Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menegaskan Indonesia merupakan negara yang menghargai kontrak menyusul pengurangan ekspor gas ke negara tetangga sebesar 31 MMBTUD, yang disebutnya masih berada dalam batas minimum sehingga tidak melanggar kesepakatan.

“Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, negara kita adalah negara yang menghargai kontrak, aturan. Jadi jangan ajari Indonesia terhadap komitmen untuk menjaga, menghargai kontrak,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan total ekspor gas pipa Indonesia ke Singapura dari Laut Natuna dan Sumatera mencapai 409,55 MMBTUD. Sementara itu, pengurangan pasokan sebesar 31 MMBTUD atau sekitar 8 persen dari total ekspor tersebut.

Menurut Bahlil, pengurangan itu masih berada dalam batas minimum pasokan yang diatur dalam kontrak.

“31 MM(BTUD) yang kita potong sebagian itu masih dalam batas kontrak minimum. Batas kontrak minimum kita itu adalah sekitar 91-92 (persen), dan kita baru sekitar 8 persen, kecuali kita potong 10 persen, nah itu baru kita melanggar kontrak,” ujarnya.

Bahlil menjelaskan, pengurangan pasokan gas tersebut dilakukan karena adanya kegiatan pemeliharaan, serta meningkatnya kebutuhan gas di dalam negeri.

Ia menegaskan pemerintah perlu memprioritaskan kebutuhan domestik.

Selain gas pipa, ia menyampaikan Indonesia juga memasok gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) ke Singapura sebanyak sekitar 146 kargo.

Bahlil menegaskan pemerintah tetap berpegang pada ketentuan kontrak dan belum melihat adanya pelanggaran dalam pengurangan pasokan tersebut.

“Saya mau sampaikan bahwa di dalam kontrak yang ada, itu ada batas minimum yang harus disuplai. Dari apa yang terjadi ini kita belum melewati batas minimum. Belum ada. Jadi belum ada pelanggaran di situ,” ujarnya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pangkalpinang, Babel (ANTARA) - Sebanyak 393 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) telah terbentuk secara kelembagaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan kini menjalani verifikasi dan validasi sebelum memulai operasional usaha.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Arie Primajaya di Pangkalpinang, Senin, mengatakan pembentukan kelembagaan koperasi tersebut telah mencakup seluruh desa dan kelurahan di provinsi itu.

“Total KDMP di Babel sesuai dengan jumlah desa dan kelurahan, yakni 393 yang sudah dibentuk kelembagaannya," ujarnya.

Arie menjelaskan, dari 393 koperasi tersebut, sebanyak 222 gerai telah menyelesaikan pembangunan fisik.

Namun, kata dia, penyelesaian pembangunan gerai itu belum menjadi indikator bahwa koperasi siap menjalankan kegiatan usaha karena masih ada tahapan yang harus dipenuhi.

Menurut dia, tim di tingkat kabupaten dan kota masih melakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan kesiapan masing-masing koperasi sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

Setelah proses tersebut selesai, koperasi akan mempersiapkan kebutuhan gerai dan operasional usaha agar dapat melayani masyarakat.

Ia menjelaskan, sejumlah usaha yang direncanakan melalui KDMP meliputi perdagangan kebutuhan pokok, penyediaan apotek dan distribusi gas elpiji.

"Kegiatan usaha tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus menggerakkan perekonomian di tingkat desa dan kelurahan," ujarnya.

Ia mengharapkan keberadaan KDMP di setiap desa dan kelurahan mampu menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi melalui wadah usaha bersama.

Koperasi juga berpotensi membuka peluang usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi ekonomi setempat.

Menurut dia, kesiapan kelembagaan dan sarana usaha menjadi bagian penting agar koperasi dapat beroperasi secara optimal.

"Karena itu, tahapan verifikasi dan validasi diperlukan sebelum koperasi menjalankan kegiatan usaha secara penuh," ujarnya.

Selain kesiapan gerai, kata dia, pengelolaan usaha juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan koperasi.

Pengurus perlu memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai kebutuhan anggota dan masyarakat serta dikelola secara tertib.

Pewarta: Ahmadi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pemkab Sumenep dan para penyuluh terus hadir di tengah-tengah masyarakat petani Kabupaten Sumenep, mendampingi, mengawal, dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi petani, sehingga dapat meminimalkan kejadian gagal panen

Sumenep (ANTARA) - Produksi beras di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, pada Januari hingga November 2026 mencapai 113.362 ton, meningkat 3.985 ton atau 3,64 persen dibanding periode yang sama tahun 2025 sebanyak 109.377 ton.

Ketua Tim Kerja (Katimker) Penyuluh Pertanian pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian wilayah kerja Kabupaten Sumenep, Dewo Ringgih di Sumenep, Senin, menjelaskan, peningkatan produksi beras tersebut sejalan dengan pertumbuhan luas tambah tanam, luas panen, dan produksi gabah kering giling (GKG).

Menurut dia dalam keterangan yang disampaikan kepada media, luas tambah tanam (LTT) Kabupaten Sumenep periode Oktober 2025 hingga September 2026 mencapai 33.414 hektare. Capaian tersebut meningkat sekitar 1.972 hektare atau 5,9 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Sementara itu, luas panen pada Januari hingga November 2026 mencapai 37.311 hektare, naik 1.541 hektare atau 4,31 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni 35.770 hektare.

Peningkatan juga terjadi pada produksi Gabah Kering Giling (GKG) yang mencapai 196.324 ton,' katanya.

Ia menjelaskan, jumlah itu bertambah 6.901 ton atau 3,64 persen dibandingkan tahun 2025 yang tercatat 189.423 ton.

Menurut Dewo, capaian itu karena ada kolaborasi pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan para penyuluh pertanian dalam mendampingi petani di lapangan.

"Pemkab Sumenep dan para penyuluh terus hadir di tengah-tengah masyarakat petani Kabupaten Sumenep, mendampingi, mengawal, dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi petani, sehingga dapat meminimalkan kejadian gagal panen," katanya.

Ia berharap tren peningkatan produksi pertanian di Sumenep dapat terus berlanjut dan berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

Pewarta: Abd Aziz
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong operasi pasar pangan terus diperkuat menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, guna menjaga stabilitas harga serta memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia secara merata.

Menurut Tito penguatan operasi pasar penting dilakukan di seluruh Indonesia karena sebagai langkah utama menjaga stabilitas harga pangan menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat pada akhir tahun.

"Operasi pasar (harus) terus dilanjutkan oleh Badan Pangan Nasional, Bulog, dan lain-lain," kata Mendagri dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin.

Tito menekankan pemerintah telah memiliki data daerah beserta komoditas yang membutuhkan intervensi sehingga pelaksanaan operasi pasar dapat dilakukan lebih tepat sasaran dan efektif secara nasional.

Ia menegaskan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog, serta pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi agar distribusi pangan berjalan lancar dan gejolak harga dapat segera dikendalikan bersama.

Dia menilai peningkatan permintaan pangan menjelang Natal dan tahun baru merupakan kondisi rutin sehingga langkah antisipatif harus dilakukan lebih awal melalui koordinasi lintas sektor nasional.

"Datanya clear di kabupaten mana saja itu lengkap kita memiliki data dan komoditasnya apa saja yang perlu dilakukan operasi pasar di tempat itu," tutur Tito.

Selain operasi pasar, Mendagri mendorong penyaluran bantuan sosial tunai, bantuan non tunai, serta bantuan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat selama periode permintaan meningkat nasional.

Tito juga meminta pemerintah daerah memanfaatkan kemampuan fiskal masing-masing dalam mendukung bantuan sosial sehingga perlindungan masyarakat dapat berjalan lebih luas dan merata di berbagai wilayah.

Ia menegaskan koordinasi pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pengendalian inflasi karena setiap wilayah memiliki karakteristik kebutuhan serta komoditas pangan yang berbeda sepanjang tahun.

Tito berharap langkah terpadu tersebut mampu menjaga pasokan, memperlancar distribusi, serta mengurangi tekanan harga ketika mobilitas masyarakat meningkat selama libur akhir tahun.

Kebijakan pengendalian harga akan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan lapangan sehingga setiap intervensi dapat disesuaikan dengan kondisi pasokan maupun kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Tito meyakini sinergi seluruh kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah mampu menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional tetap kuat menghadapi akhir tahun.

Di tempat yang sama, Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras nasional aman menghadapi Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 dengan cadangan beras pemerintah (CBP) sekitar 4,5 juta ton serta produksi dalam negeri tetap berlanjut stabil.

“Pangan kita khususnya beras yang menjadi pangan strategis selama dua tahun pemerintahan saat ini swasembada berkelanjutan. Tahun lalu tidak impor, tahun ini juga tidak impor. Insya Allah stok kita aman, aman sampai bulan Juli. Stok kita tertinggi sepanjang sejarah saat ini,” kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Penanaman tahap awal berpotensi berlangsung di sejumlah wilayah, antara lain Kecamatan Kemranjen serta kawasan yang didukung jaringan irigasi memadai, seperti Daerah Irigasi (DI) Tajum dan Banjaran

Purwokerto (ANTARA) - Dinas Pertanian (Dinpertan) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mempercepat persiapan musim tanam pertama tahun 2026/2027 dengan menyiapkan sarana produksi pertanian dan dukungan pengairan untuk mendukung penanaman padi di lahan sekitar 15.000 hektare pada Oktober-November.

Kepala Dinpertan Kabupaten Banyumas Arif Sukmo Buwono di Purwokerto, Banyumas, Senin, mengatakan, persiapan dilakukan melalui penyesuaian alokasi pupuk bersubsidi, penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta pendistribusian benih kepada petani.

“Penanaman tahap awal berpotensi berlangsung di sejumlah wilayah, antara lain Kecamatan Kemranjen serta kawasan yang didukung jaringan irigasi memadai, seperti Daerah Irigasi (DI) Tajum dan Banjaran,” katanya.

Ia mengatakan, berdasarkan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2026, Banyumas memperoleh pupuk urea sebanyak 18,35 juta kilogram.

Sementara itu, alokasi pupuk NPK yang semula 15 juta kilogram diusulkan bertambah 780 ribu kilogram sehingga menjadi 15,78 juta kilogram, sedangkan alokasi pupuk organik tercatat sebanyak 350 ribu kilogram.

Ia mengatakan, ketersediaan pupuk dan alat mesin pertanian relatif aman untuk mendukung kegiatan tanam yang diperkirakan berlangsung pada Oktober-November.

“Selain memastikan kesiapan sarana produksi, kami juga memperkuat dukungan pengairan untuk mengantisipasi kondisi cuaca yang belum sepenuhnya stabil akibat pengaruh El Nino dan potensi curah hujan di bawah normal,” katanya.

Ia mengatakan, sekitar 250 unit pompa air telah berada di lapangan untuk membantu petani memperoleh pasokan air bagi lahan pertanian.

Di samping itu, pembangunan infrastruktur pengairan, meliputi irigasi perpompaan dan irigasi tersier, masih berlangsung dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat sekitar Rp40 miliar.

Menurut dia, keberadaan pompa air dan pembangunan jaringan irigasi tersebut diharapkan membantu petani menghadapi ketidakpastian curah hujan sekaligus menjaga keberlangsungan kegiatan tanam.

“Kami optimistis kesiapan sarana produksi dan infrastruktur pengairan dapat mendukung kelancaran musim tanam pertama serta menjaga produksi pangan di Kabupaten Banyumas,” kata Arif.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Inisiatif riset UN DESA ini merupakan langkah penting untuk memperkuat pemahaman dan merumuskan arah kebijakan bagi pengembangan ekonomi kreatif yang lebih inklusif

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) bersama United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) mendorong pemerataan akses pembiayaan hingga perluasan pasar melalui sejumlah pemetaan hambatan untuk merumuskan kebijakan yang dapat memperkuat ekosistem ekonomi kreatif secara inklusif.

Kepala Subdirektorat Manajemen Strategis Kementerian Ekraf Dwi Wahyuni mengatakan, pengembangan ekonomi kreatif perlu membuka kesempatan bagi masyarakat dari berbagai latar belakang agar dapat berkarya dan berkontribusi dalam industri tersebut.

“Inisiatif riset UN DESA ini merupakan langkah penting untuk memperkuat pemahaman dan merumuskan arah kebijakan bagi pengembangan ekonomi kreatif yang lebih inklusif,” ujar Dwi dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Berdasarkan analisis awal penelitian Research on Social Inclusion in the Creative Economy in Indonesia, pelaku ekonomi kreatif masih menghadapi ketimpangan kesempatan untuk mengembangkan usaha. Hambatan tersebut mencakup keterbatasan infrastruktur pendukung, akses pembiayaan, perluasan jejaring, dan penetrasi pasar.

Penelitian yang disusun UN DESA bersama tim periset dari Institut Teknologi Bandung (ITB) itu juga menyoroti belum konsistennya dukungan kelembagaan serta kesenjangan fasilitas antara wilayah pusat dan daerah.

Selain akses terhadap sumber daya usaha, riset tersebut menggarisbawahi pentingnya pengakuan terhadap kualitas karya, pemanfaatan teknologi digital sesuai kebutuhan pelaku usaha, serta keberlanjutan praktik kreatif dan regenerasi pengetahuan.

Untuk memvalidasi temuan tersebut, Kementerian Ekraf bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jakarta Creative Hub melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan dalam lokakarya nasional. Peserta berasal dari 21 subsektor ekonomi kreatif, komunitas kreatif, asosiasi profesi, pelaku UMKM, akademisi, dan Indonesia Creative Cities Network (ICCN).

Dalam lokakarya tersebut, peserta dibagi ke dalam tujuh kelompok kerja untuk mengidentifikasi persoalan, mengelompokkan isu strategis, dan menentukan prioritas hambatan yang membutuhkan penanganan. Hasil diskusi kemudian dibahas bersama guna mencocokkan temuan penelitian dengan kondisi di lapangan sekaligus mengidentifikasi peluang intervensi kebijakan.

Dwi berharap, proses tersebut menghasilkan masukan dan rekomendasi yang dapat mendukung pengembangan ekonomi kreatif yang inklusif dan berdaya saing.

Seluruh masukan pemangku kepentingan akan diintegrasikan ke dalam penyempurnaan laporan penelitian akhir dan perumusan rekomendasi kebijakan penguatan inklusi sosial dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional.

Upaya pemetaan ini menjadi bagian dari rangkaian The 5th World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 yang berlangsung pada 21–23 Oktober 2026 di Jakarta.

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam merancang dukungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelaku kreatif, sehingga peluang pengembangan usaha tidak hanya terkonsentrasi di wilayah atau kelompok tertentu.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia mengkaji dua opsi investasi industri tekstil, yakni mengakuisisi perusahaan yang sudah ada atau membangun pabrik baru untuk memperluas lapangan kerja.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menjelaskan rencana tersebut seusai memberikan paparan dalam Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Jakarta, Senin.

"Pilihannya kan pada dasarnya membangun perusahaan itu ada yang kita akuisisi, ada yang kita bangun dari nol, ya," kata Dony.

Ia menjelaskan opsi akuisisi dapat dilakukan terhadap perusahaan yang sudah ada, termasuk perusahaan yang menghadapi kesulitan usaha dan berpotensi mengurangi jumlah pekerja apabila menghentikan kegiatan produksinya.

Menurut dia, pengambilalihan perusahaan juga perlu disertai pembenahan model bisnis agar kegiatan operasional menjadi lebih sehat dan berkelanjutan.

Sementara itu, pembangunan pabrik baru menjadi alternatif lain yang masih dikaji untuk memperkuat kapasitas produksi industri tekstil nasional.

Terkait kemungkinan pengambilalihan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Dony belum memastikan perusahaan tersebut akan diakuisisi karena proses evaluasi masih berlangsung.

"Ya, kita sedang melakukan evaluasi. Ya mudah-mudahan nanti akan. Teman-teman akan lihat. Kan semua akan terbuka," ujar dia.

Ia menegaskan bahwa penyerapan tenaga kerja menjadi salah satu pertimbangan utama Danantara dalam menentukan investasi di sektor industri padat karya.

"Karena itu Danantara serius akan masuk ke sektor ini," katanya.

Selain tekstil, Danantara juga menyasar industri alas kaki dan elektronik yang dinilai berpotensi membuka banyak lapangan kerja serta memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.

Dony menjelaskan pengembangan industri tekstil nantinya tidak hanya berfokus pada produksi barang jadi, tetapi juga mencakup penguatan kegiatan industri di sektor hulu dan antara.

"Nanti begitu kita mulai, kita akan masuk itu di tekstil itu tidak hanya di downstream-nya, tapi mulai dari upstream-nya, midstream-nya, sampai downstream-nya," ucap dia.

Ia menilai pengembangan rantai industri secara menyeluruh diperlukan untuk memperkuat kemampuan produksi dalam negeri sekaligus memanfaatkan pasar domestik yang menurutnya memiliki hampir 300 juta penduduk. Meski demikian, Dony belum menetapkan nilai investasi yang akan dialokasikan.

"Jumlahnya berapa, tentu tergantung daripada kebutuhannya nanti dalam kita memulai membangun industri tekstil ini," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji pada 24 Oktober 2026 menyampaikan bahwa Kementerian Perindustrian masih berkoordinasi dengan Danantara mengenai rencana pembentukan BUMN tekstil, termasuk kemungkinan pengambilalihan perusahaan yang sudah tidak berproduksi.

Sarmuji menekankan bahwa pengembangan industri tersebut perlu disertai modernisasi mesin dan penerapan teknologi produksi terbaru agar perusahaan mampu meningkatkan produktivitas serta bersaing di pasar global.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, jumlah tenaga kerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT) ditargetkan meningkat dari 3,95 juta orang pada 2026 menjadi 4,07 juta orang pada 2029, atau bertambah sekitar 120 ribu orang.

Kementerian Perindustrian juga mencatat industri tekstil dan pakaian jadi tumbuh 6,36 persen secara tahunan pada triwulan II 2026, sedangkan industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki tumbuh 11,30 persen pada periode yang sama.

Selain itu, nilai ekspor industri tekstil dan pakaian jadi sepanjang Januari–Juli 2026 mencapai 7,18 miliar dolar AS atau sekitar Rp129,74 triliun.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Aceh mencatat nilai transaksi dari jual-beli produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Aceh dalam kegiatan Meuseuraya Festival 2026 mencapai Rp3 miliar lebih.

"Pameran produk UMKM makanan, minuman, wastra, dan kriya telah mencapai akumulasi transaksi penjualan lebih kurang Rp3 miliar," kata Kepala KPwBI Aceh, Agus Chusaini, di Banda Aceh, Senin.

Laporan itu disampaikan Agus Chusaini dalam penutupan Meuseuraya Festival 2026, di Balee Meuseuraya Aceh (BMA) Banda Aceh. Nilai tersebut berdasarkan hasil pencatatan melalui transaksi digital atau via QRIS selama event berlangsung.

Sebagai informasi, KPwBI Aceh telah melaksanakan Meuseuraya Festival 2026 dengan tajuk "Meukarya Wastra Indatu" ini berlangsung sejak 22-25 Oktober 2026, di Gedung BMA, Banda Aceh.

Pelaksanaan Meuseuraya Festival 2026 ini melibatkan 150 pelaku UMKM, baik usaha makanan, minuman, wastra, kriya, dan usaha kreatif lokal lainnya, serta, bazar kuliner hingga kopi Aceh.

Agus menyampaikan, Meuseuraya Festival tahun ini mencapai 10.000 pengunjung. Dan mereka secara aktif melakukan transaksi serta mengikuti ragam kegiatan di sana mulai dari talkshow, donor darah, perlombaan dan lainnya.

Selain transaksi jual-beli, kata Agus, kegiatan Meuseuraya Festival tersebut juga mencatatkan nilai business matching sekitar Rp13,7 miliar, dan hasil ini mendukung perluasan akses pasar UMKM Aceh ke pasar ritel domestik maupun mancanegara.

"Tak hanya itu, kegiatan ini juga telah memfasilitasi kesepakatan pembiayaan untuk UMKM dari perbankan sekitar Rp1,5 miliar, dan sudah ditandatangani bersama," ujarnya.

Agus menambahkan, Meuseuraya Festival ini terlaksana dengan baik berkat kolaborasi kemitraan yakni Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota se Aceh dalam hal ini Dekranasda, asosiasi perbankan serta stakeholder lainnya.

"Semoga kolaborasi ini dapat terus kita pupuk untuk memberikan manfaat secara menyeluruh bagi perekonomian Aceh. Terima kasih dan apresiasi kami kepada seluruh pihak yang telah mensukseskan Meuseuraya Festival 2026 ini," kata Agus Chusaini.

Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P Gozali menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong penguatan UMKM di Aceh melalui peningkatan kualitas produk, perluasan akses pasar, penguatan kemitraan, serta digitalisasi dan akses pembiayaan syariah.

"Meuseuraya Festival menjadi wadah pengembangan UMKM secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kapasitas dan kualitas produk hingga perluasan akses pasar dan pembiayaan," katanya.

Ia mengapresiasi para perajin dan pelaku UMKM yang berperan sebagai penggerak utama ekonomi rakyat. Selain menjaga warisan budaya Aceh, mereka juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan menghadirkan kebanggaan terhadap produk daerah.

Menurutnya, kekayaan budaya merupakan modal penting bagi pengembangan ekonomi daerah. Melalui semangat gotong royong, kreativitas pelaku usaha dapat dipertemukan dengan dukungan pemerintah daerah, perbankan, dan berbagai mitra untuk mendorong UMKM Aceh semakin maju dan berdaya saing.

"Harapan kita sederhana, semakin banyak produk yang terjual, semakin luas pasar yang terbuka, dan semakin kuat kerja sama yang berlanjut setelah festival ini," demikian Ricky P Gozali.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pontianak (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperluas akses pembiayaan, pemasaran, dan legalitas bagi pelaku UMKM di Kalbar melalui Bursa Wirausaha Unggulan (BWU) untuk mempercepat pertumbuhan usaha dan penciptaan wirausaha baru.

“Pertumbuhan ini tidak akan mungkin tercapai tanpa dukungan kebijakan dari pemerintah. Dukungan tersebut mencakup aspek pembiayaan, legalitas, sertifikasi, serta akses pasar,” kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Pontianak, Senin, saat menghadiri BWU Kalbar bertema “Berani Mulai, Bertumbuh, Siap Berdampak” di Auditorium Universitas Tanjungpura (Untan).

Menurut dia, BWU merupakan program fasilitasi dan pencocokan bisnis (business matching) untuk membantu calon pengusaha, mahasiswa, serta pelaku UMKM mengembangkan usaha melalui akses pembiayaan, pendampingan, dan perluasan jaringan pemasaran.

Program tersebut menjadi salah satu upaya Kementerian UMKM mendukung target penciptaan 10 juta wirausaha baru hingga 2029, sekaligus mendorong sektor usaha menjadi penggerak penyerapan tenaga kerja.

Maman mengatakan pelaku UMKM membutuhkan dukungan konkret agar produk mereka tidak hanya mampu diproduksi, tetapi juga memenuhi persyaratan usaha dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Oleh karena itu, pemerintah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk jaringan ritel seperti Alfamart dan Indomaret, untuk membuka peluang pemasaran produk UMKM melalui jaringan perdagangan modern.

Selain itu, Kementerian UMKM bersama 14 kementerian lainnya mengembangkan sistem SAPA UMKM untuk mengintegrasikan layanan pembiayaan, legalitas, akses pasar, serta informasi kebijakan dan insentif pemerintah.

Sistem tersebut diharapkan memudahkan pelaku usaha di wilayah yang jauh dari pusat perkotaan, termasuk Kapuas Hulu dan Ketapang, dalam memperoleh layanan pengembangan usaha.

“Melalui sistem SAPA UMKM ini, kami mengintegrasikan berbagai layanan, mulai dari pembiayaan, akses legalitas, akses pasar, hingga informasi mengenai kebijakan dan insentif pemerintah,” ujarnya.

Maman juga menyampaikan kebijakan potongan biaya administrasi sebesar 50 persen bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang berjualan melalui platform perdagangan elektronik, seperti Lazada, Shopee, TikTok Shop, dan Tokopedia.

Manfaat tersebut ditujukan bagi pelaku usaha yang menjual produk lokal dalam negeri dan telah melakukan pendaftaran (onboarding) ke dalam sistem UMKM.

Dalam kegiatan tersebut, Kementerian UMKM menandatangani nota kesepahaman dengan TVRI, 14 pemerintah kabupaten kota di Kalbar dan Universitas Tanjungpura serta komitmen bersama untuk mendukung implementasi SAPA UMKM.

Maman berharap kerja sama itu memperkuat ekosistem layanan terpadu sehingga pelaku UMKM di Kalbar memperoleh akses lebih luas untuk mengembangkan usaha, meningkatkan daya saing produk, dan memperluas jangkauan pasar.

Pewarta: Dedi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Belum, ya. Belum. Karena kan kalau dimerger-kan kondisinya belum betul-betul baik dua-duanya

Jakarta (ANTARA) - Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menyatakan, pembenahan bisnis dan layanan Garuda Indonesia menjadi prioritas sebelum rencana penggabungan maskapai BUMN dilaksanakan guna memastikan kondisi perusahaan lebih sehat.

Ia menjelaskan bahwa penggabungan belum dilakukan karena perusahaan yang akan dikonsolidasikan masih memerlukan perbaikan kinerja bisnis.

"Belum, ya. Belum. Karena kan kalau dimerger-kan kondisinya belum betul-betul baik dua-duanya," kata Dony seusai memberikan paparan dalam Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, Danantara memilih memprioritaskan transformasi masing-masing perusahaan agar proses konsolidasi nantinya tidak menimbulkan tambahan beban operasional maupun keuangan.

Khusus Garuda Indonesia, Dony yang juga menjabat Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) menilai, transformasi bisnis masih perlu dilanjutkan secara menyeluruh, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pengalaman penumpang.

Menurut dia, pembenahan tersebut mencakup seluruh tahapan perjalanan penumpang, mulai dari pelayanan sebelum penerbangan, selama berada di pesawat, hingga setelah tiba di tujuan.

"Saya sebenarnya kan berharap bahwa ini total terjadi perubahan mulai dari pre-flight, in-flight, post-flight-nya. Service-nya mesti berubah," ujarnya.

Danantara juga tengah mengevaluasi kualitas proses lapor masuk penerbangan (check-in) serta pelayanan di dalam pesawat sebagai bagian dari upaya meningkatkan standar layanan Garuda Indonesia.

Ia menilai peningkatan kualitas pelayanan perlu menjadi perhatian utama karena transformasi yang berjalan sejauh ini belum sepenuhnya memenuhi harapan Danantara.

Selain pembenahan layanan, Danantara juga menyiapkan rencana penyegaran merek (rebranding) Garuda Indonesia, termasuk kemungkinan penyesuaian seragam dan identitas visual perusahaan.

"Nanti akan kita ada rebranding juga. Tapi bukan namanya ya, namanya tetap ya pasti Garuda Indonesia," ungkap Dony.

Ia menjelaskan, penyegaran tersebut dimaksudkan untuk menghadirkan tampilan yang lebih segar, disertai semangat dan motivasi baru dalam meningkatkan kualitas perusahaan.

Namun, perubahan seragam maupun identitas visual masih dalam tahap evaluasi sehingga belum menjadi keputusan final.

Dony menegaskan, penggabungan maskapai baru akan dilanjutkan apabila kondisi bisnis perusahaan yang terlibat dinilai telah membaik.

"Nanti kalau dua-duanya sudah bagus, baru kita lakukan merger-nya," tutur dia.

Danantara bersama BP BUMN pada 24 Juli 2026 menyampaikan rencana konsolidasi maskapai pelat merah dengan menempatkan Garuda Indonesia sebagai induk usaha, sedangkan Pelita Air direncanakan menjadi bagian dari Garuda Indonesia Group.

Selanjutnya, pada 15 Oktober 2026, BP BUMN dan Danantara memperkuat arah transformasi Garuda Indonesia melalui optimalisasi armada, pengembangan pasar, peningkatan pengalaman pelanggan, serta penguatan daya saing maskapai nasional.

Berdasarkan laporan keuangan pada 2 Oktober 2026, Garuda Indonesia mencatat pendapatan sebesar 1,80 miliar dolar AS atau sekitar Rp32,52 triliun pada semester I 2026, meningkat 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, rugi bersih perseroan menyusut 23,2 persen menjadi 113 juta dolar AS atau sekitar Rp2,04 triliun, dari 147,1 juta dolar AS pada semester I 2025.

Berdasarkan laporan tahunan resmi perusahaan, Garuda Indonesia Group melayani 21,2 juta penumpang sepanjang 2025, turun 10,5 persen dibandingkan 23,7 juta penumpang pada 2024, seiring penurunan frekuensi penerbangan domestik.

​​​​​​​

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asian Development Bank Institute (ADBI) memandang, sektor swasta dan badan usaha milik negara (BUMN) secara bersama-sama dapat menjadi penggerak ekonomi Indonesia untuk membantu negara keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap).

Dekan sekaligus CEO ADBI Bambang Brodjonegoro menilai, kehadiran Danantara menunjukkan upaya Indonesia mengadopsi model Tiongkok yang menempatkan BUMN sebagai salah satu lokomotif penggerak ekonomi. Namun, ia mengusulkan agar Indonesia juga memperkuat sektor swasta sebagai mesin penggerak lainnya.

“Mengapa kita tidak melaju dengan dua mesin sekaligus daripada hanya bertumpu pada satu mesin? Satu mesin digerakkan oleh sektor swasta, dan satu mesin lagi digerakkan oleh BUMN dengan mandat penugasan yang jelas,” kata Bambang dalam "Kadin Geoeconomics Policy Dialogue" di Jakarta, Senin.

Bambang mencatat, pengalaman Jepang dan Korea Selatan menunjukkan pentingnya peran sektor swasta dalam mendorong industrialisasi. Kedua negara tersebut berhasil menjadi negara berpendapatan tinggi dalam kurun waktu yang relatif singkat dengan bertumpu pada sektor manufaktur dan ekspor.

Menurutnya, keberhasilan kedua negara tersebut bukan semata-mata ditopang oleh pemerintah atau BUMN, melainkan juga oleh sektor swasta. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai orkestrator yang mendorong swasta untuk mengembangkan industri dan meningkatkan kemampuan teknologinya.

Di Jepang, jelas Bambang, perusahaan-perusahaan besar memiliki tradisi manufaktur yang panjang yang juga berjalan beriringan dengan kemajuan teknologi, di mana perusahaan terus berinovasi dan mengembangkan bisnisnya.

Ia mencontohkan Toyota yang berawal dari industri tekstil sebelum berekspansi ke otomotif dengan memanfaatkan keahlian teknologi mesin tekstil dan mempelajari teknologi otomotif Amerika Serikat (AS) melalui reverse engineering.

Sejumlah perusahaan besar Korea Selatan juga mengalami transformasi bisnis, seperti Samsung yang awalnya bergerak di bidang perdagangan, LG di produk kosmetik, Hyundai di konstruksi sipil, serta SK di industri tekstil, sebelum berkembang ke berbagai sektor industri, termasuk elektronik, otomotif, dan telekomunikasi.

“Pesan inilah yang ingin saya tekankan untuk Indonesia. Sektor swasta itu sangat penting, tetapi Anda tidak bisa berpuas diri atau hanya menikmati apa yang sudah diraih hari ini. Pemerintah harus terus mendorong sektor swasta agar bersama-sama membawa bangsa ini lolos dari jebakan pendapatan menengah,” kata Bambang.

Ia menambahkan, dukungan pemerintah terhadap sektor swasta tidak cukup hanya melalui perumusan kebijakan industri, tetapi juga perlu disertai pembiayaan.

Jepang, misalnya, menyediakan skema pembiayaan khusus untuk modernisasi industri, sedangkan Korea Selatan memberikan fasilitas kredit ekspor guna mendorong perusahaan memperluas pasar ke luar negeri.

Selain pengembangan industri, Bambang juga menekankan pentingnya integrasi ekonomi global, belajar dari pengalaman Tiongkok dan negara-negara yang baru bergabung dengan Uni Eropa (EU) pada 2004.

Tiongkok, yang bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 11 Desember 2001, berhasil meningkatkan pendapatan per kapitanya secara signifikan.

Sementara itu, negara-negara seperti Ceko, Estonia, Hungaria, Latvia, Lithuania, Polandia, Slowakia, hingga Slovenia yang bergabung dengan Uni Eropa pada Mei 2004 juga mengalami peningkatan pendapatan hingga masuk kelompok negara berpendapatan tinggi.

“Pelajaran penting dari kedua kisah ini (Tiongkok dan Uni Eropa) adalah integrasi ekonomi itu mutlak diperlukan,” kata Bambang.

Berkaca pada pengalaman Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, hingga Uni Eropa, ia juga memandang pemerintah perlu menyediakan regulasi yang konsisten serta membangun infrastruktur dasar yang dibutuhkan industri.

Selain itu, pemerintah perlu menetapkan target kerja sama berbasis capaian (contracted milestone) dengan sektor swasta, sebagaimana diterapkan di Jepang dan Korea Selatan.

Dalam konteks Indonesia, ia menilai Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dapat berperan sebagai penghubung antara pembeli (buyers) dan pemasok (suppliers) yang kredibel. Peran tersebut, menurutnya, diperlukan untuk membangun rantai pasok dan rantai nilai global, sekaligus mengintegrasikan Indonesia ke dalam jaringan produksi internasional.

Bambang pun mengusulkan sejumlah langkah konkret yang dapat segera dijalankan untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Terdapat tiga proyek percontohan (pilot projects) yang ia usulkan.

Pertama, membangun kapabilitas dan daya saing pemasok (supplier). Kedua, mengembangkan layanan industri pendukung, seperti penyediaan utilitas bersama, logistik, dan fasilitas pengujian (testing). Ketiga, memperkuat kapabilitas rekayasa teknik (engineering), termasuk melalui adopsi dan peningkatan teknologi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan inflasi tahunan di September 2026 sebesar 3,28 persen masih berada dalam sasaran pemerintah sehingga menjaga keseimbangan kepentingan produsen, konsumen, serta stabilitas ekonomi.

"Jadi inflasi kita di September untuk year on year (yoy/secara tahunan) itu pada posisi 3,28 persen. Ini masih dalam target, rentang target kita yaitu 2,5 persen plus minus 1,5 persen," kata Mendagri dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin.

Menurut Tito, pemerintah menetapkan sasaran inflasi sebesar 2,5 persen dengan rentang toleransi hingga 3,5 persen agar keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen tetap terpelihara secara optimal.

Ia menegaskan inflasi yang terlalu rendah dapat menekan pendapatan petani, nelayan, serta pelaku usaha sehingga kesejahteraan produsen perlu dijaga melalui kebijakan harga yang seimbang nasional.

Sebaliknya, inflasi yang terlalu tinggi berpotensi mengurangi daya beli masyarakat terutama kelompok berpenghasilan rendah sehingga pemerintah menjaga kenaikan harga tetap berada dalam batas sasaran nasional.

Pemerintah juga mencatat inflasi bulanan Agustus hingga September meningkat sebesar 0,30 persen dengan penyumbang utama berasal dari kelompok makanan dan minuman akibat kenaikan harga cabai nasional.

Menurut Tito, kenaikan harga cabai dipengaruhi kondisi kekeringan yang mengurangi produksi pada sejumlah daerah sentra sehingga pasokan sementara belum mampu memenuhi kebutuhan pasar secara optimal.

Pemerintah mendorong perluasan program penanaman cabai di desa maupun kawasan perkotaan sebagai langkah memperkuat pasokan sekaligus menjaga kestabilan harga komoditas hortikultura nasional secara berkelanjutan.

"Sebenarnya bisa diatasi dengan menggenjot program tanam cabai yang banyak dilakukan di berbagai daerah, di desa-desa, di kelurahan, di kota," tuturnya.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan cabai ketika produksi menurun sekaligus memberikan peluang keuntungan lebih baik bagi petani pada saat harga mengalami peningkatan pasar domestik.

Pemerintah akan terus memantau perkembangan harga pangan melalui koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar pengendalian inflasi berjalan efektif sesuai sasaran yang telah ditetapkan bersama.

Tito optimistis pengendalian inflasi yang konsisten akan menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha, petani, serta masyarakat dalam menghadapi dinamika harga ke depan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026