Uji lapangan menjadi bagian dari proses pengembangan Komatsu HD785-7 Hybrid EREV kelas 100 ton yang mengadopsi teknologi Extended-Range Electric Vehicle

Jakarta (ANTARA) - PT United Tractors Tbk (UNTR) selaku distributor resmi alat berat Komatsu, mendukung dimulainya uji lapangan Komatsu HD785-7 Hybrid EREV, rigid dump truck kelas 100 ton generasi terbaru di operasi pertambangan Indonesia.

Alat berat tersebut saat ini sedang dikembangkan oleh PT Komatsu Marketing & Support Indonesia (KMSI) di wilayah pertambangan PT Kideco Jaya Agung (Kideco) yang dikelola oleh anak usaha UNTR yaitu PT Pamapersada Nusantara (PAMA).

"Uji lapangan menjadi bagian dari proses pengembangan Komatsu HD785-7 Hybrid EREV kelas 100 ton yang mengadopsi teknologi Extended-Range Electric Vehicle (EREV)," ujar Marketing Division Head UNTR, Jonathan T. Muljo sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Berbeda dengan sistem penggerak konvensional, Jonathan menjelaskan pada teknologi EREV motor listrik berfungsi sebagai sumber penggerak utama.

Sementara itu, lanjutnya, baterai dapat diisi melalui sumber listrik eksternal maupun melalui mesin yang berfungsi sebagai generator.

"Konfigurasi tersebut dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan energi, meningkatkan efisiensi bahan bakar, serta mendukung pengurangan emisi karbon dalam kegiatan operasional pertambangan," ujar Jonathan.

Jonathan berharap data dan temuan dari pengujian tersebut dapat memberikan gambaran mengenai kinerja HD785-7 Hybrid EREV, termasuk potensinya dalam meningkatkan efisiensi bahan bakar, produktivitas, keandalan, serta aspek ekonomi operasional secara keseluruhan.

"Hasil evaluasi akan mendukung proses penyempurnaan produk sebelum memasuki tahap pengenalan ke pasar," ujar Jonathan.

Sementara bagi UNTR, Jonathan mengatakan bahwa pengembangan teknologi EREV sejalan dengan kebutuhan industri pertambangan untuk terus meningkatkan keseimbangan antara produktivitas, efisiensi operasional, serta pengurangan emisi karbon.

"Inisiatif ini menjadi salah satu langkah penting dari upaya pengembangan alat berat dengan teknologi elektrifikasi di Indonesia untuk mewujudkan industri pertambangan yang lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan," ujar Jonathan.

Sebagai anak usaha UNTR dan salah satu kontraktor penambangan terbesar di Indonesia, Jonathan mengatakan PAMA telah berpengalaman dalam menjalankan kegiatan operasional pertambangan skala besar.

Dengan lebih dari 3.000 unit Komatsu HD785-7 yang beroperasi di berbagai proyek, menurutnya, pengalaman operasional tersebut menjadi basis yang relevan untuk mengevaluasi performa dan daya tahan teknologi EREV dalam operasional pertambangan.

Sementara itu, Kideco dipilih sebagai lokasi pengujian unit untuk memperoleh data mengenai performa teknologi EREV dalam kondisi pertambangan yang sebenarnya.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

pemerintah menambah alokasi beras Program SPHP sebanyak satu juta ton untuk menjaga akses pangan masyarakat pada musim paceklik dan memastikan harga beras tetap terjaga

Medan (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Perum Bulog meluncurkan program bantuan pangan berupa beras periode Oktober – Desember 2026 di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Sabtu.

Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan program bantuan pangan secara nasional dialokasikan bagi 33,2 juta penerima manfaat dengan total sekitar satu juta ton beras.

"Selain itu, pemerintah menambah alokasi beras Program SPHP sebanyak satu juta ton untuk menjaga akses pangan masyarakat pada musim paceklik dan memastikan harga beras tetap terjaga,” ujar Zulhas dalam keterangan diterima di Medan, Sabtu.

Zulhas mengatakan adanya stok tersebut, masyarakat dapat memperoleh beras dengan lebih mudah dan terjangkau.

Zulhas mengapresiasi sinergisitas yang kuat antara Kemenko Pangan dan Bulog sehingga berhasil mendorong pencapaian target swasembada pangan yang menjadi agenda strategis pemerintah.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumatera Utara R Darma Wijaya mengatakan siap mendukung pelaksanaan program bantuan pangan beras dan tambahan alokasi beras SPHP melalui penguatan kesiapan stok serta jaringan distribusi.

“Kami akan terus mengoptimalkan distribusi agar bantuan pangan beras dapat tersalurkan tepat sasaran setelah data penerima terverifikasi, serta beras SPHP dapat diakses masyarakat dengan mudah untuk membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga beras,” katanya.

Bulog terus mempersiapkan stok dan jaringan distribusi untuk mendukung kedua program tersebut.

Penyaluran bantuan pangan beras kepada penerima manfaat akan dilaksanakan setelah data program bantuan tersedia dan terverifikasi, sementara penyaluran beras SPHP dioptimalkan melalui saluran distribusi yang tersedia guna membantu menjaga pasokan dan stabilitas harga di masyarakat.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kebijakan itu mencakup bantuan pangan, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta peningkatan produktivitas melalui perbaikan irigasi, kemudahan akses pupuk, dan penyediaan alat dan mesin pertanian

Batubara (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menghadiri panen raya padi di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, Sabtu, sekaligus memaparkan sejumlah langkah pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan mempercepat swasembada pangan nasional.

Mulai dari bantuan beras gratis bagi 33,2 juta penerima manfaat, stabilisasi harga melalui beras SPHP, hingga penguatan produksi pertanian menjadi bagian dari strategi tersebut.

Menko Pangan dalam kesempatan tersebut memaparkan kebijakan pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan pangan, daya beli masyarakat dan keberlanjutan usaha petani.

Kebijakan itu mencakup bantuan pangan, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta peningkatan produktivitas melalui perbaikan irigasi, kemudahan akses pupuk, dan penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan).

Pemerintah menyiapkan bantuan pangan berupa beras bagi 33,2 juta penerima manfaat.

Setiap penerima yang memenuhi ketentuan dialokasikan 10 kilogram beras per bulan untuk Oktober, November,dan Desember.

Dengan skema penyaluran sekaligus, lanjut dia, penerima manfaat direncanakan memperoleh total 30 kilogram beras secara gratis untuk alokasi tiga bulan.

Program itu diharapkan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menjaga daya beli, terutama ketika harga bahan pangan mengalami tekanan.

Selain bantuan gratis, pemerintah juga menyiapkan 1 juta ton beras SPHP sebagai instrumen untuk menjaga pasokan dan menstabilkan harga beras di pasaran.

Penyaluran beras SPHP diharapkan memberikan alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan beras dengan harga lebih terjangkau.

Pada saat yang sama, kebijakan perberasan juga perlu menjaga agar petani tetap memperoleh nilai ekonomi yang layak dari hasil panennya.

Tak hanya menyasar kebutuhan konsumsi, pemerintah juga mendorong peningkatan produksi pertanian melalui perbaikan jaringan irigasi, kemudahan akses pupuk dan penguatan mekanisasi pertanian.

Penyediaan alsintan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan wilayah agar proses budidaya dan panen dapat berjalan lebih efektif.

Dukungan sarana produksi tersebut diharapkan membantu petani meningkatkan produktivitas lahan, mengurangi kendala dalam kegiatan pertanian, serta memperkuat kemampuan sektor pertanian menghadapi perubahan cuaca dan tantangan produksi.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara menyatakan dukungan terhadap program pemerintah pusat dalam memperkuat swasembada pangan nasional.

Sebagai daerah yang memiliki potensi pertanian, Batu Bara diharapkan mampu mengoptimalkan lahan produktif sekaligus meningkatkan pemanfaatan infrastruktur pendukung, termasuk irigasi dan alsintan.

Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, serta unsur Forkopimda menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan pangan dapat diterapkan secara efektif.

Upaya tersebut tidak hanya berkaitan dengan peningkatan hasil panen, tetapi juga mencakup kelancaran distribusi, stabilitas harga, dan kesejahteraan masyarakat.

Panen raya di Kabupaten Batu Bara pun menjadi momentum untuk memperkuat kontribusi daerah terhadap ketahanan pangan Sumatera Utara dan nasional.

Keberhasilan menuju swasembada pangan membutuhkan kesinambungan antara peningkatan produksi, ketersediaan sarana pertanian, dan kebijakan yang menjaga akses masyarakat terhadap bahan pangan.

Pewarta: Juraidi dan Gusti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Akses keuangan kini diukur dari kemampuan keluarga bertahan menghadapi risiko ekonomi, bukan dari seberapa banyak orang yang memiliki rekening bank.

Perubahan itu menjadi arah baru kebijakan pemerintah setelah Presiden Prabowo Subianto meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) pada 22 Oktober 2026. Pemerintah mengubah Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi DNKK melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026.

Pergantian nama tersebut mengubah tolok ukur kebijakan. Selama ini, pemerintah menakar inklusi keuangan berdasarkan jumlah warga yang memiliki rekening dan dapat menjangkau layanan perbankan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa DNKK membidik tiga sasaran yang lebih berlapis: mutu kondisi keuangan keluarga, ketahanan menghadapi guncangan ekonomi, dan rasa aman dalam mengelola uang.

Data terbaru memperlihatkan mengapa ukuran lama tak lagi memadai. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026, yang disusun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), mencatat indeks inklusi keuangan sebesar 93,61 persen. Angka itu telah melampaui sasaran RPJMN sebesar 93 persen, yang semula ditargetkan tercapai pada 2029.

Indeks literasi keuangan bergerak lebih lambat. Survei yang sama mencatat angka 69,57 persen, sehingga terdapat kesenjangan 24,04 poin antara warga yang menggunakan layanan keuangan dan warga yang memahaminya.

Akibatnya, sebagian anggota masyarakat memiliki rekening, bahkan mengambil pinjaman, tanpa kecakapan yang memadai untuk menimbang bunga, tenor, dan risiko penggunaan dana.

Pemerintah menyoroti kesenjangan itu saat memperkenalkan DNKK. Strategi nasional kesejahteraan keluarga yang disiapkan bersamaan dengan pembentukan dewan tersebut mengarahkan daerah pada dua pekerjaan yang saling berkaitan: penguatan literasi serta perluasan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Literasi menjaga agar akses tidak berbalik menjadi beban, sementara perluasan pembiayaan memberikan daya ungkit ekonomi.

Susunan pimpinan DNKK menautkan kebijakan itu hingga ke tingkat paling bawah. Presiden memimpin langsung sebagai ketua, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjabat ketua harian, sedangkan Ketua Dewan Komisioner OJK, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri menjadi wakil ketua harian.

Keterlibatan Menteri Dalam Negeri menghubungkan dewan dengan pemerintah daerah, yang membawahkan 552 TPAKD di 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota.

Jejaring TPAKD telah bekerja di lapangan dengan program andalannya, Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), yang telah menyalurkan Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur. Sementara itu, Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas menjangkau lebih dari 103.000 debitur dengan nilai Rp5,41 triliun.

Pada akhir 2020, ketika jumlah TPAKD baru mencapai 224, pembiayaan melawan rentenir tercatat Rp587,5 miliar untuk 47.800 debitur. Enam tahun kemudian, nilainya berlipat lebih dari 100 kali.

OJK pernah menggambarkan keunggulan rentenir terletak pada kecepatannya, sebab pinjaman bisa cair malam itu juga, sekalipun bunganya mencekik. Banyak peminjam di daerah juga kesulitan menghitung bunga, apalagi bunga majemuk. Karena itu, K/PMR dirancang dengan bunga rendah dan proses pencairan yang ringkas agar lembaga keuangan formal sanggup menandingi kegesitan lintah darat.

Pemerintah daerah menerjemahkan program itu sesuai kekhasan masing-masing. TPAKD Nusa Tenggara Barat pernah menamai skemanya Mawar Emas, yakni kredit berbasis masjid untuk melawan rentenir. Di Pasar Kliwon, Purwokerto, pedagang yang menanggung bunga rentenir hingga 20 persen per bulan berangsur beralih ke bank dan koperasi. Jumlah rentenir yang beroperasi di pasar itu pun menyusut dari 18 menjadi enam orang.

Pemerintah pusat menempuh arah serupa melalui kebijakan bunga. Sejak awal September 2026, sesuai arahan langsung Presiden Prabowo, bunga pinjaman PNM Mekaar — kredit khusus bagi perempuan prasejahtera — turun menjadi sekitar 8 persen per tahun dari sebelumnya berkisar 18 hingga 25 persen.

PNM Mekaar melayani lebih dari 16,2 juta nasabah kelolaan, yang seluruhnya merupakan perempuan pelaku usaha ultra mikro. Pemangkasan bunga itu diharapkan memperingan beban jutaan rumah tangga yang selama ini rentan terseret pinjaman informal.

Rakornas TPAKD kemudian memperbesar skala langkah tersebut. Dalam arahannya, Presiden Prabowo mematok penyaluran kredit produktif hingga Rp400 triliun pada 2027 bagi sekitar 28 juta keluarga, atau kurang lebih 100 juta jiwa jika dihitung bersama pasangan dan anak.

Sasarannya mencakup petani, nelayan, warga perdesaan, penduduk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.

Presiden juga menetapkan cara mengukur hasilnya. Menurut Prabowo, kesejahteraan tidak boleh berhenti sebagai slogan. Kesejahteraan harus tercermin dalam peningkatan penghasilan riil rakyat serta daya beli keluarga.

Rumusan itu menggeser pusat perhatian dari besaran kredit yang tersalur ke perubahan pendapatan yang ditimbulkannya, sejalan dengan indikator kesejahteraan keluarga yang diusung DNKK.

Pergeseran itu menuntut pendampingan berjalan seiring dengan kucuran kredit. OJK telah menjalankan 135 program Ekosistem Keuangan Inklusif di tingkat desa hingga 2026. Program tersebut memadukan edukasi keuangan, digitalisasi transaksi, pendampingan usaha, pencocokan pelaku usaha dengan sumber pembiayaan, dan pemasaran produk unggulan perdesaan.

Dalam kurun Agustus hingga Oktober 2026, sebanyak 343 lembaga jasa keuangan telah menyalurkan kredit produktif senilai Rp53,15 triliun kepada lebih dari 2,1 juta debitur. Lima di antara mereka menerima akad secara simbolis dari Presiden Prabowo: seorang pengemudi ojek daring, pedagang pakaian, pedagang makanan, petani, dan nelayan.

Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bulog Jabar menguasai beras penugasan pemerintah atau subsidi (PSO) sekitar 623,8 ribu ton, dan sisanya sekitar 107 ton adalah beras komersil

Bandung (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Barat menjelaskan stok beras untuk Jawa Barat aman sampai akhir tahun 2026, bahkan hingga periode panen raya tahun 2027 yang diperkirakan mulai bulan Februari.

"Posisi stok (beras) Jabar secara garis besar, sangat cukup sampai persiapan pengadaan panen raya tahun depan," kata Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Jawa Barat Nurman Susilo dalam pesan singkatnya di Bandung, Sabtu.

Dalam data terbaru yang dihimpun Bulog Jabar, hingga tanggal 22 Oktober 2026, stok beras yang mereka kuasai sejumlah 623,9 ribu ton.

Dari jumlah tersebut, Bulog Jabar menguasai beras penugasan pemerintah atau subsidi (PSO) sekitar 623,8 ribu ton, dan sisanya sekitar 107 ton adalah beras komersil.

Stok beras tersebut tersebar di gudang yang dikelola delapan Kantor Cabang Bulog Jabar, yakni Bandung sekitar 19 ribu ton, Cianjur sekitar 24,8 ribu ton dan Cirebon sebanyak 176,7 ribu ton.

Kemudian Indramayu sekitar 192,7 ribu ton, Karawang sebanyak 99,7 ribu ton, Subang sekitar 59,1 ribu ton, Ciamis senilai 43,7 ribu ton, serta Bogor sebanyak 7,9 ribu ton.

Karena melimpahnya stok beras Jawa Barat, pihak Bulog Kanwil Jabar berharap masyarakat tidak panik, apalagi melakukan aksi belanja berlebihan.

"Diharapkan masyarakat tidak panik karena stok cukup," tuturnya.

Meski stok beras mencukupi dan serapan setara beras tahun 2026 terealisasi menembus 694.947 ton atau 100,7 persen dari target, Bulog Jabar berkomitmen tidak menghentikan pembelian, melainkan terus menggenjot penyerapan gabah dan beras dari petani lokal hingga akhir Desember 2026 guna menjaga stabilitas harga di tingkat produsen.

"Meski target telah tercapai, kami akan terus menyerap gabah petani hingga akhir Desember dan melanjutkan komitmen ini pada tahun-tahun berikutnya, khususnya untuk mendukung petani di Jawa Barat," ujar Nurman menambahkan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

BUMN tekstil lagi kita koordinasikan antara Danantara dengan Kementerian Perindustrian. Langkahnya belum bisa diceritakan sekarang karena prosesnya masih terus berlanjut

Denpasar (ANTARA) - Pemerintah mendorong pembaruan mesin dan penerapan teknologi terkini untuk memperkuat daya saing industri tekstil nasional.

Upaya tersebut menjadi salah satu perhatian dalam rencana pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) tekstil yang saat ini masih dikoordinasikan bersama Danantara.

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji di Denpasar, Bali, Sabtu, mengatakan koordinasi antara Danantara dan Kementerian Perindustrian masih berlangsung.

Namun, Sarmuji belum dapat menyampaikan langkah lebih terinci karena prosesnya masih berjalan.

“BUMN tekstil lagi kita koordinasikan antara Danantara dengan Kementerian Perindustrian. Langkahnya belum bisa diceritakan sekarang karena prosesnya masih terus berlanjut, tapi kita akan fokus untuk memperkuat industri pertekstilan,” kata Sarmuji saat meninjau Balai Diklat Industri Denpasar, Bali, Sabtu.

Menurut dia, salah satu persoalan penting yang perlu diperhatikan dalam penguatan industri tekstil adalah pembaruan mesin dan peralatan produksi.

Apabila perusahaan yang sudah tidak berproduksi diambil alih, diperlukan perbaikan peralatan serta kemungkinan penerapan teknologi terbaru agar perusahaan tersebut mampu kembali bersaing.

Sarmuji menilai persaingan industri tekstil global sangat ketat.

Negara-negara produsen seperti China memiliki keunggulan karena didukung mesin produksi yang modern dan relatif baru.

Karena itu, pembentukan BUMN tekstil nantinya diharapkan tidak sekadar menghidupkan kembali perusahaan yang mengalami kesulitan, tetapi juga membangun keunggulan industri melalui modernisasi teknologi dan peningkatan kapasitas produksi.

“Kalau mengambil, misalkan kita 'take over' perusahaan untuk diambil alih yang sudah tidak berproduksi, itu tentu harus ada perbaikan equipment-nya, peralatannya kita perbaiki, mungkin juga harus kita injeksi teknologi paling baru supaya hasilnya itu memiliki keunggulan yang besar bagi Indonesia,” ujarnya.

Ia menambahkan hingga saat ini belum ada jadwal pasti mengenai realisasi pembentukan BUMN tekstil tersebut.

Meski demikian, pemerintah berharap prosesnya dapat berlangsung lebih cepat mengingat industri tekstil merupakan sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Sarmuji menyebutkan Danantara telah menunjukkan komitmen untuk mengucurkan dana dalam jumlah besar guna mendukung rencana penguatan industri tersebut.

Selain modernisasi mesin, pemerintah juga membuka peluang untuk menggabungkan keunggulan sejumlah perusahaan tekstil yang akan diakuisisi. Strategi ini diharapkan dapat menciptakan kapasitas dan daya saing baru yang lebih kuat dibandingkan jika setiap perusahaan berjalan sendiri-sendiri.

“Kami berharap beberapa perusahaan yang masing-masing memiliki keunggulan itu bisa disatukan keunggulannya menjadi keunggulan baru yang lebih besar,” katanya.

Melalui langkah tersebut, Kemenperin berharap industri tekstil nasional mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing di pasar global, serta mempertahankan perannya sebagai salah satu sektor padat karya di Indonesia.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dari sekitar 57 ribu hektare, tinggal sekitar 3.000 hektare yang kerusakannya berat

Bireuen (ANTARA) - Penanggung Jawab Swasembada Pangan Aceh, Agus Susanto menyebutkan sekitar 57 ribu hektare lahan pertanian terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, dengan sekitar 3.000 hektare mengalami kerusakan berat, penanganannya diperkirakan berlanjut pada 2027.

“Dari sekitar 57 ribu hektare, tinggal sekitar 3.000 hektare yang kerusakan nya berat,” kata Agus saat meninjau pemulihan lahan pertanian di Desa Gampong Baro, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Aceh, Sabtu.

Ia menjelaskan pemulihan lahan pertanian dilakukan melalui program optimalisasi lahan dan rehabilitasi sawah. Sejumlah lahan yang sebelumnya tertimbun lumpur kini telah dibersihkan dan kembali ditanami, bahkan sebagian wilayah lainnya sudah memasuki masa panen.

Menurut Agus, kerusakan berat masih ditemukan di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Aceh Utara dan Bireuen. Di Kabupaten Bireuen, Aceh sekitar 250 hektare lahan masih mengalami kerusakan berat dan membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Ia mengatakan pemulihan lahan dengan kerusakan berat membutuhkan waktu, tenaga, anggaran, serta dukungan alat dan mesin pertanian. Pada beberapa lokasi, lumpur yang menimbun sawah mencapai ketebalan hingga dua meter sehingga proses pemulihannya lebih sulit.

“Pertanian ini sangat membutuhkan waktu, energi, sumber daya dan sangat tergantung pula dengan kondisi cuaca,” ujarnya.

Agus menambahkan penanganan sebagian lahan rusak berat telah dimulai di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya melalui pengerahan alat berat untuk mengangkat lumpur dan material yang menimbun sawah, sebelum dilanjutkan dengan pengolahan lahan.

Pemerintah juga menyiapkan alternatif penanaman jagung bagi petani yang lahan nya belum memungkinkan ditanami padi akibat timbunan lumpur yang terlalu tebal atau material batuan. Bantuan benih jagung direncanakan mulai disalurkan pada akhir Oktober 2026.

Namun, ia menegaskan penanaman jagung tersebut bersifat sementara dan bukan untuk menggantikan fungsi sawah secara permanen. Pemerintah tetap berupaya mempertahankan luas baku sawah sekaligus menjaga keberlanjutan penghidupan petani.

Terkait produksi, Agus optimis hasil panen pada musim tanam rendeng dapat meningkat dibandingkan 2025 seiring pemulihan lahan dan pertumbuhan tanaman yang mulai membaik.

Produktivitas padi dengan metode konvensional umumnya berkisar lima hingga enam ton per hektare, sedangkan penerapan sistem pertanian modern ditargetkan dapat meningkatkan hasil menjadi 10 hingga 11 ton per hektare.

Secara keseluruhan, luas lahan pertanian di Aceh sekitar 202 ribu hektare. Pemerintah terus mendorong pemulihan sawah terdampak bencana dan peningkatan produktivitas untuk menjaga produksi pangan daerah.

Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar, Bali (ANTARA) - Kementerian Perindustrian membidik industri animasi menjadi salah satu sektor andalan guna memperluas penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan industri animasi memiliki karakteristik padat karya karena proses produksinya membutuhkan keterlibatan manusia untuk mengerjakan berbagai detail.

"Saya agak surprise, ternyata itu tidak semata-mata pada modal, pada teknologi saja, tetapi juga pada karya. Termasuk animasi itu ternyata padat karya, menyerap tenaga kerja yang banyak karena detail-detailnya itu tetap harus dikerjakan oleh manusia," ujarnya saat meninjau Balai Diklat Industri Denpasar, Bali, Sabtu.

Ia menjelaskan di tengah perkembangan era digital dan kecerdasan buatan (AI), industri ini tidak hanya membutuhkan modal dan teknologi, tetapi juga tenaga manusia untuk menghasilkan karya berkualitas.

Menurut Sarmuji, kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk mengembangkan industri digital sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Pemerintah, kata dia, berkomitmen menjadikan sektor industri sebagai salah satu sumber utama penyerapan tenaga kerja. Potensi industri digital pun perlu dikembangkan secara serius agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

"Kita sudah bertekad industri harus menjadi ladang bagi penyerapan tenaga kerja secara maksimal, dan salah satunya justru pada industri digital ini kita temukan penyerapan tenaga kerjanya banyak sekali," katanya.

Sarmuji menilai Indonesia memiliki sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam industri animasi.

Potensi tersebut salah satunya tercermin dari keterlibatan talenta lokal dalam produksi film animasi Jumbo.

Ia mengungkapkan tiga orang yang terlibat dalam produksi film tersebut merupakan lulusan Balai Diklat Industri Denpasar.

Hal ini dinilai menjadi bukti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan industri dapat menghasilkan tenaga kerja yang mampu berkontribusi dalam karya kreatif berskala nasional.

"Kalau kita seriusin, potensi anak-anak kita ternyata bisa. Hanya perlu perhatian dan concern kita sebagai anak bangsa," ujarnya.

Karena itu, penguatan industri animasi perlu diikuti dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan fasilitas pelatihan, serta kerja sama yang lebih erat antara lembaga pendidikan dan pelaku industri.

Balai Diklat Industri Denpasar menjadi salah satu fasilitas yang mendukung upaya tersebut melalui program pelatihan, pemagangan, dan kerja sama dengan industri.

Fasilitas ini juga dapat dimanfaatkan siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) untuk memperdalam pengetahuan dan meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Persoalan ini perlu segera ditangani terutama dari sisi kapasitas saluran sekaligus kapasitas tampungan

Kota Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, menambah kapasitas penampungan saluran air di sepanjang kawasan Simpang Lima Jalan Raya Caman Jatibening, Kecamatan Pondokgede, sebagai upaya mengatasi genangan sekaligus mencegah terjadi banjir.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono saat meninjau lokasi tersebut menemukan sejumlah titik saluran diketahui mengalami penyempitan hingga berpotensi menghambat aliran air saat kondisi hujan.

"Persoalan ini perlu segera ditangani terutama dari sisi kapasitas saluran sekaligus kapasitas tampungan," katanya di Bekasi, Sabtu.

Pihaknya menyiapkan pelebaran saluran dan pembangunan long storage atau tampungan air di kawasan tersebut untuk meningkatkan kapasitas pengendalian genangan.

"Kita lihat ada penyempitan saluran yang membuat aliran air tidak maksimal. Karena itu kita siapkan pelebaran saluran dan long storage di kawasan crossing tol," katanya.

Dia menjelaskan long storage direncanakan sebagai bagian dari sistem tampungan untuk menahan air sementara sehingga beban aliran dapat dikurangi ketika terjadi hujan terutama saat intensitas tinggi.

Penanganan ini diharapkan memberikan dampak bagi kawasan Jatibening Permai, Pondok Gede Permai dan kawasan sekitar yang selama ini turut terdampak genangan bahkan mengalami banjir saat musim hujan tiba.

Tri Adhianto menginstruksikan jajaran perangkat daerah terkait untuk memastikan desain serta penanganan di lapangan dengan memperhitungkan konektivitas saluran, kapasitas tampungan serta jalur pembuangan air setelah hujan.

Menurut dia, penanganan genangan harus dilakukan dari hulu hingga hilir sebab pembangunan infrastruktur saluran tanpa memastikan titik akhir alirannya justru berisiko memindahkan persoalan ke wilayah lain.

Selain pembangunan infrastruktur secara masif, Tri juga mengajak segenap masyarakat untuk ikut menjaga fungsi saluran dengan tidak membuang sampah sembarangan.

"Saluran harus kita jaga bersama. Pemerintah membangun infrastruktur, masyarakat ikut menjaga dan memastikan saluran tetap berfungsi dengan optimal," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kami memberikan pelatihan dan pendampingan dalam hal memproduksi tempe secara higienis dan berkualitas

Surakarta, Jawa Tengah (ANTARA) - FKS Foundation memberdayakan santri di Pondok Pesantren Al Fatah, Magetan, Jawa Timur, melalui pembangunan rumah tempe di kawasan pondok dalam rangka mendukung ketahanan pangan serta memberikan keterampilan kepada para santri.

"Kami memberikan pelatihan dan pendampingan dalam hal memproduksi tempe secara higienis dan berkualitas," kata VP of Corporate Communications and Sustainability FKS Group Beatrice Susanto di Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu.

Menurut dia, FKS Foundation memiliki program FKS Empower yang bertujuan untuk pengembangan komunitas, pemberdayaan UMKM, serta petani.

Ia mengatakan bahwa saat ini perusahaan berupaya memberikan keterampilan bagi para santri dengan mendirikan rumah tempe di Ponpes Al Fatah Temboro, Kabupaten Magetan, Jawa Timur.

Para santri kata Beatrice dibekali dengan pelatihan dalam memproduksi tempe higienis serta produk turunannya. Produk tersebut nantinya dapat digunakan untuk memenuhi protein nabati bagi para santri dan juga bisa dikembangkan ke arah komersial.

"Jadi hasil produksi ini dipakai untuk memenuhi kebutuhan para santri secara mandiri, sekaligus membuka peluang pengembangan usaha yang bernilai ekonomi dan berkelanjutan," ujarnya.

Beatrice menambahkan, selain di Ponpes Al Fatah Temboro, Magetan, program serupa juga dikembangkan di sejumlah pesantren di antaranya Ponpes Al Anwar II, Rembang, Ponpes Lirboyo, Ponpes Al Falah Banyuwangi, Ponpes Al Anwar I, serta Al-Kautsar Al-Akbar Medan.

Ia menjelaskan bahwa pemberdayaan bukan hanya pada produksi tempe, namun FKS Empower juga mendorong kreativitas dan juga inovasi para santri melalui pengembangan berbagai produk olahan berbahan dasar tempe, seperti nugget tempe, rolade tempe, dan juga produk olahan lainnya.

"Dengan demikian para santri tidak hanya dibekali keterampilan produksi tempe, tetapi juga diperkenalkan pada peluang diversifikasi produk dan pengembangan usaha yang memiliki nilai tambah," katanya menambahkan.

Sementara itu, Penanggung Jawab rumah produksi tempe di Ponpes Al Fatah Temboro Hasan Syarif mengatakan bahwa kolaborasi antara Ponpes Al Fatah Temboro, Magetan dengan perusahaan FKS Group yang sudah berjalan dua bulan lebih telah memberikan dampak positif.

Menurut dia, dengan adanya rumah tempe, para santri yang terlibat saat produksi kini sudah memiliki keterampilan tersebut, sehingga nantinya akan terus dikembangkan lebih luas.

"Saat ini ada empat orang santri yang bertanggung jawab dalam produksi tempe. Nantinya kami akan memberikan keterampilan pembuatan tempe kepada para santri yang berminat," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Penataan akses berlanjut setelah pengalihan layanan KRL, dengan beberapa bagian struktur bawah selesai dan pemasangan baja berlangsung di sejumlah bagian

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia mempercepat penataan kawasan Karet dan Sudirman Baru, Jakarta, dengan pemasangan struktur baja dan penyediaan fasilitas pendukung guna meningkatkan kenyamanan serta kelancaran akses masyarakat.

"Penataan akses berlanjut setelah pengalihan layanan KRL, dengan beberapa bagian struktur bawah selesai dan pemasangan baja berlangsung di sejumlah bagian," kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan pengalihan layanan KRL dari Stasiun Karet ke Sudirman Baru sejak 1 September 2026 menjadi bagian dari penataan perjalanan di kawasan tersebut.

Seiring perubahan itu, KAI melanjutkan penataan fasilitas dan akses di sekitar Karet dan Sudirman Baru agar pergerakan pelanggan serta akses menuju transportasi lanjutan semakin tertata.

Dia menyampaikan perkembangan terbaru menunjukkan beberapa bagian struktur bawah telah selesai, sementara pemasangan struktur baja telah dilakukan di sejumlah bagian.

Pekerjaan tersebut merupakan bagian dari penataan kawasan dan penyediaan fasilitas pendukung bagi pelanggan setelah pengalihan layanan.

Data KAI menunjukkan aktivitas pelanggan di kawasan tersebut tetap menjadi perhatian dalam penataan akses. Stasiun Karet mencatat 4.909.334 aktivitas masuk dan keluar melalui gerbang selama Januari–Agustus 2026, sebelum pengalihan layanan.

Sementara itu, Stasiun Sudirman Baru mencatat 2.439.757 aktivitas masuk dan keluar melalui gerbang sepanjang Januari–September 2026.

"Kedua angka memiliki cakupan periode berbeda mengikuti perubahan layanan, sehingga tidak digunakan sebagai perbandingan pertumbuhan kedua stasiun," ujarnya.

Khusus September 2026, aktivitas masuk dan keluar melalui gerbang KRL di Sudirman Baru mencapai 646.411, meningkat dibandingkan 190.060 aktivitas pada Agustus. Perubahan itu sejalan dengan pengalihan layanan dari Karet, yang membuat aktivitas pelanggan tercatat di lokasi layanan yang berbeda.

"Perubahan pola perjalanan perlu diikuti penataan akses. Kami ingin pelanggan dapat bergerak dengan lebih mudah di kawasan Karet dan Sudirman Baru," ucap Anne.

Fasilitas yang disiapkan mencakup satu travelator datar sepanjang 20 meter dan dua travelator vertikal. Penataan kawasan juga meliputi koridor pejalan kaki, lanskap, area penurunan penumpang kendaraan lanjutan, eskalator akses, serta kanopi selasar. Pekerjaan kawasan tersebut dijadwalkan berlangsung hingga 31 Desember 2026.

“Kami mengawal penataan secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan dan kondisi kawasan. Kesiapan fasilitas akan dipastikan sebelum digunakan," ucap Anne.

KAI terus memantau perkembangan pekerjaan dan menyesuaikan penataan akses dengan kebutuhan perjalanan di kawasan tersebut.

"Melalui penataan fasilitas dan kawasan, pelanggan diharapkan memperoleh akses yang lebih tertata untuk melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi publik," kata Anne.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Sementara itu, pesawat mengalami kerusakan pada bagian roda utama

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan seluruh penumpang dan awak pesawat Asian One selamat setelah insiden keluar landasan saat mendarat di Bandar Udara Bilorai, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan menyampaikan pesawat udara milik PT. Asian One Air jenis Cessna 208B dengan registrasi PK-LTF mengalami insiden saat mendarat di Bandar Udara Bilorai Kecamatan Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.

"Pesawat tersebut melayani penerbangan perintis penumpang dengan rute Timika - Sugapa. Pesawat berangkat dari Timika pukul 07.40 WIT dan tiba di Sugapa pukul 08.38 WIT," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dia menyampaikan berdasarkan laporan, proses pendaratan pesawat pada landas pacu (runway) 09 awalnya berlangsung normal. Namun, saat menyentuh landasan, pesawat dilaporkan bergerak ke arah kiri hingga keluar dari landas pacu dan berhenti di area rerumputan di sisi landasan.

Dalam kejadian tersebut, seluruh penumpang di dalam pesawat (person on board/POB), yang terdiri atas delapan penumpang dan dua awak pesawat, dilaporkan selamat.

"Sementara itu, pesawat mengalami kerusakan pada bagian roda utama," ujar Lukman.

Ia menuturkan pihaknya telah melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan awal kejadian serta pengumpulan informasi teknis di lokasi.

Prioritas pihaknya saat ini adalah memastikan keselamatan seluruh penumpang dan awak pesawat serta melakukan penanganan awal sesuai prosedur.

"Kami juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan guna mengetahui lebih lanjut kejadian ini,” tutur Lukman.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) berkoordinasi dengan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke untuk penanganan kejadian dan pendampingan di lokasi.

Koordinasi dengan manajemen PT Asian One Air juga terus dilakukan untuk memperoleh data teknis terkait pesawat.

Sementara itu, berdasarkan koordinasi pengelola Bandar Udara Bilorai dan Airnav Indonesia, beberapa penerbangan menuju Sugapa akan dialihkan kembali (return to base/RTB) ke Timika.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan terus memantau perkembangan penanganan kejadian dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Informasi lebih lanjut akan disampaikan setelah data dan fakta tambahan diperoleh serta diverifikasi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026