Hilirisasi di Weda Bay tidak berhenti pada pengiriman produk ke luar negeri. Kawasan itu mulai memproduksi komponen untuk transisi energi di dalam negeri: kaca untuk panel surya, baterai yang juga dikembangkan untuk sistem penyimpanan energi, dan tru

Jakarta (ANTARA) - Bunyi sirine di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, Kamis, 8 Oktober 2026, menandai sesuatu yang selama bertahun-tahun hanya hadir dalam dokumen perencanaan. Baterai kendaraan listrik yang diproduksi di jantung kawasan nikel Indonesia berangkat ke pasar ekspor.

Presiden Prabowo Subianto menekan sirine itu. Ia sekaligus meresmikan operasi komersial empat proyek industri dan mencanangkan pembangunan tujuh proyek baru, dengan nilai gabungan 10,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp180 triliun.

Angka investasi itu besar, tetapi susunan proyeknya lebih menarik. Empat proyek yang mulai beroperasi komersial adalah Blue Sparking Energy, REPT Battero Indonesia, Pioneer Aluminium Industries, dan XCMG Indonesia Manufacturing.

Tujuh proyek yang dimulai pembangunannya mencakup material baterai berbasis nikel, separator dan elektrolit baterai, aluminium elektrolitik, truk listrik untuk pertambangan dan industri, serta kaca fotovoltaik untuk panel surya. Bila diurutkan, daftar itu membentuk rantai produksi yang nyaris utuh, dari bahan kimia baterai hingga kendaraan yang memakainya.

Arti peristiwa di Weda Bay baru terasa bila kita menengok ke belakang. Sebelum larangan ekspor bijih nikel berlaku pada 2020, Indonesia menjual sebagian besar kekayaan nikelnya dalam bentuk tanah mentah. Kementerian ESDM mencatat nilai ekspor nikel dan turunannya pada 2017 hanya 3,3 miliar dolar AS. Pada 2024 angka itu mencapai 33,9 miliar dolar AS, lebih dari sepuluh kali lipat. Lonjakan ini terjadi di negara yang menguasai sekitar 42 persen cadangan nikel dunia.

Lonjakan itu tidak datang dalam satu langkah. Anak tangga pertama adalah smelter yang mengolah bijih menjadi feronikel dan nickel pig iron untuk industri baja tahan karat. Anak tangga berikutnya adalah produk antara, seperti nikel matte, mixed hydroxide precipitate, nikel sulfat, dan kobalt, yang kini mendominasi surplus perdagangan Maluku Utara.

Setelah itu datang material baterai. Baterai adalah anak tangga terakhir sebelum kendaraan itu sendiri.

Setiap anak tangga mengubah apa yang sebenarnya dijual. Bijih dijual berdasarkan tonase dan kadar, dengan harga yang ditentukan bursa logam di luar negeri. Baterai dijual berdasarkan spesifikasi: kepadatan energi, daya tahan siklus, keamanan, dan kepercayaan produsen kendaraan.

Di anak tangga terakhir, harga produk tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh naik-turunnya komoditas. Teknologi dan reputasi pabrik mulai ikut menentukan. Pergeseran posisi tawar inilah yang menjadi taruhan terbesar hilirisasi.

Proyek separator dan elektrolit, yang disebut Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani sebagai fasilitas separator pertama di Indonesia, mengisi celah yang sering membuat ekosistem baterai nasional disebut belum lengkap. Kedua komponen itu tidak sebesar smelter, tetapi sel baterai tidak dapat dirakit tanpanya. Rosan menyebut ekosistem yang lengkap, termasuk daur ulang baterai, akan menempatkan Indonesia di dalam rantai pasok global, tidak lagi di pinggirnya.

Timur yang bergerak

Dampak tangga itu paling jelas terlihat di Maluku Utara. Provinsi ini mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia pada 2025, yakni 34,17 persen. Pada triwulan II-2026 Maluku Utara kembali berada di puncak dengan 15,35 persen secara tahunan. Badan Pusat Statistik menyebut industri pengolahan berbasis mineral sebagai penyumbang terbesar pertumbuhan itu. Menurut Rosan, industri pengolahan kini menyumbang hampir separuh produk domestik bruto provinsi tersebut.

Gambaran nasionalnya serupa. Kontribusi hilirisasi terhadap total investasi naik dari 25 persen menjadi 35 persen dalam dua tahun terakhir, dan lebih dari 75 persen di antaranya terealisasi di luar Jawa. Peta ekonomi Indonesia, yang selama puluhan tahun berpusat di Jawa, perlahan mendapat titik berat baru di timur. IWIP menjadi contoh yang paling konkret.

Sejak 2018 kawasan ini menyerap investasi sekitar 20 miliar dolar AS, dan dengan rencana tambahan sekitar 7 miliar dolar AS totalnya akan mencapai 27 miliar dolar AS. Sebanyak 52 perusahaan dari berbagai negara beroperasi di sana, termasuk Glencore dan Trafigura, dan kawasan itu mempekerjakan 117 ribu orang.

Nilai ekspornya mencapai 11 miliar dolar AS. Bersama Kawasan Industri Morowali di Sulawesi Tengah, ekspornya mencapai 28 miliar dolar AS, setara sekitar 10 persen ekspor nasional. Dua kawasan di pulau-pulau yang dulu jauh dari perhatian, kini memegang sepersepuluh penerimaan ekspor negara.

Pertumbuhan secepat itu tentu membawa pekerjaan rumah. Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengingatkan bahwa pertumbuhan tinggi provinsinya perlu dicermati karena masih sangat bertumpu pada tambang dan hasil olahannya.

Peringatan itu justru memberi arah yang jelas. Jawaban atas ketergantungan pada galian adalah terus menaikkan anak tangga. Semakin jauh rantai produksi dari lubang tambang, semakin besar porsi nilai yang bersumber dari keterampilan pekerja, mesin, dan teknologi, yang tidak habis ketika cadangan menipis.

Dimensi sosialnya juga mulai terbangun. Program tanggung jawab sosial perusahaan di kawasan itu menjangkau 32 desa di lingkar industri dan tambang dengan dana lebih dari Rp650 miliar. Dalam sambutannya, Presiden memberi perhatian khusus pada pembinaan perusahaan terhadap warga sekitar dan meminta pola itu dilanjutkan.

Melayani pasar sendiri

Satu proyek dalam daftar groundbreaking layak mendapat perhatian lebih: pabrik kaca fotovoltaik. Komponen ini bersinggungan langsung dengan program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt peak yang diluncurkan Presiden di Gilimanuk, Bali, pada 25 Agustus 2026. Program itu ditargetkan rampung dalam tiga tahun dengan kebutuhan investasi sekitar Rp1.140 triliun. Rosan menyebut Tsingshan, pengembang utama IWIP, telah berbicara dengan Danantara untuk ikut serta dalam program tersebut.

Hilirisasi di Weda Bay tidak berhenti pada pengiriman produk ke luar negeri. Kawasan itu mulai memproduksi komponen untuk transisi energi di dalam negeri: kaca untuk panel surya, baterai yang juga dikembangkan untuk sistem penyimpanan energi, dan truk listrik untuk menggantikan armada diesel di area tambang. Kawasan industri yang menyuplai kebutuhan energi bersih negaranya sendiri memiliki ketahanan yang lebih baik ketika permintaan global berfluktuasi.

Di Weda Bay, Presiden menyebut capaian itu sebagai buah keputusan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, bagian dari sebuah perjalanan panjang. Pengakuan Presiden memberikan pemahaman bahwa kebijakan industri membutuhkan umur yang lebih panjang daripada satu periode pemerintahan.

Hilirisasi nikel telah melewati gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia, gejolak harga komoditas, dan pergantian kepemimpinan nasional, tanpa berubah arah. Konsistensi semacam itulah yang membuat investor bersedia menanamkan modal untuk pabrik yang baru balik modal dalam kurun belasan tahun.

Ekspor perdana dari Weda Bay mungkin belum besar dalam volume, tetapi bobotnya terletak pada arah. Anak tangga terakhir sudah dipijak. Pekerjaan berikutnya adalah memastikan anak tangga itu juga dipijak oleh insinyur, pemasok lokal, dan peneliti Indonesia, agar nilai tambah yang naik ikut menetap di dalam negeri.

Copyright © ANTARA 2026

Mandalika (ANTARA) - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) berhasil melaksanakan Evakuasi Medis Udara (EMU) terhadap seorang pembalap Moto2 asal Spanyol yang mengalami kecelakaan saat sesi Qualifying 1 (Q1), Sabtu pada ajang MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

Kepala Kantor SAR Mataram, Muhamad Hariyadi, Minggu menjelaskan bahwa evakuasi awal dilakukan menggunakan helikopter Dauphin HR-3601 milik Basarnas.

"Langkah ini diambil setelah tim medis sirkuit merekomendasikan penanganan medis lanjutan di rumah sakit rujukan," katanya.

Ia mengatakan helikopter HR-3601 lepas landas dari helipad Medical Center Sirkuit Mandalika pukul 11.09 Wita dan mendarat di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada pukul 11.24 Wita.

Proses evakuasi darurat tersebut memakan waktu terbang selama 15 menit. Setibanya di lokasi, pembalap langsung mendapatkan penanganan medis intensif dari tim dokter RSUD Provinsi NTB dan dibantu oleh personel Kantor SAR Mataram.

"Setelah selesai menerima perawatan medis di RSUD Provinsi NTB, pembalap tersebut kemudian diterbangkan kembali menuju Sirkuit Mandalika menggunakan helikopter Basarnas lainnya, yakni jenis Dauphin HR-3604," katanya.

Untuk mendukung kesiapsiagaan medis dan penanganan kedaruratan selama perhelatan MotoGP Mandalika, Basarnas menyiagakan dua unit helikopter jenis AS 365 N3+ Dauphin HR-3601 dan HR-3604. Keberhasilan penanganan cepat dan terkoordinasi ini menunjukkan kesiapan penuh sistem tanggap darurat terpadu selama ajang balap internasional berlangsung.

Race pertama ajang MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika digelar, Minggu 11 Oktober 2026.

Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Nah ketika ditertibkan, mereka lalu kalang kabut sehingga suplainya ke (ritel) modern juga terhambat. Mungkin lagi penyesuaian

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai keterbatasan beras premium di ritel modern tidak mencerminkan gangguan swasembada, melainkan penyesuaian pasar setelah pemerintah menertibkan produsen yang diduga melakukan kecurangan.

Awalil menyatakan langkah tegas pemerintah terhadap produsen beras yang tidak sesuai aturan perlu dilakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen sekaligus menjaga kepercayaan terhadap kualitas pangan nasional.

"Nah ketika ditertibkan, mereka lalu kalang kabut sehingga suplainya ke (ritel) modern juga terhambat. Mungkin lagi penyesuaian. Kalau dari sisi ini (penindakan terhadap praktik kecurangan perberasan) sudah benar pemerintah," kata Awalil dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Menurut Awalil, fenomena berkurangnya pasokan beras premium di sejumlah ritel modern berbeda dengan persoalan swasembada beras karena berkaitan dengan perilaku produsen, bukan ketersediaan stok nasional.

Pasca penertiban pemerintah, sejumlah produsen yang selama ini diduga melakukan pelanggaran mengalami penyesuaian sehingga distribusi beras premium ke ritel modern sempat mengalami hambatan sementara.

Awalil menilai kondisi tersebut merupakan proses adaptasi setelah pemerintah memperketat pengawasan, sekaligus menjadi langkah penting agar produk beras yang beredar sesuai standar dan klaim kualitasnya.

Ia menegaskan keterbatasan beras premium di ritel modern tidak dapat dijadikan indikator terganggunya swasembada karena pemerintah tetap memiliki pasokan beras nasional yang memadai.

Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Sestama Bapanas) Ito Hediarto memastikan stok beras nasional dalam kondisi aman berdasarkan hasil pemantauan ketersediaan pasokan di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Jakarta.

Ito mengatakan ketersediaan beras di pasar nonritel masih melimpah sehingga masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan pasokan, karena seluruh kebutuhan beras tetap tersedia tanpa kendala distribusi berarti.

Ia menyebutkan berdasarkan data PT Food Station Tjipinang Jaya sebagai pengelola PIBC menunjukkan stok beras hingga awal Oktober diperkirakan mencapai 40 ribu sampai 50 ribu ton dengan pasokan stabil.

Arus keluar masuk beras di PIBC berkisar 1,8 ribu hingga 2,5 ribu ton setiap hari sehingga aktivitas perdagangan tetap berjalan normal untuk memenuhi kebutuhan berbagai wilayah.

Hasil pemantauan Bapanas juga menunjukkan harga beras premium pada tingkat distributor atau grosir masih tergolong wajar, berkisar Rp12.860 hingga Rp14.200 per kilogram untuk kemasan besar.

Bapanas menilai ketersediaan beras nasional tetap terjaga meskipun Indonesia sedang menghadapi musim kemarau dan fenomena El Nino karena produksi serta luas panen masih menunjukkan tren positif.

Bapanas memastikan distribusi beras menuju ritel modern terus dikawal melalui pengawasan pusat distribusi agar penyaluran pasokan berlangsung merata dan tidak menimbulkan kekosongan pada sejumlah gerai.

Ito menegaskan pemerintah bersama Perum Bulog telah menyiapkan penyaluran beras ke ritel modern, sementara pengawasan dilakukan bersama Satuan Tugas Pangan terhadap dugaan penyimpangan distribusi.

Dalam laporan hingga awal Oktober, Perum Bulog telah merealisasikan pengadaan setara beras komersial sebanyak 75,3 ribu ton sebagai penguatan stok selain Cadangan Beras Pemerintah yang tersedia.

Dia menambahkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Januari hingga Agustus 2026 mencapai 25,29 juta ton atau meningkat 0,07 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

BPS juga memperkirakan luas panen padi Januari hingga November 2026 mencapai 10,56 juta hektare, lebih tinggi dibandingkan periode El Nino pada 2023 dan 2024.

Sebelumnya, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mengumumkan temuan 25 merek beras fortifikasi diduga tidak sesuai dengan standar dan kandungan yang tercantum pada label sehingga merugikan konsumen hingga Rp89 triliun.

Atas temuan tersebut, pemerintah mengambil langkah tegas dengan memerintahkan penarikan produk dari peredaran, mencabut izin, serta memproses pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan keselamatan transportasi secara menyeluruh, termasuk pada angkutan laut dan penyeberangan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan penertiban kendaraan over dimension over loading (ODOL) diperluas hingga pelabuhan melalui pengawasan terpadu guna meningkatkan keselamatan transportasi dan kepatuhan angkutan barang.

"Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan keselamatan transportasi secara menyeluruh, termasuk pada angkutan laut dan penyeberangan," kata Menhub dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Menhub mengatakan penertiban kendaraan ODOL dilakukan untuk meningkatkan keselamatan transportasi dengan memastikan seluruh kegiatan angkutan memenuhi standar yang berlaku.

Menurut dia, keselamatan tidak boleh dipandang sekadar pemenuhan persyaratan administrasi, melainkan harus menjadi budaya dan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan sektor transportasi.

"Keselamatan bukan hanya urusan administrasi, tetapi harus menjadi budaya dan tanggung jawab bersama,” ujar Menhub.

Sebagai langkah awal, uji coba penertiban kendaraan ODOL mulai dilakukan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Melalui langkah itu, pemerintah ingin memastikan kendaraan angkutan barang yang masuk ke pelabuhan memenuhi ketentuan dimensi dan muatan, sehingga risiko kecelakaan dapat ditekan dan keselamatan pengguna transportasi lebih terjamin.

Menhub menjelaskan kendaraan yang melebihi ketentuan dimensi dan muatan berpotensi membahayakan keselamatan, baik saat beroperasi di jalan maupun ketika akan diangkut menggunakan kapal.

Karena itu, penertiban perlu dilakukan secara konsisten melalui pengawasan dan koordinasi antara pemerintah, operator transportasi, serta pelaku usaha angkutan barang.

Untuk mendukung upaya tersebut, Menhub meminta operator transportasi, termasuk PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan PT ASDP Indonesia Ferry, memperkuat pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang di pelabuhan dan penyeberangan.

"Upaya ini perlu berjalan seiring dengan penerapan prosedur keselamatan dalam operasional kapal," tutur Menhub.

Selain penertiban ODOL, keselamatan angkutan laut dan penyeberangan juga diperkuat melalui pengaturan operasional, termasuk pemisahan angkutan penumpang dan barang pada angkutan pelayaran.

Menhub mencontohkan penerapan pemisahan tersebut di Pelabuhan Ketapang. Ia menekankan pengawasan perlu disertai edukasi agar seluruh pihak memahami dan mematuhi ketentuan keselamatan.

Penertiban kendaraan ODOL di pelabuhan juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program zero ODOL tahun 2027. Pemerintah mendorong kepatuhan pelaku usaha angkutan barang terhadap ketentuan yang berlaku melalui pengawasan berkelanjutan dan penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan.

Lebih lanjut, penanganan ODOL akan menjadi bagian dari pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penguatan regulasi diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung penertiban ODOL secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Menhub menegaskan bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan transportasi, baik di darat maupun di laut.

"Satu nyawa itu terlalu banyak untuk kita korbankan apabila kita tidak mempedulikan soal keselamatan. Keselamatan harus menjadi budaya dan merupakan sesuatu yang tidak bisa kita tawar,” tegasnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

agar masyarakat, wisatawan, hingga seluruh pihak yang terlibat dapat tetap terhubung dan menikmati pengalaman digital secara optimal selama gelaran berlangsung

Denpasar (ANTARA) - PT Telkomsel menyediakan 279 Base Transceiver Station (BTS) 4G dan 17 BTS 5G untuk mendukung kelancaran komunikasi dan akses digital selama gelaran MotoGP Mandalika di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, NTB, pada 9-11 Oktober 2026.

Vice President Area Network Operations Jawa Bali Nugroho Adi Wibowo dalam keterangannya di Denpasar, Bali, Sabtu, mengatakan gelaran balapan internasional di Mandalika menjadi momentum penting yang turut mendorong sektor pariwisata dan perekonomian daerah.

“Telkomsel berkomitmen menghadirkan konektivitas terbaik melalui optimalisasi jaringan 4G dan 5G, termasuk pemanfaatan frekuensi 2600 MHz untuk layanan 5G, agar masyarakat, wisatawan, hingga seluruh pihak yang terlibat dapat tetap terhubung dan menikmati pengalaman digital secara optimal selama gelaran berlangsung,” kata Nugroho.

Ia menguraikan penguatan jaringan dilakukan di 30 titik strategis atau Point of Interest (POI) yang diprediksi menjadi pusat konsentrasi pengunjung.

Titik tersebut mencakup kawasan utama sirkuit, akses bandara dan pelabuhan, jalur menuju Mandalika, kawasan perhotelan, hingga sejumlah lokasi rekreasi.

Khusus di kawasan utama Sirkuit Mandalika, Telkomsel menambah kapasitas jaringan melalui 27 BTS 4G dan sembilan BTS 5G. Penguatan jaringan 5G juga memanfaatkan frekuensi baru 2600 MHz untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas akses broadband di tengah tingginya kepadatan pengguna.

Untuk memperkuat infrastruktur telekomunikasi di kawasan sirkuit, Telkomsel juga membangun tujuh site baru serta menghadirkan dua unit Compact Mobile Base Transceiver Station (COMBAT).

Infrastruktur tersebut disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan trafik dengan kapasitas layanan hingga sekitar 60 ribu pengguna selama penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026.

Selain kesiapan jaringan, Telkomsel memperkuat layanan pelanggan dengan menyiagakan personel di posko jaringan, area penyelenggaraan dan sejumlah titik pelayanan.

Telkomsel menyediakan tiga booth pelayanan pelanggan di Bandara Internasional Lombok, area Inner Circuit Sirkuit Mandalika dan Bazaar Mandalika.

Layanan tersebut didukung 30 gerai untuk membantu pelanggan memperoleh produk dan layanan, termasuk registrasi pelanggan mancanegara, ketersediaan produk, serta informasi promosi.

Selama periode gelaran, Telkomsel juga menawarkan sejumlah program khusus, di antaranya layanan telepon gratis ke semua operator setiap hari melalui kode 88811# serta pilihan paket Internet Super Seru.

“Kami juga menghadirkan layanan pelanggan secara langsung di berbagai titik strategis. Kami berharap dukungan menyeluruh ini dapat memberikan kenyamanan bagi seluruh pengunjung sekaligus mendukung kesuksesan Mandalika sebagai salah satu destinasi sport tourism unggulan Indonesia,” ujar Nugroho.

Bagi pengunjung internasional, Telkomsel menyediakan layanan international roaming melalui kerja sama dengan operator di 191 negara. Layanan ini memungkinkan wisatawan mancanegara tetap terhubung selama berada di Indonesia.

Kesiapan jaringan dan layanan tersebut menjadi bagian dari komitmen Telkomsel dalam mendukung penyelenggaraan ajang internasional, sekaligus memperkuat ekosistem digital, pariwisata, dan pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat serta Indonesia.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kita membutuhkan transformasi sistemik di sepanjang rantai nilai, mulai dari desain produk, efisiensi material, model bisnis sirkular, hingga pemulihan sumber daya

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Leonardo A.A. Teguh Sambodo mengungkapkan adanya kebutuhan transformasi sistemik pengelolaan ekonomi dan lingkungan.

“Kita perlu memandang bahwa pengelolaan ekonomi dan lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Kita membutuhkan transformasi sistemik di sepanjang rantai nilai, mulai dari desain produk, efisiensi material, model bisnis sirkular, hingga pemulihan sumber daya,” ucapnya dalam agenda peluncuran Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular (RAD-ES) Provinsi Jawa Barat 2026–2045 bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan EU-Indonesia Cooperation Facility (EUICF), dari keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Hasil kajian Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan bahwa food loss and waste secara global berkontribusi terhadap 8–10 persen emisi gas rumah kaca (GRK). Jika pola business-as-usual terus dijalankan, maka berpotensi meningkatkan kehilangan dan pemborosan pangan di Indonesia hingga 344 kilogram per kapita per tahun pada 2045.

Jawa Barat disebut menjadi provinsi dengan timbulan sampah tertinggi ketiga di Indonesia, mencapai 3,4 juta ton pada 2025. Dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, 23 di antaranya berstatus darurat sampah.

Sementara itu, susut dan sisa pangan nasional diperkirakan mencapai 23–48 juta ton per tahun, dengan Bandung Raya menyumbang sekitar 1,5 juta ton per tahun.

Karena itu, lanjut Teguh, diperlukan adanya inovasi dalam penanganan sampah, salah satunya melalui ekonomi sirkular.

Pada kesempatan yang sama, diluncurkan pula program Food Loss and Waste Emission Reductions for Climate-Smart Foodsheds (FLOWER) yang diinisiasi oleh Global Green Growth Institute (GGGI) dan IKEA Foundation. Langkah tersebut menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi pertama di Indonesia yang memiliki dokumen perencanaan ekonomi sirkular di tingkat provinsi.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daerah Jawa Barat, Sumasna, menyampaikan bahwa melalui penerapan ekonomi sirkular dan program FLOWER, limbah yang selama ini terbuang dapat dimanfaatkan kembali untuk mengurangi persentase sampah sebesar 45-50 persen dan akan membuka peluang ekonomi baru.

"Ke depannya, diharapkan daerah dan pelaku usaha bisa melanjutkan praktik ekonomi sirkular secara mandiri serta memperluas penerapannya sesuai kebutuhan wilayah,” kata Sumasna.

RAD-ES Jawa Barat sendiri menerjemahkan kerangka ekonomi sirkular nasional ke dalam konteks dan kebutuhan pembangunan daerah.

Penyusunan peta jalan tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas perangkat daerah, validasi data, dan konsultasi publik yang mencakup tujuh sektor prioritas, yaitu pangan, plastik, tekstil, konstruksi, elektronik, otomotif, dan kertas. Ketujuh sektor itu dipilih berdasarkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah serta memiliki potensi penerapan prinsip ekonomi sirkular yang tinggi.

Implementasi RAD-ES diharapkan mendukung pencapaian target percepatan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 5,2–6 persen dan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,65 persen pada 2045.

“Ekonomi sirkular merupakan prioritas utama Uni Eropa dan bagian penting dari kemitraannya dengan Indonesia di bawah strategi Global Gateway. Uni Eropa bangga mendukung Jawa Barat dalam menerjemahkan kerangka nasional Indonesia menjadi rencana aksi tingkat provinsi, dengan fokus bersama pada pengurangan susut dan sampah makanan,” ujar Kuasa Usaha ad interim Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Marco Bonetti.

Pangan menjadi salah satu sektor yang paling mendesak untuk ditangani dari tujuh sektor prioritas dalam RAD-ES Jawa Barat.

Untuk merespons tantangan tersebut, program FLOWER dihadirkan sebagai intervensi terpadu dari hulu ke hilir melalui pendekatan urban foodshed, yang menghubungkan kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya dalam rantai produksi, pengumpulan, pengangkutan, penjualan, konsumsi, hingga pengelolaan pangan.

FLOWER merupakan inisiatif global yang telah dilaksanakan di India, Meksiko, dan Uganda. Di Jawa Barat, inisiatif ini berfokus pada kawasan Bandung Raya dan wilayah penyangganya yang berperan sebagai sentra produksi sekaligus pusat konsumsi pangan.

"Apa yang dilihat banyak orang sebagai sampah, kami lihat sebagai sumber daya, dan Indonesia memiliki sumber daya ini dalam jumlah besar. Menjaga pangan agar tidak terbuang berarti menurunkan emisi, memperkuat penghidupan, dan membangun sistem pangan yang lebih tangguh," ungkap Country Representative GGGI Indonesia Rowan Fraser.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Ini adalah segitiga baru Malaysia, Brunei dan Indonesia. Namun sesungguhnya ini bukan sekadar segitiga baru, melainkan segitiga emas untuk masa depan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan Pulau Kalimantan diproyeksikan menjadi superhub ekonomi Nusantara yang mendorong transformasi ekonomi dan pemerataan pembangunan melalui penguatan konektivitas dan kerja sama regional

Upaya tersebut diharapkan meningkatkan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi, lapangan kerja, layanan dasar, serta memperkuat rantai pasok dan memperluas peluang pertumbuhan hingga kawasan Indonesia Timur.

Karena itu, Bappenas mendorong penguatan kerja sama antara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam untuk mewujudkan Kalimantan sebagai penggerak transformasi ekonomi dan pemerataan pembangunan. Hal ini menimbang keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Pulau Kalimantan menjadi jangkar ekosistem ekonomi yang mendukung pergeseran pusat gravitasi ekonomi Indonesia ke luar Jawa dan Sumatra.

“Ini adalah segitiga baru Malaysia, Brunei dan Indonesia. Namun sesungguhnya ini bukan sekadar segitiga baru, melainkan segitiga emas untuk masa depan,” ujarnya dalam 2nd Borneo Economic Forum: Shaping the Future of Borneo di Kuching, Malaysia, dari keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

“Selama ini, pusat gravitasi Indonesia berada di Jakarta, kemudian berkembang ke Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, wilayah lain di Jawa dan Sumatra. Hari ini, kita bergerak menuju Kalimantan. Karena itu, forum ini menjadi kesempatan untuk melihat bagaimana kerja sama regional yang lebih kuat dapat mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ucap Rachmat Pambudy.

Transformasi ekonomi di Borneo ditopang enam klaster strategis, antara lain teknologi bersih, industri farmasi terintegrasi, pertanian berkelanjutan, ekowisata dan wisata kesehatan, industri kimia, serta energi rendah karbon.

Investasi pada sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, pengembangan keterampilan, dan infrastruktur juga dianggap penting untuk mendukung transformasi tersebut.

“Kita membutuhkan investasi pada manusia dan infrastruktur. Transformasi ini harus tetap memperhatikan aspek sosial, budaya, dan ketahanan ekologi, termasuk hak masyarakat lokal serta perlindungan sumber daya air. Prinsip-prinsip tersebut penting untuk memastikan pembangunan tetap inklusif, adil, dan berkelanjutan,” ungkap Kepala Bappenas.

Selain penguatan sumber daya manusia dan industri, konektivitas dinilai menjadi salah satu fondasi utama. Pemerintah mendorong penguatan koridor Nusantara–Balikpapan–Samarinda, jaringan Trans-Kalimantan, konektivitas pelabuhan dan bandar udara, serta koridor ekonomi yang menghubungkan kawasan produksi dengan pasar regional.

“Prioritas bersama kita mencakup konektivitas transportasi dan perbatasan, konektivitas energi dan jaringan lintas batas, investasi industri, rantai nilai regional, infrastruktur digital, pengembangan kapasitas, serta kecerdasan artifisial. Melalui kerja sama Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam, kedekatan geografis Kalimantan harus dapat diterjemahkan menjadi investasi, kesempatan bagi dunia usaha, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan kawasan yang semakin terhubung,” kata Menteri PPN.

Pemerintah akan menindaklanjuti hasil dan usulan yang relevan dari forum Borneo Economic Community (BEC) ini, sehingga diharapkan dapat menciptakan peluang bagi dunia usaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun Borneo yang lebih terhubung dan tangguh.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dampak El Nino ini menyebabkan berat tebu turun sampai 30 persen. Kondisi ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Tulungagung saja

Tulungagung, Jawa Timur (ANTARA) - Manajemen Pabrik Gula Modjopanggoong, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, mencatat rata-rata rendemen tebu pada musim giling 2026 mencapai lebih dari 8 persen, naik atau meningkat dibandingkan 6,5 persen pada 2025, meskipun kemarau panjang menurunkan bobot tebu hingga 30 persen.

General Manager Pabrik Gula Modjopanggoong Agus Budi Juwono di Tulungagung, Sabtu, mengatakan penyusutan bobot tebu akibat kemarau berdampak pada peningkatan konsentrasi gula dalam batang tebu.

Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga tebu hingga Rp115 ribu per kuintal, dibandingkan sekitar Rp80 ribu per kuintal pada tahun sebelumnya.

“Dampak El Nino ini menyebabkan berat tebu turun sampai 30 persen. Kondisi ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Tulungagung saja,” kata Agus.

Ia menjelaskan rendemen tebu pada 2025 rata-rata berada di angka 6,5 persen karena kondisi cuaca yang lebih banyak hujan. Sementara itu, pada musim giling tahun ini, rendemen rata-rata tebu di Tulungagung diklaim telah melampaui 8 persen.

Menurut Agus, kondisi cuaca kering memicu penguapan air sehingga kandungan gula dalam batang tebu menjadi lebih terkonsentrasi.

Namun, peningkatan rendemen tersebut terjadi bersamaan dengan penurunan bobot hasil panen yang dirasakan petani.

Kenaikan harga tebu menjadi salah satu dampak positif yang dirasakan petani di tengah penurunan kuantitas panen.

Meski demikian, keuntungan yang diperoleh petani tetap bergantung pada produktivitas lahan, biaya produksi dan bobot tebu yang berhasil dipanen.

Selain menekan bobot panen, kemarau panjang juga menghambat jadwal tanam tebu di sejumlah wilayah Tulungagung. Mayoritas lahan tebu yang masih mengandalkan air hujan membuat petani kesulitan menanam meskipun telah menyiapkan bibit.

“Petani sebetulnya sudah punya bibit, tetapi tidak bisa menanam tepat waktu karena tanahnya kering. Rencananya kami akan bantu pompa irigasi,” ujar Agus.

PG Modjopanggoong berencana membantu penyediaan pompa irigasi untuk mendukung kebutuhan air petani, terutama di lahan yang mengalami kekeringan.

Langkah tersebut diharapkan membantu petani memulai penanaman tepat waktu dan menjaga produktivitas tebu pada musim tanam berikutnya.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Namun, ada infrastruktur lain yang sama pentingnya, yaitu sumber daya manusia dan modal manusia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menginginkan Asian Development Bank (ADB) memperkuat dukungan terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur sosial, dan infrastruktur digital sebagai bagian penting transformasi pembangunan Indonesia.

“Kalau kita berbicara mengenai infrastruktur, selama ini kita berbicara tentang infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, bendungan, bandara, dan pelabuhan. Namun, ada infrastruktur lain yang sama pentingnya, yaitu sumber daya manusia dan modal manusia,” ucapnya saat berjumpa Wakil Presiden ADB untuk Asia Timur, Asia Tenggara, dan Pasifik Scott Morris, dari keterangan resmi, Jakarta, Sabtu.

“Sekarang kita juga berbicara tentang infrastruktur digital. Tentu kita tetap membutuhkan pelabuhan, jalan, dan jembatan, tetapi kita juga harus mulai membangun infrastruktur sosial dan sumber daya manusia dengan lebih kuat. Dukungan inilah yang juga kami perlukan dari ADB,” ungkap Kepala Bappenas.

Lebih lanjut, dia menilai penguatan kapasitas manusia semakin penting di tengah perubahan iklim, ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi, serta transformasi teknologi.

Karena itu, Indonesia dan ADB dianggap perlu bersama-sama mengembangkan pendekatan pembangunan yang mampu menjawab tantangan lima hingga sepuluh tahun mendatang sekaligus mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

“Kita membutuhkan model pembangunan baru untuk menghadapi kondisi dunia yang terus berubah. Kita perlu belajar dari pengalaman negara lain, tetapi negara lain juga dapat belajar dari Indonesia. Segala sesuatu membutuhkan pendidikan. Bukan sekadar pendidikan biasa, melainkan pendidikan yang baik, bahkan yang terbaik. Karena itu, pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur sosial harus menjadi bagian penting dari pembangunan masa depan,” ujar Rachmat Pambudy.

Scott Morris menyambut hal tersebut dan menegaskan kesiapan ADB untuk memperluas dukungan pada pengembangan SDM, termasuk pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keterampilan yang dibutuhkan dalam transformasi digital.

“Sejak pandemi, kami melihat permintaan yang semakin meningkat dan kami terus memperluas kegiatan di sektor sosial, kesehatan, pendidikan, serta berbagai bentuk pelatihan tenaga kerja. Kami juga melihat bahwa agenda digital membutuhkan tingkat pengembangan keterampilan yang lebih tinggi, termasuk di Indonesia, dan kami dapat memberikan dukungan untuk itu,” kata dia.

ADB juga menyampaikan komitmen untuk mendukung agenda strategis Indonesia, termasuk pengembangan industri semikonduktor, mineral kritis, ketahanan energi dan air, penguatan project preparation, serta pengembangan Bappenas Institute melalui kerja sama dengan ADB Institute.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

survei dilakukan melalui wawancara langsung dari rumah ke rumah untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat setelah menempati kawasan permukiman baru

Batam (ANTARA) - Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Universitas Indonesia (UI) mencatat sebanyak 94 persen responden survei di kawasan transmigrasi Rempang Eco-City, Kota Batam, Kepulauan Riau, berencana tetap tinggal di kawasan tersebut.

Ketua Tim Ekspedisi Patriot UI Kawasan Transmigrasi Barelang (Batam-Rempang-Galang) Vishnu Juwono mengatakan hasil itu diperoleh melalui survei terhadap 172 kepala keluarga (KK) pada Agustus–September 2026.

"Sebanyak 94 persen mereka berencana tetap tinggal," kata Vishnu dalam kegiatan Festival Transmigrasi 2026 di Tanjung Banon, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Sabtu.

Ia menjelaskan survei dilakukan melalui wawancara langsung dari rumah ke rumah untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat setelah menempati kawasan permukiman baru.

Hasilnya, sebanyak 87 persen responden merasa nyaman dan aman tinggal di Rempang Eco-City, sedangkan 83 persen menilai pembinaan yang diberikan membawa manfaat.

Selain itu, sebanyak 64 persen responden menyatakan kondisi ekonomi keluarganya lebih baik setelah menempati kawasan tersebut.

Meski demikian, Vishnu mengatakan peningkatan kemandirian ekonomi masih menjadi tantangan bagi warga

Survei yang sama menunjukkan 42 persen responden tidak bekerja dan 40 persen memiliki pendapatan di bawah Rp1,5 juta.

Menurut dia, kondisi tersebut perlu menjadi dasar bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menyusun pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam menciptakan sumber penghasilan berkelanjutan.

"Kita mau memastikan bahwa nanti pada saat ada perubahan kebijakan, mereka jadi tidak terlalu tergantung lagi pada bantuan pemerintah," ujarnya.

Vishnu menjelaskan Tim Ekspedisi Patriot UI sebelumnya melakukan kajian selama empat bulan pada 2025 untuk mengidentifikasi potensi ekonomi kawasan Barelang.

Hasil kajian tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui program pendampingan pada 2026, dengan perhatian pada pengembangan usaha perikanan, pertanian, pariwisata, serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Salah satu hasil pendampingan yang telah berjalan ialah fasilitasi pengurusan nomor induk berusaha (NIB) bagi 20 UMKM setempat untuk mendukung pengembangan usaha masyarakat.

Ia menambahkan pendampingan Tim Ekspedisi Patriot UI dijadwalkan berlangsung hingga akhir November 2026 dan diharapkan dapat dilanjutkan oleh perguruan tinggi maupun lembaga pelatihan di Batam.

"Kita melihat ini upaya sudah bagus, cuma memang perlu (kelanjutan penguatan) kolaborasi antar-kementerian juga," ungkap Vishnu.

Menurut dia, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar pengembangan kawasan tidak berhenti pada penyediaan rumah dan bantuan awal, tetapi juga menghasilkan kegiatan ekonomi yang mampu menopang kehidupan masyarakat.

Sementara itu, Mery Lelina, warga transmigrasi lokal asal Blongkeng yang telah menempati kawasan Rempang Eco-City hampir satu tahun, mengaku memperoleh pelatihan pemanfaatan lahan pekarangan serta pengolahan hasil perikanan menjadi berbagai produk pangan.

Ia berharap pendampingan tetap dilakukan agar keterampilan yang diperoleh warga dapat berkembang menjadi kegiatan usaha yang berkelanjutan.

"Kami berharap nanti Pak Menteri pun selalu memantau kami terus. Biarpun kami sudah agak berapa tahun di sini jangan dilepas," ucap Mery.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan bantuan bahan pangan selama satu tahun diberikan kepada warga sebagai penopang kebutuhan pada masa transisi.

Setelah itu, pemerintah berupaya memperkuat kemampuan masyarakat mengembangkan usaha agar tidak terus bergantung pada bantuan.

"Intinya masyarakat harus punya pekerjaan, masyarakat harus punya pendapatan," tutur Iftitah.

Ia mengatakan pemerintah juga akan mempersiapkan generasi muda setempat agar memiliki keterampilan untuk memanfaatkan peluang kerja seiring berkembangnya industri di Batam.

Menurut dia, masyarakat transmigrasi lokal harus turut menikmati pertumbuhan ekonomi kawasan dan tidak tertinggal ketika investasi masuk.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggratiskan layanan bus Trans Jatim selama sehari pada 12 Oktober 2026 dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur.

“Pada Hari Jadi ke-81 Jawa Timur, kami ingin berbagi kebahagiaan dengan menghadirkan layanan Trans Jatim gratis. Silakan dimanfaatkan untuk beraktivitas bersama keluarga atau sekadar mencoba pengalaman naik Trans Jatim. Ayo Numpak Trans Jatim Rek!” kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Sabtu.

Layanan gratis tersebut berlaku untuk seluruh koridor Trans Jatim di kawasan Gerbangkertosusila dan Malang Raya, kecuali Trans Jatim Luxury.

Program ini diharapkan memberi kesempatan kepada masyarakat yang belum pernah menggunakan layanan transportasi tersebut untuk mencobanya.

Khofifah mengatakan layanan gratis Trans Jatom tidak hanya menjadi bagian dari perayaan Hari Jadi Jawa Timur, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengenalkan transportasi publik sebagai pilihan mobilitas sehari-hari.

“Trans Jatim kami hadirkan untuk mendukung mobilitas masyarakat. Ketika transportasi publik semakin mudah dijangkau dan semakin sering digunakan, masyarakat punya lebih banyak pilihan untuk pergi ke tempat kerja, sekolah, maupun pusat kegiatan lainnya,” katanya.

Ia berharap pengalaman menggunakan layanan Trans Jatim secara gratis dapat meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk kembali memanfaatkan transportasi publik setelah program tersebut berakhir.

“Harapan kami, masyarakat semakin akrab dengan Trans Jatim dan berkenan menggunakannya kembali. Budaya menggunakan transportasi publik tumbuh dari pengalaman yang baik dan kebiasaan yang dibangun bersama,” tuturnya.

Menurut Khofifah, penguatan transportasi publik merupakan salah satu upaya menerjemahkan tema Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, yakni “Jawa Timur Unggul, Maju, dan Berkelanjutan”, ke dalam program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Jadi, mari kita manfaatkan momentum Hari Jadi Jawa Timur ini. Ayo mencoba Trans Jatim, rasakan manfaatnya, dan semoga setelah itu semakin banyak masyarakat yang menjadikan transportasi publik sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari,” katanya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Mentari Dwi Gayati
Copyright © ANTARA 2026

Kami mendorong pelaku usaha lokal ikut mengolah limbah dan sampah menjadi bahan bakar bernilai ekonomi

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mengajak pengusaha daerah mengelola sampah menjadi barang bernilai ekonomis sekaligus memperkuat rantai pasok biomassa.

Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan pengembangan bioenergi membuka ruang bisnis baru bagi pengusaha daerah, terutama dalam membangun rantai pasok biomassa dari sumber bahan baku hingga pembangkit listrik.

"Kami mendorong pelaku usaha lokal ikut mengolah limbah dan sampah menjadi bahan bakar bernilai ekonomi," kata Hokkop saat Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jawa Barat di Bekasi, Jawa Barat.

Menurut dia, kebutuhan biomassa untuk mendukung program co-firing pada pembangkit listrik PLN cukup besar.

Terdapat 52 lokasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan total kapasitas terpasang 18.154 megawatt (MW) yang memiliki kebutuhan biomassa sekitar 9 juta ton per tahun.

"Jadi, bisnis ini melibatkan sebanyak mungkin pengusaha lokal," kata Hokkop.

Ia menjelaskan rantai pasok biomassa dapat dibangun melalui berbagai model, mulai dari pengumpulan bahan baku, pengolahan, penyimpanan hingga pengiriman ke pembangkit.

Dalam skema yang disiapkan PLN EPI, pengusaha dapat terlibat sebagai pengelola subhub, hub maupun main hub.

Sumber bahan bakunya pun beragam, mulai dari serbuk gergaji, sisa tebangan kayu, sekam padi, bonggol jagung, batang singkong hingga limbah lainnya.

Rantai pasok tersebut dapat melibatkan koperasi, BUMDes, kelompok tani, maupun mitra swasta.

"Jadi bukan hanya perusahaan besar, koperasi, BUMDes, UMKM dan pengusaha daerah bisa masuk dalam ekosistem ini," ujar Hokkop.

Hingga periode 2023-2026, PLN EPI mencatat realisasi penyediaan biomassa mencapai 4,77 juta ton.

Namun, lebih dari 77 persen pasokan tersebut masih berasal dari biomassa berbasis kayu.

Kondisi ini menunjukkan besarnya peluang untuk melakukan diversifikasi bahan baku, terutama dengan mengoptimalkan residu pertanian, perkebunan, serta sampah yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

Di Jawa Barat, salah satu potensi yang dipetakan PLN EPI adalah pemanfaatan sampah dari TPS Gedebage untuk diolah menjadi bahan bakar jumputan padat (BBJP).

Produk tersebut berpotensi menjadi alternatif bahan bakar co-firing yang selanjutnya dapat disalurkan ke sejumlah PLTU.

Dalam pemetaan PLN EPI, jarak TPS Gedebage menuju PLTU Indramayu sekitar 150 kilometer (km), Pelabuhan Ratu 170 km, Adipala 185 km, dan Lontar 240 km.

Pemetaan jarak menjadi salah satu faktor penting dalam membangun rantai pasok yang efisien karena biaya logistik turut menentukan keekonomian biomassa.

Hokkop menambahkan melalui pengembangan rantai pasok biomassa yang semakin inklusif, PLN EPI mendorong agar limbah yang sebelumnya menjadi beban lingkungan dapat bertransformasi menjadi sumber energi sekaligus sumber ekonomi baru bagi masyarakat.

Kolaborasi dengan pengusaha daerah, koperasi, BUMDes, UMKM, dan kelompok tani diharapkan membentuk ekosistem bioenergi yang tumbuh dari potensi lokal dan memberikan manfaat kembali kepada daerah.

Dengan demikian, transisi energi tidak hanya tentang mengganti sumber energi fosil dengan energi yang lebih berkelanjutan, tetapi juga tentang menciptakan rantai ekonomi baru.

"Dari limbah menjadi energi, dari potensi daerah menjadi peluang usaha, dan dari keterlibatan masyarakat menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan," sebut Hokkop.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026