Saya sudah menginstruksikan Pak Dirjen Sumber Daya Air untuk mempercepat pembangunan sabo dam. Di bagian hulu Batang Baliang harus segera dibangun, paling tidak jika masih ada kayu atau lumpur dapat tertahan di atas (hulu)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memasang Early Warning System (EWS) di 3 titik dan mempersiapkan pembangunan 2 sabo dam di Sungai Batang Baliang setelah banjir bandang menerjang Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa pemasangan EWS telah dilaksanakan pada awal Oktober 2026 untuk mendukung pemantauan kondisi alam dan rencana pembangunan sabo dam sebagai infrastruktur pengendali aliran debris dan material sedimen.

"Saya sudah menginstruksikan Pak Dirjen Sumber Daya Air untuk mempercepat pembangunan sabo dam. Di bagian hulu Batang Baliang harus segera dibangun, paling tidak jika masih ada kayu atau lumpur dapat tertahan di atas (hulu)," kata Menteri Dody dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dody mengatakan bahwa pembangunan sabo dam di bagian hulu Sungai Batang Baliang dikarenakan aliran sungai yang masih deras setelah hujan serta keberadaan material kayu di bagian hulu menjadi perhatian, sehingga keberadaan sabo dam dapat menahan material kayu, lumpur, dan sedimen agar tidak seluruhnya terbawa arus menuju kawasan hilir dan permukiman masyarakat.

Menteri juga menginstruksikan agar komponen sabo dam diproduksi menggunakan sistem precast di lokasi yang aman, kemudian diangkut dan dipasang secara bertahap di bagian hulu sungai.

Metode ini direncanakan untuk mendukung pelaksanaan konstruksi dengan menyesuaikan kondisi medan dan akses menuju lokasi pembangunan.

Selain itu, penempatan dua unit sabo dam direncanakan berdasarkan kajian teknis di sepanjang alur Sungai Batang Baliang. Dimensi akhir, kapasitas tampungan, dan detail konstruksi mengikuti hasil perencanaan teknis yang dikerjakan Balai Teknik Sabo bersama Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang.

Desain sabo dam mencakup bangunan melintang sungai yang berfungsi mengendalikan aliran debris dan menahan material yang terbawa arus Sungai Batang Baliang. Bangunan ini akan membantu mengurangi energi aliran serta mengatur pergerakan material sedimen sehingga risiko akumulasi material dalam jumlah besar di bagian hilir dapat berkurang.

Selain menyiapkan sabo dam, Kementerian PU melalui Balai Teknik Sabo telah memasang EWS di tiga titik di Kabupaten Solok pada awal Oktober 2026. Perangkat ini dirancang untuk memantau sejumlah parameter lingkungan, meliputi curah hujan, pergerakan atau kemiringan tanah, dan kelembapan tanah.

Informasi dari parameter tersebut menjadi data pendukung untuk memahami perubahan kondisi lapangan yang berkaitan dengan potensi ancaman bencana.

Data yang dikumpulkan oleh sensor di lapangan, kemudian ditransmisikan untuk ditampilkan pada dashboard pemantauan. Melalui sistem ini, kondisi parameter yang terukur dapat dipantau dan dianalisis secara berkala sehingga meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana.

Sejalan dengan persiapan penanganan jangka panjang, Kementerian PU terus melakukan penanganan tanggap darurat di Sungai Batang Baliang. Berdasarkan laporan per 12 Oktober 2026, penanganan jangka pendek berupa perbaikan alur sungai dan pembersihan material banjir telah mencapai panjang sekitar 740 meter dari target 1.900 meter.

Selain itu dikerjakan pemasangan cobble stone dengan target 500 meter dan bronjong sepanjang 600 meter. Secara keseluruhan, BWS Sumatera V Padang sampai saat ini telah mengirimkan 19 unit peralatan meliputi 9 Excavator, 2 Excavator Breaker, 1 Unit Excavator Long Arm, 3 Mobile Pump, dan 4 Dump truck.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Padang Pariaman,- (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat memperoleh alokasi pembangunan lima titik Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI pada 2026 dengan total anggaran diperkirakan mencapai Rp15 miliar.

"Saat ini sedang mempersiapkan lahan untuk pembangunan lima KNMP tersebut," kata Kepala Dinas (Kadis) Perikanan Padang Pariaman Alfian di Parik Malintang, Selasa.

Ia mengatakan pengerjaan fisik pembangunan KNMP sepenuhnya ditangani pemerintah pusat melalui KKP.

Kementerian tersebut menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan rekanan pelaksana untuk menjalankan proyek strategis nasional itu.

Menurut dia, pemerintah daerah dalam program itu berperan sebagai penerima manfaat sedangkan pelaksanaan pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

"Progres pengerjaan ditargetkan berlangsung hingga akhir tahun dan diharapkan dapat memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat nelayan," ujar dia.

Ia menyebutkan alokasi anggaran untuk pembangunan lima titik KNMP pada 2026 diperkirakan mencapai Rp15 miliar.

Alokasi tersebut, katanya, berbeda dengan pembangunan KNMP Katapiang yang dilaksanakan pada 2025 dengan nilai anggaran sekitar Rp18 miliar.

Hal tersebut karena kawasan Katapiang ditetapkan sebagai KNMP Utama sementara lima titik pembangunan baru dirancang menjadi kawasan penyangga untuk mendukung operasional kawasan utama tersebut.

Dia menyebutkan lima lokasi pembangunan KNMP di Padang Pariaman pada 2026 yaitu di Nagari Seulayat Ulakan dan Nagari Mangopoh Palak Gadang di Kecamatan Ulakan Tapakis, Nagari Pilubang dan Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir di Kecamatan Sungai Limau, serta Nagari Gasan Gadang di Kecamatan Batang Gasan.

Pemkab akan mengusulkan penambahan fasilitas dan sarana prasarana kepada pemerintah pusat apabila setelah pembangunan kelima KNMP tersebut selesai masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung kelengkapan fasilitas KNMP sehingga keberadaan kawasan utama dan kawasan penyangga dapat menunjang aktivitas masyarakat nelayan di Padang Pariaman.

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Lembaga kajian energi Institute for Essential Services Reform (IESR) dalam studinya menyatakan bahwa diperlukan reformasi kebijakan kelistrikan serta percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang kompetitif bagi industri untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Dalam studi IESR bersama Indef, SYSTEMIQ dan Energy Transitions Commission tersebut juga menyebutkan elektrifikasi berbasis energi terbarukan seperti PLTS, mampu menekan biaya listrik, menghemat subsidi energi, menciptakan lapangan kerja serta mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar fosil.

Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo di Jakarta, Selasa, menjelaskan bahwa kecepatan pembangunan menjadi salah satu keunggulan PLTS untuk memenuhi tambahan kebutuhan listrik.

Konstruksi PLTS untuk kebutuhan industri dapat diselesaikan dalam waktu sekitar dua hingga enam bulan, sedangkan PLTS yang terhubung ke jaringan listrik membutuhkan waktu konstruksi sekitar enam bulan hingga dua tahun. Sebagai perbandingan, pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara yang terhubung ke jaringan membutuhkan sekitar empat hingga enam tahun.

Pembangunan serta implementasi pembangkit energi surya yang relatif cepat dibutuhkan, mengingat kebutuhan listrik Indonesia diproyeksikan meningkat signifikan seiring pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi.

Dalam skenario bisnis seperti biasa (business as usual), studi memperkirakan permintaan listrik meningkat dari 440 terawatt-jam (TWh) pada 2025 menjadi 695 TWh pada 2035. Sementara itu, dalam skenario elektrifikasi tinggi, kebutuhan listrik dapat mencapai 855 TWh pada 2035 atau tumbuh sekitar 7 persen per tahun.

Meski begitu, Deon mengingatkan bahwa pengembangan PLTS di Indonesia masih menghadapi persoalan biaya dan hambatan regulasi. Studi menggarisbawahi biaya pembangkitan listrik PLTS skala besar di Indonesia berkisar antara 5–10 sen dolar AS per kWh, lebih tinggi dibandingkan India yang mencapai sekitar 3,7 sen dolar AS per kWh.

"Biaya lahan, biaya interkoneksi, serta proses perizinan turut mempengaruhi kesenjangan ini. Selain itu, persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang belum selaras dengan kesiapan industri dapat meningkatkan biaya komponen dan menghambat percepatan pembangunan PLTS,” tegas Deon dalam pemaparan studi Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi 8 persen melalui Implementasi PLTS 100 GWp dan Program Elektrifikasi.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, lanjut Deon, studi merekomendasikan reformasi kebijakan yang berfokus pada empat langkah utama. Pertama, mempercepat pengadaan proyek PLTS strategis, termasuk program PLTS 100 GW, melalui mekanisme lelang energi terbarukan yang kompetitif, transparan, dan dilaksanakan secara berkala, disertai kepastian kontrak jual beli listrik.

Kedua, mereformasi sistem kuota PLTS atap agar konsumen memiliki ruang lebih luas untuk berpartisipasi dalam penyediaan energi terbarukan.

Kemudian ketiga, penyederhanaan proses pengadaan lahan, percepatan pembangunan jaringan listrik, serta kejelasan mekanisme dan biaya penyambungan pembangkit.

Keempat, menerapkan kebijakan TKDN secara bertahap agar penguatan industri manufaktur nasional berjalan seiring dengan percepatan pembangunan PLTS.

Menurut Abindra Soemali, Manager and Lead for Energy SYSTEMIQ, melalui reformasi kebijakan yang konsisten, biaya pembangkitan PLTS di Indonesia berpotensi turun dari kisaran 5–10 sen dolar AS per kWh menjadi sekitar 3,5–5 sen dolar AS per kWh dalam jangka panjang.

"Penurunan tersebut dapat dicapai melalui peningkatan skala pembangunan, penyederhanaan regulasi, penguatan rantai pasok domestik, serta perbaikan akses pembiayaan dan infrastruktur jaringan,” jelas Abindra.

Sementara itu, Indef memperkirakan skenario elektrifikasi berbiaya rendah dapat menyumbang sekitar 8–10 persen dari tambahan PDB yang dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Skenario ini juga berpotensi menghasilkan penghematan subsidi energi sebesar 20 miliar dolar AS selama 2025–2035 serta menciptakan sekitar 48 ribu lapangan kerja tambahan di sektor ketenagalistrikan.

"Selain itu, peningkatan elektrifikasi dan pemanfaatan energi terbarukan dapat mengurangi kebutuhan impor minyak, sehingga turut memperkuat ketahanan energi dan mengurangi tekanan terhadap anggaran negara,” papar Imaduddin Abdullah, Direktur Indef Green Transition Initiative (GTI).

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah memfinalisasi aturan mengenai pedoman tarif layanan pengantaran barang dan makanan atau on-demand delivery (ODD), yang menggunakan kendaraan roda dua.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan pengaturan tersebut akan dituangkan dalam peraturan menteri sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Presiden mengenai transportasi daring.

"Pemerintah tidak akan menetapkan tarif secara langsung, melainkan menyusun formula yang menjadi pedoman bagi platform dalam menentukan tarif layanan pengantaran barang dan makanan," katanya dalam keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta, Selasa.

Nezar, yang ditemui saat acara Digital Infrastructure Summit 2026, mengatakan formula tarif ODD perlu mempertimbangkan karakteristik layanan yang berbeda dengan pengantaran penumpang, terutama dari sisi risiko serta komponen biaya yang ditanggung pengemudi.

Menurutnya, risiko ketika pengemudi membawa barang atau makanan tidak dapat serta-merta disamakan dengan risiko saat mengangkut penumpang.

Karakter barang yang dibawa pun beragam, baik dari sisi berat maupun bentuk pengantarannya.

Karena perbedaan tersebut, mekanisme tarif ODD nantinya juga tidak serta-merta mengikuti pola tarif batas atas dan batas bawah seperti yang diterapkan pada layanan pengantaran orang.

"Risiko pengantaran barang dan makanan berbeda dengan mengantar orang. Biaya transportasi untuk barang dan makanan juga tidak sama," kata Nezar.

Komdigi saat ini mendalami berbagai komponen dalam pembentukan tarif, termasuk struktur biaya transportasi, pola layanan, hingga algoritma yang digunakan masing-masing platform dalam menentukan harga.

Pemerintah juga telah berdiskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan pengemudi ojol, perusahaan platform, hingga kementerian dan lembaga terkait.

Nezar menambahkan prinsip utama dalam penyusunan formula tarif tersebut adalah meningkatkan penghasilan pengemudi sekaligus memberikan perlindungan terhadap risiko yang mereka hadapi ketika menjalankan layanan.

Namun, pemerintah juga mempertimbangkan keberlangsungan ekosistem ODD secara keseluruhan.

Menurutnya, kenaikan harga yang terlalu tinggi berpotensi menekan jumlah pesanan dari konsumen dan pada akhirnya justru dapat berdampak pada pendapatan pengemudi.

"Jangan sampai kemudian kita memenangkan satu sisi, tetapi pada akhirnya harganya terlalu mahal sehingga konsumen mengeluh. Akibatnya, jumlah pesanan menjadi lebih sedikit. Kalau pesanan menjadi lebih sedikit, penghasilan pengemudi juga menjadi lebih sedikit," ujarnya.

Karena itu, pemerintah tengah mencari titik keseimbangan antara perlindungan dan peningkatan pendapatan pengemudi, harga yang tetap terjangkau bagi konsumen, serta keberlanjutan operasional platform.

Peraturan menteri mengenai pedoman tarif pengantaran barang dan makanan tersebut ditargetkan terbit sebelum 31 Desember 2026.

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster memastikan dengan masuknya stok terbaru maka ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Pertamax di Provinsi Bali dalam kondisi aman serta mencukupi kebutuhan masyarakat hingga dua pekan ke depan.

"Yang pertama ingin di-clear-kan ketersediaan BBM Pertalite dan Pertamax itu ada sampai 2 minggu ke depan," ucap Gubernur Koster usai pertemuan dengan Direktur Utama PT Pertamina di Denpasar, Selasa.

Kepastian tersebut disampaikan menanggapi ramainya antrean kendaraan bermotor milik warga di berbagai SPBU terutama di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung beberapa hari terakhir.

Pemprov Bali bersama pihak Pertamina kemudian bergerak cepat mengambil langkah penanganan komprehensif guna memulihkan distribusi BBM bagi masyarakat di Pulau Dewata.

Pasokan energi tersebut mulai berdatangan secara bertahap melalui kapal tanker yang bersandar langsung di depo terminal Manggis serta Sanggaran pada hari ini dengan muatan masif.

Gubernur Koster menjabarkan, pengiriman hari ini mencakup bahan bakar jenis Pertalite sebanyak 19,2 juta liter yang diproyeksikan mampu mencukupi kebutuhan konsumsi harian masyarakat selama enam hingga tujuh hari ke depan.

Selanjutnya terdapat pula pasokan bahan bakar jenis Pertamax sebanyak 3 juta liter yang siap memenuhi kebutuhan masyarakat Bali untuk tiga hari ke depan.

Rangkaian pasokan terjadwal secara berkala juga akan kembali tiba berturut-turut pada tanggal 15, 16, hingga 17 Oktober mendatang dengan muatan Pertalite mencapai 25 juta liter.

Koster menilai tambahan pasokan muatan besar tersebut sangat memadai untuk menjamin ketersediaan stok Pertalite yang mencukupi kebutuhan normal warga hingga 10 hari ke depan.

Ketersediaan bahan bakar jenis Pertamax juga akan mendapat tambahan pasokan signifikan yang dijadwalkan tiba pada tanggal 13 dan 17 Oktober sebanyak 13 juta liter.

Jumlah tambahan muatan Pertamax tersebut dipastikan sanggup mencukupi kebutuhan konsumsi harian masyarakat Bali secara berkelanjutan selama 10 hingga 11 hari ke depan.

"Apa artinya, bahwa stok minyak BBM Pertalite dan Pertamax itu tersedia bisa mencukupi kebutuhan melebihi kebutuhan yang normal di Provinsi Bali ini," ujar Koster menegaskan.

Pola kedatangan pasokan BBM yang berkesinambungan sebelum stok terdahulu habis menurutnya menjadi jaminan utama bahwa ketersediaan BBM di Bali berada dalam status sangat aman.

Pemprov Bali menjadikan wilayah perkotaan yang meliputi Kota Denpasar dan Kabupaten Badung sebagai fokus perhatian utama mengingat tingkat mobilitas serta volume kebutuhan konsumsi energi yang jauh lebih tinggi.

Total keseluruhan titik penyedia layanan pengisian bahan bakar di dua wilayah prioritas tersebut mencakup 92 unit SPBU yang tersebar merata di berbagai titik strategis.

Rincian sebaran titik layanan tersebut terdiri atas 54 unit SPBU di Denpasar serta 38 unit lainnya beroperasi di Kabupaten Badung.

Seluruh stasiun pengisian bahan bakar pada wilayah prioritas tersebut akan mulai dioperasikan secara penuh selama 24 jam mulai malam hari ini secara bertahap.

"Ini akan dioperasikan selama 24 jam penuh mulai malam ini, tetapi tidak bisa langsung karena perlu persiapan juga, tenaga dan sebagainya," kata Koster.

Kapasitas armada pengangkut dari depo menuju berbagai stasiun pengisian juga ditambah dari kondisi normal sebanyak 90 unit kendaraan menjadi 105 unit armada pengangkut.

Penambahan armada sebanyak 15 unit kendaraan tersebut bertujuan mempercepat proses rotasi pengiriman agar pasokan di setiap stasiun pengisian dapat segera terisi tanpa kendala.

Gubernur Koster menyampaikan kelancaran jalur distribusi darat dari depo menuju stasiun pengisian turut diperkuat melalui koordinasi intensif bersama jajaran Polda Bali guna menghindari hambatan lalu lintas.

Dukungan pengawalan aparat kepolisian ini diharapkan mampu memangkas waktu tempuh distribusi sehingga pasokan BBM dapat segera sampai di lokasi tujuan dengan aman dan tepat waktu.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

APHI mendukung langkah pemerintah merevisi ketentuan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mendukung rencana pemerintah merevisi ketentuan pembukaan lahan dengan cara membakar hingga dua hektare per kepala keluarga, untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pembukaan lahan tanpa bakar bagi masyarakat.

Ketua Umum APHI Soewarso menilai rencana tersebut perlu diikuti pengkajian menyeluruh terhadap pelaksanaan aturan, efektivitas pengawasan, serta kesiapan masyarakat untuk beralih pada pengolahan lahan tanpa bakar.

"APHI mendukung langkah pemerintah merevisi ketentuan pembukaan lahan dengan cara membakar. Tujuannya memperkuat pencegahan karhutla, melindungi masyarakat, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak," kata dia dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa.

Dukungan tersebut menanggapi rencana pemerintah mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk usulan menghapus ketentuan yang membuka ruang pembakaran lahan atas dasar kearifan lokal.

Soewarso mengatakan evaluasi aturan perlu mempertimbangkan risiko penjalaran api, terutama ketika kondisi lahan kering dan kemampuan pengendalian kebakaran terbatas.

Menurut dia, batas luas lahan tidak dapat menjadi satu-satunya pertimbangan, namun kondisi cuaca, karakteristik lahan, ketersediaan air, serta kesiapan sarana dan personel juga perlu diperhatikan.

"Api tidak mengenal batas kepemilikan lahan. Pembakaran pada satu lokasi dapat menimbulkan risiko bagi wilayah sekitarnya apabila tidak terkendali. Karena itu, pencegahan harus menjadi pertimbangan utama dalam penataan aturan," ujarnya.

Ia menegaskan perubahan ketentuan harus berjalan bersama penyediaan alternatif yang dapat diterapkan masyarakat. Dukungan tersebut dapat berupa peralatan pengolahan lahan, pendampingan teknis, dan akses pembiayaan.

"Perubahan aturan perlu disertai solusi yang nyata. Masyarakat harus mendapatkan dukungan agar dapat membuka dan mengolah lahan tanpa membakar dengan biaya yang terjangkau," katanya lagi.

Soewarso menambahkan pelaku usaha dapat mendukung upaya tersebut melalui kemitraan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan serta kondisi setempat, yang mana pelaksanaannya perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa agar bantuan tepat sasaran.

Pakar hukum kehutanan dan lingkungan hidup Sadino menilai, rencana revisi perlu didasarkan pada pemahaman yang utuh terhadap ketentuan yang berlaku, sehingga ketentuan dua hektare tidak dapat dimaknai sebagai izin umum untuk membakar hutan.

Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Adapun ayat (2) mengatur agar penerapan ketentuan tersebut memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

Dalam penjelasannya, kearifan lokal yang dimaksud mencakup pembakaran lahan paling luas dua hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman varietas lokal dan dikelilingi sekat bakar guna mencegah penjalaran api ke wilayah sekitarnya.

"Ketentuan tersebut harus dibaca secara utuh. Ada konteks kearifan lokal, batas luas lahan, jenis tanaman, dan persyaratan sekat bakar. Jadi, tidak tepat apabila dipahami sebagai kebebasan membakar hutan atau lahan seluas dua hektare," katanya.

Menurut Sadino, pengkajian perlu menelaah apakah persyaratan yang ketat tersebut dapat dilaksanakan dan diawasi secara efektif, serta apakah pengaturannya memberikan kejelasan bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum.

Dia mengatakan perubahan ketentuan pada tingkat undang-undang harus ditempuh melalui mekanisme perubahan peraturan perundang-undangan mulai dari UU dan PP sehingga penyesuaian aturan di daerah juga perlu mengikuti perubahan ketentuan yang menjadi dasar hukumnya.

"Apabila pemerintah hendak menghapus atau mengubah ketentuan tersebut, prosesnya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Pengaturannya perlu jelas agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan dan penegakan hukum," ujarnya.

Dia menambahkan proses perubahan undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP) akan berdampak pada peraturan yang lebih rendah, maka perubahan tersebut perlu melibatkan masyarakat adat dan masyarakat lokal, pemerintah daerah, akademisi, serta pihak terkait untuk memastikan perlindungan lingkungan berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Sadino juga menekankan bahwa evaluasi ketentuan pembakaran lahan bagi masyarakat tidak mengurangi kewajiban pelaku usaha dalam mencegah dan menangani karhutla sesuai peraturan yang berlaku.

Pewarta: Subagyo
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bandarlampung (ANTARA) - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan bahwa adanya skema pinjaman tanpa bunga menjadi upaya mendorong petani di wilayahnya dapat memiliki alat mesin pertanian (alsintan) dalam mengusahakan lahan pertaniannya.

Gubernur menjelaskan pinjaman tanpa bunga atau pinjaman nol persen tersebut merupakan program di luar program kredit usaha rakyat (KUR) dan merupakan program Pemerintah Provinsi Lampung.

"Skema ini tidak menggunakan APBD tapi kita bekerja sama dengan Bank Lampung dan kita subsidi bunga supaya makin banyak petani yang menggunakan alat mesin pertanian sehingga produktivitas meningkat," ucap Rahmat Mirzani Djusal di Bandarlampung, Selasa.

Ia mengatakan dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian pemerintah daerah mendorong agar petani di wilayahnya dapat menggunakan alat mesin pertanian dalam pengolahan lahan pertanian.

"Pemerintah segera menghadirkan skema pinjaman tanpa bunga agar petani bisa memiliki alat mesin pertanian. Karena rasio lahan pertanian dengan kepemilikan alat mesin pertanian masih sangat kecil," katanya.

Menurut dia, selain untuk pembiayaan alat mesin pertanian adanya skema pinjaman tanpa bunga tersebut juga bisa dimanfaatkan oleh usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk membuat pabrik pakan ternak mini, rice miling unit mini, roaster kopi mini di desa-desa.

"Intinya kita ingin menumbuhkan desa, agar desa tidak hanya menjual komoditas dalam bentuk mentah tapi dijual dalam bentuk produk turunan atau setengah jadi. Jadi dengan pinjaman tanpa bunga ini bisa membantu ekonomi desa bertumbuh," tambahnya.

Gubernur mengatakan, pertanian menjadi kekuatan utama perekonomian Lampung dimana dengan luas daratan sekitar 3,3 juta hektare, tercatat ada sekitar 1,7 juta hektare yang dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan, sementara sekitar 1 juta hektare merupakan kawasan hutan.

Gubernur menyebut, sekitar 1,7 juta masyarakat Lampung bekerja sebagai petani dan pekebun sehingga kondisi tersebut menjadikan sektor pertanian sangat menentukan pergerakan ekonomi daerah.

Gubernur Mirza mengungkapkan, Lampung memiliki berbagai komoditas unggulan pangan, antara lain padi, jagung, ubi kayu, nanas, dan pisang. Produksi padi Lampung mencapai sekitar 3,2 juta ton, jagung sekitar 1,7 juta ton, sementara ubi kayu menempatkan Lampung sebagai daerah penghasil terbesar di Indonesia.

Namun besaran produksi pangan itu belum secara otomatis menjamin kesejahteraan petani, di mana selama ini, sebagian besar hasil pertanian masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, sehingga nilai tambah dan keuntungan lebih banyak dinikmati pada rantai pasok setelah petani.

Oleh karena itu, Gubernur mendorong petani untuk mengolah bahan pertanian itu menjadi produk yang mempunyai nilai tambah lebih baik dengan adanya pinjaman tanpa bunga untuk alat pengolahan hasil pertanian.

Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Tantangannya bukan hanya menjual polis. Kuncinya adalah penjualan (selling), dan itu juga yang saya lakukan sebagai investor,

Jakarta (ANTARA) - Pengusaha dan investor Sandiaga Salahuddin Uno mendorong pelaku industri asuransi untuk terus berinovasi dalam strategi pemasaran guna menghadapi tantangan penjualan dan memperluas penetrasi pasar.

Sandiaga menyoroti pendapatan premi asuransi komersial sepanjang 2025 yang mencapai Rp331 triliun, tetapi turun 1,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan perlunya strategi pemasaran yang lebih adaptif agar pelaku industri mampu menjangkau pasar secara lebih efektif.

"Tantangannya bukan hanya menjual polis. Kuncinya adalah penjualan (selling), dan itu juga yang saya lakukan sebagai investor," ujar Sandiaga dalam pemaparannya pada acara Ulang Tahun ke-10 Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia (PAAI), di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan, proses penjualan memiliki kesamaan dengan kegiatan investasi, terutama dalam menyaring peluang dan menentukan prospek yang layak ditindaklanjuti.

Dalam pengalamannya sebagai investor, dari sekitar 120 peluang investasi yang dipertimbangkan setiap tahun, hanya tiga hingga empat perusahaan yang akhirnya dipilih untuk mendapatkan investasi.

Proses tersebut menunjukkan pentingnya riset dan seleksi sebelum mengambil keputusan. Dalam konteks pemasaran asuransi, agen juga perlu memahami karakteristik calon nasabah dan menyesuaikan pendekatan penjualan dengan kebutuhan mereka.

Sandiaga menilai, pelaku industri tidak bisa terus menggunakan pendekatan pemasaran yang sama tanpa melakukan evaluasi. Setiap penawaran perlu disertai perbaikan dan inovasi agar lebih relevan dengan kondisi calon nasabah.

"Setiap kali menyampaikan presentasi penjualan, harus ada peningkatan. Inovasi ini bisa didapat dari riset yang mendalam terhadap calon prospek atau mitra kita," katanya lagi.

Di sisi lain, Sandiaga menilai peluang pertumbuhan juga dapat diperoleh melalui kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, kerja sama dalam pemasaran produk keuangan tidak harus terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang serupa.

Dia mencontohkan peluang kolaborasi antara perusahaan asuransi, pengelola kekayaan (wealth management), sektor penelitian dan pengembangan, hingga industri fesyen, dapat memperluas jaringan dan membuka akses ke kelompok konsumen yang lebih beragam.

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu pelaku industri asuransi menghadapi tantangan penjualan, sekaligus menangkap peluang pertumbuhan pasar.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Kita belum mengumpulkan penerimaan yang seharusnya bisa kita kumpulkan sebesar 6 persen setiap tahun. Itu setara dengan Rp1.500 triliun per tahun yang seharusnya bisa kita kumpulkan saat ini.

Jakarta (ANTARA) - Board of Advisors Prasasti Center for Policy Studies Hashim Djojohadikusumo menyoroti potensi penerimaan negara senilai Rp1.500 triliun yang belum tergali secara optimal.

Hashim menerangkan besarnya potensi tersebut tercermin dari selisih rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan Kamboja yang mencapai sekitar 6 poin persentase.

“Selisih 6 persen antara rasio penerimaan kita dan Kamboja setara dengan 90 miliar dolar AS per tahun. (Asumsi) PDB nominal kita sekitar 1,4-1,5 triliun dolar AS per tahun,” kata Hashim dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026, di Jakarta, Selasa.

Maka dari itu, jika Indonesia mampu menghimpun penerimaan dengan rasio yang setara dengan Kamboja, potensi penerimaan yang dapat diperoleh mencapai Rp1.500 triliun per tahun.

“Kita belum mengumpulkan penerimaan yang seharusnya bisa kita kumpulkan sebesar 6 persen setiap tahun. Itu setara dengan Rp1.500 triliun per tahun yang seharusnya bisa kita kumpulkan saat ini,” ujarnya.

Hashim pun membidik peningkatan rasio penerimaan negara terhadap PDB Indonesia naik ke 18 persen dalam 2-3 tahun ke depan.

Sementara saat ini, rasio penerimaan Indonesia masih di level sekitar 12 persen.

“Fakta bahwa rasio penerimaan kita rendah adalah karena tidak ada political will, menurut saya dan menurut Presiden Prabowo. Salah satu tujuan Presiden Prabowo adalah mencapai level Kamboja dalam 2-3 tahun, kami ingin mencapai 18 persen,” kata Hashim.

Hashim menilai rendahnya rasio penerimaan negara merupakan salah satu persoalan struktural perekonomian yang perlu diatasi lewat reformasi perpajakan dan perbaikan administrasi negara.

Selain itu, ia menyoroti besarnya aktivitas ekonomi yang belum sepenuhnya tercatat dalam sistem formal atau yang ia sebut sebagai grey economy.

Mengutip proyeksi Bank Dunia, Hashim menyebut aktivitas grey economy di Indonesia mencapai 35-45 persen dari perekonomian nominal Indonesia.

“Artinya, ekonomi kita jauh lebih besar daripada yang secara resmi tercatat. Nilainya bukan 1,5 triliun dolar AS, melainkan mendekati 2,1 triliun dolar AS atau sekitar Rp35.000 triliun,” ujarnya pula.

Hashim menilai digitalisasi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pengumpulan penerimaan negara.

Pemerintah saat ini mulai menjalankan program digitalisasi perpajakan yang memungkinkan proses pemungutan pajak dan royalti dilakukan melalui sistem digital.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Melalui S’RASA, kami ingin memperkenalkan kekayaan kuliner Indonesia sekaligus mendorong pemanfaatan produk pangan, bumbu, dan rempah Indonesia dalam industri kuliner global. Dengan begitu, promosi kuliner tidak hanya meningkatkan pengenalan terhadap

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menghadirkan Program Rasa Rempah Indonesia (S’RASA) dalam pameran dagang Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 pada 14-18 Oktober 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengundang pelaku industri, buyer, media, dan masyarakat luas untuk mengunjungi Paviliun S’RASA di Hall 3A-2 ICE BSD City, yang dapat memperkuat pengalaman kuliner dan interaksi langsung produk kuliner lokal dengan para buyer mancanegara.

“Melalui S’RASA, kami ingin memperkenalkan kekayaan kuliner Indonesia sekaligus mendorong pemanfaatan produk pangan, bumbu, dan rempah Indonesia dalam industri kuliner global. Dengan begitu, promosi kuliner tidak hanya meningkatkan pengenalan terhadap cita rasa Indonesia, tetapi juga membuka peluang kerja sama dan permintaan yang berkelanjutan,” ujar Mendag dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Kehadiran S’RASA menjadi bagian dari langkah strategis Kemendag untuk mempromosikan kuliner Indonesia, sekaligus memperkenalkan produk makanan, bumbu, dan rempah nasional ke pasar internasional.

Paviliun S’RASA akan memadukan promosi produk dengan pengenalan cita rasa Nusantara, yang mana pengunjung dapat menyaksikan demonstrasi memasak enam menu unggulan S’RASA, diantaranya rendang, sate ayam, nasi goreng, gado-gado, mie bakso, dan soto ayam.

Adapun beragam sajian tersebut merepresentasikan kekayaan kuliner Indonesia, sekaligus menjadi sarana untuk memperkenalkan bahan pangan dan rempah potensial bagi industri kuliner global.

Demonstrasi memasak tersebut akan menghadirkan empat koki ternama Tanah Air, diantaranya Chef Norman Ismail, Chef Sisca Christo, Chef Vindex Tengker, serta Chef Ragil Imam Wibowo.

Kemudian, sesi penuh cita rasa tersebut direncanakan akan dihadiri Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Deputi Bidang Kreativitas, Budaya, Desain Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Yuke Sri Rahayu, serta Direktur Utama Garuda Indonesia, Thomas Sugiarto Oentoro.

Selain demo memasak, berbagai rangkaian kegiatan akan turut hadir di Paviliun S’RASA, diantaranya pengenalan produk serta sesi penjajakan bisnis (business matching) bersama para buyer.

“Kami harap, langkah ini dapat memperkuat hubungan antara rantai pasok pangan Indonesia dan pelaku industri kuliner global,” ujar Mendag.

Selain itu, komitmen kerja sama dalam Paviliun S’RASA ini juga dibuktikan secara konkret melalui penandatanganan 13 Nota Kesepahaman bersama para mitra bisnis dari lima negara, diantaranya Belanda, Jepang, Inggris, Amerika dan Australia.

“Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi langkah nyata dalam mendorong penetrasi pasar dan memperluas jangkauan produk kuliner serta rempah Nusantara ke mancanegara” ujar Mendag.

Lebih lanjut, Paviliun S’RASA turut didukung oleh berbagai sponsor dan mitra bisnis, diantaranya DBFoods, Koperasi Wanita Ikaboga, Mahora-hora, Enak Jaya Makmur (Enak Eco), Rinnai Indonesia, Unilever melalui Kecap Bango, Bamboe Indonesia, Garuda Indonesia, serta Master Bagasi.

Kolaborasi tersebut menjadi wujud sinergi pemerintah dan dunia usaha dalam memperkuat penetrasi produk lokal ke mancanegara.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Fajarini Puntodewi menyampaikan bahwa Paviliun S’RASA merupakan titik temu yang interaktif antara pelaku usaha domestik dan buyer dari berbagai negara.

Puntodewi menekankan, kehadiran S’RASA dalam TEI ke-41 akan menghadirkan pengalaman berinteraksi dengan produk pangan lokal.

“Kami ingin pengunjung melihat Paviliun S’RASA sebagai sebuah pengalaman, bukan sekadar stan pameran. Setiap menu memiliki cerita dan didukung oleh penggunaan produk Indonesia yang dapat membuka peluang bisnis. Paviliun S’RASA dirancang agar pengunjung dapat melihat, mencicipi, dan berinteraksi langsung dengan kekayaan kuliner Indonesia,” ujar Puntodewi.

Ia melanjutkan, S’RASA sendiri merupakan program yang lebih dari sekadar promosi makanan, yang mana S’RASA merupakan promosi kuliner ke pasar global yang mengangkat identitas, cerita, dan warisan budaya Indonesia melalui jejaring restoran Indonesia di berbagai negara.

Melalui pendekatan tersebut, S’RASA mendorong cita rasa Nusantara untuk masuk dalam rantai pasok industri kuliner global.

Kementerian Perdagangan mengajak para pelaku industri, buyer, media, serta masyarakat luas untuk berkunjung dan memeriahkan Paviliun S’RASA di TEI 2026, dengan menikmati beragam rangkaian aktivitas interaktif sekaligus meraih kesempatan mendapatkan hadiah-hadiah menarik selama pameran berlangsung.

“Melalui S’RASA, Kemendag mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bangga dan mendukung kuliner Nusantara agar makin dikenal di panggung dunia. S’RASA bukan sekadar tentang makanan, melainkan identitas dan kebanggaan bangsa. Dari rendang hingga soto ayam, mari kita bersama-sama mendukung rempah dan produk pangan lokal untuk mendunia,” kata Puntodewi.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Dedi Prasetyo mengatakan bahwa akan mendukung penuh program perumahan rakyat yang sedang dilakukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan mendata kawasan atau lahan yang dapat digunakan.

"Sebagai Kepala Badan Reforma Agraria yang baru tentunya akan menjadi atensi kami informasi yang disampaikan oleh Bapak Menteri (Maruarar Sirait) bersama tim terkait permasalahan pertanahan," kata Dedi saat beraudiensi dengan Kementerian PKP di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan bahwa pertemuannya dengan Kementerian PKP merupakan langkah awal untuk memetakan permasalahan agraria di kementerian terkait.

Setelah mendapat sejumlah informasi permasalahan pertanahan untuk perumahan rakyat maka pihaknya akan berupaya menyelesaikan permasalahan yang ada, kata Dedi menjelaskan.

Untuk itu, BRAN dalam waktu dekat segera mendata dan membuat sistem reforma agraria guna memberikan kepastian mana lokasi yang dapat dibangun sebagai perumahan guna mendukung program 3 juta rumah.

"Yang pertama adalah sistem satu data reforma agraria. Ini penting, ini memberikan kepastian, salah satunya di Kementerian Perumahan, mana lokasi yang akan dibangun, baik untuk perumahan subsidi maupun yang nonsubsidi. Sehingga target pembangunan 3 juta rumah ini dapat terkoneksi," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) memberikan kepastian terkait masalah pertanahan, agar semua berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.

"Intinya kepastian saja," kata Menteri PKP Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara usai mengadakan pertemuan dengan Kepala BRAN Dedi Prasetyo.

Ia mengatakan bahwa permasalahan agraria harus segera diperbaiki dan mendapatkan kepastian hukum, agar kelak tidak terjadi konflik yang berkepanjangan.

Menurut dia, sebuah daerah harus bisa memetakan peruntukan lokasi pertanahan yang ada, misalnya lokasi untuk persawahan sudah dipetakan, perumahan, dan lokasi mana yang dapat digunakan untuk dimanfaatkan sebagai lahan energi.

Sehingga, kata Ara, di kemudian hari tidak ada persoalan yang dapat mengganggu investasi maupun program yang dijalankan oleh pemerintah seperti halnya swasembada pangan.

Ia meminta agar BRAN dapat memetakan permasalahan pertanahan, mengingat Kementerian PKP tidak bisa menyelesaikan persoalan terkait pertanahan

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan 13 proyek investasi unggulan untuk ditawarkan kepada investor nasional dan internasional melalui berbagai sektor potensial yang dikembangkan di daerah itu.

"Provinsi Bengkulu terbuka bagi investor dan siap menjadi mitra strategis bagi pelaku usaha dari dalam maupun luar negeri," kata Wakil Gubernur Bengkulu Mian di Bengkulu, Selasa.

Mian mengatakan proyek investasi unggulan tersebut diantaranya mencakup pengembangan kawasan industri Pulau Baai, rencana pembangunan perkeretaapian, geotermal, Laguna Water Park Resort di Kabupaten Kaur, hingga pengolahan kopi robusta Kepahiang. Proyek-proyek itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkenalkan peluang usaha kepada calon investor.

Mian meyakinkan investor bahwa pemerintah daerah terus memperkuat iklim investasi melalui penyediaan infrastruktur, kepastian perizinan berusaha, dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten serta kota.

Kesiapan proyek dan kepastian berusaha, lanjut dia menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan investor terhadap peluang investasi yang ditawarkan.

Mian juga menyebut pemerintah daerah berupaya memperkuat keterlibatan pelaku usaha lokal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok investasi.

Selain itu, kata Wagub Mian perluasan akses pasar dan ekspor ikut menjadi bagian penting agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata.

Dia menambahkan sejumlah sektor yang terus diidentifikasi dan dipromosikan kepada calon investor meliputi industri pengolahan, pariwisata, energi, serta infrastruktur.

Pengembangan sektor tersebut diharapkan dapat mengubah potensi ekonomi yang dimiliki Bengkulu menjadi kegiatan usaha yang memberikan nilai tambah bagi daerah.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026