Manado (ANTARA) - 'Tourism Malaysia' menggencarkan promosi di kawasan Indonesia Tengah melalui program 'Malaysia Travel Connect B2B Roadshow' yang diselenggarakan di Balikpapan, Manado, dan Denpasar, untuk mendukung kampanye 'Visit Malaysia 2026-2027'.

"Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan berbagai paket wisata Malaysia kepada agen perjalanan di daerah, sekaligus memperluas jaringan promosi wisata Malaysia di Indonesia," kata Direktur Tourism Malaysia Jakarta Hairi Mohd Yakzan, di Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Selasa.

Hairi Mohd Yakzan mengatakan, kegiatan tersebut menjadi platform strategis untuk mempererat hubungan bisnis antara pelaku industri pariwisata Malaysia dan Indonesia, sekaligus memperkenalkan berbagai produk dan layanan wisata terbaru yang ditawarkan Malaysia.

"Ini adalah kali pertama Tourism Malaysia mengadakan program promosi di Manado, karena kami melihat potensi yang sangat baik dari pasaran ini," ujarnya.

Sebelum pandemi, pernah terdapat penerbangan langsung antara Manado dan Malaysia.

"Meskipun layanan tersebut tidak berlanjut, kami percaya potensi pasar Manado tetap besar. Kehadiran kami hari ini adalah untuk mengukuhkan kembali kehadiran Tourism Malaysia di pasaran Manado," katanya menambahkan.

Malaysia juga menawarkan pelbagai pilihan pengalaman berwisata, cuti keluarga, gastronomi, hingga wisata kesehatan (medical tourism).

Hairi Mohd Yakzan menambahkan, penyelenggaraan roadshow ini sejalan dengan momentum 'Visit Malaysia 2026-2027' menampilkan beragam pengalaman wisata unik dan autentik, mulai dari kekayaan budaya, warisan sejarah, kuliner, wisata alam, petualangan, hingga keramahan masyarakat Malaysia yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan Indonesia.

Direktur Mitra Travel Nico Fernando Hutahaean menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh 'Tourism Malaysia Jakarta' kepada Konsorsium Mitra Travel sebagai partner penyelenggara 'Malaysia Travel Connect B2B Roadshow 2026'.

"Kami merasa bangga dapat menjadi partner Tourism Malaysia. Melalui Malaysia Travel Connect, kami memperkenalkan rangkaian paket wisata Malaysia yang telah dikembangkan khusus untuk pasar Indonesia dengan harga yang kompetitif dan itinerary yang menarik," ujarnya.

Sebagai nilai tambah, ditawarkan promo potongan harga hingga Rp200.000 per orang untuk 150 pelanggan pertama yang melakukan pemesanan melalui agen perjalanan anggota konsorsium Mitra Travel.

"Kami berharap inisiatif ini dapat membantu para agen perjalanan meningkatkan penjualan sekaligus memberikan nilai terbaik kepada wisatawan Indonesia yang ingin berkunjung ke Malaysia sempena Visit Malaysia 2026-2027," ujar Nico.

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar, Bali (ANTARA) - Pemprov Bali meyakini target nol emisi karbon (net zero emission) di Pulau Dewata dapat dicapai sebelum 2045.

"Tidak perlu tahun 2045, menurut saya mungkin 2040 sudah bisa tercapai,” ucap Gubernur Bali Wayan Koster dalam Pekan Iklim Bali 2026 di Denpasar, Selasa.

Koster menyatakan keyakinan tersebut didasari oleh langkah progresif Pemprov Bali yang telah bersepakat dengan Kementerian ESDM dan PLN untuk menghentikan tambahan suplai listrik dari PLTU Paiton, Jatim, dan beralih sepenuhnya ke energi bersih.

Transisi kelistrikan di Bali nantinya akan dipenuhi melalui pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar gas sebesar 1.550 megawatt secara bertahap mulai tahun ini hingga 2031 serta masifnya pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya.

Pembangkit listrik berbahan bakar fosil seperti batu bara dan diesel dipastikan akan dihentikan secara bertahap dengan batas waktu paling lama lima tahun ke depan harus sudah berakhir.

"Kalau pembangkit listriknya terwujud 2031 dengan bahan bakar gas, PLTS-nya sekarang diberikan kuota oleh Pak Presiden 1.000 megawatt, maka semua energi di Bali ini berbahan bakar yang ramah lingkungan, PLTS dan gas," ujar Koster.

Percepatan transisi energi ini turut diperkuat melalui regulasi daerah yang mewajibkan penggunaan PLTS atap sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh persetujuan bangunan gedung (PBG).

Pemprov Bali bersama bupati dan wali kota telah sepakat bahwa perizinan untuk bangunan baru tidak akan diterbitkan apabila pemohon belum mengimplementasikan PLTS, kendaraan listrik, bebas dari plastik sekali pakai, serta pengelolaan sampah berbasis sumber.

Selain sektor kelistrikan, Gubernur Koster juga mendorong gerakan masif penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk mengurangi emisi secara drastis dalam waktu dekat.

"Dengan makin dikencangkan lagi penggunaan kendaraan listrik, maka 90 persen emisi dari batu bara dan minyak, itu akan lebih cepat berkurang," kata dia.

Dalam menjalankan kebijakan transformasi energi ini, Koster mengaku tidak gentar menghadapi berbagai tekanan maupun hambatan dari pihak-pihak yang kepentingannya terganggu.

"Syaratnya tahan di-bully memang, kalau di-bully memang bagian dari sesuatu yang harus dinikmati oleh pemimpin, jadi tidak apa-apa," ucapnya.

Atas optimisme tersebut, Komite Pengarah Koalisi Bali Emisi Nol Bersih Suzanty Sitorus menilai target pencapaian emisi nol bersih di Bali yang lebih cepat dari 2045 sangat rasional untuk diwujudkan.

Menurutnya, tingkat adopsi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Indonesia saat ini sudah menyentuh angka 17 persen dari total penjualan kendaraan baru.

Capaian adopsi kendaraan listrik tersebut tercatat sudah lebih unggul dibandingkan Amerika Serikat, meskipun masih berada di bawah sejumlah negara tetangga di kawasan ASEAN.

Ia mengungkapkan terdapat dua faktor pemicu utama di Bali yang dapat membuat target percepatan emisi nol bersih tersebut lebih cepat tercapai.

Faktor pemicu pertama adalah lonjakan harga bensin yang memicu antrean panjang dan kemacetan hari ini, sehingga mendorong masyarakat secara alami beralih menggunakan kendaraan listrik.

Kemudian adalah karakteristik geografis Bali sebagai sebuah pulau yang jauh lebih kondusif dan memudahkan dalam hal pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).

Oleh karena itu, menurut para pakar dalam koalisi, penyediaan fasilitas pengisian daya dengan berbagai variasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik harus terus didorong.

Selain kendaraan pribadi, Suzanty mengingatkan agar ekosistem kendaraan listrik juga digenjot secara merata pada sektor transportasi publik seperti bus listrik, kendaraan roda dua, hingga sektor logistik.

"Kami ikut optimistis juga jika fokusnya dan apa yang sekarang direncanakan terus dilanjutkan, maka target itu sangat mungkin tercapai," kata Suzanty.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Institut Pertanian Bogor (IPB) melakukan uji coba varietas padi hemat air, yakni IPB 9G dan IPB 15S, untuk petani di Kawasan Transmigrasi Salor, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, guna menghadapi musim kemarau.

“Para Patriot adalah mata dan telinga kita di lapangan. Hasil kerja mereka akan menjadi salah satu fondasi penting bagi kebijakan dan pembangunan kawasan transmigrasi ke depan,” kata Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menteri Iftitah mengatakan, penguatan produksi pangan di kawasan transmigrasi ini pun sejalan dengan Asta Cita kedua Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan swasembada pangan sebagai jalan menuju kemandirian bangsa.

Adapun kedua varietas padi yang dikembangkan kampus tersebut ditanam di lahan demonstrasi plot seluas 4 hektare di Distrik Kurik pada 21 September 2026.

IPB 9G dirancang untuk lahan kering sehingga lebih hemat air, dan berumur relatif pendek. Karena itu, varietas ini dinilai cocok untuk musim tanam ketiga yang ditandai kemarau dan air pasang laut.

Selama ini, petani Salor menanam Inpari 32 dengan hasil 5 hingga 6 ton gabah kering panen per hektare.

Sementara potensi hasil IPB 15S mencapai 10,16 ton dan IPB 9G 9,09 ton gabah kering giling per hektare. Keduanya sama-sama varietas padi pulen.

Lebih lanjut, umur panen kedua varietas juga lebih pendek. IPB 15S dapat dipanen 100 sampai 105 hari setelah semai, sedangkan IPB 9G 110 sampai 113 hari.

Sebanyak 240 kilogram benih ditanam di lahan demonstrasi plot tersebut, atau 60 kilogram per hektare.

Pendampingan tim tidak berhenti pada penanaman, melainkan mencakup pengelolaan budidaya, pengendalian hama dan penyakit secara terpadu, serta pemanfaatan mekanisasi pertanian.

Program ini menyasar 50 hingga 100 petani yang tergabung dalam Gapoktan Harapan Makmur, yang menaungi 12 kelompok tani di kawasan tersebut.

Panen perdana diperkirakan pada pekan kedua Januari 2027, menyesuaikan umur tanaman.

“Saya selaku Kepala Distrik mendukung penuh semua kegiatan yang berada di wilayah Distrik Kurik. Semoga seluruh proses kegiatan berjalan lancar dan memberikan hasil yang berlimpah,” ujar Kepala Distrik Kurik Mariana Belekubun.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney memanfaatkan ajang balap motor dunia Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 untuk menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan pariwisata yang memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

"MotoGP Mandalika harus terus menjadi momentum untuk menggerakkan ekonomi lokal, memperkuat UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan membawa nama Indonesia semakin dikenal dunia," ujar Direktur Utama InJourney Maya Watono, dikutip dari laman resmi InJourney di Jakarta, Selasa.

Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang berlangsung pada 9-11 Oktober 2026 dan dihadiri 157.875 pengunjung menunjukkan besarnya potensi ajang olahraga internasional dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Sebagai holding BUMN di sektor aviasi dan pariwisata, InJourney turut menghadirkan ruang bagi pelaku UMKM untuk berpartisipasi melalui InJourney UMKM Expo.

Keterlibatan ratusan UMKM, baik melalui bazar maupun InJourney UMKM Expo, memperlihatkan bagaimana penyelenggaraan ajang dapat membuka peluang usaha, memperluas eksposur produk lokal, dan menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Kehadiran wadah ini menjadi bagian dari upaya menghubungkan potensi usaha lokal dengan tingginya arus wisatawan, sekaligus memperkaya pengalaman pengunjung melalui produk dan kreativitas khas daerah.

Dampak ekonomi dari Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 diperkirakan mencapai Rp5 triliun. Manfaat tersebut tidak hanya tercermin dari besarnya perputaran ekonomi selama penyelenggaraan, tetapi juga dari terbukanya peluang bagi pelaku usaha lokal untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas pasar.

Dengan aktivitas Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, yang ditargetkan terisi hingga 200 hari dalam setahun, potensi pengembangan ekosistem pariwisata dan ekonomi lokal di Mandalika dan NTB pun semakin terbuka.

Melalui sinergi penyelenggaraan ajang internasional dan keterlibatan pelaku usaha lokal, Pertamina Grand Prix of Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi panggung olahraga kelas dunia, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan pariwisata yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

"Bagi kami, keberhasilan MotoGP tidak berhenti ketika bendera finis dikibarkan. Legacy yang ingin dibangun adalah ketika semakin banyak wisatawan datang ke Mandalika, semakin banyak UMKM tumbuh, semakin banyak lapangan kerja tercipta, dan semakin kuat posisi Indonesia di peta pariwisata dunia. Inilah bagaimana MotoGP menjadi bagian dari perjalanan Indonesia Mendunia," ujar Maya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mendorong pengembangan hilirisasi kelapa sawit mengingat potensi sawit yang luar biasa.

Dia mengajak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan para pelaku usaha untuk mendorong pengembangan hilirisasi sawit.

"Kalau ini juga bisa jadi agenda yang prioritas di Kadin, saya kira kita bisa bersama-sama menjadikan subsektor ini menjadi salah satu hilirisasi yang optimal dan sukses. Karena semua, semua bahan mentahnya ada di kita," ujar Faisol dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Investasi, Hilirisasi, Energi, dan Lingkungan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tahun 2026 di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, hilirisasi sawit di Indonesia perlu dikembangkan lebih optimal mengingat Indonesia merupakan produsen CPO salah satu yang terbesar di dunia.

"Kita masih punya perluasan seperti gliserin, kemudian kita juga memerlukan surfaktan, kita memerlukan karoten, dan macam-macam. Sebenarnya potensi dari sawit luar biasa, tetapi kita baru menyaksikan B50 sekarang," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut hilirisasi sawit sebagai "senjata" strategis memperkuat ekspor Indonesia, setelah nilai ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya tumbuh 7,32 persen sepanjang semester pertama 2026.

Dia menyampaikan penguatan ekspor komoditas pertanian harus terus didorong melalui peningkatan nilai tambah dan hilirisasi, agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional maupun kesejahteraan petani.

Menurutnya, Indonesia memiliki keunggulan sebagai produsen sawit terbesar di dunia, sehingga peluang untuk memperbesar devisa melalui hilirisasi masih sangat besar.

Ia menegaskan, Kementerian Pertanian akan terus mendorong penguatan industri hilir agar ekspor Indonesia tidak hanya meningkat dari sisi nilai, tetapi juga menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja ekspor sektor pertanian terus menunjukkan tren positif. Salah satu pendorong kinerja tersebut berasal dari komoditas minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya yang mencatat pertumbuhan ekspor cukup signifikan.

BPS mencatat, sepanjang Januari-Juni 2026 nilai ekspor CPO dan produk turunannya tumbuh 7,32 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, didorong penguatan harga CPO di pasar global.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sudaryono menyatakan Provinsi Aceh merupakan salah satu lumbung pangan nasional dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat.

“Aceh menjadi salah satu target utama program pompanisasi. Jadi sejak saya mendapat penugasan menjadi Wakil Menteri Pertanian, kalau tidak salah pompa air sudah dibagikan lebih dari 20 ribu pompa air di seluruh Aceh,” kata Sudaryono di Aceh Besar, Selasa.

Pernyataan itu disampaikan di sela-sela melantik pengurus DPD HKTI Provinsi Aceh yang diketuai TA Khalid di Gampong Lamtoi, Kecamatan Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar.

Ia menjelaskan dengan kehadiran bantuan pompa tersebut memungkinkan lahan persawahan yang memiliki sumber air menerapkan sistem pompanisasi, sehingga petani dapat memaksimalkan penanaman padi.

“Dulu irigasi bertahun-tahun tidak diperbaiki, di era Pak Presiden Prabowo ribuan Km irigasi direvitalisasi, dinormalisasi dan pada 2029 seluruh irigasi bermasalah beres semua,” katanya.

Ia mengatakan irigasi itu sangat penting. Kalau ada air petani pasti akan menanam padi, kalau tidak ada pupuk masih bisa dicari, tetapi kalau air tidak cukup maka petani pasti tidak bisa menanam.

“Pupuknya dicukupi, yang tadinya kurang dilebihin dan yang tadinya mahal didiskon 20 persen. Pak Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat dalam mendukung sektor pertanian,” katanya.

Menurut dia dengan keberhasilan swasembada pangan, saat Indonesia tidak lagi melakukan impor beras, jagung konsumsi dan kegiatan tersebut akan terus berlanjut.

Ia menambahkan, berdasarkan data yang ada cadangan pangan nasional sangat cukup karena tingginya hasil panen di musim penghujan awal tahun, sehingga penurunan produksi akibat kemarau tidak signifikan.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) menilai kebijakan pemerintah perlu diarahkan untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi pelaku usaha berkembang dan meningkatkan skala bisnis guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Dalam risetnya, Prasasti mencatat bahwa besarnya jumlah pelaku usaha di Indonesia belum sepenuhnya diikuti kemampuan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Hal tersebut bergantung pada kemampuan perusahaan untuk berkembang dan meningkatkan skala usahanya.

“Hampir seluruh dari 26,4 juta usaha nonpertanian di Indonesia tergolong usaha mikro atau kecil, dan hanya sebagian kecil yang berhasil berkembang menjadi usaha menengah atau besar,” kata Board of Advisors Prasasti Burhanuddin Abdullah mengutip hasil riset Prasasti berjudul The Missing Graduation dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa.

Burhanuddin mengingatkan bahwa sektor swasta menyumbang sekitar 90 persen nilai tambah perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah dan dunia usaha perlu berjalan beriringan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Pemerintah dapat menetapkan arah, tetapi kelembagaanlah yang mengubah ambisi menjadi capaian. Kemakmuran tumbuh ketika kesempatan terbuka, persaingan sehat, dan aturan memberikan kepastian,” ujarnya.

Riset tersebut mengidentifikasi sejumlah hambatan yang membuat pelaku usaha kesulitan berkembang, sekaligus menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan usaha yang mendukung perusahaan naik kelas.

Direktur Eksekutif Prasasti Nila Marita menjelaskan bahwa riset The Missing Graduation dilatarbelakangi upaya mendorong lebih banyak usaha di Indonesia untuk berkembang sehingga menciptakan lapangan kerja berkualitas.

“Pelaku usaha di Indonesia tidak semuanya sama. Ada yang menjadi penopang kehidupan atau survivalist, ada pula yang punya ambisi untuk berekspansi, tetapi belum terwujud. Memahami faktor-faktor yang menghambat perkembangan pelaku usaha tersebut menjadi langkah penting bagi Indonesia untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas,” katanya.

Untuk mengidentifikasi potensi pertumbuhan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha, laporan The Missing Graduation mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan kinerja, kapabilitas, dan orientasi pertumbuhannya.

Klasifikasi tersebut digunakan untuk menganalisis perusahaan yang berpotensi berkembang, kontribusi pertumbuhannya terhadap penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta faktor-faktor yang menghambat perkembangan usaha.

Hasil riset menunjukkan sebanyak 1 juta usaha atau 4 persen tergolong top performer, yakni perusahaan dengan kapabilitas tinggi yang telah merealisasikan pertumbuhan.

Sebanyak 12,3 juta usaha atau 47 persen lainnya masuk kategori constrained gazelle. Kelompok ini mencakup usaha yang berorientasi tumbuh tetapi masih perlu meningkatkan kapabilitas, serta usaha yang telah memiliki kapabilitas memadai tetapi pertumbuhannya masih terhambat.

Sementara itu, sekitar 13,1 juta usaha atau hampir separuh dari seluruh usaha di Indonesia tergolong lagging firms atau usaha tertinggal.

Dari kelompok tersebut, sebanyak 13 juta usaha berskala mikro atau kecil dikategorikan sebagai usaha survivalist. Usaha ini kemungkinan muncul sebagai respons terhadap terbatasnya lapangan kerja yang layak.

Direktur Riset Prasasti Adhi Nugroho Saputro mengatakan peluang Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi justru terletak pada pelaku usaha yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk berkembang.

“Jumlah top performer dan constrained gazelles di Indonesia ini tidak sedikit, mencakup separuh dari jumlah pelaku bisnis di Indonesia. Fokus kita sebaiknya diarahkan untuk membuka hambatan bagi usaha-usaha tersebut untuk tumbuh sehingga dapat lebih banyak menciptakan lapangan kerja berkualitas di Indonesia,” ujarnya.

Prasasti menilai hambatan yang membedakan perusahaan berkapabilitas tinggi dengan usaha tertinggal sebagian besar berkaitan dengan aspek kelembagaan.

Terdapat tiga hambatan utama yang secara konsisten membedakan kedua kelompok tersebut, yakni persoalan ketenagakerjaan, regulasi dan birokrasi, serta pungutan liar.

Temuan tersebut sejalan dengan kajian peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson dalam bukunya Why Nations Fail.

Menurut Robinson, masyarakat yang maju membutuhkan institusi inklusif yang memberikan kesempatan setara bagi setiap orang.

“Untuk menjadi masyarakat yang inovatif, kita perlu membangun sistem institusi yang mampu menggali seluruh talenta terpendam di masyarakat dan memberi mereka jalan untuk naik ke atas. Karena itulah kata inklusif begitu penting,” ujar Robinson dalam forum tersebut.

Untuk mengatasi hambatan, Prasasti merekomendasikan agar pemerintah memusatkan kebijakan pada upaya membantu pelaku usaha naik kelas.

Pertama, memperbaiki tata kelola, terutama terkait kualitas tenaga kerja, kemudahan perizinan, dan pemberantasan pungutan liar, disertai kepastian regulasi dan kebijakan.

Kedua, menyesuaikan dukungan pemerintah dengan kebutuhan sektor dan skala usaha, termasuk memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro yang memiliki potensi untuk berkembang.

Ketiga, memperluas ketersediaan lapangan kerja yang layak.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Jago Tbk dan Indonesia Mengajar bekerja sama menerjunkan fasilitator kesehatan finansial yang akan mendampingi masyarakat di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kolaborasi strategis ini bertujuan untuk memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Head of Sustainability & Digital Lending Bank Jago Andy Djiwandono, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan kemampuan masyarakat di wilayah 3T dalam mengelola pendapatan dan prioritas kebutuhan keluarga menjadi sangat krusial agar mereka bisa mandiri secara ekonomi.

Untuk itu, program ini diharapkan menjangkau masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan keuangan formal.

"Dengan aspirasi meningkatkan kesempatan tumbuh berjuta orang melalui solusi keuangan digital yang berfokus pada kehidupan, kami ingin memastikan edukasi keuangan tidak cuma milik masyarakat di kota-kota besar tetapi juga dirasakan langsung masyarakat di pelosok, seperti Sabu Raijua," kata Andy.

Menurut perseroan, Sabu Raijua terpilih sebagai lokasi program karena memiliki kerentanan sosial-ekonomi yang tergolong tinggi di wilayah 3T.

Sustainability Program Activation Specialist Bank Jago Andhina Ratri Aryani menambahkan bahwa keterlibatan pengajar muda menjadi jembatan yang efektif untuk mentransfer pengetahuan tentang pengelolaan dan perencanaan keuangan.

Menurutnya, pengajar muda memiliki kedekatan emosional dan sosial yang kuat dengan masyarakat di tempat mereka bertugas sehingga pesan-pesan edukasi dapat diterima dengan mudah.

"Dengan peran tambahan sebagai fasilitator kesehatan finansial, kami optimistis materi yang diajarkan dapat dipahami dan membawa dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari warga Sabu Raijua," kata Andhina.

Sebelum diberangkatkan, empat pengajar muda dari Indonesia Mengajar menerima pembekalan intensif dari tim Sustainability Bank Jago untuk menjadi fasilitator kesehatan finansial.

Sesi pembekalan ini mencakup materi, metode pendekatan sosial-budaya, hingga strategi pendampingan kesehatan finansial yang relevan dengan kebutuhan harian masyarakat lokal.

Di Sabu Raijua, program edukasi yang dibawakan para fasilitator kesehatan finansial tidak hanya berfokus pada teori menabung.

Lebih dari itu, edukasi mencakup perencanaan anggaran rumah tangga, pengenalan produk keuangan yang aman, perlindungan diri dari kejahatan finansial atau pinjaman ilegal, hingga pengelolaan modal usaha kecil.

Collaboration Project Manager Indonesia Mengajar Anindita Rauda Kirana menilai aspirasi Bank Jago sangat sejalan dengan cara kerja Indonesia Mengajar yang selalu mengedepankan interaksi langsung dan rasa percaya dari masyarakat lokal.

Ia menjelaskan bahwa kehadiran pengajar muda yang hidup berdampingan dengan warga menjadi modal utama agar materi kesehatan finansial dapat diterima dengan mudah hingga ke pelosok desa.

"Di daerah seperti Sabu Raijua, tantangan ekonomi warga seringkali berakar dari minimnya akses informasi pengelolaan uang yang benar. Lewat pendampingan ini, Pengajar Muda tidak hanya membawa ilmu di sekolah tapi juga ikut membentengi ekonomi keluarga warga dari risiko finansial," kata Anindita.

Melalui program ini, Bank Jago dan Indonesia Mengajar berharap dapat menciptakan ekosistem masyarakat yang tidak hanya bankable tetapi yang terpenting memiliki daya tahan (resilience) finansial dalam berbagai tantangan ekonomi di masa depan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kupang (ANTARA) - Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur Bali Nusa Tenggara mencatat Festival Pertamina Energizing Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), mencatat total transaksi Rp4,2 miliar dari penjualan produk usaha mikro dan kecil (UMK) binaan serta official merchandise selama 9-11 Oktober 2026.

“Ajang Pertamina Grand Prix bukan sekadar tontonan balap kelas dunia, tetapi juga momentum emas bagi UMK Indonesia untuk naik kelas. Melalui Festival Pertamina Energizing Indonesia di Mandalika, kami ingin memastikan bahwa kehadiran Pertamina memberikan multiplier effect secara langsung terhadap perekonomian masyarakat lokal di Lombok," kata Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi dalam keterangan yang diterima di Kupang, Selasa malam

Dia menjelaskan, dari total transaksi tersebut, penjualan official merchandise mencapai sekitar Rp3,4 miliar, sedangkan bazar UMK menyumbang lebih dari Rp800 juta.

Dia mengatakan penjualan bazar UMK meningkat 207 persen dibandingkan periode tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp260 juta.

Festival yang berlangsung selama tiga hari itu menghadirkan 30 UMK binaan Pertamina untuk memasarkan produk unggulan mereka di area belakang tribun Grandstand A Sirkuit Mandalika.

Para peserta merupakan UMK binaan Pertamina di wilayah Lombok, termasuk penerima manfaat program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus melalui Aviation Fuel Terminal (AFT) Bandara Internasional Lombok dan Integrated Terminal (IT) Ampenan.

Produk yang dipasarkan mencakup makanan dan minuman, kerajinan tangan, produk kecantikan dan perawatan diri, serta layanan refleksi melalui Reflexy Corner yang dihadirkan pada penyelenggaraan tahun ini.

Lokasi bazar yang strategis di kawasan sirkuit internasional tersebut menarik perhatian penonton balap, wisatawan domestik, hingga wisatawan mancanegara yang berkunjung selama perhelatan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026.

Salah satu pelaku UMK binaan, Didik Wahyudi, pemilik KabaRBaik Coffee, mengatakan kesempatan berjualan di kawasan sirkuit memberikan pengalaman baru karena produknya dapat menjangkau konsumen dari berbagai negara.

"Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pertamina. Berjualan di dekat tribun Grandstand A Mandalika memberikan pengalaman luar biasa bagi kami, karena produk kami bisa dilihat dan dibeli oleh wisatawan dari berbagai belahan dunia. Omzet yang kami dapatkan selama tiga hari ini jauh melampaui ekspektasi," katanya.

Dukungan serupa disampaikan Sudiman, local hero dari Mina Tenun, salah satu program CSR unggulan AFT Bandara Internasional Lombok. Ia mengatakan pendampingan Pertamina membantu perajin lokal mengembangkan produk sekaligus memperluas akses pemasaran.

Menurut dia, keikutsertaan dalam ajang internasional tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk tenun lokal kepada pasar yang lebih luas sekaligus mendorong perajin menjaga kualitas dan melestarikan warisan budaya.

Sementara itu, seorang pengunjung asal Inggris, Shelly, mengapresiasi keberagaman produk yang ditawarkan dalam festival tersebut. Ia menilai bazar memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk membeli produk lokal secara langsung dari pelaku usaha.

Pertamina Patra Niaga berharap keterlibatan UMK dalam ajang olahraga internasional tersebut dapat memperluas pasar produk lokal, meningkatkan daya saing pelaku usaha, dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan Mandalika.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat ini mengimplementasi layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 hari sudah menyasar 131 kantor pertanahan (Kantah) dan ini merupakan "pilot project" tahap ketiga.

"Di tahap tiga pelaksanaan 'pilot project' PERINTIS 10 Hari ini, kami memperluas implementasinya di 36 Kantah. Dengan begitu, total Kantah yang melaksanakan PERINTIS 10 Hari sudah ada 131 Kantah," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Sesditjen PHPT), Kementerian ATR/BPN Heri Mulianto di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pelayanan tersebut telah memasuki tahap ketiga pelaksanaan setelah sebelumnya diterapkan di 17 Kantah pada tahap awal dan diperluas ke 78 Kantah pada 24 September 2026, implementasi layanan ini semakin diperluas dengan tambahan 36 Kantah.

Seiring dengan perluasan tersebut, Heri Mulianto meminta jajaran Kantah yang baru menjalankan PERINTIS 10 Hari untuk mensosialisasikan layanan tersebut kepada masyarakat.

Ia menekan bahwa jajaran perlu memanfaatkan berbagai platform agar informasi mengenai layanan tersebut dapat menjangkau lebih banyak pemohon layanan pertanahan.

Perluasan implementasi PERINTIS juga perlu diikuti kesiapan setiap Kantah dalam menjalankan mekanisme layanan. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor yang perlu diperhatikan, terutama dalam penetapan petugas yang bertanggung jawab melakukan verifikasi berkas.

"Jajaran di Kantah perlu memastikan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memahami kewajiban melakukan 'geotagging' pada saat pengecekan. Lalu, petugas verifikator yang telah ditunjuk harus memahami penerapan sistem 'first in first out' (FIFO) serta mekanisme fiktif positif dalam pemeriksaan akta setelah Sistem Pelaporan Akta berjalan. Pemahaman terhadap mekanisme tersebut merupakan bagian dari kesiapan pelaksanaan PERINTIS 10 Hari," ujarnya.

Adapun 36 Kantah yang mulai mengimplementasikan PERINTIS 10 Hari pada tahap ketiga 'pilot project_' antara lain Kantah Kota Banda Aceh, Kota Jambi, Kota Bengkulu, Kota Yogyakarta, Kota Palangkaraya, Kota Manado, Kota Palu, Kota Kendari, Kota Ambon, Kota Jayapura, Kota Ternate, Kota Serang, Kota Pangkal Pinang, dan Kota Gorontalo.

Selain itu, terdapat Kantah Kabupaten Manokwari, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Batang, Kota Bontang, Kabupaten Tapin, Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarbaru, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Malaka, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bangka Tengah.

"Dengan bertambahnya jumlah Kantah pelaksana, perluasan PERINTIS 10 Hari diharapkan semakin mendekatkan layanan Peralihan Hak Terintegrasi kepada masyarakat," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tidak hanya berkaitan dengan perubahan transaksi tunai menjadi non-tunai, tetapi juga merupakan bagian dari transformasi pengelolaan keuangan daerah, mulai dari pendapatan hingga belanja

Magetan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan, Jawa Timur memperluas implementasi digitalisasi transaksi keuangan daerah guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola fiskal.

‎‎Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti mengatakan bahwa digitalisasi bukan lagi hanya penggunaan teknologi sebagai alat bantu, melainkan telah menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tidak hanya berkaitan dengan perubahan transaksi tunai menjadi non-tunai, tetapi juga merupakan bagian dari transformasi pengelolaan keuangan daerah, mulai dari pendapatan hingga belanja," ujar Bupati Nanik dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), serta penyerahan KKI di Magetan, Selasa.

‎‎Pada sisi pendapatan, Pemerintah Kabupaten Magetan telah menyediakan berbagai kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah, antara lain melalui teller bank, ATM, EDC, QRIS, serta kanal pembayaran digital lainnya. Ke depan, kemudahan akses tersebut perlu diiringi dengan peningkatan kecepatan, keamanan, dan penerimaan masyarakat terhadap transaksi digital.

‎‎Sementara itu, pada sisi belanja, implementasi Kartu Kredit Indonesia menjadi salah satu instrumen untuk mendorong pengelolaan anggaran yang lebih tertib dan akuntabel. Penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) diharapkan dapat mengurangi transaksi tunai sekaligus meminimalkan risiko dalam pengelolaan uang persediaan.

Implementasi KKI di Kabupaten Magetan pada tahap awal telah dilaksanakan melalui empat perangkat daerah sebagai pilot project, yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), BKPSDM, Inspektorat, dan Bapperida. Pada tahun 2026, penerapannya direncanakan diperluas menjadi 20 perangkat daerah.

‎‎Ia mengajak seluruh kepala perangkat daerah dan jajaran pengelola keuangan agar menjadikan KKI sebagai bagian dari upaya memperbaiki proses bisnis, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat akuntabilitas belanja daerah, bukan hanya memenuhi kewajiban administratif.

‎‎Sementara itu, ‎‎Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri Saryo mengatakan bahwa digitalisasi daerah tidak semata-mata bertujuan mengubah layanan konvensional menjadi layanan digital. Lebih dari itu, digitalisasi harus mampu membangun ekosistem pelayanan publik yang terintegrasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

‎‎Menurut dia, percepatan digitalisasi perlu ditopang oleh integrasi layanan antar-sektor, penguatan sistem pembayaran, peningkatan literasi masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, digitalisasi dapat mendorong efisiensi pelayanan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

‎Melalui kegiatan HLM TP2DD ini, Pemerintah Kabupaten Magetan berharap evaluasi ETPD dapat menjadi dasar untuk memperkuat langkah strategis dalam memperluas transaksi digital, baik pada sisi pendapatan maupun belanja daerah.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mendorong mobilisasi investasi swasta di sektor kelapa sawit untuk diarahkan kepada pengembangan seluruh rantai nilai industri, termasuk penguatan kapasitas pekebun rakyat.

Pernyataan itu ia sampaikan dalam kegiatan "Plantation360: Mobilizing Private Capital for More and Better Jobs" yang diselenggarakan EDS16 dan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) di Bangkok, Thailand.

"Jika kita ingin kelapa sawit berkontribusi pada pertumbuhan yang inklusif, modal swasta harus mampu menjangkau seluruh rantai nilai (value chain), termasuk membantu pekebun memperoleh akses yang lebih baik terhadap pembiayaan, teknologi, pasar, dan pengetahuan," kata Suahasil, dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Selasa.

Untuk mewujudkan itu, ia menekankan tiga langkah utama.

Pertama, menjadikan keberlanjutan sebagai daya tarik investasi melalui hilirisasi produk pangan, oleokimia, biomaterial, serta pengembangan teknologi pengolahan dan inovasi produk.

Upaya ini juga mencakup pengembangan energi berbasis sawit, seperti B50, green diesel, bahan bakar penerbangan berkelanjutan (SAF), pemanfaatan minyak jelantah, dan bensin berbasis bahan baku pertanian.

Kedua, memperkuat peran pemerintah dan lembaga pembiayaan pembangunan dalam menarik investasi swasta melalui skema berbagi risiko, bantuan teknis, dan penyiapan proyek, terutama untuk peremajaan perkebunan rakyat, ketertelusuran rantai pasok, dan hilirisasi.

Dalam hal ini, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mendukung peremajaan perkebunan, pengembangan keterampilan, penelitian, dan infrastruktur dengan prinsip transparansi, ketepatan sasaran, serta tanggung jawab fiskal.

Ketiga, memastikan pekebun rakyat terlibat dalam seluruh rantai nilai industri sawit, bukan hanya sebagai pemasok, tetapi juga sebagai produsen dan wirausaha.

Dengan demikian, investasi sawit diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja lebih produktif, meningkatkan keterampilan dan kondisi kerja, serta memperluas peluang ekonomi di bidang agribisnis, logistik, pengolahan, layanan digital, rekayasa, dan teknologi.

Menkeu juga menegaskan bahwa penciptaan nilai tambah dan lapangan kerja berkualitas harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan.

Sejak Februari 2025, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan telah menertibkan dan mengembalikan 6,2 juta hektare kawasan hutan yang sebelumnya digunakan secara tidak sah, termasuk untuk aktivitas perkebunan kelapa sawit.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menertibkan pemanfaatan kawasan hutan dan memperkuat kredibilitas industri sawit Indonesia dalam menerapkan prinsip keberlanjutan.

Suahasil menggarisbawahi, sektor kelapa sawit dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan melalui investasi yang tepat, peningkatan produktivitas, penguatan peran pekebun rakyat, dan pengembangan industri hilir.

"Indonesia meyakini bahwa perdebatan mengenai kelapa sawit perlu bergerak melampaui pilihan sederhana antara pembangunan dan keberlanjutan. Kita harus menunjukkan bahwa keduanya dapat saling memperkuat. Itulah potensi nyata dari Plantation360," tutur Menkeu.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026