Banjarbaru (ANTARA) - Balai Pengelolaan Air Minum (BPAM) Banjarbakula, Kalimantan Selatan, menambah dua unit pompa untuk meningkatkan kapasitas pasokan air baku darurat dari 150 menjadi sekitar 450 liter per detik guna mengantisipasi kebocoran kembali pada pipa transmisi.

Kepala BPAM Banjarbakula Siddiq Wahyu Pamungkas di Banjarbaru, Selasa, mengatakan penambahan kapasitas tersebut menjadi langkah jangka pendek untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi gangguan pada sistem transmisi air baku yang dapat mempengaruhi kontinuitas pasokan.

“Melalui penambahan kapasitas ini, diharapkan pasokan air baku tetap dapat terjaga dan dampak gangguan terhadap pelayanan dapat diminimalisir apabila terjadi kondisi darurat serupa di kemudian hari,” ujarnya.

Selain menambah kapasitas pompa, BPAM Banjarbakula juga mengusulkan Surat Izin Pengusahaan Air (SIPA) berkapasitas 500 liter per detik kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian PU untuk mendukung pemanfaatan sumber air melalui fasilitas pengambilan air darurat sesuai ketentuan yang berlaku.

Siddiq mengatakan pengusulan SIPA tersebut merupakan bagian dari langkah antisipasi agar pemanfaatan sumber air melalui fasilitas darurat memiliki dasar perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menuturkan rencana penambahan pompa dan pengusulan izin tersebut akan dikoordinasikan dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III serta instansi terkait guna memperoleh persetujuan dan dukungan teknis sebelum direalisasikan.

Melalui langkah tersebut, BPAM Banjarbakula berupaya memperkuat alternatif pasokan air baku ketika sistem utama mengalami gangguan, sekaligus mengurangi risiko terhentinya layanan dan menjaga keberlanjutan distribusi air baku bagi wilayah pelayanan Banjarbakula.

BPAM Banjarbakula berharap peningkatan kapasitas intake darurat dapat membuat sistem penyediaan air baku Banjarbakula ke wilayah Banjarbaru dan Kabupaten Banjar lebih siap menghadapi gangguan serupa, dengan kapasitas pompa yang direncanakan mencapai 450 liter per detik dan usulan SIPA sebesar 500 liter per detik.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Ade Jona Prasetyo mengapresiasi capaian ekonomi dan investasi nasional selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai memperkuat fondasi perekonomian Indonesia.

Ia mengatakan perkembangan positif tersebut tercermin dari pertumbuhan investasi, penguatan hilirisasi, pemerataan pembangunan, serta perluasan kesempatan kerja yang menjadi modal penting bagi dunia usaha.

"Kami melihat berbagai perkembangan positif dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, terutama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi, serta memperkuat agenda hilirisasi nasional," kata Ade Jona dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, berbagai capaian tersebut menunjukkan pentingnya keberlanjutan kebijakan pemerintah dalam menjaga kepercayaan investor, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing perekonomian nasional.

"Bagi dunia usaha, ini menjadi modal penting untuk terus membangun optimisme dan memperluas kegiatan ekonomi," ujar dia.

Salah satu capaian yang mendapat perhatian HIPMI adalah realisasi investasi nasional selama periode Oktober 2024 hingga September 2026 sebesar Rp3.923,2 triliun, berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Realisasi investasi tersebut disertai penyerapan tenaga kerja sebanyak sekitar 5,48 juta orang, sedangkan investasi di luar Pulau Jawa mencapai Rp2.031 triliun atau 51,8 persen dari total investasi nasional.

"Investasi yang terus masuk merupakan salah satu indikator penting kepercayaan dunia usaha terhadap prospek Indonesia. Yang juga patut kita apresiasi adalah semakin besarnya porsi investasi di luar Jawa," ucapnya.

Ade Jona menilai persebaran investasi tersebut menunjukkan semakin terbukanya peluang pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah, sehingga aktivitas ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat bisnis yang telah berkembang.

Selain investasi, HIPMI mengapresiasi kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,11 persen sepanjang 2025, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sebesar 5,03 persen pada 2024.

Sementara itu, perekonomian nasional tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026, dengan pertumbuhan semester I 2026 mencapai 5,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut Ade Jona, perkembangan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah dan dunia usaha untuk terus memperkuat konsumsi domestik, produktivitas industri, perdagangan, serta investasi produktif.

Ia juga mengapresiasi konsistensi pemerintah dalam menjalankan hilirisasi sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri dan memperkuat struktur industri nasional.

Sepanjang Januari hingga September 2026, realisasi investasi hilirisasi tercatat mencapai sekitar Rp480 triliun atau 31,2 persen dari total investasi nasional pada periode tersebut.

"Kami mendukung arah kebijakan pemerintah yang menempatkan hilirisasi sebagai salah satu prioritas pembangunan ekonomi. Indonesia harus semakin mampu mengolah sumber daya yang dimiliki menjadi produk bernilai tambah," tuturnya.

Ade Jona berharap penguatan hilirisasi semakin memperluas manfaat ekonomi bagi industri nasional, pengusaha lokal, serta tenaga kerja melalui keterlibatan yang lebih besar dalam rantai pasok industri.

Di sisi kesejahteraan masyarakat, ia turut mengapresiasi penurunan tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07 persen pada Maret 2026, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 22,93 juta orang.

Menurut dia, capaian tersebut perlu terus diperkuat melalui sinergi antara perlindungan sosial, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi desa, koperasi, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Pembangunan ekonomi harus memberikan kesempatan kepada semakin banyak masyarakat untuk tumbuh dan mandiri. Karena itu, kami memandang penguatan ekonomi desa, UMKM, dan kewirausahaan sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional," katanya.

Ade Jona menilai momentum positif dua tahun pemerintahan tersebut perlu dijaga melalui penyederhanaan perizinan, kepastian regulasi, perluasan akses pembiayaan produktif, serta peningkatan keterlibatan pengusaha nasional dalam proyek investasi.

Selain itu, penguatan kualitas tenaga kerja, efisiensi biaya logistik, dan dukungan terhadap industri padat karya dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi semakin banyak menciptakan kesempatan kerja.

Ia menyatakan bahwa HIPMI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat sektor riil, meningkatkan daya saing industri, melahirkan pengusaha baru, dan memperluas kesempatan berusaha bagi generasi muda.

"Kami mengapresiasi berbagai capaian yang sudah diraih pemerintah, dan tentu masih banyak pekerjaan yang harus kita tuntaskan bersama. HIPMI siap terus mendukung langkah pemerintah, menghadirkan investasi produktif, melahirkan pengusaha-pengusaha baru, serta membuka lapangan kerja seluas-luasnya," ucap Ade Jona.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kalau berdampak dari jumlah kunjungan baik wisman maupun domestik, saya rasa dari data yang ada tidak ada ya yang drastis itu berdampak seperti itu

Denpasar (ANTARA) - Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Bali I Wayan Sumarajaya memastikan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) sepekan kemarin tidak memberikan dampak terhadap jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik ke Pulau Dewata.

"Kalau berdampak dari jumlah kunjungan baik wisman maupun domestik, saya rasa dari data yang ada tidak ada ya yang drastis itu berdampak seperti itu," kata Sumarajaya di Denpasar, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa tingkat kunjungan harian wisman pada pertengahan Oktober ini masih berada di kisaran 22 ribu hingga 24 ribu orang per hari, yang berarti kondisinya masih sama persis dengan pencapaian rata-rata pada September lalu yang mencatatkan total 745.186 kunjungan.

Meskipun volume kunjungan wisman tidak mengalami penurunan, Dispar Bali mengakui bahwa dinamika di lapangan tetap memunculkan adanya penyesuaian perjalanan akibat kendala distribusi BBM tersebut.

"Mungkin laporan dari travel-travel ya mungkin ada pengaturan kembali tentang jadwal ke daya tarik wisata (DTW) dan sebagainya, mungkin itu saja, kemarin sudah ditangani dengan cepat," ujar Sumarajaya.

Pihak Dispar Bali juga mengonfirmasi bahwa hingga saat ini belum ada agen perjalanan yang menyampaikan keluhan resmi ataupun laporan terkait pembatalan kunjungan wisata akibat isu kelangkaan BBM.

"Sampai saat ini belum ada yang menyatakan komplain secara langsung, tetapi yang menyampaikan bahwa harus ada merencanakan kembali dari rute-rute yang sudah di atas hari-harinya ada," tutur Sumarajaya.

Meski situasi pariwisata secara umum dapat dikendalikan dengan baik, ia tetap menyampaikan harapan agar pihak Pertamina dapat mengantisipasi persoalan distribusi bahan bakar agar hambatan serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

"Harapan ke depan kepada Pertamina agar tidak terulang lagi soal distribusi," sambungnya sambil menyimpulkan bahwa kendala BBM yang sempat terjadi tidak sampai mengganggu roda pariwisata Bali.

Antrean BBM sendiri berangsur membaik di seluruh Bali setelah Pertamina mendatangkan pasokan BBM ke Depo Sanggaran dan Depo Manggis.

Kelancaran distribusi turut dibarengi dengan skema pembelian BBM yang dijalankan Pemprov Bali mulai dari pembelian BBM ganjil-genap hingga pembatasan volume pembelian.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengatakan stimulus fiskal yang menarik dapat mengubah potensi migas Indonesia menjadi produksi.

“Bagaimana meng-unlock potensi menjadi produksi dan bagaimana menciptakan daya saing investasi? Melalui stimulus fiskal yang atraktif,” ucap Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Desti Melanti dalam acara konferensi pers Forum Ekonomi Hulu Migas (FOREK Hulu Migas) 2026 di Jakarta, Selasa.

Desti menjelaskan bahwa mandat dari hulu migas untuk mencapai dan memenuhi target produksi dan lifting migas nasional tidak terlepas dari sejumlah isu yang harus dikawal.

Isu-isu tersebut meliputi kepastian hukum, kepastian investasi, dan kepastian stimulus fiskal yang memberikan peningkatan investasi.

Desti meyakini daya tarik sektor hulu migas Indonesia akan menarik minat investor apabila hal-hal tersebut dapat terpenuhi. Selain itu, Indonesia juga perlu untuk terus melakukan penemuan-penemuan cadangan baru yang nantinya akan berkontribusi terhadap tercapainya target produksi nasional.

“Tentunya ini juga tidak lepas dari upaya komersialisasi yang sangat adaptif dan lincah, di mana kita tidak lagi menggunakan pendekatan yang konservatif,” ucap Desti.

Ia menyampaikan SKK Migas menggunakan berbagai skenario strategis yang mengedepankan optimalisasi penerimaan negara.

“Tentunya kegiatan komersialisasi tersebut tidak lepas dengan adanya akuntabilitas dan tata kelola yang terus kami perbaiki secara berkesinambungan. Pihak-pihak terkait terus melakukan penyempurnaan regulasi yang nantinya akan menciptakan kemitraan yang berkesinambungan,” ujar Desti.

Pemerintah mencatat prospek hidrokarbon Indonesia berasal dari 128 cekungan sedimen (basins). Dari jumlah cekungan tersebut, baru 20 cekungan yang telah dikembangkan untuk menopang produksi migas nasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, mengalokasikan Rp334 miliar untuk pembangunan dan perbaikan daerah irigasi guna menjaga produktivitas pertanian dan mendukung swasembada pangan di tengah peningkatan target produksi padi pada 2026.

Bupati Bandung Dadang Supriatna di Bandung, Selasa, mengatakan anggaran tersebut telah disetujui dari total usulan Rp947 miliar untuk memperkuat infrastruktur pertanian, terutama sarana pengairan yang dibutuhkan petani untuk menunjang kegiatan produksi.

"Alokasi dana Rp334 miliar tersebut sudah disetujui sebagai bentuk pemerintah wajib hadir untuk mendorong kesejahteraan dan memastikan kebutuhan pertanian seperti sarana irigasi dapat terpenuhi," ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, produksi padi Kabupaten Bandung pada 2025 mencapai 353.307 ton gabah kering giling (GKG), dengan produksi beras sebesar 204.028 ton, yang menjadi dasar penting dalam menjaga kesinambungan pasokan pangan daerah.

Pada 2026, produksi padi Kabupaten Bandung diproyeksikan meningkat menjadi 480.000 hingga 520.000 ton dari luas tanam sekitar 60.000 hektare, dengan produktivitas rata-rata diperkirakan mencapai delapan ton GKG per hektare.

Untuk mendukung target tersebut, pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga pasokan air bagi lahan pertanian, sehingga kegiatan budidaya dapat berlangsung lebih optimal dan risiko gangguan produksi akibat keterbatasan pengairan dapat ditekan.

Dadang mengatakan dukungan infrastruktur pertanian perlu berjalan seiring dengan perlindungan lahan produktif agar peningkatan produksi tidak terhambat oleh berkurangnya area persawahan akibat alih fungsi lahan.

Pemkab Bandung juga mengawal penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Baku Sawah (LBS) seluas 22.000 hektare sebagai langkah mempertahankan kawasan pertanian dan menjaga keberlanjutan produksi pangan daerah.

Melalui alokasi anggaran irigasi, peningkatan produktivitas, dan perlindungan lahan pertanian, Pemkab Bandung berupaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung kesejahteraan petani di tengah target peningkatan produksi padi pada 2026.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, Mutual Recognition Agreement (MRA) tentang sertifikasi awak kapal perikanan antara Indonesia dan Portugal menjadi langkah penting untuk memperluas peluang kerja internasional khususnya sektor perikanan.

"Pengakuan sertifikasi menjadi langkah penting untuk memperluas peluang kerja tenaga profesional Indonesia," kata Menteri Trenggono di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, awak kapal perikanan Indonesia berpeluang memperluas akses kerja di Portugal melalui pengakuan sertifikat kompetensi.

Pemerintah Indonesia dan Portugal menuntaskan penandatanganan Mutual Recognition Agreement (MRA) tentang pengakuan sertifikasi awak kapal perikanan sebagai langkah memperkuat kerja sama maritim sekaligus menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil di kedua negara.

MRA tersebut ditandatangani pihak Portugal di Lisbon pada 6 Oktober 2026, kemudian dilanjutkan oleh pihak Indonesia di Jakarta pada 20 Oktober 2026.

Kerja sama ini melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian Luar Negeri.

Trenggono mengatakan, Indonesia memiliki potensi tenaga kerja terampil yang dapat memenuhi kebutuhan industri perikanan internasional.

Setiap tahun, KKP meluluskan sekitar 2.000 taruna pendidikan vokasi melalui Ocean Institue Indonesia (OII) dengan keahlian di bidang penangkapan ikan, pengoperasian kapal, budi daya, pengolahan hasil perikanan, dan pemasaran.

"Potensi ini perlu kita hubungkan dengan kebutuhan industri, termasuk di Portugal," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta menjelaskan, MRA menjadi landasan pengakuan sertifikat kompetensi awak kapal perikanan sesuai standar internasional, termasuk International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F) 1995.

"Cakupannya meliputi kualifikasi awak kapal seperti nakhoda, perwira, masinis, dan operator radio sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya m

Tahap selanjutnya adalah koordinasi teknis kedua negara untuk menyepakati mekanisme verifikasi dan pengesahan sertifikat.

Implementasi MRA tetap memperhatikan persyaratan keselamatan pelayaran dan ketentuan ketenagakerjaan di negara tujuan.

Kerja sama ini juga memperkuat sinergi pengembangan SDM antara Indonesia dan Portugal. Melalui pendidikan vokasi, pelatihan, dan sertifikasi, KKP menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di pasar global.

Upaya ini sejalan dengan pengembangan OII sebagai ekosistem pendidikan kelautan dan perikanan yang terhubung dengan kebutuhan industri.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyampaikan perpanjangan masa penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah produk dan jasa hingga Oktober 2028, memberikan waktu lebih panjang bagi industri kecil menengah (IKM) untuk mempersiapkan pemenuhan ketentuan tersebut.

Tambahan waktu itu dapat dimanfaatkan pelaku IKM untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan dalam proses sertifikasi halal, sehingga mereka memiliki kesempatan lebih panjang untuk memenuhi kewajiban tersebut.

“Bagus, supaya ada waktu penyiapan, terutama untuk industri kecil menengah, supaya ada waktu yang lebih panjang untuk mempersiapkan,” kata Menperin ditemui di Jakarta, Selasa.

Adapun pemerintah memperpanjang masa penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah produk dan jasa hingga Oktober 2028, dari jadwal yang semula mulai berlaku pada 18 Oktober 2026, dengan mempertimbangkan kesiapan pelaku usaha dan ekosistem halal nasional.

Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan penyesuaian tersebut akan dilakukan melalui perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

“Dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal, Pemerintah memperpanjang penahapan pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal melalui Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024,” ujar Susiwijono dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (17/10).

Dalam perubahan Pasal 160, kewajiban sertifikasi halal untuk jasa terkait makanan, minuman, dan hasil sembelihan, kecuali jasa penyembelihan, mulai diberlakukan pada 18 Oktober 2028.

Pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) mendapat perpanjangan masa penahapan hingga 17 Oktober 2028 untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan.

Pemerintah juga menetapkan 18 Oktober 2028 sebagai awal pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan dari luar negeri. Penetapan itu turut mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal.

Penyesuaian hingga 17 Oktober 2028 turut berlaku bagi obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, serta sejumlah barang gunaan yang sebelumnya dijadwalkan menjalani penahapan sampai dengan 2026.

Adapun untuk kategori lainnya, masa penahapan tetap mengikuti jadwal yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 42 Tahun 2024. Sertifikasi halal untuk obat bebas dan obat bebas terbatas tetap memiliki masa penahapan hingga 17 Oktober 2029, sedangkan obat keras selain psikotropika hingga 17 Oktober 2034.

Sejalan dengan perubahan tersebut, pemerintah akan menyesuaikan aturan pelaksanaan PP Nomor 42 Tahun 2024 dan mencabut Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 4 Tahun 2026 mengenai pemastian kesesuaian produk halal luar negeri yang masuk ke Indonesia.

Pemerintah tetap menegaskan komitmennya terhadap Jaminan Produk Halal, sekaligus memastikan implementasinya dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tingkat kesiapan ekosistem.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Institut Teknologi Bandung (ITB) mendampingi warga Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Keladen, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, mengolah singkong menjadi tepung mocaf untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian setempat.

Pendampingan tersebut menjadi salah satu upaya pengembangan sumber penghasilan alternatif bagi masyarakat setelah tanaman pisang kepok yang sebelumnya menjadi andalan ekonomi warga terserang jamur sejak 2025.

"Waktu harga singkong mulai turun, singkong hanya dijual dalam bentuk mentah. Kita baru kenal mocaf sekarang, di saat harga singkong anjlok. Setelah diolah, semoga harganya bisa meningkat," kata warga UPT Keladen, Partini, berdasarkan keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

Selama ini, singkong yang melimpah di kawasan transmigrasi tersebut umumnya dijual dalam bentuk mentah dengan harga sekitar Rp2.000 per kilogram.

Melalui pengolahan menjadi tepung modified cassava flour (mocaf), yakni tepung singkong hasil fermentasi, komoditas tersebut diharapkan memiliki nilai jual lebih tinggi, masa simpan lebih panjang, sekaligus menjadi alternatif bahan pangan bagi masyarakat.

Untuk mengembangkan potensi tersebut, TEP ITB memberikan pelatihan pembuatan mocaf kepada kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta warga UPT Keladen, Kecamatan Batu Engau.

Dalam pelatihan itu, warga mempelajari proses pengolahan singkong mulai dari pemotongan, perendaman dalam air yang diberi ragi selama dua hari, penjemuran hingga kering, sampai penghalusan menjadi tepung.

Seluruh proses menggunakan peralatan sederhana yang tersedia di rumah tangga, antara lain pisau, ember, terpal, dan nyiru, sehingga dapat dipraktikkan kembali oleh masyarakat.

Tepung yang dihasilkan memiliki tekstur halus dan tidak berbau singkong. Warga juga langsung memanfaatkan hasil pengolahan tersebut untuk membuat adonan gorengan sebagai contoh penggunaan mocaf dalam makanan sehari-hari.

Anggota TEP ITB Indri Nurhidayah mengatakan pengolahan mocaf berpotensi membuka kegiatan ekonomi baru sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan bahan pangan tanpa sepenuhnya bergantung pada tepung terigu yang harus diperoleh dari pasar.

"Tepung mocaf tidak hanya mempunyai potensi ekonomi, tetapi juga mempunyai potensi sebagai alternatif tepung terigu yang sulit diperoleh warga UPT karena jarak tempuh ke pasar yang jauh," ujar Indri.

Menurut dia, teknik pengolahan yang sederhana memungkinkan warga mengembangkan singkong menjadi produk unggulan desa dengan memanfaatkan bahan baku yang tersedia di kawasan transmigrasi.

"Selain itu, pengolahannya cukup mudah dan peserta pelatihan sangat antusias untuk mengembangkan tepung mocaf sebagai salah satu produk unggulan di desa mereka," ucapnya.

Sebagai tindak lanjut, hasil olahan tepung mocaf telah dipamerkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Keladen sebagai bagian dari upaya menjadikannya produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) desa.

Program tersebut diharapkan terus berkembang dengan dukungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser agar keterampilan yang diperoleh masyarakat dapat dikembangkan menjadi kegiatan usaha berkelanjutan.

Pendampingan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan TEP 2026 yang diarahkan untuk menindaklanjuti hasil pemetaan potensi ekonomi kawasan transmigrasi melalui kegiatan pemberdayaan dan penerapan inovasi sesuai kebutuhan masyarakat.

Secara nasional, Kementerian Transmigrasi pada 2026 menugaskan 1.476 peserta TEP yang tergabung dalam 246 tim ke 53 kawasan transmigrasi untuk melaksanakan riset, pendampingan, dan pengembangan potensi ekonomi masyarakat.

Sebanyak 53 kawasan tersebut merupakan bagian dari 154 kawasan transmigrasi yang sebelumnya telah dikunjungi dan dipetakan melalui pelaksanaan TEP pada 2025.

Pada September 2026, Kementerian Transmigrasi juga mengevaluasi 246 program TEP untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di lapangan tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sasaran transformasi transmigrasi.

Melalui pendampingan tersebut, pengembangan komoditas lokal diharapkan tidak berhenti pada penjualan bahan mentah, tetapi dapat menghasilkan produk olahan yang memiliki nilai tambah sekaligus membuka peluang usaha bagi warga kawasan transmigrasi.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan pemerintah terus berkomitmen bekerja keras untuk mewujudkan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

"Komitmennya yakni kerja bersih, kerja keras, terobosan, kolaborasi. Ya, mesti itu yang kita lakukan untuk rakyat kita," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Selasa.

Kementerian PKP, lanjutnya, sudah diberikan kesempatan, kepercayaan dalam menjalankan tugas dan amanah dari Presiden RI untuk melaksanakan program-program perumahan bagi masyarakat dalam rangka mendukung program 3 Juta Rumah.

"Saya rasa itu kalau bicara soal komitmen. Kita melakukan itu dengan sebaik-baiknya, tentu masih banyak kekurangan, tentu kita harus lebih baik lagi," kata Ara.

Selama dua tahun, pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto pencapaian di sektor perumahan untuk memudahkan dan memperluas akses bagi masyarakat untuk memiliki rumah layak huni terjangkau, antara lain pembebasan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membeli rumah pertama.

Kemudian ​perpanjangan skema PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bagi sektor perumahan, ​peningkatan kuota KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 350.000 unit rumah subsidi yang merupakan capaian tertinggi dalam sejarah perumahan.

Selanjutnya penyelenggaraan akad massal rumah subsidi terbesar secara bertahap mulai dari akad massal di Bogor, Jawa Barat, akad massal di Banten, sampai dengan Batang, Jawa Tengah. Rencananya juga akan dilakukan akad massal di Malang, Jawa Timur dan Bekasi, Jawa Barat pada akhir tahun ini.

Capaian berikutnya adalah program Gentengisasi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan hadir untuk memberdayakan pelaku UMKM sektor perumahan. Selain itu, penerapan skema Pemilihan Terbuka Toko (PTT) material bangunan dalam program Bedah Rumah yang menciptakan efisiensi dan transparansi.

Selanjutnya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) angka backlog kepemilikan rumah berhasil diturunkan dari 9,64 juta rumah tangga pada Maret 2025 menjadi 9,29 juta rumah tangga pada Maret 2026.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Yogyakarta (ANTARA) - Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum (Perum) Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan stok beras pemerintah yang ada di gudang-gudang lembaganya pada pertengahan Oktober 2026 mencapai 4,55 juta ton.

"Kalau stok beras Bulog di hari ini yang dilaporkan totalnya adalah 4,55 juta ton," katanya usai peluncuran Penyaluran Bantuan Pangan dan kemasan baru SPHP di Kalurahan Potorono, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa.

Menurut dia, stok komoditas pangan tersebut berkurang jika dibandingkan dengan bulan September, karena pangan tersebut disalurkan ke masyarakat yang berhak menerima serta untuk bantuan korban terdampak bencana alam.

"Bulan September lalu sempat 5,4 juta ton, sekarang berkurang jadi 4,55 juta ton, ini karena penyaluran Bulog yang besar sekali, untuk SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), bantuan pangan, ditambah lagi untuk bantuan bencana alam," katanya.

Menurut dia, sejumlah wilayah yang mengalami bencana dan kemudian masyarakat yang terdampak perlu bantuan pangan beras pemerintah tersebut diantaranya di wilayah Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Jadi ada penyaluran bantuan pangan yang cukup besar, namun stok pangan masih terjaga," katanya.

Meski demikian, kata dia, Bulog tetap memastikan stok beras pemerintah yang tersedia di gudang aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat, bahkan setidaknya sampai awal tahun 2027.

"Dan kami yakinkan kepada masyarakat untuk tidak panik, tidak perlu bimbang dan ragu, bahwa dengan stok yang 4,55 juta ton ini kita masih bisa untuk bertahan lebih kurang sekitar enam bulan ke depan," katanya.

Lebih lanjut Rizal mengatakan, bahkan untuk beras SPHP kemasan baru yaitu Beras Kita Medium yang diluncurkan tersebut akan ditambah satu juta ton, agar bisa tercukupi kebutuhan masyarakat hingga Maret 2027.

"Itu adalah antisipasi pemerintah untuk mengantisipasi dampak El Nino dan paceklik. Karena kita antisipasi selain bantuan pangan juga ada Beras Kita Medium, sehingga masyarakat bisa membeli dengan harga yang murah," katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, mengalokasikan Rp40 miliar bonus produksi panas bumi untuk 56 desa dengan porsi 60 persen dari alokasi dana tersebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan dasar masyarakat.

Bupati Bandung Dadang Supriatna di Bandung, Selasa, mengatakan alokasi tersebut mengacu pada hasil kajian terbaru yang mengarahkan pemanfaatan dana sesuai kebutuhan setiap desa penerima manfaat.

"Proporsi jumlah alokasi Rp40 miliar dan porsi 60 persen untuk infrastruktur Itu berdasarkan hasil kajian yang terbaru. Saya berharap penerima manfaat dari DBH Panas Bumi ini harus betul-betul dilaksanakan sesuai kebutuhan," katanya.

Ia menyebutkan pemanfaatan bonus produksi panas bumi diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, penguatan sektor pendidikan, pengurangan kemiskinan, dan penanganan stunting sesuai kebutuhan wilayah masing-masing.

Untuk memastikan pelaksanaan program memiliki landasan hukum yang sesuai, Pemkab Bandung akan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) terbaru yang mengatur skema penyaluran dan pemanfaatan dana tersebut.

"Nanti kita buatkan Peraturan Bupati (Perbup) yang terbaru. Nanti kita terbitkan," katanya.

Dadang meminta 56 kepala desa penerima manfaat segera menyusun rencana kegiatan agar anggaran bonus produksi panas bumi dapat terserap dan pelaksanaannya selesai sebelum akhir Desember 2026.

"Maka ini harus betul-betul dikaji secara komprehensif. Para kepala desa harus segera merencanakan, sehingga pelaksanaannya bisa maraton dan segera selesai," ujarnya.

Ia menjelaskan penyaluran dana pada 2026 dilakukan melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK), sehingga anggaran diserahkan langsung kepada pemerintah desa untuk dilaksanakan sesuai perencanaan.

"Anggarannya langsung diserahkan ke desa dan desa langsung melaksanakannya. Dan tetap pelaporannya langsung ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung," tuturnya.

Sebanyak 56 desa penerima bonus produksi panas bumi tersebut tersebar di Kecamatan Ibun, Kertasari, Pangalengan, Ciwidey, Pasirjambu, dan Rancabali. Pemkab Bandung memastikan desa-desa tersebut kembali menerima alokasi bonus produksi panas bumi pada 2027.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Palembang (ANTARA) - Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Sumatera Selatan, mencatat empat penerbangan di bandara tersebut terdampak kabut asap saat jarak pandang sempat menurun hingga 450 meter pada Selasa pagi.

General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Ahmad Syaugi Shahab di Palembang, Selasa, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan jarak pandang untuk memastikan operasional penerbangan tetap mengutamakan keselamatan.

Pihaknya mencatat empat penerbangan tersebut terdiri atas tiga keberangkatan dan satu kedatangan hingga pukul 08.30 WIB,.

Dua penerbangan keberangkatan tercatat mengalami keterlambatan, yakni ID7054 rute Palembang-Halim Perdanakusuma yang dijadwalkan berangkat pukul 09.00 WIB dan terealisasi pada pukul 09.41 WIB.

Selanjutnya, penerbangan IU302 rute Palembang-Pangkalpinang yang dijadwalkan berangkat pukul 09.10 WIB, terealisasi pada pukul 09.33 WIB.

Lalu, dua penerbangan lainnya yang masuk dalam pemantauan, yakni GA107 rute Palembang-Jakarta untuk keberangkatan dan GA102 rute Jakarta-Palembang untuk kedatangan.

Kondisi jarak pandang berangsur membaik. Pada pukul 11.31 WIB, jarak pandang di bandara tersebut tercatat mencapai 1.500 meter.

"Kami tetap memantau perkembangan kondisi di lapangan dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendukung kelancaran operasional penerbangan dengan tetap mengutamakan keselamatan," ujarnya.

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026