Ini kesempatan hibrida antara pendekatan yang dilakukan secara masif oleh organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan pembukaan akses oleh pemerintah

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) -

“Ini kesempatan hibrida antara pendekatan yang dilakukan secara masif oleh organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan pembukaan akses oleh pemerintah,” kata Ferry yang juga Sekretaris Jenderal SI dalam Dialog Kebangsaan pada rangkaian Kongres Nasional Majelis Tahkim ke-42 SI di Surabaya, Minggu.

Ferry menilai kolaborasi organisasi Islam dengan pemerintah dapat menjadi momentum untuk memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus mendorong sistem ekonomi nasional agar lebih sesuai dengan amanat konstitusi.

Ia mengatakan pemerintah telah membangun infrastruktur Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dapat dimanfaatkan sebagai jalur pemasaran produk usaha masyarakat sehingga organisasi Islam dan pengusaha memiliki peluang memperluas distribusi barang hingga tingkat desa dan kelurahan.

Menurut Ferry, Muhammadiyah dan pengusaha SI dapat membangun pusat distribusi atau hub bersama sebagai pemasok bagi gerai-gerai koperasi sekaligus membuka kesempatan bagi generasi muda untuk memproduksi kebutuhan sehari-hari seperti kecap, sambal, sampo, dan sabun.

“Kami butuh hub atau offtaker yang ukurannya lebih besar,” ujarnya.

Ferry menjelaskan kerja sama tersebut dapat mempertemukan kapasitas produksi pelaku usaha dengan jaringan distribusi koperasi sehingga produk lokal memiliki akses pasar yang lebih terstruktur dan tidak hanya bergantung pada jalur perdagangan konvensional.

Ia juga menyebut Kementerian Koperasi telah menjalin nota kesepahaman dengan Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mendirikan koperasi masjid dengan proyek percontohan direncanakan di 700 titik dari hampir 12.000 masjid Muhammadiyah.

Kerja sama serupa juga dilakukan bersama Dewan Masjid Indonesia dan diharapkan dapat melibatkan SI untuk memperluas pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

Ia mengingatkan gerakan koperasi memiliki akar sejarah dalam perjuangan SI yakni salah satunya melalui Koperasi Setia Usaha yang didirikan H.O.S. Tjokroaminoto di Surabaya pada 1913, sehingga penguatan koperasi saat ini sekaligus menjadi upaya menghidupkan kembali tradisi kemandirian ekonomi umat.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menuturkan penguatan kerja sama antarorganisasi Islam membutuhkan semangat persaudaraan dan kesediaan membangun kolaborasi nyata terutama dalam bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dan ekonomi.

Haedar berharap sinergi tersebut dapat mendorong umat Islam tidak hanya besar dari sisi jumlah, tetapi juga semakin berkualitas dan mandiri secara ekonomi melalui penguatan kewirausahaan serta pemberdayaan masyarakat.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) -

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan nilai tukar nelayan (NTN) meningkat dari 103 menjadi 120 pada 2027 melalui pembangunan ribuan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang dilengkapi fasilitas pendukung untuk memperkuat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Nelayan kita nilai tukarnya 103. Kalau nelayan kita miskin, nelayan kita lemah. Kalau nelayan kita lemah, laut kita yang luas dikuasai oleh nelayan yang kuat,” kata Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas saat menghadiri Kongres Nasional Majelis Tahkim ke-42 Syarikat Islam di Surabaya, Jawa Timur, Minggu.

Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto menugaskan pemerintah memperbanyak pembangunan kampung nelayan sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat pesisir yang selama ini menghadapi persoalan pendapatan dan keterbatasan fasilitas pendukung usaha perikanan.

Pemerintah menargetkan pembangunan 2.000 hingga 5.000 kampung nelayan pada 2027 dengan dilengkapi balai lelang ikan, pabrik es, fasilitas penyimpanan berpendingin, stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan, serta akses pembiayaan berbunga rendah.

Ia mengungkapkan keterbatasan fasilitas penyimpanan dan pemasaran membuat nelayan kerap harus menjual hasil tangkapan dengan harga murah karena ikan mudah rusak apabila tidak segera dipasarkan.

Dengan dukungan infrastruktur tersebut, ujar dia, pemerintah berharap nelayan memiliki posisi tawar lebih baik dalam menjual hasil tangkapan sekaligus memperoleh nilai tambah dari kegiatan usaha perikanan.

Terlebih, Zulkifli menilai peningkatan kesejahteraan nelayan juga penting untuk memperkuat kedaulatan laut Indonesia, mengingat besarnya potensi sumber daya perikanan belum sepenuhnya diimbangi kemampuan ekonomi nelayan lokal.

Ia menyebut perkiraan kerugian akibat pencurian ikan mencapai Rp250 triliun per tahun sehingga semakin menunjukkan pentingnya memperkuat kemampuan nelayan dalam memanfaatkan potensi laut nasional.

Ia menegaskan kebijakan tersebut sejalan dengan semangat keberpihakan kepada masyarakat kecil dan amanat Pasal 33 UUD 1945 yakni pemanfaatan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Melalui pembangunan kampung nelayan dan penguatan fasilitas usaha perikanan, pemerintah berharap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dapat berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi maritim dan kedaulatan pangan nasional.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - PT PLN Batam, Kepulauan Riau (Kepri), mengatakan penyelidikan untuk mengungkap penyebab gangguan kelistrikan di Gardu Induk Sei Harapan yang menyebabkan pemadaman di Batam dan Bintan pada Senin (12/10) masih berlangsung bersama pihak kepolisian.

Direktur Utama PT PLN Batam Kwin Fo mengatakan pihaknya telah berkoordinasi bersama pihak Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri serta Kepolisian Daerah (Polda) Kepri untuk mendalami sejumlah temuan di lokasi gangguan.

“Kami juga sudah membuka rekaman CCTV Gardu Induk Sei Harapan sejak Sabtu (17/10) dan kami juga berkoordinasi dengan pihak Bareskrim Polri dan Polda Kepri agar dapat melakukan penyelidikan,” kata Kwin Fo di Batam, Minggu.

Ia menjelaskan, PLN Batam sebelumnya menyampaikan dugaan adanya hewan liar yang masuk ke area peralatan gardu induk.

Dugaan tersebut tercantum dalam keterangan resmi yang dirilis pada Selasa (13/10). Namun, Kwin menegaskan keberadaan hewan liar belum dapat dipastikan sebagai penyebab gangguan.

Menurut dia, tidak ditemukan hewan liar di lokasi saat petugas PLN Batam tiba pada pukul 7.00 WIB.

“Jadi saat petugas PLN Batam tiba di lokasi jam 7 pagi, setelah kejadian percikan api di Gardu Induk Sei Harapan, tidak ditemukan hewan liar disana. Namun, hewan liar tersebut baru terlihat sekitar pukul 10.30 WIB. Tim PLN melihat seekor hewan liar di bawah trafo dalam kondisi terduduk, mengalami luka bakar, dan terlihat lemah,” katanya.

Kwin juga menjelaskan bahwa area gardu induk dilengkapi pagar dengan pipa-pipa putih yang dipasangi kawat beraliran listrik untuk mencegah masuknya hewan liar.

“Biasanya pagar tersebut dalam keadaan dialiri listrik, namun pada saat percikan terjadi, kawat tersebut mati,” katanya.

Selain itu, PLN Batam menemukan perubahan posisi kamera CCTV yang semestinya mengarah ke trafo yang mengalami gangguan.

“Berdasarkan rekaman, kamera tersebut telah bergeser pada Minggu (11/10), sekitar pukul 18.43 WIB, sehari sebelum gangguan terjadi. Sehingga trafo yang mengalami percikan tidak lagi terlihat jelas dalam rekaman CCTV,” kata dia.

Kwin mengatakan pihaknya belum dapat menyimpulkan alasan perubahan posisi kamera tersebut.

Ia menyebut pergeseran itu diduga dilakukan oleh seseorang yang memiliki akses atau berkaitan dengan pengoperasian peralatan, tetapi penyebab dan pihak yang bertanggung jawab masih perlu didalami.

“Kami dari PLN Batam tidak berani berspekulasi bahwa hewan liar yang menyebabkan percikan api itu. Benar atau tidaknya masih harus dibuktikan. Itu merupakan dugaan awal dari pihak PLN Batam,” katanya.

PLN Batam akan mengikuti proses penyelidikan dan menunggu hasil pemeriksaan kepolisian untuk memastikan penyebab gangguan kelistrikan.

“Kami mohon agar masyarakat dapat bersabar untuk mendengar temuan dari Tim Bareskrim Polri dan Polda Kepri. Karena pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap sejumlah temuan, termasuk rekaman CCTV dan kondisi peralatan di lokasi,” katanya.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Kuliner legendaris Laksa Pak Inin Cihideung asal Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendapatkan penghargaan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) tingkat nasional setelah mempertahankan eksistensi sejak 1965.

Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor Titi Sugiarti di Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu, mengatakan pengakuan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap kuliner tradisional yang terus dilestarikan oleh pelaku usaha lokal.

“Pengakuan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap keberadaan kuliner legendaris yang terus dipertahankan oleh pelaku usaha lokal,” kata Titi.

Penghargaan tersebut diserahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika dalam peringatan Hari Kebudayaan Nasional tingkat Kabupaten Bogor di Alun-Alun Kabupaten Bogor, Cibinong, Minggu.

Laksa Pak Inin merupakan salah satu kuliner khas Bogor yang telah bertahan selama 61 tahun sejak pertama kali hadir pada 1965.

Salah satu keunikan kuliner tersebut terletak pada proses pengolahannya yang masih mempertahankan cara tradisional menggunakan tungku dan kayu bakar.

Titi menjelaskan, pengakuan sebagai Warisan Budaya Takbenda diharapkan semakin memperkuat keberadaan Laksa Cihideung sebagai bagian dari identitas kuliner Kabupaten Bogor.

Selain itu, penghargaan tersebut diharapkan mendorong generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan kekayaan kuliner tradisional daerah.

Sementara itu, perwakilan Laksa Pak Inin Cihideung, Lina, menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap keberlangsungan usaha kuliner tradisional.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Laksa merupakan salah satu makanan legendaris khas Bogor yang masih diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Penghargaan ini tentunya menjadi bentuk dukungan bagi pelaku UMKM seperti kami,” ujar dia.

Menurut Lina, tantangan pelestarian kuliner tradisional saat ini salah satunya adalah memperkenalkan makanan khas daerah kepada generasi muda yang lebih akrab dengan berbagai makanan kekinian.

Ia menyebutkan selama ini laksa masih lebih banyak diminati kalangan orang tua sehingga diperlukan upaya untuk memperluas pengenalan kuliner tersebut kepada generasi berikutnya.

“Dengan adanya penghargaan ini, saya berharap generasi sekarang, khususnya anak-anak Gen Z, bisa mengenal dan mencicipi laksa. Mereka bisa mengetahui bahwa ada makanan legendaris khas Bogor yang sudah ada sejak dahulu dan masih mampu bertahan hingga saat ini,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Bogor berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mempertahankan kuliner tradisional sekaligus mewariskan kekayaan cita rasa khas daerah kepada generasi mendatang.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Penurunan antrean cukup signifikan berkurang hampir semua SPBU di Bali

Denpasar (ANTARA) - Pertamina Patra Niaga memastikan antrean di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali berkurang pada hari kedua penerapan ganjil-genap pembelian BBM subsidi jenis pertalite.

“Penurunan antrean cukup signifikan berkurang hampir semua SPBU di Bali,” kata Area Manager Communication, Relations and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Ahad Rahedi di Denpasar, Bali, Minggu.

Penerapan ganjil-genap nomor kendaraan yang mengisi BBM pertalite untuk sepeda motor dan roda empat itu pertama kali dilaksanakan pada Sabtu (17/10).

Selain memastikan antrean panjang pengisian BBM berkurang, pihaknya juga memastikan ketersediaan pasokan BBM di SPBU.

Penambahan stok pertalite hingga total 48 juta liter telah dilakukan sejak pengiriman pada 7 Oktober hingga pada 17 Oktober 2026.

SPBU juga beroperasi 24 jam yang tersebar di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar hingga antrean kembali normal.

Untuk pemantauan stok di SPBU dilaksanakan selama 24 jam secara digitalisasi dan hingga saat ini stok BBM khususnya pertalite dan biosolar tersedia untuk kebutuhan masyarakat.

“Koordinasi juga dilakukan dengan Terminal BBM Manggis Karagasem dan Sanggaran Denpasar untuk memprioritaskan suplai kepada SPBU dengan tingkat konsumsi tinggi,” imbuh Ahad.

Bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap kondisi antrean di Bali, termasuk perbaikan dan penyesuaian akan dilakukan sesuai perkembangan kondisi di lapangan.

Pertamina mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan.

Sebelumnya, kebijakan ganjil genap dilaksanakan berdasarkan Surat Gubernur Bali yang berlangsung pada 17 Oktober hingga rencananya 19 Oktober 2026 di seluruh SPBU di Bali.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Tangerang Selatan (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan transaksi Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 mencapai 22,94 miliar dolar AS atau 131 persen dari target awal sebesar 10,5 miliar dolar AS.

Dalam konferensi pers penutupan TEI 2026 di Tangerang, Minggu, Budi mengemukakan transaksi tersebut setara dengan Rp14 triliun.

"Dari total transaksi itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) membukukan transaksi sebesar 510,79 juta dolar AS. Capaian TEI tahun ini (2026) juga melampaui realisasi tahun sebelumnya sebesar 22,68 miliar dolar AS, ketika target transaksi ditetapkan sebesar 16,5 miliar dolar AS," katanya.

Ia menyebutkan lima negara dengan transaksi tertinggi pada TEI 2026 adalah India, Belanda, Bangladesh, Uni Emirat Arab, dan Jepang.
Sementara itu, produk dengan nilai transaksi terbesar meliputi makanan dan minuman, perhiasan, produk kayu, produk pertanian, serta produk peternakan.

Capaian tersebut juga didukung penjajakan bisnis dan pencocokan usaha (business matching) yang dilakukan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri sejak setahun sebelum pameran.

Melalui upaya itu, calon pembeli dapat mengenal produk dan eksportir Indonesia sebelum menghadiri pameran. Sejumlah calon pembeli juga melakukan kunjungan ke perusahaan dan pabrik hingga mencapai kesepakatan kerja sama yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

Mendag juga menambahkan, nilai transaksi TEI masih berpotensi ditingkatkan melalui perbaikan kualitas dan kuantitas produk serta diversifikasi produk ekspor Indonesia.

Sementara itu, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aries Marsudiyanto menilai capaian tersebut menunjukkan besarnya potensi perdagangan Indonesia yang didukung pasar domestik, keragaman produk, serta sumber daya alam yang melimpah.

Menurut dia, Indonesia dengan populasi sekitar 300 juta jiwa memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekspor, termasuk produk UMKM, digital, dan ekonomi kreatif.

"Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kreativitas, inovasi, kemampuan negosiasi, diplomasi perdagangan, serta manajemen bisnis untuk memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global," kata Aries.

Selain itu, lanjut dia, koordinasi dan kolaborasi antarkementerian serta lembaga diperlukan untuk membangun ekosistem perdagangan yang profesional dari hulu hingga hilir.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Berdasarkan data posisi 17 Oktober 2026, sebanyak 2.458 penerbangan berjadwal dalam negeri terdampak Karhutla sejak 11 Agustus 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat 2.458 penerbangan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas, sehingga memperkuat langkah mitigasi untuk menjaga keselamatan operasional penerbangan nasional.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa mengatakan pihaknya terus memantau dampak karhutla terhadap operasional penerbangan di sejumlah wilayah Indonesia.

"Berdasarkan data posisi 17 Oktober 2026, sebanyak 2.458 penerbangan berjadwal dalam negeri terdampak Karhutla sejak 11 Agustus 2026," kata Lukman terkonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Dia menyebutkan jumlah itu bertambah 437 penerbangan dari posisi 13 Oktober 2026, yang mencatat 2.021 penerbangan.

Rinciannya, 1.080 penerbangan mengalami keterlambatan (delay), 1.324 dibatalkan atau ditunda (cancelled/postponed), 22 dialihkan ke bandar udara lain (divert), enam kembali ke bandar udara keberangkatan (return to base/RTB), dan 26 dimajukan jadwalnya (advance).

Selama 13–17 Oktober 2026, dampak kabut asap meluas hingga Sulawesi, Maluku, dan Maluku Utara, selain di Kalimantan, Papua, dan Sumatera.

Bandar udara yang terdampak antara lain di Provinsi Sulawesi Tengah meliputi Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie (Palu), Maleo (Morowali), Syukuran Aminuddin Amir (Luwuk), dan Sultan Bantilan (Tolitoli);

Di Provinsi Sulawesi Tenggara yakni Bandar Udara Sangia Nibandera (Kolaka) dan Betoambari (Baubau); di Provinsi Sulawesi Selatan yakni Bandar Udara Toraja (Tana Toraja); di Provinsi Maluku Utara: Bandar Udara Sultan Babullah (Ternate) dan Oesman Sadik (Labuha);

Kemudian di Provinsi Maluku yakni Bandar Udara Pattimura (Ambon) dan Karel Sadsuitubun (Langgur); di Provinsi Papua Tengah yakni Bandar Udara Mozes Kilangin (Timika) dan Douw Aturure (Nabire); di Provinsi Papua Pegunungan yakni Bandar Udara Wamena;

Di Provinsi Papua Barat Daya yakni Bandar Udara Domine Eduard Osok (Sorong); di Provinsi Papua Barat yakni Bandar Udara Utarom (Kaimana) dan Babo (Teluk Bintuni); di Provinsi Kalimantan Barat yakni Bandar Udara Supadio (Pontianak) dan Rahadi Oesman (Ketapang);

Lalu di Provinsi Kalimantan Tengah yakni Bandar Udara Iskandar (Pangkalan Bun), H. Asan (Sampit), dan Tjilik Riwut (Palangka Raya); di Provinsi Kalimantan Utara yakni Bandar Udara Robert Atty Bessing (Malinau); di Provinsi Riau yakni Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru) dan Japura (Rengat);

Di Provinsi Sumatera Selatan yakni Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang); di Provinsi Jambi yakni Bandar Udara Sultan Thaha (Jambi); di Provinsi Sumatera Utara yakni Bandar Udara Dr. Ferdinand Lumban Tobing (Sibolga); dan di Provinsi Aceh yakni Bandar Udara Malikussaleh (Lhokseumawe).

"Asap menurunkan jarak pandang di sekitar bandar udara, sehingga dapat menyebabkan keterlambatan, penundaan, hingga pembatalan penerbangan. Setiap keputusan operasional diambil dengan mengutamakan keselamatan," jelas Lukman.

Pada penerbangan internasional, tercatat 14 penerbangan dibatalkan. Rinciannya, 12 penerbangan Singapura–Pontianak pulang pergi pada 12–23 September 2026 dibatalkan akibat asap di Bandar Udara Supadio. Sementara itu, dua penerbangan Singapura–Palembang pulang pergi pada 15 Oktober 2026 dibatalkan akibat asap di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II.

Pada penerbangan perintis, 22 penerbangan dibatalkan akibat kabut asap pada 16 Oktober 2026, termasuk 2 penerbangan kargo. Pembatalan terjadi di Korwil Singkep (enam penerbangan), Korwil Kuala Pembuang (empat penerbangan), Korwil Tanah Merah (enam penerbangan), dan Korwil Gorontalo (enam penerbangan).

Selain itu, 20 penerbangan berjadwal dalam negeri dibatalkan akibat faktor di luar Karhutla. Faktor tersebut yaitu abu vulkanik Gunung Lewotolok dan Gunung Dukono, cuaca buruk, angin kencang, serta perawatan dan gangguan teknis pesawat.

Ditjen Perhubungan Udara meminta penyelenggara bandar udara di wilayah terdampak menerapkan langkah mitigasi.

Langkah tersebut antara lain Low Visibility Procedures (LVP) bersama AirNav Indonesia dan BMKG, penerbitan NOTAM, dan peningkatan kesiagaan operasional sisi udara.

Penyelenggara bandar udara juga diminta mengoptimalkan pelayanan penumpang di terminal, termasuk informasi penerbangan dan penyediaan masker.

Operasi water bombing untuk penanganan Karhutla juga terus berjalan. Selama 20 April–16 Oktober 2026, operasi ini telah dilakukan sebanyak 5.179 kali penerbangan (flight cycle) oleh 38 pesawat udara dari 11 operator.

Bandar udara di wilayah terdampak mendukung operasi tersebut dengan menyediakan area parkir pesawat dan helikopter water bombing, prioritas slot penerbangan, dan posko monitoring Karhutla. Dukungan lainnya berupa pendataan sumber air dan ketersediaan bahan bakar.

Ditjen Perhubungan Udara melalui Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I–X terus berkoordinasi dengan penyelenggara bandar udara, AirNav Indonesia, maskapai, BMKG, dan instansi terkait. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan tetap menjadi prioritas.

Masyarakat diimbau tetap tenang, memaklumi penyesuaian jadwal penerbangan akibat asap, dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Sebelum berangkat ke bandar udara, penumpang diharapkan memantau perkembangan cuaca dan informasi penerbangan melalui maskapai masing-masing.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Peran ekraf ini sangat penting untuk mengakselerasi supaya program bisa lebih dikenal dan partisipasinya juga bisa lebih besar

Tasikmalaya (ANTARA) - Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang UMKM dan Teknologi Digital, Tiar Nabila Karbala menyatakan terus mendorong kolaborasi kegiatan ekonomi kreatif (ekraf) dengan program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar dapat dikenal dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

"Peran ekraf ini sangat penting untuk mengakselerasi supaya program bisa lebih dikenal dan partisipasinya juga bisa lebih besar," kata Tiar saat menghadiri kegiatan kolaborasi Pekan Ekonomi Kreatif dan Cek kesehatan Gratis (CKG) dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-25 Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu.

Ia mengapresiasi positif terhadap kolaborasi antara sektor ekonomi kreatif, UMKM, dan program CKG yang dapat membantu memperkenalkan program prioritas pemerintah kepada masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi publik.

Model kolaborasi serupa, kata dia, berpeluang diterapkan di kota lain sebagai keterbukaan pemerintah daerah dan kesamaan semangat untuk melayani masyarakat.

"Ini adalah pekerjaan yang kolaboratif asalkan pemerintah daerahnya itu memiliki keterbukaan, memiliki semangat yang sama, punya spirit sama-sama ingin berjuang," katanya.

Sebagai warga asal Tasikmalaya, Tiar juga mengapresiasi penggunaan identitas kreatif lokal dalam kegiatan tersebut, di antaranya maskot Kota Tasikmalaya yakni Titi dan Tata menjadi salah satu unsur pembeda yang menarik perhatian masyarakat.

Tiar menilai kegiatan tersebut turut menghidupkan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi dengan ramainya pengunjung membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk dan meningkatkan penjualan.

"Jadi ini adalah perbedaan untuk masyarakat, dan sekali lagi kita melakukan ini terutama untuk kebaikan bersama, terutama untuk kebaikan masyarakat," katanya.

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar yang hadir dalam acara tersebut di Kota Tasikmalaya mengapresiasi kolaborasi Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan berbagai pihak dalam menghadirkan kegiatan yang melibatkan masyarakat.

Irene menilai penguatan identitas lokal dapat menjadi pembeda produk UMKM Tasikmalaya di tengah banyaknya produk dari berbagai daerah, untuk itu pentingnya keberlanjutan agar kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku ekonomi kreatif tidak berhenti pada kegiatan seremonial.

"Kita tidak mau hanya sesuatu yang seremonial, yang sekali doang lalu berhenti. Kita ingin ada sesuatu yang berkelanjutan, termasuk kolaborasi antara pusat dan daerah serta pertukaran talenta," katanya.

Menurut Irene, pelaku ekonomi kreatif dapat membantu UMKM mengembangkan produk melalui pemanfaatan identitas lokal, adanya pendekatan tersebut maka produk khas Tasikmalaya diharapkan memiliki ciri pembeda yang kuat.

Ia juga mengapresiasi langkah komunitas ekonomi kreatif yaitu Gekraf Kota Tasikmalaya yang cepat menangkap peluang dengan memasukkan unsur identitas lokal ke dalam produk UMKM.

Kolaborasi dalam kegiatan Pekan Ekonomi Kreatif di Kota Tasikmalaya itu diisi dengan kegiatan CKG seperti cek kesehatan mata, mulut dan gigi, sampai cek potensi kanker.

Irene Umar bersama Tiar Karbala didampingi Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi berkeliling meninjau sejumlah stan dalam acara Pekan Ekonomi Kreatif mulai dari beberapa produk UMKM, kuliner, kerajinan khas Tasikmalaya, sampai layanan pemeriksaan kesehatan gratis.

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan keselamatan transportasi, termasuk pada angkutan laut dan penyeberangan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan memperkuat pengawasan kendaraan "over dimension over loading" (ODOL) di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, untuk memastikan kendaraan yang diangkut kapal sesuai dengan kapasitas dan batas teknis kapal yang diizinkan.

"Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan keselamatan transportasi, termasuk pada angkutan laut dan penyeberangan sekaligus mendukung implementasi kebijakan nasional zero ODOL pada 2027," kata Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Budi Mantoro dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan pengawasan ODOL di pelabuhan membutuhkan sinergi antarpemangku kepentingan dan dukungan sistem informasi yang terintegrasi.

Untuk mendukung pengawasan tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tengah menyiapkan integrasi sistem e-ticketing perusahaan pelayaran dengan Inaportnet.

Ia menekankan dukungan sistem informasi yang terintegrasi menjadi penting untuk memastikan data kendaraan dan manifest penumpang dapat digunakan dalam proses pengawasan.

"Sehingga operasional angkutan laut dapat berlangsung dengan efektif dan sesuai ketentuan,” tuturnya.

Saat ini, kata dia, Pelabuhan Tanjung Perak telah menerapkan sistem One Person, One Ticket (OPOT), yang mewajibkan setiap penumpang memiliki tiket resmi sesuai identitas. Ke depan, sistem e-ticketing akan diintegrasikan agar dapat terhubung dengan Inaportnet.

Sementara itu Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Perak, Agustinus Maun menyampaikan Pelabuhan Tanjung Perak menjadi lokasi uji coba pertama dalam penertiban kendaraan ODOL.

Sejumlah langkah telah dilakukan, antara lain penertiban muatan berlebih pada kendaraan yang akan diangkut menggunakan kapal RoRo.

KSOP Utama Tanjung Perak juga menerapkan pembatasan tinggi kendaraan maksimal 4,2 meter melalui pemasangan gawang pembatas di pintu masuk utama (main gate) dan Ruang Tunggu Kendaraan (RTK).

Selain itu, akan dilakukan uji coba penggunaan teknologi X-ray untuk mendeteksi barang berbahaya pada kendaraan yang akan diangkut menggunakan kapal RoRo.

“KSOP Utama Tanjung Perak terus mendorong penguatan koordinasi dengan instansi terkait, operator kapal, dan pengelola terminal agar penerapan integrasi sistem dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan kelancaran pelayanan di pelabuhan,” kata Agustinus.

Melalui sinergi pengawasan ODOL dan digitalisasi layanan kepelabuhanan, diharapkan terwujud sistem transportasi dan logistik yang lebih selamat, tertib, efisien, serta berorientasi pada perlindungan keselamatan penumpang dan pengguna jasa transportasi laut.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Indonesia tidak cukup hanya menjadi pembeli teknologi dari negara lain, tetapi juga harus mampu membangun kemampuan sumber daya manusia untuk menguasai, mengoperasikan dan mengembangkannya secara mandiri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mendorong penguasaan teknologi pengolahan sampah menjadi energi melalui transfer pengetahuan dan penguatan sumber daya manusia guna mendukung kemandirian industri nasional.

"Indonesia tidak cukup hanya menjadi pembeli teknologi dari negara lain, tetapi juga harus mampu membangun kemampuan sumber daya manusia untuk menguasai, mengoperasikan dan mengembangkannya secara mandiri," kata Mentrans dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Dia menekankan hal itu setelah mengunjungi Sanfeng Environment Group, perusahaan pengembang teknologi pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy) di Chongqing, Tiongkok.

Dalam kunjungan tersebut, Iftitah mempelajari bagaimana Tiongkok membangun kemampuan teknologi pengolahan sampah melalui pendidikan, penelitian, kerja sama internasional dan pengembangan industri secara bertahap.

“Kita juga ingin kerja sama yang terjalin tidak hanya menjual produk, tetapi kita juga ingin masyarakat diberdayakan melalui transfer pengetahuan dan kemudian bisa untuk transfer teknologi,” ujar Iftitah.

Menurut dia, pengalaman Sanfeng memberikan pelajaran mengenai bagaimana penguasaan teknologi membutuhkan investasi jangka panjang pada manusia, bukan sekadar pengadaan mesin dan pembangunan fasilitas.

Sanfeng merupakan salah satu perusahaan Tiongkok yang mengembangkan teknologi pengolahan sampah perkotaan menjadi energi listrik.

Perusahaan tersebut mulai mengadopsi teknologi dari Jerman pada 2000, kemudian secara bertahap mengembangkan kemampuan rekayasa, manufaktur peralatan, pembangunan fasilitas, serta pengoperasian dan pemeliharaan instalasi pengolahan sampah.

Melalui proses penguasaan teknologi dan inovasi selama lebih dari dua dekade, Sanfeng kini mampu memproduksi berbagai peralatan inti dan mengembangkan proyek pengolahan sampah menjadi energi di sejumlah negara.

Iftitah menaruh perhatian pada perjalanan pengembangan perusahaan tersebut. Menurutnya, keberhasilan membangun teknologi modern tidak terjadi secara instan, tetapi membutuhkan proses belajar, konsistensi dan kemauan mengembangkan kemampuan sendiri.

Pengalaman tersebut relevan bagi Indonesia yang sedang berupaya memperkuat kemampuan industri nasional sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan.

Bagi Iftitah, keberhasilan transfer teknologi bukan semata-mata ketika sebuah mesin berhasil dipasang, tetapi ketika sumber daya manusia di dalam negeri semakin mampu mengoperasikan, merawat dan mengembangkan teknologi tersebut.

Dalam kunjungan tersebut, delegasi Kementerian Transmigrasi juga mempelajari proses pengolahan sampah menjadi energi listrik yang dikembangkan Sanfeng. Salah satu fasilitas yang dikunjungi memiliki kapasitas pengolahan sekitar 3.000 ton sampah per hari.

Melalui proses pengolahan termal, sampah dimanfaatkan untuk menghasilkan energi panas yang kemudian dikonversi menjadi listrik. Sistem tersebut juga dilengkapi teknologi pengendalian gas buang dan penanganan residu pembakaran.

Pengalaman itu menjadi salah satu referensi bagi Indonesia dalam mencari solusi terhadap persoalan sampah perkotaan yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Namun, Iftitah menekankan penerapan teknologi harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat dan kesiapan daerah.

“Untuk membuat hal seperti ini, sebetulnya yang harus kita miliki adalah goodwill. Bukan by project, tetapi kita harus tahu teknologi ini dipakai untuk apa,” katanya.

Menurut dia, investasi teknologi harus memiliki tujuan yang jelas, didukung sumber daya manusia yang mampu mengelolanya, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Selain kelayakan ekonomi, penerapan teknologi pengolahan sampah juga perlu mempertimbangkan volume dan karakteristik sampah, pengelolaan emisi dan residu, serta kesesuaiannya dengan sistem pengurangan, pemilahan dan daur ulang.

Dengan demikian, pembangunan fasilitas tidak hanya menjadi proyek infrastruktur, tetapi bagian dari solusi pengelolaan lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Iftitah juga melihat peluang untuk mendorong penerapan teknologi pengolahan sampah menjadi energi di Indonesia, salah satunya di Kota Batam, Kepulauan Riau.

Menurut dia, pertumbuhan penduduk, kegiatan industri dan perkembangan kawasan ekonomi di Batam membutuhkan sistem pengelolaan lingkungan yang semakin baik.

Kementerian Transmigrasi telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Batam dan siap mendukung penjajakan kerja sama dengan mitra teknologi yang relevan, sesuai kebutuhan serta kewenangan masing-masing pihak.

Kajian awal diperlukan untuk memastikan kelayakan teknis, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan sebelum suatu proyek dapat diputuskan.

Bagi Kementerian Transmigrasi, pembelajaran tersebut juga relevan dengan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif dan berkelanjutan.

Pengembangan kawasan tidak cukup hanya menyediakan permukiman, infrastruktur dan menarik investasi. Kawasan juga memerlukan pelayanan lingkungan yang baik, keterampilan tenaga kerja, serta kemampuan memanfaatkan teknologi untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Penghargaan yang kita terima sebagai Kantor Berita menjadi bukti bahwa keberadaan atau kinerja program-program hasil pemberitaan yang ada ini cukup diberikan tempat oleh pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan...

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA meraih penghargaan emas (gold) kategori media online dan sosial dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 yang diselenggarakan di Tangerang, Banten, pada 14-18 Oktober 2026.

Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis (Dirkom) LKBN ANTARA Virgandhi Prayudantoro saat ditemui usai menerima penghargaan dari Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan komitmen ANTARA untuk terus menyebarluaskan keberhasilan pemerintah dalam mendorong peningkatan ekonomi dan perdagangan Indonesia di tingkat global.

"Ini menjadi satu bukti bahwa perdagangan yang ada di Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo-Gibran sudah cukup masif, dan ini menjadi bukti bahwa perekonomian dan perdagangan yang ada di Indonesia, bekerja sama dengan negara-negara lain sangat baik untuk ke depannya," ujar dia pada Minggu.

Dalam kesempatan tersebut, Pewarta ANTARA Maria Cicilia Galuh juga meraih juara dua dalam penghargaan jurnalis terbaik TEI 2026.

Virgandhi juga mengapresiasi kontribusi para pewarta Antara, baik dari kantor biro maupun pusat yang terus berkolaborasi dalam mewartakan prestasi Indonesia untuk kemajuan perdagangan di tingkat global.

"Penghargaan yang kita terima sebagai Kantor Berita menjadi bukti bahwa keberadaan atau kinerja program-program hasil pemberitaan yang ada ini cukup diberikan tempat oleh pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan. Maka, ini akan terus kita tingkatkan, dan saya ucapkan selamat kepada pewarta-pewarta Kantor Berita Antara, ini menjadi bukti bahwa kita sebagai kantor berita negara terus memberikan suatu hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat ataupun pemerintah," paparnya.

Ia juga mengapresiasi peningkatan business matching dari UMKM di Indonesia dalam TEI 2026 yang menjadi bukti bahwa banyak kerja sama-kerja sama antara Indonesia dan negara-negara.

"Tadi kita bisa lihat ada lima negara dengan nilai transaksi yang cukup besar, di situ ada India, Belanda, Bangladesh, Uni Emirat Arab, dan Jepang," ucap Virgandhi.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan transaksi perdagangan yang telah bergulir selama TEI 2026 mencapai 22,9 miliar dolar AS atau setara Rp14 triliun.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Kami dianugerahi penghargaan Best Regency Destination Award 2026 untuk dua kategori sekaligus, yakni Excellence in Accessibility dan Excellence in Attraction

Badung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, berhasil meraih dua kategori penghargaan terkait pariwisata yang diserahkan dalam rangkaian ajang The 2nd Indonesia Tourism Marketing Week (ITMW) Conference 2026.

“Kami dianugerahi penghargaan Best Regency Destination Award 2026 untuk dua kategori sekaligus, yakni Excellence in Accessibility dan Excellence in Attraction,” ujar Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dalam keterangannya di Mangupura, Minggu.

Penghargaan tersebut diraih tidak terlepas dari upaya Pemkab Badung dalam pengembangan sektor pariwisata yang menjadi sektor utama di Kabupaten tersebut.

Bupati Adi Arnawa mengatakan, pihaknya memiliki konsep yang menekankan pergeseran pengelolaan pariwisata dari kuantitas jumlah kunjungan (mass tourism) menuju penciptaan nilai pariwisata berkualitas (quality tourism) yang berkelanjutan.

Menurut dia, tantangan pariwisata di wilayah Badung pada masa depan bukan hanya mempertahankan daya tarik dan meningkatkan kunjungan namun juga menciptakan kualitas.

“Kami berupaya memastikan pergerakan wisatawan memberikan manfaat ekonomi merata bagi masyarakat, termasuk di wilayah tengah dan utara,” kata dia.

Ia mengungkapkan, guna mewujudkan pemerataan tersebut pihaknya memiliki strategi "Beyond the South" di wilayah Badung Utara untuk mendiversifikasi pengalaman wisata agar tidak menumpuk di pesisir selatan.

“Potensi warisan sejarah, desa wisata, budaya, hingga agrowisata di wilayah itu akan kami integrasikan melalui penguatan konektivitas infrastruktur,” ungkap Bupati Adi Arnawa.

Ia menjelaskan, pihaknya juga memiliki sejumlah rencana strategis meliputi pengembangan Jalan Lingkar Selatan (JLS), jalan pintas Berawa–Umalas–Kedampang–Teuku Umar Barat, serta transportasi terpadu berupa trem pesisir, Water Taxi, dan bus pengumpan (feeder).

“Aksesibilitas ini dirancang untuk mengurai kemacetan sekaligus membuka jalur ekonomi bagi UMKM, sektor pertanian, dan pengelola homestay di desa wisata,” kata dia.

Pewarta: Naufal Fikri Yusuf/Rolandus Nampu
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026