Saya berharap GIIAS Makassar 2026 tidak hanya menjadi tempat melihat produk dan teknologi terbaru, tetapi juga menjadi ruang lahirnya kolaborasi, investasi, dan peluang usaha baru yang memperkuat industri otomotif nasional

Makassar (ANTARA) - Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Setia Diarta mengatakan pasar domestik masih menjadi penopang utama industri otomotif nasional.

"Kota Makassar adalah salah satu kota besar tempat pelaksanaan GIIAS 2026. Saya berharap GIIAS Makassar 2026 tidak hanya menjadi tempat melihat produk dan teknologi terbaru, tetapi juga menjadi ruang lahirnya kolaborasi, investasi, dan peluang usaha baru yang memperkuat industri otomotif nasional,” ujarnya di Makassar, Rabu.

Pada pembukaan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Makassar 2026 itu, Setia Diarta mengatakan Sulawesi Selatan merupakan salah satu pasar otomotif terbesar di Indonesia.

Berdasarkan data penjualan kendaraan pada 2026, Sulawesi Selatan menempati peringkat ketujuh secara nasional dengan pangsa pasar sekitar 4 persen.

Ia menyatakan jika angka itu menunjukkan betapa kuatnya potensi Sulawesi Selatan dan kawasan timur Indonesia dalam penjualan produk otomotif tersebut.

Menurut Setia, potensi pasar itu perlu diikuti penguatan industri pendukung, mulai dari perluasan jaringan penjualan, layanan purnajual, pelatihan teknisi, hingga keterlibatan pelaku industri kecil dan menengah (IKM) dalam memasok komponen kendaraan.

"Secara nasional, industri otomotif juga masih mencatatkan pertumbuhan. Sepanjang Januari-September 2026, penjualan kendaraan secara wholesales mencapai sekitar 679 ribu unit atau tumbuh 21 persen. Sementara itu, penjualan secara retail meningkat 15,4 persen," katanya.

Selain itu, ia menyebut kinerja ekspor kendaraan turut mengalami peningkatan. Ekspor kendaraan utuh atau completely built up (CBU) tercatat mencapai 371 ribu unit, tumbuh 2,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara untuk ekspor kendaraan dalam bentuk terurai atau completeely knocked down (CKD) juga turut mengalami peningkatan dengan tumbuh sekitar 24,5 persen.

"Kami berharap GIIAS Makassar 2026 dapat menjadi ruang kolaborasi antara produsen kendaraan, pelaku industri komponen, dan pemerintah daerah untuk memperluas pasar otomotif, khususnya di kawasan timur Indonesia," ucapnya.

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia menilai kemampuan teknologi finansial dalam negeri dapat menjadi modal bagi perbankan nasional untuk memperluas usaha ke pasar Asia.

"Indonesia bisa menjadi pintu gerbang bagi perusahaan-perusahaan Indonesia untuk berkembang dan menjadi pemain regional," kata Managing Director Global Relations and Communications Danantara Indonesia Pahala Nugraha Mansury, dalam diskusi panel Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Jakarta, Rabu.

Menurut Pahala, perkembangan perbankan digital dan teknologi finansial menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan yang dapat dimanfaatkan untuk bersaing dengan pelaku usaha dari negara lain.

"Kalau kita melihat teknologi finansial, ini mungkin salah satu bidang yang kemampuan Indonesia tidak terlalu tertinggal dibandingkan pasar lain," ujarnya.

Ia mencontohkan perkembangan layanan perbankan melalui telepon seluler serta penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam transaksi lintas negara sebagai gambaran kemajuan teknologi pembayaran Indonesia.

Pahala juga mengungkapkan pengalamannya selama sekitar 15 tahun di Bank Mandiri, termasuk ketika bank tersebut memprioritaskan investasi pada layanan perbankan seluler dibandingkan perluasan jaringan anjungan tunai mandiri (ATM).

Menurut dia, investasi teknologi membutuhkan komitmen pimpinan, dukungan pendanaan, serta pengembangan kemampuan pegawai agar perusahaan mampu menghadirkan layanan yang kompetitif.

Dalam konteks persaingan regional, Pahala mencontohkan sejumlah bank negara tetangga yang telah mengembangkan usaha di Indonesia, seperti Maybank dan CIMB dari Malaysia, DBS, UOB, dan OCBC dari Singapura, serta Kasikornbank dan Bangkok Bank dari Thailand.

Ia menilai kehadiran bank-bank tersebut menunjukkan peluang pengembangan usaha lintas negara yang juga dapat dimanfaatkan perbankan nasional dengan mengandalkan kemampuan teknologi dan besarnya pasar domestik.

"Masih sangat sedikit bank Indonesia yang beroperasi di luar negeri. Kami di Danantara meyakini bahwa hal ini membutuhkan dorongan perubahan pola pikir," katanya.

Meski demikian, sejumlah bank nasional telah memiliki jaringan internasional. Berdasarkan laporan tahunan 2025, Bank Negara Indonesia (BNI) memiliki enam kantor cabang luar negeri, antara lain di Singapura, Hong Kong, Tokyo, Seoul, London, dan New York.

Bank Mandiri juga memiliki jaringan internasional untuk mendukung transaksi dan kegiatan usaha nasabah di luar negeri.

Pahala menambahkan keberadaan masyarakat Indonesia yang tinggal dan bekerja di berbagai negara dapat menjadi pasar potensial bagi pengembangan layanan keuangan lintas batas.

Dari sisi teknologi pembayaran, Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah pengguna QRIS mencapai 70,6 juta orang dengan 49,4 juta pedagang pada triwulan III 2026.

Pada periode tersebut, volume transaksi QRIS tumbuh 75,80 persen secara tahunan, sedangkan volume pembayaran digital secara keseluruhan mencapai 18,09 miliar transaksi atau meningkat 39,24 persen.

Layanan QRIS antarnegara juga telah terhubung dengan enam negara, yakni Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan China.

Hingga Agustus 2026, BI mencatat transaksi QRIS oleh pengguna asing di Indonesia mencapai 17,8 juta transaksi senilai Rp6,2 triliun. Sementara itu, transaksi pengguna Indonesia di negara mitra mencapai lima juta transaksi senilai Rp1,85 triliun.

Meski konektivitas pembayaran berbeda dengan ekspansi operasional perbankan, perkembangan tersebut menunjukkan semakin luasnya jangkauan teknologi pembayaran Indonesia.

Pahala mengingatkan perusahaan yang memasuki pasar regional harus siap menghadapi persaingan dengan pelaku usaha setempat, termasuk ketika tidak memiliki keunggulan yang sama seperti di pasar domestik.

Karena itu, penguatan teknologi, sumber daya manusia, dan kemampuan organisasi dinilai penting agar lebih banyak perusahaan nasional mampu mengembangkan usaha dan bersaing di kawasan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Utamanya, dalam mendukung pemenuhan, perawatan, serta modernisasi alutsista Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara berkelanjutan

Bandung (ANTARA) - Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung progres perbaikan dan upgrade alat utama sistem senjata (alutsista) di PT Dirgantara Indonesia (PTDI) baik untuk domestik maupun internasional, guna memastikan pengerjaannya sesuai dan tepat waktu.

Direktur Utama PTDI Gita Amperiawan menerangkan inspeksi langsung oleh menhan ini, menegaskan peran vital PTDI sebagai pilar utama kemandirian industri pertahanan nasional.

"Utamanya, dalam mendukung pemenuhan, perawatan, serta modernisasi alutsista Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara berkelanjutan," kata Gita dalam keterangan PTDI di Bandung, Rabu.

Pihak PTDI menjelaskan dalam peninjauan ini, Menhan melihat pengerjaan modernisasi tiga unit pesawat CN235-100 milik Angkatan Udara Uni Emirat Arab (UAE Air Force) yang ditargetkan rampung pada akhir 2027.

Pengerjaan pada tiga unit pesawat CN235-100 milik UAE Air Force mencakup Service Life Extension Program (SLEP) serta avionics upgrade guna memperpanjang usia pakai sekaligus memodernisasi sistem navigasi dan penerbangan pesawat buatan anak bangsa tersebut.

Pekerjaan ekspor layanan penerbangan ini menjadi bukti nyata pengakuan dunia internasional terhadap kapabilitas industri kedirgantaraan nasional dalam pemeliharaan dan modernisasi alutsista tingkat tinggi.

Selain menangani alutsista manca negara, Menhan Sjafri juga disebut memantau ketat upgrade mission system pada pesawat CN235-220 Maritime Patrol Aircraft (MPA) milik TNI AL serta proses produksi pesawat CN235-220 Military Transport (serial number N71) pesanan TNI AL yang ditargetkan selesai awal 2027.

Peninjauan dilanjutkan pada proyek rekondisi struktur dan pemeliharaan dan perawatan (Harwat) dua unit pesawat NC212-200 TNI AL, serta pengerjaan program modernisasi armada pesawat C-130 Hercules milik TNI Angkatan Udara (AU).

Rangkaian inspeksi alutsista militer domestik dan mancanegara tersebut diakhiri dengan peninjauan kesiapan lini produksi di Hanggar Final Assembly Line (FAL) N219.

Kunjungan kerja Menhan di Hanggar FAL Fixed Wing PTDI Bandung tersebut dilakukan pada Selasa (27/10), dengan didampingi Wamenhan Bidang Logistik, Industri Pertahanan dan Teknologi Marsekal TNI Yusuf Jauhari, Sekjen Kemhan Letjen TNI Gabriel Lema, serta Dirjen Pothan Kemhan Laksda TNI Sri Yanto.

Rombongan tersebut disambut langsung oleh Direktur Utama PTDI Gita Amperiawan, Wakil Komisaris Utama PTDI Marsdya TNI (Purn) Bagus Puruhito, serta Komisaris PTDI Yusron Ihza.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Teknologi mendalam memanfaatkan penelitian, sesuatu yang tidak mudah ditiru oleh industri lain

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Mohammad Fauzan Adziman menilai pengembangan teknologi berbasis riset membuka peluang lahirnya perusahaan rintisan berstatus unikorn di Indonesia.

Ia menyampaikan pandangan tersebut dalam diskusi panel Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Jakarta, Rabu, dengan mencontohkan perkembangan perusahaan rintisan teknologi mendalam di Eropa.

"Di Eropa, perusahaan teknologi mendalam mencapai valuasi lebih dari satu miliar dolar AS (unikorn) dalam lima tahun tujuh bulan, atau dua tahun empat bulan lebih cepat," kata Fauzan.

Berdasarkan data PitchBook yang dirujuk McKinsey dan ditampilkan dalam paparannya, perusahaan rintisan teknologi mendalam di Eropa rata-rata membutuhkan lima tahun tujuh bulan untuk mencapai status unikorn, dibandingkan tujuh tahun 11 bulan bagi perusahaan rintisan teknologi konvensional.

Status unikorn merujuk pada perusahaan rintisan dengan valuasi sedikitnya satu miliar dolar AS atau sekitar Rp18,14 triliun.

Fauzan menjelaskan teknologi mendalam atau deep tech merupakan inovasi yang bertumpu pada penelitian ilmiah, memiliki keunggulan teknologi yang sulit ditiru, serta berpotensi dikembangkan menjadi kegiatan usaha berskala besar.

"Teknologi mendalam memanfaatkan penelitian, sesuatu yang tidak mudah ditiru oleh industri lain, dan memiliki potensi untuk dikembangkan dalam skala besar," ujarnya.

Dalam paparannya, Fauzan menjelaskan keunggulan perusahaan teknologi mendalam antara lain berasal dari penguasaan kekayaan intelektual, teknologi yang sulit direplikasi, serta kemampuan menjawab kebutuhan jangka panjang.

Bidang yang berpotensi memanfaatkan pengembangan teknologi tersebut mencakup energi, pangan, dan kesehatan, yang membutuhkan inovasi untuk menjawab berbagai persoalan serta meningkatkan kemampuan industri.

Menurut Fauzan, peluang tersebut perlu diikuti penguatan kemampuan riset di Indonesia agar perusahaan tidak hanya bergantung pada teknologi yang sudah tersedia, tetapi juga mampu menghasilkan inovasi sendiri.

"Di sinilah inovasi produk secara mandiri dan penelitian serta pengembangan bersama mulai berperan," ujar dia.

Ia menjelaskan pengembangan kemampuan industri perlu dilakukan secara bertahap, dari kegiatan produksi rutin dan penyesuaian teknologi menuju inovasi produk secara mandiri serta kerja sama penelitian dengan berbagai pihak.

Berdasarkan data pada 2022 dalam paparannya, porsi belanja penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan sektor usaha di Indonesia tercatat sebesar 16,7 persen dari total belanja penelitian dan pengembangan nasional.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan Taiwan sebesar 85,5 persen, Korea Selatan 79,4 persen, China 77,6 persen, dan Jepang 73,1 persen.

Fauzan menilai penguatan kegiatan riset di dunia usaha perlu disertai pengembangan sumber daya manusia, dukungan pembiayaan, dan kepercayaan investor agar hasil inovasi dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi.

"Kita perlu membangun dua hal dengan kuat, yaitu talenta, kemudian kepercayaan," katanya.

Menurut dia, kepercayaan menjadi faktor penting bagi perusahaan berbasis penelitian untuk memperoleh dukungan investasi, terutama ketika pengembangan teknologi membutuhkan waktu dan pembiayaan sebelum dapat dimanfaatkan secara komersial.

"Investor tidak takut pada risiko, tetapi mereka takut pada ketidakpastian," tutur Fauzan.

Dari sisi dukungan pemerintah, Kemdiktisaintek pada 8 Juli 2026 melaporkan telah mengucurkan pendanaan sekitar Rp454 miliar untuk lebih dari 1.070 judul penelitian aplikatif yang melibatkan kerja sama perguruan tinggi dan industri.

Kementerian tersebut juga membuka skema Hackathon Deeptech dengan fasilitas pendanaan hingga Rp1,5 miliar bagi perguruan tinggi penyelenggara untuk menjaring solusi teknologi atas persoalan nyata, antara lain di bidang semikonduktor, pangan, dan energi.

Sementara itu, melalui Program Katalisator Kemitraan Berdikari 2026, pemerintah mengembangkan tiga skema, yakni Mandala, SKALA+, dan Saintek Nusantara, untuk memperluas penerapan hasil penelitian sesuai kebutuhan masyarakat dan daerah.

Pada 27 Oktober 2026, Fauzan juga menekankan pentingnya hilirisasi riset genomik dan bioteknologi agar hasil penelitian dapat dikembangkan menjadi produk atau usaha berbasis teknologi di bidang kesehatan, pangan, dan industri.

Ia menilai kerja sama antara peneliti, perguruan tinggi, pelaku industri, dan investor diperlukan agar inovasi dapat menjawab kebutuhan pasar sekaligus memiliki peluang untuk dikembangkan secara lebih luas.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Biosolusi merupakan peluang penting bagi Indonesia untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya hayatinya guna mendukung kemakmuran ekonomi, pelestarian lingkungan dan ketahanan nasional

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyebut pemanfaatan sumber daya hayati, biosolusi menjadi peluang bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga ketahanan nasional.

“Biosolusi merupakan peluang penting bagi Indonesia untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya hayatinya guna mendukung kemakmuran ekonomi, pelestarian lingkungan dan ketahanan nasional,” ujar Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo Teguh Sambodo di Jakarta, Rabu.

Dari laporan The Value of Biosolutions: Growth and Prosperity – Indonesia Edition memperkirakan sektor biosolusi di Indonesia berpotensi menghasilkan nilai ekonomi sebesar 2,23 miliar dolar AS pada 2035.

Jumlah lapangan kerja yang tercipta di sektor tersebut juga diperkirakan meningkat hampir tiga kali lipat dalam periode yang sama.

Nilai ekonomi tersebut setara dengan lebih dari dua kali nilai ekspor kopi Indonesia saat ini, yang merupakan salah satu komoditas pertanian Indonesia yang paling dikenal.

Ia mengatakan seiring dengan pengembangan strategi bioekonomi Indonesia, kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi dan mitra pembangunan akan menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi tersebut.

Menurut dia, studi itu menyoroti potensi kekayaan sumber daya hayati dan agenda pembangunan Indonesia untuk menempatkan negara ini sebagai salah satu pemimpin bioekonomi di Asia Tenggara pada masa mendatang.

Selain menghasilkan nilai ekonomi secara langsung, sektor biosolusi juga berpotensi memberikan efek berganda terhadap penciptaan lapangan kerja di sektor lainnya.

Setiap lapangan kerja baru di sektor biosolusi diperkirakan dapat mendukung penciptaan 3,8 lapangan kerja tambahan di sektor-sektor ekonomi lain, terutama pertanian dan sistem pangan. Efek berganda tersebut hampir 60 persen lebih tinggi daripada rata-rata global.

Temuan itu menunjukkan bahwa biosolusi berpotensi memperkuat rantai pasok lokal sekaligus menciptakan nilai ekonomi yang melampaui sektor tersebut.

Laporan tersebut juga mengidentifikasi potensi biosolusi dalam mendukung sejumlah prioritas pembangunan Indonesia, mulai dari ketahanan pangan, diversifikasi energi, transformasi industri hingga penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, penerapan prinsip ekonomi sirkular, serta penguatan ketahanan jangka panjang.

Country Manager Indonesia Novonesis Yonny Setiady mengatakan biosolusi telah membantu berbagai negara meningkatkan pemanfaatan sumber daya, memperkuat ketahanan pangan dan energi, mengurangi emisi, serta membangun industri yang lebih tangguh.

“Di berbagai belahan dunia, biosolusi membantu negara-negara menghasilkan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit, memperkuat ketahanan pangan dan energi, mengurangi emisi, serta membangun industri yang lebih tangguh,” ujar Yonny.

Ia mengatakan Indonesia memiliki sumber daya dan ambisi untuk menjadi pemimpin bioekonomi di Asia Tenggara.

“Indonesia memiliki sumber daya dan ambisi untuk menjadi pemimpin bioekonomi di Asia Tenggara. Laporan ini menunjukkan bagaimana biosolusi, dengan dukungan kebijakan yang tepat, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi, dan mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045," ucapnya.

Sementara itu, Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Timor-Leste, Papua Nugini, dan ASEAN Yang Mulia Sten Frimodt Nielsen mengatakan inovasi berbasis hayati di Denmark telah menghasilkan nilai ekonomi melalui pengembangan teknologi di bidang enzim, fermentasi, dan bioteknologi.

“Seiring dengan penyusunan strategi bioekonomi nasional Indonesia, terdapat peluang besar untuk menyatukan berbagai elemen ini dan memastikan bahwa biosolusi menjadi bagian dari pembangunan ekonomi jangka panjang negara,” ujar Sten.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberikan kepastian hukum atas tanah milik masyarakat hukum adat dengan mendaftarkan sebanyak 68 bidang tanah ulayat seluas 86,94 hektare.

"Kepastian hukum atas tanah ulayat perlu terus diperkuat melalui penatausahaan dan pendaftaran tanah," kata Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Kementerian ATR/BPN Bernadus Wijanarko di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, dalam dua tahun perjalanan Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN mencatat telah memberikan Hak Pengelolaan (HPL) terhadap 68 bidang tanah ulayat milik 16 kesatuan masyarakat hukum adat, yang luasnya mencapai 86,94 hektare.

Dengan tambahan pendaftaran tanah ulayat tersebut, kata dia, terhitung sejak 2023 hingga Oktober 2026 ini Kementerian ATR/BPN berhasil mendaftarkan 110 bidang tanah ulayat seluas 1.059 hektare yang dikelola oleh 31 masyarakat hukum adat.

Ia menjelaskan bahwa pada awal 2026, Kementerian ATR/BPN menargetkan pendaftaran 25 bidang tanah ulayat. Dari data per Oktober 2026, sudah terealisasi pendaftaran 48 bidang tanah ulayat, yang artinya melampaui target hingga 192 persen.

Sementara itu, untuk target pengadministrasian tanah ulayat sebanyak 50 bidang terealisasi sebanyak 86 bidang, atau mencapai 172 persen dari target.

"Dalam pelaksanaannya, Kementerian ATR/BPN tetap memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat serta hak-hak yang melekat pada tanah ulayat," ujarnya.

Dari sisi persebaran wilayah, pendaftaran tanah ulayat telah menjangkau 20 provinsi di Indonesia. Cakupan tersebut menunjukkan pelaksanaan penatausahaan dan pendaftaran tanah ulayat di berbagai daerah dengan tetap memperhatikan keberadaan serta hak-hak masyarakat hukum adat.

"Ke depan, Kementerian ATR/BPN terus mendorong penatausahaan dan pendaftaran tanah ulayat melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta pihak terkait. Kami berharap upaya ini dapat memperluas cakupan pendaftaran tanah ulayat sekaligus memperkuat kepastian hukum dengan tetap menghormati hak masyarakat hukum adat," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kita tidak boleh hanya menjadi penyedia pusat data, tetapi juga harus menjadi pusat komputasi. Kita harus melakukan lebih banyak kegiatan komputasi

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menilai Indonesia berpotensi meningkatkan peran dalam industri kecerdasan artifisial (AI) dengan mengembangkan kemampuan komputasi, bukan hanya menyediakan infrastruktur pusat data.

"Kita tidak boleh hanya menjadi penyedia pusat data, tetapi juga harus menjadi pusat komputasi. Kita harus melakukan lebih banyak kegiatan komputasi," kata Anindya dalam diskusi panel Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pengembangan industri AI perlu diarahkan agar Indonesia tidak hanya menyediakan fasilitas fisik, pasokan listrik, air dan infrastruktur pendukung pusat data, tetapi juga mengambil peran dalam pemanfaatan kemampuan komputasi.

Kemampuan komputasi merupakan daya pemrosesan yang digunakan untuk mengolah data, melatih model AI, serta menjalankan berbagai aplikasi dan layanan digital.

Dengan mengembangkan kemampuan tersebut, lanjut dia, Indonesia berpeluang memperluas kegiatan ekonomi berbasis teknologi dan memperoleh nilai tambah dari perkembangan industri AI.

Dalam diskusi panel terkait pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan daya saing industri nasional, Anindya juga menekankan pentingnya memperluas kegiatan ekonomi dari pemanfaatan sumber daya alam dan energi hingga penyediaan daya komputasi.

"Kita perlu beralih dari menjual sumber daya alam menuju energi, daya komputasi, token, dan sebagainya, dan saya pikir kita bisa melakukannya," ucap Anindya.

Ia menilai pengembangan teknologi menjadi salah satu faktor yang dapat membantu dunia usaha memperbesar skala kegiatan ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing di pasar regional.

Selain penguatan kemampuan komputasi, Anindya menekankan manfaat AI dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi kegiatan usaha.

"AI saya rasa akan membantu besar sekali untuk membuat menjadi lebih produktif," ujar dia.

Menurut dia, pemanfaatan AI memungkinkan berbagai pekerjaan diselesaikan dengan lebih cepat, menghasilkan kualitas lebih baik, dan menggunakan biaya lebih efisien.

Meski demikian, Anindya mengingatkan bahwa perkembangan AI juga dapat mengubah kebutuhan tenaga kerja, termasuk menggantikan sejumlah tugas yang selama ini memerlukan keterampilan khusus.

Karena itu, ia memandang kemampuan memahami persoalan secara menyeluruh dan membaca arah perkembangan teknologi akan semakin penting bagi pelaku usaha maupun tenaga kerja.

Anindya juga menekankan pentingnya kemampuan komunikasi, kerja sama dan hubungan antarmanusia dalam pengambilan keputusan bisnis di tengah perkembangan teknologi.

"Meskipun mesin dapat berkomunikasi dengan mesin, keputusan tetap dibuat oleh manusia," katanya.

Ia mengatakan bahwa keterampilan membangun hubungan dengan pihak lain serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan turut diperlukan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan usaha.

Sebelumnya, Kadin Indonesia Institute meluncurkan Kadin AI Academy pada 20 Mei 2026 untuk membantu dunia usaha, tenaga kerja, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) meningkatkan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi AI.

Pentingnya penguatan keterampilan juga tercermin dalam laporan Future of Jobs Report 2025 dari World Economic Forum yang memperkirakan sekitar 39 persen keterampilan inti pekerja secara global akan berubah atau menjadi tidak relevan selama periode 2025–2030.

Laporan tersebut menyebut kemampuan terkait AI dan data besar termasuk keterampilan yang kebutuhannya berkembang pesat, sementara kemampuan berpikir analitis, kreativitas, dan ketangguhan tetap dibutuhkan dunia kerja.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital pada 22 Oktober 2026 menyebut kapasitas pusat data Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 580 megawatt dan ditargetkan meningkat menjadi 1,3 gigawatt pada 2027–2028.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menekankan bahwa penambahan kapasitas pusat data perlu disertai penguatan kemampuan komputasi, riset, inovasi, dan penguasaan teknologi strategis agar Indonesia memiliki peran lebih besar dalam ekosistem AI global.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Prinsipnya adalah Badan Usaha Khusus ini akan diberikan kewenangan yang besar, termasuk urusan perizinan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan akan memberikan kewenangan lebih luas untuk Badan Usaha Khusus (BUK) Migas, termasuk soal perizinan eksplorasi dan investasi hulu minyak dan gas bumi (migas).

“Prinsipnya adalah Badan Usaha Khusus ini akan diberikan kewenangan yang besar, termasuk urusan perizinan,” kata Menko Bahlil dalam Forum Ekonomi, Keuangan dan Komersial Hulu Minyak dan Gas Bumi (FOREK Hulu Migas) 2026 di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah berkomitmen memberikan kepastian aturan serta kemudahan berusaha melalui BUK Migas.

Hal ini pun masuk ke dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-undang (RUU) Migas yang ia sebut tengah dimatangkan.

“Untuk di rancangan undang-undang yang akan kita bahas nanti, DIM-nya sudah sekitar 90 persen, sudah hampir 100 persen,” kata Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu.

Ia menyoroti bahwa salah satu kendala utama yang kerap dikeluhkan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) adalah panjangnya durasi dan birokrasi perizinan antarkementerian atau instansi terkait yang dinilai cukup rumit.

“Salah satu prinsip daripada pengusaha itu adalah kepastian. Aturan tidak boleh berbelit-belit, kepastian terhadap perizinan dan harus clear,” ujar Bahlil.

Di sisi lain, selain penataan kelembagaan, pemerintah menempatkan peningkatan lifting atau produksi migas dan kepastian berusaha sebagai perhatian dalam pembaruan UU Migas.

Kedua aspek tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki pengelolaan sektor minyak dan gas bumi nasional.

Penyusunan DIM merupakan salah satu tahapan sebelum pembahasan RUU Migas berlanjut bersama DPR. Meski progresnya telah mencapai sekitar 80–90 persen, penyelesaian dokumen tersebut belum berarti keseluruhan proses legislasi telah tuntas

Pemerintah berharap pematangan regulasi ini dapat mendukung pengelolaan industri migas yang lebih baik, meningkatkan kepastian berusaha, serta memperkuat ketahanan energi nasional.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kalau bisa dibongkar sampai akar-akarnya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta kepolisian membongkar mafia beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga ke akar setelah menemukan dugaan pengoplosan beras bersubsidi menjadi beras premium di Jakarta Timur.

Amran menegaskan pengungkapan perkara tidak boleh berhenti pada pelaku yang telah diamankan apabila penyelidikan masih menemukan keterlibatan jaringan lain dalam distribusi maupun pengemasan beras bersubsidi tersebut.

"Kalau bisa dibongkar sampai akar-akarnya. Kami sebagai Menteri Pertanian, kami memohon kepada Pak Kapolres, kepolisian, ini dibongkar sampai akar-akarnya," kata Mentan di sela sidak di Toko/Rumah Beras Kayumanis di Jalan Kayumanis X No.46A RT 07 RW 01 Pisangan Baru Matraman Jakarta Timur, Rabu.

Menurut Amran, aparat penegak hukum perlu menelusuri seluruh rantai distribusi mulai asal beras, lokasi pengemasan, jalur pemasaran, hingga pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik tersebut.

Ia menilai pembongkaran jaringan mafia beras menjadi langkah penting untuk memastikan program stabilisasi pasokan dan harga pangan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan secara berkelanjutan.

Amran menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap siapa pun yang terbukti menyalahgunakan beras bersubsidi karena tindakan tersebut merugikan masyarakat sekaligus mengganggu tata niaga pangan nasional.

Ia mengatakan informasi awal mengenai asal beras mengarah pada gudang Bulog di Kelapa Gading, namun seluruh informasi tersebut masih memerlukan pendalaman melalui proses penyidikan kepolisian.

Apabila ditemukan pegawai Kementerian Pertanian ataupun pihak lain yang terbukti terlibat, Amran memastikan tindakan pemberhentian serta proses hukum akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan berlaku nasional.

Ia juga mengapresiasi langkah cepat Polres Jakarta Timur bersama jajaran Intelkam yang dinilai berhasil mengungkap dugaan penyalahgunaan beras SPHP sebelum peredarannya semakin meluas kepada masyarakat.

Menurut Amran, penegakan hukum terhadap mafia beras diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program pangan yang dijalankan pemerintah secara berkesinambungan.

Amran berharap pengusutan perkara dilakukan hingga tuntas agar seluruh pelaku bertanggung jawab di hadapan hukum serta praktik penyalahgunaan beras SPHP tidak kembali terulang di kemudian hari.

Adapun Mentan melakukan inspeksi mendadak di dua lokasi dugaan praktik pengoplosan beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi beras premium di Jakarta Timur, guna menjaga tata niaga perberasan.

Pada lokasi pertama di Toko atau Rumah Beras Kayumanis, Jalan Kayumanis X, Matraman, Amran menemukan dugaan penyalahgunaan beras bersubsidi yang dipasarkan kembali sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi sebanyak 600 ton.

Setelah dari Kayumanis, Amran bersama jajaran Polri melanjutkan inspeksi mendadak ke kawasan Pasar Induk Beras Cipinang untuk menelusuri dugaan praktik serupa.

Di lokasi ini, Amran menduga praktik pengoplosan di kawasan Pasar Induk Beras Cipinang berlangsung dalam skala besar dengan volume yang berpotensi mencapai ribuan ton apabila dilakukan secara berulang setiap hari.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kemenkop mendorong koperasi agar tidak lagi berhenti pada pengelolaan kebun hulu, melainkan mandiri membangun pabrik crude palm oil (CPO) hingga kilang minyak goreng sendiri

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi menargetkan gerakan koperasi nasional memiliki kilang minyak goreng sendiri pada 2027 sebagai bagian dari upaya memperkuat hilirisasi industri kelapa sawit dan meningkatkan nilai tambah bagi petani.

Dalam Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia yang digelar Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) di Jakarta, Rabu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan koperasi petani sawit perlu memperluas kegiatan usaha dari pengelolaan perkebunan hingga pengolahan hasil menjadi produk bernilai tambah, termasuk minyak goreng.

“Melalui strategi penguatan ekonomi kerakyatan, Kemenkop mendorong koperasi agar tidak lagi berhenti pada pengelolaan kebun hulu, melainkan mandiri membangun pabrik crude palm oil (CPO) hingga kilang minyak goreng sendiri,” kata Ferry dalam siaran pers kementerian.

Ferry menyebut pengembangan hilirisasi berbasis koperasi diperlukan agar petani memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari rantai industri sawit, yang selama ini didominasi korporasi besar.

Ia mencontohkan koperasi di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang telah mengelola pabrik CPO berkapasitas 60 ton per jam sebagai salah satu model pengembangan industri sawit berbasis koperasi.

Menurut Ferry, produk minyak goreng yang nantinya dihasilkan koperasi direncanakan dipasarkan melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

“Jadi, pasarnya sudah punya, outlet-nya sudah punya. Kita bisa bayangkan ada puluhan ribu outlet Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang bisa menjual minyak goreng milik koperasi sendiri,” ucap dia.

Selain mendorong hilirisasi, Kementerian Koperasi juga mengajak Apkasindo menjalin kemitraan dengan PT Agrinas Palma Nusantara melalui skema kemitraan plasma.

Kerja sama tersebut diarahkan untuk melibatkan koperasi dalam pengelolaan lahan hasil penertiban Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), sehingga nilai tambah ekonomi dapat dinikmati petani sawit.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan pentingnya kekompakan petani dan penguatan hilirisasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit rakyat.

Rachmat meminta para petani plasma menjaga solidaritas, termasuk dalam menjaga stabilisasi harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani agar tidak mudah tergiur menjual murah ke pihak luar.

​Sementara itu, Ketua Dewan Pembina DPP Apkasindo, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menegaskan komitmen asosiasi dalam menjalankan dua fungsi strategis organisasi: sebagai mitra pemerintah dalam mengawal regulasi yang berpihak pada petani dan menjadi jembatan antara kepentingan petani, pengusaha dan negara.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

di saat kondisi dunia krisis pangan energi dan air, Indonesia alhamdulillah bisa bertahan, tetapi ada orang yang masih tidak punya perasaan, beras negara dioplos

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak di dua lokasi dugaan praktik pengoplosan beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi beras premium di Jakarta Timur, guna menjaga tata niaga perberasan.

"Kita ini berjibaku tidak tidur siang malam, dicaci maki sampai teman-teman sakit untuk swasembada beras, mempertahankan pangan di saat kondisi dunia krisis pangan energi dan air, Indonesia alhamdulillah bisa bertahan, tetapi ada orang yang masih tidak punya perasaan, beras negara dioplos," kata Mentan di Jakarta, Rabu.

Pada lokasi pertama di Toko atau Rumah Beras Kayumanis, Jalan Kayumanis X, Matraman, Amran menemukan dugaan penyalahgunaan beras bersubsidi yang dipasarkan kembali sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi.

Beras SPHP yang seharusnya dijual Rp12.500 per kilogram diubah menjadi beras premium dan dipasarkan sekitar Rp17.000 per kilogram.

Amran menyebut praktik tersebut sebagai tindakan amoral karena beras bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, namun diduga dimanfaatkan pelaku untuk memperoleh keuntungan melalui pengoplosan dan pengemasan ulang.

Menurut Amran, informasi awal menunjukkan barang bukti mencapai sekitar 600 ton, namun jumlah keseluruhan diperkirakan telah mencapai ribuan ton sehingga memerlukan pendalaman lebih lanjut oleh aparat kepolisian.

Karena itu, Amran meminta kepolisian mengusut perkara tersebut hingga ke akar-akarnya dengan menelusuri asal beras, jalur distribusi, serta seluruh pihak yang diduga terlibat dalam jaringan pengoplosan tersebut.

Setelah dari Kayumanis, Amran bersama jajaran Polri melanjutkan inspeksi mendadak ke kawasan Pasar Induk Beras Cipinang untuk menelusuri dugaan praktik serupa.

Di lokasi kedua, Amran menyebut temuan tersebut merupakan bagian dari satu komplotan atau sindikasi mafia beras yang harus dibongkar secara menyeluruh agar tidak kembali merugikan masyarakat.

Menurut Amran, kondisi stok beras nasional yang melimpah menjadi momentum tepat memberantas mafia pangan karena pemerintah tidak lagi menghadapi tekanan kekurangan pasokan maupun kebutuhan impor beras.

Ia mengatakan cadangan beras pemerintah kini mencapai sekitar 4,5 juta ton sehingga kapasitas gudang tidak lagi mencukupi dan pemerintah harus menyewa tambahan ruang penyimpanan untuk menampung stok.

Amran menduga praktik pengoplosan di kawasan Pasar Induk Beras Cipinang juga berlangsung dalam skala besar dengan volume yang berpotensi mencapai ribuan ton apabila dilakukan secara berulang setiap hari.

Ia menegaskan pemerintah bersama kepolisian akan terus memburu seluruh jaringan mafia beras agar Program SPHP tetap melindungi masyarakat serta menjaga stabilitas pasokan, harga dan ketahanan pangan nasional.

Amran juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia yang dinilai berhasil mengungkap dugaan penyalahgunaan beras bersubsidi tersebut secara cepat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Perlu lebih proaktif, jemput bola, dan mempercepat sertifikasi agar perusahaan industri di Jawa Timur yang jumlahnya sangat banyak bisa terlayani

Surabaya (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Haryo Soekartono meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mempercepat dan mempermudah proses sertifikasi halal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar produknya mampu bersaing di pasar internasional.

“Perlu lebih proaktif, jemput bola, dan mempercepat sertifikasi agar perusahaan industri di Jawa Timur yang jumlahnya sangat banyak bisa terlayani,” kata Bambang saat mengunjungi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Surabaya, Rabu.

Ia menilai, biaya sertifikasi masih menjadi kendala bagi pelaku industri kecil. Menurut dia, tarif sertifikasi yang mencapai sekitar Rp16 juta perlu ditekan agar terjangkau oleh UMKM.

Bambang juga mendorong agar potongan biaya sertifikasi bagi industri kecil dan menengah (IKM) dapat ditingkatkan hingga 80 persen, sehingga lebih banyak pelaku usaha mampu memenuhi standar produk.

Menurut dia, sertifikasi halal dan SNI penting untuk memastikan keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal terhadap barang impor.

Ia berharap pendampingan dan proses sertifikasi yang lebih mudah dapat membantu UMKM meningkatkan kualitas produk serta naik kelas hingga mampu menembus pasar internasional.

Sementara itu, Kepala BSPJI Kemenperin Rian Adhi Saputra mengatakan, biaya masih menjadi salah satu kendala utama bagi industri kecil dalam mengurus sertifikasi.

Pihaknya, kata dia, memberikan pendampingan dan konsultasi serta menerapkan tarif khusus bagi IKM. Untuk layanan sertifikasi SNI, BSPJI memberikan potongan tarif sekitar 20 persen bagi IKM pada ketentuan tertentu.

Adapun sertifikasi halal mengikuti tarif yang ditetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sedangkan BSPJI berperan dalam proses verifikasi di lapangan.

Rian mengatakan, Kemenperin mendukung upaya peningkatan kapasitas industri kecil agar dapat memenuhi standar dan meningkatkan daya saing produk.

Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026