Enam wilayah di Bali sebagai kawasan rendah emisi ini selanjutnya akan dikerjakan secara terukur hingga target 2030

Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bersiap mengangkat inisiatif strategis terkait penetapan kawasan rendah emisi dalam perhelatan Pekan Iklim Bali 2026.

“Provinsi Bali dengan bangga menyelenggarakan Pekan Iklim Bali di kawasan rendah emisi Sanur sebagai wadah bagi setiap daerah untuk berbagi pandangan dan strategi dalam merespon perubahan iklim, daerah harus menjadi yang terdepan dalam mendorong aksi iklim dan harus didukung penuh oleh pemerintah pusat, mitra pembangunan, serta lembaga-lembaga internasional,” kata Gubernur Bali Wayan Koster di Denpasar, Minggu.

Ia menjelaskan, kawasan rendah emisi sebelum diumumkan secara luas saat Pekan Iklim, program pelestarian lingkungan ini didahului dengan peluncurannya di Hari Suci Tumpek Wayang pada Sabtu (10/10) kemarin sebagai wujud mendoakan alam semesta.

Enam wilayah di Bali sebagai kawasan rendah emisi ini selanjutnya akan dikerjakan secara terukur hingga target 2030.

“Ubud, Kepulauan Nusa Penida, Nusa Dua, Kuta, Sanur, serta Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada Kota Denpasar merupakan kawasan yang ditetapkan, Kerthi Bhumi Satwika bukan sekadar nama kawasan melainkan perubahan arah pembangunan untuk memastikan keselarasan alam, budaya, dan manusia.” ujarnya.

Dengan dukungan kerja sama seluruh kabupaten/kota terkait, Pemprov Bali meyakini program ini mampu membawa citra khusus bagi Pulau Dewata di kancah nasional maupun internasional.

Gubernur Koster menyampaikan, selain pelaksanaan program kawasan rendah emisi, Pekan Iklim Bali 2026 turut mengangkat bagaimana pemda mendukung proyek besar dari Presiden RI yang mendorong penyediaan tenaga surya berkapasitas besar di Bali.

Kapasitas yang awalnya direncanakan sebesar 1.000 megawatt bahkan ditambah menjadi 1.500 megawatt berkat keseriusan dan kecepatan eksekusi di daerah.

Menurut Koster, saat ini proses perizinan dan persetujuan suplai dari kementerian terkait sedang dalam tahap penyelesaian dalam waktu dekat.

Pekan Iklim Bali 2026 sendiri mengangkat tema “Gerakan Iklim Daerah: Memaknai Transisi Berkeadilan untuk Semua” yang dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 17 Oktober 2026.

Penyelenggaraan acara ini turut didukung oleh Koalisi Bali Emisi Nol Bersih yang beranggotakan berbagai lembaga dan organisasi non-pemerintah yang menjadi mitra pemerintah dalam hal energi.

Rangkaian acara utama dipusatkan di kawasan rendah emisi Sanur dengan mengajak para peserta menggunakan jalur pejalan kaki, sepeda kayuh, hingga shuttle listrik Intaran.

“Penetapan kawasan rendah emisi di Bali menjadi wujud nyata dari komitmen Emisi Nol Bersih pada 2045, hal ini merupakan contoh bahwa pemimpin daerah memiliki posisi strategis dalam memahami tantangan maupun solusi iklim dari daerahnya masing-masing,” kata Komite Pengarah Koalisi Bali Emisi Nol Bersih Suzanty Sitorus.

Ia menambahkan bahwa kawasan rendah emisi bukan hanya berfungsi untuk mengurangi polusi udara demi kesehatan yang lebih baik, melainkan juga untuk meningkatkan produktivitas ekonomi lokal dan mendukung pariwisata yang berkelanjutan.

Upaya besar berupa penyediaan energi bersih serta penetapan wilayah rendah emisi ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Koalisi Bali Emisi Nol Bersih berkomitmen untuk terus mendampingi Pemprov Bali dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor demi tercapainya target emisi nol bersih.

Suzanty menyampaikan, rangkaian Pekan Iklim Bali 2026 nanti menghadirkan empat kegiatan utama yang meliputi Forum Kebijakan Publik, Forum Investasi Iklim, Jelajah Inovasi, serta Festival Rakyat.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Perkembangan transportasi online perlu diikuti dengan kerangka regulasi yang jelas agar penyelenggaraannya dapat diawasi secara efektif

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan pengaturan transportasi berbasis aplikasi dimasukkan dalam revisi Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

"Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan peraturan terkait layanan transportasi berbasis aplikasi, termasuk ojek online (ojol), revisi dalam Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)," kata Menhub terkonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan langkah itu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan layanan transportasi online memenuhi standar keselamatan, dengan tetap memperhatikan kepentingan pengemudi, perusahaan aplikator, dan masyarakat sebagai pengguna jasa.

Menurutnya, perkembangan transportasi online perlu diikuti dengan kerangka regulasi yang jelas agar penyelenggaraannya dapat diawasi secara efektif.

"Kita tidak bisa membiarkan layanan yang sudah berkembang di masyarakat berjalan tanpa pengaturan yang memadai, karena pada akhirnya dapat menimbulkan polemik. Selain itu, juga untuk tetap menjaga keselematan transportasi jalan" ujar Dudy.

Menhub menuturkan pengaturan dalam UU LLAJ menjadi salah satu upaya untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan layanan transportasi berbasis aplikasi yang masif digunakan masyarakat saat ini.

Aturan yang tengah dibahas adalah melalui Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

"Terkait transportasi berbasis aplikasi, Pemerintah menyetujui usulan DPR RI terkait penambahan Bab XIII A dengan materi muatan yang mengatur mengenai angkutan sewa khusus serta angkutan terbatas menggunakan sepeda motor untuk angkutan orang, pengantaran barang dan makanan," jelas Menhub.

Pemerintah akan menetapkan aturan agar layanan angkutan orang menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat dapat diselenggarakan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan kepentingan publik. Salah satu aspek yang menjadi perhatian Kemenhub adalah standar keselamatan kendaraan dan pengemudi.

Ia menegaskan apabila sudah berbicara mengenai keselamatan, tentu harus ada standar yang dipenuhi, mulai dari kondisi kendaraan hingga perlengkapan keselamatan pengemudi.

"Dalam implementasinya, Kemenhub juga akan mendorong peran aktif perusahaan aplikator dalam memastikan kendaraan yang digunakan mitra pengemudi memenuhi persyaratan keselamatan," kata Menhub.

Pengawasan dapat dilakukan melalui pemantauan kondisi kendaraan, pemenuhan perlengkapan keselamatan, serta pelatihan pengemudi, disertai penerapan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan.

Kemenhub juga akan memperhatikan keberlanjutan ekosistem transportasi online agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya melindungi pengguna jasa, tetapi juga mempertimbangkan kondisi pengemudi dan kemampuan industri untuk terus beroperasi.

"Kemenhub menilai pengawasan layanan transportasi online membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, aplikator, dan pengemudi," tuturnya.

Transaksi perjalanan melalui aplikasi perlu didukung sistem pencatatan dan pemantauan yang memadai agar perjalanan dapat ditelusuri, sehingga aspek keselamatan dan akuntabilitas layanan tetap terjaga.

Melalui penyusunan regulasi yang lebih komprehensif, Kemenhub berharap transportasi online dapat berkembang secara berkelanjutan, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pemerintah akan terus mengkaji substansi pengaturan dengan mempertimbangkan dinamika industri, perlindungan mitra pengemudi, keselamatan penumpang, serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi yang mudah diakses dan terjangkau.

"Kita usahakan secepat mungkin revisi UU LLAJ ini rampung, karena ini kan masuk dalam Prolegnas 2026, jadi harapannya tahun ini bisa segera diselesaikan. Harapan kami 2026 ini bisa selesai, sehingga bisa dilaksanakan pada 2027," kata Menhub.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Apapun yang terjadi, jangan pernah mengganggu cagar budaya. Ketika PLN menentukan titik di situ, saya yang pertama menentang

Semarang (ANTARA) - Pakar geothermal Universitas Diponegoro Semarang Prof Agus Setyawan menjawab berbagai kekhawatiran masyarakat terkait rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang.

"Banyak kekhawatiran kerusakan di lingkungan karena wilayah kerjanya 29.000 hektare. Itu bukan wilayahnya (sebesar itu, red.) harus dikeruk semua," katanya di Semarang, Minggu malam.

Hal tersebut disampaikannya saat Suluk Senen Pahingan edisi ke-43 mengangkat tema "Panas Bumi: Mitos dan Sains" di Joglo Pondok Pesantren Al Itqon, Semarang.

Ia mengibaratkan, WKP (wilayah kerja panas bumi) seluas itu sebagai keseluruhan badan manusia, tetapi tidak lantas dikerjakan semua, melainkan disurvei satu-persatu mana daerah yang potensial.

"Wellpad pengeboran mungkin setengahnya pendopo ini. Dilihat dari lahan yang digunakan kecil, mungkin 3 ha. Cuma, surveinya harus banyak," katanya.

Kekhawatiran selanjutnya adalah air tanah akan berkurang karena aktivitas pengeboran, tetapi ia menjelaskan kedalaman geothermal 1.500-2.500 meter, sedangkan air tanah ada di kedalaman 100-200 meter.

"Air permukaan hanya dipakai saat 'ngebor' untuk menentukan titik pengeboran," kata Guru Besar Fakultas Sains dan Matematika (FSM) Undip yang berkesempatan belajar geothermal di Jepang itu.

Kemudian, kekhawatiran PLTP Gunung Ungaran akan memunculkan gas beracun, terutama H2S (Hidrogen Sulfida) atau sulfur belerang, ia membandingkan dengan kondisi PLTP Dieng, serta dilakukannya pemantauan setiap saat.

"Soal Candi Gedongsongo, saya sepakat mendukung, tidak boleh diganggu gugat. Apapun yang terjadi, jangan pernah mengganggu cagar budaya. Ketika PLN menentukan titik di situ, saya yang pertama menentang," katanya.

Di sisi lain, Agus menjelaskan banyak dampak positif dari kehadiran PLTP Gunung Ungaran, yakni peningkatan pendapatan daerah hingga terciptanya lapangan kerja, baik tahap prakonstuksi, konstruksi, maupun produksi.

"Prakonstruksi itu menyerap tenaga kerja banyak, konstruksi pembangunan PLTP banyak melibatkan masyarakat, sedangkan produksi fase ketika pembangkit bergerak juga menyerap," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jateng Fahmi Bastian mempertanyakan urgensi pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geothermal di wilayah tersebut.

Berdasarkan riset Walhi, pasokan listrik di Jateng telah mengalami surplus, dengan kapasitas pembangkit listrik yang telah beroperasi mencapai sekitar 8.000 megawatt (MW), sedangkan beban puncak kebutuhan listrik sekitar 5.200 MW.

Dengan perhitungan tersebut, ia menyebutkan terdapat surplus pasokan listrik sekitar 2.800 MW sehingga mempertanyakan urgensi pembangunan PLTP Gunung Ungaran.

Ia mengatakan penolakan Walhi terhadap sejumlah proyek geothermal juga didasarkan pada potensi dampak lingkungan dan konflik agraria.

"Aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kelayakan pengembangan proyek geothermal," katanya.

Turut hadir dalam diskusi tersebut, yakni pengamat dan pemikir Islam Nur Wahid sebagai pembicara, dan KH Ubaidillah Sodaqoh selaku pengasuh Ponpes Al Itqon Semarang.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Agenda strategis tersebut juga akan mendatangkan para direktur negara dari 12 wilayah tempat WRI aktif menjalankan program operasionalnya

Denpasar (ANTARA) - Lembaga pemikir World Resources Institute (WRI) Indonesia menetapkan Bali sebagai tuan rumah pelaksanaan rapat tahunan dewan pengurus global pada Juli 2027 sebab provinsi ini dinilai memiliki komitmen kuat dalam menurunkan emisi karbon.

"Tahun depan dewan pembina dari seluruh global board World Resources Institute yang merupakan LSM internasional yang sangat ternama untuk bidang iklim dan bidang keberlanjutan, akan melakukan rapat di Bali tahun depan di bulan Juli," kata Anggota Dewan Pembina WRI Indonesia sekaligus Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu di Denpasar, Minggu malam.

Mari Elka mengungkapkan bahwa pemilihan Provinsi Bali didasarkan pada status wilayah tersebut sebagai etalase nyata bagi daerah yang sungguh-sungguh berupaya mencapai target emisi nol bersih pada 2045 melalui rencana aksi daerah yang jelas.

WRI Indonesia mencatat sejumlah program transisi telah berjalan di Pulau Dewata, termasuk inisiatif pengembangan kawasan rendah emisi yang dirintis dari wilayah Sanur dan lima titik lainnya.

Pertemuan tingkat tinggi tersebut direncanakan akan dihadiri oleh sekitar 15 hingga 20 anggota Dewan Global WRI yang berkedudukan di Washington DC dengan latar belakang multinasional.

Jajaran dewan pengurus internasional itu nantinya diisi oleh para profesional dari sektor bisnis serta tokoh-tokoh yang berpengalaman luas sebagai pembuat kebijakan publik.

Selain para petinggi dewan global, agenda strategis tersebut juga akan mendatangkan para direktur negara dari 12 wilayah tempat WRI aktif menjalankan program operasionalnya.

Mari Elka berharap kehadiran perwakilan dari berbagai negara seperti Tiongkok, Brazil, dan India mampu memperluas gaung praktik pembangunan berkelanjutan yang sedang diterapkan di Provinsi Bali.

"Mereka memilih Bali dan mereka juga setuju memilih Bali karena Bali adalah etalase untuk suatu daerah yang sangat komit untuk emisi nol bersih dan ada rencana-rencana aksi yang mereka bisa lihat secara langsung," ujar Mari Elka.

Atas rencana memboyong pakar dunia terkait iklim itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyambut hangat rencana tersebut dengan menyatakan kesiapan penuh Pemprov Bali dalam memberikan dukungan penyelenggaraan.

"Karena ini sangat nyambung dengan kebijakan Pemprov Bali untuk menjaga alam yang bersih yang berkelanjutan itu, saya tentu dengan sangat senang dan bahagia menerima informasi ini dan kami akan dukung penuh," ujar Gubernur Bali.

Pemerintah daerah menilai momentum pertemuan internasional itu selaras dengan visi pembangunan berwawasan lingkungan yang selama ini konsisten dijalankan di tingkat lokal.

Lewat kehadiran dan dukungan lembaga riset dunia itu, Gubernur Koster akan memanfaatkannya juga untuk menggencarkan kampanye pembangunan ramah lingkungan yang jauh lebih progresif ke depannya.

Agenda kampanye lanjutan itu mencakup perluasan pemanfaatan energi bersih, transisi penggunaan transportasi hijau, optimalisasi sistem pertanian organik, hingga pengetatan pengendalian sampah plastik.

Koster meyakini kehadiran para tokoh lingkungan global ini tidak sekadar membantu mempromosikan daerah di kancah internasional, tetapi juga mengukuhkan posisi Bali sebagai destinasi pariwisata dunia yang terhormat.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Industri yang akan dibangun di Bangkalan itu merupakan industri padat karya, berupa pabrik tekstil, plastik, hingga pabrik coklat

Bangkalan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur akan menyediakan lahan seluas 3.500 hektare untuk kebutuhan pembangunan industrialisasi di wilayah itu.

"Dari total 3.500 hektare lahan yang dibutuhkan, sebanyak 500 hektare lahan kini sudah tersedia," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bangkalan Rizal Moris di Bangkalan, Minggu.

Ia menjelaskan, penyediaan lahan sebanyak 3.500 hektare itu, terkait adanya perusahaan asing yang telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan perusahaan nasional untuk membangun kawasan industri di Kabupaten Bangkalan.

Menurut Rizal, investasi perusahaan asing asal Tingkok itu berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Sejumlah wilayah yang berpotensi menjadi lokasi pengembangan kawasan industri di antaranya Kecamatan Socah, Kamal, dan Kecamatan Bangkalan. Karena itu, penyediaan lahan di tiga lokasi ini," katanya.

Menurut dia, fasilitasi penyediaan lahan itu sebagai komitmen Pemkab Bangkalan dalam mendukung investasi dan memajukan perekonomian masyarakat di sekitar lokasi industri.

Pemkab Bangkalan juga telah menyederhanakan proses perizinan dan bekerja sama dengan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) bekerja sama dalam hal riset, hilirisasi, dan penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan oleh perusahaan.

Menurut Kepala DPMPTSP Bangkalan Rizal Moris, industri yang akan dibangun di Bangkalan itu merupakan industri padat karya, berupa pabrik tekstil, plastik, hingga pabrik coklat.

"Menurut pemaparan pihak investor ke Pemkab Bangkalan, industri ini diproyeksikan bisa menyerap antara 700 hingga 1.000-an orang tenaga kerja," ujar Rizal.

Koordinasi lintas sektor dan upaya mendapatkan dukungan dari semua elemen masyarakat terus dilakukan, terutama dalam ikut menciptakan rasa aman bagi investor.

Pemkab Bangkalan juga menargetkan sekitar 80 persen dari total kebutuhan tenaga kerja di kawasan industri itu, harus berawal dari Kabupaten Bangkalan dan masyarakat Madura pada umumnya dan permintaan itu disepakati oleh pihak investor.

Pewarta: Abd Aziz
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara melakukan kunjungan kerja ke China pada 12–18 Oktober 2026 untuk menjajaki kerja sama pertanian modern, hilirisasi dan industrialisasi, guna membuka peluang kerja bagi masyarakat di kawasan transmigrasi.

Iftitah mengatakan kunjungan atas undangan Pemerintah China itu bertujuan mempelajari pemanfaatan teknologi, investasi dan pengembangan sumber daya manusia untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, terutama di luar Pulau Jawa.

"Kita membutuhkan teknologi, investasi, industri, dan sumber daya manusia yang mampu menciptakan nilai tambah. Karena itu, kita ingin belajar dari pengalaman China dalam membangun industri dan mengembangkan ekonomi pedesaan," kata Iftitah dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, pengalaman China dalam mengintegrasikan pertanian, pembangunan infrastruktur, industrialisasi dan peningkatan kualitas tenaga kerja dapat menjadi referensi bagi pengembangan kawasan transmigrasi di Indonesia.

Ia menilai kawasan transmigrasi perlu dikembangkan menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang mampu menyediakan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, bukan sekadar tempat perpindahan penduduk dan penyediaan lahan.

Dalam kunjungan tersebut, Iftitah dijadwalkan bertemu dengan Kementerian Pertanian dan Pedesaan China atau Ministry of Agriculture and Rural Affairs (MARA) pada 12 Oktober untuk membahas peluang kerja sama pertanian modern, teknologi produksi, pengolahan hasil pertanian dan revitalisasi ekonomi perdesaan.

Pertemuan itu juga dijadwalkan melibatkan Akademi Ilmu Pengetahuan Pertanian China atau Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) dan Pusat Kerja Sama Ekonomi Luar Negeri China atau Foreign Economic Cooperation Center (FEC) untuk menjajaki pengembangan teknologi serta kerja sama ekonomi di sektor pertanian

Sejumlah komoditas dari kawasan transmigrasi yang berpotensi menjadi fokus penjajakan meliputi durian di Sulawesi Tengah, kelapa genjah di Nusa Tenggara Timur, kelapa di Maluku Utara, serta padi, kakao, kopi dan tebu di Papua.

Iftitah menegaskan kerja sama yang diharapkan tidak terbatas pada peningkatan produksi komoditas, tetapi juga mencakup industri pengolahan, perluasan akses pasar, transfer teknologi dan penyiapan tenaga kerja lokal.

"Kita ingin lebih banyak produk diolah di Indonesia, lebih banyak nilai tambah tinggal di daerah, dan lebih banyak masyarakat memperoleh pekerjaan," ujar Mentrans.

Selain pertemuan dengan pemerintah Tiongkok, Iftitah dijadwalkan memberikan kuliah umum di Institute of South-South Cooperation and Development (ISSCAD), Peking University, Beijing pada 12 Oktober.

Dalam kegiatan tersebut, ia akan memaparkan transformasi transmigrasi Indonesia melalui pengembangan kawasan berbasis investasi, industrialisasi, peningkatan produktivitas dan pemerataan kesempatan ekonomi.

Kerja sama akademik kedua negara sebelumnya telah dijajaki. Pada 9–22 Mei 2026, Kementerian Transmigrasi mengirimkan 36 peserta ke China untuk mengikuti pelatihan pengembangan kawasan transmigrasi dan pengentasan kemiskinan.

Selanjutnya, pada Agustus 2026, ISSCAD Peking University menyatakan kesiapan memperluas kerja sama dengan Kementerian Transmigrasi melalui penelitian bersama dan pertukaran akademik untuk mendukung pembangunan kawasan transmigrasi.

Selain agenda pemerintahan dan akademik, delegasi Kementerian Transmigrasi dijadwalkan mengunjungi sejumlah pusat industri dan penelitian di Beijing, Chongqing, Hangzhou, Zhejiang dan Shanghai.

Lokasi yang direncanakan untuk dikunjungi antara lain BAIC Group, Chongqing Academy of Agricultural Sciences, Chongqing Sanfeng Environment Group, China National Rice Research Institute, Zhejiang Huayou Cobalt, Zhenshi Holding Group dan Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC).

Melalui rangkaian kegiatan itu, delegasi akan mempelajari pengembangan manufaktur, teknologi lingkungan dan riset pertanian sebagai bahan pertimbangan dalam memperkuat kegiatan ekonomi kawasan transmigrasi.

Sebagai bagian dari penyiapan pengembangan ekonomi kawasan, Kementerian Transmigrasi pada September 2026 juga mengevaluasi 246 program Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 yang melibatkan 1.476 peserta di 53 kawasan transmigrasi untuk memastikan pelaksanaannya sesuai kebutuhan masyarakat dan target pembangunan kawasan.

Iftitah mengatakan pendekatan yang dipelajari dari China akan disesuaikan dengan kondisi geografis, sosial, budaya, lingkungan dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Ia berharap hasil kunjungan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui penjajakan investasi, pengembangan industri pengolahan, kerja sama penelitian dan peningkatan keterampilan masyarakat setempat.

"Ukuran keberhasilan diplomasi ekonomi bukan berapa banyak negara yang kita kunjungi atau berapa banyak pertemuan yang kita lakukan. Ukurannya adalah manfaat nyata bagi Indonesia. Berapa investasi yang masuk, berapa lapangan kerja yang tercipta, dan berapa pendapatan masyarakat yang meningkat," tutur Iftitah.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Amuntai (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, berupaya mengoptimalkan Rumah Pompa Polder Alabio untuk memperluas layanan irigasi dan mendukung ketahanan pangan melalui pengelolaan air yang lebih efektif.

Bupati HSU Sahrujani di Amuntai, Minggu, mengatakan pemerintah daerah akan memadukan rekomendasi ilmiah Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dengan kebijakan pembangunan daerah guna mempercepat pengembangan pertanian lahan basah secara berkelanjutan.

"Tentunya rumusan yang melibatkan para pakar internasional ini memberikan rekomendasi yang terbaik," kata Sahrujani.

Ia menyampaikan apresiasi atas kunjungan para ahli di bidang pertanian, termasuk pakar polder dari Belanda, yang meninjau potensi pertanian dan sistem tata air di wilayahnya.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian konferensi internasional INTAN-HANDIL 2026 untuk meninjau langsung kawasan tata air dan pertanian lahan basah Polder Alabio di Kecamatan Sungai Pandan.

Sahrujani menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen mengintegrasikan hasil riset ilmiah, termasuk rekomendasi para pakar internasional, ke dalam kebijakan strategis penataan infrastruktur dan pengembangan sektor pertanian.

Menurut Bupati, kolaborasi antara pemerintah dan kalangan akademisi diperlukan agar hasil penelitian dapat diterapkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian lahan basah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Apa yang menjadi rekomendasi dari hasil seminar dan kunjungan lapangan ini insya Allah kita kolaborasikan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III Kementerian Pekerjaan Umum Sandi Erryyanto menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan air Polder Alabio untuk menghadapi tantangan kekeringan sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah.

Menurut dia, Polder Alabio memiliki potensi mendukung ketahanan pangan melalui layanan pengairan untuk lahan pertanian hingga 6.000 hektare. Namun, saat ini pemanfaatannya baru menjangkau sekitar 1.200 hektare.

"Kita upayakan bersama agar pemanfaatannya bisa optimal karena saat ini hanya mencapai 1.200 hektare," katanya.

Pewarta: Firman
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Pangkalpinang (ANTARA) - PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kepulauan Bangka Belitung bergerak cepat mengamankan jaringan listrik di lokasi kebakaran permukiman di Dusun Serdang, Desa Jelutung II, Kabupaten Bangka Selatan, untuk mencegah bahaya kelistrikan dan mendukung pemulihan pasokan listrik secara aman.

General Manager PLN UIW Bangka Belitung Ira Savitri di Pangkalpinang, Minggu, mengatakan personel PLN langsung diterjunkan sejak awal kejadian untuk mengamankan jaringan listrik di sekitar permukiman yang terdampak kebakaran.

"Kita kerahkan sejumlah personel untuk bergerak cepat dalam menangani dampak kebakaran yang terjadi di permukiman warga Dusun Serdang, sejak awal kejadian, petugas PLN turun ke lokasi untuk mengamankan jaringan listrik di sekitar area terdampak," kata Ira.

Ia menjelaskan, penanganan cepat tersebut bertujuan mencegah potensi bahaya kelistrikan. Setelah proses pemadaman kebakaran selesai, petugas PLN melanjutkan pemeriksaan dan penanganan jaringan listrik di lokasi terdampak.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan jaringan dalam kondisi aman sebelum pasokan listrik dipulihkan secara bertahap, dengan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat dan petugas.

"Keselamatan masyarakat menjadi perhatian utama PLN dalam menangani kondisi darurat, termasuk saat terjadi kebakaran yang berpotensi berdampak pada jaringan kelistrikan," ujarnya.

Ira menegaskan, keselamatan masyarakat dan petugas menjadi prioritas dalam setiap tahapan penanganan. Karena itu, PLN mengimbau masyarakat tidak mendekati jaringan listrik yang terdampak kebakaran.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak mendekati jaringan listrik di area bekas kebakaran, menyentuh kabel yang terkelupas atau menjuntai, maupun melakukan penanganan instalasi listrik secara mandiri. Apabila menemukan potensi bahaya kelistrikan, masyarakat dapat melaporkannya melalui aplikasi PLN Mobile atau Contact Center PLN 123," katanya.

PLN UIW Bangka Belitung terus mendukung pemulihan kelistrikan di wilayah terdampak melalui penanganan terukur dengan mengutamakan keselamatan masyarakat dan petugas serta menjaga keandalan pasokan listrik.

Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid mengapresiasi respons cepat petugas PLN dalam mengamankan jaringan listrik saat kebakaran dan melanjutkan penanganan setelah api berhasil dipadamkan.

"Alhamdulillah beberapa jam setelah kebakaran PLN tetap berfungsi dengan baik, dan masyarakat yang terdampak masih bisa menggunakan listrik dari PLN. Terima kasih rekan rekan PLN yang sudah gerak cepat, semoga kalian sehat dan diberikan keberkahan dalam menjalani tugas," katanya.

Apresiasi serupa disampaikan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Sri Gusjaya atas respons petugas PLN dalam membantu masyarakat yang terdampak kebakaran.

"Atas nama masyarakat Babel khususnya masyarakat kita yang terkena musibah mengucapkan terima kasih yang sebesar besar nya, semoga seluruh karyawan mendapat pahala. Terima kasih rekan-rekan PLN luar biasa, ternyata bukan hanya jalan yang diterangi, tetapi hati masyarakat juga anda terangi dengan ikhlas dan baik” katanya.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaporkan kebakaran di permukiman warga Dusun Serdang, Desa Jelutung II, Kabupaten Bangka Selatan, terjadi pada Sabtu (10/10). Api diperkirakan mulai menyala sekitar pukul 15.10 WIB di lahan dekat permukiman penduduk.

Tiupan angin kencang dan kondisi lahan yang kering membuat api cepat merambat ke permukiman. Sebagian besar rumah warga berdinding papan sehingga rentan terdampak kebakaran. Api dilaporkan telah menghanguskan ratusan rumah sekitar pukul 21.10 WIB.

Berdasarkan pendataan BPBD pada Minggu pukul 09.40 WIB, kebakaran tersebut berdampak pada 600 unit rumah yang dihuni 600 kepala keluarga atau sekitar 2.400 jiwa.

Pewarta: Donatus Dasapurna Putranta/Try Mustika
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Pengawasan perlu dioptimalkan terutama pada jalur transportasi laut dan udara yang berpotensi dimanfaatkan untuk menyelundupkan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang dilindungi.

AMBON (ANTARA) - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati (Titiek Soeharto) meminta Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku memperkuat pengawasan lalu lintas tumbuhan dan satwa liar, guna mencegah perdagangan ilegal serta melindungi keanekaragaman hayati wilayah tersebut.

“Pengawasan perlu dioptimalkan terutama pada jalur transportasi laut dan udara yang berpotensi dimanfaatkan untuk menyelundupkan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang dilindungi,” kata Titiek Soeharto, usai melakukan kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI, di Ambon, Maluku, Minggu.

Menurut dia, perlindungan kekayaan hayati Maluku membutuhkan koordinasi lintas instansi, mulai dari petugas karantina, aparat kehutanan, hingga penegak hukum, agar upaya pencegahan penyelundupan berjalan efektif.

Pengawasan di pintu masuk dan keluar wilayah harus disertai tindakan tegas terhadap pelanggaran, serta peningkatan kewaspadaan terhadap modus perdagangan ilegal yang memanfaatkan jalur distribusi dan transportasi.

Komisi IV DPR RI menyoroti persoalan tersebut dalam diskusi penanganan perdagangan ilegal satwa liar dilindungi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku dan peninjauan tumbuhan serta satwa liar di Pusat Konservasi Satwa (PKS) Maluku.

“Pentingnya sinergi antara Kementerian Kehutanan, Badan Karantina Indonesia, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum untuk menutup celah penyelundupan satwa liar sekaligus menjaga kelestarian ekosistem Maluku,” ujarnya.

Balai Karantina Maluku memperkuat pengawasan dan tindakan pencegahan terhadap lalu lintas media pembawa di tempat pemasukan dan pengeluaran. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mencegah masuk dan tersebarnya organisme pengganggu serta peredaran komoditas hayati yang tidak memenuhi ketentuan.

Pengawasan karantina dilakukan melalui pemeriksaan dokumen dan fisik terhadap media pembawa sesuai ketentuan karantina, termasuk komoditas hewan, ikan, tumbuhan, dan produk turunannya yang dilalulintaskan melalui pelabuhan maupun bandara.

Dalam pelaksanaannya, petugas perlu memastikan persyaratan karantina dan dokumen pendukung terpenuhi, memeriksa kesesuaian jenis serta kondisi komoditas, dan melakukan tindakan karantina apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Untuk tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, pengawasan juga perlu dikoordinasikan dengan instansi berwenang di bidang konservasi dan penegakan hukum.

Penguatan pengawasan tersebut penting, mengingat Maluku memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang rentan terhadap eksploitasi dan perdagangan ilegal. Karena itu, pertukaran informasi antarinstansi, peningkatan kemampuan petugas dalam mengenali spesies yang dilindungi, serta tindak lanjut terhadap temuan di lapangan perlu menjadi bagian dari pengawasan berkelanjutan.

Melalui langkah tersebut, pengawasan lalu lintas hayati di Maluku diharapkan tidak hanya mencegah penyelundupan, tetapi juga melindungi kelestarian sumber daya alam dan ekosistem bagi generasi mendatang.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Palembang (ANTARA) - Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang, Sumatera Selatan, mencatat sebanyak 18 penerbangan terdampak kondisi kabut asap dengan jarak pandang di sekitar bandara mencapai 600 meter pada Minggu.

General Manager Bandara Internasional SMB II Palembang Ahmad Syaugi Shahab mengatakan berdasarkan pembaruan data operasional hingga pukul 15.30 WIB, penerbangan yang terdampak terdiri atas sembilan penerbangan keberangkatan dan sembilan penerbangan kedatangan.

Pada sektor keberangkatan, penerbangan yang terdampak meliputi Citilink QG981 dan QG985, AirAsia AK461, Lion Air JT856, Garuda Indonesia GA107, GA109, dan GA113, Batik Air ID7052, serta Pelita Air IP313.

Penerbangan tersebut melayani rute Palembang-Jakarta, Palembang-Kuala Lumpur, dan Palembang-Surabaya.

Sementara itu, pada sektor kedatangan, terdapat Citilink QG980 dan QG984, AirAsia AK462, Lion Air JT856, Garuda Indonesia GA102, GA104, dan GA108, Batik Air ID7051, serta Pelita Air IP312.

Penerbangan kedatangan tersebut berasal dari Jakarta, Kuala Lumpur, Surabaya, dan Halim Perdanakusuma.

“Kami terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan jarak pandang di sekitar bandara serta berkoordinasi dengan maskapai dan pihak terkait untuk memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan,” ujarnya.

Pihak pengelola bandara terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan jarak pandang di sekitar bandara serta berkoordinasi dengan maskapai dan pihak terkait guna mendukung keselamatan penerbangan dan kelancaran operasional bandara.

Calon penumpang diimbau untuk memantau informasi terbaru mengenai jadwal dan status penerbangan melalui maskapai masing-masing sebelum berangkat ke bandara.

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Blora (ANTARA) - Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, Jawa Tengah, mengimbau masyarakat segera menghapus catatan Hak Tanggungan (Roya) setelah melunasi pinjaman agar status sertifikat tanah lebih jelas dan tidak menyulitkan transaksi pertanahan berikutnya.

Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Elvyn Bina Eka Kusuma di Blora, Minggu, mengatakan sebanyak 3.912 pemohon mengajukan penghapusan catatan Hak Tanggungan selama Januari hingga 9 Oktober 2026, dengan total 5.045 sertifikat Hak Tanggungan yang diproses.

"Pengurusan Roya penting dilakukan masyarakat yang telah melunasi pinjaman di perbankan atau lembaga keuangan. Sebab, catatan Hak Tanggungan pada sertifikat tanah masih dapat tercantum apabila proses penghapusannya belum diurus," kata Elvyn.

Ia menjelaskan, catatan Hak Tanggungan yang belum dihapus berpotensi menyulitkan pemilik tanah ketika hendak menjual asetnya atau kembali menggunakannya sebagai jaminan pinjaman.

Roya adalah proses pencoretan atau penghapusan catatan Hak Tanggungan (HT) pada buku tanah dan sertipikat di Kantor Pertanahan (BPN) karena utang atau kredit yang dijaminkan telah lunas.

Istilah roya berasal dari serapan bahasa Belanda, yaitu royement, yang memiliki arti pencoretan, pembatalan, atau penghapusan suatu pembukuan, catatan, atau pendaftaran.

Dalam hukum agraria dan perbankan di Indonesia - yang banyak mewarisi sistem hukum dari era kolonial Belanda (Burgerlijk Wetboek / BW) - istilah royement diserap dan disingkat menjadi roya.

Pada Oktober 2026, Kantor Pertanahan Blora telah menerbitkan 159 Roya. Masyarakat yang mengurus layanan tersebut dikenai biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp50.000 per sertifikat.

Elvyn menegaskan, biaya tersebut merupakan penerimaan negara untuk layanan pendaftaran Roya, bukan pendapatan yang dikelola langsung oleh Kantor Pertanahan Blora.

"Biaya PNBP pendaftaran Roya hanya Rp50.000 per sertifikat. Masyarakat bisa datang langsung ke loket pelayanan ATR/BPN dengan membawa persyaratan yang diperlukan," ujarnya.

Persyaratan pengurusan Roya meliputi formulir permohonan, identitas pemohon, sertifikat tanah, sertifikat Hak Tanggungan, serta surat Roya atau keterangan pelunasan dari kreditur, seperti bank atau lembaga keuangan.

Pemohon juga perlu menyiapkan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemberi Hak Tanggungan atau debitur maupun kuasanya sesuai dengan ketentuan pelayanan.

Di sisi lain, Kantor Pertanahan Blora mencatat 5.045 sertifikat Hak Tanggungan didaftarkan sepanjang 2026 sebagai jaminan pinjaman di perbankan.

Khusus selama sembilan hari pertama Oktober 2026, sebanyak 181 sertifikat diajukan untuk pembebanan Hak Tanggungan sebagai agunan pinjaman.

Elvyn mengimbau masyarakat mengurus layanan pertanahan secara mandiri tanpa menggunakan perantara agar proses pelayanan berjalan sesuai ketentuan.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Kantor Pertanahan Blora juga menghadirkan inovasi "Sekar Arum, singkatan dari Sertipikat Jadi, Kami Antar ke Rumah". Melalui inovasi tersebut, petugas mengantarkan produk layanan pertanahan secara langsung kepada pemohon.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Ini merupakan pasar jadul ketiga yang kami gelar sejak 2 Agustus lalu. Kami merancang pasar ini bersama Pemerintah Kecamatan Bendungan dengan konsep perdagangan masa lalu.

Trenggalek, Jawa Timur (ANTARA) - Pasar Jadul Pangupo Jiwo di kawasan hutan pinus kaki Gunung Wilis, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, ramai dikunjungi warga, Minggu.

Pasar kuliner tradisional yang mengusung suasana Jawa tempo dulu itu menjadi ruang promosi produk lokal, sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sebanyak 14 lapak yang dikelola 10 kelompok wanita tani (KWT) dan empat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kecamatan Bendungan habis dalam waktu kurang dari dua jam sejak pasar dibuka pukul 08.00 WIB.

Pengunjung datang dari berbagai desa hingga luar daerah untuk menikmati aneka makanan dan jajanan tradisional yang disajikan menggunakan wadah alami, seperti daun, gerabah, batok kelapa, dan gelas bambu.

Transaksi juga dikemas menggunakan alat tukar berupa gebog dan koin kuno untuk memperkuat suasana pasar tempo dulu.

“Ini merupakan pasar jadul ketiga yang kami gelar sejak 2 Agustus lalu. Kami merancang pasar ini bersama Pemerintah Kecamatan Bendungan dengan konsep perdagangan masa lalu,” kata pendamping KWT Putri Wilis, Indah Ayu Lestari.

Mantan Camat Bendungan Sujatmiko, yang menggagas Pasar Jadul Pangupo Jiwo saat masih menjabat, mengatakan, pasar tersebut dirintis sebagai ruang pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan penguatan gotong royong.

"Kegiatan ini sejalan dengan tagline kami, 'nguri-uri budoyo, nguripi ekonomi ekonomi warga' (melestarikan budaya, menghidupkan ekonomi masyarakat lokal). Dari semangat inilah kemudian lahir ide rintisan pasar jadul ini," kata Sujatmiko yang baru pensiun per 1 Oktober 2026 dengan jabatan terkahir Camat Bendungan ini.

Ia berharap Pasar Jadul Pangupo Jiwo yang digelar sebulan sekali setiap Minggu Legi dalam penanggalan Jawa itu kelak bisa berkembang menjadi ikon pasar kuliner bergaya tempo dulu, di Trenggalek.

Pelaksanaan perdana Pasar Jadul Pangupo Jiwo digelar pada 2 Agustus 2026.

Data itu gelaran dilakukan swadaya dan swadana oleh Paguyuban KWT Putri Wilis bersama mahasiswa KKN Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dengan pendampingan pemerintah kecamatan serta Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Bendungan.

Ternyata, respons masyarakat sangat tinggi.

"Pada gelaran pertama, jualan kuliner peserta ludes dalam tempo kurang dari sejam. Kami lalu lakukan evaluasi dan pengembangan agar eventnya semakin semarak dan maksimal," ujar Sujatmiko.

Pada pelaksanaan kedua, 6 September 2026, pengelolaan pasar diteruskan oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Dompyong.

Keterlibatan masyarakat desa diharapkan menjaga keberlanjutan kegiatan, sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi pelaku usaha setempat.

Selain menjadi tempat berjualan, Pasar Pangupo Jiwo juga membuka ruang bagi kelompok wanita tani dan UMKM untuk memperkenalkan produk mereka kepada pengunjung.

Tingginya minat masyarakat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kesiapan dagangan, ketersediaan produk, dan pengelolaan lapak.

Ke depan, pasar tersebut diharapkan terus berlangsung setiap Minggu Legi sebagai penggerak ekonomi warga, sarana pelestarian tradisi Jawa, serta daya tarik wisata berbasis masyarakat di Kecamatan Bendungan.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026