Jakarta (ANTARA) - Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Guangzhou, China mencatat transaksi bisnis senilai 90 juta dolar AS (1 dolar AS = Rp18.047) pada ajang Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41, yang diselenggarakan pada 14-18 Oktober 2026 di ICE BSD City, Tangerang.

Lima kesepakatan kerja sama perdagangan dan investasi antara Indonesia dan China selatan yang telah ditandatangani itu mencakup sejumlah sektor seperti kosmetik, energi, kawasan industri, teknologi informasi, dan lainnya. KJRI Guangzhou juga mencatat potensi perdagangan biji kopi luwak senilai lebih dari 74.000 dolar AS.

Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk China dan Mongolia Djauhari Oratmangun dalam sesi Indonesia-China Business Forum bertajuk "Peluang Baru, Koneksi yang Lebih Kuat, dan Kemitraan yang Semakin Mendalam" (New Opportunities, Stronger Connections, and Deepening Partnership) menyoroti tiga poin utama.

Pertama,kemitraan Indonesia dan China menjadi contoh diplomasi yang membawa manfaat nyata bagi kehidupan sehari-hari masyarakat.Kedua, pelaku usaha China memainkan peran strategis dalam mewujudkan diplomasi yang membawa manfaat nyata. Ketiga, dia optimistis bahwa kerja sama perdagangan antara kedua negara terus menguat ke depannya.

"Kami meyakini kerja sama perdagangan Indonesia-China akan terus menguat dengan nilai yang dapat mencapai lebih dari 200 miliar dolar AS," kata Djauhari dalam forum tersebut, seperti dikutip pada Jumat (23/10).

Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti Widya Putri mengapresiasi delegasi bisnis China yang menghadiri TEI 2026. Menurutnya, hal ini mencerminkan kepercayaan terhadap potensi ekonomi di Indonesia sekaligus menunjukkan hubungan perdagangan kedua negara memiliki ruang luas untuk dikembangkan.

Dia menuturkan, Indonesia memiliki beragam produk unggulan yang berpotensi memenuhi kebutuhan pasar China , mulai dari produk pertanian dan pangan olahan, kopi, kakao, rempah-rempah, produk perikanan, serta produk manufaktur dan berbagai komoditas bernilai tambah lainnya.

Dyah juga melihat peluang untuk memperkuat kemitraan Indonesia- China melalui pengembangan rantai pasokan, kerja sama industri, transfer pengetahuan, peningkatan kapasitas produksi, dan pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen serta mendorong kemitraan perdagangan kedua negara yang semakin seimbang, produktif, dan berorientasi jangka panjang.

Pada 2025, nilai perdagangan Indonesia dengan China selatan mencapai 48,7 miliar dolar AS atau 30 persen dari total perdagangan Indonesia-China . Pada periode yang sama, China selatan menyumbang 30 persen dari total investasi antara Indonesia dan China, yang mencapai 7,5 miliar dolar AS.

Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Harga emas di laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Sabtu, pukul 11.08 WIB, menunjukkan jenama Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp2.467.000, Rp2.579.000, dan Rp2.491.000 per gram.

Namun harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Galeri24

0,5 gram: Rp1.294.000

1 gram: Rp2.467.000.

‎2 gram: Rp4.874.000

‎5 gram: Rp12.099.000

‎10 gram: Rp24.127.000

‎25 gram: Rp59.990.000

‎50 gram: Rp119.885.000

‎100 gram: Rp239.652.000

‎250 gram: Rp597.657.000

‎500 gram: Rp1.195.313.000

‎1.000 gram: Rp2.390.625.000

Antam

0,5 gram: Rp1.340.000

‎1 gram: Rp2.579.000

‎2 gram: Rp5.096.000

3 gram: Rp7.618.000

‎5 gram: Rp12.663.000

10 gram: Rp25.269.000

‎25 gram: Rp63.044.000

‎50 gram: Rp126.008.000

‎100 gram: Rp251.936.000

UBS

0,5 gram: Rp1.346.000

‎1 gram: Rp2.491.000

2 gram: Rp4.943.000

‎5 gram: Rp12.213.000

10 gram: Rp24.299.000

‎25 gram: Rp60.627.000

‎50 gram: Rp121.005.000

‎100 gram: Rp241.914.000

250 gram: Rp604.606.000

‎500 gram: Rp1.207.793.000

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Danantara Development Management Fund (DDMF) menyebutkan rantai pasok yang tangguh dibutuhkan untuk memperoleh nilai tambah yang optimal dari mineral kritis.

"Untuk memperoleh nilai tambah yang optimal dari mineral kritis, kapasitas pengolahan saja tidak cukup. Diperlukan investasi yang terkoordinasi, kemampuan domestik yang lebih kuat, rantai pasok yang tangguh, serta kemitraan yang mampu memobilisasi modal untuk pembiayaan pembangunan dan investasi swasta," ujar Managing Director Development Investment DDMF M Rachmat Kaimuddin, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Hal ini didukung data Kementerian Perindustrian yang menunjukkan besarnya ruang penciptaan nilai tambah dalam sektor industri nasional.

Bijih nikel yang nilainya berkisar 30 dolar AS per ton dapat meningkat menjadi 3.628 dolar AS per ton ketika diolah menjadi mixed hydroxide precipitate sebagai bahan baku baterai atau sekitar 120 kali lipat.

Pada tahapan produk baterai tertentu, nilai tambahnya bahkan dapat mencapai 642 kali lipat. Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memperkirakan nilai ekspor produk hilirisasi Indonesia mencapai 50 miliar dolar AS hingga akhir 2026.

Angka tersebut meningkat sekitar 45 persen dibandingkan dengan nilai ekspor hilirisasi pada 2024 yang sebesar 34,5 miliar dolar AS.

Angka ini memperlihatkan bahwa manfaat terbesar mineral tidak berhenti pada ekstraksi, tetapi tumbuh sepanjang rantai produksi.

Peluang pengembangan ekosistem baterai memperlihatkan skala pekerjaan berikutnya.

Kementerian ESDM memperkirakan kebutuhan baterai di Indonesia mencapai 108,2 gigawatt-jam pada 2030.

Untuk mendukung target pengembangan kendaraan listrik, kebutuhan kapasitas baterai diproyeksikan mencapai 780 gigawatt-jam, sedangkan kapasitas bahan baku yang tersedia saat ini setara 373 gigawatt-jam.

Dengan demikian, masih terdapat ruang investasi sekitar 407 gigawatt-jam. Di sinilah kerja sama antarnegara berkembang menjadi penting untuk membangun rantai nilai mineral yang lebih tangguh.

"Negara-negara ASEAN dan Afrika memiliki kepentingan yang sama agar nilai ekonomi transisi energi tidak hanya mengalir ke pusat manufaktur dan teknologi, tetapi juga memperkuat kemampuan industri negara penghasil," ujar Rachmat.

Pada akhirnya, investasi pembangunan tidak cukup dinilai dari imbal hasil finansial.

Investasi harus menambah kapasitas ekonomi, meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing industri, serta memungkinkan manfaat pembangunan dirasakan lebih luas.

Dalam kerangka ini, mineral kritis bukan sekadar sumber pendapatan, melainkan instrumen transformasi ekonomi.

Peluang terbesar Indonesia tidak lagi terletak pada besarnya produksi mineral.

Kesempatan sesungguhnya berada pada kemampuan mengubah keunggulan sumber daya menjadi kekuatan industri, penguasaan teknologi, dan kesejahteraan yang lebih merata.

Jika momentum ini dimanfaatkan melalui investasi berkualitas dan industrialisasi yang semakin mendalam, mineral kritis dapat menjadi salah satu jalan bagi Indonesia untuk naik kelas dalam peta industri global.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia menyebutkan ajang Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 mendorong investasi teknologi global di Indonesia.

Chief Technology Officer Danantara Indonesia, sekaligus Ketua DTIIF 2026, Sigit Puji Santosa menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya mineral yang luar biasa, dengan pasar yang sangat besar, baik di dalam negeri maupun di kawasan Asia Tenggara.

"Kini kita ingin bangun talenta dan industrinya, dan inilah yang kami tawarkan kepada investor melalui peta jalan yang akan kami jabarkan bersama," kata Sigit, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Sigit menyebut DTIIF 2026 sebagai bagian dari upaya Danantara Indonesia membangun ekosistem industri berbasis teknologi dan inovasi yang didukung investasi jangka panjang.

Menurutnya, ekosistem tersebut berpegang pada tiga prinsip, yaitu resource-driven, demand-driven, dan industri berbasis teknologi dan inovasi.

Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 akan digelar pada 26-28 Oktober 2026 di Jakarta.

Forum ini menghadirkan tokoh ekonomi, ilmuwan, dan pemimpin perusahaan teknologi global untuk menghubungkan inovasi, modal global, dan peluang industrialisasi di Indonesia.

Dalam forum ini, jajaran direksi Danantara Indonesia juga akan memaparkan portofolio dan peluang investasi di enam sektor industri strategis: energi; pertanian, pangan, dan kesehatan; material maju dan semikonduktor; transportasi dan infrastruktur; keuangan dan perbankan; serta AI, infrastruktur digital, dan telekomunikasi.

"Pembahasan nantinya diarahkan untuk mempercepat pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam mendukung industrialisasi nasional," kata Sigit.

Lebih jauh, Sigit mengatakan, tindak lanjut dari hadirnya kegiatan ini adalah membuka peluang realisasi kemitraan dan proyek investasi.

"Keberhasilan DTIIF yang sesungguhnya diukur dari apa yang terbangun setelah forum berakhir. Setiap kemitraan, MoU, dan pipeline proyek dari forum ini akan terus ditindaklanjuti, sehingga komitmen yang tercapai dapat menghasilkan proyek berdampak nyata," katanya.

Ke depan, Danantara Indonesia berharap dapat menjadi pionir dan penggerak industri berbasis teknologi di Indonesia.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kecerdasan buatan (AI) sedang mengubah peta persaingan ekonomi global. Kemampuan suatu negara memanfaatkan teknologi ini tidak lagi sekadar menentukan efisiensi pekerjaan, tetapi juga memengaruhi produktivitas industri, kualitas sumber daya manusia, dan daya saing ekonomi.

Bagi Indonesia, tantangan terbesarnya bukan hanya mempercepat adopsi AI, melainkan memastikan masyarakat memiliki kemampuan untuk menguasai dan menciptakan nilai dari teknologi tersebut.

Perubahan ini menghadirkan persoalan mendasar dalam sistem pendidikan nasional. Ketika teknologi berkembang lebih cepat daripada penyesuaian kurikulum, kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri berpotensi semakin melebar.

Perguruan tinggi dituntut tidak hanya menghasilkan tenaga kerja terdidik, tetapi juga manusia yang mampu beradaptasi, berpikir kritis, dan menyelesaikan persoalan melalui pendekatan teknologi.

Fenomena penggunaan AI di kalangan mahasiswa memperlihatkan tantangan tersebut. Berbagai aplikasi telah dimanfaatkan untuk menyusun tugas, mencari referensi, menganalisis informasi, hingga membuat presentasi.

Hanya saja, kemudahan penggunaan belum tentu mencerminkan penguasaan teknologi. Tanpa pemahaman mengenai validitas data, keterbatasan algoritma, dan etika penggunaan, AI justru berisiko melemahkan kemampuan berpikir mandiri.

Oleh karena itu, pendidikan AI harus digerakkan agar melampaui pengenalan aplikasi menuju penguasaan kompetensi. Mahasiswa harus memahami bagaimana teknologi bekerja, kapan penggunaannya relevan, bagaimana memverifikasi hasilnya, serta sejauh mana keputusan dapat dibantu oleh mesin tanpa menghilangkan tanggung jawab manusia.

Salah satu kerja sama yang fokus pada tujuan kedaulatan kecerdasan diwujudkan, misalnya oleh Sophia Training and Consulting, i3L University, dan EduMark pada 19 Oktober 2026.

Melalui nota kesepahaman, ketiga institusi sepakat mengintegrasikan materi pembelajaran AI ke dalam pendidikan tinggi, sekaligus memperluas pelatihan bagi mahasiswa dan tenaga profesional.

Sophia merupakan perusahaan konsultan dan pelatihan berbasis di Inggris yang bergerak dalam kecerdasan buatan, manajemen data, strategi digital, dan pendidikan eksekutif.

i3L University memiliki kapasitas akademik dalam pendidikan, penelitian, dan inovasi, sedangkan EduMark merupakan konsultan pendidikan berbasis di Jakarta yang berfokus pada pengembangan kemitraan dan kesiapan menghadapi perubahan kebutuhan dunia kerja.

Kerja sama tersebut dapat menjadi salah satu contoh pendekatan kolaboratif dalam menjawab kesenjangan kompetensi digital.

Nilai strategisnya tidak terletak pada penandatanganan kesepakatan, melainkan pada kemampuan menerjemahkan pengetahuan menjadi keterampilan terukur yang dibutuhkan dunia usaha dan masyarakat.

Produktivitas kerja

Dalam ekonomi, pendidikan AI memiliki hubungan langsung dengan produktivitas tenaga kerja. Teknologi dapat mempercepat pengolahan informasi, membantu analisis data, meningkatkan ketepatan perencanaan, dan mengurangi pekerjaan administratif berulang. Akan tetapi, peningkatan produktivitas tidak terjadi secara otomatis hanya karena perusahaan menggunakan perangkat AI.

Manfaat ekonomi baru muncul ketika teknologi terintegrasi dengan proses bisnis, didukung kualitas data, serta dioperasikan oleh pekerja yang memahami tujuan dan risiko penggunaannya.

Tanpa kesiapan tersebut, investasi digital dapat menjadi beban biaya tanpa menghasilkan peningkatan kinerja yang berarti.

Itulah sebabnya peningkatan keterampilan atau upskilling dan pembekalan keterampilan baru atau reskilling menjadi kebutuhan mendesak.

Transformasi AI tidak hanya menyangkut lulusan baru, tetapi juga pekerja yang harus menyesuaikan kompetensinya dengan perubahan proses produksi dan organisasi.

Rencana i3L menawarkan pelatihan AI kepada perusahaan dan program pembelajaran lanjutan bagi profesional menunjukkan pentingnya keterhubungan pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri.

Model pembelajaran semacam ini perlu dirancang berdasarkan persoalan nyata, bukan sekadar kemampuan mengoperasikan aplikasi tertentu.

Indikator keberhasilannya harus konkret. Pelatihan perlu dinilai dari kemampuan peserta meningkatkan efisiensi, memperbaiki kualitas keputusan, menghasilkan inovasi, atau menyelesaikan persoalan yang sebelumnya membutuhkan waktu dan biaya lebih besar.

Di sisi lain, pendidikan AI juga perlu memperhatikan karakteristik setiap bidang pekerjaan. Kebutuhan seorang analis ekonomi berbeda dengan tenaga kesehatan, pendidik, pekerja manufaktur, atau pengusaha UMKM.

Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran yang seragam berisiko menghasilkan kompetensi umum tanpa kedalaman penerapan.

Bagi sektor UMKM, misalnya, AI berpotensi membantu analisis permintaan, pengelolaan persediaan, pelayanan pelanggan, dan pemasaran digital. Namun, manfaatnya bergantung pada literasi digital pengusaha, ketersediaan data, kemampuan pembiayaan, serta kesesuaian teknologi dengan skala usaha.

Kesenjangan akses

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kesenjangan akses pendidikan digital. Apabila pelatihan AI berkualitas hanya tersedia bagi mahasiswa perkotaan atau pekerja perusahaan besar, transformasi teknologi justru berpotensi memperlebar ketimpangan kesempatan ekonomi.

Perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha perlu membangun model pembelajaran yang lebih inklusif melalui kemitraan, pelatihan berjenjang, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran yang dapat menjangkau daerah.

Selain akses, tata kelola penggunaan AI harus menjadi bagian integral pendidikan. Persoalan perlindungan data pribadi, keamanan informasi, bias algoritma, hak kekayaan intelektual, dan akuntabilitas keputusan tidak boleh diperlakukan sebagai materi tambahan.

Kemampuan menghasilkan informasi dengan cepat tidak selalu sejalan dengan ketepatan dan kebenaran. Dalam pekerjaan yang menyangkut keselamatan, pelayanan publik, maupun keputusan ekonomi, kesalahan penggunaan AI dapat menimbulkan konsekuensi serius.

Pendidikan karena itu harus menempatkan AI sebagai instrumen yang memperluas kapasitas manusia, bukan menggantikan penalaran dan tanggung jawab profesional. Kecakapan digital perlu berjalan bersama integritas, kemampuan analitis, dan kepekaan terhadap dampak sosial.

Dalam jangka panjang, Indonesia juga perlu bergerak dari posisi pengguna menuju pengembang teknologi. Ketergantungan pada aplikasi dan sistem asing tanpa peningkatan kapasitas penelitian, penguasaan data, serta pengembangan talenta berisiko membatasi kemampuan nasional menciptakan nilai ekonomi.

Kolaborasi internasional yang dirintis untuk kedaulatan kecerdasan dapat membuka akses terhadap pengetahuan dan praktik pembelajaran global.

Hanya saja, keberhasilannya perlu diukur dari transfer kompetensi, penguatan kapasitas pengajar, relevansi kurikulum, dan kemampuan peserta menghasilkan solusi bagi kebutuhan Indonesia.

Dengan begitu, pendidikan AI tidak berhenti sebagai respons terhadap tren teknologi, melainkan menjadi bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia dan transformasi ekonomi nasional.

Indonesia memiliki peluang memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja berkualitas, dan mempercepat inovasi. Namun, peluang tersebut membutuhkan kebijakan pendidikan yang adaptif, kemitraan industri yang substantif, serta pemerataan akses terhadap keterampilan digital.

Daya saing Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa banyak masyarakat menggunakan AI, melainkan seberapa jauh teknologi tersebut meningkatkan kemampuan manusia menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial.

Kedaulatan di era kecerdasan buatan bukan berarti harus menciptakan seluruh teknologi sendiri. Kedaulatan berarti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas untuk memilih, mengendalikan, serta mengembangkan teknologi sesuai kepentingan nasional.

Pendidikan memang memegang peranan paling menentukan. Indonesia tidak cukup hanya menyiapkan generasi yang mampu mengikuti perubahan teknologi.

Indonesia membutuhkan generasi yang sanggup mengarahkan perubahan tersebut untuk menciptakan produktivitas, kesejahteraan, dan kemajuan bangsa.

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengumumkan bahwa Indonesia mulai mengurangi ekspor gas ke Singapura per Sabtu ini.

“Mulai besok (Sabtu 24/10), kita kurangi ekspor gas ke Singapura. Dari Natuna 15 BBTUD, dari Sumatera 16 BBTUD,” ujar Djoko ketika ditemui di sela-sela Malam Penganugerahan Penghargaan Energi Subroto Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Jumat (23/10) malam.

Djoko menyampaikan tidak ada negara lain selain Singapura yang mengalami pengurangan ekspor gas.

“Nggak ada (negara lain). Pipanya kan ke Singapura aja,” ujar Djoko.

Pernyataan tersebut selaras dengan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia.

Pada Rabu (21/10), setelah mengikuti sidang kabinet, Bahlil menyampaikan akan tidak memperpanjang ekspor gas ke negara tetangga.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung negara tetangga yang memberikan pandangan miring kepada Indonesia. Dia mengingatkan kepada negara tersebut untuk berhati-hati.

“Jadi, kalau negara-negara lain mau pandangan lain untuk kita, hati-hati. Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga,” ujar Bahlil.

Selain itu, Bahlil juga menyampaikan akan mengevaluasi ekspor gas untuk mengoptimalkan konsumsi dalam negeri, sebab Indonesia akan membangun industri hilirisasi petrokimia.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah mendorong pengembangan industri hilirisasi petrokimia, di mana bahan bakunya adalah gas. Oleh karena itu, pemerintah akan mengkaji ulang ekspor gas Indonesia.

Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan bahwa dari 100 persen produksi gas Indonesia, sebesar 30 persen diekspor ke luar negeri sementara 70 persennya untuk konsumsi domestik. Angka tersebutlah yang nanti akan dikaji kembali oleh Bahlil.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Batam, Kepri (ANTARA) - Balai Karantina Kepulauan Riau (Karantina Kepri) Badan Karantina Indonesia (Barantin) memusnahkan 29 ton bawang putih asal China setelah seluruh muatan dalam satu kontainer ditemukan dalam kondisi rusak di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Telaga Punggur, Batam, Kepri.

Kepala Karantina Barantin Hasim mengatakan tindakan tersebut dilakukan untuk memastikan media pembawa yang masuk ke wilayah Indonesia memenuhi persyaratan dan tidak menimbulkan risiko.

"Bawang putih merupakan komoditas yang sangat penting karena digunakan dalam mengolah masakan. Karantina berkomitmen penuh dalam menjaga pangan segar asal tumbuhan yang dikonsumsi masyarakat dalam keadaan sehat dan aman," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Kepri, Sabtu.

Puluhan ton bawang putih tersebut terlebih dahulu dihancurkan menggunakan ekskavator sebelum kemudian dikubur dengan tanah.

Hasim mengatakan temuan bermula ketika pengguna jasa mengajukan importasi bawang putih melalui aplikasi Permohonan Tindakan Karantina (PTK) Online.

Petugas kemudian melakukan pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen.

Setelah dokumen dinyatakan lengkap, benar, dan sah, pemeriksaan dilanjutkan terhadap kondisi fisik komoditas.

"Saat kontainer dibuka di gudang pemilik, petugas menemukan bawang putih dalam kondisi rusak. Kerusakan ditemukan pada seluruh muatan dalam satu kontainer," katanya.

Berdasarkan penelusuran, kondisi tersebut disebabkan mesin pendingin pada kontainer reefer yang membawa bawang putih tidak bekerja secara optimal.

Kondisi tersebut menjadi dasar dilakukannya tindakan pemusnahan.

Menurut Hasim, tahapan dan prosedur pemusnahan telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasim juga meminta pelaku usaha lebih memperhatikan kondisi komoditas yang akan dimasukkan ke Batam, terutama produk yang memerlukan penanganan khusus selama proses pengangkutan.

Perhatian terhadap rantai pendingin menjadi penting karena gangguan selama perjalanan dapat memengaruhi kondisi komoditas saat tiba di tempat tujuan.

Karantina Barantin juga mengingatkan pengguna jasa maupun masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan komoditas yang rusak, busuk, atau tidak layak dikonsumsi.

"Apabila ditemukan komoditas yang rusak, busuk, dan tidak layak konsumsi segera dilaporkan ke Karantina. Kita mau masyarakat tenang dan nyaman dalam menyantap makanan yang disajikan. Karena semua media pembawa yang dilalulintaskan telah melalui pemeriksaan Karantina," ujar Hasim.

Karantina Kepulauan Riau menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap komoditas yang dilalulintaskan dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta prosedur yang berlaku.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bandarlampung (ANTARA) - Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) terus memperkuat pasokan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite di wilayah Lampung.

"Upaya ini dilakukan melalui kedatangan kapal MT BALVENIE yang membawa sekitar 15.146.179 liter cargo pertalite dari Terminal Pengerang, Johor, Malaysia," kata Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Rusminto Wahyudi dalam keterangannya di Bandarlampung, Sabtu.

Kapal MT BALVENIE bersandar di Jetty 2 Integrated Terminal (IT) Panjang pada Jumat (23/10). Proses pembongkaran muatan dilakukan sesuai prosedur operasional dan standar keselamatan yang berlaku guna mendukung ketersediaan stok di terminal serta kelancaran distribusi BBM ke lembaga penyalur.

Penerimaan cargo BBM dari luar negeri secara langsung di IT Panjang juga mendukung efisiensi proses pasokan dan memperkuat keandalan suplai BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Lampung.

Rusminto menyampaikan bahwa kedatangan kapal pengangkut BBM tersebut merupakan salah satu langkah nyata Pertamina dalam menjaga keandalan pasokan dan memenuhi kebutuhan energi masyarakat.

“Bersandarnya kapal pengangkut BBM dengan membawa sekitar 15.146.179 liter pertalite di IT Panjang merupakan bagian dari upaya kami memperkuat ketersediaan stok BBM di wilayah Lampung. Pertamina Patra Niaga terus mengoptimalkan pasokan dan distribusi agar kebutuhan energi masyarakat dapat terlayani dengan baik,” ujar dia.

Selain memperkuat pasokan melalui jalur laut, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel juga meningkatkan pasokan harian BBM di wilayah Lampung. Per Oktober 2026, pasokan harian solar ditingkatkan hingga 23 persen, sementara pertalite meningkat 11,7 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Penambahan pasokan itu merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan mendukung kelancaran penyaluran BBM di lembaga penyalur.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel mengimbau masyarakat untuk melakukan pembelian BBM secara bijak, sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Masyarakat juga dapat menyampaikan informasi, pertanyaan, maupun pengaduan terkait produk dan layanan Pertamina melalui Pertamina Contact Center (PCC) 135.

Pewarta: Agus Wira Sukarta
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita seputar ekonomi yang tayang pada Jumat (23/10), masih menarik untuk dibaca Sabtu pagi ini, mulai dari revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026 terkait impor minyak hingga target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor energi dan sumber daya mineral.

Berikut rangkuman beritanya:

Pemerintah revisi Perpres 26/2026 untuk impor minyak berbagai negara

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026 (26/2026) untuk melancarkan proses impor minyak mentah (crude) dari negara mana pun, termasuk keterlibatan Badan Layanan Umum (BLU).

“Pokoknya penguatan, jadi dalam proses pengadaannya nanti ada keterlibatan BLU di dalamnya,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ketika ditemui di sela-sela Malam Penganugerahan Penghargaan Energi Subroto Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Jumat malam (23/10).

Baca selengkapnya

Mentan perkuat tata niaga pangan agar petani sejahtera, harga terjaga

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memperkuat pembenahan tata niaga pangan untuk memastikan petani memperoleh harga layak, konsumen mendapat harga wajar, serta menjaga inflasi tetap terkendali.

“Alhamdulillah, saat ini petani sejahtera, inflasi terkendali. Inflasi sekarang 3,28 persen, target maksimal 3,5 persen,” kata Amran dalam kegiatan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2026 di Makassar, sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (23/10).

Baca selengkapnya

RI dapat hibah Rp4 miliar dari AS lindungi bangkai kapal USS Houston

Pemerintah Amerika Serikat menghibahkan dana sebesar 227.000 dolar AS atau sekitar Rp4 miliar kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendukung pelestarian bangkai kapal perang USS Houston di Teluk Banten, Banten, yang menjadi salah satu situs warisan budaya bawah air dari Perang Dunia II.

Program bertajuk Protection of the World War II Shipwreck Site of the USS Houston tersebut akan berlangsung selama 24 bulan, mulai akhir 2026 hingga pertengahan 2028, dengan fokus pada pengawasan berbasis masyarakat, pencegahan pengambilan material kapal secara ilegal, serta perlindungan situs dari praktik penangkapan ikan yang merusak.

Baca selengkapnya

BEI catat sembilan perusahaan antre IPO hingga Oktober 2026

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sembilan perusahaan berada dalam antrean (pipeline) pencatatan saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) hingga 23 Oktober 2026, sebagai bagian dari upaya memperluas basis perusahaan tercatat di pasar modal Indonesia.

"Hingga saat ini, terdapat sembilan perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI,” ungkap Direktur Penilaian Perusahaan BEI, Saidu Solihin, dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (23/10).

Baca selengkapnya

Menko Bahlil bidik PNBP ESDM capai Rp165 T lewat optimalisasi energi

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia membidik penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor energi dan sumber daya mineral mencapai Rp165 triliun pada 2026 melalui penguatan penerimaan, hilirisasi, dan optimalisasi sektor energi.

"Saya menargetkan PNBP kita, dari target Rp137 triliun, harus bisa mencapai Rp165 triliun," ujar Bahlil dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (23/10).

Baca selengkapnya

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bangsa yang kuat bukan semata bangsa yang memiliki cadangan pangan melimpah, melainkan bangsa yang mampu memastikan hasil pembangunan menjangkau setiap rumah tangga.

Jakarta (ANTARA) - Kelaparan bukan sekadar persoalan kurangnya makanan, melainkan juga menyangkut martabat manusia, keadilan sosial, dan kemampuan negara menjamin kehidupan yang layak bagi seluruh rakyatnya.

Maka dari itu, perang melawan kelaparan harus menjadi agenda mendasar pembangunan nasional yang menempatkan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama.

Bagi Indonesia, upaya mengakhiri kelaparan memiliki makna lebih luas daripada sekadar memastikan ketersediaan pangan. Negara juga berkewajiban menjamin setiap warga memperoleh makanan yang cukup, bergizi, aman, dan terjangkau, sebagaimana semangat konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial.

Sebelum berbicara tentang kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi, atau pembangunan infrastruktur modern, bangsa ini perlu memastikan tidak ada masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangannya. Sebab, kelaparan merupakan salah satu bentuk kemiskinan paling ekstrem yang dapat menghilangkan kesempatan seseorang untuk hidup sehat dan produktif.

Persoalan tersebut semakin penting ketika dikaitkan dengan masa depan generasi muda. Kekurangan gizi yang berlangsung dalam waktu panjang, terutama pada masa awal kehidupan, dapat menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan kelaparan bukan semata urusan konsumsi, melainkan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.

Anak-anak yang tumbuh dengan kecukupan gizi memiliki kesempatan lebih besar untuk belajar, berkarya, dan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Sebaliknya, ketimpangan akses pangan berpotensi memperpanjang lingkaran kemiskinan antargenerasi.

Di sinilah pentingnya memandang ketahanan pangan sebagai bagian dari keadilan sosial. Indonesia memiliki sumber daya pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan yang besar. Namun, kekayaan tersebut belum sepenuhnya menjamin pemerataan akses pangan bagi seluruh masyarakat.

Ketersediaan pangan secara nasional tidak selalu mencerminkan kemampuan setiap keluarga memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Harga, pendapatan, distribusi, dan kondisi geografis turut menentukan apakah pangan benar-benar dapat dijangkau masyarakat.

Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan pangan tidak cukup diukur dari besarnya produksi atau cadangan beras nasional. Ukuran yang tidak kalah penting adalah kemampuan masyarakat memperoleh makanan bergizi secara berkelanjutan.

Pendekatan penanganan kelaparan juga perlu bergeser dari sekadar pemberian bantuan menuju pembangunan kemandirian pangan. Bantuan sosial tetap diperlukan bagi kelompok rentan, tetapi harus berjalan bersama kebijakan yang meningkatkan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari sisi konsumen, pemerintah perlu memastikan tersedianya pangan bergizi dengan harga terjangkau. Sementara dari sisi produsen, petani, nelayan, dan peternak membutuhkan dukungan pembiayaan, teknologi, infrastruktur, serta kepastian pasar agar mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.

Kedua pendekatan tersebut harus berjalan beriringan. Sebab, sistem pangan yang tangguh bukan hanya mampu menyediakan makanan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan penghidupan yang layak kepada mereka yang memproduksinya.

Tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini semakin kompleks. Peningkatan produksi pangan memang memberikan harapan, tetapi persoalan distribusi, perubahan iklim, kualitas konsumsi, dan penyusutan lahan pertanian masih membutuhkan perhatian serius.

Salah satu persoalan utama adalah keterjangkauan harga pangan. Cadangan beras pemerintah yang mencapai jutaan ton tidak serta-merta menjamin harga pangan terjangkau di seluruh wilayah.

Rantai distribusi yang panjang, biaya logistik antarpulau, serta ketimpangan infrastruktur perdagangan dapat menyebabkan perbedaan harga yang cukup besar antara daerah produsen dan konsumen.

Kondisi tersebut paling dirasakan masyarakat berpendapatan rendah yang mengalokasikan sebagian besar penghasilannya untuk kebutuhan makanan. Ketika harga pangan meningkat, kemampuan mereka memenuhi kebutuhan gizi ikut tertekan.

Perubahan Iklim

Tantangan berikutnya berasal dari perubahan iklim. Fenomena cuaca ekstrem, termasuk El Nino, dapat memengaruhi ketersediaan air, pola tanam, dan produktivitas pertanian.

Ketergantungan sebagian lahan pertanian terhadap curah hujan menjadikan petani semakin rentan menghadapi kekeringan maupun perubahan musim yang sulit diperkirakan.

Maka dari itu, pembangunan infrastruktur irigasi, penyediaan pompa air, pengelolaan sumber daya air, serta penggunaan teknologi pertanian adaptif menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga kesinambungan produksi pangan.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kelaparan tersembunyi atau hidden hunger. Kondisi ini terjadi ketika seseorang memperoleh cukup makanan dari sisi energi, tetapi mengalami kekurangan zat gizi mikro, seperti zat besi, vitamin, dan seng.

Dengan demikian, rasa kenyang belum tentu menunjukkan terpenuhinya kebutuhan gizi. Pola konsumsi yang terlalu bergantung pada karbohidrat tanpa keseimbangan protein, sayuran, dan buah-buahan dapat menimbulkan persoalan kesehatan dalam jangka panjang.

Indonesia juga menghadapi beban ganda masalah gizi, yakni kekurangan gizi yang berlangsung bersamaan dengan meningkatnya persoalan kelebihan berat badan dan obesitas.

Prevalensi stunting nasional sebesar 19,8 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 memperlihatkan bahwa hampir satu dari lima balita masih mengalami gangguan pertumbuhan yang berkaitan dengan kekurangan gizi kronis dan berbagai faktor kesehatan serta lingkungan.

Situasi tersebut menegaskan pentingnya kebijakan pangan yang tidak hanya mengejar kecukupan jumlah makanan, tetapi juga memperhatikan kualitas gizi dan pola konsumsi masyarakat.

Dalam konteks ini, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap makanan bergizi, khususnya bagi kelompok sasaran yang membutuhkan intervensi.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan pemenuhan gizi dan swasembada pangan sebagai bagian penting agenda pembangunan nasional.

Pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi langkah kelembagaan untuk mengoordinasikan pelaksanaan program pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Keberadaan SPPG diharapkan tidak hanya menyediakan makanan bergizi bagi penerima manfaat, tetapi juga membuka peluang keterlibatan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku usaha pangan lokal dalam rantai pasok program.

Namun, pelaksanaan program berskala besar membutuhkan tata kelola yang cermat. Ketersediaan bahan pangan segar, keamanan makanan, standar gizi, pengawasan kualitas, dan kesinambungan distribusi harus menjadi perhatian utama.

Tantangan tersebut semakin besar di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar yang menghadapi keterbatasan transportasi, fasilitas penyimpanan, dan rantai pendingin.

Oleh sebab itu, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang dibagikan. Dampaknya terhadap perbaikan status gizi, kesehatan penerima manfaat, serta pemberdayaan ekonomi lokal juga perlu dievaluasi secara berkala.

Selain intervensi gizi, pembenahan sektor produksi pangan menjadi bagian penting dalam perang melawan kelaparan.

Pemerintah melakukan penyederhanaan tata kelola pupuk bersubsidi untuk mempercepat penyaluran kepada petani. Langkah ini penting karena keterlambatan memperoleh pupuk dapat mengganggu jadwal tanam dan memengaruhi hasil produksi.

Reformasi birokrasi tersebut perlu disertai pengawasan agar pupuk benar-benar diterima petani yang berhak, dalam jumlah sesuai kebutuhan dan pada waktu yang tepat.

Cadangan Pangan

Upaya lainnya dilakukan melalui penguatan cadangan pangan dan fasilitas penyimpanan di berbagai wilayah. Infrastruktur pergudangan diperlukan untuk menyerap hasil panen, mengurangi kehilangan pascapanen, dan menjaga pasokan ketika terjadi gangguan produksi.

Kebijakan harga pembelian pemerintah untuk gabah juga menjadi instrumen perlindungan pendapatan petani. Penetapan harga gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram di tingkat petani diharapkan memberikan kepastian pasar sekaligus menjaga keberlanjutan usaha tani.

Meski demikian, perlindungan harga produsen harus tetap mempertimbangkan keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Keseimbangan kedua kepentingan tersebut menjadi salah satu ukuran keberhasilan tata kelola pangan nasional.

Di tengah ancaman perubahan iklim, pemerintah juga memperluas program pompanisasi dan pembangunan infrastruktur pertanian untuk meningkatkan ketersediaan air di lahan produktif.

Intervensi tersebut perlu dibarengi pemeliharaan jaringan irigasi, penguatan kelembagaan petani, serta penggunaan teknologi yang sesuai dengan kondisi wilayah.

Tantangan jangka panjang lainnya adalah alih fungsi lahan pertanian. Pertumbuhan penduduk, perluasan permukiman, dan pembangunan kawasan industri meningkatkan tekanan terhadap keberadaan sawah produktif.

Apabila tidak dikendalikan, penyusutan lahan dapat mengurangi kapasitas produksi pangan nasional dan meningkatkan ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.

Oleh sebab itu, perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) harus dilaksanakan secara konsisten melalui penataan ruang, kepastian hukum, dan pengawasan perubahan penggunaan lahan.

Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengorbankan kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangan generasi mendatang.

Perang melawan kelaparan membutuhkan kebijakan yang saling terhubung, mulai dari peningkatan produksi, pengendalian harga, pemerataan distribusi, perbaikan gizi, hingga perlindungan sumber daya pertanian.

Program pemerintah perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan pangan yang berkelanjutan, disertai indikator keberhasilan yang jelas dan pengawasan yang terbuka.

Lebih dari itu, masyarakat juga perlu dilibatkan sebagai bagian dari solusi. Edukasi gizi keluarga, pengurangan kehilangan dan pemborosan pangan, diversifikasi konsumsi, serta penguatan ekonomi desa dapat memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan.

Kemandirian pangan tidak berarti menutup diri dari perdagangan internasional, melainkan membangun kemampuan produksi dan sistem distribusi nasional yang tangguh sehingga masyarakat tidak mudah terdampak gejolak pasokan maupun harga global.

Bangsa yang kuat bukan semata bangsa yang memiliki cadangan pangan melimpah, melainkan bangsa yang mampu memastikan hasil pembangunan menjangkau setiap rumah tangga.

Perang melawan kelaparan pada akhirnya merupakan perjuangan menghadirkan keadilan, menjaga martabat manusia, dan melindungi masa depan Indonesia.

Sebab, kemerdekaan akan memiliki makna yang lebih utuh ketika tidak ada lagi warga negara yang harus menghadapi hari esok dengan kecemasan apakah keluarganya dapat memperoleh makanan yang layak.

*) Entang Sastraatmadja adalah Anggota Dewan Pakar Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI).

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia membidik penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor energi dan sumber daya mineral mencapai Rp165 triliun pada 2026 melalui penguatan penerimaan, hilirisasi, dan optimalisasi sektor energi.

"Saya menargetkan PNBP kita, dari target Rp137 triliun, harus bisa mencapai Rp165 triliun," ujar Bahlil dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Target tersebut sekitar Rp29 triliun di atas target APBN 2026 sebesar Rp136,18 triliun. Hingga September 2026, PNBP sektor ESDM telah mencapai Rp127,71 triliun atau 93,78 persen dari target APBN, dengan tiga bulan tersisa sebelum tahun anggaran berakhir.

Pada 2025, PNBP Kementerian ESDM mencapai Rp138,4 triliun atau 108,56 persen dari target sebesar Rp127,49 triliun.

Bahlil, yang juga menjabat Menteri ESDM, menyoroti penerimaan negara yang tetap terjaga meskipun pemerintah menahan laju produksi batu bara. Produksi batu bara pada 2026 ditata lebih rendah dibandingkan dengan 2025 yang tercatat lebih dari 800 juta ton.

Meski demikian, PNBP sumber daya alam dari batu bara telah mencapai 92,02 persen dari target APBN hingga September 2026.

Sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) juga menopang penerimaan negara. Pada 2025, produksi siap jual (lifting) minyak mencapai sekitar 605,9 ribu barel per hari dan melampaui target.

Pencapaian tersebut menjadi yang pertama dalam sepuluh tahun terakhir sekaligus membalikkan tren penurunan produksi yang berlangsung selama satu dekade.

Di sektor hilir, lima dari 14 fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) terintegrasi telah selesai dibangun dengan nilai investasi 7,8 miliar dolar AS.

Pemerintah selanjutnya mendorong pengembangan industri prekursor, katoda, hingga baterai agar nilai tambah sumber daya mineral dapat dinikmati di dalam negeri.

Bahlil juga ingin menjadikan nikel Indonesia sebagai bagian penting dari rantai pasok industri hijau dunia melalui pembangunan fasilitas industri di dalam negeri. Namun, ia menegaskan bahwa kegiatan pertambangan harus memenuhi kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri, reklamasi lahan, dan keselamatan kerja.

Secara keseluruhan, investasi sektor ESDM pada 2025 mencapai 31,97 miliar dolar AS. "Capaian ini adalah fondasi, bukan garis akhir," ujar Bahlil.

Untuk mengejar target PNBP tersebut, Bahlil meminta seluruh jajaran sektor ESDM bekerja dengan jujur, berani mengambil keputusan, dan menuntaskan setiap target yang telah ditetapkan. Ia mengingatkan agar seluruh program tidak berhenti pada perencanaan atau pencapaian administratif, tetapi diwujudkan melalui hasil nyata.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia memerintahkan kepada insan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memprioritaskan kepentingan rakyat dan berpihak kepada rakyat.

"Ketika kalian dihadapkan memilih antara orang yang mengatur kekuasaan dengan cara yang tidak benar dan dihadapkan dengan memilih kepentingan rakyat, saya perintahkan untuk memilih kepentingan rakyat," ujar Bahlil dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Upacara Hari Jadi Pertambangan dan Energi Ke-81 di Jakarta, Jumat.

Menurut Bahlil yang juga merangkap sebagai Menteri ESDM, usia 81 tahun bukan sekadar hitungan kalender. Kementerian tersebut lahir bersama Republik Indonesia, dan sejak 28 September 1945 tambang serta energi menjadi amanat konstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai Pasal 33 UUD 1945.

Bahlil mencontohkan keberpihakan itu dalam penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan.

"Saya tahu banyak perusahaan besar yang memprotes karena RKAB-nya sebagian tidak kita berikan sesuai dengan keinginannya. Tetapi kalau kita memenuhi semua keinginannya, bagaimana urusan UMKM? Mereka siapa yang mengurus?" ujarnya dengan nada tanya.

Bahlil juga menegaskan pertambangan harus patuh pada kewajiban dalam negeri, reklamasi dan pascatambang, serta keselamatan kerja. Kepada jajaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara, ia berpesan agar tidak terpengaruh cara-cara pengusaha yang melanggar aturan.

"Tegakkan aturan, disiplinkan aturan," katanya.

Keberpihakan yang sama berlaku di sektor kelistrikan. Rasio elektrifikasi memang telah mencapai 99,85 persen, tetapi masih ada sekitar 11 ribu desa dan dusun yang belum berlistrik.

Dia menargetkan seluruhnya diselesaikan dengan cara apa pun. Tahun ini, program listrik desa menyasar 2.065 lokasi, dengan target seluruh rumah tangga berlistrik pada 2029.

Bahlil mengapresiasi perbaikan kinerja jajarannya. Keluhan masyarakat dan dunia usaha terhadap cara-cara lama di birokrasi mulai berkurang. Meski begitu, ia meminta pegawai tidak berhenti di tahap perencanaan.

Pada usia ke-81 Hari Jadi Pertambangan dan Energi, Bahlil mengajak insan ESDM meneguhkan tekad menjaga warisan para pendahulu, bekerja jujur, berani memutuskan, dan menuntaskan setiap target. Dengan begitu, kekayaan energi dan mineral benar-benar hadir untuk kemandirian dan keadilan bagi rakyat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: La Ode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026