Jakarta (ANTARA) - Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengatur (BP) BUMN Dony Oskaria mengatakan optimistis laba bersih dari konsolidasi BUMN dapat mencapai Rp360 triliun pada tahun 2026.

“Perbaikan BUMN kita menunjukkan result yang luar biasa. Saya expect 2026 kita bisa closing paling tidak Rp360 triliun net income. This is a huge number dari laba kita,” kata Dony di Jakarta, Kamis.

“Saya cukup confident, paling tidak BUMN-BUMN konsolidasi BUMN kita tahun 2026 kita bisa untung Rp360 triliun,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Dony menilai laba tersebut bisa menjadi mesin pertumbuhan baru perekonomian Indonesia. Ia mengatakan, sebagian laba akan diberikan dalam bentuk dividen lalu diinvestasikan kembali (re-invest) untuk membiayai berbagai proyek strategis.

“Rp360 triliun ini menjadi engine of growth baru yang nanti kita re-invest. Kita berikan dalam bentuk dividen,” kata Dony.

Meski demikian, ia mengatakan kerja sama dengan mitra-mitra strategis juga diperlukan Danantara untuk menanggung kebutuhan ekuitas bersama dalam sebuah proyek.

“Tetapi, satu project itu tidak hanya kita sendiri, karena equity portion-nya juga ada partner yang kita ajak, dan lain sebagainya. Sehingga inilah yang diharapkan oleh pemerintah untuk menjadi pendorong (pertumbuhan ekonomi),” ujar Dony.

Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan Danantara tidak akan menyetorkan dividen ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 dan 2027.

Menkeu mengatakan, dividen dari Danantara belum diperhitungkan sebagai penerimaan negara dalam kedua tahun anggaran tersebut.

Meski demikian, Suahasil menilai kontribusi Danantara tidak hanya diukur dari penerimaan negara berupa dividen, tetapi juga bisa dilihat dari berbagai proyek dan aktivitas yang dijalankan melalui aset yang dikelola lembaga tersebut.

Berbagai aktivitas itu diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan produksi barang dan jasa, serta menghubungkan investasi dengan pihak swasta.

Dengan demikian, Suahasil menilai kinerja Danantara nantinya dapat dilihat dari kemampuannya mengoptimalkan aset yang dimiliki untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat.

“Bagaimana Danantara yang bekerja lebih keras, Danantara yang bekerja dengan aset yang sedemikian besar kemudian membantu menyelesaikan masalah-masalah di tengah masyarakat, menyerap tenaga kerja, membangun produksi barang dan jasa, menghubungkan dengan investasi dari pihak swasta dan kemudian mensejahterakan masyarakat Indonesia,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga menyesuaikan pola suplai BBM di wilayah Bali dalam rangka menjaga ketersediaan energi di Pulau Dewata tersebut.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan pihaknya terus memastikan pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat melalui pengelolaan stok dan penyesuaian pola suplai secara dinamis.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dinamika pada pola dan jalur suplai sekaligus menjaga ketersediaan BBM di berbagai wilayah, khususnya Bali.

Ahad mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap kondisi stok dan suplai di lapangan serta menyesuaikan pola suplai berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah.

"Memang sebelumnya keterlambatan pasokan Pertalite. Namun, pasokan telah tiba pada 7 Oktober dan kami terus melakukan pengaturan suplai untuk menjaga ketersediaan BBM di wilayah Bali. Selanjutnya, pasokan berikutnya dijadwalkan tiba pada 11 Oktober 2026," jelas Ahad.

Pertamina juga terus melakukan upaya percepatan pemulihan kondisi suplai dengan mengoptimalkan pengaturan stok, kesiapan sarana dan fasilitas, serta koordinasi operasional agar pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan secara optimal.

"Kami akan terus mengupayakan percepatan recovery suplai dan melakukan evaluasi secara berkala agar kondisi ketersediaan BBM dapat segera kembali normal. Kami juga memastikan kesiapan operasional untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat," tambah Ahad.

Pertamina mengimbau masyarakat untuk menggunakan BBM secara bijak sesuai kebutuhan.

Masyarakat juga diharapkan bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Transformasi GDPS bukan hanya tentang bagaimana kita bertumbuh secara bisnis, tetapi bagaimana kita terus meningkatkan kemampuan untuk memberikan solusi yang relevan bagi pelanggan.

Jakarta (ANTARA) - PT Garuda Daya Pratama Sejahtera (GDPS), bagian dari Garuda Indonesia Group, mengungkapkan transformasi bisnis yang dijalankan perusahaan tersebut mampu mendongkrak pendapatan hingga 24,6 persen pada 2025 dibandingkan 2024.

Direktur Utama GDPS Cornelis Radjawane mengatakan transformasi menjadi langkah perusahaan yang bergerak pada sektor "business process outsourcing" (BPO) atau penyedia jasa eksternal untuk terus memberikan solusi yang relevan bagi pelanggan.

“Transformasi GDPS bukan hanya tentang bagaimana kita bertumbuh secara bisnis, tetapi bagaimana kita terus meningkatkan kemampuan untuk memberikan solusi yang relevan bagi pelanggan," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Dari yang sebelumnya berfokus pada penyediaan tenaga kerja, katanya lagi, perusahaan terus bergerak menuju layanan berbasis solusi dengan mengintegrasikan manusia, proses, data, dan teknologi.

Saat bedah buku "Beyond the Horizon: Seven Years of GDPS Transformation" di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Cornelis menyebutkan secara total perusahaan mencatatkan pertumbuhan pendapatan sekitar 85 persen sejak 2021 hingga 2025.

Dalam rentang lima tahun, ujarnya pula, pendapatan hampir berlipat dua, capaian ini tidak lahir dari ekspansi agresif semata melainkan dari reposisi model bisnis secara fundamental, dari perusahaan penyedia tenaga kerja menuju penyedia layanan BPO berbasis proses, sistem dan tata kelola.

Dia menambahkan melalui transformasi bisnis tersebut sumber pendapatan yang semula mayoritas ditopang oleh sektor aviasi, namun kemudian kontribusi sektor non aviasi meningkat pesat seperti energi, otomotif, teknologi digital, FMCG hingga klien multinasional.

Jika pada 2021 kontribusi non aviasi masih di bawah 20 persen, maka pada 2025 mendekati 40 persen dengan proyeksi konservatif melampaui 50 persen pada 2030 atau pendapatan GDPS berpotensi mendekati Rp800 miliar dengan non aviasi sebagai penyumbang utama.

Terkait pengelolaan tenaga alih daya (TAD), Cornelis menyatakan pada 2022 GDPS mengelola 3.275 TAD, kemudian meningkat signifikan hingga pertengahan 2025 menjadi 6.927 tenaga kerja yang tersebar di 93 kota di Indonesia dengan konsentrasi terbesar di wilayah Jabodetabek

Direktur SDM & Operasi GDPS Vicky Firmansyah menambahkan penguatan kompetensi manusia harus berjalan seiring dengan pengembangan teknologi.

"Teknologi pada akhirnya adalah enabler. Yang menjadi penggeraknya tetap manusia. Karena itu, transformasi GDPS kami bangun secara bersamaan melalui penguatan kompetensi, pengembangan talenta, sistem kinerja, dan budaya kerja," katanya pula.

Pewarta: Subagyo
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Pontianak (ANTARA) - Jembatan Kapuas I duplikasi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat mulai dipersiapkan untuk dilalui kendaraan berat sebagai upaya mendukung kelancaran distribusi logistik sekaligus mengurangi beban lalu lintas di Kawasan Tanjung Raya.

"Yang penting adalah pertama memang melihat dari aspek kelancaran dan keselamatan," kata Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Pontianak, Kamis.

Edi mengatakan pembukaan jembatan duplikasi tersebut merupakan hasil pembahasan Forum Lalu Lintas Kalimantan Barat bersama Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas dan kebutuhan distribusi angkutan, seperti BBM, air bersih, serta sampah.

Menurut dia, Jembatan Kapuas I lama masih dibatasi untuk kendaraan dengan tonase lebih dari 8 ton karena sebelumnya tiang jembatan sempat tersenggol ponton dan berdasarkan kajian kondisi konstruksinya tidak memungkinkan untuk dilalui kendaraan dengan beban tersebut.

Sementara itu, jembatan duplikasi yang masih baru dinilai tidak memiliki persoalan dari sisi kapasitas konstruksi untuk mendukung angkutan berat. Namun, kewenangan menentukan kapasitas tonase kendaraan yang dapat melintas berada pada Kepala Balai Besar Jalan Nasional.

"Yang kedua, dari rekomendasi Kepala Balai, apakah jembatan yang ada ini memungkinkan dilewati. Yang berwenang menentukan kapasitas tonase kendaraan yang melewati jembatan tersebut adalah Kepala Balai Besar Jalan Nasional," ujarnya.

Edi menjelaskan pengaturan kendaraan berat yang melintas nantinya akan mencakup tonase, panjang kendaraan, serta batas ketinggian. Pengaturan waktu juga akan diterapkan untuk mencegah pembukaan jalur tersebut justru menimbulkan penumpukan kendaraan di kawasan Tanjung Raya I yang selama ini kerap mengalami kemacetan.

Menurut dia, angkutan berat dari pelabuhan menuju sejumlah gudang di kawasan Ambawang dan Ayani Dua membutuhkan jalur distribusi yang cepat karena aktivitas bongkar muat dari pelabuhan sungai menjadi salah satu sumber pergerakan kendaraan berat di Kota Pontianak.

"Makanya saya selalu menyampaikan, kegiatan ini harus cepat difungsikan supaya beban Kota Pontianak terhadap angkutan berat ini tidak semakin parah, antrean dan sebagainya," katanya.

Ia menyebut penerapan pengaturan tersebut saat ini sudah memasuki tahap implementasi dan uji coba. Dinas Perhubungan atau tim Forum Lalu Lintas akan melakukan pengaturan sekaligus mengevaluasi penerapannya berdasarkan kondisi lalu lintas di lapangan.

Edi menambahkan sistem transportasi perkotaan bersifat dinamis sehingga pengaturan kendaraan dapat disesuaikan berdasarkan kondisi arus lalu lintas. Karena itu, keputusan mengenai waktu dan pola pergerakan angkutan berat dapat dievaluasi apabila penerapannya justru menimbulkan persoalan baru.

"Jadi, mengutamakan keselamatan dan kelancaran itu yang paling penting," katanya.

Dalam jangka panjang, Edi mengatakan Kota Pontianak membutuhkan pengembangan infrastruktur transportasi yang lebih luas, termasuk outer ring road, jalan tol, serta jalan dengan kapasitas lebih besar untuk mengantisipasi pertumbuhan aktivitas ekonomi dan pergerakan logistik di Kalimantan Barat.

Pewarta: Dedi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kalau dari BMKG memperkirakan hujan akan mulai terjadi pada minggu kedua di bulan Desember

Yogyakarta (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), memastikan masa tanam pertama (MT 1) petani di beberapa wilayah setempat mundur mengikuti permulaan musim hujan yang hingga awal Oktober 2026 belum terjadi.

Kepala DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo di Bantul, Kamis, mengatakan saat ini sejumlah wilayah di Kabupaten Bantul masih mengalami kekeringan akibat kemarau panjang yang menyebabkan debit sumber air untuk pertanian di beberapa lokasi sangat terbatas.

"Tapi sampai saat ini kan kita itu belum ada puso. Belum ada laporan puso," katanya.

Puso dalam konteks ini, lanjutnya, merupakan kondisi gagal panen pada lahan pertanian ketika tanaman tidak menghasilkan atau mengalami kerusakan parah akibat cuaca maupun kekeringan.

"Kalau dari BMKG memperkirakan hujan akan mulai terjadi pada minggu kedua di bulan Desember," ujarnya.

Ia menyebut para petani telah melakukan sejumlah upaya untuk mengantisipasi gagal panen, seperti petani di lahan pertanian jagung wilayah Kapanewon Dlingo yang melakukan pemanenan lebih awal.

"Itu tanaman yang belum saatnya panen, tapi karena kekeringan, dipanen awal. Tapi kan jagung, jadi bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak, jadi tidak masalah," katanya.

Joko juga memperkirakan terdapat potensi mundurnya MT 1 dari yang biasanya dilakukan pada November, sehingga di beberapa lokasi penanaman baru dapat dimulai pada Desember.

"Mungkin MT 1 ini kita agak mundur tanamnya di daerah tertentu," ujarnya.

Namun, kata dia, lahan pertanian di wilayah bawah relatif lebih aman dari sisi pasokan air, terutama lokasi yang berdekatan dengan enam sungai besar yang melintasi Kabupaten Bantul.

"Kita juga dibantu irigasi pompa (irpom) sebanyak 11 di daerah Dlingo terus ada tiga sumur dalam," katanya.

Pihaknya mengimbau petani memilih komoditas tanaman berumur pendek dan tidak membutuhkan banyak air untuk mengantisipasi gagal panen.

"Misalnya palawija, padi umur pendek yang umur 85 hari," ujarnya.

Pewarta: Agung Dwi Prakoso
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pontianak (ANTARA) - Inovasi konverter kit (Konkit) Amin Bensin dan Gas (BenGas) yang dikembangkan selama 16 tahun kini telah menembus sekitar 150 ribu unit dan telah dimanfaatkan masyarakat di 34 provinsi di Indonesia.

"Capaian ini tentu menjadi bukti bahwa inovasi berbasis akar rumput dapat berkembang dan memberikan manfaat luas apabila didukung pengujian serta pengembangan yang berkelanjutan," kata Inovator konverter Amin BenGas, Amin Suwarno di Pontianak, Kamis.

Dia mengatakan perjalanan selama 16 tahun bukanlah proses yang singkat, terlebih bagi sebuah inovasi yang dikembangkan secara mandiri dari tingkat akar rumput.

"Kalau inovasi biasanya satu atau dua tahun sudah berhenti, kita sudah berjalan 16 tahun. Tahun ini sudah menembus hampir 150 ribu unit dan tersebar di 34 provinsi," tuturnya.

Menurut dia, capaian tersebut menjadi hal yang patut disyukuri karena inovasi yang dikembangkan secara mandiri dapat bertahan dan terus berkembang hingga digunakan dalam jumlah yang cukup besar oleh masyarakat.

Amin menegaskan, perkembangan produk tersebut tidak terlepas dari proses pengujian dan seleksi yang ketat. Produk Amin BenGas, kata dia, telah melalui berbagai tahapan pengujian, mulai dari tingkat daerah hingga pusat, termasuk pengujian yang berkaitan dengan standar nasional.

"Produk kita melewati seleksi yang sangat ketat, mulai dari daerah sampai ke pusat. Ada lembaga-lembaga penguji yang melakukan pengujian terhadap produk kita," katanya.

Ia menyebut proses pengujian dan standardisasi tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan pengembangan inovasi karena memastikan produk yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan sebelum digunakan secara luas.

"Sekarang kita juga sudah mulai banyak menjadi mitra perguruan tinggi. Ini bagian dari rekam jejak kita sebagai inovator," katanya.

Amin juga menekankan bahwa perjalanan panjang tersebut tidak hanya menghasilkan produk, tetapi juga melahirkan kekayaan intelektual. Hingga saat ini, pihaknya mengklaim telah memiliki tujuh paten yang diakui negara.

Menurut dia, kepemilikan paten menjadi salah satu indikator bahwa inovasi yang dikembangkan bukan sekadar produk yang diproduksi dan digunakan, tetapi merupakan hasil pengembangan teknologi yang memiliki aspek kebaruan dan telah melalui proses pengakuan secara resmi.

Seiring perkembangannya, Amin BenGas tidak ingin inovasi tersebut hanya digunakan pada satu sektor. Pengembangan ke depan diarahkan untuk menjangkau berbagai bidang yang berkaitan dengan efisiensi energi, ekonomi masyarakat, pertanian, perikanan, hingga ketahanan pangan.

Amin menjelaskan efisiensi energi memiliki keterkaitan erat dengan ketahanan ekonomi masyarakat. Ketika biaya energi dapat ditekan, menurut dia, pelaku usaha kecil, petani maupun nelayan memiliki peluang untuk meningkatkan efisiensi kegiatan ekonominya.

"Kalau kita bicara ketahanan energi, sejak awal konverter Amin BenGas memang bagian dari ketahanan energi. Di situ ada ketahanan energi bangsa dan ada ketahanan ekonomi masyarakat kecil yang menggunakan," katanya.

Ia menilai konsep tersebut dapat diperluas ke sektor pertanian dan perikanan. Efisiensi penggunaan energi, misalnya, dapat mendukung kegiatan produksi yang membutuhkan peralatan dan mesin, termasuk pompa air serta berbagai kebutuhan energi lainnya.

Dengan pendekatan tersebut, Amin melihat inovasinya tidak hanya berkaitan dengan persoalan energi, tetapi juga dapat berkontribusi terhadap agenda ketahanan pangan.

"Kalau masuk ke pertanian, kita masuk ke ketahanan pangan. Perikanan juga bagian dari ketahanan pangan. Jadi program ini menyasar banyak segmen, tinggal kita melihat dari sisi mana menilainya," tuturnya.

Ia menambahkan, pengembangan inovasi juga diarahkan untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga manfaat efisiensi energi diharapkan dapat berujung pada penguatan ekonomi masyarakat.

Amin mengatakan perjalanan panjang inovasi tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, lembaga pengujian, pemerintah, dan media.

“Kalau sebuah produk tidak teruji, tidak mungkin bisa sampai sejauh ini. Artinya, kita sudah teruji oleh waktu, di luar lembaga survei resmi,” katanya.

Ke depan, Amin menegaskan pengembangan inovasi akan terus dilakukan dengan memperluas sektor pemanfaatan. Ia melihat efisiensi energi sebagai pintu masuk untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat, memperkuat koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna mempercepat transisi energi bersih berbasis potensi lokal.

"Kami meminta dukungan pusat guna mempercepat transisi energi bersih berbasis potensi lokal, khususnya panas bumi (geothermal) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)," kata Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus, dikonfirmasi dari Bandarlampung, Kamis.

Menurutnya, Lampung Barat merupakan surga energi baru terbarukan, dengan potensi yang dimilikinya seperti yang terdapat di Sekincau, Suoh, sampai Danau Ranau.

"Kami ingin pengelolaannya tidak hanya soal investasi, tapi juga harus memberikan manfaat nyata, menjaga kelestarian lingkungan, serta mengakomodasi aspirasi masyarakat," katanya.

Ia mengatakan bahwa Pemkab Lambar telah menyampaikan tiga agenda prioritas pengelolaan EBT yang mana fokus utama tertuju pada optimalisasi potensi panas bumi di kawasan Sekincau, Suoh, dan Lombok Seminung (Danau Ranau).

"Kemudian, perbaikan tata kelola PLTMH yang beroperasi maupun yang sedang dalam proses perizinan, serta keberlanjutan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) oleh PT Star Energy," kata dia.

Dia mengatakan terkait proses perpanjangan PSPE oleh PT Star Energy, Pemkab Lampung Barat berkomitmen memberikan dukungan penuh hingga diterbitkannya Izin Panas Bumi (IPB).

"Komitmen ini dibarengi dengan pengawasan ketat secara berkala sesuai kewenangan daerah. ​Langkah aktif ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan investor untuk mendorong percepatan bauran energi nasional yang ramah lingkungan sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi lokal," kata dia.

Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Mataram, NTB (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong hilirisasi riset menjadi produk unggulan, sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Setda NTB Fathul Gani saat membacakan sambutan Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu M Iqbal di Universitas Mataram (Unram), Mataram, NTB, Kamis.

Dia menyampaikan apresiasi tinggi atas penyelenggaraan kegiatan terpadu Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) di Universitas Mataram, yang mengusung tema "Sinergi Bergerak, Inovasi Berdampak".

Kegiatan yang digelar tersebut dinilai sebagai wujud nyata sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, peneliti, mahasiswa, dan pelaku usaha.

Menurut Fathul, kehadiran Badan POM di daerah tidak hanya penting dalam memastikan produk yang beredar aman dan bermutu, tetapi juga strategis dalam memberikan pendampingan dan membuka akses bagi pelaku usaha, peneliti, serta generasi muda untuk memahami regulasi.

"Pemerintah Provinsi NTB menyambut baik kehadiran Badan POM. Ini bukan sekadar pengawasan, tetapi juga pendampingan agar pelaku usaha, peneliti dan generasi muda kita bisa mengembangkan inovasi yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat," ujar Fathul.

Fathul menegaskan Nusa Tenggara Barat memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dioptimalkan, mulai dari sumber daya alam, kekayaan hayati, pengetahuan lokal, hingga sumber daya manusia yang dapat dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai tambah, termasuk obat bahan alam dan kosmetik.

Karena itu, Pemprov NTB menyambut baik pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Regulasi Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik bagi mahasiswa yang menjadi rangkaian utama kegiatan tersebut.
Mahasiswa, kata dia, merupakan calon peneliti, tenaga profesional, inovator, dan pelaku usaha masa depan.

Pemahaman mengenai regulasi, menurutnya, tidak boleh baru dimulai ketika produk akan dipasarkan.

"Pemahaman regulasi harus diperkenalkan sejak proses pendidikan, penelitian, dan pengembangan produk. Inovasi yang baik tidak hanya harus memiliki nilai ilmiah dan kebaruan, tetapi juga harus memperhatikan aspek keamanan, khasiat atau manfaat, mutu, serta persyaratan regulasi agar pada akhirnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat," tegasnya.

Universitas dan perguruan tinggi di NTB, lanjut Fathul, memiliki banyak potensi riset yang dapat dikembangkan menjadi inovasi dan produk unggulan daerah. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana hasil penelitian tidak berhenti sebagai publikasi atau prototipe.

Pemprov NTB, kata dia, mengapresiasi program BRIDGE (Bersinergi dalam Riset Inovasi Berdaya Saing Global dan Ekspansi Pasar) yang diperkenalkan oleh Badan POM.

"BRIDGE ini sangat penting sebagai jembatan. Menjembatani hasil penelitian dengan mitra industri dan mendorong hilirisasi inovasi menjadi produk yang terdaftar serta memiliki daya saing global," ungkap mantan Kepala Dinas Kominfo NTB tersebut.

Pada kesempatan itu, Fathul juga menyoroti semangat dan kreativitas tinggi yang dimiliki pelaku UMKM dan start-up daerah. Namun, dalam pengembangan produk, mereka masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pemenuhan persyaratan regulasi, registrasi, sertifikasi, peningkatan mutu, hingga akses pasar.

Oleh karena itu, Pemprov NTB mendukung penuh pendekatan Badan POM yang tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga memberikan konsultasi dan pendampingan.

"Pendekatan pendampingan ini juga menjadi salah satu fokus kunjungan kerja Kepala Badan POM di Mataram. Kami mendukung karena ini yang dibutuhkan UMKM kita untuk naik kelas dan berkelanjutan," katanya.

Dalam kegiatan terpadu tersebut juga dilakukan penyerahan Nomor Izin Edar (NIE), sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik (CPOTB), dan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) kepada sejumlah pelaku usaha.

Menurut Fathul, penyerahan tersebut patut dimaknai bukan sekadar sebagai penyerahan dokumen administratif, tetapi sebagai capaian penting dalam perjalanan pelaku usaha untuk menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan.

"Kami berharap keberhasilan para pelaku usaha yang menerima NIE dan sertifikat hari ini dapat menjadi inspirasi bagi UMKM lainnya untuk terus meningkatkan kualitas produk, memenuhi standar, memperkuat legalitas, dan memperluas pasar. Ini bukti nyata bahwa pendampingan dapat membantu UMKM memenuhi persyaratan dan naik kelas," ujarnya.

Fathul menegaskan pengembangan produk unggulan daerah tidak dapat dilakukan oleh satu pihak.

Pemerintah daerah membutuhkan dukungan regulator, perguruan tinggi membutuhkan mitra industri, peneliti membutuhkan akses terhadap regulasi dan hilirisasi, sementara pelaku usaha membutuhkan inovasi, pendampingan, dan kepastian regulasi.

Karena itu, kolaborasi antara Pemerintah Provinsi NTB, Badan POM, Universitas Mataram dan perguruan tinggi lainnya, peneliti, mahasiswa, pelaku usaha, serta asosiasi perlu terus diperkuat.

"Sinergi ini diharapkan membentuk ekosistem yang memungkinkan hasil riset berkembang menjadi produk, UMKM naik kelas, produk lokal semakin kompetitif, dan pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat NTB," katanya.

Pemprov NTB berharap rangkaian kegiatan ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi awal dari kolaborasi yang semakin konkret dan berkelanjutan.

"Kami berharap semakin banyak mahasiswa yang memahami regulasi sejak dini, semakin banyak penelitian perguruan tinggi yang dapat dihilirisasi, semakin banyak UMKM yang memperoleh izin edar dan sertifikasi, serta semakin banyak produk unggulan NTB yang mampu memasuki pasar nasional bahkan pasar global," sebut Fathul Gani.

Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Gojek mendukung Peraturan Presiden (Perpres) No 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital sebagai langkah Pemerintah dalam memperkuat ekosistem digital yang sehat, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

Perpres tersebut menegaskan hubungan kemitraan antara aplikator dan mitra driver, dengan Kementerian UMKM sebagai kementerian pengampu.

"Kami menyambut Peraturan Presiden ini dan berkomitmen untuk senantiasa mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, serta berkolaborasi erat dengan pemerintah guna memastikan implementasinya berjalan secara efektif," kata CEO GoTo Hans Patuwo dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.

Selain itu, katanya, perpres juga menetapkan skema bagi hasil atau komisi sebesar 8 persen untuk layanan angkutan penumpang roda dua.

Pengaturan tarif angkutan penumpang berada di bawah Kementerian Perhubungan, sementara layanan pengantaran barang dan makanan akan diatur Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Skema bagi hasil atau komisi 8 persen sudah kami implementasikan pada layanan transportasi penumpang roda dua GoRide sejak 1 Juli 2026. Sementara itu, untuk layanan pengantaran barang dan layanan pengiriman makanan, kami menunggu peraturan turunan dari Kementerian Komdigi," kata Hans

Dia menambahkan sejalan dengan komitmen pemerintah, kesejahteraan mitra driver adalah hal yang sangat penting bagi Gojek. Hal ini kami wujudkan melalui berbagai inisiatif, termasuk Program Apresiasi Mitra (PAM).

PAM adalah program apresiasi komprehensif bagi mitra driver berdasarkan kinerja, konsistensi, dan masa kemitraan.

Manfaatnya meliputi BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan, BHR, beasiswa, perlengkapan sekolah anak, handphone, umrah gratis, hingga penghargaan khusus.

PAM juga menyediakan Rumah Mitra di 25 lokasi sebagai ruang istirahat dan serbaguna bagi mitra beserta keluarga.

"Kami meyakini bahwa keberlanjutan ekosistem hanya dapat terwujud melalui kolaborasi dan sinergi dari seluruh pihak. Karena itu, kami siap terus bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan regulasi dapat diimplementasikan secara efektif, sekaligus memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan," tambah Hans.

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

ketujuh SPBU itu disiagakan di wilayah Lombok Tengah, Lombok Barat dan Kota Mataram

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga menyiagakan tujuh SPBU di jalur menuju Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk memberikan kemudahan akses layanan BBM bagi masyarakat, wisatawan, ofisial dan peserta menjelang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan ketujuh SPBU itu disiagakan di wilayah Lombok Tengah, Lombok Barat dan Kota Mataram.

Di Lombok Tengah, SPBU 54.835.08 di Jalan Raya Bandara Internasional dan SPBU 54.835.14 di Jalan Sengkol beroperasi pukul 06.00-24.00 Wita.

Sementara itu, di Kota Mataram, SPBU 54.832.03 Jalan Majapahit Nomor 40 dan SPBU 54.832.12 Jalan Gajah Mada, beroperasi pukul 06.00-24.00 Wita.

Tiga SPBU lainnya, yakni SPBU 54.832.06 Jalan Prabu Rangkasari, SPBU 54.833.11 Jalan Imam Bonjol, dan SPBU 54.833.07 Jalan Jenderal A. Yani KM 8, disiapkan untuk melayani masyarakat selama 24 jam.

Kitty mengatakan kesiapan SPBU dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses layanan BBM dengan mudah selama peningkatan mobilitas menjelang dan selama Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026.

"Pertamina Patra Niaga menyiagakan SPBU di jalur-jalur strategis menuju Mandalika agar masyarakat dan wisatawan dapat memperoleh layanan BBM dengan mudah dan nyaman. Sejumlah SPBU beroperasi hingga 24 jam, khususnya di jalur dengan potensi peningkatan mobilitas," ujarnya.

Selain kesiapan SPBU, Pertamina Patra Niaga juga memastikan ketersediaan stok BBM dan kesiapan infrastruktur distribusi energi di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Ketersediaan tersebut didukung oleh Integrated Terminal Ampenan serta koordinasi distribusi secara intensif untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan selama periode penyelenggaraan balapan motor dunia tersebut.

Pertamina juga menyiapkan tambahan pasokan BBM sebesar 20-30 persen di jalur wisata dan jalur menuju sirkuit.

"Penguatan layanan SPBU dan kesiapan pasokan ini kami lakukan untuk mendukung kebutuhan mobilitas masyarakat selama event berlangsung. Kami berharap masyarakat dapat menikmati perjalanan dan rangkaian Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dengan aman dan nyaman," kata Kitty.

Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Hasilnya, akan terlihat dalam perekonomian yang akan mampu mengurangi kerentanan terhadap harga bahan bakar fosil, menjaga keterjangkauan energi hingga membuka sumber pertumbuhan baru

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pakar ekonomi Universitas Jember (Unej) Dr Ciplis Gema Qori’ah menilai bahwa transisi energi merupakan investasi untuk mengurangi kerentanan ekonomi, sehingga mendorong pemerintah melakukan percepatan transisi energi di tengah lonjakan harga minyak dunia yang berdampak luas pada perekonomian nasional.

Berdasarkan data APBN 2026 yang menggunakan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 70 dolar AS per barel, secara rata-rata ICP bulanan sepanjang bulan Januari–Agustus 2026 mencapai 89,24 dolar AS per barel, sehingga selisih itu memperlihatkan betapa rentannya anggaran dan daya beli masyarakat terhadap gejolak energi global.

"Situasi itu memberi alasan kuat bahwa percepatan transisi energi urgen untuk dilakukan. Hasilnya, akan terlihat dalam perekonomian yang akan mampu mengurangi kerentanan terhadap harga bahan bakar fosil, menjaga keterjangkauan energi hingga membuka sumber pertumbuhan baru," kata Ciplis Gema Qori'ah di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis.

Ia mengatakan faktor utama dalam mengimplementasikan transisi energi adalah reformasi subsidi dengan investasi ketahanan energi, kemudian sebagian penghematan perlu diarahkan pada perlindungan rumah tangga rentan, transportasi umum, efisiensi energi dan infrastruktur listrik bersih.

"Untuk menekan ketergantungan minyak pada transportasi, langkah itu perlu disertai elektrifikasi yang terjangkau serta perbaikan layanan angkutan umum. Pengembangan energi terbarukan tentu akan mengurangi penggunaan fosil dalam pembangkitan," tuturnya.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unej itu mengatakan peta jalan transisi energi sektor ketenagalistrikan perlu diterjemahkan ke dalam keputusan proyek yang menjelaskan kewajiban kontrak, biaya penghentian operasi, serta pembagian risiko aset terdampak, yakni aset yang kehilangan nilai ekonominya sebelum akhir umur operasi.

"Penyelesaiannya harus menjaga akuntabilitas penggunaan dana publik. Di daerah penghasil batu bara, dukungan transisi perlu terhubung dengan rencana pembangunan dan diversifikasi sumber pendapatan," tuturnya.

Pemerintah daerah, pekerja, pelaku usaha, serta warga terdampak harus terlibat sejak penentuan jadwal perubahan. Pemantauan kemudian mencakup penyerapan tenaga kerja, perubahan pendapatan rumah tangga, keterjangkauan tarif dan pengurangan emisi. Indikator per wilayah membuat ketimpangan dampak sangat signifikan dan memungkinkan kebijakan diperbaiki lebih cepat.

"Indonesia perlu menilai transisi energi sebagai investasi untuk mengurangi kerentanan ekonomi. Keputusan yang baik akan memperhitungkan biaya, manfaat jangka panjang dan kemampuan masyarakat menanggung penyesuaian," katanya.

Dukungan publik akan tumbuh apabila anggaran digunakan secara transparan, perlindungan hadir sebelum beban meningkat dan daerah memperoleh kesempatan membangun sumber pertumbuhan baru.

Prinsip kuat layanan publik atas transisi energi tentu akan memperkuat stabilitas harga, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) guna menjamin mutu dan keamanan produk perikanan yang beredar di masyarakat, termasuk yang disalurkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ishartini mengatakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada Senin (5/10) tersebut menjadi landasan hukum bagi unit pelaksana teknis (UPT) di daerah dalam memformulasikan pengawasan pangan segar asal ikan secara lebih sistematis.

"PKS menjadi landasan hukum bagi UPT Badan Mutu KKP di seluruh Indonesia untuk bekerja bersama BPOM di daerah dalam mendukung program-program pemerintah," ujar Ishartini dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis.

Ruang lingkup kerja sama KKP dan BPOM mencakup pengawasan bersama pada proses produksi dan peredaran pangan hasil perikanan, pengujian laboratorium, serta pendampingan bagi pelaku usaha untuk memenuhi standar keamanan dan mutu pangan.

Selain itu, kedua lembaga juga berkolaborasi dalam pertukaran data dan informasi, pelaksanaan diseminasi serta edukasi publik secara bersama, hingga pemberian dukungan perluasan akses pasar bagi produk pangan berbasis hasil perikanan.

Melalui kerja sama ini, sebanyak 46 UPT Badan Mutu KKP dan 83 UPT BPOM di seluruh Indonesia akan berkolaborasi menjalankan inspeksi bersama ke Unit Pengolahan Ikan (UPI) maupun rantai pemasok.

Sinergi juga mencakup percepatan penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) untuk mendukung program MBG, serta pemberian edukasi mengenai sanitasi, higienitas, dan tata cara penanganan ikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Selain mengamankan rantai pasok pasokan MBG dari hulu ke hilir, kerja sama ini juga ditujukan untuk meningkatkan daya saing serta pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perikanan agar mampu menembus pasar ekspor.

Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyatakan kesiapannya untuk menyerap hasil perikanan untuk memenuhi kebutuhan sumber protein ikan dalam program MBG.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan ikan menjadi salah satu sumber protein yang didorong untuk masuk dalam menu MBG sehingga pihaknya siap menjadi offtaker atau penyerap dan pembeli hasil perikanan.

Menindaklanjuti kesiapan BGN, KKP akan menyelaraskan perencanaan produksi ikan dengan estimasi kebutuhan MBG, sekaligus memfasilitasi penyerapan hasil perikanan budi daya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026