Namun, kita tidak boleh terjebak dengan jargon. Harus ada aksi nyata dan konkret dalam waktu sesingkat-singkatnya

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mengingatkan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tak kunjung berhenti hingga pertengahan Oktober 2026 ini jangan sampai mengubah pandangan dunia terhadap hutan di Indonesia dari status ‘Paru-paru Dunia’ jadi ‘Perusak Paru-paru'.

“Karhutla sudah tak lagi merusak kesehatan, tapi juga telah memaksa orang orang tua kehilangan anaknya dan seorang anak kehilangan ayah,” kata Alex Indra Lukman di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan kebakaran hutan dan lahan ini juga membuat tanaman dan satwa langka juga musnah akibat kejadian berulang ini.

“Mau sampai kapan kita seperti ini,” kata dia menegaskan

Ia merespons kejadian duka empat anak bangsa harus meregang nyawa, saat memadamkan karhutla di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) pada Kamis (15/10).

Sementara itu, dua relawan lainnya mengalami luka bakar serius dan harus menjalani perawatan intensif akibat Karhutla yang melanda TNBTS yang berada di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Karhutla juga masih terus terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera dan matahari tak lagi bersinar cerah di kawasan itu sejak asap menyesakkan dada.

Ia memandang, diksi ‘Terorisme Ekologi’ yang disampaikan Presiden Prabowo pada rapat terbatas tanggal 16 September 2026, juga sudah tepat.

“Namun, kita tidak boleh terjebak dengan jargon. Harus ada aksi nyata dan konkret dalam waktu sesingkat-singkatnya,” kata dia.

Ia menambahkan saat ini tetangga Negeri Jiran Malaysia sudah mengolok-olok dengan ‘meme jerebu’ terkait kasus Karhutla kita. Mungkin, karena sudah kesal dengan kabut asap yang ikut mereka rasakan dampaknya.

Alex menyarankan Presiden Prabowo untuk membuka data perusahaan yang teridentifikasi, terkait dengan konsesi lahan dan titik panas penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ia menyebutkan Walhi dan Greenpeace Indonesia telah mengungkap data, ada 52 perusahaan yang terafiliasi dengan modal asal luar negeri terkait karhutla di Indonesia.

“Jangan biarkan data ini jadi bola panas di ruang publik, tanpa klarifikasi dan tindakan yang jelas dari pemerintah," tegas Anggota DPR RI Dapil Sumbar 1 ini.

Catatan BMKG, karhutla tahun 2026 ini telah terjadi sejak Januari hingga Juni 2026 yang ditandai dengan peningkatan titik panas (hotspot) dan luasan lahan yang terbakar mencapai 107.465 hingga 202.004 hektare.

Pada Juli 2026, titik api mulai meluas di berbagai daerah seperti Papua (sejak Juli) dan wilayah Pulau Sumatra serta Kalimantan.

Bulan Agustus 2026 jadi puncak krisis karhutla nasional dengan lonjakan luas area yang terbakar secara drastis hingga ratusan ribu hektare di berbagai provinsi prioritas seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Papua Selatan.

“Karhutla ini memerlukan penanganan dengan bantuan kecanggihan teknologi,” kata dia.

Alex mencatat karhutla telah menyebabkan korban luka mencapai 324 orang kategori luka berat dan 23 orang luka ringan. Mayoritas berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah.

Kondisi ini juga telah menyebabkan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada 277.075 kasus ISPA kumulatif sebagaimana direkapitulasi oleh Kementerian Kesehatan di 63 kabupaten/kota dari tujuh provinsi terdampak (per 12 Oktober 2026) dengan 62.400 kasus 22,5 persen menimpa anak usia 0-5 tahun atau balita.

Asap juga berdampak pada kualitas udara yang buruk, gangguan penerbangan di beberapa wilayah, penutupan sekolah di daerah terdampak seperti Papua dan Timor Leste serta puluhan ribu hektare lahan terbakar.

"Kami, sebagai wakil rakyat berduka yang sedalam-dalamnya pada semua keluarga korban, baik yang meninggal dunia maupun luka serta terserang ISPA," kata dia mengungkapkan.

"Kami mendesak Presiden, jangan tunggu korban terus berjatuhan. Kalau negara ini tak memiliki peralatan, tentu akan banyak bangsa yang bersedia turut membantu seperti yang dilakukan Jepang beberapa waktu lalu," kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Tangerang, Banten (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan (BPSDMP) menjalin kerja sama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM).

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara BPSDMP dan BSN yang disaksikan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dan Kepala BSN Donny Purnomo Januardhi Effyandono di Tangerang, Banten, Jumat.

Kepala BPSDMP Djatmiko Bris Witjaksono menyampaikan, kerja sama tersebut bertujuan memperkuat kualitas pelayanan di lingkungan BPSDMP melalui dukungan berupa berbagi pengalaman, konsultasi, advokasi, dan pendampingan dari BSN.

Menurut dia, BPSDMP menargetkan penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi atau Integrated Management System yang mencakup ISO 9001, ISO 21001, dan ISO 37001.

"Kami ingin menjadikan BPSDMP sebagai unit pelayanan yang memiliki standar internasional, yaitu integrated managementsystem atau sistem manajemen terintegrasi," katanya.

Penerapan standar tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan seluruh satuan kerja BPSDMP agar memenuhi standar yang kompeten dan profesional.

"Untuk itu, kami di BPSDMP ingin mendapatkan dukungan, baik berupa sharing experience, bahkan juga pendampingan dari teman-teman BSN," ujar Djatmiko.

Djatmiko menambahkan, peningkatan mutu pelayanan tidak hanya ditujukan untuk memperkuat kinerja organisasi, tetapi juga mendukung kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan SDM perdagangan.

Sementara itu, Kepala BSN Donny Purnomo Januardhi menyatakan dukungannya terhadap penerapan Sistem Manajemen Mutu Terintegrasi di lingkungan BPSDMP.

Ia mengatakan, integrasi sistem manajemen dapat membantu organisasi menyelaraskan berbagai proses audit dan sertifikasi yang selama ini berpotensi berjalan secara terpisah.

"Kami sangat mendukung apabila teman-teman di BPSDMP akan menerapkan sistem manajemen mutu terintegrasi. Karena selama ini kadang-kadang sertifikasi itu dipandang sebagai sesuatu yang terpisah dari sistem," ucapnya.

Menurut dia, peningkatan mutu produk menjadi salah satu aspek penting untuk mendukung kemampuan produk nasional menembus pasar ekspor.

"Karena kan ketika kita berbicara perdagangan, ekspor, kita butuh pengembangan mutu. Dan pasti kita akan butuh bagaimana kita bisa merekayasa mutu produk-produk dalam negeri kita untuk bisa menembus pasar ekspor," ujarnya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyambut baik kerja sama tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kompetensi SDM di lingkungan Kemendag.

Budi menilai, kompetensi SDM menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung peningkatan ekspor nasional, kemampuan menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar internasional juga ditentukan oleh kualitas tenaga kerja yang terlibat.

"Karena kita tujuannya meningkatkan ekspor, kalau SDM-nya tidak berkompetensi ya barang-barang juga tidak bisa ekspor," kata Budi.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menilai inovasi yang menjangkau seluruh rantai usaha petani skala kecil dapat menjadi pengungkit ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produktivitas, pembiayaan, pengolahan hasil, hingga akses pasar.

Koordinator Nasional KRKP Said Abdullah mengatakan Hari Pangan Sedunia 2026 menjadi momentum untuk memperkuat peran petani kecil dalam menyediakan pangan melalui inovasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan usaha mereka.

"Jadi pada seluruh rantai itu harusnya terjadi inovasi," kata Said saat dihubungi ANTARA, Jumat.

Hari Pangan Sedunia yang diperingati setiap 16 Oktober pada 2026 turut mengusung tema "Innovate today. Nourish tomorrow." atau "Berinovasi Hari Ini untuk Memupuk Hari Esok", yang menekankan inovasi dan pendekatan inklusif bagi masa depan pangan berkelanjutan.

Menurut dia, inovasi pertanian Indonesia perlu melampaui teknologi budi daya karena keberhasilan petani juga ditentukan oleh ketersediaan sarana produksi, kemudahan memperoleh modal, pengolahan hasil, dan kemampuan memasarkan produknya.

Said mengingatkan besarnya peran pertanian keluarga dalam penyediaan pangan dunia. Karena itu, inovasi perlu dirancang agar manfaatnya dapat menjangkau petani berlahan sempit, bukan hanya usaha pertanian berskala besar.

Kajian Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) memperkirakan pertanian keluarga menghasilkan sekitar 80 persen pangan dunia berdasarkan nilai produksi. Adapun usaha pertanian dengan luas lahan kurang dari dua hektare menyumbang sekitar 35 persen pangan dunia.

Di Indonesia, Sensus Pertanian 2023 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 17,25 juta petani gurem dari 27,80 juta petani pengguna lahan, setara sekitar 62,05 persen. Petani gurem didefinisikan sebagai petani yang menggunakan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektare.

"Sehingga menurut saya inovasi yang dikembangkan, terutama konteks Indonesia ya, itu mestinya merujuk pada kelompok ini," ujarnya.

Menurut Said, struktur usaha tani tersebut menjadikan intensifikasi atau peningkatan produktivitas di lahan yang tersedia sebagai salah satu pendekatan penting untuk memperkuat produksi pangan.

Pendekatan inovasi bagi pertanian rumah tangga juga perlu disesuaikan dengan kemampuan petani karena karakteristik usahanya berbeda dari pengelolaan pertanian berskala besar.

Upaya itu dapat dilakukan melalui penyediaan benih berproduktivitas tinggi, perbaikan kualitas lahan, penerapan teknik budi daya yang sesuai, serta pemanfaatan teknologi pascapanen untuk mengurangi kehilangan hasil.

"Inovasinya bisa mulai dari input, misalnya penyediaan benih yang produktivitasnya tinggi, atau inovasi perbaikan kualitas lahan misalnya,
juga teknik budidaya. Sampai ke pascapanen, inovasinya misalnya mengurangi food loss dengan mesin atau teknologi tertentu," tutur dia.

Perluasan lahan atau ekstensifikasi juga dinilai Said memungkinkan, sepanjang pelaksanaannya memberi ruang kepada keluarga petani kecil sebagai pelaku dan pengelola usaha pertanian.

Ia menambahkan inovasi pengolahan hasil juga diperlukan agar petani tidak hanya menjual bahan mentah, melainkan dapat menghasilkan produk olahan yang memberikan nilai tambah dan peluang peningkatan pendapatan.

Aspek lain yang perlu diperkuat ialah pembiayaan. Menurut Said, skema pendanaan perlu disesuaikan dengan karakter usaha tani kecil sehingga petani lebih mudah memperoleh modal untuk berproduksi dan mengembangkan usaha.

"Selama ini kan kalau kita melihat akses pembiayaan harus ada agunan, prosedurnya yang panjang, dan seterusnya. Nah, saya kira itu bisa di-simplify inovasinya," katanya.

Ia menyarankan penyederhanaan persyaratan dan prosedur serta pengembangan pembiayaan yang tidak memberatkan petani, sebagai bagian dari inovasi di luar teknologi pertanian.

Selain itu, Said menekankan peran kelompok tani, koperasi, atau lembaga ekonomi kolektif dalam mengonsolidasikan produksi, memperluas pasar, dan mempermudah penerapan inovasi.

"Nah, memang kalau petani kan sendiri-sendiri berat ya masuk ke pasar," katanya.

Menurut dia, kelembagaan tersebut bukan hanya membantu pemasaran, melainkan juga dapat memperkuat kemampuan petani untuk mengakses sarana produksi, pembiayaan, dan teknologi secara bersama-sama.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), selaku Subholding Gas PT Pertamina (Persero), memperkuat efisiensi dan daya saing bisnis melalui inisiatif dekarbonisasi secara berkelanjutan.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Mirza Mahendra dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan hingga Agustus 2026, PGN merealisasikan penurunan emisi sebesar 29.574,87 ton CO2 ekuivalen (tCO2eq) atau 35,3 persen di atas target yang ditetapkan untuk periode tersebut.

Capaian ini menunjukkan tren positif pelaksanaan program dekarbonisasi di lingkungan Subholding Gas Group, sekaligus menjadi landasan bagi perusahaan untuk memperkuat berbagai inisiatif penurunan emisi pada periode 2027-2030.

Mirza menyampaikan dekarbonisasi telah menjadi bagian penting dari strategi bisnis perusahaan, tidak hanya dalam mendukung pengurangan emisi, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi operasional, menjaga daya saing, serta mengantisipasi perkembangan risiko iklim dan regulasi.

"Capaian penurunan emisi hingga Agustus 2026 menunjukkan bahwa berbagai inisiatif dekarbonisasi, yang dijalankan Subholding Gas memberikan hasil positif. Bagi kami, dekarbonisasi bukan sekadar pemenuhan komitmen lingkungan, melainkan bagian dari strategi bisnis untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat daya saing, dan menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan," ujar Mirza.

Sejalan dengan pencapaian tersebut, PGN terus memperkuat implementasi program dekarbonisasi melalui berbagai inisiatif di lingkungan Subholding Gas Group, antara lain peningkatan efisiensi energi pada fasilitas operasional, pengurangan kehilangan gas (gas loss), serta optimalisasi pemanfaatan energi yang lebih rendah emisi.

Berbagai inisiatif tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan infrastruktur dan kegiatan operasional gas bumi, sekaligus mendukung komitmen pemerintah dalam mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Secara akumulatif sejak 2025 hingga Agustus 2026, penurunan emisi Subholding Gas tercatat lebih dari 68.500 tCO2eq atau 15,7 persen dari target kumulatif dekarbonisasi perusahaan hingga 2034.

Selain memberikan manfaat lingkungan, pelaksanaan dekarbonisasi juga berpotensi menciptakan nilai ekonomi bagi perusahaan.

Berdasarkan perhitungan program dekarbonisasi, nilai Marginal Abatement Cost (MAC) tercatat -0,19 ribu dolar AS/tCO2eq.

Angka negatif tersebut mengindikasikan bahwa portofolio inisiatif penurunan emisi yang dijalankan berpotensi menghasilkan efisiensi biaya sekaligus memberikan manfaat lingkungan.

"Melalui berbagai program efisiensi energi dan optimalisasi operasional, kami berupaya memastikan bahwa agenda pengurangan emisi dapat berjalan selaras dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi biaya. Dengan demikian, dekarbonisasi tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga mendukung penguatan fundamental bisnis perusahaan," jelas Mirza.

Untuk menjaga kesinambungan capaian tersebut, PGN menyelenggarakan Workshop Dekarbonisasi Subholding Gas 2027-2030 pada 7 Oktober 2026 di Jakarta.

Kegiatan ini melibatkan perwakilan dari PGN beserta jajaran entitas Subholding Gas Group, di antaranya PT Pertamina Gas, PT Perta Arun Gas, PT Saka Energi Indonesia, PT Permata Graha Nusantara, PT PGN LNG Indonesia, PT PGAS Solution, PT PGAS Telekomunikasi Nusantara, dan PT Gagas Energi Indonesia untuk menyusun rencana penurunan emisi yang terintegrasi dan selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2027-2030.

Penyusunan inisiatif tersebut juga mengacu pada ESG Roadmap Subholding Gas 2025-2034 sebagai kerangka pelaksanaan program keberlanjutan perusahaan.

Berbagai usulan program selanjutnya akan difinalisasi dan disampaikan kepada manajemen untuk memastikan pelaksanaannya berjalan secara terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Mirza menegaskan keterlibatan seluruh entitas Subholding Gas Group merupakan faktor penting untuk memastikan program dekarbonisasi dapat dilaksanakan secara konsisten dan memberikan dampak nyata terhadap kinerja perusahaan.

"Dekarbonisasi bukan lagi sekadar menurunkan emisi, tetapi menjadi bagian dari strategi bisnis untuk menjaga efisiensi dan daya saing, memitigasi risiko iklim dan regulasi, serta menjawab ekspektasi investor, pelanggan, dan masyarakat. Melalui kolaborasi seluruh entitas Subholding Gas Group, kami berkomitmen memperkuat pelaksanaan inisiatif dekarbonisasi yang terukur dan berkelanjutan," sebut Mirza.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) -

“Ini sebagai salah satu alternatif pelayanan bagi pengendara sepeda motor,” kata Area Manager Communication, Relations and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Ahad Rahedi di Denpasar, Jumat.

Pihaknya mengoptimalkan layanan delivery service dengan menyalurkan 5.000 liter BBM jenis pertalite per hari di sejumlah SPBU di Denpasar dengan batas pembelian maksimal tiga liter per orang dan pembayaran tunai.

Sejumlah titik layanan antar itu berada di SPBU Teras Ayung, Nangka Utara, Nangka Utara, Kesiman, Trenggana, Hayam Wuruk, Antasura, Renon, dan Imam Bonjol Denpasar.

“Penentuan titik layanan terus dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi antrean dan kebutuhan masyarakat,” katanya menambahkan.

Selain mengoptimalkan layanan di SPBU, pihaknya juga memperkuat pasokan melalui jalur laut.

Pada Jumat (16/10), kapal tanker MT Pangkalan Brandan bersandar di Terminal BBM Manggis (IT) Kabupaten Karangasem, Bali, dengan membawa 16 juta liter pertalite.

Kemudian, kapal tanker MT Asian Rigel bersandar di Terminal BBM Sanggaran, Denpasar dengan membawa empat juta liter pertalite sehingga total ada 20 juta liter.

Penguatan pasokan tersebut didukung operasional IT Manggis dan FT Sanggaran selama 24 jam serta kesiapan 108 armada mobil tangki dan 465 awak mobil tangki untuk penyaluran.

Sementara itu, sebanyak 66 SPBU di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung disiapkan beroperasi selama 24 jam, terdiri atas 42 SPBU di Denpasar dan 24 SPBU di Badung.

Koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta pemangku kepentingan terkait juga terus diperkuat untuk mendukung kelancaran operasional dan menjaga situasi tetap kondusif.

“Kondisi antrean di sejumlah SPBU mulai berangsur landai,” kata Ahad.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Badung, Bali (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan kondisi pariwisata Bali masih aman di tengah antrean bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

“Sejauh ini pariwisata aman,” kata Koster saat dimintai keterangan mengenai kondisi sektor pariwisata di tengah persoalan distribusi BBM di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

Meskipun demikian, Koster tak menampik fakta bahwa ketidaklancaran distribusi BBM berpengaruh terhadap aktivitas warga.

Ia menjelaskan pemerintah daerah dan Pertamina saat ini memprioritaskan kelancaran distribusi dan pelayanan BBM agar aktivitas masyarakat tidak terganggu lebih jauh.

"Belum dihitung ya, tentu saja ada dampak. Ya, karena mengurangi aktivitas. Jadi, mari kita fokus mengatasi agar distribusi dan layanan BBM ini lancar dulu,” katanya saat ditanyai terkait dampak ketidakstabilan BBM.

Di sisi lain, antrean kendaraan di sejumlah SPBU masih menjadi perhatian pemerintah.

Koster menjelaskan salah satu penyebab terganggunya distribusi BBM adalah keterlambatan kapal pengangkut BBM yang membawa 18 juta liter.

"Kapal tersebut seharusnya bersandar pada Minggu (11/10/2026) pukul 06.30 WITA, tetapi baru dapat bersandar sekitar pukul 22.00 WITA. Keterlambatan itu menyebabkan penyaluran BBM ke depo tidak berjalan sesuai jadwal," katanya.

Menurut Koster, kuota BBM di Bali sebenarnya normal jika tidak ada kendala dalam distribusi. Keterlambatan distribusi sehari mempengaruhi pasokan BBM yang ada di setiap SPBU.

"Ketika penyaluran tertunda selama satu hari, maka akibatnya besoknya itu harus diatasi dua kali," kata dia.

Namun, proses pemulihan tidak dapat dilakukan sekaligus karena jumlah armada mobil tangki dan tenaga kerja yang tersedia tetap terbatas. Karena itu, distribusi BBM kepada SPBU dilakukan secara bertahap.

Koster menegaskan tidak ada pengurangan kuota BBM untuk Bali.

Berdasarkan perhitungan pemerintah daerah, kuota yang tersedia dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Meski demikian, ia mengakui antrean belum sepenuhnya normal.

Koster juga mengimbau masyarakat yang persediaan BBM kendaraannya masih mencukupi agar tidak terburu-buru mengisi bahan bakar. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi antrean dan memberi kesempatan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM.

“Kalau masih ada isi mobilnya cukup, jangan dulu ke SPBU, supaya mengurangi antrean. Yang pasti pada saat butuh, minyak itu ada, karena pasokannya ada,” ujarnya.

Ia berharap pemulihan distribusi BBM dapat segera mengurangi antrean di SPBU sehingga mobilitas masyarakat dan wisatawan tetap terjaga.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dalam kegiatan Bakti TNI AD untuk Rakyat ini, kami sekaligus menggelar Gerakan Pangan Murah dan uji tanak beras SPHP. Hasil olahan beras SPHP kemudian dibagikan secara gratis kepada masyarakat

Banyumas (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Cabang Banyumas menyediakan berbagai bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam pembukaan kegiatan Bakti TNI Angkatan Darat untuk Rakyat di Wilayah Kodam IV/Diponegoro.

Kegiatan yang dipusatkan di Alun-Alun Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat, disambut antusias warga yang ingin mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau, salah satunya eras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Saya mau beli beras SPHP karena harganya terjangkau,” kata salah seorang warga, Samini (56).

Dia mengharapkan kegiatan GPM diselenggarakan secara rutin karena dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari mengingat harga beras medium curah atau nonkemasan saat ini sudah mencapai kisaran Rp15.000 per kilogram.

Sementara itu, Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Banyumas Prawoko Setyo Aji mengatakan GPM merupakan upaya mendekatkan akses pangan kepada masyarakat.

“Dalam kegiatan Bakti TNI AD untuk Rakyat ini, kami sekaligus menggelar Gerakan Pangan Murah dan uji tanak beras SPHP. Hasil olahan beras SPHP kemudian dibagikan secara gratis kepada masyarakat,” katanya.

Dalam kegiatan itu, pihaknya menyediakan satu ton beras SPHP, 600 liter Minyakita, 36 liter minyak goreng merek Rizky, serta 40 kilogram gula pasir.

Menurut dia, beras SPHP dijual dengan harga Rp57.500 per kemasan isi 5 kilogram, Minyakita dipasarkan seharga Rp15.500 per liter, dan minyak goreng merek Rizky dijual Rp18.000 per kemasan.

“Melalui GPM, kami berharap masyarakat semakin mudah memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” katanya

Terkait uji tanak, dia mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk memperkenalkan kualitas beras SPHP kepada konsumen.

Dalam hal ini, pihaknya menyiapkan sekitar 200 porsi nasi dari hasil uji tanak beras SPHP untuk dibagikan secara gratis kepada warga.

Ia mengharapkan uji tanak dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas beras SPHP sebagai salah satu upaya mendukung keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

“Melalui uji tanak tersebut, masyarakat dapat mencicipi langsung nasi yang diolah dari beras program SPHP,” kata Prawoko.

Salah seorang warga yang mencicipi nasi hasil uji tanak, Sofyan (48) menilai beras SPHP memiliki rasa yang enak dan layak dikonsumsi.

Warga lainnya, Umi Sakinah (51). Ia mengaku puas setelah mencicipi nasi yang disajikan dalam kegiatan tersebut dan mengapresiasi Bulog yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mencoba beras SPHP.

“Beras yang ditanak sangat enak,” katanya.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kondisi antrean BBM di sejumlah SPBU di Bali semakin landai seiring penguatan pasokan dan optimalisasi layanan

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga memaksimalkan layanan pengantaran BBM atau Pertamina Delivery Service (PDS), sehingga antrean kendaraan, yang hendak mengisi BBM di sejumlah SPBU wilayah Bali semakin landai.

"Kondisi antrean BBM di sejumlah SPBU di Bali semakin landai seiring penguatan pasokan dan optimalisasi layanan," kata VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, untuk mempercepat pemulihan layanan, Pertamina Patra Niaga meningkatkan kapasitas PDS, khususnya layanan penjualan Pertalite secara literan di sejumlah SPBU dengan kepadatan antrean tinggi di Kota Denpasar, Bali.

Pada saat yang sama, tambahan pasokan BBM melalui jalur laut kembali tiba untuk mendukung kelancaran distribusi kepada masyarakat.

Kitty menyampaikan perusahaan terus mengintensifkan langkah penanganan dengan mengoptimalkan seluruh jalur pelayanan dan distribusi.

Perbaikan kondisi antrean menjadi perkembangan positif, sementara upaya percepatan terus dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh BBM dengan lebih mudah dan aktivitas sehari-hari kembali berjalan lancar.

"Antrean di sejumlah SPBU mulai berangsur landai. Kami terus memaksimalkan layanan dan memperkuat pasokan agar proses pemulihan berjalan lebih cepat. Salah satu langkah yang kami tingkatkan adalah Pertamina Delivery Service, dengan titik penyaluran yang disesuaikan berdasarkan kepadatan antrean dan kebutuhan masyarakat di lapangan," ujar Kitty.

PDS menjadi salah satu fokus percepatan layanan melalui penjualan Pertalite secara literan yang menyasar pengendara sepeda motor.

Saat ini, sekitar 5.000 liter Pertalite disalurkan setiap hari melalui layanan tersebut ke sejumlah SPBU di Kota Denpasar.

Mulai Jumat ini, kapasitas layanan ditingkatkan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat dan membantu mengurai kepadatan antrean.

Menurut Kitty, penjualan dilakukan dengan batas pembelian maksimal tiga liter per pengendara sepeda motor dan pembayaran secara tunai (cash only).

Sejumlah titik layanan PDS mencakup SPBU Teras Ayung, Nangka Utara, Kesiman, Trenggana, Hayam Wuruk, Antasura, Renon, dan Imam Bonjol.

Titik penyaluran akan terus dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan di lapangan.

Dari sisi pasokan, kapal pengangkut BBM kembali tiba untuk memperkuat ketersediaan stok di Bali.

"Tambahan pasokan ini dioptimalkan melalui operasional terminal dan mobil tangki agar penyaluran ke SPBU dapat berlangsung lebih cepat sesuai kebutuhan," ucap Kitty.

Pemantauan stok dan distribusi juga terus dilakukan secara intensif untuk menjaga kesinambungan pasokan di berbagai wilayah.

Pertamina Patra Niaga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan pemangku kepentingan terkait guna mendukung kelancaran distribusi serta menjaga situasi tetap kondusif.

Perusahaan juga terus mengevaluasi efektivitas langkah penanganan berdasarkan perkembangan antrean dan kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan upaya tersebut, Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk membeli BBM sesuai kebutuhan dan mengikuti ketentuan pembelian yang berlaku.

Masyarakat juga diharapkan memanfaatkan layanan yang tersedia serta mengikuti informasi resmi mengenai pelayanan dan distribusi BBM di wilayah Bali.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif agar layanan BBM di Bali dapat kembali normal," sebut Kitty.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Abdul Kadir Karding mengatakan kelancaran perdagangan harus berjalan beriringan dengan perlindungan komoditas atau produk yang akan diperdagangkan.

“Perdagangan yang lancar harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap sumber daya alam hayati, kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan, serta pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit yang dapat mengancam keberlanjutan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan,” kata Kadir di sela acara Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 di Tangerang Selatan, Jumat.

Ia mengatakan bahwa peningkatan perdagangan, khususnya ekspor komoditas pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan, tidak hanya membutuhkan akses pasar, tetapi juga pemenuhan persyaratan kesehatan, keamanan, mutu, dan ketertelusuran produk.

Hal ini perlu diperkuat melalui kerja sama dengan para pemangku kepentingan terkait, termasuk salah satunya Kementerian Perdagangan (Kemendag).

“Barantin mendukung penguatan sinergi dengan Kementerian Perdagangan untuk mewujudkan kelancaran arus perdagangan yang tetap memenuhi persyaratan karantina,” ujar Kadir.

Ia menegaskan, koordinasi dan pertukaran informasi yang efektif antara kedua instansi diharapkan dapat mendukung pelayanan yang lebih terintegrasi, meningkatkan kepastian bagi pelaku usaha, serta membantu memastikan pemenuhan persyaratan perdagangan dan karantina.

“Melalui kerja sama ini, kita juga ingin memastikan bahwa pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah, memperoleh fasilitasi dan pendampingan dalam memenuhi persyaratan karantina sehingga memiliki peluang lebih besar untuk menjangkau pasar yang lebih luas”, ujarnya.

Lebih lanjut, Kadir mengatakan kerja sama Barantin dan Kemendag ini mencakup beberapa ruang lingkup penting.

“Antara lain pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi, fasilitasi UMKM, analisis bersama dan penyusunan rekomendasi kebijakan, penguatan akses pasar ekspor, pengembangan sistem ketertelusuran komoditas, penguatan jejaring laboratorium pengujian pangan, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia,” jelasnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong hilirisasi sektor pangan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian sekaligus memperkuat kesejahteraan petani di Jawa Timur (Jatim) pada peringatan Hari Pangan Sedunia 2026.

“Petani perlu mendapatkan manfaat yang lebih besar dari hasil kerja kerasnya. Karena itu, peningkatan produksi harus kita hubungkan dengan kepastian pasar, penguatan posisi tawar, dan kesempatan mengembangkan nilai tambah,” ujar Khofifah di Surabaya, Jumat.

Ia mengatakan penguatan sektor pangan tidak cukup hanya melalui peningkatan produksi, tetapi juga perlu mencakup penanganan pascapanen, pengolahan, hingga pemasaran.

Upaya tersebut penting agar hasil pertanian memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memberikan manfaat lebih besar bagi petani.

Menurut dia, perubahan iklim, keterbatasan sumber daya, dan kebutuhan pangan yang terus berkembang menuntut inovasi di sepanjang rantai usaha pangan.

Pemanfaatan teknologi pertanian, efisiensi pengelolaan air, serta penguatan akses informasi pasar juga diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan menekan biaya usaha.

Produksi padi Jawa Timur pada 2025 mencapai lebih dari 10,4 juta ton gabah kering giling (GKG), dengan kontribusi sebesar 17,34 persen terhadap produksi nasional.

Sementara itu, potensi produksi padi pada periode Januari hingga November 2026 diperkirakan mencapai 10,24 juta ton GKG.

Selain padi, sektor pangan Jawa Timur ditopang komoditas jagung, tebu, daging, susu, telur, dan perikanan. Keragaman tersebut menjadi modal untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

“Melalui Jatim Agro, kita memperkuat peran Jawa Timur sebagai lumbung pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan,” katanya.

Khofifah menjelaskan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong pengembangan Jatim Agro-Hub, penguatan infrastruktur irigasi, hilirisasi produk, pengembangan korporasi pertanian, serta regenerasi petani.

Hilirisasi diharapkan membuka peluang bagi petani, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengembangkan produk olahan yang memiliki daya saing.

Dengan demikian, hasil produksi tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi juga dapat menghasilkan nilai tambah.

Khofifah juga menekankan pentingnya menjaga lahan produktif dan menggunakan sumber daya alam secara bijak.

Ia mengajak masyarakat mengonsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman serta mengurangi pemborosan makanan demi menjaga ketahanan pangan berkelanjutan.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan stok Pertalite berkurang dari yang sebelumnya di atas 20 hari menjadi 16–18 hari akibat terdapat perpindahan konsumen bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi ke BBM subsidi.

“Secara stok nasional kita, BBM itu di 16–18 hari. Yang terjadi pergeseran dari 16–18 hari itu adalah RON 90 (Pertalite),” ucap Bahlil ketika dijumpai di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

Bahlil menjelaskan turunnya stok Pertalite diakibatkan oleh pergeseran konsumen dari yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi seperti Pertamax, kini beralih menjadi Pertalite. Peralihan tersebut disebabkan oleh disparitas harga antara Pertalite dengan Pertamax.

Bahlil yang juga merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan saat ini proses percampuran atau blending untuk pembuatan Pertalite sedang berlangsung di kilang.

Adapun waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan stok Pertalite kembali di kisaran 20 hari seperti sebelumnya diperkirakan memakan waktu kurang lebih sepekan.

“Mungkin untuk mencapai di angka 20 hari itu ya kita butuh waktu seminggu. Seminggu selesai. Tapi di 16–18 hari itu kan bukan berarti kita kekurangan standar minimal,” kata Bahlil.

Sementara itu, untuk jenis BBM lainnya, seperti Biosolar, Pertamax (RON 92), Pertamax Green (RON 95), Pertamax Turbo (RON 98), Bahlil menyampaikan tidak ada permasalahan.

“Untuk Biosolar, RON 92, RON 95, RON 98 itu nggak ada masalah, nggak ada masalah, yang terjadi pergeseran itu RON 90,” ucap Bahlil.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pada akhir Agustus 2026 mencatat konsumsi Pertalite naik hingga 12,92 persen pada Juli 2026, tepatnya sebulan setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan rata-rata penyaluran Pertalite sebelum terjadinya kenaikan harga Pertamax adalah 75.795 kiloliter (KL) per hari. Akan tetapi, setelah harga Pertamax naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter pada 10 Juni 2026, terjadi lonjakan rata-rata penyaluran Pertalite.

Pada 10 Juni 2026, konsumsi Pertalite tercatat sebanyak 82.760 KL per hari, naik 9,19 persen dengan selisih 6.965 KL per hari apabila dibandingkan dengan rata-rata penyaluran Pertalite sebelum kenaikan harga Pertamax.

Kemudian, pada Juli 2026, kenaikan konsumsi Pertalite kembali terjadi, yakni sebanyak 85.589 KL per hari, naik 12,92 persen dengan selisih 9.794 KL per hari apabila dibandingkan dengan rata-rata penyaluran Pertalite sebelum kenaikan harga Pertamax.

Pada periode Agustus, tutur Wahyudi, terjadi penurunan konsumsi Pertalite apabila dibandingkan dengan bulan Juli. Rata-rata penyaluran Pertalite pada bulan Agustus berada di kisaran 84.368 KL per hari, lebih rendah dibandingkan dengan bulan Juli.

Meskipun demikian, rata-rata konsumsi Pertalite pada bulan Agustus masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan periode sebelum Pertamax mengalami kenaikan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kami ingin mendorong perdagangan yang semakin beragam melalui penguatan kolaborasi antarpelaku usaha

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso bersama Wakil Perdana Menteri Timor Leste Francisco Kalbuadi Lay melakukan pertemuan guna menegaskan komitmen kedua negara dalam memperkuat hubungan perdagangan bilateral.

Budi menyambut positif kinerja perdagangan bilateral Indonesia dan Timor Leste yang terus tumbuh. Ia menilai, potensi perdagangan kedua negara masih dapat dikembangkan melalui penguatan akses pasar dan pemanfaatan peluang kerja sama masih dapat direalisasikan.

"Kami ingin mendorong perdagangan yang semakin beragam melalui penguatan kolaborasi antarpelaku usaha dan perluasan akses pasar bagi produk unggulan kedua negara. Kami harap, langkah ini dapat membuka peluang baru bagi dunia usaha sekaligus memperkuat kemitraan ekonomi
Indonesia dan Timor Leste," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Sementara itu, Wakil PM Francisco menyampaikan sejak resmi bergabung menjadi anggota ASEAN, Timor Leste terus mempelajari berbagai peluang dan strategi untuk mengoptimalkan perdagangan.

Ia menyebut peluang kerja sama investasi dan perdagangan antara Indonesia
dan Timor Leste masih sangat terbuka.

"Kami siap memfasilitasi kemitraan antarpelaku usaha demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang saling menguntungkan dan berkelanjutan," katanya.

Saat ini, Indonesia menjadi mitra dagang terbesar Timor Leste di kawasan ASEAN. Nilai perdagangannya pada 2025 sebesar 423,63 juta dolar AS atau sekitar 76 persen dari total perdagangan Timor Leste dengan negara-negara ASEAN yang mencapai 561,83 juta dolar AS.

Nilai tersebut jauh melampaui perdagangan Timor Leste dengan Thailand yang sebesar 57,18 juta dolar AS dan Singapura 55,57 juta dolar AS.

Pada Januari-Agustus 2026, total perdagangan Indonesia dan Timor Leste mencapai 273,86 juta dolar AS meningkat 1,59 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang sebesar 269,56 juta dolar AS.

Ekspor Indonesia ke Timor Leste tercatat sebesar 267,35 juta dolar AS, sedangkan impor Indonesia dari Timor Leste 6,50 juta dolar AS. Indonesia mencatatkan surplus perdagangan 260,85 juta dolar AS.

Total perdagangan Indonesia dan Timor Leste pada 2025 mencapai 423,63 juta dolar AS atau tumbuh 8,25 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tersebut terdiri atas ekspor Indonesia ke Timor Leste sebesar 410,56 juta dolar AS dan impor Indonesia dari Timor Leste sebesar 13,07 juta dolar AS, sehingga mencatatkan surplus bagi Indonesia sebesar 397,49 juta dolar AS.

Komoditas utama ekspor Indonesia ke Timor Leste mencakup sepeda motor, kendaraan pengangkut barang, semen portland dan alumina, minyak kelapa sawit olahan, serta pasta.

Sementara itu, komoditas utama impor Indonesia dari Timor Leste meliputi kopi, buldoser swagerak, kopra, biji-bijian atau buah berminyak lainnya, dan vanili.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026