Balikpapan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menawarkan kolaborasi pasokan listrik sebesar 30 Megawatt (MW) melalui Perusahaan Daerah (Perusda) PT Ketenagalistrikan Kaltim guna membantu PT PLN (Persero) mengatasi defisit energi.

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud di Balikpapan, Kamis, menegaskan kolaborasi tersebut sejalan dengan target pemerintah provinsi agar wilayah Kaltim sepenuhnya terbebas dari persoalan pemadaman listrik bergilir pada Desember tahun ini.

"Kami menawarkan kolaborasi untuk membantu penyediaan listrik melalui Perusda PT Ketenagalistrikan Kalimantan Timur dengan potensi pasokan sebesar 30 MW," ujar Rudy Mas'ud saat memimpin rapat koordinasi di Balikpapan.

Rudy menyayangkan persoalan kelistrikan yang memicu pemadaman bergilir masih terjadi di wilayahnya. Padahal, Kaltim merupakan salah satu provinsi penyumbang komoditas batu bara terbesar di Indonesia, namun justru masih mengalami kekurangan pasokan daya.

Berdasarkan data koordinasi, pihak PLN mengakui saat ini sistem kelistrikan daerah mengalami kekurangan pasokan sekitar 80 hingga 100 MW.

Defisit tersebut terjadi akibat pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan mesin skala besar secara bersamaan pada sejumlah pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP).

Sebelumnya, Senior Manager Keuangan, Komunikasi, dan Umum PLN UID Kaltimra, Muchamad Meiryandi, menyampaikan bahwa pemadaman listrik bergilir murni karena kendala teknis pembangkit, bukan disebabkan oleh krisis pasokan batu bara.

Untuk mempercepat pemulihan mesin, PLN mengoptimalkan pengerahan hingga 650 personel teknisi yang bekerja 24 jam dalam tiga shift.

Saat ini, Unit 2 PLTU Kaltim Teluk dilaporkan telah kembali beroperasi menyalurkan daya ke sistem interkoneksi, sementara perbaikan Unit 1 ditargetkan rampung pada akhir Oktober 2026.

Sebagai langkah memperkuat sistem jangka panjang, PLN juga menyiapkan tambahan daya 278 MW melalui pembangkit sewa secara bertahap hingga Desember 2026.

Kondisi pemadaman yang sempat menyentuh durasi dua hingga lima jam dengan pola berkala ini sebelumnya memicu keluhan masif dari masyarakat di berbagai daerah, seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang, karena mengganggu aktivitas ekonomi serta rumah tangga.

Warga bahkan sempat menggelar aksi protes dan mendesak adanya transparansi informasi jadwal serta mekanisme kompensasi atas kerusakan alat elektronik.

Melalui berbagai upaya percepatan dan peningkatan penyediaan kelistrikan yang terus didorong oleh pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan terkait, sistem kelistrikan di Kaltim diharapkan segera pulih secara menyeluruh.

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menambahkan, pemprov juga terus mendorong agar pemerintah daerah bisa menjadi bagian dari pemasok listrik guna memastikan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat mencapai 100 persen.

Pewarta: Arumanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Tapanuli Selatan, Sumatera Uta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Muhammad Saleh Mustafa menyatakan siap mendengar masukan dari dunia usaha untuk memperkuat pertanian, sehingga dapat mendukung potensi sektor pangan, energi, dan hilirisasi.

“Intinya kami siap menerima saran dan masukan dari pelaku-pelaku usaha. Ini penting untuk memperkuat pembangunan pertanian, termasuk dalam pengembangan pangan, energi, dan hilirisasi,” kata Wamentan Saleh dalam keterangannya yang diterima di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kamis.

Menurutnya, sektor pertanian memiliki keterkaitan erat dengan agenda ekonomi yang lebih luas.

Sejumlah potensi pertanian saat ini tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga dikembangkan menjadi sumber bahan baku energi serta produk bernilai tambah melalui hilirisasi.

“Kita juga kebetulan di pertanian tadi ada beberapa yang disinggung masalah biodiesel, bioetanol, dan hilirisasi di bidang pangan,” ucap dia.

Saleh menyampaikan bahwa pengembangan biodiesel, bioetanol, dan hilirisasi pangan menjadi bagian dari upaya memperluas kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian.

Komoditas pertanian tidak berhenti pada produksi bahan mentah, tetapi didorong masuk ke rantai pengolahan sehingga menciptakan nilai tambah dan membuka peluang investasi di dalam negeri.

Dalam konteks tersebut, keterlibatan dunia usaha menjadi penting untuk mempertemukan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan dan peluang di lapangan. Masukan dari pelaku usaha dapat menjadi salah satu bahan untuk memperkuat ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir.

“Intinya kami siap menerima saran dan masukan dari pelaku-pelaku usaha,” kata Saleh.

Keterbukaan tersebut sekaligus memperkuat arah pembangunan pertanian yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penciptaan nilai ekonomi yang lebih besar.

Pemerintah mendorong agar potensi komoditas pertanian dapat dikembangkan melalui investasi, hilirisasi, dan diversifikasi pemanfaatan, termasuk untuk mendukung kebutuhan energi nasional.

Kementerian Pertanian akan terus membuka ruang sinergi dengan dunia usaha untuk memperkuat pembangunan pertanian, baik melalui peningkatan produksi pangan maupun pengembangan hilirisasi dan energi berbasis komoditas pertanian. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat fondasi pertanian sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani memberikan tanggapan terkait Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR RI.

Ia menilai terdapat sejumlah tambahan ketentuan dalam UU tersebut yang berkaitan dengan tenaga alih daya (outsourcing), pekerjaan masa depan dan beragam pelatihan.

Saat ditemui wartawan di Jakarta, Kamis, Shinta menyoroti ketentuan mengenai pekerja alih daya atau outsourcing.

Apindo sebelumnya meminta agar masa outsourcing tetap dilakukan hingga lima tahun.

"Jadi kan kita sudah sampaikan kan mengenai misalnya hubungannya dengan outsourcing, kalau itu kan kita minta tetap lima tahun, tapi itu kemudian dikurangi. Ya saya enggak tahu itu benar apa enggak," katanya.

Dalam UU tersebut, masa kontrak pekerja alih daya ditetapkan paling lama empat tahun.

Kontrak awal berlaku maksimal dua tahun dan dapat diperpanjang sebanyak dua kali, masing-masing paling lama satu tahun.

Shinta memastikan bahwa Apindo sudah menyampaikan pandangan mengenai jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan, termasuk pekerjaan yang tidak hanya bersifat penunjang.

"Tapi kita juga memikirkan alasan seperti jenis-jenis pekerjaan, kenapa dibutuhkan lebih dari pekerjaan penunjang, itu sudah memang kita sampaikan," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru, pekerja alih daya berhak memperoleh pesangon apabila mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selain mengatur hak pesangon, UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga membatasi jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan.

Pekerjaan outsourcing hanya mencakup empat bidang, yakni katering, keamanan, kebersihan, dan pengemudi.

Lebih lanjut, Shinta menyampaikan bahwa Apindo sebelumnya telah menyampaikan posisi dan masukan terkait sejumlah isu dalam aturan ketenagakerjaan.

Namun, hingga saat ini Shinta mengaku perlu mempelajari dulu ketentuan final dalam UU tersebut.

"Kita nunggu (draf UU), soalnya kalau enggak ada naskahnya gimana kita mau mempelajari, kita enggak tahu," kata Shinta.

Adapun DPR RI sebelumnya resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi UU dalam Rapat Paripurna pada Selasa (6/10).

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan UU tersebut menyatukan sejumlah norma ketenagakerjaan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai aturan.

Aturan baru tersebut juga memuat ketentuan mengenai perlindungan pekerja, pencari kerja, peserta pemagangan, hingga pekerja alih daya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan ketahanan air adalah ketahanan ekonomi karena menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Air mendukung ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, ketahanan iklim, dan ketahanan energi. Jadi, ketika kita berinvestasi pada air, kita tidak hanya berinvestasi pada bendungan, waduk, pipa, atau fasilitas pengolahan, tetapi berinvestasi pada fondasi tempat masyarakat tumbuh dan ekonomi berkembang pesat,” ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia menambahkan, pengelolaan air perlu dilakukan secara terintegrasi, mulai dari kesehatan daerah aliran sungai (DAS), penyediaan air baku dan irigasi, air minum dan sanitasi, hingga pengendalian banjir, perlindungan pesisir, dan solusi berbasis alam.

Pendekatan tersebut, menurut AHY, perlu berjalan seiring dengan pembangunan kota dan infrastruktur yang tangguh.

Dirinya juga menekankan bahwa tantangan air juga tidak dapat diselesaikan melalui pembangunan infrastruktur secara terpisah.

Pencemaran sungai, sedimentasi, banjir, penurunan muka tanah, hingga kenaikan permukaan air laut merupakan persoalan yang saling berkaitan dan membutuhkan respons lintas sektor.

“Ketahanan air tidak terjadi secara kebetulan. Ketahanan air harus direncanakan, dibangun, dan pada akhirnya diinvestasikan,” kata AHY.

Karena itu, ia mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pembiayaan, akademisi, masyarakat, dan mitra pembangunan untuk mengubah kebutuhan ketahanan air menjadi investasi yang konkret dan berdampak.

Menurutnya air yang terjamin, DAS yang sehat, sanitasi yang aman, serta perlindungan dari banjir dan risiko pesisir merupakan prasyarat bagi masyarakat yang lebih aman, ekonomi yang lebih kuat, dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Ketahanan air merupakan bagian penting dari ketahanan ekonomi dan fondasi pertumbuhan berkelanjutan. Namun, ketersediaan air yang aman, cukup, dan dikelola secara berkelanjutan, saat ini tengah menghadapi sejumlah tantangan dan krisis.

AHY menekankan bahwa keberlanjutan merupakan upaya dalam membangun ketangguhan, memperkuat daya saing, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini, termasuk ketahanan air sebagai fondasi pertumbuhan, pembangunan ekonomi, dan peradaban.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan pemerintah bakal memberikan beberapa inisiatif baru yang akan sangat menyenangkan bagi dunia usaha.

“Saya belum punya hak untuk spill out beberapa hal, tapi insyaAllah akan ada beberapa inisiatif-inisiatif baru yang akan sangat menyenangkan bagi dunia usaha. Jadi pesan utama saya adalah don't miss the train (jangan sampai ketinggalan kereta). Silakan teman-teman selalu engage (terhubung) dengan pemerintah supaya teman-teman dari dunia usaha tidak ketinggalan kereta,” ucapnya dalam agenda Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Kamis.

Dalam kesempatan tersebut, dia mengklarifikasi sejumlah tafsiran yang menganggap pemerintahan di bawah Presiden RI Prabowo Subianto kurang pro terhadap dunia usaha karena kecenderungan Presiden untuk menegakkan compliance governance dan good governance.

Dradjad menegaskan bahwa upaya menegakkan compliance governance dan good governance menjadi salah satu yang krusial bagi dunia usaha. Dengan begitu, dunia usaha bergerak di dalam koridor tata kelola yang baik dan compliance, sehingga akan lebih banyak mendapatkan manfaat ekonomi.

“Jadi, pesan saya yang terutama di dalam acara hari ini, itu adalah bahwa pemerintah membutuhkan peranan yang sangat besar dari dunia usaha, dari swasta. Swasta adalah mitra yang super-super strategis ya, bukan swasta saja, korporasi dalam hal ini swasta, BUMN (Badan Usaha Milik Negara),” kata Wamenko Bidang Ekonomi.

“Korporasi itu adalah mitra yang sangat strategis bagi pemerintah untuk bisa mencapai berbagai target-target pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas,” ujar dia menambahkan.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengatur (BP) BUMN Dony Oskaria mengatakan, PT Industri Kereta Api (INKA) harus melakukan transformasi untuk memenuhi kebutuhan (demand) transportasi kereta api di dalam negeri dan menuju industrialisasi.

“Kita harus juga melihat bahwa tadi dalam rangka menuju industrialisasi, INKA juga harus bertransformasi. Tidak bisa dengan kualitas yang tidak baik ya, tidak bisa. Makanya saya sudah memanggil direksi INKA, ke depannya INKA juga harus bertransformasi,” kata Dony di Jakarta, Kamis.

Adapun hal ini menyusul pertimbangan untuk turut menggunakan hasil produksi dalam negeri melalui INKA, guna menutupi tambahan trainset untuk operasional KRL Jabodetabek, seiring dengan pengajuan impor trainset bekas dari Jepang.

“Seluruh perusahaan pemerintahan harus bertransformasi, tidak bisa lagi mereka eksis dengan kondisi seperti hari ini. Karena itu, INKA-nya harus bertransformasi,” ujarnya menambahkan.

Dony mengatakan segera bertemu dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi untuk membahas rencana PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI yang berencana mengimpor Kereta Rel Listrik (KRL) bekas dari Jepang.

Ia melanjutkan, pihaknya mendukung rencana atau penjajakan oleh PT KAI karena erat kaitannya dengan kebutuhan mobilitas transportasi umum masyarakat.

“Pada dasarnya, tentu kita mendukung apapun yang dibutuhkan dalam langkah percepatan transportasi kita. Karena memang kereta api menjadi salah satu transformasi publik yang diharapkan oleh pemerintah itu bisa menimbulkan banyak hal (positif),” kata Dony.

Ia menilai, jika transportasi publik dapat berjalan dengan baik, maka polusi udara akan menurun seiring dengan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang ikut berkurang.

“Pada dasarnya kami tentu sangat mendukung, tinggal nanti kita bisa (bertemu) dengan Direktur Utama PT KAI, berapa banyak yang dibutuhkan oleh KAI untuk memenuhi kebutuhan daripada masyarakat kita,” ujar Dony.

Sebelumnya, PT KAI mengusulkan impor KRL bekas dari Jepang, yang disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin kepada Komisi VI DPR RI dan disetujui.

Bobby menyatakan pihaknya membutuhkan tambahan sebanyak 23 trainset untuk operasional KRL Jabodetabek, yang rencananya akan dipenuhi dengan pengadaan KRL bekas.

Kebutuhan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu pertama terdapat 7 trainset dengan formasi 12 kereta atau SF12 dan 16 trainset dengan formasi delapan kereta atau SF8, yang mana kebutuhan tambahan armada muncul seiring lonjakan pengguna KRL Jabodetabek.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Riset NEXT Indonesia Center Ade Holis menilai pemerintah perlu membangun mekanisme investigasi berbasis data yang terintegrasi untuk mencegah potensi terjadinya under-invoicing dan transfer pricing dalam perdagangan ekspor.

"Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, membangun database perdagangan bilateral. Data ekspor Indonesia harus dapat dicocokkan dengan data impor negara mitra berdasarkan perusahaan, komoditas, volume, nilai, tanggal dan kode HS," kata Ade dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Langkah kedua, melakukan pemeriksaan berbasis risiko. Ade mengatakan, tidak semua perusahaan harus diperiksa dengan intensitas yang sama.

"Prioritaskan perusahaan atau transaksi dengan trade gap yang besar, berulang, dan tidak dapat dijelaskan secara komersial," ujarnya.

Lebih lanjut, menurut dia, adalah melakukan transaction matching. Pemeriksaan harus sampai pada tingkat invoice dan transaksi individual, bukan hanya data agregat, lalu mengintegrasikan data kepabeanan, perpajakan, perbankan, dan perdagangan.

"Nilai dalam invoice perlu dibandingkan dengan nilai pembayaran yang benar-benar diterima eksportir," kata Ade.

Rekomendasi kelima adalah melakukan price benchmarking. Menurutnya, harga komoditas seperti minyak sawit mentah (CPO) harus dibandingkan dengan harga pasar internasional dan transaksi yang mempunyai karakteristik serupa, dengan mempertimbangkan kualitas, lokasi, waktu, volume, dan Incoterms.

"Keenam, memeriksa perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Jika eksportir Indonesia menjual kepada perusahaan afiliasi di luar negeri, perlu dilakukan pengujian arm's length," kata Ade.

Ia juga merekomendasikan pemerintah untuk memperkuat kerja sama dengan negara mitra agar dapat melakukan pertukaran informasi kepabeanan dan perpajakan dengan negara tujuan.

Selanjutnya, membuat sistem early warning. Perbedaan data ekspor-impor dapat digunakan sebagai sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi transaksi berisiko tinggi sebelum berkembang menjadi persoalan penerimaan negara.

Ade menambahkan memisahkan hasil analisis statistik dengan kesimpulan hukum. Analisis trade gap dapat menghasilkan dugaan atau red flag.

"Kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen, transaksi, dan ketentuan hukum yang relevan," ujar Ade.

Lebih jauh, langkah selanjutnya adalah menghitung kerugian negara hanya setelah nilai transaksi yang seharusnya dapat ditentukan.

"Jangan menjadikan seluruh trade gap sebagai kerugian negara. Yang harus dihitung adalah berapa nilai transaksi yang seharusnya dilaporkan, berapa kewajiban pajak/bea/penerimaan lainnya, dan berapa penerimaan yang benar-benar hilang," kata Ade.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan menyinkronkan program lintas kementerian, mengkaji moratorium industri setengah jadi, serta memastikan pengusaha daerah ikut menikmati hasil sumber daya alam.

"Kalau kita ingin konsumsi terus, itu juga baik, tapi jangka panjang saya pikir itu akan mengalami suatu persoalan stagnasi pertumbuhan kita," kata Menko Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Bahlil mengatakan bahwa nikel Indonesia kini diolah di smelter dalam negeri, tetapi sebagian besar baru menjadi produk setengah jadi.

Produk itu dikirim ke luar negeri, lalu kembali ke tanah air sebagai barang jadi dan rantai yang belum tuntas inilah yang ingin diputus.

Bahlil, yang juga menjabat Menteri ESDM, menjelaskan Kemenko akan menyelaraskan program Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan kementerian lain agar hilirisasi berjalan lebih cepat.

Tanpa perubahan struktur ekonomi, pertumbuhan dinilai berisiko tertahan.

Sinkronisasi itu berpijak pada peta jalan hilirisasi sebanyak 28 komoditas di empat sektor, yakni mineral, batu bara, dan gas bumi, perikanan, serta pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

Industri tidak hanya dibangun di Jawa, tetapi juga di daerah yang dekat dengan bahan baku, sehingga melahirkan kawasan pertumbuhan ekonomi baru.

Bahlil menyatakan bahwa nikel menjadi contoh. Setelah ekspor bijih nikel dihentikan dan pembangunan smelter diwajibkan, nilai ekspor melonjak dari 3,3 miliar dolar AS pada 2017-2018 menjadi 34 miliar dolar AS pada 2023, dan diperkirakan mencapai 38-40 miliar dolar AS pada 2026.

Meski begitu, Menko Bahlil menilai capaian tersebut belum cukup karena sebagian besar produk smelter belum sampai ke tahap hilir.

Dalam konteks hilirisasi, sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil menekankan bahwa hilirisasi harus berkeadilan dan berkelanjutan.

"Supaya pengelolaan sumber daya alam kita tidak gila-gilaan. Karena kami berpandangan bahwa negara ini diatur untuk berkelanjutan. Masih ada anak cucu kita yang harus kita wariskan kepada mereka," ujarnya.

Di sisi transisi energi, kata Bahlil, lifting minyak saat ini berada di kisaran 600-610 ribu barel per hari, sementara konsumsi mencapai 1,6 juta barel per hari.

Pemerintah menempuh tiga langkah, intervensi teknologi pada sumur tua, kerja sama pengelolaan sumur idle, serta percepatan proyek yang rencana pengembangannya (POD) telah disetujui, seperti Blok Masela yang kini memasuki tahap groundbreaking.

Implementasi program B50 yang bisa menghentikan impor solar, mendorong pemerintah untuk melakukan mandatori etanol 20 persen (E20) pada 2027-2028 dengan tujuan untuk menekan impor bensin.

Sementara itu, untuk sektor batu bara, pemerintah menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan melalui pengaturan RKAB.

Bahlil juga menegaskan untuk asas pemerataan, pihaknya juga memberi memberi ruang bagi pengusaha lokal dengan skala kecil dan pelaku UMKM.

"Jangan biarkan orang daerah menjadi penonton. Jadikan orang daerah itu menjadi tuan di negeri mereka sendiri," katanya.

Bahlil juga menyikapi permintaan ekspor listrik dari negara lain.

Ia mengingatkan ada kepentingan geopolitik di baliknya, sehingga posisi tawar Indonesia harus dijaga.

"Boleh kita ekspor. Yang penting harganya kita yang tentukan," ujarnya menambahkan.

Bahlil pun menekankan bahwa pembentukan Kemenko dipastikan tidak menambah beban keuangan negara karena seluruh kebutuhan anggaran menggunakan anggaran Kementerian ESDM, dengan satu DIPA dan satu gaji menteri.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menilai penggabungan (merger) kawasan-kawasan industri dapat mendorong masuknya investasi ke Indonesia.

“Kita ingin mendorong terjadi percepatan investasi untuk masuk ke Indonesia. Kita juga melakukan review kembali bisnis model daripada kawasan industri kita,” kata Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria di Jakarta, Kamis.

Dony mengatakan, Danantara tengah bersiap untuk meluncurkan perusahaan induk (holding) bernama PT Kawasan Industri Indonesia, yang nantinya akan mengelola 23 kawasan industri.

“Kawasan industri kita ke depannya dengan kita melakukan merger, diharapkan nanti tanggal 5 November, akan diumumkan merger daripada 23 perusahaan industrial estate. Kita menjadi satu perusahaan industrial estate,” ujar dia.

Lebih lanjut, Dony mengatakan Danantara tak hanya melakukan konsolidasi 23 perusahaan kawasan industri, tapi juga sembari melakukan peninjauan model bisnis dari masing-masing perusahaan.

“Tidak hanya terjadi konsolidasi tetapi kita juga me-review bisnis modelnya, di mana ke depannya, tanah bukan lagi menjadi sumber pendapatan, tetapi pendapatannya (juga) akan datang dari fasilitas yang kita sediakan. Karena itu pemerintah sudah menyiapkan satu integrated kawasan industri,” jelasnya.

Dalam menjalankan bisnisnya, Kawasan Industri Indonesia menerapkan beberapa pendekatan seperti pengembangan infrastruktur, pemasaran kawasan, dan layanan investor.

“Sehingga dengan demikian, kita menjadi cukup kompetitif, dan bahkan sangat kompetitif dibandingkan dengan negara-negara di sekitar Indonesia,” ujar pria yang juga Kepala BP BUMN itu.

Dony berharap dengan langkah ini, Indonesia dapat menjadi pengolah kawasan industri terbesar di Asia Tenggara dengan total luas 35 ribu hektare, dan membuka lebih banyak kesempatan kerja formal bagi masyarakat.

“Pada prinsipnya kurang lebih demikian. Kita justru mendorong mereka untuk masuk sebanyak mungkin supaya lebih kompetitif dan menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak bagi rakyat Indonesia,” kata Dony.

Adapun PT Kawasan Industri Indonesia, lanjut dia, juga menjadi transformasi dari perusahaan kawasan industri agar lebih terintegrasi.

“Itu menjadi transformasi dari perusahaan industrial estate yang kita punya. Karena nanti setelah dalam penataan BUMN ini beberapa (perusahaan) kan dikembalikan,” kata Dony.

“Danareksa kembali menjadi asset management, dulu Danareksa ini holding-nya kawasan industri. Nanti Danareksa menjadi asset management, kawasan industri (ada) sendiri. Betul-betul pure business-nya di kawasan industri,” imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan transformasi digital sektor keuangan harus diarahkan menjadi mesin produktivitas.

“Transformasi digital sektor keuangan harus diarahkan menjadi mesin produktivitas yang memperluas akses pembiayaan dan memberikan manfaat nyata bagi sektor riil serta masyarakat," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Adi Budiarso menegaskan bahwa masa depan sektor jasa keuangan tidak hanya ditentukan oleh kecepatan inovasi, tetapi juga kemampuan menjaga stabilitas, keamanan, tata kelola, pelindungan konsumen, dan manfaat ekonomi.

Ia menjelaskan, industri perbankan Indonesia memasuki 2027 dengan fondasi yang relatif solid, namun menghadapi tantangan struktural yang semakin kompleks. Pertumbuhan kredit mencapai 13,65 persen secara tahunan per Agustus 2026, dengan permodalan 24,1 persen dan rasio kredit bermasalah (NPL) 2,11 persen.

Di tengah kondisi tersebut, perkembangan teknologi, ancaman siber, perubahan regulasi, ketidakpastian makroekonomi, tuntutan ESG, dan kesenjangan talenta menjadi tantangan yang perlu diantisipasi secara bersamaan.

Merespons dinamika tersebut, Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara (IKA USU) Jakarta menyelenggarakan Seminar Nasional yang digelar pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Seminar itu mempertemukan regulator, perbankan, fintech, akademisi, dan praktisi untuk membahas strategi menghadapi perubahan industri.

Ketua IKA USU Jakarta, Tujuh Martogi Siahaan mengungkapkan tantangan perbankan menuju 2027 tidak lagi datang satu per satu, tetapi hadir secara bersamaan dari risiko makroekonomi dan regulasi hingga disrupsi teknologi, keamanan siber, AI, keberlanjutan, dan talenta. Karena itu, tidak cukup hanya beradaptasi terhadap perubahan, namun harus mampu mengantisipasinya.

"Melalui seminar ini, IKA USU Jakarta ingin mempertemukan regulator, industri, dan akademisi untuk membangun perspektif bersama dan merumuskan langkah konkret agar perbankan Indonesia semakin tangguh, adaptif, dan kompetitif," ujar Tujuh Martogi Siahaan.

Sementara itu Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu menekankan bahwa transformasi digital harus menghasilkan dampak ekonomi nyata.

BTN mengembangkan transformasi proses melalui Loan Factory, Monoline Collection System, AI/OCR, modernisasi Core Banking, BDS, dan AS400 untuk memperkuat efisiensi, tata kelola, serta manajemen risiko.

“Teknologi bukan tujuan akhir transformasi sektor keuangan. Nilai sebenarnya terletak pada kemampuan teknologi untuk memperluas akses pembiayaan, meningkatkan efisiensi, memperkuat resiliensi, dan menggerakkan sektor riil," kata Nixon.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

KendariS (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di wilayah tersebut telah mencapai Rp3,77 triliun per September 2026.

Kepala Kanwil DJPb Sultra Iman Widhiyanto saat dihubungi di Kendari, Kamis, mengatakan bahwa total pembiayaan tersebut disalurkan kepada 63.335 debitur atau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tersebar di 17 kabupaten/kota se-Sultra.

"Penyaluran KUR dan UMi hingga 30 September 2026 secara keseluruhan tumbuh positif. Total penyaluran mengalami peningkatan 23,72 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), sementara jumlah debitur tumbuh 5,83 persen (yoy)," kata Iman.

Iman menjelaskan berdasarkan skema pembiayaan, KUR Mikro menjadi penyumbang terbesar dan paling mendominasi penyaluran. Skema Mikro mencatatkan nilai penyaluran sebesar Rp2,33 triliun bagi 42.357 debitur.

"Posisi kedua ditempati skema KUR Kecil yang terealisasi sebesar Rp1,06 triliun untuk 4.606 debitur. Sementara itu, untuk program Pembiayaan UMi, termasuk UMi Pro, tercatat secara keseluruhan menyerap anggaran Rp91,12 miliar dengan menjangkau 15.357 debitur," ujarnya.

Selain itu, terdapat penyaluran skema Supply Rumah sebesar Rp168,58 miliar untuk 48 debitur, Demand Rumah Rp101,64 miliar untuk 595 debitur, KUA Rp15,37 miliar untuk 29 debitur, serta SuperMI senilai Rp3,32 miliar untuk 343 debitur.

Iman Widhiyanto menjelaskan jika dilihat dari sebaran kabupaten dan kota, Kabupaten Kolaka menjadi daerah dengan nilai penyaluran terbesar di Sulawesi Tenggara, yakni mencapai Rp543,91 miliar yang dimanfaatkan oleh 7.663 debitur.

"Kemudian disusul oleh Kota Kendari dengan penyaluran sebesar Rp536,61 miliar untuk 6.134 debitur dan Kabupaten Muna sebesar Rp500,07 miliar untuk 11.482 debitur," jelas Iman Widhiyanto.

Sementara tiga daerah dengan nilai penyaluran terendah berada di Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp23,17 miliar untuk 983 debitur, Kabupaten Buton Tengah Rp19,82 miliar untuk 793 debitur, dan Kabupaten Muna Barat sebesar Rp9,02 miliar untuk 335 debitur.

Iman Widhiyanto menegaskan memasuki triwulan IV 2026, DJPb Sultra mendorong perluasan akses pembiayaan di daerah-daerah yang nilai penyalurannya masih relatif rendah.

"Ruang kebijakan kita ke depan adalah memperluas akses pembiayaan di wilayah-wilayah yang masih rendah, sekaligus mengintegrasikan serta menghubungkan KUR dan UMi dengan rantai pasok program-program prioritas pemerintah daerah maupun pusat," tambah Iman Widhiyanto.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengapresiasi dukungan masyarakat dalam menjaga keselamatan di sekitar jalur Whoosh dengan penurunan signifikan jumlah kejadian layang-layang yang tersangkut di sekitar jalur Kereta Cepat Whoosh.

"KCIC mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah turut menjaga keselamatan jalur Whoosh. Penurunan jumlah kejadian ini merupakan perkembangan positif," kata Eva dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, dari data bulan September 2026, jumlah kejadian tercatat sebanyak 26 kejadian atau menurun sekitar 65 persen dibandingkan rata-rata kejadian pada periode Juni hingga Agustus 2026.

Penurunan ini menjadi perkembangan positif dalam upaya menjaga keselamatan dan kelancaran operasional Whoosh.

KCIC mencatatkan jumlah kejadian layang-layang yang tersangkut tercatat sebanyak 78 kejadian pada Juni, 90 kejadian pada Juli, dan 58 kejadian pada Agustus 2026, atau rata-rata mencapai sekitar 75 kejadian per bulan pada periode tersebut. Sementara pada September 2026, jumlah kejadian turun menjadi 26 kejadian.

" Kerja sama dan kepedulian masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga perjalanan Whoosh tetap aman, lancar, dan andal," ujar Eva.

KCIC terus memperkuat langkah pencegahan dengan menyiagakan lebih dari 530 personel pengamanan yang tersebar di stasiun dan sepanjang jalur Whoosh. Petugas melakukan patroli selama 24 jam dengan pembagian pengawasan setiap 500 meter, termasuk melakukan pemantauan dan penanganan langsung apabila ditemukan aktivitas bermain layang-layang di sekitar jalur. Upaya tersebut juga diperkuat melalui koordinasi dan kolaborasi bersama TNI, Polri, serta aparat kewilayahan.

Selain melakukan pengawasan, petugas juga mendatangi langsung titik-titik yang menjadi lokasi bermain layang-layang untuk memberikan edukasi mengenai potensi bahayanya terhadap perjalanan Whoosh. Pendekatan dilakukan secara persuasif kepada masyarakat agar aktivitas tersebut dilakukan di lokasi yang lebih aman dan jauh dari jalur kereta cepat.

Berdasarkan pemetaan KCIC, kejadian layang-layang banyak ditemukan pada koridor Padalarang, Cimahi, Kota Bandung hingga Kabupaten Bandung, terutama di area yang berdekatan dengan permukiman dan ruang terbuka.

Aktivitas tersebut juga cenderung meningkat pada periode libur sekolah, dengan kejadian paling sering ditemukan pada rentang pukul 15.00 hingga 18.00 WIB, saat aktivitas bermain masyarakat di ruang terbuka meningkat.

Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa aktivitas bermain layang-layang tidak hanya dilakukan oleh anak-anak, tetapi juga masyarakat usia dewasa.

Karena itu, sosialisasi dan edukasi ditujukan kepada seluruh kelompok masyarakat, termasuk melalui sekolah, permukiman, dan tokoh masyarakat.

Layang-layang maupun benang layangan yang masuk ke area jalur dapat menimbulkan risiko terhadap sistem kelistrikan kereta cepat, khususnya apabila tersangkut pada Overhead Catenary System (OCS) atau pantograf kereta.

Benda asing yang tersangkut harus segera ditangani petugas untuk memastikan kondisi prasarana tetap aman. Dalam kondisi tertentu, perjalanan kereta dapat ditahan sementara atau dilakukan penyesuaian operasional sebagai bagian dari prosedur keselamatan.

KCIC mengajak seluruh masyarakat untuk terus berperan aktif menjaga keamanan dan keselamatan jalur Whoosh dengan tidak bermain layang-layang dalam radius minimal 3 kilometer dari sisi kiri dan kanan jalur kereta cepat.

Masyarakat juga diimbau tidak melakukan aktivitas berisiko lainnya di sekitar jalur serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan benda asing yang berpotensi mengganggu operasional.

"Kami berharap tren positif ini dapat terus dipertahankan. Upaya pengawasan dan edukasi akan terus kami lakukan, namun keberhasilannya membutuhkan dukungan dan kepedulian bersama agar gangguan akibat layang-layang tidak kembali meningkat," kata Eva menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026