Aceh Utara (ANTARA) - Ratusan hektare sawah di Desa Krueng Seupeng, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, terendam banjir akibat hujan lebat yang bertepatan dengan pasang purnama. Untuk menghindari risiko gagal panen, para petani memilih memanen padi lebih awal meski tanaman mereka telah terendam banjir.

Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak perusahaan, instansi pemerintah, lembaga negara independen, serta BUMN/Danantara mendaftar sebagai mitra penyelenggara program Magang Nasional (MagangHub) 2026 Batch 3.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan pendaftaran mitra penyelenggara Magang Nasional dibuka hingga 29 Oktober 2026.

“Kami mengajak perusahaan, instansi pemerintah, lembaga negara independen, serta BUMN/Danantara untuk segera mendaftar sebagai mitra penyelenggara MagangHub Batch 3 Angkatan II,” kata Darmawansyah.

Lebih lanjut, ia mengatakan partisipasi berbagai pihak diperlukan untuk menyediakan kesempatan pemagangan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

“Kami berharap semakin banyak pihak yang berpartisipasi dengan menyediakan lowongan pemagangan sesuai kebutuhan dan bidang pekerjaan masing-masing,” ujar Darmawansyah.

Perusahaan dan instansi yang berminat dapat mendaftar melalui laman resmi MagangHub di maganghub.kemnaker.go.id.

Pendaftaran penyelenggara berlangsung pada 28 September hingga 29 Oktober 2026, sedangkan proses verifikasi dijadwalkan berlangsung hingga 30 Oktober 2026.

Setelah proses verifikasi, Kemnaker menetapkan penyelenggara dan menayangkan lowongan pemagangan pada 30 Oktober 2026. Tahapan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan kesempatan pemagangan yang dapat diakses calon peserta sesuai posisi yang tersedia.

Pendaftaran dan pengecekan eligibilitas calon peserta dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober hingga 4 November 2026. Selanjutnya, calon peserta dapat melamar lowongan pemagangan pada 31 Oktober hingga 4 November 2026.

Calon peserta diimbau memastikan kesesuaian data diri, terutama nama, nomor induk kependudukan (NIK), dan tanggal kelulusan, dengan data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Pemeriksaan data diperlukan untuk mendukung kelancaran proses pengecekan eligibilitas.

Setelah masa pelamaran berakhir, penyelenggara melaksanakan rekrutmen dan mengusulkan calon peserta pada 5–11 November 2026.

Kemnaker kemudian melakukan seleksi dan penetapan peserta pada 12–13 November 2026, dengan pengumuman hasil seleksi dijadwalkan pada 13 November 2026.

Peserta yang dinyatakan lolos seleksi dijadwalkan mulai menjalani pemagangan pada 16 November 2026.

Informasi mengenai program dan pendaftaran mitra penyelenggara dapat diakses melalui laman resmi maganghub.kemnaker.go.id.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Makassar (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sedang menyiapkan formulasi agar dapat melibatkan UMKM dalam penyediaan bahan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Sekarang BGN (Badan Gizi Nasional) selama dipimpin oleh Pak Sudaryono (Kepala BGN) kini sedang melakukan penataan internal. Sekaligus nanti bersama-sama dengan kami dari Kementerian UMKM," kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu.

Selain penataan internal di tubuh BGN, pihaknya juga sedang menyusun formula yang terbaik bagi UMKM untuk mendukung program MBG yang telah dijalankan Presiden Prabowo Subianto, agar program ini berjalan maksimal dan tepat sasaran.

"Kementerian UMKM, kita juga sedang menyiapkan formulasi untuk mendorong partisipasi keterlibatan UMKM sebesar-besarnya," tuturnya.

Menteri Maman mengklaim, sejauh ini sudah lebih dari 68 ribuan UMKM yang menjadi pemasok bagi dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Indonesia, seperti bahan makanan, telur dan lainnya. Ia menyebut suplai bahan ini dari daerah masing-masing yang sudah terdata.

"Artinya (sudah diakomodir), tapi dari target 68 ribu itu kita memang menganggap masih perlu ditingkatkan agar partisipasi UMKM sebanyak-banyaknya bisa didapatkan. Ini sedang kita siapkan formulasinya," ujarnya menegaskan.

Sesuai instruksi dari Presiden Prabowo Subianto, seluruh elemen jajaran kabinet merah putih pada di masa pemerintahannya bersama Wapres Gibran Rakabuming Raka wajib untuk memberikan perhatian yang besar kepada ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta unit usaha, atau sekitar 99,99 persen dari total unit usaha di Indonesia.

Pada sektor UMKM ini diklaim menyerap tenaga kerja sekitar 123 juta orang atau sekitar 97 persen tenaga kerja nasional. Keberadaan UMKM dianggap menjadi penopang utama dalam mengurangi angka pengangguran.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Makassar (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyebutkan penundaan pemberlakuan sertifikasi halal bagi UMKM hingga 2028 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Pesan Pak Presiden kepada kami untuk menunda batasan, seharusnya batas terakhirnya tanggal 18 Oktober kemarin. Presiden memahami dan mengerti bahwa cukup banyak aspirasi dari UMKM," katanya di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu.

Ia mengatakan, sejauh ini kewajiban sertifikasi halal terhadap UMKM belum memenuhi target. Sehingga dipandang perlu untuk melakukan penundaan. Sebab, sebagian besar pelaku UMKM, kata dia menilai masih kesulitan perihal pemenuhan syarat dokumen-dokumennya.

Berdasarkan target kuota sertifikasi halal gratis (SEHATI) dari pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tahun 2026 sebanyak 1,35 juta untuk UMKM. Kendati demikian target tersebut belum tercapai hingga batas akhir 18 Oktober 2026.

"Selain memang target tidak tercapai, sebagian besar UMKM juga melihat momentumnya belum pas, karena masih dianggap cukup berat dan belum punya kemampuan menyiapkan dokumen-dokumen administrasinya. Maka dari itu, ditunda sampai dua tahun atau sampai tahun 2028," tuturnya.

Kendati demikian, kata Maman menjelaskan, sertifikasi kewajiban halal bagi UMKM bukan merupakan program masa pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, tetapi merupakan amanah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dengan masa akhir 18 Oktober 2026.

"Maka dari itu, karena Pak Presiden juga melihat masih banyak UMKM yang memang belum bisa memenuhi, dalam rangka untuk meringankan beban UMKM, Pak Presiden memerintahkan untuk menundanya sampai tahun 2028," tuturnya lagi.

Oleh karena itu, pihak akan melihat sejauh mana efektivitas penundaan aturan ini serta menjalankan arahan presiden dengan mengkajinya serta mencari mekanisme jalan tengahnya agar mendapatkan solusi yang terbaik.

"Apa mekanisme jalan tengah itu? Mekanisme yang memang bisa mempertemukan dua sisi antara aspek perintah Undang-undang terkait kewajiban halal dengan melihat faktor kemampuan dari UMKM-nya," ujarnya menekankan.

"Jangan sampai malah menjadi beban bagi UMKM. Ini lagi kita kaji, mudah-mudahan dalam waktu ke depan kita bisa temukan formulasi yang terbaik," ucap Maman menambahkan.

Penerapan kewajiban sertifikasi halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan dan perlindungan bagi konsumen muslim agar terhindar mengonsumsi produk yang tidak jelas kehalalannya. Selain amanah konstitusi, hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Palu (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah meningkatkan akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan melalui pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 yang diselenggarakan sejak September.

“Melalui kegiatan ini, OJK bersama seluruh pemangku kepentingan berusaha untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada berbagai lapisan masyarakat dan meningkatkan pemahaman terhadap produk dan layanan keuangan,” kata Kepala OJK Sulteng Bonny Hardi Putra pada puncak BIK 2026 di Palu, Minggu (25/10) malam.

Ia mengatakan kegiatan tersebut juga bertujuan mendorong budaya menabung bagi pelajar dan memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Menurut dia, pelaksanaan BIK merupakan bagian dari upaya bersama untuk mencapai target inklusi keuangan nasional secara terintegrasi, masif, dan berkelanjutan.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, OJK ingin memastikan akses keuangan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat, disertai pemahaman yang memadai mengenai manfaat, risiko, serta penggunaan produk keuangan.

Bonny menegaskan inklusi keuangan tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka dan target, tetapi juga pada kemampuan masyarakat mengambil keputusan keuangan secara bijak.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan nasional tercatat sebesar 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen.

Sementara itu, indeks literasi keuangan di Sulawesi Tengah tercatat sebesar 60,07 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 88,65 persen pada 2026.

Bonny menyebutkan berbagai kegiatan telah dilaksanakan selama BIK 2026, di antaranya edukasi keuangan bagi pelajar dan mahasiswa, gelar wicara (talk show), kompetisi cerdas cermat keuangan, BIK Idol, serta UMKM Summit.

Menurut dia, UMKM Summit menjadi salah satu upaya untuk mempermudah akses pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap industri jasa keuangan, termasuk dalam memperoleh tambahan modal dan memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha.

Dia juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Sulawesi Tengah dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Sebagai bentuk apresiasi, OJK Sulteng turut memberikan penghargaan kepada industri jasa keuangan dan media massa yang berperan aktif mendukung program literasi dan inklusi keuangan.

Bonny menambahkan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan bukan hanya menjadi tanggung jawab OJK, melainkan upaya bersama seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ini bukan program OJK sebenarnya, program kita semua, bagaimana meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Donggi Senoro LNG (DSLNG) menegaskan komitmen dalam meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi melalui inovasi dan optimalisasi fasilitas yang dimiliki.

“DSLNG terus berupaya menjaga keandalan operasional sekaligus meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi melalui inovasi dan optimalisasi fasilitas yang dimiliki,” ujar Operation Director DSLNG Adi Kustanto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Pernyataan Adi Kustanto itu disampaikan setelah DSLNG meraih Penghargaan Energi Subroto 2026 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam kategori Best Technology Innovation atau kategori Inovasi Teknologi Terbaik.

Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan DSLNG menerapkan rekayasa sistem dan pemanfaatan kembali Boil-Off Gas (BOG) untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan gas serta mengurangi emisi dari kegiatan operasional kilang LNG.

Melalui inovasi tersebut, DSLNG berhasil menurunkan total flaring sebesar 49 persen, melampaui target penurunan yang ditetapkan sebesar 40 persen.

Pencapaian tersebut menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam mengoptimalkan pemanfaatan gas yang sebelumnya berpotensi dibakar melalui sistem flare, sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi dan peningkatan efisiensi operasional.

"Keberhasilan tersebut dicapai tanpa membangun fasilitas baru," katanya.

Ia menjelaskan, dengan mengandalkan rekayasa sistem dan optimalisasi infrastruktur yang telah tersedia, DSLNG mampu menciptakan nilai tambah ekonomi sekaligus meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya energi.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi dapat memberikan dampak nyata melalui peningkatan kinerja aset yang sudah ada, tanpa harus selalu disertai investasi untuk pembangunan fasilitas tambahan.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Adi Kustanto dalam Malam Penganugerahan Penghargaan Energi Subroto 2026 yang diselenggarakan di Jakarta pada Jumat (23/10).

Adi Kustanto memberikan apresiasi bagi seluruh personel DSLNG yang telah berhasil mengupayakan inovasi atas penerapan solusi teknologi yang memberikan manfaat operasional, ekonomi, dan lingkungan secara bersamaan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri ESDM Yuliot menegaskan bahwa transformasi energi Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional, meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini, inovasi yang meningkatkan efisiensi pemanfaatan gas dan mengurangi emisi menjadi salah satu bentuk kontribusi industri energi terhadap pengelolaan sumber daya yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) -

PT PAL Indonesia (Persero) memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional melalui pengembangan Kapal Selam Otonom Tanpa Awak (KSOT) dan Torpedo Piranha yang meraih penghargaan ASEAN Outstanding Engineering Achievement Project dalam konferensi insinyur tingkat ASEAN di Bandung, Jawa Barat.

“Penghargaan ini menjadi pengakuan atas kemampuan dan dedikasi insinyur PT PAL dalam mengembangkan teknologi pertahanan melalui rekayasa yang dilakukan secara mandiri,” kata Chief Finance and Human Resources Officer PT PAL Indonesia Pramusti Indrascaryo dalam keterangan di Surabaya, Minggu.

Penghargaan yang diberikan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dalam rangkaian 44th Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO 44) tersebut menjadi apresiasi atas kemampuan insinyur Indonesia dalam merancang dan mengembangkan teknologi strategis di dalam negeri.

Pramusti mengatakan capaian tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus memperkuat penguasaan teknologi, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, dan menghasilkan inovasi yang mendukung kemandirian industri pertahanan Indonesia.

Kedua produk tersebut dirancang oleh insinyur Indonesia dan dikembangkan melalui kemampuan rekayasa serta manufaktur PT PAL di dalam negeri, dengan KSOT memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) lebih dari 50 persen.

Pengembangan teknologi ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas industri nasional agar tidak hanya mengandalkan pengadaan produk pertahanan, tetapi juga meningkatkan kemampuan desain, rekayasa, dan produksi secara mandiri.

Untuk menjaga keberlanjutan inovasi, PT PAL pun memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi, antara lain Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Universitas Hasanuddin, melalui program magang mahasiswa, pendidikan lanjut bagi karyawan, serta riset dan pengembangan teknologi.

Sinergi antara industri dan perguruan tinggi tersebut diharapkan dapat menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri maritim dan pertahanan, sekaligus memperkuat ekosistem riset dan inovasi nasional.

PT PAL berharap pengembangan KSOT dan Torpedo Piranha dapat menjadi bagian dari transformasi industri pertahanan nasional untuk meningkatkan penguasaan teknologi dalam negeri dan memperkuat kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan pertahanannya secara berkelanjutan.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar menegaskan gelaran The 5th World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 di SCBD Jakarta menjadi momentum krusial bagi kebangkitan sektor kreatif global yang inklusif.

"Harapan kita tentunya ekonomi bisa menjadi sebuah ajang untuk mempersatukan sesama manusia tanpa ada perbedaan ras, suku, agama," kata Irene dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Lebih lanjut, WCCE 2026 dirancang secara strategis sebagai wadah perluasan jejaring serta inkubator kolaborasi nyata antara para penggiat industri kreatif lokal dan mitra internasional.

Demi mewujudkan ekosistem yang berkelanjutan, sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci utama dalam membuka keran investasi dan adopsi teknologi modern.

“Ekonomi kreatif tidak tumbuh dalam ruang yang terpisah. Kita membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, kreator, komunitas, akademisi, investor, dan mitra internasional untuk membuka akses terhadap pasar, investasi, teknologi, dan pengembangan kekayaan intelektual. Karena itu, WCCE 2026 kami dorong agar tidak berhenti pada dialog, tetapi menghasilkan koneksi dan kolaborasi yang memberikan manfaat nyata bagi ekosistem ekonomi kreatif,” jelas Irene.

Semangat inklusivitas WCCE 2026 yang mengusung tema “Inclusively Creative: Collective Continuity”, juga diwujudkan lewat Pasar Wiwitan di SCBD—sebuah creative marketplace garapan Artha Graha Peduli yang melibatkan lebih dari 200 UMKM lokal.

Kreator konten sekaligus pegiat kemanusiaan, Ferry Irwandi, berharap ratusan UMKM di pasar akhir pekan tersebut dapat bertransformasi menjadi pendorong kesejahteraan masyarakat yang konkret.

“Semoga UMKM di sini bisa membuka lapangan pekerjaan yang banyak dan kita selesai dari sektor kerja informal menjadi kerja formal karena itu akan bagus sekali buat peningkatan ekonomi masyarakat," pungkas Ferry.

Komitmen Indonesia dalam mengawal masa depan ekonomi kreatif di panggung dunia juga dipertegas lewat perumusan 'Jakarta Vision on Creative Economy'.

Cetak biru ini diproyeksikan menjadi pilar penting untuk memperkokoh posisi ekonomi kreatif dalam agenda pembangunan global pasca-2030, sekaligus meningkatkan atensi internasional terhadap kontribusi sosial-ekonomi sektor ini.

WCCE 2026 menghadirkan beragam narasumber untuk memotret fakta lapangan terkait isu-isu terkini di Indonesia.

Ajang yang berlangsung pada 21-25 Oktober 2026 itu juga diselimuti aksi solidaritas kemanusiaan melalui doa bersama untuk penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) -

PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) menyiapkan 1.000 unit pompa air bagi petani tebu di Pabrik Gula (PG) Rendeng di Jepara, Jawa Tengah, guna menjaga produktivitas tanaman dan memperkuat pasokan bahan baku untuk mendukung swasembada gula nasional.

“Petani memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan industri gula. Karena itu, kemitraan dengan petani tidak hanya sebatas penyerapan hasil panen, tetapi juga melalui dukungan terhadap kebutuhan budi daya di lapangan,” kata Direktur Utama PT SGN Mahmudi dalam keterangan yang diterima di Surabaya, Minggu.

Mahmudi mengatakan bantuan pompa air tersebut diharapkan membantu petani mengoptimalkan pengairan lahan terutama ketika menghadapi keterbatasan sumber air yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman tebu.

Ia menuturkan penyaluran bantuan dilakukan kepada mitra petani tebu PG Rendeng ini sebagai bagian dari program perusahaan untuk memperkuat sektor hulu industri gula melalui dukungan langsung terhadap kebutuhan budi daya petani.

Menurut Mahmudi, penguatan sektor hulu menjadi salah satu kunci menjaga keberlanjutan pasokan tebu bagi pabrik gula sehingga sinergi perusahaan dan petani perlu dibangun tidak hanya pada saat penyerapan hasil panen, tetapi juga selama proses produksi.

Melalui program 1.000 pompa air tersebut, kata dia, SGN berharap dukungan terhadap petani dapat membantu menjaga produktivitas perkebunan, memperkuat pasokan bahan baku pabrik gula, dan meningkatkan daya saing industri gula dalam negeri.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perkebunan Heru Tri Widarto mengapresiasi dukungan SGN dalam membantu petani memenuhi kebutuhan pengairan dan menjaga produktivitas tanaman tebu.

Heru berharap kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan petani semakin kuat untuk mendorong kemajuan perkebunan tebu serta meningkatkan kontribusinya terhadap pencapaian swasembada gula nasional.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) -

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) telah merealisasikan hampir 50.000 sambungan jaringan gas bumi (jargas) rumah tangga di Kota Surabaya dari target 59.900 sambungan pada periode 2025–2026 untuk memperluas akses energi bagi masyarakat.

“Pengembangan jaringan gas bumi di Surabaya terus kami lakukan secara bertahap, disertai sosialisasi agar masyarakat memahami manfaat layanan, proses pemasangan, serta aspek keselamatan penggunaannya,” kata Area Head Surabaya PGN Sales and Operation Region III (SOR III) Arief Nurrachman di Surabaya, Minggu.

Arief mengatakan PGN terus mengintensifkan sosialisasi menjelang akhir tahun untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus mendukung pencapaian target pengembangan jargas di sejumlah kawasan di Surabaya.

Salah satu wilayah pengembangan adalah Kelurahan Lontar, Surabaya Barat, yang memiliki target sekitar 4.500 sambungan jargas pada periode 2025–2026, dengan pemasangan jaringan pada 2026 yang sedang berlangsung di lima rukun warga (RW).

Ia menjelaskan pengembangan di Lontar dilakukan bertahap karena wilayah tersebut memiliki sekitar 30.000 rumah tangga yang tersebar di 16 RW, sementara jaringan gas bumi belum menjangkau seluruh kawasan.

PGN juga telah mengusulkan perluasan jaringan ke 10 RW di Lontar pada 2027 dengan pelaksanaan yang akan menyesuaikan perencanaan dan persetujuan program terkait.

Untuk mendukung perluasan layanan, PGN menggelar sosialisasi bagi pelanggan dan calon pelanggan di Kelurahan Lontar pada Sabtu (24/10), yang menjadi kegiatan ketujuh PGN Area Surabaya sepanjang 2026.

Arief mengatakan sosialisasi tersebut mencakup edukasi manfaat gas bumi, proses penyambungan, dan prosedur keselamatan agar masyarakat dapat memanfaatkan jargas secara aman dan sesuai ketentuan.

Selain Lontar, pengembangan jargas di Surabaya juga mencakup sejumlah wilayah, antara lain Kandangan, Sememi, Simo Mulyo Baru, Manukan Kulon, Manukan Wetan, Gunung Anyar, Menur, dan Mojo.

Sementara itu, Lurah Lontar Iwan Ahmadi berharap perluasan jaringan gas bumi dapat menjangkau lebih banyak rumah tangga dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayahnya sehingga membantu meningkatkan efisiensi kegiatan usaha masyarakat.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Garut (ANTARA) - Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Garut, Jawa Barat menyampaikan estimasi luas lahan panen padi pada Oktober 2026 mencapai 7.869 hektare tersebar di sejumlah kecamatan.

"Estimasi panen di bulan Oktober ada 7.869,07 hektare di 42 kecamatan di Garut," kata Kepala Dispertan Kabupaten Garut, Ardhy Firdian di Garut, Minggu.

Ia menuturkan, lahan sawah di Kabupaten Garut tercatat seluas 46.824,40 hektare dengan rata-rata angka produktivitas gabah kering panen (GKP) sebanyak 69 kuintal per hektare.

Sebaran potensi panen padi pada Oktober 2026 ini, kata dia, tersebar di seluruh wilayah pertanian bagian selatan maupun utara Garut dengan potensi panen yang terluas yakni daerah selatan seperti di Kecamatan Bungbulang seluas 447 hektare dan Talegong 439,5 hektare.

Daerah lainnya, kata dia, di antaranya Kecamatan Limbangan seluas 345 hektare, kemudian Samarang seluas 318,75 hektare, dan Kadungora seluas 316,11 hektare yang masih bisa panen karena terdapat pengairan yang cukup meski saat tanam sedang kemarau.

"Bisa panen di musim kemarau karena kan ada sawah-sawah kita yang masih punya cukup air dari irigasi," katanya.

Ia mengatakan, musim kemarau tahun ini telah memberikan dampak lahan sawah terancam kekeringan, dan ada juga yang dilanda puso atau gagal panen seluas 221,40 hektare atau hanya sekitar 0,47 persen.

Lahan sawah yang puso itu, menurut dia, karena sama sekali tidak mendapatkan pasokan air irigasi di saat usia tanam sekitar dua bulan yang masih membutuhkan air.

"Ada juga sawah-sawah yang memang sempat ditanam, sempat pada waktu perjalanannya itu tidak terairi akhirnya terancam, dan yang puso itu yang enggak sama sekali ada air," katanya.

Ia mengungkapkan, secara keseluruhan produksi padi GKP pada periode Januari sampai September 2026 mencapai 730.769 ton, angka itu terjadi kenaikan dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025 sebanyak 701.422 ton.

Adanya kenaikan produksi GKP itu, kata dia, karena sebelumnya melakukan percepatan tanam pada awal-awal tahun ketika pasokan air dan intensitas hujan masih cukup.

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bandarlampung (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional (Divre) IV Tanjungkarang menambah 196 tenaga Penjaga Jalan Lintasan (PJL) untuk memperkuat pengamanan di 49 titik perlintasan sebidang di wilayah operasionalnya.

"Dengan penambahan tersebut, jumlah tenaga PJL KAI Divre IV Tanjungkarang meningkat dari sebelumnya 184 orang menjadi total 380 orang," kata Manager Humas KAI Divre IV Tanjungkarang, Azhar Zaki Assjari, di Bandarlampung, Minggu.

Dia mengatakan bahwa penambahan tenaga tersebut terdiri atas 152 tenaga untuk 38 titik Jalur Perlintasan Langsung (JPL) ekstra dan 44 tenaga untuk 11 titik JPL prioritas.

"Langkah ini merupakan bagian dari upaya KAI Divre IV Tanjungkarang dalam meningkatkan pengawasan di perlintasan sebidang serta mendukung keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan," kata di.

Dia mengatakan penempatan tenaga tambahan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengamanan di sejumlah wilayah operasional, meliputi Lampung dan sebagian wilayah Sumatera Selatan.

"Kehadiran petugas diharapkan dapat memperkuat pengawasan di titik-titik perlintasan yang membutuhkan perhatian lebih," kata di.

Azhar Zaki Assjari, menyampaikan bahwa penambahan tenaga PJL merupakan salah satu langkah perusahaan untuk meningkatkan kewaspadaan dan mendukung upaya pencegahan kecelakaan di perlintasan sebidang.

“Dengan penambahan 196 tenaga PJL, jumlah petugas kini mencapai 380 orang," kata dia.

Menurutnya penguatan ini menjadi bagian dari upaya KAI dalam meningkatkan pengamanan di titik-titik perlintasan yang membutuhkan perhatian lebih.

"Kami berharap kehadiran petugas dapat mendukung keselamatan perjalanan kereta api sekaligus meningkatkan keamanan masyarakat saat melintasi jalur kereta api,” katanya.

Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026