Kalau nelayan kita lemah, laut kita yang luas dikuasai oleh nelayan yang kuat

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan penguatan kemampuan ekonomi nelayan menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi laut Indonesia yang luas sekaligus mencegah kekayaan perikanan nasional lebih banyak dimanfaatkan oleh nelayan asing.

“Kalau nelayan kita lemah, laut kita yang luas dikuasai oleh nelayan yang kuat. Karena itu, keberpihakan kepada nelayan harus diperkuat agar mereka mampu meningkatkan kesejahteraan dan memanfaatkan potensi laut Indonesia,” katanya dalam Kongres Nasional Majelis Tahkim ke-42 Syarikat Islam di Surabaya, Jawa Timur, Minggu.

Zulkifli mengatakan nilai tukar nelayan Indonesia yang berada pada angka 103 menunjukkan kondisi ekonomi sebagian nelayan masih rentan bahkan tergolong desil satu atau miskin.

Hal itu membuat nelayan memerlukan bantuan dari pemerintah mulai dari beras hingga uang tunai agar mereka tetap bisa makan dan menyekolahkan anaknya.

Lemahnya kondisi ekonomi nelayan ini, kata dia, juga memengaruhi daya tawar mereka ketika menjual hasil tangkapan sehingga ikan yang diperoleh dengan susah payah kerap dilepas dengan harga murah karena tidak tersedia fasilitas penyimpanan yang memadai.

“Nelayan Indonesia yang rajin itu dapat ikan, begitu ditawarkan harganya murah, dia tetap menjual karena kalau tidak dijual ikannya busuk,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Zulkifli menilai kondisi tersebut perlu dibenahi agar potensi perikanan Indonesia yang besar dapat memberikan manfaat ekonomi lebih optimal bagi nelayan dalam negeri, bukan hanya menghasilkan tangkapan tanpa diikuti peningkatan pendapatan.

"Kalau nelayan kita lemah, laut kita yang luas dikuasai oleh nelayan yang kuat. Siapa nelayan yang kuat? Nelayan yang kuat dari Thailand, dari Vietnam, dari Tiongkok, dari Jepang," kata Zulkifli.

Bahkan, ujar dia, Menteri Kelautan dan Perikanan pernah menyampaikan perkiraan kerugian akibat pencurian ikan mencapai Rp250 triliun per tahun.

Kerugian itu lah yang menurut Zulkifli menjadi salah satu alasan penting untuk memperkuat kemampuan nelayan nasional dalam memanfaatkan sumber daya laut.

Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pemerintah mendorong penyediaan fasilitas pendukung usaha termasuk balai lelang ikan, pabrik es, penyimpanan berpendingin, stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan, serta akses pembiayaan dengan bunga KUR sebesar delapan persen.

Presiden Prabowo Subianto juga menargetkan nilai tukar nelayan meningkat dari 103 menjadi 120 hingga 2027 sehingga pendapatan nelayan diharapkan semakin mampu menopang kebutuhan keluarga dan pengembangan usaha.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - PT PLN Batam, Kepulauan Riau (Kepri), menegaskan pemadaman listrik di Batam dan Bintan pada Senin (12/10), tidak berkaitan dengan pengujian operasional pusat data (data center) sebagaimana informasi yang beredar di masyarakat.

Direktur Utama PT PLN Batam Kwin Fo mengatakan informasi yang mengaitkan gangguan kelistrikan tersebut dengan pengujian pusat data tidak benar.

“Pemadaman meluas yang terjadi Senin (12/10) di Pulau Batam dan Bintan sama sekali tidak ada sangkut paut dengan data center. Informasi bahwa ada pengetesan atau commissioning untuk operasional data center, dan membutuhkan daya sangat besar, itu sama sekali tidak benar,” kata Kwin di Batam, Minggu.

Ia menjelaskan, pusat data yang tengah berkembang di Batam diperkirakan belum beroperasi penuh dalam waktu dekat.

“Menurut kami, data center belum akan beroperasi penuh. Dan jika mulai beroperasi, tingkat operasionalnya diperkirakan belum melebihi 10 persen dari kapasitas total data center tersebut,” katanya.

Kwin Fo juga memastikan kesiapan pasokan listrik untuk kebutuhan pusat data telah diperhitungkan dalam perencanaan PLN Batam.

“Sampai saat ini PLN Batam sangat siap untuk data center. Jadi kita tidak ada defisit maupun kekurangan pasokan. Cadangan daya kami masih berkisar di angka hampir 20 persen,” katanya.

Saat ini, sistem kelistrikan Batam memiliki daya pasok 930 megawatt (MW), dengan beban mencapai sekitar 780 MW. Dengan demikian, cadangan daya masih mendekati 20 persen.

Menurut Kwin, PLN Batam juga menyiapkan penambahan daya untuk mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan listrik yang tinggi.

“Beban listrik Batam ditargetkan meningkat dari sekitar 930 MW menjadi lebih dari 1.000 MW. Maka dari itu, kami perkirakan pada akhir tahun 2027, daya pasok akan mencapai 1.200 hingga 1.300 MW,” katanya.

Ia menyebut pertumbuhan kebutuhan listrik di Batam telah melampaui 15 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan konsumsi listrik nasional yang menurutnya berada di kisaran 3-4 persen.

“Kami perkirakan di rentang tahun 2027-2032, beban akan bertambah sekitar 300-400 MW. Ada pertumbuhan sekitar 30 persen. Maka kita akan bangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dan juga Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) baru,” ujar dia.

Selain membangun pembangkit baru, PLN Batam merencanakan penggunaan Battery Energy Storage System (BESS) atau sistem penyimpanan energi berbasis baterai untuk mendukung kelistrikan Batam-Bintan.

Ia menjelaskan kemampuan tersebut berbeda dengan pembangkit konvensional seperti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara, yang membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali beroperasi setelah berhenti.

“Waktu yang dibutuhkan baterai untuk melepaskan daya itu dalam hitungan nanodetik atau milidetik, jadi jauh lebih cepat daripada pembangkit," katanya.

Melalui penambahan pembangkit dan sistem penyimpanan energi, PLN Batam berharap dapat mengantisipasi peningkatan kebutuhan listrik sekaligus memperkuat cadangan daya.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) -

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan keberhasilan Indonesia menghentikan impor beras pada 2025 dan memperkuat produksi jagung menjadi salah satu indikator awal membaiknya kesejahteraan petani melalui kebijakan ekonomi kerakyatan yang berpihak pada produsen pangan dalam negeri.

“Artinya petani Indonesia mulai tampak kemakmuran dan kesejahteraannya. Petani padi, petani jagung, baru dua yang kita berhasil,” katanya dalam Kongres Nasional Majelis Tahkim ke-42 Syarikat Islam di Surabaya, Jawa Timur, Minggu.

Zulkifli Hasan yang biasa disapa Zulhas mengatakan impor beras pada 2024 mencapai 4,5 juta ton, garam 3 juta ton, gula 6 juta ton, daging sapi 1 juta ekor, gandum 13 juta ton, dan kedelai 3 juta ton.

Sedangkan pada 2025, Indonesia tidak lagi mengimpor beras dan mencatat surplus beras sekitar 4,2 juta ton sehingga menunjukkan peningkatan produksi dalam negeri mulai memperkuat ketahanan pangan nasional.

Menurut dia, capaian tersebut perlu dilihat bukan hanya dari kemampuan memenuhi kebutuhan pangan tanpa impor, tetapi juga dari manfaatnya bagi petani sebagai pelaku utama produksi.

Salah satu indikator yang menunjukkan perbaikan kondisi petani adalah nilai tukar petani yang meningkat dari 116 pada 2024 menjadi 131 pada 2025 seiring upaya pemerintah memperkuat produksi pangan nasional.

“Swasembada itu kehormatan. Kehormatan kita, kehormatan rakyat Indonesia, kehormatan petani, nelayan, peternak Indonesia yang berjumlah 160 juta orang,” katanya.

Zulhas mengatakan ketergantungan terhadap impor pangan selama bertahun-tahun berisiko membuat petani dalam negeri kehilangan kesempatan menikmati manfaat ekonomi dari besarnya kebutuhan pangan masyarakat.

Oleh sebab itu, kata dia, keberhasilan produksi beras dan jagung menjadi langkah awal untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dengan menempatkan petani sebagai pihak yang memperoleh manfaat langsung dari peningkatan produksi dan berkurangnya ketergantungan pada pasokan luar negeri.

Terlebih, swasembada pangan merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada petani, nelayan, dan peternak sehingga kebijakan pangan harus berorientasi pada kemandirian nasional sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Zulhas berharap capaian di sektor beras dan jagung dapat menjadi pijakan untuk memperluas keberhasilan swasembada ke komoditas pangan lainnya agar ekonomi kerakyatan semakin kuat dan kesejahteraan produsen pangan terus meningkat.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Ini kesempatan hibrida antara pendekatan yang dilakukan secara masif oleh organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan pembukaan akses oleh pemerintah

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) -

“Ini kesempatan hibrida antara pendekatan yang dilakukan secara masif oleh organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan pembukaan akses oleh pemerintah,” kata Ferry yang juga Sekretaris Jenderal SI dalam Dialog Kebangsaan pada rangkaian Kongres Nasional Majelis Tahkim ke-42 SI di Surabaya, Minggu.

Ferry menilai kolaborasi organisasi Islam dengan pemerintah dapat menjadi momentum untuk memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus mendorong sistem ekonomi nasional agar lebih sesuai dengan amanat konstitusi.

Ia mengatakan pemerintah telah membangun infrastruktur Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dapat dimanfaatkan sebagai jalur pemasaran produk usaha masyarakat sehingga organisasi Islam dan pengusaha memiliki peluang memperluas distribusi barang hingga tingkat desa dan kelurahan.

Menurut Ferry, Muhammadiyah dan pengusaha SI dapat membangun pusat distribusi atau hub bersama sebagai pemasok bagi gerai-gerai koperasi sekaligus membuka kesempatan bagi generasi muda untuk memproduksi kebutuhan sehari-hari seperti kecap, sambal, sampo, dan sabun.

“Kami butuh hub atau offtaker yang ukurannya lebih besar,” ujarnya.

Ferry menjelaskan kerja sama tersebut dapat mempertemukan kapasitas produksi pelaku usaha dengan jaringan distribusi koperasi sehingga produk lokal memiliki akses pasar yang lebih terstruktur dan tidak hanya bergantung pada jalur perdagangan konvensional.

Ia juga menyebut Kementerian Koperasi telah menjalin nota kesepahaman dengan Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mendirikan koperasi masjid dengan proyek percontohan direncanakan di 700 titik dari hampir 12.000 masjid Muhammadiyah.

Kerja sama serupa juga dilakukan bersama Dewan Masjid Indonesia dan diharapkan dapat melibatkan SI untuk memperluas pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

Ia mengingatkan gerakan koperasi memiliki akar sejarah dalam perjuangan SI yakni salah satunya melalui Koperasi Setia Usaha yang didirikan H.O.S. Tjokroaminoto di Surabaya pada 1913, sehingga penguatan koperasi saat ini sekaligus menjadi upaya menghidupkan kembali tradisi kemandirian ekonomi umat.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menuturkan penguatan kerja sama antarorganisasi Islam membutuhkan semangat persaudaraan dan kesediaan membangun kolaborasi nyata terutama dalam bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dan ekonomi.

Haedar berharap sinergi tersebut dapat mendorong umat Islam tidak hanya besar dari sisi jumlah, tetapi juga semakin berkualitas dan mandiri secara ekonomi melalui penguatan kewirausahaan serta pemberdayaan masyarakat.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) -

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan nilai tukar nelayan (NTN) meningkat dari 103 menjadi 120 pada 2027 melalui pembangunan ribuan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang dilengkapi fasilitas pendukung untuk memperkuat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Nelayan kita nilai tukarnya 103. Kalau nelayan kita miskin, nelayan kita lemah. Kalau nelayan kita lemah, laut kita yang luas dikuasai oleh nelayan yang kuat,” kata Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas saat menghadiri Kongres Nasional Majelis Tahkim ke-42 Syarikat Islam di Surabaya, Jawa Timur, Minggu.

Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto menugaskan pemerintah memperbanyak pembangunan kampung nelayan sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat pesisir yang selama ini menghadapi persoalan pendapatan dan keterbatasan fasilitas pendukung usaha perikanan.

Pemerintah menargetkan pembangunan 2.000 hingga 5.000 kampung nelayan pada 2027 dengan dilengkapi balai lelang ikan, pabrik es, fasilitas penyimpanan berpendingin, stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan, serta akses pembiayaan berbunga rendah.

Ia mengungkapkan keterbatasan fasilitas penyimpanan dan pemasaran membuat nelayan kerap harus menjual hasil tangkapan dengan harga murah karena ikan mudah rusak apabila tidak segera dipasarkan.

Dengan dukungan infrastruktur tersebut, ujar dia, pemerintah berharap nelayan memiliki posisi tawar lebih baik dalam menjual hasil tangkapan sekaligus memperoleh nilai tambah dari kegiatan usaha perikanan.

Terlebih, Zulkifli menilai peningkatan kesejahteraan nelayan juga penting untuk memperkuat kedaulatan laut Indonesia, mengingat besarnya potensi sumber daya perikanan belum sepenuhnya diimbangi kemampuan ekonomi nelayan lokal.

Ia menyebut perkiraan kerugian akibat pencurian ikan mencapai Rp250 triliun per tahun sehingga semakin menunjukkan pentingnya memperkuat kemampuan nelayan dalam memanfaatkan potensi laut nasional.

Ia menegaskan kebijakan tersebut sejalan dengan semangat keberpihakan kepada masyarakat kecil dan amanat Pasal 33 UUD 1945 yakni pemanfaatan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Melalui pembangunan kampung nelayan dan penguatan fasilitas usaha perikanan, pemerintah berharap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dapat berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi maritim dan kedaulatan pangan nasional.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - PT PLN Batam, Kepulauan Riau (Kepri), mengatakan penyelidikan untuk mengungkap penyebab gangguan kelistrikan di Gardu Induk Sei Harapan yang menyebabkan pemadaman di Batam dan Bintan pada Senin (12/10) masih berlangsung bersama pihak kepolisian.

Direktur Utama PT PLN Batam Kwin Fo mengatakan pihaknya telah berkoordinasi bersama pihak Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri serta Kepolisian Daerah (Polda) Kepri untuk mendalami sejumlah temuan di lokasi gangguan.

“Kami juga sudah membuka rekaman CCTV Gardu Induk Sei Harapan sejak Sabtu (17/10) dan kami juga berkoordinasi dengan pihak Bareskrim Polri dan Polda Kepri agar dapat melakukan penyelidikan,” kata Kwin Fo di Batam, Minggu.

Ia menjelaskan, PLN Batam sebelumnya menyampaikan dugaan adanya hewan liar yang masuk ke area peralatan gardu induk.

Dugaan tersebut tercantum dalam keterangan resmi yang dirilis pada Selasa (13/10). Namun, Kwin menegaskan keberadaan hewan liar belum dapat dipastikan sebagai penyebab gangguan.

Menurut dia, tidak ditemukan hewan liar di lokasi saat petugas PLN Batam tiba pada pukul 7.00 WIB.

“Jadi saat petugas PLN Batam tiba di lokasi jam 7 pagi, setelah kejadian percikan api di Gardu Induk Sei Harapan, tidak ditemukan hewan liar disana. Namun, hewan liar tersebut baru terlihat sekitar pukul 10.30 WIB. Tim PLN melihat seekor hewan liar di bawah trafo dalam kondisi terduduk, mengalami luka bakar, dan terlihat lemah,” katanya.

Kwin juga menjelaskan bahwa area gardu induk dilengkapi pagar dengan pipa-pipa putih yang dipasangi kawat beraliran listrik untuk mencegah masuknya hewan liar.

“Biasanya pagar tersebut dalam keadaan dialiri listrik, namun pada saat percikan terjadi, kawat tersebut mati,” katanya.

Selain itu, PLN Batam menemukan perubahan posisi kamera CCTV yang semestinya mengarah ke trafo yang mengalami gangguan.

“Berdasarkan rekaman, kamera tersebut telah bergeser pada Minggu (11/10), sekitar pukul 18.43 WIB, sehari sebelum gangguan terjadi. Sehingga trafo yang mengalami percikan tidak lagi terlihat jelas dalam rekaman CCTV,” kata dia.

Kwin mengatakan pihaknya belum dapat menyimpulkan alasan perubahan posisi kamera tersebut.

Ia menyebut pergeseran itu diduga dilakukan oleh seseorang yang memiliki akses atau berkaitan dengan pengoperasian peralatan, tetapi penyebab dan pihak yang bertanggung jawab masih perlu didalami.

“Kami dari PLN Batam tidak berani berspekulasi bahwa hewan liar yang menyebabkan percikan api itu. Benar atau tidaknya masih harus dibuktikan. Itu merupakan dugaan awal dari pihak PLN Batam,” katanya.

PLN Batam akan mengikuti proses penyelidikan dan menunggu hasil pemeriksaan kepolisian untuk memastikan penyebab gangguan kelistrikan.

“Kami mohon agar masyarakat dapat bersabar untuk mendengar temuan dari Tim Bareskrim Polri dan Polda Kepri. Karena pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap sejumlah temuan, termasuk rekaman CCTV dan kondisi peralatan di lokasi,” katanya.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Kuliner legendaris Laksa Pak Inin Cihideung asal Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendapatkan penghargaan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) tingkat nasional setelah mempertahankan eksistensi sejak 1965.

Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor Titi Sugiarti di Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu, mengatakan pengakuan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap kuliner tradisional yang terus dilestarikan oleh pelaku usaha lokal.

“Pengakuan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap keberadaan kuliner legendaris yang terus dipertahankan oleh pelaku usaha lokal,” kata Titi.

Penghargaan tersebut diserahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika dalam peringatan Hari Kebudayaan Nasional tingkat Kabupaten Bogor di Alun-Alun Kabupaten Bogor, Cibinong, Minggu.

Laksa Pak Inin merupakan salah satu kuliner khas Bogor yang telah bertahan selama 61 tahun sejak pertama kali hadir pada 1965.

Salah satu keunikan kuliner tersebut terletak pada proses pengolahannya yang masih mempertahankan cara tradisional menggunakan tungku dan kayu bakar.

Titi menjelaskan, pengakuan sebagai Warisan Budaya Takbenda diharapkan semakin memperkuat keberadaan Laksa Cihideung sebagai bagian dari identitas kuliner Kabupaten Bogor.

Selain itu, penghargaan tersebut diharapkan mendorong generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan kekayaan kuliner tradisional daerah.

Sementara itu, perwakilan Laksa Pak Inin Cihideung, Lina, menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap keberlangsungan usaha kuliner tradisional.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Laksa merupakan salah satu makanan legendaris khas Bogor yang masih diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Penghargaan ini tentunya menjadi bentuk dukungan bagi pelaku UMKM seperti kami,” ujar dia.

Menurut Lina, tantangan pelestarian kuliner tradisional saat ini salah satunya adalah memperkenalkan makanan khas daerah kepada generasi muda yang lebih akrab dengan berbagai makanan kekinian.

Ia menyebutkan selama ini laksa masih lebih banyak diminati kalangan orang tua sehingga diperlukan upaya untuk memperluas pengenalan kuliner tersebut kepada generasi berikutnya.

“Dengan adanya penghargaan ini, saya berharap generasi sekarang, khususnya anak-anak Gen Z, bisa mengenal dan mencicipi laksa. Mereka bisa mengetahui bahwa ada makanan legendaris khas Bogor yang sudah ada sejak dahulu dan masih mampu bertahan hingga saat ini,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Bogor berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mempertahankan kuliner tradisional sekaligus mewariskan kekayaan cita rasa khas daerah kepada generasi mendatang.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Penurunan antrean cukup signifikan berkurang hampir semua SPBU di Bali

Denpasar (ANTARA) - Pertamina Patra Niaga memastikan antrean di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali berkurang pada hari kedua penerapan ganjil-genap pembelian BBM subsidi jenis pertalite.

“Penurunan antrean cukup signifikan berkurang hampir semua SPBU di Bali,” kata Area Manager Communication, Relations and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Ahad Rahedi di Denpasar, Bali, Minggu.

Penerapan ganjil-genap nomor kendaraan yang mengisi BBM pertalite untuk sepeda motor dan roda empat itu pertama kali dilaksanakan pada Sabtu (17/10).

Selain memastikan antrean panjang pengisian BBM berkurang, pihaknya juga memastikan ketersediaan pasokan BBM di SPBU.

Penambahan stok pertalite hingga total 48 juta liter telah dilakukan sejak pengiriman pada 7 Oktober hingga pada 17 Oktober 2026.

SPBU juga beroperasi 24 jam yang tersebar di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar hingga antrean kembali normal.

Untuk pemantauan stok di SPBU dilaksanakan selama 24 jam secara digitalisasi dan hingga saat ini stok BBM khususnya pertalite dan biosolar tersedia untuk kebutuhan masyarakat.

“Koordinasi juga dilakukan dengan Terminal BBM Manggis Karagasem dan Sanggaran Denpasar untuk memprioritaskan suplai kepada SPBU dengan tingkat konsumsi tinggi,” imbuh Ahad.

Bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap kondisi antrean di Bali, termasuk perbaikan dan penyesuaian akan dilakukan sesuai perkembangan kondisi di lapangan.

Pertamina mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan.

Sebelumnya, kebijakan ganjil genap dilaksanakan berdasarkan Surat Gubernur Bali yang berlangsung pada 17 Oktober hingga rencananya 19 Oktober 2026 di seluruh SPBU di Bali.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Tangerang Selatan (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan transaksi Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 mencapai 22,94 miliar dolar AS atau 131 persen dari target awal sebesar 10,5 miliar dolar AS.

Dalam konferensi pers penutupan TEI 2026 di Tangerang, Minggu, Budi mengemukakan transaksi tersebut setara dengan Rp14 triliun.

"Dari total transaksi itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) membukukan transaksi sebesar 510,79 juta dolar AS. Capaian TEI tahun ini (2026) juga melampaui realisasi tahun sebelumnya sebesar 22,68 miliar dolar AS, ketika target transaksi ditetapkan sebesar 16,5 miliar dolar AS," katanya.

Ia menyebutkan lima negara dengan transaksi tertinggi pada TEI 2026 adalah India, Belanda, Bangladesh, Uni Emirat Arab, dan Jepang.
Sementara itu, produk dengan nilai transaksi terbesar meliputi makanan dan minuman, perhiasan, produk kayu, produk pertanian, serta produk peternakan.

Capaian tersebut juga didukung penjajakan bisnis dan pencocokan usaha (business matching) yang dilakukan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri sejak setahun sebelum pameran.

Melalui upaya itu, calon pembeli dapat mengenal produk dan eksportir Indonesia sebelum menghadiri pameran. Sejumlah calon pembeli juga melakukan kunjungan ke perusahaan dan pabrik hingga mencapai kesepakatan kerja sama yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

Mendag juga menambahkan, nilai transaksi TEI masih berpotensi ditingkatkan melalui perbaikan kualitas dan kuantitas produk serta diversifikasi produk ekspor Indonesia.

Sementara itu, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aries Marsudiyanto menilai capaian tersebut menunjukkan besarnya potensi perdagangan Indonesia yang didukung pasar domestik, keragaman produk, serta sumber daya alam yang melimpah.

Menurut dia, Indonesia dengan populasi sekitar 300 juta jiwa memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekspor, termasuk produk UMKM, digital, dan ekonomi kreatif.

"Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kreativitas, inovasi, kemampuan negosiasi, diplomasi perdagangan, serta manajemen bisnis untuk memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global," kata Aries.

Selain itu, lanjut dia, koordinasi dan kolaborasi antarkementerian serta lembaga diperlukan untuk membangun ekosistem perdagangan yang profesional dari hulu hingga hilir.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Berdasarkan data posisi 17 Oktober 2026, sebanyak 2.458 penerbangan berjadwal dalam negeri terdampak Karhutla sejak 11 Agustus 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat 2.458 penerbangan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas, sehingga memperkuat langkah mitigasi untuk menjaga keselamatan operasional penerbangan nasional.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa mengatakan pihaknya terus memantau dampak karhutla terhadap operasional penerbangan di sejumlah wilayah Indonesia.

"Berdasarkan data posisi 17 Oktober 2026, sebanyak 2.458 penerbangan berjadwal dalam negeri terdampak Karhutla sejak 11 Agustus 2026," kata Lukman terkonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Dia menyebutkan jumlah itu bertambah 437 penerbangan dari posisi 13 Oktober 2026, yang mencatat 2.021 penerbangan.

Rinciannya, 1.080 penerbangan mengalami keterlambatan (delay), 1.324 dibatalkan atau ditunda (cancelled/postponed), 22 dialihkan ke bandar udara lain (divert), enam kembali ke bandar udara keberangkatan (return to base/RTB), dan 26 dimajukan jadwalnya (advance).

Selama 13–17 Oktober 2026, dampak kabut asap meluas hingga Sulawesi, Maluku, dan Maluku Utara, selain di Kalimantan, Papua, dan Sumatera.

Bandar udara yang terdampak antara lain di Provinsi Sulawesi Tengah meliputi Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie (Palu), Maleo (Morowali), Syukuran Aminuddin Amir (Luwuk), dan Sultan Bantilan (Tolitoli);

Di Provinsi Sulawesi Tenggara yakni Bandar Udara Sangia Nibandera (Kolaka) dan Betoambari (Baubau); di Provinsi Sulawesi Selatan yakni Bandar Udara Toraja (Tana Toraja); di Provinsi Maluku Utara: Bandar Udara Sultan Babullah (Ternate) dan Oesman Sadik (Labuha);

Kemudian di Provinsi Maluku yakni Bandar Udara Pattimura (Ambon) dan Karel Sadsuitubun (Langgur); di Provinsi Papua Tengah yakni Bandar Udara Mozes Kilangin (Timika) dan Douw Aturure (Nabire); di Provinsi Papua Pegunungan yakni Bandar Udara Wamena;

Di Provinsi Papua Barat Daya yakni Bandar Udara Domine Eduard Osok (Sorong); di Provinsi Papua Barat yakni Bandar Udara Utarom (Kaimana) dan Babo (Teluk Bintuni); di Provinsi Kalimantan Barat yakni Bandar Udara Supadio (Pontianak) dan Rahadi Oesman (Ketapang);

Lalu di Provinsi Kalimantan Tengah yakni Bandar Udara Iskandar (Pangkalan Bun), H. Asan (Sampit), dan Tjilik Riwut (Palangka Raya); di Provinsi Kalimantan Utara yakni Bandar Udara Robert Atty Bessing (Malinau); di Provinsi Riau yakni Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru) dan Japura (Rengat);

Di Provinsi Sumatera Selatan yakni Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang); di Provinsi Jambi yakni Bandar Udara Sultan Thaha (Jambi); di Provinsi Sumatera Utara yakni Bandar Udara Dr. Ferdinand Lumban Tobing (Sibolga); dan di Provinsi Aceh yakni Bandar Udara Malikussaleh (Lhokseumawe).

"Asap menurunkan jarak pandang di sekitar bandar udara, sehingga dapat menyebabkan keterlambatan, penundaan, hingga pembatalan penerbangan. Setiap keputusan operasional diambil dengan mengutamakan keselamatan," jelas Lukman.

Pada penerbangan internasional, tercatat 14 penerbangan dibatalkan. Rinciannya, 12 penerbangan Singapura–Pontianak pulang pergi pada 12–23 September 2026 dibatalkan akibat asap di Bandar Udara Supadio. Sementara itu, dua penerbangan Singapura–Palembang pulang pergi pada 15 Oktober 2026 dibatalkan akibat asap di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II.

Pada penerbangan perintis, 22 penerbangan dibatalkan akibat kabut asap pada 16 Oktober 2026, termasuk 2 penerbangan kargo. Pembatalan terjadi di Korwil Singkep (enam penerbangan), Korwil Kuala Pembuang (empat penerbangan), Korwil Tanah Merah (enam penerbangan), dan Korwil Gorontalo (enam penerbangan).

Selain itu, 20 penerbangan berjadwal dalam negeri dibatalkan akibat faktor di luar Karhutla. Faktor tersebut yaitu abu vulkanik Gunung Lewotolok dan Gunung Dukono, cuaca buruk, angin kencang, serta perawatan dan gangguan teknis pesawat.

Ditjen Perhubungan Udara meminta penyelenggara bandar udara di wilayah terdampak menerapkan langkah mitigasi.

Langkah tersebut antara lain Low Visibility Procedures (LVP) bersama AirNav Indonesia dan BMKG, penerbitan NOTAM, dan peningkatan kesiagaan operasional sisi udara.

Penyelenggara bandar udara juga diminta mengoptimalkan pelayanan penumpang di terminal, termasuk informasi penerbangan dan penyediaan masker.

Operasi water bombing untuk penanganan Karhutla juga terus berjalan. Selama 20 April–16 Oktober 2026, operasi ini telah dilakukan sebanyak 5.179 kali penerbangan (flight cycle) oleh 38 pesawat udara dari 11 operator.

Bandar udara di wilayah terdampak mendukung operasi tersebut dengan menyediakan area parkir pesawat dan helikopter water bombing, prioritas slot penerbangan, dan posko monitoring Karhutla. Dukungan lainnya berupa pendataan sumber air dan ketersediaan bahan bakar.

Ditjen Perhubungan Udara melalui Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I–X terus berkoordinasi dengan penyelenggara bandar udara, AirNav Indonesia, maskapai, BMKG, dan instansi terkait. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan tetap menjadi prioritas.

Masyarakat diimbau tetap tenang, memaklumi penyesuaian jadwal penerbangan akibat asap, dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Sebelum berangkat ke bandar udara, penumpang diharapkan memantau perkembangan cuaca dan informasi penerbangan melalui maskapai masing-masing.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Peran ekraf ini sangat penting untuk mengakselerasi supaya program bisa lebih dikenal dan partisipasinya juga bisa lebih besar

Tasikmalaya (ANTARA) - Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang UMKM dan Teknologi Digital, Tiar Nabila Karbala menyatakan terus mendorong kolaborasi kegiatan ekonomi kreatif (ekraf) dengan program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar dapat dikenal dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

"Peran ekraf ini sangat penting untuk mengakselerasi supaya program bisa lebih dikenal dan partisipasinya juga bisa lebih besar," kata Tiar saat menghadiri kegiatan kolaborasi Pekan Ekonomi Kreatif dan Cek kesehatan Gratis (CKG) dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-25 Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu.

Ia mengapresiasi positif terhadap kolaborasi antara sektor ekonomi kreatif, UMKM, dan program CKG yang dapat membantu memperkenalkan program prioritas pemerintah kepada masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi publik.

Model kolaborasi serupa, kata dia, berpeluang diterapkan di kota lain sebagai keterbukaan pemerintah daerah dan kesamaan semangat untuk melayani masyarakat.

"Ini adalah pekerjaan yang kolaboratif asalkan pemerintah daerahnya itu memiliki keterbukaan, memiliki semangat yang sama, punya spirit sama-sama ingin berjuang," katanya.

Sebagai warga asal Tasikmalaya, Tiar juga mengapresiasi penggunaan identitas kreatif lokal dalam kegiatan tersebut, di antaranya maskot Kota Tasikmalaya yakni Titi dan Tata menjadi salah satu unsur pembeda yang menarik perhatian masyarakat.

Tiar menilai kegiatan tersebut turut menghidupkan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi dengan ramainya pengunjung membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk dan meningkatkan penjualan.

"Jadi ini adalah perbedaan untuk masyarakat, dan sekali lagi kita melakukan ini terutama untuk kebaikan bersama, terutama untuk kebaikan masyarakat," katanya.

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar yang hadir dalam acara tersebut di Kota Tasikmalaya mengapresiasi kolaborasi Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan berbagai pihak dalam menghadirkan kegiatan yang melibatkan masyarakat.

Irene menilai penguatan identitas lokal dapat menjadi pembeda produk UMKM Tasikmalaya di tengah banyaknya produk dari berbagai daerah, untuk itu pentingnya keberlanjutan agar kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku ekonomi kreatif tidak berhenti pada kegiatan seremonial.

"Kita tidak mau hanya sesuatu yang seremonial, yang sekali doang lalu berhenti. Kita ingin ada sesuatu yang berkelanjutan, termasuk kolaborasi antara pusat dan daerah serta pertukaran talenta," katanya.

Menurut Irene, pelaku ekonomi kreatif dapat membantu UMKM mengembangkan produk melalui pemanfaatan identitas lokal, adanya pendekatan tersebut maka produk khas Tasikmalaya diharapkan memiliki ciri pembeda yang kuat.

Ia juga mengapresiasi langkah komunitas ekonomi kreatif yaitu Gekraf Kota Tasikmalaya yang cepat menangkap peluang dengan memasukkan unsur identitas lokal ke dalam produk UMKM.

Kolaborasi dalam kegiatan Pekan Ekonomi Kreatif di Kota Tasikmalaya itu diisi dengan kegiatan CKG seperti cek kesehatan mata, mulut dan gigi, sampai cek potensi kanker.

Irene Umar bersama Tiar Karbala didampingi Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi berkeliling meninjau sejumlah stan dalam acara Pekan Ekonomi Kreatif mulai dari beberapa produk UMKM, kuliner, kerajinan khas Tasikmalaya, sampai layanan pemeriksaan kesehatan gratis.

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan keselamatan transportasi, termasuk pada angkutan laut dan penyeberangan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan memperkuat pengawasan kendaraan "over dimension over loading" (ODOL) di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, untuk memastikan kendaraan yang diangkut kapal sesuai dengan kapasitas dan batas teknis kapal yang diizinkan.

"Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan keselamatan transportasi, termasuk pada angkutan laut dan penyeberangan sekaligus mendukung implementasi kebijakan nasional zero ODOL pada 2027," kata Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Budi Mantoro dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan pengawasan ODOL di pelabuhan membutuhkan sinergi antarpemangku kepentingan dan dukungan sistem informasi yang terintegrasi.

Untuk mendukung pengawasan tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tengah menyiapkan integrasi sistem e-ticketing perusahaan pelayaran dengan Inaportnet.

Ia menekankan dukungan sistem informasi yang terintegrasi menjadi penting untuk memastikan data kendaraan dan manifest penumpang dapat digunakan dalam proses pengawasan.

"Sehingga operasional angkutan laut dapat berlangsung dengan efektif dan sesuai ketentuan,” tuturnya.

Saat ini, kata dia, Pelabuhan Tanjung Perak telah menerapkan sistem One Person, One Ticket (OPOT), yang mewajibkan setiap penumpang memiliki tiket resmi sesuai identitas. Ke depan, sistem e-ticketing akan diintegrasikan agar dapat terhubung dengan Inaportnet.

Sementara itu Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Perak, Agustinus Maun menyampaikan Pelabuhan Tanjung Perak menjadi lokasi uji coba pertama dalam penertiban kendaraan ODOL.

Sejumlah langkah telah dilakukan, antara lain penertiban muatan berlebih pada kendaraan yang akan diangkut menggunakan kapal RoRo.

KSOP Utama Tanjung Perak juga menerapkan pembatasan tinggi kendaraan maksimal 4,2 meter melalui pemasangan gawang pembatas di pintu masuk utama (main gate) dan Ruang Tunggu Kendaraan (RTK).

Selain itu, akan dilakukan uji coba penggunaan teknologi X-ray untuk mendeteksi barang berbahaya pada kendaraan yang akan diangkut menggunakan kapal RoRo.

“KSOP Utama Tanjung Perak terus mendorong penguatan koordinasi dengan instansi terkait, operator kapal, dan pengelola terminal agar penerapan integrasi sistem dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan kelancaran pelayanan di pelabuhan,” kata Agustinus.

Melalui sinergi pengawasan ODOL dan digitalisasi layanan kepelabuhanan, diharapkan terwujud sistem transportasi dan logistik yang lebih selamat, tertib, efisien, serta berorientasi pada perlindungan keselamatan penumpang dan pengguna jasa transportasi laut.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026