Penundaan penerbangan terjadi akibat jarak pandang di Bandara SMB II Palembang berada di bawah standar minimum penerbangan, yakni 400 meter

Palembang (ANTARA) - Sebanyak empat penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang, Sumatera Selatan, mengalami penundaan pada Jumat, akibat jarak pandang yang berada di bawah batas minimum operasional penerbangan sebagai dampak dari adanya kabut asap.

General Manager Bandara Internasional SMB II Palembang Ahmad Syaugi Shahab dalam keterangan resminya di Palembang, Jumat, mengatakan empat penerbangan yang terdampak terdiri atas tiga penerbangan keberangkatan dan satu penerbangan kedatangan.

"Penundaan penerbangan terjadi akibat jarak pandang di Bandara SMB II Palembang berada di bawah standar minimum penerbangan, yakni 400 meter, sehingga berdampak terhadap operasional keberangkatan dan kedatangan pesawat,” katanya.

Tiga penerbangan keberangkatan tersebut yakni JT246 dengan rute Palembang-Batam, IU921 rute Palembang-Jakarta dan IU302 rute Palembang-Pangkalpinang. Sedangkan, penerbangan kedatangan yang terdampak adalah IU933 dari Yogyakarta menuju Palembang.

Pihaknya terus memantau perkembangan jarak pandang dan kondisi kabut asap untuk mendukung kelancaran operasional penerbangan.

Penyesuaian penerbangan dilakukan hingga kondisi jarak pandang memenuhi standar keselamatan penerbangan sehingga pesawat dapat melakukan keberangkatan maupun pendaratan dengan aman.

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan lebih dari 20 ribu transmigran kini telah memiliki sertifikat tanah seiring dengan upaya pemerintah mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi.

Ia menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan tersebut menjadi salah satu prioritas Kementerian Transmigrasi untuk memberikan kepastian hukum atas tanah yang telah ditempati dan dikelola masyarakat selama bertahun-tahun.

"Sudah lebih dari 20.000 mereka sekarang punya sertifikat para transmigran ini, Alhamdulillah," kata Iftitah dalam Workshop dan Media Gathering Kehumasan Kementerian Transmigrasi 2026 di Batam, Kepulauan Riau, Jumat.

Menurut dia, percepatan sertifikasi dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terutama untuk menyelesaikan persoalan kepemilikan tanah yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Ia menyebutkan terdapat transmigran yang sebelumnya harus menunggu hingga 25 tahun untuk memperoleh sertifikat atas tanah yang ditempatinya.

"Ada yang sudah 25 tahun enggak punya sertifikat, kini punya sertifikat," ujar dia.

Iftitah menjelaskan penyelesaian persoalan pertanahan merupakan bagian dari program Trans Tuntas yang diarahkan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah transmigran sekaligus mendukung pemanfaatannya bagi kegiatan ekonomi masyarakat.

Menurut dia, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah penyelesaian status tanah usaha transmigran yang pada masa lalu belum seluruhnya dilengkapi pengukuran dan penetapan batas bidang tanah secara jelas.

Ia menjelaskan dalam penyelenggaraan transmigrasi sebelumnya, masyarakat umumnya memperoleh lahan tempat tinggal beserta rumah serta alokasi lahan usaha I dan lahan usaha II.

Namun, dalam sejumlah kasus, lokasi dan batas lahan usaha yang dialokasikan kepada transmigran belum ditetapkan secara memadai sehingga proses sertifikasinya membutuhkan penanganan lebih lanjut.

"Jadi jangankan sertifikat, batasnya yang mana aja mereka bingung," ujar dia.

Iftitah mengatakan penyelesaian persoalan tersebut memerlukan dukungan pengukuran kadastral untuk memastikan letak dan batas bidang tanah sebelum proses penerbitan sertifikat dapat dilakukan.

Selain kepastian hukum, ia menilai penyiapan lahan juga penting agar tanah usaha yang telah dialokasikan kepada transmigran dapat dimanfaatkan secara produktif, terutama untuk kegiatan pertanian.

Menurut dia, pemerintah kini lebih menekankan kualitas penyelenggaraan transmigrasi, termasuk penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat yang telah lama menetap di kawasan transmigrasi.

"Karena perubahan tidak selalu mengganti, tapi juga memperbaiki yang lama," ucapnya.

Berdasarkan data Kementerian Transmigrasi pada Februari 2026, sebanyak 13.248 bidang sertifikat hak milik (SHM) telah dibagikan kepada transmigran di 22 provinsi sepanjang 2025 melalui program Trans Tuntas.

Pada 2026, Kementerian Transmigrasi menargetkan penerbitan 11.288 bidang SHM bagi transmigran di 61 lokasi sebagai bagian dari percepatan penyelesaian persoalan pertanahan.

Sementara itu, Kementerian Transmigrasi pada Juli 2026 menyebut masih terdapat lebih dari 80 ribu transmigran yang belum memperoleh sertifikat atas sekitar 129 ribu bidang tanah.

Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada September 2026, Kementerian Transmigrasi juga menetapkan target penerbitan 3.254 SHM dan penyelesaian 29 kasus tumpang tindih lahan transmigrasi pada 2027.

Iftitah menekankan penyelesaian persoalan pertanahan tetap menjadi perhatian pemerintah agar masyarakat transmigrasi memperoleh kepastian hak sekaligus memiliki kesempatan lebih baik untuk mengembangkan kegiatan usaha dan meningkatkan kesejahteraan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pembangunan IKN tidak hanya diarahkan membangun pusat pemerintahan, tapi membentuk ekosistem ekonomi baru di wilayah Kaltim

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyebutkan IKN yang dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, dirancang untuk membentuk ekosistem ekonomi baru di wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

"Pembangunan IKN kini memasuki tahap kedua," ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Penajam Paser Utara, Jumat, ketika ditanya menyangkut perkembangan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara.

"Pembangunan IKN tidak hanya diarahkan membangun pusat pemerintahan, tapi membentuk ekosistem ekonomi baru di wilayah Kaltim," tambahnya.

Lokasi IKN yang juga berada di antara Kota Balikpapan dan Kota Samarinda di Provinsi Kaltim tersebut, dirancang untuk menjadi bagian ekosistem pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus membuka peluang investasi jangka panjang.

"Kemajuan atau progres pembangunan IKN yang sudah tercapai saat ini, menjadi fondasi tahap selanjutnya dan akan lebih banyak dicapai," jelasnya.

Para pemimpin, pelaku bisnis dan perwakilan institusi diharapkan dapat mengunjungi ibu kota baru Indonesia melihat perkembangan pembangunan dan menjajaki peluang kerja sama, kata dia, terutama saat digelar kegiatan Borneo Economic Forum pada 2027 di IKN.

IKN ditetapkan sebagai tuan rumah Borneo Economic Forum 2027, lanjut dia, menjadi penyelenggara ketiga forum ekonomi kawasan Borneo tersebut.

Forum itu mempertemukan pelaku usaha, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan dari Indonesia, Brunei Darussalam, serta Malaysia (khususnya Sabah dan Sarawak) membahas peluang perdagangan, investasi, konektivitas, serta kerja sama ekonomi di Borneo.

Borneo Economic Forum 2027 di IKN dapat memperkuat kerja sama ekonomi lintas wilayah di Borneo, dan menjadi ruang bagi Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam membahas peluang kerja sama yang lebih konkret, demikian Basuki Hadimuljono.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Barat mencatatkan penyerapan gabah dan beras petani mencapai 665.757 ton atau 96 persen dari target 2026, menjadi penopang utama keberhasilan Bulog mencetak rekor pengadaan tertinggi sepanjang sejarah berdiri dengan melampaui 4 juta ton secara nasional.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Jawa Barat Nurman Susilo di Bandung, Jumat, menjelaskan penyerapan masif di sentra-sentra produksi Jawa Barat tersebut memperkokoh realisasi Public Service Obligation (PSO) nasional yang per 8 Oktober 2026 telah menembus 4.115.014 ton setara beras atau 102,88 persen dari target pemerintah sebesar 4 juta ton.

Nurman Susilo mengungkapkan penyerapan gabah petani lokal secara agresif dilakukan untuk memberikan kepastian pasar sekaligus memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

"Kami akan terus bergerak, bekerja, dan berkolaborasi untuk mendorong penyerapan gabah petani serta mendukung keberhasilan program ketahanan pangan nasional. Realisasi target setara beras di Bulog Jabar sudah mencapai 665,757 ribu ton atau 96 persen dari target tahun 2026," ujar Nurman dalam keterangannya.

Nurman menambahkan, capaian mendekati 100 persen di Jawa Barat ini bergerak selaras dengan kinerja historis nasional yang melewati rekor tertinggi sebelumnya pada 2012 sebesar 3,65 juta ton dan capaian 2025 sebesar 3,19 juta ton.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa pencapaian melampaui 102 persen sebelum akhir tahun 2026 ini merupakan bukti solidnya kolaborasi antara Bulog, kementerian, TNI, pemerintah daerah, dan para petani.

"Capaian lebih dari 4 juta ton setara beras yang memecahkan rekor capaian tertinggi sepanjang Bulog berdiri ini bukan sekadar angka. Di baliknya ada kerja keras, dedikasi, dan semangat seluruh insan Bulog di berbagai penjuru Indonesia yang terus bergerak, turun langsung ke lapangan, mendampingi petani, serta memastikan hasil panen dapat terserap dengan baik," kata Rizal.

Rizal menambahkan, rekor pengadaan nasional ini menjadi kado terbaik menuju dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus memberikan fondasi stok cadangan pangan yang kokoh bagi program stabilisasi harga serta penyaluran bantuan pangan masyarakat hingga akhir tahun.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) memperkuat hilirisasi nikel setelah Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek strategis dan melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik (EV) dari kawasan industri Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Presiden Direktur IWIP Kevin He mengatakan perkembangan tersebut menunjukkan semakin luasnya keterhubungan mata rantai industri di kawasan Weda Bay, dari pengolahan bahan baku hingga manufaktur produk bernilai tambah.

“IWIP telah memasuki fase baru. Dari pengolahan dan pemurnian nikel, kini semakin banyak mata rantai industri hadir dan terhubung di dalam kawasan, mulai dari bahan baku baterai, aluminum kendaraan listrik, truk dan alat berat listrik," kata Kevin dalam keterangannya yang terkonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Menurut Kevin, peluncuran 11 proyek hilirisasi senilai Rp180 triliun dan ekspor perdana baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) pada Kamis (8/10) tersebut menandai pengembangan ekosistem industri yang semakin terintegrasi di kawasan Weda Bay. Langkah itu memperluas kapasitas manufaktur sekaligus meningkatkan nilai tambah industri di dalam negeri.

Momentum tersebut menandai perluasan mata rantai industri di kawasan industri Weda Bay, dari pengolahan dan pemurnian nikel hingga material baterai, baterai kendaraan listrik, aluminium, truk dan alat berat berbasis listrik, serta industri pendukung energi terbarukan.

Sebelumnya, dalam peluncuran itu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya melanjutkan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya di Indonesia.

Peluncuran 11 proyek hilirisasi dan ekspor perdana baterai kendaraan listrik di kawasan industri Weda Bay menjadi bagian dari perkembangan kapasitas industri Indonesia dalam menghasilkan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

“Hari ini kita akan meluncurkan ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Kemudian kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi, terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru, di kawasan ini, Kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park,” ucap Presiden.

Dari 11 proyek tersebut, empat proyek memasuki tahap komersialisasi yang ditandai dengan ekspor perdana, yaitu PT Blue Sparking Energy yang berfokus pada material baterai kendaraan listrik (EV), PT REPT Battero Energy Indonesia yang memproduksi baterai EV.

Kemudian PT Pioneer Aluminium Industries yang produksi aluminium elektrolitik, serta PT XCMG Indonesia Manufacturing yang memproduksi alat berat berbasis listrik.

Sementara itu, tujuh proyek lainnya mulai memasuki tahap pembangunan. Pertama, PT Guang Ching Nickel Cobalt memproduksi material baterai.

Kedua, PT Inno Prima Material memproduksi separator baterai. Ketiga, PT Tinci Materials Indonesia yang memproduksi elektrolit baterai.

Keempat, PT Weda Bay Aluminium membangun smelter aluminium. Kelima, PT Bintang Karya Aluminium akan mengembangkan fasilitas peleburan aluminium. Keenam, PT Foton Guangqing Motor Indonesia yang berfokus pada produksi truk listrik (electric dump truck).

Ketujuh, PT Flatsolar Energy Indonesia yang memproduksi kaca fotovoltaik sebagai komponen utama panel surya untuk mendukung pemanfaatan energi surya.

Sementara itu, menurutnya Kevin perkembangan itu menunjukkan hilirisasi tidak berhenti pada pengolahan bahan baku, tetapi harus berlanjut menjadi industri manufaktur dengan teknologi, investasi, lapangan kerja, dan nilai tambah yang semakin besar di Indonesia.

Perluasan industri tersebut juga membawa dampak ekonomi yang lebih luas melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan kebutuhan barang dan jasa, serta tumbuhnya kesempatan usaha di sekitar kawasan.

Saat ini, lebih dari 100.000 karyawan telah menjadi bagian dari ekosistem kawasan industri Weda Bay, sementara 11 proyek yang diluncurkan dalam momentum tersebut diproyeksikan membuka hingga 13.950 lapangan kerja.

Ia menuturkan perkembangan kawasan industri Weda Bay bukan hanya tentang bertambahnya fasilitas industri, tetapi juga tentang semakin banyaknya aktivitas produksi, kesempatan kerja, dan peluang usaha yang dapat tumbuh di Indonesia.

"Kami ingin keberadaan industri di kawasan ini memberikan manfaat yang semakin luas, termasuk terbukanya ruang bagi peningkatan investasi, produksi, penyerapan tenaga kerja, dan penciptaan nilai tambah.” ujar Kevin.

Kevin menambahkan, keberlanjutan pengembangan industri di kawasan industri Weda Bay membutuhkan dukungan Pemerintah Indonesia serta kolaborasi antara dunia usaha, tenaga kerja, dan berbagai pemangku kepentingan.

“Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah Indonesia atas dukungan terhadap pengembangan hilirisasi di kawasan industri Weda Bay," tuturnya.

Bersama seluruh karyawan, mitra industri, dan pemangku kepentingan, pihaknya akan terus melanjutkan pengembangan industri, memperkuat sumber daya manusia, dan memperluas manfaat ekonomi kawasan industri Weda Bay bagi Indonesia.

Bagi IWIP, peluncuran 11 proyek hilirisasi dan ekspor perdana baterai kendaraan listrik menjadi tonggak penting dalam perkembangan kawasan industri Weda Bay.

Ia menambahkan momentum itu mencerminkan berlanjutnya pengembangan ekosistem industri yang menghubungkan proses dari hulu hingga hilir, sekaligus memperluas kapasitas manufaktur dan penciptaan nilai tambah di dalam negeri.

"Ke depan, IWIP akan terus mendukung pengembangan industri bernilai tambah tinggi serta memperkuat keterhubungan antar sektor sebagai bagian dari perjalanan hilirisasi menuju industrialisasi Indonesia," kata Kevin.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Badung (ANTARA) - Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Mira Tayyiba mengungkapkan bahwa sekitar 93,35 persen kepala keluarga yang mendaftar melalui portal Perlinsos di Bali masih membutuhkan bantuan pendampingan dari agen Perlinsos.

"Ternyata 93,35 persen kepala keluarga yang terdaftar melalui portal Perlinsos merupakan hasil dari pendampingan agen Perlinsos," kata Mira Tayyiba dalam acara Uji Coba Program Perlinsos di Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

Catatannya menyebut keberhasilan digitalisasi tersebut didukung oleh sebanyak 12.187 agen aktif yang turut berperan dalam proses pendaftaran di lapangan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak cukup hanya mengandalkan teknologi semata.

Pendekatan ini juga membutuhkan kehadiran dan pendampingan langsung kepada masyarakat secara berkesinambungan.

Kementerian Komdigi mengaitkan bantuan agen dengan keberhasilan digitalisasi lantaran sebanyak 80,88 persen masyarakat Bali sebenarnya telah memanfaatkan layanan internet dalam kehidupan sehari-hari.

Semangat gotong royong Pemprov Bali dan kabupaten/kota dalam menggerakkan perangkat daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, hingga agen Perlinsos dilihat menjadi salah satu kekuatan utamanya.

Bahkan, waktu pelayanan digitalisasi Perlinsos juga disesuaikan hingga sore dan malam hari agar masyarakat tetap dapat mendaftar di tengah kesibukannya.

Kementerian Komdigi mengambil pembelajaran penting yang dari Bali yaitu bahwa digitalisasi memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan sekadar masalah teknologi.

"Inilah pembelajaran penting yang ingin kami petik dari Bali, bahwa digitalisasi memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya sekedar masalah teknologi," ujar Mira Tayyiba.

Terkait dengan infrastruktur teknologi pada portal Perlinsos, pihaknya telah melakukan penguatan sistem secara berkala demi pelayanan yang optimal.

"Terkait masalah teknologi kami laporkan Bu Menteri, kita telah melakukan penguatan sistem secara berkala, baru selesai kemarin, sehingga Insyaallah dapat menampung atau dapat mengakomodasi hit yang lebih banyak," katanya di hadapan Menkomdigi Meutya Hafid.

Provinsi Bali sendiri tercatat sebagai provinsi pertama yang melibatkan seluruh kabupaten dan kotanya dalam pelaksanaan uji coba digitalisasi bansos.

Hingga minggu pertama bulan Oktober ini, sebanyak 652.858 kepala keluarga atau 50,52 persen dari seluruh kepala keluarga yang tercatat di Bali telah mendaftarkan diri melalui portal Perlinsos.

Capaian tersebut menjadikan Bali sebagai salah satu provinsi dengan cakupan kepala keluarga terdaftar yang tertinggi secara nasional.

Adapun tiga wilayah dengan jumlah pendaftaran tertinggi di Provinsi Bali adalah Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Badung.

Di Kabupaten Badung, lokasi uji coba mendapat apresiasi khusus karena telah menjadi salah satu dari tiga wilayah dengan jumlah pendaftaran terbanyak yang mencapai 66.970 kepala keluarga.

Kementerian Komdigi menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Bali atas kerja keras dan kerja bersama dalam mendorong digitalisasi bantuan sosial di Pulau Dewata, ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan sebagai contoh praktik baik bagi pelaksanaan digitalisasi bansos ke depan.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menekankan peran sawit bagi ketahanan ekonomi dalam ajang Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 yang mengusung tema “Palm Oil in a Fragmented World: Securing Food, Energy, and Economic Resilience” di Nusa Dua, Bali, 11-13 November.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat, mengatakan, tema tersebut mencerminkan kondisi global yang kian menantang, seiring dengan perang dagang, proteksionisme, persaingan geopolitik, dan standar keberlanjutan yang belum seragam antarkawasan.

“Dunia saat ini semakin terfragmentasi, baik secara ekonomi maupun geopolitik. Melalui IPOC 2026, kami ingin membahas bagaimana industri sawit Indonesia dapat tetap tangguh, dan justru menjadi bagian dari solusi bagi ketahanan pangan dan energi, baik di dalam negeri maupun global,” kata Eddy.

Ia mengatakan, sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan pasokan minyak nabati global.

Di dalam negeri, kata Eddy, sawit menjadi bahan baku utama minyak goreng dan pangan olahan, sekaligus tulang punggung program biodiesel yang menopang kemandirian energi nasional.

“Sektor ini juga menjadi salah satu penyumbang devisa ekspor nonmigas terbesar dan menggerakkan perekonomian jutaan masyarakat di wilayah perkebunan, termasuk petani sawit rakyat,” ujar Eddy.

“Karena itu, industri ini harus terus beradaptasi terhadap perubahan kebijakan, tantangan lingkungan, serta transformasi energi hijau yang tengah berkembang pesat di berbagai negara,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Panitia IPOC 2026 Suryanto Bun mengatakan, ajang ini akan menghadirkan berbagai konferensi dan diskusi yang diisi oleh perwakilan dari pemerintah, akademisi, analis, dan industri.

Konferensi dan diskusi dibagi menjadi empat sesi, yang membahas peran sawit untuk ketahanan ekonomi, ketahanan pangan dan transisi energi, perdagangan dan geopolitik, serta outlook ekonomi dan tren pasar.

“Kami merancang IPOC 2026 agar peserta mendapatkan gambaran yang utuh, mulai dari arah kebijakan pemerintah, dinamika geopolitik dan perdagangan, hingga proyeksi harga 2027,” kata Suryanto.

“Seluruh rangkaian ini diharapkan menjadi masukan penting bagi para pelaku industri sawit nasional dalam menyusun strategi ke depan,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) -

“Kami terus mengupayakan agar pasokan pertalite berikutnya dapat segera tiba dan mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat,” kata Area Manager Communication, Relations and CSR Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Ahad Rahedi di Denpasar, Jumat.

Selain itu, ia menambahkan kapal tanker yang bertolak dari Kilang Balongan, Indramayu, Jawa Barat tersebut juga membawa sebanyak 2.500 kiloliter pertamax.

Kapal tanker itu telah berlayar menuju Terminal BBM Integrasi (IT) Manggis di Kabupaten Karangasem dengan pengaturan kecepatan pelayaran yang optimal untuk mempercepat kedatangan pasokan.

Adapun kapal tanker tersebut saat ini berlayar di Laut Jawa yang dijadwalkan tiba di dermaga IT Manggis pada Minggu (11/10) dini hari.

Seiring dengan upaya optimalisasi suplai tersebut, kondisi antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Bali mulai berangsur kondusif.

“Kami terus memantau perkembangan situasi di lapangan serta mengoptimalkan langkah operasional untuk mendukung kelancaran pelayanan BBM kepada masyarakat,” katanya.

Selama proses pengiriman berlangsung, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus terus memantau kondisi stok dan mempersiapkan proses penerimaan pasokan di terminal agar penyaluran BBM dapat segera dilakukan setelah kapal tiba.

Sedangkan dari sisi operasional, pihaknya juga melakukan evaluasi terhadap kondisi suplai serta memastikan kesiapan stok dan pelayanan di SPBU.

Ia memastikan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait terus diperkuat untuk mendukung kelancaran penyaluran BBM.

Sebelumnya, sejumlah SPBU di beberapa wilayah di Bali dalam beberapa hari terakhir mengalami antrean panjang khususnya untuk pembelian BBM subsidi.

Ia mengimbau masyarakat untuk menggunakan BBM secara bijak sesuai kebutuhan serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

Apabila masyarakat menemukan kendala pelayanan atau membutuhkan informasi lebih lanjut, ia mengimbau menghubungi nomor pusat layanan 135.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Meskipun sedikit melemah, indeks tersebut masih berada di zona optimistis karena di atas 100

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Jumat, bergerak menguat 26 poin atau 0,09 persen menjadi Rp17.899 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.915 per dolar AS.

Research and Development Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX), Muhammad Amru Syifa menilai penguatan rupiah dipengaruhi Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) bulan September yang masih berada di level optimis.

“Survei konsumen Bank Indonesia yang dirilis pada Kamis (8/10) menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen September berada di level 118,1, turun dari 118,5 pada bulan sebelumnya. Meskipun sedikit melemah, indeks tersebut masih berada di zona optimistis karena di atas 100,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, IKK yang berada di level optimis menunjukkan keyakinan konsumen masih terjaga, tetapi perkembangan konsumsi domestik dan indikator ekonomi berikutnya tetap perlu diperhatikan untuk menilai kekuatan permintaan dalam negeri.

Sentimen lainnya berasal dari posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2026 yang tercatat sebesar 146,3 miliar dolar AS, turun 200 juta dolar AS dibandingkan posisi Agustus sebesar 146,5 miliar dolar AS.

“Penurunan ini perlu dilihat dalam konteks dinamika penerimaan dan penggunaan devisa, termasuk pembayaran utang luar negeri pemerintah serta langkah stabilisasi nilai tukar oleh Bank Indonesia,” kata Amru.

Kendati mengalami penurunan, lanjutnya, posisi cadangan devisa masih relatif kuat karena setara dengan 5,3 bulan impor, atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Angka tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor, sehingga masih memberikan bantalan bagi Indonesia untuk memenuhi kewajiban eksternal dan menghadapi tekanan di pasar keuangan global.

“Dengan demikian, penurunan cadev belum dapat diartikan secara langsung sebagai pelemahan fundamental ekonomi, meskipun perkembangannya tetap perlu dicermati untuk melihat kebutuhan intervensi dan ketahanan eksternal Indonesia,” ungkap Research and Development ICDX.

Melihat sentimen global, dolar AS masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi pergerakan rupiah. DXY sendiri sempat terkoreksi ke level 102,11 per Kamis (8/10), tetapi koreksi tersebut belum menunjukkan perubahan tren yang kuat karena dolar masih ditopang oleh kekhawatiran inflasi, kenaikan imbal hasil obligasi AS, serta ekspektasi bahwa Federal Reserve dapat mempertahankan kebijakan moneter ketat lebih lama.

Kenaikan harga minyak di tengah ketegangan geopolitik juga dianggap berpotensi menambah tekanan inflasi dan meningkatkan volatilitas pasar keuangan global.

“Pergerakan rupiah selanjutnya akan bergantung pada arah dolar AS, arus modal asing, kebutuhan valuta asing di dalam negeri, serta respons pasar terhadap perkembangan kebijakan moneter global dan domestik,” ujar dia.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga bergerak melemah ke level Rp17.884 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.890 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menginisiasi program Kampung Sadar Gizi Peduli Stunting yang menyasar 1.115 penerima manfaat di 10 wilayah Indonesia sepanjang 2026.

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tersebut diawali di Desa Wolwal Barat, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, sebagai upaya mendukung pemenuhan gizi serta pencegahan stunting, khususnya bagi bayi, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan, program ini merupakan bagian dari kontribusi perusahaan dalam mendukung peningkatan kesehatan masyarakat di sekitar wilayah operasional, sekaligus memperkuat upaya pencegahan stunting melalui edukasi dan pendampingan keluarga.

“Bagi ASDP, menghubungkan wilayah juga berarti membuka peluang bagi kehidupan yang lebih baik. Kami ingin kehadiran perusahaan tidak hanya mendukung mobilitas dan perekonomian daerah, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui program ini, kami turut berkontribusi dalam membangun generasi Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas,” ujar Heru dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Pencanangan program di Alor turut dihadiri Staf Ahli Bupati Alor Martinus Depores Djeo, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Alor Usman Saryono Plaikari, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Alor Pitang Sir, serta General Manager ASDP Cabang Kupang Ardian. Kegiatan ini juga melibatkan tenaga kesehatan, kader Posyandu, dan masyarakat setempat.

Setelah Alor, program akan dilanjutkan secara bertahap di sembilan wilayah lainnya, yakni Lampung, Banten, Banyuwangi, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Manokwari, dan Aceh.

Pelaksanaan program mencakup peningkatan kapasitas kader Posyandu, edukasi gizi keluarga, pemberian makanan tambahan (PMT), serta penyediaan sarana pendukung Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman keluarga mengenai gizi seimbang, pemantauan tumbuh kembang anak, dan pencegahan stunting sejak dini.

Dalam pelaksanaan di Desa Wolwal Barat, ASDP juga menyalurkan bantuan kebutuhan pokok, perlengkapan sekolah, serta alat bantu mobilitas berupa kursi roda dan penyangga lutut untuk mendukung kebutuhan masyarakat setempat.

Corporate Secretary ASDP Windy Andale mengatakan, program tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan kader Posyandu agar manfaatnya dapat berlanjut setelah kegiatan selesai.

“Kami ingin program TJSL tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi juga mendorong kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan keluarga. Melalui penguatan kader Posyandu dan edukasi gizi, kami berharap manfaat program dapat terus dirasakan secara berkelanjutan,” jelas Windy.

Program Kampung Sadar Gizi Peduli Stunting juga menjadi bagian dari dukungan ASDP terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDG 2 Tanpa Kelaparan melalui dukungan pemenuhan gizi, SDG 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera melalui upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta SDG 4 Pendidikan Berkualitas melalui penyaluran perlengkapan sekolah untuk mendukung kebutuhan pendidikan anak.

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan Dewan Pertimbangan Transmigrasi (DPT) perlu dibentuk kembali sehingga dapat mengintegrasikan program dan anggaran lintas kementerian dalam pembangunan kawasan transmigrasi.

Ia mengatakan pembangunan kawasan transmigrasi membutuhkan keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga agar penyediaan permukiman, infrastruktur, fasilitas sosial, serta sarana kegiatan ekonomi dapat dilaksanakan secara terpadu.

"Kami juga mendorong dibentuk kembali Dewan Pertimbangan Transmigrasi untuk menunjukkan sinergi dan kolaborasi antarkementerian," kata Iftitah dalam rangkaian Workshop dan Media Gathering Kehumasan Kementerian Transmigrasi 2026 di Batam, Kepulauan Riau, Jumat.

Menurut dia, keberadaan DPT diperlukan untuk menyelaraskan kewenangan dan program pembangunan berbagai kementerian agar dapat diarahkan pada pengembangan kawasan transmigrasi yang memiliki potensi ekonomi.

Iftitah juga mengusulkan agar dewan tersebut dipimpin langsung oleh Presiden sehingga koordinasi dan pembagian peran antarkementerian dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.

"Jadi kalau misalkan nih saya berharap dengan adanya DPT, hanya bedanya dengan yang Perpu, dulu ketuanya menteri, ya kan? sekarang presiden," ujarnya.

Sebagai contoh pelaksanaan kolaborasi, ia menyebut pembangunan kawasan transmigrasi Batam, Rempang, dan Galang (Barelang), Kepulauan Riau, yang melibatkan sejumlah instansi pemerintah dalam pembiayaan permukiman dan infrastruktur pendukung.

Iftitah mengatakan kebutuhan pembiayaan pembangunan sekitar 500 rumah di Rempang mencapai Rp490 miliar, tetapi seluruh anggaran tersebut tidak dibebankan kepada Kementerian Transmigrasi.

"Nah, tapi karena ada kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain, maka transmigrasi hanya mengeluarkan Rp112 miliar rupiah," katanya.

Menurut dia, pembagian pembiayaan tersebut melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta sejumlah instansi yang menangani pendidikan dan pertanahan.

"PU ikut iuran, BP Batam ikut iuran, KKP yang bangun dermaga tadi ikut iuran," ujarnya.

Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Transmigrasi pada Februari 2026, kebutuhan anggaran pembangunan dua satuan permukiman di Barelang pada 2025 mencapai sekitar Rp490 miliar, dengan kontribusi Kementerian Transmigrasi tercatat sebesar Rp121,38 miliar.

Dalam laporan tersebut, BP Batam berkontribusi Rp168,55 miliar untuk pembangunan 300 rumah beserta sarana, prasarana, dan utilitas umum, sedangkan Kementerian PU mengalokasikan Rp172,60 miliar untuk pematangan lahan dan pembangunan infrastruktur permukiman.

Sementara itu, KKP memberikan dukungan senilai Rp27,97 miliar untuk pembangunan kampung nelayan. Angka kontribusi Kementerian Transmigrasi dalam laporan Februari tersebut berbeda dari Rp112 miliar yang disampaikan Iftitah dalam paparan terbarunya.

Selanjutnya, pada 14 Mei 2026, BP Batam mencatat sebanyak 242 kepala keluarga atau 842 jiwa telah menempati kawasan hunian baru Rempang Eco City.

Iftitah menjelaskan pembangunan kawasan transmigrasi tidak hanya diarahkan pada penyediaan rumah, tetapi juga mencakup fasilitas pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, serta sarana pendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Di satuan permukiman Tanjung Banon, misalnya, pemerintah merencanakan pengembangan fasilitas pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah, layanan kesehatan, serta infrastruktur pendukung kegiatan nelayan.

Menurut dia, pembangunan secara terpadu diperlukan agar kawasan transmigrasi tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga mampu mendukung kegiatan usaha dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Kementerian Transmigrasi bersama Komite I DPD RI pada 5 Oktober 2026 telah membahas usulan pembaruan Undang-Undang Ketransmigrasian, termasuk rencana menghidupkan kembali DPT dengan kelembagaan yang lebih kuat.

Dalam usulan tersebut, DPT direncanakan dipimpin Presiden dengan Menteri Transmigrasi sebagai sekretaris guna memperkuat koordinasi pembangunan kawasan yang melibatkan berbagai sektor.

Iftitah berharap penguatan koordinasi tersebut dapat membantu pemerintah mengintegrasikan pembangunan permukiman dengan pengembangan investasi, industri, dan kegiatan ekonomi masyarakat.

"Kita ingin betul-betul membangun satu kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi," katanya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

dari 416 bangunan yang sudah selesai 100 persen, baru terdata 114 yang sudah verval. Dari seluruh proses verifikasi dan validasi ini nantinya masuk ke dalam sistem secara nasional yakni SimKopdes

Pekanbaru (ANTARA) - Pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Riau memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp3,79 miliar untuk Verifikasi dan Validasi (Verval) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan anggaran itu juga untuk mendukung Penguatan Tugas dan Fungsi Project Manager Officer (PMO) KDKMP Provinsi Riau Tahun 2026. Anggaran paling besar berada di Kabupaten Kampar yakni Rp787 juta.

"Alhamdulillah, di tengah kondisi fiskal kita dalam upaya percepatan ini, Kementerian memberikan dukungan anggaran untuk proses ini agar lebih cepat," kata Syahrial Abdi di Pekanbaru, Jumat.

Selain Kampar dukungan anggaran lainnya diberikan kepada Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp436 juta, Siak Rp427 juta, Rokan Hilir Rp409 juta, Indragiri hulu Rp355 juta, Bengkalis Rp338 juta, Indragiri Hilir Rp221 juta, Kuantan Singingi Rp194 juta, Kota Dumai dan Pelalawan Rp176 juta, Kota Pekanbaru Rp158 juta serta Kepulauan Meranti Rp113 juta.

Dia mengatakan anggaran tersebut untuk mendukung penuh percepatan pembangunan KDKMP di Riau. Dana tersebut untuk mendukung Tim Verifikasi dan Validasi (Verval) Kabupaten Kota se-Provinsi Riau yang telah dibentuk melakukan verifikasi administrasi dan memvalidasi wujud fisik pembangunan KDKMP.

Menurut dia, salah satu yang dipercepat adakah menyiapkan ketersediaan lahan guna pembangunan program Astacita Presiden Prabowo tersebut. Dalam hal ini Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota memberikan dukungan dengan ketersediaan lahan.

"Bisa pinjam pakai, hibah dan bentuk lainnya, dengan begitu terjadilah percepatan pembangunan," ujarnya.

Syahrial menyampaikan dari 416 bangunan yang sudah selesai 100 persen, baru terdata 114 yang sudah verval. Dari seluruh proses verifikasi dan validasi ini nantinya masuk ke dalam sistem secara nasional yakni sistem informasi manajemen koperasi desa kelurahan atau SimKopdes.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026