Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membidik kerja sama dan investasi hijau konkret melalui partisipasi Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, guna memperkuat ketahanan pangan, perlindungan lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal tersebut disampaikan dalam Pertemuan Terbatas Koordinasi Tingkat Menteri Persiapan Delegasi Republik Indonesia untuk COP31 di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Senin, dengan penguatan pasar karbon menjadi salah satu agenda utama untuk membuka akses pembiayaan internasional.

"Delegasi Indonesia pada COP31 harus membawa pulang kerja sama substantif dan investasi konkret untuk mendukung perlindungan alam dan pertumbuhan hijau nasional," kata Zulkifli dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Senin.

Menurut dia, partisipasi Indonesia dalam forum iklim internasional perlu diarahkan pada hasil yang dapat ditindaklanjuti melalui kerja sama lintas negara dan investasi di berbagai sektor strategis.

Penguatan pasar karbon menjadi salah satu instrumen yang disiapkan pemerintah untuk memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan pengurangan emisi serta adaptasi terhadap perubahan iklim yang berdampak pada produksi pangan dan penghidupan masyarakat.

"Indonesia ingin membangun pasar karbon yang kredibel, transparan, dan dipercaya dunia. Kebijakan ini diharapkan menjadi mesin pertumbuhan hijau sekaligus pintu masuk pembiayaan internasional untuk mendukung aksi iklim dan pembangunan nasional," ujarnya.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional sebagai landasan penguatan tata kelola karbon.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak diluncurkan pada September 2023 hingga 30 September 2026, Bursa Karbon Indonesia mencatat akumulasi nilai transaksi Rp93,97 miliar dengan volume 1,98 juta ton karbon dioksida ekuivalen (tCO2e), serta 160 pengguna jasa terdaftar.

Sementara itu, dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026 di Jakarta pada 6 Oktober, Menko Pangan menyebut potensi pasar karbon Indonesia dapat mencapai 7,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp138 triliun per tahun.

Pada kesempatan tersebut, ia juga mengungkapkan pemerintah telah menerbitkan unit karbon untuk empat proyek sektor kehutanan dengan potensi pengurangan emisi sekitar 30 juta tCO2e.

Keempat proyek tersebut diperkirakan memiliki nilai transaksi sekitar Rp5 triliun dan berpotensi menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekitar Rp500 miliar.

Zulhas yang juga menjabat Ketua Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Ketua Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memperkuat pelaksanaan aksi iklim dan investasi hijau.

Menurut dia, kebutuhan pembiayaan tersebut semakin mendesak karena perubahan iklim berdampak langsung terhadap produksi pangan dan kegiatan ekonomi masyarakat, antara lain melalui kekeringan, gangguan produksi pertanian, serta kebakaran hutan dan lahan.

"Komitmen iklim harus kita terjemahkan menjadi aksi nyata yang berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. Kita ingin menjaga komitmen iklim global Indonesia, melestarikan lingkungan, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus menjaga target pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.

Peluang investasi hijau yang dapat dikembangkan Indonesia mencakup pengelolaan hutan dan lahan, energi, industri, pertanian, persampahan, serta karbon biru di wilayah laut dan pesisir.

Di sektor pangan, pemerintah mengarahkan pengembangan teknologi ramah lingkungan melalui pertanian cerdas (smart agriculture), budi daya padi rendah emisi (green rice), dan budi daya perairan berkelanjutan guna meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca.

Pengembangan sistem silvofishery yang memadukan kegiatan perikanan dengan pelestarian mangrove juga menjadi salah satu peluang investasi, disertai konservasi dan restorasi lahan terdegradasi untuk membuka kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat.

Sementara itu, di sektor persampahan, pengembangan pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan pemerintah daerah diarahkan untuk mengurangi emisi metana, memperkuat ekonomi sirkular, serta mendukung ketahanan energi.

Pemerintah juga mengarahkan pengembangan karbon biru melalui perlindungan ekosistem laut dan pesisir, termasuk mangrove yang berperan menyerap dan menyimpan karbon, dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat agar manfaat ekonomi dan lingkungannya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Zulhas turut menekankan pentingnya dukungan riset dan inovasi, termasuk dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), untuk mempercepat penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai kebutuhan nasional serta meningkatkan penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Menjelang COP31, ia berharap delegasi Indonesia memperkuat koordinasi lintas sektor, menyampaikan capaian pemerintah secara efektif, serta membuka peluang kerja sama internasional yang memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional.

COP31 dijadwalkan berlangsung pada 9–20 November 2026 di Antalya, Turki, dengan pemerintah Indonesia menargetkan hasil kerja sama dan investasi hijau yang dapat mendukung perlindungan lingkungan serta prioritas pembangunan nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Setiap aliran listrik yang menggerakkan pompa air di sawah, mendukung peralatan pertanian, dan menghidupkan sistem peternakan membawa peluang bagi masyarakat untuk berkembang.

Makassar (ANTARA) - PT PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) berkomitmen melanjutkan pengembangan program Electrifying Agriculture untuk mendukung transformasi sektor agrikultur lebih modern, berkelanjutan, sekaligus meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing usaha masyarakat.

“Setiap aliran listrik yang menggerakkan pompa air di sawah, mendukung peralatan pertanian, dan menghidupkan sistem peternakan membawa peluang bagi masyarakat untuk berkembang,” ujar General Manager PLN UID Sulselrabar Didik Wicaksono melalui keterangannya, di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin.

Dia mengatakan pengembangan program tersebut merupakan bagian dari komitmen PLN untuk memperluas manfaat listrik, terutama dalam menggerakkan sektor produktif yang menjadi salah satu penopang perekonomian daerah.

PLN UID Sulselrabar mencatat sebanyak 4.438 pelanggan program Electrifying Agriculture dengan total daya tersambung mencapai 208.553,3 kiloVolt Ampere (kVA) hingga September 2026.

Program yang dijalankan sejak 2021 itu menjadi upaya PLN mendorong pemanfaatan listrik untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan di wilayah Sulsel, Sulawesi Tenggara (Sulteng), dan Sulawesi Barat (Sulbar).

“Melalui Electrifying Agriculture, kami mendorong pemanfaatan listrik yang lebih produktif dan efisien guna membantu petani menekan biaya operasional, meningkatkan hasil pertanian, serta memperkuat ketahanan pangan,” kata Didik.

Menurut dia, momentum Hari Listrik Nasional (HLN) ke-81 pada 27 Oktober 2026 menjadi pengingat bagi PLN untuk terus menghadirkan manfaat listrik yang lebih luas bagi masyarakat, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mendukung kegiatan ekonomi produktif.

Didik mengatakan pemanfaatan listrik di sektor agrikultur tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah pelanggan dan daya tersambung, tetapi juga pada penciptaan nilai tambah bagi petani dan pelaku usaha melalui kegiatan produksi yang lebih efisien.

PLN juga mendorong pemanfaatan listrik untuk berbagai kebutuhan usaha agrikultur, mulai dari pompa irigasi dan sistem pengairan hingga pencahayaan, ventilasi, serta peralatan pendukung peternakan. Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan membantu pelaku usaha menjalankan kegiatan produksi secara lebih praktis dan modern.

Ia menambahkan, pengembangan Electrifying Agriculture membutuhkan sinergi antara PLN, pemerintah daerah, kelompok tani, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya agar pemanfaatan listrik sesuai dengan kebutuhan di lapangan, termasuk dukungan infrastruktur ketenagalistrikan yang memadai.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

ANTAM terus mendorong efisiensi penggunaan energi melalui berbagai inisiatif di wilayah operasi, termasuk pemanfaatan energi terbarukan.

Jakarta (ANTARA) - PT ANTAM (Persero) Tbk (ANTM) mencatat penurunan konsumsi energi sepanjang semester I-2026 sebesar 59 persen, dengan total konsumsi energi tercatat sebesar 4,46 juta gigajoule (GJ).

"ANTAM terus mendorong efisiensi penggunaan energi melalui berbagai inisiatif di wilayah operasi, termasuk pemanfaatan energi terbarukan. Langkah ini tidak hanya mendukung efisiensi operasional, tetapi juga menjadi bagian dari upaya kami dalam menurunkan emisi gas rumah kaca," ujar Corporate Secretary ANTAM Wisnu Danandi Haryanto melalui keterangannya di Jakarta, Senin.

Pada periode yang sama, total emisi gas rumah kaca (GRK) tercatat sebesar 0,57 juta ton CO₂e. Realisasi penurunan emisi GRK mencapai 15,62 persen atau lebih dari tiga kali lipat dibandingkan target penurunan emisi sebesar 4,60 persen.

Upaya pengelolaan lingkungan juga dilakukan melalui reklamasi lahan, rehabilitasi ekosistem, konservasi keanekaragaman hayati, dan pengelolaan air. Adapun, hingga Semester I-2026 realisasi reklamasi lahan mencapai 95,69 hektare atau melampaui target sebesar 85,3 hektare.

Selain itu, sekitar 70.753 pohon telah ditanam sebagai bagian dari program pengelolaan dan pemulihan lingkungan.

Berbagai capaian tersebut turut didukung oleh implementasi pemanfaatan energi terbarukan di wilayah operasi. Salah satunya melalui pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di PT Gag Nikel.

PLTS di PT Gag Nikel dibangun di atas lahan seluas sekitar 5.634 meter persegi dengan luas bangunan power house sekitar 331 meter persegi.

Fasilitas ini memiliki kapasitas 500 kilowatt peak (kWp) dan dilengkapi 910 unit modul surya, 10 unit inverter, serta 400 unit baterai. Sistem tersebut terintegrasi dengan pembangkit eksisting yang ditopang oleh dua unit genset, masing-masing berkapasitas 250 kilovolt amphere (kVA).

Wisnu mengatakan pemanfaatan PLTS tersebut memberikan manfaat terhadap efisiensi penggunaan BBM untuk kebutuhan genset di townsite. Berdasarkan kajian PT Gag Nikel, dalam skenario tanpa PLTS dengan asumsi beban 80 persen dan operasi genset selama 8.760 jam per tahun, konsumsi BBM diperkirakan mencapai 367.920 liter.

Sementara itu, dengan memperhitungkan kontribusi PLTS dan asumsi operasi genset selama 2.920 jam per tahun, konsumsi BBM diperkirakan menjadi sekitar 122.640 liter. Artinya, terdapat potensi pengurangan konsumsi BBM sebesar sekitar 245.280 liter per tahun berdasarkan skenario kajian tersebut.

"Penerapan PLTS di PT Gag Nikel menjadi salah satu contoh bagaimana pemanfaatan energi terbarukan dapat memberikan manfaat langsung terhadap pengelolaan energi di wilayah operasi. Selain mendukung penggunaan sumber energi yang lebih bersih, pemanfaatan PLTS juga dapat mengurangi kebutuhan operasi genset," kata Wisnu.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyoroti belum optimalnya keterhubungan antara investasi berskala besar dengan usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) sebagai salah satu pekerjaan rumah yang mesti dirampungkan.

Sebab, keterhubungan kedua aspek itu penting guna memperkuat daya saing dunia usaha nasional.

“Peluang usaha tersebar luas dan Indonesia perlu menjadi basis produksi, tapi bukan sekadar pasar. Yang perlu kita benahi adalah link antara investasi besar dengan investasi yang menengah dan pelaku usaha kecil dan mikro. Memang tampaknya linkage antar skala dan antar industri ini kita masih banyak PR yang perlu kita perbaiki bersama,” kata Dradjad dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) 2026 di Jakarta, Senin.

Menurut dia, penguatan keterkaitan antarskala usaha dan antarindustri diperlukan agar peluang yang tercipta dari investasi dapat dimanfaatkan oleh lebih banyak pelaku usaha domestik.

Dalam konteks tersebut, pemerintah mengoptimalkan kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk melalui belanja pemerintah, penyederhanaan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga pembiayaan.

Dradjad juga menekankan pentingnya investasi, konektivitas, dan logistik untuk menekan biaya usaha sehingga produk dalam negeri semakin kompetitif.

Selain itu, diversifikasi ekspor dan peningkatan nilai tambah diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sejumlah komoditas utama, seperti minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan ferroalloy.

Adapun pada semester I 2026, realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp300,1 triliun, tumbuh 6,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai tersebut berkontribusi 29,7 persen terhadap total investasi nasional.

Untuk mempercepat realisasi investasi menjadi kegiatan produksi, pemerintah juga menangani berbagai hambatan usaha melalui deregulasi, debirokratisasi, dan pemeriksaan hambatan pada setiap kode Harmonized System (HS).

Lebih lanjut, Drajad melaporkan bahwa hingga 22 September 2026, sebanyak 135 dari 190 aduan pelaku usaha yang masuk ke Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3M-PPE) telah diselesaikan.

Sebanyak 129 aduan yang diselesaikan tersebut mencakup investasi senilai lebih dari Rp625 triliun dan sekitar 31 ribu tenaga kerja.

Di sisi lain, perluasan akses pasar internasional juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan peluang usaha nasional.

Kerja sama perdagangan Indonesia-Uni Eropa melalui Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) diharapkan membuka akses ke hampir 15 persen pasar global, sedangkan CEPA Indonesia-Kanada berpotensi menambah ekspor hingga 1,1 miliar dolar AS.

Negosiasi tarif dengan Amerika Serikat (AS) juga berpotensi meningkatkan ekspor hingga 2,3 miliar dolar AS per tahun, terutama bagi industri padat karya yang menyerap sekitar lima juta pekerja.

Dradjad menambahkan bahwa akses pembiayaan perlu disertai pemberdayaan dan pendampingan agar pelaku usaha kecil dapat mengembangkan skala bisnisnya.

Keterhubungan dengan lembaga pembiayaan dan akses pasar yang lebih luas juga dinilai penting untuk membantu pengusaha meningkatkan kapasitas usaha.

Pada saat yang sama, penguatan tata kelola dan kepatuhan diperlukan untuk menciptakan persaingan usaha yang adil serta memberikan kesempatan yang setara bagi pelaku usaha untuk berkembang.

“Saya berharap Hippi akan menghasilkan pengusaha-pengusaha pribumi baru yang akan bisa menjadi tulang punggung bagi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mandiri membutuhkan dunia usaha yang tangguh. Anggota Hippi insyaallah akan menjadi penggerak ekonomi kerakyatan dan pencipta lapangan kerja yang berkualitas,” kata Dradjad.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meningkatkan keterlibatan rakyat di sektor ESDM melalui sumur rakyat hingga etanol.

"Untuk sumur-sumur rakyat yang sudah kita berikan izin, sebagiannya sudah berproduksi. Di Sumatera, di Jawa, itu sudah. Kemarin saya menandatangani lagi yang untuk Aceh," ujar Bahlil dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), di Jakarta, Senin.

Kebijakan ini membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sekitar 45 ribu sumur rakyat. Banyak di antaranya telah dikelola warga secara turun-temurun di belakang rumah mereka, namun selama ini belum memiliki izin.

Kini minyak dari sumur rakyat dibeli Pertamina dengan harga 80 persen dari Indonesian Crude Price (ICP).

Menurut Bahlil, legalisasi sumur rakyat memberi dua manfaat sekaligus. Masyarakat mendapat jaminan dalam menjalankan usahanya, sementara negara memperoleh tambahan produksi untuk mendongkrak lifting.

"Sudah tentu dengan produksi ini, mampu kita menjamin rakyat dalam mengelola usaha sumur-sumur mereka. Dan yang kedua, ini juga bisa meningkatkan lifting," katanya.

Selain memperkuat produksi minyak di hulu, pemerintah menyiapkan langkah untuk menekan impor bensin melalui program etanol. Saat ini kebutuhan bensin nasional mencapai sekitar 40 juta kiloliter per tahun, sementara produksi dalam negeri baru sekitar 18–19 juta kiloliter.

Bahlil menyebut mandatori etanol akan diterapkan bertahap hingga E50, dengan perencanaan menuju 2028 yang kini tengah dimatangkan sesuai kapasitas industri dalam negeri.

"Jangan sampai kita melakukan mandatori, tapi etanolnya kita impor. Nggak boleh," ucap dia.

Bahan baku etanol, lanjut Bahlil, telah dipetakan di sejumlah wilayah, antara lain Jawa, Sumatera, dan Papua. Untuk tahap E20, dibutuhkan sekitar 8 juta kiloliter etanol dari bahan baku singkong, tebu, dan jagung.

Kebutuhan lahannya diperkirakan sekitar 1 juta hektare untuk singkong, 1,1 juta hektare untuk tebu, dan 1 juta hektare untuk jagung, dengan memanfaatkan lahan APL (Areal Penggunaan Lain) dan HGU (Hak Guna Usaha) telantar yang dikelola terintegrasi dari hulu ke hilir.

Pemerintah juga mengembangkan bahan baku alternatif. Pilot project sorgum manis telah berjalan di Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur, sementara pengolahan aren di Kamojang berkapasitas 1.000 liter per hari.

Langkah ini mengikuti jejak keberhasilan mandatori biodiesel B50 yang berlaku sejak 9 Juli 2026. Program tersebut menghemat devisa sekitar Rp170 triliun dan menyerap 2,1 juta tenaga kerja.

Melalui pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumur minyak dan penguatan bahan bakar nabati berbasis bahan baku domestik, pemerintah mendorong peningkatan produksi energi nasional sekaligus membuka ruang usaha yang lebih luas bagi rakyat di daerah.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah bersama pihak terkait akan terus mencermati pergerakan harga minyak dunia untuk mengambil langkah strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) September 2026 sebesar 112,81 dolar Amerika Serikat (AS) per barel, naik 23,38 dolar AS dibandingkan Agustus 2026 yang berada di level 89,43 dolar AS per barel.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 395.K/MG.03/MEM.M/2026 tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan September 2026.

“Rata-rata ICP bulan September 2026 yang melonjak naik menjadi 112,81 dolar AS per barel merupakan cerminan dari dinamika pasar minyak global yang dipengaruhi oleh tingginya ketidakpastian geopolitik dan meningkatnya risiko gangguan pasokan (supply disruption risk). Kenaikan ini terjadi secara menyeluruh pada seluruh benchmark internasional,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Menurut Laode, eskalasi konflik militer dan kebuntuan diplomasi di Timur Tengah, khususnya ketegangan yang melibatkan AS dan Iran, meningkatkan risiko keamanan pelayaran di Selat Hormuz, jalur vital ekspor minyak dunia.

"Ekspor minyak mentah melalui rute vital tersebut sempat mengalami penurunan hingga 28 persen dibandingkan bulan Juli. Kondisi ini diperkuat oleh serangan terhadap infrastruktur energi di kawasan tersebut, termasuk penutupan sementara Pipa East-West Arab Saudi berkapasitas 7 juta barel per hari akibat serangan drone sebagai langkah pencegahan," ujarnya.

Selain itu, penundaan kuota produksi oleh OPEC+ serta serangan lanjutan terhadap infrastruktur kilang dan terminal ekspor minyak di Rusia dan kawasan Laut Merah turut memperketat pasokan minyak mentah global.

Kenaikan juga terjadi pada seluruh harga minyak mentah utama dunia. Adapun rincian kenaikan harga minyak dunia pada September 2026 apabila dibandingkan Agustus 2026, yakni Brent (ICE) naik 13,94 dolar AS menjadi 102,02 dolar AS per barel; WTI (Nymex) naik 13,24 dolar AS menjadi 95,69 dolar AS per barel; Dated Brent naik 25,93 dolar AS menjadi 116,77 dolar AS per barel; Basket OPEC naik 24,29 dolar AS menjadi 110,73 dolar AS per barel.

Untuk Oktober 2026, ICP diproyeksikan masih berada di level tinggi, namun mulai melandai ke kisaran 98-103 dolar AS per barel.

Laode menegaskan, pemerintah bersama pihak terkait akan terus mencermati pergerakan harga minyak dunia untuk mengambil langkah strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional.

"Kami memastikan formula ICP tetap transparan mencerminkan dinamika pasar internasional agar tetap akuntabel bagi keuangan negara dan kegiatan usaha hulu migas," ujarnya.

ICP menjadi acuan penting dalam perhitungan penerimaan negara dari sektor hulu migas dan asumsi makro APBN. Dengan pemantauan yang ketat dan penetapan harga yang transparan, pemerintah berupaya menjaga stabilitas sektor energi di tengah ketidakpastian pasar global.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Sebagai Export Credit Agency (ECA) dan Eximbank Indonesia, LPEI menyediakan berbagai solusi pembiayaan, penjaminan, asuransi ekspor, serta layanan pengembangan kapasitas usaha

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memfasilitasi 10 pelaku usaha berorientasi ekspor binaan memperluas akses pasar global melalui partisipasi dalam kegiatan Trade Expo Indonesia (TEI) 2026.

Corporate Secretary LPEI Dyza Rochadi menjelaskan, partisipasi itu diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk nasional sekaligus mendorong pelaku usaha memanfaatkan peluang perdagangan internasional.

“Sebagai Export Credit Agency (ECA) dan Eximbank Indonesia, LPEI menyediakan berbagai solusi pembiayaan, penjaminan, asuransi ekspor, serta layanan pengembangan kapasitas usaha,” kata Dyza dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

TEI ke-41 dijadwalkan berlangsung pada 16–18 Oktober 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten.

Dalam kegiatan tersebut, LPEI akan berpartisipasi bersama Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Lembaga National Single Window (LNSW) melalui stan Kemenkeu Satu.

Menurut Dyza, keikutsertaan LPEI juga memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperoleh informasi mengenai layanan pendukung kegiatan ekspor.

"Melalui TEI 2026, pelaku usaha dapat berkonsultasi langsung mengenai kebutuhan ekspornya, termasuk aspek kepabeanan dan layanan ekspor bersama petugas Bea Cukai dan LNSW," ujarnya.

Adapun 10 eksportir binaan yang difasilitasi meliputi Puri Food and Healthy, Sila Artisan Tea, CV Mandiri Coffee, CV Ceterindo Kurnia Tritama, CV Bunga Palm, PT Agri Spice Indonesia, PT Mandala Prima Makmur, CV Alpha Agro Indonesia, PT Kopi Prima Indonesia, dan PT Haldin Pacific Semesta.

Para eksportir tersebut bergerak di berbagai sektor, antara lain produk gula aren dan kelapa, teh, kopi, rempah-rempah, kakao, makanan dan minuman herbal, serta bahan baku alami untuk industri.

Sejumlah perusahaan juga mengembangkan kemitraan dengan petani lokal dan praktik usaha berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian Indonesia.

Melalui partisipasi tersebut, LPEI berharap pelaku usaha dapat memperluas jejaring bisnis, meningkatkan kapasitas usaha, serta menjangkau pasar ekspor baru.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Saya sudah bikin empat aturan untuk berpihak kepada UMKM.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah telah menerbitkan empat kebijakan yang berpihak terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM).

“Saya sudah bikin empat aturan untuk berpihak kepada UMKM,” ujar Bahlil dalam Rakernas Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HPPI) yang digelar di Jakarta, Senin.

Adapun empat kebijakan tersebut meliputi Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk UMKM dan koperasi, legalisasi sumur rakyat, kebijakan yang mewajibkan pemegang IUP bekerja sama dengan kontraktor lokal, serta kebijakan terkait persetujuan kuota produksi melalui revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Terkait dengan IUP untuk UMKM dan koperasi, Bahlil menjelaskan kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa sebagian besar IUP di daerah pertambangan, seperti Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Maluku, hingga Papua, dimiliki oleh orang Jakarta.

Menurut Bahlil, hanya sedikit jumlah masyarakat lokal yang memiliki IUP untuk mengelola tambang di daerah mereka sendiri.

“Setelah saya cek aturan, semuanya tender. Kalau model kayak begini, sampai ayam tumbuh gigi pun orang daerah nggak akan pernah mendapatkan akses yang sama dengan teman-teman di Jakarta,” ujar Bahlil.

Oleh karena itu, terbitlah Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Undang-undang tersebut memprioritaskan IUP untuk koperasi dan UMKM tanpa perlu melakukan tender.

Selanjutnya, terkait dengan kebijakan sumur rakyat, Bahlil menyampaikan telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

“Semua sumur rakyat yang tadinya nggak ada izin, kita kasih izin. Biarkanlah orang daerah itu juga punya hak untuk mengelola di kampung halamannya,” kata Bahlil lagi.

Bahlil mendorong keterlibatan pengusaha lokal dalam menggarap pertambangan mineral dan batu bara (minerba) melalui penerbitan Keputusan Menteri ESDM Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2026.

Kepmen tersebut mengatur tentang pedoman teknis pelaksanaan persetujuan penggunaan anak perusahaan dan/atau afiliasi dalam bidang usaha jasa pertambangan mineral dan batu bara.

“Saya buat Keputusan Menteri lagi kemarin. Untuk perusahaan yang punya IUP, kontraktornya tidak boleh terafiliasi (perusahaan pemegang IUP). Kasih orang daerah untuk dia kerjakan,” ujar Bahlil.

Kebijakan keempat, kata Bahlil melanjutkan, adalah persetujuan kuota produksi melalui revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Bahlil memberikan prioritas persetujuan kuota produksi untuk pertambangan dengan kuota produksi yang tergolong kecil.

“Yang cuma 300 ribu, 200 ribu, atau 1 juta (ton), aku bilang kasihlah. Mereka itu pasti UMKM dan mereka pasti pribumi,” ujar dia pula.

Bahlil meyakini dengan memberikan kebijakan yang berpihak kepada UMKM, dapat terjadi pemerataan di sektor ESDM.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Kegiatan tersebut juga merupakan upaya mempromosikan destinasi wisata unggulan Sumut ke mancanegara, khususnya kawasan Asia.

Medan (ANTARA) - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memperluas promosi destinasi wisata unggulan kepada delegasi Tiongkok melalui kegiatan Familiarization Trip (Fam Trip).

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Disbudparekraf Provinsi Sumut Dedi Arian Rizki Siregar mengatakan, kegiatan tersebut guna memperkenalkan destinasi wisata unggulan di Sumut, yakni Bukit Lawang dan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), serta Danau Toba, kepada delegasi Tiongkok.

"Kegiatan tersebut juga merupakan upaya mempromosikan destinasi wisata unggulan Sumut ke mancanegara, khususnya kawasan Asia," ujar Dedi, di Langkat, Senin.

Ia mengatakan, kegiatan Fam Trip tersebut melibatkan maskapai Scoot Airlines dan delegasi dari Tiongkok untuk memperkenalkan potensi wisata Bukit Lawang dan kawasan TNGL, termasuk orang utan yang merupakan satwa Sumatera.

Dia berharap, kegiatan tersebut dapat meningkatkan minat wisatawan asal Tiongkok maupun wisatawan mancanegara lainnya untuk mengunjungi destinasi wisata unggulan di Sumut.

Selain Bukit Lawang dan kawasan TNGL, delegasi Tiongkok tersebut juga dijadwalkan mengunjungi Kaldera Toba pada 13-15 Oktober 2026.

Salah satu delegasi Wang Jiayi mengatakan, pengalaman mengunjungi destinasi wisata unggulan di Sumut sangat luar biasa dan istimewa.

Menurut dia, wisatawan biasanya lebih mengenal destinasi populer seperti Bali. Namun, Sumut juga memiliki beragam destinasi wisata unggulan yang menarik untuk dikunjungi.

"Hari ini, kami melakukan treking yang cukup menantang dan sebentar lagi akan mencoba arung jeram. Kami sangat antusias," ujarnya pula.

Ia mengatakan pengalaman tersebut sangat istimewa bagi wisatawan Tiongkok, dan dapat menemukan lebih banyak destinasi unggulan wisata di Sumut.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jadi tadi ibu-ibu SERUNI mengunjungi banyak titik dan berakhir di Hiu Paus Botubarani. Kami perkenalkan tentang destinasi yang menjadi salah satu unggulan di Gorontalo.

Gorontalo (ANTARA) - Sejumlah istri menteri Kabinet Merah Putih yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan untuk Indonesia (SERUNI) mengunjungi destinasi wisata hiu paus di Desa Botubarani, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, sebagai bagian dari rangkaian persiapan kunjungan Ketua SERUNI Selvi Gibran Rakabuming.

Kunjungan tersebut berlangsung pada Senin, setelah rombongan melakukan gladi di sejumlah lokasi yang akan menjadi titik kegiatan Selvi Gibran di Provinsi Gorontalo.

Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Parekrafpora) Provinsi Gorontalo Sultan Kalupe mengatakan, kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan salah satu destinasi unggulan daerah kepada para anggota SERUNI.

“Jadi tadi ibu-ibu SERUNI mengunjungi banyak titik dan berakhir di Hiu Paus Botubarani. Kami perkenalkan tentang destinasi yang menjadi salah satu unggulan di Gorontalo,” kata Sultan yang turut mendampingi rombongan.

Menurut Sultan, para anggota SERUNI menunjukkan ketertarikan terhadap keberadaan hiu paus di perairan Botubarani. Rombongan bahkan berencana kembali pada Selasa pagi untuk melihat dan berfoto bersama satwa laut tersebut.

“Tadi datangnya sudah sore. Insya Allah ibu-ibu SERUNI datang kembali ke hiu paus lebih pagi,” ujarnya.

Sebelumnya, rombongan melakukan gladi di empat titik, yakni Bandara Djalaluddin, lokasi bedah rumah di Kecamatan Limboto, gedung pertemuan GPCC dan ACC di Kota Gorontalo, serta Kantor Camat Kabila Bone di Kabupaten Bone Bolango.

Rombongan tersebut, di antaranya Liza Thohir, istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir; Ida Rachmawati Budi Gunadi Sadikin, istri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin; Ninuk Mardiana Pambudy, istri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy; serta Uni Wihaji, istri Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji.

Selvi Gibran Rakabuming dijadwalkan tiba di Gorontalo pada Selasa (13/10), untuk menghadiri sejumlah agenda sosial, di antaranya bedah rumah, operasi katarak, dan penyerahan bantuan sosial.

Pewarta: Faradila Alim
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Perubahan iklim di dunia dan ASEAN semakin tidak menentu, hari ini kita merasakan sangat panas sekali efek dari El Nino dan tentu akan sangat berpengaruh pada ketersediaan pangan kita.

Yogyakarta (ANTARA) - Indonesia mendorong penguatan peran koperasi pertanian di antara negara-negara anggota ASEAN untuk mendukung ketahanan pangan di tengah ancaman perubahan iklim dan fenomena El Nino yang berpotensi mengganggu ketersediaan pangan.

Wakil Menteri Koperasi RI Farida Farichah mengatakan koperasi perlu diperkuat sebagai penggerak sektor riil, terutama dalam menghubungkan petani dengan pembiayaan, teknologi, sarana produksi, pengolahan, distribusi, hingga akses pasar.

“Perubahan iklim di dunia dan ASEAN semakin tidak menentu, hari ini kita merasakan sangat panas sekali efek dari El Nino dan tentu akan sangat berpengaruh pada ketersediaan pangan kita,” kata Farida dalam Sidang ke-32 ASEAN Centre for the Development of Agricultural Cooperatives (ACEDAC), di Yogyakarta, Senin, dikutip dari keterangan pers.

"Kami sesama penggerak koperasi di ASEAN berkumpul berfokus untuk bagaimana bisa swasembada pangan agar koperasi-koperasi yang ada di ASEAN menjadi leading sector, menjadi garda terdepan swasembada pangan di masing-masing negara," ujarnya.

Menurut dia, penguatan kelembagaan koperasi diperlukan agar koperasi pertanian dapat berperan lebih besar dalam mendukung agenda swasembada pangan di masing-masing negara anggota ASEAN.

Melalui forum tersebut, Indonesia mendorong pertukaran pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan koperasi pertanian untuk memperkuat kontribusi koperasi terhadap ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi pedesaan.

Farida menyebut Indonesia memiliki sejumlah koperasi pertanian yang dapat menjadi contoh pengembangan di tingkat regional, antara lain Koperasi Al-Ittifaq di Ciwidey, Bandung, Koperasi Sukamakmur, serta koperasi pengolahan susu di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Pengalaman koperasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi delegasi negara-negara ASEAN dalam mengembangkan koperasi di sektor pangan dan pertanian.

Pejabat Senior Divisi Pangan, Pertanian, dan Kehutanan Departemen Masyarakat Ekonomi ASEAN Dian Sukmajaya mengatakan pertukaran pengalaman juga dilakukan melalui kunjungan langsung ke koperasi yang dinilai berhasil mengelola sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Melalui kunjungan tersebut, delegasi negara anggota ASEAN diharapkan dapat mempelajari praktik pengelolaan koperasi yang berhasil untuk diterapkan sesuai dengan kondisi masing-masing negara.

Dian mengatakan upaya tersebut menjadi salah satu cara untuk memperkuat pengetahuan dan kapasitas koperasi pertanian di kawasan Asia Tenggara.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Program Jawara Lokal, yang merupakan kolaborasi antara Kementerian UMKM RI dan perusahaan ekspedisi J&T Express, membantu sebanyak lima UMKM di Provinsi Aceh untuk bisa bangkit dari dampak bencana hidrometeorologi.

Dalam pengumuman peraih Jawara Lokal di Banda Aceh, Senin, lima UMKM penyintas bencana yang terpilih antara lain: Keuneubah Endatu asam jawa pedas manis dari Kabupaten Pidie Jaya, Madu Bang Unoe (Kota Lhokseumawe), UDEUNG’du (Kota Banda Aceh), Dapu Meutakeh sie reboh (Kabupaten Aceh Besar), dan Keumamah Cut Kak (Kota Banda Aceh).

Mereka sebelumnya telah melalui proses kurasi mulai dari penilaian administrasi, kelayakan produk, hingga wawancara.

"Aceh sebagai salah satu daerah percontohan. Semoga model kolaborasi ini bisa diperluas dan jadi contoh bagi yang lainnya," kata Asisten Deputi Bidang Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro Kementerian UMKM Ari Anindiya Hartika.

Ari Anindiya mengatakan kolaborasi dengan sektor swasta menjadi sangat penting untuk membantu pemulihan UMKM penyintas bencana, karena akan melengkapi program bantuan yang disiapkan pemerintah, salah satunya yaitu Banpres (Bantuan Presiden).

Berdasarkan data Kementerian UMKM, bencana hidrometeorologi pada 2025 telah berdampak terhadap 113.292 UMKM di Aceh. Hampir setahun berlalu pascabenca, program bantuan memang sangat dibutuhkan oleh UMKM untuk bangkit lagi.

Salah satu UMKM terpilih adalah pengusaha Madu Bang Unoe dari Kota Lhokseumawe bernama Saiful Anwar, yang menilai manfaat program Jawara Lokal bukan semata dari hadiah berupa uang. Sebabnya, produk UMKM yang terpilih juga dipromosikan via platform digital J&T Express.

Menurut Saiful, itu sangat memotivasi UMKM untuk bisa bangkit lagi, terutama usaha madunya yang sempat terhenti berbulan-bulan akibat kesulitan pasokan bahan baku pascabencana banjir dan longsor.

"Setelah saya ikuti program ini, ternyata saya bukan hanya dapat hadiah uang karena ternyata produk saya juga dipromosikan di aplikasi J&T," kata Saiful seraya menambahkan bisnisnya baru pulih 75 persen pascabencana.

Silfia Safriani, pengusaha Keuneubah Endatu dari Kabupaten Pidie Jaya, mengatakan awalnya tidak menyangka bisa terpilih sebagai Jawara Lokal dari Aceh. Sebabnya, ia hingga kini masih teringat dampak bencana banjir bandang pada akhir November 2025 sempat membuat usahanya berhenti total.

Ia mengatakan usahanya mulai dirintis dari awal sejak Februari tahun ini dengan bantuan banyak pihak hingga akhirmya bisa bangkit lagi.

"Alhamdulillah, kami bisa terpilih karena dampak bencana itu membuat kami memulai lagi usaha dari nol," kata Silfia sambil terharu.

Menurut dia, program Jawara Lokal membantu usahanya untuk berkembang terutama di penjualan lewat platform digital. "Penjualan kami sekarang banyak lewat online. Dulu sehari paling satu kotak, sekarang bisa 100 kotak," katanya.

Sementara itu, Manager Public Affairs J&T Express Adriansyah Halim mengatakan UMKM terpilih akan mendapatkan berbagai dukungan pengembangan usaha, mulai dari dana pengembangan sebesar Rp15 juta per UMKM, diskon ongkir sebesar 30 persen, akses VIP layanan J&T Express, dukungan promosi, hingga pendampingan untuk membantu memperkuat aspek logistik.

"Melalui Jawara Lokal J&T Express, kami ingin memberikan dukungan yang lebih luas bagi UMKM di Aceh, tidak hanya melalui layanan pengiriman, tetapi juga melalui berbagai inisiatif yang dapat membantu mereka bangkit, memperkuat kapasitas usaha, dan membuka peluang pasar yang lebih luas," kata Adriansyah.

Aceh menjadi daerah ketiga dari lima wilayah penyelenggaraan Jawara Lokal J&T Express, setelah sebelumnya dilaksanakan di Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat. Melalui pelaksanaan program ini, dukungan yang diberikan diharapkan dapat membantu UMKM terpilih menjaga momentum pertumbuhan sekaligus membuka peluang pengembangan usaha yang lebih luas.

Pewarta: FB Anggoro
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026