Bima (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendapat dukungan anggaran sekitar Rp182,6 miliar untuk pembangunan infrastruktur pada 2026 dari Kementerian PU.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bima Taufik mengatakan dukungan tersebut merupakan hasil koordinasi melalui Rapat Koordinasi Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Kementerian Pekerjaan Umum.

“Alokasi ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur strategis, terutama irigasi pertanian, jalan daerah, dan pengendalian banjir,” katanya di Bima, Jumat.

Untuk sektor irigasi, alokasi tahap pertama mencapai Rp105,6 miliar melalui Sistem Informasi Program Usulan Irigasi (SIPURI), dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Anggaran tersebut mencakup pembangunan tujuh embung, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di lima lokasi strategis, serta pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) pada 17 titik.

Sementara itu, kelanjutan program irigasi tahap kedua pada 2026 masih dibahas untuk memperluas layanan pengairan bagi lahan pertanian.

Ia menjelaskan, pada sektor jalan, program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) tahap pertama 2026 telah mengalokasikan pagu Rp25 miliar untuk penanganan ruas SP.3 Nangapria–SP.3 Seranae.

Adapun pengendalian banjir mencakup normalisasi Sungai Pelaparado senilai Rp24 miliar dan Sungai Mpuri sebesar Rp14 miliar. Kedua pekerjaan tersebut sedang dalam tahap pelaksanaan fisik.

Penanganan banjir di Desa Pandai, Kecamatan Woha, dengan anggaran Rp14 miliar masih dalam proses tender. Untuk melanjutkan upaya tersebut, pemerintah daerah mengusulkan tambahan anggaran Rp50 miliar pada 2027.

Pada tahun yang sama, Kabupaten Bima juga masuk dalam dua kabupaten di NTB yang memperoleh alokasi program penyediaan air minum dan sanitasi sebesar Rp3 miliar. Kabupaten lainnya adalah Lombok Utara.

Taufik menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mengirimkan surat kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk meminta tambahan pembiayaan infrastruktur pada 2027.

Pemkab Bima juga menyiapkan persyaratan kesiapan program agar usulan tersebut memenuhi ketentuan dan berpeluang mendapatkan dukungan pusat.

Pembangunan infrastruktur itu diharapkan dapat meningkatkan layanan dasar, memperlancar konektivitas antarwilayah, mendukung produktivitas pertanian, serta mengurangi risiko banjir yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.

Pewarta: Ady Ardiansah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Anggoro Eko Cahyo mengatakan pihaknya menargetkan total transaksi dalam BSI International Expo 2026 sebesar Rp5 triliun.

“Kalau tahun lalu transaksi kita sebesar Rp2,6 triliun, tahun ini kita naikkan jadi dua kali lipat, jadi Rp5 triliun,” ucapnya dalam agenda Opening Ceremony BSI International Expo 2026 di Jakarta, Jumat.

Pada kesempatan tersebut, dia menerangkan bahwa BSI International Expo 2026 memamerkan produk-produk lokal yang memiliki kualitas baik.

Dalam hal ini, BSI hendak memastikan berbagai produk domestik tersebut bisa digunakan secara luas sehingga permintaannya menjadi lebih tinggi, dan usaha-usaha lokal bisa bertumbuh besar. Salah satu bentuk dukungan yang dilakukan BSI adalah memberikan fasilitasi untuk produk-produk lokal agar menjadi go global.

“Kita sama-sama mengkurasi produk-produk terbaik dan menjadikan mereka localchampion. Dengan mereka menjadi localchampion, maka mereka bisa punya kemampuan bersaing secara global,” ungkap Anggoro.

Dia menekankan bahwa tujuan utama dari pameran ini bukan hanya target total transaksi yang hendak dicapai, melainkan untuk menciptakan wadah bagi para pengusaha lokal untuk bertransaksi dengan para konsumen hingga melakukan kemitraan antara berbagai usaha. Dengan begitu, total transaksi yang ditargetkan tidak berhenti di BSI International Expo saja, tetapi terus berlangsung ke depan.

“Jadi kami mengajak bapak-ibu semua untuk sama-sama menunjukkan dukungan pada produk-produk lokal agar produk lokal punya pasar, dan produk lokal yang berkualitas juga punya kesempatan untuk berkembang di Indonesia,” ujar Dirut BSI.

“Tugas kita sederhana, mulai dengan memilih produk lokal yang sudah disiapkan, lalu membantu mereka untuk tumbuh dengan cara membelinya, dan bersama-sama kita membuka jalan pada mereka agar mereka bisa punya pasar yang lebih luas di global, sehingga tema malam ini ‘buy local, go global’,” kata dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Alhamdulillah, saat ini petani sejahtera, inflasi terkendali. Inflasi sekarang 3,28 persen, target maksimal 3,5 persen

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memperkuat pembenahan tata niaga pangan untuk memastikan petani memperoleh harga layak, konsumen mendapat harga wajar, serta menjaga inflasi tetap terkendali.

“Alhamdulillah, saat ini petani sejahtera, inflasi terkendali. Inflasi sekarang 3,28 persen, target maksimal 3,5 persen,” kata Amran dalam kegiatan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2026 di Makassar, sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Amran menyoroti anomali tata niaga pangan yang membuat petani mengeluhkan rendahnya harga jual, sementara konsumen masih harus menghadapi harga tinggi di tengah produksi yang melimpah.

Mentan menegaskan, kondisi tersebut harus dibenahi agar inflasi yang saat ini terkendali di level 3,28 persen di bawah batas atas 3,5 persen, tetap terjaga sekaligus menjamin kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Menurut dia, stabilitas inflasi harus diikuti dengan pembenahan tata niaga pangan. Ia menyoroti kondisi ketika petani dan peternak mengeluhkan harga jual yang rendah, sementara konsumen tetap menghadapi harga tinggi.

Situasi tersebut menunjukkan ketersediaan produksi saja tidak cukup untuk menjamin harga pangan yang adil bagi seluruh pihak.

“Produksi ayam kita surplus, telur surplus, beras juga surplus. Bahkan sudah ada yang kita ekspor. Tetapi peternaknya mengeluh karena harga di tingkat mereka rendah, konsumen juga mengeluh karena harga di pasar tinggi. Ini yang harus kita benahi,” tutur Amran.

Ia mencontohkan harga ayam di tingkat peternak yang berada di kisaran Rp21.000 per kilogram, sementara harga di tingkat konsumen mencapai sekitar Rp46.000 per kilogram.

Menurut dia, kesenjangan tersebut perlu ditelaah melalui pembenahan distribusi dan pengawasan tata niaga agar petani maupun konsumen tidak dirugikan.

“Kalau peternak mengeluh karena harga terlalu rendah dan konsumen mengeluh karena harga terlalu tinggi, berarti ada yang tidak beres di tengahnya. Kita harus berani membenahi ini,” katanya.

Ia menekankan, pengendalian inflasi pangan tidak boleh hanya berorientasi pada penurunan harga di tingkat konsumen dengan mengorbankan petani. Pemerintah harus memastikan petani memperoleh harga yang layak sekaligus menjaga agar masyarakat tetap mampu membeli kebutuhan pangan.

“Tujuan kita bukan membuat harga petani jatuh supaya konsumen murah. Tujuan kita adalah petani mendapat harga yang layak, konsumen membeli dengan harga yang wajar, dan mata rantai yang tidak efisien kita pangkas,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap praktik perdagangan yang berpotensi merugikan produsen dan konsumen.

Amran menyebut persoalan tata niaga tersebut telah disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut dia, pembenahan tata niaga harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penguatan distribusi, pemangkasan mata rantai perdagangan yang tidak efisien, hingga pengembangan infrastruktur penyimpanan.

Langkah itu diperlukan agar pasokan yang melimpah pada musim panen dapat dikelola dengan baik dan dimanfaatkan ketika produksi menurun.

Salah satu upaya yang didorong adalah pembangunan cold storage atau fasilitas penyimpanan dingin serta penguatan koperasi yang menghubungkan petani dengan konsumen.

Melalui skema tersebut, komoditas seperti cabai, tomat, telur, dan ayam dapat dikelola sesuai kebutuhan pasar sehingga kelebihan pasokan tidak langsung menekan harga di tingkat produsen.

“Ketika produksi melimpah, kita harus bisa mengelola pasokan. Kalau produksi berkurang, stok yang tersedia bisa dikeluarkan. Dengan begitu, petani terlindungi dan konsumen juga mendapatkan harga yang lebih wajar,” katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Solo, Jawa Tengah (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkontribusi terhadap peningkatan nilai ekonomi melalui pendaftaran tanah dan layanan pertanahan selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang mencapai Rp1.834,8 triliun.

"Selama dua tahun, terjadi peningkatan nilai ekonomi, baik yang bersumber dari PPh, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hak Tanggungan, sebesar Rp1.834,8 triliun," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN Dalu Agung Darmawan dalam keterangannya di Solo, Jumat.

Dalu Agung mengungkapkan bahwa kontribusi Kementerian ATR/BPN terhadap nilai ekonomi pada periode Oktober 2025 hingga Oktober 2026 mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya.

"Capaian satu tahun terakhir itu mengalami peningkatan sebanyak Rp1,30 triliun sehingga jika ditotal mencapai Rp917,05 triliun. Sementara di tahun sebelumnya (2024-2025) tercatat peningkatannya di angka Rp916,75 triliun," ujarnya.

Peningkatan nilai ekonomi tersebut sejalan dengan percepatan pendaftaran tanah yang terus dijalankan Kementerian ATR/BPN, di mana hingga saat ini, kata dia, sebanyak 129,9 juta bidang tanah telah terdaftar di Indonesia, dengan 97,2 juta bidang di antaranya telah bersertifikat.

Capaian tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Capaian tersebut terus meningkat melalui pelaksanaan program PTSL yang dimulai pada 2017 dan berlanjut hingga 2026 ini," kata dia.

Menurut Sekjen ATR/BPN, pendaftaran tanah menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat.

Selain memberikan perlindungan hukum bagi pemiliknya, sertifikat tanah juga dapat mendukung aktivitas ekonomi, termasuk melalui pemanfaatan tanah sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan melalui Hak Tanggungan.

Kementerian ATR/BPN juga terus berupaya meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat pemilik tanah, salah satunya dengan digitalisasi sertifikat tanah. Penerapan Sertifikat Elektronik dalam periode Oktober 2024 hingga Oktober 2026 ini sudah mencapai 8.873.736 terbitan.

"Sejak pertama kali diluncurkan pada Desember 2023 hingga sebelum periode tersebut, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan 1.053.823 Sertifikat Elektronik. Dengan demikian, total penerbitan Sertifikat Elektronik hingga Oktober 2026 mencapai sekitar 9,93 juta sertifikat," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya resmi menutup rangkaian World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 yang digelar dari 21-23 Oktober 2026 dengan menghasilkan tiga inisiatif strategis sebagai langkah konkret untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia dan data ekonomi kreatif nasional.

Ketiga inisiatif tersebut meliputi Creative Economy Data Model (CEDM) yang dikembangkan bersama Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), Indonesia Creative Economy Outlook 2026–2027 bersama Katadata, serta Ekraf Academy untuk memperkuat kompetensi sumber daya manusia kreatif.

“Tiga inisiatif ini akan menjadikan pengetahuan menjadi tindakan, dan memperkuat ekonomi kreatif dari daerah, yang berkaitan dengan Jakarta Vision. Mari kita menjadikan pengetahuan menjadi tindakan, kreatif menjadi kesempatan, dan kolaborasi menjadi kemakmuran bersama,” kata Riefky dalam closing ceremony WCCE 2026 di Kempinski Jakarta, Jumat.

Riefky menjelaskan CEDM dirancang untuk memetakan ekosistem ekonomi kreatif melalui tiga dimensi, yakni lingkungan bagi kreativitas, sumber daya pendukung kreativitas, serta nilai kreatif. Ketiga dimensi tersebut mencakup aspek seperti kekayaan intelektual, tata kelola, kondisi sosial budaya, infrastruktur, pembiayaan, pasar, serta kontribusi sosial ekonomi.

Model tersebut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan tantangan dalam ekosistem ekonomi kreatif sehingga menjadi masukan bagi penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor tersebut.

Sementara itu, Indonesia Creative Economy Outlook 2026–2027 dikembangkan bersama Katadata sebagai referensi data dan arah strategis pengembangan ekonomi kreatif nasional. Publikasi tersebut diarahkan untuk memberikan gambaran mengenai transformasi digital, pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI), ekonomi berbasis kekayaan intelektual, serta potensi dan peluang pengembangan ekonomi kreatif di berbagai daerah.

Inisiatif ketiga, Ekraf Academy, difokuskan pada penguatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja kreatif melalui pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri.

Program tersebut dikembangkan bersama Indonesia Creative Cities Network (ICCN), asosiasi, dan lembaga sertifikasi profesi, dengan dukungan kerja sama 30 perguruan tinggi.

Pada tahun 2025, ekonomi kreatif nasional bertumbuh sekitar 6,8 persen, mendukung 27,4 juta pekerja, menarik 11,3 juta dolar AS dalam investasi, dan menyumbang ekspor sebesar 31,9 juta dolar AS. Riefky mengatakan perkembangan ini perlu dibarengi dengan dampak ekonomi nyata bagi penciptanya.

“CEDM dan Outlook membantu para pemangku kepentingan, terutama sektor kreatif membuat keputusan yang lebih terinformasi, dan mendukung Rindekraf 2026-2045,” kata Riefky.

Penguatan data dan kompetensi SDM menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi kreatif yang lebih terarah, sekaligus mendukung pengembangan potensi kreatif di berbagai wilayah Indonesia.

Gelaran WCCE 2026 telah melibatkan perwakilan lebih dari 82 negara dan tujuh organisasi internasional, dengan kehadiran 38 kepala delegasi, 183 pembicara dan moderator, serta 7.639 peserta. Sementara itu, Creative Village di kawasan SCBD dikunjungi lebih dari 20 ribu orang.

Konferensi ini juga mempertemukan pembuat kebijakan, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan ekonomi kreatif untuk membahas peluang serta tantangan pengembangan ekonomi kreatif di tingkat nasional dan global.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - KEK Industropolis Batang menggandeng PT Mitra Aren Indonesia menanam 2.200 bibit pohon aren untuk memperkuat visi industri hijau melalui pelestarian lingkungan, konservasi air, serta pengembangan kawasan industri berkelanjutan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan ekologi.

"KEK Industropolis Batang menggandeng PT Mitra Aren Indonesia merealisasikan penanaman 2.200 bibit pohon aren di area reservoir, ini untuk merawat keseimbangan ekologi di tengah majunya industrialisasi," kata Direktur Utama KEK Industropolis Batang Marfan Trihartiko sebagaimana keterangan di Jakarta, Jumat.

Dia menyampaikan keputusan memilih pohon aren (Arenga pinnata) berangkat dari karakteristik alaminya yang esensial bagi konservasi air dan pelestarian struktur tanah. Secara fisik, tanaman itu terbukti sangat efektif menekan risiko erosi sekaligus memaksimalkan laju infiltrasi.

"Mekanisme alami tersebut memastikan cadangan air di sekitar area reservoir tetap terawat secara berkesinambungan," ujarnya.

Marfan menegaskan masifnya akselerasi pembangunan kawasan harus senantiasa berpijak pada fondasi kelestarian ekologi yang terukur. Pihaknya meyakini keberhasilan pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi suatu kawasan industri harus berjalan selaras dengan keseimbangan lingkungan.

Inisiatif penanaman pohon aren ini, kata dia, merupakan bagian dari komitmen berkesinambungan yang akan terus dijaga dan dikelola.

"Kami memastikan setiap tahap perkembangan industri yang terbangun di kawasan ini tidak akan pernah terlepas dari penyediaan ruang terbuka hijau dan prinsip keberlanjutan ekosistem,” tuturnya.

Ia menambahkan inisiatif penanaman di area reservoir itu sejatinya memproyeksikan komitmen KEK Industropolis Batang yang jauh lebih luas, yakni mengukuhkan identitas tata kelola yang sepenuhnya selaras dengan visi ‘green industry.’

"Sinergi bersama PT Mitra Aren Indonesia ini menjadi manifestasi nyata dari integrasi antara kemajuan industrialisasi dan penjagaan harmoni alam yang memayungi seluruh wilayah kawasan," katanya.

Direktur Utama PT Mitra Aren Indonesia, Lety Jumiati menuturkan penanaman ribuan pohon aren itu menjadi langkah strategis dalam mitigasi perubahan iklim mengingat satu pohon dewasa secara ekologis mampu menyerap hingga satu ton karbon dioksida.

Selain efektif mereduksi emisi untuk menjaga kualitas udara, komoditas itu menyimpan nilai tambah ekonomi yang komprehensif. Seluruh elemen pohon aren memiliki nilai guna yang sangat tinggi, termasuk potensinya sebagai bahan baku bioetanol untuk kemandirian energi.

"Kami bertujuan memaksimalkan potensi komoditas ini di Indonesia melalui kolaborasi strategis antara pengusaha, BUMN, dan petani," ucapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan penanaman pohon itu selaras dengan visi Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero), Darmizal M.S. inisiatif itu memadukan investasi ekologis dengan penguatan ekonomi masyarakat.

Ketangguhan aren dalam merawat daya dukung lingkungan turut membuka ruang agroforestri yang inklusif bagi masyarakat penyangga.

Ragam potensi dari tumbuhan sejuta manfaat itu seperti pengelolaan nira, kolang-kaling, hingga ijuk, dapat terus dioptimalkan secara berkelanjutan tanpa harus menebang pohonnya.

Pendekatan taktis tersebut memastikan penjagaan ekosistem mampu berjalan harmonis dengan eskalasi kesejahteraan warga di masa mendatang.

Adapun penanaman tersebut turut dihadiri jajaran Dewan Komisaris PT Danareksa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah, Sekretaris Daerah Kabupaten Batang, Direktur Pertamina NRE, Direktur PT Maju Indonesia Lestari Food (Milfood), serta Administrator KEK Industropolis Batang.

Kehadiran para pemangku kepentingan strategis tersebut didampingi langsung seluruh jajaran Direksi KEK Industropolis Batang, serta turut melibatkan partisipasi aktif dari perwakilan tenant kawasan, siswa SD dan SMK, hingga elemen masyarakat luas.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Stok di gudang saat ini ada 1.000 ton dan kami sudah mulai melakukan pengemasan. Masih ada 3.000 ton dalam proses pengiriman ke Manokwari

Manokwari (ANTARA) - Perum Bulog Cabang Manokwari, Papua Barat, telah menyiapkan beras bantuan pangan periode Oktober, November, dan Desember 2026 sebanyak 1.000 ton untuk disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat di lima kabupaten.

Kepala Perum Bulog Manokwari Sheika Irawaty di Manokwari, Jumat, mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan beras dalam kemasan 10 kilogram sembari menunggu petunjuk tenis program bantuan pangan serta data penerima manfaat.

“Stok di gudang saat ini ada 1.000 ton dan kami sudah mulai melakukan pengemasan. Masih ada 3.000 ton dalam proses pengiriman ke Manokwari,” ujarnya.

Ia menyebut lima kabupaten yang dimaksud meliputi, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama, sehingga membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah agar proses penyaluran berjalan tepat waktu.

Bulog optimistis penyaluran bantuan pangan periode Oktober-Desember dapat terealisasi 100 persen seperti periode tiga bulan sebelumnya meskipun terdapat sejumlah tantangan, antara lain geografis yang sulit dijangkau, cuaca, dan bahan bakar minyak.

“Informasi yang kami terima batas waktu penyaluran 31 Desember dan itu tidak ada perpanjangan. Kami optimis 100 persen tersalur,” ujarnya.

Menurut dia, koordinasi dan komunikasi yang terus diperkuat antara Bulog, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta pihak transporter, merupakan faktor penting dalam mendukung kelancaran pendistribusian program bantuan pangan.

Program tersebut merupakan upaya pemerintah pusat menjaga ketahanan pangan nasional, daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mengendalikan gejolak harga pangan yang berdampak terhadap peningkatan inflasi.

“Komunikasi itu penting sekali supaya ada rasa tanggung jawab bersama dalam mengawal keberhasilan pelaksanaan program bantuan pangan,” ucap Sheika.

Sebelumnya, kata dia, Bulog Manokwari menyalurkan 1.593 ton beras bantuan pangan periode Juli, Agustus dan September 2026 untuk 53.101 penerima manfaat di Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama.

Penyaluran bantuan pangan dilakukan sekaligus untuk periode tiga bulan dengan realisasi untuk Manokwari sebanyak 674.400 kilogram beras (22.480 penerima), dan Kabupaten Manokwari Selatan 172.170 kilogram beras (5.739 penerima).

Kemudian, Kabupaten Pegunungan Arfak mencapai 259.020 kilogram beras (8.634 penerima), Kabupaten Teluk Bintuni sebanyak 320.880 kilogram beras (10.096 penerima), dan Kabupaten Teluk Wondama 184.560 kilogram beras (6.152 penerima).

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Haryo Soekartono menyebut subsektor kuliner menjadi penyumbang terbesar pendapatan ekonomi kreatif nasional, diikuti fashion dan kriya, sehingga perlu didukung peningkatan kualitas produk dan promosi untuk memperluas pasar.

“Kuliner ini yang terbesar. Yang kedua fashion, yang ketiga kriya. Kita harapkan bimtek ini diikuti dengan baik sehingga peserta bisa menjadi pengusaha-pengusaha yang handal, mulai dari kecil, menengah, hingga menjadi pengusaha besar di bidang kuliner,” kata Bambang Haryo dalam bimbingan teknis ekonomi kreatif bidang kuliner di Surabaya, Jumat.

Kegiatan yang diinisiasi Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Ekonomi Kreatif itu diikuti sekitar 70 pelaku usaha kuliner di Surabaya.

Bambang Haryo sebagai Ketua Kelompok Fraksi Komisi VII DPR RI ini menilai kuliner memiliki keterkaitan erat dengan pariwisata karena daya tarik makanan khas daerah dapat mendorong kunjungan wisatawan.

Karena itu, kedua sektor tersebut perlu saling mendukung untuk memperkuat ekonomi daerah.
Ia mendorong pelaku usaha meningkatkan kualitas produk, melengkapi perizinan, memperhatikan cita rasa dan kemasan, serta memanfaatkan promosi digital agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Dari sisi pembiayaan, Bambang Haryo juga mengingatkan pelaku UMKM agar memanfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disebutnya tersedia hingga Rp100 juta tanpa agunan, dengan bunga 8 persen.

Ia menambahkan, pemerintah juga memiliki Satgas UMKM untuk melindungi pelaku usaha dari gangguan oknum yang merugikan.

Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain Kementerian Ekonomi Kreatif Amir Hamzah mengatakan, pengembangan kuliner Surabaya diarahkan untuk memperkuat merek lokal agar mampu menembus pasar nasional hingga internasional.

Menurut dia, kuliner seperti rujak cingur dan spikoe telah dikenal luas. Namun, penguatan merek, kemasan, dan daya tahan produk masih menjadi faktor penting untuk memperluas jangkauan pemasaran.

Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kota Bekasi (ANTARA) - Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono mengendarai sepeda motor meninjau progres pekerjaan sembilan titik pembangunan infrastruktur jalan hingga saluran air bersama jajaran perangkat teknis guna memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Kegiatan ini dilakukan untuk melihat langsung progres pekerjaan, mengidentifikasi kendala di lapangan serta memastikan sesuai kebutuhan masyarakat," kata Tri di Bekasi, Jumat.

Pemantauan diawali dari Kali Harun, Kecamatan Pondok Melati, dilanjutkan ke sejumlah ruas jalan dan saluran air di antaranya Jalan Raya Hankam, Jatiwaringin, Jalan Anugerah, Jalan Raya Caman, Jalan Muchtar Tabrani hingga kawasan Pondok Gede dan sekitar.

Saat meninjau Kali Harun, dia menyatakan penanganan sungai masih menghadapi kendala pembebasan lahan. Terdapat empat rumah berstatus memiliki sertifikat di area yang dibutuhkan untuk penanganan sungai.

Pemerintah Kota Bekasi tengah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) wilayah setempat untuk menelusuri status kepemilikan lahan tersebut.

"Lebar sungai yang sebelumnya sekitar tiga meter kini menyempit menjadi satu hingga dua meter. Kita menargetkan penanganan sekitar 380 meter pada akhir tahun ini dari rencana sepanjang kurang lebih 440 meter," katanya.

Sementara Jalan Raya Hankam menjadi salah satu ruas yang direncanakan untuk diperbaiki guna meningkatkan kenyamanan dan kualitas jalan bagi masyarakat.

Penanganan banjir di kawasan Gamprit juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah telah mengerjakan pembangunan saluran di Kalisunter sepanjang 300 meter dan menargetkan tambahan pekerjaan sepanjang 900 meter pada tahun ini.

Di kawasan Jatiwaringin, tepatnya area Kampus As-Syafi’iyah dan Universitas Krisnadwipayana masih diperlukan penanganan saluran sepanjang 400 meter untuk mendukung aliran air menuju Kali Cakung. Perbaikan tersebut diharapkan memperlancar aliran air serta mengurangi genangan yang kerap terjadi saat hujan.

Tri Adhianto melanjutkan pada Ruas Jalan Anugerah yang menghubungkan Jatiwaringin dengan Jatibening Baru ditargetkan selesai tahun ini. Karena berada di kawasan lereng jalan tol, pengerjaan dilakukan dengan hati-hati.

"Kami juga meminta agar kerusakan dan lubang di sejumlah ruas jalan ini segera diperbaiki demi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan," ujarnya.

Berlanjut di kawasan Simpang Lima, Jalan Raya Caman, Jatibening Permai, Wali Kota menyoroti penyempitan saluran sebagai salah satu faktor penghambat aliran air. Pemerintah merencanakan pelebaran saluran serta pembangunan long storage atau tampungan air di kawasan crossing tol.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penampungan air sekaligus mengurangi genangan yang berdampak pada warga Jatibening Permai, Pondok Gede Permai serta kawasan sekitar.

Dirinya meminta dukungan dan kesabaran masyarakat selama proses pembangunan berlangsung. Warga turut diimbau memanfaatkan jalur alternatif apabila terjadi antrean atau hambatan lalu lintas akibat pekerjaan.

Di Jalan Muchtar Tabrani, pemerintah daerah merencanakan penataan jalan menjadi dua arah, disertai pembebasan lahan dan penataan saluran air di bagian tengah untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas sekaligus memperbaiki fungsi saluran air.

Wali Kota juga mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Sampah yang menumpuk dapat menghambat aliran air dan meningkatkan risiko banjir.

Selain lokasi-lokasi tersebut, peninjauan juga menyasar Taman Bawah Becakayu Kalimalang, DAS Bojongrangkong, Saluran Kemangsari, saluran Jalan Jatiwaringin dan lanjutannya, pedestrian Pondok Gede, Jalan Kodau-Kecapi serta Jalan Pekayon-Pondok Gede.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Purwakarta (ANTARA) - Perum Jasa Tirta II (PJT II) menyiapkan pemeliharaan satu unit pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Jatiluhur, Jawa Barat pada akhir Oktober 2026, seiring penurunan tinggi muka air waduk selama musim kemarau.

"Pada saat unit itu berpotensi untuk diistirahatkan, maka kami sudah siap dengan program pemeliharaannya," kata Direktur Operasi dan Pemeliharaan PJT II Anton Mardiyono dalam kegiatan bersama Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) di Purwakarta, Jabar, Jumat.

Anton menjelaskan penurunan tinggi muka air (TMA) waduk menyebabkan berkurangnya ketinggian efektif air yang digunakan untuk menggerakkan turbin sehingga efisiensi pembangkitan listrik ikut menurun.

"Semakin tinggi TMA-nya, efisiensi unitnya semakin bagus," ujarnya.

Menurut dia, apabila muka air turun hingga batas operasional tertentu, unit pembangkit perlu dihentikan sementara karena berpotensi mengalami penurunan efisiensi dan gangguan aliran air pada turbin.

PJT II telah mengantisipasi kondisi tersebut dengan menyiapkan pemeliharaan komponen mekanikal, hidromekanikal, dan elektrikal pada salah satu unit pembangkit.

Anton mengatakan pemeliharaan itu telah masuk dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) sejak awal tahun.

Meski demikian, pihaknya belum memastikan unit yang akan diistirahatkan karena pelaksanaannya masih mempertimbangkan kondisi muka air waduk.

PLTA Ir. H. Djuanda di kawasan Waduk Jatiluhur memiliki enam unit pembangkit dengan kapasitas terpasang sebesar 187,5 megawatt (MW).

Anton menerangkan PLTA Jatiluhur terhubung dengan sistem kelistrikan Jawa-Bali yang dikelola PT PLN (Persero). Karena itu, pengaturan operasi dan jadwal pemeliharaan pembangkit dilakukan melalui koordinasi dengan PLN.

"Kapan kami boleh maintenance, kapan kami tidak boleh maintenance, itu diatur oleh PLN," katanya.

Selain memasok listrik ke jaringan PLN, PJT II juga melayani sekitar 19 hingga 20 industri lokal di Purwakarta.

Anton menyebutkan kapasitas pasokan kepada industri tersebut relatif tidak berubah dalam 10 tahun terakhir.

Berdasarkan paparan keuangan PJT II, pendapatan usaha dari sektor listrik sepanjang 2025 mencapai Rp550,06 miliar atau sekitar 48,7 persen dari total pendapatan usaha perusahaan sebesar Rp1.128,79 miliar.

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam prakiraan yang diterbitkan pada 22 Oktober 2026 menyebutkan kondisi relatif kering masih berpotensi berlangsung di sejumlah wilayah Jawa pada akhir Oktober hingga pertengahan November, meskipun hujan tetap berpeluang terjadi.

BMKG sebelumnya juga memperkirakan awal musim hujan 2026/2027 akan mundur di 529 zona musim atau sekitar 61,08 persen wilayah Indonesia akibat pengaruh El Nino sangat kuat.

Sebelumnya, dalam informasi yang dimuat ANTARA pada 25 Juni 2026, PJT II menyampaikan bahwa koordinasi pengaturan distribusi air di kawasan Jatiluhur dilakukan setiap dua pekan melalui Tim Koordinasi Operasi Sumber Daya Air (TKOSDA), yang turut melibatkan unit pengelola PLTA.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Situbondo (ANTARA) - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut langsung kedatangan rombongan penari Gandrung Sewu 2026 asal Palembang dan Lampung (Sumatera) yang selamat dari kebakaran kapal feri di penyeberangan Merak-Bakauheni.

Selama perjalanan menuju Banyuwangi, para penari didampingi dan difasilitasi oleh Ikatan Keluarga Banyuwangi (Ikawangi) Sumatera Selatan.

"Alhamdulillah kami sangat bersyukur para penari maupun pendamping selamat dan bisa sampai ke Banyuwangi," kata Bupati Ipuk di Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat.

Dia mengaku salut atas semangat para penari asal Palembang dan Lampung itu yang memutuskan tetap melanjutkan perjalanan ke Banyuwangi untuk tampil di Gandrung Sewu, pada Sabtu (24/10) malam.

"Meski masih trauma, dan bahkan juga ada yang cedera ringan, tapi mereka tetap bersemangat untuk tampil di Gandrung Sewu. Kami juga berterima kasih atas solidaritas Ikawangi yang turut membantu segala kebutuhan para penari hingga bisa sampai ke Banyuwangi," kata Ipuk.

Dalam kesempatan itu, Bupati Ipuk juga menyerahkan aksesoris Gandrung Sewu kepada para penari, seperti selendang, kipas dan KTP.

"Kemarin video-call mereka sangat sedih juga karena kostum, kipas dan selendang untuk menari gandrung ikut terbakar, kami juga bantu urus KTP mereka yang hilang. Keperluan mereka selama di Banyuwangi hingga pulang nanti akan dibantu pemkab," tutur dia.

Salah seorang penari Gandrung Sewu, Fitri, mengaku bersyukur bisa selamat dari peristiwa kebakaran kapal tersebut.

"Puji Tuhan kami diberi keselamatan, dan kami sangat bersemangat untuk tampil di Gandrung Sewu," katanya.

Pergelaran Gandrung Sewu 2026 akan berlangsung di Pantai Marina Boom, pada Sabtu (24/10) mulai pukul 18.30 WIB, dan tahun ini terdapat 1.300 penari, dan 200 penari di antaranya dari luar Banyuwangi yang turut berpartisipasi, di antaranya dari Palembang, Lampung, Jakarta, Bali, Malang dan Pasuruan.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ekonomi Kreatif mengapresiasi peran Indonesia Creative Cities Network (ICCN) dalam merumuskan Manifesto Suara Ekraf Indonesia sebagai acuan untuk memetakan arah pembangunan ekonomi kreatif daerah.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan rumusan ini sejalan dengan spirit pemerintah untuk menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan ekonomi mulai dari daerah.

“Spirit daripada ekonomi kreatif yang juga diarahkan oleh Bapak Presiden Prabowo adalah bagaimana ekonomi kreatif ini menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah,” ujarnya dalam acara penyerahan manifesto Suara Ekraf Indonesia bersama ICCN di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan pengembangan ekonomi kreatif perlu menjadikan komunitas dan jejaring kreatif daerah sebagai subjek utama karena mereka memahami potensi, peluang, dan tantangan di wilayah masing-masing.

Manifesto tersebut juga merangkum aspirasi penggerak ekonomi kreatif dari berbagai wilayah, mulai dari penguatan potensi lokal hingga perluasan peran Indonesia dalam agenda ekonomi kreatif global.

Manifesto Suara Ekraf Indonesia memuat 10 poin yang menjadi penggerak ekonomi kreatif daerah.

Pertama, inovasi berbasis sumber daya lokal menjadi keunggulan yang tidak tergantikan. Kedua, ekonomi kreatif dipandang sebagai jalur nyata untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Ketiga, pelaku kreatif informal perlu diakui, dilindungi, dan difasilitasi. Keempat, peran intermediari dan agregator perlu diperkuat karena menjadi bagian penting dalam ekosistem ekonomi kreatif.

Kelima, inklusivitas perlu membuka kesempatan bagi pelaku dari berbagai latar belakang dan kalangan. Keenam, transformasi digital diposisikan sebagai akselerator pengembangan ekonomi kreatif daerah.

Ketujuh, data dan indeks ekonomi kreatif daerah menjadi fondasi dalam penyusunan kebijakan. Kedelapan, penguatan regulasi dan kelembagaan daerah diperlukan sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap pengembangan sektor ini.

Kesembilan, sinergi heksaheliks yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, komunitas, media, dan agregator perlu dibangun secara bersama-sama, dan terakhir kesepuluh, suara daerah harus turut membentuk agenda ekonomi kreatif di tingkat global.

Ketua ICCN sekaligus Direktur Utama TVRI TB Fiki C. Satari mengatakan, manifesto tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai pernyataan aspirasi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi rencana aksi dan program konkret yang dampaknya dapat diukur.

“Harapannya manifesto ini menjadi rencana aksi, dari rencana aksi ini menjadi aksi nyata yang konkret, yang kita ingin ukur mudah-mudahan bisa menghadirkan suatu hal membangun kemandirian jejaring, membangun yang berkelanjutan dan berdampak,” kata Fiki.

Melalui pemetaan tersebut, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi subsektor unggulan serta menentukan aspek yang perlu diperkuat, mulai dari sumber daya manusia, ekosistem usaha, akses pasar, riset, hingga kapasitas produksi.

Kolaborasi Kemenekraf dengan ICCN selama dua tahun terakhir telah memberikan kontribusi melalui masukan kebijakan, pendampingan daerah, serta penguatan isu ekonomi kreatif di tingkat nasional dan internasional.

Salah satu bentuk kolaborasi yang telah dikembangkan adalah penyusunan Indeks Kabupaten/Kota Kreatif. Inisiatif ini menghubungkan kajian akademis dengan kondisi pelaku ekonomi kreatif untuk membantu pemerintah daerah menentukan arah pembangunan berdasarkan potensi dan kebutuhan setempat.

ICCN juga mengembangkan Catha Ekadasa, yakni 11 jurus pengembangan kota kreatif yang dapat menjadi rujukan bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam mengoptimalkan potensi ekonomi kreatif lokal.

Fiki berharap keterlibatan jejaring daerah dalam forum internasional seperti World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 dapat memperluas ruang bagi aspirasi pelaku kreatif untuk didengar dan ditindaklanjuti.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026