Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan kenaikan harga cabai saat ini salah satunya dipengaruhi oleh penurunan produksi akibat faktor cuaca dan musim.

“Cabai ini kan salah satu faktornya adalah faktor produksi, termasuk juga faktor musiman. Pada musim tertentu, apalagi sekarang ini memang produksinya lagi turun,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Budi menyebut harga rata-rata cabai rawit saat ini berada di kisaran Rp70.000 per kilogram, lebih tinggi dibandingkan harga acuan penjualan (HAP) yang berada di sekitar Rp57.000.

Pemerintah, kata dia, telah berkomunikasi dengan asosiasi petani cabai untuk mendorong peningkatan produksi untuk menjaga ketersediaan pasokan di tengah penurunan produksi akibat kondisi cuaca.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, harga rata-rata nasional cabai merah keriting kini menembus Rp69.883 per kg, jauh di atas harga acuan sebesar Rp55.000 per kg.

Sementara itu, harga rata-rata nasional cabai rawit merah melonjak hingga Rp81.252 per kg, melampaui harga acuan yang dipatok Rp57.000 per kg.

Di sisi lain, Budi juga menyoroti perkembangan harga telur ayam. Saat ini, harga rata-rata nasional telur ayam ras berada di kisaran Rp26.800 per kilogram, masih di bawah harga acuannya yang ditetapkan sebesar Rp30.000 per kilogram.

Menurutnya, harga telur tidak boleh ditekan terlalu rendah karena dapat merugikan peternak. Ia mengingatkan, harga yang tidak mampu menutup biaya produksi berpotensi membuat peternak menghentikan usahanya.

“Jangan sampai harga terlalu rendah, nanti peternak tutup. Kalau peternak tutup ya telur nggak ada, terus telur langka dan telur menjadi mahal,” katanya.

Ia memastikan pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pelatihan vokasi memberikan keterampilan praktis bagi angkatan kerja sebelum memasuki dunia kerja.

“Melalui pelatihan yang memberikan keterampilan praktis, masyarakat dapat meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri,” kata Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah berkomitmen untuk memberikan fasilitas peningkatan kompetensi melalui berbagai program, termasuk salah satunya Pelatihan Vokasi Nasional.

“Pemerintah terus berkomitmen memfasilitasi masyarakat untuk melakukan skilling, upskilling, maupun reskilling,” ujar Yassierli.

Menaker mencontohkan Pelatihan Vokasi Nasional di Satuan Pelayanan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Satpel PVP) Bantul, Yogyakarta, yang mempersiapkan 96 peserta menjadi tenaga kerja kompeten maupun wirausaha mandiri.

Pelatihan mencakup tujuh kejuruan yang disesuaikan dengan permintaan pasar.

“Kehadiran 96 peserta ini menunjukkan tingginya kesadaran mereka untuk menjadikan keahlian teknis sebagai bekal memenangkan persaingan di dunia usaha dan dunia industri,” ujar Yassierli.

Adapun tujuh kejuruan tersebut meliputi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dengan materi desain grafis dan office advance; Garmen Apparel, yang mencakup menjahit fesyen dan mesin industri; serta Tata Boga untuk pengolahan makanan dan bakery.

Pelatihan juga mencakup Tata Kecantikan dengan materi make-up dan tata rambut; Otomotif untuk servis motor konvensional dan injeksi; Teknik Las Manufaktur (SMAW); serta Teknik Listrik dan Refrigerasi untuk instalasi penerangan dan teknisi AC.

Menaker Yassierli mengimbau masyarakat, terutama generasi muda yang sedang mencari kerja atau ingin beralih profesi, untuk memanfaatkan program pelatihan vokasi gratis yang disediakan pemerintah.

Informasi pendaftaran, ketersediaan kuota, dan pemilihan kejuruan dapat diakses melalui platform resmi SIAPkerja (kemnaker.go.id) pada menu “Skillhub”.

Kemudahan akses tersebut diharapkan membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja.

“Ke depan, Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan balai-balai pelatihan vokasi di berbagai daerah terus bertransformasi menjadi pusat inkubasi talenta unggul yang adaptif terhadap dinamika pekerjaan masa depan,” ujar Menaker Yassierli.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menegaskan pengemudi ojek online (ojol) tetap berstatus sebagai mitra perusahaan aplikasi setelah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, mengatakan penegasan status kemitraan tersebut sejalan dengan aspirasi komunitas dan asosiasi pengemudi ojol selama proses pembahasan regulasi.

Menurut Maman dikutip dari keterangan kementerian, kepastian status sebagai mitra menjadi bagian penting untuk menciptakan hubungan kerja sama yang lebih berimbang antara perusahaan penyedia aplikasi dan pengemudi.

Melalui regulasi tersebut, pemerintah juga memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak serta bentuk perlindungan yang dapat diperoleh pengemudi dalam menjalankan aktivitasnya melalui platform digital.

Maman mengatakan Kementerian UMKM akan mengawal dan memonitor perjanjian kemitraan antara aplikator dan pengemudi ojol.

"Pemerintah juga memberikan kepastian terkait perlindungan sosial dan berbagai manfaat lainnya kepada ojol. Kementerian UMKM akan mengawal dan memonitor perjanjian kemitraan antara aplikator dan pengemudi ojol," katanya.

Selain mengatur layanan transportasi penumpang, Perpres Nomor 27 Tahun 2026 juga mencakup layanan pengantaran barang dan makanan yang menjadi bagian penting dalam ekosistem ekonomi digital.

Pengaturan tersebut turut berkaitan dengan jutaan pelaku UMKM yang memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk dan menjangkau konsumen.

Maman menyebut saat ini terdapat sekitar 15 juta merchant atau pengusaha UMKM yang memanfaatkan platform digital. Layanan pengantaran menjadi salah satu mata rantai yang menghubungkan kegiatan usaha, distribusi produk, dan konsumen.

Di sisi lain, pemerintah juga memberikan kepastian mengenai aspek perpajakan bagi pengemudi ojol. Maman menegaskan pengemudi tidak dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan yang diterima masih berada di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemerintah juga menyepakati pembentukan satuan tugas (satgas) lintas kementerian untuk memastikan implementasi Perpres Nomor 27 Tahun 2026 berjalan efektif.

Satgas tersebut akan diketuai Kementerian UMKM dengan melibatkan Kementerian Perhubungan serta Kementerian Komunikasi dan Digital.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah telah menetapkan ketentuan mengenai biaya platform sebesar 8 persen serta pengaturan tarif layanan transportasi melalui regulasi yang berlaku.

"Biaya platform sebesar 8 persen telah kami tuangkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan. Kami juga mengatur mengenai tarif yang menjadi salah satu acuan dalam memberikan kepastian bagi pengemudi ojek online," ujar Dudy.

Adapun untuk layanan pengantaran barang dan makanan, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan Komdigi memiliki tanggung jawab dalam menetapkan ketentuan biaya jasa melalui platform digital.

Pengaturan tersebut akan memperhatikan kelayakan penghasilan pengemudi, perlindungan terhadap risiko pekerjaan, serta transparansi mekanisme penetapan harga oleh perusahaan aplikasi.

"Ketentuan ini nantinya dijabarkan melalui peraturan menteri, termasuk mengenai akuntabilitas dan transparansi penetapan harga oleh platform," ujar Nezar.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Aceh Tamiang (ANTARA) - Pemerintah melalui kolaborasi lintas kementerian mempercepat pembangunan 10.000 hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Desa Lubuk Hidup, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh dalam dua tahun.

Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ronny Hutahayan mengatakan dari total kebutuhan huntap lebih dari 18.000 unit di daerah tersebut, lebih dari 10.000 unit di antaranya akan dibangun melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Jadi ini memang sebagai suatu kabupaten ini terdampak paling masif dan juga pembangunannya membutuhkan pembangunan huntap paling besar. Di Tamiang ini sebenarnya paling besar nanti rencana penyediaan huntapnya,” kata Ronny dalam kunjungan dan pemantauan huntap dan huntara di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Kamis.

Pemerintah sebelumnya menetapkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi dalam waktu tiga tahun, yakni 2026 hingga 2028. Namun, berdasarkan arahan Presiden pada 25 Mei 2026, pembangunan huntap dipercepat menjadi dua tahun.

Ronny mengatakan pembangunan huntap ini menjadi salah satu fokus pemerintah dalam pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang.

Secara keseluruhan, kebutuhan huntap di Aceh Tamiang mencapai lebih dari 18.000 unit. Pembangunan tersebut terdiri atas hunian in situ yang berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta hunian ex situ atau relokasi yang dibangun Kementerian PKP.

Di lokasi Desa Lubuk Hidup sendiri, Kemenko Infra bekerja sama dengan Kementerian PKP akan memanfaatkan lahan seluas 10 hektare serta akan dibangun 169 unit rumah huntap yang saat ini masih tahap proses clearing area. Pembangunan di lokasi tersebut ditargetkan dapat diselesaikan pada akhir Desember 2026.

Ronny mengatakan percepatan pembangunan masih menghadapi sejumlah pekerjaan yang perlu diselesaikan, termasuk proses penyediaan lahan. Namun, pemerintah tetap memastikan lokasi hunian berada di luar zona rawan bencana untuk menjaga keselamatan masyarakat dalam jangka panjang.

“Pemilihan lahan di luar zona rawan bencana itu menjadi sangat penting, karena ini menyangkut keamanan dan keselamatan masyarakat ke depannya,” ujarnya.

Untuk 2026, Ronny mengatakan dari Kementerian PKP menargetkan pembangunan 2.399 unit huntap di Aceh Tamiang. Saat ini, sekitar 1.000 unit telah selesai dibangun, sementara pembangunan unit lainnya masih terus berjalan.

Selain pembangunan rumah, pemerintah juga menyiapkan sarana dan prasarana pendukung kawasan huntap yang dilengkapi jalan lingkungan, drainase, sanitasi, penerangan, serta akses air bersih.

Pemerintah juga berupaya memperkuat akses menuju kawasan hunian. Sejumlah ruas jalan menuju lokasi yang belum beraspal akan diupayakan melalui anggaran APBD maupun program jalan desa.

Ronny menekankan percepatan pembangunan huntap membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah juga akan melakukan pemantauan secara berkala selama proses pembangunan, bukan hanya pada tahap akhir.

“Kami mau memastikan bahwa bukan hanya nanti kita monitoring dan evaluasi di akhir, tetapi selama masanya progres pembangunannya,” katanya.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Manado (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan pada acara 'World Coconut Day 2026' mengatakan, kelapa adalah komoditas yang sangat strategis dan memiliki nilai tambah yang tinggi.

"Perkebunan dan hilirisasi produk kelapa mendapat perhatian khusus Bapak Presiden," kata Menko Zulhas di Manado, Kamis.

Menurut Menkop, berkali-kali topik hilirisasi kelapa menjadi topik pembahasan rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden.

Karena itu, ia menjelaskan, tugas yang dulu dikenal dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang dulu dikelola oleh Kementerian Ekonomi, sekarang dipindah ke Kemenko Pangan.

"Tinggal menunggu harmonisasi. Kelapa ini akan menjadi salah satu komoditas yang utama untuk kita kembangkan," katanya.

Menurut Menko Zulhas, nilai ekonomi kelapa sekarang ini lebih tinggi dari nilai-nilai perkebunan yang lain.

Bahkan teman-teman penghasil sawit mengatakan, komoditas kelapa sekarang lebih menguntungkan, jauh lebih tinggi nilainya daripada hasil perkebunan lainnya.

"Atas nama pemerintah Indonesia, saya mengucapkan selamat datang kepada para delegasi negara-negara anggota International Coconut Community (ICC)," katanya.

Menko Zulhas juga memberikan apresiasi kepada ICC atas penyelenggaraan perayaan tahun ini yang mengangkat tema 'Coconut in Times of Uncertainty: Securing Food, Energy, and Livelihoods'. Tema yang artinya "Kelapa di Masa Ketidakpastian: Mengamankan Pangan, Energi, dan Penghidupan" itu sangat relevan dengan tantangan global pada saat ini.

"Di bawah kepemimpinan bapak Presiden Prabowo, sektor pertanian dan pangan dikukuhkan sebagai prioritas utama pembangunan nasional untuk Indonesia," katanya menambahkan.

Acara 'World Coconut Day 2026' di Kota Manado, dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, bupati dan wali kota, Direktur Jenderal International Coconut Community (ICC) Jelfina C. Alow, pejabat setingkat deputi dari Malaysia, Filipina, Papua Nugini, perwakilan duta besar negara sahabat, akademisi, pelaku usaha, petani kelapa, serta undangan lainnya.

Acara berskala global ini diselenggarakan oleh ICC yang berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Manado pada tanggal 7–10 Oktober 2026.

Tema ini menyoroti bagaimana kelapa memiliki peran yang sangat krusial dalam menghadapi ketidakpastian iklim dan ekonomi global melalui tiga pilar utama:

Pertama, sebagai komoditi yang menjamin pangan (Securing Food) karena kelapa bukan lagi sekadar komoditas perkebunan mentah, melainkan sumber nutrisi dan hidrasi yang krusial.

Di tengah perubahan preferensi konsumen, diversifikasi produk turunan seperti air kelapa, krim kelapa, hingga virgin coconut oil (VCO) menjadi andalan pemenuhan pangan global. Dan saat ini, pasar global untuk minuman siap saji berbasis kelapa mengalami pertumbuhan pesat.

Kedua, sebagai sumber energi terbarukan (Securing Energy) dimana bagian limbah kelapa seperti sabut (coconut husk), batok (coconut shell), dan kayu kelapa tua dimanfaatkan sebagai bahan baku energi hijau terbarukan.

Kelapa diintegrasikan ke dalam pengembangan biofuel generasi kedua, briket, serta biochar yang mampu menekan emisi karbon dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Ketiga, sebagai penopang Penghidupan (Securing Livelihoods) dimana ​​​​​​​industri kelapa menjadi pilar ekonomi dan lapangan kerja bagi jutaan petani kecil di wilayah tropis.

Melalui program hilirisasi komoditas, negara produsen seperti Indonesia yang memproduksi sekitar 2,1 juta ton kelapa per tahun, berfokus mengolah produk di dalam negeri agar memberikan nilai tambah ekonomi langsung yang jauh lebih besar bagi kesejahteraan para petani lokal.

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) menjadi strategi tepat dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Saya rasa kita on the right strategy, dan kita sangat mengapresiasi Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang dalam waktu yang sangat singkat segera merumuskan, mengoptimalkan fungsi dari Badan Pengelola Gambut dan Mangrove,” kata Wamenko Hanif saat ditemui di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa BPGMN yang langsung berada di bawah kendali Kepala Negara, diharapkan mampu membuat desain ulang agar lahan dan hutan Indonesia dapat memiliki ketahanan dari potensi kebakaran, utamanya dari aktivitas manusia.

“Secara fundamental, Presiden sudah menyusun Badan Pengendalian Gambut dan Mangrove yang akan kemudian mendesain ulang dengan sangat cepat karena lesson learned-nya sudah banyak sekali untuk membangun landscape kita tahan pada kondisi apa pun,” ujar Hanif.

Selain peran BPGMN, Wamenko Pangan menyoroti pentingnya penanganan karhutla yang harus dilakukan secara terukur dan sistematis.

“Ini kejadian yang terus berulang, terutama di lahan gambut ini harus ditangani berdasarkan scientific-based. Kita sudah memiliki lesson learned yang cukup beragam untuk menangani itu. Tinggal bagaimana kemudian capacities ini dioperasionalkan di lapangan,” kata Hanif.

Ia juga menyoroti bahwa selama ini pemerintah memang masih mengandalkan operasi modifikasi cuaca (OMC) sebagai salah satu upaya penanggulangan permanen dari karhutla.

“Kita tidak boleh lagi menganggap ini biasa. Kita tidak boleh mengharapkan operasi modifikasi cuaca untuk menangani karhutla,” kata Hanif.

“Jadi kita benar-benar harus mulai sekarang, merekayasa landscape untuk kemudian kembali mampu melakukan penahanan landscape-nya dari ancaman karhutla. Jadi kondisi ini yang harus kita bangun,” ujarnya menambahkan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar tidak terus berulang.

Melalui BPGMN, pemerintah mendorong pengelolaan gambut yang terintegrasi mulai dari pencegahan, pemetaan dan deteksi dini hingga penguatan respons ketika terjadi kebakaran.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji membidik peningkatan kontribusi sektor industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi lebih dari 20 hingga 25 persen sebagai bagian dari upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

Sarmuji di Jakarta, Kamis menyampaikan sektor industri perlu tumbuh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi karena industri dinilai menjadi salah satu penggerak utama perekonomian.

Ini disampaikannya menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober.

"Kita menargetkan supaya pertumbuhan industri kita lebih tinggi lagi, melebihi pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena industri inilah sebenarnya mengerek pertumbuhan ekonomi. Jangan justru sektor industri lebih rendah atau hanya seimbang saja dengan pertumbuhan ekonomi kita. Kita lagi mencari cara, benar-benar mencari cara supaya sektor ini tumbuh lebih cepat lagi," ujar Sarmuji.

Menurut dia, kontribusi industri terhadap PDB saat ini berada di kisaran 19 persen. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ingin meningkatkan porsi tersebut secara bertahap hingga mencapai lebih dari 20 persen, dengan sasaran lebih jauh berada pada kisaran 21 persen hingga 25 persen.

"Saat ini kontribusi yang tercatat di BPS, kontribusi industri terhadap pertumbuhan PDB, terhadap produk domestik bruto, sekitar 19 persen. Kita mau lebih cepat lagi, kita capai mudah-mudahan bisa di atas 20 persen, 21 persen sampai 25 persen terhadap PDB," katanya.

Sarmuji menegaskan peningkatan kontribusi tersebut diperlukan agar sektor industri dapat terus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.

"Jangan sampai industri kita layu sebelum mencapai puncaknya. Memang di negara-negara maju juga industri itu melandai dan mungkin turun. Tapi bukan karena lemah industrinya, tapi memang tahapan masyarakatnya sudah sampai ke level itu. Jadi sudah mature, industrinya sudah sampai ke tingkat mature," ujarnya.

Menurut Sarmuji, penentuan target peningkatan kontribusi ini perlu mempertimbangkan kondisi industri secara menyeluruh.

Ia menekankan, pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri. Sementara itu, pelaku industri dapat menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya ketika ekosistem tersebut tersedia dengan baik.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengatur (BP) BUMN Dony Oskaria mengatakan opsi pengembalian dana (refund) dan penyelesaian pembangunan proyek LRT City tetap berjalan.

"Jadi, kita menyerahkan kepada konsumen, mana yang terbaik, karena bagi kami juga tidak ada masalah. Kalau misalkan nanti banyak yang refund, ya, tidak masalah, itu pembangunannya akan tetap (dilanjutkan)," kata Dony saat ditemui di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, lokasi-lokasi bangunan LRT City sangat strategis sehingga disayangkan apabila pengembangannya tidak dilanjutkan.

"Karena secara lokasi itu bagus sekali, aksesnya mudah, dan nanti fasilitasnya akan kita lengkapi dengan commercial area, karena akan dikembangkan oleh Danantara, ke depannya," ujar Dony.

Terkait dengan penyelesaian proyek LRT City yang sudah mulai berjalan pada awal bulan ini, ia menekankan pembangunan dilakukan dengan mengedepankan kualitas yang lebih baik.

"Saya sudah menekankan kepada seluruh tim, kualitasnya harus bagus, karena ini menyangkut nama baik kita," kata Dony.

Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan langkah transformasi BUMN yang kini tengah didorong oleh pemerintah.

"Inilah mengapa penting kita melakukan transformasi terhadap BUMN kita, segala kesalahan-kesalahan masa lalu itu harus kita terangkan. Tidak bisa lagi pola BUMN itu seperti itu, uang orang diambil kemudian tidak dibangun itu, kan. Bagi saya itu tidak bisa," ujar Dony.

Saat disinggung mengenai target penyelesaian proyek LRT City, Dony mengatakan ia tengah menunggu lebih lanjut terkait lini waktu (timeline) yang detil.

"Ini saya mesti cek, karena kan sudah mulai masuk timnya, timnya mulai melakukan penataan, projecttimeline-nya. Nanti mungkin minggu depan saya sudah dapat timeline-nya, masing-masing proyek itu berapa lama untuk diselesaikan," kata dia.

Sebelumnya, Danantara meminta penyelesaian persoalan LRT City dilakukan secara menyeluruh dengan tetap mengutamakan hak dan kepentingan konsumen.

Berdasarkan pemetaan Adhi Karya, dari sekitar 5.400 unit yang telah terjual, sebanyak 3.000 unit telah diserahterimakan kepada konsumen.

Sementara itu, masih terdapat sekitar 2.400 unit yang belum dapat diserahterimakan dan tersebar di sejumlah proyek LRT City.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah tengah mengomunikasikan kemungkinan pemberian subsidi untuk pakan ayam sebagai salah satu upaya mengatasi tingginya harga pakan ayam yang membebani peternak.

Pernyataan tersebut disampaikan Budi merespons keluhan peternak yang tergabung dalam Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Petelur Nasional (PPN) mengenai lonjakan harga pakan ayam yang meningkatkan biaya operasional peternakan.

“Kita sekarang lagi komunikasikan, kita akan cari solusinya segera,” ujar Budi di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, tingginya harga minyak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi harga pakan. Pemerintah, kata dia, akan mengambil langkah agar harga pakan ayam tetap terjangkau bagi peternak.

Budi menjelaskan opsi subsidi untuk pakan ayam masih dalam tahap pembahasan dan belum ada keputusan mengenai skema yang akan diterapkan.

Sebelumnya, pemerintah juga sudah mengumumkan pemberian subsidi untuk impor kedelai bagi perajin tahu dan tempe sebesar Rp2.000 kilogram.

Para peternak yang tergabung dalam Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Petelur Nasional (PPN) mendatangi Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (7/10).

Mereka mengeluhkan kelangkaan serta lonjakan harga jagung dan bungkil kedelai yang merupakan bahan baku utama pakan.

Perwakilan PPN Suardi menjelaskan, jagung dan bungkil kedelai menyumbang porsi besar dalam pakan ayam petelur, yakni masing-masing 50 persen dan 25 persen dari total biaya produksi.

Menurut Suardi, harga bungkil kedelai yang semula normal di kisaran Rp7.200–Rp7.500 per kilogram, kini melonjak drastis hingga menyentuh Rp9.900–Rp10.000 per kilogram.

Adapun harga telur ayam ras segar di tingkat konsumen mencapai Rp29.750 per kilogram, sedangkan harga di tingkat produsen Rp25.600 per kilogram, menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional Bank Indonesia pada 8 Oktober.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Penajam Paser Utara (ANTARA) - PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS), anak perusahaan PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), menerapkan teknologi surface desander untuk mengatasi persoalan pasir pada Sumur N-317L di Lapangan Nilam, Wilayah Kerja (WK) Sanga Sanga, Kalimantan Timur.

Penerapan teknologi tersebut berhasil meningkatkan rata-rata produksi minyak sumur tersebut dari 72 menjadi 159 barel per hari (BOPD), ujar Manager PHSS Field Teddy Indrawan dalam keterangan pers yang diterima di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis.

Teddy Indrawan menyatakan bahwa penerapan teknologi surface desander pada Sumur N-317L menjadi momentum penting dalam upaya PHSS untuk menjawab tantangan operasional pengelolaan lapangan-lapangan migas yang sudah mature.

“Kami menerapkan inovasi dan teknologi sebagai langkah strategis perusahaan dalam menahan laju penurunan produksi, meningkatkan recovery rate, serta mempertahankan tingkat produksi lapangan-lapangan migas yang sudah mature di wilayah Kalimantan, khususnya WK Sanga Sanga,” ungkapnya.

Teddy menjelaskan bahwa secara sederhana, surface desander berfungsi memisahkan pasir dari aliran produksi dengan memanfaatkan gaya sentrifugal. Partikel pasir yang lebih berat dipisahkan dan dikumpulkan, sementara fluida produksi melanjutkan alirannya. Pasir yang terkumpul kemudian dipindahkan secara berkala untuk dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada Sumur N-317L, menurut Teddy, pasir yang terbawa bersama aliran produksi membatasi optimalisasi produksi. Meskipun telah menggunakan perangkat penyaring pasir, masih terdapat pasir yang mencapai permukaan sehingga produksi pasir harus dikelola agar tidak memengaruhi aliran produksi.

”Kami mengkaji karakteristik pasir, kondisi sumur, serta pilihan teknologi penanganan pasir. Hasilnya mengarah pada penggunaan surface desander sebagai solusi untuk Sumur N-317L karena memungkinkan pasir yang terbawa bersama aliran produksi dipisahkan di permukaan sebelum fluida produksi melanjutkan prosesnya,” jelasnya.

Dalam penerapan teknologi tersebut, pihaknya mencatat sekitar 5–7 kilogram pasir per hari yang kemudian dikelola sesuai prosedur yang berlaku. Pada saat yang sama, pemantauan kondisi fasilitas dilakukan secara berkala dan hasil penerapan menunjukkan tidak adanya permasalahan integritas pada peralatan.

”Keberhasilan penerapan surface desander di sumur N-317L menjadi dasar bagi upaya optimalisasi produksi sumur-sumur migas yang sangat penting dalam mendukung ketersediaan dan ketahanan energi nasional, terutama dari Wilayah Kerja Sanga Sanga,” kata Teddy Indrawan.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalbar merevitalisasi Pusat Jajanan Selera Rakyat (Pujasera) Pasar Kakap untuk menghidupkan aset daerah sekaligus membuka ruang baru bagi UMKM dan aktivitas publik masyarakat.

"Revitalisasi Pujasera, Pusat Jajanan Selera Rakyat ini. Insyaallah sudah kita anggarkan di APBD Perubahan dan bulan ini harus sudah bisa dikerjakan," kata Bupati Kubu Raya Sujiwo saat meninjau kawasan tersebut, Kamis.

Sujiwo mengatakan penataan Pujasera Pasar Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, telah dianggarkan melalui APBD Perubahan 2026 dan ditargetkan mulai dikerjakan Oktober.

Menurut dia, Pujasera diprioritaskan karena memiliki potensi besar untuk pemberdayaan UMKM sekaligus menjadi sumber aktivitas ekonomi baru bagi masyarakat Kecamatan Sungai Kakap.

Sujiwo mengatakan pembangunan kios secara keseluruhan belum dapat dilakukan tahun ini karena keterbatasan anggaran. Pemerintah daerah memilih menyelesaikan penataan Pujasera terlebih dahulu, sedangkan pembangunan kios dan pelataran di sisi kanan dan kiri akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.

“Kenapa harus fokus ke Pujasera dulu? Pertama, supaya terjadi pemberdayaan UMKM. Yang kedua, parkir-parkir ini bisa menjadi pemasukan desa maupun pemerintah kabupaten,” ujarnya.

Potensi ekonomi kawasan tersebut, kata Sujiwo, antara lain terlihat dari aktivitas parkir. Saat ini terdapat tidak kurang dari 80 sepeda motor yang parkir inap hampir setiap malam, di luar kendaraan yang menggunakan area parkir umum.

Setelah ditata, Pujasera akan dilengkapi area meja dan kursi sehingga pengunjung dapat membeli makanan dari tenan UMKM dan menikmati jajanan di kawasan tersebut. Pemerintah juga akan menyediakan ruang untuk kegiatan kreatif masyarakat.

“Setiap malam minggu kita beri hiburan. Bisa menjadi panggung kreasi anak-anak muda, seni tradisional, tari-tarian, pencak silat, maupun live music,” katanya.

Sujiwo meyakini peningkatan kunjungan masyarakat akan berdampak langsung terhadap pelaku UMKM karena aktivitas konsumsi akan menggerakkan perputaran ekonomi di kawasan Pasar Kakap.

Ia menargetkan seluruh penataan Pujasera selesai pada akhir Desember 2026 sehingga dapat mulai beroperasi menjelang momentum Natal dan Tahun Baru.

“Target saya sebagai Bupati, Pujasera ini di akhir bulan Desember harus sudah operasional. Saya minta Sekda dan perangkat daerah terkait untuk berkolaborasi,” tegasnya.

Sujiwo meminta perangkat daerah terkait, kecamatan, dan pemerintah desa segera berkoordinasi dan mengeksekusi anggaran yang telah tersedia agar target penyelesaian tidak tertunda.

Penataan Pasar Kakap ke depan juga akan terintegrasi dengan fasilitas lain, seperti taman, rencana aktivitas susur sungai, penerangan, dan kebersihan kawasan.

Pemerintah daerah berharap kawasan yang sebelumnya kurang termanfaatkan tersebut dapat kembali menjadi ruang publik yang hidup.

“Ini aset pemerintah kabupaten, dibangun menggunakan uang rakyat dan uang negara. Ketika kita sudah mengeluarkan anggaran, tidak boleh terhenti. Tujuan kita adalah agar aset-aset yang terbengkalai bisa dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.

Sujiwo mengatakan Kecamatan Sungai Kakap membutuhkan ruang publik untuk berkumpul dan beraktivitas. Karena itu, kawasan Pasar Kakap nantinya tidak hanya memiliki Pujasera, tetapi juga taman dan fasilitas susur sungai.

“Yang tidak kalah penting, Kecamatan Sungai Kakap ini satu-satunya kecamatan yang belum mempunyai ruang publik. Maka di sinilah ruang publiknya,” katanya.

Ia berharap revitalisasi tersebut tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi berlanjut pada pemberdayaan pemerintah desa, pemuda, dan pelaku UMKM sehingga aset daerah yang telah dibangun dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pangkalpinang (ANTARA) - Kementerian Koperasi Republik Indonesia bersama PT Timah (Persero) Tbk meningkatkan kapasitas pengurus Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengelola pertambangan bijih timah, guna menggerakkan perekonomian masyarakat di daerah itu.

"Ini momentum penting agar KDKMP bisa menggali potensi-potensi bahan galian timah secara optimal di desanya," kata Asisten Deputi Pengembangan Produksi Kementerian Koperasi, Elviandi saat membuka Bimtek Peningkatan Kapasitas Produksi KDKMP di Pangkalpinang, Kamis.

Ia mengatakan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Produksi melalui Penerapan Good Mining Practice bagi pengurus KDKMP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan di daerah ini.

"Kami sangat menyambut baik kemitraan PT Timah (Persero) Tbk dengan KDKMP dalam proses operasi pertambangan bijih timah, agar koperasi ini nantinya memiliki modal ataupun investasi yang baik dalam mengelola bahan galian timah yang ada di desanya," ujarnya.

Ia menyatakan kegiatan hari ini untuk memberikan bimbingan teknis bagi pengurus dan anggota KDKMP, baik dalam bentuk regulasi, mekanisme verifikasi administrasi perizinan KDKMP dalam mengelola bahan galian mineral khususnya bijih timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah (Persero) Tbk di Kepulauan Babel ini.

Ia menjelaskan, bimtek ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengurus dan anggota KDKMP dalam menjaga keamanan keselamatan kerja (K3) dalam penambangan bijih timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini.

"Untuk kedepannya, kita akan menandatangani MoU dengan PT Timah (Persero) Tbk, agar bisa memberikan arah dan tujuan lebih jelas lagi bagi KDKMP dalam mengelola pertambangan bijih timah mulai dari hulu hingga hilir pertambangan ini," katanya.

Kadiv CSR PT Timah (Persero) Tbk, Rahmat Taufik dalam sambutannya mengapresiasi Kementerian Koperasi yang telah menginisiasi Bimtek Peningkatan Kapasitas Produksi bagi KDKMP yang bergerak di bidang pertambangan.

"PT Timah (Persero) Tbk tidak henti-hentinya melakukan pembinaan, sosialisasi terkait kegiatan pertambangan bijih timah dan PT Timah berkomitmen memberdayakan koperasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan pertambangan melalui jasa penambangan yaitu menggunakan koperasi," katanya.

Ia berharap dengan adanya bimtek ini bisa meningkatkan pemahaman pengurus dan anggota KDKMP mengenai proses penambangan yang baik dan benar, sehingga bisa mengikuti peraturan dan norma-norma berlaku.

"Kita berharap koperasi menerapkan penambangan baik dan benar, agar bisa bekerja dengan selamat dan produksi bijih timah yang dihasilkan tercapai dengan baik," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026