Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan penindakan mafia pangan tidak hanya melalui sanksi administratif, tetapi pidana denda berlipat juga disiapkan bagi korporasi pelanggar untuk melindungi hak masyarakat.

"Tidak hanya sanksi administratif, instrumen sanksi pidana denda dengan pelipatgandaan siap diterapkan," katanya terkonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Amran yang juga Menteri Pertanian menyampaikan pihaknya bersama aparat penegak hukum (APH) terus melakukan penindakan tegas terhadap pelaku anomali pangan. Upaya itu juga dilakukan dengan penguatan instrumen hukum bagi produsen dan distributor skala korporasi yang melakukan pelanggaran.

Bapanas bersama APH akan memperkuat penerapan sanksi demi memberikan efek jera terhadap pelanggaran pada sektor pangan.

Sanksi tersebut termaktub dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pangan.

Salah satunya telah diatur pada Pasal 148 dalam UU Pangan. Pasal itu menetapkan selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurus korporasinya, pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan tiga kali dari pidana denda terhadap perseorangan.

"(Misalnya ada denda besar) bagus tidak? Jadi ini harga di peternak turun, harga di konsumen naik, menurut anda gimana? (Karena ulah) mafia, sudah," ucap Amran.

Ia menjelaskan sasaran penindakan juga mencakup anomali pada sektor pangan lainnya. Misalnya meliputi temuan pada beras fortifikasi, sawit, dan juga pakan.

"(Beras) fortifikasi, sawit, pakan. Kita lihat ayam segala macam, kenapa? Harga di peternak turun tapi konsumen naik. Ada inflasi lagi. Inflasi ayam dengan telur, kan kasihan," jelas Amran.

Bentuk sanksi administratif yang telah diatur dalam UU Pangan antara lain denda, penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran, penarikan pangan dari peredaran oleh produsen, ganti rugi, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

Sanksi administratif tersebut dapat diberlakukan pada perbuatan yang diatur dalam Pasal 54 berupa menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal yang ditetapkan.

Pasal 65 berupa melanggar ketentuan mengenai kewajiban dan tata cara penyaluran serta pengelolaan cadangan pangan pemerintah (CPP) dan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD).

Kemudian di Pasal 72, tidak mengendalikan risiko bahaya pangan serta tidak memenuhi persyaratan sanitasi dan jaminan keamanan pangan dalam proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran.

Pasal 76, menggunakan bahan tambahan pangan melebihi ambang batas maksimal atau menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan.

Lalu Pasal 79, memproduksi pangan hasil rekayasa genetik atau menggunakan bahan hasil rekayasa genetik yang belum memperoleh persetujuan keamanan pangan. Pasal 85, melanggar ketentuan mengenai produksi, pemasukan, pengeluaran atau peredaran pangan yang berkaitan dengan iradiasi pangan.

Pasal 94, tidak memenuhi standar mutu pangan, ketentuan label kemasan pangan, larangan mengedarkan pangan tercemar atau standar keamanan dan mutu pangan impor.

Kemudian pasal 102, melanggar ketentuan pencantuman label pangan, termasuk kewajiban label pangan dalam negeri, label pangan impor, serta larangan menghapus atau mengganti label tertentu.

Berikutnya Pasal 106, memuat keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan dalam iklan pangan, termasuk klaim halal atau klaim tertentu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyatakan pihaknya tengah menyusun peta jalan industri perkapalan nasional untuk memperkuat daya saing dan meningkatkan kontribusi industri tersebut terhadap perekonomian Indonesia.

Penyusunan peta jalan itu diharapkan menjadi dasar perumusan arah pengembangan industri perkapalan dengan target yang terukur, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan industri nasional ke depan.

“Sejalan dengan dinamika industri dan kebutuhan armada nasional, Kementerian Perindustrian saat ini sedang menyiapkan Peta Jalan Industri Perkapalan Nasional,” kata Sarmuji pada pengukuhan pengurus Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) masa bakti 2026-2030 di Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan, pengembangan industri perkapalan nasional tidak hanya mencakup peningkatan kapasitas galangan kapal, tetapi juga penguatan sumber daya manusia (SDM), penguasaan teknologi, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta peningkatan penggunaan komponen dalam negeri.

Pada periode 2026-2030 pemerintah mengarahkan pengembangan industri perkapalan pada peningkatan kapasitas galangan kapal, khususnya di luar Pulau Jawa dan Batam, agar mampu membangun kapal hingga 30.000 deadweight tonnage (DWT).

Selain itu, kapasitas pembangunan kapal tanker ditargetkan mencapai 60.000 DWT dan kapal penumpang hingga 2.000 orang, termasuk pengembangan kapal khusus untuk sektor minyak dan gas (migas) serta pertahanan.

Pemerintah juga mendorong penerapan teknologi liquefied natural gas (LNG), liquefied petroleum gas (LPG), dan elektrifikasi untuk mendukung pengembangan industri perkapalan yang ramah lingkungan. Adapun tingkat komponen dalam negeri (TKDN) ditargetkan meningkat hingga 40 persen.

Sarmuji menilai pengembangan industri perkapalan nasional memiliki peluang besar seiring posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau, garis pantai lebih dari 99 ribu kilometer, dan sekitar dua pertiga wilayah berupa perairan.

Menurut dia, konektivitas maritim menjadi fondasi bagi pemerataan pembangunan, perdagangan, ketahanan logistik, dan daya saing ekonomi.

Data 2022-2025 menunjukkan aktivitas bongkar barang tumbuh rata-rata 5,41 persen per tahun, sedangkan aktivitas muat barang meningkat 4,11 persen per tahun dan total bongkar-muat tumbuh 4,85 persen per tahun. Sementara itu, angkutan penumpang tumbuh rata-rata 12,66 persen per tahun.

Perkembangan tersebut menunjukkan kebutuhan terhadap kapal baru, jasa reparasi, dan modernisasi armada berpotensi terus meningkat, sehingga membuka peluang bagi pengembangan galangan kapal nasional.

Saat ini, Indonesia memiliki 342 perusahaan galangan kapal yang tersebar di lebih dari 29 provinsi dan 70 kabupaten/kota, serta 127 perusahaan komponen kapal yang sekitar 90 persennya merupakan usaha kecil dan menengah (UKM).

Industri galangan kapal menyerap sekitar 37 ribu tenaga kerja, sedangkan industri komponen kapal menyerap sekitar 6 ribu tenaga kerja. Selain itu, terdapat 16.620 tenaga kerja bersertifikat keahlian pengelasan atau welder.

Meski demikian, Sarmuji menegaskan tantangan industri perkapalan bukan hanya menambah jumlah galangan, melainkan juga meningkatkan kapasitas, mutu, produktivitas, ketepatan waktu, dan penguasaan teknologi secara konsisten.

Dari sisi perdagangan, ekspor produk kapal, perahu, dan bangunan terapung Indonesia mencapai sekitar 4,53 miliar dolar AS selama periode 2022 hingga Juni 2026. Namun, nilai impornya masih lebih tinggi, yakni sekitar 5,30 miliar dolar AS.

Menurut Sarmuji, kondisi tersebut menunjukkan industri perkapalan nasional telah mampu menembus pasar ekspor, tetapi masih memiliki peluang untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik.

Sementara Ketua Umum IPERINDO Anita Puji Utami mengatakan, pengukuhan pengurus DPP IPERINDO masa bakti 2026–2030 oleh Menteri Perindustrian menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen pelaku industri perkapalan nasional dalam mengoptimalkan potensi sektor tersebut.

Menurut dia, kepengurusan baru yang terbentuk melalui Rapat Umum Anggota pada Agustus 2026 diharapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas dan kemampuan produksi industri perkapalan nasional.

Anita mengatakan, IPERINDO berkomitmen memperkuat industri galangan kapal melalui transformasi teknologi, pengembangan digitalisasi, dan peningkatan efisiensi operasional agar proses produksi berjalan lebih efektif dan mampu meningkatkan daya saing industri.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) telah memperdagangkan 719 ton ikan senilai Rp18,77 miliar dari 65 lokasi yang menjalani uji coba operasional sejak awal Juni 2026.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran pers di Jakarta, Selasa, mengatakan capaian tersebut menunjukkan potensi KNMP dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat pesisir melalui penguatan ekosistem perikanan.

KKP mencatat nilai perdagangan tersebut berasal dari pengiriman ikan ke sejumlah pasar domestik, antara lain Jakarta, Kendari, Medan, Surabaya, Bandarlampung, Ternate, hingga Dompu.

Produk perikanan dari KNMP Margasari, Lampung, juga dilaporkan telah menembus pasar ekspor China.

Menurut Trenggono, KNMP dirancang untuk mengembangkan kegiatan perikanan dari hulu hingga hilir, tidak hanya melalui peningkatan produktivitas nelayan, tetapi juga pengolahan hasil tangkapan menjadi produk bernilai tambah.

Sejumlah produk olahan yang dihasilkan antara lain tuna loin dan tuna fillet, dengan komoditas utama meliputi tuna, cumi, gurita, tongkol, bawal, ikan demersal, dan kakap putih.

Untuk mendukung kegiatan tersebut, setiap lokasi KNMP dilengkapi sarana dan prasarana perikanan, seperti dermaga, fasilitas penyimpanan dingin (cold storage), kendaraan berpendingin, pabrik es, kios perbekalan, bengkel, mesin, serta sentra kuliner.

KKP juga memberikan pendampingan kepada pengelola KNMP untuk mengidentifikasi potensi bisnis, mencari mitra usaha, mengurus legalitas dan perizinan, serta meningkatkan kemampuan pengelolaan koperasi.

Pendampingan tersebut mencakup administrasi usaha, pengelolaan rantai dingin, literasi keuangan, diversifikasi produk, serta pemenuhan sertifikasi kelayakan pengolahan dan distribusi ikan.

Selain itu, KKP menghubungkan unit usaha KNMP dengan berbagai mitra pasar, termasuk unit pengolahan ikan, eksportir, pemasok, distributor, pedagang pengumpul, koperasi perikanan, dan kelompok pengolah hasil perikanan.

Pada 2025, KKP membangun 100 lokasi KNMP. Dari jumlah tersebut, 65 lokasi telah menjalani uji coba operasional, sedangkan 35 lokasi lainnya masih dalam tahap penyelesaian fisik bangunan.

Pada 2026, KKP kembali membangun 1.269 lokasi KNMP yang masih dalam tahap pembangunan fisik.

Berbeda dengan tahap sebelumnya, pembangunan tersebut menggunakan konsep pusat dan penyangga (hub and spoke) untuk mengintegrasikan lebih banyak wilayah pesisir dengan fasilitas perikanan di lokasi pusat.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai orientasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) perlu bergeser dari sekadar mengejar volume penyaluran menuju peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya dalam meningkatkan omzet, laba, serta penciptaan lapangan kerja.

Kementerian UMKM mencatat penyaluran KUR hingga 6 Oktober 2026 telah mencapai Rp243,3 triliun dengan 1,6 juta debitur baru. Namun, di saat yang sama, pertumbuhan kredit UMKM secara keseluruhan pada Agustus 2026 hanya mencapai 2,38 persen, jauh tertinggal dibandingkan pertumbuhan total kredit perbankan yang menembus 13,65 persen.

Saat dihubungi di Jakarta, Selasa, Yusuf menekankan bahwa indikator keberhasilan KUR tidak bisa lagi hanya diukur dari angka penyaluran dan jumlah penerima semata. Evaluasi program harus mulai memperhitungkan pertumbuhan omzet dan laba, penambahan tenaga kerja, kelancaran angsuran, hingga kemampuan debitur untuk naik kelas ke pembiayaan komersial.

“Tanpa ukuran tersebut, kenaikan penyaluran belum tentu mencerminkan peningkatan produktivitas usaha,” ujar Yusuf.

Di sisi lain, Kementerian UMKM mencatat hingga September 2026, jumlah debitur KUR yang berhasil naik kelas baru mencapai sekitar 511 ribu orang, atau belum separuh dari target 1,1 juta debitur pada tahun ini.

Menurut Yusuf, tingginya angka penyaluran KUR saat ini juga belum sepenuhnya mencerminkan hadirnya tambahan akses modal baru bagi UMKM. Ia berpendapat sebagian dari pembiayaan bersubsidi tersebut berpotensi sekadar menggantikan kredit mikro komersial yang sebelumnya sudah diakses oleh pelaku usaha.

Oleh karena itu, Yusuf mendorong agar perluasan pembiayaan juga diiringi dengan penguatan akses pasar dan produktivitas.

Salah satu langkahnya, pemerintah dapat melibatkan UMKM secara aktif dalam rantai pasok program strategis, seperti program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta pengadaan barang/jasa di pemerintah daerah.

Selain membuka akses pasar, kepastian pembayaran kepada para pemasok UMKM juga menjadi krusial agar pelaku usaha tidak mengalami krisis arus kas (cash flow) setelah menerima pesanan dalam jumlah besar.

Yusuf juga menekankan pentingnya mengintegrasikan seluruh program pendampingan—mulai dari sertifikasi halal, izin BPOM, digitalisasi, hingga pembiayaan—ke dalam satu basis data UMKM yang terpadu.

“Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat memantau dengan presisi pelaku usaha mana yang telah menerima dukungan, bagaimana perkembangan bisnisnya, serta program apa yang terbukti efektif meningkatkan pendapatan mereka,” katanya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Waspada harus, panik jangan. Tetap optimistis, tapi optimismenya harus realistis.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis mengejar pertumbuhan ekonomi enam persen pada 2027 melalui kebijakan fiskal terukur yang memperkuat investasi, menjaga stabilitas ekonomi, mendorong konsumsi, serta meningkatkan produktivitas nasional.

Direktur Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kemenkeu Wahyu Utomo mengatakan pemerintah tetap optimistis terhadap prospek ekonomi nasional dengan tetap mencermati berbagai risiko global.

“Waspada harus, panik jangan. Tetap optimistis, tapi optimismenya harus realistis,” ujar Wahyu dalam Katadata Policy Dialogue bertajuk 'Outlook Ekonomi 2027', di Jakarta, Selasa.

Ketidakpastian ekonomi global masih menjadi tantangan bagi banyak negara, mulai dari arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat hingga dinamika harga energi dan perdagangan dunia. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah Indonesia menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh 6 persen pada 2027.

Untuk mencapai sasaran tersebut, APBN diarahkan tidak hanya sebagai penyangga gejolak ekonomi, tetapi juga sebagai penggerak investasi, konsumsi masyarakat, dan aktivitas dunia usaha.

Menurut Wahyu, sejumlah indikator domestik masih menjadi modal untuk menjaga momentum pertumbuhan, antara lain inflasi yang terkendali, neraca perdagangan yang surplus, cadangan devisa yang memadai, dan pertumbuhan kredit dua digit.

Kinerja APBN hingga September juga menunjukkan perkembangan positif. Penerimaan negara tumbuh 25,5 persen, sedangkan belanja negara meningkat 19 persen. Pada periode yang sama, keseimbangan primer mencatat surplus Rp125,5 triliun.

Wahyu menjelaskan, pemerintah akan mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli dan stabilitas harga, sekaligus mempercepat belanja produktif dengan tetap memperhatikan disiplin fiskal.

Untuk mencapai target pertumbuhan 6 persen, Wahyu menjelaskan, pemerintah menyiapkan tiga pendekatan, yakni pragmatis, transformatif, dan diplomatis.

Pendekatan pragmatis berfokus pada penguatan sumber pertumbuhan yang sudah ada, terutama konsumsi rumah tangga dan investasi. Karena itu, kebijakan fiskal akan diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif, seperti manufaktur, perdagangan, dan pertanian.

Percepatan belanja serta pemberian insentif diharapkan dapat mendorong produksi, membuka lapangan kerja, dan menjaga daya beli masyarakat.

Sementara itu, pendekatan transformatif dilakukan melalui sinergi kebijakan fiskal dan sektor keuangan, termasuk mendorong investasi, industrialisasi, serta pengembangan industri berorientasi ekspor.

Adapun pendekatan diplomatik diarahkan untuk memperluas akses pasar, menarik investasi, dan membuka peluang perdagangan serta kesempatan kerja di luar negeri.

Dalam rancangan APBN 2027, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.435,1 triliun dan belanja negara Rp4.106,3 triliun. Defisit anggaran direncanakan sebesar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), masih di bawah batas 3 persen.

Belanja negara diarahkan untuk mendukung berbagai prioritas, antara lain pendidikan sebesar Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, kesehatan Rp244,9 triliun, serta ketahanan pangan Rp195,3 triliun.

Dari sisi penerimaan, perpajakan tetap menjadi komponen utama dengan kontribusi sekitar 75 persen terhadap pendapatan negara. Namun, peningkatan penerimaan juga perlu didukung oleh pertumbuhan aktivitas ekonomi dan perluasan basis usaha.

Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional Luthfi Ridho menilai koordinasi kebijakan fiskal dan moneter penting untuk menjaga stabilitas di tengah perubahan kondisi global.

Pergerakan suku bunga internasional dapat mempengaruhi arus modal dan nilai tukar, sehingga perlu diantisipasi melalui kebijakan yang terukur.

Wakil Ketua Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia Aviliani menekankan pentingnya kepastian kebijakan untuk mendorong dunia usaha merealisasikan investasi.

Menurut Aviliani APBN dapat menjadi katalisator pertumbuhan, tetapi perlu didukung partisipasi sektor swasta.

"Pemerintah juga dapat memperkuat keterhubungan perusahaan besar dan UMKM melalui pendampingan berkelanjutan serta insentif bagi perusahaan yang membantu UMKM masuk ke rantai pasok industri,” kata Aviliani.

Dengan strategi fiskal yang terukur, konsistensi kebijakan, dan kolaborasi antara pemerintah serta dunia usaha, APBN diharapkan mampu menjaga stabilitas sekaligus memperkuat sumber pertumbuhan ekonomi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Akan tetap seperti sekarang, saya mentransfer tetap seperti sekarang.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa penyaluran gaji pegawai negeri sipil (PNS) tetap dilakukan melalui sistem perbankan, bukan lewat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

"Akan tetap seperti sekarang, saya mentransfer tetap seperti sekarang," kata Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Namun, Suahasil tidak memberikan penjelasan lebih rinci terkait dengan usulan Kementerian Koperasi mengenai pembayaran gaji PNS melalui KDKMP.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan pengajuan terkait rencana penyaluran gaji pegawai negeri sipil (PNS) melalui koperasi telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Sudah diajukan ke Kementerian Keuangan," kata Ferry seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas KDKMP, di Jakarta, Rabu (14/10).

Ferry menyampaikan hal tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan rencana pembayaran gaji PNS melalui koperasi.

Ia menyebut anggaran untuk pembayaran tersebut tengah disiapkan, tetapi belum menjelaskan angka secara terperinci serta mekanisme penyalurannya.

Ferry juga belum merinci bentuk pengajuan yang disampaikan kepada Kemenkeu, kejelasan jadwal dimulainya penyaluran, maupun koperasi yang akan dilibatkan dalam layanan pembayaran tersebut.

Adapun berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Oktober 2026, jumlah aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia mencapai sekitar 6,7 juta orang, yang mencakup PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

PT Taspen (Persero) mencatat sebanyak 3,28 juta

pensiun dari total 9,13 juta peserta yang dilayaninya hingga Agustus 2026. Taspen memiliki 46 mitra bayar dan 16.911 titik layanan di seluruh Indonesia.

Dalam ketentuan yang berlaku, penyaluran gaji PNS diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016 tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bank Umum Secara Terpusat.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Genta Tenri Mawangi
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Seluruh penumpang dan awak kapal berhasil dievakuasi dengan selamat

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan seluruh penumpang dan awak KMP Batumandi berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kebakaran di alur masuk Merak, disertai penanganan cepat lintas instansi yang terkoordinasi.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten, terus melakukan pemantauan dan koordinasi penanganan insiden kebakaran yang terjadi pada KMP Batumandi di alur masuk penyeberangan Merak, Cilegon, Banten, Selasa sore.

"Seluruh penumpang dan awak kapal berhasil dievakuasi dengan selamat," kata Kepala KSOP Kelas I Banten Yogie Nugraha dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan hingga saat ini, tidak terdapat laporan korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Ia menegaskan prioritas utama dalam penanganan kejadian itu adalah memastikan keselamatan seluruh penumpang dan awak kapal serta melakukan langkah-langkah penanganan sesuai prosedur yang berlaku.

“Prioritas kami adalah memastikan seluruh penumpang dan awak kapal dapat dievakuasi dengan selamat," ujarnya.

Begitu menerima informasi kejadian, kata dia, petugas segera melakukan koordinasi dengan Vessel Traffic Service (VTS) Merak, unsur pelabuhan, Basarnas, serta instansi terkait untuk mendukung proses evakuasi dan penanganan kebakaran secara cepat dan terkoordinasi.

Berdasarkan informasi awal dari Vessel Traffic Service (VTS) Merak, insiden dilaporkan sekitar pukul 16.15 WIB ketika KMP Batumandi berada di alur masuk penyeberangan Merak.

Kapal tersebut sebelumnya bertolak dari Pelabuhan Bakauheni sekitar pukul 14.52 WIB dan sedang menuju Pelabuhan Merak.

Petugas VTS segera menyampaikan informasi keadaan darurat dan mengoordinasikan pengerahan bantuan dari unsur pelabuhan, kapal tunda, kapal penyeberangan, serta instansi terkait untuk mendukung proses pemadaman dan evakuasi.

"Berdasarkan informasi yang diterima dari VTS Merak, pada pukul 16.56 WIB, KMP Royce 1 melaporkan bahwa seluruh penumpang dan awak KMP Batumandi telah dievakuasi ke kapal tersebut," jelasnya.

"Dengan demikian, seluruh penumpang dan awak kapal dilaporkan berhasil dievakuasi dengan selamat. Sementara itu untuk sumber api masih harus didalami," tambah Yogie.

Proses penanganan melibatkan sejumlah kapal dan unsur pendukung, antara lain TB Gunung Cipala, TB Avatar Harbour, TB Teluk Jakarta, TB Tirtayasa V, TB Gunung Batur, TB Gunung Santri, KNP 333, KMP Royce 1, KMP Munic 3, KMP SMS Mulawarman, serta unsur Bea Cukai BC 9006.

"VTS Merak terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan unsur terkait. Dukungan komunikasi dan pemantauan tersebut menjadi bagian penting dalam penyampaian informasi keadaan darurat serta pengerahan bantuan di perairan sekitar lokasi kejadian," ungkapnya.

Yogie menegaskan proses penanganan selanjutnya dilakukan dengan mengutamakan keselamatan personel dan keamanan pelayaran di sekitar lokasi kejadian.

Lebih lanjut dia mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan seluruh unsur terkait untuk memastikan penanganan berjalan sesuai prosedur keselamatan.

"Kami juga akan mendukung proses pemeriksaan lebih lanjut guna mengetahui penyebab kejadian serta memastikan tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan,” tuturnya.

Yogie mengungkapkan penyebab kebakaran masih belum dapat dipastikan dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Informasi mengenai kondisi kapal dan perkembangan penanganan akan disampaikan berdasarkan hasil verifikasi resmi.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub mengapresiasi respons dan kerja sama seluruh unsur yang terlibat dalam proses evakuasi dan penanganan insiden ini. Koordinasi lintas instansi serta kesiapsiagaan petugas menjadi bagian penting dalam penanganan keadaan darurat di bidang pelayaran.

Dia mengimbau seluruh operator kapal untuk senantiasa mengutamakan keselamatan pelayaran, memastikan kondisi teknis kapal memenuhi persyaratan, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat guna melindungi penumpang, awak kapal, dan pengguna jasa transportasi laut.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dengan begitu, indikator keberhasilan KDKMP bukan sekadar diukur dari bangunan gerai atau banyaknya jumlah pembentukan legalitas di awal.

Jakarta (ANTARA) - Sejak diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Juli 2025, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) terus berkembang.

Hingga pertengahan Oktober 2026, Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes) mencatat sebanyak 83.363 KDKMP telah resmi berbadan hukum.

Namun, besarnya angka koperasi berbadan hukum tersebut perlu dibedakan antara kesiapan fisik dan aktivitas usahanya.

​Pembangunan fisik yang masif, misalnya, terus digencarkan pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara dengan alokasi anggaran sekitar Rp3 miliar per koperasi. Hasilnya, per 20 Oktober 2026, sebanyak 28.662 bangunan KDKMP telah rampung.

​Kendati demikian, ketersediaan fisik belum menjamin koperasi dapat langsung beroperasi. Setiap KDKMP masih harus melengkapi sarana pendukung hingga mengajukan purchase order ke BUMN untuk pengisian komoditas usaha. Dari total bangunan yang selesai, pemerintah mencatat baru 10.070 KDKMP yang telah memenuhi syarat dan siap beroperasi penuh.

Menariknya, di tengah proses pembangunan fasilitas baru tersebut, beberapa koperasi justru sudah menggerakkan roda ekonomi lebih cepat.

Kementerian Koperasi mencatat ada 2.757 KDKMP yang telah aktif melakukan aktivitas transaksi sejak 2025—bahkan sebelum memperoleh fasilitas bangunan fisik dari Agrinas.

Per 20 Oktober 2026, total volume transaksi KDKMP yang tercatat di Simkopdes mencapai 98.130 transaksi dengan total nilai Rp348,95 miliar.

Komoditas utama yang mendominasi transaksi ini antara lain beras reguler senilai Rp96,55 miliar, beras SPHP kemasan 5 kg senilai Rp93,03 miliar, MinyaKita 1 liter Rp30,86 miliar, dan pupuk NPK Phonska Rp25,62 miliar.

Dinamika dan percepatan KDKMP dari sekadar pembentukan lembaga menuju penyediaan fasilitas usaha tidak lepas dari payung hukum yang kuat.

Pada 2025, pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025 serta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan KDKMP.

Langkah ini kemudian diperkuat melalui Inpres Nomor 17 Tahun 2025 yang menugaskan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mempercepat pembangunan fisik gerai, pergudangan, beserta seluruh kelengkapannya.

Pada 2026, tata kelola KDKMP makin dipertegas melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2026. Regulasi ini tidak hanya mengatur penyelenggaraan operasional harian, tetapi juga menugaskan Agrinas untuk mengelola dan mendampingi operasional KDKMP selama masa transisi dua tahun menuju kemandirian penuh.

Menuju Operasional

Meskipun 28.662 bangunan KDKMP telah rampung didirikan, fokus pemerintah saat ini tertuju pada pemantauan lapangan guna memastikan 10.070 KDKMP yang siap beroperasi dapat berfungsi secara optimal. Pemantauan ini untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik sekaligus memetakan kendala teknis di tiap lokasi.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa beberapa KDKMP di Jawa Timur bahkan telah memulainya lebih awal melalui uji coba penyaluran bantuan sosial, mulai dari Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga bantuan alat dan mesin pertanian.

Koperasi-koperasi yang ditinjau juga telah dilengkapi manajemen pengelola, sarana transportasi, hingga pasokan barang kebutuhan pokok bersubsidi seperti minyak goreng MinyaKita, beras SPHP, LPG 3 kg, dan pupuk. Pemerintah pun mendirikan posko pemantauan untuk mengawal kelancaran distribusi logistik tersebut ke masyarakat.

Kendati demikian, keberhasilan operasional KDKMP sangat bergantung pada keandalan sumber daya manusianya. Perpres Nomor 82 Tahun 2026 menugaskan Agrinas untuk mengelola dan mendampingi operasional koperasi selama masa transisi dua tahun.

Penugasan ini mencakup pengelolaan harian, pengembangan bisnis, pemantauan, hingga integrasi sistem operasional dengan Simkopdes.

Untuk menopang peran tersebut, penyiapan SDM dilakukan secara masif. Dari target rekrutmen awal sebanyak 30.000 orang, sebanyak 28.624 peserta berhasil menyelesaikan tahapan pelatihan hingga tersertifikasi menjadi manajer koperasi.

Hingga saat ini, 26.911 manajer telah menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bersama Agrinas.

Para manajer ini bertugas memetakan kebutuhan pasar lokal, mengonsolidasikan produk, meningkatkan volume transaksi, hingga memperluas keanggotaan.

Ragam unit usaha yang diampu pun sangat luas, mulai dari pengelolaan gerai sembako, layanan simpan pinjam, klinik dan apotek desa, pengelolaan cold storage, hingga jasa logistik lokal.

Selama masa transisi dua tahun, dukungan gaji para manajer disiapkan oleh pemerintah melalui APBN. Setelah masa kontrak dua tahun berakhir, koperasi diharapkan telah cukup matang dan menguntungkan sehingga mampu membiayai gaji pegawainya secara mandiri dari hasil usaha.

Belajar dari KDMP Tamanmartani

Model koperasi yang ideal dan responsif terhadap kebutuhan warga sudah dijalankan oleh KDMP Tamanmartani di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Koperasi ini telah beroperasi sejak Juni 2025 dengan memanfaatkan lahan aset desa, jauh sebelum adanya program bantuan bangunan fisik dari Agrinas. Hingga Juni 2026, anggotanya telah mencapai 1.118 orang.

KDMP Tamanmartani mengelola beberapa unit usaha, mulai dari gerai sembako, sarana produksi pertanian (saprotan), budi daya ikan nila metode bioflok, penyedia Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Agen BNI 46, hingga fasilitas klinik kesehatan.

Modal usahanya dihimpun dari simpanan pokok anggota sebesar Rp100.000 dan simpanan wajib Rp5.000. KDMP Tamanmartani juga mendapat pinjaman Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi sebesar Rp750 juta serta penyertaan modal BUMKal sebesar Rp80 juta.

Unit bisnis klinik kesehatan di KDMP Tamanmartani saat ini tengah menyiapkan proses sertifikasi menuju Klinik Pratama agar dapat melayani pasien BPJS Kesehatan. Kehadiran layanan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh warga desa mengingat jarak ke puskesmas terdekat cukup jauh.

Pengalaman KDMP Tamanmartani memberikan dua pelajaran penting bagi pengembangan KDKMP.

Pertama, usaha koperasi dapat tumbuh ketika mampu mengoptimalkan aset lokal, memvariasikan sumber pembiayaan, serta menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Meski demikian, pendekatan ini tidak dapat diterapkan secara seragam karena setiap desa memiliki potensi dan karakteristik ekonomi yang berbeda.

Kedua, keberlanjutan koperasi sangat ditentukan oleh rasa memiliki dari para anggotanya, di mana warga tidak sekadar diposisikan sebagai konsumen, melainkan pemilik yang berkepentingan langsung terhadap kemajuan usaha bersama.

Perkembangan KDKMP sejak diluncurkan pada Juli 2025 telah melewati serangkaian tahapan penting, mulai dari legalitas kelembagaan, pembangunan fisik, penyiapan SDM manajerial, hingga uji coba operasional.

Namun, capaian angka-angka saat ini masih mencerminkan indikator yang berbeda-beda. Angka 83.363 koperasi berbadan hukum, 28.402 bangunan fisik, 10.070 unit siap beroperasi, dan 2.757 unit yang bertransaksi menunjukkan bahwa tingkat kesiapan dan kematangan tiap koperasi belum merata.

Tantangan utama ke depan adalah memastikan seluruh koperasi yang telah dibangun dapat menjalankan usahanya secara konsisten, memperluas keanggotaan, dan memberi dampak ekonomi nyata bagi warga.

Masa transisi dua tahun di bawah pendampingan Agrinas juga harus dimanfaatkan untuk mentransfer kapasitas manajerial dan bisnis.

Dengan begitu, indikator keberhasilan KDKMP bukan sekadar diukur dari bangunan gerai atau banyaknya jumlah pembentukan legalitas di awal.

Ujian sebenarnya adalah apakah setelah dua tahun mendatang, koperasi-koperasi ini masih mampu beroperasi, menghasilkan laba secara berkelanjutan, mandiri secara finansial tanpa terus bergantung pada bantuan pemerintah, serta menjadi pilar kesejahteraan ekonomi di desa dan kelurahan.

Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2026

Partisipasi dan kepatuhan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan penerimaan negara.

Banjarmasin (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) mencatat realisasi penerimaan pajak di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sebesar Rp9,93 triliun hingga 30 September 2026.

“Jumlah ini mencapai 65,49 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp15,16 triliun, dengan pertumbuhan positif sebesar 27,33 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” kata Kepala Kanwil DJP Kalselteng Anton Budhi Setiawan saat acara Publikasi Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Assets and Liabilities Committee (ALCo) Regional Kalimantan
Selatan, di Banjarmasin, Selasa.

Anton menyampaikan pertumbuhan positif penerimaan pajak mencerminkan upaya berkelanjutan dalam mengoptimalkan penerimaan negara melalui penguatan pelayanan, pengawasan kepatuhan, serta edukasi perpajakan kepada masyarakat.

Dia menyebut pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 27,33 persen di Kalsel menjadi capaian positif yang perlu terus dijaga.

Pihaknya berkomitmen untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan yang efektif, dengan tetap mengedepankan pendekatan edukatif kepada wajib pajak.

“Partisipasi dan kepatuhan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan penerimaan negara,” ujar Anton.

Secara keseluruhan, penerimaan pajak di wilayah kerja Kanwil DJP Kalselteng yang mencakup Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah mencapai Rp16,63 triliun atau 65,54 persen dari target sebesar Rp25,37 triliun.

Realisasi tersebut tumbuh 26,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, total penerimaan pajak se-Kalimantan tercatat sebesar Rp40,29 triliun atau 61,69 persen dari target sebesar Rp65,31 triliun.

Jumlah tersebut memberikan kontribusi sebesar 2,86 persen terhadap penerimaan pajak nasional yang mencapai Rp1.406,43 triliun.

Berdasarkan kinerja unit vertikal di Provinsi Kalimantan Selatan, KPP Madya Banjarmasin mencatat realisasi penerimaan tertinggi sebesar Rp6,91 triliun atau 70,34 persen dari target, dengan pertumbuhan sebesar 38,87 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Capaian tersebut menjadikan KPP Madya Banjarmasin sebagai salah satu penopang utama penerimaan pajak di Kalimantan Selatan.

Pewarta: Firman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Langkah tersebut diperlukan untuk mendukung ketersediaan air bagi petani dan menjaga keberlangsungan produksi padi di Kabupaten Cianjur, di mana saat ini hasil GKG Cianjur masuk dalam peringkat ke empat di Jabar

Cianjur (ANTARA) - Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mencatat produksi padi hingga September 2026 mencapai 645.522 ton Gabah Kering Giling (GKG) sesuai dengan proyeksi tingkat Provinsi Jawa Barat.

Kepala Bidang Tanaman DTPHP Cianjur Dandan Hendayana di Cianjur, Selasa, mengatakan, ancaman kekeringan yang dilaporkan di sejumlah wilayah diperkirakan tidak memberikan dampak signifikan terhadap produksi padi.

Pihak dinas, ungkap dia, mengantisipasi potensi berlanjut-nya fenomena El Nino hingga awal 2027 dengan memetakan jaringan irigasi yang membutuhkan perbaikan bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Dinas PUTR Cianjur.

"Langkah tersebut diperlukan untuk mendukung ketersediaan air bagi petani dan menjaga keberlangsungan produksi padi di Kabupaten Cianjur, di mana saat ini hasil GKG Cianjur masuk dalam peringkat ke empat di Jabar," katanya.

Dia menjelaskan, upaya tersebut dilakukan agar kekeringan tidak berlanjut hingga mengganggu pelaksanaan musim tanam pertama pada periode Oktober hingga Desember 2026, sehingga pihaknya berupaya agar kekeringan berhenti pada September dan Oktober.

Perkembangan kondisi cuaca dan ketersediaan air tetap menjadi perhatian dalam upaya mengantisipasi dampak kekeringan terhadap lahan pertanian yang ada di Kabupaten Cianjur.

“Dari sisi dampak terhadap produksi, kami menilai tidak terlalu signifikan, gangguan yang diperkirakan hanya sekitar 1 persen sehingga tidak menyebabkan penurunan produksi secara drastis,” katanya.

Berdasarkan data Juni 2026 terdapat sekitar 201 hektare lahan pertanian yang terancam kekeringan namun pihaknya terus melakukan mitigasi dan berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk menjaga ketersediaan air bagi lahan persawahan.

Pihaknya mengoptimalkan program yang telah tersedia termasuk kegiatan di bidang irigasi serta dukungan dari pemerintah pusat berupa bantuan pompa air untuk mengantisipasi kekeringan di Kabupaten Cianjur.

"Pelaksanaannya dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait, guna menghadapi potensi kemarau yang berkepanjangan, dimana koordinasi dilakukan dengan BBWS dan PUTR Cianjur untuk memetakan jaringan irigasi yang membutuhkan perbaikan," katanya.

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Apa pun hasil penyelidikan kepolisian, kami harapkan PT PLN Batam menerima dan melaksanakannya.

Tanjungpinang (ANTARA) - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memberikan empat masukan dan saran strategis untuk perbaikan pelayanan publik PT PLN Batam usai peristiwa pemadaman listrik secara menyeluruh (blackout) pada 12 Oktober 2026.

"Pertama, kami meminta PT PLN Batam memperketat pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur di seluruh gardu induk, agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang," kata Kepala Ombudsman Kepri Lagat Parroha Patar Siadari, usai melakukan kunjungan monitoring pelayanan kelistrikan, di Kantor PLN Batam, Selasa.

Kedua, kata Lagat, PT PLN Batam harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi terkait blackout kepada publik, apalagi yang belum dipastikan kebenarannya.

Ia menyarankan sebaiknya di awal PLN cukup menyampaikan terdapat gangguan teknis pada area tertentu guna menghindari spekulasi dan berita simpang siur di masyarakat.

Ombudsman juga menyinggung soal rencana pemberian kompensasi tagihan listrik sebesar 10 persen. Ombudsman menyarankan manajemen PLN Batam mengkaji kembali besaran kompensasi pelanggan umum dengan mempertimbangkan luasnya dampak yang dialami masyarakat.

"Meskipun 10 persen adalah angka normatif, ikhtiar memberikan kompensasi lebih sangat penting untuk menyuarakan kepentingan publik," ujarnya.

Keempat, Lagat meminta PT PLN Batam kooperatif dan membuka akses seluas-luasnya untuk kebutuhan penyelidikan Mabes Polri dan Polda Kepri. Hal ini menyangkut proses hukum yang tengah berjalan terhadap peristiwa pemadaman total tersebut.

"Apa pun hasil penyelidikan kepolisian, kami harapkan PT PLN Batam menerima dan melaksanakannya," katanya lagi.

Ombudsman RI Kepri turut mendorong PT PLN Batam segera melakukan pembenahan internal secara menyeluruh demi menjamin keandalan pasokan listrik serta memberikan kepastian pelayanan publik bagi masyarakat setempat.

Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha PT PLN Batam Raditya Surya menjelaskan pemadaman total berawal dari Flashover di Gardu Induk (GI) Sungai Harapan pada pukul 06.28 WIB, diindikasikan akibat gangguan hewan liar (monyet) serta tidak berfungsinya sistem perlindungan hewan.

Kegagalan fungsi perangkat Circuit Breaker (CB) saat kejadian menyebabkan gangguan merambat ke GI Sagulung hingga terlepasnya GI Tanjung Uncang sebagai tulang punggung sistem kelistrikan, yang berujung pada lepasnya seluruh sistem pembangkit secara otomatis.

"PLN Batam juga menemukan CCTV di lokasi bergeser dari posisinya pada malam sebelum kejadian, sehingga rekaman hanya mencakup 25 persen," ujar Raditya.

Ia memaparkan pemulihan kelistrikan dilakukan secara bertahap, dengan sistem kelistrikan Batam hampir pulih 100 persen pada Selasa (13/10) pukul 01.30 WIB dini hari. Sedangkan wilayah Bintan baru kembali normal sepenuhnya pada Rabu (14/10) pukul 18.30 WIB.

Sebagai bentuk tanggung jawab, PLN Batam merencanakan pemberian kompensasi tagihan listrik bulan November sebesar 10 persen untuk layanan umum dan 15-25 persen untuk layanan khusus/industri.

Pewarta: Ogen
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Ada dua yang akan hilirisasi dari pertanian yaitu satu adalah kratom, yang kedua yang ada banyak di Kalimantan yang bisa menjadi obat. Kedua adalah mengenai kemenyan

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah tengah mempersiapkan pengembangan hilirisasi kratom dan kemenyan yang ditargetkan diluncurkan pada Maret 2027.

Luhut menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto direncanakan meresmikan pusat riset (research center) yang berfokus pada pengurutan genom (genomesequencing) di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, sekaligus menjadi bagian dari pengembangan hilirisasi kedua komoditas tersebut.

"Ada dua yang akan hilirisasi dari pertanian yaitu satu adalah kratom, yang kedua yang ada banyak di Kalimantan yang bisa menjadi obat. Kedua adalah mengenai kemenyan," kata Luhut dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, kratom dan kemenyan memiliki potensi ekonomi yang perlu dikembangkan melalui proses hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri.

Luhut mengatakan, pemerintah tengah mempersiapkan pengembangan kedua komoditas tersebut dengan mempertimbangkan potensi pasar yang dapat dimanfaatkan.

"Dua barang ini saya pikir kami melihat market, bisa beberapa miliar atau berapa puluh miliar downstreaming-nya," katanya.

Ia menilai pengembangan hilirisasi kratom dan kemenyan dapat menjadi langkah lanjutan pemerintah dalam memperluas hilirisasi ke sektor pertanian, setelah sebelumnya Indonesia mendorong pengolahan komoditas mineral, terutama nikel.

Luhut mengibaratkan rencana tersebut sebagai upaya membangun industri bernilai tambah yang membutuhkan persiapan dan pengembangan secara bertahap.

"Ini sama seperti nikel waktu kita mulai 10 tahun yang lalu. Sekarang era Presiden Prabowo ada dari pertanian yaitu hilirisasi kratom, hilirisasi tadi kemenyan," ujar Luhut.

Ia menambahkan, persiapan pengembangan hilirisasi kedua komoditas tersebut masih berlangsung. Peresmian oleh Presiden Prabowo pada Maret 2027 akan dilakukan apabila seluruh persiapan berjalan sesuai rencana.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Genta Tenri Mawangi
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026