Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri mendorong penguatan kemitraan bisnis Indonesia dan Belanda untuk meningkatkan nilai tambah produk, memperkuat kapasitas industri nasional, serta memperluas partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global.

Dalam keterangan di Jakarta, Jumat, ia mengatakan Indonesia memiliki potensi produksi yang kuat, didukung sumber daya alam, sektor manufaktur yang beragam, serta pertumbuhan bisnis inovatif.

Sementara itu, Belanda memiliki keunggulan di bidang logistik, distribusi, teknologi, inovasi, dan jaringan bisnis internasional yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses produk Indonesia ke pasar Eropa.

"Indonesia ingin berpartisipasi lebih aktif dalam rantai nilai internasional, mengembangkan produk bernilai tambah lebih tinggi, memperkuat kemampuan industri, serta membangun hubungan jangka panjang dengan pembeli dan mitra bisnis internasional," kata Roro.

Hal tersebut disampaikan Roro dalam Forum Bisnis Indonesia-Belanda bertema "From Sourcing to Partnership" pada gelaran Trade Expo Indonesia 2026 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (15/10).

Menurut Roro, hubungan ekonomi Indonesia dan Belanda yang telah terjalin lama menjadi landasan untuk memperluas kerja sama perdagangan.

Namun, kesamaan kepentingan dan keunggulan kedua negara perlu diwujudkan melalui kolaborasi konkret agar dapat menghasilkan daya saing dan nilai ekonomi yang lebih besar.

Ia menilai, kemitraan kedua negara dapat dikembangkan melalui penguatan pemasok, peningkatan produktivitas, penerapan teknologi, inovasi, serta pengembangan pasar.

Kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada transaksi perdagangan, tetapi juga mendorong peningkatan kemampuan produksi dan pengembangan industri dalam negeri.

Di sisi lain, perusahaan Indonesia perlu meningkatkan kesiapan untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional, termasuk menjaga standar kualitas, menjamin konsistensi pasokan, memenuhi ekspektasi pembeli, dan membangun hubungan komersial jangka panjang.

"Indonesia dan Belanda perlu menjajaki peluang kerja sama dalam pengembangan pemasok, peningkatan produktivitas, penguatan aspek ketertelusuran, serta penerapan teknologi yang membuat bisnis lebih kompetitif," katanya.

Roro menambahkan, pertimbangan penting lainnya yaitu perubahan lanskap rantai pasok global. Pelaku usaha di seluruh dunia makin mendiversifikasi strategi pengadaan bahan baku dan mencari mitra yang mampu menawarkan keandalan, kemampuan beradaptasi, serta nilai jangka panjang.

Hal ini menghadirkan peluang penting bagi Indonesia dan Belanda untuk memperkuat kerja sama dengan memadukan kemampuan produksi Indonesia dan keahlian Belanda di bidang logistik, teknologi, serta inovasi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

​Memasuki tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tantangan utama Kemendag adalah menjaga agar berbagai capaian positif ini berlanjut secara konsisten.

Jakarta (ANTARA) - Produk dari desa kini ikut membidik pasar internasional. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak lagi hanya mengandalkan pasar domestik, melainkan merambah pasar mancanegara melalui beragam program fasilitasi ekspor.

Geliat ini menjadi salah satu gambaran arah kebijakan perdagangan Indonesia selama dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

​Di tengah ketidakpastian ekonomi serta dinamika geopolitik global, pemerintah terus berupaya menjaga pertumbuhan ekspor sekaligus memperluas akses pelaku usaha lokal menuju pasar dunia.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan bahwa sektor perdagangan Indonesia masih menunjukkan tren positif, baik dari sisi stabilitas harga kebutuhan pokok maupun kinerja ekspor.

​"Dari sektor perdagangan, meskipun tantangan global cukup besar, kinerjanya terus tumbuh positif," ujar Budi kepada ANTARA dikutip di Jakarta, Jumat.

Budi menegaskan, menjaga perdagangan tidak hanya berfokus pada peningkatan ekspor. Pemerintah juga wajib memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau, sekaligus membuka akses lebih luas bagi produk lokal untuk bersaing di pasar global.

Ekspor tetap tumbuh

​Di tengah berbagai tantangan perdagangan global, kinerja ekspor Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor nasional sepanjang 2025 mencapai 282,91 miliar dolar AS, naik 6,15 persen dibandingkan capaian 2024 yang sebesar 266,51 miliar dolar AS.

​Tren positif tersebut berlanjut pada periode Januari–Agustus 2026 dengan nilai ekspor mencapai 193,64 miliar dolar AS (naik 4,74 persen). Pada periode yang sama, neraca perdagangan Indonesia juga kembali membukukan surplus sebesar 7,25 miliar dolar AS.

​Budi menilai capaian ini menjadi sinyal kuat bahwa aktivitas perdagangan Indonesia masih tangguh di tengah ketidakpastian global.

​Meski begitu, tantangan utama ke depan adalah menjaga keberlanjutan pertumbuhan tersebut agar tidak bergantung pada komoditas atau pasar tertentu. Perluasan pasar tujuan ekspor serta peningkatan nilai tambah produk menjadi langkah krusial dalam memperkuat daya saing nasional.

​Di sinilah perjanjian perdagangan memegang peran strategis. Kesepakatan dengan negara mitra dapat membuka akses pasar, memangkas hambatan tarif, dan memberi ruang lebih besar bagi produk Indonesia untuk bersaing.

​Saat ini, Indonesia telah mengimplementasikan 25 perjanjian dagang, sementara 13 perjanjian lainnya masih dalam tahap negosiasi. Pemerintah juga tengah mengejar penyelesaian perundingan dengan Gulf Cooperation Council (GCC) di kawasan Timur Tengah, serta menjajaki kerja sama dengan blok perdagangan dan integrasi regional di Amerika Selatan (Mercosur).

​Menurut Budi, pembukaan akses pasar tidak selalu harus menunggu kesepakatan regional yang membutuhkan waktu panjang. Penjajakan bilateral bisa menjadi langkah awal yang efektif untuk mendorong kerja sama yang lebih luas.

​Ia mencontohkan kerja sama bilateral Indonesia dengan Uni Emirat Arab (UEA) yang berhasil ditempuh di tengah upaya memperluas penetrasi pasar di kawasan Timur Tengah.

​"PR ke depan sebenarnya adalah bagaimana kita memperbanyak perjanjian dagang dan membuka akses pasar, sekaligus meningkatkan daya saing produk dalam negeri," tegasnya.

UMKM bidik pasar dunia

​Perluasan akses pasar internasional diharapkan memberi manfaat nyata bagi pelaku usaha yang selama ini belum tersentuh jalur ekspor.

​Melalui program Desa Ekspor, Kemendag aktif memperkenalkan produk unggulan daerah kepada para pembeli (buyer) internasional. Pendekatan ini memberi kesempatan bagi pelaku usaha di perdesaan untuk menjangkau pasar global.

​Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa ekspor bukan lagi ranah eksklusif perusahaan besar atau pelaku usaha di kota-kota besar.

​"Di desa-desa juga sudah banyak yang melakukan ekspor. Pelaku ekspor itu tidak hanya ada di kota, tetapi juga di desa. Bukan hanya usaha besar, melainkan UMKM pun bisa ekspor," terangnya.

​Kolaborasi dengan dunia usaha menjadi kunci untuk memperkuat langkah ini. Dalam rangkaian kegiatan Trade Expo Indonesia (TEI) 2026, misalnya, telah ditandatangani 10 nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) bernilai Rp69 miliar yang melibatkan pihak pembina dan mitra usaha.

​Kerja sama semacam ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan kualitas produk, memperkuat kapasitas produksi, serta membangun jaringan pemasaran yang lebih luas.

​Kinerja ekspor sektor ini pun menunjukkan tren positif. Nilai transaksi ekspor UMKM melalui program UMKM BISA Ekspor tercatat mencapai 347 juta dolar AS (sekitar Rp6 triliun) sepanjang periode Januari–Agustus 2026.

​Kendati demikian, menembus pasar internasional tidak cukup hanya dengan mengandalkan produk yang diminati. Pelaku usaha dituntut menjaga konsistensi kualitas, memenuhi standar teknis negara tujuan, serta memastikan kepastian pasokan barang sesuai permintaan pembeli.

​Oleh karena itu, penguatan UMKM harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas produksi dan pendampingan ekspor secara berkelanjutan.

Hilirisasi perkuat posisi Indonesia

​Selain memperluas akses pasar, tantangan utama yang harus dijawab adalah bagaimana membuat produk Indonesia semakin kompetitif di kancah global.

​Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai hilirisasi menjadi instrumen vital untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memperkuat daya saing produk nasional. Dengan mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi, Indonesia berpeluang meraih manfaat ekonomi yang jauh lebih besar.

​"Program hilirisasi yang dicanangkan Bapak Presiden sangat tepat. Melalui hilirisasi, kita memiliki daya saing yang kuat berkat peningkatan kualitas produk," ujarnya.

​Hilirisasi juga diharapkan dapat membantu industri dalam negeri dalam mengembangkan kompetensi produksi, meningkatkan standar mutu, serta memenuhi kebutuhan pasar global yang kian beragam.

​Oleh karena itu, perluasan akses pasar harus berjalan selaras dengan penguatan kapasitas industri nasional. Perjanjian perdagangan dapat membuka pintu pasar global, namun daya saing produk yang akan menentukan seberapa jauh peluang tersebut dapat dimanfaatkan.

Menjaga harga, membuka peluang

​Di sisi domestik, Kemendag terus mengemban tugas penting untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok. Stabilitas harga menjadi krusial karena berdampak langsung pada daya beli masyarakat serta kelancaran roda perdagangan dalam negeri.

​Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa pemerintah terus berkoordinasi secara intensif dengan kementerian/lembaga terkait, distributor, pemasok, hingga pelaku usaha untuk menjaga kondusivitas pasar.

​"Sisi stabilitas harga saat ini terkendali dengan baik. Kita terus berkolaborasi dengan kementerian, pelaku usaha, distributor, dan pemasok. Sejak tahun lalu, momentum Lebaran berjalan baik, dan hingga kini harga-harga relatif stabil," ungkapnya.

​Memasuki tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tantangan utama Kemendag adalah menjaga agar berbagai capaian positif ini berlanjut secara konsisten.

​Laju ekspor perlu terus didorong, pasar tujuan baru harus dibuka, dan makin banyak pelaku usaha yang diberi kesempatan untuk memanfaatkan peluang perdagangan global.

​Pada saat yang sama, stabilitas harga kebutuhan pokok di dalam negeri tetap menjadi prioritas utama agar pertumbuhan sektor perdagangan senantiasa sejalan dengan perlindungan kesejahteraan konsumen.

​Melalui kombinasi strategi pembukaan akses pasar, peningkatan daya saing, penguatan UMKM, dan pemeliharaan stabilitas harga, kinerja perdagangan diharapkan tidak hanya mencatatkan pertumbuhan secara kuantitatif, tetapi juga mampu memacu pemerataan kesempatan berusaha dari perkotaan hingga pelosok desa.

Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2026

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menyiapkan Pulau Lanjukang sebagai tujuan wisata bahari unggulan dengan konsep pengembangan yang tetap mengedepankan konservasi dan daya dukung lingkungan.

Pulau indah tersebut dapat dikunjungi dengan menggunakan perahu kayu atau fiber sekitar dua, hingga tiga jam perjalanan untuk menempuh jarak sekitar 45 kilometer dari Kota Makassar.

Meski jarak tempuhnya relatif sama dengan jarak tempuh penyeberangan dari Pelabuhan Bira, Bulukumba, ke Pelabuhan Pamatata di Kabupaten Kepulauan Selayar, namun biaya perjalanan ke Pulau Lanjukan jauh lebih mahal, yakni sekitar Rp1,7 juta hingga Rp2,5 juta (PP) untuk menyewa kapal atau perahu nelayan. Sementara ke Kepulauan Selayar, cukup membayar tiket kapal Ferry milik PT ASDP seharga Rp35 ribu per orang.

Selain menggunakan kapal sewa ke Pulau Lanjukang, pengunjung juga dapat menggunakan jasa travel Marine Buddies Makassar untuk paket wisata seharga Rp250 ribu - Rp350 ribu (PP) per orang. Generasi muda yang mengelola Marine Buddies Makassar -- yang bersinergi dengan World Wide Fund (WWF) -- menjual paket wisata yang dipadukan dengan edukasi tentang lingkungan dan konservasi laut.

Menurut Koordinator Marine Buddies Makassar Junaedi Jabbara, Pulau Lanjukan memiliki potensi wisata bahari yang besar, karena keindahan alamnya yang relatif belum banyak tersentuh aktivitas wisata massal.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka ia menilai pengembangan objek wisata bahari di pulau tersebut perlu memperhatikan keseimbangan tiga pilar, yakni ekologi, ekonomi, dan sosial.

Hal senada dikemukakan Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia Nirwan Dessibali. Menurut pendamping masyarakat Pulau Lanjukang dan pulau tetangganya, yakni Pulau Langkai, warga nelayan di kedua pulau terluar Makassar ini sudah menerapkan "sistem buka tutup".

Konservasi dengan sistem buka tutup itu dilakukan dengan tiga bulan menutup kawasan konservasi dari aktivitas melaut, selanjutnya tiga bulan berikutnya barulah bisa mengambil gurita dan ikan laut di wilayah itu. Praktik baik ini sudah terbangun sejak Juli 2022. Hal itu ditandai dengan kesepakatan bersama warga nelayan dari dua pulau tersebut melalui Forum Pasibuntuluki.

Berkaitan dengan hal tersebut, Nirwan mengingatkan agar aktivitas pariwisata di Pulau Lanjukang yang terkenal keindahan pasir putih dan panorama alamnya itu, jangan sampai rusak hanya karena mengejar aspek ekonominya saja, tanpa mempertimbangkan aspek ekologi dan sosialnya.

Sementara itu, pada momentum World Tourism Day atau Hari Pariwisata Dunia pada 25-27 September 2026 telah menjadi salah satu penguat komitmen Pemkot Makassar untuk mengembangkan sektor pariwisata bahari secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak.

Kepala Dinas Pariwisata Makassar Achmad Hendra Najamuddin mengatakan Pemkot Makassar akan melakukan intervensi di Pulau Lanjukang. Beberapa waktu ke depan, Dinas Pariwisata Kota Makassar akan membangun fasilitas untuk melengkapi sarana di pulau itu. Tantangannya adalah konservasi, sehingga harus mempertimbangkan banyak aspek.

Karena itu, pengembangan Lanjukang tidak dapat dilakukan dengan pendekatan pariwisata massal. Berbagai pihak, termasuk akademisi dan pemangku kepentingan terkait, telah dilibatkan untuk mengidentifikasi potensi, sekaligus batasan aktivitas wisata di kawasan tersebut.

Sejumlah aturan mengenai aktivitas yang tidak boleh dilakukan harus menjadi perhatian, sementara fasilitas yang diperbolehkan akan dikembangkan secara terbatas, sesuai kebutuhan wisatawan dan daya dukung lingkungan.

Pembatasan jumlah wisatawan diperlukan untuk mengantisipasi dampak aktivitas pariwisata terhadap lingkungan, terutama persoalan sampah serta keberadaan ekosistem dan satwa lokal yang dilindungi, seperti gurita, penyu, dan terumbu karang.

Pemerintah juga tengah mempertimbangkan sistem registrasi wisatawan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian kunjungan. Dengan sistem tersebut, jumlah wisatawan yang masuk dapat dipantau dan disesuaikan dengan kemampuan kawasan dalam menerima kunjungan.

Selain itu, transportasi kemungkinan akan juga diatur dan wisatawan yang akan ke Pulau Lanjukang harus melakukan registrasi, sehingga dapat terpantau.

Pengembangan akses transportasi menjadi bagian penting dalam rencana tersebut. Dinas Perhubungan Kota Makassar nantinya diharapkan dapat mendukung penyediaan transportasi laut, termasuk kemungkinan layanan "pete-pete" laut yang dapat menghubungkan wisatawan langsung ke Pulau Lanjukang.

Meskipun demikian, penambahan aksesibilitas tetap akan disesuaikan dengan konsep konservasi. Pemerintah tidak ingin kemudahan transportasi justru mendorong lonjakan kunjungan yang melampaui daya dukung pulau itu.

Karakter Lanjukang yang berada cukup jauh dari pusat Kota Makassar justru dinilai dapat menjadi penyaring alami bagi wisatawan. Pengunjung yang datang diharapkan merupakan wisatawan yang memiliki ketertarikan khusus terhadap wisata bahari dan pengalaman berbasis alam.

Pengembangan Lanjukang juga tidak akan berdiri sendiri. Pemkot Makassar tengah menyusun analisis dan peta keterkaitan sejumlah pulau, mulai dari Pulau Panambungan, Samalona, Barrang Caddi, Barrang Lompo, Kodingareng, hingga Lumu-Lumu.

Konsep tersebut diarahkan untuk membangun satu ekosistem objek wisata bahari Makassar yang saling terhubung. Pulau Samalona yang telah lebih dahulu dikenal wisatawan dapat menjadi salah satu bagian dari jaringan tersebut, sementara pulau lainnya dikembangkan sesuai karakter dan potensi masing-masing.

Pengembangan wisata bahari dengan pendekatan tersebut diharapkan tidak sekadar meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga membuka peluang ekonomi masyarakat pesisir, sekaligus menjaga ekosistem laut dan pulau-pulau kecil Makassar yang tergabung dalam gugusan Kepulauan Spermonde.

Dengan demikian, Pulau Lanjukang bukan disiapkan sebagai tujuan wisata yang dapat dikunjungi sebanyak-banyaknya orang, melainkan sebagai objek wisata bahari yang nilai jual utamanya justru terletak pada alam, konservasi, dan pengalaman wisata yang terjaga.

Wisata edukasi

Dengan status wisata bahari yang mengedepankan konservasi di Pulau Lanjukang, wajar jika disandingkan dengan wisata edukasi tentang menjaga lingkungan, menjaga habitat dan biota laut.

Itu berlaku bagi pengunjung maupun warga Pulau Lanjukang yang dihuni 24 kepala keluarga (KK), tanpa fasilitas pendidikan, sarana air bersih yang minim, serta penerangan dan jaringan telekomunikasi yang terbatas.

Ketua Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokwasmas) Pulau Lanjukang Daeng Jala (61) mengatakan keberadaan Pulau Lanjukang sebagai tujuan wisata telah memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi warga setempat. Sebagian besar ibu rumah tangga di pulau itu, kini mendapat penghasilan tambahan dengan menjual jajanan ataupun makanan ringan di lokasi camping hutan cemara laut.

Menurut tokoh masyarakat Pulau Lanjukang yang juga Wakil Ketua Kelompok Forum Pasibuntuluki ini, biasanya pada Sabtu dan Minggu berjualan karena ada pengunjung datang berlibur. Sementara hari-hari lainnya, perempuan di Pulau Lanjukang membantu suami mencari ikan atau gurita.

Hal itu diakui salah seorang ibu rumah tangga di Pulau Lanjukang, Sarpiah (35). Dari hasil menjual mi instan siram dan kopi, dapat membantu membiayari anaknya bersekolah di pulau tetangga -- Pulau lumu-Lumu - yang ada fasilitas sekolah dasar dan menengahnya.

Sambil berjualan, dia juga menerapkan prinsip kebersihkan dalam berjualan dengan tidak membuang sampah sembarangan, khususnya sampah plastik. Hal itu dilakukan bersama dengan pedagang lainnya, termasuk mengingatkan pengujung agar membuang sampahnya di tempat sampah yang sudah disiapkan di kawasan perkemahan.

Edukasi lainnya yang juga ditekankan kepada pengunjung untuk membantu konservasi penyu hijau dan sisik. Dengan membantu melepasliarkan tukik (anak penyu) ke laut setelah membeli penyu itu pada warga Pulau Lanjukang yang membantu menangkarkan tukik. Seekor tukik dijual Rp10 ribu hingga Rp15 ribu kepada pengunjung, namun tukik yang sudah dibeli tidak boleh dibawa pulang, melainkan dilepasliarkan ke laut.

Dengan prinsip tersebut, warga pesisir Lanjukang mendapatkan nilai ekonomi dari menangkarkan tukik, namun di sisi lain populasi penyu hijau dan sisik dapat terjaga melalui edukasi wisata yang mengedepankan konservasi.

Salah seorang pengunjung, Asriani mengaku sangat senang berwisata di Pulau Lanjukang. Pasalnya, selain dapat menikmati panorama wisata bahari, juga belajar untuk membantu kelestarian biota laut. Dari sisi sosialnya, ia dapat berbaur dengan warga pesisir yang ramah dan memiliki kehidupan yang sederhana dengan sejumlah kearifan lokalnya.

Dengan demikian, pengembangan Pulau Lanjukang sebagai tujuan wisata bahari tidak hanya menjadi upaya Pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat sektor pariwisata, tetapi juga membuka harapan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Perpaduan antara keindahan alam, kearifan lokal, pemberdayaan ekonomi warga, dan edukasi lingkungan menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan pulau tersebut. Tantangannya adalah memastikan setiap langkah pembangunan tetap berpijak pada prinsip konservasi, sehingga generasi mendatang masih dapat menikmati pasir putih, kekayaan biota laut, serta ekosistem pesisir Lanjukang yang lestari.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta kota-kota di Indonesia untuk terus mengembangkan potensi wisata urban atau urban tourism, karena tidak semua daerah diberkahi oleh potensi alam yang indah.

Chusnunia dalam keterangan di Jakarta, Jumat menilai wisata urban menjadi salah satu alternatifnya yang mulai berkembang pesat sebagai motor ekonomi alternatif.

Menurut dia, wisata urban bisa mencakup berbagai aktivitas di lingkungan kota, seperti wisata sejarah, budaya, belanja, kuliner, seni hingga Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE).

"Urban tourism dapat menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata nasional," kata Chusnunia.

Dia pun tidak memungkiri bahwa penguatan konsep wisata urban perlu didukung perencanaan terpadu, termasuk peran pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan dan mendorong sinergi antar daerah.

"Seperti di daerah asal saya Lampung, Kota Bandar Lampung, dan Metro memiliki potensi untuk mengembangkan urban tourism, di mana sejarah, heritage hingga kuliner tersedia dan menjadi daya tarik tersendiri," ujarnya.

Selain itu, menurut Chusnunia, kota-kota di Indonesia bisa belajar dari beberapa kota destinasi dunia seperti New York, London, Tokyo, Paris, dan Dubai untuk mengoptimalkan konsep wisata urban.

Dia menilai fitur utama daya tarik wisata dari kota-kota besar itu, di antaranya bangunan bersejarah, pusat perbelanjaan, pusat kegiatan perdagangan, wisata bisnis, beraneka ragam kuliner, konser, pameran seni global hingga pusat berbagai hiburan.

"Dalam konteks kota global dan urban tourism daya tarik wisata sering dijadikan tolak ukur dalam penilaian bersama dengan penilaian infrastruktur, konektifitas, peran bisnis, tingkat keberlanjutan dan kontribusi kebudayaan," ucapnya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Jumat, pukul 09.00 WIB, mengalami kenaikan Rp4.000 menjadi Rp2.565.000 dari semula Rp2.561.000, dengan harga beli kembali (buyback) turut naik ke Rp2.375.000 per gram.

Namun harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

- Harga emas 0,5 gram: Rp1.332.500.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp2.565.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp5.070.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp7.580.000.

‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp12.600.000.

‎- ⁠Harga emas 10 gram: Rp25.145.000.

‎- Harga emas 25 gram: Rp62.737.000.

‎- ⁠Harga emas 50 gram: Rp125.395.000.

‎- ⁠Harga emas 100 gram: Rp250.712.000.

‎- ⁠Harga emas 250 gram: Rp626.515.000.

‎- ⁠Harga emas 500 gram: Rp1.252.820.000.

‎- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp2.505.600.000.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong peningkatan ekspor Indonesia sekaligus memperluas pasar bagi produk nasional dalam ajang Indonesia-Russia Business Forum bertajuk “Made in Indonesia: Doubling Trade and Investment between Indonesia and Russia”.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan, ekspor Indonesia saat ini bernilai sekitar 300 miliar dolar AS, dan nilai perdagangan Indonesia dan Rusia mencapai sekitar 5 miliar dolar AS.

Namun, ia menyoroti Indonesia masih mengalami defisit perdagangan sekitar 1 miliar dolar AS sehingga perlu meningkatkan ekspor ke Rusia.

Selain itu, Anindya menambahkan Indonesia perlu memperluas peluang agar Rusia semakin banyak membeli produk Indonesia. Di sisi lain, kerja sama kedua negara juga dapat dikembangkan melalui investasi dan pemanfaatan teknologi Rusia di Indonesia.

“Tapi intinya bagaimana Rusia itu bisa juga buy from Indonesia. But first, we make in Indonesia dengan teknologi dan investasi Rusia. Jadi saya rasa itu menarik sekali,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia Bidang Luar Negeri James T. Riady mengatakan, kawasan Pasifik akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia dalam satu abad mendatang.

Menurutnya, pusat perhatian ekonomi dunia tidak lagi hanya berada di kawasan Atlantik, tetapi semakin bergeser ke Pasifik, dengan Amerika Serikat, Tiongkok dan Indonesia sebagai negara yang memiliki peran penting.

James menilai Indonesia memiliki posisi strategis berkat letak geografis, sumber daya manusia, kekayaan alam, dan besarnya pasar domestik.

Karena itu, James mendorong perusahaan-perusahaan Rusia untuk mulai berinvestasi di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai bagian dari strategi pertumbuhan bisnis mereka.

Ia menambahkan, peningkatan ekspor Indonesia ke Rusia perlu diimbangi dengan masuknya investasi, pembangunan pabrik, serta transfer teknologi dan keahlian dari Rusia ke Indonesia.

“Kita bisa mengekspor banyak produk ke sana, tetapi kita membutuhkan pabrik-pabrik Rusia, teknologi Rusia, dan keahlian Rusia untuk berinvestasi di Indonesia,” ujarnya.

Lebih jauh, Ketua Komite Bilateral Rusia-Belarusia Kadin Indonesia Didit Ratam mengatakan Indonesia-Russia Business Forum yang digelar pada Kamis (15/10), mempertemukan pemimpin pemerintah dan pelaku usaha dari kedua negara yang ingin menjajaki pasar, mencari mitra bisnis, mengembangkan peluang investasi, dan merealisasikan berbagai proyek kerja sama.

Sejumlah sektor yang terlibat mencakup pelayaran dan pembuatan kapal, keuangan, perdagangan, logistik, pertanian, dan industri. Perwakilan Danantara juga hadir untuk mendukung pembahasan peluang kerja sama investasi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa sertifikasi kompetensi pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus berbasis kemampuan nyata, bukan sekadar formalitas.

“Karena itu, proses sertifikasi perlu didukung standar yang jelas, asesor kompeten, serta tata kelola yang menjamin objektivitas dan kredibilitas hasil asesmen,” kata Wamenaker dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, Afriansyah mengatakan perkembangan teknologi dan dinamika bisnis menuntut tenaga kerja yang terampil, berintegritas, dan adaptif.

Ia menambahkan, kompetensi pekerja karena itu perlu selaras dengan standar industri, risiko pekerjaan, serta kebutuhan bisnis di lapangan.

Dalam konteks tersebut, ia menilai, Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kedua (LSP P2) di lingkungan BUMN memiliki peran penting karena memahami proses bisnis dan tuntutan kompetensi setiap jabatan.

Pemahaman ini menjadi modal untuk menyusun skema sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan, tetapi harus diimbangi tata kelola yang kuat.

“Kedekatan itu harus diimbangi dengan tata kelola yang kuat, seperti asesor kompeten, metode tepat, bukti memadai, dan keputusan objektif sesuai ketentuan. Kredibilitas menjadi modal utama. Sertifikat juga harus mencerminkan kompetensi nyata, bukan formalitas,” ujar Afriansyah.

Ia menambahkan, pengembangan kompetensi perlu dipandang sebagai siklus berkelanjutan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan industri, penyusunan standar kompetensi, pelatihan, asesmen, dan sertifikasi, hingga penerapan kompetensi dalam kinerja nyata.

Dengan demikian, sertifikasi tidak berhenti pada proses pengakuan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memastikan kompetensi pekerja sesuai dengan tuntutan pekerjaan.

Selain itu, Afriansyah juga menyoroti pemanfaatan digitalisasi dalam pengelolaan sertifikasi kompetensi.

Pengelolaan data yang terpadu diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses dan kualitas pengambilan keputusan. Namun, penggunaan teknologi tetap harus menjaga objektivitas asesmen dan integritas seluruh proses sertifikasi.

“Teknologi memperkuat proses, bukan menggantikan integritas asesmen dan profesionalisme,” kata dia.

Untuk mendukung ekosistem kompetensi yang kredibel, diperlukan kolaborasi lintas sektor. Kemnaker berperan dalam perumusan kebijakan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memperkuat sistem sertifikasi, sedangkan Danantara dan BUMN berperan dalam memetakan kebutuhan talenta.

“Sertifikasi bukan sekadar sertifikat, melainkan pengakuan yang dibangun melalui standar jelas, integritas, dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Afriansyah.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT TASPEN (Persero) bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk memperkuat tata kelola pembayaran pensiun untuk mewujudkan transparansi, ketepatan sasaran, dan kemudahan penyaluran hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pensiunan di seluruh Indonesia.

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dalam rangka membangun integrasi data berbasis sistem antara TASPEN dan Ditjen Perbendaharaan dalam Pertukaran Data Pengelolaan dan Pelaporan Program Pensiun, Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) Aparatur Sipil Negara (ASN).

Corporate Secretary TASPEN, Henra, menyampaikan bahwa kolaborasi ini adalah bagian dari upaya TASPEN untuk memperkuat tata kelola dan pengelolaan data sebagai fondasi penyelenggaraan layanan jaminan sosial ASN yang andal.

"Melalui sinergi ini, TASPEN terus mendorong pengelolaan data yang aman, akurat, dan terintegrasi sehingga seluruh manfaat dapat diterima tepat waktu dan tepat sasaran bagi lebih dari 9 juta penerima manfaat dan 16.932 titik layanan di seluruh Indonesia," jelasnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Kerja sama ini mencakup pengintegrasian data antar-aplikasi diantaranya Pembayaran Manfaat Pensiun yang melayani pertukaran data peserta TASPEN beserta data diri dan data keluarga, perhitungan pembayaran iuran program JKK dan JKM yang berupa data Peserta Aktif, Pertukaran Data Iuran yang melayani pengelolaan data Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pegawai ASN pusat dan daerah (di luar Kemenhan dan Polri) beserta data keluarga.

Integrasi juga dilakukan untuk sistem Pelaporan & Evaluasi yang melayani pertukaran data autentikasi pensiun, saldo uang pensiun, keterlanjuran bayar, klaim JKK/JKM, estimasi iuran THT, hingga saldo transaksi akumulasi iuran; dan Percepatan Layanan untuk pencairan klaim hak yang lebih efisien bagi pegawai aktif yang meninggal dunia.

Upaya penguatan tata kelola dan integrasi data ini juga menjadi wujud nyata TASPEN dalam mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya pada agenda pemantapan reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas tata kelola pemerintahan, pembentukan Center of Excellence, serta optimalisasi kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Kerja sama TASPEN dan Kementerian Keuangan dilakukan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Mitra Pembayaran Pensiun di Aula Gedung Yusuf Anwar, Komplek Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Jakarta.

Dalam kesempatan ini, TASPEN juga memberikan penghargaan kepada Mitra Kerja Pembayaran Pensiun Terbaik. Penilaian ini diberikan melalui rangkaian penilaian yang dilakukan secara obyektif berdasarkan hasil evaluasi kinerja serta tingkat pencapaian autentikasi peserta.

Hingga saat ini, TASPEN telah bekerja sama dengan 46 mitra bayar Perbankan dan POS di seluruh Indonesia untuk mendukung kelancaran pembayaran manfaat pensiun. Setiap mitra bayar wajib memenuhi persyaratan, mengikuti proses evaluasi, serta menerapkan standar layanan dan tata Kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

TASPEN juga memastikan bahwa seluruh mitra bayar diperlakukan secara setara dan memiliki peran yang sama penting dalam mendukung kualitas layanan kepada peserta.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menegaskan pentingnya perluasan akses pembiayaan, kolaborasi global, dan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pelaku usaha perempuan mengembangkan bisnis dan bersaing di pasar internasional.

Ketiga aspek tersebut menjadi fokus dalam pemberdayaan pengusaha perempuan agar mampu memperluas jaringan, meningkatkan kapasitas usaha, dan menjangkau lebih banyak pembeli mancanegara.

"Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dapat membantu eksportir Indonesia menjangkau lebih banyak pembeli dan memperluas jaringan bisnis dari berbagai negara," ujar Roro dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Menurut Roro, akses pembiayaan berperan dalam mendukung peningkatan kapasitas dan kualitas usaha. Sementara itu, kolaborasi global membuka kesempatan bagi pengusaha perempuan untuk memperluas jaringan, saling berbagi pengetahuan, dan menjajaki peluang kerja sama bisnis.

Dalam kesempatan yang sama, Roro mengingatkan bahwa kemajuan teknologi perlu diimbangi dengan kesiapan dan peningkatan pemahaman agar pelaku usaha dapat memanfaatkan peluang yang tersedia.

Ia juga mengajak para pelaku usaha perempuan untuk memanfaatkan International Women Business and Investment Forum (IWBIF) 2026 dalam Trade Expo Indonesia 2026 sebagai media untuk membangun jejaring dan saling mendukung dalam mengembangkan usaha.

"Perempuan dapat berhasil selama saling mendukung, hadir untuk satu sama lain, dan ikut bangga atas keberhasilan satu sama lain," katanya.

Roro menyampaikan perempuan memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Ia menyebutkan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berkontribusi sekitar 62 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia dengan lebih dari 60 persen pelaku UMKM merupakan perempuan.

Besarnya peran tersebut menunjukkan bahwa pengembangan usaha bagi perempuan perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga, lingkungan sosial, mitra bisnis, dan pemerintah.

Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha perempuan mengembangkan potensi serta mewujudkan peluang usaha yang lebih luas.

Kementerian Perdagangan, lanjut Roro, terus mendukung pengembangan kualitas produk, pembukaan akses ke pasar ekspor baru, promosi produk Indonesia, serta penghubungan pelaku usaha nasional dengan mitra internasional.

Upaya tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan bagi perempuan, termasuk pelaku UMKM, untuk memasarkan produknya tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga ke pasar luar negeri.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menjalin kerja sama dengan Universiti Teknologi MARA (UITM) Malaysia, untuk memperkuat riset, inovasi, dan pengembangan talenta guna mendorong daya saing industri mebel dan kerajinan.

Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur mengatakan, kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri perlu diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata perusahaan, terutama dalam pengembangan produk bernilai tambah, inovasi desain, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Kolaborasi ini kata dia dalam pernyataan resmi dikonfirmasi di Jakarta, Jumat diharapkan mampu mempertemukan keunggulan akademik dengan kebutuhan industri sekaligus memperluas jejaring usaha di kawasan ASEAN.

“Indonesia dan Malaysia memiliki kekayaan bahan, keterampilan, tradisi kriya, serta kapasitas pendidikan dan industri yang saling melengkapi. MoU ini dapat menjadi titik awal untuk mempertemukan potensi tersebut. Kita ingin membangun kolaborasi yang manfaatnya dirasakan oleh mahasiswa, akademisi, perajin, dan perusahaan, sekaligus memperkuat posisi industri mebel dan kerajinan ASEAN di pasar global,” ujar Sobur.

Adapun kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di Lounge HIMKI, Trade Expo Indonesia (TEI) 2026, Tangerang, Kamis (15/10).

Menurut dia, pengembangan industri mebel dan kerajinan tidak cukup hanya mengandalkan kapasitas produksi dan perluasan pasar. Dukungan riset, inovasi desain, penguasaan teknologi, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja secara berkelanjutan juga diperlukan untuk memperkuat daya saing industri.

Melalui MoU tersebut, HIMKI dan UITM akan menjajaki berbagai program yang menghubungkan keahlian akademik dengan pengalaman praktis perusahaan.

Bentuk kerja sama potensial mencakup penelitian terapan, pengembangan desain, pelatihan, magang mahasiswa, kunjungan industri, serta proyek berbasis kebutuhan perusahaan anggota HIMKI.

Kedua pihak juga membuka peluang penelitian dan pengembangan bersama di berbagai bidang, mulai dari material, proses produksi, kriya, dan desain hingga ekonomi sirkular, keberlanjutan, teknologi digital, serta pengembangan pasar.

Kolaborasi lainnya dapat diwujudkan melalui seminar, pameran, konferensi, kompetisi inovasi, kuliah tamu oleh praktisi industri, dan pelatihan profesional bagi akademisi maupun pelaku usaha.

Dalam pelaksanaannya, HIMKI dapat menghubungkan program kerja sama dengan perusahaan anggota, praktisi, lingkungan produksi, serta kebutuhan pasar. Sementara itu, UITM berpotensi berkontribusi melalui keahlian akademik, peneliti, mahasiswa, fasilitas pendidikan dan penelitian, serta jejaring akademik yang dimiliki.

Keterlibatan langsung perusahaan dalam kegiatan pendidikan dan penelitian diharapkan dapat membantu menghasilkan inovasi yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar. Perusahaan juga dapat berperan dalam pembentukan kompetensi mahasiswa melalui pendampingan, berbagi pengalaman praktis, dan dukungan terhadap penelitian yang berkaitan dengan tantangan industri.

Sobur menilai, kerja sama tersebut juga membuka peluang untuk memperkuat hubungan antara pelaku usaha, akademisi, desainer, perajin, dan institusi pendidikan di Indonesia dan Malaysia. Dalam jangka panjang, kolaborasi ini diharapkan dapat berkembang menjadi jejaring industri regional yang lebih luas.

Menurut HIMKI, penguatan kolaborasi regional menjadi semakin relevan di tengah perubahan tren desain, tuntutan keberlanjutan, transformasi digital, dan perkembangan preferensi konsumen global.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menawarkan konsep pariwisata berkualitas hingga investasi energi baru terbarukan (EBT) kepada delegasi Uni Emirat Arab (UEA).

Tawaran tersebut disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, sebagaimana keterangan yang diterima di Mataram, NTB, Jumat, saat menerima delegasi Uni Emirat Arab yang terdiri dari media massa, influencer, dan agen perjalanan terkemuka dari UEA.

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari familiarization trip (perjalanan pengenalan) promosi pariwisata Indonesia yang diinisiasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi.

Iqbal menegaskan bahwa arah pengembangan pariwisata NTB tidak semata-mata mengejar jumlah kunjungan. Daerah ini ingin menarik wisatawan yang datang untuk menikmati pengalaman lebih mendalam, tinggal lebih lama, dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas melalui pengeluaran selama berwisata.

"Bali memang sangat sukses dengan mass tourism, namun NTB memilih fokus pada pariwisata berkualitas. Kami menyasar wisatawan keluarga yang mencari pengalaman berkesan, tinggal lebih lama, dan membelanjakan lebih banyak. Oleh karena itu, pasar dari negara-negara Teluk menjadi salah satu prioritas utama kami," ujar Iqbal.

Menurutnya, Lombok dan Sumbawa memiliki keragaman daya tarik yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan dengan beragam minat. Selain pantai dan wisata bahari, NTB menawarkan lanskap perbukitan, udara sejuk, panorama pegunungan, serta kekayaan budaya yang dapat dirangkai menjadi pengalaman perjalanan yang lebih beragam.

Iqbal menggambarkan keindahan Lombok sebagai serpihan surga yang jatuh ke bumi. Ia juga menjelaskan bahwa wisatawan dapat menikmati perubahan lanskap dari pesisir menuju kawasan perbukitan di sekitar Gunung Rinjani dalam perjalanan sekitar satu setengah jam.

Keragaman ini, menurutnya, menjadi salah satu keunggulan NTB untuk menarik wisatawan yang menginginkan suasana alam, kenyamanan, dan pengalaman berbeda dalam satu perjalanan. Namun, keindahan destinasi perlu didukung akses yang memudahkan wisatawan berpindah dari satu tempat ke tempat lain.

Karena itu, Pemprov NTB tengah menyiapkan pengembangan konektivitas udara berbasis perairan melalui pesawat amfibi (seaplane), yang direncanakan melayani sejumlah destinasi unggulan.

"Insya Allah pada akhir tahun ini kita akan mulai mengoperasikan penerbangan seaplane sipil reguler pertama di Indonesia yang mendarat langsung di atas air. Kami sedang membangun dermaga-dermaga pendaratan di berbagai titik, seperti Gili Trawangan dan Pulau Moyo, sehingga wisatawan dari bandara bisa langsung terbang menuju pulau tujuan," ungkapnya.

Selain aksesibilitas, kenyamanan wisatawan muslim menjadi salah satu aspek yang ditawarkan NTB kepada pasar Teluk. Mayoritas penduduk NTB beragama Islam, dengan tradisi keramahan dan kekayaan kuliner lokal yang dapat menjadi bagian dari pengalaman wisata. Gubernur menekankan bahwa pelayanan yang hangat dan penghormatan terhadap kebutuhan pengunjung sama pentingnya dengan keindahan alam.

Di luar pariwisata, Iqbal turut memaparkan peluang investasi energi baru terbarukan (EBT), termasuk pengembangan panel surya terapung di sejumlah bendungan serta potensi kerja sama regional antara NTB, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurutnya, kolaborasi antar daerah dapat memperkuat promosi pariwisata sekaligus mendukung pengembangan destinasi yang lebih ramah lingkungan. NTB juga melihat potensi energi surya sebagai salah satu modal untuk mendorong pemanfaatan energi bersih bagi kebutuhan pembangunan dan kawasan wisata.

"Sekarang bukan lagi zamannya bersaing, melainkan berkolaborasi. Bali, NTB, dan NTT telah berkomitmen mengintegrasikan promosi pariwisata. Bahkan NTB yang memiliki tingkat radiasi sinar matahari tertinggi siap menyuplai energi terbarukan ke Bali melalui kabel bawah laut guna mendukung kawasan green tourism," ujarnya.

Delegasi UEA menyambut positif paparan mengenai potensi alam, keramahan masyarakat, dan peluang pengembangan pariwisata NTB. Salah satu perwakilan delegasi menilai keindahan alam dan pengalaman autentik yang ditawarkan Lombok memiliki daya tarik bagi wisatawan yang mencari destinasi dengan privasi, kenyamanan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Sinergi Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal di Bidang Perdagangan.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga Simatupang menyampaikan implementasi PKS ini diharapkan menjadi landasan bagi pelaksanaan program bersama yang terukur, efektif, dan berkelanjutan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing instansi.

"Melalui sinergi ini, pemerintah mendorong terciptanya ekosistem perdagangan yang makin tertib, pelaku usaha yang makin patuh terhadap ketentuan, serta konsumen yang makin terlindungi dan memperoleh kepastian informasi mengenai produk yang diperdagangkan," ujar Moga dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

PKS tersebut ditandatangan sebagai upaya mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini merupakan implementasi dari Kesepakatan Bersama antara BPJPH dengan Kemendag yang ditandatangani pada 12 Mei 2026, yang meliputi pertukaran data dan/atau informasi, pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat, pengawasan produk halal yang beredar di pasar, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan
koordinasi dalam penanganan dan penarikan barang dari peredaran.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyambut baik kerja sama dengan Kementerian Perdagangan sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekosistem halal nasional.

Ia menegaskan bahwa pembinaan pelaku usaha dan pengawasan produk halal memerlukan kolaborasi dan sinergi lintas sektor.

"Kolaborasi dengan Kementerian Perdagangan diharapkan dapat memperkuat pembinaan dan pengawasan produk halal, sehingga pelaksanaan jaminan
produk halal semakin efektif, masyarakat terlindungi, dan pelaku usaha memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya," katanya.

Selanjutnya, kerja sama ini akan ditindaklanjuti melalui program dan kegiatan yang konkret, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, pelaku usaha, serta pemerintah.

Momentum ini sebagai langkah bersama untuk memperkuat jaminan produk halal, meningkatkan perlindungan konsumen, serta memajukan perdagangan Indonesia yang lebih aman dan berdaya saing.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026