Jakarta (ANTARA) - Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) mengungkapkan program tabungan uang muka atau down payment (DP) yakni Program NabungDP yang merupakan kolaborasi Perumnas dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) membantu memudahkan masyarakat, terutama generasi muda, untuk memiliki hunian.

"Ini sebenarnya yang pertama spesial. Jadi ini yang pertama kali kita adakan tabungan DP dengan Perumnas dan BTN. Sebetulnya maksudnya ini adalah untuk membiasakan masyarakat untuk mulai memiliki rumah dengan cara mudah," ujar Plt. Direktur Utama Perum Perumnas Imelda Alini Pohan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurut Imelda, selama ini tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adalah mereka merasa kepemilikan rumah itu susah mulai dari harus mengumpulkan DP, harus cicilan yang tinggi, dan kadang-kadang susah untuk disetujui oleh bank. Dengan adanya Program NabungDP ini, masyarakat dilatih dari sekarang sambil menunggu huniannya selesai terbangun, mereka disiapkan untuk disiplin menabung uang muka rumah.

"Nanti bank juga melihat mereka, di mana selama berapa bulan mereka tertib membayar tabungan DP, seperti halnya cicilan. Nanti pada saat nanti dia disetujui oleh bank, di masa tertentu itu mereka sudah terlihat, maka ini lebih gampang disetujui oleh bank untuk KPR-nya. Dan uang yang mereka tabung itu atas nama pribadi, sehingga aman. Nanti bisa dipakai untuk mengurangi cicilan mereka," katanya.

Imelda juga mengatakan bahwa Program NabungDP ini juga dapat membantu masyarakat, terutama generasi muda yang bekerja di sektor informal yang tidak memiliki slip gaji.

"Dengan adanya Program NabungDP ini, itu mereka (pekerja informal) dilihat oleh bank. Mereka membuka rekening di bank dan kemudian bank akan melihat setiap bulannya bahwa pekerja itu disiplin membayar atau menabung misalnya, biasanya bank melihatnya minimal 6 bulan. Kalau dalam setahun pekerja informal tersebut bisa terus menabung DP setiap bulannya maka itu menunjukkan bahwa ada konsistensi sehingga bank akan jauh lebih cepat menyetujuinya ketika pekerja tersebut mengajukan (KPR)," katanya.

Sedangkan untuk masyarakat dan pekerja muda yang sudah memiliki rumah maka Program NabungDP ini bisa menjadi tabungan yang kelak bisa digunakan sebagai DP untuk rumah mereka berikutnya.

"Jadi suatu cara sebenarnya supaya masyarakat mulai bergerak. Langsung aja tabung di bank BTN, bekerja sama dengan Perumnas, nanti begitu tabungan uang mukanya sudah tercapai, mereka langsung bisa akad kredit dan beli rumah Perumnas," kata Imelda.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Sumbawa (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), memastikan pengusulan program sawah rakyat tidak terganggu wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Intam, menyusul demonstrasi warga terkait wilayah konsesi dan tertundanya program pencetakan sawah baru.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Ivan Indrajaya mengatakan pemerintah daerah telah menindaklanjuti aspirasi warga melalui rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Sumbawa pada Selasa.

"Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari demonstrasi kemarin. Bupati memimpin langsung dengan mengundang PT Intam, Camat Lantung dan Ropang, serta perangkat daerah terkait," katanya kepada ANTARA di Sumbawa, Selasa.

Rapat tersebut melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, serta instansi yang menangani pertanahan untuk membahas persoalan IUP dan rencana pengembangan sawah rakyat.

Ivan menegaskan koordinasi lintas instansi diperlukan untuk memastikan pengusulan program sawah rakyat tetap berjalan tanpa terkendala keberadaan wilayah IUP perusahaan tambang tersebut.

Selain rencana pengembangan pertanian, rapat tersebut membahas kegiatan pengeboran yang dilakukan perusahaan di lahan milik masyarakat, termasuk pemberian kompensasi kepada pemilik lahan.

Ivan mengatakan terdapat kompensasi dalam pelaksanaan pengeboran di lahan masyarakat. Namun, mekanisme dan besaran kompensasi serta cakupan lahan yang terdampak perlu diperjelas agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman.

Ia juga menjelaskan bahwa IUP perusahaan tersebut saat ini masih berada pada tahap eksplorasi sehingga belum dapat dipastikan akan berlanjut ke tahap eksploitasi.

"Ini masih IUP eksplorasi, belum tentu akan berlanjut ke eksploitasi," ujarnya.

Sementara itu, External Relations PT Intam M. Ramadhan BS, yang akrab disapa Doni, mengatakan perusahaan memberikan klarifikasi atas persoalan yang berkembang di masyarakat, termasuk tuntutan terkait wilayah konsesi dan program pencetakan sawah baru.

Menurut Doni, keberadaan IUP tidak serta-merta berarti perusahaan memiliki atau menguasai seluruh lahan masyarakat yang berada di dalam wilayah izin tersebut. Ia juga membantah perusahaan melarang warga melakukan aktivitas tradisional, seperti mencari madu hutan dan berburu.

Terkait kegiatan pengeboran, Doni menyatakan perusahaan terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik lahan dan memberikan kompensasi pada setiap titik pengeboran.

Mengenai program pencetakan sawah baru, Doni mengatakan pelaksanaannya belum berjalan bukan karena persoalan izin dari perusahaan, melainkan akibat pengalihan anggaran pemerintah pusat untuk program prioritas lain.

Menurut dia, penjelasan mengenai pengalihan anggaran tersebut disampaikan dalam rapat melalui Dinas Pertanian. Namun, besaran anggaran, luas lahan yang diusulkan, dan jadwal pelaksanaan program belum dijelaskan secara terperinci.

Kejelasan mengenai status usulan sawah rakyat, penggunaan lahan, serta tahapan kegiatan pertambangan diperlukan agar pengembangan sektor pertanian tetap memiliki kepastian dan masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai rencana pemanfaatan wilayah tersebut.

Sehari sebelumnya puluhan warga dan petani dari Kecamatan Ropang, Lantung, dan Orong Telu mendatangi Kantor Bupati Sumbawa untuk meminta kepastian status lahan pertanian, perkebunan, permukiman, dan tanah adat milik mereka yang berada dalam wilayah konsesi pertambangan.

Perwakilan warga, M. Taufan, mengatakan wilayah konsesi PT Intam itu mencapai sekitar 18.000 hektare dan warga usul agar lahan masyarakat dan tanah adat dikeluarkan dari wilayah konsesi pertambangan itu.

Pewarta: Ady Ardiansah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Medan (ANTARA) - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas menyebut seluruh program pemerintah pusat termasuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayah tersebut akan terus dioptimalkan di wilayah yang dipimpinnya.

"Semua program pemerintah pusat termasuk koperasi desa/kelurahan merah putih kita dukung penuh," ujar Rico Waas di Medan, Senin.

Rico Waas mengaku pelaksanaan program koperasi desa/kelurahan merah putih di wilayah yang dipimpinnya hingga saat ini terus berproses.

Berdasarkan data Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan jumlah koperasi desa/kelurahan merah putih yang baru beroperasi sebanyak 18 unit dari 151 unit di wilayah tersebut.

Meski jumlah tersebut terbilang rendah, Ia menegaskan proses pelaksanaan koperasi desa/kelurahan merah putih akan dilakukan pengkajian.

Rico Waas mengatakan pemerintah kota setempat bakal meningkatkan koordinasi dengan pemangku kebijakan terkait dalam pengoptimalan pelaksanaan program tersebut.

"Ini memang dalam proses, kita harapkan ini berjalan optimal," kata dia.

Rico Waas menyakini seluruh program pemerintah pusat tersebut bakal terlaksana dengan baik karena memberikan manfaat bagi seluruh elemen masyarakat.

"Program yang baik pastinya bisa berjalan dengan baik," sebut dia.

Kepala Dinas Koperasi, UMK, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Hendra Ridho sebelumnya mengatakan pemerintah kota setempat melakukan berbagai upaya dalam percepatan operasional program tersebut.

Ia mengatakan pemerintah kota setempat bakal melakukan pendampingan kelembagaan, pelatihan pengurus serta melakukan penyusunan rencana bisnis bagi para pelaku.

"Kami juga bakal melakukan pendampingan terhadap penguatan kemitraan usaha, termasuk dengan Bulog dan pelaku UMKM lokal," ujarnya.

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Bima (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendapat dukungan anggaran sekitar Rp182,6 miliar untuk pembangunan infrastruktur pada 2026 dari Kementerian PU.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bima Taufik mengatakan dukungan tersebut merupakan hasil koordinasi melalui Rapat Koordinasi Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Kementerian Pekerjaan Umum.

“Alokasi ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur strategis, terutama irigasi pertanian, jalan daerah, dan pengendalian banjir,” katanya di Bima, Jumat.

Untuk sektor irigasi, alokasi tahap pertama mencapai Rp105,6 miliar melalui Sistem Informasi Program Usulan Irigasi (SIPURI), dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Anggaran tersebut mencakup pembangunan tujuh embung, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di lima lokasi strategis, serta pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) pada 17 titik.

Sementara itu, kelanjutan program irigasi tahap kedua pada 2026 masih dibahas untuk memperluas layanan pengairan bagi lahan pertanian.

Ia menjelaskan, pada sektor jalan, program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) tahap pertama 2026 telah mengalokasikan pagu Rp25 miliar untuk penanganan ruas SP.3 Nangapria–SP.3 Seranae.

Adapun pengendalian banjir mencakup normalisasi Sungai Pelaparado senilai Rp24 miliar dan Sungai Mpuri sebesar Rp14 miliar. Kedua pekerjaan tersebut sedang dalam tahap pelaksanaan fisik.

Penanganan banjir di Desa Pandai, Kecamatan Woha, dengan anggaran Rp14 miliar masih dalam proses tender. Untuk melanjutkan upaya tersebut, pemerintah daerah mengusulkan tambahan anggaran Rp50 miliar pada 2027.

Pada tahun yang sama, Kabupaten Bima juga masuk dalam dua kabupaten di NTB yang memperoleh alokasi program penyediaan air minum dan sanitasi sebesar Rp3 miliar. Kabupaten lainnya adalah Lombok Utara.

Taufik menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mengirimkan surat kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk meminta tambahan pembiayaan infrastruktur pada 2027.

Pemkab Bima juga menyiapkan persyaratan kesiapan program agar usulan tersebut memenuhi ketentuan dan berpeluang mendapatkan dukungan pusat.

Pembangunan infrastruktur itu diharapkan dapat meningkatkan layanan dasar, memperlancar konektivitas antarwilayah, mendukung produktivitas pertanian, serta mengurangi risiko banjir yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.

Pewarta: Ady Ardiansah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pengembangan program perumahan perlu memperhatikan tiga aspek utama, yaitu aksesibilitas pembiayaan, fleksibilitas skema hunian, serta ketersediaan pasokan rumah

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendorong penguatan ekosistem pembiayaan dan penyediaan perumahan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menekankan pentingnya memperluas akses pembiayaan perumahan, khususnya bagi pekerja sektor informal dan kelompok masyarakat yang belum terlayani secara optimal.

"Pengembangan program perumahan perlu memperhatikan tiga aspek utama, yaitu aksesibilitas pembiayaan, fleksibilitas skema hunian, serta ketersediaan pasokan rumah," ujar Heru dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Selain mengoptimalkan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), diperlukan alternatif skema hunian, termasuk rumah sewa dan sewa-beli, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, perbankan, lembaga pembiayaan dan investor.

Optimalisasi aset pemerintah dan BUMN serta pengembangan sumber pendanaan jangka panjang juga menjadi bagian dari upaya memperkuat keberlanjutan pembiayaan perumahan.

BP Tapera menghadiri Rapat Evaluasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Program Tiga Juta Rumah bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Deputi Bappenas Abdul Malik Sadat Idris menegaskan bahwa hasil evaluasi perlu ditindaklanjuti menjadi rekomendasi kebijakan yang konkret dan percontohan proyek yang dapat dikembangkan.

Tindak lanjut tersebut mencakup pembenahan kebijakan dan kelembagaan, pemetaan lokasi potensial, serta penguatan pembiayaan dan optimalisasi aset.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan perumahan perlu dipandang sebagai bagian dari ekosistem permukiman yang terintegrasi, dengan mempertimbangkan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat, mata pencaharian, kearifan lokal serta dukungan infrastruktur dan aksesibilitas.

Melalui evaluasi dan koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan, pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah diharapkan tidak hanya berorientasi pada jumlah unit yang dibangun, tetapi juga mampu meningkatkan keterjangkauan, ketepatan sasaran, kualitas hunian dan keberlanjutan pembiayaan perumahan bagi masyarakat.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan anggaran Program Satu Orang Satu Rekening turun dari Rp3,8 triliun menjadi Rp1,28 triliun.

Ia menerangkan perubahan anggaran itu menyesuaikan hasil penyisiran dan pemadanan data calon penerima, yakni masyarakat berusia 17 tahun ke atas yang belum memiliki rekening bank dan masuk kelompok desil 1-4.

"Ya kita karena jumlahnya kan kita lihat dari yang umur 17 (tahun) dan yang belum punya rekening. Kita crossing (pengecekan ulang) datanya, dicoklit (pencocokan dan penelitian)," kata Airlangga saat ditemui usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jakarta, Kamis.

Airlangga mengatakan pemerintah telah mengumpulkan data calon penerima rekening. Maka dari itu, ditetapkan untuk anggaran awal sebesar Rp1,28 triliun.

"Sudah ada (data calon penerima). Makanya anggarannya sekitar Rp1,28 berapa triliun," ujarnya.

Adapun pemerintah menyiapkan anggaran awal Rp1,28 triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening.

Melalui program tersebut, pemerintah membukakan rekening bagi 25 juta warga berusia di atas 17 tahun yang termasuk kelompok desil 1-4.

Airlangga menargetkan program ini bisa meningkatkan inklusi keuangan masyarakat mendekati 99 persen.

“Menidaklanjuti Bapak Presiden, kami siapkan Program Satu Orang Satu Rekening dan dengan Program Satu Orang Satu Rekening ini, inklusivitas keuangan mendekati 99 persen. Jadi naik dari 93 persen menjadi 99 persen,” kata Airlangga dalam sambutannya.

Pemerintah bakal menyalurkan setoran awal sebesar Rp50.000 untuk setiap rekening. Pemerintah menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai mitra bank penyalurnya.

Datanya berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Badan Pusat Statistik (BPS), serta data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Penghargaan ini menjadi motivasi dan penyemangat bagi kami untuk terus berkomitmen melaksanakan program TJSL yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Kami juga berharap upaya ini dapat turut berkontribusi dalam mendukung pencapai

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga meraih penghargaan dalam ajang ESG NOW Awards 2026, yang diselenggarakan Republika, lewat program inovasi sosial dan ekonomi sirkular.

VP Community Involvement & Development Pertamina Patra Niaga Dian Hapsari Firasati, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan penghargaan kategori Social Innovation & Circular Economy Impact ini diberikan atas keberhasilan program Sagari (Sadar Lingkungan, Gerakan Aksi Reduce dan Inovasi) yang mendukung praktik keberlanjutan, inovasi sosial, dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.

Sagari merupakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) di Desa Energi Berdikari Pertamina Patra Niaga unit kerja Integrated Terminal Balongan, Regional Jawa Bagian Barat.

Program ini dibuat setelah melihat potensi dan kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasional, khususnya Desa Sliyeg Lor, Indramayu, Jabar.

Tujuannya untuk menjawab tantangan pertanian konvensional, penurunan produktivitas mangga, fluktuasi harga saat panen raya, serta limbah sisa panen yang belum dikelola dengan baik.

Peta program menunjukkan limbah sisa panen pertanian lebih dari 100 ton per tahun. Harga mangga saat panen raya pun bisa turun hingga 90 persen, dari Rp25.000 menjadi Rp2.500 per kg.

Untuk mengatasi tantangan itu, Pertamina Patra Niaga mengembangkan pemberdayaan masyarakat melalui tiga subprogram, yaitu Griya Mangga untuk penguatan budi daya ramah lingkungan, Griya Kreasi untuk pengembangan inovasi dan sarana budi daya, serta Griya Rasa untuk meningkatkan nilai tambah mangga lewat produk olahan.

Program ini juga melibatkan kelompok perempuan purna pekerja migran dan masyarakat rentan melalui pelatihan, pendampingan, serta pengembangan usaha berbasis potensi lokal.

Limbah sisa panen mangga diolah menjadi pupuk organik berbasis bioaktivator, sementara sebagian komoditas mangga diolah menjadi produk turunan bernilai tambah.

Pemanfaatan bioaktivator kulit mangga mengurangi emisi hingga 0,168 ton CO2eq, serta mampu menciptakan kemandirian ekonomi dengan rata-rata pendapatan kelompok binaan mencapai Rp234 juta per tahun.

Dian, yang turut hadir menerima penghargaan, menyampaikan apresiasi kepada Republika atas penghargaan yang diberikan.

"Penghargaan ini menjadi motivasi dan penyemangat bagi kami untuk terus berkomitmen melaksanakan program TJSL yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Kami juga berharap upaya ini dapat turut berkontribusi dalam mendukung pencapaian Indonesia Emas," ucapnya.

Sementara, Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Jawa Bagian Barat Reno Fri Daryanto menjelaskan Sagari dikembangkan berdasarkan kondisi yang ditemui di sekitar wilayah operasi Integrated Terminal Balongan.

"Program ini berangkat dari dua potensi isu di sekitar Integrated Terminal Balongan, yaitu kebutuhan lapangan pekerjaan bagi masyarakat purna pekerja migran serta melimpahnya limbah hasil panen mangga. Setelah program ini berjalan, limbah tersebut terbukti dapat diolah menjadi produk yang lebih bermanfaat, salah satunya pupuk menggunakan bioaktivator, sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru," katanya.

Dengan penghargaan ini, tambah Reno, Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melatih pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) agar siap bekerja kembali atau memulai berwirausaha melalui Program Pelatihan Berbasis Kompetensi.

“Kami berharap Pelatihan Berbasis Kompetensi dapat memberikan manfaat nyata bagi para pekerja terdampak PHK, sehingga mereka memiliki bekal kompetensi yang lebih kuat untuk kembali memasuki pasar kerja dan meningkatkan kesejahteraan dirinya maupun keluarganya,” ujar Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Secara nasional, program pelatihan vokasi ini dialokasikan bagi 50.000 peserta. Di Jawa Tengah, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Semarang menargetkan 2.464 peserta di 25 kabupaten/kota.

Di Kabupaten Brebes, 32 peserta angkatan pertama disiapkan untuk diserap langsung oleh PT Bintang Indokarya Gemilang.

Lebih lanjut, Cris menyampaikan bahwa kompetensi menjadi modal penting agar pekerja tetap relevan di tengah perubahan dunia kerja. Karena itu, pelatihan dirancang sesuai dengan kebutuhan peserta dan dunia kerja.

Ia meminta peserta mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh dan menguasai keterampilan yang diberikan. Keterampilan itu diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan pekerjaan baru, berwirausaha, atau mengembangkan usaha yang telah dimiliki.

“Jangan melihat PHK sebagai akhir dari perjalanan karier, tetapi jadikan momentum untuk membuka jalan menuju kesempatan yang baru,” katanya.

Pelaksanaan program ini melibatkan BBPVP Semarang, Pemerintah Kabupaten Brebes, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Brebes.

Dalam rangkaian kegiatan itu, Cris juga memantau pelaksanaan pelatihan Tailor Made Training (TMT) di LPK Anugerah Trikarya Utama. BBPVP Semarang menargetkan 741 paket TMT (11.856 orang) yang dapat dimanfaatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS), dan komunitas.

Pencari kerja dapat mengakses layanan ketenagakerjaan melalui aplikasi SIAPkerja. Informasi selengkapnya tentang program pelatihan tersedia di skillhub.kemnaker.go.id.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Indramayu merupakan sentra produksi perikanan dengan hasil statistik nasional yang termasuk tinggi. Ini menjadi modal bagi masyarakat Indramayu agar bisa mengonsumsi ikan lebih banyak lagi,

Indramayu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, mengoptimalkan Program Sertifikasi Hak atas Tanah (SeHAT) Nelayan dan SeHATKAN Budi daya dengan menyalurkan 1.500 sertifikat tanah guna memberikan kepastian hukum atas aset nelayan maupun pembudi daya ikan di daerah tersebut.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Kabupaten Indramayu Edi Umaedi di Indramayu, Selasa, mengatakan potensi perikanan daerah perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan konsumsi ikan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

“Indramayu merupakan sentra produksi perikanan dengan hasil statistik nasional yang termasuk tinggi. Ini menjadi modal bagi masyarakat Indramayu agar bisa mengonsumsi ikan lebih banyak lagi,” ujarnya.

Pihaknya mendata sebanyak 1.000 sertifikat tanah diberikan kepada nelayan melalui Program SeHAT Nelayan, sedangkan 500 sertifikat lainnya disalurkan kepada pembudi daya ikan melalui Program SeHATKAN Budidaya.

“Penyerahan sertifikat secara simbolis bagi nelayan dilaksanakan di Desa Parean Girang Kecamatan Kandanghaur, sementara sertifikat bagi pembudi daya ikan diserahkan di Desa Karanglayung, Kecamatan Sukra,” katanya.

Selain sertifikasi tanah, pihaknya telah menyalurkan 1.000 Kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada nelayan sebagai bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat yang bekerja di sektor perikanan.

Ia menyampaikan dukungan terhadap pengembangan usaha juga diberikan melalui bantuan peralatan pengolahan ikan kepada dua kelompok pengolah dan pemasar ikan (Poklahsar), untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas hasil olahan.

Pemerintah daerah, lanjut dia, turut menyalurkan satu paket sarana budi daya ikan serta satu paket sarana budi daya ikan dalam ember (Budikdamber) untuk menunjang kegiatan usaha masyarakat.

Ia menekankan dengan program sertifikasi tanah dan bantuan usaha tersebut, nelayan serta pembudi daya ikan memperoleh dukungan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi di sektor perikanan.

Sementara itu, Bupati Indramayu Lucky Hakim mengatakan bantuan yang disalurkan diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat sektor perikanan.

Selain itu, ia menyampaikan pemerintah daerah telah menebar 306.125 benih ikan di perairan umum untuk menjaga ketersediaan sumber daya ikan dan mendukung keberlanjutan ekosistem perairan.

Pihaknya merinci benih yang ditebar terdiri atas 80.000 ekor ikan tawes, 56.125 ekor ikan patin, dan 170.000 ekor ikan nila, dengan penebaran secara simbolis dilakukan di bantaran Sungai Cimanuk.

Ia mengingatkan pula agar masyarakat menghindari praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan, seperti penyetruman dan penggunaan racun, demi menjaga populasi ikan di perairan umum.

“Semoga bantuan yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran sehingga memberikan manfaat nyata bagi nelayan, pembudi daya ikan, pelaku usaha, dan masyarakat luas,” katanya.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan bantuan program Bedah Rumah tepat sasaran.

Ia menekankan bahwa ketepatan sasaran menjadi hal penting dalam pelaksanaan program Bedah Rumah.

Pemerintah melihat dua aspek utama, yakni kondisi ekonomi keluarga dan kondisi fisik rumah agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan.

"Tadi saya mengunjungi dua rumah dan penghasilan keluarganya di bawah UMP. Kita harus memastikan penerimanya tepat sasaran. Kita lihat kondisi ekonominya memang terbatas, dan kondisi rumahnya juga memang tidak layak huni,” ujar Maruarar atau Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ara mengunjungi penerima bantuan program Bedah Rumah di Kelurahan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara yakni Masulah dan Nusrobah.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan bantuan perbaikan rumah diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria, baik berdasarkan kondisi sosial ekonomi maupun tingkat kerusakan hunian.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kedua penerima bantuan tersebut memenuhi kriteria berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan keadaan tempat tinggal.

Masulah tercatat berada pada desil 1, sedangkan Nusrobah berada pada desil 2 dengan penghasilan di bawah upah minimum provinsi (UMP). Kondisi rumah keduanya yang tidak layak huni turut menjadi pertimbangan dalam memastikan bantuan diberikan kepada keluarga yang membutuhkan.

Ara menyampaikan keprihatinannya atas masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditemukan di Rorotan.

Ia menegaskan bahwa pemerintah terus meningkatkan jumlah rumah yang diperbaiki, meskipun belum seluruh rumah tidak layak huni dapat ditangani sekaligus.

"Saya mohon maaf karena kita belum bisa memperbaiki seluruh rumah tidak layak huni. Namun, kita terus meningkatkan jumlahnya. Tahun lalu di Jakarta ada 158 rumah yang diperbaiki, sedangkan tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 10.300 rumah," ujarnya.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam kunjungan, terdapat sekitar 2.500 keluarga dengan rumah tidak layak huni di Kelurahan Rorotan.

Sementara itu, jumlah rumah tidak layak huni di Jakarta Utara mencapai 174 ribu unit.

Pada 2026, Jakarta Utara memperoleh alokasi 2.000 unit program Bedah Rumah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

Pengerjaan rumah bagi para penerima bantuan dijadwalkan berlangsung mulai 26 Oktober hingga 26 Desember 2026.

Melalui program Bedah Rumah, Kementerian PKP terus mendorong peningkatan kualitas hunian masyarakat, dengan memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran, dilaksanakan secara transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi keluarga yang membutuhkan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perum Perumnas membuka peluang kolaborasi strategis melalui kerja sama dengan PT Informasi Geo Sistem (IGS) untuk pengembangan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui proyek revitalisasi Rumah Susun Kebon Kacang di Jakarta Pusat.

Plt Direktur Utama Perum Perumnas Imelda Alini Pohan mengatakan kolaborasi dengan berbagai mitra merupakan bagian dari strategi Perumnas untuk mempercepat optimalisasi aset sekaligus menghadirkan pengembangan hunian yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

"Kami menyambut baik kerja sama antara Perumnas dan PT Informasi Geo Sistem ini. Kami juga berharap keterlibatan Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) dan KORINDO Group dapat membuka perspektif dan peluang baru dalam pengembangan aset Perumnas, sekaligus memperkuat jejaring kerja sama internasional Perumnas di bidang pembangunan infrastruktur dan kawasan perumahan," ujar Imelda dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dalam kolaborasi tersebut, IGS berperan sebagai fasilitator dalam penjajakan calon investor asing, yaitu Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) dan KORINDO Group untuk mendukung pengembangan proyek revitalisasi di lahan Perumnas.

Kolaborasi ini diharapkan dapat membuka peluang masuknya investasi dari berbagai mitra internasional, sehingga pengembangan kawasan hunian dapat dilakukan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Salah satu proyek yang menjadi bagian dari penjajakan tersebut adalah Revitalisasi Rumah Susun Kebon Kacang di Jakarta Pusat. Kawasan Kebon Kacang memiliki akses yang strategis terhadap berbagai pusat kegiatan ekonomi dan transportasi publik, termasuk koridor Thamrin-Sudirman, Halte Thamrin, MRT Bundaran HI dan Dukuh Atas, serta Stasiun Tanah Abang.

Saat ini, kawasan tersebut terdiri atas 8 blok low-rise dengan 632 unit hunian dan sekitar 2.400 penghuni. Melalui rencana revitalisasi, kawasan tersebut berpotensi dikembangkan menjadi lebih dari 2.700 unit hunian yang diperuntukkan bagi MBR.

Optimalisasi lahan yang telah berada di kawasan perkotaan strategis memungkinkan penyediaan hunian dilakukan dengan memanfaatkan infrastruktur dan konektivitas yang telah tersedia, sekaligus membuka peluang terciptanya kawasan hunian yang lebih produktif.

Revitalisasi kawasan hunian merupakan salah satu upaya memperkuat perannya sebagai salah satu mitra strategis Pemerintah dalam mendukung program 3 Juta Rumah bagi MBR melalui optimalisasi aset, pengembangan kawasan, serta penguatan kolaborasi dengan berbagai mitra strategis.

Peran Perumnas dalam mendukung agenda penyediaan perumahan nasional semakin diperkuat dengan ditetapkannya 14 lokasi proyek Perumnas sebagai proyek strategis nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2026.

Lokasi tersebut tersebar di berbagai wilayah dan mencakup beberapa jenis pengembangan, mulai dari kawasan perumahan skala besar, hunian berbasis transit oriented development (TOD), hunian vertikal perkotaan, hingga revitalisasi kawasan hunian.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Perumnas untuk menjaga keseimbangan antara mandat pelayanan publik dan keberlanjutan bisnis, dengan tetap menempatkan penyediaan hunian bagi MBR sebagai bagian penting dalam setiap pengembangan kawasan.

Perumnas berkomitmen untuk terus menjadi bagian penting dalam ekosistem penyediaan perumahan nasional, sekaligus memperkuat kontribusinya dalam mewujudkan program 3 Juta Rumah bagi masyarakat Indonesia.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan mengapresiasi program Bulog Peduli Rumah Pangan Kita (RPK) Mandiri untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memberikan bantuan permodalan berupa barang dan fasilitas usaha.

Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR saat penyerahan bantuan tersebut di Ballroom Hotel BW Kindai Banjarmasin, Jumat, menyampaikan apresiasi kepada Perum Bulog, khususnya Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, atas kepeduliannya dalam mendukung pengembangan UMKM di kotanya.

Menurut dia, program ini menjadi salah satu upaya membuka peluang usaha, memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga.

"Dukungan terhadap UMKM tidak cukup hanya melalui pemberian modal, tetapi juga perlu disertai pembekalan kewirausahaan agar pelaku usaha mampu mengelola dan mengembangkan bisnis secara berkelanjutan" ujar Yamin.

“Diharapkan, bantuan ini tidak berhenti sebagai bantuan sesaat, tetapi mampu menjadi titik awal tumbuhnya usaha yang produktif, mandiri, dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Yamin juga berharap kerja sama tersebut dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak pelaku UMKM di Banjarmasin.

Untuk itu, kata dia, Pemkot Banjarmasin akan mendorong kolaborasi bersama Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskopumker) agar program pengembangan UMKM dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

"Ini salah satu program Bulog yang bisa dikolaborasikan dengan program-program pemerintah daerah, dengan program-program Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan tentunya bisa kita memberikan yang terbaik dan untuk bagaimana kita bisa UMKM itu bisa naik kelas," pungkas Yamin.

Sementara itu, Direktur Pengadaan Perum Bulog, Prihasto Setyanto menjelaskan bahwa bantuan program Bulog Peduli RPK Mandiri diberikan kepada 30 UMKM di Banjarmasin.

Menurut dia, setiap penerima memperoleh bantuan senilai Rp5,3 juta berupa fasilitas rak dan modal usaha dalam bentuk barang yang dapat diputar kembali untuk mendukung kegiatan penjualan.

“RPK ini merupakan outlet Bulog yang menyalurkan beras Bulog, beras komersial, minyak, dan komoditas pangan lainnya,” jelas Prihasto.

Dia berharap bantuan tersebut dapat menjadi modal usaha produktif yang dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh penerima manfaat, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

Pewarta: Sukarli
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026