Denpasar, Bali (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mendorong pengembangan kawasan Batam, Karimun, dan Bintan, sebagai hub pusat data atau data center baru di Indonesia.

"Kenapa harus kita dorong ke sana? Karena pertama adalah ketersediaan airnya besar, yang kedua, penduduknya tidak sepadat seperti di Jawa Barat atau di Jakarta ataupun di Bali. Dan yang ketiga adalah kita dorong untuk energi baru terbarukan," katanya dalam forum Bali Tech Week 2026 di Sanur, Denpasar, Bali, Senin.

Menurut dia, rencana tersebut diarahkan untuk menangkap peluang investasi ekonomi digital sekaligus mengoptimalkan ketersediaan air dan pengembangan energi baru terbarukan.

Bahlil menjelaskan pertumbuhan industri digital meningkatkan kebutuhan energi dalam jumlah besar.

Pusat data tidak hanya membutuhkan pasokan listrik yang andal, tetapi juga air dalam jumlah signifikan untuk mendukung operasionalnya.

Ia mencontohkan sejumlah negara yang mulai membatasi pembangunan pusat data karena tingginya kebutuhan listrik dan air.

Indonesia, menurutnya, perlu menyiapkan perencanaan yang matang agar investasi teknologi tersebut tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap sumber daya setempat.

“Sekarang di Asia Tenggara sudah ada hub antara Malaysia dan Singapura. Nah, coba kita sekarang membangun hub baru untuk Indonesia, yaitu antara Batam, Karimun, Bintan," ujar Bahlil dalam paparannya.

Menurut dia, kawasan tersebut memiliki sejumlah pertimbangan untuk dikembangkan, antara lain ketersediaan air, kepadatan penduduk yang tidak setinggi sejumlah kawasan perkotaan besar, serta peluang mengembangkan pasokan energi terbarukan.

Pemerintah juga mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas sekitar 100 gigawatt.

Bahlil menilai ketersediaan energi hijau berpotensi menjadi daya tarik bagi investor pusat data yang membutuhkan pasokan listrik berkelanjutan.

"Saya punya keyakinan, investor akan lebih suka untuk memakai data center mereka dengan memakai energi baru terbarukan, dan ini sebuah peluang bisnis," katanya.

Selain itu, pemerintah merencanakan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

Ia menyebut sekitar 70 persen dari penambahan kapasitas tersebut akan berasal dari energi baru terbarukan dan sumber energi dalam bauran yang direncanakan.

Bahlil mengungkapkan kebutuhan listrik dari rencana pengembangan pusat data dapat mencapai tambahan 20 gigawatt.

Besaran tersebut setara dengan sekitar 20 persen dari kapasitas listrik eksisting.

Karena itu, pemerintah akan menyinkronkan rencana pembangunan pusat data dengan kesiapan pasokan listrik.

Bahlil mengatakan data mengenai lokasi investasi diperlukan agar penyediaan energi dapat direncanakan secara lebih tepat.

Ia juga menekankan pengembangan pusat data harus disertai kolaborasi dengan pengusaha nasional dan daerah.

Pemerintah, menurut dia, ingin memastikan investasi teknologi tinggi tidak hanya memberikan manfaat bagi investor, tetapi juga menghasilkan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar lokasi proyek.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Salah satu keunggulan utama metode PM-AAS adalah potensi peningkatan produktivitas padi hingga dua kali lipat

Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Lahan persawahan Kelompok Tani Setia Kawan di Desa Kampung Baru, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menjadi lokasi percontohan penerapan metode tanam padi Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS).

"Gerakan Tanam Serentak metode PM-AAS ini merupakan bagian dari program Kementerian Pertanian untuk mendorong penerapan budidaya padi modern di tingkat petani guna meningkatkan produksi sekaligus menjaga keberlanjutan swasembada pangan nasional," kata Ketua Tim Kerja Kabupaten Rejang Lebong dari Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPMP) Provinsi Bengkulu, Didik Ari Supeno di Rejang Lebong, Senin.

Dia menjelaskan, kegiatan di Desa Kampung Baru tersebut merupakan pelaksanaan tahap kedua, setelah sebelumnya dilakukan penanaman secara swadaya untuk menguji keandalan metode PM-AAS dengan luasan lahan mencapai 2 hektare.

"Salah satu keunggulan utama metode PM-AAS adalah potensi peningkatan produktivitas padi hingga dua kali lipat, dari sebelumnya 4–5 ton per hektare menjadi 8–10 ton per hektare," ujar Didik.

Selain meningkatkan hasil panen, metode PM-AAS dirancang untuk menghemat waktu serta biaya budidaya, sekaligus meningkatkan indeks pertanaman menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun sesuai ketersediaan air dan kondisi lahan.

Didik menambahkan, peningkatan populasi tanaman menjadi faktor kunci dalam metode PM-AAS. Jika sebelumnya metode jajar legowo memiliki populasi terbatas, PM-AAS mampu meningkatkan populasi tanaman hingga dua kali lipat, sehingga satu kali tanam menghasilkan produksi yang setara dua kali penanaman metode biasa.

Program PM-AAS di Kabupaten Rejang Lebong ditargetkan mencakup areal seluas 883 hektare. Desa Kampung Baru dipilih karena memiliki hamparan persawahan yang luas dan potensial menjadi contoh bagi kelompok tani lainnya dalam menerapkan teknologi pertanian modern.

Kementerian Pertanian menggelar gerakan tanam serentak secara berkala sejak April 2026 sebagai langkah menjaga kesinambungan produksi pangan nasional usai keberhasilan capaian swasembada beras pada 2025.

Menurut Didik, upaya mempertahankan swasembada pangan membutuhkan keterlibatan lintas sektor mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, hingga petani.

"Kita menyadari bahwa ketika ada penanaman, nantinya akan ada panen. Karena itu, produksi harus terus dijaga agar mampu memenuhi kebutuhan nasional secara berkelanjutan," tuturnya.

Sementara itu, Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Rejang Lebong, R. Ade Fitriyeni menyatakan komitmennya untuk melakukan pendampingan kepada kelompok tani melalui tenaga penyuluh.

"Gerakan tanam PM-AAS ini merupakan program nasional. Kami memberikan pendampingan serta menyalurkan bantuan sarana produksi dari Kementerian Pertanian berupa benih, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian," kata Ade.

Ia berharap kelompok tani di Kecamatan Selupu Rejang dapat memanfaatkan dukungan sarana produksi dan mengoptimalkan teknologi PM-AAS untuk memperkuat ketahanan pangan daerah serta menyokong swasembada beras nasional.

Pewarta: Nur Muhamad
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Penguatan industri kakao tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk menjawab berbagai tantangan, mulai dari peningkatan produktivitas dan kualitas bahan baku, penguatan kapasitas sumber daya manusia, penerap

Bandung, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyampaikan, penguatan industri kakao nasional membutuhkan sinergi lintas sektor untuk meningkatkan produktivitas, kualitas bahan baku, dan keberlanjutan pasokan bagi industri pengolahan.

“Penguatan industri kakao tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk menjawab berbagai tantangan, mulai dari peningkatan produktivitas dan kualitas bahan baku, penguatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan prinsip keberlanjutan, hingga peningkatan daya saing industri pengolahan dan produk kakao nasional,” ujar Menperin dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Menperin mengatakan, pihaknya terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem kakao nasional yang produktif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui Program Cocoa Doctor yang bertujuan mencetak sumber daya manusia (SDM) kompeten sebagai agen perubahan dalam pengembangan ekosistem kakao, mulai dari sektor hulu hingga hilir.

Program Cocoa Doctor merupakan hasil kolaborasi Kemenperin dengan FAST Project dari United Nations Development Programme (UNDP), dengan dukungan United Kingdom Foreign, Commonwealth & Development Office (UK FCDO) serta Cocoa Academy PT Mars Symbioscience Indonesia.

Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas SDM sekaligus membangun rantai nilai kakao nasional yang lebih produktif, berkelanjutan, dan kompetitif.

Menperin berharap sinergi yang terbangun dapat menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat ekosistem industri kakao nasional.

“Kolaborasi ini diharapkan tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program dan aksi bersama yang memberikan dampak nyata bagi petani, pelaku usaha, dan industri kakao nasional,” tegasnya.

Sepanjang 2026, Program Cocoa Doctor menargetkan pelatihan bagi 100 peserta. Hingga awal Oktober 2026, sebanyak 70 peserta telah mengikuti pelatihan, sementara 30 peserta lainnya dijadwalkan menjalani pelatihan pada 20 Oktober hingga 11 November 2026.

Program yang dimulai sejak Juli 2026 tersebut dilaksanakan secara bertahap di fasilitas Mars Cocoa Academy Tarengge. Melalui pelatihan ini, peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, serta penerapan praktik keberlanjutan dalam pengelolaan kakao.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika menyampaikan bahwa penguatan kompetensi SDM merupakan fondasi penting untuk membangun industri kakao yang tangguh dan berdaya saing.

Menurut dia, lulusan Cocoa Doctor diharapkan dapat menerapkan sekaligus menyebarluaskan pengetahuan yang diperoleh kepada petani dan pelaku usaha di daerah masing-masing.

Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan oleh peserta pelatihan, tetapi juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan produktivitas kakao nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Bahkan ada beberapa yang masih lapar, dia bisa tambah lagi, jadi makanan tidak ada tersisa ya

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan uji coba layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sistem prasmanan di 66 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 10 provinsi untuk meningkatkan kualitas penyajian makanan dan mengevaluasi efektivitas operasional.

Dalam konferensi pers seusai rapat koordinasi MBG di Jakarta, Senin, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, uji coba sistem prasmanan dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden sekaligus merujuk pada praktik serupa di negara lain.

Ia menjelaskan, uji coba sistem prasmanan ini dilakukan untuk mengatasi sejumlah kendala distribusi makanan, seperti waktu pengiriman yang panjang dan suhu makanan yang menurun saat sampai kepada penerima manfaat, yang berpotensi mempengaruhi kualitas dan keamanan pangan.

Selain itu, penyajian secara prasmanan diharapkan dapat mengurangi sisa makanan karena siswa dapat mengambil tambahan sesuai kebutuhan masing-masing.

"Bahkan ada beberapa yang masih lapar, dia bisa tambah lagi, jadi makanan tidak ada tersisa ya," kata Zulkifli.

Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono mengatakan, hasil uji coba selama sepekan menunjukkan tingkat konsumsi makanan lebih baik, sementara makanan yang disajikan juga lebih segar dan hangat.

“Antusiasme siswanya juga lebih senang karena selain porsi yang dia dapat, kalau masih ada sisa masih bisa nambah,” kata Sudaryono.

Menurut dia, sistem prasmanan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil tambahan makanan apabila masih lapar, sehingga penyajian dapat lebih menyesuaikan kebutuhan penerima manfaat.

Meski demikian, Sudaryono mengatakan, pemerintah masih mengkaji kebutuhan biaya dan tenaga kerja untuk menerapkan model tersebut.

Evaluasi dilakukan untuk menghitung kemungkinan efisiensi maupun tambahan biaya operasional dibandingkan dengan sistem penyajian yang selama ini digunakan.

“Dari sisi operasional itu yang sedang kita hitung lagi, sedang kita kaji kira-kira bisa kurang berapa atau jangan-jangan lebih berapa,” ujarnya.

Ia menjelaskan, uji coba juga digunakan untuk mengidentifikasi kendala teknis di lapangan, termasuk kebutuhan tenaga kerja dan kesiapan sekolah dalam menerapkan sistem prasmanan.

Menurut Sudaryono, sekolah perlu mendapatkan edukasi agar pelaksanaan layanan berjalan tertib. Pendampingan juga perlu disesuaikan dengan usia siswa karena kebutuhan dan kemampuan siswa sekolah dasar kelas awal berbeda dengan siswa kelas yang lebih tinggi.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Memang perlu kita susun peta jalan karena ini berkaitan dengan tahapan dan kebijakan pemerintah secara menyeluruh

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan komitmennya untuk melindungi dan mengembangkan sektor manufaktur nasional, termasuk Industri Hasil Tembakau (IHT), salah satunya melalui penyusunan peta jalan (roadmap) industri yang komprehensif.

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyatakan bahwa penyusunan peta jalan tersebut sangat krusial karena berkaitan erat dengan tahapan serta arah kebijakan pemerintah secara menyeluruh dalam menghadapi dinamika industri ke depan.

"Memang perlu kita susun peta jalan karena ini berkaitan dengan tahapan dan kebijakan pemerintah secara menyeluruh. Apakah kita sepakati ada kebijakan yang konsensus atau seperti apa, itu penting dilihat. Kita harus melihat dinamika ke depan," ujar Sarmuji di Jakarta, Senin.

Sarmuji menjelaskan, fungsi Kemenperin tidak hanya terbatas sebagai regulator dan fasilitator, tetapi juga berperan aktif sebagai akselerator pertumbuhan industri.

"Langkah strategis menjaga keberlangsungan IHT ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah membidik peningkatan kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga mencapai 20 persen pada 2027," kata dia.

Selain itu, pihaknya mengharapkan manufaktur dapat terus memperkuat perannya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dan penyerap tenaga kerja, di mana ekosistem pertembakauan saat ini mencakup sekitar 6 juta jiwa, mulai dari petani tembakau, petani cengkih, pekerja pabrik, hingga sektor ritel.

Ia juga menyoroti tantangan berat yang dihadapi IHT akibat maraknya peredaran rokok ilegal yang dipicu oleh berbagai tekanan regulasi dalam beberapa tahun terakhir.

"Rokok ilegal memberikan pukulan serius pada rokok legal. Marak dan banyak sekali modusnya. Ini yang harus segera diatasi pemerintah, industri legal harus dilindungi. Penegakan aturan menjadi faktor determinan dalam mengatasi rokok ilegal dan tentunya perlu juga edukasi," tegas Sarmuji.

Urgensi kepastian regulasi dan peta jalan perlindungan industri ini turut didukung oleh para pelaku di tingkat hulu.

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menilai ekosistem IHT dari hulu ke hilir sangat membutuhkan kejelasan arah kebijakan di tengah ancaman regulasi turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

Ketua DPC APTI Sumedang, Otong Supendi, menuturkan bahwa selain maraknya rokok ilegal, rancangan regulasi seperti pembatasan kadar nikotin dan tar, penyeragaman kemasan rokok tanpa merek, hingga pelarangan bahan tambahan memicu kekhawatiran besar bagi kelangsungan hidup petani.

"IHT saat ini sangat terdampak oleh rancangan aturan turunan PP 28/2024. Ujungnya membuat serapan tembakau petani menurun. Kami mohon, jangan sampai ada kebijakan yang merugikan. Karena kalau industrinya tergerus, mau dikemanakan hasil kami petani tembakau ini?" kata Otong.

Ia menambahkan, wilayah Jawa Barat memiliki total luas lahan tanam tembakau mencapai 11.000 hektare (ha), dengan Kabupaten Sumedang menyumbang sekitar 2.500 ha dan memproduksi 21 ribu ton per tahun sebagai daerah terluas kedua di Jawa Barat.

Atas dasar itu, ratusan petani tembakau sempat menggelar aksi di depan gedung Kemenko PMK pada Juli lalu untuk menolak usulan pembatasan kadar tar dan nikotin, yang dinilai bertolak belakang dengan karakteristik alami komoditas tembakau lokal Indonesia.

"Melalui penyusunan peta jalan IHT yang terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat menghadirkan titik temu antara perlindungan industri legal, keberlangsungan jutaan tenaga kerja dan petani, serta kepastian regulasi nasional," imbuhnya.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan produktivitas terbaik dan terbesar berasal dari pertanian.

"Apabila ini ditingkatkan, maka kapasitas usaha dan akses pasar bisa memanfaatkan layanan keuangan untuk mendorong produktivitas. Produktivitas terbaik dan terbesar itu berasal dari pertanian, dari pengembangan unsur-unsur dasar," ucap Rachmat dalam "Launching Dashboard Indeks Akses Keuangan di Daerah (IKAD)" di Jakarta, Senin.

Menteri PPN berpendapat kemajuan negara seperti Vietnam yang memiliki pertumbuhan ekonomi hingga di atas 10 persen karena optimalisasi sektor pertanian.

Beberapa faktor yang mendukung pertumbuhan pada sektor pertanian di Vietnam yaitu perkembangan on-farm (kegiatan inti dalam sistem agribisnis berupa usaha tani atau proses budidaya (pertanian primer) yang memanfaatkan sarana produksi untuk menghasilkan komoditas atau produk pertanian segar), processing (kegiatan industri yang mengolah hasil pertanian primer (dari on-farm) menjadi barang setengah jadi atau barang jadi untuk meningkatkan nilai tambah), serta peningkatan ekspor produksi hasil olahan pertanian.

"Kalau itu bisa dikerjakan (di Indonesia), maka pertumbuhan ekonomi kita bukan saja 8 persen, tapi bisa di atas 10 persen," kata Rachmat.

Kepala Bappenas menerangkan alasan mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia di era 1970-1980-an bisa double digit.

Menurut dia, hal itu disebabkan sektor pertanian yang tumbuh dengan cepat dan pesat, serta hilirisasi tumbuh dengan baik.

"Dengan begitu, maka inklusi keuangan sekaligus dua, (yaitu) pertumbuhan dari hal yang mendasar dan pertumbuhan dari nilai tambah yang kita bisa dapatkan," ujar dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar, Bali (ANTARA) - PT Telkomsel mengoptimalkan tambahan spektrum frekuensi 700 MHz dan 2.600 MHz untuk memperluas jangkauan sinyal dan memperkuat kapasitas jaringan di tengah meningkatnya kebutuhan konektivitas digital.

Direktur Utama Telkomsel Nugroho mengatakan kedua spektrum tersebut memiliki karakteristik dan fungsi berbeda yang dapat saling melengkapi untuk menjawab kebutuhan pelanggan.

"Spektrum 2.600 MHz bagus untuk kapasitas, sedangkan 700 MHz dibutuhkan untuk penetrasi sinyal yang lebih dalam dan cakupan yang lebih luas," kata Nugroho dalam forum Bali Tech Week di Sanur, Denpasar, Senin.

Menurut dia, tambahan spektrum 2.600 MHz dapat membantu mengatasi kepadatan jaringan di lokasi yang dipadati banyak orang.

Kondisi tersebut kerap terjadi ketika berlangsung pertandingan sepak bola atau konser musik yang dihadiri ribuan penonton.

Dalam situasi seperti itu, tingginya penggunaan jaringan secara bersamaan dapat membuat pelanggan kesulitan melakukan komunikasi.

Tambahan kapasitas diharapkan mampu menjaga kualitas layanan meskipun trafik meningkat tajam.

Sementara itu, spektrum 700 MHz ditujukan untuk memperkuat jangkauan sinyal, termasuk di dalam bangunan yang selama ini sulit dijangkau jaringan.

Karakteristik frekuensi tersebut dinilai dapat membantu mengatasi hambatan penerimaan sinyal di sejumlah lokasi.

Nugroho menegaskan pemanfaatan spektrum baru akan berjalan beriringan dengan pengembangan teknologi 5G.

Teknologi ini memiliki efisiensi penggunaan spektrum yang lebih baik serta biaya per gigabyte yang lebih kompetitif.

Optimalisasi tersebut juga berpotensi mendukung perluasan layanan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dengan kombinasi jangkauan dan kapasitas yang sesuai, Telkomsel berharap dapat menyediakan konektivitas di wilayah yang belum terlayani secara lebih efektif.

Nugroho mengatakan tambahan spektrum memberikan peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan sekaligus memperluas layanan dengan pendekatan investasi yang lebih efisien.

"Dengan spektrum tambahan ini, kami bisa meningkatkan pengalaman pelanggan. Untuk wilayah yang belum terlayani, kami juga dapat berinvestasi dengan cara yang lebih hemat biaya," ujarnya.

Pengembangan jaringan tersebut menjadi bagian dari upaya Telkomsel menjawab kebutuhan konektivitas yang terus berkembang, baik di kawasan perkotaan dengan trafik tinggi maupun di daerah yang membutuhkan perluasan jangkauan layanan.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Tidak ada perantara, tidak ada makelar. Langsung data dari pondok langsung BGN

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal menyasar pondok pesantren di Pulau Jawa mulai pekan keempat Oktober 2026 sebagai upaya memperluas jangkauan penerima manfaat.

“Pulau Jawa akan mulai dilaksanakan akhir Oktober ini, minggu keempat. Jadi diperkirakan tanggal 25,” kata Zulkifli dalam konferensi pers hasil rapat koordinasi MBG di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, pondok pesantren dapat menyerahkan data peserta didik secara langsung kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk didaftarkan sebagai penerima manfaat program tersebut.

“Tidak ada perantara, tidak ada makelar. Langsung data dari pondok langsung BGN,” ujarnya.

Zulkifli menegaskan, penyaluran MBG dilakukan berdasarkan data penerima manfaat agar pelaksanaan program lebih tertib dan tepat sasaran.

Selain memperluas jangkauan layanan di Pulau Jawa, Zulkifli menyebut pemerintah juga mempercepat aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Ia menyebutkan pada tahap pertama, sebanyak 480 SPPG telah diselesaikan di kawasan Indonesia Timur, termasuk di wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.

Selanjutnya, pada tahap kedua yang dimulai 14 Oktober, sebanyak 980 SPPG baru diaktifkan di wilayah 3T di Sumatera, Kalimantan, dan Bali.

Zulkifli mengatakan, pendataan penerima manfaat MBG dilakukan dengan mengacu pada data dari sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kementerian Kesehatan untuk data balita.

Pendataan berdasarkan nama dan alamat (by name by address) tersebut bertujuan menyelaraskan data penerima manfaat dari berbagai instansi.

Ia mengakui masih ada calon penerima manfaat yang belum memperoleh layanan karena datanya belum masuk ke dalam sistem.

Oleh karena itu, pembaruan data diperlukan agar penyaluran MBG dapat menjangkau seluruh sasaran sesuai dengan data yang telah ditetapkan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai penting bagi Indonesia untuk terus meningkatkan mutu dan kualitas produk sesuai standar internasional, menjelang ratifikasi dan implementasi Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (I-EU CEPA).

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James T Riady di Jakarta, Senin, mengatakan penting untuk menjadikan I-EU CEPA sebagai program pengembangan eksportir.

Kadin, pemerintah, komunitas bisnis Eropa, dan perwakilan diplomatik perlu mengidentifikasi sekitar 100 perusahaan beserta produk Indonesia yang benar-benar berpeluang memperbesar penjualan ke Eropa.

"Nah, saat ini yang kita butuhkan itu bukan cuma tarifnya sudah menjadi nol atau berapa (rupiah), tetapi yang kita butuhkan itu bagaimana mencari 100 perusahaan Indonesia, identifikasi produknya apa, pasarnya di mana, dan kira-kira standar baru yang mereka harus mencapai itu standar apa, apa sertifikasi apa yang harus dilakukan," kata James.

Menurut dia, dengan identifikasi dan pembinaan yang tepat, diharapkan akan mempermudah produk-produk Indonesia untuk bersaing di pasar global, termasuk salah satunya Uni Eropa.

"Dengan demikian, otomatis itu pasar akan terbuka dan kita berjalan sambil proses ratifikasi (I-EU CEPA)," ujarnya.

Lebih lanjut, James mengatakan Kadin bersama pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait harus memberikan calon eksportir dengan pendampingan yang spesifik.

Hal tersebut mulai dari menentukan pasar dan calon pembeli hingga memenuhi sertifikasi, memperoleh pembiayaan, menyiapkan logistik, serta mengatasi hambatan regulasi.

Sektor potensial untuk ekspor ke Uni Eropa di antaranya mencakup tekstil, alas kaki, furnitur, pangan, perikanan, hasil pertanian olahan, barang konsumsi, produk kreatif, komponen, dan jasa digital.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan I-EU CEPA diharapkan bisa diajukan ratifikasi di Uni Eropa pada Oktober ini.

Ia mengatakan hal ini menyusul penyusunan draf legal dari kerja sama tersebut dalam Bahasa Inggris, yang kini ia sebut telah berada di tahap finalisasi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Luas areal lahan pertanian di kawasan sekitar berkisar 450 hektare. Sehingga ketika saluran irigasinya lancar, jika sebelumnya hanya bisa sekali tanam, dengan ini harapannya bisa dua atau tiga kali tanam

Demak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membantu menormalisasi saluran avur yang melintasi tiga desa di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, guna memperlancar pasokan air irigasi ke areal persawahan sekitar agar nantinya bisa tanam padi hingga tiga musim tanam.

"Luas areal lahan pertanian di kawasan sekitar berkisar 450 hektare. Sehingga ketika saluran irigasinya lancar, jika sebelumnya hanya bisa sekali tanam, dengan ini harapannya bisa dua atau tiga kali tanam," kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat meninjau pekerjaan normalisasi saluran avur yang melintasi tiga desa di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Senin.

Ia mengungkapkan, saluran avur itu sendiri memiliki dua fungsi, yaitu membantu membuang air saat banjir dan mendukung pengairan pada musim kemarau. Karena itu, fungsinya perlu dijaga agar bisa mendukung kebutuhan air lahan pertanian.

"Ini normalisasi saluran irigasi yang diteroboskan ke Sungai Gemboyo. Harapannya nanti di sini bisa terairi, sehingga produktivitas panen tanaman padinya bisa lebih optimal," ujarnya didampingi Bupati Demak Eisti'anah.

Total panjang saluran avur yang dinormalisasi 1,15 kilometer. Membentang di antara dua desa yaitu, Desa Klitih dan Desa Dukun. Per 14 Oktober 2026, pekerjaan sudah selesai sekitar 630 meter di Desa Klitih, bahkan petani sudah mulai memanfaatkannya untuk menyemai bibit padi.

Sementara di Desa Dukun dari target 500 meter baru selesai sekitar 80 meter. Kondisi saluran di Desa Dukun lebih sulit karena kondisi tanah yang lunak sehingga alat berat beberapa kali terjebak lumpur.

Pembiayaan awal yang disiapkan untuk normalisasi tersebut senilai Rp39,02 juta untuk operasional alat berat, tenaga kerja, penggalian manual, dan mobilisasi alat. Selain itu juga ada bantuan dari Bank Indonesia, Pemkab Demak, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah, serta Pemerintah Desa Klitih dan Dukun.

"Ini kolaborasi antara Pemprov Jateng, Pemkab Demak, BI, sampai Pemerintah Desa, bareng-bareng," ujar Ahmad Luthfi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah Defransisco Dasilva Tavares menambahkan normalisasi tersebut dilakukan setelah adanya pantauan dan laporan dari tim di lapangan dan masyarakat.

Potensi di pertanian di Desa Klitih dan Dukun yang dilewati saluran avur tersebut sebesar 450 hektare. Kelancaran saluran ini membuat petani minimal bisa tanam dua kali dalam setahun.

"Ini kerja bersama agar panen tanaman padinya paling tidak 5-6 ton per hektare, tinggal dikalikan 450 hektare. Jadi bagaimana caranya kita tetap semangat di tengah kondisi iklim seperti ini. Tahun lalu kita lakukan pengerukan di Sungai Pelayaran dan hasilnya bagus," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Klitih Firdos mengatakan saluran tersebut sudah ada sejak lama dan menjadi salah satu aliran irigasi untuk mengambil air dari Sungai Gemboyo. Saluran tersebut kemudian tertutup lumpur setelah ada perbaikan pintu air. Diduga perbaikan kurang maksimal sehingga sedimentasi terbawa dan mengendap di sepanjang aliran irigasi.

"Adanya bantuan normalisasi dari Pak Gubernur ini diharapkan air bisa mengalir, sehingga masa tanam pertama dan kedua tidak masalah," ujarnya.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Tanpa basis pengguna yang memadai, kapasitas jaringan berisiko tidak dimanfaatkan secara optimal

Denpasar (ANTARA) - PT. Telkomsel menerapkan ambang batas minimum penetrasi perangkat 5G minimal sekitar 20 persen di suatu wilayah sebelum memperluas jaringan generasi kelima tersebut.

“Ambang batas kami sekitar 20 persen. Jika sudah mencapai batas minimum itu, kami akan melanjutkan ekspansi 5G,” kata Direktur Utama PT. Telkomsel Nugroho dalam forum Bali Tech Week di Sanur, Denpasar, Senin.

Kebijakan ini menjadi salah satu pertimbangan perusahaan agar investasi jaringan sejalan dengan kesiapan pasar dan potensi penggunaan layanan.

Ia mengatakan pembangunan jaringan membutuhkan perhitungan kelayakan investasi yang ketat, termasuk melalui evaluasi tingkat pengembalian investasi atau internal rate of return (IRR).

Menurut dia, perluasan jaringan 5G tidak cukup hanya mempertimbangkan kebutuhan teknologi, tetapi juga jumlah pelanggan yang sudah memiliki perangkat pendukung.

"Tanpa basis pengguna yang memadai, kapasitas jaringan berisiko tidak dimanfaatkan secara optimal," katanya.

Berdasarkan analisis perusahaan, terdapat sekitar 107 kota yang dinilai layak menjadi sasaran investasi 5G.

Penentuan wilayah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan pasar agar pengembangan jaringan dapat memberikan manfaat nyata bagi pelanggan.

Nugroho menegaskan pendekatan selektif bukan berarti Telkomsel enggan memperluas 5G. Perusahaan tetap berkomitmen mengembangkan teknologi tersebut secara nasional, tetapi pelaksanaannya dilakukan bertahap dengan memperhitungkan efisiensi investasi.

Ia juga menilai kebutuhan pelanggan terhadap kualitas jaringan mulai berubah. Jika sebelumnya pengalaman internet lebih banyak diukur dari kecepatan mengunduh data, kini kemampuan mengunggah data turut menjadi kebutuhan penting.

Aktivitas seperti panggilan melalui WhatsApp dan siaran langsung membutuhkan kapasitas unggah yang memadai.

Menurut Nugroho, jaringan 5G dapat mendukung kebutuhan tersebut secara lebih optimal dibandingkan teknologi sebelumnya.

Kualitas konektivitas juga dinilai semakin penting untuk menunjang pengalaman penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Karena itu, pengembangan 5G dipandang sebagai bagian dari persiapan jaringan untuk mendukung layanan digital yang semakin kompleks.

Meski demikian, Nugroho menekankan keputusan investasi tetap harus didasarkan pada kebutuhan riil dan kesiapan pengguna.

"Pembangunan jaringan tanpa perhitungan yang matang berisiko membuat kapasitas yang tersedia tidak terpakai secara maksimal," kata Nugroho.

Selain pengembangan konektivitas, ia mengisyaratkan Telkomsel tengah menyiapkan inisiatif lain di luar bisnis jaringan.

Namun, Nugroho belum memerinci program tersebut dan mengatakan pengumumannya akan dilakukan dalam waktu dekat.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Fokus kami ke depan adalah memperluas jangkauan layanan Whoosh agar semakin banyak masyarakat dapat merasakan manfaatnya

Bandung (ANTARA) - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) meluncurkan dua inovasi layanan dalam rangka memperingati tiga tahun operasional Kereta Cepat Whoosh yakni peluncuran kartu langganan atau Frequent Whoosher Card (FWC) dan Whoosh Prepaid Voucher.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, tiga tahun kehadiran Whoosh menunjukkan semakin besarnya peran kereta cepat dalam mendukung berbagai kebutuhan perjalanan masyarakat, baik untuk aktivitas rutin, bisnis, maupun wisata.

"Fokus kami ke depan adalah memperluas jangkauan layanan Whoosh agar semakin banyak masyarakat dapat merasakan manfaatnya,” kata Eva dalam keterangan yang diterima di Bandung, Senin.

Eva menjelaskan FWC sebagai kartu langganan yang menawarkan tarif lebih hemat dan fleksibilitas bagi pelanggan yang rutin menggunakan layanan kereta cepat tersebut.

“Kartu langganan Whoosh menjadi pilihan bagi mereka yang membutuhkan transportasi cepat, tepat waktu, dan berbiaya pasti," katanya.

Sementara itu, Whoosh Prepaid Voucher dihadirkan sebagai alternatif hadiah perjalanan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari perusahaan, apresiasi karyawan, hadiah bagi pelanggan, hingga pemberian kepada keluarga dan kerabat.

Ke depan, KCIC akan terus mendorong pertumbuhan jumlah penumpang melalui pengembangan akses menuju Stasiun Karawang, Padalarang, dan Tegalluar Summarecon.

“Pengembangan akses stasiun, integrasi transportasi, dan berbagai inovasi akan terus kami lakukan untuk mendukung pertumbuhan jumlah penumpang sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan,” ujar Eva.

Eva menyebut KCIC juga berencana memperluas program loyalitas pelanggan dan promosi tiket guna meningkatkan minat masyarakat menggunakan Whoosh.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026