Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan pemerintah menyiapkan stimulus Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) senilai Rp722 miliar untuk penerbangan domestik kelas ekonomi selama Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa mengatakan kebijakan stimulus tersebut telah memperoleh persetujuan melalui Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar pelaksanaan program penerbangan di akhir tahun.

"Anggaran PPN-DTP itu Rp722 miliar untuk periode pelaksanaan (pembelian tiket) 20 Oktober 2026 sampai 10 Januari 2027, dan penerbangan 22 Desember 2026 sampai dengan 10 Januari 2027," kata Lukman di Jakarta, Senin (26/10).

Menurut Lukman, stimulus PPPN-DTP membuat pajak atas penyelenggaraan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi menjadi ditanggung pemerintah.

Program stimulus tersebut berlaku untuk penerbangan domestik kelas ekonomi pada periode perjalanan 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027 sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Lukman menjelaskan masyarakat sudah dapat melakukan pembelian tiket untuk memanfaatkan program stimulus tersebut setelah regulasi pelaksanaan diterbitkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan.

"Alhamdulillah PMK (Peraturan Menteri Keuangan) sudah keluar. Jadi pembelian tiket sudah bisa mulai sekarang dan untuk tiket perjalanan pada tanggal 22 Desember (2026) sampai dengan 10 Januari (2027)," ujar dia.

Anggaran Rp722 miliar disiapkan pemerintah untuk mendukung pelaksanaan stimulus tersebut sekaligus membantu menjaga keterjangkauan biaya perjalanan udara masyarakat pada masa peningkatan mobilitas.

Lukman mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga akses transportasi udara tetap terjangkau ketika permintaan perjalanan meningkat pada akhir tahun.

Selain membantu masyarakat, stimulus juga diharapkan mendukung kelancaran mobilitas nasional dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan menggunakan pesawat dengan biaya lebih ringan.

Secara keseluruhan, jumlah penumpang udara pada periode tersebut diperkirakan mencapai sekitar 4,72 juta orang dengan pertumbuhan sekitar dua persen dibandingkan periode sebelumnya.

"Prediksi tahun 2026 itu totalnya 4,72 juta, sedang tahun lalu itu 4,70 juta ya. Itu termasuk domestik dan internasional. Jadi diperkirakan domestik itu akan naik 1 persen, kemudian internasional itu akan naik 6 persen," ujar dia.

Pemerintah berharap stimulus yang diberikan mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus menjaga stabilitas sektor transportasi udara selama momentum libur akhir tahun.

Kementerian Perhubungan memastikan pelaksanaan stimulus akan terus dikawal agar berjalan sesuai aturan dan memberikan dampak positif bagi pengguna jasa penerbangan domestik kelas ekonomi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan keselamatan angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 diperkuat melalui pembatasan kendaraan, pengaturan perjalanan, serta peningkatan pemeriksaan kelaikan transportasi di seluruh moda nasional.

Dudy mengatakan pemerintah terus berupaya menekan potensi kecelakaan dengan mengatur mobilitas masyarakat ketika terjadi peningkatan volume perjalanan pada periode libur akhir tahun.

"Kami selalu berupaya untuk menekan jumlah kecelakaan. Seperti pemberlakuan pembatasan kendaraan sumbu tiga ke atas, itu adalah upaya kita untuk mengurangi jumlah kecelakaan pada saat di mana meningkatnya volume kendaraan pada event-event besar," kaya Menhub di Jakarta, Senin (26/10).

Dia menyampaikan mitigasi dilakukan melalui pembatasan operasional kendaraan sumbu tiga ke atas untuk mengurangi risiko kecelakaan akibat meningkatnya kepadatan lalu lintas selama masa perjalanan, terutama di moda transportasi darat.

Menurut Dudy, pengaturan waktu perjalanan diperlukan agar masyarakat dapat merencanakan keberangkatan secara lebih baik sehingga kepadatan kendaraan dapat diminimalkan dan keselamatan pengguna jalan meningkat.

Pemerintah juga akan menyampaikan kebijakan pengaturan perjalanan sejak jauh hari agar masyarakat memiliki kesempatan menyesuaikan rencana perjalanan serta memilih waktu keberangkatan yang lebih aman.

Kementerian Perhubungan memastikan upaya penguraian kepadatan menjadi bagian penting dalam strategi keselamatan untuk menciptakan perjalanan yang lebih lancar selama momentum mobilitas masyarakat meningkat.

Selain pengaturan lalu lintas, pemerintah memperkuat pemeriksaan kelaikan kendaraan melalui kegiatan ramp check terhadap seluruh moda transportasi yang melayani masyarakat.

Dudy menjelaskan ramp check sebenarnya telah dilakukan secara rutin sepanjang waktu, namun pelaksanaannya akan ditingkatkan dan diperketat ketika menghadapi momentum perjalanan besar masyarakat.

Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan sarana transportasi memenuhi standar keselamatan sehingga masyarakat memperoleh layanan perjalanan yang aman, nyaman, dan memiliki tingkat keandalan tinggi.

Kementerian Perhubungan optimistis sinergi pengaturan perjalanan dan pengawasan kelaikan transportasi mampu menekan risiko kecelakaan serta mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru.

"Dan ramp check itu tidak hanya pada saat event, kita sudah melakukan rampcheck setiap saat. Nanti pada saat event-event besar, pelaksanaan ramp check itu akan kita tingkatkan, diintensifkan," kata Menhub.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi pada masa Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 bakal turun 11 hingga 13 persen melalui pemberian stimulus pemerintah.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa mengatakan kebijakan penurunan tarif telah disampaikan kepada seluruh maskapai melalui rapat koordinasi bersama Direktorat Angkutan Udara sebelumnya.

"Sudah kita lakukan (pertemuan dengan sejumlah maskapai) dan ini (harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi) akan turun 11 sampai 13 persen, stimulus ini," kata Lukman di Jakarta, Senin.

Menurut Lukman, maskapai diharapkan mematuhi ketentuan pemerintah agar masyarakat memperoleh manfaat dari kebijakan penurunan tarif selama periode perjalanan akhir tahun.

Kementerian Perhubungan juga menyiapkan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut agar seluruh maskapai menjalankan ketentuan sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Lukman menegaskan pemerintah memiliki mekanisme sanksi apabila terdapat maskapai yang tidak menjalankan kebijakan penurunan tarif sesuai ketentuan selama masa pelaksanaan stimulus berlangsung.

Program penurunan tarif diberlakukan khusus bagi penerbangan domestik kelas ekonomi sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat yang melakukan perjalanan selama libur akhir tahun.

Periode pelaksanaan stimulus dijadwalkan berlangsung mulai 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027 untuk mengakomodasi meningkatnya kebutuhan perjalanan masyarakat pada masa libur akhir tahun.

Pemerintah berharap kebijakan tersebut meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan transportasi udara dengan biaya lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas pelayanan penerbangan nasional.

Sinergi pemerintah dan maskapai diharapkan mendukung kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus memberikan kepastian tarif selama masa peningkatan permintaan penerbangan pada akhir tahun.

Kementerian Perhubungan optimistis stimulus tarif penerbangan mampu membantu masyarakat merencanakan perjalanan Natal dan Tahun Baru dengan biaya lebih ringan serta pelayanan tetap optimal.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap maskapai menahan tarif pesawat menjelang akhir tahun, agar peningkatan permintaan perjalanan tidak memicu inflasi, sekaligus menjaga keterjangkauan transportasi masyarakat.

Tito meminta Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, mengumpulkan maskapai untuk membahas pengendalian tarif ketika permintaan penerbangan meningkat selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

"Saya memohon kepada Kementerian Perhubungan, khususnya Dirjen Angkutan Udara, kalau saran saya, mengumpulkan rekan-rekan airlines ketika pada saat demand tinggi karena banyak perjalanan nanti akhir tahun ini. Mohonlah jangan sampai ngambil harganya, harga yang paling tinggi, acuan yang tertinggi," kata Tito di Jakarta, Senin.

Dalam Rapat Koordinasi Terbatas Pangan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Tito berharap maskapai tidak menetapkan tarif pada batas tertinggi meskipun permintaan perjalanan meningkat, karena kebijakan tersebut dapat membantu menjaga stabilitas harga secara nasional.

Menurutnya, peningkatan jumlah penumpang akan mendorong tingkat keterisian pesawat semakin tinggi, sehingga maskapai tetap memiliki peluang memperoleh keuntungan tanpa menerapkan tarif tiket pesawat yang maksimal.

"Karena load factor-nya, jumlah penumpangnya pasti meningkat. Nah, otomatis (penumpang banyak). Tolong kalau bisa (harga tiket pesawat) diturunkan," ujarnya lagi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2026

Jadi, untuk mempercepat eksplorasi di 67 cekungan frontier, pemerintah akan membuat aturan baru.

Sanur, Bali (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan aturan baru untuk mempercepat eksplorasi 67 cekungan frontier atau wilayah yang masih minim kegiatan eksplorasi.

“Jadi, untuk mempercepat eksplorasi di 67 cekungan frontier, pemerintah akan membuat aturan baru,” ujar Koordinator Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Konvensional Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Ivan dalam 51st ASEAN Council on Petroleum and Energy (ASCOPE), di Sanur, Denpasar, Bali, Senin.

Ivan menyampaikan aturan tersebut masih dalam proses, namun ia menjamin bahwa syarat dan ketentuan dalam pengembangan cekungan frontier tersebut akan lebih baik apabila dibandingkan dengan aturan yang saat ini berlaku.

Ivan menyatakan pemerintah siap menyesuaikan sejumlah persyaratan investasi, termasuk skema bagi hasil, bonus, dan komitmen pasti (firm commitment). Penyesuaian tersebut akan mempertimbangkan kondisi serta tingkat risiko masing-masing wilayah kerja.

“Untuk skema bagi hasil, bonus, dan komitmen pasti dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Tetapi, aturannya masih dalam proses,” ujar Ivan.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjelaskan Indonesia memiliki 128 cekungan sedimen yang mencerminkan besarnya potensi hulu minyak dan gas bumi nasional.

Sebanyak 20 cekungan telah berproduksi, 41 temuan migas di cekungan yang masih dalam tahap eksplorasi, dan 67 cekungan belum dieksplorasi.

Untuk meningkatkan peluang penemuan migas, pemerintah juga mendorong kegiatan eksplorasi melalui studi geologi, akuisisi data seismik, dan pengeboran sumur eksplorasi.

Berdasarkan paparan Ivan, rasio keberhasilan eksplorasi hingga menghasilkan wilayah kerja yang memasuki tahap produksi mencapai sekitar 14,5 persen.

“Itu berarti 1 dari 7 eksplorasi menjadi produksi,” kata Ivan.

Untuk meningkatkan rasio eksplorasi menjadi produksi, Ivan menyampaikan Indonesia memerlukan lebih banyak eksplorasi untuk mendapatkan data yang lebih baik.

Peningkatan kualitas data bawah permukaan menjadi salah satu upaya untuk membantu investor mengidentifikasi potensi sumber daya migas.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Prioritasnya untuk rakyat, UMKM-UMKM. Makanya nanti dijualnya enggak di Jakarta doang dilelangnya, tapi di seluruh tanah air.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan lelang 380 ribu ton beras turun mutu untuk diolah menjadi tepung, diprioritaskan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia guna mengoptimalkan cadangan pangan pemerintah.

"Prioritasnya untuk rakyat, UMKM-UMKM. Makanya nanti dijualnya enggak di Jakarta doang dilelangnya, tapi di seluruh tanah air," kata Rizal ditemui usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan, di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin.

Rizal mengatakan beras tersebut akan disalurkan melalui mekanisme lelang yang saat ini memasuki proses di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) seluruh Indonesia.

Menurut dia, pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan keputusan rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk memastikan pengelolaan stok beras berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Beras yang dilelang merupakan stok yang mengalami penurunan mutu, setelah melalui masa penyimpanan lebih dari enam bulan sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Rizal menjelaskan pemanfaatan beras tersebut dilakukan agar tidak mengalami kerusakan yang berpotensi menyebabkan kerugian negara akibat berkurangnya kualitas produk pangan.

"Kan dari pada rusak, berasnya rusak, terus nanti kalau rusak kan negara jadi rugi," ujarnya.

Beras turun mutu tersebut nantinya dapat dimanfaatkan oleh pelaku industri sebagai bahan baku, setelah melalui proses pengolahan sesuai kebutuhan masing-masing pengguna.

Lebih lanjut Rizal menyampaikan harga penjualan tetap mengikuti kebijakan pemerintah dengan mempertimbangkan harga pasar sehingga pelaku usaha masih memiliki ruang memperoleh keuntungan.

Bulog memastikan mekanisme penjualan tidak hanya dilakukan di wilayah Jakarta, melainkan melalui KPKNL yang tersebar di berbagai daerah seluruh Indonesia.

Penyebaran lelang secara nasional bertujuan membuka kesempatan bagi UMKM di berbagai wilayah untuk memperoleh akses bahan baku dengan harga yang lebih kompetitif.

Menurut Rizal, kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha kecil agar dapat berkembang melalui dukungan ketersediaan bahan baku pangan.

Bulog memastikan proses lelang tetap berjalan sesuai aturan, sekaligus menjaga tata kelola cadangan beras pemerintah agar memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara optimal.

Pemerintah menyepakati akan melakukan hilirisasi sekitar 380 ribu ton beras yang mengalami penurunan mutu menjadi tepung, guna menjaga nilai ekonomi serta menstabilkan harga pangan.

"Itu (stok beras) yang mutunya turun, itu nanti bisa dibeli oleh pabrik-pabrik pengusaha tepung, itu (stok beras turun mutu) untuk dijadikan tepung, sehingga harga tepung yang naik juga bisa turun," kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

Kebijakan tersebut telah diputuskan dalam rapat koordinasi pemerintah pada 7 September 2026 sebagai bagian dari langkah memperkuat pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CPB) yang terus berada pada tingkat tinggi, mencapai 5 juta ton lebih.

Pemerintah memperkirakan sekitar 380 ribu ton beras dengan mutu menurun dapat dilelang kepada industri pengolahan tepung dengan harga minimal Rp11.000 per kilogram agar tetap bernilai ekonomi.

Harga lelang tersebut hanya berbeda sekitar Rp1.000 per kilogram dibandingkan harga beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijual kepada masyarakat seharga Rp12.500 per kilogram.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Nelayan menyampaikan keluhan mengenai distribusi dan kuota BBM bagi kapal yang beroperasi di Cilacap serta pendangkalan jalur pelayaran yang mengganggu aktivitas melaut.

Cilacap (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat Kabupaten Cilacap yang disampaikan dalam rangkaian kunjungan kerja Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di daerah ini.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng Sumarno yang mendampingi kunjungan kerja Wapres, di Cilacap, Senin, mengatakan berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat mencakup kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan, pendangkalan jalur pelayaran, pengembangan energi hijau, hingga persoalan tanah yayasan milik masyarakat penghayat kepercayaan.

Menurut dia, kunjungan diawali dengan dialog bersama nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegalkatilayu.

“Dalam pertemuan tersebut, nelayan menyampaikan keluhan mengenai distribusi dan kuota BBM bagi kapal yang beroperasi di Cilacap serta pendangkalan jalur pelayaran yang mengganggu aktivitas melaut,” katanya.

Ia mengatakan pula, salah satu persoalan yang mengemuka adalah meningkatnya kebutuhan BBM akibat banyaknya kapal dari luar daerah yang masuk ke Cilacap.

Selain itu, kata dia, penanganan pendangkalan jalur pelayaran diusulkan melalui pengerukan dengan melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai kewenangannya.

Setelah berdialog dengan nelayan, ujar dia pula, Wapres bersama rombongan meninjau kilang Pertamina Patra Niaga Refinery Unit (RU) Cilacap untuk melihat pengembangan sustainable aviation fuel (SAF), yakni bahan bakar penerbangan berkelanjutan yang dapat diproduksi dari minyak jelantah.

“Ini potensi yang luar biasa. Kita dari Pemprov Jawa Tengah sebelumnya juga sudah mengumpulkan minyak jelantah dari teman-teman Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, pengumpulan ini harus lebih masif lagi karena lokasi produksinya ada di Cilacap,” katanya.

Ia mengatakan Pemprov Jateng akan mendorong koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memperluas pengumpulan minyak jelantah hingga tingkat desa, termasuk melalui kelompok masyarakat dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK).

Menurut dia, langkah tersebut menjadi peluang bagi masyarakat untuk mendukung pengembangan energi hijau, sekaligus memperkuat kemandirian energi.

Rangkaian kunjungan kemudian dilanjutkan dengan dialog bersama masyarakat penghayat kepercayaan di Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruklegi. Dalam pertemuan itu, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan, termasuk terkait tanah yayasan.

Sumarno mengatakan persoalan tersebut telah dicatat untuk dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Pemprov Jateng juga siap membantu apabila diperlukan, katanya lagi.

“Tadi sudah saya sampaikan kepada Bu Bupati (Pelaksana Tugas Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya), mungkin bisa ditindaklanjuti dulu di kabupaten. Kalau memang diperlukan, kami dari Pemprov Jawa Tengah akan membantu,” katanya.

Ia menegaskan Pemprov Jateng akan menindaklanjuti persoalan sesuai kewenangannya serta membantu koordinasi dengan pemerintah pusat untuk persoalan yang berada di luar kewenangan provinsi.

“Intinya Mas Wapres menyampaikan bahwa kita harus banyak berkolaborasi. Kalau itu menjadi kewenangan Pemprov, kita juga akan bergerak. Kalau bukan kewenangan kita, tentu saja kita membantu koordinasi, mendorong, dan mendukung agar itu bisa terealisasi,” kata Sekda Jateng.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Kami berharap kemitraan ini dapat diwujudkan melalui proyek-proyek konkret yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian kedua negara.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Azerbaijan memperkuat peluang kerja sama pengembangan industri dan investasi di berbagai sektor strategis, termasuk energi, industri pengolahan, dan infrastruktur, guna meningkatkan nilai tambah ekonomi serta mempererat hubungan bilateral kedua negara.

Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Todotua Pasaribu dengan Wakil Menteri Ekonomi Republik Azerbaijan Azer Bayramov, di Baku, Azerbaijan, Senin.

Todotua dalam keterangan resmi diterima di Jakarta menyampaikan, Indonesia memiliki potensi investasi yang luas dan terbuka terhadap penguatan kemitraan dengan Azerbaijan.

Melalui kebijakan peningkatan nilai tambah sumber daya alam dan pengembangan industri, Indonesia terus mendorong peluang investasi yang memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.

Realisasi investasi Azerbaijan di Indonesia saat ini masih relatif terbatas. Namun, kami melihat hal ini sebagai peluang untuk memperkuat kerja sama, mengingat kedua negara memiliki potensi ekonomi yang saling mendukung. Kerja sama ini perlu diarahkan tidak hanya pada perdagangan komoditas, tetapi juga pengembangan industri dan investasi di berbagai sektor strategis, katanya pula.

"Kami berharap kemitraan ini dapat diwujudkan melalui proyek-proyek konkret yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian kedua negara,” ujar Todotua.

Menurut dia, peluang kerja sama Indonesia dan Azerbaijan dapat diperluas melalui sejumlah sektor potensial, terutama energi, industri pengolahan, dan infrastruktur.

Penguatan komunikasi dan koordinasi antarlembaga kedua negara juga diperlukan untuk mengidentifikasi peluang kerja sama, sekaligus mendorong realisasi investasi.

“Indonesia dan Azerbaijan memiliki potensi besar untuk saling memperkuat di bidang sumber daya, investasi, dan pengembangan industri. Kini yang dibutuhkan adalah komitmen untuk mewujudkan kerja sama dalam proyek-proyek konkret," ujar Todotua.

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Azerbaijan Berlian Helmy menekankan pentingnya diplomasi ekonomi dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

Sinergi antara perwakilan pemerintah, lembaga promosi investasi, dan pelaku usaha diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang kerja sama sekaligus mempererat hubungan ekonomi Indonesia dan Azerbaijan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Pemetaan kebutuhan sejak awal diperlukan agar dukungan infrastruktur tepat sasaran.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng PT PLN (Persero) untuk mendukung pemenuhan kebutuhan listrik di lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), guna menunjang operasional fasilitas perikanan dan usaha masyarakat pesisir.

Kerja sama tersebut mencakup penyediaan listrik, digitalisasi, pengembangan ekosistem hijau, pertukaran data dan informasi, serta peningkatan kapasitas, demikian keterangan pers kementerian, di Jakarta, Senin.

Kesepakatan ditandatangani Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif dan Direktur Retail dan Niaga PLN M Fahrur Rozy.

Lotharia mengatakan ketersediaan listrik yang memadai diharapkan dapat mendukung operasional fasilitas KNMP, termasuk gudang berpendingin atau cold storage, pabrik es, tempat pelelangan ikan, dan unit pengolahan hasil perikanan.

“Pemetaan kebutuhan sejak awal diperlukan agar dukungan infrastruktur tepat sasaran. Ketersediaan listrik yang memadai diharapkan menunjang kegiatan di kawasan, termasuk operasional fasilitas perikanan dan pengembangan usaha masyarakat sesuai kebutuhan masing-masing lokasi," kata Lotharia.

Dalam kerja sama tersebut, KKP akan menyediakan data kebutuhan lokasi, jaringan, dan fasilitas. Selanjutnya, PLN akan melakukan survei bersama KKP serta mendukung penyediaan listrik sesuai ketentuan yang berlaku.

PLN juga akan mendukung pengembangan digitalisasi dan ekosistem hijau melalui anak perusahaan maupun subholding.

KKP telah membangun 100 KNMP pada 2025. Pada 2026, pembangunan dilanjutkan dengan target 1.269 lokasi menggunakan konsep hub and spoke atau pusat kegiatan yang didukung lokasi-lokasi penunjang.

Setiap KNMP dilengkapi dengan infrastruktur pendukung, di antaranya pabrik es, gudang beku, stasiun pengisian bahan bakar umur nelayan (SPBUN), dermaga dan tambatan kapal, tempat pelelangan ikan, dan bengkel kapal serta kios perbekalan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Kita menyiapkan persediaan logistik, distribusi sebaik-baiknya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan pemerintah memperkuat kesiapan pasokan pangan menghadapi Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 melalui persiapan logistik, distribusi, serta cadangan sejak dini.

Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan, di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin, Zulhas mengatakan langkah antisipasi dilakukan lebih awal karena periode akhir tahun akan berdekatan dengan bulan puasa Ramadhan pada Februari 2027.

"Kita akan menghadapi Desember nanti Natal, Tahun Baru, dan nggak lama berhimpitan nanti bulan puasa pada bulan Februari (2027). Jadi jauh hari kita bersiap-siap agar punya cukup waktu untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi," kata Zulhas.

Menurutnya, pemerintah fokus memastikan persediaan logistik pangan tersedia dengan baik serta memperkuat distribusi, agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi selama periode permintaan meningkat.

"Kita menyiapkan persediaan logistik, distribusi sebaik-baiknya," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, melalui rapat koordinasi pangan itu, pemerintah juga mencermati keluhan masyarakat terkait perkembangan harga sejumlah komoditas, termasuk kenaikan harga cabai rawit dan cabai merah.

Selain itu, pemerintah mempercepat pelaksanaan bantuan pangan beras untuk masyarakat penerima sebagai respons terhadap kondisi harga pangan dan menjaga kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bantuan pangan beras tersebut diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang masuk kelompok desil satu hingga desil empat di seluruh wilayah Indonesia. Distribusi bantuan itu dilakukan melalui Perum Bulog.

Setiap keluarga penerima memperoleh bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026 sehingga total mencapai 30 kilogram.

Total alokasi bantuan pangan yang disiapkan pemerintah mencapai sekitar 1 juta ton beras melalui koordinasi bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Perum Bulog.

Selain bantuan pangan, pemerintah juga mempercepat penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menjaga keterjangkauan harga beras di pasar masyarakat.

Program SPHP beras tersebut disalurkan dengan harga dari Bulog sebesar Rp12.500 per kilogram.

Zulhas menegaskan berbagai langkah penguatan pasokan pangan dilakukan untuk menjaga stabilitas harga, memperlancar distribusi, dan memberikan kepastian kepada masyarakat menghadapi akhir tahun hingga periode berikutnya.

Rakortas itu dihadiri Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, dan pejabat terkait lainnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Program ini diharapkan mampu memperkuat identitas dan kreativitas lokal, sekaligus meningkatkan produktivitas kawasan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Medan (ANTARA) - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution mendukung pemerintah kabupaten/kota se-Sumut mengembangkan desa dan kelurahan kreatif lewat program Kampung Kreatif Sumut Berkah (KKSB).

"Program ini diharapkan mampu memperkuat identitas dan kreativitas lokal, sekaligus meningkatkan produktivitas kawasan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat," ujar Bobby, usai mendengarkan paparan dan presentasi nominasi pemenang Kampung Kreatif Sumut Berkah 2026, di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin.

Gubernur mengatakan, program KKSB 2026 diikuti sebanyak 45 proposal desa dan kelurahan seluruh kabupaten/kota se-Sumut.

Menurutnya, tim penjaringan telah merampungkan berbagai tahapan evaluasi, termasuk rapat pleno hasil penilaian verifikasi maupun validasi lapangan.

"Ada beberapa indikator penilaian harus dipenuhi. Salah satunya desa yang mempunyai permasalahan atau persoalan, namun di dalamnya memiliki potensi," kata Bobby.

Pihaknya mencontohkan, misalnya daerah yang mempunyai aliran sungai atau anak sungai selama ini mengganggu pemandangan atau menjadi tempat pembuangan sampah.

"Ini dianggap masalah, namun mempunyai potensi yang bisa diubah menjadi penyelesaian. Kemudian penyelesaian itu ada tambahan potensi ekonomi,” ujar Bobby lagi.

Dia juga sempat mendengarkan pemaparan maupun presentasi nominasi pemenang program KKSB 2026.

Terdapat tiga kabupaten di Sumut menjadi nominasi pemenang, yakni Serdang Bedagai (Sergai), Deli Serdang, dan Humbang Hasundutan (Humbahas).

Program Kampung Kreatif Sumut Berkah (KKSB) 2026 merupakan Program Strategis Daerah (PSD) era kepemimpinan Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Sumut Surya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menyiapkan bantuan khusus hingga Rp50 miliar bagi desa dan kelurahan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

"Pemaparannya disampaikan langsung oleh Bupati Sergai Darma Wijaya, Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan, dan Bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan," ujar Bobby pula.

Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan, salah satu nominasi menjelaskan rencana pengembangan sentra wisata tanaman hias di Deli Serdang yang diberi nama Harapan Square.

"Kawasan wisata tanaman hias ini di Dusun VII–XI, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deli Serdang," katanya.

Bupati menjelaskan, Desa Bangun Sari Baru ini merupakan wilayah dataran rendah yang berjarak sekitar 25 kilometer dari Kota Medan.

Dengan lokasinya strategis dinilai potensial menjadi destinasi kunjungan wisatawan yang baru tiba di Bandara Internasional Kualanamu.

"Di kawasan itu, masyarakat sekitar sudah ada yang menjual tanaman hias, tapi belum tertata. Dengan adanya Harapan Square ini lokasinya lebih teratur dan menjadikan nilai tambah,” ujar Asri.

Pewarta: Muhammad Said
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Yang paling penting adalah bagaimana mereka itu bukan hanya literasinya, tetapi inklusinya, bagi mereka itu nanti masuk ke pasar modal.

Cirebon (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pengembangan investasi reksa dana syariah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning), Jawa Barat, melalui perluasan edukasi serta akses investasi bagi masyarakat.

Kepala Direktorat Pengawasan Pengelolaan Investasi, Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi 1 dan Pasar Modal Regional OJK Sujanto mengatakan Program Investasi Terencana dan Berkala (PINTAR) menjadi salah satu upaya, untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam produk reksa dana.

“Yang paling penting adalah bagaimana mereka itu bukan hanya literasinya, tetapi inklusinya, bagi mereka itu nanti masuk ke pasar modal,” katan Sujanto, di Cirebon, Senin.

Ia menyebut jumlah investor reksa dana syariah di Ciayumajakuning mencapai sekitar 34 ribu orang, dengan total nilai kepemilikan aset sebesar Rp378 miliar.

Menurut Sujanto, angka tersebut menunjukkan peluang untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam investasi berbasis syariah, terutama melalui kemudahan akses terhadap produk reksa dana.

“Dengan adanya hal yang demikian itu masih terdapat ruang yang sangat besar untuk meningkatkan partisipasi publik,” ujarnya.

Ia menjelaskan PINTAR menyediakan skema investasi reksa dana yang dapat diikuti masyarakat, secara terencana dan berkala dengan nominal sesuai kemampuan.

Sujanto mengatakan kelompok usia muda mendominasi investor reksa dana syariah di Ciayumajakuning, sehingga edukasi perlu terus dilakukan untuk memperluas keterlibatan mereka.

“Bagaimanapun mereka itu adalah calon-calon investor yang sophisticated di masa depan,” katanya pula.

Secara keseluruhan, kata dia, jumlah investor reksa dana di Ciayumajakuning mencapai sekitar 750 ribu orang atau sekitar 12 persen dari total investor reksa dana di Jawa Barat.

Ia menuturkan Provinsi Jawa Barat memiliki sekitar 6,2 juta investor reksa dana, sedangkan Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon mencatat sekitar 400 ribu investor dengan total aset hampir Rp1 triliun.

Sujanto menjelaskan reksa dana memiliki sejumlah kategori dengan tingkat risiko berbeda, sehingga calon investor perlu memahami produk sebelum menempatkan dana.

“Kami berharap perluasan akses dan edukasi melalui PINTAR dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam reksa dana syariah serta memperbesar kontribusi investasi terhadap perekonomian daerah,” ujar dia pula.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Penguatan produksi cabai melalui gerakan tanam menjadi solusi jangka panjang untuk menjaga ketersediaan pasokan, sekaligus mengurangi tekanan harga.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong gerakan tanam cabai di berbagai daerah untuk memperkuat pasokan nasional, sekaligus menjaga kestabilan harga komoditas tersebut.

Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan, di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin, Tito mengatakan kenaikan inflasi bulanan Agustus hingga September 2026 terutama dipengaruhi kelompok makanan minuman dengan cabai sebagai penyumbang utama.

"Kita melihat (inflasi) month to month Agustus-September ada kenaikan sedikit, yaitu 0,30 persen. Dan penyumbang utamanya adalah sektor makanan minuman. Namun, sektor makanan minuman ini kita melihat yang utama adalah cabai, bukan makanan pokok, (tetapi) cabai rawit dan cabai merah," kata Tito lagi.

Menurut Tito, kenaikan harga cabai terjadi akibat berkurangnya produksi di sejumlah daerah sentra akibat kondisi kekeringan yang mempengaruhi produktivitas tanaman.

Pemerintah menilai penguatan produksi cabai melalui gerakan tanam menjadi solusi jangka panjang untuk menjaga ketersediaan pasokan, sekaligus mengurangi tekanan harga.

Gerakan tanam cabai dapat dilakukan masyarakat melalui pemanfaatan lahan di desa, kelurahan, maupun kawasan perkotaan sebagai sumber tambahan pasokan pangan.

"Dikarenakan kekeringan, sehingga beberapa daerah produksi cabai rawitnya kurang. Sebenarnya bisa diatasi juga dengan menggenjot program tanam cabai yang banyak dilakukan di berbagai daerah, di desa-desa, di lurah-lurah, di kota," ujarnya.

Menurut Tito, peningkatan produksi cabai tidak hanya membantu pengendalian inflasi tetapi juga memberikan peluang ekonomi bagi petani ketika harga komoditas meningkat.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendorong masyarakat menanam cabai melalui berbagai program pemberdayaan yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

Menurut Tito, ketersediaan cabai yang cukup di tingkat lokal akan membantu mengurangi ketergantungan pasokan dari daerah lain ketika terjadi gangguan produksi.

Tito optimistis kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam gerakan tanam cabai mampu memperkuat ketahanan pangan serta menjaga inflasi tetap terkendali.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pasokan cabai nasional mencukupi sampai akhir tahun dengan memperkuat distribusi pangan antardaerah, untuk mengantisipasi potensi lonjakan harga saat perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Sekretaris Utama Bapanas Ito Hediarto mengatakan ketersediaan cabai tidak menjadi persoalan menjelang momentum akhir tahun, namun pemerintah terus menjaga kelancaran distribusi terutama pengiriman dari daerah sentra produksi menuju wilayah konsumen.

"Yang perlu dijaga saat ini adalah kelancaran distribusi, terutama pengiriman lewat jalur laut," kata Ito terkonfirmasi di Jakarta, Kamis (22/10).

Untuk mengatasi persoalan distribusi, Bapanas menyediakan fasilitasi distribusi pangan (FDP). Program itu membantu memobilisasi pasokan dari daerah surplus ke daerah yang membutuhkan, sehingga beban biaya distribusi berkurang dan cabai bisa sampai ke konsumen dengan harga lebih terjangkau.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, Senin, yang dikelola Bank Indonesia, mencatat harga komoditas cabai rawit merah mencapai Rp100.550 per kilogram (kg).

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp73.650 per kg, cabai merah keriting Rp84.100 per kg, dan cabai rawit hijau Rp80.600 per kg.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026