Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memanfaatkan peluang pasar global, serta memperkuat perlindungan kekayaan intelektual (KI) untuk meningkatkan daya saing produk kreatif Indonesia.

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar menyampaikan, perlindungan kekayaan intelektual menjadi salah satu pembeda utama antara UMKM dan ekonomi kreatif.

"Pembedanya hanya satu, IP, intellectual property. Saya ingin UMKM di seluruh Indonesia, seluruhnya memiliki sesuatu nama atas usahanya." kata Irene dalam JCI X Smesco UMKM Business Summit 2026 di Jakarta, Kamis.

Menurut Irene, tanpa perlindungan kekayaan intelektual, pelaku usaha berisiko kehilangan merek yang telah dibangun dengan susah payah. Selain perlindungan kekayaan intelektual, Irene menekankan pentingnya memperluas akses pasar melalui pemanfaatan teknologi digital.

Menurut dia, penggunaan telepon seluler membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk menjangkau konsumen, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di pasar internasional.

Ia menilai, tantangan pelaku usaha tidak semata-mata terletak pada akses pasar, tetapi juga pada kemauan untuk aktif mencari calon pembeli, membangun jejaring, dan memahami kebutuhan konsumen.

"Karena dengan kita menyalakan HP, itulah pasarnya kita. Itulah akses ke pasar kita. Bukan hanya 280 juta orang, tapi 8 miliar orang," ujarnya.

Irene juga menyoroti pentingnya mengembangkan produk berbasis budaya Indonesia melalui pendekatan pemasaran yang menonjolkan cerita dan makna di balik produk.

Menurut dia, kekayaan budaya nasional dapat menjadi keunggulan bagi produk Indonesia dalam menghadapi persaingan dengan negara lain.

Ia mencontohkan batik yang memiliki beragam motif dengan makna tersendiri. Pemahaman terhadap cerita di balik motif tersebut dapat meningkatkan daya tarik batik bagi konsumen, termasuk wisatawan dan pelaku bisnis mancanegara.

Oleh karena itu, Irene mendorong pelaku usaha untuk tidak hanya mempromosikan batik sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan, tetapi juga sebagai produk yang memiliki nilai, identitas, dan cerita yang relevan dengan konsumen.

Kemenekraf juga mendorong kolaborasi antara pelaku budaya dan industri kreatif global untuk memperluas jangkauan produk Indonesia. Irene mencontohkan kolaborasi dengan tiga gim, yakni PUBG Mobile, Mobile Legends, dan Free Fire, yang menghadirkan batik sebagai merchandise kejuaraan.

Selain itu, Kemenekraf meluncurkan kolaborasi Pokemon dan wayang untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada audiens internasional.

Lebih lanjut, Local President JCI Batavia Allana Abdullah dalam sambutannya menyampaikan, sinergi antara dunia usaha, pemerintah, lembaga keuangan, komunitas, dan pemimpin muda menjadi modal penting untuk membangun ekosistem kewirausahaan yang semakin kuat.

Ini menurutnya bisa mendorong UMKM Indonesia berkembang secara profesional, memperluas pasar, dan mengambil bagian lebih besar dalam rantai nilai ekonomi nasional maupun global.

“Melalui JCI Batavia X SMESCO UMKM Business Summit 2026, kami ingin mempertemukan pelaku UMKM dengan pemimpin bisnis, pemerintah, lembaga keuangan, inovator, dan komunitas kewirausahaan. Kami berharap forum ini tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi menghasilkan peluang kolaborasi, dan langkah nyata yang membantu UMKM naik kelas dan pemimpin muda berkembang dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas,” ujarnya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Intervensi langsung negara perlu dibuktikan mampu menghasilkan struktur harga komoditas yang lebih kompetitif sekaligus mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menjelaskan aturan baru dalam pengadaan minyak mentah, BBM dan LPG yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026, harus mampu menghadirkan sistem pasokan energi nasional yang andal, harga yang terjangkau serta efisiensi dan penghematan nyata bagi APBN.

“Intervensi langsung negara perlu dibuktikan mampu menghasilkan struktur harga komoditas yang lebih kompetitif sekaligus mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi,” ujar Komaidi menegaskan di Jakarta, Kamis.

Komaidi mengungkapkan, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026 membawa pembaruan mendasar pada tatanan pengadaan minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) nasional.

Melalui regulasi ini, pengadaan impor energi bertransisi dari mekanisme korporasi berbasis pasar (market-based) menjadi skema Government-to-Government (Gto-G) dan Government-to-Business (G-to-B) yang dieksekusi oleh Badan Layanan Umum (BLU) Lemigas di bawah Kementerian ESDM.

Di tingkat strategis, kebijakan ini mencerminkan penguatan peran sentral negara dalam pengelolaan sektor energi vital. Negara tidak lagi sebatas penyusun regulasi atau pengawas pasar, tetapi hadir langsung sebagai pengendali dan eksekutor utama di hulu rantai pengadaan impor energi. Ketahanan energi ditempatkan sebagai instrumen kedaulatan yang dikendalikan melalui diplomasi antar pemerintah, untuk mengamankan kepastian pasokan jangka panjang di tengah dinamika geopolitik global.

Dia mengatakan, skema yang ditetapkan di dalam Perpres No 107/2026, BLU Lemigas menjalankan peran pengadaan komoditas, sementara PT Pertamina (Persero) bertindak sebagai offtaker sekaligus pengelola rantai pasok fisik. Reputasi, kompetensi teknis, dan jaringan trading global yang telah dibangun Pertamina menjadi modal penting yang perlu dipadukan dengan fungsi diplomasi pemerintah.

“Kombinasi daya tawar politik negara (political leverage) dan kelincahan jaringan bisnis global Pertamina (commercial capability) akan menciptakan posisi tawar yang lebih kuat di tingkat internasional,” ujar Komaidi dalam diskusi dengan media.

Menurut dia, keberlanjutan tatanan baru ini juga memerlukan harmonisasi regulasi. Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001, kegiatan niaga hilir migas dilaksanakan oleh Badan Usaha berizin, sementara BLU Lemigas mengacu pada kerangka perbendaharaan negara (UU Nomor 1 Tahun 2004).

Karena itu, diperlukan Peraturan Menteri ESDM atau PMK khusus mengenai tarif layanan BLU, pencatatan persediaan, dan pedoman hedging komoditas, serta penyesuaian formula kompensasi BBM dan subsidi LPG agar harga beli dari BLU terintegrasi otomatis dalam perhitungan fiskal APBN.

Komaidi mengatakan, untuk kepastian jangka panjang, pembahasan RUU Migas yang tengah berjalan menjadi momentum untuk menempatkan kerangka kelembagaan ini secara permanen setingkat undang-undang.

Rencana pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas juga membuka peluang untuk mengintegrasikan fungsi pengadaan impor yang kini dijalankan BLU Lemigas, memisahkan secara tegas Cadangan Penyangga Energi (CPE) berbasis Perpres 96/2024 dari stok komersial harian, serta memberikan perlindungan hukum bagi pejabat pelaksana pengadaan energi strategis agar keputusan di pasar global dapat diambil secara cepat, akuntabel, dan transparan. Perpres 107/2026 merupakan pijakan awal dalam menata kembali arsitektur ketahanan energi nasional.

“Dengan sinergi erat BLU Lemigas dan Pertamina, regulasi operasional yang selaras, serta tata kelola kelembagaan yang dikunci dalam RUU Migas, Indonesia dapat memiliki sistem pasokan energi yang andal, terjangkau, tangguh, sekaligus menghemat anggaran negara,” ucap dia.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mendorong penguatan inovasi dan pengembangan teknologi kendaraan listrik karya anak bangsa untuk memperkuat kemandirian teknologi dan daya saing industri nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Wapres saat menerima Prof. Ching-Chuen Chan, akademisi kelahiran Magelang yang dikenal sebagai Father of Asian EV, dalam keterangan resmi BPMI Sekretariat Wakil Presidenan yang diterima di Jakarta, Kamis

Pertemuan, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu, tersebut membahas penguatan riset dan inovasi dalam negeri, dukungan pemerintah terhadap industri kendaraan listrik, serta peran generasi muda dalam mengembangkan teknologi secara mandiri.

Wapres menilai Indonesia memiliki sumber daya yang memadai untuk mengembangkan industri kendaraan listrik.

Namun, potensi tersebut perlu diimbangi dengan penguatan inovasi agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan teknologi sendiri.

"Kita memiliki semua sumber daya yang dibutuhkan. Namun, dalam hal inovasi, kita masih berada pada tahap yang sangat awal," kata Gibran.

Menurut Gibran, pengembangan kendaraan listrik, termasuk sepeda motor listrik, menjadi salah satu perhatian pemerintah sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Industri kendaraan listrik nasional yang mulai berkembang perlu didukung dengan kebijakan yang tepat, termasuk pemberian insentif untuk meningkatkan minat masyarakat.

"Bapak Presiden juga sedang fokus pada sepeda motor listrik. Industrinya sebenarnya sudah mulai melangkah maju. Jadi, kita tinggal melihat insentif apa yang bisa diberikan kepada konsumen," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie menekankan pentingnya penyesuaian kurikulum dan penguatan sertifikasi kompetensi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di industri kendaraan listrik.

Menurutnya, pengembangan pendidikan tinggi tidak boleh hanya berorientasi pada penyediaan tenaga kerja bagi industri, tetapi juga harus mendorong lahirnya inovasi dan teknologi yang dikembangkan di dalam negeri.

"Kementerian kami perlu mendorong perubahan kurikulum dan sertifikasi agar kita dapat memenuhi kebutuhan industri kendaraan listrik. Namun, kita juga harus memberikan perhatian besar pada pengembangan teknologi kita sendiri," ujar Stella.

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Ching-Chuen Chan menekankan pentingnya kolaborasi Indonesia dan Tiongkok untuk memperkuat pengembangan mobilitas listrik, memperluas pertukaran pengetahuan, serta mendorong generasi muda Indonesia menghasilkan terobosan teknologi.

Menurut Chan, dukungan dan insentif yang tepat diperlukan untuk membangun ekosistem yang mendorong anak muda berinovasi dalam pengembangan kendaraan listrik.

"Untuk mendorong inovasi di kalangan generasi muda Indonesia, perlu ada insentif yang dapat memacu mereka untuk berinovasi," kata Chan.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan pembelian teknologi dari negara lain. Penguasaan teknologi unggulan harus dibangun melalui riset, pengembangan, dan inovasi yang dilakukan secara mandiri.

"Kita tidak bisa berharap negara lain memberikan teknologi terbaiknya. Mereka bisa menjual teknologi kepada kita, tetapi teknologi yang dijual itu belum tentu merupakan teknologi kelas satu. Yang bisa kita beli mungkin teknologi kelas dua atau tiga," terang Chan.

Sejalan dengan upaya tersebut, General Manager International Academicians Science and Technology Innovation Centre (IASTIC) Indonesia Adrianto Gani menyampaikan inisiatif untuk mendorong peralihan penggunaan sepeda motor berbahan bakar bensin ke kendaraan listrik.

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) sekaligus membuka peluang pemanfaatan sumber energi alternatif, termasuk energi surya.

"Kita akan mengurangi ketergantungan terhadap BBM sebagai bahan bakar sepeda motor dan menggantinya dengan energi baru, seperti energi matahari," tandas Adrianto.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Imam Santoso
Copyright © ANTARA 2026

(Pejabat) Bulog dengan Bapanas, ada 10 orang. Diberi peringatan ada dua, delapan kita copot. Dan itu ditindaklanjuti oleh Satgas Pangan nanti. Kalau ada bersalah, itu akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot pejabat Bapanas dan Perum Bulog menyusul dugaan penyelewengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai langkah memperkuat tata kelola distribusi pangan nasional.

“(Pejabat) Bulog dengan Bapanas, ada 10 orang. Diberi peringatan ada dua, delapan kita copot. Dan itu ditindaklanjuti oleh Satgas Pangan nanti. Kalau ada bersalah, itu akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” kata Amran di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan, hal itu dilakukan menyusul terungkapnya dugaan penyelewengan beras SPHP yang diduga dioplos ke beras premium oleh pihak swasta.

Sebanyak delapan pejabat di lingkungan Perum Bulog dan Bapanas dicopot, sementara dua lainnya mendapat peringatan.

Di sisi lain, sembilan pelaku dari pihak swasta telah diproses hukum, dengan satu orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

Amran menegaskan, pencopotan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengawasan terhadap tata kelola beras SPHP.

Pemerintah tidak akan membiarkan pelanggaran berlangsung tanpa konsekuensi, terlebih komoditas yang diselewengkan merupakan beras bersubsidi untuk membantu masyarakat.

“Yang jelas, sudah ada tersangka. Tetapi pelaku utama, nanti (diungkapkan),” ujar Mentan Amran saat ditanya mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.

Ia menjelaskan, pegawai yang dicopot bertanggung jawab atas kelalaian dalam menjalankan tugas. Pemeriksaan lebih lanjut akan menentukan apakah terdapat keterlibatan pidana yang perlu diproses aparat penegak hukum.

“Dari atas ke bawah, copot semua. Karena tanggung jawab. Kita tidak tahu nanti sampai di mana keterlibatannya, tetapi dia lalai menjalankan tugas. Nah, kita copot,” tegasnya.

Dugaan modus penyelewengan beras SPHP dilakukan dengan membeli beras dari Bulog, kemudian membuka kemasan dan memindahkan beras ke karung lain.

Beras tersebut selanjutnya dijual dengan skema yang berbeda, antara lain dipasarkan sebagai beras premium atau dicampur dengan beras lain untuk memperoleh keuntungan lebih besar.

“Oknum, perusahaan, korporasi mempermainkan. Karena barang subsidi ini (beras SPHP) yang harusnya dijual (ke konsumen) Rp12.500 kilogram, dijual ke mereka (perusahaan) Rp11.500, tetapi ini dibongkar. Ini kan kejahatan. Ini dibongkar kemudian dijadikan premium atau dioplos, dicampur beras yang tidak bagus, kemudian dioplos. Dan dijual dengan harga lebih tinggi,” bebernya.

Ia menilai praktik tersebut merupakan penyimpangan serius karena beras SPHP disalurkan dengan dukungan subsidi pemerintah agar masyarakat dapat memperoleh pangan dengan harga terjangkau.

“Ini untuk membantu saudara kita yang kurang mampu, tetapi dia ambil haknya, kemudian manipulasi. Yang jelas, ini kejahatan,” tegas Amran.

Pemerintah mengalokasikan dukungan besar untuk menjaga keberlangsungan produksi hingga distribusi pangan.

Pada 2026, total subsidi dan dukungan pemerintah di sektor hulu yang ia paparkan mencapai sekitar Rp160 triliun, meningkat dari Rp144 triliun pada 2025. Dukungan tersebut antara lain mencakup pupuk, traktor, irigasi, dan lainnya.

Pemerintah juga menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk menjaga keberlangsungan usaha produsen serta Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk melindungi konsumen. Pada tahap penyerapan beras, Bulog turut memperoleh dukungan subsidi yang menurut Mentan Amran mencapai Rp6.000 per kilogram.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, pejabat yang dinonaktifkan merupakan jajarannya yang ada di Kantor Wilayah (Kanwil) DKI Jakarta dan Banten.

"Ini kan ibarat jabatan di wilayah gitu ya, contoh seperti Kapolda atau Pangdam, kalau terjadi kerusuhan atau ada terjadi ledakan bom yang besar, itu kan harus bertanggung jawab di wilayah yang bersangkutan. Ini juga sama dengan kejadiannya di wilayah khusus Kanwil Bulog DKI," kata Rizal.

"Jadi ini tanggung jawab seorang pimpinan beserta staf yang membidanginya. Jadi atas petunjuk dari Pak Mentan dan rapat Direksi (Bulog), kami putuskan ada enam orang yang dinonaktifkan, dan dua orang yang diberikan surat teguran, sesuai pertimbangan beliau (Kepala Bapanas sekaligus Mentan). Ini merupakan tanggung jawab responsibility kami," tambah Rizal.

Ia menegaskan, pencopotan pejabat Bulog merupakan bentuk tanggung jawab moral pimpinan sekaligus langkah preventif mendukung kelancaran proses investigasi dugaan penyelewengan beras SPHP.

Rizal menegaskan, pejabat yang dinonaktifkan belum terbukti melakukan tindak pidana sehingga kebijakan tersebut bukan karena keterlibatan, melainkan untuk menjaga profesionalisme dan objektivitas selama penyelidikan berlangsung.

Menurut Rizal, penonaktifan sementara dilakukan agar pejabat yang diperiksa tidak memiliki kesempatan mengganggu proses investigasi, sehingga seluruh pemeriksaan dapat berjalan independen, transparan, dan akuntabel hingga selesai.

Ia memastikan pejabat yang tidak terbukti terlibat akan dipulihkan haknya melalui penempatan pada jabatan sederajat, sedangkan pihak yang terbukti bersalah akan diproses sesuai ketentuan hukum berlaku.

Rizal menambahkan pengawasan Rumah Pangan Kita (RPK) merupakan kewajiban Bulog sehingga seluruh jajaran diminta aktif memverifikasi, memeriksa, dan mengawasi mitra penyalur untuk mencegah penyimpangan distribusi beras SPHP.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan sektor perumahan memiliki efek pengganda yang besar karena mampu mendorong berbagai industri dan aktivitas ekonomi terkait.

Karena itu, lanjutnya, percepatan pembangunan perumahan perlu didukung oleh perencanaan yang terintegrasi, pemanfaatan data dan teknologi, serta pengembangan kawasan yang tepat.

“Industri properti itu bisa menjadi indikator ekonomi bangkit atau jatuh. Dengan adanya pembangunan perumahan, apa yang Bapak (Menteri PKP) kerjakan ini bisa menarik dan mendorong industri yang lain. Jangan berhenti hanya karena tahun atau pemilu. Masih ada kesempatan untuk membangun 2027, 2028, sampai 2029. Kami dari Kementerian PPN/Bappenas setiap saat mendukung apa yang dikerjakan, terutama program utama seperti perumahan dan kawasan permukiman,” ujarnya saat menerima kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan jajaran Kementerian PKP, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi Bappenas di Jakarta, Kamis.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bappenas mendorong penguatan ekosistem perumahan nasional sebagai bagian penting dalam mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat sekaligus menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

Menteri Rachmat Pambudy menekankan bahwa pembangunan perumahan membutuhkan strategi dan kebijakan yang jelas agar berbagai program pemerintah dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan.

Penguatan ekosistem tersebut dianggap penting untuk mengatasi tantangan backlog perumahan sekaligus memastikan pencapaian target pembangunan hingga akhir periode perencanaan nasional.

“Kalau kita punya strategi, kita punya policy yang jelas, maka programnya juga jelas. Kita sudah bertahun-tahun menghadapi tantangan backlog. Kalau ekosistemnya terbentuk dan strateginya jelas, maka dia akan menarik banyak hal dan mendorong banyak hal,” kata Kepala Bappenas.

“Bapak sudah menciptakan ekosistem, kemudian punya strategi, dan dengan strategi yang jelas, program yang jelas, maka ada capaian. Capaian ini mohon menjadi bagian dari percepatan, nanti kita dalami percepatan untuk mengejar menuju 2027–2028,” ucap Menteri PPN.

Menteri PKP Maruarar Sirait juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan berbagai program perumahan, termasuk pembangunan dan renovasi rumah, pembiayaan perumahan bersubsidi, serta penguatan ekosistem pendukung

“Program perumahan juga diarahkan untuk memberikan dampak ekonomi yang lebih luas melalui keterlibatan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan penggunaan produk dalam negeri,” ungkap Maruarar.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Harga emas di laman Pegadaian dikutip di Jakarta, Kamis, pukul 11.03 WIB, menunjukkan harga emas jenama Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp2.499.000, Rp2.598.000, dan Rp2.524.000 per gram.

Namun harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Galeri24

0,5 gram: Rp1.311.000

1 gram: Rp2.499.000.

‎2 gram: Rp4.938.000

‎5 gram: Rp12.254.000

‎10 gram: Rp24.443.000

‎25 gram: Rp60.778.000

‎50 gram: Rp121.460.000

‎100 gram: Rp242.799.000

‎250 gram: Rp605.507.000

‎500 gram: Rp1.211.014.000

‎1.000 gram: Rp2.422.026.000

Antam

0,5 gram: Rp1.350.000

‎1 gram: Rp2.598.000

‎2 gram: Rp5.134.000

3 gram: Rp7.676.000

‎5 gram: Rp12.759.000

10 gram: Rp25.462.000

‎25 gram: Rp63.526.000

‎50 gram: Rp126.972.000

‎100 gram: Rp253.864.000

UBS

0,5 gram: Rp1.364.000

‎1 gram: Rp2.524.000

2 gram: Rp5.008.000

‎5 gram: Rp12.374.000

10 gram: Rp24.618.000

‎25 gram: Rp61.424.000

‎50 gram: Rp122.595.000

‎100 gram: Rp245.091.000

250 gram: Rp612.548.000

‎500 gram: Rp1.223.658.000

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Melalui FGD ini, kita ingin mengidentifikasi berbagai hambatan investasi yang dihadapi pelaku usaha maupun pemerintah daerah, memetakan peluang proyek investasi yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan, serta merumuskan strategi investasi industri K

Banjarmasin (ANTARA) - Dinas Perindustrian (Disperin) Provinsi Kalimantan Selatan mengidentifikasi hambatan investasi, memetakan proyek potensial, serta merumuskan strategi pengembangan industri yang tepat sasaran dan berkelanjutan, melalui Focus Group Discussion (FGD) Potensi Peluang Investasi Sektor Industri di 'Bumi Antasari'.

Kepala Bidang Kerja Sama, Pengawasan, Promosi dan Investasi Industri Disperin Kalsel, Hasan, mengatakan penguatan investasi industri merupakan bagian penting dalam mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan melalui program Kalsel Bekerja (Berkelanjutan, Berbudaya, Religius, dan Sejahtera) menuju Gerbang Logistik Kalimantan.

“Melalui FGD ini, kita ingin mengidentifikasi berbagai hambatan investasi yang dihadapi pelaku usaha maupun pemerintah daerah, memetakan peluang proyek investasi yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan, serta merumuskan strategi investasi industri Kalimantan Selatan yang tepat sasaran dan berdaya saing,” katanya di Banjarmasin, Kamis.

Menurut dia, pengembangan sektor industri sejalan dengan misi ketiga, yakni mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, merata, dan syariah. Upaya tersebut difokuskan pada hilirisasi industri besar maupun kecil, pengembangan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri, serta penguatan industri halal.

Ia menjelaskan, Kalsel memiliki potensi sumber daya alam dan komoditas unggulan yang dapat menjadi daya tarik bagi investor, khususnya pada sektor industri pengolahan.

Potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui pengembangan industri hilir agar mampu menghasilkan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan daya saing produk daerah.

Salah satu sektor yang memiliki peluang besar adalah industri agro dan kelapa sawit. Hilirisasi minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) menjadi produk turunan seperti minyak goreng, oleokimia, hingga biodiesel dinilai dapat memperkuat struktur industri sekaligus meningkatkan nilai ekonomi komoditas unggulan daerah.

Potensi komoditas karet, kelapa, dan pangan lokal juga dapat dikembangkan untuk mendukung industri pengolahan.

Selain itu, sektor industri hasil tambang dan mineral memiliki peluang untuk dikembangkan melalui diversifikasi produk serta penguatan proses hilirisasi.

Pengembangan industri berbasis mineral dan pemanfaatan teknologi pengolahan yang lebih efisien diharapkan dapat mendukung rantai pasok industri nasional sekaligus mendorong transformasi ekonomi daerah.

Peluang lainnya terdapat pada industri halal, termasuk pengembangan makanan dan minuman halal, kosmetik, farmasi, serta kawasan industri halal yang didukung ketersediaan bahan baku lokal.

Pengembangan sektor ini berpotensi memperluas pasar produk daerah sekaligus memperkuat posisi Kalimantan Selatan dalam ekosistem industri berbasis syariah.

Sebagai daerah yang diarahkan menjadi Gerbang Logistik Kalimantan, Kalsel juga memiliki prospek investasi pada industri manufaktur ringan, perakitan, pengemasan (packaging), perkapalan, dan layanan logistik terpadu.

Sementara itu, industri kecil dan menengah (IKM) kreatif berbasis kearifan lokal, seperti kain Sasirangan, kerajinan anyaman, dan olahan pangan khas Banua, perlu diperkuat agar dapat terintegrasi dengan jaringan rantai pasok industri yang lebih luas.

Dia menegaskan, optimalisasi seluruh potensi tersebut membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor.

Upaya menarik investasi tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, tetapi memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dinas Perindustrian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kamar Dagang dan Industri (KADIN), asosiasi usaha seperti GAPKI, serta pengelola kawasan industri.

“Investasi industri membutuhkan kerja bersama atau superteam. Karena itu, forum ini diharapkan menjadi ruang untuk menyamakan persepsi, menyelaraskan kepentingan, dan membangun komitmen bersama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kalimantan Selatan,” katanya.

Ia berharap, hasil FGD tidak berhenti pada penyusunan rekomendasi, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui peta jalan atau roadmap pengembangan investasi industri yang konkret, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Dengan perencanaan investasi yang terarah, Kalimantan Selatan diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, memperkuat struktur industri daerah, memperluas lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sejalan dengan visi Kalsel Bekerja menuju Gerbang Logistik Kalimantan.

Pewarta: Imam Hanafi
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menyebutkan penyelesaian permasalahan defisit neraca perdagangan migas pada dasarnya dapat dilakukan dengan tetap menjaga keberlanjutan peningkatan produksi migas dan menjaga kinerja positif di sektor hulu migas.

"Langkah tersebut perlu diperkuat juga melalui percepatan revisi UU Migas agar memberikan kepastian hukum dan stabilitas kontrak bagi investor," kata direktur eksekutif lembaga riset ekonomi energi dan pertambangan tersebut di Jakarta, Kamis.

Komaidi mengungkapkan bahwa neraca perdagangan migas Indonesia selama ini tercatat konsisten defisit.

Hal itu bisa dilihat dari data BPS yang menyebutkan defisit kumulatif perdagangan migas selama 2021–2025 mencapai 97,96 miliar dolar AS atau hampir 20 miliar dolar AS per tahun. Pada Januari–Agustus 2026, defisit tercatat 21,29 miliar dolar AS, sekitar 75 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan telah melampaui defisit sepanjang 2025.

Defisit tersebut utamanya disebabkan oleh impor minyak untuk menutup kekurangan pasokan domestik sekitar 1,0–1,2 juta barel minyak per hari (BOPD). Meningkatnya defisit perdagangan migas berpotensi memberikan tekanan terhadap transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah.

Oleh karena itu, menurut Komaidi masalah defisit perdagangan migas harus segera diatasi. Tanpa peningkatan produksi, impor minyak akan terus bertambah seiring kebutuhan pasokan minyak yang diproyeksikan mencapai 1,94–2,04 juta BOPD pada 2030.

Komaidi meyakini sejumlah indikator menunjukkan sektor hulu migas nasional masih memiliki modal untuk mendukung upaya peningkatan produksi. SKK Migas mencatat, selama lima tahun terakhir investasi hulu migas meningkat 41,6 persen, dari 10,89 miliar dolar AS pada 2021 menjadi 15,42 miliar dolar AS pada 2025.

Pada 2025, lifting minyak dilaporkan mencapai 605,3 ribu BOPD atau 100,05 persen dari target APBN. Prospek hulu migas juga diperkuat oleh hasil eksplorasi 2020–2026, yang mencatat 122 temuan dari 197 sumur yang dievaluasi dengan rasio keberhasilan 61 persen, di atas rata-rata global 45–50 persen.

“Dalam beberapa tahun terakhir, eksplorasi di Indonesia juga menghasilkan sejumlah temuan migas berskala besar (big fish),” kata Komaidi memaparkan dalam diskusi dengan media.

Dari berbagai indikator tersebut, Komaidi mengajukan tiga langkah yang dapat ditempuh melalui sejumlah kebijakan. Pertama, menerapkan fleksibilitas fiskal dan perlakuan perpajakan khusus bagi lapangan minyak tua (mature field), serta paket insentif yang seragam bagi proyek frontier dan marjinal.

Kedua, menyederhanakan perizinan melalui penetapan batas waktu yang mengikat dan penerapan prinsip single door bureaucracy dan ketiga, memisahkan urusan administrasi dan keuangan KKS dari keuangan negara, sekaligus menegaskan prinsip Business Judgment Rule.

Untuk mendukung penurunan defisit perdagangan migas, ReforMiner menilai evaluasi dan dukungan terhadap sejumlah proyek hulu migas tidak hanya didasarkan pada kelayakan bisnis, tetapi juga melalui pendekatan Nilai Manfaat Ekonomi Bersih (NMEB) bagi perekonomian nasional.

“Evaluasi perlu dilakukan dengan skenario with vs without, yaitu membandingkan biaya insentif dengan potensi kerugian jika proyek tidak berjalan, termasuk tambahan impor energi yang dapat memperlebar defisit perdagangan migas, tekanan terhadap neraca pembayaran, serta hilangnya lapangan kerja dan efek pengganda ekonomi domestik. Dengan demikian, pemberian insentif dapat diarahkan pada proyek yang manfaat ekonomi bersihnya mendukung pengurangan defisit migas,” terang Komaidi.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dari Januari sampai dengan 30 September 2026, program Makan Bergizi Gratis di Kalimantan Barat sudah mencapai 1,1 juta penerima di seluruh Kalimantan Barat

Pontianak (ANTARA) - Realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat mencapai Rp2,21 triliun selama Januari hingga September 2026, dengan jumlah penerima manfaat sekitar 1,1 juta orang.

“Dari Januari sampai dengan 30 September 2026, program Makan Bergizi Gratis di Kalimantan Barat sudah mencapai 1,1 juta penerima di seluruh Kalimantan Barat,” kata Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Rahmat Mulyono, di Pontianak, Kamis.

Hingga akhir September 2026, program MBG di Kalimantan Barat didukung 566 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan sekitar 22.560 tenaga kerja yang terlibat dalam operasional program.

Realisasi anggaran bulanan menunjukkan penyaluran terbesar terjadi pada Januari, yakni sekitar Rp391 miliar. Sementara itu, realisasi pada September tercatat sekitar Rp58 miliar, menurun dibandingkan sejumlah bulan sebelumnya.

Penurunan realisasi pada September dipengaruhi kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebabkan sejumlah sekolah menerapkan pembelajaran secara daring berdasarkan kebijakan pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota.

“Pada September memang terjadi penurunan realisasi anggarannya karena kondisi kebakaran hutan dan lahan. Banyak sekolah yang menetapkan kegiatan belajar mengajar secara daring sehingga SPPG tidak beroperasi,” ujarnya.

Selain dampak karhutla, sekitar 15 SPPG masih berstatus penghentian sementara atau suspend dan belum dapat beroperasi. Kondisi tersebut terutama berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran daring sehingga layanan MBG di sekolah tidak berjalan seperti biasa.

Dari sisi sebaran pelayanan, Kabupaten Sintang disebut sebagai salah satu daerah dengan jumlah SPPG relatif sedikit. Kondisi geografis dan sebaran desa menjadi tantangan tersendiri karena Sintang memiliki hampir 400 desa, meskipun jumlah pasti dan peringkatnya masih perlu dikonfirmasi.

Sebaliknya, Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya disebut sebagai wilayah dengan jumlah SPPG relatif banyak. Namun, data terperinci mengenai jumlah SPPG dan realisasi anggaran pada masing-masing kabupaten dan kota masih perlu diverifikasi.

Terkait alokasi anggaran tahunan, kebutuhan program MBG di Kalimantan Barat diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp3 triliun. Angka tersebut masih berupa perkiraan dan bergantung pada jumlah SPPG yang beroperasi serta kebutuhan pembayaran layanan masing-masing unit.

Pemerintah juga melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi dan unsur Kodam XII/Tanjungpura untuk memantau perkembangan program.

Berdasarkan informasi yang disampaikan, terdapat sekitar 600 target SPPG di Kalbar, sedangkan sebagian fasilitas yang telah dibangun masih menggunakan sarana yang sudah tersedia untuk mulai memberikan layanan.

Pewarta: Rendra Oxtora/Sucia Lucinda
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Nantinya perlu dikaji kembali atau dilakukan audiensi dengan pemerintah pusat terkait penerapan MBG prasmanan, khususnya untuk siswa kelas I dan II SD. Model prasmanan kemungkinan lebih sesuai untuk siswa kelas V SD hingga SMA, sedangkan siswa kelas

Kudus (ANTARA) - Mayoritas siswa SD di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang menjadi sasaran uji coba, menyukai metode program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan model prasmanan karena makanan disajikan lebih segar dan siswa dapat mengambil makanan sesuai kebutuhan.

"Melalui model prasmanan, penyajian makanan tentu lebih cepat dan makanan masih hangat dibandingkan dengan metode sebelumnya, yakni makanan dikemas terlebih dahulu sebelum didistribusikan ke sekolah," kata Ketua Satgas MBG Kabupaten Kudus Bellinda Sabrina Putri Birton di Kudus, Kamis.

Menurut dia, penyajian menggunakan kemasan membutuhkan waktu tambahan untuk proses pengemasan sehingga makanan berpotensi menjadi lebih dingin saat dikonsumsi siswa.

Selain itu, model prasmanan dinilai dapat mengurangi sisa makanan karena siswa bisa mengambil makanan sesuai kebutuhan, termasuk memilih lauk yang disukai.

"Jika tidak menyukai makanan tertentu atau memiliki alergi terhadap bahan makanan tertentu, siswa tidak perlu mengambilnya dan bisa memilih makanan lain yang tersedia," ujarnya.

Ia menilai, metode prasmanan juga berpotensi meningkatkan efektivitas penyajian makanan karena makanan dapat langsung dikonsumsi setelah disajikan. Dengan demikian, makanan tetap segar dan potensi makanan terbuang dapat ditekan.

Bellinda mengatakan, uji coba MBG dengan model prasmanan tersebut merupakan inisiatif pemerintah pusat yang dilaksanakan di dua SD negeri di Kabupaten Kudus, masing-masing di Kecamatan Kaliwungu dan Mejobo.

Uji coba berlangsung selama dua pekan dengan sasaran siswa kelas V dan VI.

Berdasarkan hasil pemantauan, pelaksanaan MBG dengan metode prasmanan di kedua sekolah tersebut berjalan dengan baik. Para siswa maupun guru memberikan respons positif terhadap metode penyajian tersebut.

"Akan tetapi, tetap diperlukan adaptasi dan sosialisasi lebih lanjut. Di lapangan, dibutuhkan perwakilan dari dapur penyedia MBG untuk datang ke sekolah dan mendampingi anak-anak saat mengambil makanan," ujarnya.

Sementara itu, petugas yang melayani siswa saat mengambil makanan berasal dari pihak sekolah.

Bellinda mengatakan, penerapan metode prasmanan bagi siswa kelas rendah juga perlu dikaji lebih lanjut, terutama untuk siswa kelas I dan II SD yang masih membutuhkan pendampingan lebih intensif.

"Nantinya perlu dikaji kembali atau dilakukan audiensi dengan pemerintah pusat terkait penerapan MBG prasmanan, khususnya untuk siswa kelas I dan II SD. Model prasmanan kemungkinan lebih sesuai untuk siswa kelas V SD hingga SMA, sedangkan siswa kelas I hingga IV SD masih menggunakan metode tepak," ujarnya.

Meski demikian, keputusan mengenai penerapan metode prasmanan secara lebih luas masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat.

"Jika nantinya ada keputusan untuk memberlakukan metode prasmanan, Insya Allah Kabupaten Kudus siap melaksanakannya," ujarnya.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Padang (ANTARA) - Tim Pengabdian Desa Binaan Nagari Panti Selatan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas (Unand) melatih petani di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat pengolahan kopi pascapanen untuk meningkatkan mutu dan nilai tambah kopi.

“Pelatihan ini diharapkan dapat membantu petani menerapkan teknik pengolahan kopi setelah panen secara tepat sehingga kualitas produk yang dihasilkan lebih baik dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi,” kata Koordinator Tim Pengabdian Masyarakat Unand Daerah Binaan Nagari Panti Selatan Khairil Agustoria,MT melalui keterangan yang diterima di Padang, Kamis.

Ia menyatakan pelatihan tersebut bertujuan memperkuat kapasitas petani dalam mengelola hasil panen agar menghasilkan biji kopi berkualitas dan memenuhi standar pasar.

Ia menjelaskan dalam pelatihan tersebut membahas sejumlah materi, antara lain petik merah dan sortasi, penanganan pascapanen, mutu kopi ekspor, perhitungan mutu grade kopi, serta pemanfaatan dome dryer atau alat pengering berbentuk kubah yang dirancang bersama tim pengabdian.

Melalui pelatihan tersebut petani diperkenalkan pada tahapan penanganan kopi yang tepat, mulai dari pemilihan buah di kebun hingga proses pengeringan untuk menghasilkan biji kopi sesuai standar pasar.

Ia mengutip pernyataan Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy mengenai pentingnya transformasi pertanian di Sumatera Barat yang dapat diwujudkan dengan memperhatikan seluruh rangkaian pascapanen, mulai dari metode panen hingga penerapan teknologi tepat guna.

“Memperhatikan pascapanen, mulai dari cara panen sampai perlakuan dengan teknologi tepat guna, adalah salah satu bentuk transformasi itu sendiri,” ujarnya.

Ia menyatakan kualitas kopi sangat ditentukan oleh perlakuan sejak buah dipetik.

Oleh karena itu, penerapan petik merah dan sortasi yang tepat menjadi langkah awal untuk menentukan harga dan daya saing kopi petani di pasar domestik maupun ekspor.

Ia menyampaikan tim pengabdian juga berupaya merancang mesin pertanian kopi yang sesuai dengan kebutuhan petani.

Perancangan teknologi tersebut tidak hanya mengutamakan kecanggihan sensor dan perangkat elektronik, tetapi juga kemudahan pengoperasian agar dapat dimanfaatkan dan dirawat secara mandiri oleh masyarakat.

Selanjutnya, ia menilai transformasi kopi lokal, khususnya di Nagari Panti Selatan masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang perlu diselesaikan secara bertahap dengan dukungan berbagai pihak.

"Pekerjaan ini bukan sesuatu yang mudah. Segelintir masalah hari ini tidak bisa langsung selesai esok hari, tapi setidaknya kita mulai mencicilnya. Kalau kita mau berusaha, pasti bisa," kata dia.

Ia menegaskan tim pengabdian berkomitmen mendampingi masyarakat Nagari Panti Selatan secara berkelanjutan, tidak hanya melalui pelatihan, tetapi juga dengan menyediakan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan petani setempat.

Sementara pemateri dari tim pengabdian Yulinda, PhD menegaskan pentingnya perhitungan biaya usaha tani agar petani dapat mengetahui keuntungan yang sebenarnya dan mengambil keputusan usaha secara tepat.

Menurut dia, pencatatan dan analisis biaya yang baik diperlukan agar petani dapat mengelola usaha secara terukur serta memperoleh hasil yang layak dari kegiatan pertanian.

Melalui pelatihan tersebut, tim pengabdian LPPM Unand berharap petani kopi di Nagari Panti Selatan dapat menerapkan praktik pascapanen yang baik, menghasilkan kopi bermutu ekspor, serta meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.

Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan pemerintah nagari juga diharapkan terus berlanjut untuk mendukung kemajuan sektor pertanian di Sumatera Barat.

Pelatihan tersebut diketuai Dr Nofialdi dan dihadiri Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Ferdinal Asmin, wali nagari Panti Selatan, wali nagari Panti Timur, masyarakat petani kopi serta tim pengabdian desa binaan LPPM Unand.

Pewarta: Najmi Aulia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Makassar (ANTARA) - Head of Marketing PT BYD Motor Indonesia, Pramita Sari di Makassar, Kamis, mengungkapkan bahwa total penjualan kendaraan listrik BYD Group di Indonesia pada periode Januari-September 2026 telah menembus 46.700 unit.

"Minat masyarakat untuk memilih kendaraan listrik semakin meningkat dan BYD hingga tahun keempat ini masih memimpin pasar mobil listrik," ujarnya

Pramita Sari menjelaskan bahwa kehadiran BYD turut mendorong akselerasi adopsi kendaraan ramah lingkungan secara signifikan di Indonesia.

Ia mengaku jika di awal-awal kemunculan mobil listrik di Indonesia angka penjualan mobil listrik kurang dari 1 persen pada tahun 2022 dan empat tahun kemudian atau tepatnya pada 2026, penjualan sudah mencapai di atas 26 persen.

"Sebelum BYD hadir, pangsa pasar EV nasional masih di bawah 1 persen. Hari ini, berkat kepercayaan masyarakat, pangsa pasar EV nasional telah melampaui 26 persen. Di Sulawesi sendiri, lebih dari 1.100 keluarga telah mempercayakan mobilitasnya kepada BYD," katanya.

Pramita menuturkan jika potensi pasar di luar Pulau Jawa masih sangat terbuka, dimana 65 persen pasar kendaraan masih didominasi mobil berbahan bakar fosil atau bahan bakar minyak (BBM).

BYD sendiri siap mengakselerasi transformasi energi baru melalui teknologi Pure EV dan Dual Mode (DM).

Untuk mendukung ekosistem purnajual dan kenyamanan konsumen di Kawasan Timur Indonesia, BYD terus memacu ekspansi jaringan layanan.

"Dari total lebih dari 110 jaringan resmi di Indonesia, BYD saat ini mengoperasikan 7 titik lokasi di Pulau Sulawesi dan menargetkan penambahan hingga 12 lokasi baru ke depan," ucap Pramita Sari.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan kendaraan secara umum sepanjang Januari-September 2026 mencapai 679.020 unit dan 16,8 persen diantaranya dari mobil listrik murni (BEV).

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026