Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia meminta kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menindak penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, terutama yang terjadi di daerah-daerah dengan antrean panjang.

“Saya minta tolong sama Pak Kapolri, ‘Pak, kalau begini, ditindak aja melalui proses hukum’. Masa minyak BBM subsidi ditampung kemudian dijual lagi dengan harga industri? Itu kan subsidinya ditanggung oleh negara,” kata Bahlil ketika dijumpai di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyayangkan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut sebab turut berkontribusi terhadap antrean panjang pembelian BBM.

Salah satu modus yang ditemukan, sebagaimana yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, adalah modifikasi tangki mobil untuk menampung BBM dengan volume yang besar untuk dijual kembali.

Ketika disinggung apakah praktik tersebut ditemukan di Bali, Bahlil menyampaikan tidak mau mendahului kewenangan aparat penegak hukum.

“Saya tidak mau mendahului. Itu nanti detailnya nanti aparat penegak hukum,” ujar dia.

PT Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat tidak menyalahgunakan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di tengah proses normalisasi distribusi di Provinsi Bali.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan pihaknya terus mengoptimalkan penyaluran BBM di wilayah Bali untuk mempercepat normalisasi distribusi dan memastikan pelayanan kepada masyarakat kembali berjalan optimal.

Ia menegaskan BBM bersubsidi harus digunakan sesuai peruntukannya dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang melanggar ketentuan.

Ia berharap masyarakat yang menemukan indikasi penimbunan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat melaporkannya melalui Pertamina Contact Center 135 dengan menyertakan informasi dan bukti pendukung, seperti foto kendaraan serta nomor polisi, untuk membantu proses tindak lanjut sesuai prosedur yang berlaku.

Menurut Kitty, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah memiliki konsekuensi hukum.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pelanggaran tersebut dapat dikenai pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Badung, Bali (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster menggenjot pembangunan infrastruktur yang lebih merata untuk membuka akses ke berbagai destinasi wisata di Bali, terutama di wilayah utara, timur, dan barat.

Upaya ini dilakukan agar manfaat pertumbuhan pariwisata tidak hanya terkonsentrasi di kawasan Bali Selatan (Denpasar, Badung dan Gianyar).

“Arah kita ke depan adalah akses menuju Bali Timur, Utara, dan Barat. Infrastruktur harus bagus supaya objek wisata di sana mudah diakses oleh wisatawan,” kata Koster di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

Koster menilai, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan konektivitas antardaerah sekaligus mendukung pemerataan aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurutnya, sejumlah wilayah di Bali masih membutuhkan dukungan infrastruktur agar potensi destinasi wisata dapat dikembangkan secara optimal dan lebih mudah dijangkau wisatawan.

Ia juga menyoroti kebutuhan pembangunan infrastruktur untuk mengatasi persoalan kemacetan, khususnya di kawasan yang menjadi pusat kegiatan pariwisata.

Salah satu proyek yang disebut sedang dirancang adalah pembangunan overpass Jimbaran.

Koster mengatakan rencana tersebut telah dibicarakan bersama pemerintah pusat, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, untuk ditindaklanjuti melalui proses perencanaan dan penganggaran.

Koster turut mendorong Pemerintah Kabupaten Badung berkolaborasi dalam pembangunan infrastruktur Bali. Menurutnya, kontribusi ekonomi Badung yang besar perlu diimbangi dengan dukungan terhadap kebutuhan pembangunan di wilayah lain.

Ia menyebutkan, dari penerimaan pajak yang mencapai sekitar Rp8,5 triliun pada 2022, sekitar Rp6,3 triliun berasal dari Badung.

Angka tersebut, menurut Koster, menunjukkan besarnya kontribusi kabupaten tersebut terhadap perekonomian Bali.

Selain menangani persoalan infrastruktur di kawasan selatan, pemerintah juga mendorong pengembangan destinasi baru di wilayah lain. Konektivitas yang lebih baik diharapkan dapat memperluas persebaran kunjungan wisatawan dan menggerakkan perekonomian daerah.

Koster menegaskan, pariwisata Bali perlu dikelola dengan memperhatikan pemerataan pembangunan. Dengan akses yang semakin baik, peluang usaha di sektor pariwisata diharapkan dapat berkembang lebih luas dan memberikan manfaat kepada masyarakat di berbagai kabupaten.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kupang (ANTARA) - Konsultan Media Komunikas Gatot Widakdo menilai media massa di NTT punya peran memperluas pengenalan potensi ekonomi Nusa Tenggara Timur (NTT), mulai dari pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga komoditas unggulan daerah yang berpeluang dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Di era digital, media dituntut tidak hanya menyampaikan informasi secara cepat, tetapi juga mampu mengemas cerita secara menarik dan memperkuat pesan melalui unsur visual,” katanya di Alor, Jumat, saat menjadi pemateri dalam kegiatan Capacity Building Media 2026 di Kalabahi, yang digelar oleh Bank Indonesia Kantor Wilayah NTT di Kabupaten Alor, Jumat.

Gatot Widakdo mengatakan media tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga membangun pemahaman publik mengenai peluang ekonomi daerah melalui pemberitaan yang kuat, berbasis fakta, dan mudah dipahami masyarakat.

Ia menjelaskan, pengolahan potensi lokal menjadi karya jurnalistik yang berkualitas dapat membantu masyarakat memahami keterkaitan antara pengembangan sektor ekonomi dan kehidupan sehari-hari, termasuk dampaknya terhadap mata pencaharian, pertumbuhan UMKM, serta peluang investasi.

Mantan Jurnalis Kompas itu menilai, pemberitaan mengenai pariwisata, misalnya, tidak cukup hanya memperkenalkan keindahan destinasi, tetapi juga perlu mengangkat keterlibatan masyarakat lokal, produk UMKM, dan peluang usaha yang tumbuh dari aktivitas pariwisata tersebut.

Dengan pendekatan itu, media dapat membantu memperluas jangkauan promosi potensi daerah sekaligus memberikan gambaran mengenai tantangan dan peluang pengembangan ekonomi di NTT.

Ia berharap kegiatan Capacity Building Media 2026 yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTT dapat meningkatkan kompetensi jurnalis dalam mengolah isu ekonomi menjadi pemberitaan yang informatif dan relevan bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut juga diharapkan memperkuat kolaborasi antara BI, pemerintah daerah, organisasi pers, narasumber, dan media mitra dalam menyampaikan informasi mengenai perkembangan serta potensi ekonomi daerah.

Selain diskusi, kunjungan lapangan dalam kegiatan itu, seperti ke sejumlah lokasi wisata, baik alam dan budaya, menjadi kesempatan bagi jurnalis untuk mengamati secara langsung potensi lokal yang dapat dikembangkan menjadi bahan pemberitaan berbasis fakta dan pengalaman di lapangan.

Gatot menilai kolaborasi berbagai pihak diperlukan agar potensi ekonomi NTT semakin dikenal luas, terutama pada sektor pariwisata, pengembangan komoditas unggulan, industri pengolahan, dan energi.

Pemberitaan yang mengangkat potensi sekaligus tantangan pengembangannya diharapkan dapat memperluas pemahaman publik mengenai peluang ekonomi daerah serta mendorong perhatian terhadap upaya menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

Dengan demikian, media tidak hanya menjadi saluran informasi, tetapi juga berkontribusi dalam memperkenalkan peluang usaha dan memperkuat perhatian terhadap pengembangan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

manajer perlu mengembangkan transaksi dan menghitung kebutuhan minimal pendapatan usaha agar koperasi mampu memenuhi biaya operasional, termasuk gaji pegawai

Jakarta (ANTARA) - Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pegawai koperasi setelah menyelesaikan masa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) selama dua tahun di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara, kata pejabat Kementerian Koperasi.

Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi Destry Anna Sari mengatakan masa kontrak tersebut menjadi periode bagi manajer untuk mengembangkan usaha koperasi sebelum mampu membiayai operasional secara mandiri.

“Ya, kan jadi pegawai koperasi. Pegawai koperasi itu keren loh,” kata Destry dalam konferensi pers di Kantor Kemenkop Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan selama 24 bulan pertama, gaji manajer ditanggung pemerintah melalui skema yang melibatkan Agrinas Pangan. Setelah periode tersebut, koperasi diharapkan mampu membiayai gaji pegawai dari hasil kegiatan usahanya sendiri.

Menurut Destry, manajer perlu mengembangkan transaksi dan menghitung kebutuhan minimal pendapatan usaha agar koperasi mampu memenuhi biaya operasional, termasuk gaji pegawai.

Ia mencontohkan salah satu koperasi yang dikunjungi telah mencatat transaksi toko sekitar Rp1 juta dalam sehari, meskipun ada koperasi lainnya masih mencatat transaksi sekitar Rp200 ribu per hari.

Dalam skema operasional KDKMP, Agrinas Pangan mendapat penugasan untuk mengoperasikan koperasi selama dua tahun sebagai masa transisi. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Perpres tersebut antara lain mengatur operasionalisasi koperasi melalui kegiatan usaha dan pelayanan kepada anggota, termasuk penyediaan kebutuhan masyarakat, akses pembiayaan berbunga rendah dengan mekanisme yang mudah, pelayanan kesehatan, serta penyaluran program pemerintah.

Kegiatan usaha KDKMP mencakup pengelolaan kantor koperasi, pengadaan sembako, layanan simpan pinjam, klinik dan apotek desa/kelurahan, penyediaan obat bebas dan obat bebas terbatas, pengelolaan gudang atau cold storage, serta layanan logistik desa.

Selama masa transisi, Agrinas Pangan bertugas memastikan kelancaran operasional sekaligus meningkatkan kemampuan pengelolaan koperasi agar dapat berjalan secara mandiri dan berkelanjutan.

Penugasan tersebut mencakup pengelolaan operasional harian, termasuk sumber daya manusia dan kegiatan usaha, pencapaian target operasional dan pengembangan bisnis, serta pendampingan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi.

Agrinas Pangan juga bertanggung jawab membangun sistem operasional yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes) untuk mendukung pengelolaan KDKMP.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Tangerang, Banten (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya memastikan pendidikan dan pelatihan vokasi menghasilkan tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan industri.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin Adie Rochmanto Pandiangan menyampaikan, pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing industri nasional.

“Penguatan SDM industri tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga harus mampu membangun kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan pasar. Melalui pelatihan yang tepat sasaran, kami ingin menciptakan tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan memiliki peluang lebih luas untuk berkembang,” ujar Adie dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, transformasi industri menuntut tenaga kerja dengan keterampilan beragam. Perkembangan teknologi digital mengubah pola pemasaran, sementara kebutuhan tenaga terampil di bidang teknis dan jasa penunjang industri juga terus berkembang.

“Kami mendorong agar program pendidikan dan pelatihan vokasi industri tidak berhenti pada proses pembelajaran, tetapi benar-benar menghasilkan kompetensi yang dapat diterapkan. Dengan demikian, peserta memiliki bekal untuk meningkatkan produktivitas, memperoleh pekerjaan, maupun menciptakan peluang usaha baru,” ungkapnya.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui sinergi Balai Diklat Industri (BDI) Denpasar dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lombok Timur dalam menyelenggarakan pelatihan pemasaran melalui media sosial dan teknisi AC residential.

Kepala BDI Denpasar Arga Mahendra menyampaikan, kedua program pelatihan tersebut dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan praktis yang dapat dimanfaatkan untuk memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha mandiri.

Pelatihan pemasaran melalui media sosial mencakup pemanfaatan platform digital untuk membangun merek, mempromosikan produk atau jasa, serta memperluas jangkauan pasar.

Sementara itu, pelatihan teknisi AC residential membekali peserta dengan keterampilan instalasi, perawatan, pemeriksaan, dan perbaikan pendingin ruangan sesuai prosedur dan standar keselamatan.

“Seluruh proses pembelajaran dan praktik selama pelatihan hendaknya dipersiapkan sebagai bagian dari pembentukan kompetensi yang akan diuji. Kami berharap peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk benar-benar meningkatkan kemampuan, bukan sekadar berorientasi pada kelulusan,” kata Arga.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

DEFA itu perjanjian ekonomi digital yang salah satunya (untuk) bagaimana nanti UKM itu mendapatkan fasilitas kemudahan untuk bertransaksi, karena nanti ada interoperability penggunaan pembayaran digital

Tangerang Selatan (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menilai Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN (DEFA) membuka peluang bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk naik kelas melalui pemanfaatan teknologi digital.

Direktur Perundingan ASEAN Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kemendag Nugraheni Prasetya Hastuti mengatakan, hal ini didorong oleh Indonesia dan negara-negara ASEAN untuk menjadikan ekonomi digital sebagai hal yang inklusif khususnya bagi UMKM yang merupakan penopang ekonomi di kawasan ini.

“DEFA itu perjanjian ekonomi digital yang salah satunya (untuk) bagaimana nanti UKM itu mendapatkan fasilitas kemudahan untuk bertransaksi, karena nanti ada interoperability penggunaan pembayaran digital,” kata Nugraheni di sela Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 di ICE BSD City, Tangerang Selatan, Banten, Jumat.

Ia mengatakan DEFA dijadwalkan untuk ditandatangani secara resmi pada bulan November 2026 dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Ke-49 dan KTT Terkait di Manila, Filipina.

Bagi Indonesia, DEFA sejalan dengan pelaksanaan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 serta mendukung aksesi OECD yang mencakup penguatan infrastruktur digital, pengembangan SDM digital, transformasi UMKM, serta penguatan regulasi keamanan siber.

Melalui DEFA, Indonesia diharapkan dapat memperkuat kebijakan berdasarkan praktik internasional, menarik investasi di sektor teknologi tinggi, memperkuat kedaulatan data nasional dan membangun ekosistem digital yang inklusif serta berdaya saing, termasuk bagi UMKM.

“DEFA akan ditandatangani di bulan November ini, tentunya setelah tanda tangan, itu bukan berarti selesai, itu malah the game is starting. Artinya bagaimana nanti pemerintah bisa menyiapkan atau membantu UKM,” ujar Nugraheni.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa ekosistem ekonomi digital dan perdagangan digital melibatkan banyak elemen terkait, mulai dari kesiapan teknologi pendukung, kesiapan sumber daya manusia (SDM), akses pembiayaan, hingga sektor perbankan.

Menurut Nugraheni, ekonomi digital akan terasa manfaatnya apabila masyarakat bisa mengembangkan kemampuan untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing dengan baik.

“Karena ini keuntungannya sangat besar ketika bapak/ibu bisa menggunakan teknologi digital di tengah perkembangan ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian, dan pengguna teknologi, AI (kecerdasan buatan) yang semakin meningkat,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Alhamdulillah, kita ada di peringkat kedua. Ini hadiah buat kita semua, buat masyarakat Jateng yang menyongsong tahun 2027, yaitu pariwisata berkelanjutan, ramah muslim, dan ekonomi syariah

Semarang (ANTARA) - Provinsi Jawa Tengah (Jateng) meraih penghargaan peringkat kedua sebagai destinasi pariwisata ramah muslim terbaik secara nasional dalam ajang Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2026.

Penghargaan tersebut diterima Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen dalam ajang Indonesia Muslim Friendly Tourism Summit 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia di Assembly Hall, Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat.

"Alhamdulillah, kita ada di peringkat kedua. Ini hadiah buat kita semua, buat masyarakat Jateng yang menyongsong tahun 2027, yaitu pariwisata berkelanjutan, ramah muslim, dan ekonomi syariah," kata Taj Yasin, dalam pernyataan, di Semarang, Jumat.

Capaian Jateng yang diperoleh tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya yang mendapatkan peringkat kelima.

Dengan capaian tersebut, kata dia, menjadi momentum bagi Pemprov Jateng untuk memperluas layanan wisata ramah muslim, sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata daerah.

Ia mengatakan, peningkatan peringkat tersebut menjadi penyemangat bagi Pemprov Jateng untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan yang terintegrasi dengan layanan ramah muslim dan penguatan ekonomi syariah.

Sosok yang akrab disapa Gus Yasin itu menyampaikan capaian tersebut sejalan dengan upaya Pemprov Jateng menyiapkan peta jalan pengembangan wisata ramah muslim.

Penyusunannya melibatkan perangkat daerah terkait dan Bank Indonesia, dengan fokus pada penguatan fasilitas, serta layanan yang dibutuhkan wisatawan muslim.

Ia menjelaskan, pengembangan tersebut mencakup sektor perhotelan, pusat kuliner, hingga fasilitas di destinasi wisata.

Pemprov Jateng ingin memastikan layanan ramah muslim semakin luas dan tidak hanya terkonsentrasi di daerah tertentu.

"Kita berkolaborasi dengan dengan BI, dengan 'stakeholder' yang ada untuk menciptakan destinasi yang ramah muslim," katanya.

Dicontohkannya, fasilitas hotel dengan kolam renang terpisah telah tersedia di Karanganyar sejak 2024 yang menjadi salah satu referensi untuk mengembangkan layanan serupa di daerah lain.

"Ini perlu kita genjot, kita promosikan supaya nanti bisa berkembang di daerah-daerah yang lain, bukan hanya di Karanganyar saja, akan tetapi berkembang ke seluruh Jateng," kata Wagub Jateng dua periode itu.

Sementara itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan bahwa Indonesia menempati peringkat kedua destinasi ramah muslim dunia berdasarkan Global Muslim Travel Index (GMTI) 2026, dengan skor 79.

Salah satu instrumen yang digunakan untuk mendorong peningkatan kualitas destinasi di tingkat daerah adalah IMTI.

Indeks tersebut mengukur kesiapan provinsi dalam menyediakan layanan dan pengalaman wisata ramah muslim, dengan mengadaptasi kerangka penilaian Global Muslim Travel Index yang mencakup akses, komunikasi, lingkungan, dan layanan.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengungkapkan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan berada di bawah Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi.

“Saya kasih bocoran saja, tadi rapat dengan saya itu adalah BP BUMN, Kementerian Investasi, insyaallah sudah hampir pasti di bawah koordinasi Kemenko Hilirisasi, ya,” ucap Bahlil ketika dijumpai di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

Bahlil mengatakan susunan struktur kementerian yang berkoordinasi di bawah Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi akan diatur melalui peraturan presiden.

Menurut Bahlil, yang kini merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), perpres yang mengatur ihwal Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi akan selesai dalam waktu dekat.

Ketika disinggung mengenai kemungkinan masuknya Kementerian Perindustrian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil menyampaikan hal tersebut masih berupa kemungkinan.

“Rasa-rasanya, ya. Tapi itu (Kemenperin di bawah Kemenko Hilirisasi) baru feeling, ya. Feeling,” ucap Bahlil.

Pernyataan tersebut ia sampaikan terkait dengan rapat yang digelar di Kementerian ESDM. Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) Dony Oskaria, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, hingga Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra.

“Rapatnya sifatnya koordinasi saja, biasa dalam rangka mendorong bagaimana penciptaan nilai tambah dan bagaimana bisa meningkatkan PNBP dan meningkatkan devisa kita di era kondisi global yang tidak menentu,” ucap Bahlil.

Pada Kamis (1/10), Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sebagai jabatan baru, Bahlil dilantik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029 yang ditetapkan pada 30 September 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil menyampaikan bahwa pembentukan kementerian koordinator baru ditujukan untuk melakukan percepatan eksekusi target hilirisasi dan transisi energi dari Presiden Prabowo Subianto.

Adapun, kantor untuk Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi saat ini masih akan berada di Kementerian ESDM.

Meskipun merangkap jabatan, Bahlil menyampaikan hanya menerima satu gaji. Dengan penambahan Kemenko Hilirisasi, ia memastikan tidak akan terjadi pemborosan karena anggaran diprioritaskan berasal dari Kementerian ESDM.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Gajinya kisaran antara Rp6,8 juta sampai Rp9,3 juta sesuai UMK (upah minimum kabupaten/kota) dan ditambah tunjangan umum

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi menyatakan, manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tetap menerima gaji meskipun koperasi tempat mereka bertugas belum sepenuhnya siap beroperasi.

Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi Destry Anna Sari mengatakan, manajer di koperasi yang belum beroperasi penuh tetap menjalankan sejumlah persiapan kegiatan usaha.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, ia menjelaskan, persiapan tersebut meliputi pemetaan kebutuhan ritel, konsolidasi produk yang dimiliki koperasi, serta penyiapan kebutuhan operasional.

Menurut dia, tugas manajer tidak terbatas pada menjaga gerai, tetapi juga mencakup persiapan dan pengembangan bisnis koperasi.

Destry menambahkan, pemerintah telah menganggarkan pembayaran gaji manajer untuk periode Oktober hingga Desember 2026.

“Gajinya kisaran antara Rp6,8 juta sampai Rp9,3 juta sesuai UMK (upah minimum kabupaten/kota) dan ditambah tunjangan umum,” katanya.

Adapun indikator kinerja manajer KDKMP mencakup pencapaian penjualan dan transaksi, penambahan jumlah anggota koperasi, serta konsolidasi produk yang dimiliki koperasi.

Ia menyebutkan, sebanyak 26.911 manajer telah menandatangani kontrak kerja dari total 28.624 orang yang telah menyelesaikan tahapan rekrutmen hingga sertifikasi. Para manajer tersebut juga telah ditempatkan di koperasi di berbagai daerah di Indonesia.

Sementara itu, Destry menyebut KDKMP yang telah beroperasi saat ini mencapai 10.070 titik, dan saat ini sedang dipantau oleh pemerintah pusat terkait operasionalnya.

Destry menjelaskan, KDKMP yang dikategorikan telah beroperasi saat ini merujuk pada koperasi yang memiliki bangunan yang dibangun pemerintah melalui penugasan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara, dilengkapi fasilitas pendukung dan manajer, serta menggunakan anggaran pembangunan sekitar Rp3 miliar.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Sampai sejauh ini kami masih mendapatkan informasi bahwa distribusi ke sini tuh aman

Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) ke wilayah Kota Kembang dalam kondisi aman dan lancar berdasarkan informasi terkini yang diperoleh melalui komunikasi dengan PT Pertamina.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan komunikasi dengan Pertamina dilakukan untuk memantau kondisi distribusi BBM, termasuk mengantisipasi kemungkinan kendala dalam proses penyaluran.

“Sampai sejauh ini kami masih mendapatkan informasi bahwa distribusi ke sini tuh aman,” ujar Farhan di Bandung, Jumat.

Farhan menjelaskan mekanisme distribusi BBM ke Kota Bandung menggunakan jaringan pipa Pertamina. Kondisi tersebut berbeda dengan sejumlah wilayah yang mengandalkan pengangkutan BBM menggunakan kapal dari kilang yang berada di pulau berbeda.

Menurut dia, berdasarkan informasi yang diterima dari Pertamina, kendala pada kapal pengangkut dapat memengaruhi proses distribusi BBM di sejumlah wilayah.

Ia menambahkan perbedaan jalur penyaluran tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam memantau kondisi distribusi BBM di setiap daerah.

“Kami melakukan komunikasi terus dengan Pertamina, khususnya untuk distribusi BBM,” katanya.

Farhan menegaskan Pemkot Bandung akan terus mengikuti perkembangan informasi dari Pertamina guna mengetahui kondisi distribusi dan potensi kendala yang dapat mempengaruhi penyaluran BBM ke wilayahnya.

“Langkah ini dilakukan untuk mendukung pemantauan kondisi pasokan dan membantu pemerintah memperoleh informasi yang diperlukan dalam merespons perkembangan situasi di lapangan,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Badung, Bali (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster meminta platform pemasaran perjalanan dan akomodasi daring tidak memasarkan vila, rumah sewa, maupun penginapan yang tidak memiliki izin usaha di Bali.

“Kalau mau memasarkan, pakai syarat, suruh berizin dulu. Kalau mau masuk ke sistem pemasaran, urus dulu izinnya, jangan dipasarkan tanpa izin,” kata Koster kepada ratusan pelaku pariwisata saat acara Musyawarah Daerah XV ASITA Bali di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan menjaga keberlanjutan pariwisata Pulau Dewata.

Koster menyoroti keberadaan akomodasi yang beroperasi tanpa perizinan di tengah berkembangnya industri pariwisata Bali. Menurutnya, praktik tersebut dapat menimbulkan ketimpangan persaingan antara pelaku usaha yang memenuhi ketentuan dan pihak yang menjalankan usaha tanpa izin.

Ia menegaskan pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan perizinan harus mendapatkan kepastian dalam menjalankan bisnisnya.

Sebaliknya, akomodasi yang belum tertib perlu didorong untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

Menurut Koster, persaingan tidak sehat berpotensi mengganggu ekosistem pariwisata. Apabila kondisi tersebut terus dibiarkan, ia khawatir pelaku usaha yang selama ini tertib justru ikut mengabaikan ketentuan karena menghadapi tekanan persaingan.

Koster menilai, penertiban bukan semata-mata persoalan administrasi, melainkan bagian dari upaya menjaga kualitas dan keberlanjutan pariwisata Bali.

Ia ingin industri pariwisata berkembang dengan mengedepankan praktik bisnis yang sehat, berkualitas, dan bermartabat.

Ia juga mengingatkan promosi destinasi wisata melalui platform digital harus berjalan seiring dengan tanggung jawab menjaga ekosistem pariwisata.

"Promosi yang berhasil mendatangkan wisatawan tidak akan memberikan manfaat berkelanjutan apabila tata kelola usaha di dalamnya bermasalah," katanya.

Karena itu, Koster mengajak para pelaku industri, termasuk pengelola akomodasi dan penyedia layanan pemasaran daring, ikut menjaga pariwisata Bali.

Ia meminta seluruh pihak tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan kepatuhan terhadap aturan dan kepentingan masyarakat setempat.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pontianak (ANTARA) - Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalbar Dr. Erdi, M.Si menilai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) perlu diperkuat sebagai saluran distribusi barang bersubsidi untuk menjaga ketepatan sasaran bantuan pemerintah sekaligus menggerakkan perekonomian desa.

"Perlunya penguatan tersebut karena kita lihat bersama operasional KDMP di Kalbar mayoritas belum berjalan optimal meskipun pembangunan fisik gerai telah rampung," ujarnya di Pontianak, Jumat.

Ia mengatakan bahwa telah mengidentifikasi sejumlah kendala antara lain keterlambatan pasokan barang, keterbatasan modal kerja, kesiapan kelembagaan, serta pengelolaan sumber daya manusia yang belum memadai.

"Untuk itu kami mengusulkan agar KDMP diintegrasikan dalam rantai distribusi tiga komoditas strategis, yakni LPG tabung tiga kilogram, pupuk bersubsidi, dan minyak goreng rakyat atau MinyaKita," jelas dia.

Integrasi tersebut diharapkannya dapat memangkas rantai distribusi yang panjang, mengurangi peluang penyimpangan harga, serta mempermudah masyarakat desa memperoleh barang sesuai ketentuan pemerintah.

Berdasarkan kajian itu, potensi kebutuhan LPG tiga kilogram di Kalbar diperkirakan mencapai 47,7 juta tabung per tahun. Sementara kebutuhan minyak goreng rakyat diproyeksikan mencapai 30,62 juta liter per tahun dan pupuk bersubsidi sekitar 180 ribu ton per tahun.

Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dioptimalkan karena operasionalisasi KDMP masih menghadapi berbagai hambatan di tingkat desa.

"Dari data yang dihimpun, pembentukan 310 KDMP di Kalbar atau sekitar 14,45 persen dari total 2.145 desa dan kelurahan. Capaian tersebut menunjukkan masih perlunya percepatan pengembangan kelembagaan koperasi agar manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat,"jelas dia.

Sejalan dengan akademisi Universitas Tanjungpura Pontianak, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Hengki menyarankan bahwa untuk mengatasi persoalan tersebut ia merekomendasikan penetapan KDMP sebagai mitra prioritas BUMN penyedia barang, termasuk Pertamina, PT Pupuk Indonesia, dan Bulog, dengan kemudahan proses kemitraan serta kepastian pasokan.

Selain itu, dukungan modal kerja melalui penyertaan modal BUMDes dan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) koperasi dinilai penting untuk memastikan gerai dapat segera beroperasi setelah pembangunan selesai. Penguatan sistem digital untuk mencatat transaksi, memverifikasi penerima, dan memantau stok juga diperlukan guna meningkatkan transparansi distribusi.

"Melalui langkah tersebut, KDMP diharapkan tidak hanya menjadi tempat penyaluran barang kebutuhan pokok, tetapi juga berkembang menjadi institusi ekonomi yang memperkuat usaha masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan desa," kata dia.

Pewarta: Dedi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026