#30 tag 24jam
Pengukuran terjadwal cara ATR/BPN membenahi alur kerja petugas ukur
Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Virgo ... [436] url asal
Dengan Pengukuran Terjadwal, masyarakat bisa memilih langsung opsi waktu pengukuran yang sudah dijadwalkan.
Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Virgo Eresta Jaya menyatakan layanan pengukuran terjadwal yang telah diterapkan di 462 kantor pertanahan (Kantah) merupakan upaya untuk membenahi alur kerja petugas ukur serta kepastian bagi masyarakat.
"Idenya layanan Pengukuran Terjadwal, simpul pekerjaannya kita perpendek. Dulu ada surat tugas dari kepala seksi pengukuran ke pelaksana, lalu ke juru ukur. Juru ukur mengerjakan lalu yang memetakan petugas pemetaan. Panjanglah. Kalau sekarang, simpulnya saya buat dua saja, petugas ukur sekaligus pemetaan," kata Virgo, di Jakarta, Senin.
Menurut dia, layanan tersebut menerapkan tujuh hari waktu tunggu kegiatan pengukuran dan lima hari proses penyelesaian Peta Bidang Tanah (PBT) setelah pengukuran, yang pelaksanaannya sudah diuji coba sejak Juli 2025 lalu.
Virgo menjelaskan, dengan Pengukuran Terjadwal, masyarakat bisa memilih langsung opsi waktu pengukuran yang sudah dijadwalkan. Waktu pengukuran jadi bisa disesuaikan dengan ketersediaan waktu yang dimiliki masyarakat.
Ia mengatakan bahwa konsep layanan ini, per harinya para petugas ukur mengerjakan satu berkas pengukuran berikut pemetaannya dengan waktu pengerjaan sesuai dengan durasi layanan Pengukuran Terjadwal, yaitu estimasi maksimal lima hari kerja.
"Dari transformasi layanan Pengukuran Terjadwal itu tentunya banyak perubahan terjadi, baik dari segi internal BPN seperti petugas ukur kami hingga masyarakat dalam hal ini pemohon agar siap dengan berkas yang harus lengkap," ujarnya.
Tak hanya dari sisi petugas ukur, Dirjen SPPR juga mengimbau masyarakat untuk memastikan kesiapan sebelum jadwal pengukuran, seperti memastikan batas-batas bidang tanah dengan pagar atau patok dan tidak ada masalah lain yang menimpa bidang tanah mereka.
Kesiapan ini juga tercantum dalam surat pernyataan yang akan dijelaskan oleh petugas loket dan ditandatangani oleh pemohon saat memasukkan berkas dan memilih jadwal pengukuran di Kantah.
"Kita juga berusaha edukasi pemohon. Kita sediakan surat pernyataan yang akan dijelaskan kepada petugas loket. Kalau misal petugas ukur kita datang kemudian ternyata tetangganya tidak setuju dengan batasnya, kita tutup ya berkasnya. Atau misalnya setelah kita petakan ternyata masuk ke kawasan hutan, atau masuk aset Barang Milik Negara (BMN) kita tutup ya," katanya lagi.
Transformasi layanan pertanahan juga diperkuat dengan pembenahan sumber daya manusia. Dalam hal ini, pembenahan juga menyentuh petugas loket yang menjadi lini awal dalam memastikan pemohon memahami mekanisme Pengukuran Terjadwal.
Menurut Virgo, petugas loket tidak hanya menerima berkas, namun perlu membacakan atau menjelaskan surat pernyataan kepada pemohon agar masyarakat memahami kesiapan yang harus dipenuhi sebelum memilih jadwal pengukuran.
Dengan cara tersebut, pemohon dapat mempertimbangkan kembali pengajuan apabila kondisi bidang tanah maupun persyaratannya belum siap, tidak menjadi tunggakan di kemudian hari.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026
Pemkab Morowali tingkatkan layanan listrik 24 jam di wilayah kepulauan
Pemerintah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah meningkatkan layanan listrik 24 jam bagi masyarakat di Kecamatan Menui Kepulauan dan Kecamatan Bungku Selatan ... [281] url asal
#pemkab-morowali #bupati-morowali #layanan-listrik-24-jam #morowali #sulawesi-tengah
Morowali, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah meningkatkan layanan listrik 24 jam bagi masyarakat di Kecamatan Menui Kepulauan dan Kecamatan Bungku Selatan untuk mendukung aktivitas sehari-hari dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah kepulauan.
“Alhamdulillah. Layanan listrik 24 jam telah diresmikan. Kami berharap adanya listrik tentu pertumbuhan ekonomi akan maju,” kata Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf di Morowali, Minggu.
Bupati Morowali telah meresmikan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Ulunambo di Kecamatan Menui Kepulauan dan PLTD Pulau Paku di Kecamatan Bungku Selatan pada Sabtu (10/10) yang mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan listrik masyarakat selama 24 jam.
Iksan mengatakan ketersediaan listrik sepanjang hari merupakan pelayanan yang telah lama dinantikan masyarakat di wilayah kepulauan.
Selain itu, layanan tersebut diharapkan dapat membuka peluang usaha dan mendukung perkembangan ekonomi masyarakat setempat.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keamanan fasilitas kelistrikan agar operasional pembangkit dapat berjalan dengan baik dan manfaatnya dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.
Menurut dia, pengamanan perlu menjadi perhatian bersama karena sebelumnya sempat terjadi pencurian kabel listrik.
“Harapan kita yang pertama adalah menjaga dulu (kondisi sekarang). Saya ingat sekali kemarin kabel-kabelnya sempat dicuri,” ujarnya.
Bupati juga meminta agar unit pembangkit cadangan disiapkan untuk mengantisipasi apabila terjadi gangguan pada unit utama.
Menurut dia, hal tersebut penting untuk menjaga kestabilan pasokan listrik sehingga masyarakat tetap dapat menikmati layanan selama 24 jam.
“Saya berharap disiapkan juga unit cadangannya untuk membackup jika terjadi sesuatu, supaya listrik ini bisa menyala 24 jam dengan stabil,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia berharap pengoperasian PLTD Ulunambo dan PLTD Pulau Paku dapat meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat di wilayah kepulauan, sekaligus mendukung pemerataan akses listrik dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
BPN: Integrasi data hak, tata ruang, dan nilai tanah kunci tata kelola
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan mengatakan, integrasi data hak atas tanah, tata ... [294] url asal
Nilai tanah merupakan hasil interaksi lokasi, aksesibilitas, infrastruktur, tata ruang, aktivitas ekonomi, kepastian hukum, dan lain-lain
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan mengatakan, integrasi data hak atas tanah, tata ruang, dan nilai tanah penting untuk mendukung penyelesaian berbagai persoalan tata ruang dan wilayah.
"Ketika kita memiliki satu peta tanah, kita mengetahui status haknya, kita mengetahui pemanfaatannya, rencana tata ruangnya, infrastrukturnya, serta informasi mengenai nilai tanahnya secara sama," kata Ossy di Jakarta, Kamis.
Menurut Wamen Ossy, integrasi tersebut dibutuhkan karena data hak, ruang, dan nilai tanah masih terlalu sering berjalan dalam sistem dan basis data masing-masing.
Padahal, ketiganya kata dia, bertemu pada bidang tanah yang sama. Kondisi tersebut juga perlu diantisipasi karena nilai tanah dapat berubah ketika terjadi perubahan aksesibilitas, pembangunan infrastruktur, aktivitas ekonomi, maupun tata ruang di suatu wilayah.
"Tanahnya tidak berpindah. Luasnya juga tidak berubah. Tetapi, nilai ekonominya dapat berubah secara drastis karena nilai tanah bukan sekadar angka rupiah per meter persegi," ujarnya.
Dalam kondisi tersebut, Wamen Ossy menilai profesi penilai memiliki peran strategis untuk menjelaskan perubahan nilai tanah sekaligus faktor yang mempengaruhinya.
Dengan dukungan data yang terintegrasi, informasi nilai tanah tidak hanya digunakan untuk mengetahui besaran nilai suatu bidang, namun juga untuk membaca perkembangan kawasan, melihat dampak pembangunan infrastruktur, dan memahami konsekuensi ekonomi dari suatu keputusan tata ruang.
"Jangan sampai kita memiliki peta hak yang baik, peta tata ruang yang baik, peta nilai tanah yang baik, tapi ketiganya hidup di dunia yang berbeda, terfragmentasi di sana-sini. Ketika ketiganya dapat terhubung, kita tidak hanya akan mengetahui di mana tanah berada, tetapi juga siapa yang memiliki hak, apa yang dapat dilakukan di atasnya, dan bagaimana nilai ekonominya berkembang," katanya menambahkan.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)