Jakarta (ANTARA) - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, yang dikelola Bank Indonesia, mencatat harga komoditas cabai rawit merah mencapai Rp150.000 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras Rp29.500 per kg.

Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta, Rabu pukul 09.00 WIB, selain cabai rawit merah dan telur ayam tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp42.500 per kg, bawang putih Rp40.000 per kg.

Selain itu, beras kualitas bawah I di harga Rp17.000 per kg, beras kualitas bawah II Rp17.000 per kg. Sedangkan beras kualitas medium I Rp16.000 per kg, dan beras kualitas medium II di harga Rp18.000 per kg.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp18.000 per kg, dan beras kualitas super II Rp17.000 per kg.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp75.000 per kg, cabai merah keriting Rp80.000 per kg, dan cabai rawit hijau Rp140.000 per kg.

Kemudian, daging ayam ras segar Rp50.000 per kg, daging sapi kualitas I Rp152.650 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp143.600 per kg.

Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp20.000 per kg, gula pasir lokal Rp19.350 per kg.

Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp20.300 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp25.000 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp25.000 per liter.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipantau dari laman Logam Mulia, Rabu pagi, kembali mengalami penurunan senilai Rp10.000 per gram, dari Rp2.564.000 per gram menjadi Rp2.554.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Rabu, yakni sebesar Rp2.369.000 per gram.

Namun harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10 juta akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Rabu:

- Harga emas 0,5 gram: Rp1.327.000
- Harga emas 1 gram: Rp2.554.000
- Harga emas 2 gram: Rp5.048.000
- Harga emas 3 gram: Rp7.547.000
- Harga emas 5 gram: Rp12.545.000
- Harga emas 10 gram: Rp25.035.000
- Harga emas 25 gram: Rp62.462.000
- Harga emas 50 gram: Rp124.845.000
- Harga emas 100 gram: Rp249.612.000
- Harga emas 250 gram: Rp623.765.000
- Harga emas 500 gram: Rp1.247.320.000
- Harga emas 1.000 gram: Rp2.494.600.000

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf/Bekraf) mendorong pengembangan industri sulih suara nasional untuk memperluas peluang ekonomi bagi talenta kreatif Indonesia yang memiliki potensi besar seiring meningkatnya kebutuhan pengisi suara untuk film, animasi, gim, periklanan, hingga konten digital.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan, melalui program Wonder Voice of Indonesia (WVI) dampak ekonomi industri sulih suara yang telah dihasilkan secara langsung lebih dari Rp2,5 miliar.

“Potensi ini telah dibuktikan melalui Wonder Voice of Indonesia, para alumninya telah dipercaya oleh lebih dari 300 merek dan menghasilkan dampak ekonomi langsung lebih dari Rp2,5 miliar,” kata Riefky dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Riefky menegaskan bahwa pemerintah memperkuat ekosistem industri voice over dengan menetapkan sulih suara sebagai bagian dari 21 subsektor ekonomi kreatif dalam Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026-2045 melalui Peraturan Presiden Nomor 37 tahun 2026.

Ia mengatakan pengembangan talenta sulih suara perlu diiringi dengan penguatan ekosistem industri agar semakin banyak pelaku kreatif dari berbagai daerah dapat mengakses pelatihan, meningkatkan keterampilan, dan terhubung dengan pasar.

Kemenekraf bekerja sama dengan Voice Institute Indonesia dan sejumlah lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan WVI 2026. Kegiatan kick-off program tersebut diikuti lebih dari 250 peserta yang berasal dari kalangan mahasiswa dan komunitas lokal.

Penguatan kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong pengembangan talenta sekaligus memperluas kesempatan kerja dan kolaborasi bagi pelaku industri sulih suara. Untuk mendukung upaya tersebut, Kemenekraf menghadirkan tiga program unggulan, yakni aktivasi Desa Kreatif, aktivasi Creative Hub, dan Creative by Indonesia.

“Karena itu, Kementerian Ekraf menghadirkan tiga program unggulan, yakni aktivasi Desa Kreatif, Aktivasi Creative Hub, dan Creative by Indonesia, untuk menggali potensi daerah, memperkuat ekosistem kreatif, serta mendorong kekayaan intelektual (IP) lokal agar mampu bersaing dan menembus pasar global,” katanya.

WVI sendiri telah diselenggarakan sejak 2022 sebagai wadah pengembangan talenta sulih suara di Indonesia. Program ini terus berkembang melalui penyusunan kurikulum pembelajaran daring dan luring, kegiatan road to WVI, produksi sandiwara radio, hingga pembentukan komunitas pengisi suara di berbagai daerah.

Pada 2024, alumni WVI telah berkolaborasi dengan lebih dari 50 merek atau institusi. Sementara itu, penyelenggaraan WVI pada 2025 berhasil menarik lebih dari 7.200 pendaftar dan memperoleh eksposur di lebih dari 30 media.

Perkembangan tersebut turut mendorong terbentuknya komunitas Voice People di sejumlah daerah, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, dan Sumatera Utara, serta Asosiasi Pengisi Suara Indonesia (Aspesnesia).

Salah satu alumni WVI, Euis Handayani atau Unya, mengatakan program tersebut membuka peluang bagi dirinya untuk berkarier secara profesional di industri sulih suara. Kini, ia juga mengembangkan karier sebagai mentor dan voice director.

Menurut Unya, manfaat program tidak hanya berupa peningkatan keterampilan, tetapi juga perluasan jaringan profesional yang dapat membuka kesempatan kerja di industri kreatif.

Pengembangan industri sulih suara melalui WVI diharapkan dapat memperluas akses talenta lokal ke pasar kerja, sekaligus meningkatkan kontribusi subsektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif nasional.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Lombok Tengah (ANTARA) - PT Angkasa Pura Bandara Internasional Lombok mencatatkan rekor trafik tertinggi selama lima tahun penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2026 yang digelar di Sirkuit Mandalika Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Rekor tersebut tercatat pada seluruh indikator trafik transportasi udara, meliputi pergerakan pesawat, jumlah penumpang, dan volume kargo," kata General Manager Bandara Internasional Lombok Aidhil Philip Julian di Lombok Tengah, Rabu.

Ia menjelaskan pada penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2026 yaitu H-4 pada 5 Oktober 2026 sampai dengan H+5 pada 16 Oktober 2026, Bandara Lombok mencatatkan 1.217 pergerakan pesawat atau meningkat 26 persen dibandingkan 966 pergerakan pada periode sama 2025.

"Trafik penumpang mencapai 106.933 orang, tumbuh 10 persen dibandingkan 97.121 penumpang pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Sementara itu, volume kargo mencapai 1.281 ton, meningkat 37 persen dibandingkan 935 ton pada MotoGP 2025," kata dia.

Capaian tersebut menunjukkan peningkatan aktivitas transportasi udara selama penyelenggaraan MotoGP Mandalika sekaligus memperkuat peran Bandara Lombok sebagai gerbang utama kedatangan wisatawan, pembalap, kru, ofisial, dan berbagai pihak yang terlibat dalam ajang olahraga internasional tersebut.

"Pencapaian rekor trafik selama lima tahun penyelenggaraan MotoGP Mandalika merupakan hasil sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung kelancaran transportasi udara selama berlangsungnya ajang tersebut," jelasnya.

Ia mengatakan pencapaian rekor trafik pada MotoGP 2026 menunjukkan tingginya aktivitas penerbangan dan mobilitas menuju Lombok selama penyelenggaraan ajang internasional ini.

"Kami terus memperkuat kesiapan operasional, memastikan fasilitas dan personel dalam kondisi optimal, serta meningkatkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar peningkatan trafik dapat dilayani dengan aman, nyaman, dan lancar,” katanya.

Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Sebab, dalam transaksi digital, satu gerakan memindai memang dapat menghemat waktu. Namun, beberapa detik untuk memeriksa nama penerima dan tujuan pembayaran dapat mencegah persoalan yang lebih besar.

Surabaya (ANTARA) - Sebuah kotak hitam-putih berukuran kecil kini dapat menghubungkan pembeli dengan pedagang, wisatawan dengan layanan publik, bahkan pelaku usaha kecil dengan pasar yang lebih luas.

Cukup mengarahkan kamera telepon seluler, memasukkan nominal, lalu mengonfirmasi pembayaran. Transaksi yang dahulu membutuhkan uang tunai kini bisa diselesaikan dalam hitungan detik.

Kemudahan itu telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat, termasuk di Kota Surabaya, Jawa Timur. Di stan makanan, pasar, pusat perbelanjaan, hingga lokasi parkir, pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) semakin akrab digunakan. Pembeli tidak perlu menyiapkan uang pas, sementara pedagang dapat mengurangi kerepotan mengelola uang tunai.

Namun, di balik kecepatan tersebut, ada satu kebiasaan yang tidak boleh ikut ditinggalkan, yakni memeriksa tujuan transaksi sebelum menekan tombol pembayaran.

Persoalan inilah yang mengemuka setelah Pemerintah Kota Surabaya menindaklanjuti laporan mengenai kode QR yang ditempel di stan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kode tersebut sempat menimbulkan kebingungan karena ketika dipindai melalui aplikasi perbankan, pengguna diarahkan ke halaman pembayaran yang terhubung dengan bank asal Tiongkok. Sementara itu, hasil pemindaian menggunakan Google Lens mengarah ke halaman pengunduhan aplikasi Si-Boyo di Google Play Store.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya menjelaskan bahwa stiker tersebut merupakan media sosialisasi Si-Boyo, platform belanja digital yang mengintegrasikan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) dan UMKM, bukan kode pembayaran QRIS. Pemerintah kota kemudian menyatakan akan mengevaluasi dan memeriksa kembali kode QR yang telah terpasang.

Peristiwa tersebut memperlihatkan persoalan yang lebih luas daripada sekadar salah mengenali sebuah kode. Ketika berbagai aktivitas berpindah ke ranah digital, masyarakat tidak cukup hanya diajari cara menggunakan teknologi. Mereka juga perlu memahami cara memeriksa, membedakan, dan memastikan bahwa teknologi itu bekerja sesuai tujuan.

Będą tujuan

Salah satu sumber kerawanan dalam transaksi digital adalah anggapan bahwa setiap kode QR merupakan sarana pembayaran. Padahal, kode QR merupakan bentuk penyajian informasi yang dapat mengarahkan pengguna ke berbagai tujuan, mulai dari halaman situs, pengunduhan aplikasi, informasi produk, hingga layanan pembayaran.

QRIS memiliki fungsi yang lebih khusus, yakni standardisasi kode QR untuk pembayaran. Bank Indonesia menjelaskan bahwa masyarakat dapat menggunakan aplikasi uang elektronik, dompet digital, atau layanan perbankan seluler dari penyedia jasa pembayaran yang berizin untuk bertransaksi melalui QRIS.

Sebelum menyelesaikan pembayaran, pengguna perlu memeriksa nama pedagang yang muncul dalam aplikasi dan memastikan notifikasi transaksi diterima.

Karena itu, persoalan di stan UMKM Surabaya perlu dilihat secara cermat. Penjelasan pemerintah kota bahwa stiker tersebut digunakan untuk mengunduh aplikasi tidak serta-merta membuktikan telah terjadi penipuan. Namun, perbedaan tujuan yang muncul ketika kode dipindai melalui aplikasi berbeda patut menjadi bahan pemeriksaan teknis.

Terlebih, stiker tersebut disebut memuat logo Bank Mandiri dan ditempelkan di stan UMKM yang juga memiliki penanda QRIS. Dalam situasi seperti itu, konsumen dapat kesulitan membedakan mana kode untuk mengunduh aplikasi dan mana kode untuk membayar makanan.

Di sinilah persoalan komunikasi publik menjadi penting. Kode QR bukanlah sekadar gambar yang dapat ditempelkan untuk memudahkan masyarakat. Setiap kode harus mempunyai tujuan yang jelas, penjelasan yang mudah dipahami, serta penanggung jawab yang dapat dihubungi apabila terjadi masalah.

Kehati-hatian juga perlu ditempatkan dalam konteks perkembangan pembayaran lintas negara.

QRIS tidak lagi terbatas pada transaksi domestik. Bank Indonesia telah memperluas konektivitas pembayaran QR antarnegara, termasuk dengan Tiongkok sejak 30 April 2026. Hingga Agustus 2026, konektivitas tersebut telah mencakup enam negara mitra, yakni Malaysia, Thailand, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok.

Dengan demikian, munculnya nama lembaga keuangan dari luar negeri tidak otomatis menandakan penyimpangan. Pembayaran lintas negara merupakan bagian dari perkembangan sistem keuangan digital. Akan tetapi, legalitas dan keabsahan layanan lintas negara tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan pemeriksaan penerima transaksi.

Yang harus menjadi patokan bukan asal negara atau nama lembaga keuangan semata, melainkan kesesuaian antara tujuan pembayaran, identitas penerima, dan nilai transaksi yang hendak dilakukan.

Periksa dahulu

Perlindungan transaksi digital dimulai dari kebiasaan sederhana. Sebelum menyetujui pembayaran QRIS, pengguna perlu memeriksa nama pedagang yang muncul pada aplikasi, mencocokkannya dengan usaha atau layanan yang dituju, memastikan nominal, lalu menunggu notifikasi resmi bahwa transaksi berhasil.

Jika kode pembayaran parkir pemerintah justru menampilkan nama usaha lain yang tidak berkaitan, jangan lanjutkan transaksi sebelum mendapat penjelasan. Prinsip yang sama berlaku ketika membayar makanan di stan UMKM, membeli barang, atau memberikan donasi.

Bank Indonesia juga mengimbau masyarakat dan pedagang agar tidak meneruskan pembayaran apabila nama penerima atau informasi transaksi tidak sesuai tujuan.

Kewaspadaan mencakup perlindungan data pribadi. Jangan memberikan PIN, kata sandi, atau kode sekali pakai (OTP) kepada pihak yang tidak berwenang. Hindari memasang aplikasi melalui tautan yang tidak jelas, terutama jika mengarahkan pengguna ke luar toko aplikasi resmi. Jika hasil pemindaian tidak sesuai keterangan pada stiker, hentikan proses dan konfirmasikan kepada pedagang atau petugas.

Tanggung jawab keamanan tidak boleh dibebankan hanya kepada konsumen. Di Surabaya, Dinas Perhubungan mencatat 926 petugas parkir telah menerapkan pembayaran nontunai hingga 8 Juni 2026, naik dari 819 petugas sebelumnya. Perluasan sistem digital ini dapat mendukung kemudahan transaksi dan transparansi penerimaan, tetapi harus disertai pengawasan yang memadai.

Pemerintah kota perlu memeriksa berkala kode QR di stan UMKM dan fasilitas publik. Pemeriksaan harus mencakup pengujian melalui aplikasi pemindai dan pembayaran, verifikasi nama penerima, serta pencocokan kode dengan tujuan yang diumumkan.

Stiker unduhan aplikasi juga perlu dibedakan secara jelas dari kode pembayaran. Kode Si-Boyo, misalnya, harus diberi keterangan bahwa fungsinya untuk mengunduh aplikasi, bukan membayar melalui QRIS. Kode pembayaran harus menampilkan identitas pedagang yang sesuai dengan data penyedia jasa pembayaran.

Pemerintah juga perlu menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses, menindaklanjuti laporan, dan menyampaikan hasil pemeriksaan secara proporsional. Langkah itu membantu masyarakat memperoleh kepastian sekaligus melindungi UMKM dari kerugian akibat kode yang membingungkan.

Kepercayaan digital

Perkembangan QRIS menunjukkan semakin luasnya penggunaan pembayaran digital di Indonesia. Dalam publikasi pada 26 September 2026, Bank Indonesia menyebut QRIS telah menjangkau 69,3 juta pengguna dan lebih dari 47 juta pedagang, dengan 96,7 persen di antaranya merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Angka ini memperlihatkan besarnya peran pembayaran digital dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Bagi usaha kecil, pembayaran digital dapat memperluas pilihan pelanggan, mengurangi ketergantungan terhadap uang tunai, dan membantu pencatatan transaksi. Konsumen pun memperoleh kemudahan karena tidak perlu selalu membawa uang dalam jumlah tertentu. Manfaat tersebut akan semakin besar apabila disertai perlindungan yang memadai.

Sebaliknya, satu kode yang membingungkan dapat menimbulkan keraguan terhadap layanan yang sebenarnya bermanfaat. Pedagang yang telah memenuhi ketentuan bisa ikut terdampak ketika konsumen mulai curiga terhadap seluruh kode pembayaran.

Dampaknya bukan hanya menyangkut kemungkinan kerugian finansial, tetapi juga kepercayaan yang menjadi fondasi ekonomi digital.

Karena itu, pemerintah, perbankan, penyedia jasa pembayaran, dan pengelola usaha perlu membangun tanggung jawab bersama. Pemerintah memastikan sarana yang dipasang di ruang publik telah diperiksa.

Penyedia jasa pembayaran memperkuat verifikasi dan penanganan pengaduan. Pedagang memastikan kode yang dipajang sesuai dengan tujuan transaksi. Sementara itu, masyarakat membiasakan diri memeriksa informasi sebelum mengonfirmasi pembayaran.

Literasi digital juga perlu diperluas melalui edukasi yang sederhana dan berulang, bukan hanya ketika sebuah masalah muncul. Pasar, sentra wisata kuliner, lokasi parkir, sekolah, dan fasilitas pelayanan publik dapat menjadi ruang edukasi tentang cara mengenali kode pembayaran serta melaporkan transaksi yang mencurigakan.

Transformasi digital bukan sekadar memindahkan transaksi dari uang tunai ke layar telepon seluler. Perubahan tersebut menuntut tata kelola yang lebih transparan, sistem yang dapat dipercaya, dan masyarakat yang semakin cakap menggunakan teknologi.

Surabaya memiliki kesempatan untuk menjadikan evaluasi stiker kode QR ini sebagai momentum memperbaiki kualitas digitalisasi layanan. Tujuannya bukan memperlambat inovasi atau menakut-nakuti masyarakat, melainkan memastikan setiap kemudahan hadir bersama perlindungan.

Sebab, dalam transaksi digital, satu gerakan memindai memang dapat menghemat waktu. Namun, beberapa detik untuk memeriksa nama penerima dan tujuan pembayaran dapat mencegah persoalan yang lebih besar.

Teknologi akan benar-benar memudahkan kehidupan apabila masyarakat bukan hanya terampil menggunakannya, melainkan juga memahami kapan harus melanjutkan dan kapan perlu berhenti.

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap menggelar Indonesia Skills Competition (InaSkills) 2026 untuk menjaring kompetitor terbaik sekaligus membangun basis talenta keterampilan nasional sebagai bekal menghadapi kompetisi tingkat internasional.

InaSkills 2026 yang akan digelar pada 26-31 Oktober ini memiliki 90 peserta, terdiri atas 50 peserta di lima bidang kompetisi dan 40 peserta di bidang ekshibisi.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker Darmawansyah, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan InaSkills menjadi bagian dari proses pengembangan talenta keterampilan Indonesia.

Melalui kompetisi ini, kemampuan calon kompetitor diuji berdasarkan bidang keterampilan masing-masing dengan penilaian yang mengacu pada standar internasional.

"Indonesia Skills Competition menjadi ruang untuk mengaktualisasikan semangat persatuan generasi muda melalui prestasi dan keunggulan keterampilan," kata Darmawansyah.

Sebanyak 30 juri akan menilai lima bidang kompetisi, yaitu Refrigeration and Air Conditioning, Industrial Automation,Hotel Reception, Mechanical Engineering CAD, dan Internet of Things. Selain itu, ada satu bidang ekshibisi, yakni Microsoldering oleh TESPOIN.

Kompetisi tersebar di tiga lokasi, yaitu Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi, BBPVP Serang, dan AKTI Karawang.

Para calon kompetitor berasal dari berbagai jalur, antara lain Lomba Kompetensi Siswa (LKS), Olimpiade Vokasi Indonesia (OLIVIA), industri, BBPVP atau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), serta juara Circuit Global Championship yang diselenggarakan Teknisi Ponsel Indonesia (TESPOIN).

Darmawansyah mengatakan InaSkills menjadi salah satu tahap pembinaan talenta keterampilan nasional yang mencakup identifikasi sumber talenta, kompetisi melalui proyek uji, penilaian, pemusatan latihan, dan peningkatan kapasitas.

Para pemenang berkesempatan mengikuti pemusatan latihan di training center Kementerian Ketenagakerjaan, program pelatihan (training program) HRDK Korea, serta kompetisi keterampilan tingkat internasional, mulai dari WorldSkills ASEAN, WorldSkills Asia, hingga WorldSkills Internasional.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

​Capaian berupa statistik penetrasi internet, angka investasi startup, hingga penindakan konten negatif perlu ditransformasikan menjadi manfaat konkret yang dirasakan masyarakat.

Denpasar (ANTARA) - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah genap berusia dua tahun. Momentum ini tidak hanya patut disyukuri, tetapi juga menjadi ajang evaluasi terhadap perjalanan transformasi digital Indonesia.

​Salah satu fokus Asta Cita Kabinet Merah Putih adalah percepatan transformasi digital nasional. Pelaksanaan program strategis ini melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, salah satunya Kementerian Komunikasi dan Digital.

Dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertepatan dengan digelarnya Bali Tech Week pada 19–23 Oktober 2026 oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).

​Beriringannya kedua momentum ini bukanlah kebetulan semata. Melalui lebih dari 900 pertemuan bisnis, Bali Tech Week hadir mempertemukan startup, investor, serta perusahaan teknologi lintas negara.

​Ajang ini merangkum 13 agenda utama yang mencakup kecerdasan buatan (AI), pengembangan perusahaan rintisan, industri gim, keamanan siber, investasi, infrastruktur digital, hingga arah kebijakan ekonomi digital. Penyelenggara pun menargetkan partisipasi lebih dari 4.000 peserta global.

​Isu-isu kunci dan mendesak yang digarap meliputi perluasan akses internet di Indonesia, pemacu pertumbuhan ekonomi digital, penguatan kualitas talenta digital, hingga jaminan keamanan masyarakat di ruang siber.

Menjawab tantangan tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa pembangunan ekosistem digital nasional ke depan bertumpu pada tiga pilar utama, yakni "Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga".

​Ketiga kata kunci tersebut mencerminkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya mengejar perluasan jaringan, tetapi juga memastikan konektivitas mendorong pertumbuhan ekonomi serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

​"Tugas utama kita tidak lagi hanya membangun konektivitas di Indonesia, tetapi juga memastikan konektivitas tersebut terwujud dalam sebuah pertumbuhan, baik ekonomi, masyarakat, maupun perbaikan layanan publik," ujar Meutya dalam forum Bali Tech Week 2026 di Bali.

​Menghubungkan Nusantara

​Dalam paparannya, Meutya merinci pilar konektivitas yang mencatatkan akses internet Indonesia telah menjangkau sekitar 235 juta penduduk dengan tingkat penetrasi 81,72 persen.

​Sementara itu, jaringan 4G telah menjangkau 98,96 persen populasi dengan kecepatan rata-rata internet bergerak (mobile broadband) mencapai 84 Mbps. Adapun untuk layanan pita lebar tetap (fixed broadband), kecepatan rata-rata mencapai 67 Mbps.

​Pemerintah menargetkan kecepatan pita lebar tetap meningkat menjadi 100 Mbps pada 2029, sekaligus memperkecil kesenjangan kualitas internet antara Pulau Jawa dan wilayah timur Indonesia.

​Guna mencapai target tersebut, pemerintah membuka pemanfaatan spektrum frekuensi 1,4 GHz untuk teknologi Fixed Wireless Access (FWA). Teknologi ini diharapkan mampu menyediakan kecepatan internet hingga 100 Mbps dengan tarif terjangkau, berkisar Rp100.000 hingga Rp150.000 per bulan.

​Selain itu, pemanfaatan spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz diarahkan untuk memperluas jaringan, termasuk 5G, hingga ke wilayah perdesaan. Komdigi juga menjajaki sinergi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memanfaatkan infrastruktur kelistrikan sebagai penopang jaringan telekomunikasi.

​Perluasan akses ini menjadi fondasi krusial bagi pertumbuhan ekonomi digital. Kendati demikian, pemerintah masih dihadapkan pada tantangan untuk memastikan konektivitas tersebut dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat di sektor pendidikan, kewirausahaan, layanan publik, hingga pengembangan inovasi.

Menumbuhkan ekonomi digital Indonesia

​Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) mencatat nilai ekonomi digital Indonesia mencapai 99 miliar dolar AS pada 2025, angka tertinggi di Asia Tenggara. Berdasarkan laporan yang dipaparkan Menkomdigi Meutya Hafid dalam forum Bali Tech Week, nilai tersebut diproyeksikan melonjak hingga 360 miliar dolar AS pada 2030.

​Potensi ekonomi digital nasional diperkirakan bertambah besar seiring penguatan kerja sama regional, seperti Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Meutya menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut berpeluang menambah nilai ekonomi digital ASEAN hingga 600 miliar dolar AS, di luar proyeksi dasar, sehingga total potensi ekonomi digital kawasan mampu menembus 2 triliun dolar AS.

​Kendati memiliki pasar yang besar, posisi Indonesia tidak serta-merta menjadi kuat. Indonesia masih membutuhkan lonjakan jumlah perusahaan rintisan (startup), talenta kompeten dan kompetitif, dukungan permodalan, riset berkelanjutan, serta sinergi industri dengan perguruan tinggi.

​Untuk memperkuat ekosistem tersebut, pemerintah mengembangkan Garuda Spark Innovation Hub yang kini telah beroperasi di 10 kota besar. Program ini ditargetkan menjangkau lebih banyak kabupaten/kota dalam tiga tahun ke depan guna mempertemukan startup, investor, akademisi, perusahaan teknologi, dan komunitas.

​Dalam dua tahun perjalanannya, Garuda Spark telah menyelenggarakan 178 program, melatih lebih dari 15.000 talenta digital, membina 80 startup, serta melibatkan 80 mitra. Investasi langsung yang berhasil diserap melalui program ini mencatatkan angka Rp429,5 miliar.

​Di samping itu, penguatan industri gim nasional turut menjadi strategi kunci dalam memperluas cakupan ekonomi digital. Meutya menyebut Indonesia saat ini memiliki 339 studio gim. Ajang Bali Tech Week menjadi wadah strategis untuk menjembatani pelaku industri lokal dengan penerbit (publisher) gim mancanegara, demi mendongkrak daya saing produk kreatif Indonesia di panggung global.

Menjaga ruang digital yang aman

​Pertumbuhan ekonomi digital memerlukan pondasi berupa kepercayaan publik dan kepastian regulasi. Inovasi idealnya berjalan selaras dengan pelindungan masyarakat, sementara pelaku usaha membutuhkan payung hukum yang jelas demi keberlanjutan investasi.

​"Pertumbuhan membutuhkan kepercayaan. Masyarakat perlu merasa aman saat menggunakan layanan digital, dan pelaku usaha membutuhkan kepastian mengenai batasan tanggung jawab mereka," ujar Meutya Hafid.

​Sebagai langkah konkrit, pemerintah berjanji melibatkan pelaku industri dalam konsultasi kebijakan. Pendekatan ini bertujuan agar regulasi dapat adaptif terhadap pesatnya perkembangan teknologi tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat luas.

​Salah satu fokus utama pemerintah adalah pelindungan anak di ruang digital melalui penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Seiring kebijakan ini, Kemenkomdigi mencatat sejumlah platform berisiko tinggi telah memblokir atau menonaktifkan hingga jutaan akun.

​Meski demikian, pemerintah menekankan bahwa keberhasilan pelindungan anak tidak sekadar diukur dari banyaknya akun yang ditindak. Perusahaan teknologi didorong menerapkan prinsip safety bydesign, yakni mengintegrasikan aspek keselamatan sejak awal perancangan produk dan layanan guna memitigasi risiko secara preventif, bukan sekadar responsif.

​Dari sisi penindakan, Kemenkomdigi mencatat telah menangani 5,15 juta konten negatif sepanjang Oktober 2024 hingga 11 September 2026. Dari jumlah tersebut, lebih dari empat juta di antaranya merupakan konten perjudian daring (online), yang memperlihatkan tingginya tantangan pengawasan ruang siber nasional.

​Di samping pembersihan konten, Kemenkomdigi mendorong penguatan verifikasi identitas pelanggan seluler berbasis biometrik. Hingga kini, sebanyak 31,1 juta pelanggan diklaim telah melalui verifikasi biometrik, yang pembatalan dan penerapannya wajib dibarengi pengamanan data pribadi secara mutlak.

Tiga pekerjaan rumah prioritas

​Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran, Kemenkomdigi menetapkan tiga prioritas utama: tata kelola kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), penguatan talenta digital, dan pelindungan data pribadi. Ketiga agenda tersebut dinilai krusial untuk memastikan transformasi digital berlangsung inklusif, berkelanjutan, dan berdampak merata.

​Terkait pengembangan AI, Indonesia ditegaskan harus menentukan arah dan kecepatannya secara mandiri sesuai kepentingan nasional, bukan sekadar mengekor persaingan negara lain atau dikendalikan raksasa teknologi global. Kebijakan ini wajib memperhitungkan kesiapan sumber daya manusia, kapasitas infrastruktur, hingga ketersediaan energi.

​"Kita perlu meyakini bahwa kecepatan Indonesia tidak boleh ditentukan oleh negara lain ataupun perusahaan teknologi, tetapi kita tentukan sendiri secara berdaulat," tegas Meutya.

​Salah satu krusialitas yang mengemuka adalah sejauh mana kesiapan pemenuhan energi untuk menopang pusat data (data center) dan pengembangan AI tersebut. Mengingat infrastruktur digital berdaya komputasi tinggi membutuhkan pasokan listrik yang andal, perencanaan jangka panjang mutlak diperlukan agar investasi teknologi tidak memicu krisis energi domestik.

​Guna mengatasi potensi hambatan itu, Kemenkomdigi mengusulkan pembangunan AI factory dan pusat data dilakukan secara terintegrasi lintas sektor. Sinergi antarkementerian/lembaga sangat diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan teknologi, energi, infrastruktur, dan investasi secara efisien.

​Di sisi lain, Indonesia perlu memacu kualitas talenta digital agar tidak sekadar menjadi pangsa pasar produk asing. Pendidikan, pelatihan, dan riset nasional harus dipertajam untuk mencetak ahli kecerdasan buatan, analisis data, keamanan siber, hingga rekayasa perangkat lunak.

​Di tingkat regional, kolaborasi antarnegara ASEAN juga memegang peranan penting untuk memperluas pasar digital, menyelaraskan regulasi, serta memperkuat benteng keamanan siber. Kehadiran perwakilan mancanegara pada Bali Tech Week 2026 makin menegaskan arti strategis kemitraan internasional dalam persaingan ekonomi digital global.

​Capaian berupa statistik penetrasi internet, angka investasi startup, hingga penindakan konten negatif perlu ditransformasikan menjadi manfaat konkret yang dirasakan masyarakat. Pemerataan kualitas jaringan, pembukaan lapangan kerja, penguatan industri lokal, dan jaminan keamanan data pribadi masih membutuhkan pengawalan berkelanjutan.

​Dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran telah menjadi fondasi awal. Memasuki tahun ketiga, muara keberhasilan transformasi digital tidak lagi hanya diukur dari seberapa luas masyarakat terhubung ke internet, melainkan dari kemampuan Indonesia mengubah konektivitas menjadi produktivitas, investasi menjadi nilai tambah ekonomi, serta inovasi menjadi layanan yang aman dan bermanfaat bagi seluruh rakyat.

Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2026

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Kota Samarinda melaksanakan penguatan koordinasi lintas sektor guna memperketat pengawasan pasokan cabai dan mengusut kejadian antrean berulang pada pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) demi menjaga stabilitas ekonomi serta mengendalikan inflasi daerah.

Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri di Samarinda, Selasa, meminta seluruh perangkat daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan instansi terkait memperkuat sinergi untuk menjaga pasokan pangan, mengendalikan harga, serta memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran.

"Dua persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah, yakni ketersediaan dan harga komoditas cabai serta indikasi modus pengisian BBM bersubsidi secara berulang di sejumlah SPBU," kata Saefuddin saat memimpin rapat koordinasi internal bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Balai Kota Samarinda.

Dalam rapat tersebut, Kepala Bagian Perekonomian Setda Samarinda Nadya Turisna menjelaskan sejumlah komoditas masih dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Penjualan (HAP).

Salah satunya beras premium merek Bengawan yang mencapai Rp17.500 per kilogram, dari HET sebesar Rp15.400 per kilogram.

Komoditas lain yang menjadi perhatian utama pemicu inflasi adalah melonjaknya harga cabai segar di pasar tradisional akibat kendala distribusi.

Saat ini, harga rata-rata komoditas cabai tiung menembus Rp91.300 per kilogram, cabai keriting Rp91.000 per kilogram, cabai merah besar Rp73.500 per kilogram, sedangkan cabai rawit berfluktuasi tinggi pada kisaran Rp80.000 hingga Rp88.500 per kilogram.

Terkait pasokan pangan, stok beras di Samarinda tercatat sebanyak 5.839 ton yang diperkirakan cukup untuk enam bulan ke depan. Minyak goreng aman untuk empat bulan, sedangkan daging sapi dan telur ayam tersedia untuk dua hingga tiga bulan.

Sementara itu, Perusda Varia Niaga melaporkan stok ayam beku sebanyak delapan ton dengan tambahan pesanan 30 ton, bebek 2,5 ton, ikan bandeng 45 ton, serta telur omega sebanyak 17.000 butir. BUMD ini juga menjajaki pasokan beras medium dari Lamongan dan Sulawesi.

Untuk menjaga keterjangkauan harga, Pemkot Samarinda menyiapkan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia.

Kegiatan dijadwalkan pada Rabu (21/10) di Kelurahan Loa Buah, bekerja sama dengan Perum Bulog dan difasilitasi Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kaltim.

Di sisi lain, BMKG Samarinda melaporkan kualitas udara sepekan terakhir berada pada kategori tidak sehat akibat sebaran asap dan titik panas (hotspot) dari arah selatan.

Awal musim hujan diprakirakan mundur sekitar satu bulan ke awal atau pertengahan November 2026.

Merespons kondisi cuaca tersebut, Saefuddin mendorong Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) agar lebih aktif mendampingi petani dalam menjaga kesinambungan produksi cabai lokal.

Selain persoalan pangan, fenomena antrean panjang kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU untuk jenis BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar turut menjadi fokus perhatian serius.

Perwakilan Pertamina Depot Samarinda menjelaskan salah satu faktor pemicu utama adalah disparitas harga yang tinggi, sehingga memicu pergeseran konsumsi atau migrasi perilaku konsumen dari BBM nonsubsidi (Pertamax) ke BBM bersubsidi hingga melonjak 9,6 persen.

Faktor ini diperparah oleh pemangkasan kuota tahunan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), di mana usulan kuota Kaltim sebesar 1.034.972 kiloliter hanya disetujui separuhnya atau sebesar 508.400 kiloliter untuk tahun 2026, yang memicu keterbatasan pasokan di tengah pertumbuhan jumlah kendaraan yang pesat.

Sebagai solusi jangka pendek, Pertamina menerapkan operasional 24 jam di SPBU Kusuma Bangsa, Slamet Riyadi, dan Wahid Hasyim, serta merencanakan layanan serupa di kawasan Sungai Siring. Penambahan nozzle juga akan dilakukan di SPBU Rapak Indah dan Kebaktian.

Namun, Pertamina menemukan indikasi penyalahgunaan berupa pengisian BBM berulang dengan volume sekitar 25–60 liter per hari oleh sejumlah kendaraan tak berhak atau "pengetap".

Menanggapi hal itu, Saefuddin meminta data kendaraan tersebut segera diidentifikasi bersama Dinas Perhubungan dan kepolisian untuk pemantauan langsung di lapangan.

“Jika berlangsung tiga sampai empat hari berturut-turut, ini patut dicermati sebagai modus. Saya minta data kendaraan tersebut diidentifikasi untuk pemantauan bersama di lapangan agar distribusi adil bagi seluruh masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap seluruh evaluasi ini ditindaklanjuti secara terkoordinasi oleh masing-masing instansi guna memastikan kestabilan harga pokok serta mencegah penyimpangan distribusi BBM bersubsidi di Samarinda.

Pewarta: Arumanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Beberapa berita seputar isu ekonomi yang tayang kemarin, Selasa (20/10), masih menarik untuk dibaca pagi ini. Mulai dari kebakaran KMP Batumandi di sekitar Pulau Merak Besar hingga soal penyaluran gaji PNS yang tetap lewat perbankan.

Berikut rangkumannya:

ASDP benarkan terjadi insiden kebakaran KMP Batumandi di sekitar Merak

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengonfirmasi telah terjadi insiden kebakaran di atas KMP Batumandi di sekitar Pulau Merak Besar saat kapal sedang dalam proses alun sandar menuju Dermaga VI Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, pada Selasa (20/10) sore.

Kapal sebelumnya bertolak dari Pelabuhan Bakauheni sekitar pukul 14.52 WIB. Sekitar pukul 16.15 WIB, petugas darat melihat adanya percikan api di buritan bagian belakang kapal, tepatnya di dek atas untuk muat kendaraan kecil.

Baca selengkapnya

Airlangga tegaskan pemerintah tidak pernah bahas pembagian HP gratis

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah tidak pernah membahas rencana pembagian telepon seluler atau handphone (HP) gratis kepada masyarakat untuk mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos).

“Enggak. Memang enggak pernah kita bahas (pembagian) HP itu,” kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (20/10).

Baca selengkapnya

Menperin susun peta jalan industri perkapalan untuk pacu kontribusi

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyatakan pihaknya tengah menyusun peta jalan industri perkapalan nasional untuk memperkuat daya saing dan meningkatkan kontribusi industri tersebut terhadap perekonomian Indonesia.

Penyusunan peta jalan itu diharapkan menjadi dasar perumusan arah pengembangan industri perkapalan dengan target yang terukur, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan industri nasional ke depan.

Baca selengkapnya

Menko Pangan paparkan 4 langkah benahi MBG di dua tahun Prabowo-Gibran

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan empat langkah pembenahan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memperluas pemerataan layanan, meningkatkan keamanan pangan, serta memperkuat tata kelola dan pengawasan dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Empat langkah tersebut meliputi percepatan layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), penataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), peningkatan keamanan dan mutu makanan, serta pembenahan data penerima manfaat dan penindakan penyimpangan.

Baca selengkapnya

Suahasil tegaskan gaji PNS tetap disalurkan lewat perbankan

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa penyaluran gaji pegawai negeri sipil (PNS) tetap dilakukan melalui sistem perbankan, bukan lewat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

"Akan tetap seperti sekarang, saya mentransfer tetap seperti sekarang," kata Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa(20/10).

Baca selengkapnya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Banjarbaru (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meraih predikat terbaik pertama kategori inovasi dan kreativitas layanan penerbitan dokumen ekspor dari Kementerian Perdagangan melalui ajang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) Awards 2026, dari total 103 IPSKA se-Indonesia.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel Ahmad Bagiawan di Banjarbaru, Selasa, mengatakan penghargaan yang diserahkan Menteri Perdagangan Budi Santoso di Tangerang, Banten, tersebut menjadi pengakuan pemerintah pusat atas upaya peningkatan kualitas pelayanan perdagangan di Kalimantan Selatan.

“Penghargaan ini sekaligus mendorong Dinas Perdagangan terus menghadirkan layanan dokumen ekspor yang mudah, efektif, dan sesuai ketentuan bagi pelaku usaha,” ujarnya.

Menurut dia, Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO) merupakan dokumen yang menerangkan asal barang dan dibutuhkan pembeli di luar negeri untuk memenuhi persyaratan perdagangan internasional.

Ia menjelaskan penerbitan dokumen tersebut dilakukan setelah eksportir memenuhi persyaratan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan, kepabeanan, serta pemeriksaan karantina apabila diperlukan, sehingga kemudahan layanan tetap berjalan sesuai ketentuan.

Peningkatan kualitas layanan tersebut, kata dia, turut mendukung target Dinas Perdagangan Kalsel untuk mendorong nilai ekspor daerah dari sekitar 10 miliar dolar AS pada 2025 menjadi 11 miliar dolar AS pada 2026.

Ia mengatakan kemudahan pengurusan dokumen, penguatan koordinasi, dan peningkatan kepercayaan eksportir menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan perdagangan luar negeri serta memperkuat kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah.

“Masih terdapat perusahaan yang mengurus dokumen SKA melalui IPSKA di luar daerah, termasuk Surabaya dan Jakarta. Penghargaan tersebut diharapkan mendorong lebih banyak eksportir memanfaatkan layanan penerbitan dokumen di Kalimantan Selatan,” ujar Bagiawan.

Dinas Perdagangan Kalsel berkomitmen melanjutkan inovasi pelayanan dan memperkuat peran IPSKA untuk mendukung kebutuhan eksportir serta mendorong produk unggulan daerah menembus pasar internasional dalam rangka mempermudah pelayanan perdagangan.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) memprioritaskan program pengembangan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat perbatasan dan dapat segera direalisasikan untuk memberikan manfaat nyata bagi perekonomian setempat.

Kepala BNPPDT Maruli Simanjuntak meminta jajarannya mengutamakan inisiatif yang dapat dilaksanakan secara cepat dengan biaya relatif terjangkau.

Arahan tersebut disampaikan dalam forum koordinasi internal perdana bersama Sekretaris, para Deputi, dan Asisten Deputi BNPPDT di Jakarta, Selasa.

Menurut Maruli sebagaimana keterangan yang diterima, program yang memungkinkan untuk segera dijalankan perlu diuji pelaksanaannya agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

“Kalau misalnya ada satu konsep untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang kelihatannya tidak terlalu mahal atau mudah mengeksekusinya, kita cobakan, kita selesaikan,” katanya.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Maruli meminta Kelompok Ahli BNPPDT membentuk tim guna mengidentifikasi dan mengkaji potensi setiap wilayah. Tim tersebut diharapkan memiliki koordinator serta melibatkan akademisi, mahasiswa, dan tenaga ahli sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Hasil kajian itu nantinya menjadi dasar penyusunan rencana pengembangan wilayah secara terperinci, termasuk pemetaan kebutuhan infrastruktur dan sarana pendukung.

Selain itu, tenaga ahli dengan kompetensi teknis diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik setiap wilayah, termasuk sarana transportasi air di daerah yang memerlukannya.

Di sisi lain, Maruli menegaskan bahwa program dan pekerjaan BNPPDT yang sedang berjalan harus tetap dilaksanakan. Ia juga meminta jajarannya segera mengomunikasikan berbagai persoalan yang membutuhkan penanganan cepat agar dapat dikoordinasikan dan dicarikan solusinya.

“Semua pekerjaan tetap berjalan seperti biasanya. Ada hal-hal yang kira-kira perlu solusi cepat, silakan berkomunikasi dengan saya,” tegasnya.

Melalui pemetaan potensi wilayah dan penentuan program berdasarkan kebutuhan masyarakat, BNPPDT mendorong pengembangan wilayah perbatasan dan daerah terpencil yang lebih terukur.

Pendekatan tersebut, kata dia, diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan program yang dijalankan memberikan manfaat nyata.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Lambok Hutasoit menjelaskan aspek keamanan pengeboran panas bumi untuk menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai potensi gempa bumi, gangguan air tanah, dan semburan liar saat eksplorasi.

"Ah, saya bilang 100 persen aman itu. Enggak ada masalah pemboran," kata Lambok saat memberikan penjelasan di kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (20/10).

Menurut dia, masyarakat perlu memahami proses pengeboran dan karakteristik geologi bawah permukaan agar tidak mudah menerima informasi yang keliru mengenai pengembangan energi panas bumi.

Salah satu kekhawatiran yang ditanggapinya ialah anggapan bahwa aktivitas pengeboran secara langsung dapat memicu gempa bumi.

"Pengeboran ya itu aja dilubangin kan. Batunya itu dilubangin, udah. Apa hubungannya sama gempa?" ujarnya.

Lambok menjelaskan bahwa pengeboran merupakan proses pembuatan lubang pada lapisan batuan untuk menjangkau sumber energi panas bumi.

Dalam pengembangan panas bumi, risiko gempa terinduksi dapat berkaitan dengan perubahan tekanan fluida di dalam reservoir, termasuk akibat kegiatan injeksi dan produksi. Karena itu, pengelolaan reservoir dan pemantauan kegempaan menjadi bagian penting dalam pengendalian risiko.

Selain persoalan gempa, Lambok menanggapi kekhawatiran mengenai kemungkinan terganggunya sumber air tanah yang dimanfaatkan masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa akuifer atau lapisan batuan penyimpan air tanah umumnya berada pada kedalaman yang berbeda dengan reservoir panas bumi.

Menurut dia, lapisan batuan penudung yang memiliki permeabilitas rendah dapat membatasi hubungan hidrologis antara reservoir panas bumi dan akuifer di atasnya.

Dalam praktik pengeboran, perlindungan air tanah juga memerlukan konstruksi sumur yang baik, termasuk pemasangan pipa pelindung dan penyemenan untuk mengisolasi lapisan batuan yang dilalui sumur.

Lambok juga menjelaskan bahwa pengeboran panas bumi hingga kedalaman sekitar 2.000 meter merupakan praktik yang lazim dilakukan untuk menjangkau reservoir.

Kedalaman tersebut, menurut dia, masih relatif dangkal apabila dibandingkan dengan ketebalan kerak bumi.

Mengenai risiko semburan liar akibat tekanan fluida saat pengeboran, Lambok menyebut penggunaan perangkat pengendali tekanan sebagai salah satu langkah pengamanan.

"Setiap pemboran selalu ada blow out preventer. Jadi dipantau terus itu," jelas Lambok.

Blowout preventermerupakan perangkat keselamatan yang digunakan untuk membantu mengendalikan tekanan dan mencegah semburan fluida tidak terkendali dari sumur pengeboran.

Pengamanan pengeboran juga memerlukan pemahaman kondisi geologi setempat, penerapan prosedur operasional, serta pemantauan selama kegiatan berlangsung.

Sementara itu, PLTP Kamojang merupakan salah satu tonggak pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Kawasan tersebut mulai dieksplorasi oleh Pertamina pada 1974, sedangkan pembangkit listrik panas bumi pertamanya mulai beroperasi secara komersial pada 1983.

Berdasarkan data PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE), Area Kamojang saat ini memiliki lima unit PLTP dengan total kapasitas terpasang 235 megawatt (MW).

Pembangkit tersebut memanfaatkan uap panas bumi sebagai sumber energi untuk menghasilkan listrik dan menjadi bagian dari pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

Pengalaman pengoperasian PLTP Kamojang selama lebih dari empat dekade menjadi salah satu konteks dalam pembahasan mengenai teknologi pengeboran, pengelolaan reservoir, dan pengendalian risiko lingkungan pada kegiatan panas bumi.

Lambok menekankan pentingnya penjelasan berbasis ilmu pengetahuan agar masyarakat dapat memahami proses pengembangan panas bumi dan langkah-langkah pengendalian risikonya.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026