Palembang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta seluruh pemerintah daerah penerima bantuan presiden (banpres) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menggunakan anggaran secara tepat sasaran, tepat guna, dan akuntabel.

"Penggunaan banpres ini diupayakan sedemikian mungkin digunakan secara tepat sasaran, tepat guna, dan akuntabel," kata Herman Deru di Palembang, Selasa.

Ia mengatakan pengawasan penggunaan anggaran tersebut akan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia juga berharap aparat penegak hukum (APH) turut mengawal penyaluran dan penggunaan bantuan agar tidak terjadi penyalahgunaan.

"Ini semua (banpres) akan dikawal oleh BPKP dan tentu kita berharap APH juga ikut (mengawal) untuk sama-sama menjaga ini, agar tidak terjadi penyalahgunaan penggunaan," ujarnya.

Ia menjelaskan pemerintah telah menyalurkan banpres tahap II senilai Rp100 miliar kepada 10 pemerintah daerah di Sumsel. Masing-masing daerah menerima bantuan sebesar Rp10 miliar untuk mendukung penanganan karhutla.

Sepuluh daerah penerima bantuan tersebut meliputi Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Lahat, Muara Enim, Empat Lawang, Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Selatan, OKU Timur, Musi Rawas, dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Banpres tahap I yang disalurkan pada September 2026 juga mencapai Rp100 miliar. Bantuan tersebut diberikan kepada lima pemerintah daerah, yakni Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp30 miliar, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan Ogan Komering Ilir (OKI) masing-masing Rp20 miliar, serta Kabupaten Ogan Ilir dan Banyuasin masing-masing Rp15 miliar.

Dengan demikian, total bantuan presiden untuk penanganan karhutla di Sumsel dalam dua tahap penyaluran mencapai Rp200 miliar.

Deru menambahkan pihaknya juga telah mengusulkan tiga daerah yang belum menerima bantuan tersebut, yakni Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Kota Lubuklinggau, dan Kota Pagar Alam, agar mendapat alokasi banpres melalui Kementerian Kehutanan.

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah berkomitmen transportasi publik harus ditingkatkan kualitasnya dan begitu juga aksesnya

Padang (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria mengatakan, reaktivasi jalur kereta api (KA) di Sumatera Barat (Sumbar) dengan nilai anggaran mencapai Rp11 triliun sebagai upaya pemerataan moda transportasi tersebut di seluruh wilayah Indonesia.

"Pemerintah berkomitmen transportasi publik harus ditingkatkan kualitasnya dan begitu juga aksesnya," kata Dony Oskaria saat Pencanangan Reaktivasi Jalur Kereta Api di Sumbar yang dilaksanakan di Kereta Api Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Selasa.

Ia mengatakan, kereta api diharapkan menjadi pilihan transportasi publik bagi masyarakat sehingga jalurnya dilakukan reaktivasi, tidak saja di Sumbar namun juga di seluruh wilayah di Indonesia.

"Ini sejalan dengan harapan Presiden Prabowo, yaitu terjadi peningkatan kualitas transportasi publik di seluruh wilayah Indonesia," katanya.

Ia menyampaikan tantangan dalam reaktivasi jalur kereta api di Sumbar yaitu banyak rumah yang dibangun di jalur rel kereta api.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah dapat membantu menyosialisasikan kepada masyarakat agar reaktivasi dapat berjalan lancar.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin mengatakan, reaktivasi tersebut merupakan perintah dari Presiden langsung untuk melakukan pemerataan layanan kereta api di seluruh Indonesia.

"Kami mendapatkan perintah beberapa kali dari Presiden untuk melakukan pemerataan layanan kereta api di Indonesia," kata dia.

Ia mengatakan hal tersebut karena saat ini jalur kereta api aktif di Pulau Jawa telah mencapai 7.000 kilometer sedangkan rel moda transportasi darat tersebut di luar Jawa masih kurang dari 1.000 kilometer padahal populasinya 50:50 persen.

Ia menyebutkan, panjang rel kereta api aktif di Sumatra sekitar 900 kilometer sedangkan Sumbar saat ini hanya sekitar 84 kilometer padahal sebelumnya di daerah itu memiliki panjang rel 280-an kilometer.

Ia menyampaikan rencana reaktivasi jalur rel kereta api dari Kayu Tanam ke Padang Panjang dengan panjang 15,3 kilometer pada awal 2027 atau setelah seluruh kajian selesai.

Jalur tersebut merupakan bagian dari reaktivasi jalur rel kereta api tahap pertama yang dilakukan di Sumbar. Target reaktivasi jalur rel kereta yang menelan anggaran sekitar Rp11 triliun tersebut ditargetkan selesai tiga hingga empat tahun ke depan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan, reaktivasi jalur kereta api di Sumbar tidak saja hingga Padang Panjang, namun sampai Solok, dan Sawahlunto.

"Harapannya tidak sampai Sawahlunto, namun juga sampai Sijunjung. Ini menyesuaikan dengan undang-undang yang baru terkait pembatasan truk," ujar dia.

Tahap kedua akan dilanjutkan dari Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh, hingga Limbanang atau perbatasan dengan Riau, kata dia.

Ia menyampaikan, pemerintah saat ini tidak saja memfokuskan pembenahan pada kereta api namun juga tol dan jalan nasional agar logistik dan mobilitas masyarakat berjalan lancar sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah.

Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengungkapkan bahwa Indonesia akan mendapatkan pasokan minyak mentah hingga 30 juta barel dari Uni Emirat Arab (UEA).

Djoko mengatakan pembahasan mengenai pasokan minyak tersebut menjadi salah satu hal yang disampaikan saat dirinya mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menerima Duta Besar UEA di Jakarta, Selasa.

"Duta Besar Abu Dhabi menyampaikan akan mengirim minyaknya ke Indonesia sampai dengan 30 juta barel tanpa biaya, tanpa working capital, termasuk free kapalnya. Ini suatu kabar yang bagus juga buat kita," katanya dalam acara "Penyelesaian Front-end Engineering Design/FEED Proyek LNG Abadi Masela" di Jakarta, Selasa.

Namun, Djoko tidak merinci skema kerja sama dan mekanisme pasokan tersebut, termasuk pembiayaan, jadwal pengiriman, serta cakupan pembebasan biayanya.

Selain membahas importasi minyak mentah, Djoko menyampaikan bahwa pertemuan tersebut juga membahas progres keputusan investasi akhir atau final investment decision (FID) proyek gas di Blok Andaman, wilayah lepas pantai Aceh.

Pemerintah sebelumnya menyatakan akan memperkuat ketahanan energi nasional melalui penjajakan pasokan dari sejumlah negara.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dijadwalkan melakukan kunjungan ke India dan China untuk memperoleh kepastian pasokan, sementara PT Pertamina ditugaskan mencari kontrak pasokan jangka panjang.

Upaya tersebut juga sejalan dengan perubahan mekanisme pengadaan energi impor melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026.

Kebijakan tersebut mengatur pengadaan minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) melalui kerja sama langsung antarpemerintah (government-to-government/G2G) maupun pemerintah dengan badan usaha (government-to-business/G2B).

Melalui skema tersebut, pemerintah menegosiasikan pengadaan dengan negara pemasok, sementara badan layanan umum (BLU), yang ditugaskan pemerintah melaksanakan pengadaan, memasoknya kepada Pertamina.

Kebijakan itu ditujukan untuk memperkuat kepastian pasokan energi dalam negeri di tengah ketergantungan Indonesia terhadap impor, terutama untuk minyak mentah dan LPG.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Harapannya, kebijakan tersebut tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani sawit di Riau

Jakarta (ANTARA) - Barisan Muda Riau (BMR) menilai Program Biodiesel B50 membuka peluang penguatan ekonomi daerah melalui peningkatan pemanfaatan kelapa sawit sebagai bahan baku energi, sekaligus berpotensi meningkatkan kesejahteraan petani.

"Harapannya, kebijakan tersebut tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani sawit di Riau," kata Aktivis BMR Jimmy Saputra Nasution dalam keterangannya, diterima di Jakarta, Selasa.

Jimmy menyampaikan hal tersebut dalam diskusi publik Barisan Muda Riau (BMR) bertema "Dua Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto: Sawit, Energi dan Ekonomi Hijau" di Pekanbaru, Senin (26/10).

Menurut dia, peningkatan penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku energi dapat memperluas pasar domestik komoditas perkebunan tersebut, sekaligus memberikan peluang ekonomi bagi daerah penghasil.

Peluang tersebut dinilai penting bagi Riau yang memiliki potensi perkebunan sawit besar dan berperan dalam mendukung pasokan bahan baku industri nasional.

"Kelapa sawit merupakan salah satu kekuatan ekonomi Indonesia. Kami mengapresiasi upaya pemerintah mengoptimalkan komoditas ini untuk mendukung kemandirian energi," ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, luas perkebunan kelapa sawit rakyat di daerah tersebut mencapai sekitar 2,30 juta hektare pada 2025, dengan produksi sekitar 5,72 juta ton.

Program mandatori biodiesel B50 mulai diterapkan pada 1 Juli 2026, melalui pencampuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dengan 50 persen bahan bakar solar untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat hingga pertengahan September 2026, penyaluran B50 telah menjangkau 6.050 dari 6.412 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) atau sekitar 94 persen.

Sementara itu, harga tandan buah segar (TBS) sawit petani swadaya Riau untuk tanaman berumur sembilan tahun naik Rp75,48 menjadi Rp3.679,40 per kilogram (kg) pada periode 21–27 Oktober.

Pada periode yang sama, harga TBS petani mitra plasma untuk kelompok umur tanaman sembilan tahun turun Rp37,97 menjadi Rp3.745,42 per kg.

Selain pengembangan bahan bakar nabati, Jimmy menilai penguatan tata kelola perkebunan melalui sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) penting untuk mendukung keberlanjutan dan daya saing industri sawit.

Diskusi tersebut juga membahas penertiban kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola sumber daya alam.

Jimmy mengapresiasi kebijakan penertiban tersebut, tetapi menekankan pentingnya pelaksanaan yang adil dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan tertentu.

"Penertiban kawasan hutan merupakan langkah penting untuk memperkuat tata kelola sumber daya alam. Kami berharap pelaksanaannya semakin memberikan kepastian hukum, menjaga kelestarian lingkungan, dan tetap memperhatikan hak serta kondisi masyarakat kecil," katanya.

Diskusi yang diselenggarakan BMR itu turut menghadirkan pengamat politik sekaligus dosen Universitas Lancang Kuning Dody Sukma serta diikuti mahasiswa, pemuda dan masyarakat setempat.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyalurkan bantuan indukan ayam sentul dan ratusan ekor anak ayam (day-old chick/DOC) bagi penerima manfaat program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) serta warga prasejahtera di Desa Girimukti, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat Linda Al Amin di Bandung, Selasa, mengatakan intervensi sektor peternakan tersebut disinergikan langsung melalui rangkaian program Abdi Nagri Menyulam Hari Ngaprak Lembur.

Program itu bertujuan memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus membuka peluang kegiatan ekonomi produktif di wilayah perdesaan.

"Langkah ini, dirancang agar dukungan pemerintah daerah tidak sekadar berhenti pada pemenuhan tempat tinggal yang layak, tetapi juga menyentuh penguatan sumber pemenuhan gizi protein hewani dan penghidupan jangka panjang penerima manfaat," kata Linda.

Linda menjelaskan indukan unggul ayam sentul diberikan pada warga Dusun Buni Ayu, Desa Girimukti, bernama Fatimah, yang rumahnya telah direnovasi lewat program Rereongan Pegawai Pemprov Jabar. Jumlah ayam sentul yang diberikan, sebanyak 12 ekor yang terdiri atas dua ekor jantan dan 10 ekor betina sebagai modal awal budidaya ternak skala rumah tangga.

"Ayam sentul merupakan rumpun ayam lokal khas Jawa Barat yang berpotensi tinggi menghasilkan telur dan daging harian, sehingga hasil pemeliharaannya dapat dikonsumsi secara mandiri maupun dijual untuk menambah pendapatan keluarga," ucap dia.

Selain bantuan modal ternak untuk Fatimah, Linda menyebut DKPP Jabar turut menggelontorkan 200 ekor anak ayam umur satu hari (DOC) yang dibagikan secara merata kepada keluarga prasejahtera di wilayah Desa Girimukti.

"Penyaluran ratusan DOC ini ditujukan untuk memperluas cakupan penerima manfaat program, sekaligus mendorong pembentukan usaha peternakan unggas mandiri yang memanfaatkan area pekarangan rumah warga," kata Linda.

DKPP Jabar mengingatkan bahwa keberhasilan budidaya sangat ditentukan oleh konsistensi pemeliharaan, mencakup ketersediaan pakan, sanitasi dan kebersihan kandang, kecukupan air minum, serta tindakan pencegahan penyakit ternak secara berkala.

Lebih lanjut, dia mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menekankan bahwa ketahanan pangan keluarga sangat bergantung pada kemampuan rumah tangga dalam mengakses bahan gizi yang seimbang, aman, dan beragam secara berkelanjutan.

Dan melalui sinergi antara pemenuhan hunian layak melalui program Rutilahu dan pemberdayaan peternakan pekarangan oleh DKPP Jabar, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima bantuan pasif, tetapi mampu mandiri secara ekonomi dan pangan.

"Pemprov Jabar berkomitmen menjaga kesinambungan program kolaboratif ini agar dampak pemulihan kesejahteraan dan kemandirian gizi warga perdesaan di Jawa Barat dapat terwujud secara nyata," tutur dia menambahkan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Persoalan yang terjadi bertahun-tahun di Sumbar adalah sering terputusnya konektivitas, pada dua titik utama yaitu Sitinjau Lauik dan Silaing Lembah Anai, dua persoalan ini menjadi fokus pemerintah Prabowo untuk menyelesaikan

Padang (ANTARA) - Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) menilai pembangunan flyover atau jalan layang di Sitinjau Lauik yang menghubungkan jalan utama Padang menuju Solok meningkatkan konektivitas di Sumatera Barat (Sumbar).

"Persoalan yang terjadi bertahun-tahun di Sumbar adalah sering terputusnya konektivitas, pada dua titik utama yaitu Sitinjau Lauik dan Silaing Lembah Anai, dua persoalan ini menjadi fokus pemerintah Prabowo untuk menyelesaikan," kata Kepala BP BUMN Dony Oskaria di Padang, Sumbar, Selasa.

Ia menyampaikan hal itu pada kunjungan lapangan BP BUMN bersama Komisi VI DPR ke pembangunan Flyover Sitinjau Lauik.

Menurut dia, persoalan konektivitas tersebut bisa diselesaikan dengan membangun jalan layang yang akan memberi dampak siginifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumbar.

Selain itu, ia mengatakan masyarakat Sumbar juga harus bersyukur karena sebentar lagi akan dilanjutkan pembangunan Tol Padang-Bukittinggi yang dimulai pada Januari 2027.

"Pembangunan tol tersebut akan menyelesaikan persoalan konektivitas di Lembah Anai, kalau itu juga selesai maka pertumbuhan ekonomi semakin baik," katanya.

Ia berharap warga Sumatera Barat mendukung pembangunan Jalan Layang Sitinjau Lauik dan kelanjutan pembangunan Tol Padang-Bukittinggi.

"Program pemerintah berorientasi untuk memperbaiki persoalan fundamental yang dihadapi masyarakat," ujar dia.

Flyover Sitinjau Lauik merupakan jalan layang yang berada di Jalan Padang–Solok tepatnya di Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat.

Jalan layang ini dibangun dengan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan Hutama Karya sebagai kontraktor dengan nilai investasi mencapai Rp2,79 triliun.

Pembangunan jembatan layang ini untuk memperbaiki aspek geometrik jalan menjadi lebih baik yakni, gradien maksimal dari yang awalnya 26 persen menjadi 8 persen dan radius tikungan yang semula kurang dari 15 meter, menjadi kurang dari 95 meter, dan jarak pandang menjadi lebih baik.

Sitinjau Lauik merupakan jalan yang menghubungkan Kota Padang dan Solok dengan jarak 53 km, sekaligus menjadi bagian dari jalan nasional dan Lintas Sumatra yang mengarah ke Dharmasraya, Jambi, hingga Pulau Jawa.

Jalan ini ramai dilewati karena merupakan rute terdekat dari Solok ke Padang. Sitinjau Lauik terletak di kawasan hutan lindung dengan kemiringan jalan hingga 45 derajat, dipenuhi tanjakan curam, turunan terjal, belokan tajam, tebing dan jurang.

Saat hujan gerimis, kabut tebal sering menghalangi pandangan, meningkatkan risiko kecelakaan. Kawasan ini rawan kecelakaan dan tanah longsor, sering menyebabkan kerugian materiil dan korban jiwa.

Pewarta: Najmi Aulia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Manokwari (ANTARA) - Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Universitas Airlangga (Unair) mengembangkan format laporan keuangan digital guna memudahkan pengurus BUMDes di Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, melakukan pencatatan setiap transaksi.

Ketua TEP 5 Unair dr Moses Glorino Rumambo Pandin di Manokwari, Selasa, mengatakan format berbasis Microsoft Excel dilengkapi rumus perhitungan otomatis, sehingga tata kelola pencatatan keuangan BUMDes lebih tertata.

“Format tersebut diperkenalkan kepada pengurus BUMDes SP 1, SP 2, dan SP 4 melalui pelatihan di gedung serbaguna SP 1, kawasan transmigrasi Prafi, tanggal 22–23 Oktober 2026,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa pengembangan format pelaporan keuangan digital didasari pada kebutuhan pengurus yang masih menggunakan buku untuk mencatat seluruh transaksi maupun penyusunan laporan keuangan.

Metode manual tersebut kerap menyulitkan pengurus BUMDes dalam menghitung dan merekapitulasi data, terutama ketika jumlah transaksi semakin banyak, sehingga memerlukan pengembangan sistem yang lebih praktis.

“Melalui format digital, pengurus dapat melakukan perhitungan dan menyusun rekapitulasi keuangan secara terstruktur,” ujar Moses.

Menurut dia, data setiap transaksi yang tersimpan dalam sistem digital berbasis Microsoft Excel memudahkan proses pemeriksaan, dapat diperbaharui, serta menjadi bahan evaluasi pengelolaan keuangan BUMDes.

Materi pelatihan pada hari pertama tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan sistem laporan keuangan digital, melainkan tata kelola dan penyusunan pelaporan secara baik dan benar dalam mendukung operasional BUMDes.

“Tim kami juga memberikan materi tentang tata kelola dan penyusunan laporan keuangan. Pencatatan yang diperkenalkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengurus,” ucap Moses.

Pada hari kedua, pihaknya menghadirkan Kepala Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Kampung pada DPMK Manokwari Thomas Heru Susanto yang menyampaikan materi tentang struktur organisasi dan tata kelola kelembagaan BUMDes.

Hal ini berkaitan dengan penataan administrasi keuangan perlu disertai pembagian tugas maupun tanggung jawab yang jelas agar pengelolaan usaha BUMDes di kawasan transmigrasi Distrik Prafi berjalan secara terarah dan berkelanjutan.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Perusahaan pasti akan berpikir beribu kali apabila ingin menanam sawit di bekas lahan yang terbakar

Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan Praktisi Profesional Perkebunan (P3PI) menyatakan perusahaan sawit tidak akan gegabah melakukan penanaman sawit di bekas lahan yang terbakar atau kebakaran lahan dan hutan (karhutla).

Menurut anggota P3PI Marlon Sitanggang, menanam sawit di bekas lahan terbakar selain potensi keuntungannya minim, sanksi hukumnya juga berat.

"Perusahaan pasti akan berpikir beribu kali apabila ingin menanam sawit di bekas lahan yang terbakar," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia menegaskan lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak cocok ditanami kelapa sawit karena struktur tanahnya sudah rusak, apalagi lahan tersebut merupakan tanah gambut.

“Jelas kurang bagus kalau langsung ditanami kelapa sawit, apalagi kalau tanah gambut. Karena bisa dipastikan lahan bekas kebakaran tersebut kondisi (struktur tanahnya) sudah rusak,” ujarnya.

Menurut dia kebakaran merusak bahan organik tanah, membunuh mikroorganisme penting, serta menurunkan tingkat kesuburan dan kemampuan tanah menyimpan air. Struktur tanah yang sudah rusak tersebut tidak baik langsung ditanami kelapa sawit.

Khusus untuk lahan gambut, lanjutnya, kurang cocok ditanami sawit, apalagi lahan gambut yang terbakar, tidak cocok sama sekali. Memang sawit bisa hidup di lahan gambut dan lahan gambut bekas kebakaran, namun memerlukan biaya pemeliharaan yang sangat mahal.

Dia menyebutkan akhir-akhir ini beredar kabar di media massa, terutama media sosial (medsos) yang menyatakan bahwa pasca lahan terbakar lantas ditanami bibit kelapa sawit. Informasi tersebut seakan memberi kesan bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit berada di balik peristiwa karhutla.

"Input dan teknologinya sangat mahal. Apakah dengan biaya yang sangat mahal tersebut akan sepadan dengan produksi yang dihasilkan saat panen yang akan datang? Ini yang perlu diperhatikan. Itu dari aspek agronomi, belum lagi dari aspek hukum," ujar pakar agronomi tersebut.

Sedangkan untuk tanah mineral yang terbakar, bisa dipastikan mikro organisme pengurai yang ada di dalam tanah pasti mati/rusak. Nitrogen (N) menguap dan karbon (C) menumpuk sehingga C/N ratio jadi tinggi. Akibatnya, ketersediaan unsur hara yang diserap tanaman jadi minim.

“Dampaknya pasti produktivitasnya rendah. Karena penyerapan unsur haranya terganggu,”katanya.

Sementara dari aspek hukum, dia menambahkan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Satgas PKH menegaskan bahwa lahan bekas karhutla (terutama di kawasan hutan lindung, konservasi, maupun HPT) wajib dipulihkan/direhabilitasi, bukan dialihfungsikan menjadi kebun sawit.

Penanaman sawit secara ilegal di atas lahan bekas terbakar, lanjut kandidat doktor dari Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan ini, merupakan pelanggaran hukum yang dapat berujung pada penyegelan alat berat, pencabutan izin, hingga proses pidana.

“Jadi kalau ada yang nanam sawit di bekas lahan kebakaran itu sama saja artinya dengan ‘bunuh diri’. Sudah biaya pemeliharaan tanamannya mahal juga sanksi hukumnya berat,” katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bandung, Jawa Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, mengkaji rencana penyesuaian tarif air minum Perumda Air Minum Tirta Raharja pada 2027 dengan mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat dan keberlanjutan operasional perusahaan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyana di Bandung, Jabar, Selasa, mengatakan penyesuaian tarif, yang tidak berubah sejak 2022 tersebut, harus disertai perhitungan transparan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

"Penyesuaian tarif harus dirumuskan secara cermat, transparan, dan bertanggung jawab. Keseimbangan antara keberlanjutan operasional perusahaan dan kemampuan membayar masyarakat (willingness to pay) harus menjadi perhatian utama," katanya.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat pada Agustus 2026 telah membahas hasil tinjauan kajian penyesuaian tarif Tirta Raharja untuk 2027.

Evaluasi tersebut mencakup kewajaran perhitungan, keterjangkauan tarif, pemulihan biaya (cost recovery), dan efisiensi operasional.

Sementara itu, Perumda Tirta Raharja mencatat penurunan debit air baku rata-rata 23 persen hingga September 2026 dibandingkan kondisi normal.

Kapasitas produksi normal perusahaan mencapai sekitar 1.008 liter per detik, sedangkan 12.907 dari total 122.532 sambungan pelanggan berada di wilayah yang berpotensi mengalami penyesuaian jam pengaliran dan tekanan air.

Cakra mengatakan air minum merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk upaya pencegahan stunting, sehingga penyesuaian tarif harus tetap memperhatikan keterjangkauan layanan bagi seluruh kelompok pelanggan.

"Penyesuaian tarif tersebut nantinya ditujukan untuk memperkuat infrastruktur, meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi, menekan angka kehilangan air (water loss), serta menjamin ketersediaan air baku," ujarnya.

Ia menegaskan kebijakan tersebut harus diikuti perbaikan nyata pada kelancaran pasokan, keandalan jaringan distribusi, serta kecepatan penanganan pengaduan pelanggan.

Pemerintah daerah juga meminta agar perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi bagian dari pertimbangan penetapan tarif.

Konsultasi publik tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bandung, Dewan Pengawas, Direksi Perumda Tirta Raharja, tokoh masyarakat, serta insan pers untuk membahas rencana penyesuaian tarif air minum pada 2027.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Yang pertama jelas ketahanan energi, karena PLTN atau nuclear power plant hampir semua negara maju itu, untuk kebutuhan perdamaian atau peace. Bahkan negara seperti Uni Emirat Arab sebagai negara yang kaya minyak dia sudah memiliki nuclear power plan

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia mengungkapkan, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN penting bagi ketahanan energi nasional.

"Yang pertama jelas ketahanan energi, karena PLTN atau nuclear power plant hampir semua negara maju itu, untuk kebutuhan perdamaian atau peace. Bahkan negara seperti Uni Emirat Arab sebagai negara yang kaya minyak dia sudah memiliki nuclear power plant," ujar Managing Director Industrialization Danantara Indonesia Ardy Muawin dalam gelaran Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026, di Jakarta, Selasa.

Menurut Ardy, salah satu hal paling penting terkait dengan PLTN yakni transfer teknologi, di mana Indonesia tidak hanya menjadi operator atau user dari nuclear power plant, tapi Indonesia juga bisa punya keahlian (mastery) dalam power plant.

"Tadi sudah disampaikan, dulu Amerika Serikat kirim ke Korea Selatan, Korea Selatan bisa mengembangkan versi terbarunya. Indonesia sendiri sudah punya reaktor nuklir pada tahun 1960an, sebenarnya cita-cita itu sudah ada. Danantara nanti kami bisa menjadi orkestrator setelah regulasinya ada dan pemerintah sudah memutuskan langkah ke depannya," katanya.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), PLTN sudah menjadi target. Danantara menunggu keputusan pemerintah bagaimana terkait dengan nuclear power plant itu sendiri. Begitu ada keputusan dari pemerintah tentunya Danantara memiliki ekosistem.

"Dari off-taker ada PLN, terus kemudian nanti PLN juga bisa yang nanti mendistribusikan. Tentunya nanti kita juga bisa koordinasi dengan BRIN atau instansi terkait yang memang bidang ini. Jadi kami bisa dari sisi nanti orkestrasi keseluruhan dan juga nanti ke depannya pembiayaan dan juga kemitraan (partnership)," kata Ardy.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa PLTN juga menjadi salah satu cantolan untuk teknologi-teknologi turunan, karena banyak industri yang juga terkait dengan teknologi nuklir seperti industri kesehatan (medical).

"Jadi bukan hanya terkait dengan listriknya, tapi transfer teknologi dan industri yang berkembang karena penguasaan teknologi nuklir itu sendiri," ujarnya.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Sripeni Inten Cahyani menyebut energi nuklir berpotensi menjadi "kuda hitam" dalam mempercepat proses dekarbonisasi dan pencapaian target netralitas karbon di Indonesia.

Program pengembangan energi nuklir menjadi semakin relevan lantaran Indonesia membutuhkan sumber energi yang mampu memenuhi permintaan energi industri dan masyarakat sekaligus mendukung upaya mengurangi emisi karbon.

Sripeni mengatakan, sejumlah negara di kawasan ASEAN telah menempatkan nuklir sebagai bagian dari strategi energi jangka panjang. Malaysia dan Filipina dikabarkan mulai masuk ke proyek energi nuklir pada 2031, sementara Vietnam memiliki target pada rentang 2031 hingga 2035.

Menurut dia, Indonesia memiliki modal kuat dalam pengembangan teknologi nuklir untuk energi, baik dari sisi sumber daya manusia dan fasilitas penelitian.

Indonesia punya program pendidikan nuklir di Universitas Gadjah Mada (UGM), sementara fasilitas reaktor nuklir di Serpong, Banten, memiliki kapasitas sekitar 30 megawatt untuk kepentingan penelitian.

Lebih lanjut dia menyampaikan, program pengembangan nuklir saat ini sudah memiliki arah yang konkret melalui identifikasi lokasi dan masuknya rencana pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN periode tahun 2025 hingga 2034.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Medan (ANTARA) - Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara mencatat omzet di Galeri Mustika Deli Dekranasda Kota Medan mencapai Rp608.459.986 meningkat Rp108.459.986 dari catatan hingga September 2026.

Kepala Dinas Koperasi, UMK, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Hendra Ridho mengatakan jumlah transaksi tersebut dihitung sejak Juli- September 2026.

"Total omzet di Galeri Mustika Deli Dekranasda Kota Medan dari Juli-September 2026 sekitar Rp608.459.986," ujar Hendra Ridho di Medan, Selasa.

Menurut dia, jumlah transaksi tersebut merupakan bentuk antusias masyarakat dengan hadirnya Galeri Mustika Deli yang yang gagas Dekranasda Kota Medan tersebut.

Ia mengatakan galeri yang baru diluncurkan Wali Kota Medan pada Juli 2026 menjadi hal yang baru bagi masyarakat untuk melihat produk-produk unggulan UMKM binaan pemerintah kota setempat.

"Pengunjung dapat dikatakan ramai, termasuk di ajang-ajang tertentu seperti acara skala nasional maupun lokal," kata dia.

Ia mengatakan Galeri Mustika Deli yang berada di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan menjadi lokasi strategis untuk masyarakat berkunjung.

Menurut dia, masyarakat yang tengah mengurus di Mall Pelayanan Publik berpotensi melihat berbagai ragam produk yang dipajang di galeri tersebut

"Selain dari masyarakat umum, biasanya pengunjung berasal dari tamu tamu pemerintah. Kegiatan pemerintah juga sering dilakukan di sini untuk mendongkrak pengunjung," sebut dia.

Meski menunjukkan peningkatan signifikan, Hendra mengatakan pemerintah kota setempat terus berupaya menarik minat masyarakat untuk berkunjung dan belanja di galeri tersebut.

Ia mengatakan pelibatan elemen masyarakat termasuk komunitas menjadi salah satu upaya untuk menarik minat masyarakat untuk berkunjung dan belanja.

"Ini tidak hanya memudahkan masyarakat untuk membeli produk unggulan Kota Medan, tetapi juga menjadi kesuksesan mendongkrak UMKM Kota Medan," ujarnya.

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Terpenting lagi, pastikan pembelian tiket dilakukan melalui kanal penjualan resmi PT PELNI agar mendapatkan diskon tersebut

Palangka Raya (ANTARA) - PT Pelni Cabang Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, memberikan diskon sebesar 30 persen melalui program stimulus, dalam rangka periode Natal Tahun 2026 dan Tahun Baru 2027.

Kepala Pelni Cabang Pangkalan Bun Andry Yudha di Pangkalan Bun, Selasa mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program ini dengan merencanakan perjalanan sejak dini.

"Terpenting lagi, pastikan pembelian tiket dilakukan melalui kanal penjualan resmi PT PELNI agar mendapatkan diskon tersebut," ujarnya.

Adapun program stimulus diskon tarif tersebut berlaku pembelian tiketnya pada tanggal 18 November untuk keberangkatan dari tanggal 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027, dengan kuota sebanyak 414.630 penumpang.

"Program diskon ini khusus berlaku untuk pembelian tiket kelas ekonomi, dan ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya yang berencana melakukan perjalanan pada periode Natal dan Tahun Baru," ujarnya.

Menurut Andry, kebijakan diskon tarif ini tidak hanya memberikan keringanan biaya perjalanan, tetapi juga berpotensi mendorong perputaran ekonomi di daerah tujuan. Dengan begitu, harga tiket yang lebih terjangkau membuat masyarakat memiliki kesempatan untuk menghemat biaya perjalanan.

"Dana yang dihemat dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lain selama berada di kampung halaman. Hal ini tentunya diharapkan turut mendorong perputaran ekonomi di daerah," ungkapnya.

Andry menyampaikan, dirinya mengimbau masyarakat agar memperhatikan periode keberangkatan yang telah ditentukan, serta mempersiapkan perjalanan dengan baik, agar dapat memanfaatkan program stimulus sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami mengimbau calon penumpang untuk merencanakan perjalanan lebih awal, memeriksa jadwal keberangkatan kapal, serta memastikan ketersediaan tiket sebelum melakukan perjalanan. Dengan perencanaan yang baik, masyarakat dapat mempersiapkan perjalanan dengan lebih nyaman dan tertib," katanya.

Saat ini, tiket kapal PELNI sudah dapat dipesan mulai H-60 sebelum tanggal keberangkatan. Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk merencanakan perjalanan lebih awal dan memastikan ketersediaan tiket sesuai jadwal yang diinginkan.

Adapun kapal penumpang PELNI yang singgah di Kumai tiketnya dapat dipesan mulai H-60. Terdapat tiga kapal yang melayani penumpang, yaitu KM Awu dengan rute Kumai-Surabaya-Benoa-Bima-Waingapu-Ende-Kupang-Kalabahi.

Sementara KM Lawit Rute (A) Kumai – Surabaya atau Semarang, KM Lawit Rute (B) Kumai-Surabaya-Benoa-Bima-Waingapu-Ende-Kupang- Kalabahi. Serta KM Kelimutu dengan rute Kumai-Semaran atau Surabaya.

Andry mengungkapkan, pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam menghadapi periode Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

"Kesiapan operasional dan kualitas pelayanan tetap menjadi perhatian utama, agar perjalanan penumpang dapat berlangsung dengan baik,” ungkapnya.

Selain itu, Kepala Pelni Cabang Pangkalan Bun tersebut juga menghimbau kepada penumpang untuk memastikan pembelian tiket dilakukan melalui kanal penjualan resmi guna menghindari praktik percaloan dan potensi penipuan.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tidak membeli tiket melalui pihak yang tidak resmi. Gunakan kanal penjualan resmi untuk memastikan transaksi dilakukan dengan aman dan menghindari risiko penipuan," tegas Andry.

Pembelian tiket dengan tarif diskon dapat dilakukan melalui seluruh kanal/channel penjualan resmi PELNI, termasuk aplikasi PELNI Mobile.

Pewarta: Rendhik Andika/Safitri RA
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026