Masyarakat diharapkan memanfaatkan layanan pertanahan secara langsung tanpa perantara. Sekali lagi saya sampaikan, tanpa perantara

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berkomitmen meningkatkan layanan pertanahan bagi masyarakat, untuk itu masyarakat diimbau tidak menggunakan perantara ketika mengurus dokumen pertanahan.

"Masyarakat diharapkan memanfaatkan layanan pertanahan secara langsung tanpa perantara. Sekali lagi saya sampaikan, tanpa perantara," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN Uunk Din Parunggi di Jakarta , Rabu.

Menurut dia, pengawasan ketat dan efisiensi sistem telah diterapkan Kementerian ATR/BPN untuk memastikan seluruh layanan peralihan hak terintegrasi dapat berjalan sesuai dengan standar serta ketentuan yang berlaku.

Dalam upaya menjaga mutu pelayanan, kata Uunk, setiap kepala kantor pertanahan diwajibkan untuk memantau langsung kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hasil kinerja tersebut nantinya dipublikasikan agar masyarakat dapat mengetahui transparansi dan rekam jejak kerja PPAT di wilayah masing-masing.

Selain itu, lanjut Uunk, pelaporan akta kini menerapkan prinsip fiktif positif serta metode First In First Out (FIFO). Penerapan metode ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta menjamin kepuasan masyarakat terhadap kepastian waktu penyelesaian layanan.

Kementerian ATR/BPN menggarisbawahi sertifikat tanah bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan bukti kepastian hukum yang memberikan rasa aman serta perlindungan bagi keluarga hingga generasi mendatang.

Untuk memberikan kemudahan, masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau ingin menyampaikan pengaduan terkait layanan pertanahan dapat menghubungi layanan resmi Kementerian ATR/BPN di nomor hotline WhatsApp 0811-1068-0000. Layanan pengaduan ini beroperasi setiap Senin hingga Jumat, pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB.

Transformasi layanan pertanahan ini menandai era baru tata kelola administrasi pertanahan yang modern, akuntabel, dan transparan. Dengan sistem ini, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang datang mengurus pertanahan tanpa kepastian kapan urusannya selesai.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Semarang (ANTARA) - Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza mendorong lulusan perguruan tinggi untuk berwirausaha setelah lulus kuliah.

"Di Indonesia, 57,8 persen atau 85,3 juta penduduk saat ini masih bergerak di sektor informal dan 7,2 juta jiwa masih menganggur di tingkat nasional," kata Helvi pada Bursa Wirausaha Unggulan 2026 yang digelar Kementerian UMKM di Muladi Dome, Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Rabu.

Setiap tahun, perguruan tinggi memproduksi lulusan dan menerima mahasiswa baru, sementara ketersediaan lapangan kerja tidak sebanding.

Ia mencontohkan Jateng saat ini menghadapi beban 960.000 pengangguran dari total populasi 38,5 juta penduduk.

"Sementara di wilayah ini terdapat 241 perguruan tinggi yang melahirkan sekitar 105.000 lulusan baru setiap tahun dan 678.000 mahasiswa aktif," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, surplus lulusan perguruan tinggi tersebut tidak boleh dibiarkan menjadi generasi yang tidak produktif.

Bahkan, ia khawatir apabila tidak dilakukan fasilitasi maka surplus lulusan tersebut akan cenderung berpotensi menjadi destruktif.

"Kita harus mengarahkan mereka untuk mengambil peran strategis. Sebagai wirausaha produktif sehingga dapat menciptakan rantai ekonomi yang baru," katanya.

Ia mengapresiasi para lulusan ataupun mereka yang sejak mahasiswa sudah menjadi wirausaha, sebab mereka telah membantu pemerintah.

"Ketika adik-adik yang memilih sebagai pelaku UMKM (wirausaha, red.), paling tidak membantu pemerintah dalam dua hal sekaligus, yakni pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja baru," katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM M. Riza Damanik menjelaskan bahwa Bursa Wirausaha Unggulan adalah rangkaian dari proses panjang.

Sebelumnya, kata dia, ada proses inkubasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga inkubator, pendampingan-pendampingan yang dilakukan oleh perguruan-perguruan tinggi.

"Alhamdulillah ini adalah proses graduasinya Sehingga program ini kita harapkan bisa melahirkan lapangan pekerjaan yang berkualitas, bisa melahirkan usaha mikro, kecil dan menengah yang lebih produktif, yang lebih bisa menyejahterakan," katanya.

Ajang tersebut menjadi ruang pertemuan antara wirausaha muda, pelaku UMKM, lembaga inkubator kampus, dan pemerintah untuk memperluas jejaring serta akses pasar.

Bursa Wirausaha Unggulan sebelumnya sudah dilakukan di Universitas Udayana, Universitas Hasanuddin, Universitas Sumatera Utara, dan di DKI Jakarta yang melibatkan 19 perguruan tinggi.

"Alhamdulillah hari ini kita laksanakan di Universitas Diponegoro dengan melibatkan 17 perguruan tinggi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Banjarbaru (ANTARA) - Sejumlah pakar dunia membahas pertanian lahan basah di Kalimantan Selatan (Kalsel) khususnya Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dalam gelaran konferensi internasional bertajuk INTAN-HANDIL 2026 gelaran Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM).

"Masukan dan pemikiran dari para pakar baik dalam dan luar negeri ini sangat berarti bagi pengembangan
pertanian lahan basah yang menjadi identitas Kalsel," kata Rektor ULM Dr Iwan Aflanie di Banjarbaru, Rabu.

Iwan pun menyebut kolaborasi dua fakultas di ULM itu pun sudah sangat tepat dimana keilmuan dari masing-masing bidang telah merespons berbagai tantangan pembangunan pertanian berkelanjutan di wilayah tropis, khususnya pada ekosistem lahan basah.

"Fakultas Pertanian memberikan sumbangsih keilmuan untuk peningkatan produktivitas dan kualitas pangan, sementara Fakultas Teknik berkaitan pembangunan infrastrukturnya," jelas Iwan.

Rektor berharap dari konferensi internasional ini para pakar dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang aplikatif untuk memberikan dampak nyata bagi peningkatan pembangunan pertanian khususnya di lahan basah.

"Bidang lahan basah menjadi jati diri keilmuan ULM sekaligus khazanah Kalsel sebagai urat nadi kehidupan masyarakat, sehingga ini perlu terus kita jaga dan dorong agar dapat menopang kesejahteraan tanpa mengesampingkan kearifan lokal," tambahnya.

Sementara Dekan Fakultas Pertanian ULM Prof Akhmad Rizalli Saidy menyampaikan perubahan iklim global, degradasi lingkungan, serta kebutuhan akan pengembangan inovasi teknologi yang
selaras dengan kearifan lokal menuntut adanya kolaborasi yang kuat antara akademisi, peneliti, praktisi, pemerintah, dan masyarakat dalam merumuskan solusi
yang berkelanjutan.

Maka dari itu, "The International Joint Conference of INTAN (International Conference on Tropical Agriculture Sustainable Innovation) and HANDIL (International Conference on Hydrodynamics, Agricultural Networks, Drainage Innovations for Lowland Infrastructure Sustainability) 2026" hadir sebagai sebuah platform
global yang inklusif.

Adapun tema yang diangkat pada penyelenggaraan perdana INTAN dan HANDIL 2026 adalah “Advancing Sustainable Wetland Agriculture and Lowland Infrastructure through Innovation, Hydrodynamic Engineering, and Global Collaboration”.

Tema ini mencerminkan komitmen untuk mendorong pengembangan pertanian lahan basah dan infrastruktur dataran rendah yang berkelanjutan melalui penerapan inovasi, rekayasa hidrodinamika, serta kolaborasi global.

Dia menyebut INTAN-HANDIL menjadi forum strategis untuk membahas berbagai pendekatan dan teknologi dalam pengelolaan lahan basah, termasuk optimalisasi sistem tata air, pengembangan infrastruktur pertanian, peningkatan produktivitas, serta penguatan ketahanan ekosistem dan masyarakat.

Melalui forum ini, pengalaman dan inovasi dalam pengelolaan kawasan seperti Polder Alabio di HSU dapat menjadi pembelajaran dan referensi dalam pengembangan pengelolaan lahan basah yang adaptif, produktif, dan berkelanjutan pada tingkat nasional maupun internasional.

"Sejumlah pakar yang hadir dari Belanda memang ahli masalah polder, dalam forum ini pemerintah daerah diberikan kesempatan berdiskusi langsung terkait pengembangan sistem tata air untuk pengembangan infrastruktur pertanian," tambahnya.

Adapun pembicara pleno yang hadir yakni Erik Reep (Stitching Kids in Dire StraitsThe Netherlands), Prof. FX. Suryadi (IHE Delft-Institute for Water EducationThe Netherlands), Prof. Fransisco Muñoz-Arriola (Department of Biological System Engineering University of Nebraska–Lincoln, USA), Prof. Dr. Ir. Dwi Andreas Santosa, M.S. (Department of Soil Science and Land Resources IPB University, Indonesia, Dr. Yuichiro Mishima (Department of Civil Engineering and Architecture, Saga University) serta Dr. Rosanne de Vos (Plant Production Systems Group Wageningen University, The Netherlands).

Kemudian pembicara tamu Prof. Abdul Razak Alimon (Universitas Putra Malaysia), Prof. Zainal Aznam bin Mohd Jelan (Universitas Putra Malaysia) serta Dr. Md. Salauddin Palash (Bangladesh Agricultural University).

Hadir dalam pembukaan Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw (Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU), Hero Setiawan (Wakil Bupati HSU) serta ⁠Adi Santoso (Staf Ahli Gubernur Kalsel Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik).

Pewarta: Firman
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menekankan fokus mendorong industri kecil dan menengah (IKM) agar naik kelas serta memiliki orientasi ekspor.

Upaya tersebut dilakukan melalui pembinaan yang lebih terarah terhadap IKM yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses pasar global.

Sarmuji di Jakarta, Rabu menilai besarnya jumlah IKM merupakan kekuatan yang perlu dioptimalkan untuk menopang struktur industri nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, terdapat 4,43 juta unit usaha industri kecil dan menengah, yang terdiri atas sekitar 4,41 juta industri kecil dan mikro serta 22.161 industri menengah.

“Kita bisa konsentrasi pada industri kecil dan menengah yang berorientasi ekspor. Karena di era sekarang, orang bisa berjualan secara online sampai ke luar negeri,” katanya.

Menurut Sarmuji, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola perdagangan sekaligus membuka peluang lebih luas bagi pelaku IKM untuk menjangkau konsumen di berbagai negara. Perdagangan elektronik dan berbagai platform digital dinilai dapat membantu mengatasi keterbatasan skala usaha maupun jarak geografis.

Ia juga menilai kehadiran produk IKM Indonesia di pasar internasional tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi dapat menjadi sarana memperkenalkan identitas dan kekayaan Indonesia kepada masyarakat dunia.

“Dalam konteks tertentu, ini juga bisa menjadi soft diplomacy. Produk-produk kita yang masuk ke luar negeri membawa identitas Indonesia. Jadi, nilai yang dibawa bukan hanya ekonomi, tetapi juga pengenalan Indonesia kepada masyarakat global,” ujarnya.

Selain mendorong orientasi ekspor, Sarmuji meminta program pembinaan IKM memiliki indikator keberhasilan yang lebih konkret. Pemerintah perlu memastikan intervensi yang diberikan mampu mendorong pelaku usaha meningkatkan skala bisnisnya.

“Kita perlu identifikasi apakah yang kita lakukan terhadap IKM benar-benar bisa membuat mereka naik menjadi lebih tinggi. Misalnya, industri kecil bisa naik menjadi industri menengah. Jadi, pembinaan itu harus terlihat hasil akhirnya dan kita bisa mengukur perkembangannya,” tegas Sarmuji.

Ia menekankan, keberhasilan pemberdayaan IKM tidak cukup diukur dari jumlah pelaku usaha yang memperoleh pelatihan atau fasilitasi. Perkembangan usaha setelah mendapatkan intervensi juga perlu diperhatikan, termasuk dari sisi produktivitas, kapasitas produksi, omzet, penyerapan tenaga kerja, akses pasar, hingga kemampuan masuk ke dalam rantai pasok industri.

Sarmuji juga mengarahkan agar pembinaan IKM dilakukan secara lebih terfokus dengan mengidentifikasi industri yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif.

“Kita identifikasi industri-industri yang punya keunggulan kompetitif dan komparatif, meskipun wujudnya industri kecil dan menengah. Kalau memang punya keunggulan dan potensi pasar yang kuat, itu yang perlu kita dorong dan akselerasi,” katanya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyatakan pihaknya berkomitmen mengawal tata kelola akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi pelaksanaan program prioritas perumahan rakyat berbasis industri lokal, yakni program gentengisasi.

"Pendampingan BPKP memastikan bahwa anggaran negara yang digunakan tepat sasaran, memenuhi kriteria akuntabilitas publik, serta menutup potensi risiko penyimpangan dalam sinergi pusat dan daerah," ucapnya saat menghadiri kegiatan peluncuran 500 ribu genteng tanah liat di Plered, Purwakarta, Jawa Barat, dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Rabu.

Melalui pendampingan akuntabilitas dari BPKP, program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini diharapkan tak hanya mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan rakyat, tetapi juga menjadi percontohan integrasi pemberdayaan ekonomi lokal yang transparan dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Peluncuran 500 ribu genteng ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan program gentengisasi yang digencarkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mendorong pemberdayaan perajin dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dan meningkatkan standar hunian masyarakat.

"Program gentengisasi ini arahan Presiden Prabowo supaya rumah rakyat jangan pakai seng," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.

Program gentengisasi 500 ribu genteng dari Plered ini akan membawa dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian kawasan, di antaranya pemberdayaan perajin dan UMKM lokal, penyerapan ratusan ribu genteng yang menggerakkan sentra industri rakyat di Plered, membangkitkan perekonomian warga, dan menciptakan lapangan kerja lokal.

Kedua yaitu peningkatan standar hunian masyarakat dengan menyediakan material atap berkualitas tinggi mendukung percepatan penataan kawasan permukiman dan rumah layak huni bagi masyarakat.

Terakhir adalah sinergi lintas sektor yang akuntabel dengan berkolaborasi antara kementerian pusat, BPKP, serta pemerintah daerah (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Purwakarta, dan Pemerintah Kabupaten Majalengka) guna melakukan pembangunan berbasis tata kelola yang bersih dan efisien.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Sejumlah lokasi parkir disediakan untuk pengunjung, peserta, panitia, maupun tamu undangan saat gelaran WJNC di Malioboro-Titik Nol Kilometer

Yogyakarta (ANTARA) - Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta menyediakan sejumlah kantong atau tempat parkir kendaraan bagi wisatawan atau pengunjung Malioboro yang menyaksikan ajang Wayang Jogja Night Carnival (WJNC) pada Rabu malam.

"Sejumlah lokasi parkir disediakan untuk pengunjung, peserta, panitia, maupun tamu undangan saat gelaran WJNC di Malioboro-Titik Nol Kilometer," kata Kepala Bidang Angkutan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas Dishub Kota Yogyakarta Hary Purwanto di Yogyakarta, Rabu.

Menurut dia, bagi pengunjung ke pusat kota Yogyakarta yang datang dari sisi barat, kantong parkir kendaraan disediakan di kawasan Ngabean dan Jalan KH Ahmad Dahlan.

"Sementara dari sisi timur disediakan di Jalan Suryotomo, Jalan Mataram, serta sejumlah sirip jalan di kawasan Malioboro. Tempat Khusus Parkir (TKP) eks Menara Kopi juga disiapkan di sisi utara," katanya.

Dishub Kota Yogyakarta juga menyediakan 10 titik pos pengaturan dengan mengerahkan sekitar 70 personel untuk mendukung kelancaran lalu lintas dan pengawasan parkir saat puncak acara WJNC dalam rangka HUT Ke-270 Kota Yogyakarta itu.

"Untuk penutupan arus pada 7 Oktober kami mulai pukul 13.00 WIB dari kawasan utara, sekitar Hotel The Margo dan Grand Inna Malioboro. Kendaraan yang memasuki Malioboro dialihkan melalui Jalan Pasar Kembang," katanya.

Lebih lanjut, kata dia, Pemkot Yogyakarta mengajak masyarakat dan wisatawan yang hadir ke kawasan Malioboro untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, serta fasilitas publik selama WJNC berlangsung.

"Ini adalah wajah utama Kota Yogyakarta. Karena itu seluruh OPD melakukan persiapan secara detail agar pelaksanaan WJNC 2026 berjalan aman, tertib, nyaman dan memberikan pengalaman yang baik bagi masyarakat maupun wisatawan," katanya.

Sekretaris Dinas Pariwisata Yogyakarta Muhammad Zandaru Budi Purwanto menargetkan 60 ribu pengunjung memadati kawasan Malioboro untuk menyaksikan WJNC, atau parade yang dimulai dari halaman Gedung DPRD DIY dan menampilkan pertunjukan utama di kawasan Titik Nol Kilometer.

"WJNC tahun ini istimewa karena lokasinya berada di kawasan Malioboro. Start dari DPRD DIY, kemudian display berada di Titik Nol Kilometer dan jalurnya keluar melalui Jalan Senopati serta Jalan KH Ahmad Dahlan," katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Nabire (ANTARA) - Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Douw Aturure Nabire, Papua Tengah, memprioritaskan keselamatan penerbangan dengan memantau ketat kondisi jarak pandang akibat kabut asap yang masih menyelimuti wilayah tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala UPBU Douw Aturure Nabire Alrido Simanjutak di Nabire, Rabu, mengatakan jarak pandang di bandara dalam beberapa hari terakhir mengalami penurunan akibat kabut asap, sehingga kondisi penerbangan harus disesuaikan dengan perkembangan cuaca.

“Pagi hari jarak pandang bisa hanya 700 meter, sementara kondisi normal sekitar lima kilometer,” katanya.

Ia menjelaskan, kabut asap mulai mengganggu jarak pandang sejak Sabtu (3/10) dan kondisinya semakin buruk hingga saat ini terutama pada pagi hari.

Menurutnya, jarak pandang biasanya mulai membaik menjelang siang sekitar pukul 14.00–15.00 WIT dimana jarak pandang mencapai 1,3 kilometer hingga 3 kilometer.

Namun, kondisi tersebut dapat kembali memburuk pada sore hari sehingga pemantauan jarak pandang dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan keselamatan penerbangan.

Ia mengatakan, pihaknya telah menutup sementara semua penerbangan intra Nabire demi keselamatan penumpang.

Namun, untuk penerbangan dari kota lain yang menggunakan pesawat lebih besar seperti Boeing maupun ATR, pihak bandara menyerahkan sepenuhnya keputusan untuk mendarat kepada maskapai.

Pihak maskapai memiliki standar keselamatan dan batas jarak pandang yang berbeda dalam menentukan apakah penerbangan dapat dilakukan.

Pada Selasa (6/10), sejumlah maskapai telah membatalkan penerbangan menuju Nabire karena jarak pandang maksimal hanya sekitar 3 kilometer.

Penerbangan Wings Air dari Timika dan Manokwari serta Batik Air dari Ambon termasuk yang dibatalkan akibat kondisi tersebut.

Sementara itu, Sriwijaya Air masih dapat mendarat di Nabire meskipun mengalami keterlambatan karena prosedur operasional dan standar masing-masing maskapai berbeda.

“Pihak Sriwijaya Air masih bisa mentolelir jarak pandang 3 kilometer, berbeda dengan pihak Lion grup,” katanya.

UPBU Douw Aturure bersama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terus memantau perkembangan jarak pandang sebagai dasar pertimbangan operasional penerbangan di Bandara Nabire.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kita dapat pertimbangkan untuk industri yang setengah jadi ini kita mulai mencoba untuk meminimalisir

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hilirisasi) sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia membuka opsi melakukan moratorium (pembatasan) pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel yang menghasilkan produk setengah jadi.

Langkah tersebut dipertimbangkan seiring meningkatnya risiko over supply nikel di pasar global, katanya saat diwawancarai wartawan di sela-sela Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu.

Bahlil mengatakan sebagian besar smelter nikel yang beroperasi saat ini masih menghasilkan produk setengah jadi yaitu berada di kisaran 50-60 persen, sehingga kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena pasokan nikel saat ini telah melebihi kebutuhan pasar.

Ia melanjutkan, kelebihan pasokan nikel mencapai sekitar 2,5 juta ton sehingga memberikan tekanan terhadap harga nikel dunia.

"Ini kan oversupply, makanya harganya lagi jatuh. Kita dapat pertimbangkan untuk industri yang setengah jadi ini kita mulai mencoba untuk meminimalisir, bahkan mungkin kita melakukan moratorium, sementara yang kita dorong adalah industri-industri yang produk hilirnya langsung," ujar Menteri Bahlil.

Bahlil mengatakan saat ini pemerintah tengah mengkaji kembali arah pengembangan industri nikel nasional, yang mana tidak semua industri pengolahan nikel yang saat ini menghasilkan produk setengah jadi perlu untuk terus didorong.

Adapun produk nikel setengah jadi utama di Indonesia diantaranya feronikel, nickel pig iron (NPI), nickel matte, serta mixed hydroxide precipitate (MHP).

Ia menjelaskan, pemerintah akan memilah industri yang masih perlu dilanjutkan dan industri yang perlu dibatasi pengembangannya, dengan salah satu opsi yang tengah dibahas merupakan moratorium terhadap industri penghasil produk setengah jadi.

"Kami akan laporkan ke Presiden (Prabowo Subianto), tapi dalam diskusi saya dengan tim, penting untuk kita mulai memilih mana industri yang tetap kita lanjutkan dan mana industri yang perlu kita melakukan moratorium, supaya pengelolaan sumber daya alam kita tidak gila-gilaan," ujar Bahlil.

Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan supaya pengelolaan sumber daya nikel tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas pengolahan, namun juga harus mempertimbangkan keberlanjutan cadangan dan struktur industri nasional.

Lebih lanjut, Bahlil menuturkan bahwa opsi moratorium terutama akan dipertimbangkan apabila produksi produk setengah jadi telah mengalami kelebihan pasokan di pasar global.

Ia mengatakan bahwa kondisi pasokan dan cadangan nikel saat ini telah menciptakan tekanan terhadap harga komoditas tersebut.

“Kalau memang kita udah terjadi over supply untuk dunia, sekarang kan kita yang dari kebutuhan dan cadangan sekarang ada 2,5 juta. Ini kan oversupply, makanya harganya lagi jatuh,” ujar Menteri Bahlil.

Seiring dengan itu, pemerintah akan mengkaji kemungkinan untuk mengurangi penambahan kapasitas industri yang hanya menghasilkan produk setengah jadi, sebaliknya pemerintah akan memberikan perhatian lebih besar terhadap pengembangan industri yang mampu menghasilkan produk hilir secara langsung.

“Yang kita dorong adalah industri-industri yang produk hilirnya langsung. Supaya struktur ekonomi kita bisa betul-betul terjadi shifting," ujar Menteri Bahlil.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kendari (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan upayanya terus mendorong kemandirian pangan masyarakat melalui program budidaya bioflok tematik di tingkat desa ataupun kecamatan, guna memenuhi kebutuhan protein ikan nasional.

"Tadi ada ibu-ibu minta agar kampungnya juga perlu untuk pengembangan protein ikan. Nah, sekarang tepat, kita lagi membangun 40.000 bioflok, nanti dibangun oleh pemerintah," kata Zulkifli Hasan yang akrab dipanggil Zulhas saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu.

Ia menjelaskan bahwa program tersebut bertujuan agar setiap wilayah hingga tingkat desa mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan, baik sumber karbohidrat maupun protein ikan, serta peningkatan produksi sektor perikanan.

Untuk mendukung ketercapaian target tersebut, lanjut Zulhas, pemerintah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk satu unit bioflok tematik dengan syarat lahan yang tersedia seluas 1.000 meter persegi.

"Kita akan bangun 40.000 karena perintah Bapak Presiden, setiap kecamatan bahkan nantinya setiap desa harus mandiri pangan, harus cukup proteinnya, cukup karbohidratnya," ujarnya.

Ia menambahkan, kualitas sumber daya manusia merupakan kunci utama agar Indonesia bisa tumbuh menjadi negara maju. Menurutnya, pemenuhan gizi yang cukup sejak dini sangat krusial untuk mencegah gangguan pertumbuhan fisik maupun kecerdasan.

"Kalau gizi kurang, pertumbuhan tulang dan otot tidak sempurna, makanya tidak bisa tinggi, pertumbuhan otak juga tidak sempurna. Tidak mungkin Indonesia maju kalau manusianya tidak sempurna fisiknya," jelasnya..

Selain pengerjaan 40.000 bioflok tematik, pemerintah juga menyiapkan program penguatan sektor kelautan dengan membangun 5.000 kampung nelayan secara bertahap, yakni sebanyak 2.000 lokasi pada tahun depan dan 3.000 lokasi pada tahap berikutnya.

Langkah ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya swasembada pangan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/La Ode Ari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kami berharap sumur bor ini bukan hanya menjadi fasilitas yang dibangun, tetapi benar-benar bisa digunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan.

Jakarta (ANTARA) - PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah bersama Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Jakarta membangun sumur bor untuk 400 kepala keluarga (KK) di Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Kepala Sekretaris Perusahaan dan Hukum Askrindo Syariah Catur Heru Putranto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, menyampaikan pembangunan sumur bor tersebut ditujukan untuk mendukung kebutuhan air bersih yang berada di wilayah seluas 458,5 hektare.

Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat memberikan akses air yang lebih memadai, sekaligus mendukung aktivitas dan kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat.

“Yang kami lihat adalah kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Karena itu, kami berharap sumur bor ini bukan hanya menjadi fasilitas yang dibangun, tetapi benar-benar bisa digunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan,” ujar Catur.

Catur menilai, dukungan terhadap penyediaan sarana air menjadi salah satu bentuk kontribusi perusahaan kepada masyarakat di sekitar wilayah penerima manfaat.

Menurutnya, kegiatan sosial tidak semata-mata diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari keberlanjutan manfaat yang diberikan setelah program selesai.

Peresmian sumur bor tersebut, juga menjadi momentum bagi Askrindo Syariah dan LMI untuk memperkuat kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan sosial.

Askrindo Syariah didirikan pada akhir 2012 dan merupakan perusahaan penjaminan pembiayaan berbasis syariah pertama di Indonesia. Mayoritas saham perusahaan dimiliki PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo).

Sejak 31 Maret 2020, Askrindo menjadi bagian dari holding BUMN asuransi dan penjaminan, Indonesia Financial Group (IFG).

Saat ini, Askrindo Syariah memiliki 41 jaringan kantor yang tersebar di seluruh Indonesia. Perusahaan juga memperkuat layanan melalui transformasi digital dengan menerapkan host to host, Online System Application (OSA), dan mobile application (MAASya).

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Kegagalan G20 mencapai kesepakatan memperlihatkan bahwa koordinasi internasional belum menghasilkan respons yang cukup kuat

Jakarta (ANTARA) - Kegagalan mencapai kesepakatan mengenai cara mengatasi kelebihan kapasitas industri dunia pada Pertemuan Tingkat Menteri Perdagangan G20 di Milwaukee, Amerika Serikat, awal Oktober, menunjukkan bahwa tekanan barang berlebih akan tetap menjadi persoalan masing-masing negara.

Hampir semua anggota G20 mengakui masalah tersebut membutuhkan tindakan, tetapi instrumen dan respons perdagangan yang tersedia dinilai belum memadai.

Bagi Indonesia, perlindungan perdagangan dapat membeli waktu. Yang menentukan adalah apa yang dilakukan industri dan pemerintah selama waktu tersebut.

Ketika kapasitas produksi di negara produsen utama melampaui kebutuhan pasarnya, kelebihan barang dapat mengalir ke negara lain dan menekan harga di pasar tujuan.

Tekanan ini paling mudah terlihat pada sektor yang berhadapan langsung dengan produk impor, seperti baja, tekstil, keramik, plastik, dan elektronik.

Dampaknya tidak berhenti pada produsen yang kehilangan pangsa pasar. Ketika harga impor menjadi acuan yang sulit ditandingi, penggunaan kapasitas pabrik dapat turun, investasi tertunda, dan kemampuan industri mempertahankan tenaga kerja ikut tertekan.

Respons terhadap kondisi tersebut tidak bisa berhenti pada kenaikan tarif atau pembatasan impor. Kebijakan seperti itu memang dapat memberi ruang bagi produsen dalam negeri, tetapi manfaatnya bergantung pada apakah ruang tersebut diikuti peningkatan produktivitas dan kapasitas.

Perlindungan juga perlu dievaluasi agar tidak hanya menahan tekanan impor tanpa memperkuat daya saing. Pada saat yang sama, industri pengguna bahan baku dapat menghadapi biaya lebih tinggi jika harga domestik terlalu jauh dari harga internasional.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan bahwa penilaian kelebihan kapasitas perlu mempertimbangkan dinamika penawaran dan permintaan, tingkat penggunaan kapasitas, perilaku pasar, serta faktor mendasar yang mendorong produksi.

Karena setiap sektor memiliki siklus produksi, struktur rantai pasok, cakupan pasar, dan teknologi yang berbeda, penilaian kelebihan kapasitas juga perlu dilakukan secara spesifik untuk masing-masing sektor.

Membeli waktu

Prinsip itu penting ketika pemerintah menentukan sektor yang membutuhkan perlindungan. Produk yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan kualitas dan kuantitas memadai memiliki alasan berbeda untuk dilindungi dibandingkan bahan baku atau barang modal yang masih harus didatangkan dari luar negeri.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengambil posisi yang sejalan dengan prinsip tersebut.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan perlindungan perlu diperkuat secara terukur, selektif, dan berbasis data, terutama untuk produk yang sudah mampu diproduksi dan dipasok industri dalam negeri dari sisi kualitas dan kuantitas.

Menurut dia, kebijakan juga perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing produk.

Gagasan tersebut penting karena perlindungan perlu menghasilkan kemampuan baru. Pemerintah perlu memastikan bahwa tekanan impor memang mengancam kemampuan produksi dalam negeri dan bahwa produsen memiliki ruang untuk meningkatkan kapasitas.

Masa perlindungan kemudian dapat dipantau melalui tingkat penggunaan kapasitas, efisiensi biaya, produktivitas tenaga kerja, investasi mesin, dan peningkatan mutu.

Jika industri mendapat ruang untuk bernapas, ruang itu perlu digunakan untuk berubah. Apabila ruang perlindungan tidak diikuti peningkatan kapasitas dan produktivitas, kebijakan tersebut berisiko hanya menahan tekanan impor tanpa memperkuat daya saing.

Yang menentukan bukan seberapa lama pasar dilindungi, melainkan apakah perlindungan tersebut ikut memperkuat kapasitas dan daya saing industri.

Perbaikan itu juga tidak seluruhnya berada di tangan perusahaan. Biaya energi dan logistik, kepastian regulasi, ketersediaan bahan baku, pembiayaan, serta akses pasar menentukan kemampuan industri mengubah ruang perlindungan menjadi daya saing.

Oleh karena itu, perlindungan pasar perlu berjalan bersama pembenahan hambatan investasi dan perluasan kapasitas produksi.

Kadin juga menekankan bahwa pembatasan impor tidak boleh menghambat bahan baku dan barang modal yang belum mampu dipenuhi industri dalam negeri.

Pembedaan ini penting karena perlindungan terhadap produk yang bersaing dengan produksi domestik memiliki tujuan berbeda dengan pengendalian impor yang justru dapat mengganggu kegiatan produksi.

Evaluasi juga perlu memperhitungkan dampaknya terhadap industri pengguna. Ketika suatu produk mendapat perlindungan, produsen domestik memperoleh ruang lebih besar di pasar, tetapi industri yang menggunakan produk tersebut sebagai bahan baku dapat menghadapi biaya produksi yang lebih tinggi.

Kebijakan perlindungan perlu memperhitungkan kedua dampak tersebut agar penguatan satu sektor tidak melemahkan daya saing sektor lainnya.

Menguatkan rantai

Di luar sektor yang membutuhkan perlindungan, ada kelompok industri lain yang justru perlu memastikan tekanan global tidak menghambat akses terhadap input produktif.

Data Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa 71,45 persen impor Indonesia pada Januari-Juli 2026 berupa bahan baku dan bahan penolong, sedangkan 19,88 persen merupakan barang modal. Kedua kelompok tersebut mencapai 91,33 persen dari total impor.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai kenaikan impor tidak seluruhnya perlu dipandang negatif karena sebagian dapat mencerminkan peningkatan kapasitas produksi dan investasi.

Menurut dia, impor mesin, peralatan produksi, bahan baku, dan bahan penolong dapat memberikan manfaat apabila kemudian menghasilkan produksi dan ekspor dengan nilai tambah lebih tinggi di dalam negeri.

Dengan demikian, yang perlu diperhatikan bukan semata-mata seberapa besar impor, melainkan apa yang dihasilkan dari impor tersebut. Apabila mesin dan bahan baku impor hanya memperbesar kebergantungan pada pasokan luar negeri, manfaatnya bagi pendalaman industri terbatas.

Sebaliknya, jika diikuti peningkatan penggunaan pemasok dalam negeri, alih teknologi, pelatihan tenaga kerja, dan pengembangan produk antara hingga barang jadi, impor dapat menjadi bagian dari proses memperkuat kapasitas produksi nasional.

Di titik ini, kebijakan industri perlu bergerak dari sekadar mengatur arus barang menuju penguatan hubungan antara impor, produksi, dan ekspor.

Kenaikan impor barang modal, misalnya, akan lebih berarti jika mesin yang masuk meningkatkan produktivitas pabrik, memperluas kemampuan menghasilkan produk bernilai tambah, dan membuka pasar baru.

Pemerintah juga perlu memastikan perusahaan yang memperoleh ruang dari pasar domestik memiliki alasan untuk meningkatkan investasi. Penguatan pemasok lokal, pengembangan tenaga kerja, transfer teknologi, dan perluasan jaringan ekspor dapat memperdalam struktur industri.

Sementara itu, industri yang kapasitas produksinya sudah melampaui penyerapan pasar domestik, seperti semen dan keramik, membutuhkan strategi yang berbeda. Selain menjaga pasar domestik, perhatian perlu diarahkan pada pembukaan pasar ekspor.

Pendekatan ini penting karena kelebihan kapasitas tidak selalu dapat diselesaikan dengan memperbesar permintaan dalam negeri. Ketika kemampuan produksi sudah lebih besar daripada pasar domestik, perusahaan membutuhkan pasar baru agar kapasitas yang tersedia dapat digunakan secara lebih optimal.

Pemerintah dapat membantu melalui promosi dagang, penyelesaian hambatan akses pasar, perjanjian perdagangan, serta penguatan logistik ekspor.

Menteri Perdagangan Budi juga mendorong perluasan pasar ekspor untuk membuka peluang investasi dan memperkuat posisi Indonesia sebagai basis produksi dalam rantai pasok global.

Tekanan akibat kelebihan kapasitas global memang tidak dapat dikendalikan Indonesia sendirian. Kegagalan G20 mencapai kesepakatan memperlihatkan bahwa koordinasi internasional belum menghasilkan respons yang cukup kuat.

Namun, Indonesia tetap memiliki ruang untuk menentukan responsnya sendiri. Industri yang tertekan impor membutuhkan perlindungan yang terukur agar memiliki ruang memperbaiki produktivitas.

Industri yang masih bergantung pada bahan baku dan barang modal dari luar negeri membutuhkan akses terhadap impor produktif sekaligus penguatan pemasok domestik. Sedangkan industri dengan kapasitas berlebih membutuhkan pasar ekspor yang lebih luas.

Ketiga kondisi itu tidak dapat dijawab dengan satu instrumen. Perlindungan, impor produktif, dan perluasan pasar baru akan berarti jika semuanya mendorong investasi, produktivitas, pendalaman rantai pasok, dan pembukaan pasar yang lebih luas.

Dengan pendekatan ini, tekanan industri global tidak berhenti sebagai ancaman terhadap pasar domestik, tetapi dapat menjadi dorongan untuk membuat industri Indonesia lebih efisien dan lebih siap bersaing.

Copyright © ANTARA 2026

Dengan biaya produksi harian lebih rendah dan pasokan bahan baku urea lebih andal, kami dapat menjaga kinerja produksi yang kuat untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama (Dirut) Pupuk Kaltim Rafli Yandra mengatakan, hasil uji menunjukkan konsumsi energi Ammonia Pabrik-2 turun dari 39,28 menjadi 35,25 MMBtu per ton amonia, dan menghemat biaya produksi hingga 14,3 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau Rp228 miliar per tahun.

"Dengan biaya produksi harian yang lebih rendah dan pasokan bahan baku urea yang lebih andal, kami dapat menjaga kinerja produksi yang kuat untuk mendukung ketahanan pangan nasional," kata Rafli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, PT Pupuk Kaltim bersama Casale SA menandatangani deklarasi bersama atas keberhasilan kinerja proyek Revamping Ammonia Pabrik-2. Kedua pihak secara resmi menyatakan bahwa proyek telah memenuhi target kinerja yang disepakati.

Ia mengatakan bahwa dalam uji kinerja selama 168 jam berturut-turut pada Agustus 2026, Ammonia Pabrik-2 mencatat penurunan konsumsi energi lebih dari 10 persen, sekaligus meningkatkan kapasitas produksi amonia harian sebesar 4,18 persen. Uji tujuh hari tersebut merupakan tonggak penting proyek revamping.

Selama pengujian, kata dia lagi, pabrik beroperasi terus-menerus dan kinerjanya diukur terhadap target yang disepakati antara Pupuk Kaltim dan Casale, pemegang lisensi teknologi pabrik amonia asal Swiss.

"Deklarasi bersama ini menunjukkan hasil nyata proyek revamping. Pabrik yang beroperasi sejak 1984 kini memakai energi lebih sedikit dan menghasilkan amonia lebih banyak, sesuai target yang kami sepakati bersama," ujarnya.

Rafli menjelaskan bahwa bagi Pupuk Kaltim, capaian ini mencerminkan komitmen untuk selalu menerapkan operational excellence.

Menurut dia, gas bumi merupakan bahan baku sekaligus sumber energi utama produksi amonia, sehingga efisiensi energi berkontribusi langsung pada penghematan biaya produksi.

Hasil uji menunjukkan konsumsi energi Ammonia Pabrik-2 turun dari 39,28 menjadi 35,25 MMBtu per ton amonia, atau hemat 4,03 MMBtu, di atas target minimal 4,00 MMBtu.

Berdasarkan hasil tersebut, peningkatan efisiensi ini diproyeksikan menghasilkan penghematan biaya produksi hingga 14,3 juta dolar AS atau sekitar Rp228 miliar per tahun.

Revamping ini, kata dia lagi, juga meningkatkan rata-rata produksi amonia pabrik menjadi 1.841 ton per hari, naik 4,18 persen dari kapasitas sebelumnya sebesar 1.767 ton per hari. Tambahan produksi ini diharapkan memperkuat ketersediaan amonia sebagai bahan baku utama produksi urea Pupuk Kaltim.

Rafli menambahkan bahwa revamping Ammonia Pabrik-2 mencakup pembaruan shift converter, ammonia converter, dan CO2 removal system, serta integrasi Distributed Control System (DCS).

Revamping ini juga diproyeksikan mendukung upaya dekarbonisasi Pupuk Kaltim melalui pengurangan emisi sekitar 110 ribu ton CO2 per tahun.

"Capaian ini akan menjadi landasan bagi kami untuk terus berinovasi. Tugas kami berikutnya adalah memastikan pabrik yang kini lebih efisien ini beroperasi secara andal, sehingga pasokan pupuk bagi petani tetap terpenuhi," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026