Saya mendorong sinergi antara SI dan Kementerian Koperasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan program tersebut dengan melibatkan kader anggota SI di berbagai wilayah Indonesia

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) -

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan agenda dakwah ekonomi Syarikat Islam (SI) sejalan dengan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang diarahkan untuk memperluas pemerataan dan meningkatkan perekonomian masyarakat hingga ke pelosok desa.

"Saya mendorong sinergi antara SI dan Kementerian Koperasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan program tersebut dengan melibatkan kader anggota SI di berbagai wilayah Indonesia," kata Ferry usai dirinya ditetapkan sebagai Presiden Lajnah Tanfidziyah SI masa jihad 2026-2031 dalam Kongres Nasional Majelis Tahkim Ke-42 di Surabaya, Jawa Timur, Selasa.

Ferry menegaskan selama masa kepemimpinan, ia akan melanjutkan program-program periode sebelumnya sekaligus meningkatkan kapasitas dan kualitas gerakan organisasi, terutama dalam memperkuat dakwah ekonomi untuk mendorong kesejahteraan dan kemandirian umat.

Ia menjelaskan SI akan mengaktifkan seluruh cabang untuk membantu masyarakat keluar dari jeratan pinjaman ilegal, memberikan bantuan pangan, serta menangani persoalan kemiskinan.

Ia menyebut SI memiliki sejarah perjuangan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada perdagangan, tetapi juga mengedepankan keadilan, solidaritas, dan nasionalisme sebagai bagian dari dakwah ekonomi.

Ia berharap dukungan seluruh anggota dapat memperkuat pelaksanaan program organisasi, termasuk gerakan koperasi, kewirausahaan umat, ekonomi syariah, serta kolaborasi dengan berbagai pihak demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Saya berkeyakinan, ujian apapun tentu akan bisa dihadapi, karena saya tidak sendirian dan didampingi saudara-saudara semua yang hadir di majelis ini," katanya.

Ferry menambahkan antusias peserta Kongres Nasional Majelis Tahkim Ke-42 menjadi modal penting bagi SI untuk kembali memperkuat perannya dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang konkret.

Sebagai informasi, Ferry Juliantono menggantikan Hamdan Zoelva yang sebelumnya memimpin organisasi tersebut selama dua periode. Hamdan Zoelva kini mengemban amanah sebagai Ketua Dewan Pusat SI masa jihad 2026-2031.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Untuk memenuhi kebutuhan benih pada sisa lahan seluas ribuan hektare itu, Dinas Pertanian menyiapkan pengadaan benih sebanyak 26.600 kilogram atau 26,6 ton melalui anggaran perubahan APBD 2026

Muara Teweh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, menyiapkan bantuan benih jagung hibrida untuk lahan seluas 1.773 hektare guna meningkatkan produksi jagung sebagai salah satu komoditas unggulan daerah guna mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

"Untuk memenuhi kebutuhan benih pada sisa lahan seluas ribuan hektare itu, Dinas Pertanian menyiapkan pengadaan benih sebanyak 26.600 kilogram atau 26,6 ton melalui anggaran perubahan APBD 2026," kata Kepala Dinas Pertanian Barito Utara Adi Haryadi pada panen bersama jagung hibrida di lahan Kelompok Tani Sinar Harapan, Desa Mampuak I, Kecamatan Teweh Timur, Selasa.

Menurut dia, benih tersebut direncanakan disalurkan ke sentra-sentra produksi jagung, terutama Kecamatan Teweh Timur dan Kecamatan Gunung Timang, serta sebagian wilayah kecamatan lainnya.

Pada 2026, kata dia, Dinas Pertanian Barito Utara juga menerima bantuan benih jagung hibrida varietas Maxxi.2 dari pemerintah pusat sebanyak 22.500 kilogram untuk lahan seluas 1.500 hektare.

"Jadi untuk untuk memanfaatkan sisa lahan yang ada, kami menyiapkan bantuan benih pada akhir tahun ini," kata Adi.

Adi Haryadi juga mengungkapkan, Kabupaten Barito Utara pernah menjadi daerah penghasil jagung terbesar di Kalimantan Tengah pada 2017, dengan luas lahan mencapai sekitar 17.174 hektare.

Namun, luas lahan pertanaman jagung mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan perumahan dan perkebunan kelapa sawit.

Selain persoalan lahan, petani juga menghadapi sejumlah kendala, di antaranya sulitnya memperoleh benih karena belum tersedianya penangkar, fluktuasi harga jual jagung pipilan kering, belum adanya pabrik pengolahan dan gudang penyimpanan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pertanian.

Bupati Barito Utara Shalahuddin pada panen jagung hibrida ini mengatakan, pemerintah daerah memperkuat ketahanan pangan dengan meningkatkan pendapatan petani melalui pengembang budi daya jagung hibrida secara berkelanjutan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah setempat.

“Keberhasilan panen jagung hibrida pada hari ini patut kita syukuri dan jadikan sebagai motivasi untuk terus mengembangkan potensi pertanian di Kabupaten Barito Utara,” kata Shalahuddin.

Menurut Shalahuddin, panen bersama bukan sekadar aktivitas memetik hasil pertanian, tetapi juga menjadi bukti nyata kerja keras, ketekunan, dan semangat gotong royong masyarakat dalam membangun sektor pertanian.

Keberhasilan panen merupakan hasil dari proses panjang yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan, mulai dari pengolahan lahan, pemilihan benih, penanaman, pemeliharaan, hingga pengendalian hama dan penyakit sebelum memasuki masa panen.

"Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah maupun nasional," ujar Shalahuddin.

Pewarta: Kasriadi
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Saya siap mengemban mandat dari seluruh anggota Perbarindo sebagai alat perjuangan industri BPR dan BPRS sekaligus mitra strategis khususnya bagi regulator dan 'stakeholder' lainnya

Jakarta (ANTARA) - Tedy Alamsyah kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Periode 2026–2030 dalam Musyawarah Nasional (Munas) XII di Jakarta, Selasa.

Tedy yang sebelumnya memimpin Perbarindo periode 2022–2026 kembali dipercaya untuk memimpin organisasi yang mewadahi industri bank perekonomian rakyat (BPR) dan bank perekonomian rakyat syariah (BPRS) di Indonesia.

"Saya siap mengemban mandat dari seluruh anggota Perbarindo sebagai alat perjuangan industri BPR dan BPRS sekaligus mitra strategis khususnya bagi regulator dan 'stakeholder' lainnya," kata Tedy dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dalam kepemimpinan periode kedua, ia menekankan pentingnya penguatan tata kelola, transformasi digital, serta regulasi yang lebih fleksibel dan sesuai dengan karakteristik industri BPR-BPRS.

Menurut dia, penguatan tersebut diperlukan agar BPR-BPRS dapat terus menjalankan perannya dalam menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan kecil di berbagai daerah.

"Salah satu tujuan industri BPR dan BPRS adalah memprioritaskan keberlanjutan usaha dengan melayani usaha mikro kecil di Indonesia dalam hal pembiayaan," ujarnya.

Tedy menilai penguatan kelembagaan dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan usaha BPR-BPRS di tengah persaingan industri jasa keuangan.

Dari sisi kinerja, Perbarindo mencatat aset BPR tumbuh 4,25 persen secara tahunan hingga Juli 2026, sedangkan aset BPRS meningkat 12 persen.

Pada periode yang sama, kredit BPR tumbuh 3,12 persen secara tahunan, sementara pembiayaan BPRS meningkat 6,23 persen.

Dari sisi penghimpunan dana masyarakat, tabungan BPR tumbuh 4,21 persen dan tabungan BPRS meningkat 10,27 persen. Adapun deposito BPR tumbuh 2,14 persen, sedangkan deposito BPRS sekitar 4,5 persen.

Perkembangan tersebut dinilai menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat menjadi modal penting bagi keberlanjutan industri BPR-BPRS dalam memperluas layanan pembiayaan.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran kredit dan pembiayaan BPR-BPRS mencapai Rp179,48 triliun pada Agustus 2026.

Porsi pembiayaan UMKM pada masing-masing industri juga melampaui 50 persen dari total kredit atau pembiayaan yang disalurkan.

Meski demikian, OJK masih mencatat 169 BPR-BPRS dengan modal inti di bawah Rp6 miliar, terdiri atas 137 BPR dan 32 BPRS. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian regulator dalam memperkuat permodalan, tata kelola dan daya saing industri.

Pemilihan ketua umum berlangsung dalam rangkaian Munas XII Perbarindo pada 19–21 Oktober 2026 di Jakarta yang diikuti 498 peserta dari berbagai wilayah Indonesia.

Ketua Sidang Pleno Munas XII Joko Suyanto menyerahkan bendera panji pataka Perbarindo kepada Tedy sebagai simbol penyerahan mandat kepemimpinan organisasi periode 2026–2030.

Setelah terpilih, Tedy menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Perbarindo yang kembali memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin organisasi melalui pemilihan secara aklamasi.

Munas XII juga membahas peninjauan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), penetapan program umum organisasi, serta evaluasi laporan pertanggungjawaban kepengurusan sebelumnya.

Rangkaian kegiatan tersebut turut diisi seminar nasional bertema "Akselerasi Peran dan Fungsi Industri BPR-BPRS sebagai Mitra Strategis UMKM untuk Meningkatkan Kontribusi terhadap Ekonomi Nasional".

Tedy telah aktif di Perbarindo sejak 2006 dan pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum periode 2018–2022, Ketua Bidang Organisasi periode 2014–2018, serta Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perbarindo Yogyakarta.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bogor (ANTARA) - PT Pelindo Jasa Maritim (PJM) memberikan motivasi sekaligus edukasi terkait kemaritiman dalam program "Pelindo Mengajar" di SMA Negeri 3 Kota Bogor Jawa Barat, Selasa (20/10/2026).

"Kegiatan Pelindo Mengajar ini salah satu kepedulian PT Pelindo Jasa Maritim di bidang pendidikan untuk mengajar serta memperkenalkan BUMN kepada generasi muda," kata Direktur Utama PT Pelindo Jasa Maritim Arief Hermawan saat mengajar di SMP Negeri 3 Kota Bogor.

Dalam kegiatan Pelindo mengajar ini, PT PJM mengusung tema Dari Pelabuhan, Mengembang Layar untuk Indonesia Emas. Kegiatan itu mendapat respon positif dari para siswa SMAN 3 Kota Bogor yang antusias mengikuti kegiatan itu.

"Ini tugas dan tanggung jawab kami untuk memperkenalkan BUMN dan Pelindo kepada generasi muda yang mungkin memiliki minat untuk bergabung ke bidang jasa untuk BUMN, terutama Pelindo,” kata Arief.

Program Pelindo Mengajar telah digelar sebanyak empat kali. PT PJM menyatakan program ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang memiliki tiga pilar prioritas, salah satunya program peduli pendidikan.

Selain di Kota Bogor, PT Pelindo Jasa Maritim juga menggelar kegiatan edukasi tersebut juga di sekolah di Tuban serta di dua sekolah di Yogyakarta.

Pada kegiatan itu, Dirut PT PJM itu memperkenalkan Pelindo serta informasi-informasi terkait perusahaan BUMN itu.

"Kan teman-teman semua jadi tau, di Pelindo itu seluruh jurusan ada, meskipun bidang kita di maritim, tapi tidak menutup kemungkinan untuk jurusan lain untuk bergabung,” kata Arief.

Arief turut memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas antusiasme yang ditunjukkan oleh seluruh siswa yang mengikuti program Pelindo Mengajar tersebut.

Peserta adalah para siswa kelas 12 yang akan segera lulus serta melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.

“Alhamdulillah tadi respon dari adik-adik semua sangat meriah, sangat bagus. Mereka semua kelas 12 yang nantinya akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi," ujarnya.

Sementara itu Plt. Kepala Sekolah SMAN 3 Bogor Eva Farida menyebutkan kegiatan itu sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh para siswa yang akan segera melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.

“Iya alhamdulillah kegiatan ini sangat inspiratif dan rill tentunya. Kami dari SMA 3 mengucapkan terimakasih kepada PT Pelindo Jasa Maritim telah memilih SMAN 3 sebagai tempat untuk menjalankan program Pelindo mengajar ini," kata Eva.

Pihak SMAN 3 Bogor mengatakan pemaparan materi yang diberikan PT PJM diharapkan dapat menjadi motivasi belajar kepada para siswa, umumnya generasi muda, untuk memberikan pilihan dan mempersiapkan diri terjun ke dunia kerja di masa yang akan datang.

“Dari materi yang diberikan, harapannya menjadi motivasi bagi para siswa-siswi tentang bagaimana kiat-kiat menjadi sukses, bagaimana kiat-kiat dalam memilih prodi di perguruan tinggi yang nanti tentunya berguna ketika mereka memilih suatu pekerjaan,” kata Eva Farida.

Pewarta: Alif Rahman Aulia dan Syarif Abdullah
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Dua tahun pemerintahan Pak Prabowo ini merupakan masa-masa di mana rakyat semakin dipermudah dalam memperoleh rumah yang layak huni dan terjangkau...

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan masa-masa di mana rakyat semakin dipermudah untuk memperoleh rumah layak huni dan terjangkau.

"Dua tahun pemerintahan Pak Prabowo ini merupakan masa-masa di mana rakyat semakin dipermudah dalam memperoleh rumah yang layak huni dan terjangkau. Karena itu adalah amanah dari konstitusi UUD 1945 Pasal 28H ayat 1 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat," ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, Selasa.

Heru mengatakan, dari konteks penyediaan perumahan, komitmen kuat dari pemerintah dalam mewujudkan program 3 Juta Rumah, salah satunya adalah melalui skema KPR rumah subsidi.

Kemudian sebagaimana sering disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dari sisi insentif untuk masyarakat berpenghasilan rendah terdapat kebijakan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), kemudian PPN Ditanggung Pemerintah yang terus diperpanjang.

Sedangkan dari sisi alokasi kuota untuk rumah subsidi yang itu ditugaskan kepada BP Tapera untuk dikelola, terdapat peningkatan kuota menjadi 350 ribu unit.

Peningkatan kuota rumah subsidi tersebut, kata Heru, sejalan dengan komitmen yang kuat dalam rangka mensukseskan Program 3 Juta Rumah dan penurunan secara signifikan angka backlog kepemilikan rumah.

BP Tapera terus mengupayakan, bekerja sama, berkolaborasi erat dengan seluruh ekosistem perumahan baik dari sisi pengembang untuk ketersediaan supply-nya, kemudian dengan perbankan untuk penyaluran pembiayaan.

Kemudian pengampu kebijakan yakni Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN ya, termasuk Bappenas dalam guidance sesuai dengan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

"Tahun ini kami di BP Tapera tetap diamanahi untuk mengelola pembiayaan sampai dengan 350 ribu unit, melalui skema KPR subsidi FLPP yang terus kita upayakan apa pun tantangannya," kata Heru.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Makanya kami tetap, meskipun pemerintah tidak menjalankan ini, masyarakat belilah yang ada label halalnya, karena itu kewajiban agama dan tidak ada ketergantungan dengan soal perundang-undangan

Jakarta (ANTARA) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau masyarakat tetap membeli dan mengonsumsi produk berlabel halal serta menghindari produk tanpa label halal, menyusul pemberlakuan Wajib Halal yang diputuskan mundur menjadi 2028 dari semula direncanakan berlaku pada 2026.

Wakil Ketua Umum MUI Muhammad Cholil Nafis saat dijumpai di Jakarta, Selasa, menyampaikan bahwa MUI sebenarnya menyesalkan penundaan kewajiban sertifikasi halal tersebut.

Penundaan ini, menurutnya, dapat mengurangi kepastian masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, termasuk obat-obatan dan barang gunaan. Padahal, kewajiban halal diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi masyarakat mengenai produk yang halal dan tidak halal.

Cholil menilai penundaan tersebut berkaitan dengan pemenuhan hak umat Islam untuk menjalankan ajaran agama.

Tanpa pemberlakuan kewajiban halal, belum ada kewajiban dan sanksi bagi pelaku usaha terkait sertifikasi halal sehingga masyarakat berpotensi kesulitan mengetahui kehalalan produk yang beredar.

“Makanya kami tetap, meskipun pemerintah tidak menjalankan ini, masyarakat belilah yang ada label halalnya, karena itu kewajiban agama dan tidak ada ketergantungan dengan soal perundang-undangan,” kata Cholil.

Ketika ditanya apakah penundaan wajib halal berpotensi memengaruhi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, Cholil memandang bahwa sertifikasi halal pada dasarnya bukan semata-mata persoalan ekonomi, melainkan pemenuhan hak umat Islam untuk memperoleh kepastian atas kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan.

Cholil juga menilai seluruh instrumen pendukung sertifikasi halal sebenarnya telah siap, termasuk dengan adanya keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Namun, terkait alasan penundaan, ia menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan keputusan pemerintah.

Dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan jumlah umat Muslim yang besar, MUI menilai Indonesia seharusnya tidak memiliki alasan untuk kembali menunda pemberlakuan kewajiban halal, terlebih jika ingin menjadi pusat halal dunia.

Sebelumnya, dalam siaran pers pada Jumat (16/10), Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengumumkan penyesuaian masa penahapan kewajiban sertifikasi halal.

Pemerintah memahami bahwa implementasi kewajiban bersertifikat halal memiliki cakupan yang luas dan melibatkan jutaan pelaku usaha serta berbagai sektor industri.

Kewajiban tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dengan ketentuan pelaksanaannya antara lain diatur dalam PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Sesuai PP Nomor 42 Tahun 2024, sejumlah kewajiban bersertifikat halal dijadwalkan mulai berlaku pada 18 Oktober 2026.

Namun, berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari asosiasi dunia usaha dan industri, Pemerintah memandang perlu melakukan penyesuaian masa penahapan untuk memberikan ruang yang memadai bagi penguatan ekosistem dan kesiapan seluruh pihak yang terlibat.

Penyesuaian mencakup perubahan Pasal 160, yaitu kewajiban bersertifikat halal bagi produk jasa untuk makanan, minuman, dan hasil sembelihan, kecuali jasa penyembelihan, dimulai dari tanggal 18 Oktober 2028.

Untuk pelaku usaha mikro dan kecil, penahapan kewajiban bersertifikat halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan diperpanjang sampai dengan tanggal 17 Oktober 2028.

Sementara itu, penyesuaian juga mencakup perubahan Pasal 160 ayat (3) yaitu kewajiban bersertifikat halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang berasal dari luar negeri dimulai dari tanggal 18 Oktober 2028 dengan mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal.

Penyesuaian juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok produk yang sebelumnya memiliki masa penahapan sampai dengan tahun 2026 yang diatur dalam Pasal 161 (huruf a, d, e, f, dan g) yaitu untuk obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, serta sejumlah kategori barang gunaan, masa penahapan disesuaikan menjadi sampai dengan tanggal 17 Oktober 2028.

Adapun untuk kategori lainnya, masa penahapan tetap mengikuti jadwal yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 42 Tahun 2024, antara lain obat bebas dan obat bebas terbatas sampai dengan tanggal 17 Oktober 2029, serta obat keras yang dikecualikan psikotropika sampai dengan tanggal 17 Oktober 2034.

Selain itu, Pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap aturan pelaksanaan PP Nomor 42 Tahun 2024 sesuai dengan perubahan PP serta mencabut Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang Masuk ke Wilayah Indonesia.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Saya bersama Mas Emil ini sebetulnya ingin mendapatkan penjelasan dan kepastian bahwa pasokan BBM, terutama Biosolar dan Pertalite aman sampai di SPBU. Jika stok kita aman, mohon ketersedian dan distribusi juga harapannya semua betul-betul lancar dan

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pasokan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM), terutama Biosolar dan Pertalite, hingga ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

"Saya bersama Mas Emil ini sebetulnya ingin mendapatkan penjelasan dan kepastian bahwa pasokan BBM, terutama Biosolar dan Pertalite aman sampai di SPBU. Jika stok kita aman, mohon ketersedian dan distribusi juga harapannya semua betul-betul lancar dan aman," ujar Khofifah dalam keterangan yang diterima di Surabaya, Selasa.

Khofifah Indar Parawansa bersama Emil Elestianto Dardak bertemu dengan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika di Jakarta. Juga hadir Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman serta jajaran PT Pertamina Patra Niaga.

Khofifah mengatakan, kepastian stok di depo atau terminal BBM harus diikuti kelancaran distribusi hingga SPBU, menyusul antrean panjang kendaraan di sejumlah daerah di Jawa Timur.

Menurut dia, gangguan distribusi Biosolar dapat berdampak pada transportasi, logistik, kegiatan usaha, hingga aktivitas nelayan.

"Jadi misalnya kalau sampai Biosolar itu susah di SPBU, maka dampaknya akan sangat terasa bahkan sampai ke nelayan," katanya.

Khofifah meminta pengawasan distribusi diperketat, termasuk menindak tegas dugaan penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi.

Ia juga mengusulkan penambahan tim pengawasan untuk mengantisipasi penimbunan dan pembelian dalam jumlah besar yang berpotensi disalahgunakan. Selain itu, pemantauan digital perlu diimbangi pengecekan langsung di lapangan.

Khofifah menyebut masih ditemukan papan pengumuman di SPBU yang menyatakan Solar sedang dalam perjalanan meskipun informasi stok menunjukkan pasokan tersedia.

Ia meminta pemerintah pusat dan Pertamina menyampaikan informasi terkini mengenai kendala distribusi agar pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan akurat kepada masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika mengatakan, kementeriannya telah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Pertamina untuk memastikan stok BBM memadai hingga tingkat SPBU.

“Sesuai pembahasan dengan Ibu Gubernur, kami telah berkoordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina untuk memastikan bukan hanya stok di Fuel Terminal atau depo, tetapi di masing-masing SPBU harus segera dalam keadaan aman dan memadai,” katanya.

Upaya percepatan dilakukan melalui penambahan pasokan menggunakan kapal ke sejumlah depo di Jawa Timur, pengerahan 21 unit mobil tangki tambahan melalui skema spot charter, serta penambahan jam operasional depo menjadi 24 jam.

Ahmad Erani menegaskan, koordinasi dengan Pemprov Jawa Timur dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memulihkan kelancaran distribusi dan memastikan pasokan BBM di seluruh SPBU kembali aman.

​​​​​​​

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Persoalan ini tidak boleh menghilangkan mata pencaharian para sopir angkutan umum

Kota Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong Persatuan Insinyur Indonesia (PII) mengembangkan angkutan kota (angkot) listrik sebagai upaya mengatasi kemacetan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pengemudi.

Menurut Dedi Mulyadi, elektrifikasi angkutan umum perlu disertai perubahan skema kepemilikan agar pengemudi tidak terus bergantung kepada pemilik kendaraan atau terbebani setoran dari hasil operasional.

“Persoalan ini tidak boleh menghilangkan mata pencaharian para sopir angkutan umum,” kata Dedi dalam Konferensi Insinyur se-Asia Tenggara ke-44 di Bandung, Jawa Barat, Selasa.

Dedi mengatakan angkot tua perlu diganti dengan kendaraan baru yang lebih ramah lingkungan dan dapat dimiliki langsung oleh pengemudi.

Ia menambahkan kendaraan tersebut juga diharapkan dilengkapi fasilitas yang ramah bagi anak-anak dan ibu hamil untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik.

Dedi menilai kemacetan di Kota Bandung menjadi salah satu persoalan yang perlu dibenahi melalui perencanaan transportasi dan tata ruang yang lebih baik.

Sementara itu, Ketua Umum PII Ilham Akbar Habibie menyatakan kesiapan organisasinya mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengembangkan transportasi umum yang ramah lingkungan tanpa menghilangkan mata pencaharian pengemudi.

“Salah satu hal yang dibahas ialah pengembangan transportasi umum, khususnya angkutan kota atau angkot, agar lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan tanpa menghilangkan lapangan pekerjaan bagi para pengemudinya,” kata Ilham.

Ilham menjelaskan kendaraan listrik untuk angkot dapat menggunakan platform dan standar dasar yang sama, sedangkan desainnya disesuaikan dengan karakteristik setiap daerah.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melatih pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) agar siap bekerja kembali atau memulai berwirausaha melalui Program Pelatihan Berbasis Kompetensi.

“Kami berharap Pelatihan Berbasis Kompetensi dapat memberikan manfaat nyata bagi para pekerja terdampak PHK, sehingga mereka memiliki bekal kompetensi yang lebih kuat untuk kembali memasuki pasar kerja dan meningkatkan kesejahteraan dirinya maupun keluarganya,” ujar Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Secara nasional, program pelatihan vokasi ini dialokasikan bagi 50.000 peserta. Di Jawa Tengah, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Semarang menargetkan 2.464 peserta di 25 kabupaten/kota.

Di Kabupaten Brebes, 32 peserta angkatan pertama disiapkan untuk diserap langsung oleh PT Bintang Indokarya Gemilang.

Lebih lanjut, Cris menyampaikan bahwa kompetensi menjadi modal penting agar pekerja tetap relevan di tengah perubahan dunia kerja. Karena itu, pelatihan dirancang sesuai dengan kebutuhan peserta dan dunia kerja.

Ia meminta peserta mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh dan menguasai keterampilan yang diberikan. Keterampilan itu diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan pekerjaan baru, berwirausaha, atau mengembangkan usaha yang telah dimiliki.

“Jangan melihat PHK sebagai akhir dari perjalanan karier, tetapi jadikan momentum untuk membuka jalan menuju kesempatan yang baru,” katanya.

Pelaksanaan program ini melibatkan BBPVP Semarang, Pemerintah Kabupaten Brebes, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Brebes.

Dalam rangkaian kegiatan itu, Cris juga memantau pelaksanaan pelatihan Tailor Made Training (TMT) di LPK Anugerah Trikarya Utama. BBPVP Semarang menargetkan 741 paket TMT (11.856 orang) yang dapat dimanfaatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS), dan komunitas.

Pencari kerja dapat mengakses layanan ketenagakerjaan melalui aplikasi SIAPkerja. Informasi selengkapnya tentang program pelatihan tersedia di skillhub.kemnaker.go.id.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Program ini dirancang sebagai jembatan agar generasi muda kita tidak lagi terkendala masalah pengalaman kerja saat hendak memasuki pasar kerja

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, program Magang Nasional (MagangHub) menjadi wadah peserta yang merupakan lulusan baru (fresh graduate) perguruan tinggi untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dunia usaha dan industri.

“Program ini dirancang sebagai jembatan agar generasi muda kita tidak lagi terkendala masalah pengalaman kerja saat hendak memasuki pasar kerja,” kata Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, Magang Nasional menjadi salah satu program ketenagakerjaan dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Diluncurkan pada 2025, program ini memberikan kesempatan kepada lulusan perguruan tinggi untuk memperoleh pengalaman kerja selama enam bulan sebagai bekal memasuki dunia kerja.

Program ini juga menyasar lulusan pendidikan profesi dan penyandang disabilitas. Pada 2025, pemerintah menetapkan kuota 100.000 peserta, sedangkan pada 2026 kuota yang ditetapkan sebanyak 150.000 peserta.

Yassierli mengatakan, keterbatasan pengalaman profesional kerap menjadi tantangan bagi lulusan perguruan tinggi ketika melamar pekerjaan.

“Pemerintah memastikan peserta magang dibimbing dengan baik oleh mentor perusahaan dan tidak menggantikan posisi pekerja yang ada di tempat kerja,” katanya.

Selama enam bulan, peserta mendapat pengalaman langsung di tempat kerja, baik di perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun instansi pemerintah.

Pengalaman tersebut menjadi kesempatan bagi peserta untuk mempelajari dunia nyata dan mengasah keterampilan teknis dan non teknis sesuai kebutuhan tempat mereka menjalani magang.

Untuk mendukung peserta selama mengikuti program, pemerintah memberikan uang saku bulanan setara Upah Minimum di wilayah tempat perusahaan atau lembaga penempatan magang berada.

Peserta juga memperoleh pelindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), pendampingan mentor, serta kesempatan mengikuti sertifikasi kompetensi melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

“Dengan pengalaman nyata, insentif yang memadai, dan pengakuan kompetensi resmi, generasi muda kita memiliki kesiapan yang jauh lebih baik untuk meraih kehidupan yang lebih sejahtera,” ujar Menaker Yassierli.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) -

Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI) menegaskan berfokus pada konsolidasi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berada di bawah organisasi tersebut dan melakukan ekspansi pasar usai pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) dengan agenda Pergantian Antar Waktu kepengurusan ASEPHI masa bakti 2024-2029.

Dalam forum Munas tersebut, Hatman terpilih sebagai Ketua Umum ASEPHI menggantikan Muchsin Ridjan.

Ketua Umum ASEPHI Hatman di Jakarta, Selasa mengatakan pergantian antar waktu dalam kepengurusan ASEPHI tidak mengubah arah dan program kerja organisasi untuk masa bakti 2024-2029.

“Kepengurusan baru tetap melanjutkan program yang telah ditetapkan dalam periode tersebut, dengan melakukan penguatan pada sejumlah bidang, sesuai kebutuhan organisasi dan perkembangan industri kerajinan,” kata Hatman.

Menurut dia, pergantian kepemimpinan merupakan bagian dari mekanisme organisasi untuk memastikan kesinambungan program, sekaligus memberi ruang bagi penyempurnaan strategi dalam memperkuat anggota, daerah, pengembangan usaha, akses pasar, serta daya saing industri kerajinan Indonesia.

Dia juga menilai kepengurusan baru tidak akan mengubah arah organisasi secara signifikan. Program yang telah ditetapkan sebelumnya akan tetap dilanjutkan karena merupakan hasil keputusan organisasi dan memiliki target pengembangan pada tahun-tahun ke depan.

Tugas kepengurusan baru, yaitu menjaga kesinambungan program tersebut serta memperbaiki bagian-bagian yang masih membutuhkan penguatan.

“Memang, kita membawahi ribuan UMKM dan hanya berpikir bagaimana menyatukan mereka agar kita membuka peluang-peluang mereka supaya lebih maju ke depan,” ujar Hatman.

Lebih lanjut, dia mengatakan struktur organisasi di daerah diperlukan bukan semata untuk memperluas jumlah kepengurusan. Keberadaan Badan Pengurus Daerah (BPD) dan Badan Pengurus Cabang (BPC) juga menjadi cara untuk mengetahui potensi produk yang selama ini belum teridentifikasi dalam jaringan ASEPHI.

Selain pengembangan produk dan pasar, kata dia, kepengurusan baru memberikan penajaman terhadap fungsi organisasi dan advokasi. Bidang tersebut akan mengonsolidasikan anggota hingga tingkat daerah, sekaligus membantu pelaku usaha menghadapi persoalan legalitas, hukum, dan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan.

“Persoalan administratif sering menjadi hambatan bagi UMKM yang ingin naik kelas. Ketika usaha mulai memasuki pasar yang lebih luas, kebutuhan terhadap legalitas, dokumen perdagangan, perpajakan, hingga ketentuan ekspor menjadi semakin kompleks,” tutur Hatman.

Dia menyebutkan kepengurusan baru ASEPHI mengawali periode ini dengan agenda memperluas basis organisasi sekaligus memperkuat fungsi asosiasi.

"Saat ini, tantangan bukan lagi sekadar menemukan produk kerajinan yang berpotensi di pasar, melainkan membangun ekosistem yang memungkinkan produk tersebut dikembangkan, diproduksi, dipromosikan, dan dipasarkan secara berkelanjutan," papar Hatman.

Dalam kepengurusan hasil pergantian antar waktu untuk masa bakti 2026-2029, ASEPHI melakukan penyesuaian nomenklatur dan pembagian bidang kerja.

Susunan tersebut, yakni Ketua Umum ASEPHI dijabat Hatman, Wakil Ketua Umum I Bidang Kerja Sama Antar Lembaga Regional dan Internasional Baby Jurmawati Djuri, dan Wakil Ketua Umum II Bidang Digital dan Research Development Muchamad Ali Jufry.

Kemudian, Wakil Ketua Umum III Bidang Organisasi dan Advokasi Ernayani Nasution, Wakil Ketua Umum IV Bidang Promosi dan Pengembangan Produk ditempati Emirita LN Pratiwi dan Sekretaris Jenderal ASEPHI dijabat Subchi Subekti.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2026

Di tengah pertumbuhan ekonomi digital, kita harus memastikan pertumbuhan ini berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas produk dan kepatuhan usaha

Kota Bandung (ANTARA) - Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia memfasilitasi sertifikasi halal secara gratis bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Bandung, Jawa Barat, yang terpilih guna meningkatkan daya saing produk lokal.

Senior Director Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia Vonny Susamto mengatakan program tersebut tidak sekadar memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat daya saing produk lokal, melindungi konsumen, serta membangun kepercayaan pembeli, termasuk di pasar global.

“UMKM kuliner merupakan salah satu dari tiga sektor terbesar di Indonesia. Di tengah pertumbuhan ekonomi digital, kita harus memastikan pertumbuhan ini berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas produk dan kepatuhan usaha,” kata Vonny di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa.

Vonny menjelaskan program tersebut mencakup pendampingan dari proses pendaftaran hingga sertifikat halal diterbitkan, tanpa biaya bagi peserta yang telah lolos proses kurasi.

Selain membantu pengurusan sertifikasi halal, program itu juga membekali pelaku UMKM dengan keterampilan digital yang dapat diterapkan untuk mengembangkan usaha melalui platform daring.

“Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia tidak hanya membantu urusan sertifikasi, tetapi juga membekali peserta dengan strategi berjualan daring dan pembuatan konten digital yang menarik pembeli,” ujarnya.

Vonny mengatakan peserta juga akan mendapatkan pendampingan setelah kegiatan melalui grup konsultasi untuk membantu mengatasi kendala penjualan di kedua platform tersebut.

Ia menyebutkan selama pelaksanaan program kepatuhan usaha, lebih dari 2.500 UMKM di lima kota telah mendapatkan pelatihan mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB), Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), hak kekayaan intelektual (HKI), hingga sertifikasi halal.

Materi edukasi tersebut juga tersedia secara permanen di Pusat Edukasi Penjual pada kedua platform sehingga dapat diakses pelaku usaha kapan saja.

Vonny menilai kolaborasi pemerintah dan sektor swasta diperlukan agar digitalisasi dan peningkatan kualitas UMKM dapat berlangsung secara berkelanjutan, bukan hanya melalui kegiatan sesaat.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026