Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) lancar, meskipun terjadi antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Lumajang menjadi perhatian pemerintah daerah. Meski demikian, Pemkab Lumajang memastikan penyaluran BBM tetap berjalan normal tanpa pengurangan pasokan sambil memperkuat koordinasi dengan Pertamina untuk menjaga kelancaran distribusi.

"Pada prinsipnya penyaluran tetap berjalan normal dan lancar tanpa ada pengurangan pasokan. Kami terus berkoordinasi dengan Pertamina terkait permasalahan ini," kata Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, Bonni Momenta, Sabtu.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk memantau kondisi penyaluran BBM di wilayah setempat dan antrean kendaraan dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk meningkatnya permintaan masyarakat.

"Salah satunya adalah peralihan sebagian konsumen dari Pertamax ke Pertalite karena perbedaan harga yang cukup signifikan, sehingga pola konsumsi BBM tersebut menyebabkan antrean di SPBU," katanya.

Selain itu, lanjut dia,peningkatan aktivitas masyarakat turut meningkatkan aktivitas pengisian BBM di SPBU. Informasi mengenai antrean panjang di wilayah lain juga berpotensi mempengaruhi perilaku konsumen, termasuk mendorong pembelian melebihi kebutuhan normal sebagai langkah antisipasi.

Pemerintah daerah menilai pemantauan dan koordinasi dengan Pertamina penting untuk menjaga distribusi tetap kondusif. Kepastian mengenai kondisi pasokan juga diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas di tengah munculnya antrean di sejumlah SPBU.

"Kami mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Sikap tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketertiban pelayanan di SPBU serta mendukung kelancaran penyaluran BBM bagi masyarakat yang membutuhkan," katanya.

Melalui koordinasi berkelanjutan dengan Pertamina dan dukungan masyarakat, Pemkab Lumajang berupaya menjaga agar distribusi BBM tetap berjalan lancar sehingga kebutuhan energi untuk aktivitas sehari-hari dapat terpenuhi.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat pengendalian rabies di Bali melalui penyediaan vaksin, penguatan surveilans, pengujian dan konfirmasi laboratorium, serta koordinasi lintas sektor.

"Langkah ini dilakukan bersama pemerintah daerah untuk meningkatkan perlindungan terhadap hewan penular rabies (HPR) sekaligus mengurangi risiko penularan kepada manusia," kata Direktur Kesehatan Hewan Diraktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Hendra Wibawa terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dia menyebutkan pada 2026, Kementan menyediakan 205.000 dosis vaksin rabies.

Selain itu, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memperoleh dukungan 580.000 dosis vaksin dari Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) dan Mission Rabies untuk Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak akhir 2025 hingga 2026.

"Dukungan tersebut ditujukan bagi kedua wilayah, bukan hanya Bali," ujarnya.

Ia menegaskan pengendalian rabies memerlukan langkah terpadu, mulai dari vaksinasi hewan, penguatan deteksi penyakit, hingga penanganan cepat terhadap masyarakat yang mengalami gigitan.

“Target kita jelas, masyarakat terlindungi dan penularan rabies ditekan. Vaksinasi harus tepat sasaran, wilayah berisiko menjadi prioritas, dan setiap laporan gigitan harus segera ditindaklanjuti. Pemerintah dan masyarakat harus bergerak bersama,” tutur Hendra.

Dalam rangkaian peringatan Hari Rabies Sedunia (World Rabies Day) 2026, Pemerintah Provinsi Bali melaporkan sebanyak 127 anjing telah divaksinasi dan 33 ekor menjalani sterilisasi. Angka tersebut merupakan capaian kegiatan peringatan, bukan keseluruhan vaksinasi rabies di Bali sepanjang 2026.

Kementan terus mendorong pelaksanaan vaksinasi secara konsisten, disertai pendataan populasi HPR dan pemantauan cakupan vaksinasi. Dengan demikian, wilayah yang masih membutuhkan perlindungan dapat segera diidentifikasi dan diprioritaskan.

Melalui Balai Besar Veteriner (BBV) Denpasar, lanjut Hendra mengatakan Kementan memperkuat dukungan diagnostik rabies melalui pelayanan penerimaan, pengujian, dan konfirmasi sampel laboratorium untuk peneguhan diagnosis.

Sampel yang dikirimkan petugas atau instansi terkait dari lapangan diperiksa di laboratorium guna memastikan status penyakit secara ilmiah dan mendukung penentuan langkah pengendalian yang tepat.

Berdasarkan catatan pemeriksaan BBV Denpasar, sampel yang berasal dari sejumlah desa di Kabupaten Buleleng, antara lain Menyali, Kedis, dan Bubunan, menunjukkan hasil positif rabies melalui metode Fluorescent Antibody Test (FAT).

Hasil pengujian tersebut menjadi informasi penting bagi pemerintah daerah dalam menindaklanjuti temuan kasus, memperkuat kewaspadaan, dan menentukan prioritas pengendalian di wilayah terdampak.

BBV Denpasar juga memperkuat koordinasi lintas sektor melalui pertemuan pada 9 dan 25 Juni 2026 bersama pemerintah daerah, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Bali, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, dan organisasi mitra.

Pembahasan mencakup vaksinasi berbasis desa dengan prioritas wilayah berisiko tinggi, vaksinasi dari rumah ke rumah, pengembangan pos vaksinasi desa, serta penguatan identifikasi dan registrasi HPR.

Hendra menegaskan upaya pencegahan harus berjalan bersama respons cepat untuk melindungi keselamatan masyarakat.

“Jangan menunggu sampai terlambat. Hewan harus divaksin, kejadian gigitan segera dilaporkan, dan korban harus mendapatkan penanganan medis. Semua pihak harus bekerja bersama agar masyarakat terlindungi,” ujarnya.

Kepala BBV Denpasar, I Gde Eka Budhiyadnya, menekankan pentingnya pemanfaatan hasil pengujian laboratorium sebagai dasar peneguhan diagnosis dan tindak lanjut pengendalian penyakit.

“Pengendalian rabies harus berbasis data dan tindak lanjut. Hasil pemeriksaan laboratorium perlu dihubungkan dengan surveilans, investigasi, edukasi, dan koordinasi agar tindakan di lapangan semakin tepat sasaran,” ujar Gde Eka.

Melalui pelayanan diagnostik tersebut, BBV Denpasar berperan dalam memberikan kepastian hasil pemeriksaan laboratorium yang dibutuhkan untuk mendukung respons pengendalian oleh pemerintah daerah dan petugas kesehatan hewan.

Dengan diagnosis yang akurat, langkah vaksinasi, investigasi, dan edukasi masyarakat dapat diarahkan sesuai kondisi serta tingkat risiko di wilayah terdampak.

Kementan mengimbau masyarakat yang mengalami gigitan hewan berisiko rabies agar segera mencuci luka menggunakan sabun dan air mengalir selama 15 menit, kemudian mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan penanganan.

Pemberian vaksin antirabies (VAR) dan serum antirabies (SAR) dilakukan sesuai penilaian tenaga kesehatan, dengan jadwal vaksinasi yang harus diselesaikan sesuai ketentuan.

Pemilik hewan juga diimbau memastikan anjing mendapatkan vaksinasi rabies, tidak membiarkan hewan berkeliaran tanpa pengawasan, serta segera melaporkan kejadian gigitan atau perubahan perilaku hewan kepada petugas.

Kementan melalui BBV Denpasar terus memperkuat dukungan pengendalian rabies melalui pelayanan pengujian dan konfirmasi laboratorium untuk peneguhan diagnosis, disertai koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

Dengan dukungan vaksinasi, hasil diagnostik yang akurat, serta tindak lanjut yang cepat dan terarah, upaya pengendalian rabies di Bali diharapkan semakin efektif dalam melindungi kesehatan hewan dan keselamatan masyarakat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) -

“Kami melihat pekembangan positif. Antrean di beberapa SPBU mulai menunjukkan perbaikan secara bertahap,” kata Area Manager Communication, Relations and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Ahad Rahedi di Denpasar, Bali, Sabtu.

Dalam kebijakan itu pihaknya berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali serta aparat penegak hukum (APH).

Pihaknya mengapresiasi APH khususnya Kodam IX/Udayana dan Kepolisian Daerah (Polda) Bali atas pengawalan ketat terhadap armada mobil tangki bahan bakar minyak (BBM) ke SPBU.

Selain itu, APH juga membantu mengerahkan perbantuan personel untuk pendistribusian BBM melalui layanan antar BBM (delivery service) untuk mempercepat pemulihan distribusi energi di wilayah Bali.

Layanan antar BBM itu menjual pertalite secara literan maksimal tiga liter kepada konsumen sepeda motor menggunakan jeriken di sejumlah SPBU di Denpasar sejak 15 Oktober.

Di sisi lain, ia juga memastikan stok BBM tersedia di SPBU untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat Bali.

Pihaknya menargetkan penambahan stok pertalite hingga total 48 juta liter sejak pengiriman pada 7 Oktober hingga pada 17 Oktober 2026.

Jumlah tersebut, kata dia, setara dua minggu ketersediaan stok dalam kondisi aman.

Sebelumnya, kebijakan ganjil genap dilaksanakan berdasarkan Surat Gubernur Bali yang membuat antrean pengisian BBM di SPBU melandai.

Kebijakan itu berlangsung pada 17 Oktober hingga rencananya 19 Oktober 2026 di seluruh SPBU di Bali.

“Kami bersama Pemprov Bali terus melakukan pemantauan antrean dan melakukan evaluasi setiap harinya untuk melihat efektivitas pengaturan terhadap panjang antrean, waktu tunggu kendaraan dan kelancaran lalu lintas di sekitar SPBU,” imbuh Ahad.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia atau Indonesian National Air Carriers Association (INACA) mengajak pemangku kepentingan memperkuat industri penerbangan nasional menghadapi tantangan global, sekaligus meningkatkan konektivitas udara, daya saing maskapai, dalam memperingati hari ulang tahun ke-56.

"Kami yakin dengan orkestrasi dari pemerintah, industri penerbangan dan maskapai penerbangan akan mampu menghadapi tantangan dan menjadi lebih tangguh untuk ke depannya,” kata Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Organisasi tersebut menilai perjalanan penerbangan nasional telah melalui berbagai dinamika panjang penuh tantangan sehingga membutuhkan kolaborasi seluruh pihak untuk menjaga keberlanjutan industri strategis tersebut pada masa mendatang secara berkelanjutan nasional.

Denon menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, kementerian/lembaga, operator bandara, pengelola navigasi udara, dan berbagai mitra lainnya untuk memperkuat kinerja industri penerbangan nasional.

Menurutnya dukungan para pemangku kepentingan selama ini berkontribusi terhadap perkembangan maskapai Indonesia melalui kebijakan arahan serta kerja sama yang memperkuat ekosistem penerbangan nasional secara menyeluruh di tingkat nasional ini.

Ia juga menyampaikan penghargaan kepada perusahaan pembuat pesawat internasional penyedia sistem penerbangan serta asosiasi terkait yang telah mendukung kemajuan industri udara Indonesia selama perjalanan dalam menghadapi perubahan global yang dinamis.

Denon mengungkapkan industri penerbangan masih menghadapi tekanan global setelah pandemi COVID-19. Yang mana konflik geopolitik, kenaikan harga bahan bakar pesawat, gangguan suku cadang, dan perubahan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) dalam kondisi penuh ketidakpastian.

Meski demikian maskapai Indonesia diyakini mampu menghadapi berbagai hambatan karena transportasi udara menjadi kebutuhan penting bagi negara kepulauan dalam mendukung mobilitas masyarakat dan perekonomian nasional secara luas bagi seluruh wilayah.

Konektivitas udara memiliki peranan besar menghubungkan wilayah antar pulau sekaligus mendukung sektor pertambangan perikanan, perkebunan, perdagangan, serta layanan kesehatan melalui berbagai moda penerbangan yang aman cepat dan efisien besar.

Maskapai berjadwal tidak berjadwal dan kargo dinilai mempunyai fungsi strategis dalam memperlancar perpindahan manusia maupun barang sehingga memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat di seluruh daerah Indonesia serta membuka peluang pembangunan baru.

INACA juga mengajak pemangku kepentingan berperan aktif mengembangkan industri penerbangan nasional dengan mengikuti perkembangan global, termasuk mendukung transformasi menuju transportasi udara yang lebih berkelanjutan.

Misalnya, kata dia, penyediaan energi alternatif untuk mendukung penerbangan hijau (net zero emmision) tahun 2060, yaitu dengan penyediaan sustainable aviation fuel (SAF) serta energi listrik tanpa bahan fosil untuk pesawat.

Ia menegaskan Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah untuk pembuatan SAF dan energi listrik yang minim emisi seperti dari angin, sinar matahari, gas bumi dan lainnya.

"Kita juga mempunyai sumber daya manusia yang berlimpah dan berkualitas tinggi yang mampu mengembangkan industri penerbangan nasional," bebernya.

Ia juga menegaskan adanya orkestrasi dari pemerintah, industri, dan maskapai penerbangan akan mampu menghadapi tantangan dan menjadi lebih tangguh untuk ke depannya.

Pada peringatan hari ulang tahun ke-56 tahun 2026, INACA juga memberikan penghargaan kepada sejumlah bandar udara yang berada di bawah pengelolaan PT Angkasa Pura Indonesia atau In Journey Airports.

Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pelanggan atau Customer Satisfaction Index terhadap 33 bandar udara yang dilakukan INACA setiap tahun pada periode Mei hingga Juni.

Lima bandar udara menerima penghargaan tahun ini, yakni Bandar Udara Sam Ratulangi Manado, Adi Sutjipto Yogyakarta, Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, I Gusti Ngurah Rai Denpasar, dan Jenderal Ahmad Yani Semarang.

Penghargaan tersebut mencakup berbagai kategori, mulai dari inovasi rute hub pariwisata, warisan dan sejarah bandar udara, peningkatan pengalaman pelanggan, hingga pelayanan berbasis budaya lokal kepada pengguna jasa.

INACA berharap penghargaan itu dapat mendorong pengelola bandar udara di Indonesia meningkatkan kualitas layanan kepada penumpang, pengelola maskapai, konsesioner, awak pesawat, serta pelanggan angkutan kargo.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Tanjung Redeb, Kaltim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, melibatkan sekitar 170 pedagang dalam Berau Expo 2026 pada 16–25 Oktober di kawasan Lapangan Pemuda dan GOR Graha Pemuda, Tanjung Redeb, untuk menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus mempromosikan potensi daerah.

"Melalui gerai dan lapak yang disiapkan panitia, pelaku usaha dan komunitas berkesempatan memperkenalkan produk maupun layanan sekaligus membuka peluang kerja sama pengembangan usaha," ujar Bupati Berau Sri Juniarsih Mas di Tanjung Redeb, Sabtu.

Sedangkan untuk gerai yang disiapkan bagi organisasi perangkat daerah (OPD), masing-masing instansi pun sudah dan terus menyampaikan program, capaian, serta perkembangan pembangunan kepada masyarakat di sepanjang giat tersebut.

Sebanyak 170 pedagang yang terlibat di kegiatan itu menempati 70 tenda besar dan 100 lapak pedagang kaki lima (PKL). Kehadiran mereka melengkapi kegiatan pameran yang menjadi ruang promosi produk lokal, layanan publik, pariwisata, investasi, dan ekonomi kreatif.

Berau Expo 2026 mengusung tema "Ekonomi Tumbuh, Budaya Lestari, Berau Sejahtera" dengan melibatkan 106 peserta pameran, terdiri atas 33 OPD, BUMN - BUMD, 13 kecamatan, serta 60 peserta umum dari kalangan pelaku usaha, paguyuban, organisasi wanita, organisasi pemuda, dan komunitas lainnya.

Sri Juniarsih mengajak masyarakat meramaikan kegiatan ini sekaligus untuk mendukung produk dan kreativitas lokal, sehingga pelaku UMKM makin berkembang dan ekonomi daerah makin lebih baik.

"Pameran dalam Berau Expo ini tentu menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat tentang program pembangunan pemda, sekaligus mengenal beragam potensi yang tersebar di Berau," ujarnya.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas penyajian pameran, panitia melakukan penilaian stan/gerai berdasarkan tiga kriteria, yakni pelayanan, kreativitas dan inovasi, serta kebersihan dan kerapian.

Sejumlah OPD juga menggelar perlombaan bagi pengunjung dengan hadiah menarik. Kegiatan ini menjadi sarana interaksi antara perangkat daerah dan masyarakat, sekaligus memperkenalkan program serta layanan pemerintah.

Berau Expo turut menghadirkan pertunjukan seni budaya dan hiburan melalui dua panggung yang berlokasi di Lapangan Pemuda dan GOR Graha Pemuda.

"Kami berharap kegiatan tahunan ini dapat memperluas promosi potensi daerah, menjaga keberlangsungan seni budaya, serta memberikan ruang bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk meningkatkan aktivitas ekonomi selama pameran berlangsung," kata Bupati.

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) mendorong percepatan kepastian pasokan gula kristal mentah 2027 agar produksi gula rafinasi tetap terjaga dan kebutuhan industri makanan, minuman, serta farmasi (Maminfar) terpenuhi.

"Kepastian pasokan gula kristal mentah (GKM) untuk tahun depan menjadi faktor penting agar produksi gula rafinasi tidak terputus," kata Ketua Umum AGRI Supriadi terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan, pemerintah telah memberikan alokasi impor GKM untuk industri gula rafinasi atau industri pemurnian gula (IPG) sebesar 3,06 juta ton pada 2026.

Dari jumlah tersebut, hingga akhir September 2026 masih tersedia alokasi GKM sebanyak 945.417 ton. Jumlah itu setara dengan 898.146 ton gula kristal rafinasi (GKR). Sementara, stok GKR yang tersedia pada akhir September 2026 sebanyak 134.072 ton.

“Pada tahun 2026, pemerintah memberikan alokasi impor gula kristal mentah untuk industri gula rafinasi/industri pemurnian gula (IPG) sebesar 3,06 juta ton,” ujar Supriadi,

Dari alokasi tersebut, lanjutnya, pada akhir bulan September masih tersedia GKM sebesar 945.417 ton atau setara dengan gula kristal rafinasi (GKR)sebesar 898.146 Ton.

"Sementara itu, stok GKR di akhir bulan September sebesar 134.072 Ton,” tuturnya.

Ia menjelaskan, 11 industri pemurnian gula yang menjadi anggota AGRI pada prinsipnya memiliki kemampuan untuk merealisasikan alokasi bahan baku GKM hingga 100 persen, sesuai kebutuhan dan permintaan industri makanan, minuman, serta farmasi (Maminfar).

Namun, berdasarkan perhitungan kebutuhan produksi dan distribusi, sisa bahan baku GKM diperkirakan habis pada November-Desember 2026.

Kondisi ini berpotensi membuat sejumlah industri pemurnian gula mengalami keterbatasan hingga kekosongan bahan baku pada akhir tahun. Dampaknya, pasokan GKR bagi industri makanan dan minuman pada awal 2027 berisiko terganggu.

Lebih lanjut dia mengatakan dari jumlah GKM yang tersedia, rencana produksi dan distribusi GKR, bahan baku GKM yang diproduksi akan habis di bulan November-Desember, sehingga terdapat potensi sejumlah IPG mengalami keterbatasan dan kekosongan bahan baku pada bulan November–Desember tahun 2026.

"Hal ini akan berakibat pada kekosongan ketersediaan GKR bagi industri MAMINFAR pada awal tahun 2027,” bebernya.

Ia menegaskan, kebutuhan bahan baku gula rafinasi perlu diantisipasi sejak dini karena industri makanan dan minuman harus mempersiapkan produksi untuk menghadapi sejumlah hari besar keagamaan nasional (HBKN).

Periode tersebut mencakup Natal 2026, Tahun Baru 2027, Tahun Baru Imlek 2027, Ramadhan, hingga Hari Raya Idul Fitri 2027.

Karena itu, kesiapan pasokan dari hulu menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan produksi industri makanan dan minuman di dalam negeri.

Menurut Supriadi, persoalan yang dihadapi industri saat ini bukan terkait implementasi peraturan atau proses pembahasan kuota impor yang tersendat, melainkan kepastian waktu penerbitan Rencana Kebutuhan Industri (RKI) dan Persetujuan Impor (PI).

Ia menyebutkan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2025, penetapan neraca komoditas (NK) dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama kementerian teknis, termasuk Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

Dalam ketentuan tersebut, penetapan NK dilakukan paling lambat pada hari kerja ketujuh Desember pada tahun sebelum masa berlaku NK.

Namun, Supriadi menilai, penerapan ketentuan tersebut perlu mempertimbangkan kebutuhan industri yang harus menyiapkan bahan baku lebih awal untuk menghadapi periode peningkatan permintaan.

Karena itu, AGRI mendorong pemerintah mempercepat penetapan NK, RKI GKM, dan penerbitan PI GKM untuk 2027.

Supriadi berharap penetapan NK dapat dilakukan paling lambat November 2026 agar industri pemurnian gula memiliki kepastian untuk melakukan pemesanan bahan baku dan pengaturan pengiriman dari negara pemasok.

AGRI berharap pula kepastian pasokan bahan baku dari hulu dapat terjaga sehingga industri pemurnian gula mampu memenuhi kebutuhan GKR dan industri makanan serta minuman dapat mempertahankan kontinuitas produksinya memasuki 2027.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mengoptimalkan operasional penyaluran bahan bakar minyak (BBM) untuk membantu mengurai antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Sulawesi Utara.

Area Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Lilik Hardiyanto, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan pihaknya melakukan berbagai langkah mulai dari penambahan penyaluran Pertalite, penguatan pelayanan di SPBU, hingga koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan.

"Sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan masyarakat, Pertamina menambah penyaluran Pertalite sebesar 30 persen dibandingkan rata-rata penyaluran normal harian," ujarnya.

Menurut dia, langkah ini dilakukan untuk memperkuat pasokan dan mendukung pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat di tengah meningkatnya antrean kendaraan di sejumlah wilayah Sulawesi Utara.

Dari sisi operasional, Pertamina menambah jumlah operator SPBU untuk mempercepat pelayanan kepada konsumen.

Integrated Terminal (IT) Bitung juga beroperasi selama 24 jam guna mendukung kelancaran kegiatan operasional dan penyaluran BBM.

Pertamina pun turut menurunkan petugas marshall untuk membantu mengatur antrean kendaraan di area SPBU.

Pengaturan ini dilakukan agar proses pengisian BBM berlangsung lebih tertib serta membantu menjaga kelancaran arus kendaraan di sekitar lokasi.

Dalam pelaksanaannya, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi bersinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan aparat penegak hukum (APH).

Koordinasi tersebut meliputi pengaturan arus lalu lintas di sekitar SPBU serta pengawasan proses pengisian BBM untuk menjaga ketertiban dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

Lilik menyampaikan bahwa perusahaan terus melakukan berbagai langkah operasional untuk mendukung kelancaran penyaluran BBM dan meningkatkan kenyamanan konsumen.

"Kami melakukan penambahan penyaluran Pertalite sebesar 30 persen dari rata-rata harian normal, disertai penguatan operasional di SPBU dan Integrated Terminal Bitung yang beroperasi selama 24 jam," ujar Lilik.

Selain itu menurut Lilik, pihaknya juga menambah operator, menurunkan petugas marshall, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk membantu mengatur arus lalu lintas dan menjaga ketertiban di SPBU.

"Seluruh upaya ini kami lakukan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik," katanya.

Selain memperkuat operasional, Pertamina juga membagikan air mineral kepada konsumen yang sedang mengantre di SPBU.

Langkah ini merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat yang harus menunggu giliran pengisian BBM.

"Pertamina memahami bahwa kondisi yang terjadi saat ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat," tambahnya.

Oleh karena itu, menurut Lilik, perusahaan terus mengoptimalkan penyaluran dan pelayanan di lapangan serta memperkuat koordinasi dengan pihak terkait untuk mendukung kelancaran distribusi energi di Sulawesi Utara.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi juga mengimbau masyarakat tetap tertib saat mengantre, mengikuti arahan petugas di lapangan, serta membeli BBM sesuai kebutuhan.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pengakuan ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kiprah perempuan Indonesia kepada dunia.

Jakarta (ANTARA) - Dua petani perempuan Indonesia, Rulyantina asal Pandeglang Banten dan Istiqamah dari Aceh, meraih penghargaan 100 Women Heroes FAO 2026 di Roma, Italia, atas kontribusi memperkuat ketahanan pangan dan pertanian.

Rulyantina dan Istiqamah menerima anugerah 100 Women Heroes dalam rangka International Year of the Woman Farmer 2026 yang diselenggarakan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Food and Agriculture Organization/FAO) di Roma, Italia.

“Pengakuan ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kiprah perempuan Indonesia kepada dunia," kata Atase Pertanian Republik Indonesia di Italia Muharfiza dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Penghargaan itu menjadi pengakuan internasional atas kontribusi perempuan dalam pembangunan pertanian, mulai dari inovasi pangan lokal, peningkatan nilai tambah komoditas, penguatan kelembagaan petani, hingga perluasan akses pasar internasional.

Kiprah keduanya memperlihatkan perempuan tani memiliki peran penting dalam mendorong inovasi, memperkuat ekonomi masyarakat, dan meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia.

Muharfiza menyampaikan penghargaan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi perempuan Indonesia dalam mengembangkan pertanian yang inovatif dan berkelanjutan di tingkat global.

Menurut Muharfiza, Rulyantina menunjukkan bagaimana komoditas pangan lokal dapat dikembangkan menjadi produk bernilai tambah, sementara Istiqamah memperlihatkan pentingnya penguatan kelembagaan petani, peningkatan kualitas produk, dan perluasan akses pasar internasional.

Menurut Muharfiza pula, pengalaman kedua penerima penghargaan tersebut mencerminkan beragam kontribusi perempuan dalam rantai usaha pertanian, baik melalui inovasi pengolahan hasil, pengembangan usaha berbasis potensi lokal, maupun penguatan koperasi untuk meningkatkan posisi tawar petani.

Kiprah mereka juga menunjukkan pentingnya dukungan terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, akses pasar, dan praktik usaha yang berkelanjutan.

Rulyantina, yang dikenal dengan sebutan “Unni Talas Beneng”, merupakan inovator pangan asal Pandeglang, Banten.

Ia mengembangkan talas beneng, komoditas umbi lokal khas Banten, menjadi beragam produk bernilai tambah melalui pendekatan zero waste atau minim limbah.

Dalam pengembangan talas beneng, Rulyantina juga mendapatkan pendampingan dari Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Banten sebagai bagian dari dukungan Kementerian Pertanian terhadap pengembangan potensi komoditas lokal.

Inovasi tersebut mendorong diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat perdesaan, khususnya perempuan dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Melalui pengolahan bahan baku secara optimal, Rulyantina memperlihatkan potensi komoditas lokal untuk menghasilkan produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi.

Pengembangan talas beneng juga memperkuat pemanfaatan sumber pangan alternatif sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat.

Sinergi antara inovasi pelaku usaha dan pendampingan pertanian diharapkan dapat mendorong pengembangan komoditas khas daerah menjadi produk bernilai tambah, memperkuat ekonomi perdesaan, serta memperkaya pilihan pangan Indonesia.

Sedangkan, Istiqamah dari Aceh berkontribusi dalam pengembangan usaha perkebunan kopi melalui perannya sebagai sekretaris koperasi yang mewakili 980 anggota dengan pengelolaan lahan perkebunan kopi seluas lebih dari 1.200 hektare.

Ia turut mendukung penguatan kelembagaan petani, pemeliharaan standar kualitas, serta perluasan akses pasar internasional. Kopi yang dihasilkan koperasi tersebut telah dipasarkan ke sejumlah negara, antara lain Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Jerman, Jepang, dan Qatar.

Pengalaman Istiqamah menunjukkan pentingnya koperasi dalam memperkuat posisi tawar petani, menjaga mutu produk, dan menghubungkan hasil pertanian Indonesia dengan pasar global.

Melalui kelembagaan ekonomi yang kuat, petani dapat membangun usaha secara kolektif, memperluas jaringan pemasaran, dan meningkatkan daya saing komoditas.

Istiqamah juga mendorong praktik budidaya kopi berbasis agroforestri berkelanjutan yang mendukung pelestarian hutan, kesehatan tanah, dan ketersediaan sumber daya air.

Pendekatan ini penting untuk menjaga keberlanjutan usaha tani di tengah tantangan perubahan iklim, serangan hama, dan dinamika pasar.

Kiprahnya sekaligus memperlihatkan bahwa perempuan dapat mengambil peran strategis dalam kepemimpinan kelembagaan petani, pengembangan komoditas perkebunan, dan rantai perdagangan internasional.

Anugerah 100 Women Heroes dalam rangka International Year of the Woman Farmer 2026 menjadi momentum untuk memperkuat pengakuan terhadap kontribusi perempuan dalam sektor pertanian dunia.

Penghargaan kepada Rulyantina dan Istiqamah menegaskan petani perempuan Indonesia memiliki kapasitas untuk menghadirkan inovasi, mengembangkan potensi lokal, memperkuat kelembagaan petani, serta membawa produk pertanian Indonesia semakin berdaya saing di pasar internasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bandarlampung (ANTARA) - Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung menyatakan dalam upaya memperkuat hilirisasi komoditas di daerah perlu dibangun ekosistem yang terintegrasi.

"Hilirisasi tidak hanya berkaitan dengan pengembangan industri, melainkan pembangunan ekosistem yang terintegrasi mulai dari aspek produksi, regulasi, infrastruktur, pembiayaan, hingga penguatan sumber daya manusia guna menciptakan iklim investasi yang kondusif," ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto di Bandarlampung, Sabtu.

Ia mengatakan upaya tersebut perlu didukung oleh regulasi yang semakin memudahkan investasi melalui dukungan rencana tata ruang wilayah (RTRW), penyelarasan proyek dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), penerapan penguatan tata kelola yang bersih dari praktik pungutan liar, serta optimalisasi Online Single Submission (OSS).

"Selain itu percepatan pertumbuhan ekonomi penguatan hilirisasi melalui pembentukan ekosistem terintegrasi itu juga memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, termasuk ketersediaan air bersih, pasokan listrik yang andal, dan sarana prasarana logistik serta bongkar muat yang efisien," katanya.

Dia melanjutkan dalam konteks tersebut, sinergi dan konsistensi kebijakan menjadi kunci utama, dengan dukungan yang selaras dari sektor fiskal, moneter, dan sektor keuangan untuk mendorong iklim investasi yang semakin kompetitif.

"Ke depan penguatan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Lampung perlu difokuskan pada tiga cita utama, yaitu mewujudkan pertumbuhan yang inklusif, mandiri, dan inovatif," ucap dia.

Menurut dia, perlu pula memperkuat kualitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

"Oleh karena itu dengan ekosistem yang terbentuk ini menjadikan hilirisasi yang ditopang oleh sinergi fiskal, moneter, sektor keuangan dan pemerintah daerah akan menjadi fondasi penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Lampung yang inklusif serta berkelanjutan," tambahnya.

Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai Pemerintah Indonesia perlu memprioritaskan realisasi proyek investasi hijau yang memberikan manfaat ekonomi terukur setelah rangkaian pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Bangkok, Thailand.

Josua mengatakan komitmen pembiayaan dari lembaga internasional perlu ditindaklanjuti melalui penyiapan proyek yang memiliki kepastian regulasi, sumber pendapatan, serta skema pembiayaan yang jelas.

"Persoalan utama Indonesia bukan semata-mata keterbatasan sumber pendanaan, melainkan masih adanya kesenjangan antara besarnya potensi energi terbarukan, kesiapan proyek, kepastian regulasi, dan kelayakan investasi," ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, pemerintah perlu memastikan rencana penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW) hingga 2034, termasuk 42,6 GW energi terbarukan, dapat diterjemahkan menjadi proyek yang siap dibangun dan dioperasikan.

Dalam tiga bulan setelah pertemuan, pemerintah disarankan menetapkan daftar proyek prioritas, seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di kawasan industri, PLTS dengan penyimpanan baterai, pembangkit panas bumi, serta infrastruktur transmisi listrik.

Selain kesiapan proyek, ia menekankan pentingnya kepastian tarif listrik, penyederhanaan perizinan, dan pembagian risiko yang jelas antara pemerintah, PLN, lembaga pembiayaan, serta investor swasta.

Pembiayaan dari lembaga internasional juga perlu dipadukan dengan mobilisasi modal swasta melalui skema pembiayaan campuran dan penjaminan risiko tanpa menambah tekanan terhadap keuangan negara.

Lebih lanjut, menurut dia, investasi hijau diharapkan turut memperkuat industri domestik, termasuk pengembangan panel surya, baterai, peralatan kelistrikan, dan jasa rekayasa nasional.

Ia juga mendorong pemerintah menetapkan target pelaksanaan dalam enam hingga 12 bulan serta mempublikasikan perkembangan proyek secara berkala.

Keberhasilan pembiayaan hijau, menurut dia, harus diukur berdasarkan realisasi investasi, kapasitas listrik bersih yang beroperasi, penurunan emisi, serta penciptaan lapangan kerja.

Dengan demikian, kerja sama pembiayaan internasional diharapkan tidak berhenti pada komitmen pendanaan, tetapi mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing industri nasional.

“Pada akhirnya, keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia akan ditentukan oleh seberapa cepat komitmen internasional berubah menjadi kegiatan ekonomi nyata yang manfaatnya dirasakan masyarakat,” kata Josua.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah disarankan untuk membangun platform nasional yang merangkum data proyek transisi hijau secara komprehensif guna memastikan komitmen pembiayaan hijau dapat terealisasi.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menjelaskan kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu, bahwa pekerjaan rumah setelah pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia bukan mencari komitmen pembiayaan baru, melainkan memastikan komitmen yang ada dapat terwujud menjadi realisasi nyata.

Pasalnya, hingga Januari 2026, realisasi Just Energy Transition Partnership (JETP) baru mencapai 3,4 miliar dolar AS dari komitmen 21,8 miliar dolar AS. Oleh karena itu Yusuf berpendapat tantangan utama bukan soal ketersediaan modal, melainkan kesiapan proyek dan kualitas eksekusi.

“Prioritas pertama adalah memperbanyak proyek yang layak dibiayai. Pemerintah perlu membangun satu platform nasional yang memuat proyek prioritas, studi kelayakan, kontrak jual beli listrik yang terstandar, pembagian risiko, dan jadwal lelang yang pasti,” kata Yusuf.

Menurut dia, dana persiapan proyek dari bank pembangunan multilateral sebaiknya diarahkan untuk menutup kesenjangan agar modal swasta tidak berhenti pada tahap komitmen.

Kesiapan proyek juga harus diikuti pembangunan transmisi guna memastikan jaringan penghubung tersedia di lokasi pembangkit energi terbarukan.

“Sampai semester pertama 2025, baru 1,6 GW dari target 10 GW dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sebelumnya yang beroperasi komersial. Karena itu, proyek seperti Green Energy Corridor Sulawesi perlu dipercepat dan pemanfaatan bersama jaringan transmisi perlu dibuka agar swasta dapat ikut berinvestasi,” jelas dia.

Tantangan berikutnya adalah biaya modal, kata Yusuf. Proyek energi terbarukan disebut rentan terhadap tingginya suku bunga, pelemahan rupiah, serta premi risiko. Karena itu, pemerintah perlu memperluas penjaminan, pembiayaan rupiah, dan fasilitas lindung nilai.

Rencana RUPTL menargetkan tambahan 42,6 gigawatt energi terbarukan, dengan kebutuhan investasi Rp2.967,4 triliun dan 73 persen investasi pembangkit diharapkan berasal dari swasta.

Oleh sebab itu, Yusuf menekankan keberhasilan transisi hijau harus diukur dari realisasi proyek, investasi swasta, penciptaan lapangan kerja, dan penurunan emisi, bukan sekadar komitmen.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Langkah ini diambil dalam rangka menjaga penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat.

Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster melalui surat nomor B.21.500.1/16672/V/Disnaker.Esdm meminta para bupati dan wali kota di daerah ini, agar segera membentuk Satuan Tugas Pemantauan dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi pada stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

"Langkah ini diambil dalam rangka menjaga penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat," kata Wayan Koster, di Denpasar, Sabtu.

Arahan tersebut juga dikeluarkan untuk mengantisipasi terjadinya antrean BBM panjang serta praktik rekayasa oknum tertentu dalam pengisian BBM di SPBU, sekaligus menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dalam instruksi tersebut lebih rinci meminta kepala daerah dalam membentuk satuan tugas melibatkan unsur TNI dan Polri, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Hiswana Migas, serta PT Pertamina Patra Niaga.

"Satuan tugas yang dibentuk ini nantinya bertugas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, agar benar-benar tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat," ujarnya.

Selain pengawasan umum, satgas juga diinstruksikan untuk melakukan pemeriksaan terhadap oknum yang melakukan berbagai bentuk rekayasa dalam pengisian BBM bersubsidi di SPBU.

"Pemeriksaan mencakup tindakan oknum yang memodifikasi tangki BBM kendaraan untuk menambah kapasitas volume, menggunakan pelat nomor polisi kendaraan yang ilegal, hingga bentuk kecurangan lainnya yang dimaksudkan untuk memperoleh BBM bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan," kata Koster.

Satuan tugas juga bertugas memastikan penerapan pembatasan kuota pengisian BBM bersubsidi sesuai dengan kriteria kendaraan yang telah ditentukan pada saat terjadi antrean panjang.

Termasuk, mekanisme pembatasan pengisian BBM berikutnya setelah pemakaian minimal 70 persen dari pengisian terdahulu berdasarkan data pembelian terakhir dengan mencatat odometer sesuai spesifikasi kendaraan.

"Pengawasan ini penting dilakukan agar kendaraan yang sudah memenuhi kuota tidak memicu antrean panjang atau padat pada area sekitar SPBU," kata Gubernur Bali itu lagi.

Pemerintah daerah kabupaten/kota bersama instansi terkait juga diinstruksikan untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang ditemukan di lapangan tanpa pandang bulu.

“Kami menginstruksikan pemberian sanksi administratif berupa teguran, surat peringatan hingga pencabutan izin dan atau menyerahkan kepada aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi kepada pengelola SPBU atau pemilik kendaraan yang terbukti melakukan atau memenuhi unsur pelanggaran secara berulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya lagi.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026