Lombok Tengah (ANTARA) - Berdasarkan data sementara sumbangan untuk pemulihan pembangunan rumah adat Sade di Desa Rambitan, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), pascakebakaran mencapai Rp4,7 miliar.

"Nilai tersebut merupakan kompilasi berdasarkan keterangan narasumber atau pemberi donasi, bukan laporan keuangan yang telah diaudit," kata salah satu Tokoh Desa Adat Sade Amaq Aris dalam keterangan tertulisnya Lombok Tengah, Selasa.

Ia mengatakan bantuan pemulihan Desa Adat Sade di antaranya dari salah satu investor Sapo Development Indonesia sebesar Rp2 miliar, yang dibagi menjadi Rp1 miliar ke rekening Dusun Sade dan Rp1 miliar ke rekening satgas melalui Bank NTB Syariah.

Kemudian dana dari Raffi Ahmad sebesar Rp1 miliar yang telah digunakan untuk pembelian tiang pertama rumah warga. PT Otsuka sebesar Rp500 juta, yang disalurkan melalui Satgas Pemulihan dan Penataan Desa Adat Sade.

Selain itu, dana itu berasal dari Chili House Rp182 juta yang diperuntukkan bagi pembangunan berugak Bale Sangkep. Kementerian Pariwisata sebesar Rp800 juta yang telah diterima secara simbolis dan dari Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati sebesar Rp200 juta.

Kemudian dari Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri sebesar Rp60 juta, Bank BTN sebesar Rp75 juta. Sebanyak 75 kepala keluarga dibuatkan rekening dengan saldo masing-masing Rp1 juta.

"Bank Syariah Indonesia (BSI) komitmen Rp1 miliar, namun Rp153 juta telah terealisasi untuk pembangunan gapura," ujar dia.

Ia mengatakan nilai bantuan yang belum terealisasi atau belum diketahui tidak dapat dimasukkan sebagai dana yang telah diterima.

"Bantuan dalam bentuk barang juga perlu dicatat secara terpisah agar tidak terjadi penghitungan ganda," katanya.

Sementara itu, Owner SAPO Development Alvaro Paribanez mengatakan pihaknya ingin hadir sebagai pilar utama yang menghidupkan kembali ikon budaya di Lombok tersebut.

Bantuan Rp2 miliar tersebut menjadi wujud dukungan terhadap upaya pemulihan Sade, terutama melalui pengadaan material, pembayaran tenaga kerja, serta rencana penyediaan listrik dan air bersih.

"Pemanfaatan bantuan ini diharapkan dapat mendukung proses pembangunan sekaligus membantu warga kembali menjalani aktivitas sehari-hari," katanya.

Kepala Desa Rembitan Lalu Minaksa, menyebut sebanyak 49 unit rumah telah mulai dibangun, sementara sekitar 10 bangunan lainnya belum memulai pembangunan.

"Dua berugak sekenem telah selesai dikerjakan, sedangkan pembangunan Masjid dan museum masih berlangsung," katanya.

Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

ITS berharap kolaborasi dengan BTI Defence dapat terus berjalan dengan baik dan membuka peluang pemanfaatan keahlian akademik untuk menjawab kebutuhan industri maritim

Surabaya (ANTARA) - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya memperpanjang kerja sama dengan BTI Defence untuk mendukung pengembangan teknologi maritim melalui pemanfaatan keahlian akademik dan riset.

“ITS berharap kolaborasi dengan BTI Defence dapat terus berjalan dengan baik dan membuka peluang pemanfaatan keahlian akademik untuk menjawab kebutuhan industri maritim,”kata Rektor ITS Bambang Pramujati dalam keterangan di Surabaya, Selasa.

Direktur BTI Defence Peter Tjahjono mengatakan, ITS memiliki kompetensi kuat di bidang perkapalan dan kelautan. Pengalaman selama menjalin kerja sama sebelumnya juga menjadi alasan BTI Defence melanjutkan kolaborasi tersebut.

“Kerja sama yang pernah terjalin tidak membuat kami kecewa karena banyak tenaga ahli ITS yang sangat membantu kami selama ini,” kata Peter.

Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk UEA Judha Nugraha menilai perpanjangan kerja sama tersebut memiliki arti penting bagi hubungan bilateral kedua negara. Momentum itu bertepatan dengan peringatan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan UEA.

“Kolaborasi ini adalah tonggak penting sekaligus hadiah bagi penguatan hubungan kedua negara, ke depannya kami pun siap untuk memfasilitasi lebih banyak kerja sama di masa mendatang,” ujarnya.

ITS sebelumnya juga bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI dalam perancangan dan pembangunan kapal wisata bottom glass, yakni kapal dengan bagian dasar transparan untuk mendukung destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia.

Selain itu, ITS mengembangkan Ocean Farm ITS (OFITS), struktur terapung untuk mendukung budi daya ikan tuna dan kakap di laut lepas. Berbagai pengembangan tersebut menunjukkan pemanfaatan kompetensi akademik dan riset ITS untuk mendukung kebutuhan industri maritim.

Melalui perpanjangan kerja sama dengan BTI Defence, ITS berharap kolaborasi tersebut dapat memperluas pemanfaatan keahlian dan teknologi kelautan bagi pengembangan industri maritim Indonesia.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pihaknya terus memperkuat jaringan distribusi pangan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Rizal mengatakan pihaknya terus memperkuat dukungannya terhadap operasionalisasi KDKMP melalui penyediaan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) serta pemanfaatan koperasi sebagai salah satu titik serah bantuan pangan.

"Langkah ini menjadi wujud komitmen Bulog dalam mendekatkan akses pangan kepada masyarakat sekaligus mendukung penguatan infrastruktur pelayanan pangan dan ekonomi kerakyatan hingga tingkat desa dan kelurahan," kata Rizal dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Bulog telah menuntaskan penyaluran beras SPHP ke 107 titik KDKMP yang tersebar di tujuh provinsi, dengan total volume mencapai 53.500 kilogram atau 53,5 ton beras, setara dengan 10.700 kemasan ukuran 5 kilogram.

"Seluruh penyaluran tersebut telah terealisasi 100 persen," ujar Rizal.

Realisasi penyaluran tersebut tersebar di Jawa Tengah sebanyak 47 KDKMP, Jawa Timur 42 KDKMP, Lampung 5 KDKMP, DKI Jakarta 4 KDKMP, Jawa Barat 4 KDKMP, Sumatera Selatan 4 KDKMP, dan Banten 1 KDKMP.

Menurut Rizal, capaian itu menjadi langkah awal dalam memperluas jangkauan distribusi beras SPHP melalui jaringan koperasi yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Bulog mendukung penuh kesiapan pasokan beras SPHP untuk memenuhi kebutuhan koperasi dengan tidak membatasi kuota pemesanan beras bagi KDKMP, serta terus memperkuat koordinasi agar proses pemesanan, pengiriman, dan pelayanan dapat berjalan dengan lancar.

Perusahaan BUMN pangan itu secara paralel tengah melanjutkan proses pemenuhan kebutuhan beras SPHP untuk 1.250 titik KDKMP, yang selanjutnya ditargetkan dapat diperluas secara bertahap hingga 8.000 titik.

Perluasan itu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan operasional koperasi, ketersediaan infrastruktur pendukung, serta ketentuan penugasan pemerintah, sehingga distribusi pangan dapat berjalan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak wilayah.

Melalui perluasan penyaluran beras SPHP dan pemanfaatan KDKMP sebagai titik serah bantuan pangan, Perum Bulog berkomitmen menjadikan koperasi sebagai mitra strategis dalam menghadirkan pelayanan pangan yang semakin mudah dijangkau masyarakat.

Rizal menambahkan kehadiran Bulog melalui jaringan KDKMP diharapkan mampu memperkuat ketersediaan pangan, memperluas akses masyarakat terhadap beras dengan harga terjangkau, sekaligus mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi kerakyatan di berbagai daerah.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan kehadiran KDKMP merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

KDKMP juga diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan dan subsidi pemerintah, seperti pupuk bersubsidi, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan beras, beras SPHP, LPG 3 kilogram, minyak goreng, serta alat dan mesin pertanian (alsintan).

Selain itu, KDKMP akan berperan sebagai agen bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memperkuat layanan ekonomi dan keuangan masyarakat di tingkat desa.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Pontianak (ANTARA) - Pelaksanaan pasar murah dalam rangka Hari Jadi ke-255 Kota Pontianak, Kalimantan Barat tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau tetapi juga menjadi ruang penyerapan hasil produksi petani dan pelaku usaha lokal.

"Sejumlah komoditas yang dijual di pasar murah ini berasal dari hasil tani dan budidaya lokal. Sayur-mayurnya kita borong, kemudian ada ikan lele serta produk-produk makanan sehat lainnya,” ujar Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono ketika meninjau pasar murah di Kantor Camat Pontianak Selatan, Selasa.

Menurut Edi, pola tersebut memberikan manfaat ganda. Masyarakat mendapat akses terhadap bahan pangan yang lebih terjangkau, sementara petani dan pelaku UMKM memperoleh kepastian pasar bagi hasil produksinya.

“Jadi bukan hanya membantu masyarakat yang membeli, tetapi juga membantu petani dan pelaku usaha kita supaya produknya terserap,” katanya.

Ia menilai pasar murah dapat menjadi salah satu instrumen untuk mempertemukan kebutuhan konsumen dengan produksi pangan lokal. Karena itu, kegiatan tersebut tidak hanya difokuskan pada komoditas sembako, tetapi juga diperluas pada produk pertanian, perikanan, dan pangan sehat.

Pada hari kedua pelaksanaan, antusiasme masyarakat disebut masih tinggi. Antrean panjang terlihat sejak kegiatan pasar murah digelar di seluruh enam kecamatan di Kota Pontianak.

Setelah Pontianak Tenggara dan Pontianak Selatan, Rabu (21/10/2026) pasar murah akan dilaksanakan di Halaman Kantor Camat Pontianak Kota. Menyusul kemudian di Kantor Camat Pontianak Barat pada Senin (26/10/2026), Kantor Camat Pontianak Utara pada Selasa (27/10/2026) dan Kantor Pontianak Timur pada Rabu (28/10/2026).

“Kita berharap ini tidak hanya saat Hari Jadi Kota. Kalau memang dibutuhkan, kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan,” katanya.

Selain membantu pemasaran produk lokal, lanjut Edi, pasar murah juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga dan inflasi.

Menurutnya, ketika produksi petani dan pembudidaya lokal dapat terserap dengan baik, distribusi pangan menjadi lebih pendek dan masyarakat juga memiliki lebih banyak pilihan produk segar.

Dalam pasar murah tersebut, warga juga dapat menebus paket sembako seharga Rp120 ribu, hanya dengan membayar Rp85 ribu saja. Setiap paket berisi beras premium lima kilogram, minyak goreng satu liter dan gula pasir satu kilogram. Total ada 11.636 paket yang disiapkan untuk enam kecamatan.

Pewarta: Dedi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog mempercepat penyaluran 150 ribu ton jagung Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahap II dengan memprioritaskan peternak mikro guna menekan biaya pakan dan menjaga keberlanjutan usaha peternakan rakyat.

"Kami terus mempercepat penyaluran SPHP jagung untuk membantu peternak memperoleh jagung pakan dengan harga yang lebih terjangkau," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan sejak Senin (19/10), pihaknya mulai menggencarkan penyaluran tambahan 150 ribu ton jagung melalui penugasan SPHP jagung tahap II, dengan memprioritaskan peternak mikro di berbagai daerah.

Ia mengatakan langkah itu merupakan bagian dari komitmen Bulog dalam mendukung keberlanjutan usaha peternakan rakyat, khususnya melalui penyediaan bahan baku pakan dengan harga yang lebih kompetitif.

"Penyaluran jagung SPHP tahap II diharapkan dapat memperluas akses peternak mikro terhadap jagung pakan sekaligus membantu menjaga efisiensi biaya produksi peternakan," kata Rizal.

Lebih lanjut dia menyebutkan realisasi penyaluran SPHP jagung tahap I hingga saat ini telah mencapai 84,43 persen.

Bulog terus mempercepat penyelesaian sisa penyaluran tahap pertama agar manfaat program dapat segera dirasakan secara lebih luas oleh peternak yang membutuhkan di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam pelaksanaan penugasan tahap II, kata Rizal, jagung SPHP ditetapkan dengan harga Rp5.000 per kilogram di gudang Bulog, dengan harga maksimal Rp5.500 per kilogram sampai di tingkat peternak melalui koperasi.

Skema itu, lanjut Rizal, diharapkan dapat membantu peternak memperoleh jagung pakan dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus mengurangi tekanan biaya produksi yang menjadi salah satu komponen penting dalam usaha peternakan.

Rizal menegaskan pula pihaknya berkomitmen pelaksanaan program SPHP jagung berjalan optimal dan tepat sasaran, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi peternak, terutama peternak mikro.

“Bulog berkomitmen memastikan penyaluran SPHP jagung berjalan optimal dan tepat sasaran. Kami terus mempercepat penyelesaian sisa penyaluran SPHP jagung tahap I, sekaligus menjalankan tambahan penugasan tahap II sebanyak 150 ribu ton," katanya.

Ia menambahkan, percepatan penyaluran menjadi bagian dari upaya Bulog untuk memastikan ketersediaan jagung pakan dengan harga terjangkau dapat diakses oleh peternak secara lebih merata

Dengan memprioritaskan peternak mikro dan mengoptimalkan penyaluran melalui koperasi, program ini diharapkan dapat menjangkau pelaku usaha peternakan rakyat yang membutuhkan dukungan dalam menjaga keberlangsungan usahanya.

Melalui pelaksanaan SPHP jagung tahap I dan tahap II, Bulog terus memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, termasuk komoditas jagung untuk pakan ternak.

"Upaya ini diharapkan dapat mendukung efisiensi usaha peternakan rakyat, menjaga keberlanjutan produksi, serta memperkuat ekosistem pangan nasional," kata Rizal.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) Kementerian Perhubungan merumuskan isu prioritas untuk memperkuat sistem transportasi nasional, mencakup konektivitas, efisiensi logistik, keselamatan, keberlanjutan, serta tata kelola kebijakan berbasis bukti.

Kepala Baketrans Kemenhub Hermanta mengatakan dengan luasnya persoalan di moda darat, laut, udara, perkeretaapian, dan isu lintas moda, pihaknya memastikan kajian diarahkan pada isu yang paling strategis.

"Badan Kebijakan Transportasi mengemban tugas memberikan rekomendasi kebijakan," kata Hermanta dalam kegiatan Agenda Setting Isu Strategis Sektor Transportasi Tahun 2026 sebagaimana terkonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan agenda setting merupakan titik awal penyusunan rekomendasi kebijakan di Baketrans, untuk menjaring, memetakan, dan memprioritaskan berbagai persoalan dan peluang.

"Agenda setting yang sistematis akan mencegah kajian bersifat reaktif, parsial, atau tumpang tindih,” ujarnya.

Menurutnya kebijakan transportasi merupakan tanggung jawab bersama dan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Hermanta berharap hasil diskusi tersebut bukan hanya menjadi sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi komitmen bersama dalam menentukan isu prioritas untuk dijawab menjadi kebijakan yang tepat sasaran, implementatif dan berkelanjutan.

Beragam persoalan sektor transportasi masih menjadi tantangan, seperti biaya logistik nasional sekitar 14,29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB); konektivitas antarwilayah, khususnya kawasan timur dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar yang belum merata;

Kemudian keselamatan, termasuk persoalan kendaraan over dimension over loading (ODOL); kemacetan perkotaan akibat rendahnya ketersediaan angkutan umum; serta tekanan terhadap keberlanjutan pembiayaan, tata kelola, dan regulasi.

"Sehingga diperlukan adanya pembenahan sistem transportasi secara menyeluruh dan terintegrasi," tuturnya.

Sekretaris Baketrans Kemenhub Siti Maimunah menambahkan agenda setting merupakan tahap penting dalam siklus pengambilan keputusan kebijakan.

Menurut Maimunah, pihaknya perlu bergerak dari identifikasi isu menuju penerapan kebijakan, dari pendekatan sektoral menuju sistem yang terintegrasi, serta dari penelitian yang berfokus pada keluaran ilmiah menuju kebijakan yang memberikan dampak nyata.

Karena pada akhirnya, kata dia, kebijakan transportasi yang baik bukan sekadar kebijakan yang selesai dirumuskan, melainkan mampu meningkatkan keselamatan, menurunkan biaya, memperluas aksesibilitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menjelaskan pula agenda setting yang baik akan menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan Baketrans pada tahun berikutnya, dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran, kebutuhan masyarakat dan program prioritas nasional.

Dalam pandangannya, tantangan transportasi di masa depan akan semakin kompleks karena disrupsi teknologi, urbanisasi, perubahan pola mobilitas, hingga tuntutan transportasi berkelanjutan.

Diskusi juga menyoroti pentingnya tata kelola kebijakan publik yang berbasis bukti. Para narasumber sepakat bahwa kebijakan transportasi harus dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi secara terukur agar dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Saya berharap program ini dapat menambah minat masyarakat untuk berkunjung. Saya juga mengimbau para pelaku usaha pariwisata untuk mempertimbangkan penawaran khusus sesuai dengan kemampuan dan karakter usaha masing-masing

Purwokerto (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas, Jawa Tengah, memberikan diskon tarif masuk sebesar 30 persen di Lokawisata Baturraden dan Menara Teratai mulai 1 November 2026 untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah itu.

Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa, mengharapkan, program diskon tersebut menarik minat masyarakat untuk berwisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku usaha pariwisata.

"Saya berharap program ini dapat menambah minat masyarakat untuk berkunjung. Saya juga mengimbau para pelaku usaha pariwisata untuk mempertimbangkan penawaran khusus sesuai dengan kemampuan dan karakter usaha masing-masing," katanya dalam kegiatan Temu Mitra Usaha Pariwisata se-Kabupaten Banyumas di Convention Hall Graha Putra Sang Fajar, kompleks Menara Teratai Purwokerto.

Dia mengatakan, program diskon tersebut akan dievaluasi setelah enam bulan pelaksanaan.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pengelola destinasi, hotel, restoran, biro perjalanan wisata, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memperkuat kemitraan untuk mengoptimalkan potensi pariwisata daerah.

Menurut dia, Banyumas memiliki beragam potensi wisata, mulai dari wisata alam, budaya, sejarah, kuliner, hingga produk UMKM yang perlu dikemas dan dipromosikan secara optimal.

Dia menilai tantangan pengembangan pariwisata bukan hanya memperkenalkan destinasi, melainkan juga menarik wisatawan agar berkunjung, tinggal lebih lama, dan mendatangi berbagai objek wisata.

"Pengelola destinasi, hotel, restoran, biro perjalanan, dan pelaku UMKM perlu saling terhubung agar potensi yang ada dapat dikemas menjadi paket wisata yang menarik dan mudah dipasarkan," kata Wabup.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) Kabupaten Banyumas Junaidi mengatakan kunjungan wisata pada destinasi yang dikelola pemerintah daerah mengalami penurunan selama periode 2023-2025.

“Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama melalui penguatan promosi, peningkatan kualitas pelayanan, dan pengembangan atraksi wisata,” kata dia yang juga Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Banyumas.

Ia mengatakan kegiatan temu mitra tersebut melibatkan sekitar 93 pihak dari unsur pemerintah, lembaga terkait, dunia usaha, asosiasi biro perjalanan wisata, pengelola destinasi, pengelola desa wisata, serta komunitas pariwisata.

Junaidi juga mengajak pelaku usaha memperkuat kerja sama dengan biro perjalanan wisata, termasuk melalui pemberian komisi yang wajar dan disepakati bersama untuk mendorong kedatangan rombongan wisatawan.

Ketua Umum Perhimpunan Biro Perjalanan Wisata Banyumas (Pebemas) Auliya Rahman mengatakan organisasi yang dia pimpin berencana menyelenggarakan Pebemas Travel Mart untuk kelima kalinya pada 2027 dengan mengundang biro perjalanan wisata dari berbagai daerah, khususnya Pulau Jawa dan sebagian Sumatera.

Menurut dia, partisipasi pelaku usaha wisata lokal dalam kegiatan sebelumnya masih sekitar 20 persen, sehingga perlu ditingkatkan agar promosi memberikan manfaat lebih luas bagi usaha setempat.

Auliya mengharapkan kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat Banyumas.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat pengawasan keselamatan kapal melalui peningkatan kompetensi Marine Inspector guna memastikan armada yang beroperasi memenuhi standar kelaiklautan dan mendukung keselamatan pelayaran nasional.

"Kompetensi dan integritas Marine Inspector merupakan fondasi penting untuk memastikan kapal yang berlayar benar-benar aman dan andal, sekaligus melindungi awak kapal, penumpang, dan lingkungan laut,” kata Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Lollan Panjaitan terkonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut mengukuhkan 90 Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau Marine Inspector, terdiri dari lima orang Marine Inspector Type A dan 85 orang Marine Inspector Type B di Jakarta.

Lollan menyampaikan pengukuhan itu dilaksanakan sebagai komitmen Ditjen Perhubungan Laut dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan kapal guna memastikan setiap kapal yang beroperasi memenuhi persyaratan kelaiklautan dan standar keselamatan pelayaran.

Menurutnya penguatan fungsi Marine Inspector krusial karena sebagian besar kapal yang beroperasi di Indonesia adalah kapal non-konvensi.

Kapal tersebut antara lain kapal barang di bawah GT 500, kapal tongkang, tugboat, dan kapal kayu kategori kapal yang justru paling sering bersinggungan dengan aktivitas masyarakat dan jalur logistik nasional.

Indonesia, lanjutnya, memiliki lebih dari 116 ribu kapal, dan mayoritas adalah kapal non-konvensi yang setiap hari digunakan untuk distribusi logistik dan mobilitas masyarakat.

"Di sinilah Marine Inspector menjadi garda terdepan untuk memastikan kapal-kapal tersebut benar-benar laik laut," ujar Lollan.

Dengan pengukuhan Marine Inspector Type A dan Type B, Lollan menegaskan keselamatan pelayaran adalah prioritas utama.

Penguatan tersebut menjadi semakin penting menjelang masa Angkutan Laut Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, ketika mobilitas masyarakat diperkirakan meningkat.

Setiap kapal yang akan beroperasi harus memenuhi persyaratan kelaiklautan sehingga pelayanan transportasi laut dapat berlangsung dengan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak kapal.

“Saya minta seluruh Marine Inspector, terutama yang baru dikukuhkan, untuk memastikan kapal penumpang memenuhi seluruh aspek kelaiklautan. Masyarakat harus dapat bepergian dengan aman, nyaman, dan selamat,” tegas Lollan.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Samsuddin menjelaskan pengukuhan Marine Inspector Type A dan Type B juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas serta pemerataan tenaga teknis di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut.

“Dengan ketersediaan tenaga pemeriksa yang memadai, pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal di berbagai wilayah diharapkan dapat berjalan lebih optimal,” kata Samsuddin.

Ia menyampaikan kegiatan pengukuhan tahun ini mempersiapkan Marine Inspector dengan pembaruan informasi global dan nasional terkait keselamatan kapal.

“Kami ingin Marine Inspector memiliki pemahaman terbaru tentang perkembangan regulasi dan teknologi keselamatan kapal, sehingga mereka lebih profesional dan responsif terhadap tantangan di lapangan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan tanggung jawab Marine Inspector tidak berhenti pada pemenuhan kompetensi teknis.

Setiap pejabat pemeriksa harus menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan ketegasan dalam menerapkan peraturan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan keselamatan pelayaran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperketat pengawasan penerbangan di tengah dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui peningkatan koordinasi, pemantauan operasional, serta langkah mitigasi guna menjaga keselamatan dan keamanan moda transportasi tersebut.

"Kami terus memperkuat pemantauan dan pengawasan operasional penerbangan menyusul dampak karhutla yang menyebabkan gangguan penerbangan di sejumlah wilayah Indonesia," Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan berdasarkan data per 19 Oktober 2026, tercatat sebanyak 2.604 penerbangan berjadwal dalam negeri terdampak karhutla sejak 11 Agustus 2026. Jumlah tersebut bertambah 146 penerbangan dibandingkan data per 17 Oktober 2026 yang mencapai 2.458 penerbangan.

Ia menegaskan keselamatan dan keamanan penerbangan tetap menjadi prioritas utama. Setiap keputusan operasional harus mempertimbangkan kondisi cuaca, jarak pandang, serta hasil penilaian keselamatan oleh pihak terkait.

"Karena itu, penyesuaian jadwal penerbangan dapat dilakukan apabila kondisi di lapangan tidak memungkinkan operasional berlangsung secara aman,” ujar Lukman.

Berdasarkan data tersebut, dampak terhadap penerbangan domestik meliputi 1.129 penerbangan mengalami keterlambatan (delay), 1.420 penerbangan dibatalkan atau ditunda (cancelled/postponed).

Selanjutnya 23 penerbangan dialihkan ke bandar udara lain (divert), enam penerbangan kembali ke bandar udara keberangkatan (return to base/RTB), serta 26 penerbangan dimajukan jadwalnya (advance).

Selama periode 13–17 Oktober 2026, dampak kabut asap meluas ke sejumlah wilayah, termasuk Sulawesi, Maluku, dan Maluku Utara, selain Kalimantan, Papua, dan Sumatera.

Kondisi itu menunjukkan perlunya peningkatan kewaspadaan dan koordinasi lintas instansi untuk menjaga keselamatan operasional penerbangan.

Bandar udara yang terdampak antara lain Mutiara SIS Al-Jufrie di Palu, Sultan Babullah di Ternate, Pattimura di Ambon, Mozes Kilangin di Timika, Domine Eduard Osok di Sorong, Supadio di Pontianak, Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru, Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang, serta sejumlah bandar udara lainnya di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Kabut asap dapat mengurangi jarak pandang di sekitar bandar udara sehingga mempengaruhi proses pendaratan, lepas landas, dan pergerakan pesawat. Kondisi tersebut dapat berujung pada keterlambatan, penundaan, pengalihan, maupun pembatalan penerbangan sesuai hasil penilaian keselamatan.

Selain penerbangan domestik, tercatat 14 penerbangan internasional dibatalkan akibat dampak asap. Sebanyak 12 penerbangan rute Singapura–Pontianak pulang pergi pada 12–23 September 2026 dibatalkan akibat asap di Bandar Udara Supadio.

Sementara itu, dua penerbangan rute Singapura–Palembang pulang pergi pada 15 Oktober 2026 dibatalkan akibat asap di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II.

Di luar dampak karhutla, terdapat pula 22 penerbangan berjadwal dalam negeri yang dibatalkan akibat faktor lain, yaitu abu vulkanik Gunung Lewotolok dan Gunung Dukono, cuaca buruk, angin kencang, serta perawatan dan gangguan teknis pesawat.

Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Ditjen Perhubungan Udara meminta seluruh penyelenggara bandar udara di wilayah terdampak meningkatkan langkah mitigasi dan kesiapsiagaan operasional.

Langkah yang dilakukan meliputi penerapan Low Visibility Procedures (LVP) atau prosedur operasional saat jarak pandang rendah, berkoordinasi dengan AirNav Indonesia dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Kemudian penerbitan Notice to Airmen (NOTAM) atau pemberitahuan informasi penting terkait operasional penerbangan, serta peningkatan kesiagaan di sisi udara.

Penyelenggara bandar udara juga diminta mengoptimalkan pelayanan kepada penumpang, termasuk penyampaian informasi perkembangan penerbangan secara berkala dan penyediaan masker sesuai kebutuhan.

Di sisi lain, bandar udara di wilayah terdampak turut mendukung operasi penanganan karhutla melalui penyediaan fasilitas dan dukungan operasional bagi pesawat pemadam kebakaran.

Selama 20 April hingga 17 Oktober 2026, operasi water bombing atau pemadaman kebakaran dari udara telah dilaksanakan sebanyak 5.218 flight cycle oleh 38 pesawat udara dari 11 operator.

Dukungan bandar udara mencakup penyediaan area parkir pesawat dan helikopter water bombing, prioritas slot penerbangan untuk mendukung operasi, posko pemantauan karhutla, serta pendataan sumber air dan ketersediaan bahan bakar.

Lukman menegaskan Direktorat Jenderral Perhubungan Udara melalui Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I hingga X terus berkoordinasi dengan penyelenggara bandar udara, AirNav Indonesia, maskapai penerbangan, BMKG, dan instansi terkait untuk memantau perkembangan situasi serta memastikan langkah penanganan berjalan sesuai ketentuan keselamatan penerbangan.

Lukman meminta seluruh pihak terkait terus meningkatkan koordinasi dan kesiapsiagaan.

"Kepada masyarakat, kami mengimbau agar memantau informasi penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum berangkat ke bandar udara serta mengikuti arahan petugas apabila terjadi perubahan jadwal,” ucapnya.

Kemenhub juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, memahami bahwa penyesuaian operasional dapat dilakukan demi keselamatan, serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) membidik peningkatan ekspor furnitur dan kerajinan nasional menjadi 6 miliar dolar AS pada 2031 dari sekitar 3 miliar dolar AS saat ini, dengan Trade Expo Indonesia (TEI) sebagai salah satu penggerak promosi dan transaksi ekspor.

Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur mengatakan, penguatan Furniture & Home Décor Pavilion dalam TEI menjadi bagian dari sinergi asosiasi dengan Kementerian Perdagangan untuk memperluas akses pasar internasional dan meningkatkan daya saing produk Indonesia.

“HIMKI mendukung penuh penyelenggaraan Trade Expo Indonesia. Kami ingin Furniture & Home Décor Pavilion terus dikembangkan menjadi pavilion sektoral terbaik, yang dikunjungi buyer mancanegara berkualitas dan mampu menghasilkan kemitraan serta transaksi nyata bagi industri,” ujar Abdul Sobur dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Pada TEI 2026 yang berlangsung pada 14–18 Oktober di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, HIMKI memfasilitasi partisipasi pelaku industri furnitur, dekorasi rumah, dan kerajinan dalam pavilion sektoral di Hall 9.

Menurut dia, TEI memiliki posisi strategis dalam memperkuat promosi ekspor pada semester kedua, melengkapi agenda pameran internasional pada semester pertama. Upaya tersebut diharapkan menjaga kesinambungan promosi, pencarian pembeli, dan tindak lanjut transaksi.

Dia mengatakan, pencapaian target ekspor membutuhkan langkah terintegrasi, mulai dari promosi internasional, perluasan pasar, peningkatan kualitas desain, keberlanjutan bahan baku, penguatan kapasitas produksi hingga efisiensi logistik dan dukungan regulasi.

“Target 6 miliar dolar AS tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah atau pelaku industri secara sendiri-sendiri. Diperlukan kerja bersama yang konsisten. Kehadiran HIMKI di TEI merupakan bentuk dukungan konkret dunia usaha terhadap kebijakan pemerintah sekaligus bukti bahwa pemerintah hadir mendukung pertumbuhan industri furnitur dan kerajinan,” tegasnya.

Selama lima hari penyelenggaraan, pavilion HIMKI dikunjungi buyer dan calon mitra dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Korea Selatan, Malaysia, India, Arab Saudi, dan sejumlah negara Afrika serta Timur Tengah.

Sejumlah calon buyer juga merencanakan komunikasi lanjutan dan kunjungan ke fasilitas produksi peserta untuk menjajaki peluang kerja sama.

HIMKI mencatat, pengembangan TEI ke depan perlu didukung basis data buyer terverifikasi, business matching terjadwal, kurasi peserta berdasarkan kesiapan ekspor, serta pendampingan setelah pameran.

“TEI harus terus tumbuh menjadi pameran yang dipercaya buyer dunia dan dibanggakan pelaku industri nasional. HIMKI siap bekerja bersama Kementerian Perdagangan untuk memperbaiki, memperkuat, dan mengembangkan pavilion sektoral ini sebagai bagian dari perjuangan mencapai ekspor 6 miliar dolar AS pada 2031 dan visi 25 miliar dolar AS pada 2045,” pungkas Sobur.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan Selasa, bergerak menguat 31 poin atau 0,07 persen menjadi Rp18.015 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.046 per dolar AS.

Analis Doo Financial Lukman Leong mengatakan rupiah memperoleh sentimen positif seiring rencana PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mengeluarkan saham-saham kategori High Shareholding Concentration (HSC) yang saat ini tercatat sebanyak 80 saham dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

“Rupiah walau masih penuh ketidakpastian, namun langkah pemerintah yang di antaranya mengeluarkan saham HSC dari IHSG diharapkan bisa memberikan sentimen positif dan dukungan pada ekuitas domestik rupiah,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengungkapkan, sebanyak 80 saham HSC atau saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi tersebut memiliki bobot sebesar 18 persen dari IHSG. Jeffrey menerangkan, dikeluarkannya dari IHSG bukan berarti saham-saham HSC tersebut dilakukan delisting (penghapusan pencatatan) dari BEI.

Selain itu, saham-saham tersebut juga masih dapat diperdagangkan namun pergerakan harganya tidak akan mempengaruhi pergerakan IHSG.

Tujuan implementasi kebijakan tersebut untuk memberikan gambaran pergerakan IHSG yang lebih wajar, karena ada potensi risiko dalam saham-saham di dalam HSC.

Di samping itu, faktor eksternal terkait eskalasi di Timur Tengah (Timteng) dan perang Ukraina dengan Rusia turut memberikan sentimen negatif terhadap rupiah.

“Eskalasi Timteng dan perang Ukraina-Rusia yang menyebabkan harga minyak mentah yang masih terus naik akan kembali memberikan tekanan pada rupiah,” ujar Lukman.

Mengutip Xinhua, West Texas Intermediate untuk pengiriman November harga minyak mentah naik 2,25 dolar AS, atau 2,22 persen, menjadi ditutup pada harga 103,66 dolar per barel di New York Mercantile Exchange.

Adapun minyak mentah Brent untuk pengiriman Desember turun 31 sen, atau 0,28 persen, menjadi ditutup pada harga 109,55 dolar per barel di London ICE Futures Exchange.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, rupiah diprediksi berkisar Rp17.950-Rp18.100 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Untuk itu, penguatan produksi pangan nasional harus berjalan beriringan dengan pembenahan tata niaga agar manfaat pembangunan pertanian dapat dirasakan oleh petani maupun masyarakat sebagai konsumen

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Muhammad Saleh Mustafa menegaskan, pertanian berdaulat menjadi fondasi mewujudkan Indonesia makmur, adil, dan sejahtera melalui peningkatan produksi pangan serta pembenahan tata niaga nasional.

"Untuk itu, penguatan produksi pangan nasional harus berjalan beriringan dengan pembenahan tata niaga agar manfaat pembangunan pertanian dapat dirasakan oleh petani maupun masyarakat sebagai konsumen," kata Saleh terkonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan hal tersebut dalam Agri Food Forum yang diselenggarakan di Jakarta. Ia menekankan upaya mencapai swasembada pangan tidak berhenti pada kemampuan memproduksi komoditas di dalam negeri.

Tata kelola niaga yang sehat dengan harga yang wajar, serta keberpihakan kepada petani juga menjadi bagian penting dalam membangun kemandirian pangan nasional.

Menurut Saleh, Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan dari 12 kelompok komoditas pangan pokok di dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran.

Capaian tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat ketahanan pangan. Namun, pemerintah masih perlu mendorong peningkatan produksi sejumlah komoditas yang belum sepenuhnya mandiri, yakni kedelai, bawang putih, susu sapi, dan daging sapi.

“Delapan komoditas sudah swasembada. Tetapi tantangan kami sekarang adalah meningkatkan produksi empat komoditas lain yaitu kedelai, bawang putih, susu sapi, dan daging sapi,” ujar Saleh.

Selain peningkatan produksi, Wamentan menyoroti pentingnya pembenahan tata niaga pangan.

Menurut dia, hasil produksi yang melimpah tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan petani apabila tata kelola niaga belum berjalan secara sehat dan harga di tingkat produsen tidak memberikan keuntungan yang layak.

Dalam rantai perdagangan pangan, keberadaan perantara atau tengkulak perlu dilihat secara proporsional. Perantara dapat membantu mempertemukan petani dengan pasar dan menyelesaikan persoalan distribusi.

Namun, peran tersebut harus dijalankan secara sehat, tanpa menciptakan persoalan baru yang merugikan petani maupun konsumen.

Ia menekankan pentingnya mendorong keberadaan tengkulak budiman, yakni pelaku perantara yang membantu menyelesaikan persoalan dalam rantai perdagangan, bukan justru mengambil keuntungan dengan merugikan pihak lain.

Dengan demikian, tata niaga pangan dapat memberi ruang bagi pelaku usaha sekaligus menjaga kepentingan produsen dan konsumen.

“Kita harus jadi tengkulak budiman, yang menyelesaikan masalah tanpa meninggalkan masalah,” tegasnya.

Menurut Saleh, untuk menciptakan tata niaga pangan yang sehat, Ia menilai penguatan regulasi harus disertai pengawasan dan penegakan hukum yang tepat sasaran.

Penindakan perlu diarahkan kepada pihak yang mengendalikan atau mengorganisasi praktik yang melanggar aturan, bukan semata-mata berhenti pada pelaku yang ditemukan di lapangan.

Langkah tersebut diperlukan agar penegakan hukum mampu menyentuh akar persoalan dan memberikan efek jera.

Pada saat yang sama, kebijakan pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap petani, kelancaran distribusi, keberlangsungan usaha, dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

Wamentan optimistis sektor pertanian akan semakin berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila seluruh pemangku kepentingan bekerja secara kompak.

Kolaborasi pemerintah, petani, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan produksi sekaligus memperkuat kedaulatan pangan.

“Ke depannya sektor pertanian akan menjadi idola, memberikan kesejahteraan kepada setiap petani. Asal kita kompak. Karena pertanian kalau berdaulat, saya yakin Indonesia akan makmur, adil, sejahtera,” kata Saleh.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026