Penajam Paser Utara (ANTARA) - PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS), anak perusahaan PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), menerapkan teknologi surface desander untuk mengatasi persoalan pasir pada Sumur N-317L di Lapangan Nilam, Wilayah Kerja (WK) Sanga Sanga, Kalimantan Timur.

Penerapan teknologi tersebut berhasil meningkatkan rata-rata produksi minyak sumur tersebut dari 72 menjadi 159 barel per hari (BOPD), ujar Manager PHSS Field Teddy Indrawan dalam keterangan pers yang diterima di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis.

Teddy Indrawan menyatakan bahwa penerapan teknologi surface desander pada Sumur N-317L menjadi momentum penting dalam upaya PHSS untuk menjawab tantangan operasional pengelolaan lapangan-lapangan migas yang sudah mature.

“Kami menerapkan inovasi dan teknologi sebagai langkah strategis perusahaan dalam menahan laju penurunan produksi, meningkatkan recovery rate, serta mempertahankan tingkat produksi lapangan-lapangan migas yang sudah mature di wilayah Kalimantan, khususnya WK Sanga Sanga,” ungkapnya.

Teddy menjelaskan bahwa secara sederhana, surface desander berfungsi memisahkan pasir dari aliran produksi dengan memanfaatkan gaya sentrifugal. Partikel pasir yang lebih berat dipisahkan dan dikumpulkan, sementara fluida produksi melanjutkan alirannya. Pasir yang terkumpul kemudian dipindahkan secara berkala untuk dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada Sumur N-317L, menurut Teddy, pasir yang terbawa bersama aliran produksi membatasi optimalisasi produksi. Meskipun telah menggunakan perangkat penyaring pasir, masih terdapat pasir yang mencapai permukaan sehingga produksi pasir harus dikelola agar tidak memengaruhi aliran produksi.

”Kami mengkaji karakteristik pasir, kondisi sumur, serta pilihan teknologi penanganan pasir. Hasilnya mengarah pada penggunaan surface desander sebagai solusi untuk Sumur N-317L karena memungkinkan pasir yang terbawa bersama aliran produksi dipisahkan di permukaan sebelum fluida produksi melanjutkan prosesnya,” jelasnya.

Dalam penerapan teknologi tersebut, pihaknya mencatat sekitar 5–7 kilogram pasir per hari yang kemudian dikelola sesuai prosedur yang berlaku. Pada saat yang sama, pemantauan kondisi fasilitas dilakukan secara berkala dan hasil penerapan menunjukkan tidak adanya permasalahan integritas pada peralatan.

”Keberhasilan penerapan surface desander di sumur N-317L menjadi dasar bagi upaya optimalisasi produksi sumur-sumur migas yang sangat penting dalam mendukung ketersediaan dan ketahanan energi nasional, terutama dari Wilayah Kerja Sanga Sanga,” kata Teddy Indrawan.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalbar merevitalisasi Pusat Jajanan Selera Rakyat (Pujasera) Pasar Kakap untuk menghidupkan aset daerah sekaligus membuka ruang baru bagi UMKM dan aktivitas publik masyarakat.

"Revitalisasi Pujasera, Pusat Jajanan Selera Rakyat ini. Insyaallah sudah kita anggarkan di APBD Perubahan dan bulan ini harus sudah bisa dikerjakan," kata Bupati Kubu Raya Sujiwo saat meninjau kawasan tersebut, Kamis.

Sujiwo mengatakan penataan Pujasera Pasar Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, telah dianggarkan melalui APBD Perubahan 2026 dan ditargetkan mulai dikerjakan Oktober.

Menurut dia, Pujasera diprioritaskan karena memiliki potensi besar untuk pemberdayaan UMKM sekaligus menjadi sumber aktivitas ekonomi baru bagi masyarakat Kecamatan Sungai Kakap.

Sujiwo mengatakan pembangunan kios secara keseluruhan belum dapat dilakukan tahun ini karena keterbatasan anggaran. Pemerintah daerah memilih menyelesaikan penataan Pujasera terlebih dahulu, sedangkan pembangunan kios dan pelataran di sisi kanan dan kiri akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.

“Kenapa harus fokus ke Pujasera dulu? Pertama, supaya terjadi pemberdayaan UMKM. Yang kedua, parkir-parkir ini bisa menjadi pemasukan desa maupun pemerintah kabupaten,” ujarnya.

Potensi ekonomi kawasan tersebut, kata Sujiwo, antara lain terlihat dari aktivitas parkir. Saat ini terdapat tidak kurang dari 80 sepeda motor yang parkir inap hampir setiap malam, di luar kendaraan yang menggunakan area parkir umum.

Setelah ditata, Pujasera akan dilengkapi area meja dan kursi sehingga pengunjung dapat membeli makanan dari tenan UMKM dan menikmati jajanan di kawasan tersebut. Pemerintah juga akan menyediakan ruang untuk kegiatan kreatif masyarakat.

“Setiap malam minggu kita beri hiburan. Bisa menjadi panggung kreasi anak-anak muda, seni tradisional, tari-tarian, pencak silat, maupun live music,” katanya.

Sujiwo meyakini peningkatan kunjungan masyarakat akan berdampak langsung terhadap pelaku UMKM karena aktivitas konsumsi akan menggerakkan perputaran ekonomi di kawasan Pasar Kakap.

Ia menargetkan seluruh penataan Pujasera selesai pada akhir Desember 2026 sehingga dapat mulai beroperasi menjelang momentum Natal dan Tahun Baru.

“Target saya sebagai Bupati, Pujasera ini di akhir bulan Desember harus sudah operasional. Saya minta Sekda dan perangkat daerah terkait untuk berkolaborasi,” tegasnya.

Sujiwo meminta perangkat daerah terkait, kecamatan, dan pemerintah desa segera berkoordinasi dan mengeksekusi anggaran yang telah tersedia agar target penyelesaian tidak tertunda.

Penataan Pasar Kakap ke depan juga akan terintegrasi dengan fasilitas lain, seperti taman, rencana aktivitas susur sungai, penerangan, dan kebersihan kawasan.

Pemerintah daerah berharap kawasan yang sebelumnya kurang termanfaatkan tersebut dapat kembali menjadi ruang publik yang hidup.

“Ini aset pemerintah kabupaten, dibangun menggunakan uang rakyat dan uang negara. Ketika kita sudah mengeluarkan anggaran, tidak boleh terhenti. Tujuan kita adalah agar aset-aset yang terbengkalai bisa dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.

Sujiwo mengatakan Kecamatan Sungai Kakap membutuhkan ruang publik untuk berkumpul dan beraktivitas. Karena itu, kawasan Pasar Kakap nantinya tidak hanya memiliki Pujasera, tetapi juga taman dan fasilitas susur sungai.

“Yang tidak kalah penting, Kecamatan Sungai Kakap ini satu-satunya kecamatan yang belum mempunyai ruang publik. Maka di sinilah ruang publiknya,” katanya.

Ia berharap revitalisasi tersebut tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi berlanjut pada pemberdayaan pemerintah desa, pemuda, dan pelaku UMKM sehingga aset daerah yang telah dibangun dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pangkalpinang (ANTARA) - Kementerian Koperasi Republik Indonesia bersama PT Timah (Persero) Tbk meningkatkan kapasitas pengurus Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengelola pertambangan bijih timah, guna menggerakkan perekonomian masyarakat di daerah itu.

"Ini momentum penting agar KDKMP bisa menggali potensi-potensi bahan galian timah secara optimal di desanya," kata Asisten Deputi Pengembangan Produksi Kementerian Koperasi, Elviandi saat membuka Bimtek Peningkatan Kapasitas Produksi KDKMP di Pangkalpinang, Kamis.

Ia mengatakan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Produksi melalui Penerapan Good Mining Practice bagi pengurus KDKMP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan di daerah ini.

"Kami sangat menyambut baik kemitraan PT Timah (Persero) Tbk dengan KDKMP dalam proses operasi pertambangan bijih timah, agar koperasi ini nantinya memiliki modal ataupun investasi yang baik dalam mengelola bahan galian timah yang ada di desanya," ujarnya.

Ia menyatakan kegiatan hari ini untuk memberikan bimbingan teknis bagi pengurus dan anggota KDKMP, baik dalam bentuk regulasi, mekanisme verifikasi administrasi perizinan KDKMP dalam mengelola bahan galian mineral khususnya bijih timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah (Persero) Tbk di Kepulauan Babel ini.

Ia menjelaskan, bimtek ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengurus dan anggota KDKMP dalam menjaga keamanan keselamatan kerja (K3) dalam penambangan bijih timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini.

"Untuk kedepannya, kita akan menandatangani MoU dengan PT Timah (Persero) Tbk, agar bisa memberikan arah dan tujuan lebih jelas lagi bagi KDKMP dalam mengelola pertambangan bijih timah mulai dari hulu hingga hilir pertambangan ini," katanya.

Kadiv CSR PT Timah (Persero) Tbk, Rahmat Taufik dalam sambutannya mengapresiasi Kementerian Koperasi yang telah menginisiasi Bimtek Peningkatan Kapasitas Produksi bagi KDKMP yang bergerak di bidang pertambangan.

"PT Timah (Persero) Tbk tidak henti-hentinya melakukan pembinaan, sosialisasi terkait kegiatan pertambangan bijih timah dan PT Timah berkomitmen memberdayakan koperasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan pertambangan melalui jasa penambangan yaitu menggunakan koperasi," katanya.

Ia berharap dengan adanya bimtek ini bisa meningkatkan pemahaman pengurus dan anggota KDKMP mengenai proses penambangan yang baik dan benar, sehingga bisa mengikuti peraturan dan norma-norma berlaku.

"Kita berharap koperasi menerapkan penambangan baik dan benar, agar bisa bekerja dengan selamat dan produksi bijih timah yang dihasilkan tercapai dengan baik," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Purwokerto (ANTARA) - Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menegaskan penutupan sementara pabrik hebel atau bata ringan milik PT Inovasi Kota Nusantara (IKN) di Desa Losari, Kecamatan Rawalo, bukan berarti Pemerintah Kabupaten Banyumas anti-investasi.

"Itu ditutup sementara karena memang menyalahi perizinan secara fatal. Saya sangat pro-investasi, bahkan saya jemput bola. Sampai ke Jakarta, Surabaya, Semarang, saya betul-betul jemput bola," kata di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Kamis.

Ia mengatakan keputusan penutupan pabrik tersebut bukan keputusan pribadi, melainkan hasil penilaian tim karena kegiatan usaha dinilai tidak sesuai dengan ketentuan perizinan dan tata ruang.

"Saya selalu mengundang mereka untuk datang ke Banyumas. Sudah banyak yang datang, dan satu dua sudah investasi. Mereka merasa nyaman," katanya.

Akan tetapi, kata dia, investasi tetap harus mengikuti aturan karena dalam kasus PT IKN, lokasi pembangunan pabrik berada pada kawasan yang peruntukannya tidak diperbolehkan untuk kegiatan tersebut.

Pihaknya sudah berkali-kali mengingatkan, namun pihak perusahaan tidak mengindahkannya, sehingga Pemkab Banyumas memutuskan untuk menutup sementara pabrik hebel tersebut.

Sementara dalam acara penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Pengawasan Kepemiluan dan Demokrasi di Banyumas di Ruang Joko Kahiman, kompleks Pendopo Sipanji, Purwokerto, Kamis (8/10), Bupati mengaku sedang mengupayakan penyelesaian persoalan pabrik hebel tersebut secara prosedural.

"IKN sudah ditutup karena memang menyalahi aturan. Jadi sekarang narasinya bupati itu tidak pro-investasi, bohong," katanya.

Ia mengatakan Pemkab Banyumas sedang mengupayakan penyelesaian secara prosedural melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Kementerian Pertanian, terutama terkait penataan atau penyesuaian Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

"Saya sudah berupaya mengubah LSD itu dan ada celahnya yang saya usahakan. Tetapi persetujuannya bukan dari kami, melainkan dari kementerian terkait," katanya.

Ia mengatakan upaya penyesuaian LSD juga mempertimbangkan keberlangsungan investasi dan tenaga kerja yang telah terserap.

"Jadi saya tidak anti-investasi. Saya berupaya secara prosedural untuk mencoba mengubah LSD itu karena itu menyangkut tenaga kerja juga," katanya.

Selain itu, dia juga menegaskan tidak akan mentoleransi pihak yang mengatasnamakan dirinya untuk meminta uang dalam pengurusan izin.

"Saya sudah tekan kepada teman-teman, jangan menghambat, apalagi meminta-minta uang untuk perizinan," kata Bupati.

Sebelumnya, Pemkab Banyumas menutup sementara seluruh operasional PT IKN sejak 21 Agustus 2026. Penutupan dilakukan setelah pengawasan menemukan pabrik beroperasi di lahan sekitar 40.000 meter persegi, sedangkan luas yang tercantum dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) hanya 24.485 meter persegi.

Pabrik tersebut sempat kembali berproduksi pada awal September sehingga Pemkab Banyumas kembali menghentikan aktivitas produksi dan meminta perusahaan memenuhi seluruh ketentuan perizinan.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kendari (ANTARA) - PT Pupuk Indonesia (Persero) menyiapkan stok cadangan pupuk bersubsidi sebanyak 350 ribu ton untuk wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua guna mengantisipasi kebutuhan petani menjelang musim tanam, termasuk di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra).

Regional CEO PT Pupuk Indonesia Wilayah IV (Sulawesi, Maluku, dan Papua), Wisnu Ramadhani saat ditemui di Konawe Selatan, Kamis, mengatakan bahwa jumlah ketersediaan pupuk tersebut tergolong aman untuk memenuhi kebutuhan sektor pertanian di kawasan Indonesia Timur.

"Untuk wilayah kami di Regional 4 yang meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua, stok yang tersedia mencapai 350.000 ton. Jadi kondisinya cukup aman," ujar Wisnu Ramadhani.

Ia menjelaskan bahwa saat ini sebagian besar wilayah Indonesia masih memasuki musim kemarau, sehingga penyerapan pupuk oleh petani belum mencapai puncaknya. Situasi ini dimanfaatkan perusahaan untuk memperkuat cadangan stok pupuk (building stock).

"Khusus di wilayah Indonesia Timur, stok yang ada saat ini mampu bertahan hingga 2,5 bulan ke depan, termasuk untuk pasokan di Sulawesi Tenggara," katamu.

Wisnu menjelaskan langkah penyiapan cadangan stok ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi lonjakan permintaan pupuk seiring datangnya musim hujan yang diperkirakan mulai aktif pada akhir Desember, sesuai dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

"Berdasarkan prediksi BMKG, curah hujan tinggi akan dimulai pada Desember, dan saat itulah para petani biasanya mulai melakukan penanaman," jelasnya.

Ia juga menyampaikan guna memastikan kelancaran distribusi hingga ke tingkat bawah, PT Pupuk Indonesia menyalurkan pasokan pupuk langsung ke pengecer resmi atau Penyalur Pupuk Terdapat di Kios (PPTS) yang menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

"Jika biasanya kios pengecer hanya menyetok 5 hingga 10 ton, saat ini stok di masing-masing PPTS dinaikkan hingga mencapai 20 ton di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Terkait mekanisme penebusan pupuk bersubsidi, Wisnu memastikan bahwa proses layanan berjalan lancar tanpa kendala. Sedangkan syarat utama bagi petani adalah terdaftar dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

"Petani yang terdaftar di e-RDKK cukup datang ke kios dan membayar sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan, lalu pupuk bisa langsung dibawa pulang," jelasnya.

Ia menambahkan, guna mempermudah distribusi ke petani, saat ini pemerintah memberikan potongan harga atau diskon sebesar 20 persen untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi.

"Harga pupuk jenis Urea turun dari Rp112.000 menjadi Rp90.000 per sak ukuran 50 kilogram. Sedangkan pupuk NPK Phonska mengalami penurunan dari Rp115.000 menjadi Rp92.000 per sak ukuran 50 kilogram," sebut Wisnu.

Ia menyampaikan untuk menjaga keterbukaan dan mencegah praktik penjualan di atas HET, PT Pupuk Indonesia melengkapi setiap kios resmi dengan daftar harga transparan serta layanan pengaduan.

"Informasi harga sudah kami tempel di setiap kios agar petani tahu. Jika menemukan ada penebusan di atas harga resmi, silakan laporkan ke nomor pengaduan yang tertera di masing-masing kios," tambah Wisnu.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/La Ode Ari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Balikpapan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menawarkan kolaborasi pasokan listrik sebesar 30 Megawatt (MW) melalui Perusahaan Daerah (Perusda) PT Ketenagalistrikan Kaltim guna membantu PT PLN (Persero) mengatasi defisit energi.

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud di Balikpapan, Kamis, menegaskan kolaborasi tersebut sejalan dengan target pemerintah provinsi agar wilayah Kaltim sepenuhnya terbebas dari persoalan pemadaman listrik bergilir pada Desember tahun ini.

"Kami menawarkan kolaborasi untuk membantu penyediaan listrik melalui Perusda PT Ketenagalistrikan Kalimantan Timur dengan potensi pasokan sebesar 30 MW," ujar Rudy Mas'ud saat memimpin rapat koordinasi di Balikpapan.

Rudy menyayangkan persoalan kelistrikan yang memicu pemadaman bergilir masih terjadi di wilayahnya. Padahal, Kaltim merupakan salah satu provinsi penyumbang komoditas batu bara terbesar di Indonesia, namun justru masih mengalami kekurangan pasokan daya.

Berdasarkan data koordinasi, pihak PLN mengakui saat ini sistem kelistrikan daerah mengalami kekurangan pasokan sekitar 80 hingga 100 MW.

Defisit tersebut terjadi akibat pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan mesin skala besar secara bersamaan pada sejumlah pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP).

Sebelumnya, Senior Manager Keuangan, Komunikasi, dan Umum PLN UID Kaltimra, Muchamad Meiryandi, menyampaikan bahwa pemadaman listrik bergilir murni karena kendala teknis pembangkit, bukan disebabkan oleh krisis pasokan batu bara.

Untuk mempercepat pemulihan mesin, PLN mengoptimalkan pengerahan hingga 650 personel teknisi yang bekerja 24 jam dalam tiga shift.

Saat ini, Unit 2 PLTU Kaltim Teluk dilaporkan telah kembali beroperasi menyalurkan daya ke sistem interkoneksi, sementara perbaikan Unit 1 ditargetkan rampung pada akhir Oktober 2026.

Sebagai langkah memperkuat sistem jangka panjang, PLN juga menyiapkan tambahan daya 278 MW melalui pembangkit sewa secara bertahap hingga Desember 2026.

Kondisi pemadaman yang sempat menyentuh durasi dua hingga lima jam dengan pola berkala ini sebelumnya memicu keluhan masif dari masyarakat di berbagai daerah, seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang, karena mengganggu aktivitas ekonomi serta rumah tangga.

Warga bahkan sempat menggelar aksi protes dan mendesak adanya transparansi informasi jadwal serta mekanisme kompensasi atas kerusakan alat elektronik.

Melalui berbagai upaya percepatan dan peningkatan penyediaan kelistrikan yang terus didorong oleh pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan terkait, sistem kelistrikan di Kaltim diharapkan segera pulih secara menyeluruh.

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menambahkan, pemprov juga terus mendorong agar pemerintah daerah bisa menjadi bagian dari pemasok listrik guna memastikan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat mencapai 100 persen.

Pewarta: Arumanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Tapanuli Selatan, Sumatera Uta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Muhammad Saleh Mustafa menyatakan siap mendengar masukan dari dunia usaha untuk memperkuat pertanian, sehingga dapat mendukung potensi sektor pangan, energi, dan hilirisasi.

“Intinya kami siap menerima saran dan masukan dari pelaku-pelaku usaha. Ini penting untuk memperkuat pembangunan pertanian, termasuk dalam pengembangan pangan, energi, dan hilirisasi,” kata Wamentan Saleh dalam keterangannya yang diterima di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kamis.

Menurutnya, sektor pertanian memiliki keterkaitan erat dengan agenda ekonomi yang lebih luas.

Sejumlah potensi pertanian saat ini tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga dikembangkan menjadi sumber bahan baku energi serta produk bernilai tambah melalui hilirisasi.

“Kita juga kebetulan di pertanian tadi ada beberapa yang disinggung masalah biodiesel, bioetanol, dan hilirisasi di bidang pangan,” ucap dia.

Saleh menyampaikan bahwa pengembangan biodiesel, bioetanol, dan hilirisasi pangan menjadi bagian dari upaya memperluas kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian.

Komoditas pertanian tidak berhenti pada produksi bahan mentah, tetapi didorong masuk ke rantai pengolahan sehingga menciptakan nilai tambah dan membuka peluang investasi di dalam negeri.

Dalam konteks tersebut, keterlibatan dunia usaha menjadi penting untuk mempertemukan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan dan peluang di lapangan. Masukan dari pelaku usaha dapat menjadi salah satu bahan untuk memperkuat ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir.

“Intinya kami siap menerima saran dan masukan dari pelaku-pelaku usaha,” kata Saleh.

Keterbukaan tersebut sekaligus memperkuat arah pembangunan pertanian yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penciptaan nilai ekonomi yang lebih besar.

Pemerintah mendorong agar potensi komoditas pertanian dapat dikembangkan melalui investasi, hilirisasi, dan diversifikasi pemanfaatan, termasuk untuk mendukung kebutuhan energi nasional.

Kementerian Pertanian akan terus membuka ruang sinergi dengan dunia usaha untuk memperkuat pembangunan pertanian, baik melalui peningkatan produksi pangan maupun pengembangan hilirisasi dan energi berbasis komoditas pertanian. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat fondasi pertanian sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani memberikan tanggapan terkait Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR RI.

Ia menilai terdapat sejumlah tambahan ketentuan dalam UU tersebut yang berkaitan dengan tenaga alih daya (outsourcing), pekerjaan masa depan dan beragam pelatihan.

Saat ditemui wartawan di Jakarta, Kamis, Shinta menyoroti ketentuan mengenai pekerja alih daya atau outsourcing.

Apindo sebelumnya meminta agar masa outsourcing tetap dilakukan hingga lima tahun.

"Jadi kan kita sudah sampaikan kan mengenai misalnya hubungannya dengan outsourcing, kalau itu kan kita minta tetap lima tahun, tapi itu kemudian dikurangi. Ya saya enggak tahu itu benar apa enggak," katanya.

Dalam UU tersebut, masa kontrak pekerja alih daya ditetapkan paling lama empat tahun.

Kontrak awal berlaku maksimal dua tahun dan dapat diperpanjang sebanyak dua kali, masing-masing paling lama satu tahun.

Shinta memastikan bahwa Apindo sudah menyampaikan pandangan mengenai jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan, termasuk pekerjaan yang tidak hanya bersifat penunjang.

"Tapi kita juga memikirkan alasan seperti jenis-jenis pekerjaan, kenapa dibutuhkan lebih dari pekerjaan penunjang, itu sudah memang kita sampaikan," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru, pekerja alih daya berhak memperoleh pesangon apabila mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selain mengatur hak pesangon, UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga membatasi jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan.

Pekerjaan outsourcing hanya mencakup empat bidang, yakni katering, keamanan, kebersihan, dan pengemudi.

Lebih lanjut, Shinta menyampaikan bahwa Apindo sebelumnya telah menyampaikan posisi dan masukan terkait sejumlah isu dalam aturan ketenagakerjaan.

Namun, hingga saat ini Shinta mengaku perlu mempelajari dulu ketentuan final dalam UU tersebut.

"Kita nunggu (draf UU), soalnya kalau enggak ada naskahnya gimana kita mau mempelajari, kita enggak tahu," kata Shinta.

Adapun DPR RI sebelumnya resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi UU dalam Rapat Paripurna pada Selasa (6/10).

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan UU tersebut menyatukan sejumlah norma ketenagakerjaan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai aturan.

Aturan baru tersebut juga memuat ketentuan mengenai perlindungan pekerja, pencari kerja, peserta pemagangan, hingga pekerja alih daya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan ketahanan air adalah ketahanan ekonomi karena menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Air mendukung ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, ketahanan iklim, dan ketahanan energi. Jadi, ketika kita berinvestasi pada air, kita tidak hanya berinvestasi pada bendungan, waduk, pipa, atau fasilitas pengolahan, tetapi berinvestasi pada fondasi tempat masyarakat tumbuh dan ekonomi berkembang pesat,” ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia menambahkan, pengelolaan air perlu dilakukan secara terintegrasi, mulai dari kesehatan daerah aliran sungai (DAS), penyediaan air baku dan irigasi, air minum dan sanitasi, hingga pengendalian banjir, perlindungan pesisir, dan solusi berbasis alam.

Pendekatan tersebut, menurut AHY, perlu berjalan seiring dengan pembangunan kota dan infrastruktur yang tangguh.

Dirinya juga menekankan bahwa tantangan air juga tidak dapat diselesaikan melalui pembangunan infrastruktur secara terpisah.

Pencemaran sungai, sedimentasi, banjir, penurunan muka tanah, hingga kenaikan permukaan air laut merupakan persoalan yang saling berkaitan dan membutuhkan respons lintas sektor.

“Ketahanan air tidak terjadi secara kebetulan. Ketahanan air harus direncanakan, dibangun, dan pada akhirnya diinvestasikan,” kata AHY.

Karena itu, ia mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pembiayaan, akademisi, masyarakat, dan mitra pembangunan untuk mengubah kebutuhan ketahanan air menjadi investasi yang konkret dan berdampak.

Menurutnya air yang terjamin, DAS yang sehat, sanitasi yang aman, serta perlindungan dari banjir dan risiko pesisir merupakan prasyarat bagi masyarakat yang lebih aman, ekonomi yang lebih kuat, dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Ketahanan air merupakan bagian penting dari ketahanan ekonomi dan fondasi pertumbuhan berkelanjutan. Namun, ketersediaan air yang aman, cukup, dan dikelola secara berkelanjutan, saat ini tengah menghadapi sejumlah tantangan dan krisis.

AHY menekankan bahwa keberlanjutan merupakan upaya dalam membangun ketangguhan, memperkuat daya saing, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini, termasuk ketahanan air sebagai fondasi pertumbuhan, pembangunan ekonomi, dan peradaban.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan pemerintah bakal memberikan beberapa inisiatif baru yang akan sangat menyenangkan bagi dunia usaha.

“Saya belum punya hak untuk spill out beberapa hal, tapi insyaAllah akan ada beberapa inisiatif-inisiatif baru yang akan sangat menyenangkan bagi dunia usaha. Jadi pesan utama saya adalah don't miss the train (jangan sampai ketinggalan kereta). Silakan teman-teman selalu engage (terhubung) dengan pemerintah supaya teman-teman dari dunia usaha tidak ketinggalan kereta,” ucapnya dalam agenda Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Kamis.

Dalam kesempatan tersebut, dia mengklarifikasi sejumlah tafsiran yang menganggap pemerintahan di bawah Presiden RI Prabowo Subianto kurang pro terhadap dunia usaha karena kecenderungan Presiden untuk menegakkan compliance governance dan good governance.

Dradjad menegaskan bahwa upaya menegakkan compliance governance dan good governance menjadi salah satu yang krusial bagi dunia usaha. Dengan begitu, dunia usaha bergerak di dalam koridor tata kelola yang baik dan compliance, sehingga akan lebih banyak mendapatkan manfaat ekonomi.

“Jadi, pesan saya yang terutama di dalam acara hari ini, itu adalah bahwa pemerintah membutuhkan peranan yang sangat besar dari dunia usaha, dari swasta. Swasta adalah mitra yang super-super strategis ya, bukan swasta saja, korporasi dalam hal ini swasta, BUMN (Badan Usaha Milik Negara),” kata Wamenko Bidang Ekonomi.

“Korporasi itu adalah mitra yang sangat strategis bagi pemerintah untuk bisa mencapai berbagai target-target pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas,” ujar dia menambahkan.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengatur (BP) BUMN Dony Oskaria mengatakan, PT Industri Kereta Api (INKA) harus melakukan transformasi untuk memenuhi kebutuhan (demand) transportasi kereta api di dalam negeri dan menuju industrialisasi.

“Kita harus juga melihat bahwa tadi dalam rangka menuju industrialisasi, INKA juga harus bertransformasi. Tidak bisa dengan kualitas yang tidak baik ya, tidak bisa. Makanya saya sudah memanggil direksi INKA, ke depannya INKA juga harus bertransformasi,” kata Dony di Jakarta, Kamis.

Adapun hal ini menyusul pertimbangan untuk turut menggunakan hasil produksi dalam negeri melalui INKA, guna menutupi tambahan trainset untuk operasional KRL Jabodetabek, seiring dengan pengajuan impor trainset bekas dari Jepang.

“Seluruh perusahaan pemerintahan harus bertransformasi, tidak bisa lagi mereka eksis dengan kondisi seperti hari ini. Karena itu, INKA-nya harus bertransformasi,” ujarnya menambahkan.

Dony mengatakan segera bertemu dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi untuk membahas rencana PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI yang berencana mengimpor Kereta Rel Listrik (KRL) bekas dari Jepang.

Ia melanjutkan, pihaknya mendukung rencana atau penjajakan oleh PT KAI karena erat kaitannya dengan kebutuhan mobilitas transportasi umum masyarakat.

“Pada dasarnya, tentu kita mendukung apapun yang dibutuhkan dalam langkah percepatan transportasi kita. Karena memang kereta api menjadi salah satu transformasi publik yang diharapkan oleh pemerintah itu bisa menimbulkan banyak hal (positif),” kata Dony.

Ia menilai, jika transportasi publik dapat berjalan dengan baik, maka polusi udara akan menurun seiring dengan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang ikut berkurang.

“Pada dasarnya kami tentu sangat mendukung, tinggal nanti kita bisa (bertemu) dengan Direktur Utama PT KAI, berapa banyak yang dibutuhkan oleh KAI untuk memenuhi kebutuhan daripada masyarakat kita,” ujar Dony.

Sebelumnya, PT KAI mengusulkan impor KRL bekas dari Jepang, yang disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin kepada Komisi VI DPR RI dan disetujui.

Bobby menyatakan pihaknya membutuhkan tambahan sebanyak 23 trainset untuk operasional KRL Jabodetabek, yang rencananya akan dipenuhi dengan pengadaan KRL bekas.

Kebutuhan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu pertama terdapat 7 trainset dengan formasi 12 kereta atau SF12 dan 16 trainset dengan formasi delapan kereta atau SF8, yang mana kebutuhan tambahan armada muncul seiring lonjakan pengguna KRL Jabodetabek.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Riset NEXT Indonesia Center Ade Holis menilai pemerintah perlu membangun mekanisme investigasi berbasis data yang terintegrasi untuk mencegah potensi terjadinya under-invoicing dan transfer pricing dalam perdagangan ekspor.

"Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, membangun database perdagangan bilateral. Data ekspor Indonesia harus dapat dicocokkan dengan data impor negara mitra berdasarkan perusahaan, komoditas, volume, nilai, tanggal dan kode HS," kata Ade dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Langkah kedua, melakukan pemeriksaan berbasis risiko. Ade mengatakan, tidak semua perusahaan harus diperiksa dengan intensitas yang sama.

"Prioritaskan perusahaan atau transaksi dengan trade gap yang besar, berulang, dan tidak dapat dijelaskan secara komersial," ujarnya.

Lebih lanjut, menurut dia, adalah melakukan transaction matching. Pemeriksaan harus sampai pada tingkat invoice dan transaksi individual, bukan hanya data agregat, lalu mengintegrasikan data kepabeanan, perpajakan, perbankan, dan perdagangan.

"Nilai dalam invoice perlu dibandingkan dengan nilai pembayaran yang benar-benar diterima eksportir," kata Ade.

Rekomendasi kelima adalah melakukan price benchmarking. Menurutnya, harga komoditas seperti minyak sawit mentah (CPO) harus dibandingkan dengan harga pasar internasional dan transaksi yang mempunyai karakteristik serupa, dengan mempertimbangkan kualitas, lokasi, waktu, volume, dan Incoterms.

"Keenam, memeriksa perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Jika eksportir Indonesia menjual kepada perusahaan afiliasi di luar negeri, perlu dilakukan pengujian arm's length," kata Ade.

Ia juga merekomendasikan pemerintah untuk memperkuat kerja sama dengan negara mitra agar dapat melakukan pertukaran informasi kepabeanan dan perpajakan dengan negara tujuan.

Selanjutnya, membuat sistem early warning. Perbedaan data ekspor-impor dapat digunakan sebagai sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi transaksi berisiko tinggi sebelum berkembang menjadi persoalan penerimaan negara.

Ade menambahkan memisahkan hasil analisis statistik dengan kesimpulan hukum. Analisis trade gap dapat menghasilkan dugaan atau red flag.

"Kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen, transaksi, dan ketentuan hukum yang relevan," ujar Ade.

Lebih jauh, langkah selanjutnya adalah menghitung kerugian negara hanya setelah nilai transaksi yang seharusnya dapat ditentukan.

"Jangan menjadikan seluruh trade gap sebagai kerugian negara. Yang harus dihitung adalah berapa nilai transaksi yang seharusnya dilaporkan, berapa kewajiban pajak/bea/penerimaan lainnya, dan berapa penerimaan yang benar-benar hilang," kata Ade.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026