#30 tag 24jam
BP Tapera catat realisasi FLPP capai 178.211 unit per 9 Oktober 2026
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP telah mencapai 178.211 unit per 9 ... [339] url asal
Berdasarkan data per 9 Oktober 2026, realisasi KPR Sejahtera FLPP telah mencapai 178.211 unit atau sekitar 50,92 persen dari target 350.000 unit
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP telah mencapai 178.211 unit per 9 Oktober 2026 atau sekitar 50,92 persen dari target 350.000 unit.
"Berdasarkan data per 9 Oktober 2026, realisasi KPR Sejahtera FLPP telah mencapai 178.211 unit atau sekitar 50,92 persen dari target 350.000 unit," ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, capaian ini menjadi dasar bagi BP Tapera dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah percepatan pada sisa tahun berjalan, termasuk mengoptimalkan permohonan pembiayaan yang masih berproses serta memastikan kesiapan pasokan rumah subsidi.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memimpin rapat evaluasi kinerja dan percepatan realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2026 bersama BP Tapera, perbankan, asosiasi pengembang, dan pemangku kepentingan sektor perumahan.
Rapat membahas capaian penyaluran KPR Sejahtera FLPP untuk rumah tapak dan rumah susun subsidi, kendala pelaksanaan, serta langkah konkret untuk mengoptimalkan target 350.000 unit bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dalam arahannya, Menteri PKP Maruarar Sirait memberikan apresiasi kepada tiga kedeputian di BP Tapera, yaitu Deputi Komisioner (DK) Bidang Hukum dan Administrasi, DK Bidang Pengerahan, serta DK Bidang Pemupukan Dana, yang telah mencapai hampir 100 persen dari target Indikator Kinerja Utama (IKU).
Apresiasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran BP Tapera untuk mempertahankan kinerja organisasi sekaligus meningkatkan percepatan penyaluran FLPP.
Maruarar juga menekankan pentingnya sense of crisis, evaluasi yang mendasar, dan terobosan konkret agar berbagai kendala tidak menghambat pencapaian target 2026.
Melalui rapat evaluasi ini, Kementerian PKP dan BP Tapera mendorong seluruh ekosistem perumahan memperkuat koordinasi dan memastikan setiap kendala ditindaklanjuti dengan solusi yang konkret serta terukur.
Dengan dukungan perbankan, pengembang, dan asosiasi, percepatan realisasi FLPP diharapkan semakin optimal hingga akhir 2026, sekaligus memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026
Bulog Kanwil Yogyakarta realisasi penyerapan 212.612 ton setara beras
Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Yogyakarta menyebut akumulasi penyerapan gabah dan beras di wilayah kerja yang termasuk Kantor Cabang (Kancab) Magelang ... [411] url asal
#bulog-yogyakarta #realisasi-penyerapan-beras #target-empat-juta-ton
Yogyakarta (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Yogyakarta menyebut akumulasi penyerapan gabah dan beras di wilayah kerja yang termasuk Kantor Cabang (Kancab) Magelang dan Kancab Banyumas hingga 8 Oktober tercatat mencapai 212.612 ton setara beras.
"Di wilayah Kanwil Yogyakarta, kita bersyukur dapat berkontribusi nyata dengan merealisasikan penyerapan sebesar 212.612 ton setara beras atau 108,52 persen dari target, per 8 Oktober 2026," kata Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Yogyakarta Dedi Aprilyadi di Yogyakarta, Jumat.
Menurut dia dengan capaian 108,52 persen di wilayah Kanwil Yogyakarta dari target yang ditetapkan sebesar 195.919 ton setara beras itu, Bulog akan terus menjaga momentum penyerapan hingga akhir tahun, melalui kolaborasi, inovasi, dan penguatan operasional dari hulu hingga hilir.
"Bulog berkomitmen melanjutkan kontribusi dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan serta memastikan setiap hasil kerja petani menjadi bagian dari kekuatan pangan Indonesia," katanya.
Menurut dia capaian ini mendukung capaian secara nasional yang hingga 8 Oktober 2026, realisasi pengadaan Public Service Obligation (PSO) secara nasional mencapai 4.115.014 ton setara beras atau 102,88 persen dari target penugasan pemerintah sebesar empat juta ton.
Dia mengatakan, capaian yang lebih dari empat juta ton tersebut melampaui realisasi tahun 2025 yang mencapai 3.191.969 ton setara beras, dan jauh berada di atas capaian pengadaan pada tahun-tahun sebelumnya.
Menurut dia, capaian ini juga menjadi yang terbesar sejak Bulog didirikan, sebelumnya capaian pengadaan terbesar pada tahun 2012 yaitu sebesar 3,65 juta ton.
"Capaian nasional ini bukan sekadar angka, dibaliknya ada kerja keras, dedikasi, dan semangat seluruh insan Bulog yang terus bergerak, turun langsung ke lapangan, mendampingi petani, serta memastikan hasil panen dapat terserap dengan baik," katanya.
Dia juga mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi berbagai pihak baik kementerian terkait, pemerintah pusat dan daerah, para petani, penyuluh, mitra kerja penggilingan dalam memperkuat ekosistem pangan daerah maupun nasional.
"Capaian ini harus menjadi energi bagi Kanwil Yogyakarta untuk terus memberikan manfaat bagi petani, menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat, dan memperkuat ketahanan pangan Indonesia," katanya.
Menurut dia rekor pengadaan itu jadi kado terbaik menuju dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan semakin memperkuat posisi Bulog dalam menjalankan peran strategisnya melalui tiga pilar ketahanan pangan nasional, yakni menjaga ketersediaan pangan, mendukung stabilisasi harga di tingkat produsen dan konsumen, serta mengelola cadangan pangan Pemerintah.
"Dengan pengadaan yang kuat di tingkat hulu, pemerintah memiliki fondasi stok yang semakin kokoh untuk mendukung berbagai program stabilisasi dan penyaluran pangan kepada masyarakat," katanya.
Pewarta: Hery Sidik
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Riau catat penerimaan PBBKB capai Rp1,12 triliun hingga September 2026
Pemerintah Provinsi Riau mencatat realisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) mencapai Rp1,12 triliun hingga September 2026, naik ... [293] url asal
#pajak-bahan-bakar #pbbkb-provinsi-riau #realisasi-pbbkb-riau
Pekanbaru, (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Riau mencatat realisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) mencapai Rp1,12 triliun hingga September 2026, naik Rp187,2 miliar atau 20,04 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto dalam Rapat Rekonsiliasi Data PBBKB Triwulan II dan III serta Sosialisasi Aplikasi e-PBBKB di Pekanbaru , Kamis mengatakan kenaikan penerimaan daerah ini didorong oleh bertambahnya jumlah Wajib Pungut (Wapu) dari 19 instansi pada 2025 menjadi 26 pada tahun 2026.
"Pertumbuhan ini juga didorong oleh bertambahnya jumlah Wajib Pungut dari 19 Wapu pada tahun 2025 menjadi 26 Wapu pada tahun 2026," katanya.
Dia memaparkan bahwa kontribusi terbesar dari total realisasi tersebut disumbangkan oleh pemungutan pajak melalui PT Pertamina Patra Niaga. BUMN tersebut mencatatkan nilai pemungutan sebesar Rp900,96 miliar atau menyumbang 80,33 persen dari total penerimaan PBBKB Riau.
"Ini tentu perkembangan yang baik dan saya menyampaikan terima kasih atas kerja sama Bapak/Ibu. Ini menunjukkan kontribusi Pertamina Patra Niaga sangat besar," ujarnya.
Pemprov Riau lanjutnya memproyeksikan total realisasi PBBKB hingga akhir tahun anggaran 2026 berpotensi menyentuh angka Rp1,510 triliun. Untuk mencapai target tersebut, pengawasan serta optimalisasi pemungutan dari seluruh Wajib Pungut akan terus ditingkatkan hingga Desember mendatang.
Oleh karena itu, Pemprov Riau mengimbau seluruh Wajib Pungut untuk menyetorkan kewajiban pajak sesuai dengan volume aktivitas transaksi penjualan bahan bakar kendaraan di lapangan. Langkah transparansi tersebut dinilai penting demi memastikan penerimaan hak daerah berjalan secara optimal tanpa membebani iklim dunia usaha.
"Kita masih punya waktu sampai akhir tahun. Saya berharap ruang yang masih ada itu dapat kita optimalkan bersama. Bukan dengan membebani dunia usaha, tetapi dengan memastikan apa yang memang menjadi hak daerah dapat kita terima sesuai aktivitas yang sebenarnya," ungkap SF Hariyanto.
Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)