Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan pedoman pengelolaan alat penangkapan ikan, yang tertinggal, hilang, atau dibuang di laut serta alat tangkap yang telah habis masa pakai atau rusak (ALDFG/EOLFG) untuk mendorong pengelolaan perikanan yang lebih bertanggung jawab dan ekonomi sirkular.

Pedoman tersebut diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 23 Tahun 2026, yang menjadi acuan pengelolaan alat penangkapan ikan dari hulu hingga hilir.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif, dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis, mengatakan alat penangkapan ikan yang tertinggal, hilang, atau dibuang di laut bukan sekadar menjadi sampah, tetapi juga dapat terus menangkap ikan tanpa kendali atau dikenal sebagai ghost fishing.

Ia mengatakan pengelolaan ALDFG/EOLFG merupakan bagian dari kebijakan ekonomi biru KKP yang diterapkan melalui prinsip reduce, reuse, dan recycle (3R).

Menurut dia, penerapan prinsip tersebut diharapkan membuat alat tangkap yang sudah tidak digunakan tidak langsung berakhir sebagai sampah, tetapi dapat kembali masuk ke dalam rantai nilai.

"Alat tangkap tidak berakhir sebagai sampah di laut, tetapi terus berputar dalam rantai nilai dan memberi nilai tambah. Jika jaring bekas memiliki nilai, nelayan akan terdorong membawanya kembali ke darat," katanya.

KKP akan melakukan uji coba penerapan pengelolaan alat tangkap yang telah habis masa pakai atau rusak di tiga pelabuhan perikanan, yakni Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung, PPS Cilacap, dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan.

Selain itu, praktik di lapangan juga akan diperkaya melalui program ATSEA (Arafura and Timor Seas Ecosystem Action) di Pelabuhan Perikanan Merauke serta kegiatan Environmental Justice Foundation di Muncar, Pengambengan, dan komunitas nelayan di Gresik.

Country Director Agence Française de Développement (AFD), lembaga keuangan Pemerintah Prancis, Sandrine Boucher mengapresiasi langkah KKP menerbitkan regulasi pengelolaan ALDFG/EOLFG.

Ia menyatakan pihaknya akan terus mendukung program ekonomi biru di Indonesia, termasuk upaya menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Dia juga berharap percontohan di Indonesia ini dapat ditiru oleh negara-negara lain.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis sangat tidak menyukai ketidakpastian. Pelaku bisnis menyukai kepastian sehingga mereka dapat berinvestasi untuk jangka menengah atau jangka panjang

Singapura (ANTARA) - Profesor Departemen Strategi dan Kebijakan NUS Business School Kulwant Singh menilai Pemerintah Indonesia perlu menjaga stabilitas aturan karena kepastian menjadi pertimbangan penting bagi pelaku usaha global sebelum berinvestasi di Indonesia.

“Saya sangat merekomendasikan adanya stabilitas dalam regulasi. Aturan yang dimiliki Indonesia sebenarnya bukan aturan yang buruk. Aturan dan institusi yang ada di Indonesia tidak jauh berbeda dari kebanyakan negara lain. Namun, kepatuhan (compliance) dan stabilitas (stability) adalah isu-isu kunci yang harus dibenahi,” kata Singh di Singapura, Kamis.

Lebih lanjut, ia menjelaskan kepastian menjadi salah satu pertimbangan utama bagi pelaku usaha dalam menentukan keputusan investasi.

Industri global membutuhkan kepastian agar dapat menyusun rencana investasi untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Karena itu, Singh mendorong pemerintah Indonesia untuk konsisten dalam pemberlakuan aturan yang telah ditetapkan.

Menurut dia, perubahan aturan yang terlalu sering dapat mengganggu pertimbangan bisnis dan meningkatkan ketidakpastian bagi investor.

“Bisnis sangat tidak menyukai ketidakpastian. Pelaku bisnis menyukai kepastian sehingga mereka dapat berinvestasi untuk jangka menengah atau jangka panjang,” ujar dia.

Meski demikian, Singh menilai Indonesia memiliki sejumlah contoh keberhasilan dalam menarik investasi asing.

Hal ini salah satunya melalui kebijakan yang mendorong perusahaan menciptakan nilai tambah di dalam negeri atau hilirisasi, alih-alih sekadar mengekstraksi bahan mentah dan mengekspornya.

“Perusahaan otomotif dan perusahaan kendaraan listrik (EV) kini bergerak masuk ke Indonesia, dan itu merupakan contoh keberhasilan pemerintah memimpin penarikan investor multinasional asing,” kata dia.

Selain itu, ia juga melihat industri battery storage sebagai salah satu sektor yang potensial untuk berkembang.

Peluang lain adalah menjadikan Indonesia sebagai pemasok energi bagi negara lain. Dalam konteks ini, ia mencontohkan pembahasan antara Singapura dan Batam mengenai pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Batam yang listriknya dapat disalurkan ke Singapura.

Menurut dia, berbagai peluang tersebut menunjukkan besarnya potensi kerja sama ekonomi di kawasan.

“Jadi, ada banyak peluang semacam ini, dan saya rasa stabilitas serta pengurangan ketidakpastian adalah titik awal yang sangat baik,” kata Singh.

Di sisi lain, perbedaan karakteristik peran pemerintah di negara-negara Asia dan di negara-negara Barat juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan pelaku usaha global.

Sebab, ujar Singh, hal ini dapat mempengaruhi cara perusahaan menyusun dan menjalankan strategi bisnisnya.

Ia menjelaskan bahwa di negara-negara Barat, pemerintah umumnya berperan sebagai pembuat aturan dan pengendali kegiatan bisnis.

Sementara di Asia, pemerintah dapat memainkan peran yang lebih luas, mulai dari mendukung perusahaan, memberikan subsidi pelatihan dan lisensi untuk mendorong pasar baru, hingga menjadi mitra investasi.

“Jika Anda hendak membuka bisnis baru di negara lain, pertanyaan paling penting untuk diajukan adalah apa yang diinginkan oleh pemerintah,” ujar Singh.

Ia mencontohkan hubungan Apple dengan Pemerintah Indonesia. Menurutnya, perusahaan perlu memahami kepentingan pemerintah di negara tujuan agar dapat membangun hubungan bisnis yang efektif.

Sebab dalam hal ini, pemerintah di Asia bahkan dapat memainkan berbagai peran sekaligus yang tidak hanya sebagai pembuat kebijakan, sehingga perusahaan perlu memahami posisi pemerintah sebagai mitra maupun, dalam kondisi tertentu, kompetitor.

Selain perbedaan karakteristik peran pemerintah, beberapa faktor lain yang juga penting diperhatikan bagi perusahaan yang ingin berekspansi di Asia antara lain perbedaan budaya, perbedaan institusional, hingga tahapan pembangunan (stages of development).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Meski proses giling tahun ini penuh tantangan, kami optimistis bisa menyelesaikan tugas giling dengan maksimal. Dengan capaian ini kami sudah menginjak angka 80 persen lebih dari target

Kota Kediri (ANTARA) - Pabrik Gula (PG) Pesantren Baru Kota Kediri, Jawa Timur, telah menggiling 7,03 juta kuintal tebu hingga memasuki hari giling ke-136 pada musim giling 2026, sehingga capaiannya lebih dari 80 persen dari target untuk pabrik gula tersebut.

General Manager PG Pesantren Baru Kota Kediri Sugondo di Kota Kediri, Kamis, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja sama antara manajemen pabrik, petani tebu dan berbagai pemangku kepentingan selama musim giling berlangsung.

"Ini merupakan hasil kerja sama tim, kolaborasi dengan petani dan dukungan dari pamangku kebijakan. Kami bersyukur PG Pesantren Baru terus eksis menjalankan tugas giling sekaligus menyerap tebu petani," kata Sugondo di Kediri.

Menurut dia, realisasi giling tersebut telah mencapai lebih dari 80 persen dari target yang ditetapkan PG Pesantren Baru untuk musim giling 2026.

Ia mengatakan pelaksanaan musim giling 2026 menghadapi sejumlah tantangan. Namun, berbagai kendala tersebut dapat diatasi melalui koordinasi dan kerja sama antara pihak pabrik, petani, serta pemangku kepentingan terkait.

"Meski proses giling tahun ini penuh tantangan, kami optimistis bisa menyelesaikan tugas giling dengan maksimal. Dengan capaian ini kami sudah menginjak angka 80 persen lebih dari target," ujarnya.

Sementara itu, Manajer Tanaman PG Pesantren Baru Kota Kediri Chandra Sukmana mengatakan target giling pada musim 2026 ditetapkan sebesar 873.299,6 ton tebu atau sekitar 8,7 juta kuintal.

Dengan realisasi 7,03 juta kuintal hingga hari giling ke-136, PG Pesantren Baru telah merealisasikan sekitar 80 persen dari target yang ditetapkan kantor pusat PT Sinergi Gula Nusantara (SGN).

"Artinya sampai hari giling ke-136 ini PG Pesantren Baru mencapai 80 persen dan segera menutup target yang sudah dicanangkan dari kantor pusat PT SGN," kata Chandra.

Ia mengatakan pihaknya terus menjaga kelancaran pasokan tebu dari petani untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pabrik hingga musim giling 2026 berakhir.

Chandra berharap sisa proses giling dapat berjalan lancar sehingga seluruh target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

"Kami mohon doa restunya, di sisa hari giling ini PG Pesantren Baru bisa berjalan lancar, pasokan tebu berjalan baik, dan bisa menutup target dengan penuh 100 persen," ujarnya.

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

presisi perakitan dan keandalan material menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas dan konsistensi produksi

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan global Henkel melalui merek Loctite berkomitmen menghadirkan rangkaian teknologi perakitan untuk mendukung kebutuhan industri manufaktur alat medis di tanah air.

Country Business Head Indonesia untuk divisi General Manufacturing and Maintenance Henkel, Jimmy Purnama menyatakan pertumbuhan industri alat medis di Indonesia mendorong kebutuhan terhadap proses manufaktur yang semakin efisien, sekaligus memenuhi standar keselamatan dan biokompatibilitas.

"Dalam proses tersebut, presisi perakitan dan keandalan material menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas dan konsistensi produksi," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, lanjutnya, industri alat kesehatan tumbuh sekitar 12 persen pada 2026 dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ini, tambahnya, turut memperkuat produksi dan distribusi alat medis di dalam negeri, sekaligus meningkatkan kebutuhan terhadap proses manufaktur yang mampu memenuhi standar kualitas dan keselamatan.

Seiring perkembangan industri alat medis, Jimmy menyebutkan, perusahaan menghadirkan solusi perakitan yang mengedepankan standar biokompatibilitas ISO 10993, efisiensi operasional, dan prinsip keberlanjutan.

Menurut dia, teknologi Loctite dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan perakitan alat medis, mulai dari produk sekali pakai seperti jarum, kateter, dan kantong cairan hingga perangkatalat medis yang dapat dipakai kembali, seperti endoskop dan instrumen bedah.

Penerapannya juga mencakup peralatan perawatan pasien, antara lain mesin CPAP, ventilator, dan pompa infus, serta peralatan rumah sakit seperti kursi roda, tempat tidur, dan perangkat medis seperti X-Ray, MRI, PET, dan ultrasonografi (USG).

Dari sisi keberlanjutan, Jimmy mengatakan efisiensi manufaktur tidak hanya berkaitan dengan kecepatan produksi, tetapi juga dengan upaya mengurangi limbah dan menerapkan prinsip sirkularitas.

"Dengan meminimalkan limbah, mengurangi pengerjaan ulang (rework), dan memperpanjang masa pakai perangkat alat medis, sehingga turut membantu menekan konsumsi energi dan meningkatkan efisiensi proses produksi secara keseluruhan," ujarnya.

Seiring meningkatnya tuntutan terhadap presisi alat medis, kekuatan sambungan yang mampu bertahan dalam berbagai metode sterilisasi juga menjadi faktor penting.

Metode tersebut antara lain E-Beam, autoklaf, Ethylene Oxide (ETO), dan hidrogen peroksida. Karena itu, teknologi perakitan perlu dipertimbangkan sejak tahap awal perancangan perangkat alat medis untuk memastikan keandalan produk hingga tahap akhir penggunaannya.

Terkait hal itu, Jimmy menambahkan pihaknya turut berpartisipasi dalam Indonesia Int’l Hospital Expo 2026 yang digelar 7 – 10 Oktober 2026 di ICE BSD City, Tangerang, Banten.

"Partisipasi kami dalam pameran ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem industri alat medis melalui teknologi berstandar global yang mendukung proses produksi yang aman, presisi, dan efisien," katanya.

Upaya tersebut, lanjutnya, sejalan dengan komitmen perusahaan untuk mendorong dampak berkelanjutan melalui operasi yang lebih rendah emisi, efisiensi sumber daya, dan penerapan prinsip sirkularitas melalui inovasi teknologi.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Untuk selanjutnya, ini juga akan dilakukan proses pembangunan jembatan permanen

Aceh Tamiang (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan pembangunan jembatan permanen yang menghubungkan Desa Lubuk Sidup di Kecamatan Sekerak dengan Desa Aras Sembilan di Kecamatan Bandar Pusaka, Aceh, sebagai bagian dari upaya memulihkan konektivitas sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pascabencana.

Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ronny Hutahayan mengatakan pembangunan jembatan permanen tersebut ditargetkan memasuki tahap konstruksi pada akhir 2027.

“Untuk selanjutnya, ini juga akan dilakukan proses pembangunan jembatan permanen. Insya Allah proses tendernya akan dilakukan di bulan depan dan mudah-mudahan di akhir tahun depan sudah bisa berlangsung konstruksinya,” ujar Ronny dalam kunjungannya ke lokasi Jembatan Perintis di Aceh Tamiang, Aceh, Kamis.

Ia mengatakan proses pembuatan jembatan Lubuk Sidup diperkirakan menelan anggaran yang tercantum dalam DIPA sekitar Rp126 miliar dan dikerjakan bersama Kementerian Pekerjaan Umum.

Jembatan permanen tersebut dirancang memiliki panjang sekitar 180 meter dan waktu pengerjaan sekitar satu tahun. Struktur jembatan menggunakan rangka baja dengan lebar badan jalan 7 meter serta dilengkapi trotoar.

Dari sisi konstruksi, pemerintah juga menyiapkan desain yang lebih kuat dengan mempertimbangkan pengalaman dari bencana sebelumnya. Pondasi jembatan menggunakan bored pile dengan kedalaman sekitar 38 meter pada bagian pilar dan sekitar 20 meter pada abutment.

Posisi jembatan juga akan dibuat lebih tinggi untuk meningkatkan clearance, sehingga diharapkan lebih aman terhadap potensi kenaikan muka air saat terjadi banjir.

“Banyak yang dipelajari dari bencana yang lalu dan harapannya nanti dengan adanya jembatan ini akan dapat bermanfaat bagi masyarakat di kedua desa ini,” kata Ronny.

Sambil menunggu pembangunan permanen, Jembatan Perintis sementara yang merupakan inisiasi Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tetap dimanfaatkan untuk menjaga konektivitas masyarakat.

Kepala desa setempat mengatakan jembatan tersebut menjadi penghubung penting bagi aktivitas warga di wilayah sekitar Kecamatan Sekerak dan Kecamatan Bandar Pusaka.

Keberadaan jembatan tersebut sangat vital karena selain menghubungkan dua kecamatan dan dua kabupaten, juga menjadi urat nadi ekonomi yang menghubungkan akses masyarakat dengan lahan perkebunan yang mulai kembali digarap.

Ronny mengatakan, pembangunan jembatan permanen diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan konektivitas pascabencana, tetapi juga memberikan kepastian akses bagi masyarakat untuk kembali menjalankan kegiatan ekonomi.

Selain membangun struktur jembatan yang lebih kuat, pemerintah juga menyiapkan intervensi pada wilayah sungai untuk membantu mengurangi risiko kerusakan akibat kondisi aliran sungai.

Dengan pembangunan tersebut, pemulihan infrastruktur diharapkan berjalan beriringan dengan pemulihan aktivitas masyarakat, terutama akses menuju kawasan perkebunan dan pusat kegiatan ekonomi di wilayah sekitar.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

peternak tidak perlu khawatir karena secara stok jagung yang dikelola Bulog Jawa Timur sangat memadai untuk memenuhi sisa kebutuhan penyaluran jagung SPHP

Surabaya (ANTARA) - Perum Bulog Jatim mempercepat penyaluran jagung Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan harga Rp5 ribu per kilogram guna mendukung ketersediaan bahan baku pakan bagi peternak sekaligus menjaga keberlanjutan usaha peternakan nasional.

Pemimpin Perum Bulog Kanwil Jawa Timur, Langgeng Wisnu A dalam keterangannya di Surabaya, Kamis, mengatakan pagu penyaluran jagung SPHP di Jawa Timur sebanyak 133.867 ton dan sudah disalurkan ke peternak sebanyak 100.699 ton atau 75.22 persen.

Ia mengatakan stok Jagung Jawa Timur saat ini sebanyak 6.437 ton dan dalam pengiriman dari Sulsel, Sultra, Sulut dan NTB ke Jawa Timur dengan total 35.804 ton

"Jadi kami sampaikan peternak tidak perlu khawatir karena secara stok jagung yang dikelola Bulog Jawa Timur sangat memadai untuk memenuhi sisa kebutuhan penyaluran jagung SPHP," katanya.

Ia mengatakan saat ini fokus Bulog Jatim yaitu mempercepat pergerakan stok dan penyaluran kepada para peternak yang membutuhkan.

"Sehingga, tidak ada kendala distribusi yang menghambat peternak memperoleh jagung," katanya.

Selain mempercepat penyaluran SPHP, kata dia, Bulog terus menjalankan penugasan pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) yang bersumber dari produksi petani dalam negeri.

Pada tahun 2026, pemerintah menetapkan target pengadaan sebesar 1 juta ton, dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp5.500 per kilogram untuk kadar air 18-20 persen di tingkat petani dan Rp6.400 per kilogram untuk kadar air maksimal 14 persen dan standar kualitas yang dipersyaratkan di Gudang Bulog.

"Penyerapan terus dioptimalkan melalui penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan jaringan pengadaan di daerah sebagai bentuk dukungan terhadap kepastian pasar bagi petani serta penguatan cadangan jagung nasional," katanya.

Ia mengatakan, melalui penguatan pengadaan jagung dalam negeri, pengelolaan stok pemerintah, serta percepatan penyaluran jagung SPHP dengan harga Rp5 ribu per kilogram, Perum Bulog menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan kepentingan petani dan peternak khususnya menghadapi momen akhir tahun nanti yaitu Natal dan tahun baru.

"Sinergisitas dari hulu hingga hilir ini menjadi bagian dari kontribusi nyata Bulog dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, memperkuat keberlanjutan sektor peternakan, serta mendukung ketahanan pangan nasional," katanya.

Di sisi lain, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa percepatan penyaluran jagung SPHP merupakan bagian dari langkah konkret Bulog dalam memastikan peternak mendapatkan akses bahan baku pakan dengan harga yang terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas pasokan jagung nasional.

“Bulog berkomitmen penuh memastikan jagung tersedia dan dapat diakses oleh para peternak dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp5 ribu per kilogram," katanya.

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) melibatkan sebanyak 38 usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mitra binaan untuk mengikuti ajang Inacraft October 2026 guna memberikan pasar lebih luas kepada para pelaku usaha tersebut.

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan keikutsertaan dalam pameran yang berlangsung di Jakarta, pada 7-11 Oktober 2026 ini sebagai upaya Pertamina dalam mendorong UMKM untuk naik kelas dengan memberikan kesempatan memperkenalkan produk, menjangkau pelanggan baru, dan membangun jejaring usaha.

Tahun lalu di Inacraft Oktober 2025, UMKM mitra binaan Pertamina mencatatkan transaksi hingga Rp4,7 miliar dari 32 UMKM.

"Capaian ini menjadi dorongan bagi Pertamina untuk terus memfasilitasi keterlibatan UMKM dalam pameran guna memperluas akses pasar dan meningkatkan penjualan," jelasnya.

Baron mengatakan akses pasar menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM.

Karena itu, Pertamina terus membuka ruang bagi mitra binaan untuk memperkenalkan produk mereka kepada pasar yang lebih luas.

"Capaian transaksi tahun 2025 menunjukkan peluang besar bagi produk UMKM binaan. Tahun ini, kami melibatkan 38 UMKM agar semakin banyak pelaku usaha dapat menjangkau pelanggan baru dan membangun kerja sama yang mendukung pertumbuhan usahanya," ujarnya.

Melalui pameran tersebut, para mitra binaan berkesempatan bertemu langsung dengan pengunjung, distributor, peritel, dan pembeli korporasi.

Pertemuan ini juga dapat dimanfaatkan untuk memahami kebutuhan konsumen serta menggali peluang pemasaran dan kerja sama usaha.

Baron menambahkan dukungan terhadap UMKM merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) Pertamina untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

"Kami berharap keikutsertaan dalam pameran ini menghasilkan manfaat yang berkelanjutan, mulai dari peningkatan penjualan hingga pesanan dan kemitraan baru. Ketika usaha mitra binaan berkembang, manfaatnya juga dapat dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya," sebutnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kami mendorong industri jasa keuangan memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai kebutuhan

Tasikmalaya (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, mendorong penguatan ekonomi daerah melalui Program Tasikmalaya Great Sale (TGS) 2026 yang mengintegrasikan promosi usaha, perluasan pemasaran, peningkatan akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap produk dan layanan jasa keuangan.

"Kami mendorong industri jasa keuangan memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai kebutuhan," kata Kepala OJK Tasikmalaya, Nofa Hermawati di Tasikmalaya, Kamis.

Ia menuturkan kegiatan tersebut melibatkan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Priangan Timur yang sudah dibuka secara resmi di Aula Gedung Pusat Industri Kerajinan (PPIK) Kota Tasikmalaya, Rabu (7/10) dan berlangsung sampai 24 Oktober 2026.

Kegiatan tersebut, kata dia, dirangkaikan dengan peluncuran Buku Profil Perusahaan Ekspor Kota Tasikmalaya untuk memperluas peluang pemasaran produk unggulan daerah di tingkat nasional maupun global.

Nofa menegaskan TGS 2026 tidak hanya mendorong transaksi perdagangan, tetapi juga memperluas akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap produk serta layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan.

"Kami ingin momentum TGS dan BIK (Bulan Inklusi Keuangan) 2026 tidak hanya meningkatkan transaksi, tetapi juga mendorong pemanfaatan layanan keuangan secara tepat sehingga dapat mendukung pengembangan usaha dan memperkuat perekonomian daerah," katanya.

Ia menuturkan kegiatan tersebut menghadirkan berbagai penawaran dari industri jasa keuangan, baik perbankan maupun lembaga jasa keuangan non-bank, berupa pengembalian sebagian uang, pembebasan biaya tertentu, serta promosi produk tabungan, pembiayaan, investasi, asuransi, dan pegadaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inisiatif ini, lanjut dia, sejalan dengan semangat BIK 2026 yaitu "Akses Keuangan Merata, Ekonomi Berdaya, Masyarakat Sejahtera" yang mendorong perluasan akses keuangan untuk mendukung produktivitas masyarakat dan pengembangan usaha.

Wakil Wali Kota Tasikmalaya Dicky Chandra Negara menambahkan penyelenggaraan TGS 2026 menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem usaha dan memperluas jangkauan pasar produk unggulan daerah.

"Kolaborasi ini diharapkan mendorong pelaku usaha Tasikmalaya untuk terus tumbuh dan naik kelas," katanya.

TGS 2026 berlangsung pada 4 hingga 24 Oktober 2026 dalam rangka Hari Jadi Ke-25 Kota Tasikmalaya dan BIK 2026 yang melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), industri jasa keuangan, serta berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong transaksi ekonomi, memperluas pasar produk lokal dan meningkatkan pemanfaatan produk serta layanan keuangan oleh masyarakat.

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Cianjur (ANTARA) - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat, menemukan 49 titik tambang ilegal type C yang masih beroperasi di Kabupaten Cianjur, sehingga petugas memasang papan peringatan larangan aktivitas di lokasi tambang.

Koordinator Pertambangan dan Air Tanah (PAT) Dinas ESDM Provinsi Jabar Diki Pramesti di Cianjur, Kamis, mengatakan ditemukannya puluhan tambang ilegal tersebut setelah pihaknya mendapat laporan dari berbagai kalangan termasuk masyarakat.

Selain dipasang spanduk larangan, pihaknya melayangkan surat peringatan pada pengelola yang ditembuskan ke berbagai pihak terkait termasuk pada aparat penegak hukum (APH) di Polda Jawa Barat.

"Kami langsung berkoordinasi dengan TNI/Polri, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur, Satpol PP Cianjur, aparat kecamatan dan desa, sebelum mendatangi lokasi tambang ilegal di sejumlah titik di Cianjur," katanya.

Sebagian besar pengelola usaha tidak dapat menunjukkan izin usaha pertambangan (IUP) sehingga pihaknya langsung memasang papan peringatan dilarang melakukan aktivitas penambangan tanpa dilengkapi izin di pintu masuk menuju lokasi tambang.

Dia menjelaskan aktivitas tambang ilegal melanggar Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Aktivitas pertambangan harus memiliki perizinan sesuai ketentuan seperti wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), izin eksplorasi, hingga izin operasi produksi, dimana perizinan dapat diajukan ke Pemprov Jabar.

"Selama belum mengantongi izin kami akan terus melakukan pengawasan termasuk menjatuhkan sanksi hukum tegas terhadap pemilik dan pengelola tambang yang nakal dengan tetap beroperasi," katanya.

Dia menambahkan, hingga saat ini di Cianjur hanya ada 9 usaha pertambangan yang memiliki izin, dengan rincian 1 izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi, 6 IUP operasi produksi, dan 2 Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Keterlibatan KDKMP dan koperasi harus tetap memperhatikan aspek legalitas, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto

Pangkalpinang (ANTARA) - Kementerian Koperasi Republik Indonesia akan memperbanyak Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang mengelola tambang bijih timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, guna menggerakkan perekonomian masyarakat desa di daerah itu.

"Saat ini Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto fokus pengelolaan perekonomian desa melalui koperasi," kata Asisten Deputi Pengembangan Produksi Kementerian Koperasi Elviandi di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Kamis.

Ia mengatakan dalam konteks pertambangan ini, Kemenkop melihat KDKMP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan untuk mengambil peran pada rantai nilai dan kegiatan ekonomi sektor pertambangan bijih timah yang sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku.

"Keterlibatan KDKMP dan koperasi harus tetap memperhatikan aspek legalitas, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa seluruh aktivitas pertambangan bisa dikelola beberapa entitas-entitas salah satunya koperasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah," katanya.

Ia menyatakan saat ini pemerintah telah memberikan ruang kepada beberapa entitas salah satunya KDKMP untuk mengelola pertambangan dan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Mineral dan Batu Bara.

"Kami terus mendorong KDKMP dan koperasi untuk lebih banyak lagi bisa mengelola penambangan timah karena ini merupakan semangat pemerintah dalam memberantas pertambangan ilegal di daerah ini," katanya.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Arie Primajaya mengatakan pada 2026 ini, sebanyak 35 KDKMP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mengelola pertambangan bijih timah di IUP PT PT Timah (Persero) Tbk yang tersebar di Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung dan Belitung Timur.

"Saat ini sudah ada 35 KDKMP dan 19 koperasi eksisting yang bermitra dengan PT Timah (Persero) Tbk untuk mengelola pertambangan bijih timah di desa dan kelurahan koperasi ini," ujarnya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bandarlampung (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang menutup 38 titik perlintasan sebidang liar yang membahayakan masyarakat sepanjang 2026.

"Penutupan perlintasan sebidang liar merupakan upaya kami dalam memperketat langkah mitigasi risiko kecelakaan di sepanjang jalur rel kereta api," kata Manager Humas KAI Divre IV Tanjungkarang, Azhar Zaki Assjari, di Bandarlampung, Kamis.

Ia menegaskan bahwa penutupan puluhan jalur perlintasan tersebut menjadi komitmen krusial perusahaan dalam menjamin keselamatan operasional perjalanan kereta api sekaligus melindungi nyawa masyarakat pengguna jalan.

"Eksekusi penataan dan penutupan perlintasan sebidang tersebut dilakukan melalui kolaborasi ketat bersama para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, dinas perhubungan, hingga instansi kepolisian setempat," kata dia.

Ia juga mengatakan, selain tindakan fisik penutupan jalur, KAI Divre IV Tanjungkarang secara intensif menggencarkan edukasi keselamatan kepada masyarakat pemukiman di sekitar jalur rel.

"Warga diimbau tegas untuk tidak membongkar paksa pagar penutup atau membuat akses jalan baru yang memotong rel kereta api," kata dia.

Menurutnya keselamatan di perlintasan membutuhkan kesadaran bersama, oleh karena itu KAI mengajak masyarakat untuk tidak lagi melintasi perlintasan yang sudah ditutup dan beralih menggunakan jalur penyeberangan resmi yang jauh lebih aman.

"Kami pun mengingatkan para pengguna jalan yang melintas di perlintasan sebidang resmi untuk mematuhi tata tertib berlalu lintas. Sesuai aturan, kendaraan wajib berhenti saat sinyal perlintasan berbunyi atau ketika palang pintu mulai bergerak turun," kata dia.

Hal itu, lanjut dia, mengingat karakteristik teknis rangkaian kereta api yang tidak dapat melakukan pengereman mendadak, sehingga kedisiplinan pengendara menjadi kunci utama pencegahan fatalitas di perlintasan sebidang.

"Kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak. Oleh karena itu, pastikan kondisi benar-benar aman sebelum melintas dan jangan pernah menerobos palang pintu perlintasan," kata Zaki.

Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Setelah lima tahun, kami melihat MotoGP memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan pariwisata di NTB

Jakarta (ANTARA) - Holding BUMN sektor aviasi dan pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney membidik dampak ekonomi dari penyelenggaraan MotoGP di Pertamina Mandalika International Circuit, Nusa Tenggara Barat mencapai hampir Rp5 triliun.

“MotoGP Mandalika bukan sekedar tiga hari balapan namun lebih dari itu, yang kita bangun adalah legacy untuk Indonesia dan event ini menjadi katalis untuk mengembangkan destinasi, memperkuat konektivitas, menggerakkan ekonomi lokal, sekaligus membawa Indonesia dan Mandalika ke panggung global,” ujar Direktur Utama InJourney Maya Watono dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dari sisi ekonomi, penyelenggaraan MotoGP memberikan multiplier effect yang semakin luas. Dampak ekonomi dari gelaran MotoGP di Mandalika pada 9–11 Oktober 2026 melibatkan hingga 3 ribu tenaga kerja lokal serta sekitar 600 UMKM dalam ekosistem penyelenggaraan.

Dampak tersebut turut dirasakan melalui meningkatnya aktivitas akomodasi, kuliner, transportasi, perdagangan, hingga sektor pariwisata lainnya.

Tingginya minat terhadap MotoGP juga tercermin dari meningkatnya kebutuhan konektivitas menuju NTB. Berdasarkan data InJourney Airports, terdapat 66 penerbangan tambahan di Bandara Internasional Lombok untuk mendukung peningkatan kapasitas kursi angkutan udara selama periode Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026.

Tambahan tersebut terdiri atas 48 penerbangan tambahan, 11 penerbangan sewa (charter), empat penerbangan dengan penggantian pesawat berukuran lebih besar, serta tiga positioning flight.

Sementara itu, tingkat hunian akomodasi di sekitar Mandalika telah mendekati 100 persen menjelang penyelenggaraan event.

Maya mengatakan penyelenggaraan MotoGP di Mandalika merupakan bagian dari strategi untuk menjadikan event internasional sebagai katalis pengembangan destinasi dan pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

“Karena itu, keberlanjutan MotoGP membutuhkan gotong royong lintas Kementerian, lembaga, BUMN, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholders,” ujar Maya.

Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 menjadi tahun kelima penyelenggaraan MotoGP di Mandalika sejak 2022. Animo masyarakat terhadap ajang ini juga terus menunjukkan pertumbuhan.

Pada 2023, jumlah penonton mencapai 102.929 orang, meningkat menjadi 121.252 orang pada 2024, dan kembali mencatat rekor 140.324 penonton pada 2025. Pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin kuatnya posisi Mandalika sebagai destinasi sport tourism sekaligus daya tarik Indonesia di mata wisatawan dan penggemar olahraga dunia.

Dengan basis lebih dari 632 juta penggemar MotoGP secara global dan jangkauan siaran hampir 200 negara, setiap penyelenggaraan MotoGP Mandalika menjadi etalase Indonesia kepada dunia.

Eksposur global tersebut membuka peluang untuk memperkenalkan Indonesia tidak hanya melalui olahraga, tetapi juga melalui destinasi wisata, budaya, potensi ekonomi kreatif dan UMKM, serta kemampuan Indonesia menyelenggarakan global sport event.

Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria menilai keberlanjutan MotoGP di Mandalika dalam lima tahun terakhir telah memberikan perubahan nyata terhadap perkembangan ekosistem pariwisata di NTB.

“Setelah lima tahun, kami melihat MotoGP memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan pariwisata di NTB. Trafik menuju Mandalika terus berkembang, diikuti pertumbuhan hotel, restoran, penerbangan, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Ini menunjukkan bahwa sebuah event internasional dapat menjadi katalis yang mendorong pertumbuhan ekosistem secara lebih luas,” ujar Dony.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026