Pesan saya sangat jelas dan sederhana bagi para investor: jangan ragu untuk berinvestasi di negara ini

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pesan kepada para investor domestik dan internasional bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap solid dan tidak akan mengalami kehancuran atau kolaps di tengah ketidakpastian global.

Dalam Indonesia Internasional Sustainability Forum di Jakarta, Rabu, ia mengajak para pelaku usaha global untuk tidak ragu menanamkan modal dan berkolaborasi di Indonesia.

"Pesan saya sangat jelas dan sederhana bagi para investor: jangan ragu untuk berinvestasi di negara ini … Fundamental ekonomi kita tetap sehat dan prospek jangka panjang kita sangat kuat … Indonesia tidak akan kolaps," ujar Luhut.

Luhut tidak memungkiri bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan internal. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah terus aktif menyelesaikan persoalan tersebut sembari memperkuat industri nasional, tata kelola pemerintahan, serta kualitas sumber daya manusia (SDM).

Lebih lanjut, Luhut mengungkapkan bahwa arah kerja sama investasi Indonesia kini telah bergeser.

Menurut dia, pemerintah tidak lagi sekadar menargetkan alih teknologi (technology transfer), melainkan mendorong inovasi bersama (joint innovation) serta pengembangan kapabilitas SDM lokal.

Di sektor nikel, baterai, dan kendaraan listrik (EV), misalnya, Luhut mendorong para mitra internasional untuk membangun laboratorium bersama, melatih para insinyur nasional, serta memberikan permasalahan nyata kepada para peneliti muda Indonesia untuk dipecahkan.

Dia mengatakan para insinyur muda Indonesia harus terlibat langsung dalam riset dan pengembangan teknologi bersama mitra internasional.

Ia menyebutkan penelitian pada tahap awal membutuhkan pendanaan yang sabar. Selain itu, teknologi yang menjanjikan memerlukan proyek percontohan, sementara proyek percontohan yang berhasil diselenggarakan membutuhkan suntikan investasi agar dapat diperluas.

Untuk mendukung keberlanjutan investasi tersebut, Luhut memastikan pemerintah berkomitmen menjaga konsistensi kebijakan serta menyederhanakan prosedur birokrasi agar setiap komitmen investasi dapat terealisasi secara konkret.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Dari 20, lima usaha ini sudah punya inisiatif untuk mengembangkan usahanya lagi

Timika (ANTARA) - Lima dari 20 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbentuk kios binaan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK), pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia telah layak mendapat Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Ketua Pengurus YPMAK Leonardus Tumuka di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu mengatakan kepastian lima UMKM kios layak KUR didapat setelah dilakukan evaluasi dan verifikasi.

"Dari 20, lima usaha ini sudah punya inisiatif untuk mengembangkan usahanya lagi. Mereka dapat menambah ukuran bangunannya sendiri dan mereka layak mendapatkan KUR," ujarnya.

Ia mengatakan UMKM binaan YPMAK bekerjasama dengan PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Jayapura dan CV Amungsa Berjaya Gemilang itu merupakan kebanggaan dan berjalan sukses yang sudah bisa mengatur keuangan dengan baik.

"Terhadap suksesnya lima usaha itu, kami di pengurus YPMAK sudah berpikir untuk memberikan tambahan bonus atau insentif bagi mereka. Mudah-mudahan itu bisa digunakan untuk mengembangkan usaha," ucap dia.

Sementara 15 UMKM kios lainnya disebut ada yang masuk di kategori tiga dan kategori dua. Kata dia, perlu ada dukungan agar usaha dapat berjalan baik.

"Kalau yang masuk kategori satu, kami sedang memikirkan bagaimana caranya agar bisa diselamatkan. Sudah dipikirkan caranya," ungkap dia.

Ia memastikan setiap usaha binaan YPMAK terus dipantau melalui mitra. Harapannya agar setiap usaha binaan berjalan baik dan berhasil.

Selain itu Leonardus Tumuka mengungkapkan pihaknya mengembangkan usaha laundry yang diresmikan hari itu. Ditambah rencana pengembangan minyak kelapa murin atau virgin coconut oil (VCO) dan perkebunan kopi.

"Kedua-duanya sudah mau jalan. Kita mau jalankan program yang bisa dinikmati banyak orang di Mimika melalui pendekatan-pendekatan yang kita lakukan," pungkas dia.

Pewarta: Marselinus Nara/Rachmat J
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Sehubungan dengan adanya pekerjaan konstruksi tersebut, akses jalan di sekitar lokasi untuk sementara mengalami gangguan dan penyempitan arus lalu lintas. Pengguna jalan dimohon mencari rute alternatif, mohon maaf atas ketidaknyamanan selama proses p

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mulai melaksanakan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Muaragembong sebagai upaya meningkatkan mobilitas hingga konektivitas wilayah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta itu.

"Pekerjaan fisik di Muaragembong kali ini berfokus pada pembangunan jembatan berikut akses jalan penghubung. Seluruhnya bersumber dari APBD 2026," kata Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi Henri Lincoln di Cikarang, Rabu.

Dia menjelaskan, pekerjaan infrastruktur di Muaragembong mencakup pembangunan Jembatan Sungai Blacan pada Ruas Jalan Pantai Harapan Jaya-Pantai Mekar serta Jembatan Larangan 2 Sungai Larangan pada Ruas Jalan Pantai Harapan Jaya-Pantai Mekar di Desa Pantai Harapan Jaya.

Di saat bersamaan pekerjaan konstruksi turut dilakukan pada Jembatan akses menuju Pantai Bakti-Pantai Bungin yang berlokasi di depan Musala Nur Attaqwa, serta tahap lanjut pembangunan jalan pendekat jembatan penghubung Desa Pantai Mekar-Desa Pantai Bakti.

Sementara satu kegiatan pembangunan lain yakni pelebaran Jembatan Cabang Dua pada Ruas Jalan Kampung Terusan-Cabang Dua di Desa Jayasakti, Kecamatan Muaragembong, dijadwalkan akan dilaksanakan pada tahap selanjutnya.

"Total ada lima titik pembangunan. Empat kegiatan saat ini sudah mulai berjalan sedangkan satu paket kegiatan menyusul di tahap selanjutnya," katanya.

Henri mengimbau masyarakat untuk mencari jalur alternatif selama proses pengerjaan berlangsung demi keamanan, kenyamanan serta kelancaran mobilitas kendaraan mengingat pekerjaan berdampak pada penyempitan arus lalu lintas.

"Sehubungan dengan adanya pekerjaan konstruksi tersebut, akses jalan di sekitar lokasi untuk sementara mengalami gangguan dan penyempitan arus lalu lintas. Pengguna jalan dimohon mencari rute alternatif, mohon maaf atas ketidaknyamanan selama proses pengerjaan berlangsung," ucap dia.

Sekretaris Kecamatan Muaragembong Hasan Basri mengatakan, pembangunan masif oleh pemerintah daerah ini sangat dibutuhkan masyarakat guna memudahkan mobilitas kendaraan baik pribadi, penumpang maupun angkutan barang, termasuk hasil-hasil pertanian serta peternakan.

Ia menyebut sejumlah titik perbaikan bahkan selama ini menjadi salah satu jalur penting bagi mobilitas masyarakat karena mampu menghubungkan wilayahnya menuju Kecamatan Babelan, Kota Bekasi hingga Provinsi DKI Jakarta.

"Khusus untuk akses di lokasi pembangunan Jembatan Blacan dan Jembatan Larangan, jalur tersebut merupakan salah satu akses terdekat menuju Babelan, Kota Bekasi hingga DKI Jakarta sehingga ini akan memudahkan mobilitas masyarakat sekaligus meningkatkan konektivitas," ujarnya.

Akses Jembatan Sungai Blacan serta Jembatan Larangan selama ini tidak hanya digunakan masyarakat setempat tetapi juga warga luar daerah termasuk para wisatawan hingga pecinta hobi memancing yang berkunjung ke wilayah Muaragembong sebagai kawasan pesisir.

Hasan turut mengimbau pengguna jalan yang melintas di sekitar lokasi pekerjaan untuk meningkatkan kewaspadaan selama proses pembangunan berlangsung sebab keselamatan pengendara merupakan prioritas utama.

"Kami mengimbau warga dan pengendara yang melintas untuk selalu berhati-hati, mengurangi kecepatan, mengikuti arahan petugas di lapangan serta menggunakan jalur alternatif jika memungkinkan," ucapnya.

Pihaknya berharap pembangunan ini dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan konektivitas, memperlancar mobilitas serta mendukung aktivitas ekonomi dan pariwisata di wilayah ujung utara Kabupaten Bekasi.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Cirebon (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon, Jawa Barat, telah melayani sekitar 3,19 juta pelanggan selama Januari-September 2026, terdiri atas 1,61 juta pelanggan yang berangkat dan 1,58 juta pelanggan yang tiba di wilayah operasional tersebut.

Manager Humas PT KAI Daop 3 Cirebon Muhibbuddin di Cirebon, Rabu, mengatakan jumlah tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kereta api di wilayah Cirebon dan sekitarnya.

“Capaian 3,19 juta pelanggan hingga September 2026 menjadi gambaran bahwa kebutuhan masyarakat terhadap transportasi kereta api tetap tinggi,” katanya.

Ia menyebutkan aktivitas perjalanan tidak hanya meningkat pada masa liburan, tetapi berlangsung untuk menunjang berbagai kebutuhan masyarakat, seperti bekerja, bersekolah, kegiatan bisnis, dan berwisata.

Pihaknya mendata bulan Maret menjadi periode dengan jumlah pelanggan terbanyak, yakni sekitar 442 ribu orang. Tingginya pergerakan pada bulan tersebut berkaitan dengan momentum libur dan hari besar keagamaan.

“Kami terus mencermati pola perjalanan pelanggan pada setiap momentum agar kapasitas dan pelayanan dapat disiapkan sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Berdasarkan stasiun, kata dia, jumlah pelanggan tertinggi tercatat di Stasiun Cirebon yang melayani sekitar 1,34 juta orang selama sembilan bulan pertama 2026.

Ia menyebutkan pula Stasiun Cirebon Prujakan menyusul dengan sekitar 516 ribu pelanggan, kemudian Jatibarang 428 ribu, Brebes 315 ribu, dan Haurgeulis 221 ribu pelanggan.

“Perbedaan jumlah tersebut menunjukkan setiap stasiun di wilayah Daop 3 Cirebon memiliki pola perjalanan dan karakteristik pelanggan yang berbeda,” katanya.

Muhibbuddin mengatakan kondisi itu menjadi pertimbangan KAI dalam mengatur layanan, sehingga kebutuhan pelanggan di masing-masing stasiun dapat dipetakan berdasarkan pola mobilitasnya.

“Selain itu, periode libur sekolah pada 22 Juni-12 Juli 2026 turut mendorong pergerakan pelanggan. Dalam periode tersebut, Daop 3 Cirebon melayani sekitar 309 ribu pelanggan,” katanya.

Muhibbuddin mengatakan catatan jumlah pelanggan digunakan sebagai bahan untuk membaca kebutuhan masyarakat, mengevaluasi layanan, dan mempersiapkan operasional menghadapi peningkatan mobilitas.

Pihaknya terus menyesuaikan kesiapan layanan dengan perkembangan pola perjalanan masyarakat dengan tetap mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan ketepatan waktu.

“Data pelanggan menjadi salah satu dasar kami untuk mengevaluasi pelayanan sekaligus memastikan kesiapan operasional,” katanya.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kalau potensi ekonomi, pasti ini akan memberikan 'multiplier effect'. Mulai dari UKM-nya sendiri, kemudian angkutan, hingga toko-tokonya, semua bergerak

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Proovinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa program gentengisasi akan diluncurkan pada akhir November 2026, dengan kebutuhan awal diperkirakan mencapai sekitar 1,1 juta keping genteng.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, di Semarang, Rabu, meminta pelaksanaan gentengisasi disesuaikan dengan kesiapan produksi, distribusi, dan pembiayaan agar tidak membebani daerah.

Saat ini, Pemprov Jateng mulai mematangkan pelaksanaan program gentengisasi sebagai bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah).

Program gentengisasi tidak hanya diarahkan untuk mendukung program perumahan, tetapi juga menjadi peluang meningkatkan kualitas dan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) genteng lokal Jateng.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jateng July Emmy mengatakan bahwa meningkatnya kebutuhan genteng dari berbagai program pemerintah berpotensi memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah.

"Kalau potensi ekonomi, pasti ini akan memberikan 'multiplier effect'. Mulai dari UKM-nya sendiri, kemudian angkutan, hingga toko-tokonya, semua bergerak," katanya.

Peluang pasar genteng lokal terbilang besar, seperti pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2025 tercatat sebanyak 3.257 dari 7.532 unit rumah menggunakan genteng sebagai penutup atap.

Adapun untuk Program Bedah Rumah 2026, kebutuhan genteng diperkirakan mencapai sekitar 4,7 juta keping.

Berdasarkan identifikasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa III, terdapat 21 produsen atau unit usaha genteng tanah liat di delapan kabupaten.

Yaitu Banyumas, Pekalongan, Banjarnegara, Kebumen, Jepara, Grobogan, Sukoharjo, dan Kabupaten Magelang.

Selain kesiapan produksi, Pemprov Jateng mendorong standardisasi produk melalui pengujian mutu, pendampingan SNI (Standar Nasional Indonesia), serta peningkatan kapasitas produksi.

Untuk 21 IKM tersebut, kebutuhan pengujian mutu mencapai Rp20,58 juta, sedangkan sertifikasi SNI membutuhkan Rp220,5 juta sehingga total kebutuhan pembiayaan mencapai Rp241,08 juta.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jateng Boedyo Dharmawan menyatakan program gentengisasi juga akan disinergikan dengan Program Tiga Juta Rumah.

Pada tahap awal, genteng akan digunakan untuk proyek bedah rumah pemerintah, namun pemprov juga berupaya memperluas pemanfaatan produk lokal melalui proyek perumahan yang dikerjakan pengembang.

“Kami akan mencoba, barangkali ada pengembang atau developer yang kita dorong untuk ikut juga mendukung program gentengisasi ini dengan memanfaatkan genteng pada proyek-proyek perumahan mereka,” katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Timika (ANTARA) - Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia, meresmikan tiga unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berbentuk binatu binaan di Kota Timika, Kabupaten Mimika,Papua Tengah.

Tiga usaha yang bergerak dalam bidang pencucian pakaian itu antara lain dua binatu konvensional dan satu binatu dengan sistem koin. Ketiganya berlokasi di Timika masing-masing berlokasi di SP 3, Jalan Yos Sudarso dan Jalan Budi Utomo.

Ketua Pengurus YPMAK Leonardus Tumuka di Timika Rabu, mengatakan usaha binatu merupakan kelanjutan program kerja sama dengan PT (Persero) Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk Cabang Jayapura dan CV Amungsa Berjaya Gemilang.

"Sebelumnya kami ada 20 kios yang dibangun. Nah ini kelanjutannya. Ada tiga binatu yang diresmikan hari ini dimana salah satunya adalah dengan sistem koin," ujarnya.

Usaha koin binatu bernama Ki Sapua Wambugi (KSW) itu disebutnya milik Yerry Miagoni. KSW koin laundry juga dipastikan adalah yang pertama hadir di Timika.

"Yerry Miagoni ini sebelumnya menempuh pendidikan di Jakarta dan dia kembali ke Timika sini dan punya cita-cita untuk mengelola usaha ini," jelasnya.

YPMAK juga membantu menyediakan kendaraan berupa motor. Motor tersebut digunakan untuk menjemput pakaian yang hendak dibersihkan.

"Motor ini upaya agar usaha ini lebih aktif jemput bola. Kalau cuma mau tunggu konsumen bawa sendiri barangnya itu nanti peluangnya malah bisa hilang,"ujarnya.

Ia berharap ke depannya usaha binatu dapat berkembang sehingga dapat membuka cabang baru di tempat lain. Adapun dua usaha binatu lainnya dikelola oleh orang asli Papua (OAP) dari Amungme dan Kamoro.

Leonardus berpesan agar pelayanan dilakukan dengan ramah senyum termasuk memberikan salam.

"Kami mengundang warga Mimika untuk datang apalagi ini dikelola keluarga besar kita dari orang Papua. Kami percaya dukungan warga akan membangun ekonomi daerah ini," ucapnya.

Kepala BTN Cabang Jayapura Darmawan mengatakan program tersebut bertujuan untuk inklusi keuangan sekaligus bentuk kehadiran YPMAK kepada masyarakat dalam bentuk wirausaha.

"Yang kita harapkan bahwa uang tidak semata habis untuk konsumtif melainkan kepada program produktif dan berkelanjutan sehingga bermanfaat," kata Darmawan.

Pemilik usaha KSW laundry koin Yerry Miagoni menyatakan pihaknya mematok tarif Rp25 ribu per koin. Dimana untuk mencuci dan mengeringkan pakaian dibutuhkan dua koin atau Rp50 ribu.

Jangka waktu mencuci dan mengeringkan pakaian dijelaskan membutuhkan 86 menit.

"Kapasitas mesin dan pengering masing-masing tujuh kilogram. Mencuci butuh sekitar 36 menit dan mengeringkan butuh 50 menit," kata Yerry

Pewarta: Marselinus Nara/Rachmat J
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Ada potensi pengembangan seluas 9.624 hektare di sembilan kabupaten

Medan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengembangkan budidaya bawang putih di lahan seluas 9.624 hektare di sembilan kabupaten di Sumut.

"Ada potensi pengembangan seluas 9.624 hektare di sembilan kabupaten," ucap Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya usai rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan bawang putih 2026 dan persiapan 2027 bersama Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI, di Kantor Gubernur Sumut, Rabu.

Wagub menjelaskan, seluas 9.624 hektare pada sembilan kabupaten di Sumut tersebut tersebar di Samosir 5.001 hektare, Karo 2.995 hektare, dan Humbanghasundutan 411 hektare.

Kemudian, Simalungun 384 hektare, Dairi 288 hektare, Toba 234 hektare, Tapanuli Utara 198 hektare, Deli Serdang 73 hektare, dan Mandailing Natal 40 hektare.

"Sumatera Utara memiliki potensi agroklimat yang sangat baik untuk pengembangan komoditas bawang putih," tutur Surya.

Untuk mencapai hasil yang maksimal, kata Wagub, ketersediaan benih budidaya bawang putih bermutu harus benar-benar terjamin.

Selain itu, produksi harus memiliki kepastian pasar dan pembeli tetap, sementara kapasitas penangkar maupun kelompok tani juga perlu diperkuat pada sembilan kabupaten di Sumut.

"Maka dari itu produktivitas harus kita dorong untuk mencapai target 20 ton per hektare panen basah," ucap Surya.

Wagub mengatakan, Pemprov Sumut mendorong dan mengawal pengembangan bawang putih secara berkelanjutan untuk mewujudkan target kemandirian pangan.

Pemprov Sumut juga ingin peningkatan produksi berjalan seiring kepastian pasar, sehingga petani memiliki kepastian usaha dan memperoleh harga yang menguntungkan.

"Saya berharap koordinasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kabupaten, dan Kementerian Pertanian semakin kuat, sehingga pengembangan bawang putih berjalan secara terarah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi petani," papar Surya.

Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Muhammad Taufiq Ratule menyampaikan, wilayah Sumut menjadi bagian dari alokasi kawasan strategis pengembangan hortikultura nasional guna mencapai swasembada bawang putih.

Menurutnya, Sumatera Utara dinilai memiliki agroklimat dan potensi yang sangat baik untuk budidaya bawang putih.

"Pengembangan bawang putih untuk memperkuat ketersediaan dan produksi lokal. Sumut menjadi sentra pengembangan bawang putih guna mendukung swasembada pangan nasional," katanya.

Pewarta: Muhammad Said
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Tentu R and D (research and development) itu menjadi bagian penting. Tapi juga tidak boleh lupa financial sustainability. Bagaimana kita bisa memberikan program R and D yang baik secara jangka panjang kalau finansialnya kurang

Bandung (ANTARA) - Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) menegaskan, kemandirian dan alokasi dana riset teknologi pertahanan PT LEN Industri wajib ditopang oleh tata kelola (governance) serta keberlanjutan finansial (financial sustainability) yang sehat.

Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata menyampaikan bahwa sebagai bagian dari konsolidasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan induk holding Defend ID, PT LEN tidak hanya dituntut menjaga kedaulatan teknologi nasional, tetapi juga harus menjaga kinerja keuangannya secara akuntabel.

"Tentu R and D (research and development) itu menjadi bagian penting. Tapi juga tidak boleh lupa financial sustainability. Bagaimana kita bisa memberikan program R and D yang baik secara jangka panjang kalau finansialnya kurang," kata Tedi Bharata di sela-sela LEN Techno Day sebagai peringatan HUT ke-35 PT LEN di ITB Innovation Park, Bandung, Rabu.

Tedi menjelaskan, BP BUMN memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan teknologi krusial yang tengah digarap PT LEN, mulai dari sektor semikonduktor, radar pertahanan, satelit, hingga kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Ia menambahkan, keberadaan captive market dari Kementerian Pertahanan dan TNI menjadi amanah strategis bagi PT LEN untuk memastikan seluruh solusi teknologi buatan dalam negeri dapat diimplementasikan secara terukur dan berkelanjutan.

Dirut PT LEN Industri Joga Dharma Setiawan dalam kesempatan tersebut, menjelaskan, ada empat pilar teknologi utama yang digarap PT LEN memiliki nilai strategis ganda (dual use technology).

Di sektor semikonduktor, mikrochip yang dirancang menjadi fondasi utama perangkat elektronik pertahanan dan industri otomotif.

Pada pilar AI, PT LEN menerapkan Agentic AI, Generative AI, computer vision, hingga Natural Language Processing (NLP) untuk otomasi sistem.

Sementara teknologi radar difokuskan pada Radar GCI, Radar Arhanud, Radar Weapon Locating, hingga radar pemantau cuaca dan pesisir.

Adapun pilar satelit dikembangkan melalui sistem imagery intelligence untuk pemantauan kedaulatan wilayah serta navigasi penanganan bencana alam.

Penguatan ekosistem teknologi yang dipimpin PT LEN mendapat sokongan penuh dari BPI Danantara, yang mematok target penyiapan SDM dan investasi riset jangka panjang.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Sehingga apa yang kita cita-citakan bersama, program Presiden untuk rumah itu bisa kita laksanakan

Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, siap mengawal perbaikan 1.458 unit rumah melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) atau bedah rumah hingga akhir 2026 untuk memastikan aspek regulasi, pengadaan, hingga pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai ketentuan.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan ingin memastikan pelaksanaan program bedah rumah tepat sasaran sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak.

“Sehingga apa yang kita cita-citakan bersama, program Presiden untuk rumah itu bisa kita laksanakan,” ujar Farhan di Bandung, Rabu.

Menurutnya, berbagai kemudahan regulasi dan proses pengadaan yang diberikan pemerintah pusat menjadi peluang untuk mempercepat penanganan rumah yang membutuhkan perbaikan.

Farhan mengatakan Pemkot Bandung siap berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) agar pelaksanaan program perbaikan rumah tersebut dapat berjalan sesuai target.

“Secara regulasi, secara aturan dan pengadaan, tidak ada masalah. Rasanya itu sudah bisa berjalan sesuai dengan harapan kita,” katanya.

Ia menegaskan Pemkot Bandung berkomitmen mendukung upaya peningkatan kualitas hunian masyarakat melalui program perbaikan rumah tidak layak huni.

Menurut dia, dukungan pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan berbagai tahapan program, mulai dari aspek administrasi hingga pelaksanaan di lapangan, dapat berjalan dengan baik.

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat terus diperkuat sehingga penanganan rumah tidak layak huni dapat dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran.

Dengan adanya kolaborasi tersebut kami optimistis program BSPS dapat membantu masyarakat memperoleh hunian yang lebih layak sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di Kota Bandung,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Ini program yang luar biasa. Pemerintah memberikan uang saku selama enam bulan sesuai upah minimum kabupaten/kota. Karena itu, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan program Magang Nasional (MagangHub) merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memperkecil kesenjangan (gap) antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan industri.

Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan program tersebut memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman kerja sekaligus mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan.

Selama enam bulan pemagangan, peserta menerima uang saku sesuai upah minimum kabupaten/kota.

“Ini program yang luar biasa. Pemerintah memberikan uang saku selama enam bulan sesuai upah minimum kabupaten/kota. Karena itu, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya,” kata Yassierli.

Ia meminta peserta memanfaatkan masa pemagangan untuk belajar dan menunjukkan kemampuan terbaik. Menurutnya, pengalaman selama program dapat menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja.

“Kalau kinerjanya baik dan kompetensinya sesuai, tentu peluang untuk diterima bekerja akan semakin besar,” ujarnya.

Meski demikian, Menaker Yassierli menekankan bahwa keberhasilan pemagangan tidak semata-mata ditandai dengan peserta mendapat tawaran bekerja di perusahaan tempat magang.

Program ini, lanjut dia, juga menjadi kesempatan untuk memperluas jaringan dan membuka akses ke dunia kerja.

“Setelah magang, tidak semua peserta harus bekerja di tempat yang sama. Yang paling penting, masa enam bulan pemagangan ini dapat memberikan pengalaman dan meningkatkan kompetensi,” ujar dia.

Di sisi lain, Menaker mengatakan perusahaan dapat memanfaatkan masa pemagangan untuk mengenali talenta yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Peserta yang menunjukkan kemampuan dan kinerja baik dapat menjadi calon tenaga kerja yang dipertimbangkan untuk direkrut.

“Perusahaan tidak perlu susah-susah mencari pekerja lain kalau sudah ada talenta yang bagus dari peserta magang, maka direkrut,” kata Yassierli.

Sementara itu, program Magang Nasional berlanjut pada 2026. Pada Batch 1, program magang diikuti 46 ribu peserta mengikuti, sementara pada Batch 2 sebanyak 40.962 peserta dinyatakan lolos setelah melalui proses seleksi.

Pemerintah menargetkan total peserta Program Magang Nasional 2026 mencapai 150 ribu orang melalui tiga batch.

Kemnaker menyatakan akan terus melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur manfaat pemagangan, termasuk peningkatan kompetensi, pengalaman kerja, serta perkembangan peserta setelah menyelesaikan program.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Nanti 1.000 unit di Kiaracondong Bandung. Jadi tanahnya PT KAI, yang membangun Astra

Kota Bandung (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama PT Kereta Api Indonesia dan PT Astra International menyiapkan pembangunan sekitar 1.000 unit rumah susun (rusun) di atas lahan milik PT KAI di Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pembangunan tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah, BUMN dan sektor swasta dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat.

“Nanti 1.000 unit di Kiaracondong Bandung. Jadi tanahnya PT KAI, yang membangun Astra,” kata Maruarar dalam keterangan yang diterima di Bandung, Rabu.

Menurut dia, pembangunan rusun di Kiaracondong akan menjadi contoh pemanfaatan aset negara melalui kerja sama dengan pihak swasta untuk mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat.

Ia mengatakan pemerintah tengah mendorong pemanfaatan aset negara melalui berbagai skema pembiayaan dengan melibatkan dunia usaha.

“Saya sudah laporkan kepada Presiden bagaimana tanah-tanah negara itu bisa di-treatment dengan empat cara. Satu, dibiayai dan dibangun oleh negara dalam hal ini dibiayai oleh APBN, kedua Danantara, ketiga itu bisa dengan swasta, bisa dengan cara hibah atau bentuk lainnya yang legal,” katanya.

Maruarar menilai pola kolaborasi tersebut menjadi salah satu langkah untuk mengoptimalkan aset negara sekaligus mempercepat pembangunan hunian yang dibutuhkan masyarakat.

Dengan melibatkan pemerintah, BUMN, dan swasta, pembangunan diharapkan dapat dilakukan lebih cepat tanpa mengurangi kepemilikan aset negara serta memastikan aset tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Jadi itulah yang kita buat namanya kolaborasi. Jadi asetnya bukannya berkurang, tetapi bertambah,” ujar Maruarar.

Ia berharap pembangunan rusun di Kiaracondong dapat menjadi contoh optimalisasi aset negara melalui sinergi pemerintah, BUMN, dan swasta untuk mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah serta menghadirkan hunian yang layak, terjangkau dan terintegrasi dengan transportasi publik.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kami terus mengoptimalkan pemanfaatan lahan di sela-sela bangunan rutan untuk pertanian

Banda Aceh (ANTARA) - Rutan Kelas IIB Banda Aceh mengoptimalkan pemanfaatan lahan di sela-sela bangunan rumah tahanan negara tersebut guna mendukung program ketahanan pangan warga binaan pemasyarakatan.

Kepala Rutan Kelas IIB Banda Aceh Hari Kurniawan di Aceh Besar, Rabu, mengatakan optimalisasi lahan tersebut sudah dilakukan sejak beberapa bulan terakhir dengan menanam tanaman hortikultura serta peternakan dan budi daya perikanan.

"Kami terus mengoptimalkan pemanfaatan lahan di sela-sela bangunan rutan untuk pertanian, peternakan, dan perikanan. Hasilnya dapat memperkuat ketahanan pangan di Rutan Banda Aceh," katanya.

Hari Kurniawan menyebutkan total lahan yang dioptimalkan untuk program ketahanan pangan mencapai 350 meter persegi. Kendati lahan terbatas, namun memberi manfaat dalam mendukung program ketahanan pangan.

Dalam pengelolaan lahan, kata dia, melibatkan warga binaan. Sebelum mengelola, warga binaan mendapatkan pembekalan bagaimana menanamkan tanaman hortikultura dan beternak bebek maupun ayan serta budi daya ikan.

"Kami juga melibatkan mereka yang magang di Rutan Banda Aceh yang memiliki disiplin ilmu pertanian dan peternakan. Mereka yang membimbing warga binaan dalam mengelola lahan tersebut," kata Hari Kurniawan.

Menurut dia, pengembangan ketahanan pangan juga bagian dari upaya pembinaan warga binaan. Dan diharapkan warga binaan yang terlibat mengelola lahan tersebut memiliki ketrampilan sebagai bekal setelah mereka bebas nanti.

"Warga binaan yang mengelola lahan ketahanan pangan juga menerima premi sebesar 15 persen dari hasil panen. Premi tersebut disimpan di bank dan dicairkan ketika warga binaan bebas nantinya," kata Hari Kurniawan.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026