Dengan hadirnya fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu petani menjaga kualitas biji kopi setelah panen

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lanny Jaya, Papua Pegunungan, menyiapkan 20 rumah penjemuran kopi untuk membantu petani menjaga kualitas hasil panen sekaligus mendukung pengembangan komoditas unggulan daerah tersebut.

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lanny Jaya Enius Wanimbo dalam siaran pers di Jayapura, Senin, mengatakan, penyediaan fasilitas penjemuran itu merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan produktivitas dan kualitas kopi yang dihasilkan petani, khususnya di Distrik Tiom.

“Dengan hadirnya fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu petani menjaga kualitas biji kopi setelah panen,” katanya.

Menurut Enius, selain rumah penjemuran, Pemkab Lanny Jaya juga menyalurkan sejumlah peralatan produksi pertanian kopi untuk mendukung aktivitas petani mulai dari pemeliharaan tanaman hingga penanganan hasil panen.

"Bantuan yang diberikan tersebut meliputi 25 unit gerobak, 50 gunting stek, 10 mesin babat, 50 pasang sepatu bot, 50 kampak, 10 alat semprot punggung, 50 parang, dan 50 lingkis," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan bibit anakan kopi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan luas lahan masing-masing petani.

"Dukungan sarana produksi tersebut diharapkan dapat mempermudah pekerjaan petani sekaligus mendorong pengembangan perkebunan kopi secara berkelanjutan. Karena pengembangan kopi tidak hanya membutuhkan ketersediaan bibit dan peralatan, tetapi juga pengelolaan pascapanen yang baik agar kualitas produk dapat dipertahankan dan memiliki nilai jual lebih tinggi," katanya.

Dia menambahkan, selain penyediaan sarana produksi, Pemkab Lanny Jaya juga berencana meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, terutama generasi muda, melalui pembelajaran dan pelatihan pengelolaan kopi di daerah penghasil kopi lainnya.

"Ke depan, pemerintah berencana menghadirkan fasilitas penggilingan kopi di Tiom agar pengolahan hasil perkebunan dapat dilakukan lebih dekat dengan sentra produksi," ujarnya.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyatakan data statistik tidak menunjukkan adanya sinyal pelemahan daya beli masyarakat, melainkan terjadi tren pergeseran pola konsumsi.

“Yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Nggak, sangat tidak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan,” kata Dradjad dalam konferensi pers usai pertemuan dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor BPS, Jakarta, Senin.

Menurutnya, data yang mendukung klaim tersebut terlihat pada angka pertumbuhan di sektor transportasi dan pariwisata.

Pada sektor transportasi, misalnya, BPS sebelumnya melaporkan bahwa jumlah penumpang angkutan domestik naik 8,09 persen menjadi 2,70 juta penumpang sepanjang Agustus 2026, dengan kenaikan tertinggi tercatat pada angkutan penyeberangan sebesar 20,13 persen menjadi 4,66 juta penumpang.

Sementara pada sektor terkait pariwisata, laporan terakhir BPS menunjukkan pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) pada Agustus 2026 mencapai 104,30 juta perjalanan, naik sebesar 11,47 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada Agustus 2025.

“Transportasi itu tinggi sekali karena masyarakat kita rupanya sekarang banyak yang senang jalan-jalan, dan konsumsi jalan-jalan itu tinggi sekali. Restoran dan hotel juga. Turisme meningkat, pariwisata meningkat sekali,” ujar Wamenko Ekonomi.

Di sisi lain, transaksi menggunakan QRIS juga melonjak pesat. Berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI), transaksi QRIS tumbuh tinggi mencapai 67,22 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

“Kalau transaksi QRIS meningkat drastis, berarti memang banyak transaksi dan konsumsi,” kata Dradjad menambahkan.

Sama halnya, transaksi belanja pada platform daring juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pernyataan ini juga didukung oleh Kepala BPS Amalia yang menyebut kecenderungan pola belanja masyarakat saat ini bergeser ke platform daring alih-alih belanja secara luring.

Namun, Wamenko Ekonomi dan Kepala BPS tidak merinci data terbaru peningkatan transaksi daring.

“Pergeseran konsumsi ini tertangkap oleh BPS, sehingga kami dari pemerintah meyakini bahwa memang daya beli masyarakat itu sangat bagus,” tutur Dradjad.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman meminta Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL) menelusuri jaringan, aliran dana, hingga pemodal dan pengendali penyelundupan benih lobster guna melindungi potensi ekonomi kelautan nasional.

Dudung menegaskan pemberantasan penyelundupan benih bening lobster (BBL) tidak boleh berhenti pada penangkapan kurir atau pengamanan barang bukti, tetapi harus menjangkau pihak yang membiayai dan mengendalikan kegiatan ilegal tersebut.

"Satgas harus menerapkan pendekatan follow the network dan follow the money untuk mengungkapkan jaringan, aliran dana, pemodal, dan pengendali," kata Dudung saat peluncuran Satgas P2BBL di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin.

Menurut dia, penyelundupan BBL melibatkan jaringan dengan rantai distribusi panjang, mulai dari sumber penangkapan, pengepul, tempat penampungan, hingga pengangkutan melalui jalur darat, laut, dan udara.

Karena itu, ia meminta satgas memetakan seluruh mata rantai tersebut sebagai dasar penetapan target operasi, terutama di wilayah sumber benih, daerah transit, dan pintu keluar yang rawan penyelundupan.

"Saya meminta seluruh kementerian dan lembaga mengintegrasikan data dan informasi untuk memperkuat deteksi dini, analisis risiko, serta penindakan yang tepat sasaran," ujar dia.

Sebelumnya, Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Cirebon mengungkap dugaan pengiriman ilegal sekitar 75.435 ekor BBL melalui Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada 1 Oktober 2026.

Petugas menemukan 13 boks berisi benih lobster tanpa dokumen pengangkutan yang dipersyaratkan serta mengamankan dua orang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Pada 18 September 2026, Badan Karantina Indonesia (Barantin) bersama petugas gabungan juga menggagalkan pengiriman 48.800 ekor BBL menuju Singapura melalui Bandara Internasional Juanda, Jawa Timur.

Puluhan ribu benih tersebut ditemukan dalam 18 kantong plastik di dalam koper seorang calon penumpang.

Dudung mengatakan potensi BBL Indonesia diperkirakan mencapai 465,8 juta ekor per tahun, sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat potensi sekitar 500 juta ekor per tahun.

Penyelundupan komoditas tersebut dinilai berisiko menghilangkan potensi ekonomi nasional, menghambat pengembangan budi daya lobster dalam negeri, serta mengurangi manfaat sumber daya perikanan bagi masyarakat.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam kesempatan yang sama mengilustrasikan bahwa potensi sekitar 500 juta ekor BBL dengan asumsi nilai 2 dolar AS per ekor atau sekitar Rp35.800 per ekor, setara dengan 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp17,9 triliun.

Trenggono menilai besarnya potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal di dalam negeri, sementara permintaan dari negara tetangga dan perbedaan harga menjadi tantangan dalam pengembangan industri budi daya lobster nasional.

Lebih lanjut, Dudung menekankan bahwa pengungkapan jaringan utama penyelundupan perlu didukung koordinasi antara unsur intelijen, penindakan, dan yustisi, termasuk antara penyidik dan penuntut umum sejak awal penanganan perkara.

"Saya tegaskan kembali bahwa ukuran keberhasilan bukan hanya berapa banyak BBL yang diamankan, tetapi sejauh mana jaringan dapat diputus, pemodal dan pengendali dapat diungkap, serta aktivitas penyelundupan dapat ditekan secara berkelanjutan," ujar Dudung.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa penegakan hukum harus memperhatikan keberlangsungan mata pencaharian nelayan dan masyarakat pesisir yang menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan.

"Karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara proporsional dengan tetap memberikan ruang bagi kegiatan ekonomi masyarakat yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

Ia juga meminta penataan rantai pasok BBL, penguatan sistem ketertelusuran, serta penyaluran hasil penangkapan melalui mekanisme resmi. Langkah tersebut perlu disertai sosialisasi dan pembinaan agar masyarakat memahami ketentuan pemanfaatan sumber daya perikanan secara legal.

Sebagai tindak lanjut, Dudung meminta Satgas menyusun rencana kerja yang memuat target operasi, wilayah prioritas, pembagian tanggung jawab, serta indikator keberhasilan. Pelaksanaan tugas akan dievaluasi setiap bulan dan perkembangannya dilaporkan kepada Presiden.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan telah menyetujui kerja sama penjualan hasil produksi sumur minyak rakyat di Aceh kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

“Kemarin saya menandatangani lagi yang untuk Aceh,” katanya ketika dijumpai di sela-sela acara Rapat Kerja Nasional Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HPPI) yang digelar di Jakarta, Senin.

Bahlil yang juga merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut menyampaikan bahwa sebelumnya telah memberikan izin untuk sebagian sumur minyak rakyat yang berproduksi di Sumatera dan di Jawa.

Ia meyakini bahwa produksi minyak dari sumur rakyat mampu meningkatkan lifting minyak nasional, serta menjamin nasib masyarakat yang mengelola usaha sumur rakyat.

“(Yang ambil) ada dua, Medco dan Pertamina,” ujar Bahlil.

Langkah tersebut merupakan penerapan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

Pemberian izin untuk menjual hasil produksinya kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) merupakan bagian dari mekanisme kerja sama produksi sumur minyak rakyat.

Pada Jumat (2/10), Kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di bawah kewenangan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menandatangani tiga perjanjian kerja sama (PKS) untuk pembelian hasil produksi sumur minyak masyarakat dalam wilayah kerja (WK) di Aceh.

Sebanyak tiga PKS tersebut ditandatangani bersama antara KKKS WK di Aceh dengan koperasi/UMKM sumur minyak rakyat yakni, Koperasi Produsen Keuramat Jaya Energy dengan PT Pema Global Energy (PGE), lalu Koperasi Produsen Tata Seuramo Peureulak serta PT Aceh Timur Energi dan Mineral (ATEM) dengan PT Medco E&P Malaka di Jakarta.

Kepala BPMA Mawardi Nur mengatakan langkah itu menjadi bagian dari upaya mempercepat pelaksanaan kerja sama produksi sumur minyak masyarakat di WK Blok A Aceh Timur dan WK Blok B Aceh Utara.

Mawardi mengatakan dirinya mendapatkan arahan dari Menteri ESDM untuk terus meningkatkan lifting minyak dan gas bumi di Aceh. Arahan itu sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto memperkuat ketahanan energi nasional.

"Kita terus memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional serta mengoptimalkan sumber daya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat," ujar dia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengembangkan budi daya lobster di dalam negeri guna mengoptimalkan potensi benih bening lobster (BBL) Indonesia yang diperkirakan mencapai hampir 500 juta ekor per tahun.

Ia mengatakan KKP telah berhasil melakukan uji coba budi daya lobster di sejumlah wilayah, antara lain Batam, Kepulauan Riau, dan Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya kelautan.

"Kami sudah, sudah bisa dan sudah berhasil dengan baik untuk melakukan uji coba budidaya di beberapa tempat yang kami lakukan, di Batam, di Nusa Tenggara Barat, dan di beberapa tempat yang lain," kata Trenggono saat peluncuran Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL) di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pengembangan budi daya tersebut penting mengingat Indonesia memiliki potensi benih bening lobster (BBL) yang sangat besar, tetapi belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kegiatan pembesaran lobster di dalam negeri.

Berdasarkan data KKP, produksi lobster hasil budi daya nasional mencapai 481 ton pada 2024, meningkat dari 437 ton pada 2023.

Dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya 2025–2029, pemerintah menargetkan produksi lobster budi daya mencapai 1.100 ton pada 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan produksi dan nilai tambah komoditas perikanan nasional.

Trenggono memperkirakan potensi BBL Indonesia mencapai sekitar 500 juta ekor per tahun, sehingga pemanfaatannya dapat menjadi sumber kegiatan ekonomi yang lebih besar apabila dikelola dengan baik.

"Kalau menurut catatan kurang lebih hampir 500 juta ekor (BBL). Tapi menurut pandangan saya, kalau setiap tahun 500 juta, mestinya lebih dari itu. Ini adalah sebuah kekayaan alam laut kita yang sangat luar biasa, yang secara terus terang sampai hari ini kita belum bisa manfaatkan dengan baik," ujar dia.

Ia menjelaskan salah satu tantangan pengembangan industri budi daya lobster nasional adalah tingginya kebutuhan benih dari negara tetangga, terutama Vietnam, yang memiliki jumlah pembudidaya dalam skala besar.

Selain besarnya permintaan, perbedaan harga BBL antarnegara turut memengaruhi kecenderungan masyarakat untuk menjual benih daripada membesarkannya hingga menghasilkan lobster dengan nilai ekonomi lebih tinggi.

Trenggono memberikan contoh dengan memaparkan harga BBL di tingkat nelayan Indonesia berkisar Rp8.500 per ekor, sedangkan harga yang disebutnya berlaku di Vietnam dapat mencapai Rp35.000 hingga Rp50.000 per ekor dalam kondisi tertentu.

"Kalau di tingkat nelayan itu harganya kira-kira sekitar Rp8.500 per ekor," ujar dia.

Menurut dia, kegiatan pembesaran lobster membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar sehingga penjualan benih menjadi pilihan yang lebih cepat bagi sebagian masyarakat.

"Itu yang menyebabkan masyarakat kita dengan mudahnya segera menjual benih bening lobster itu daripada dibesarkan yang butuh waktu dan biaya yang besar dan waktu yang lama," kata Trenggono.

Ia mengaku telah meninjau langsung sejumlah kawasan budi daya lobster di Vietnam dan melihat besarnya kebutuhan benih untuk menopang kegiatan produksi para pembudidaya di negara tersebut.

Kondisi itu menunjukkan pentingnya penguatan industri pembesaran lobster nasional agar pemanfaatan potensi BBL Indonesia tidak hanya bertumpu pada perdagangan benih, tetapi juga menghasilkan produk budi daya bernilai tambah.

Selain mengembangkan budi daya di dalam negeri, Trenggono menyampaikan bahwa pemerintah telah menjajaki kerja sama bilateral dengan negara tetangga untuk menangani persoalan perdagangan BBL, meskipun praktik penyelundupan masih menjadi tantangan.

"Dan ini yang sebetulnya kita harapkan agar Pemerintah Vietnam tidak lagi juga membiarkan ilegal BBL ini, penyelundupan ini berjalan terus. Kita berharap bisa kerja sama dengan serius untuk kemudian setidaknya secara legal bisa dilakukan," ujar dia.

Ia berharap koordinasi lintas kementerian dan lembaga melalui Satgas P2BBL dapat memperkuat penegakan hukum dan mendukung pengelolaan sumber daya lobster secara legal dan berkelanjutan, sehingga manfaat ekonominya dapat lebih banyak dinikmati nelayan, pembudidaya, dan perekonomian nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kredit Program bukan sekadar instrumen pembiayaan, melainkan instrumen pemberdayaan dan transformasi ekonomi rakyat

Jakarta (ANTARA) - Realisasi penyaluran Kredit Program Pemerintah tercatat mencapai Rp258,75 triliun hingga 23 September 2026, atau setara 78,47 persen dari plafon yang ditetapkan untuk tahun ini.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan sebanyak 67,84 persen dari total kredit tersebut disalurkan ke sektor produksi.

“Ukuran keberhasilan Kredit Program bukan hanya berapa besar kredit yang disalurkan, tetapi berapa banyak usaha yang tumbuh, tenaga kerja yang terserap, dan masyarakat yang berhasil naik kelas. Kredit Program bukan sekadar instrumen pembiayaan, melainkan instrumen pemberdayaan dan transformasi ekonomi rakyat,” kata Ferry dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Ferry yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM itu merinci, Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi skema dengan penyaluran terbesar, yakni Rp232,66 triliun atau 80,08 persen dari target Rp290,52 triliun.

Pembiayaan tersebut telah menjangkau 3,61 juta debitur dan mendukung penyerapan tenaga kerja sebanyak 10,83 juta orang.

Selain KUR, Kredit Program Perumahan (KPP) telah disalurkan sebesar Rp25,78 triliun kepada 110.286 debitur dan mendukung penyerapan 337.457 tenaga kerja.

Sementara itu, penyaluran Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Kredit Alsintan) tercatat sebesar Rp169,76 miliar, sedangkan Kredit Industri Padat Karya (KIPK) mencapai Rp137,92 miliar.

“Pemerintah terus memperluas akses pembiayaan agar pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai kebutuhan, tepat sasaran, dan mampu menopang pertumbuhan usaha,” ujar Ferry.

Pemerintah terus memperkuat penyaluran kredit program melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, lembaga penyalur, lembaga penjamin, serta asosiasi usaha guna memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha.

Upaya tersebut dinilai penting untuk menjawab kebutuhan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang diproyeksikan tumbuh sekitar 7,2 persen per tahun.

Pada saat yang sama, kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan pembiayaan UMKM diperkirakan mencapai Rp2.400 triliun pada 2026.

Selain memperkuat penyaluran KUR, lanjut Ferry, pemerintah menyempurnakan berbagai skema kredit program, termasuk pengembangan Kredit Usaha Pertanian, perluasan akses pembiayaan bagi industri padat karya, serta optimalisasi KPP untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah.

Pemerintah juga menyediakan Kredit Perempuan Prasejahtera dengan plafon hingga Rp15 juta dan pendampingan untuk memperluas akses pembiayaan formal bagi perempuan prasejahtera.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan akan melakukan koordinasi dengan PT PLN (Persero) terkait gangguan pemadaman listrik di Batam, Kepulauan Riau.

“Nanti habis ini saya rapat sama PLN,” ujar Bahlil ketika dijumpai di sela-sela acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HPPI) yang digelar di Jakarta, Senin.

Bahlil yang juga merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan dirinya akan segera mengecek kondisi kelistrikan di Batam melalui koordinasinya bersama PLN.

“Saya coba cek di PLN, ya. Nanti saya cek,” kata Bahlil.

Sesuai pantauan ANTARA, pemadaman listrik terjadi sekitar pukul 6.30 WIB, dengan kawasan yang terdampak meliputi Kecamatan Batam Kota, Bengkong, Sagulung, Sekupang, dan lainnya.

Kemudian, sekitar pukul 12.00 WIB di Batam, gedung DPRD Batam dan Kantor Wali Kota Batam masih mengalami pemadaman kelistrikan dan menggunakan genset sebagai sumber energi alternatif.

PT PLN Batam, Kepulauan Riau (Kepri), pada sekitar pukul 13.00 WIB, menyampaikan berhasil memulihkan gangguan kelistrikan secara bertahap dengan memprioritaskan objek vital dan fasilitas pelayanan publik untuk memastikan kenyamanan masyarakat.

“Pemulihan dilakukan secara bertahap dengan memberikan perhatian khusus pada pasokan listrik untuk objek vital dan fasilitas pelayanan publik, seperti bandara, rumah sakit, pelabuhan, serta fasilitas strategis lainnya,” kata Manajer Komunikasi PLN Batam Yoga Perdana Sulastama saat dikonfirmasi di Batam, Senin.

Yoga juga mengatakan bahwa prioritas utama PLN Batam yakni melakukan pemulihan sistem terlebih dahulu.

“Untuk penyebab gangguan kami belum tahu, untuk saat ini kami prioritaskan recovery sistem dulu, dan penormalan listrik seluruh jaringan, nanti akan kami update terus,” katanya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jadi memang kata kuncinya adalah penegakan hukum

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan penguatan penegakan hukum di sektor kelautan menjadi salah satu langkah untuk mencapai target Nilai Tukar Nelayan (NTN) hingga sedikitnya 120 pada 2027.

Ia menyampaikan hal tersebut dalam acara peresmian dan peluncuran Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin.

"Target kita, Pak Menteri Kelautan, ditargetkan oleh Bapak Presiden, tahun ini dan tahun depan untuk melakukan suatu terobosan besar-besaran agar nilai tukar (nelayan) ini bisa meningkat," kata Zulhas.

Ia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto menugaskan KKP melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, termasuk melalui peningkatan NTN yang ditargetkan mencapai sedikitnya 120 pada tahun depan.

"Dari 103, minimal tahun depan sudah bisa 120," ujarnya.

Menko Pangan menyebut NTN pada 2025 berada di kisaran 103,9.

Kondisi tersebut, menurut dia, menunjukkan perlunya langkah lebih besar untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian pada sektor perikanan tangkap.

"Ada kampung nelayan dan lain-lain. Nah salah satu faktor itu adalah penegakan hukum," ungkap dia.

Berdasarkan laporan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, realisasi NTN pada 2025 mencapai 103,86, meningkat dari 101,76 pada 2024, tetapi masih di bawah target 2025 sebesar 105.

Sementara itu, data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan NTN nasional pada September 2026 tercatat sebesar 108,85, turun 0,17 persen dibandingkan Agustus 2026 yang mencapai 109,04.

Penurunan tersebut terjadi karena indeks harga yang diterima nelayan meningkat 0,62 persen, lebih rendah dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar nelayan sebesar 0,79 persen.

NTN merupakan indikator yang membandingkan indeks harga yang diterima nelayan dengan indeks harga yang dibayar untuk kebutuhan rumah tangga maupun kegiatan usaha penangkapan ikan.

Zulhas menilai perbaikan kesejahteraan nelayan perlu disertai upaya menjaga sumber daya kelautan agar manfaat ekonominya dapat dinikmati masyarakat Indonesia.

Salah satu langkah yang dinilainya penting adalah memperkuat penegakan hukum terhadap penyelundupan benih bening lobster, yang berpotensi mengurangi manfaat ekonomi dari sumber daya perikanan nasional.

"Jadi memang kata kuncinya adalah penegakan hukum," katanya.

Ia berharap keberadaan Satgas P2BBL dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan instansi terkait dalam menangani penyelundupan benih lobster.

"Kalau ini bisa berjalan dengan baik, maka potensi kekayaan yang luar biasa itu bisa menjadi pendapatan bagi negara, tentu juga peningkatan kemakmuran bagi nelayan kita," tutur dia.

Selain melalui penegakan hukum, pemerintah juga mengembangkan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) untuk memperkuat fasilitas penyimpanan, memperpendek rantai distribusi, dan meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan nelayan.

Sebagai bagian dari program prioritas nasional 2027, KKP menargetkan pembangunan KNMP di 1.000 lokasi, dengan sasaran pengembangan mencapai 5.000 lokasi pada 2029.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Untuk penyebab gangguan kami belum tahu, untuk saat ini kami prioritaskan recovery sistem dulu

Batam (ANTARA) - PT PLN Batam, Kepulauan Riau (Kepri) berhasil memulihkan gangguan kelistrikan secara bertahap dengan memprioritaskan objek vital dan fasilitas pelayanan publik untuk memastikan kenyamanan masyarakat.

“Pemulihan dilakukan secara bertahap dengan memberikan perhatian khusus pada pasokan listrik untuk objek vital dan fasilitas pelayanan publik, seperti bandara, rumah sakit, pelabuhan, serta fasilitas strategis lainnya,” kata Manager Komunikasi PLN Batam Yoga Perdana Sulastama saat dikonfirmasi di Batam, Senin.

Berdasar informasi baru pada pukul 8.49 pagi, seluruh tim teknis PLN Batam terus bekerja secara maksimal untuk mempercepat penormalan sistem kelistrikan dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keandalan pasokan listrik.

Yoga juga mengatakan bahwa prioritas utama PLN Batam yakni melakukan pemulihan sistem terlebih dahulu.

“Untuk penyebab gangguan kami belum tahu, untuk saat ini kami prioritaskan recovery sistem dulu, dan penormalan listrik seluruh jaringan, nanti akan kami update terus,” kata dia.

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan mengapresiasi kesabaran serta pengertian seluruh masyarakat selama proses pemulihan berlangsung,” tambahnya.

Sesuai pantauan ANTARA pada pukul 12.00 siang, gedung DPRD Batam dan Kantor Wali Kota Batam juga masih mengalami pemadaman kelistrikan dan menggunakan genset sebagai sumber energi alternatif.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Batam Rudi Panjaitan mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan PLN namun belum ada update terbaru terkait penyebab pemadaman.

“Belum ada informasi terbaru. Di Kantor Wali Kota tadi kami ada pakai genset, lalu sempat nyala juga dengan listrik PLN namun sempat padam kembali, jadi belum stabil,” kata dia.

Namun, Rudi memastikan pelayanan tatap muka kepada masyarakat berlangsung seperti biasa.

“Pelayanan di Pemkot aman. Saya tadi sudah ke lantai 1 hingga 7 dan pelayanan berjalan seperti biasa. Disini kan ada pelayanan keuangan dan perizinan. Namun kalau yang berbasis online atau aplikasi masih sulit untuk diakses karena keadaan listrik padam,” katanya.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah meresmikan Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL) untuk memperkuat penanganan penyelundupan benih lobster sekaligus melindungi potensi ekonomi kelautan nasional.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman meresmikan satgas tersebut di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin, sebagai langkah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam mencegah pengeluaran benih lobster secara ilegal.

"Satgas bukan mengambil alih kewenangan kementerian dan lembaga, tetapi untuk menyatukan kewenangan, informasi, sumber daya, dan kemampuan operasional yang kita miliki," kata Dudung dalam acara peresmian tersebut.

Ia menjelaskan pembentukan Satgas P2BBL berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026.

Dalam pelaksanaannya, Menko Bidang Politik dan Keamanan bertindak sebagai Ketua Pengarah, sedangkan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Ketua Pelaksana.

Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf bertugas sebagai Ketua Pelaksana Harian Satgas.

Menurut Dudung, satgas bertugas mengoordinasikan pengumpulan data dan informasi, pencegahan, penindakan, serta penetapan target penegakan hukum untuk menyatukan langkah kementerian dan lembaga terkait dalam memberantas penyelundupan benih lobster.

"Satgas bertugas mengoordinasikan pengumpulan data dan informasi, pencegahan, dan penindakan, serta penetapan target penegakan hukum," ujar dia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pembentukan satgas diperlukan karena penyelundupan benih bening lobster merupakan praktik ilegal terorganisasi yang membutuhkan kerja sama lintas kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum.

"Satgas P2BBL menjadi instrumen negara untuk memperkuat koordinasi, penindakan, dan penegakan hukum," ujar Trenggono.

Ia menyampaikan pengaturan organisasi, tata kerja, dan pedoman operasi satgas telah dipersiapkan sehingga satuan tugas tersebut dapat segera menjalankan tugas setelah peluncuran.

Pemerintah mencatat potensi benih bening lobster Indonesia diperkirakan mencapai 465,8 juta ekor per tahun.

Potensi tersebut dinilai perlu dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperkuat pengembangan budi daya lobster nasional.

"Potensi ini perlu dikelola secara terukur untuk mendukung pengembangan budidaya, meningkatkan nilai tambah, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Metro Jaya menggagalkan upaya penyelundupan sekitar 150 ribu benih bening lobster di kawasan Jalan Tol Jagorawi pada 3 September 2026.

Di sisi pengembangan budi daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan sebanyak 339,5 kilogram (kg) lobster hasil percontohan budi daya di Batam, Kepulauan Riau, telah dipasarkan ke Singapura, sebagaimana diumumkan pada 10 September 2026.

Lebih lanjut, Dudung menegaskan pemberantasan penyelundupan harus berjalan beriringan dengan perbaikan tata kelola benih lobster di dalam negeri, termasuk memastikan kegiatan ekonomi nelayan dan masyarakat pesisir yang sah tetap dapat berlangsung.

"Karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara proporsional dengan tetap memberikan ruang bagi kegiatan ekonomi masyarakat yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar dia.

Dudung menambahkan pelaksanaan tugas Satgas akan dievaluasi setiap bulan untuk memantau pencapaian target dan sasaran, dengan hasil evaluasi dilaporkan kepada Presiden.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Ini (pendampingan berkelanjutan) sebenarnya sangat penting dan tidak terlihat, karena sering kali pemerintah menyediakan peralatan produksi, mesin produksi, dan pelatihan...Setelah itu tidak ada fasilitasi sejenisnya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mengingatkan pentingnya pendampingan berkelanjutan dalam operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

"Ini (pendampingan berkelanjutan) sebenarnya sangat penting dan tidak terlihat, karena sering kali pemerintah menyediakan peralatan produksi, mesin produksi, dan pelatihan, modal, hanya dalam satu tahun pada tahun program. Setelah itu tidak ada fasilitasi sejenisnya," kata Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Kemendes PDT Samsul Widodo di Jakarta, Senin.

Hal itu disampaikan Samsul dalam arahan dan sambutannya pada Kegiatan Penyerasian Tata Kelola, Media Branding, dan Jejaring Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Lintas Negara di Jakarta.

Lebih lanjut Samsul mengatakan pendampingan itu bernilai penting bagi koperasi agar bantuan peralatan, modal, serta pelatihan dapat mendukung pengembangan usaha dalam jangka panjang.

Pendampingan yang berkelanjutan, kata dia, diperlukan agar sarana dan modal yang telah diberikan tidak berhenti menjadi bantuan, tetapi dapat mendukung kegiatan usaha yang berkembang.

Dengan pengelolaan yang lebih baik, Samsul berharap koperasi mampu mengonsolidasikan produk petani, memperluas jaringan pemasaran, dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih berkelanjutan bagi desa.

Ia menyoroti program pemerintah yang kerap memberikan peralatan produksi, mesin, modal, dan pelatihan, pada tahun pelaksanaan program tetapi belum tentu diikuti fasilitasi lanjutan. Menurut dia, pengembangan usaha koperasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan sarana produksi.

Samsul menekankan kemampuan mengelola organisasi, menjaga kualitas produksi, memasarkan barang, mengatur distribusi, dan mengelola keuangan juga menjadi faktor penting.

Berikutnya Samsul mengidentifikasi bahwa manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi dan petani sebagai salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Selain itu, menurutnya, pengelolaan produksi serta pemasaran dan logistik harus diperkuat agar produk dapat tersalurkan secara berkelanjutan.

“Ada isu mengenai manajemen produksi, ada isu mengenai manajemen pemasaran dan logistik, ada isu mengenai manajemen keuangan dan sebagainya,” ujar Samsul Widodo.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyebut sebanyak 40 dari total 75 rumah adat di Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), telah dibangun kembali dan terpasang atap setelah mengalami kebakaran pada akhir Agustus 2026.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan proses pemulihan Desa Adat Sade terus berjalan setelah masa tanggap darurat berakhir pada 20 September 2026.

“Penanganan kini difokuskan pada implementasi desain dengan fokus utama pembangunan kembali rumah adat dan fasilitas umum, penyediaan infrastruktur utilitas dan keselamatan, serta pemulihan ekonomi masyarakat dengan tetap menjaga karakter budaya Sade,” kata Susiwijono dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Kemenko Perekonomian juga membahas langkah teknis pemulihan bersama Pemerintah Provinsi NTB, termasuk koordinasi pendanaan, desain pembangunan, jadwal penyelesaian, dan pembagian peran antarpihak.

“Kemenko Perekonomian mengoordinasikan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, BUMN, dan juga mitra lainnya, untuk memastikan kebutuhan pendanaan, kesesuaian desain, jadwal penyelesaian, serta pembagian peran antar pihak agar pembangunan kembali bangunan di sana dapat terlaksana dengan baik,” ujar Susiwijono.

Dari sisi rekonstruksi, desain pembangunan kembali yang diinisiasi oleh InJourney Tourism Development Corporation (ITDC), dengan dukungan Universitas Mataram dan komunitas adat telah diselesaikan.

Implementasi desain tersebut akan mendapat pendampingan teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Selain rumah adat, pembangunan sejumlah fasilitas umum, seperti masjid, museum, bale bengong, dan toilet umum, juga telah mulai dikerjakan.

Pemerintah turut menyiapkan mekanisme penyaluran bantuan dari para donatur melalui rekening penampungan maupun rekening khusus bagi setiap kepala keluarga terdampak agar donasi dapat segera disalurkan.

Sementara itu, aktivitas ekonomi masyarakat Desa Adat Sade mulai kembali menggeliat. Pemulihan tdidukung bantuan berupa bahan baku, modal usaha, dan alat produksi dari Kementerian Pariwisata.

Pemerintah mengupayakan agar proses pembangunan kembali tidak hanya memulihkan kondisi fisik desa, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat dengan tetap mempertahankan karakter budaya setempat.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026