​Prinsipnya adalah kita dorong pembangunan data center tanpa—saya ulangi—tanpa merugikan, apalagi mengganggu keseimbangan lingkungan di daerah tersebut. Ingat, masyarakat kita juga tentunya memiliki hak untuk hidup dengan tenang, dengan nyaman, dan s

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong pembangunan data center yang menjaga keseimbangan lingkungan.

"​Prinsipnya adalah kita dorong pembangunan data center tanpa—saya ulangi—tanpa merugikan, apalagi mengganggu keseimbangan lingkungan di daerah tersebut. Ingat, masyarakat kita juga tentunya memiliki hak untuk hidup dengan tenang, dengan nyaman, dan sehat, tidak kemudian terganggu kebutuhan dasarnya. Saya rasa itu prinsipnya," ujar AHY di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan bahwa isu pembangunan atau pengembangan data center memang tidak terelakkan bahwa semakin mengadopsi ekonomi digital, termasuk untuk e-commerce dan berbagai kepentingan lainnya, maka semakin membutuhkan data center di berbagai daerah.

Sebagaimana diketahui setiap data center itu membutuhkan dukungan energi yang luar biasa, listrik, termasuk air bersih yang besar, sehingga memang harus benar-benar dihitung secara cermat.

"Saya serahkan tentunya kepada pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan untuk memastikan apakah data center tertentu itu sudah comply, sudah sesuai dengan standar dan persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk juga untuk urusan dampak lingkungannya," kata AHY.

Tentunya, lanjut dia, ini juga menjadi bagian dari penyusunan tata ruang wilayah. Pemerintah pusat tentu bersama pemerintah daerah. Kalau di kawasan industri juga memang dipersiapkan sebagai satu ekosistem yang tidak terpisahkan satu sama lainnya, dan tentunya saling mendukung satu sama lain.

"Di sana-sini kita juga mengetahui bahwa kebutuhannya semakin besar dan bahkan ada yang mengatakan Indonesia memiliki peluang bukan hanya menyiapkan data center untuk kebutuhan domestiknya saja, tetapi juga menjadi hub bagi kawasan Asia Tenggara. Nah, di antaranya tentu dihadirkan di sejumlah kawasan industri," ujar AHY.

Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghentikan pembangunan pusat data kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) milik BDX Data Centers di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, akibat berjalan tanpa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Penghentian proyek berkapasitas daya listrik raksasa hingga 640 Megawatt (MW) di atas lahan seluas 8.000 meter persegi tersebut, ditegaskan Dedi Mulyadi usai melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pembangunan.

Dedi menegaskan ketiadaan dua dokumen krusial tersebut berpotensi memicu sengketa hukum dan dampak lingkungan serius, terlebih proyek yang mulai dibangun sejak 22 September 2026 itu memicu keresahan publik terkait potensi gangguan kebisingan serta ancaman krisis air bagi petani lokal.

Terkait konsumsi sumber daya, data teknis mencatat pusat data AI BDX diproyeksikan menyedot pasokan air hingga 384 liter per detik atau setara 33.000 meter kubik per hari saat beroperasi pada kapasitas penuh. Adapun pada tahap awal pembangunan, kebutuhan air tercatat mencapai 6.000 meter kubik per hari.

Menanggapi besarnya konsumsi air tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) meminta konsultan proyek untuk membuka hasil kajian teknis secara transparan kepada publik serta berkoordinasi erat dengan Perum Jasa Tirta (PJT) II dan PDAM Purwakarta guna menjamin pasokan air pertanian dan warga tidak terganggu.

Pemprov Jawa Barat memastikan tidak akan menghambat masuknya investasi infrastruktur digital skala besar, namun mewajibkan pihak konsultan dan manajemen BDX Data Centers menyelesaikan seluruh persyaratan perizinan di Pemkab Purwakarta sesuai kaidah hukum sebelum mengoperasikan kembali kegiatan konstruksi.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pemerintah tetap menghentikan ekspor benih bening lobster (BBL) untuk selamanya dan memprioritaskan pengembangan budi daya lobster di dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah sektor perikanan nasional.

"Tetap setop, tetap setop (ekspor BBL)," kata Trenggono seusai peluncuran Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin.

Terkait jangka waktu pemberlakuan kebijakan penyetopan ekspor tersebut, Trenggono menegaskan, "Selamanya tetap setop, iya."

Ia menjelaskan kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 5 Tahun 2026.

Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69 Tahun 2026 sebagai landasan pembentukan Satgas P2BBL untuk memberantas pengeluaran benih lobster secara ilegal.

Permen KP Nomor 5 Tahun 2026 yang mengubah Permen KP Nomor 7 Tahun 2024 mengatur bahwa penangkapan BBL dilakukan untuk kegiatan budi daya berdasarkan kuota, sedangkan pembudidayaannya hanya dapat dilakukan di wilayah Indonesia.

Meski demikian, ketentuan tersebut tetap memungkinkan pengeluaran lobster hasil budi daya dengan ukuran minimal 50 gram ke luar negeri, sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku, termasuk dilengkapi surat keterangan asal lobster.

"Permennya sudah ada, Permen Nomor 5. Nah, sekarang Perpres 69. Perpres 69 itu pemberantasan, artinya enggak boleh sama sekali," ujar dia.

Trenggono mengatakan pemerintah akan memprioritaskan pembesaran lobster di dalam negeri agar kekayaan sumber daya kelautan Indonesia dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.

"Ya, artinya kita akan melakukan pembudidayaan di sini, ya itu yang akan kita jalankan. Jadi kalau pihak luar yang tetap butuh, ya dia harus duduk ketemu sama kita," ujarnya.

Besarnya potensi tersebut tercermin dari perkiraan jumlah BBL Indonesia yang mencapai sekitar 500 juta ekor per tahun, sebagaimana disampaikan Trenggono dalam peluncuran Satgas P2BBL.

Sementara itu, berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP 2025–2029, pemerintah menargetkan produksi lobster budi daya mencapai 1.100 ton pada 2026.

Sebagai perbandingan, produksi lobster budi daya nasional pada 2024 tercatat sebanyak 481 ton, meningkat dari 437 ton pada 2023.

KKP juga melaporkan sebanyak 339,5 kilogram lobster hasil percontohan budi daya di Batam, Kepulauan Riau, telah dipasarkan ke Singapura.

Capaian yang diumumkan pada September 2026 tersebut menunjukkan peluang pemasaran lobster hasil pembesaran di dalam negeri ke pasar ekspor.

Di sisi lain, Trenggono menekankan bahwa penegakan hukum menjadi prioritas pemerintah untuk menghentikan penyelundupan BBL yang selama ini masih berlangsung.

"Penegakan hukum yang utama. Yang utama penegakan hukum dulu supaya yang ilegal-ilegal bisa disetop," ucapnya.

Penanganan tersebut diperkuat melalui Satgas P2BBL yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum untuk mencegah serta memberantas pengeluaran benih lobster secara ilegal dari Indonesia.

Trenggono mengungkapkan pemerintah sebelumnya telah mencoba menjalin kerja sama bilateral dengan negara tetangga selama sekitar dua tahun. Namun, upaya tersebut belum berhasil menghentikan praktik penyelundupan benih lobster.

Mengenai kemungkinan kerja sama antarpemerintah atau government-to-government, ia menyatakan pemerintah terbuka untuk membahas mekanisme kerja sama yang legal apabila negara yang membutuhkan BBL mengajukan pembicaraan.

Meski demikian, Trenggono menegaskan negara tujuan tidak seharusnya terus menerima benih lobster yang dikeluarkan secara ilegal dari Indonesia.

Untuk saat ini, ia mengatakan pemerintah belum memprioritaskan komunikasi dengan negara tujuan karena ingin lebih dahulu memperkuat penanganan penyelundupan di dalam negeri.

"Kita sementara belum mau komunikasi, nanti saja. Kita fokus di dalam dulu deh," ujarnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Restitusi pajak kembali menjadi sorotan ketika kepentingan mengamankan penerimaan negara berhadapan dengan kebutuhan dunia usaha menjaga likuiditas. Hingga akhir September 2026, pencairan restitusi tercatat Rp198,71 triliun, turun 38,08 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di tengah pengetatan mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pelaku usaha mulai menyuarakan kekhawatiran terhadap arus kas dan kepastian berusaha. Pemerintah pun merespons dengan meminta percepatan restitusi bagi industri padat karya dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan dukungan likuiditas.

Perkembangan ini menempatkan restitusi bukan lagi sekadar urusan administrasi perpajakan, melainkan ujian bagi kemampuan negara menyeimbangkan pengamanan penerimaan, kepastian hak wajib pajak, dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Perhatian terhadap masalah ini meningkat setelah pemerintah memperketat mekanisme pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026, berlaku sejak 1 Mei 2026. PMK itu mengubah kriteria percepatan restitusi, termasuk menghapus ketentuan yang sebelumnya memberi ruang bagi pengusaha kena pajak berisiko rendah.

Dampaknya terlihat pada realisasi pencairan restitusi. Direktorat Jenderal Pajak mencatat restitusi hingga akhir September 2026 sebesar Rp198,71 triliun, turun 38,08 persen dari Rp320,91 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan tajam ini mencerminkan perubahan signifikan aliran pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Penurunan tersebut tidak otomatis bermakna seluruh proses restitusi bermasalah. Faktor kebijakan, waktu penyelesaian pemeriksaan, serta dinamika pembayaran dan pengajuan dapat mempengaruhi realisasi. Namun, penurunan yang besar layak menjadi bahan evaluasi, apalagi ketika pelaku usaha menyuarakan kekhawatiran soal kelancaran arus kas dan kepastian pengembalian dana.

Pemerintah tentunya punya alasan memperketat pengawasan restitusi tersebut. Berdasarkan data 2025, restitusi yang dikeluarkan sebesar Rp361,2 triliun, sementara penerimaan pajak neto yang dikumpulkan mencapai Rp1.917,6 triliun, sehingga pengawasan atas keabsahan transaksi dan perhitungan pajak menjadi krusial untuk menjaga kualitas penerimaan negara.

Namun, pengawasan yang lebih ketat harus dibedakan dari penundaan hak wajib pajak secara berkepanjangan. Restitusi, yaitu kelebihan pembayaran yang sah dan memenuhi persyaratan, bukan sekadar kemurahan hati pemerintah. Pengembalian adalah bagian dari kepastian hukum dalam sistem perpajakan. Lebih jauh, hal itu juga menandakan adanya ketepatan dalam layanan fiskal yang diberikan kepada wajib pajak yang akan berdampak pada perekonomian, khususnya dalam perputaran modal usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menjaga keseimbangan

Bagi perusahaan, restitusi bukan hanya urusan administrasi. Dana tertahan bisa mempengaruhi keputusan produksi, pembayaran pemasok, pembelian bahan baku, pembayaran upah, hingga rencana investasi. Dampaknya juga dapat menyebar ke pelaku usaha lain dalam rantai pasok, terutama jika perusahaan menanggung biaya tambahan untuk menjaga operasional.

Kondisi ini lebih sensitif bagi industri padat karya dan UMKM. Industri padat karya memerlukan modal kerja berkelanjutan untuk menjaga produksi dan memenuhi kewajiban kepada pekerja, sementara UMKM umumnya memiliki cadangan kas dan akses pembiayaan lebih terbatas dibanding perusahaan besar.

Oleh karena itu, instruksi Menteri Keuangan pada 9 Oktober 2026 agar restitusi bagi industri padat karya dan UMKM segera diproses patut diapresiasi. Arahan ini menunjukkan kebijakan fiskal perlu mempertimbangkan kondisi riil dunia usaha, bukan hanya fokus pada pencatatan penerimaan jangka pendek.

Namun, prioritas tidak boleh berhenti hanya pada kelompok tertentu. Perusahaan dari sektor lain yang memenuhi ketentuan juga membutuhkan kepastian. Prinsip perlakuan adil menuntut percepatan didasarkan pada kriteria transparan, risiko yang terukur, dan pemenuhan persyaratan hukum.

Dengan demikian, keberpihakan kepada industri padat karya dan UMKM perlu ditempatkan sebagai respons terhadap kebutuhan likuiditas dunia usaha, bukan sebagai perlakuan istimewa di luar ketentuan.

Di tengah kebutuhan menjaga kelancaran modal kerja, percepatan restitusi bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan perlu diiringi pembenahan sistem secara menyeluruh melalui pemeriksaan berbasis risiko, pemanfaatan data perpajakan yang terintegrasi, dan kepastian waktu penyelesaian. Dengan cara ini, kepentingan menjaga arus kas usaha dapat berjalan seiring dengan pengawasan yang akuntabel, perlindungan penerimaan negara, dan kepastian hukum bagi seluruh wajib pajak.

Pemerintah juga sebaiknya tidak melihat kepentingan penerimaan negara dan kepentingan dunia usaha sebagai dua kutub berlawanan. Dunia usaha yang sehat menciptakan lapangan kerja, mendorong konsumsi, memperluas produksi, dan membentuk basis penerimaan pajak berkelanjutan. Sebaliknya, ketidakpastian administrasi yang menambah biaya dapat menghambat perkembangan perusahaan.

Kualitas kebijakan fiskal diuji di sini. Keberhasilan tidak hanya diukur dari seberapa besar penerimaan bruto atau seberapa sedikit restitusi yang dibayarkan, tetapi juga dari cara pengelolaan penerimaan neto, peningkatan kepatuhan, dan keberlanjutan ruang tumbuh aktivitas ekonomi.

Kepastian dan integritas

Perbaikan restitusi perlu dimulai dengan menetapkan standar waktu pelayanan yang jelas dan terukur. Wajib pajak harus mengetahui tahapan proses, dokumen yang diperlukan, alasan pemeriksaan tambahan, dan perkiraan waktu penyelesaian. Penjelasan terbuka ketika ada kendala lebih membantu ketimbang membiarkan ketidakpastian berlarut-larut.

Penguatan pendekatan berbasis risiko juga penting. Wajib pajak dengan rekam kepatuhan baik, dokumentasi memadai, dan profil risiko rendah layak mendapat proses lebih sederhana sesuai ketentuan. Sebaliknya, transaksi yang menunjukkan anomali atau indikasi ketidakpatuhan dapat menjadi fokus pemeriksaan lebih mendalam.

Pendekatan ini bukan memberi keistimewaan pada perusahaan besar atau kelompok tertentu, melainkan mengalokasikan sumber daya pemeriksaan secara proporsional agar pengawasan lebih efektif tanpa membebani seluruh wajib pajak dengan pemeriksaan seragam.

Digitalisasi administrasi perpajakan lewat Coretax harus diarahkan untuk mendukung tujuan ini. Integrasi data, konsistensi informasi, dan pengurangan permintaan dokumen berulang dapat mempercepat proses dan memperkuat kemampuan otoritas mendeteksi ketidakwajaran. Teknologi seharusnya tidak hanya memudahkan pemungutan penerimaan, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas pengembalian pajak.

Namun, percepatan restitusi tidak boleh mengorbankan integritas pengawasan. Setiap pengembalian harus didukung bukti transaksi dan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan objektif diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan, melindungi uang negara, dan menjaga keadilan bagi wajib pajak yang patuh.

Prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum harus berjalan beriringan. Pemerintah wajib mencegah restitusi tidak sah, tetapi juga memastikan restitusi sah tidak tertunda tanpa penjelasan yang jelas.

Akhirnya, restitusi pajak adalah bagian dari hubungan kepercayaan antara negara dan warga, termasuk pelaku usaha. Wajib pajak berkewajiban melaporkan dengan benar, membayar sesuai ketentuan, dan memberikan informasi yang dapat diverifikasi. Sebagai balasan, negara perlu menjalankan administrasi perpajakan yang konsisten, adil, dan dapat diprediksi.

Kepercayaan ini kian penting ketika Indonesia membutuhkan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan daya saing industri. Investor tidak hanya menilai tarif atau insentif, tetapi juga kepastian bahwa aturan diterapkan konsisten dan hak mereka dilindungi.

Karena itu, babak baru kebijakan restitusi sebaiknya menjadi titik awal pembentukan sistem yang lebih transparan, berbasis risiko, dan berorientasi pada kepastian hukum.

Negara berhak mengawasi setiap rupiah penerimaan dan pengeluaran fiskal. Namun, kekuatan fiskal yang berkelanjutan lahir bukan hanya dari kemampuan memungut pajak, melainkan juga dari kemampuan menjaga kepercayaan. Ketika restitusi diproses tepat waktu, integritas negara terlindungi, dunia usaha memperoleh kepastian, dan fondasi pertumbuhan ekonomi semakin kuat.

*) Dr. M. Lucky Akbar, ASN Kemenkeu, dosen, dan praktisi kebijakan publik

Copyright © ANTARA 2026

Yogyakarta (ANTARA) - Wakil Gubernur (Wagub) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) KGPAA Paku Alam X mengatakan koperasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

"Selain itu memperkuat kemandirian masyarakat, serta melingkarkan kesejahteraan para anggotanya," kata Wagub DIY saat membuka sidang ke-32 ASEAN Centre for the Development of Agricultural Cooperatives (ACEDAC) dan Sidang ke-27 ASEAN Sectoral Working Group on Agricultural Cooperatives (ASWGAC) di Yogyakarta, Senin.

Oleh karena itu, kata Wagub, forum internasional di Yogyakarta tersebut menjadi forum strategis bagi negara-negara ASEAN untuk memperkuat kerja sama dalam pengembangan koperasi pertanian melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik yang baik.

"Forum ini juga menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi berbagai penggunaan kolaborasi dalam meningkatkan produktivitas, memperkuat kemitraan,serta mendorong daya saing produk koperasi di kawasan Asia Tenggara," katanya.

Pejabat Senior Divisi Pangan Pertanian Dan Kehutanan Departemen Masyarakat Ekonomi ASEAN, Dian Sukmajaya mengatakan salah satu aksi nyata dari forum regional untuk memperkuat peran koperasi dalam mendorong produktivitas di sektor pertanian dilakukan action visit.

"Program ini memberikan kesempatan bagi koperasi-koperasi dari negara anggota kawasan untuk melakukan kunjungan langsung ke koperasi yang dinilai berhasil dalam mengelola pertanian, perkebunan hingga peternakan," katanya.

Dalam kunjungan tersebut, kata dia, diharapkan para delegasi dapat belajar dan mereplikasi contoh sukses koperasi untuk kemudian diimplementasikan di negaranya masing-masing.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Faridah Farichah mengatakan Indonesia yang menjadi tuan rumah dari kegiatan ini berkomitmen untuk memastikan seluruh upaya penguatan koperasi di sektor pangan dalam rangka mendukung swasembada pangan dapat diwujudkan melalui aksi-aksi nyata di lapangan.

"Perubahan iklim di dunia dan ASEAN semakin tidak menentu, hari ini kita merasakan sangat panas sekali efek dari El Nino dan tentu akan sangat berpengaruh pada ketersediaan pangan kita," kata Wamenkop Farida.

Wamenkop mengatakan komitmen swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah Indonesia perlu didukung oleh penguatan kelembagaan koperasi sebagai penggerak sektor riil, terutama pertanian.

Karena itu, para pelaku koperasi di kawasan ASEAN berkumpul untuk merumuskan langkah konkret agar koperasi dapat menjadi sektor terdepan dalam menjaga ketahanan pangan di masing-masing negara.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Sudah, sudah (dipetakan). Ada sebagian di Jawa, di Sumatera, dan ada sebagian di Papua.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan bahan baku untuk bahan bakar nabati (BBN) bioetanol E10 akan berasal dari perkebunan di Jawa, Sumatera, dan Papua.

“Sudah, sudah (dipetakan). Ada sebagian di Jawa, di Sumatera, dan ada sebagian di Papua,” ujar Bahlil ketika dijumpai di sela acara Rakernas Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HPPI) yang digelar di Jakarta, Senin.

Bahlil menyampaikan saat ini tengah mematangkan perencanaan penerapan E50 atau campuran etanol sebesar 50 persen dalam bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin.

Dalam perencanaan tersebut, kata dia lagi, terdapat pertimbangan kapasitas industri hingga 2028. Ia tidak ingin penerapan mandatori bioetanol pada 2028 justru mendorong Indonesia untuk melakukan impor etanol.

“Untuk sampai dengan 2028, kami melihat kapasitas industri kita sekarang sudah seperti apa. Karena jangan sampai kita melakukan mandatori, tetapi etanolnya kita impor lagi. Nggak boleh, ya,” ujar dia pula.

Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan pentingnya pemerintah untuk segera menerapkan bioetanol, sebab Indonesia masih bergantung kepada impor.

Ia memaparkan, total konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara lifting minyak Indonesia berada di sekitar 600 ribu barel per hari.

“Jadi, kita impor itu kurang lebih sekitar 1 juta barel per hari. Tetapi kita bersyukur, untuk solar kita sudah mempunyai B50, jadi solar kita tidak lagi impor,” kata Bahlil.

Berkaca dari keberhasilan B50, maka Bahlil menyampaikan pemerintah mendorong implementasi E50 yang berbahan baku tebu, singkong, dan jagung.

Menurut Bahlil, langkah tersebut juga akan membangun kawasan pertumbuhan ekonomi yang baru dan menjadi pasar untuk perkebunan singkong.

“Selama ini kan marketnya kalau orang mau tanam singkong siapa yang membeli? Nah, ini. Bikin etanol. Wajib mandatori mulai 2027 kami mulai terapkan. Jadi, ini peluang bisnis juga untuk bangun etanol,” kata Bahlil.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Parigi, Sulteng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Pemkab Parimo), Sulawesi Tengah mengatakan 10 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di kabupaten itu telah siap beroperasi untuk memulai kegiatan usaha.

"Dari 20 gerai yang telah selesai dibangun, 10 gerai menyatakan kesiapan memulai kegiatan usaha dalam waktu dekat," kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Parigi Moutong Fit Dewana di Parigi, Senin.

Ia mengemukakan dari 283 desa/kelurahan, sebanyak 37 gerai KDKMP sedang berproses. Sebanyak 20 gerai di antaranya telah menyelesaikan pembangunan fisik 100 persen dan 10 gerai telah melalui tahapan verifikasi serta validasi oleh pemerintah, sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan kegiatan operasional.

Sementara itu 17 gerai lainnya saat ini masih dalam tahap pembangunan fisik. Adapun 10 gerai yang siap beroperasi, yakni KDKMP Olobaru, Suliindah, Tindaki, Pangi, Laemanta, Donggulu, Katulistiwa, Singura, Wanagading, dan Pandelalap.

"Sejumlah KDKMP yang siap beroperasi telah memperoleh bantuan kendaraan operasional dari pemerintah guna memudahkan mobilitas usaha," ujarnya.

Adapun gerai KDKMP yang telah selesai dibangun, tetapi masih menjalani proses verifikasi dan validasi oleh tim Dinas Koperasi dan UMKM setempat, akan menyusul untuk beroperasi setelah tahapan tersebut selesai.

Sepuluh gerai tersebut yakni KDKMP Masari, Sumber Sari, Dolago, Siganti Barat, Silutung, Malalan, Sidoan, Tabolobolo, Tinombala Barat, dan Kota Nagaya.

"Bisnis koperasi yang dijalankan yakni memasarkan bahan pangan penting, menjual produk energi bersubsidi berupa elpiji tiga kilogram, termasuk pupuk dan peralatan pertanian, serta menyediakan layanan apotek," kata Fit.

Selain itu, kata dia, koperasi juga dapat melakukan inovasi sebagai upaya memperluas kegiatan usaha melalui penyerapan hasil produksi pertanian, termasuk memfasilitasi produk unggulan UMKM untuk masuk ke gerai KDKMP dan dipasarkan.

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha KDKMP, Pemkab Parigi Moutong juga bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah (pemda) dalam memastikan keberlangsungan operasional program prioritas pemerintah pusat.

Pada 2026, Pemkab Parigi Moutong menargetkan sekitar 150 KDKMP dapat memulai proses pembangunan fisik. Namun target tersebut belum tercapai karena terkendala kesiapan lahan.

"Tentunya kehadiran KDKMP dapat memberikan dampak ekonomis kepada warga setempat karena ada proses penyerapan bahan pangan dari hasil produksi petani lokal, lalu tercipta lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat," tuturnya.

Pewarta: Mohamad Ridwan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan kesuksesan pelaksanaan MotoGP tahun ini dengan pemecahan rekor jumlah penonton hingga 157.875 orang semakin memperkuat posisi pariwisata provinsi itu dipanggung dunia.

"MotoGP Mandalika 2026 berakhir dengan sederet cerita istimewa. Rekor penonton pecah dengan kehadiran 157.875 orang selama tiga hari penyelenggaraan. Juga Marc Marquez berhasil menyelesaikan balapan utama untuk pertama kalinya di Mandalika setelah empat edisi sebelumnya selalu gagal," ujarnya di Mataram, Senin.

Iqbal menyambut pencapaian tersebut sebagai momentum penting bagi NTB untuk terus memperkuat posisinya sebagai tuan rumah ajang internasional.

Meski demikian, menurutnya keberhasilan MotoGP tidak hanya terlihat dari persaingan para pembalap di lintasan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat lokal menyelenggarakan event berstandar dunia.

"Antusiasme penonton menjadi salah satu catatan terbesar tahun ini. Sepanjang 9-11 Oktober 2026, MotoGP Mandalika mencatat 157.875 penonton, meningkat sekitar 12,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 140.324 orang. Angka tersebut menjadi rekor tertinggi sejak MotoGP pertama kali digelar di Mandalika pada 2022," kata Iqbal.

Kemeriahan semakin terasa dengan keberhasilan Marc Marquez menuntaskan balapan utama pada Minggu, 11 Oktober 2026. Pembalap Ducati Lenovo Team itu finis di posisi keenam setelah sebelumnya memenangi sprint race pada Sabtu, sehingga mengakhiri rangkaian kegagalannya menyelesaikan balapan utama di Mandalika sejak 2022.

Keberhasilan Marquez tak bisa dilepaskan dari sembeq, tradisi doa masyarakat Sasak, yang diberikan Gubernur NTB kepada pembalap Spanyol itu dalam rangkaian parade MotoGP di Mataram, Rabu (7/10).

"Marc Marquez, saya doakan. Ini tanggal ganjil, insya Allah bisa melewati tikungan-tikungan dengan lancar. Sudah saya sembeq," kata Iqbal saat itu.

Di luar lintasan, penyelenggaraan MotoGP tahun ini juga memperlihatkan semakin besarnya peran masyarakat NTB, khususnya seluruh marshal dan volunteer yang bertugas berasal dari tenaga lokal. Juga kehadiran ratusan UMKM dari berbagai kabupaten dan kota di NTB juga menambah dampak ekonomi penyelenggaraan MotoGP.

"Sepanjang penyelenggaraan MotoGP pada 9-11 Oktober 2026 saja, okupansi hotel di kawasan Mandalika mencapai 100 persen. Tingginya permintaan juga meluas hingga Mataram dan Senggigi, dua kawasan utama penyangga aktivitas pariwisata di Lombok," terangnya.

Lalu Iqbal menekankan besarnya aktivitas pariwisata selama MotoGP harus memberikan dampak ekonomi pada masyarakat lokal. Antara lain pada UMKM, nelayan, tenaga kerja lokal, serta industri pendukung pariwisata.

Bahkan, lanjutnya, kebutuhan komoditas perikanan dari sejumlah hotel meningkat 10 kali lipat dari hari-hari biasanya. Dari sekitar 50 kilogram menjadi 500 hingga 600 kilogram per pesanan per hotel setiap hari.

Lobster yang sebelumnya dominan dikirim ke Jakarta juga mulai terserap oleh kebutuhan hotel di Senggigi dan Lombok Tengah.

Lalu Iqbal mengatakan, keberhasilan penyelenggaraan tahun ini menjadi modal untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas manfaat ekonomi dari ajang internasional.

Menurut dia, MotoGP tidak bisa hanya bertumpu pada tiga hari penyelenggaraan. Aktivitas pra-event dan post-event juga harus dikembangkan agar dampak ekonominya berlangsung lebih panjang. Tujuannya, MotoGP menjadi penggerak ekosistem pariwisata NTB sepanjang tahun.

"Terima kasih kepada semua pihak yang sudah bekerja keras. MotoGP bukan hanya keberhasilan penyelenggara, tetapi juga kebanggaan masyarakat NTB. Kita telah membuktikan bahwa orang-orang NTB bukan hanya mampu menjadi tuan rumah, tetapi juga mampu bekerja dengan standar dunia," katanya.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Ahad Rahedi mengatakan bahwa perubahan pola penyesuaian distribusi berdampak pada antrean panjang masyarakat yang membeli bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU di Jember, Jawa Timur.

"Kami terus memantau pelayanan SPBU di Jember dan beberapa wilayah lainnya. Pemantauan pasokan terus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kesiapan operasional, serta kondisi distribusi di lapangan," katanya saat dihubungi per telepon dari Jember, Senin.

Menurut dia, kondisi konflik geopolitik yang masih berlangsung ikut mempengaruhi penyesuaian jadwal dan pola pengiriman, termasuk kedatangan kapal tanker, sehingga hal tersebut yang menyebabkan pihak Pertamina juga harus melakukan penyesuaian dalam pola distribusi BBM ke sejumlah SPBU.

“Kami tegaskan bahwa tidak ada pengurangan pengiriman, namun memang ada penyesuaian dalam pola distribusi BBM, sehingga masyarakat diimbau tidak panik," katanya.

Ia menjelaskan kondisi stok BBM tetap dijaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi tantangan distribusi perlu mendapat perhatian, khususnya di wilayah Jember bagian selatan karena jarak wilayah tersebut dari terminal BBM di Tanjungwangi Banyuwangi menjadi salah satu pertimbangan dalam mengoptimalkan rute dan waktu pengiriman.

"Stok BBM tetap terjaga dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun ada perubahan jadwal pengiriman, sehingga memicu antrean panjang di SPBU. Kalau BBM di tingkat pengecer itu ada, artinya BBM tidak langka karena bahan bakar tersebut ada," katanya.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi dengan benar mengenai kelangkaan maupun kenaikan harga BBM terutama di media sosial yang dapat memicu terjadinya aksi borong atau panic buying.

"Kami juga mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak membeli secara berlebihan karena khawatir stok habis. Pertamina pastikan bahwa stok BBM aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Pantauan di sejumlah SPBU kawasan Jember bagian selatan, terdapat antrean panjang hingga di luar SPBU akibat perubahan pola penyesuaian distribusi BBM tersebut.

Pihak Pertamina juga berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan Dinas Perhubungan untuk mengatur lalu lintas agar antrean panjang kendaraan di SPBU tidak menyebabkan kemacetan akses jalan di sekitar SPBU setempat.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pertamina Patra Niaga terus memantau perkembangan kebutuhan BBM di lapangan, termasuk peningkatan konsumsi di wilayah timur Pulau Timor

Kupang (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus mengoptimalkan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyusul peningkatan konsumsi Pertalite dan kedatangan kapal pengangkut BBM di Integrated Terminal (IT) Tenau pada Sabtu (10/10).

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi dari Surabaya, Senin mengatakan penyaluran Pertalite ke seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Pulau Timor telah dinormalisasi pada Senin (12/10), dengan memprioritaskan SPBU yang mengalami peningkatan konsumsi.

“Pertamina Patra Niaga terus memantau perkembangan kebutuhan BBM di lapangan, termasuk peningkatan konsumsi di wilayah timur Pulau Timor. Kami juga mengoptimalkan koordinasi operasional untuk mempercepat pasokan melalui kapal penyuplai serta memastikan ketersediaan Pertamax sebagai BBM unggulan bagi masyarakat,” katanya.

Ia memastikan seluruh SPBU di Pulau Timor tetap beroperasi dan melayani kebutuhan masyarakat. Sementara itu, penyaluran Biosolar, Pertamax, dan Pertamina Dex berlangsung normal tanpa kendala, dengan pengiriman pasokan ke SPBU dilakukan setiap hari.

Sebelumnya, potensi keterlambatan kedatangan kapal pengangkut Pertalite di IT Tenau menyebabkan penyesuaian pola distribusi ke sejumlah SPBU.

Hal ini mengakibatkan banyak warga di Pulau Timor khususnya di Kota Kupang kesulitan mendapatkan Pertalite. Antrean terjadi di sejumlah SPBU di Kota Kupang dan daerah lain di Pulau Timor.

Menurut dia, peningkatan permintaan juga dipengaruhi peralihan sebagian konsumen dari Pertamax ke Pertalite akibat perbedaan harga kedua produk tersebut.

"Kondisi itu menyebabkan antrean di beberapa SPBU sedikit lebih panjang dibandingkan biasanya," ujar dia.

Lebih lanjut kata Ahad, untuk wilayah Kota Atambua, Kabupaten Belu, hingga Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), sebagian pasokan dialihkan melalui IT Tenau guna menjaga kesinambungan distribusi.

Skema tersebut berdampak pada waktu tempuh pengiriman BBM yang lebih lama dibandingkan penyaluran melalui Fuel Terminal (FT) Atapupu.

Untuk mengantisipasi kendala distribusi, Pertamina Patra Niaga menambah jumlah mobil tangki melalui skema spot charter.

Penambahan armada tersebut difokuskan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dan mempercepat pengiriman BBM, terutama di jalur Kupang hingga Atambua.

Ahad mengatakan pemantauan stok dan konsumsi BBM terus dilakukan untuk menyesuaikan pola distribusi dengan kebutuhan di lapangan.

Lebih lanjut terkait Kuota Pertalite dia menyatakan alokasi kuota Pertalite untuk enam kabupaten/kota di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada triwulan IV 2026 mencapai 153.237 Kiloliter (KL) berdasarkan data kuota per 30 September 2026.

Enam wilayah tersebut meliputi Kabupaten Belu, Malaka, Timor Tengah Utara (TTU), Timor Tengah Selatan (TTS), Kabupaten Kupang, dan Kota Kupang.

Berdasarkan data tersebut, total kuota Pertalite tahun berjalan (year to date/YTD) untuk enam wilayah itu mencapai 114.613 KL dengan realisasi penyaluran hingga 30 September 2026 sebesar 114.610 KL atau sekitar 100 persen dari kuota YTD.

Dari enam wilayah tersebut, realisasi Pertalite di Kabupaten TTU menjadi yang tertinggi dibandingkan kuota YTD, yakni 103 persen. Kabupaten Belu dan Kabupaten Kupang masing-masing mencapai 101 persen.

Adapun realisasi di Kota Kupang berada pada kisaran 100 persen, Kabupaten TTS 99 persen, dan Kabupaten Malaka 94 persen.

Data tersebut menunjukkan bahwa secara kumulatif, realisasi penyaluran Pertalite di enam kabupaten/kota di Pulau Timor hampir sama dengan total kuota YTD hingga 30 September 2026.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan infrastruktur dibutuhkan untuk mendukung agar ekonomi digital di Indonesia benar-benar dapat terwujud.

"​Secara khusus saya membawakan sebuah substansi penting bahwa pada akhirnya kita membutuhkan dukungan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan agar ekonomi digital, termasuk ekosistem digital arus dipersiapkan dan tumbuh secara berbarengan di berbagai wilayah ini," ujar AHY dalam Digital Infrastructure Summit 2026 di Jakarta, Senin.

Karena kalau tidak, lanjutnya, justru era digital ini memungkinkan terjadinya disparitas atau kesenjangan, ketimpangan antara wilayah, ketimpangan antara kelompok masyarakat, di mana yang memiliki dan menguasai teknologi, termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence), ini akan mendapatkan peluang-peluang yang luar biasa.

Sedangkan yang tertinggal, yang tidak mendapatkan perhatian, akan jauh tertinggal berada di belakang. Di sinilah, menurut AHY, negara harus hadir dan pemerintah harus hadir.

"​Tapi pemerintah saja tidak cukup. Kita bergandengan tangan dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya, berbagai pemangku kepentingan, termasuk dunia akademisi, dunia industri dan bisnis, berbagai komunitas, dan juga berbagai partner datang dari dalam dan luar negeri," katanya.

Karena membangun infrastruktur fisik, menurut dia, termasuk infrastruktur digital ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Oleh karena itu, kerja sama yang baik antara pemerintah dan badan usaha misalnya, public private partnership ini juga menjadi salah satu platform yang baik untuk menghadirkan pendanaan pembangunan infrastruktur digital yang berkelanjutan di masa depan.

Di samping itu dirinya juga menyampaikan bahwa industri game yang juga merupakan produk ekonomi kreatif, juga sudah menghadirkan cukup banyak peluang bisnis dan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan menggerakkan ekonomi di berbagai daerah.

"Jadi saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Biru Muda Project yang telah menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan tidak berhenti dalam summit atau dalam konferensi, tapi juga bisa menghadirkan masukan, ide-ide yang segar, termasuk untuk pemerintah untuk kita jalankan bersama-sama," katanya.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kita perlu mulai dari pilot project untuk melihat aspek teknis sekaligus keekonomiannya

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menyiapkan uji coba pencampuran bahan bakar (co-firing) amonia dengan batu bara di PLTU Labuan, Banten, pada 2027.

Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan pemanfaatan amonia ini merupakan salah satu opsi bahan bakar rendah karbon untuk mendukung penurunan emisi batu bara PLTU.

"Setelah memulai studi pasokan pada 2026, PLN EPI menargetkan uji coba skala kecil dengan tingkat co-firing hingga 3 persen di PLTU Labuan pada 2027 sebagai tahap awal untuk menguji aspek teknis, keekonomian, dan kesiapan rantai pasok sebelum dikembangkan lebih lanjut," katanya.

Menurut dia, uji coba tersebut menjadi bagian dari roadmap pengembangan hidrogen dan amonia PLN EPI yang dilakukan secara bertahap hingga 2030 untuk membangun fondasi teknologi dan rantai pasok sebelum memasuki tahapan komersialisasi.

Hokkop mengatakan pengembangan amonia merupakan bagian dari upaya memperluas opsi bahan bakar rendah karbon pada pembangkit eksisting.

Namun, implementasinya membutuhkan kajian menyeluruh karena tidak hanya berkaitan dengan kesiapan teknologi pembangkit, tetapi juga ketersediaan pasokan dan keekonomian.

"Untuk amonia, kami sedang melakukan kajian, termasuk dari sisi pasokan dan teknologi. Kita perlu mulai dari pilot project untuk melihat aspek teknis sekaligus keekonomiannya," ujar Hokkop dalam suatu diskusi.

Dalam roadmap PLN EPI, tahapan pengembangan dimulai dengan studi pasokan amonia pada 2026, dengan Pupuk Kujang Cikampek, Jawa Barat, sebagai salah satu sumber awal yang dikaji.

Tahapan berikutnya adalah uji coba skala kecil dengan tingkat co-firing maksimal tiga persen di PLTU Labuan pada 2027.

Hasil percontohan tersebut akan menjadi basis evaluasi teknis dan studi keekonomian pada 2028.

Selanjutnya, PLN EPI menargetkan pengembangan integrasi rantai pasok amonia pada 2029 dan studi kelayakan penerapan co-firing sekitar 3-5 persen atau lebih pada 2030.

Pendekatan bertahap

Hokkop juga menambahkan pendekatan bertahap diperlukan karena pengembangan co-firing amonia memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan bahan bakar konvensional.

Selain memastikan kemampuan pembangkit dalam menerima campuran amonia, keekonomian menjadi salah satu faktor penting yang akan menentukan kelayakan penerapannya.

"Untuk saat ini, harganya masih menjadi tantangan. Karena itu, kita perlu melakukan pilot terlebih dahulu, belajar dari sana, kemudian melihat bagaimana teknologi dan keekonomiannya berkembang," kata Hokkop.

Aspek lain yang menjadi perhatian adalah ketersediaan pasokan.

Amonia saat ini telah memiliki pasar dan kebutuhan yang besar, terutama untuk industri pupuk.

Pengembangan kebutuhan baru untuk sektor ketenagalistrikan perlu mempertimbangkan keseimbangan pasokan antarsektor serta kesiapan infrastruktur dan logistik.

PLN EPI juga mencermati perkembangan harga amonia serta berbagai opsi produksi dan pengadaan.

Kepastian volume, harga yang kompetitif, infrastruktur, dan kontinuitas pasokan menjadi bagian penting dari kajian sebelum pemanfaatan amonia dapat ditingkatkan ke skala yang lebih besar.

Target NZE

Hokkop juga mengatakan pengembangan hidrogen dan amonia telah menjadi salah satu bagian dari agenda jangka panjang PLN Group menuju target net zero emissions (NZE) pada 2060.

Dalam tahapan transisi tersebut, berbagai opsi teknologi dikembangkan secara bertahap, mulai dari co-firing biomassa, peningkatan efisiensi pembangkit, hingga pemanfaatan hidrogen dan amonia pada fase berikutnya.

Hokkop menjelaskan pengembangan teknologi rendah karbon perlu mempertimbangkan kondisi sistem ketenagalistrikan dan keberadaan aset pembangkit yang saat ini masih beroperasi.

Karena itu, proses transisi membutuhkan tahapan yang terukur dengan tetap menjaga keandalan sistem.

Menurut dia, periode 2026-2030 menjadi fase penting untuk membangun fondasi pengembangan co-firing amonia, mulai dari kajian pasokan, pilot project, evaluasi teknis dan keekonomian, hingga integrasi rantai pasok.

"Tahapan ini diharapkan memberikan dasar yang kuat untuk menentukan skala penerapan amonia yang layak secara teknis, kompetitif secara ekonomi, serta didukung rantai pasok yang andal sebagai bagian dari perjalanan transisi energi menuju NZE 2060," ujar Hokkop.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kita memiliki tanggung jawab jaga hutan, sungai, pesisir, laut, dan keanekaragaman hayati, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi yang adil

Manokwari (ANTARA) - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengungkapkan, tingkat kemiskinan di provinsi tersebut mengalami penurunan dari 21,09 persen pada 2024 menjadi 18,68 persen pada Maret 2026, seiring dengan perbaikan sejumlah indikator pembangunan daerah.

Penurunan angka kemiskinan sebesar 2,41 poin persentase tersebut merupakan capaian positif, tetapi pemerintah daerah masih menghadapi tantangan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang tersebar di tujuh kabupaten se-Papua Barat.

"Capaian pembangunan patut kita syukuri, tetapi tidak boleh membuat kita berpuas diri," kata Dominggus saat memimpin upacara peringatan HUT ke-27 Provinsi Papua Barat di Manokwari, Senin.

Gubernur menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan Papua Barat mengalami penurunan secara bertahap, yakni dari 21,09 persen pada 2024 menjadi 19,58 persen pada September 2025, kemudian kembali turun menjadi 18,68 persen pada Maret 2026.

Perbaikan juga terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 sebesar 68,48 atau bertambah 0,79 poin dibanding 2024 yaitu 67,69. Kemudian, tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 mencapai 4,19 persen, sedangkan rasio gini 0,384 per Maret 2026.

"Ekonomi Papua Barat sepanjang 2025 tumbuh 6,46 persen (c-to-c), sedangkan pada triwulan IV tahun yang sama tumbuh 4,73 persen (yoy)," katanya.

Dominggus menegaskan, perkembangan indikator makroekonomi tersebut harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan perlindungan terhadap hak masyarakat adat di Papua Barat

Pemerintah provinsi saat ini sedang melaksanakan tiga program prioritas, yaitu Papua Barat Cerdas, Papua Barat Sehat, dan Papua Barat Produktif, sebagai instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, kondisi geografis Papua Barat masih menjadi kendala dalam memperluas konektivitas antardaerah dan memastikan pemerataan akses pelayanan dasar, terutama bagi masyarakat yang berdomisili di daerah terpencil, pedalaman, maupun pegunungan.

Keterbatasan infrastruktur, kesenjangan kualitas sumber daya manusia, serta persoalan kemiskinan dan pengangguran membutuhkan penanganan secara berkelanjutan agar manfaat pembangunan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Papua Barat.

Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi maupun besarnya investasi, melainkan juga melalui pemerataan manfaat yang dirasakan masyarakat adat, kelompok rentan, dan generasi muda.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan produktivitas ekonomi, mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), memperkuat efisiensi anggaran, serta memperbaiki tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

"Upaya itu harus diselaraskan dengan percepatan transformasi digital, ilmu pengetahuan, dan daya saing tenaga kerja untuk hadapi kemajuan teknologi," ucapnya.

Dominggus juga menyebut bahwa Papua Barat memiliki potensi sumber daya alam yang besar pada sektor energi, kehutanan, pertanian, perikanan, dan pariwisata yang dapat menjadi penggerak perekonomian daerah.

Pemerintah provinsi juga menempatkan pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai bagian dari strategi pembangunan rendah emisi untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

"Kita memiliki tanggung jawab jaga hutan, sungai, pesisir, laut, dan keanekaragaman hayati, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi yang adil," katanya.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026