Jakarta (ANTARA) - Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) mengungkapkan program tabungan uang muka atau down payment (DP) yakni Program NabungDP yang merupakan kolaborasi Perumnas dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) membantu memudahkan masyarakat, terutama generasi muda, untuk memiliki hunian.

"Ini sebenarnya yang pertama spesial. Jadi ini yang pertama kali kita adakan tabungan DP dengan Perumnas dan BTN. Sebetulnya maksudnya ini adalah untuk membiasakan masyarakat untuk mulai memiliki rumah dengan cara mudah," ujar Plt. Direktur Utama Perum Perumnas Imelda Alini Pohan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurut Imelda, selama ini tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adalah mereka merasa kepemilikan rumah itu susah mulai dari harus mengumpulkan DP, harus cicilan yang tinggi, dan kadang-kadang susah untuk disetujui oleh bank. Dengan adanya Program NabungDP ini, masyarakat dilatih dari sekarang sambil menunggu huniannya selesai terbangun, mereka disiapkan untuk disiplin menabung uang muka rumah.

"Nanti bank juga melihat mereka, di mana selama berapa bulan mereka tertib membayar tabungan DP, seperti halnya cicilan. Nanti pada saat nanti dia disetujui oleh bank, di masa tertentu itu mereka sudah terlihat, maka ini lebih gampang disetujui oleh bank untuk KPR-nya. Dan uang yang mereka tabung itu atas nama pribadi, sehingga aman. Nanti bisa dipakai untuk mengurangi cicilan mereka," katanya.

Imelda juga mengatakan bahwa Program NabungDP ini juga dapat membantu masyarakat, terutama generasi muda yang bekerja di sektor informal yang tidak memiliki slip gaji.

"Dengan adanya Program NabungDP ini, itu mereka (pekerja informal) dilihat oleh bank. Mereka membuka rekening di bank dan kemudian bank akan melihat setiap bulannya bahwa pekerja itu disiplin membayar atau menabung misalnya, biasanya bank melihatnya minimal 6 bulan. Kalau dalam setahun pekerja informal tersebut bisa terus menabung DP setiap bulannya maka itu menunjukkan bahwa ada konsistensi sehingga bank akan jauh lebih cepat menyetujuinya ketika pekerja tersebut mengajukan (KPR)," katanya.

Sedangkan untuk masyarakat dan pekerja muda yang sudah memiliki rumah maka Program NabungDP ini bisa menjadi tabungan yang kelak bisa digunakan sebagai DP untuk rumah mereka berikutnya.

"Jadi suatu cara sebenarnya supaya masyarakat mulai bergerak. Langsung aja tabung di bank BTN, bekerja sama dengan Perumnas, nanti begitu tabungan uang mukanya sudah tercapai, mereka langsung bisa akad kredit dan beli rumah Perumnas," kata Imelda.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dari hulu ke hilir, kami ini pendukung awalnya. Ketika kapal tidak bisa disandarkan, otomatis tidak ada pembongkaran di sisi kilang, sehingga produksi bisa terdampak

Indramayu (ANTARA) - Di darat, minyak mentah diolah menjadi ragam produk bahan bakar. Namun, jauh sebelum tiba di kilang, cairan berharga itu lebih dahulu hinggap di fasilitas terapung tengah laut, area yang kerap luput dari amatan orang awam.

Di tengah laut inilah sosok Maman Suherman menjalani rutinitas, seperti pada Kamis (22/10) siang, saat terik matahari di kawasan pesisir terasa menyengat kulit hingga keringatnya mengalir deras. Namun, sorot matanya tetap tajam tertuju ke arah perairan lepas.

Tepat saat jarum jam menunjukkan pukul 13.34 WIB, ia bersiap mengarungi laut. Maman hendak melihat dari dekat kondisi Single Point Mooring (SPM), simpul vital yang mengalirkan energi untuk Kilang Balongan di Indramayu, Jawa Barat.

“Kapal mulai bergerak, menuju SPM 35.000 (deadweight tonnage/DWT). Bergerak perlahan meninggalkan jetty,” tuturnya, saat berkomunikasi dengan petugas pelabuhan memakai telepon kabel berwarna hitam.

Lelaki paruh baya berusia 57 tahun, asal Kuningan, Jawa Barat, itu duduk di kursi kemudi, mengarahkan pandangan ke depan sembari mengendalikan tuas dan memantau panel navigasi.

Kapal yang dikemudikannya bernama Transko Dara 3218. Kapal tunda (tugboat) milik PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) ini memiliki panjang 33,36 meter, lebar 11 meter, dan tonase kotor 465 GT.

Kapal tersebut dilengkapi sistem azimuth stern drive (ASD), yang memungkinkan unit pendorongnya berputar hingga 360 derajat. Kemampuan ini membuat kapal lebih lincah bermanuver di perairan terbatas, terutama saat membantu kapal tanker bersandar maupun meninggalkan tambatan.

Selain membantu pergerakan kapal tanker, Transko Dara 3218 digunakan untuk mengangkut personel menuju fasilitas lepas pantai. Misalnya saat petugas perlu menjangkau SPM.

Perlahan, kapal tunda yang dikemudikan Maman menjauh dari kawasan pelabuhan. Bentangan laut semakin terbuka, sementara aktivitas di sekitar dermaga tampak mengecil seiring bertambahnya jarak.

Di antara rutinitas di kawasan tersebut, kapal tanker PIS Cinta dengan kapasitas 2.000 metrik ton terlihat bersandar di jetty. Kapal itu tengah melakukan pemuatan avtur untuk memenuhi kebutuhan penerbangan. Sementara pelayaran Maman berlanjut menuju fasilitas SPM.

Sebelum mendekati SPM, kapal tunda dapat bergerak menuju area labuh siaga yang berjarak sekitar 10-15 mil laut dari fasilitas tersebut. Dari titik itu, pergerakan kapal menyesuaikan kebutuhan operasional dan kondisi di perairan.

Para pelaut ulung

Di balik kemudi kapal tunda, ada pengalaman panjang yang menempa Maman selama belasan tahun berkarier di dunia maritim. Ia menimba ilmu di bidang tersebut hingga berhasil menyabet predikat master mariner.

Kepada ANTARA, ia bercerita bahwa gelar tersebut merepresentasikan puncak pencapaian tertinggi bagi seorang profesional di industri pelayaran niaga.

Lisensi bergengsi ini, memberikan legitimasi mutlak bagi pemegangnya untuk mengemban tanggung jawab sebagai nakhoda dalam memimpin dan mengoperasikan berbagai jenis kapal di lautan lepas, tanpa terikat oleh batasan tonase maupun ukuran kapal.

“Jadi sertifikasi master mariner artinya, kita bisa disebut kapten dan bisa mengemudikan semua jenis kapal,” ujarnya.

Menariknya, Maman merupakan sosok pionir yang mengantongi sertifikasi tersebut di perusahan tempatnya bertugas sekarang.

Tak mengherankan, kalau ia telah mengarungi berbagai perairan Nusantara, mengikuti kegiatan survei seismik serta eksplorasi minyak dan gas (migas), sampai menjalani pelayaran internasional hingga Sri Lanka.

Pengalaman tersebut membentuk kecakapannya mengendalikan kapal dalam beragam kondisi perairan.

Ia pernah menghadapi gelombang setinggi delapan meter di Blok Masela, Laut Arafura, situasi yang menuntut ketenangan sekaligus ketepatan dalam mengambil keputusan.

Maman memiliki pembawaan yang ramah, humoris, dan apa adanya, membuat percakapan di atas kapal yang biasanya kaku mendadak cair penuh gelak tawa.

Bertugas enam bulan di tengah laut membuat Maman Suherman harus merelakan banyak momen penting bersama keluarga, mulai dari Lebaran di atas kapal hingga melewatkan proses persalinan sang istri.

​Meski demikian, ayah tiga anak ini tetap tersenyum. "Biasa saja, tidak pulang karena sedang bertugas di laut," tuturnya kepada ANTARA.

​Sejatinya, masa tugas pelaut asal kaki Gunung Ciremai ini telah berakhir pada 1 Oktober 2026. Namun, demi mengawal pasokan energi dan karena belum ada nakhoda pengganti, ia rela memperpanjang masa tugasnya. Di balik raut wajahnya yang lelah, Maman tetap menjalankan tanggung jawab tersebut dengan penuh keteguhan.

Rutinitas

Di balik koordinasi dari anjungan, terdapat pekerjaan awak kapal yang memastikan setiap kebutuhan operasional terpenuhi, termasuk pemeriksaan perlengkapan, kesiapan personel, dan komunikasi selama kegiatan berlangsung.

Jika Kapten Maman menguasai olah gerak di anjungan, maka roda operasional harian di geladak dikendalikan oleh Sri Hardoko, Chief Officer Transko Dara 3218. Pria asal Klaten, Jawa Tengah, tersebut sudah berkarier di dunia pelayaran sejak 1999.

Saat berbincang dengan ANTARA, Hardoko tahu betul bagaimana menerjemahkan komando nakhoda, menjadi tindakan yang presisi di lapangan.

Sebagai orang kedua dalam struktur komando, tugasnya merentang dari urusan navigasi, kelaiklautan, hingga memantau kesiapan awak kapal dan selang muat bersama para juru selang (hose man) yang bertugas memasang sambungan selang ke manifold untuk mengalirkan air balas serta memastikan nihilnya kebocoran.

Dinamika harian Hardoko adalah potret ketekunan yang senyap. Ia terbiasa menghadapi siklus enam bulan pelayaran sebelum berkesempatan pulang menengok tanah kelahirannya.

Di tengah hamparan air asin, hari-harinya diisi koordinasi ketat untuk memastikan distribusi energi dari satu titik ke titik lainnya berjalan tanpa cela.

Seluruh aktivitas di atas kapalnya pun diatur secara ketat di bawah prosedur keselamatan kerja (SafetyFirst). Aturan mutlak seperti larangan merokok pun diterapkan.

Kapal ini memiliki panel kontrol sistem pemadam kebakaran, dengan indikator tombol merah dan hijau yang selalu disiagakan di dalam anjungan kapal.

Pada umumnya kapal tunda memiliki susunan awak tersendiri. Setiap kapal diawaki sembilan hingga sepuluh orang, yang bertugas di bagian dek dan mesin. Hal ini pun berlaku untuk Transko Dara 3218.

Jadwal jaga disusun dalam pergantian sif, termasuk pola 12 jam atau tiga sif sehari, untuk mengurangi kelelahan selama operasi.

Dalam rentang itu, mereka harus menjaga kesiapan kapal dan menjalankan tugas sesuai kebutuhan operasional.

“Untuk istirahat, kami mengandalkan enam kamar tidur yang dilengkapi pendingin udara. Untuk makan juga aman, logistik kapal selalu terpenuhi,” katanya.

Hardoko dan Maman berbagi ruang hidup yang sama dengan awak kapal lainnya. Di sela-sela mengawal distribusi energi atau bernostalgia mengenang pengalaman berlayar di berbagai lautan lepas, mereka punya cara tersendiri untuk melepas penat.

Rutinitas sederhana seperti menikmati secangkir kopi hangat, bermain kartu gaple, menonton televisi, atau sekadar memainkan gawai saat sinyal tertangkap di kamar geladak menjadi pelipur lara di tengah lautan.

Selain mencari penghidupan, ia menilai bertugas di laut sudah seperti rumah tempat merawat bakti. Dirinya rela berada di garis terdepan, mempertaruhkan rindu demi memastikan aktivitas dalam pasokan energi berjalan lancar.

“Banyak pengalaman berkesan, karena pernah berlayar ke beberapa perairan Nusantara,” ucapnya, mengakhiri perbincangan.

Sesampainya di laut lepas, Transko Dara 3218 merapat di dekat fasilitas SPM yang tampak mencolok di tengah birunya perairan.

Keberadaan SPM ini menjadi salah satu urat nadi logistik migas, karena fungsinya sebagai fasilitas tambat kapal untuk bongkar muat minyak mentah dari kapal tanker sebelum dialirkan melalui jaringan pipa bawah laut menuju daratan.

Lebih dari sekadar pelampung tambat biasa, infrastruktur ini menjawab tantangan produksi minyak mentah domestik yang terus meningkat namun memiliki batasan kapasitas olah di Kilang Balongan.

Di lepas pantai Balongan, terdapat tiga unit SPM, mulai dari kapasitas 165.000 DWT untuk kapal tanker minyak mentah, 35.000 DWT untuk nafta dan minyak ringan, hingga 17.500 DWT untuk produk lainnya.

Setelah seluruh rangkaian peninjauan tersebut tuntas dilaksanakan, kapal tunda yang dikemudikan Maman perlahan memutar haluan.

Mesin kembali menderu, memecah buih gelombang untuk mengarahkan pelayaran pulang kembali menuju pangkalan pelabuhan.

Tak berselang lama, kapal tersebut berlabuh. Lambungnya yang merah menyala dibalut ban-ban karet besar sebagai perisai benturan, lengkap tertera nomor registrasi IMO 9913482 menjadi salah satu pelengkap dalam lanskap fasilitas jetty di Kilang Balongan.

Di atas anjuran buritan kapal tersebut, para anak buah kapal berbaris rapi, siap menyambut dinamika tugas harian berikutnya.

Juru parkir di laut

Tak ada marka putih, karcis, apalagi peluit untuk memberi aba-aba mundur. Namun, di perairan Balongan, kapal tanker berukuran besar tetap harus menempati posisi tepat sebelum membongkar muatan.

Di sinilah peran “juru parkir” laut bekerja. Kapal berbobot besar dengan manuver terbatas harus diarahkan secara cermat untuk menghindari risiko operasional.

Maka dari itu, di terminal khusus Kilang Balongan terdapat layanan kelautan dan kepelabuhanan yang menghubungkan kapal dengan fasilitas penerimaan maupun penyaluran produk.

Pasokan dari kawasan ini disalurkan terutama ke Jakarta, Jawa Barat, Banten, Pontianak, Banjarmasin, hingga sejumlah wilayah di Indonesia timur.

Aktivitas tersebut berjalan sepanjang hari. Dalam periode Januari hingga September 2026, kegiatan kapal yang tercatat mencapai 337 kunjungan atau rata-rata 40-45 kunjungan per bulan.

Port Supervisor II Port Balongan PTK Rema Prajanto menjelaskan, pelayanan dimulai dari penerimaan informasi kedatangan melalui radio, pencatatan laporan, hingga penentuan lokasi labuh dan fasilitas yang digunakan.

Setelah jadwal ditetapkan, awak kapal tunda, petugas tambat atau mooring gang, serta hose man disiapkan untuk membantu proses penyandaran.

Petugas memasang tali tambat, kemudian menghubungkan selang kargo dengan fasilitas penerima atau penyalur. Posisi manifold kapal harus sejajar dengan titik sambungan agar pemindahan produk berlangsung sesuai prosedur.

Selain operasional lapangan, terdapat pula fungsi keagenan yang mengurus dokumen kapal berupa Surat Persetujuan Berlayar (SPB), melakukan koordinasi dengan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP), serta pemeriksaan sertifikat kapal dan awak.

Menurut Rema, ketepatan pelayanan berpengaruh terhadap kelangsungan operasi kilang berkapasitas 150.000 barel per hari di Indramayu. Keterlambatan penyandaran dapat menunda pembongkaran muatan dan mengganggu pasokan.

“Dari hulu ke hilir, kami ini pendukung awalnya. Ketika kapal tidak bisa disandarkan, otomatis tidak ada pembongkaran di sisi kilang, sehingga produksi bisa terdampak,” ujarnya.

Untuk menunjang kegiatan tersebut, PTK mengoperasikan 12 kapal tunda. Sebanyak delapan kapal melayani Refinery Unit (RU) Balongan, sedangkan empat lainnya mendukung Integrated Terminal Balongan. Operasional darat juga melibatkan 130 tenaga alih daya.

Kelancaran

Marine Terminal Safety Inspector PTK Handri Setiawan mengatakan, pemeriksaan keselamatan dilakukan sebelum kegiatan bongkar muat dimulai.

Petugas memeriksa kapal dan fasilitas darat melalui daftar periksa keselamatan yang mengacu pada International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals (ISGOTT). Pemeriksaan kemudian diulang setiap dua atau empat jam sesuai kesepakatan.

Sementara itu, petugas pandu membantu nakhoda menentukan jalur dan mendukung proses kapal bersandar maupun bertolak. Keputusan akhir tetap berada di tangan sang kapten.

Di perairan Balongan, risiko tumpahan minyak pun perlu diantisipasi melalui kesiapan personel dan peralatan tanggap darurat.

Oil Spill Response & Marine Compliance PTK Mohamad Faried Ma’ruf menyebutkan, peralatan yang tersedia meliputi oil boom untuk membatasi penyebaran, oil skimmer untuk mengangkat minyak, serta oil sorbent pad guna menyerap tumpahan kecil.

Penanganan diawali dengan mengidentifikasi sumber dan menghentikan kebocoran. Metode dipilih berdasarkan jenis serta volume minyak dan kondisi perairan. Penggunaan bahan seperti dispersant dibatasi untuk perairan dengan kedalaman minimal 22 meter.

Faried mengatakan, laporan insiden diverifikasi sebelum personel dan peralatan dikerahkan. Jika kemampuan setempat tidak mencukupi, penanganan dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan sesuai skala kedaruratan.

Menurut dia, selama sekitar 10 tahun terakhir tidak terjadi tumpahan besar di wilayah tersebut. Pengalaman insiden besar pada 2008 menjadi pelajaran untuk menjaga kesiapan peralatan, material, personel, dan prosedur penanganan.

Sekelumit aktivitas di perairan Balongan menunjukkan setiap tanker yang bersandar membawa cerita tentang kecakapan nakhoda hingga kerja senyap para personel, yang memastikan muatan tiba dengan aman, risiko terkendali, dan pasokan energi tetap berjalan.

Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2026

Makassar (ANTARA) - Sulawesi Investment and Business Forum (SIBF) 2026 yang difasilitasi Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menawarkan 43 proyek potensial kepada investor dalam dan luar negeri.

"Kegiatan ini memperkuat promosi investasi dan perdagangan antarwilayah melalui kegiatan yang berlangsung pada 28–29 Oktober 2026 di Makassar," kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel Rizki Ernasi Wimanda di Makassar, Rabu (28/10).

Kegiatan ini mengusung tema Advancing Sulampua's Potential: From Regional Strengths to Global Value Chains menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing produk unggulan daerah, serta membangun jejaring bisnis yang lebih luas.

Rizki mengatakan penguatan promosi investasi dan perdagangan dilakukan untuk mendorong kerja sama yang berdampak nyata terhadap perekonomian daerah.

Upaya tersebut diarahkan untuk mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta mitra perdagangan dalam rangka mempercepat realisasi investasi dan memperluas peluang ekspor produk unggulan.

Rizki menjelaskan, penguatan kegiatan tersebut dilakukan melalui tiga langkah strategis. Pertama, pemetaan potensi proyek investasi dan UMKM unggulan secara lebih terintegrasi.

Kedua, penguatan kolaborasi dengan mitra strategis, termasuk lembaga keuangan dan pembiayaan, untuk mendukung penyiapan proyek investasi serta pengembangan skema pembiayaan.

Ketiga, penguatan promosi dan fasilitasi bisnis melalui market sounding, business matching, dan pendampingan guna mendorong realisasi investasi maupun transaksi perdagangan.

Kegiatan ini melibatkan sekitar 350 peserta dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga investasi dan pembiayaan, pemilik proyek, pelaku UMKM, investor, hingga mitra perdagangan domestik dan internasional.

Rangkaian acara mencakup promosi proyek investasi dan produk unggulan, pertemuan bisnis, empat sesi diskusi (talkshow), serta kunjungan langsung ke lokasi investasi atau investment site visit.

Sementara itu, dari sisi perdagangan pada kegiatan SIBF 2026, pengembangan UMKM telah menghasilkan komitmen ekspor senilai Rp450 miliar melalui kemitraan 31 UMKM dengan 44 pembeli (buyer) dari 20 negara.

UMKM yang terlibat berasal dari empat provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

Sekarang ini kan karena ada beberapa pekerjaan infrastruktur, baik milik pemerintah provinsi maupun Kementerian PU (Pekerjaan Umum), sehingga kendaraan retribusinya jadi kurang. Ada pembatasan tonase

Medan (ANTARA) - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution mengintruksikan agar dilakukan pencegahan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kepulauan Nias, Sumut, menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

"Ya, tadi sampai di Bandara (Binaka Gunungsitoli) langsung diajak melihat ke sini. Kita juga mau lihat antisipasi potensi Natal dan Tahun Baru," ujar Bobby mengawali agenda Berkantor di Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Rabu.

Gubernur mengaku, dirinya beserta rombongan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut telah mengunjungi PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Gunungsitoli.

Langkah ini memastikan kesiapan Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Gunungsitoli menyediakan di lima kabupaten/kota se-Kepulauan Nias, Sumatera Utara menghadapi akhir tahun.

Sebab, saat ini proses distribusi BBM di Kepulauan Nias mengalami pengurangan karena pembatasan tonase mobil tangki akibat proyek infrastruktur yang sedang berlangsung.

"Sekarang ini kan karena ada beberapa pekerjaan infrastruktur, baik milik pemerintah provinsi maupun Kementerian PU (Pekerjaan Umum), sehingga kendaraan retribusinya jadi kurang. Ada pembatasan tonase," ucap Bobby.

Selain murni disebabkan pembatasan tonase, lanjut dia, juga akibat bencana tanah longsor di Kepulauan Nias, sehingga proses distribusi BBM mengalami gangguan.

"Enggak (Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, red). Ini hanya ada pengerjaan ya, pengerjaan jembatan penghubung utama yang sekarang kita kerjakan. Kedua karena longsor, sehingga tonase yang bisa dilewati dibatasi," tutur Bobby.

Ia juga berharap, PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Gunungsitoli melakukan langkah alternatif sementara agar pendistribusian BBM di Kepulauan Nias tidak terganggu.

"Kita harap ada penanganan permanennya, tapi untuk Natal dan Tahun Baru Nataru ini. Paling tidak ada penanganan sementaranya," tegas Bobby.

Gubernur mengatakan, dirinya sudah berkordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Gunungsitoli agar bisa tonase BBM bisa kembali normal seperti semula.

"Harapan kita mudah-mudahan, secepat-cepatnya menghadapi Natal dan Tahun Baru di November ini kendaraan normal. Agar bisa kembali optimal mendistribusikan ke SPBU-SPBU," papar Bobby.

Pewarta: Muhammad Said
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengecam dugaan pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bersubsidi menjadi premium karena merugikan masyarakat miskin yang menjadi sasaran program pemerintah.

"Ini adalah (perbuatan) amoral, tidak ada lagi kemanusiaannya. Ini (beras SPHP) adalah jatah beras untuk orang miskin, kemudian ini barang disubsidi, (tetapi) ini dioplos, dirampok ini," kata Amran dalam sidak oplos beras SPHP jadi premium di Jakarta, Rabu (28/10).

Kecaman itu disampaikan Amran atas dugaan praktik pengoplosan beras SPHP bersubsidi yang diduga diubah menjadi beras premium saat meninjau Toko Beras Kayumanis di kawasan Jakarta Timur.

Mentan menyebut tindakan tersebut tidak memiliki kemanusiaan karena beras bersubsidi merupakan bantuan pemerintah untuk menjaga akses pangan masyarakat berpenghasilan rendah agar memperoleh harga yang terjangkau.

Menurut dia, beras SPHP menjadi instrumen pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sehingga penyalahgunaan komoditas tersebut mencederai kepentingan masyarakat yang membutuhkan perlindungan pangan.

Amran mengatakan beras bersubsidi diperuntukkan bagi kelompok masyarakat ekonomi terbawah, termasuk penerima manfaat dari kelompok desil satu hingga lima yang membutuhkan akses pangan terjangkau.

Ia menjelaskan beras SPHP yang seharusnya dijual Rp12.500 per kilogram diduga dibongkar dan dipasarkan sebagai beras premium dengan harga sekitar Rp17.000 per kilogram. Amran menyebut pemerintah memberikan subsidi terhadap beras SPHP sebesar Rp6.000 per kilogram.

Karena itu, dia menegaskan praktik tersebut tidak hanya berpotensi merugikan masyarakat penerima manfaat, tetapi juga mengganggu upaya pemerintah menjaga kestabilan harga beras nasional.

Ia menegaskan pemerintah bekerja keras meningkatkan produksi pangan dan menjaga ketersediaan beras, terutama ketika dunia menghadapi tantangan krisis pangan, energi, dan air.

Menurut Amran, penyalahgunaan beras negara merupakan tindakan yang mengkhianati perjuangan petani dan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan serta memenuhi kebutuhan masyarakat luas.

Ia menyampaikan dugaan praktik tersebut perlu ditindak tegas agar program subsidi pangan tetap berjalan sesuai tujuan awal, yakni membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga terjangkau.

"Tahu? beras itu vital. Ingat kalau krisis pangan itu (bisa) berdampak pada krisis politik dan konflik sosial terjadi. Ini sabotase ini. Dia (mafia pangan) inginkan kita ini ribut. Jadi, yang inilah yang mengangkat harga (beras di pasar mahal)," ucapnya.

Amran meminta aparat penegak hukum memastikan pelaku bertanggung jawab sehingga beras SPHP tetap menjadi instrumen perlindungan masyarakat dan tidak disalahgunakan untuk keuntungan kelompok tertentu.

Adapun Mentan) melakukan inspeksi mendadak di dua lokasi dugaan praktik pengoplosan beras SPHP menjadi beras premium di Jakarta Timur, guna menjaga tata niaga perberasan.

Pada lokasi pertama di Toko atau Rumah Beras Kayumanis, Jalan Kayumanis X, Matraman, Amran menemukan dugaan penyalahgunaan beras bersubsidi yang dipasarkan kembali sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi sebanyak 600 ton.

Setelah dari Kayumanis, Amran bersama jajaran Polri melanjutkan inspeksi mendadak ke kawasan Pasar Induk Beras Cipinang

Atas hal itu, Mentan menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atas keberhasilan institusi itu mengungkap praktik culas pengoplosan beras bersubsidi program SPHP menjadi premium.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolri dan Kabareskrim, Pak Kapolda. Kami ucapkan terima kasih mewakili petani Indonesia 160 juta jiwa dan petani padi 115 juta jiwa," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Sudah jelas ada mafia pangan ya. Sudah clear ada mafia. (Tapi) ini masih sempat bertanya, tulis cepat mafianya sudah ketemu,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, pengungkapan dugaan pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi premium sebagai momentum memperkuat pemberantasan mafia pangan di Indonesia.

Menurut Mentan, pemerintah memiliki kesempatan besar memberantas jaringan mafia pangan karena kondisi produksi beras nasional saat ini semakin kuat dan pasokan tersedia.

"Sudah jelas ada mafia pangan ya. Sudah clear ada mafia. (Tapi) ini masih sempat bertanya, tulis cepat mafianya sudah ketemu," kata Mentan saat sidak di Toko/Rumah Beras Kayumanis di Jalan Kayumanis X No.46A RT 07 RW 01 Pisangan Baru Matraman Jakarta Timur, Rabu.

Ia menyampaikan hal tersebut sambil menunjukkan beras dengan klaim premium kepada awak media yang mengikuti sidak, yang diduga berasal dari praktik pengoplosan beras SPHP bersubsidi.

Ia menilai keberadaan pelaku yang memanfaatkan beras bersubsidi untuk keuntungan pribadi harus dihentikan karena merugikan negara dan masyarakat.

Menurut Amran, pemerintah tidak boleh membiarkan pihak tertentu mencari keuntungan dari program pangan yang dirancang untuk menjaga kebutuhan masyarakat.

Ia mengatakan, dukungan Presiden serta jajaran kepolisian menjadi kekuatan penting dalam mempercepat pengungkapan praktik penyimpangan sektor pangan nasional.

Amran mengapresiasi langkah jajaran Polri melalui Polres Jakarta Timur dan jajaran Intelijen Keamanan (Intelkam) yang bergerak cepat menemukan dugaan penyalahgunaan beras SPHP tersebut.

"Terkhusus Pak Kapolri, kami mewakili petani Indonesia, 115 juta petani padi, itu mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Ini kerja nyata yang kita lakukan dan hasil kolaborasi atas perintah Bapak Presiden. Ini (oplos beras) adalah perilaku yang tidak terpuji," ujarnya.

Ia berharap pengusutan kasus tidak hanya berhenti pada lokasi temuan, tetapi mampu mengungkap jaringan yang lebih luas dalam praktik mafia pangan.

Amran menegaskan, pemerintah akan terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) untuk membersihkan sektor pangan dari tindakan yang merugikan masyarakat.

Ia mengatakan, ketahanan pangan nasional harus dijaga bersama karena pangan merupakan kebutuhan strategis yang berkaitan langsung dengan stabilitas sosial masyarakat.

Amran menegaskan, pemberantasan mafia pangan menjadi komitmen pemerintah agar masyarakat memperoleh pangan berkualitas dengan harga wajar dan program subsidi tepat sasaran.

Mentan melakukan inspeksi mendadak di dua lokasi dugaan praktik pengoplosan beras program SPHP menjadi beras premium di Jakarta Timur, guna menjaga tata niaga perberasan.

Pada lokasi pertama di Toko atau Rumah Beras Kayumanis, Jalan Kayumanis X, Matraman, Amran menemukan dugaan penyalahgunaan beras bersubsidi yang dipasarkan kembali sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi sebanyak 600 ton.

Setelah dari Kayumanis, Amran bersama jajaran Polri melanjutkan inspeksi mendadak ke kawasan Pasar Induk Beras Cipinang untuk menelusuri dugaan praktik serupa.

Di lokasi ini, Amran menduga praktik pengoplosan di kawasan Pasar Induk Beras Cipinang berlangsung dalam skala besar dengan volume yang berpotensi mencapai ribuan ton apabila dilakukan secara berulang setiap hari.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2026 lalu, layanan Pengukuran Terjadwal sudah dijalankan di 466 Kantor Pertanahan (Kantah) dan Peralihan Hak Terintegrasi telah berjalan di 131 Kantah

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meluncurkan transformasi layanan pertanahan untuk lebih memberikan kepastian dalam waktu prosedur dan penyelesaian layanan.

Perubahan dilakukan melalui layanan Pengukuran Terjadwal dengan target penyelesaian 12 hari dan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) dengan target penyelesaian 10 hari.

"Sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2026 lalu, layanan Pengukuran Terjadwal sudah dijalankan di 466 Kantor Pertanahan (Kantah) dan Peralihan Hak Terintegrasi telah berjalan di 131 Kantah," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN Dalu Agung Darmawan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Layanan Pengukuran Terjadwal itu telah dikembangkan mulai Juli 2025 lalu oleh Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Ditjen SPPR). Pengembangan terus berjalan, hingga saat ini Pengukuran Terjadwal sudah sukses diterapkan di sekitar 96 persen Kantah di Indonesia.

Dalam proses pendaftaran tanah, layanan Pengukuran Terjadwal memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri tanggal pengukuran melalui slot ketersediaan jadwal petugas ukur yang tersedia.

"Implementasinya, waktu tunggu pengukuran selama tujuh hari, dan proses penyelesaian Peta Bidang Tanah (PBT) setelah pengukuran maksimal lima hari, jadi total layanan 12 hari. Masyarakat juga akan dijelaskan di loket pengukuran terjadwal terkait ketentuan layanan," ujarnya.

Sementara untuk layanan PERINTIS 10 Hari, Kementerian ATR/BPN menargetkan percepatan dalam proses peralihan hak atas tanah menjadi selesai dalam 10 hari.

Tahapannya termasuk, proses di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau instansi pemerintah tingkat daerah yang mengelola pendapatan daerah selesai maksimal 3 hari, proses di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maksimal 2 hari, dan proses di Kantah selesai maksimal 5 hari.

"Percepatan pelayanan membutuhkan pembenahan proses kerja sekaligus kolaborasi. Dalam PERINTIS, pemerintah daerah, PPAT, dan Kantah memiliki peran pada tahapan masing-masing. Karena itu, integrasi proses dan komitmen bersama menjadi kunci agar kepastian waktu yang dijanjikan kepada masyarakat dapat diwujudkan," katanya.

Dengan dua transformasi layanan yang diterapkan mulai tahun ini, Kementerian ATR/BPN berupaya merubah pola pelayanan yang lebih terukur, baik dalam proses pengukuran bidang tanah maupun peralihan hak.

Pelaksanaannya memerlukan kedisiplinan dalam memenuhi standar waktu, keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta koordinasi antarpihak agar proses pelayanan berjalan sesuai prosedur.

"Kami ingin masyarakat tidak hanya mendapatkan kepastian mengenai prosedur yang harus dilalui, tetapi juga kejelasan mengenai waktu penyelesaiannya. Karena itu, standar layanan yang telah ditetapkan harus menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan pelayanan di lapangan," ujar dia.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

VinFast bertujuan memberikan kesempatan bagi masyarakat di Makassar dan seluruh Sulawesi Selatan untuk merasakan langsung kendaraan listrik

Makassar (ANTARA) - VinFast menawarkan harga khusus untuk sejumlah model kendaraan listrik dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Makassar 2026 yang berlangsung pada 28 Oktober hingga 1 November 2026.

Selama pameran, VinFast memberikan potongan harga Rp3 juta untuk model VF 3, Rp4 juta untuk Limo Green dan VF MPV 7, serta Rp5 juta untuk VF 6 dan VF 7.

Chief Executive Officer VinFast Indonesia Arunodoy Das pada GIIAS 2026 di Makassar, Rabu mengatakan percepatan transisi menuju kendaraan listrik membutuhkan pilihan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, didukung infrastruktur pengisian daya, layanan purnajual, serta kebijakan kepemilikan yang menarik.

“Melalui GIIAS Makassar 2026, VinFast bertujuan memberikan kesempatan bagi masyarakat di Makassar dan seluruh Sulawesi Selatan untuk merasakan langsung kendaraan listrik, mengeksplorasi manfaat nyatanya, dan memilih solusi mobilitas yang sesuai dengan gaya hidup dan kebutuhan kerja mereka,” katanya.

Pameran ini menjadi upaya VinFast memperluas akses masyarakat Sulawesi Selatan terhadap kendaraan listrik sekaligus mendorong peralihan menuju mobilitas ramah lingkungan.

Dalam pameran tersebut, VinFast menampilkan sejumlah model, yakni VF 3, VF 6, VF 7, VF MPV 7, serta lini Green yang terdiri atas Nerio Green, Herio Green, dan Limo Green.

VF 3 ditujukan untuk kebutuhan mobilitas perkotaan, sedangkan VF 6, VF 7, dan VF MPV 7 menyasar kebutuhan perjalanan harian hingga keluarga. Adapun lini Green menawarkan pilihan kendaraan untuk kebutuhan transportasi komersial dan operasional usaha.

"Pengunjung juga dapat berinteraksi langsung dengan tim penasihat VinFast serta mencoba sejumlah model melalui fasilitas uji berkendara (test drive) selama pameran," tambah Arunodoy.

VinFast terus memperluas portofolio produk, jaringan distribusi, dan layanan purnajual di Indonesia sejak memasuki pasar nasional lebih dari dua tahun lalu, termasuk mengembangkan ekosistem mobilitas listrik dengan dukungan V-GREEN.

Partisipasi dalam GIIAS Makassar 2026 menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk memperluas penggunaan kendaraan listrik di Indonesia sekaligus memperkuat pertumbuhan bisnisnya di pasar nasional.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo menyatakan 232 lintasan perintis menghubungkan wilayah kepulauan, memperluas akses transportasi, mendukung distribusi logistik, serta menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat.

"Melalui pelayanan 229 lintasan perintis, ASDP mengambil peran dalam membuka akses transportasi bagi masyarakat kepulauan, sekaligus mendukung mobilitas, distribusi logistik, dan aktivitas ekonomi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)," kata Heru, dalam keterangan yang terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan hal itu dalam memperingati 98 tahun Sumpah Pemuda. ASDP menegaskan komitmennya dalam memperkuat persatuan bangsa melalui konektivitas penyeberangan yang menjangkau berbagai wilayah Indonesia.

Menurut Heru, semangat Sumpah Pemuda yang mengedepankan persatuan dan kebersamaan memiliki relevansi dengan peran ASDP sebagai penghubung antarpulau.

Di tengah kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau, konektivitas menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan masyarakat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan kegiatan ekonomi.

Semangat Sumpah Pemuda, kata dia, mengingatkan persatuan Indonesia perlu terus dijaga melalui langkah nyata. Bagi ASDP, salah satu wujudnya adalah menghadirkan layanan penyeberangan yang menghubungkan masyarakat antarpulau.

"Setiap lintasan yang dilayani bukan hanya menghubungkan dua wilayah, tetapi juga membuka akses dan peluang bagi masyarakat untuk tumbuh bersama,” ujarnya.

Secara nasional, ASDP melayani 232 lintasan perintis dan 94 lintasan komersial. Dengan demikian, sekitar 71 persen jaringan lintasan ASDP merupakan layanan perintis yang memiliki peran penting dalam menjaga akses transportasi di wilayah dengan keterbatasan pilihan angkutan.

Keberadaan lintasan perintis menjadi bagian dari pelayanan publik yang dilaksanakan ASDP melalui penugasan pemerintah.

Berbeda dengan lintasan komersial, layanan perintis dihadirkan untuk menjangkau wilayah yang secara ekonomi belum sepenuhnya dapat dilayani berdasarkan mekanisme pasar, tetapi memiliki kebutuhan transportasi yang penting bagi kehidupan masyarakat.

Melalui layanan tersebut, masyarakat di wilayah kepulauan dapat mengakses pusat perdagangan, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta mengangkut hasil pertanian, perikanan, dan berbagai komoditas lokal menuju pasar yang lebih luas.

Konektivitas ini sekaligus mendukung peluang usaha dan mobilitas generasi muda yang menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.

Salah satu wujud penguatan konektivitas perintis dilakukan ASDP melalui pengoperasian lintasan Banggai-Paisulamo-Dungkean di Sulawesi Tengah pada Januari 2026.

Dilayani KMP Teluk Tolo, lintasan tersebut mendukung pergerakan masyarakat dan distribusi kebutuhan pokok antarpulau, sekaligus memperluas akses ekonomi bagi masyarakat Banggai Laut.

Kehadiran layanan penyeberangan di wilayah kepulauan memiliki arti penting bagi generasi muda. Akses transportasi yang tersedia memberikan kesempatan lebih luas bagi pelajar untuk melanjutkan pendidikan, pelaku usaha muda untuk memasarkan produk lokal, serta masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah.

Heru menambahkan penguatan konektivitas nasional membutuhkan sinergi antara pemerintah, operator transportasi, dan seluruh pemangku kepentingan.

ASDP berkomitmen menjalankan perannya sebagai operator penyeberangan dengan mengutamakan keselamatan, kualitas pelayanan, dan keberlanjutan akses transportasi masyarakat.

"Persatuan tidak hanya diwujudkan melalui semangat kebangsaan, tetapi juga melalui kesempatan yang semakin terbuka bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia," tuturnya.

Ia berharap konektivitas penyeberangan dapat menjadi salah satu penggerak kemajuan daerah, termasuk memberikan ruang bagi generasi muda untuk belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi wilayahnya.

Ia menambahkan momentum Sumpah Pemuda menjadi pengingat bahwa pembangunan Indonesia memerlukan keterhubungan antardaerah yang kuat.

Melalui layanan penyeberangan komersial dan perintis, ASDP berupaya mendukung pemerataan akses transportasi sekaligus menjaga pergerakan masyarakat dan barang dari satu pulau ke pulau lainnya.

Dengan semangat satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, ASDP berkomitmen mengambil bagian dalam menghubungkan Nusantara, agar jarak geografis tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh kesempatan dan membangun masa depan yang lebih baik.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Harga singkong di tingkat petani yang sebelumnya anjlok hingga Rp700 per kilogram kini naik menjadi sekitar Rp3.000 per kilogram

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah segera membuka ekspor mocaf guna memperluas pasar dan meningkatkan nilai tambah komoditas tersebut seiring harga singkong petani di dalam negeri meningkat.

Amran mengatakan kebijakan penghentian impor singkong yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan dampak positif bagi petani dalam negeri.

"Harga singkong di tingkat petani yang sebelumnya anjlok hingga Rp700 per kilogram kini naik menjadi sekitar Rp3.000 per kilogram," kata Mentan terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Pemerintah selanjutnya mendorong pembukaan pasar ekspor melalui produk olahan seperti tepung mocaf (modified cassava flour) untuk meningkatkan nilai tambah singkong sekaligus memperluas pasar bagi produk pertanian Indonesia. Meski begitu, Amran belum menyebutkan negara yang akan dituju dalam ekspor tersebut.

“Ada informasi menarik, harga ubi singkong setelah kita tutup impor, harga di lapangan kemarin mencapai Rp3.000 per kilogram. Ini disambut gembira oleh petani singkong,” ujarnya.

Amran menjelaskan, penghentian impor singkong merupakan tindak lanjut atas laporan mengenai anjloknya harga yang merugikan petani. Saat persoalan tersebut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, pemerintah sepakat mengambil langkah tegas untuk melindungi petani domestik dan memperbaiki harga jual hasil panen.

“Pak Menteri, umumkan hari ini. Mulai detik ini, hentikan impor dari negara lain,” kata Mentan Amran mengutip arahan Presiden Prabowo.

Menurut Amran, kebijakan tersebut menjadi langkah penting untuk memberikan ruang bagi hasil produksi petani dalam negeri agar terserap pasar dengan harga yang lebih menguntungkan.

Dengan berkurangnya tekanan dari produk impor, petani diharapkan memperoleh kepastian usaha yang lebih baik sehingga memiliki insentif untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi.

Perbaikan harga juga terlihat di sentra produksi singkong Lampung. Berdasarkan laporan yang diterima Mentan Amran, harga singkong di daerah tersebut telah mencapai sekitar Rp3.000 per kilogram.

Bahkan, saat berdialog dengan petani di Pringsewu, Minggu (25/10), Mentan menerima laporan harga singkong di tingkat petani mencapai Rp3.050 per kilogram.

“Kesimpulannya, petani diuntungkan. Petani untung, mereka berproduksi,” tegasnya.

Pemerintah tidak ingin perbaikan harga singkong berhenti pada perlindungan pasar domestik. Mentan menyampaikan peluang ekspor tengah disiapkan dan diharapkan dapat terealisasi dalam waktu dekat.

Produk yang akan diekspor berupa mocaf, yakni tepung berbahan dasar singkong yang diproses melalui modifikasi karakteristik tepung untuk menghasilkan produk dengan fungsi dan kegunaan yang lebih luas.

“Bahkan minggu depan, insya Allah, ekspor ke luar negeri. Dari yang sebelumnya banyak impor, dalam waktu singkat kita berharap bisa menjadi ekspor,” tutur Amran.

Rencana ekspor dalam bentuk mocaf menegaskan pentingnya penguatan hilirisasi singkong nasional. Singkong tidak cukup hanya dipasarkan sebagai komoditas mentah, tetapi perlu diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah, daya saing, dan peluang pasar lebih luas.

Melalui pengolahan tersebut, potensi ekonomi singkong dapat dikembangkan melampaui penjualan hasil panen langsung.

Hilirisasi juga berpeluang memperkuat hubungan antara petani, industri pengolahan, dan pasar ekspor.

Ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan, standar mutu produk, kapasitas produksi, serta kepastian penyerapan hasil panen menjadi faktor penting agar industri mocaf berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi petani.

Dengan berkembangnya industri pengolahan, permintaan terhadap singkong lokal diharapkan semakin kuat. Kondisi itu dapat membuka peluang pasar yang lebih stabil bagi petani, mendorong peningkatan produktivitas, serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja di wilayah sentra produksi.

Pemerintah berharap penguatan pasar domestik yang diikuti pengembangan industri hilir dan perluasan ekspor dapat menciptakan ekosistem usaha singkong yang lebih sehat.

Dengan demikian, penghentian impor tidak hanya melindungi petani dari tekanan harga, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun daya saing komoditas singkong Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Gerakan Generasi Milenial Indonesia (GGMI) Batam menilai penguatan ekonomi biru dan pengembangan lumbung ikan nasional dapat mendukung ketahanan pangan nasional sejalan dengan tujuan Asta Cita pemerintah.

Ketua GGMI Batam M Ghoji Alghifari Lubis mengatakan pengembangan sektor kelautan dan perikanan dapat memperkuat ekonomi kerakyatan, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ia mengajak generasi milenial untuk turut berperan aktif mendukung agenda tersebut.

"Generasi milenial harus berperan aktif dalam mendukung program pembangunan pemerintahan melalui gagasan, inovasi, kewirausahaan, dan partisipasi masyarakat," kata Ghoji dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menurut Ghoji, momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk berkontribusi terhadap pembangunan nasional, khususnya melalui pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan.

Ia mengampaikan hal tersebut dalam diskusi publik bertajuk "Menatap Masa Depan Ekonomi Biru & Lumbung Ikan Nasional dalam Asta Cita" di Batam, Rabu, diikuti sekitar 60 peserta.

Ia menjelaskan kontribusi tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan usaha berbasis potensi lokal, inovasi pengolahan hasil laut, serta partisipasi dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah secara konstruktif.

"Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat, termasuk generasi milenial yang memiliki potensi besar dalam pengembangan inovasi dan kewirausahaan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, pengamat dari Universitas Batam Fendi Hidayat menilai Kepulauan Riau memiliki peluang strategis dalam pengembangan ekonomi biru melalui perikanan tangkap, budi daya laut, industri pengolahan, serta perdagangan dan konektivitas maritim.

Menurut dia, pengelolaan potensi tersebut secara terarah dapat memperkuat perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap ketahanan pangan nasional.

"Pengembangan ekonomi biru dan Lumbung Ikan Nasional membutuhkan sinergi antara pemerintah, akademisi, organisasi kepemudaan, pelaku usaha, nelayan, koperasi, serta masyarakat pesisir," kata Fendi.

Ia menjelaskan pengembangan Lumbung Ikan Nasional membutuhkan sistem perikanan terintegrasi, mulai dari produksi dan pendaratan ikan hingga penyimpanan, pengolahan, serta distribusi ke berbagai wilayah.

Ketersediaan pelabuhan perikanan, fasilitas penyimpanan berpendingin (cold storage), dan jaringan distribusi antarpulau dinilai penting untuk menjaga kualitas hasil tangkapan sekaligus meningkatkan daya saing produk perikanan.

Dengan dukungan infrastruktur dan industri pengolahan, hasil laut diharapkan tidak hanya dijual sebagai komoditas mentah, tetapi juga dikembangkan menjadi produk bernilai tambah yang membuka lapangan kerja dan peluang usaha.

Sebagai gambaran potensi daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau pada November 2025 menyebut produksi ikan di provinsi tersebut rata-rata mencapai sekitar 339 ribu ton per tahun, ditambah 39 ribu ton dari sektor budi daya.

Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat produksi perikanan nasional mencapai 19,89 juta ton hingga triwulan III 2026, sedangkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sektor perikanan mencapai 6,86 persen pada triwulan II 2026.

Dalam penguatan ekonomi pesisir, Dinas Perikanan Batam pada September 2026 juga melaporkan lima lokasi Kampung Nelayan Merah Putih telah memperoleh persetujuan KKP untuk pembangunan pada tahun ini.

Fendi menilai pengembangan infrastruktur dan pengolahan hasil perikanan dapat memberikan manfaat ekonomi lebih luas bagi nelayan, pelaku usaha, serta masyarakat pesisir.

"Bagi Kepulauan Riau, penguatan sektor ini berpotensi meningkatkan pendapatan nelayan, memperluas kesempatan usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperkuat kontribusi daerah terhadap ketahanan pangan nasional," ujarnya.

Ia menambahkan pengembangan ekonomi biru perlu memperhatikan kelestarian ekosistem laut agar manfaat ekonomi dari pemanfaatan sumber daya perikanan dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Diskusi yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat kontribusi generasi muda dalam mendukung Asta Cita melalui inovasi, kewirausahaan, dan pengembangan ekonomi lokal.

Melalui kegiatan tersebut, GGMI Batam berharap pengembangan ekonomi biru dan lumbung Ikan nasional dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan serta memperkuat ketahanan pangan menuju Indonesia Emas 2045.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kalau tidak mampu, serahkan konsesi itu kepada negara

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang sudah memegang konsesi dan mengantongi persetujuan rencana pengembangan (plan of development/PoD) segera mengeksekusi proyeknya.

"Kalau tidak mampu, serahkan konsesi itu kepada negara. Nanti kita akan menawarkan kepada siapa yang bisa mengerjakan," kata Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, saat ini Indonesia masih mengimpor sekitar 700-750 ribu barel minyak per hari. Untuk menekan angka itu, perlu percepatan eksekusi dari blok yang sudah PoD.

Hal itu disampaikan Bahlil saat membuka FOREK Hulu Migas 2026 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Rabu (28/10). Forum ini mempertemukan regulator, KKKS, kontraktor, akademisi, dan investor hulu migas.

Arahan tersebut juga berlaku bagi Pertamina. Menurut Bahlil, status sebagai perusahaan milik negara bukan alasan untuk bekerja lambat. Jika tidak sanggup, Pertamina diminta berbagi pengelolaan dengan perusahaan lain.

"Sekalipun Pertamina punya negara, saya tidak meminta untuk kalian kerjanya lambat. Harus cepat," ujarnya.

Desakan ini berangkat dari selisih besar antara konsumsi dan produksi minyak nasional. Bahlil menyebut konsumsi mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi baru sekitar 600-650 ribu barel per hari. Program biodiesel B50 menutup sekitar 250-300 ribu barel, sehingga sisa kebutuhan yang diimpor masih sekitar 700-750 ribu barel per hari.

"Pekerjaan yang masih berat sekali bagi kami adalah bagaimana meningkatkan lifting," kata Bahlil.

Ia menilai saat ini momentum yang tepat untuk bergerak. Harga minyak dunia sedang naik dan permintaan global menguat. Di sisi lain, kondisi geopolitik yang tidak menentu membuat setiap negara memproteksi kebutuhan energinya masing-masing, dan perebutan minyak berpotensi memicu ketegangan di berbagai kawasan, termasuk Asia Tenggara.

Upaya peningkatan produksi juga menghadapi tantangan. Sebagian besar sumur minyak Indonesia sudah tua dan lifting nasional terus turun dalam 10 tahun terakhir. Untuk itu, Bahlil meminta KKKS berinovasi dengan rekayasa teknologi untuk mengoptimalkan produksi, seperti yang dilakukan Exxon di Cepu, Jawa Timur.

Bahlil menyebut arahannya sebagai anjuran, bukan ancaman, agar pelaku usaha bergerak cepat. Ia optimistis, jika seluruh pemegang konsesi bekerja serius dan cepat, target Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai pada 2029-2030. Percepatan eksekusi proyek tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan swasembada energi.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026