program dapat diperbesar sehingga semakin banyak petani yang memperoleh manfaat.

Ario menjelaskan penandatanganan MoU dan business matching merupakan pertemuan antara pihak yang membutuhkan layanan dan pihak yang dapat menyediakan layanan dalam ekosistem pengembangan ekonomi daerah, khususnya komoditas kakao.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Poso, OJK Sulteng, Koperasi Karya Bersama, lembaga jasa keuangan, PT Pegadaian, BPJS Ketenagakerjaan, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi mendorong pengembangan komoditas kakao di Poso.

Ia menyebutkan Sulawesi Tengah merupakan salah satu produsen kakao utama di Indonesia dengan produksi pada 2025 mencapai sekitar 126.000 ton.

Menurut dia, potensi tersebut perlu terus dikembangkan karena berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani kakao.

Pengembangan ekosistem kakao, kata dia, membutuhkan kolaborasi antara petani, koperasi, lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.

Program dapat dimulai dari skala kecil, kemudian diperluas secara bertahap setelah mekanisme dan ekosistem yang dibangun berjalan efektif.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan produktivitas kakao yang membutuhkan modal kerja dan pembiayaan. Namun, dukungan pembiayaan saja tidak cukup apabila komponen lain dalam ekosistem belum berjalan efektif.

Petani, kata dia, perlu meningkatkan produksi, koperasi harus menjalankan kegiatan usaha secara efektif, sedangkan lembaga keuangan perlu memberikan dukungan pembiayaan. Seluruh komponen tersebut harus berjalan bersama agar pengembangan kakao dapat memberikan hasil optimal.

Ia menegaskan penandatanganan MoU merupakan langkah awal yang harus ditindaklanjuti dengan pelaksanaan program secara bertahap dan berkelanjutan.

“Kita ingin program ini berjalan secara bertahap dan berkelanjutan sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Jika ekosistem tersebut berjalan dengan baik, kata dia, lembaga keuangan yang lebih besar diharapkan dapat turut memberikan dukungan pembiayaan dengan skala lebih besar.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan akan menindaklanjuti empat rekomendasi hasil kajian Technical University of Munich (TUM), Jerman, bersama Universitas Diponegoro (Undip) untuk mengembangkan kawasan transmigrasi Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau.

Iftitah menjelaskan rekomendasi tersebut mencakup pengelolaan lahan dan agroforestri, penanganan persoalan lingkungan, penguatan kapasitas masyarakat, serta pengembangan ekonomi melalui pariwisata bahari.

"Yang pertama, kami akan jalankan empat-empatnya," kata Iftitah di Tanjung Banon, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, dikonfirmasi Minggu.

Ia mengatakan hasil kajian tersebut telah dibahas bersama jajaran Kementerian Transmigrasi agar dapat dikembangkan menjadi kegiatan yang melibatkan masyarakat setempat dan memperkuat kemandirian ekonomi kawasan.

"Dan tentu saja, setelah ini kita tidak berhenti hanya di ide, tapi kita sudah bicarakan juga dengan Pak Direktur Jenderal tadi untuk diimplementasikan," ujar Iftitah.

Dalam bidang pengelolaan lahan, tim TUM mengusulkan pengembangan agroforestri melalui pemanfaatan lahan secara bersama untuk kegiatan pertanian, penanaman pepohonan, serta budidaya lainnya.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan usaha bagi warga sekaligus menjaga kondisi lingkungan.

Rekomendasi berikutnya berfokus pada penanganan erosi dan pengelolaan air.

Tim peneliti mengusulkan penghijauan lereng, pembangunan sarana penampungan air hujan, serta perbaikan pengelolaan sampah dan limbah di kawasan permukiman.

Untuk penguatan kapasitas masyarakat, TUM mengusulkan pembentukan pusat kegiatan dan pelatihan keterampilan atau skill hub.

Fasilitas tersebut dirancang sebagai tempat belajar bahasa Inggris, pengolahan pangan, pengembangan keterampilan usaha, dan kegiatan bersama warga.

Sementara itu, rekomendasi pengembangan ekonomi diarahkan pada ekowisata dan pariwisata bahari dengan memanfaatkan potensi mangrove atau bakau, kegiatan nelayan, produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta budaya lokal sebagai daya tarik wisata.

Iftitah mengatakan sejumlah kegiatan yang sejalan dengan rekomendasi tersebut telah berjalan sebelum hasil kajian dipaparkan.

Salah satunya pembangunan menara gardu pandang di Tanjung Banon yang diharapkan dapat menarik kunjungan wisatawan dan membuka peluang usaha masyarakat.

"Nah, kita sedang bangun menara gardu pandang," ujarnya.

Menurut Mentrans, kedatangan pengunjung nantinya berpotensi menciptakan kegiatan ekonomi baru, termasuk usaha makanan, minuman, dan layanan penunjang wisata. Pemerintah juga menaruh perhatian pada penghijauan kawasan dan pemanfaatan air hujan untuk menjawab persoalan lingkungan setempat.

Dalam kesempatan yang sama, peneliti dari TUM Prof. Walter Timo de Vries menjelaskan rekomendasi tersebut disusun berdasarkan pengamatan lapangan dan diskusi dengan warga selama sekitar satu minggu melalui program Summer Course Barelang 2026.

Kegiatan yang melibatkan 20 mahasiswa dan tiga staf TUM itu menghasilkan sejumlah gagasan yang disampaikan oleh empat kelompok kajian, masing-masing mengenai pariwisata, lingkungan, pertanahan dan agroforestri, serta pengembangan komunitas.

Walter menilai pengembangan kawasan tidak cukup hanya melalui penyediaan infrastruktur, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat agar potensi ekonomi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

"Jadi yang kita lihat itu komunitas juga aset di sini, bukan hanya untuk menerima sesuatu, tapi juga untuk membuat sesuatu," ucap Walter.

Ia juga menyoroti perlunya pengintegrasian informasi geospasial karena data dan peta yang dibutuhkan untuk perencanaan kawasan masih tersebar di sejumlah instansi.

Menurut Walter, penggabungan informasi tersebut dapat membantu pemerintah menentukan pemanfaatan lahan, mengidentifikasi persoalan lingkungan, dan menyusun langkah penanganan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Amsakar Achmad menyatakan pemerintah daerah akan memberikan perhatian terhadap rekomendasi hasil kajian tersebut bersama kementerian dan lembaga terkait.

"Empat rekomendasi yang tadi disampaikan akan menjadi atensi serius," ungkap Amsakar.

Ia menjelaskan sejumlah kegiatan yang sejalan dengan rekomendasi itu telah berjalan, antara lain penghijauan kawasan dan pemberdayaan ekonomi warga.

Adapun usulan lainnya masih dalam tahap persiapan dan koordinasi lintas instansi sebelum dapat dilaksanakan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bengkulu (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin ingin ada pengembangan perkebunan kelapa di Pulau Enggano, pulau terluar Indonesia di Provinsi Bengkulu untuk mendongkrak geliat ekonomi di pulau itu.

"Dari dulu saya sudah betul-betul concern untuk menggerakkan ekonomi di Pulau Enggano. Tapi saya ingin program pengembangan petani kelapa itu betul-betul masif," kata Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin di Bengkulu, Jumat.

Sultan mengatakan pengembangan kelapa menjadi salah satu perhatiannya dalam mendukung potensi ekonomi masyarakat di Bengkulu, termasuk di Pulau Enggano.

Dia menjelaskan kelapa memiliki nilai ekonomi tinggi karena hampir seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

"Kelapa ini betul-betul tanaman yang nilai ekonomisnya juga sangat tinggi. Umurnya juga panjang, sabutnya jadi duit, airnya jadi duit, batoknya jadi duit, dagingnya jadi duit, pohonnya jadi duit, bahkan daunnya jadi duit," kata dia.

Sultan mengatakan perluasan penanaman kelapa juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di berbagai wilayah Bengkulu.

Dia berencana mengajak masyarakat memanfaatkan lahan yang tersedia untuk mengembangkan tanaman tersebut.

Sultan menyebutkan program penanaman kelapa di Enggano masih membutuhkan kelengkapan data calon petani dan calon lokasi (CPCL) agar dukungan yang disiapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Sultan mengatakan menteri terkait telah menyatakan kesediaan mendukung pengembangan kelapa sesuai kebutuhan Bengkulu. Namun, kelengkapan data tetap diperlukan untuk memastikan program dapat ditindaklanjuti.

Dia berharap pengembangan kelapa secara masif dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi komoditas perkebunan di Bengkulu, termasuk di Pulau Enggano.

Sultan menegaskan dirinya akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan pemangku kepentingan terkait untuk mencari dukungan bagi pembangunan Bengkulu, termasuk pengembangan petani kelapa dan infrastruktur di Pulau Enggano.

Sebelumnya Kementerian Pertanian tahun 2026 mulai mengembangkan kawasan perkebunan kelapa seluas 1.500 hektare di Provinsi Bengkulu sebagai bagian dari upaya mendorong hilirisasi industri kelapa nasional.

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu masih melakukan pengumpulan dan verifikasi berkas CPCL atau calon petani dan calon lokasi. Dinas TPHP berperan melakukan pendampingan serta monitoring terhadap pelaksanaan program di lapangan.

Sumber benih berasal dari pohon induk kelapa yang telah memiliki Surat Keputusan Penetapan KSB Pohon Induk Terpilih (PIT) di Pulau Enggano. Adapun jenis benihnya merupakan kelapa dalam unggul lokal yang tersedia dan dikembangkan di Pulau Enggano.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Tapanuli Selatan, Sumatera Uta (ANTARA) - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot membidik pengembangan tahap kedua pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batang Toru dengan tambahan daya sebesar 160 megawatt (MW).

“Setelah ini berjalan dengan baik, kemudian rencananya ada pengembangan 160 MW,” ujar Yuliot ketika ditemui di Bendungan Air PLTA Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Jumat.

Saat ini, PLTA Batang Toru yang dikelola oleh PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) dikembangkan dengan kapasitas terpasang total 510 megawatt (MW). PLTA tersebut dirancang untuk beroperasi penuh pada jam beban puncak (18.00–24.00).

Apabila pengembangan tahap pertama berlangsung dengan lancar, maka Yuliot berencana untuk melakukan pengembangan lanjutan untuk menambah daya yang dihasilkan dari PLTA tersebut.

“(Tahap lanjutannya) setelah yang saat ini jalan. Tetapi kajiannya sudah dibuat,” ucap Yuliot.

Ia mengatakan pengembangan lanjutan PLTA Batang Toru akan mencontoh keberhasilan pengembangan PLTA bertingkat di China. Pengembangan PLTA di Negeri Tirai Bambu tersebut memanfaatkan satu aliran sungai untuk 17 PLTA.

Dengan demikian, China bisa memanfaatkan dengan maksimal potensi daya listrik yang dihasilkan oleh sungai tersebut.

“17 PLTA dalam satu aliran sungai. Mereka memiliki kapasitas sekitar 22 gigawatt (GW),” ucap Yuliot.

Oleh karena itu, ia membidik pengembangan satu unit tambahan di hilir Sungai Batang Toru. Yuliot juga menilai pengembangan unit tambahan tersebut dapat dilakukan oleh NSHE, tanpa perlu mencari pemenang lelang lagi.

“Kalau bisa, ya, tanpa tender lagi. Karena ini (pembangunan yang sedang berlangsung) kan sudah tender. Tinggal perluasan, nambah ke bawah. Ini FS (studi kelayakan)-nya sudah disiapkan oleh NSHE, nanti kalau ditenderkan itu ya, ini pemenang tender cari investor lagi, sodori lagi sama NSHE untuk pengembangan. Itu yang kami tidak inginkan. Ini (NSHE) kan sudah terbukti,” ucap Yuliot.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Saya terus berdiskusi dengan rekan-rekan di sini untuk merumuskan karakteristik sekolah bisnis yang AI-native

Singapura (ANTARA) - Dekan National University of Singapore (NUS) Business School Prof. Teo Chung Piaw menyampaikan sekolah bisnis yang dipimpinnya tengah membangun model pendidikan berbasis AI (AI-native) dengan mengintegrasikan AI dan literasi digital dalam pembelajaran, riset, dan operasional.

Ia mengatakan, NUS Business School ingin masuk ke jajaran sekolah bisnis terbaik di dunia dengan memperdalam keahlian mengenai bisnis di Asia serta menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang akan membangun bisnis yang dibutuhkan negara-negara Asia.

“Saya terus berdiskusi dengan rekan-rekan di sini untuk merumuskan karakteristik sekolah bisnis yang AI-native, termasuk bagaimana mengintegrasikan AI dan literasi digital ke dalam seluruh aktivitas yang kami jalankan,” kata Teo di Singapura, Kamis.

Menurut Teo, menjadi AI-native bukan sekadar menambahkan mata kuliah AI ke dalam kurikulum. Lebih dari itu, konsep tersebut mencakup cara berpikir dan bekerja dengan teknologi dalam berbagai aspek, termasuk mengubah cara belajar dan melakukan riset serta merangkul pendekatan-pendekatan baru.

Ia meyakini nilai pendidikan bisnis di era AI dapat tetap dipertahankan dengan membawa persoalan nyata dari dunia industri ke dalam ruang kelas. Menurutnya, pendidikan bisnis perlu menghadirkan masalah-masalah riil yang dihadapi perusahaan agar mahasiswa dapat belajar dari tantangan yang terjadi di dunia nyata.

Selain AI-native, NUS Business School juga mengembangkan pilar externally engaged untuk memperkuat keterlibatan dengan industri dan sektor publik.

Terkait hal ini, Teo menjelaskan NUS Business School akan meningkatkan upaya agar mahasiswa terlibat dalam menangani tantangan riil dunia usaha. Ia juga mengerahkan jejaring alumni untuk membawa persoalan-persoalan industri kembali ke lingkungan sekolah bisnis.

Tak hanya itu, NUS Business School juga mengembangkan pilar impact-driven yang menekankan riset dengan dampak nyata bagi bisnis, ekonomi, dan masyarakat.

Dalam hal ini, Teo mengatakan para dosen didorong untuk berfokus pada riset berbasis dampak. Menurut dia, jajaran dosen NUS Business School memiliki kapasitas untuk mendorong batas-batas pengetahuan.

Namun, ke depan, mereka juga diharapkan membawa hasil yang diperoleh dari riset tersebut kembali ke lingkungan lokal untuk menghasilkan dampak translasional yang nyata (translational impact).

“Ke depan, inilah cara saya memimpin sekolah ini. Saya ingin menyelaraskan riset, pengajaran, dan keterlibatan dengan industri sehingga ketiganya dapat saling menguatkan,” kata Teo.

Ia juga ingin para dosen lebih berorientasi ke luar (externally-facing) dengan memahami perkembangan dan tantangan yang dihadapi industri, meneliti tantangan tersebut melalui program riset, kemudian membawa hasilnya kembali ke ruang kelas untuk diajarkan kepada mahasiswa.

Menurut Teo, keterhubungan antara riset, pengajaran, dan praktik industri tersebut akan membentuk siklus berkesinambungan (continuous loop) yang dapat saling memperkuat dan membantu NUS Business School mencapai visi yang dituju.

Dalam konteks Indonesia, Teo mengatakan NUS Business School berkomitmen memperdalam keterlibatan dengan berbagai mitra di Indonesia, termasuk mendorong dosen dan mahasiswa berkolaborasi dengan berbagai universitas di Indonesia.

Ia juga ingin memperluas kerja sama dengan pelaku industri di Indonesia agar dosen dan mahasiswa dapat membawa pengetahuan serta keahlian mereka langsung ke lapangan dan mengembangkan riset berdasarkan persoalan nyata yang dihadapi dunia usaha.

“Kami ingin membangun jaringan untuk membantu korporasi, para eksekutif, dan mahasiswa beroperasi di seluruh ASEAN, khususnya Indonesia, serta bekerja sama dengan perusahaan untuk menyediakan program pendidikan eksekutif bagi peningkatan keterampilan (upskilling),” kata Teo.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026