Pelatihan ini menjadi bekal bagi peserta untuk mengoptimalkan peluang bisnis dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) membekali pelaku UMKM dengan pelatihan ekspor guna memperluas peluang pasar global bagi produk usaha para mitra binaan BUMN energi tersebut.

VP Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan kegiatan bertajuk Pelatihan Ekspor dan Teknik Promosi Produk Ekspor ini bekerja sama dengan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP) Kementerian Perdagangan.

"Pelatihan ini menjadi bekal bagi peserta untuk mengoptimalkan peluang bisnis dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2026," ujarnya.

Pelatihan diselenggarakan dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada 8-10 Oktober 2026, diikuti 28 peserta dari UMKM mitra program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) Pertamina Group yang akan berpartisipasi dalam TEI 2026.

Adapun tahap kedua dijadwalkan setelah penyelenggaraan TEI 2026.

Baron mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari program UMK Go Global yang dijalankan Pertamina secara rutin selama tiga tahun terakhir.

Melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, Pertamina mendorong pelaku usaha lokal untuk meningkatkan kapasitas serta membangun daya saing di pasar global.

Sementara itu, Kepala PPEJP Kemendag Abu Amar menekankan pentingnya menindaklanjuti pelatihan melalui penyusunan rencana aksi promosi yang konkret dan dapat segera diterapkan.

"Saya berharap setelah pelatihan ini, para peserta mampu membuat rencana aksi promosi yang nyata dan siap untuk segera diimplementasikan. Semoga semua sukses menjadi eksportir-eksportir tangguh yang dapat membuka pintu-pintu pasar baru bagi Indonesia," ujarnya.

Rencana promosi yang terarah menjadi bekal bagi peserta untuk memperkenalkan keunggulan produk, mengidentifikasi peluang pasar, serta membangun hubungan dengan calon pembeli internasional.

Dengan kesiapan tersebut, keikutsertaan dalam pameran diharapkan dapat membuka peluang kerja sama bisnis yang berkelanjutan.

Baron juga mengatakan penguatan kapasitas merupakan bagian penting dari pembinaan UMKM agar mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan daya saing.

"Melalui pembinaan yang berkelanjutan, Pertamina mendorong UMKM binaan untuk terus meningkatkan kualitas usaha dan memanfaatkan peluang pasar, termasuk melalui pengembangan akses ke pasar internasional," jelasnya.

Melalui pelatihan ini, Pertamina berharap UMKM mitra binaan semakin siap mengikuti TEI 2026 maupun kegiatan perluasan pasar lainnya.

"Bekal pengetahuan ekspor dan teknik promosi ini diharapkan membantu peserta memaksimalkan pertemuan dengan calon pembeli, menindaklanjuti peluang bisnis, serta mengubah kontak menjadi kontrak," sebut Baron.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kita perlu memperkuat hilirisasi, industrialisasi, penguasaan teknologi dan diversifikasi kemitraan agar memiliki daya saing dan posisi tawar yang semakin kuat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Indonesia harus memperkuat daya saing di tengah perang ekonomi global yang semakin tajam.

"Indonesia harus mampu mengubah tekanan global menjadi peluang strategis. Kita perlu memperkuat hilirisasi, industrialisasi, penguasaan teknologi dan diversifikasi kemitraan agar memiliki daya saing dan posisi tawar yang semakin kuat," ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia mengingatkan persaingan kekuatan besar kini semakin bergeser dari arena geopolitik menuju konfrontasi geoekonomi. AHY menyoroti meningkatnya penggunaan tarif perdagangan, sanksi ekonomi, pembatasan teknologi, dan penguasaan rantai pasok sebagai instrumen kekuatan negara.

Mengutip Global Risks Report 2026 dari World Economic Forum, dia menjelaskan konfrontasi geoekonomi menempati posisi teratas risiko global jangka pendek, dengan 18 persen responden menempatkannya sebagai risiko utama, disusul konflik bersenjata antarnegara sebesar 14 persen.

Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi salah satu faktor utama yang mendorong ketidakpastian tersebut.

"Kita sedang menyaksikan perubahan mendasar. Perdagangan, teknologi, energi dan rantai pasok tidak lagi semata-mata menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga alat tekanan dan perebutan pengaruh geopolitik," kata AHY.

Menurut dia, fragmentasi geoekonomi menghadirkan risiko terhadap stabilitas perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi, tetapi sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk mengambil peran lebih besar dalam diversifikasi rantai pasok global.

Tantangannya adalah memastikan Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah atau pasar konsumsi, tetapi berkembang menjadi pusat produksi dan inovasi bernilai tambah.

AHY menekankan kesiapan domestik menjadi penentu kemampuan Indonesia menghadapi perubahan ekonomi global, termasuk melalui penguatan infrastruktur, efisiensi logistik, ketahanan energi dan pembangunan SDM.

Ia juga mengajak Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) menghasilkan kajian geoekonomi yang dapat membantu pemerintah mengantisipasi risiko serta mengidentifikasi peluang investasi dan kerja sama strategis.

"Daya saing bangsa tidak cukup ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam. Kita harus mampu mengubah sumber daya tersebut menjadi produktivitas, inovasi, lapangan kerja berkualitas dan kesejahteraan rakyat," kata AHY.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Untuk Teluk Mendale, pembangunannya masih berjalan dan sudah mencapai 75 persen. Target pada November ini sudah selesai agar dapat kembali menerima kunjungan wisatawan

Aceh Tengah (ANTARA) - Pemerintah merehabilitasi Kawasan Wisata Teluk Mendale di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, untuk memulihkan sektor wisatawan dan menggerakkan kembali perekonomian masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi pada 25 November 2025.

Kepala Dinas Pariwisata Aceh Tengah Erwin Pratama di Takengon, Rabu, mengatakan pembangunan Kawasan Wisata Teluk Mendale yang melibatkan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pekerjaan Umum tersebut telah mencapai 75 persen dan ditargetkan rampung pada Desember 2026.

“Untuk Teluk Mendale, pembangunannya masih berjalan dan sudah mencapai 75 persen. Target pada November ini sudah selesai agar dapat kembali menerima kunjungan wisatawan,” kata Erwin.

Ia mengatakan pemulihan akses jalan menjadi salah satu faktor penting dalam mengembalikan kunjungan wisatawan ke Aceh Tengah.

Pasca-bencana, kondisi sejumlah jalur menuju wilayah tersebut belum sepenuhnya pulih sehingga mempengaruhi mobilitas masyarakat dan wisatawan.

Menurut Erwin, minat wisatawan untuk berkunjung ke Aceh Tengah masih terlihat tinggi termasuk saat libur Hari Raya Idul Fitri.

Pemerintah daerah berharap perbaikan akses dan rehabilitasi destinasi wisata dapat meningkatkan kembali jumlah kunjungan, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Selain memulihkan daya tarik wisata, pembangunan Teluk Mendale juga diarahkan untuk mendukung kegiatan usaha masyarakat. Kawasan tersebut dilengkapi gerai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikelola melalui kolaborasi dengan badan usaha milik desa (BUMDes) dan masyarakat setempat.

Erwin menjelaskan pekerjaan yang masih berlangsung di kawasan itu antara lain pemasangan paving block atau pengaspalan serta penyelesaian gerai UMKM, termasuk pekerjaan plesteran dan pemasangan atap.

Ia berharap rehabilitasi kawasan wisata tersebut dapat membuka kembali peluang usaha bagi masyarakat sekaligus memperkuat pemulihan ekonomi daerah setelah bencana.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga mendorong pemulihan destinasi wisata lain yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Sejumlah lokasi tambahan telah diusulkan untuk memperoleh dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi, tetapi masih dalam tahap pengusulan.

Melalui pemulihan infrastruktur dan destinasi wisata, pemerintah daerah berharap kunjungan wisatawan menjelang akhir 2026 dapat meningkat dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Aceh Tengah.

Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menegaskan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi parameter utama bagi seluruh direksi BUMN, bukan sekadar pencapaian finansial.

“Parameter bagi seluruh direksi BUMN bagi saya adalah seberapa besar mereka mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, tidak hanya finansial,” ujar Dony dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menurut Dony, kualitas pelayanan menjadi faktor penting dalam memenangkan persaingan bisnis dan menjaga keberlanjutan perusahaan. BUMN harus mampu memberikan layanan terbaik untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan.

“Orang yang memenangkan persaingan adalah orang yang memberikan pelayanan yang baik,” kata Dony.

Ia menjelaskan, pelayanan yang berkualitas memberikan dampak terhadap keberlanjutan perusahaan atau business continuity. Karena itu, setiap BUMN harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan persaingan yang semakin ketat.

“Kita tidak lagi hidup di zaman 20 tahun yang lalu, ketika kita tidak memiliki kompetitor. Kita tidak bisa main-main dengan pelayanan,” ujarnya.

Dony menegaskan, direksi BUMN perlu menjadikan pelayanan sebagai bagian penting dalam strategi perusahaan. Orientasi bisnis tidak boleh hanya berfokus pada pencapaian finansial, tetapi juga pada pengalaman masyarakat ketika menggunakan layanan BUMN.

Sejalan dengan arahan tersebut, BP BUMN bersama Danantara Indonesia terus memperkuat standar pelayanan dan budaya kerja yang berorientasi pada pelanggan. Upaya ini sejalan dengan semangat Melayani Sepenuh Hati.

Melalui Danantara Indonesia CX100 Award 2026, Danantara mendorong peningkatan kualitas pelayanan di seluruh sektor BUMN. Penilaian dilakukan berdasarkan tiga indikator utama, yakni effectiveness atau ketepatan layanan, ease atau kemudahan layanan, dan emotion atau kenyamanan pelanggan.

CX100 Award 2026 mencakup kategori Grand Champion, delapan Sector Champions, serta peringkat Top 100 BUMN. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk meraih penghargaan Grand Champion.

Dony menegaskan, penghargaan tersebut bukan sekadar ajang menentukan pemenang. Menurutnya, hal terpenting adalah membangun pola pikir yang menempatkan pelayanan sebagai kunci keberlanjutan perusahaan.

“Jangan melihat siapa menang dan siapa kalah. Paling penting adalah membangun pola pikir bahwa pelayanan menjadi kunci untuk membuat perusahaan kita berkelanjutan ke depannya,” ungkapnya.

Ia berharap, CX100 Award dapat mendorong seluruh BUMN memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, terutama masyarakat sebagai pengguna layanan.

“Kita punya komitmen yang sama untuk melakukan transformasi di sisi pelayanan yang dilakukan oleh BUMN kita. Ini adalah bentuk kontribusi kita kepada bangsa,” ujar Dony.

Melalui sinergi BP BUMN dan Danantara Indonesia, transformasi pelayanan diharapkan mampu memperkuat daya saing perusahaan sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) -

“Daftar SPBU 24 jam akan terus diperbarui berkala sesuai kondisi di lapangan,” kata Area Manager Communication, Relations and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Ahad Rahedi di Denpasar, Rabu.

Pemetaan itu dilakukan sebagai respons atas dinamika distribusi BBM di sejumlah wilayah Bali dalam beberapa hari terakhir yang menimbulkan antrean panjang.

Penambahan personel di SPBU juga dilakukan secara terukur agar para pekerja tidak mengalami kelelahan, sehingga keandalan operasional SPBU tetap terjaga.

Pihaknya telah mengerahkan kapal tanker secara bertahap untuk melakukan penyaluran BBM pada Rabu (7/10) dan Minggu (11/10) yang membawa 18.000 kiloliter pertalite dan 2.500 kiloliter pertamax di Terminal Manggis.

Kemudian kapal tanker membawa total 26.200 kiloliter BBM yang datang pada Senin 12 Oktober, kemudian Rabu 14 Oktober dan dijadwalkan pada Jumat 16 Oktober di Terminal BBM Sanggaran di Denpasar dan Terminal BBM Manggis di Kabupaten Karangasem.

Ia menjelaskan rata-rata konsumsi Pertalite di Bali mencapai sekitar 2.200 kiloliter per hari.

Berdasarkan data per Maret 2026, total SPBU di Bali mencapai 214 unit, SPBU Nelayan ada empat unit, didukung pertashop (146), stasiun pengisian tabung elpiji (SPBE) subsidi (16) dan non subsidi (4).

Berikut data sementara SPBU buka 24 jam di sejumlah kabupaten/kota di Bali yang juga dapat dipantau perkembangannya salah satunya melalui media sosial resmi, instagram @pertaminabali dan @patraniaga.jatimbalinus.

1. Kabupaten Jembrana

2. Kabupaten Tabanan

3. Kabupaten Karangasem

4. Kabupaten Buleleng

5. Kabupaten Badung

6. Kota Denpasar

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

kami ingin menjaga kredibilitas kami dan menegaskan kembali komitmen terhadap defisit anggaran 3 persen serta rasio utang 60 persen terhadap PDB

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa bidang ekonomi terjadi pada Selasa (13/10), mulai dari Menteri Keuangan (Menkeu) sampaikan komitmen defisit di bawah 3 persen ke Bank Dunia hingga Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) dorong pemda hubungkan lulusan pelatihan dengan akses kerja.

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca pada Rabu ini:

Menkeu sampaikan komitmen defisit di bawah 3 persen ke Bank Dunia

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyampaikan komitmen Pemerintah Indonesia dalam menjaga defisit APBN saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Grup Bank Dunia Ajay Banga di Bangkok, Thailand.

Baca selengkapnya di sini

Hashim bidik rasio penerimaan negara RI mencapai 18 persen

Board of Advisors Prasasti Hashim Djojohadikusumo membidik rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia meningkat hingga 18 persen dalam 2-3 tahun ke depan.

Baca selengkapnya di sini

Rupiah melemah dipicu eskalasi geopolitik di Timur Tengah

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan Selasa, bergerak melemah 26 poin atau 0,15 persen menjadi Rp17.939 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.913 per dolar AS.

Baca selengkapnya di sini

Said Iqbal usul UMR2027 naik 7,5-9,5 persen ikuti inflasi-perekonomian

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengusulkan upah minimum regional (UMR) tahun 2027 dapat naik 7,5 hingga 9,5 persen, dengan mempertimbangkan kondisi inflasi dan pertumbuhan masing-masing daerah.

Baca selengkapnya di sini

Menaker dorong pemda hubungkan lulusan pelatihan dengan akses kerja

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mendorong pemerintah daerah (pemda) membantu menghubungkan lulusan program-program pelatihan kerja dengan informasi lowongan kerja, akses permodalan, pasar, dan pendampingan usaha sesuai kebutuhan.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, di Jakarta, Rabu, 08.48 WIB tak mengalami perubahan tetap di angka Rp2.574.000, dengan harga beli kembali (buyback) turut tak bergerak tetap di angka Rp2.383.000 per gram.

Namun harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

- Harga emas 0,5 gram: Rp1.337.000.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp2.574.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp5.088.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp7.607.000.

‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp12.645.000.

‎- ⁠Harga emas 10 gram: Rp25.235.000.

‎- Harga emas 25 gram: Rp62.962.000.

‎- ⁠Harga emas 50 gram: Rp125.845.000.

‎- ⁠Harga emas 100 gram: Rp251.612.000.

‎- ⁠Harga emas 250 gram: Rp628.765.000.

‎- ⁠Harga emas 500 gram: Rp1.257.320.000.

‎- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp2.514.600.000.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Palu (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memantau program pengembangan ekosistem kakao di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah untuk memastikan pelaksanaannya berjalan efektif dan berkelanjutan.

“OJK bersama Kepala OJK Sulawesi Tengah Bapak Bonny Hardi Putra, akan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pengembangan ekonomi daerah ini,” kata Analis Direktorat Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Ario di Poso, Rabu.

Ia mengatakan hal tersebut dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan business matching pengembangan ekonomi daerah di Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso.

Ia mengatakan evaluasi dilakukan seiring berjalannya program untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan, sekaligus menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaannya.

Menurut dia, apabila ekosistem telah berjalan efektif, skala program dapat diperbesar sehingga semakin banyak petani yang memperoleh manfaat.

Ario menjelaskan penandatanganan MoU dan business matching merupakan pertemuan antara pihak yang membutuhkan layanan dan pihak yang dapat menyediakan layanan dalam ekosistem pengembangan ekonomi daerah, khususnya komoditas kakao.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Poso, OJK Sulteng, Koperasi Karya Bersama, lembaga jasa keuangan, PT Pegadaian, BPJS Ketenagakerjaan, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi mendorong pengembangan komoditas kakao di Poso.

Ia menyebutkan Sulawesi Tengah merupakan salah satu produsen kakao utama di Indonesia dengan produksi pada 2025 mencapai sekitar 126.000 ton.

Menurut dia, potensi tersebut perlu terus dikembangkan karena berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani kakao.

Pengembangan ekosistem kakao, kata dia, membutuhkan kolaborasi antara petani, koperasi, lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.

Program dapat dimulai dari skala kecil, kemudian diperluas secara bertahap setelah mekanisme dan ekosistem yang dibangun berjalan efektif.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan produktivitas kakao yang membutuhkan modal kerja dan pembiayaan. Namun, dukungan pembiayaan saja tidak cukup apabila komponen lain dalam ekosistem belum berjalan efektif.

Petani, kata dia, perlu meningkatkan produksi, koperasi harus menjalankan kegiatan usaha secara efektif, sedangkan lembaga keuangan perlu memberikan dukungan pembiayaan. Seluruh komponen tersebut harus berjalan bersama agar pengembangan kakao dapat memberikan hasil optimal.

Ia menegaskan penandatanganan MoU merupakan langkah awal yang harus ditindaklanjuti dengan pelaksanaan program secara bertahap dan berkelanjutan.

“Kita ingin program ini berjalan secara bertahap dan berkelanjutan sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Jika ekosistem tersebut berjalan dengan baik, kata dia, lembaga keuangan yang lebih besar diharapkan dapat turut memberikan dukungan pembiayaan dengan skala lebih besar.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kami siapkan pelatihan bagi 1 juta orang dalam satu tahun yang ditanggung secara penuh oleh pemerintah, lengkap dengan sertifikasinya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan pembangunan 60 balai pelatihan kerja di berbagai daerah di Indonesia untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan vokasi.

Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker) Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan hal ini senada dengan upaya Kemnaker yang tengah menyiapkan pelatihan bagi 1 juta orang dalam satu tahun dengan pembiayaan penuh pemerintah, termasuk sertifikasi.

“Kami siapkan pelatihan bagi 1 juta orang dalam satu tahun yang ditanggung secara penuh oleh pemerintah, lengkap dengan sertifikasinya,” ujar Yassierli.

Program pelatihan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan keterampilan yang relevan, peserta diharapkan memiliki bekal yang lebih baik untuk memasuki pasar kerja.

Untuk menyelaraskan pelatihan dengan kebutuhan industri, Kemnaker mengoptimalkan pemanfaatan data pasar kerja melalui Labor Market Intelligence (LMI) serta pembaruan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI).

Data tersebut membantu memetakan kebutuhan jabatan dan keterampilan yang diperlukan dunia usaha dan industri.

Lebih jauh, Menaker Yassierli menjelaskan bahwa keterampilan menjadi salah satu pertimbangan perusahaan dalam menilai kesesuaian calon tenaga kerja dengan kebutuhan pekerjaan.

Pendekatan skill-first menitikberatkan pada kompetensi seseorang sebagai pertimbangan dalam proses tersebut.

“Yang saat ini dicari oleh perusahaan yang memiliki big data adalah kompetensinya, itu yang disebut dengan skill, dan kita sedang mencoba untuk membangun itu pada angkatan kerja di Indonesia,” ujar Menaker.

Penyelarasan pelatihan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja, lanjut dia, memerlukan kerja sama pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia usaha agar kompetensi yang dikembangkan semakin relevan dengan kebutuhan industri.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kita ingin lebih banyak produk diolah di Indonesia, lebih banyak nilai tambah tinggal di daerah dan lebih banyak masyarakat memperoleh pekerjaan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menjajaki peluang hilirisasi komoditas pertanian dan kelautan, mulai dari kacang hijau hingga rumput laut, bersama empat perusahaan China untuk meningkatkan nilai tambah produk dan membuka lapangan kerja di kawasan transmigrasi.

Penjajakan tersebut dilakukan dalam rangkaian kunjungan kerja Mentrans ke China pada 12–18 Oktober 2026, dengan fokus pada pengembangan industri pengolahan, transfer teknologi, investasi, serta perluasan akses pasar bagi komoditas unggulan kawasan transmigrasi.

“Kita ingin lebih banyak produk diolah di Indonesia, lebih banyak nilai tambah tinggal di daerah dan lebih banyak masyarakat memperoleh pekerjaan,” kata Iftitah dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Empat perusahaan yang ditemui pada Selasa (13/10) yakni China National Township Enterprises Co Ltd (CNTEC), FAMSUN Group, Shenzhen DJI Innovations Co Ltd (DJI) dan Beijing Leili Marine Bioindustry Inc.

Dalam pertemuan dengan CNTEC, perusahaan memaparkan kontrak perdagangan sepanjang 2026 yang mencakup 7.900 ton kacang hijau senilai 9,86 juta dolar AS atau sekitar Rp176,48 miliar dan 6.100 ton rumput laut penghasil karagenan senilai 9,73 juta dolar AS atau sekitar Rp174,16 miliar.

Secara keseluruhan, kedua komoditas tersebut memiliki nilai kontrak perdagangan sekitar 19,59 juta dolar AS atau sekitar Rp350,64 miliar dengan volume mencapai 14.000 ton.

Nilai tersebut merupakan kontrak perdagangan yang telah dipaparkan perusahaan, bukan komitmen investasi baru ataupun kontrak yang ditandatangani dalam pertemuan dengan Kementerian Transmigrasi.

Kementerian Transmigrasi mengatakan CNTEC juga telah menyampaikan minat melanjutkan kegiatan perdagangan dan menjajaki komoditas pertanian Indonesia lainnya.

Menurut Iftitah, peluang pasar tersebut perlu ditindaklanjuti dengan penguatan produksi, standardisasi mutu, pengelolaan pascapanen, dan rantai pasok agar komoditas dari kawasan transmigrasi dapat memenuhi kebutuhan pasar.

Sementara itu, penjajakan dengan FAMSUN Group difokuskan pada pengembangan teknologi penyimpanan biji-bijian, logistik pertanian, industri pangan dan pakan ternak, serta sistem pengolahan berbasis teknologi digital.

Pengembangan fasilitas pengeringan, penyimpanan, dan pengolahan hasil pertanian diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk, mengurangi kehilangan hasil pascapanen, serta memperluas akses pasar bagi petani dan pelaku usaha di kawasan transmigrasi.

Adapun pembahasan dengan DJI diarahkan pada pemanfaatan pesawat nirawak atau drone untuk kegiatan pertanian, termasuk penyemprotan, penebaran benih dan pupuk, pemberian pakan budi daya perairan, serta pengangkutan barang menggunakan teknologi yang sesuai.

Kementerian Transmigrasi juga menjajaki peluang pelatihan operator dan teknisi guna meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal sekaligus membuka kesempatan usaha baru dalam pemanfaatan teknologi pertanian.

Di sektor kelautan, penjajakan bersama Beijing Leili Marine Bioindustry Inc mencakup pengembangan produk turunan rumput laut, antara lain biostimulan pertanian dan bahan pendukung peningkatan kesehatan tanah serta produktivitas tanaman.

Peluang pengembangan industri tersebut masih memerlukan kajian mengenai kesesuaian bahan baku, kepastian pasokan, teknologi pengolahan, serta kemungkinan kemitraan dengan produsen dan pelaku usaha lokal.

Iftitah menekankan bahwa setiap peluang kerja sama perlu ditindaklanjuti melalui identifikasi proyek yang memiliki prospek bisnis dan manfaat ekonomi yang jelas bagi masyarakat di kawasan transmigrasi.

Oleh karena itu, lanjut dia, Kementerian Transmigrasi akan memetakan kesiapan lokasi, potensi komoditas, kebutuhan infrastruktur, nilai investasi, serta model kemitraan agar pengembangan industri dapat melibatkan petani, tenaga kerja, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat.

Melalui penjajakan tersebut, pemerintah berharap kawasan transmigrasi tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga berkembang sebagai pusat pengolahan komoditas yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperluas kesempatan kerja di luar Pulau Jawa.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kami melihat sertifikasi sebagai bagian dari transformasi tata kelola. Standar yang diterapkan menjadi sistem kerja nyata, terintegrasi dalam operasional dan mampu memastikan setiap proses berjalan konsisten, efisien serta bertanggung jawab

Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo mencatat nilai premi dari penjualan produk minyak sawit bersertifikat mencapai Rp190,78 miliar sepanjang Januari–September 2026, meningkat 47,87 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K Santosa mengatakan peningkatan nilai tersebut sejalan dengan penerapan sertifikasi keberlanjutan untuk memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus meningkatkan nilai tambah produk minyak sawit di pasar.

“Kami melihat sertifikasi sebagai bagian dari transformasi tata kelola. Standar yang diterapkan harus menjadi sistem kerja yang nyata, terintegrasi dalam operasional dan mampu memastikan setiap proses berjalan secara konsisten, efisien, serta bertanggung jawab,” kata Jatmiko dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan data perusahaan, nilai premi produk bersertifikat tersebut meningkat sebesar Rp61,76 miliar dari Rp129,02 miliar pada Januari–September 2025.

Nilai tersebut merupakan tambahan nilai ekonomi yang diperoleh melalui penjualan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan minyak inti sawit atau palm kernel oil (PKO) bersertifikat keberlanjutan.

Jatmiko menjelaskan penerapan standar keberlanjutan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi, tetapi juga membangun proses bisnis yang lebih terukur dan memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan.

Hingga Agustus 2026, sebanyak 67 pabrik kelapa sawit (PKS) dan 124 kebun yang dikelola PTPN IV PalmCo telah memperoleh sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), yakni standar internasional untuk produksi minyak sawit berkelanjutan.

Selain sertifikasi RSPO, perusahaan telah menerapkan standar sistem manajemen mutu ISO 9001 pada 176 unit, sistem manajemen lingkungan ISO 14001 pada 143 unit, serta Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada 191 unit.

Penguatan standar juga mencakup sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000 pada tiga unit serta sistem manajemen antipenyuapan ISO 37001 pada delapan unit.

Direktur Strategi dan Sustainability PTPN IV PalmCo Ugun Untaryo mengatakan penerapan standar tersebut menjadi bagian dari pengintegrasian prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola atau environmental, social, and governance (ESG) dalam kegiatan operasional perusahaan.

“Penerapan ESG tidak berhenti pada pemenuhan standar, tetapi bagaimana prinsip tersebut terintegrasi dalam proses bisnis,” ujar Ugun.

Menurut dia, salah satu penerapannya dilakukan melalui pengembangan ekonomi sirkular dengan mengoptimalkan pemanfaatan limbah kelapa sawit agar memiliki nilai ekonomi sekaligus mengurangi dampak kegiatan operasional terhadap lingkungan.

Perusahaan menilai penerapan sertifikasi keberlanjutan berpotensi memperluas akses pasar bagi produk sawit Indonesia, terutama pada pasar yang mensyaratkan pemenuhan standar lingkungan dan ketertelusuran produk.

Ke depan, PalmCo melanjutkan perluasan sertifikasi serta memperkuat penerapan prinsip ESG melalui peningkatan tata kelola, efisiensi penggunaan sumber daya, pengelolaan lingkungan, dan pengembangan ekonomi sirkular.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Implementasi kewajiban sertifikasi halal harus kita jadikan momentum untuk semakin meningkatkan kualitas dan daya saing produk industri nasional

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyampaikan implementasi kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk industri nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar domestik maupun global.

“Implementasi kewajiban sertifikasi halal harus kita jadikan momentum untuk semakin meningkatkan kualitas dan daya saing produk industri nasional. Industri halal memiliki potensi yang besar sehingga kesiapan pelaku industri dalam memenuhi standar halal menjadi bagian penting untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar domestik maupun global,” ujar Menperin sebagaimana keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Sarmuji menyampaikan penguatan ekosistem industri halal merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur industri nasional dan mendukung transformasi industri yang tangguh, berdaya saing, serta berkelanjutan.

Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tidak hanya fokus pada aspek regulasi, tetapi juga memperkuat layanan pendukung agar pelaku usaha dapat memenuhi standar mutu dan ketentuan yang berlaku secara efektif dan efisien.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan peran unit pelaksana teknis (UPT) Kemenperin di berbagai daerah untuk menyediakan layanan jasa industri, termasuk pendampingan dan fasilitasi pemenuhan persyaratan sertifikasi halal.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Emmy Suryandari mengatakan pelaku usaha perlu memandang implementasi Wajib Halal 2026 sebagai peluang strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk dan memperluas akses pasar.

“Sertifikasi halal bukan lagi sekadar pemenuhan administrasi, melainkan dapat menjadi katalisator peningkatan daya saing bagi industri kita untuk naik kelas. Dengan mengantongi sertifikat halal, produk lokal diharapkan semakin kompetitif dan tangguh untuk memasuki pasar domestik maupun global,” papar Emmy.

Emmy menjelaskan UPT Kemenperin menyediakan layanan mulai dari bimbingan teknis, pendampingan teknis, hingga membantu kesiapan industri menjalani proses sertifikasi halal melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang bersinergi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Menurutnya, dukungan tersebut diperlukan agar kewajiban sertifikasi halal tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan regulasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas produk dan memanfaatkan peluang pertumbuhan ekonomi halal.

Salah satu UPT yang memberikan dukungan tersebut adalah Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) Semarang.

Lembaga ini telah terakreditasi sebagai LPH berstatus Pratama dari BPJPH dan siap mendukung sertifikasi halal bagi industri kecil dan menengah (IKM) sektor makanan dan minuman di wilayah Jawa Tengah.

BBSPJPPI menargetkan peningkatan kapasitas layanan dengan meraih status LPH Utama pada 2027. Langkah tersebut ditujukan untuk memperluas cakupan layanan secara nasional dan internasional sehingga dapat memfasilitasi lebih banyak pelaku industri dalam memenuhi standar halal.

Selain pemeriksaan halal, BBSPJPPI menyediakan berbagai layanan jasa industri, antara lain pengujian, kalibrasi, sertifikasi produk, sertifikasi sistem manajemen ISO 9001 dan ISO 14001, sertifikasi industri hijau, verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta konsultansi dan pendampingan teknis industri.

Kepala BBSPJPPI Sofyari Rahman mengatakan pihaknya terus memperluas sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku industri untuk mempersiapkan implementasi Wajib Halal 2026.

“Fokus BBSPJPPI bukan sekadar membantu pemenuhan sertifikasi secara administratif, tetapi juga memastikan terjadinya transfer pengetahuan mengenai sistem penjaminan mutu. Dengan demikian, pelaku industri tidak hanya mampu memenuhi ketentuan yang berlaku, tetapi juga semakin kuat dari sisi kualitas dan daya saing,” ungkapnya.

Sofyari mengajak pelaku industri, khususnya di Jawa Tengah dan sekitarnya, untuk memanfaatkan layanan yang tersedia agar persiapan sertifikasi halal dapat dilakukan sedini mungkin.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026