Makassar (ANTARA) - Nelayan dan masyarakat pesisir Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan merasakan manfaat besar dari program apartemen ikan yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Sulsel dengan meningkatnya hasil tangkapan.

Kepala Desa Kupa, Barru Suardi Haruna dalam keterangannya di Makassar, Jumat, menyampaikan, nelayan setempat pernah memperoleh hasil tangkapan hingga 6 ton Ikan Bakuta, sejenis Ikan Cepa dalam waktu setengah hari dan ditaksir mencapai Rp200 juta.

Program apartemen ikan itu adalah terumbu karang buatan berupa struktur bertingkat dengan sekat dan rongga yang ditenggelamkan di dasar laut. Bangunan itu menjadi rumah, tempat pemijahan serta ruang asuhan yang aman bagi larva dan anakan ikan.

Keberadaan apartemen ikan itu meningkatkan populasi ikan di sekitarnya sehingga tangkapan ikan nelayan juga meningkat.

Suardi menyatakan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Andi Sudirman atas bantuan apartemen ikan yang telah dibangun pada tahun 2025.

Menurutnya, keberadaan apartemen ikan memberikan dampak positif terhadap aktivitas penangkapan ikan dan penghasilan nelayan di wilayahnya.

Capaian ini menjadi gambaran manfaat program apartemen ikan dari Gubernur Sulsel dalam memperkuat produktivitas sektor perikanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta mendekatkan manfaat pembangunan kelautan kepada nelayan

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, atas bantuan apartemen ikan. Dengan adanya fasilitas ini, penghasilan nelayan di Desa Kupa dapat meningkat,” katanya.

Salah seorang nelayan Desa Kupa, Muhammad Anas, mengatakan keberadaan apartemen ikan membantu nelayan setempat mendapatkan hasil tangkapan tanpa harus melaut terlalu jauh.

Ia berharap program serupa dapat dilanjutkan dan dikembangkan agar semakin banyak nelayan di wilayah pesisir merasakan manfaatnya.

“Alhamdulillah, kami para nelayan di Desa Kupa tidak perlu lagi pergi jauh-jauh untuk mencari ikan. Terima kasih kepada Bapak Gubernur atas bantuan apartemen ikan ini. Manfaatnya sangat kami rasakan,” ungkapnya.

Sebelumnya, program apartemen ikan ditanam di perairan pesisir Desa Kupa, Kabupaten Barru merupakan salah satu dari 1.657 unit apartemen ikan yang telah dibangun pada tahun 2025 mencakup 13 titik lokasi di Sulsel.

Ketiga belas lokasi itu yaitu di perairan Kota Makassar, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Kepulauan Selayar, Pangkep, Barru, Pulau Panikiang (Barru), Pinrang, Luwu Timur, dan Palopo. Program ini mencakup luasan total sekitar 11 hektare di sejumlah wilayah pesisir Sulsel.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bagi KAI, keamanan bukan hanya tentang menjaga aset dan fasilitas perusahaan, tetapi juga memastikan setiap pelanggan merasa aman dan nyaman sejak memasuki stasiun, saat melakukan proses pelayanan, hingga melanjutkan perjalanan menggunakan kereta api

Palembang (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang melaksanakan audit Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) di Stasiun Kertapati untuk memastikan penerapan prosedur keamanan berjalan optimal guna menjaga keselamatan dan kenyamanan pelanggan.

Manager Humas KAI Divre III Palembang Aida Suryanti di Palembang, Jumat, mengatakan, audit tersebut merupakan upaya perusahaan mengevaluasi efektivitas sistem pengamanan sekaligus mengidentifikasi potensi risiko dan gangguan di lingkungan operasional perkeretaapian.

Stasiun Kertapati menjadi salah satu lokasi percontohan pemeriksaan dalam pelaksanaan audit di wilayah kerja KAI Divre III Palembang. Evaluasi berkelanjutan dilakukan untuk menjaga konsistensi penerapan standar pengamanan di fasilitas operasional lainnya.

“Bagi KAI, keamanan bukan hanya tentang menjaga aset dan fasilitas perusahaan, tetapi juga memastikan setiap pelanggan merasa aman dan nyaman sejak memasuki stasiun, saat melakukan proses pelayanan, hingga melanjutkan perjalanan menggunakan kereta api,” katanya.

Ia menjelaskan, audit mencakup pemeriksaan sejumlah fasilitas dan area pelayanan di Stasiun Kertapati, mulai dari ruang tunggu pelanggan, pemeriksaan tiket atau boarding pass, penerimaan tamu, loket, layanan customer service, hingga pengawasan melalui kamera pemantau atau CCTV.

Pemeriksaan juga meliputi keamanan area parkir, emplasemen stasiun, ruang kontrol CCTV, serta pengamanan aset perusahaan untuk memastikan seluruh fasilitas berfungsi dengan baik dan prosedur pengawasan diterapkan sesuai ketentuan.

"Hasil audit menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pengamanan, memperkuat mitigasi risiko, serta meningkatkan kesiapsiagaan petugas dalam menghadapi potensi gangguan yang dapat memengaruhi keselamatan pelanggan dan kelancaran operasional kereta api," jelasnya.

Audit tidak hanya berfokus pada pemenuhan standar administrasi, tetapi juga memastikan prosedur pengamanan diterapkan secara nyata di lapangan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap prosedur pengamanan benar-benar memberikan manfaat bagi pelanggan dan masyarakat. Lingkungan stasiun yang aman, tertib, dan terpantau dengan baik akan mendukung kenyamanan pelanggan sekaligus menjaga kelancaran operasional,” ujarnya.

Pelaksanaan audit tersebut juga menjadi bagian dari upaya KAI memastikan pengelolaan pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu milik perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu, sesuai ruang lingkup penerapannya.

KAI Divre III Palembang berkomitmen memperkuat sistem pengamanan melalui evaluasi berkala, peningkatan kepatuhan terhadap prosedur, optimalisasi fasilitas pengawasan, serta peningkatan kesiapsiagaan petugas guna memberikan layanan kereta api yang aman dan andal bagi masyarakat.

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Serang (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menyalurkan bantuan modal usaha senilai Rp1 juta bagi setiap pelaku UMKM dalam upaya pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat.

Wali Kota Serang Budi Rustandi, mengatakan, bantuan modal dari Gubernur Banten Andra Soni tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pelaku UMKM di Curug.

"Terutama untuk mengembangkan kapasitas produksi, memperkuat daya saing, dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga serta menggerakkan roda perekonomian daerah," kata Wali Kota Serang dalam keterangannya usai acara penyerahan di Lobby Sekretariat Daerah Kota Serang, Jumat.

Selain itu, lanjut Wali Kota, bantuan ini bagian dari implementasi program unggulan daerah, yakni Serang Preneur. Maka itu, stimulus modal tersebut menyasar langsung para pedagang kecil di tengah masyarakat, mulai dari penjual keripik, kue pancong, tempe, hingga pedagang gorengan.

"Bantuan ini merupakan wujud perhatian dari Bapak Gubernur Banten untuk pelaku UMKM skala mikro dan menengah ke bawah. Harapannya, manfaat dari stimulus modal ini dapat langsung dirasakan oleh warga Kota Serang, khususnya di wilayah Curug, guna mengembangkan usahanya secara mandiri," ujar Wali Kota Budi Rustandi.

Pemkot Serang merencanakan program Serang Preneur ini dapat berjalan secara berkesinambungan dan menjangkau seluruh kecamatan secara bertahap.

Edukasi dan akses permodalan yang aman ini menjadi instrumen penting dari pemerintah untuk melindungi masyarakat dari praktik pinjaman yang merugikan kelangsungan usaha kecil.

"Fokus utama kami adalah membantu pelaku usaha kecil agar mereka bisa berdaya dan mandiri tanpa harus terjerat pinjaman tidak resmi atau lintah darat. Kami akan terus berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Banten untuk memastikan pemenuhan dan kesuksesan program ini ke depannya," tegasnya.

Langkah kolaboratif ini sejalan dengan program prioritas Pemkot Serang dalam menumbuhkan iklim usaha yang sehat, tangguh, dan inklusif.

"Melalui inisiatif Serang Preneur dan dukungan berkelanjutan dari pemerintah provinsi, diharapkan roda perekonomian kerakyatan semakin kuat dan mampu mengangkat taraf kesejahteraan keluarga secara nyata," ujarnya.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Batang (ANTARA) - Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang Kamulyan Kabupaten Batang, Jawa Tengah, memastikan pasokan air bersih untuk kebutuhan masyarakat masih lancar pada saat memasuki musim kemarau ini.

Direktur Umum PDAM Sendang Kamulyan Kabupaten Batang Sys Mandayun di Batang, Jumat, mengatakan pihaknya memiliki banyak sumber mata air yang dapat diandalkan untuk mencukupi kebutuhan air bersih untuk pelanggan pada saat memasuki musim kemarau ini.

"Kita sudah mengantisipasi ketersediaan (air bersih). Alhamdulillah kita sudah banyak memiliki sumber mata air dan sumber pengganti yang kini dalam proses agar bisa menambah kapasitas untuk menjaga ketersediaan air bersih masyarakat," katanya.

Menurut dia, secara umum kebutuhan air bersih untuk masyarakat yang berada di wilayah atas seperti Kecamatan Wonotunggal, Tersono, dan Bawang masih mencukupi meski terjadi kemarau panjang.

Untuk sumber mata air yang dimiliki PDAM antara lain sumber air Bismo yang memiliki debit air 350 liter per detik, Pagerkeji yang memiliki debit air 60 liter per detik, sumber Pager Ukir, dan tujuh sumur cadangan yang tersebar di wilayah kecamatan.

"Untuk sumber air Pagerkeji ini memang kami fokuskan untuk membantu mencukupi kebutuhan air bersih di wilayah Kecamatan yang mencapai sekitar 40 ribu pelanggan dari jumlah total 68 ribu pelanggan," katanya.

Ia mengatakan untuk meningkatkan ketercukupan air bersih, pihaknya juga rutin melakukan pengawasan atau kontrol pada semua pipa jaringan dapat diketahui rusak atau tidak.

"Oleh karena itu, insya Allah pasokan air bersih kami jamin aman dan lancar untuk memenuhi 68 ribu pelanggan pada saat musim kemarau ini," katanya.

Menurut dia, pihaknya juga menambah memberlakukan jam puncak penggunaan air bersih semula hanya dua jam kini menjadi tiga jam yaitu mulai pukul 05.00 WIB hingga pukul 08.00 WIB dan pukul 16.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.

"Akibat musim kemarau kami menambah jam puncak pemanfaatan air bersih kepada para pelanggan semula hanya dua jam kini bertambah tiga jam," katanya.

Sys Mandayun mengimbau para pelanggan agar menampung air bersih dengan menggunakan tandon maupun ember sebagai upaya mengantisipasi apabila terjadi gangguan pelayanan.

"Demikian pula, selama memasuki musim kemarau ini, kami sudah memenuhi permintaan bantuan air bersih dari Polres, BPBD, dan kejaksaan negeri untuk diberikan pada warga yang mengalami kesulitan air bersih," katanya.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mencatat realisasi investasi sebesar Rp3.923,2 triliun selama dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terhitung sejak Oktober 2024 hingga September 2026.

Hal tersebut disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani dalam laporannya pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP), di Jakarta, Rabu (21/10).

"Mulai bulan Oktober 2024 sampai dengan September 2026, total investasi yang sudah masuk sebesar hampir Rp4.000 triliun Bapak Presiden, atau Rp3.923,2 triliun," ucap Rosan dalam keterangan Sekretariat Presiden, Jumat.

Rosan menjelaskan bahwa dari sisi penyerapan tenaga kerja, realisasi investasi selama periode tersebut telah menyerap 5.485.944 orang. Sementara itu, investasi di luar Jawa mencapai 51,8 persen, sedangkan investasi di Jawa tercatat 48,2 persen.

Penyerapan tenaga kerja mencapai 5.485.944 orang. Kontribusi di wilayah luar Jawa adalah 51,8 persen atau Rp2.031 triliun dan Jawa 48,2 persen atau Rp1.892,2 triliun.

Rosan menuturkan bahwa berdasarkan asal modal, investasi dalam negeri mencapai Rp1.998,7 triliun, sedangkan penanaman modal asing mencapai Rp1.924,5 triliun.

"Investasi dalam negerinya 50,9 persen atau Rp1.998,7 triliun dan penanaman modal asing adalah Rp1.924,5 triliun. Jadi ini adalah selama dua tahun persis Bapak Presiden, dari dua tahun Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden," ujar Rosan.

Selain realisasi investasi, Rosan melaporkan perkembangan penataan perusahaan di bawah Danantara melalui langkah streamlining atau penyederhanaan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan optimalisasi aset.

Hingga saat ini, sebanyak 364 perusahaan telah menjalani proses streamlining, dengan target mencapai 700 perusahaan pada akhir Desember 2026.

Lebih lanjut, Rosan menyampaikan bahwa profitabilitas perusahaan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Dengan tren tersebut, profitabilitas perusahaan diproyeksikan mencapai Rp334 triliun pada akhir tahun ini.

"Dari segi pertumbuhan profitabilitas juga meningkat cukup signifikan Bapak, sehingga pada target mungkin di akhir tahun ini bisa mencapai Rp334 triliun," imbuh Rosan.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mendorong percepatan operasional penuh dari fasilitas Kilang Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina Balikpapan, Kalimantan Timur.

“Jadi saya minta untuk dilakukan percepatan kepada sesuatu yang masih trouble (bermasalah) untuk diperbaiki, ya,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Jumat.

Bahlil yang juga merupakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan sempat mengunjungi Kilang Balikpapan pada Kamis (22/10), setelah meresmikan penerimaan gas Jangkrik North East #6 (JNE#6) dan fasilitas produksi Lapangan Maha-South Hub di tengah laut lepas pantai Kalimantan Timur.

“Memang sebenarnya sudah diresmikan, tetapi memang ada beberapa produk yang belum maksimal karena memang terjadi trouble,” kata Bahlil.

Kilang Balikpapan, tempat proyek Refinery Development Master Plan (RDMP), disiapkan untuk mengurangi impor BBM memasuki tahap akhir. Pada Kamis (22/10), Bahlil juga memeriksa urusan yang paling dekat dengan masyarakat yakni ketersediaan BBM.

"Untuk RDMP keseluruhan sudah 99 persen, sudah selesai. Cuman apa ya, perintil-perintilnya lah, biasalah barang baru kan. Barang baru itu kan ada karet-karetnya, kira-kira begitulah. Tapi insyaallah kita akan selesaikan," tutur Bahlil.

Pekerjaan yang tersisa, jelas Bahlil, berupa penyesuaian teknis dan commissioning peralatan baru agar kilang siap beroperasi optimal.

Sambil menunggu kilang beroperasi penuh, pemerintah memastikan pasokan BBM tetap terjaga. Bahlil menegaskan stok BBM nasional aman dan memenuhi standar minimum.

Pertalite cukup untuk 16 hingga 18 hari, sedangkan BBM nonsubsidi RON 92, 95, dan 98 di atas 20 hari. Solar pun tidak menemui kendala karena kebutuhan nasional sudah terpenuhi tanpa impor. Di Kalimantan, ketersediaan BBM relatif setara dengan rata-rata nasional.

Selain memastikan ketersediaan BBM, Bahlil juga meminta Pertamina mengoptimalkan distribusi, agar BBM subsidi sampai kepada masyarakat yang berhak. Pengawasan penyaluran juga ditingkatkan bersama bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum (TNI/Polri), terutama untuk menindak tegas pelaku penimbunan.

Tantangan distribusi masih muncul di lapangan. Bahlil mengungkapkan, fenomena El Nino memicu pendangkalan Sungai Kapuas di Kalimantan Barat sehingga jalur pengiriman BBM sempat terganggu. Pertamina mengatasinya dengan memanfaatkan kapal sebagai penampungan terapung (floating storage), lalu menyalurkan BBM ke daerah tujuan lewat jalur darat.

Untuk jangka panjang, harapan besar ada pada RDMP Balikpapan. Proyek Strategis Nasional ini bernilai investasi 7,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp126 triliun, salah satu investasi BUMN terbesar di satu lokasi.

Setelah beroperasi penuh, kilang ini diharapkan memenuhi 22 hingga 25 persen kebutuhan BBM nasional. Dengan begitu, pasokan bagi masyarakat makin kuat dan ketergantungan pada impor BBM bisa terus dikurangi, sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Sekarang 2026 stok kita pada bulan Oktober itu 4,56 juta ton tertinggi sepanjang sejarah. Bahkan pernah mencapai 5,7 juta ton

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah berhasil mencetak rekor stok beras nasional tertinggi sebanyak 4,56 juta ton sebagai hasil kebijakan penguatan cadangan pangan secara masif selama dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Sekarang 2026 stok kita pada bulan Oktober itu 4,56 juta ton tertinggi sepanjang sejarah. Bahkan pernah mencapai 5,7 juta ton,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dikutip dari siaran BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Jumat.

Menteri Pertanian yang menyampaikan paparan dalam Sidang Kabinet Paripurna di halaman tengah Istana Merdeka Jakarta, Kamis (22/10/2026), memastikan bahwa ketahanan pangan nasional berada dalam kondisi sangat aman hingga Juli tahun depan. Kondisi itu didukung oleh persediaan cadangan di berbagai sektor serta potensi panen padi di lahan sebesar 10 juta ton.

Selain menjamin ketersediaan bahan pokok secara nasional, pemerintah terus memprioritaskan peningkatan taraf kesejahteraan para petani melalui kebijakan penyesuaian harga pupuk yang dipangkas 20 persen serta menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah.

“Kemudian HPP harga gabah beras naik, sehingga sekarang NTP-nya nilai tukar petani 131 dan ini tertinggi sejak 92 bahkan sejak Merdeka,” ungkap Amran.

Pencapaian positif di sektor agrikultur ini turut mendorong stabilitas makroekonomi dengan mencatatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian sebesar 5,74 persen, diiringi peningkatan drastis nilai ekspor hingga Rp166 triliun dan penyusutan tren impor pangan.

Sebagai langkah strategis jangka panjang untuk menghidupi 500 juta jiwa penduduk di masa depan, Kementerian Pertanian bersama Kementerian Pertahanan dan TNI telah memetakan rencana pengembangan lahan mineral seluas dua juta hektare yang diawali dengan penggarapan 500 ribu hektare secara bertahap.

Di tengah berbagai capaian tersebut, otoritas pertanian juga memperketat pengawasan stabilitas harga menyusul adanya anomali pasar pada komoditas daging ayam serta telur yang dilaporkan jatuh di tingkat peternak namun melonjak tajam saat berada di tangan konsumen akhir.

"Tetapi harga di konsumen itu naik melebihi harga eceran tertinggi. Jadi ada anomali izin Bapak Presiden, kami sudah kirim surat ke Pak Kapolri agar semua yang bermain-main ditindak," kata Amran.

Kementerian Pertanian kini berkomitmen penuh untuk memberantas seluruh bentuk penyimpangan tata niaga pangan, termasuk menelusuri secara hukum praktik tidak wajar penjualan beras premium fortifikasi yang menyentuh harga Rp56.000 per kilogram demi menjamin perlindungan konsumen secara adil.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan aturan penegakan hukum terhadap penyuapan yang melibatkan pejabat publik asing (foreign bribery) menjadi salah satu syarat yang perlu dipenuhi Indonesia dalam proses aksesi Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Saat ditemui di kantornya, Jumat, Airlangga mengatakan penguatan aturan itu penting seiring meningkatnya aktivitas ekonomi lintas negara.

Indonesia sendiri sudah meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi sekitar 20 tahun lalu. Meski demikian, Indonesia masih perlu meratifikasi aturan terkait foreign bribery sebagai bagian dari proses keanggotaan OECD.

“Kalau Undang-Undang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) yang berbasis kepada UN (Perserikatan Bangsa-Bangsa) itu sudah diratifikasi 20 tahun yang lalu. Tetapi ada satu lagi terkait dengan bribery, terutama untuk foreign bribery. Nah ini juga kita perlu ratifikasi karena itu menjadi bagian awal daripada proses keanggotaan OECD,” ujar Airlangga.

Ia menambahkan bahwa penguatan tata kelola juga menjadi bagian dari proses aksesi tersebut.

Indonesia sejauh ini menyelesaikan peninjauan pada 20 dari 24 sektor dengan progres sekitar 80 persen. Meski demikian, sejumlah sektor masih perlu ditingkatkan, termasuk sektor kesehatan.

Adapun saat ini proses aksesi Indonesia ke OECD sudah memasuki tahap peninjauan teknis (technical review). Pemerintah menargetkan keanggotaan penuh Indonesia dalam organisasi tersebut dapat tercapai pada 2028.

Sebagaimana diwartakan sebelumnya, revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) masih dalam tahap pengkajian pemerintah dan tercantum dalam Program Legislasi Nasional Jangka Menengah 2025-2029.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengatakan pembaruan UU Tipikor diperlukan guna menyelaraskan hukum nasional dengan standar antikorupsi internasional.

Setyo juga mengatakan kepada semua pihak terkait bahwa aksesi terhadap Konvensi Anti-suap OECD bukan sekadar agenda diplomatik, melainkan momentum penting untuk memperbaharui hukum nasional agar selaras dengan standar antikorupsi internasional.

Maka dari itu, Setyo mengatakan salah satu poin revisi UU Tipikor adalah mengakomodasi secara utuh mandat Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

“Dalam UNCAC, khususnya Pasal 16, negara didorong mengkriminalisasi penyuapan terhadap pejabat publik asing. Kita perlu respons secara konkret dalam pembaruan regulasi nasional,” kata dia pada Jumat lalu (13/2)

KPK telah menyerahkan rekomendasi pembaruan UU Tipikor kepada Kementerian Hukum pada 4 Februari 2026.

Rekomendasi tersebut disusun untuk mendukung proses aksesi OECD sekaligus agenda reformasi hukum nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - AirNav Indonesia memperkuat koordinasi pelayanan navigasi penerbangan dengan Malaysia melalui pembahasan pertukaran data penerbangan, penyelarasan prosedur operasional, serta rencana penataan ruang udara dan pengembangan rute langsung.

Direktur Utama AirNav Indonesia Capt. Avirianto Suratno mengatakan, koordinasi antarpusat pengendalian menjadi bagian penting dalam pelayanan penerbangan yang berpindah dari wilayah pelayanan satu negara ke negara lainnya, karena pemandu lalu lintas udara kedua negara membutuhkan pertukaran data dan prosedur koordinasi yang selaras.

“Pembahasan bersama ini diarahkan untuk memastikan proses koordinasi berjalan dengan baik dan mendukung kesinambungan pelayanan penerbangan,” ujar Avirianto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan ke-13 Air Navigation Services Consultative Committee (ACC/13) Indonesia–Malaysia.

Pertemuan ACC/13 merupakan forum bilateral Indonesia–Malaysia yang membahas pengelolaan ruang udara dan pelayanan navigasi penerbangan. Dalam forum tersebut, AirNav terlibat dalam pembahasan teknis dan operasional sebagai penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan Indonesia.

Direktur Operasi AirNav Indonesia Setio Anggoro mengatakan, salah satu progres yang dibahas dalam forum tersebut adalah uji teknis Air Traffic Services Interfacility Data Communication (AIDC). Ini adalah sistem pertukaran data penerbangan antarpusat pengendalian antara Ujung Pandang dan Kota Kinabalu.

“Hasil uji mencatat tingkat keberhasilan pengiriman pesan sebesar 100 persen dari Ujung Pandang ke Kota Kinabalu dan 97 persen pada arah sebaliknya. Hasil itu menjadi dasar pembahasan lanjutan mengenai parameter teknis dan persiapan uji operasional. Implementasi penuh ditargetkan pada Februari 2027, bergantung pada kesepakatan kedua pihak,” katanya.

Pada aspek pengelolaan ruang udara, ujarnya, kedua negara menyepakati usulan penataan ruang udara di wilayah Balikpapan–Tarakan dengan target implementasi 21 Januari 2027. Persiapan penerapannya mencakup penyusunan pengaturan koordinasi dan pelayanan antar pihak terkait.

Selain itu, forum juga membahas perubahan rute A576 dan N563 yang akan diajukan kepada International Civil Aviation Organization (ICAO), serta pengembangan rute langsung yang masih memerlukan koordinasi teknis dan persetujuan lebih lanjut.

Pembahasan operasional lainnya mencakup peningkatan prosedur koordinasi antar wilayah pelayanan di perbatasan, termasuk Tarakan–Tawau, serta penyelarasan publikasi informasi penerbangan. Peningkatan prosedur tersebut diarahkan untuk mengurangi potensi hazard dalam proses koordinasi dan peralihan pelayanan penerbangan antar kedua negara.

Kemudian pada aspek keselamatan, kedua negara menyepakati penguatan koordinasi melalui penunjukan penghubung keselamatan pada masing-masing wilayah informasi penerbangan serta rekonsiliasi data kejadian di batas wilayah pelayanan.

"Pencocokan data kedua pihak menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut perbaikan pada lokasi prioritas," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Keselamatan, Keamanan dan Standardisasi AirNav Indonesia Capt. Nurcahyo Utomo mengatakan Indonesia dan Malaysia juga menyepakati pengembangan kerangka kontingensi pelayanan lalu lintas penerbangan, yaitu pengaturan untuk menjaga kesinambungan pelayanan ketika terjadi gangguan, termasuk akibat keadaan kahar.

Sebagai tindak lanjut, katanya, kedua pihak merencanakan latihan bersama berbasis skenario pada 2027 sebelum pertemuan ACC berikutnya.

“Tindak lanjut pertemuan ini harus menjawab kebutuhan operasional. AirNav akan terus berkoordinasi dengan pihak Malaysia untuk menyiapkan penerapan hasil pembahasan sesuai persyaratan teknis dan keselamatan,” kata Nurcahyo.

Menurut dia, kerja sama peningkatan kapasitas personel turut menjadi perhatian melalui kesepakatan untuk melanjutkan dan meningkatkan program pertukaran personel operasional antara AirNav Indonesia dan Civil Aviation Authority of Malaysia (CAAM).

"Program tersebut diarahkan untuk memperkuat pemahaman terhadap praktik pelayanan masing-masing pihak," ujarnya.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - The National Maritime Institute (Namarin) mendukung pernyataan direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry yang menjanjikan operasi salvage (pengangkatan bangkai kapal) sesegera mungkin terkait tenggelamnya KMP Batumandi pascakebakaran pada Selasa, (20/10).

"Masih hangat dalam ingatan publik bagaimana operasi salvage KM Virgo Transport 8 yang tenggelam lebih sebulan lalu belum juga dapat dieksekusi karena alasan prosedural," kata Direktur Namarin Siswanto Rusdi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Menurutnya kasus KM Virgo Transport 8 boleh dibilang berlarut-larut diputuskan oleh manajemen perusahaan pelayaran sehingga bangkai kapal belum bisa diangkat.

"Tapi hanya dalam hitungan beberapa belas jam setelah kebakaran feri tersebut, ASDP sudah langsung mengeluarkan kebijakan salvage," katanya.

Namarin menyakini bahwa masalahnya jauh lebih serius dari itu, dalam hal ini apakah operatornya memiliki wreck removal insurance atau tidak.

Dalam khazanah pelayaran, wreck removal insurance, sebagaimana diatur dalam Konvensi Internasional Nairobi tentang Pengangkatan Bangkai Kapal (Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks atau WRC) mencakup pembiayaan antara lain pengangkatan dan pemusnahan bangkai kapal yang diwajibkan secara hukum oleh otoritas pelabuhan, undang-undang nasional, atau konvensi internasional untuk mengangkat atau memusnahkan bangkai kapal.

Menurut Rusdi, penandaan dan pencarian bangkai kapal dengan menempatkan pelampung peringatan, lampu, atau sinyal di sekitar lokasi guna menjamin keselamatan navigasi maritim.

Asuransi wreck removal juga membiayai pembersihan muatan dan properti mulai dari mengevakuasi muatan, peralatan, atau barang milik pribadi yang berada di atas kapal.

“ASDP sepertinya memiliki perlindungan asuransi wreck removal yang salah satu indikasinya adalah pasangan oil boom dan oil skimmer," pungkas Siswanto.

Sementara itu, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo menyampaikan bahwa ASDP akan melaksanakan operasi pengangkatan guna menjaga kelancaran operasional di Pelabuhan Merak pascatenggelamnya KMP Batumandi.

“Kami mendukung langkah Kementerian Perhubungan dalam memastikan operasional penyeberangan tetap berjalan normal, termasuk pengamanan lokasi kapal, pemasangan buoy dan oil boom, serta persiapan operasi salvage. Seluruh tahapan penanganan kami persiapkan secara terukur bersama pihak berwenang dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran,” ujar Heru.

Sebelumnya, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Kementerian Perhubungan akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan penanganan pascakejadian berjalan secara terencana dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) meraih penghargaan inovasi operasional tingkat Asia serta memperoleh pengakuan atas layanan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam mendukung pembiayaan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.

IIF memperoleh penghargaan Operational Innovation of the Year – Financial Services untuk Indonesia pada Asian Innovation Excellence Awards 2026, serta predikat Highly Commended untuk kategori Best ESG Advisory dan Best ESG Service Provider pada CorporateTreasurer Awards 2026.

"Penghargaan tersebut mencerminkan bagaimana inovasi, layanan advisory, dan penguatan kapabilitas ESG yang dikembangkan IIF membantu klien menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari kebutuhan akan pengambilan keputusan yang lebih cepat, pengelolaan risiko iklim, hingga peningkatan akses terhadap sumber pembiayaan berkelanjutan," kata Presiden Direktur dan CEO IIF Rizki Pribadi Hasan dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Pengakuan internasional yang diserahkan di Singapura pada 20 Oktober 2026 tersebut berkaitan dengan pengembangan sistem pengambilan keputusan berbasis data dan layanan konsultasi keberlanjutan bagi pelaku usaha di sektor infrastruktur.

Penghargaan Asian Innovation Excellence Awards diberikan atas transformasi fungsi perencanaan dan analisis keuangan atau Financial Planning and Analysis (FP&A) IIF, dari kegiatan pelaporan menjadi sistem pendukung pengambilan keputusan yang lebih terintegrasi dan berbasis data.

Menurut perusahaan, transformasi tersebut ditujukan untuk mempercepat evaluasi proyek, meningkatkan efektivitas proses pengambilan keputusan, serta memperkuat pelayanan kepada pengembang infrastruktur.

Sementara itu, pengakuan pada CorporateTreasurer Awards 2026 diberikan atas layanan konsultasi ESG yang membantu klien memperkuat praktik keberlanjutan dan pengelolaan risiko dalam kegiatan bisnis maupun investasi.

Berdasarkan pengumuman resmi penyelenggara, IIF memperoleh predikat Highly Commended pada kedua kategori ESG tersebut.

Sebagai bagian dari penguatan layanan konsultasi, IIF telah mengintegrasikan pengelolaan risiko iklim ke dalam kerangka manajemen risiko perusahaan secara menyeluruh.

Sejak 2025, perusahaan mengatakan telah menerapkan prosedur pelaksanaan kebijakan pengelolaan risiko iklim pada proyek yang sedang berjalan maupun yang masih dalam tahap perencanaan untuk membantu mengantisipasi risiko fisik dan risiko transisi akibat perubahan iklim.

Risiko fisik mencakup potensi dampak perubahan iklim terhadap aset dan operasional infrastruktur, sedangkan risiko transisi berkaitan dengan perubahan kebijakan, teknologi, serta kondisi pasar dalam peralihan menuju ekonomi rendah emisi.

IIF juga menyatakan telah mengadopsi standar internasional IFRS S1 dan IFRS S2 dalam pelaporan keberlanjutan untuk memperkuat transparansi pengungkapan informasi dan pengelolaan risiko terkait iklim.

Selain itu, perusahaan memberikan pelatihan pengukuran emisi gas rumah kaca (GRK) kepada klien guna meningkatkan pemahaman mengenai metode penghitungan emisi dan kesiapan memenuhi kebutuhan pelaporan keberlanjutan.

Perseroan sebelumnya melaporkan sembilan transaksi pembiayaan baru dengan nilai total Rp3,2 triliun hingga Agustus 2026, yang mencakup sektor kesehatan, kepelabuhanan dan logistik, energi terbarukan, telekomunikasi dan pusat data, serta pengelolaan limbah dan air.

Pada semester I 2026, IIF juga memperoleh delapan mandat konsultasi baru, termasuk keterlibatan dalam program pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Perusahaan turut memperoleh status lembaga terakreditasi (Accredited Entity) dari Green Climate Fund (GCF) pada 2026, yang membuka akses terhadap sumber pendanaan internasional untuk pengembangan proyek infrastruktur berkelanjutan.

Di tingkat nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 3 pada Februari 2026 sebagai panduan klasifikasi kegiatan ekonomi dan pengalokasian pembiayaan berkelanjutan.

Penguatan kerangka keuangan berkelanjutan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan penyaluran pembiayaan bagi kegiatan ekonomi yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan target penurunan emisi nasional.

IIF merupakan lembaga keuangan swasta nonbank yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur dan layanan konsultasi, dengan pemegang saham antara lain PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Asian Development Bank (ADB), International Finance Corporation (IFC), DEG, dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC).

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmen Kementerian PKP untuk memperkuat tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang bebas dari korupsi, berkualitas, tepat sasaran, dan tepat waktu guna mendukung percepatan pelaksanaan program perumahan nasional.

Dia menyampaikan bahwa Kementerian PKP terbuka untuk mendukung penguatan tata kelola pengadaan melalui pemberian akses kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP) terhadap data, informasi, prosedur, anggaran, hingga kondisi fisik pelaksanaan program di lingkungan Kementerian PKP.

“Kami sangat terbuka. Mulai hari ini, kami memberikan akses terhadap apa pun yang diperlukan, baik prosedur, data, anggaran, maupun kondisi fisik di lapangan. Kami ingin menjadikan Kementerian PKP sebagai tempat agar niat baik dalam memperbaiki pengadaan dapat dilaksanakan sepenuhnya,” ujar Maruarar atau disapa Ara dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, pengadaan yang baik harus berorientasi pada empat hal utama, yaitu bebas dari korupsi, menghasilkan output yang berkualitas, tepat sasaran, dan tepat waktu.

Untuk mewujudkan hal tersebut, regulasi perlu mendukung pelaksanaan program tanpa menciptakan hambatan birokrasi yang tidak diperlukan.

Ara juga menekankan pentingnya dukungan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, regulasi yang tepat, serta sistem teknologi informasi (TI) yang memadai.

Ketiga faktor tersebut menjadi fondasi untuk memastikan tata kelola pengadaan berjalan dengan baik dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menambahkan bahwa ekosistem perumahan melibatkan banyak pihak, mulai dari pengembang, developer, kontraktor, toko bangunan, UMKM, perbankan, hingga masyarakat atau konsumen.

Oleh karena itu, tata kelola pengadaan yang baik menjadi salah satu faktor pendukung dalam memastikan pelaksanaan program perumahan berjalan efektif dan kebutuhan masyarakat terhadap hunian layak dapat terpenuhi.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026