​Capaian berupa statistik penetrasi internet, angka investasi startup, hingga penindakan konten negatif perlu ditransformasikan menjadi manfaat konkret yang dirasakan masyarakat.

Denpasar (ANTARA) - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah genap berusia dua tahun. Momentum ini tidak hanya patut disyukuri, tetapi juga menjadi ajang evaluasi terhadap perjalanan transformasi digital Indonesia.

​Salah satu fokus Asta Cita Kabinet Merah Putih adalah percepatan transformasi digital nasional. Pelaksanaan program strategis ini melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, salah satunya Kementerian Komunikasi dan Digital.

Dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertepatan dengan digelarnya Bali Tech Week pada 19–23 Oktober 2026 oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).

​Beriringannya kedua momentum ini bukanlah kebetulan semata. Melalui lebih dari 900 pertemuan bisnis, Bali Tech Week hadir mempertemukan startup, investor, serta perusahaan teknologi lintas negara.

​Ajang ini merangkum 13 agenda utama yang mencakup kecerdasan buatan (AI), pengembangan perusahaan rintisan, industri gim, keamanan siber, investasi, infrastruktur digital, hingga arah kebijakan ekonomi digital. Penyelenggara pun menargetkan partisipasi lebih dari 4.000 peserta global.

​Isu-isu kunci dan mendesak yang digarap meliputi perluasan akses internet di Indonesia, pemacu pertumbuhan ekonomi digital, penguatan kualitas talenta digital, hingga jaminan keamanan masyarakat di ruang siber.

Menjawab tantangan tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa pembangunan ekosistem digital nasional ke depan bertumpu pada tiga pilar utama, yakni "Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga".

​Ketiga kata kunci tersebut mencerminkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya mengejar perluasan jaringan, tetapi juga memastikan konektivitas mendorong pertumbuhan ekonomi serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

​"Tugas utama kita tidak lagi hanya membangun konektivitas di Indonesia, tetapi juga memastikan konektivitas tersebut terwujud dalam sebuah pertumbuhan, baik ekonomi, masyarakat, maupun perbaikan layanan publik," ujar Meutya dalam forum Bali Tech Week 2026 di Bali.

​Menghubungkan Nusantara

​Dalam paparannya, Meutya merinci pilar konektivitas yang mencatatkan akses internet Indonesia telah menjangkau sekitar 235 juta penduduk dengan tingkat penetrasi 81,72 persen.

​Sementara itu, jaringan 4G telah menjangkau 98,96 persen populasi dengan kecepatan rata-rata internet bergerak (mobile broadband) mencapai 84 Mbps. Adapun untuk layanan pita lebar tetap (fixed broadband), kecepatan rata-rata mencapai 67 Mbps.

​Pemerintah menargetkan kecepatan pita lebar tetap meningkat menjadi 100 Mbps pada 2029, sekaligus memperkecil kesenjangan kualitas internet antara Pulau Jawa dan wilayah timur Indonesia.

​Guna mencapai target tersebut, pemerintah membuka pemanfaatan spektrum frekuensi 1,4 GHz untuk teknologi Fixed Wireless Access (FWA). Teknologi ini diharapkan mampu menyediakan kecepatan internet hingga 100 Mbps dengan tarif terjangkau, berkisar Rp100.000 hingga Rp150.000 per bulan.

​Selain itu, pemanfaatan spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz diarahkan untuk memperluas jaringan, termasuk 5G, hingga ke wilayah perdesaan. Komdigi juga menjajaki sinergi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memanfaatkan infrastruktur kelistrikan sebagai penopang jaringan telekomunikasi.

​Perluasan akses ini menjadi fondasi krusial bagi pertumbuhan ekonomi digital. Kendati demikian, pemerintah masih dihadapkan pada tantangan untuk memastikan konektivitas tersebut dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat di sektor pendidikan, kewirausahaan, layanan publik, hingga pengembangan inovasi.

Menumbuhkan ekonomi digital Indonesia

​Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) mencatat nilai ekonomi digital Indonesia mencapai 99 miliar dolar AS pada 2025, angka tertinggi di Asia Tenggara. Berdasarkan laporan yang dipaparkan Menkomdigi Meutya Hafid dalam forum Bali Tech Week, nilai tersebut diproyeksikan melonjak hingga 360 miliar dolar AS pada 2030.

​Potensi ekonomi digital nasional diperkirakan bertambah besar seiring penguatan kerja sama regional, seperti Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Meutya menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut berpeluang menambah nilai ekonomi digital ASEAN hingga 600 miliar dolar AS, di luar proyeksi dasar, sehingga total potensi ekonomi digital kawasan mampu menembus 2 triliun dolar AS.

​Kendati memiliki pasar yang besar, posisi Indonesia tidak serta-merta menjadi kuat. Indonesia masih membutuhkan lonjakan jumlah perusahaan rintisan (startup), talenta kompeten dan kompetitif, dukungan permodalan, riset berkelanjutan, serta sinergi industri dengan perguruan tinggi.

​Untuk memperkuat ekosistem tersebut, pemerintah mengembangkan Garuda Spark Innovation Hub yang kini telah beroperasi di 10 kota besar. Program ini ditargetkan menjangkau lebih banyak kabupaten/kota dalam tiga tahun ke depan guna mempertemukan startup, investor, akademisi, perusahaan teknologi, dan komunitas.

​Dalam dua tahun perjalanannya, Garuda Spark telah menyelenggarakan 178 program, melatih lebih dari 15.000 talenta digital, membina 80 startup, serta melibatkan 80 mitra. Investasi langsung yang berhasil diserap melalui program ini mencatatkan angka Rp429,5 miliar.

​Di samping itu, penguatan industri gim nasional turut menjadi strategi kunci dalam memperluas cakupan ekonomi digital. Meutya menyebut Indonesia saat ini memiliki 339 studio gim. Ajang Bali Tech Week menjadi wadah strategis untuk menjembatani pelaku industri lokal dengan penerbit (publisher) gim mancanegara, demi mendongkrak daya saing produk kreatif Indonesia di panggung global.

Menjaga ruang digital yang aman

​Pertumbuhan ekonomi digital memerlukan pondasi berupa kepercayaan publik dan kepastian regulasi. Inovasi idealnya berjalan selaras dengan pelindungan masyarakat, sementara pelaku usaha membutuhkan payung hukum yang jelas demi keberlanjutan investasi.

​"Pertumbuhan membutuhkan kepercayaan. Masyarakat perlu merasa aman saat menggunakan layanan digital, dan pelaku usaha membutuhkan kepastian mengenai batasan tanggung jawab mereka," ujar Meutya Hafid.

​Sebagai langkah konkrit, pemerintah berjanji melibatkan pelaku industri dalam konsultasi kebijakan. Pendekatan ini bertujuan agar regulasi dapat adaptif terhadap pesatnya perkembangan teknologi tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat luas.

​Salah satu fokus utama pemerintah adalah pelindungan anak di ruang digital melalui penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Seiring kebijakan ini, Kemenkomdigi mencatat sejumlah platform berisiko tinggi telah memblokir atau menonaktifkan hingga jutaan akun.

​Meski demikian, pemerintah menekankan bahwa keberhasilan pelindungan anak tidak sekadar diukur dari banyaknya akun yang ditindak. Perusahaan teknologi didorong menerapkan prinsip safety bydesign, yakni mengintegrasikan aspek keselamatan sejak awal perancangan produk dan layanan guna memitigasi risiko secara preventif, bukan sekadar responsif.

​Dari sisi penindakan, Kemenkomdigi mencatat telah menangani 5,15 juta konten negatif sepanjang Oktober 2024 hingga 11 September 2026. Dari jumlah tersebut, lebih dari empat juta di antaranya merupakan konten perjudian daring (online), yang memperlihatkan tingginya tantangan pengawasan ruang siber nasional.

​Di samping pembersihan konten, Kemenkomdigi mendorong penguatan verifikasi identitas pelanggan seluler berbasis biometrik. Hingga kini, sebanyak 31,1 juta pelanggan diklaim telah melalui verifikasi biometrik, yang pembatalan dan penerapannya wajib dibarengi pengamanan data pribadi secara mutlak.

Tiga pekerjaan rumah prioritas

​Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran, Kemenkomdigi menetapkan tiga prioritas utama: tata kelola kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), penguatan talenta digital, dan pelindungan data pribadi. Ketiga agenda tersebut dinilai krusial untuk memastikan transformasi digital berlangsung inklusif, berkelanjutan, dan berdampak merata.

​Terkait pengembangan AI, Indonesia ditegaskan harus menentukan arah dan kecepatannya secara mandiri sesuai kepentingan nasional, bukan sekadar mengekor persaingan negara lain atau dikendalikan raksasa teknologi global. Kebijakan ini wajib memperhitungkan kesiapan sumber daya manusia, kapasitas infrastruktur, hingga ketersediaan energi.

​"Kita perlu meyakini bahwa kecepatan Indonesia tidak boleh ditentukan oleh negara lain ataupun perusahaan teknologi, tetapi kita tentukan sendiri secara berdaulat," tegas Meutya.

​Salah satu krusialitas yang mengemuka adalah sejauh mana kesiapan pemenuhan energi untuk menopang pusat data (data center) dan pengembangan AI tersebut. Mengingat infrastruktur digital berdaya komputasi tinggi membutuhkan pasokan listrik yang andal, perencanaan jangka panjang mutlak diperlukan agar investasi teknologi tidak memicu krisis energi domestik.

​Guna mengatasi potensi hambatan itu, Kemenkomdigi mengusulkan pembangunan AI factory dan pusat data dilakukan secara terintegrasi lintas sektor. Sinergi antarkementerian/lembaga sangat diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan teknologi, energi, infrastruktur, dan investasi secara efisien.

​Di sisi lain, Indonesia perlu memacu kualitas talenta digital agar tidak sekadar menjadi pangsa pasar produk asing. Pendidikan, pelatihan, dan riset nasional harus dipertajam untuk mencetak ahli kecerdasan buatan, analisis data, keamanan siber, hingga rekayasa perangkat lunak.

​Di tingkat regional, kolaborasi antarnegara ASEAN juga memegang peranan penting untuk memperluas pasar digital, menyelaraskan regulasi, serta memperkuat benteng keamanan siber. Kehadiran perwakilan mancanegara pada Bali Tech Week 2026 makin menegaskan arti strategis kemitraan internasional dalam persaingan ekonomi digital global.

​Capaian berupa statistik penetrasi internet, angka investasi startup, hingga penindakan konten negatif perlu ditransformasikan menjadi manfaat konkret yang dirasakan masyarakat. Pemerataan kualitas jaringan, pembukaan lapangan kerja, penguatan industri lokal, dan jaminan keamanan data pribadi masih membutuhkan pengawalan berkelanjutan.

​Dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran telah menjadi fondasi awal. Memasuki tahun ketiga, muara keberhasilan transformasi digital tidak lagi hanya diukur dari seberapa luas masyarakat terhubung ke internet, melainkan dari kemampuan Indonesia mengubah konektivitas menjadi produktivitas, investasi menjadi nilai tambah ekonomi, serta inovasi menjadi layanan yang aman dan bermanfaat bagi seluruh rakyat.

Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2026

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Kota Samarinda melaksanakan penguatan koordinasi lintas sektor guna memperketat pengawasan pasokan cabai dan mengusut kejadian antrean berulang pada pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) demi menjaga stabilitas ekonomi serta mengendalikan inflasi daerah.

Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri di Samarinda, Selasa, meminta seluruh perangkat daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan instansi terkait memperkuat sinergi untuk menjaga pasokan pangan, mengendalikan harga, serta memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran.

"Dua persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah, yakni ketersediaan dan harga komoditas cabai serta indikasi modus pengisian BBM bersubsidi secara berulang di sejumlah SPBU," kata Saefuddin saat memimpin rapat koordinasi internal bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Balai Kota Samarinda.

Dalam rapat tersebut, Kepala Bagian Perekonomian Setda Samarinda Nadya Turisna menjelaskan sejumlah komoditas masih dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Penjualan (HAP).

Salah satunya beras premium merek Bengawan yang mencapai Rp17.500 per kilogram, dari HET sebesar Rp15.400 per kilogram.

Komoditas lain yang menjadi perhatian utama pemicu inflasi adalah melonjaknya harga cabai segar di pasar tradisional akibat kendala distribusi.

Saat ini, harga rata-rata komoditas cabai tiung menembus Rp91.300 per kilogram, cabai keriting Rp91.000 per kilogram, cabai merah besar Rp73.500 per kilogram, sedangkan cabai rawit berfluktuasi tinggi pada kisaran Rp80.000 hingga Rp88.500 per kilogram.

Terkait pasokan pangan, stok beras di Samarinda tercatat sebanyak 5.839 ton yang diperkirakan cukup untuk enam bulan ke depan. Minyak goreng aman untuk empat bulan, sedangkan daging sapi dan telur ayam tersedia untuk dua hingga tiga bulan.

Sementara itu, Perusda Varia Niaga melaporkan stok ayam beku sebanyak delapan ton dengan tambahan pesanan 30 ton, bebek 2,5 ton, ikan bandeng 45 ton, serta telur omega sebanyak 17.000 butir. BUMD ini juga menjajaki pasokan beras medium dari Lamongan dan Sulawesi.

Untuk menjaga keterjangkauan harga, Pemkot Samarinda menyiapkan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia.

Kegiatan dijadwalkan pada Rabu (21/10) di Kelurahan Loa Buah, bekerja sama dengan Perum Bulog dan difasilitasi Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kaltim.

Di sisi lain, BMKG Samarinda melaporkan kualitas udara sepekan terakhir berada pada kategori tidak sehat akibat sebaran asap dan titik panas (hotspot) dari arah selatan.

Awal musim hujan diprakirakan mundur sekitar satu bulan ke awal atau pertengahan November 2026.

Merespons kondisi cuaca tersebut, Saefuddin mendorong Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) agar lebih aktif mendampingi petani dalam menjaga kesinambungan produksi cabai lokal.

Selain persoalan pangan, fenomena antrean panjang kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU untuk jenis BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar turut menjadi fokus perhatian serius.

Perwakilan Pertamina Depot Samarinda menjelaskan salah satu faktor pemicu utama adalah disparitas harga yang tinggi, sehingga memicu pergeseran konsumsi atau migrasi perilaku konsumen dari BBM nonsubsidi (Pertamax) ke BBM bersubsidi hingga melonjak 9,6 persen.

Faktor ini diperparah oleh pemangkasan kuota tahunan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), di mana usulan kuota Kaltim sebesar 1.034.972 kiloliter hanya disetujui separuhnya atau sebesar 508.400 kiloliter untuk tahun 2026, yang memicu keterbatasan pasokan di tengah pertumbuhan jumlah kendaraan yang pesat.

Sebagai solusi jangka pendek, Pertamina menerapkan operasional 24 jam di SPBU Kusuma Bangsa, Slamet Riyadi, dan Wahid Hasyim, serta merencanakan layanan serupa di kawasan Sungai Siring. Penambahan nozzle juga akan dilakukan di SPBU Rapak Indah dan Kebaktian.

Namun, Pertamina menemukan indikasi penyalahgunaan berupa pengisian BBM berulang dengan volume sekitar 25–60 liter per hari oleh sejumlah kendaraan tak berhak atau "pengetap".

Menanggapi hal itu, Saefuddin meminta data kendaraan tersebut segera diidentifikasi bersama Dinas Perhubungan dan kepolisian untuk pemantauan langsung di lapangan.

“Jika berlangsung tiga sampai empat hari berturut-turut, ini patut dicermati sebagai modus. Saya minta data kendaraan tersebut diidentifikasi untuk pemantauan bersama di lapangan agar distribusi adil bagi seluruh masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap seluruh evaluasi ini ditindaklanjuti secara terkoordinasi oleh masing-masing instansi guna memastikan kestabilan harga pokok serta mencegah penyimpangan distribusi BBM bersubsidi di Samarinda.

Pewarta: Arumanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Beberapa berita seputar isu ekonomi yang tayang kemarin, Selasa (20/10), masih menarik untuk dibaca pagi ini. Mulai dari kebakaran KMP Batumandi di sekitar Pulau Merak Besar hingga soal penyaluran gaji PNS yang tetap lewat perbankan.

Berikut rangkumannya:

ASDP benarkan terjadi insiden kebakaran KMP Batumandi di sekitar Merak

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengonfirmasi telah terjadi insiden kebakaran di atas KMP Batumandi di sekitar Pulau Merak Besar saat kapal sedang dalam proses alun sandar menuju Dermaga VI Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, pada Selasa (20/10) sore.

Kapal sebelumnya bertolak dari Pelabuhan Bakauheni sekitar pukul 14.52 WIB. Sekitar pukul 16.15 WIB, petugas darat melihat adanya percikan api di buritan bagian belakang kapal, tepatnya di dek atas untuk muat kendaraan kecil.

Baca selengkapnya

Airlangga tegaskan pemerintah tidak pernah bahas pembagian HP gratis

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah tidak pernah membahas rencana pembagian telepon seluler atau handphone (HP) gratis kepada masyarakat untuk mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos).

“Enggak. Memang enggak pernah kita bahas (pembagian) HP itu,” kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (20/10).

Baca selengkapnya

Menperin susun peta jalan industri perkapalan untuk pacu kontribusi

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyatakan pihaknya tengah menyusun peta jalan industri perkapalan nasional untuk memperkuat daya saing dan meningkatkan kontribusi industri tersebut terhadap perekonomian Indonesia.

Penyusunan peta jalan itu diharapkan menjadi dasar perumusan arah pengembangan industri perkapalan dengan target yang terukur, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan industri nasional ke depan.

Baca selengkapnya

Menko Pangan paparkan 4 langkah benahi MBG di dua tahun Prabowo-Gibran

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan empat langkah pembenahan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memperluas pemerataan layanan, meningkatkan keamanan pangan, serta memperkuat tata kelola dan pengawasan dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Empat langkah tersebut meliputi percepatan layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), penataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), peningkatan keamanan dan mutu makanan, serta pembenahan data penerima manfaat dan penindakan penyimpangan.

Baca selengkapnya

Suahasil tegaskan gaji PNS tetap disalurkan lewat perbankan

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa penyaluran gaji pegawai negeri sipil (PNS) tetap dilakukan melalui sistem perbankan, bukan lewat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

"Akan tetap seperti sekarang, saya mentransfer tetap seperti sekarang," kata Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa(20/10).

Baca selengkapnya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Banjarbaru (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meraih predikat terbaik pertama kategori inovasi dan kreativitas layanan penerbitan dokumen ekspor dari Kementerian Perdagangan melalui ajang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) Awards 2026, dari total 103 IPSKA se-Indonesia.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel Ahmad Bagiawan di Banjarbaru, Selasa, mengatakan penghargaan yang diserahkan Menteri Perdagangan Budi Santoso di Tangerang, Banten, tersebut menjadi pengakuan pemerintah pusat atas upaya peningkatan kualitas pelayanan perdagangan di Kalimantan Selatan.

“Penghargaan ini sekaligus mendorong Dinas Perdagangan terus menghadirkan layanan dokumen ekspor yang mudah, efektif, dan sesuai ketentuan bagi pelaku usaha,” ujarnya.

Menurut dia, Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO) merupakan dokumen yang menerangkan asal barang dan dibutuhkan pembeli di luar negeri untuk memenuhi persyaratan perdagangan internasional.

Ia menjelaskan penerbitan dokumen tersebut dilakukan setelah eksportir memenuhi persyaratan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan, kepabeanan, serta pemeriksaan karantina apabila diperlukan, sehingga kemudahan layanan tetap berjalan sesuai ketentuan.

Peningkatan kualitas layanan tersebut, kata dia, turut mendukung target Dinas Perdagangan Kalsel untuk mendorong nilai ekspor daerah dari sekitar 10 miliar dolar AS pada 2025 menjadi 11 miliar dolar AS pada 2026.

Ia mengatakan kemudahan pengurusan dokumen, penguatan koordinasi, dan peningkatan kepercayaan eksportir menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan perdagangan luar negeri serta memperkuat kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah.

“Masih terdapat perusahaan yang mengurus dokumen SKA melalui IPSKA di luar daerah, termasuk Surabaya dan Jakarta. Penghargaan tersebut diharapkan mendorong lebih banyak eksportir memanfaatkan layanan penerbitan dokumen di Kalimantan Selatan,” ujar Bagiawan.

Dinas Perdagangan Kalsel berkomitmen melanjutkan inovasi pelayanan dan memperkuat peran IPSKA untuk mendukung kebutuhan eksportir serta mendorong produk unggulan daerah menembus pasar internasional dalam rangka mempermudah pelayanan perdagangan.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) memprioritaskan program pengembangan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat perbatasan dan dapat segera direalisasikan untuk memberikan manfaat nyata bagi perekonomian setempat.

Kepala BNPPDT Maruli Simanjuntak meminta jajarannya mengutamakan inisiatif yang dapat dilaksanakan secara cepat dengan biaya relatif terjangkau.

Arahan tersebut disampaikan dalam forum koordinasi internal perdana bersama Sekretaris, para Deputi, dan Asisten Deputi BNPPDT di Jakarta, Selasa.

Menurut Maruli sebagaimana keterangan yang diterima, program yang memungkinkan untuk segera dijalankan perlu diuji pelaksanaannya agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

“Kalau misalnya ada satu konsep untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang kelihatannya tidak terlalu mahal atau mudah mengeksekusinya, kita cobakan, kita selesaikan,” katanya.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Maruli meminta Kelompok Ahli BNPPDT membentuk tim guna mengidentifikasi dan mengkaji potensi setiap wilayah. Tim tersebut diharapkan memiliki koordinator serta melibatkan akademisi, mahasiswa, dan tenaga ahli sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Hasil kajian itu nantinya menjadi dasar penyusunan rencana pengembangan wilayah secara terperinci, termasuk pemetaan kebutuhan infrastruktur dan sarana pendukung.

Selain itu, tenaga ahli dengan kompetensi teknis diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik setiap wilayah, termasuk sarana transportasi air di daerah yang memerlukannya.

Di sisi lain, Maruli menegaskan bahwa program dan pekerjaan BNPPDT yang sedang berjalan harus tetap dilaksanakan. Ia juga meminta jajarannya segera mengomunikasikan berbagai persoalan yang membutuhkan penanganan cepat agar dapat dikoordinasikan dan dicarikan solusinya.

“Semua pekerjaan tetap berjalan seperti biasanya. Ada hal-hal yang kira-kira perlu solusi cepat, silakan berkomunikasi dengan saya,” tegasnya.

Melalui pemetaan potensi wilayah dan penentuan program berdasarkan kebutuhan masyarakat, BNPPDT mendorong pengembangan wilayah perbatasan dan daerah terpencil yang lebih terukur.

Pendekatan tersebut, kata dia, diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan program yang dijalankan memberikan manfaat nyata.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Lambok Hutasoit menjelaskan aspek keamanan pengeboran panas bumi untuk menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai potensi gempa bumi, gangguan air tanah, dan semburan liar saat eksplorasi.

"Ah, saya bilang 100 persen aman itu. Enggak ada masalah pemboran," kata Lambok saat memberikan penjelasan di kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (20/10).

Menurut dia, masyarakat perlu memahami proses pengeboran dan karakteristik geologi bawah permukaan agar tidak mudah menerima informasi yang keliru mengenai pengembangan energi panas bumi.

Salah satu kekhawatiran yang ditanggapinya ialah anggapan bahwa aktivitas pengeboran secara langsung dapat memicu gempa bumi.

"Pengeboran ya itu aja dilubangin kan. Batunya itu dilubangin, udah. Apa hubungannya sama gempa?" ujarnya.

Lambok menjelaskan bahwa pengeboran merupakan proses pembuatan lubang pada lapisan batuan untuk menjangkau sumber energi panas bumi.

Dalam pengembangan panas bumi, risiko gempa terinduksi dapat berkaitan dengan perubahan tekanan fluida di dalam reservoir, termasuk akibat kegiatan injeksi dan produksi. Karena itu, pengelolaan reservoir dan pemantauan kegempaan menjadi bagian penting dalam pengendalian risiko.

Selain persoalan gempa, Lambok menanggapi kekhawatiran mengenai kemungkinan terganggunya sumber air tanah yang dimanfaatkan masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa akuifer atau lapisan batuan penyimpan air tanah umumnya berada pada kedalaman yang berbeda dengan reservoir panas bumi.

Menurut dia, lapisan batuan penudung yang memiliki permeabilitas rendah dapat membatasi hubungan hidrologis antara reservoir panas bumi dan akuifer di atasnya.

Dalam praktik pengeboran, perlindungan air tanah juga memerlukan konstruksi sumur yang baik, termasuk pemasangan pipa pelindung dan penyemenan untuk mengisolasi lapisan batuan yang dilalui sumur.

Lambok juga menjelaskan bahwa pengeboran panas bumi hingga kedalaman sekitar 2.000 meter merupakan praktik yang lazim dilakukan untuk menjangkau reservoir.

Kedalaman tersebut, menurut dia, masih relatif dangkal apabila dibandingkan dengan ketebalan kerak bumi.

Mengenai risiko semburan liar akibat tekanan fluida saat pengeboran, Lambok menyebut penggunaan perangkat pengendali tekanan sebagai salah satu langkah pengamanan.

"Setiap pemboran selalu ada blow out preventer. Jadi dipantau terus itu," jelas Lambok.

Blowout preventermerupakan perangkat keselamatan yang digunakan untuk membantu mengendalikan tekanan dan mencegah semburan fluida tidak terkendali dari sumur pengeboran.

Pengamanan pengeboran juga memerlukan pemahaman kondisi geologi setempat, penerapan prosedur operasional, serta pemantauan selama kegiatan berlangsung.

Sementara itu, PLTP Kamojang merupakan salah satu tonggak pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Kawasan tersebut mulai dieksplorasi oleh Pertamina pada 1974, sedangkan pembangkit listrik panas bumi pertamanya mulai beroperasi secara komersial pada 1983.

Berdasarkan data PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE), Area Kamojang saat ini memiliki lima unit PLTP dengan total kapasitas terpasang 235 megawatt (MW).

Pembangkit tersebut memanfaatkan uap panas bumi sebagai sumber energi untuk menghasilkan listrik dan menjadi bagian dari pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

Pengalaman pengoperasian PLTP Kamojang selama lebih dari empat dekade menjadi salah satu konteks dalam pembahasan mengenai teknologi pengeboran, pengelolaan reservoir, dan pengendalian risiko lingkungan pada kegiatan panas bumi.

Lambok menekankan pentingnya penjelasan berbasis ilmu pengetahuan agar masyarakat dapat memahami proses pengembangan panas bumi dan langkah-langkah pengendalian risikonya.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menggelar Forum Ekonomi, Keuangan, dan Komersial Hulu Minyak dan Gas Bumi (FOREK Hulu Migas) 2026 untuk memperkuat kolaborasi investasi di sektor hulu migas.

“Kami di Pertamina Hulu Energi hosting acara ini. Ini adalah komitmen kami sebagai pelaku industri hulu migas untuk bisa berkoordinasi, untuk bisa bekerja sama, mencari solusi atas ketahanan energi di Indonesia,” ujar Direktur Keuangan PHE Bayu Kusuma Dewanto pada konferensi pers FOREK Hulu Migas 2026 di Jakarta, Selasa.

FOREK Hulu Migas akan diselenggarakan pada 28–29 Oktober 2026 di Jakarta. Forum ini menjadi wadah kolaborasi bagi pemerintah, regulator, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), investor, lembaga pembiayaan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan solusi dalam memperkuat iklim investasi serta meningkatkan produksi migas nasional.

Bayu mengatakan, penguatan ketahanan energi Indonesia membutuhkan komitmen dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan. Pasalnya, kebutuhan energi nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi domestik.

Menurut Bayu, Indonesia memiliki potensi migas yang besar, tetapi sebagian masih menunggu untuk dikembangkan. Realisasi potensi tersebut membutuhkan investasi besar, teknologi, dukungan pembiayaan, serta koordinasi lintas sektor.

“Ini tidak mudah dan tidak murah, sehingga perlu kita pecahkan bersama,” ujar Bayu.

Ia menjelaskan, investasi hulu migas memiliki karakteristik jangka panjang. Sejak tahap eksplorasi hingga minyak dapat diproduksikan, suatu proyek dapat membutuhkan waktu sekitar lima hingga tujuh tahun, bergantung pada karakteristik lapangan, kompleksitas pengembangan, dan kesiapan infrastruktur.

Bayu menegaskan, kebutuhan investasi yang besar tidak dapat dipenuhi oleh satu perusahaan atau institusi saja. Dukungan pemerintah, SKK Migas, perbankan, investor, dan mitra strategis lainnya diperlukan untuk memastikan proyek dapat dikembangkan dengan skema pembiayaan yang tepat dan risiko yang terkelola.

Ketua Organizing Committee FOREK Hulu Migas 2026 Nyimas Fauziah Rikani mengatakan, forum ini hadir di tengah tantangan industri hulu migas yang semakin kompleks. Menurut dia, diskusi formal saja tidak cukup untuk menjawab persoalan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.

“Diperlukan wadah kolaborasi yang mempertemukan berbagai pihak untuk duduk bersama, membangun perspektif yang sama, dan menghasilkan solusi konkret yang bisa ditindaklanjuti,” ucap Rikani.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) Kamojang mematahkan anggapan kerusakan lingkungan akibat proyek panas bumi dengan menerapkan sistem operasi ramah lingkungan berbasis zero waste.

"Bicara Kamojang, sekarang wilayah konsesi kami itu 45.000 hektar. Yang kami pakai saat ini lebih kurang 110 hektar. Artinya hanya 0,2 persen untuk lima pembangkit sebesar 235 megawatt," kata General Manager PGE Area Kamojang Albertus Novi Purwono di Kamojang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa.

Penggunaan lahan yang terbilang sangat minim tersebut dapat dicapai berkat penerapan teknologi pemboran berarah (directional drilling) pada puluhan sumur produksi.

"Di permukaan jarak antarsumur sekitar tujuh meter. Tetapi di dalam, dia tidak hanya tegak, tapi ke segala arah, ke seluruh penjuru mata angin," ujar Novi.

Melalui metode pemboran tersebut, sebanyak 98 sumur panas bumi di area Kamojang dapat dikelompokkan hanya ke dalam 38 klaster sehingga area permukaan hutan yang perlu dibuka menjadi sangat terbatas.

Selain efisiensi lahan, PGE Kamojang juga menerapkan sistem sirkulasi tertutup (closed-loop system) untuk mengembalikan fluida yang telah digunakan memutar turbin kembali ke dalam perut bumi.

"Siklusnya ini tertutup. Air dipanaskan jadi uap, uap mutar turbin, lalu didinginkan kembali untuk diinjeksikan lagi ke sumur injeksi," kata Direktur Operasi PGE Andi Joko Nugroho.

Andi menjelaskan bahwa seluruh lumpur pemboran ditampung dalam kolam penampungan (pond) untuk diinjeksikan kembali, sedangkan sisa pemboran (cutting) dimanfaatkan menjadi bahan bangunan.

Di samping itu, perusahaan juga memiliki kewajiban mereboisasi lahan secara sepadan dengan mengganti setiap hektar area yang dibuka menggunakan lahan baru di lokasi lain untuk dikembalikan menjadi kawasan hutan.

Jika proses pemboran sudah selesai dan sumur uap sudah beroperasi, PGE akan berusaha mengembalikan fungsi hutan di area sumur agar pepohonan yang tumbuh bisa menjadi resapan untuk menangkap air hujan.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membidik antrean pembelian bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah daerah di Jawa Timur, seperti Malang, Jember, dan Blitar, dapat terselesaikan dalam 1–2 hari ke depan.

“Intinya, kami dalam satu-dua hari ini sudah harus tuntas masalah di Jatim,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa.

Laode menyampaikan pernyataan tersebut setelah bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak. Laode berharap agar antrean panjang yang terjadi di Bali, tidak terjadi lagi di daerah lain, termasuk Jawa Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Laode juga membantah perihal pasokan BBM Jawa Timur didistribusikan ke Bali ketika krisis BBM terjadi di Bali.

“Oh, nggak. Jawa Timur ini kan masuk MOR V (Marketing Operation Region V), Jatimbalinus. Jangan sampai dikirim ke tempat-tempat lain dari sana, tetapi Jatimnya sendiri tidak terpasok dengan baik,” ucap Laode.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika mengatakan, kementeriannya telah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Pertamina untuk memastikan stok BBM memadai hingga tingkat SPBU.

Upaya percepatan dilakukan melalui penambahan pasokan menggunakan kapal ke sejumlah depo di Jawa Timur, pengerahan 21 unit mobil tangki tambahan melalui skema spot charter, serta penambahan jam operasional depo menjadi 24 jam.

Ahmad Erani menegaskan, koordinasi dengan Pemprov Jawa Timur dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memulihkan kelancaran distribusi dan memastikan pasokan BBM di seluruh SPBU kembali aman.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak meminta Kementerian ESDM memastikan pasokan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM), terutama Biosolar dan Pertalite, hingga ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Khofifah mengatakan gangguan distribusi Biosolar dapat berdampak pada transportasi, logistik, kegiatan usaha, hingga aktivitas nelayan.

Khofifah meminta pengawasan distribusi diperketat, termasuk menindak tegas dugaan penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi.

Ia juga mengusulkan penambahan tim pengawasan untuk mengantisipasi penimbunan dan pembelian dalam jumlah besar yang berpotensi disalahgunakan. Selain itu, pemantauan digital perlu diimbangi pengecekan langsung di lapangan.

Khofifah menyebut masih ditemukan papan pengumuman di SPBU yang menyatakan Solar sedang dalam perjalanan meskipun informasi stok menunjukkan pasokan tersedia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Keuangan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Bayu Kusuma Dewanto mencatat investasi industri hulu minyak dan gas bumi (migas) dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) mencapai sekitar 15,42 miliar dolar AS sepanjang 2025.

“Tahun kemarin, itu dari kontraktor-kontraktor hulu migas, itu mengeluarkan sekitar 15 miliar dolar AS untuk investasi di hulu migas sendiri. Nilai yang sangat-sangat besar untuk ukuran hari ini,” ujar Bayu dalam acara konferensi pers Forum Ekonomi Hulu Migas (FOREK Hulu Migas) 2026 di Jakarta, Selasa.

Bayu menyampaikan investasi yang cukup besar tersebut membutuhkan kepastian, koordinasi, dan dukungan dari semua pemangku kepentingan di dalam negeri.

Ia menekankan pentingnya Indonesia untuk bisa mempertanggungjawabkan investasi yang fantastis tersebut dan bagaimana investasi itu bisa menghasilkan migas yang memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Bayu memaparkan total kebutuhan minyak di Indonesia berada di kisaran 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi minyak mentah Indonesia berada di angka 600 ribu barel per hari.

“Jadi, ada jarak yang cukup besar dari apa yang dibutuhkan oleh Indonesia dan apa yang bisa kita produksikan,” ujar Bayu.

Oleh karena itu, ia berharap Indonesia dapat memaksimalkan potensi hulu migas yang dimiliki untuk menambah jumlah produksi migas di dalam negeri. Pemerintah mencatat prospek hidrokarbon Indonesia berasal dari 128 cekungan sedimen (basins). Dari jumlah cekungan tersebut, baru 20 cekungan yang telah dikembangkan untuk menopang produksi migas nasional.

“Kalau datanya, dari 128 cekungan itu baru 20 yang kita kerjakan dari operator-operator hulu migas. Artinya apa? Sebagian besar potensi di Indonesia ini masih menunggu untuk dikerjakan,” ucap Bayu.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengatakan stimulus fiskal yang menarik dapat mengubah potensi migas Indonesia menjadi produksi.

“Bagaimana meng-unlock potensi menjadi produksi dan bagaimana menciptakan daya saing investasi? Melalui stimulus fiskal yang atraktif,” ucap Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Desti Melanti.

Desti menjelaskan bahwa mandat dari hulu migas untuk mencapai dan memenuhi target produksi dan lifting migas nasional tidak terlepas dari sejumlah isu yang harus dikawal.

Isu-isu tersebut meliputi kepastian hukum, kepastian investasi, dan kepastian stimulus fiskal yang memberikan peningkatan investasi.

Desti meyakini daya tarik sektor hulu migas Indonesia akan menarik minat investor apabila hal-hal tersebut dapat terpenuhi. Selain itu, Indonesia juga perlu untuk terus melakukan penemuan-penemuan cadangan baru yang nantinya akan berkontribusi terhadap tercapainya target produksi nasional.

“Tentunya ini juga tidak lepas dari upaya komersialisasi yang sangat adaptif dan lincah, di mana kita tidak lagi menggunakan pendekatan yang konservatif,” ucap Desti.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Prioritas kami adalah mempercepat pemulihan agar masyarakat dapat kembali menjalankan usaha dan aktivitas ekonominya.

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 5.729,33 hektare (ha) tambak dan kolam budi daya ikan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah kembali beroperasi hingga Oktober 2026, setelah rusak terdampak bencana yang melanda beberapa wilayah di Sumatera akhir tahun lalu.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pemulihan tersebut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan mata pencaharian masyarakat, sekaligus mengembalikan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir terdampak bencana.

“Prioritas kami adalah mempercepat pemulihan agar masyarakat dapat kembali menjalankan usaha dan aktivitas ekonominya,” ujar Trenggono dalam keterangan resmi, di Jakarta, Selasa.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat bencana di tiga provinsi tersebut berdampak pada 2.742 nelayan, 16.023 pembudidaya ikan, 364 unit pengolah ikan, serta 1.095 petambak garam.

Kerusakan juga mencakup 2.041 sarana penangkapan ikan, 31.248 ha lahan tambak dan kolam beserta prasarana pendukung, serta 2.053 unit keramba.

Selain itu, kawasan tambak garam di enam kabupaten/kota turut terdampak.

Untuk membantu nelayan kembali melaut, KKP telah menyalurkan 129 unit mesin kapal penangkap ikan dan 302 paket alat penangkapan ikan.

Bantuan tersebut ditujukan untuk memulihkan sarana usaha yang dibutuhkan nelayan dalam menjalankan kembali kegiatan penangkapan ikan.

Sementara itu, bagi pelaku usaha pengolahan hasil perikanan, KKP menyalurkan 366 unit coolbox dan paket peralatan pengolahan untuk mendukung penanganan hasil tangkapan serta pemulihan kegiatan produksi.

Trenggono mengatakan pemulihan harus menjangkau seluruh mata rantai usaha, mulai dari penangkapan dan budi daya hingga pengolahan hasil perikanan dan produksi garam.

Di sektor garam, KKP merehabilitasi 506 dapur perebusan garam yang tersebar di lima kabupaten di Aceh.

KKP menyatakan upaya rehabilitasi terus dilakukan agar sarana usaha yang terdampak dapat kembali berfungsi dan masyarakat kelautan serta perikanan dapat melanjutkan kegiatan ekonominya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan penindakan mafia pangan tidak hanya melalui sanksi administratif, tetapi pidana denda berlipat juga disiapkan bagi korporasi pelanggar untuk melindungi hak masyarakat.

"Tidak hanya sanksi administratif, instrumen sanksi pidana denda dengan pelipatgandaan siap diterapkan," katanya terkonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Amran yang juga Menteri Pertanian menyampaikan pihaknya bersama aparat penegak hukum (APH) terus melakukan penindakan tegas terhadap pelaku anomali pangan. Upaya itu juga dilakukan dengan penguatan instrumen hukum bagi produsen dan distributor skala korporasi yang melakukan pelanggaran.

Bapanas bersama APH akan memperkuat penerapan sanksi demi memberikan efek jera terhadap pelanggaran pada sektor pangan.

Sanksi tersebut termaktub dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pangan.

Salah satunya telah diatur pada Pasal 148 dalam UU Pangan. Pasal itu menetapkan selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurus korporasinya, pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan tiga kali dari pidana denda terhadap perseorangan.

"(Misalnya ada denda besar) bagus tidak? Jadi ini harga di peternak turun, harga di konsumen naik, menurut anda gimana? (Karena ulah) mafia, sudah," ucap Amran.

Ia menjelaskan sasaran penindakan juga mencakup anomali pada sektor pangan lainnya. Misalnya meliputi temuan pada beras fortifikasi, sawit, dan juga pakan.

"(Beras) fortifikasi, sawit, pakan. Kita lihat ayam segala macam, kenapa? Harga di peternak turun tapi konsumen naik. Ada inflasi lagi. Inflasi ayam dengan telur, kan kasihan," jelas Amran.

Bentuk sanksi administratif yang telah diatur dalam UU Pangan antara lain denda, penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran, penarikan pangan dari peredaran oleh produsen, ganti rugi, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

Sanksi administratif tersebut dapat diberlakukan pada perbuatan yang diatur dalam Pasal 54 berupa menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal yang ditetapkan.

Pasal 65 berupa melanggar ketentuan mengenai kewajiban dan tata cara penyaluran serta pengelolaan cadangan pangan pemerintah (CPP) dan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD).

Kemudian di Pasal 72, tidak mengendalikan risiko bahaya pangan serta tidak memenuhi persyaratan sanitasi dan jaminan keamanan pangan dalam proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran.

Pasal 76, menggunakan bahan tambahan pangan melebihi ambang batas maksimal atau menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan.

Lalu Pasal 79, memproduksi pangan hasil rekayasa genetik atau menggunakan bahan hasil rekayasa genetik yang belum memperoleh persetujuan keamanan pangan. Pasal 85, melanggar ketentuan mengenai produksi, pemasukan, pengeluaran atau peredaran pangan yang berkaitan dengan iradiasi pangan.

Pasal 94, tidak memenuhi standar mutu pangan, ketentuan label kemasan pangan, larangan mengedarkan pangan tercemar atau standar keamanan dan mutu pangan impor.

Kemudian pasal 102, melanggar ketentuan pencantuman label pangan, termasuk kewajiban label pangan dalam negeri, label pangan impor, serta larangan menghapus atau mengganti label tertentu.

Berikutnya Pasal 106, memuat keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan dalam iklan pangan, termasuk klaim halal atau klaim tertentu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026