Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyebut dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sektor pangan nasional semakin kokoh, menyusul capaian swasembada dan kolaborasi seluruh elemen bangsa.

"Insya Allah Indonesia akan lebih baik di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo," kata Amran terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Menurutnya, dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, swasembada pangan yang dicapai Indonesia menjadi modal penting untuk memperkuat kemandirian bangsa sekaligus menjaga kepentingan nasional.

Capaian positif itu merupakan kerja keras seluruh anak bangsa yang berkecimpung di sektor pangan.

Pemerintah terus berkomitmen memperkuat sektor pangan melalui kerja bersama seluruh elemen bangsa serta memastikan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dengan melanggar ketentuan.

Amran yang juga Menteri Pertanian meyakini kekuatan pangan Indonesia akan semakin kokoh di bawah komando Presiden Prabowo.

"Alhamdulillah kita sekarang ini sudah capai swasembada, ini karena kerja keras kita semua. Saya tidak pernah mengatakan (itu) saya, (bukan) saya buat swasembada pangan. (Tapi) seluruh anak bangsa yang ikut. Itulah yang membuat negara kita kuat sektor pangan," ujar Amran.

Adapun Indonesia telah mencapai swasembada pangan delapan komoditas meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

Saat ini pemerintah melalui Kementerian Pertanian masih mengejar swasembada untuk tiga komoditas pokok lainnya dari total 11 kebutuhan pokok nasional, meliputi bawang putih, kedelai, dan daging sapi.

Ketiga komoditas ini masih terus didorong oleh Kementerian Pertanian lewat berbagai program peningkatan produksi agar pemenuhannya bersumber dari dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor.

Meski begitu, Amran mengungkapkan masih ada pihak-pihak yang tidak senang atas capaian swasembada, namun Amran memastikan tidak akan gentar untuk menghadapi pelaku anomali pangan tersebut.

"Banyak yang tidak senang kalau Republik ini kuat. Importir tidak senang. Negara pengekspor tidak senang. Mafia tidak senang. Koruptor tidak senang. Tapi pantang kita mundur menghadapi mereka semua, demi Indonesia raya. Kita tidak boleh lengah pasti mereka tidak senang," tambah Amran.

Karena itu, pemerintah secara kolaboratif bersama Satgas Pangan Polri telah menindak terhadap 102 tersangka sejak tahun 2024 sampai 2026. Hal itu dilakukan karena berkaitan dengan praktik yang dinilai merugikan kepentingan pangan nasional.

Temuan yang terbaru, pada pertengahan September 2026, pemerintah mengumumkan terdapat 25 merek beras fortifikasi yang melanggar administrasi, nilai gizi, dan mutu.

Adapun dari 25 merek beras fortifikasi yang bermasalah tersebut dimiliki oleh 11 pelaku usaha. Semua merek tersebut telah ditarik dari pasaran demi melindungi konsumen.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur, Provinsi Aceh melalui Dinas Perikanan memverifikasi ulang terhadap data sebanyak 525 nelayan terdampak banjir guna memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur Syarifuddin di Aceh Timur, Sabtu, mengatakan awalnya data nelayan terdampak bencana mencapai 600 orang. Namun perbaikan data tercatat sebanyak 525 nelayan yang perlu diverifikasi kembali.

"Kami memverifikasi ulang sebanyak 525 nelayan terdampak bencana hidrometeorologi guna memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran," kata Syarifuddin

Menurut dia, verifikasi ulang tersebut dilakukan karena masih ditemukan banyak kekeliruan. Verifikasi ulang dilakukan bersama Panglima Laot, lembaga adat laut di Kabupaten Aceh Timur.

"Awalnya, ada sekitar 600 orang, tetapi setelah diverifikasi ulang karena banyak data yang salah, jumlahnya sementara menjadi 525 orang. Data ini masih belum final karena kembali diverifikasi," katanya.

Syarifuddin menyebutkan verifikasi tahap pertama meliputi administrasi di antaranya pemeriksaan kartu tanda penduduk (KTP) dan alamat nelayan calon penerima bantuan.

Pendataan tersebut, kata Syarifuddin, menjadi bagian dari tindak lanjut penanganan pascabanjir yang berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Dampak banjir terhadap sektor perikanan tidak hanya menyangkut kerusakan atau perahu dan alat tangkap nelayan, tetapi juga menyasar usaha perikanan lainnya yang menjadi sumber penghidupan masyarakat," kata Syarifuddin.

Sebelumnya, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky menyatakan pihaknya memprioritaskan pemulihan sektor perikanan guna memulihkan sumber pendapatan masyarakat pascabencana hidrometeorologi.

"Pemulihan sektor perikanan menjadi prioritas pemerintah daerah karena banyak masyarakat menggantungkan mata pencaharian dari usaha tambak," katanya.

Bupati menyebutkan bencana banjir akhir November 2025 memberikan dampak sektor perikanan di antaranya perikanan tangkap, budi daya perikanan, kerusakan tambak, tanggul jebol, sedimentasi lumpur yang menghambat sirkulasi air, dan lainnya.

Pemulihan sektor perikanan, kata dia, mendapatkan dukungan dari Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) RI. Dukungan tersebut di antaranya bantuan 4,2 juta benur udang vaname yang ditebar di tambak seluas 120 hektare.

"Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat bisa kembali berusaha. Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar dukungan untuk pemulihan sektor perikanan di Aceh Timur dapat terus berlanjut," kata Iskandar Usman Al-Farlaky.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kuningan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, fokus mengembangkan pariwisata olahraga (sport tourism) sebagai salah satu agenda daerah untuk menarik wisatawan mancanegara sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.

Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar di Kuningan, Sabtu, mengatakan pengembangan sport tourism dipadukan dengan kegiatan budaya agar wisatawan dapat menikmati keindahan alam sekaligus mengenal tradisi masyarakat Kuningan.

Ia menyebut pemerintah daerah sedang menyiapkan kegiatan yang direncanakan berlangsung pada April 2027, dengan melibatkan wisatawan dari dalam dan luar negeri.

“Targetnya menurut panitia sekitar 5.000 wisatawan melalui kegiatan olahraga dan budaya. Rencananya kegiatan ini dikemas selama tiga hari,” katanya.

Menurut dia, rangkaian kegiatan tersebut dirancang agar wisatawan mengikuti aktivitas olahraga, sembari berinteraksi dengan masyarakat selama berada di Kabupaten Kuningan.

Pihaknya pun merekomendasikan peserta menginap di fasilitas glamping atau rumah inap (homestay), sehingga mereka dapat merasakan suasana lingkungan setempat dan mengenal kehidupan warga.

Dian menjelaskan wisatawan diarahkan pula untuk mengikuti kegiatan budaya, seperti belajar membuat angklung dan mengenal aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan budidaya ikan.

“Wisatawan akan berbaur mengenal tradisi budaya kami, bisa membuat angklung, budidaya ikan, dan sebagainya. Mereka juga bisa menikmati pemandangan alam yang kami punya,” ujarnya.

Kabupaten Kuningan, kata dia, selalu siap menjadi tuan rumah kegiatan sport tourism dan akan menjajaki kerja sama dengan berbagai pihak.

Ia menilai penyelenggaraan kegiatan tersebut memerlukan kolaborasi, agar pengembangan pariwisata tetap berjalan meskipun pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran.

Menurut dia, kunjungan wisatawan selama kegiatan berlangsung dapat membuka peluang pendapatan bagi masyarakat yang menyediakan penginapan, makanan, serta layanan pendukung pariwisata.

“Kami harus punya optimisme di tengah segala keterbatasan yang kita punya. Kami yakin pariwisata ini akan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Kuningan,” ucap dia.

Adapun data dari Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Kuningan mencatat total kunjungan wisatawan ke daerah tersebut mencapai 2,51 juta orang pada periode Januari hingga September 2026.

Rinciannya, angka tersebut terdiri atas 2.513.970 kunjungan wisatawan domestik serta 527 kunjungan wisatawan mancanegara yang datang berkunjung ke Kuningan.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pekanbaru, (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR Republik Indonesia yang tergabung dalam Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri terus memperjuangkan soal tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan diwajibkan dengan membantu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mengatakan saat ini TJSL dari perusahaan di kawasan industri banyak hanya berbentuk bantuan sosial seperti sembilan bahan pokok, tetapi tidak ada kewajiban membantu UMKM di sekitarnya.

"Selama ini hanya berbentuk bantuan sosial seperti sembako, seharusnya perusahaan industri tidak hanya memberikan ikan tapi juga punya kewajiban membantu industri kecil menengah yang ada di kawasan industri tersebut dengan memberikan pancing agar bantuannya lebih jelas," katanya di Pekanbaru, Sabtu.

Dia mengatakan satu indikator yang sudah disiapkan aturannya dalam RUU Kawasan Industri yakni TJSL itu harus betul-betul terukur, seperti pada awalnya membina lima UMKM, setelah sekian tahun harus meningkat misalnya menjadi 50 UMKM, termasuk dengan peningkatan lainnya seperti omset dan kapasitas produksinya.

"Sekarang ini sedihnya perusahaan itu besar tapi UMKM di sekitarnya tidak ada peningkatan signifikan karena tidak ada aturan yang mewajibkan mereka membina UMKM. Kalau ini berhasil ini berlaku tidak hanya di Riau tapi seluruh Indonesia," ungkapnya dalam kegiatan pelatihan penumbuhan dan pengembangan kepada wirausaha baru industri kecil di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Lebih lanjut dia menambahkan bahwa salah satu bantuan diharapkan juga berupa peralatan hingga mesin pengemasan. Menurutnya, banyak produk UMKM yang bagus namun dari segi kemasannya masih terlihat kurang menarik.

Hendry Munief mengatakan kegiatan pelatihan ini dilakukan bersama mitranya sebagai wakil rakyat. Dirinya menyatakan komitmennya untuk terus berupaya mendapatkan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat daerah pemilihannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kedelai dilaksanakan secara terukur untuk menjaga stabilitas harga serta melindungi keberlanjutan usaha perajin tahu dan tempe di tengah dinamika pasar.

"SPHP kedelai bukan subsidi yang diberikan secara otomatis setiap saat. Pelaksanaannya dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan perkembangan harga, kondisi pasokan, serta ketentuan yang berlaku," kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Hermawan dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Bapanas menilai perkembangan harga kedelai asal impor terpantau masih berada dalam kondisi yang stabil karena belum melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat perajin tahu dan tempe.

Menurut Bapanas berdasarkan data Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo), rata-rata harga kedelai impor di regional Pulau Jawa pada pekan pertama Oktober 2026 berada di kisaran Rp11.573 per kilogram (kg).

"Harga kedelai secara umum masih relatif terkendali, terutama di wilayah Jawa sebagai salah satu sentra utama perajin tahu dan tempe. Yang paling penting, pemerintah tidak tinggal diam atau hanya menunggu harga kedelai di perajin naik," ujarnya.

Mengutip data harga kedelai Gakoptindo pada pekan pertama 7 Oktober, untuk regional Pulau Jawa rata-rata harga kedelai impor yang hampir mendekati HAP, ada di Banten dengan Rp11.900 per kg.

Sementara di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan D.I. Yogyakarta rata-rata harga tertinggi di Rp11.850 per kg. Namun masih ada kedelai dengan harga rendah di Rp11.300 per kg.

Adapun HAP untuk kedelai impor di tingkat perajin tahu dan tempe maksimal Rp12.000 per kg. Sementara HAP kedelai untuk kedelai lokal maksimal di harga Rp11.400 per kg. HAP kedelai tersebut diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 330 Tahun 2026.

"Pemerintah tidak hanya melihat harga rata-rata nasional. Pemantauan dilakukan terhadap harga, stok, pasokan, distribusi, dan kondisi perajin di masing-masing wilayah, sehingga langkah stabilisasi dapat disesuaikan dengan kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan," ucap Hermawan.

Pemerintah melalui Bapanas telah menyiapkan anggaran untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kedelai. Ini merupakan salah satu direktif Presiden Prabowo Subianto sebagai stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Total anggaran sebanyak Rp 100 miliar.

Kendati demikian, Bapanas harus memastikan pelaksanaan SPHP kedelai dijalankan secara terukur. Dalam direktif Presiden disebutkan SPHP kedelai diutamakan bagi daerah yang mengalami harga di atas HAP kedelai di tingkat perajin.

"Komitmen pemerintah adalah menjaga kedelai tetap tersedia, harga tetap terkendali, dan usaha tahu tempe tetap berjalan secara berkelanjutan," tutur Hermawan.

Dengan begini, kata dia, kondisi harga kedelai impor yang masih cukup stabil itu juga menandakan bukti kepatuhan dari para importir dan distributor kedelai untuk saling menjaga harga.

Sebelumnya memang sudah ada arahan dari pemerintah yang meminta saling kolaborasi untuk menstabilkan harga kedelai untuk para perajin tahu dan tempe.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, sebelumnya meminta importir kedelai agar dapat saling menjaga harga, terutama bagi kalangan perajin tahu dan tempe.

Importir dan distributor kedelai harus dapat bekerja sama mendukung upaya pemerintah menjaga perajin tahu dan tempe yang skala usahanya masih kecil dan mikro.

"Kami akan telusuri kalau terdampak pada perajin, pada produsen tahu tempe. Kami akan cek sumbernya dari mana. Jangan menaikkan harga semena-mena," kata Amran.

Amran menegaskan pula kedelai merupakan komoditas strategis nasional karena menjadi bahan baku utama tahu, tempe, hingga berbagai produk olahan yang dikonsumsi masyarakat setiap hari.

Menurutnya, Indonesia harus segera keluar dari ketergantungan impor dan mulai membangun kemandirian produksi dalam negeri.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian menyebutkan kebutuhan kedelai nasional tahun 2026 diproyeksikan mencapai 2,7 juta ton. Namun sekitar 95 persen atau 2,6 juta ton masih dipenuhi dari impor. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang besar untuk meningkatkan produksi dalam negeri.

Rata-rata produksi kedelai nasional dalam lima tahun terakhir mencapai sekitar 227 ribu ton per tahun dengan luas tanam 136 ribu hektare dan produktivitas rata-rata 1,6 ton per hektare. Hingga April 2026, produksi nasional mencapai 4.982 ton dari luas tanam 7.018 hektare.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Gapura Angkasa sukses mendukung penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 melalui layanan logistik dan penanganan darat pesawat kargo di Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat, sehingga memastikan kelancaran kebutuhan operasional ajang balap internasional.

"Gapura Angkasa bersama stakeholders terlibat sukses mendukung penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGP Mandalika) 2026 melalui layanan transportasi udara, penanganan darat (ground handling), serta penanganan kargo dan logistik di Bandara Internasional Lombok," kata Direktur Utama PT Gapura Angkasa, Ichwan F Agus terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dia menyampaikan dalam kegiatan tersebut, Qatar Airways Cargo mengoperasikan pesawat kargo Boeing 777 Freighter (B777F) untuk mengangkut berbagai kebutuhan logistik MotoGP, termasuk kendaraan logistik, Mobil pengaman (Safety Car), serta perlengkapan pendukung operasional.

Sementara itu, Gapura Angkasa memastikan kelancaran penanganan pesawat dan kargo, mulai dari proses kedatangan (inbound) hingga keberangkatan kembali (outbound), dengan mengutamakan keselamatan, keamanan, dan ketepatan waktu.

Selain penanganan kargo, Gapura Angkasa melalui layanan premium VIP Services Assistant JOUMPA turut memberikan pelayanan penjemputan dan pendampingan kepada para pembalap MotoGP yang tiba di Bandara Internasional Lombok, sebagai bagian dari komitmen menghadirkan layanan kebandarudaraan yang terintegrasi dan berkualitas.

Ia menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang terjalin dalam mendukung ajang internasional tersebut. Sejak tahun 2022 hingga kini, Gapura Angkasa terus dipercaya mendukung penyelenggaraan MotoGP Mandalika.

Lebih lanjut dia mengatakan sinergi bersama semua pemangku kepentingan pada tahun ini semakin memperkuat komitmen pihaknya dalam menghadirkan layanan penerbangan dan logistik yang aman, profesional, dan berstandar internasional.

"Keberhasilan ini merupakan hasil dedikasi dan kerja sama seluruh pihak yang terlibat," ucap Ichwan.

Ia menambahkan keberhasilan penanganan logistik MotoGP Mandalika 2026 semakin memperkuat rekam jejak Gapura Angkasa yang telah melayani ajang tersebut sejak 2022 hingga kini.

Kolaborasi bersama semua pemangku kepentingan menjadi wujud sinergi industri penerbangan dan logistik dalam mendukung kesuksesan kegiatan olahraga internasional sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai tuan rumah ajang kelas dunia.

Melalui pengalaman dan kompetensi yang terus dikembangkan, Gapura Angkasa terus berupaya menghadirkan layanan yang mengutamakan keselamatan, keandalan, serta kualitas pelayanan guna mendukung kebutuhan penerbangan dan logistik internasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Makassar (ANTARA) - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Sulawesi Selatan menyediakan berbagai fasilitas inkubasi gratis dalam upaya mendorong dan meningkatkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di daerah itu

Konsultan UPT PLUT Dinas Koperasi dan UKM Sulsel Bahtiar Baso dalam keterangannya di Makassar, Sabtu, mengatakan fasilitas itu seperti rumah kemasan, studio podcast, hingga program pendampingan rutin Senin Ceria dan Kamis Manis yang telah memfasilitasi 152 kuota sertifikasi halal reguler serta melayani lebih dari 4.500 UMKM di Sulsel.

Dirinya dalam kesempatan itu membeberkan potensi besar UMKM di Sulsel yang didominasi usaha mikro sebesar 99,53 persen, serta 36 persen koperasi yang masih belum aktif.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pihaknya mendorong transformasi layanan publik melalui terobosan New PLUT Sulsel.

"Kami di Dinas Koperasi dan UKM mendorong paradigma baru dengan pelayanan satu atap one stop service. Pendampingan tidak lagi pasif menunggu bola di loket, melainkan proaktif, personal, dan berkelanjutan," jelasnya pada Webinas ASN Adaktif yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulsel.

Sementara Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel Nining Wahyuni menyoroti tantangan penurunan nilai ekspor pelabuhan Sulsel sebesar 22,34 persen akibat kendala ketiadaan Surat Keterangan Asal (SKA) pada sejumlah komoditas unggulan non-kopi.

"Orientasi ASN bukan lagi sekadar kegiatan selesai atau menghitung berapa izin yang terbit, tetapi bagaimana manfaat ekonomi dapat dibuktikan melalui peningkatan kapasitas bisnis, legalitas HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), dan terjadinya pembelian berulang," tegas Nining.

Nining menambahkan, Pemprov Sulsel telah merespons cepat kendala tersebut dengan menerbitkan Surat Edaran Gubernur ke kabupaten/kota agar seluruh komoditas yang diekspor wajib mencatatkan daerah asalnya.

Webinar kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif, dimana para peserta memanfaatkan kesempatan untuk bertanya langsung dan berkonsultasi mengenai strategi penyelesaian kendala pengembangan koperasi serta UMKM di wilayah masing-masing.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) lancar, meskipun terjadi antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Lumajang menjadi perhatian pemerintah daerah. Meski demikian, Pemkab Lumajang memastikan penyaluran BBM tetap berjalan normal tanpa pengurangan pasokan sambil memperkuat koordinasi dengan Pertamina untuk menjaga kelancaran distribusi.

"Pada prinsipnya penyaluran tetap berjalan normal dan lancar tanpa ada pengurangan pasokan. Kami terus berkoordinasi dengan Pertamina terkait permasalahan ini," kata Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, Bonni Momenta, Sabtu.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk memantau kondisi penyaluran BBM di wilayah setempat dan antrean kendaraan dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk meningkatnya permintaan masyarakat.

"Salah satunya adalah peralihan sebagian konsumen dari Pertamax ke Pertalite karena perbedaan harga yang cukup signifikan, sehingga pola konsumsi BBM tersebut menyebabkan antrean di SPBU," katanya.

Selain itu, lanjut dia,peningkatan aktivitas masyarakat turut meningkatkan aktivitas pengisian BBM di SPBU. Informasi mengenai antrean panjang di wilayah lain juga berpotensi mempengaruhi perilaku konsumen, termasuk mendorong pembelian melebihi kebutuhan normal sebagai langkah antisipasi.

Pemerintah daerah menilai pemantauan dan koordinasi dengan Pertamina penting untuk menjaga distribusi tetap kondusif. Kepastian mengenai kondisi pasokan juga diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas di tengah munculnya antrean di sejumlah SPBU.

"Kami mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Sikap tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketertiban pelayanan di SPBU serta mendukung kelancaran penyaluran BBM bagi masyarakat yang membutuhkan," katanya.

Melalui koordinasi berkelanjutan dengan Pertamina dan dukungan masyarakat, Pemkab Lumajang berupaya menjaga agar distribusi BBM tetap berjalan lancar sehingga kebutuhan energi untuk aktivitas sehari-hari dapat terpenuhi.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat pengendalian rabies di Bali melalui penyediaan vaksin, penguatan surveilans, pengujian dan konfirmasi laboratorium, serta koordinasi lintas sektor.

"Langkah ini dilakukan bersama pemerintah daerah untuk meningkatkan perlindungan terhadap hewan penular rabies (HPR) sekaligus mengurangi risiko penularan kepada manusia," kata Direktur Kesehatan Hewan Diraktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Hendra Wibawa terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dia menyebutkan pada 2026, Kementan menyediakan 205.000 dosis vaksin rabies.

Selain itu, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memperoleh dukungan 580.000 dosis vaksin dari Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) dan Mission Rabies untuk Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak akhir 2025 hingga 2026.

"Dukungan tersebut ditujukan bagi kedua wilayah, bukan hanya Bali," ujarnya.

Ia menegaskan pengendalian rabies memerlukan langkah terpadu, mulai dari vaksinasi hewan, penguatan deteksi penyakit, hingga penanganan cepat terhadap masyarakat yang mengalami gigitan.

“Target kita jelas, masyarakat terlindungi dan penularan rabies ditekan. Vaksinasi harus tepat sasaran, wilayah berisiko menjadi prioritas, dan setiap laporan gigitan harus segera ditindaklanjuti. Pemerintah dan masyarakat harus bergerak bersama,” tutur Hendra.

Dalam rangkaian peringatan Hari Rabies Sedunia (World Rabies Day) 2026, Pemerintah Provinsi Bali melaporkan sebanyak 127 anjing telah divaksinasi dan 33 ekor menjalani sterilisasi. Angka tersebut merupakan capaian kegiatan peringatan, bukan keseluruhan vaksinasi rabies di Bali sepanjang 2026.

Kementan terus mendorong pelaksanaan vaksinasi secara konsisten, disertai pendataan populasi HPR dan pemantauan cakupan vaksinasi. Dengan demikian, wilayah yang masih membutuhkan perlindungan dapat segera diidentifikasi dan diprioritaskan.

Melalui Balai Besar Veteriner (BBV) Denpasar, lanjut Hendra mengatakan Kementan memperkuat dukungan diagnostik rabies melalui pelayanan penerimaan, pengujian, dan konfirmasi sampel laboratorium untuk peneguhan diagnosis.

Sampel yang dikirimkan petugas atau instansi terkait dari lapangan diperiksa di laboratorium guna memastikan status penyakit secara ilmiah dan mendukung penentuan langkah pengendalian yang tepat.

Berdasarkan catatan pemeriksaan BBV Denpasar, sampel yang berasal dari sejumlah desa di Kabupaten Buleleng, antara lain Menyali, Kedis, dan Bubunan, menunjukkan hasil positif rabies melalui metode Fluorescent Antibody Test (FAT).

Hasil pengujian tersebut menjadi informasi penting bagi pemerintah daerah dalam menindaklanjuti temuan kasus, memperkuat kewaspadaan, dan menentukan prioritas pengendalian di wilayah terdampak.

BBV Denpasar juga memperkuat koordinasi lintas sektor melalui pertemuan pada 9 dan 25 Juni 2026 bersama pemerintah daerah, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Bali, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, dan organisasi mitra.

Pembahasan mencakup vaksinasi berbasis desa dengan prioritas wilayah berisiko tinggi, vaksinasi dari rumah ke rumah, pengembangan pos vaksinasi desa, serta penguatan identifikasi dan registrasi HPR.

Hendra menegaskan upaya pencegahan harus berjalan bersama respons cepat untuk melindungi keselamatan masyarakat.

“Jangan menunggu sampai terlambat. Hewan harus divaksin, kejadian gigitan segera dilaporkan, dan korban harus mendapatkan penanganan medis. Semua pihak harus bekerja bersama agar masyarakat terlindungi,” ujarnya.

Kepala BBV Denpasar, I Gde Eka Budhiyadnya, menekankan pentingnya pemanfaatan hasil pengujian laboratorium sebagai dasar peneguhan diagnosis dan tindak lanjut pengendalian penyakit.

“Pengendalian rabies harus berbasis data dan tindak lanjut. Hasil pemeriksaan laboratorium perlu dihubungkan dengan surveilans, investigasi, edukasi, dan koordinasi agar tindakan di lapangan semakin tepat sasaran,” ujar Gde Eka.

Melalui pelayanan diagnostik tersebut, BBV Denpasar berperan dalam memberikan kepastian hasil pemeriksaan laboratorium yang dibutuhkan untuk mendukung respons pengendalian oleh pemerintah daerah dan petugas kesehatan hewan.

Dengan diagnosis yang akurat, langkah vaksinasi, investigasi, dan edukasi masyarakat dapat diarahkan sesuai kondisi serta tingkat risiko di wilayah terdampak.

Kementan mengimbau masyarakat yang mengalami gigitan hewan berisiko rabies agar segera mencuci luka menggunakan sabun dan air mengalir selama 15 menit, kemudian mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan penanganan.

Pemberian vaksin antirabies (VAR) dan serum antirabies (SAR) dilakukan sesuai penilaian tenaga kesehatan, dengan jadwal vaksinasi yang harus diselesaikan sesuai ketentuan.

Pemilik hewan juga diimbau memastikan anjing mendapatkan vaksinasi rabies, tidak membiarkan hewan berkeliaran tanpa pengawasan, serta segera melaporkan kejadian gigitan atau perubahan perilaku hewan kepada petugas.

Kementan melalui BBV Denpasar terus memperkuat dukungan pengendalian rabies melalui pelayanan pengujian dan konfirmasi laboratorium untuk peneguhan diagnosis, disertai koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

Dengan dukungan vaksinasi, hasil diagnostik yang akurat, serta tindak lanjut yang cepat dan terarah, upaya pengendalian rabies di Bali diharapkan semakin efektif dalam melindungi kesehatan hewan dan keselamatan masyarakat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) -

“Kami melihat pekembangan positif. Antrean di beberapa SPBU mulai menunjukkan perbaikan secara bertahap,” kata Area Manager Communication, Relations and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Ahad Rahedi di Denpasar, Bali, Sabtu.

Dalam kebijakan itu pihaknya berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali serta aparat penegak hukum (APH).

Pihaknya mengapresiasi APH khususnya Kodam IX/Udayana dan Kepolisian Daerah (Polda) Bali atas pengawalan ketat terhadap armada mobil tangki bahan bakar minyak (BBM) ke SPBU.

Selain itu, APH juga membantu mengerahkan perbantuan personel untuk pendistribusian BBM melalui layanan antar BBM (delivery service) untuk mempercepat pemulihan distribusi energi di wilayah Bali.

Layanan antar BBM itu menjual pertalite secara literan maksimal tiga liter kepada konsumen sepeda motor menggunakan jeriken di sejumlah SPBU di Denpasar sejak 15 Oktober.

Di sisi lain, ia juga memastikan stok BBM tersedia di SPBU untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat Bali.

Pihaknya menargetkan penambahan stok pertalite hingga total 48 juta liter sejak pengiriman pada 7 Oktober hingga pada 17 Oktober 2026.

Jumlah tersebut, kata dia, setara dua minggu ketersediaan stok dalam kondisi aman.

Sebelumnya, kebijakan ganjil genap dilaksanakan berdasarkan Surat Gubernur Bali yang membuat antrean pengisian BBM di SPBU melandai.

Kebijakan itu berlangsung pada 17 Oktober hingga rencananya 19 Oktober 2026 di seluruh SPBU di Bali.

“Kami bersama Pemprov Bali terus melakukan pemantauan antrean dan melakukan evaluasi setiap harinya untuk melihat efektivitas pengaturan terhadap panjang antrean, waktu tunggu kendaraan dan kelancaran lalu lintas di sekitar SPBU,” imbuh Ahad.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia atau Indonesian National Air Carriers Association (INACA) mengajak pemangku kepentingan memperkuat industri penerbangan nasional menghadapi tantangan global, sekaligus meningkatkan konektivitas udara, daya saing maskapai, dalam memperingati hari ulang tahun ke-56.

"Kami yakin dengan orkestrasi dari pemerintah, industri penerbangan dan maskapai penerbangan akan mampu menghadapi tantangan dan menjadi lebih tangguh untuk ke depannya,” kata Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Organisasi tersebut menilai perjalanan penerbangan nasional telah melalui berbagai dinamika panjang penuh tantangan sehingga membutuhkan kolaborasi seluruh pihak untuk menjaga keberlanjutan industri strategis tersebut pada masa mendatang secara berkelanjutan nasional.

Denon menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, kementerian/lembaga, operator bandara, pengelola navigasi udara, dan berbagai mitra lainnya untuk memperkuat kinerja industri penerbangan nasional.

Menurutnya dukungan para pemangku kepentingan selama ini berkontribusi terhadap perkembangan maskapai Indonesia melalui kebijakan arahan serta kerja sama yang memperkuat ekosistem penerbangan nasional secara menyeluruh di tingkat nasional ini.

Ia juga menyampaikan penghargaan kepada perusahaan pembuat pesawat internasional penyedia sistem penerbangan serta asosiasi terkait yang telah mendukung kemajuan industri udara Indonesia selama perjalanan dalam menghadapi perubahan global yang dinamis.

Denon mengungkapkan industri penerbangan masih menghadapi tekanan global setelah pandemi COVID-19. Yang mana konflik geopolitik, kenaikan harga bahan bakar pesawat, gangguan suku cadang, dan perubahan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) dalam kondisi penuh ketidakpastian.

Meski demikian maskapai Indonesia diyakini mampu menghadapi berbagai hambatan karena transportasi udara menjadi kebutuhan penting bagi negara kepulauan dalam mendukung mobilitas masyarakat dan perekonomian nasional secara luas bagi seluruh wilayah.

Konektivitas udara memiliki peranan besar menghubungkan wilayah antar pulau sekaligus mendukung sektor pertambangan perikanan, perkebunan, perdagangan, serta layanan kesehatan melalui berbagai moda penerbangan yang aman cepat dan efisien besar.

Maskapai berjadwal tidak berjadwal dan kargo dinilai mempunyai fungsi strategis dalam memperlancar perpindahan manusia maupun barang sehingga memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat di seluruh daerah Indonesia serta membuka peluang pembangunan baru.

INACA juga mengajak pemangku kepentingan berperan aktif mengembangkan industri penerbangan nasional dengan mengikuti perkembangan global, termasuk mendukung transformasi menuju transportasi udara yang lebih berkelanjutan.

Misalnya, kata dia, penyediaan energi alternatif untuk mendukung penerbangan hijau (net zero emmision) tahun 2060, yaitu dengan penyediaan sustainable aviation fuel (SAF) serta energi listrik tanpa bahan fosil untuk pesawat.

Ia menegaskan Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah untuk pembuatan SAF dan energi listrik yang minim emisi seperti dari angin, sinar matahari, gas bumi dan lainnya.

"Kita juga mempunyai sumber daya manusia yang berlimpah dan berkualitas tinggi yang mampu mengembangkan industri penerbangan nasional," bebernya.

Ia juga menegaskan adanya orkestrasi dari pemerintah, industri, dan maskapai penerbangan akan mampu menghadapi tantangan dan menjadi lebih tangguh untuk ke depannya.

Pada peringatan hari ulang tahun ke-56 tahun 2026, INACA juga memberikan penghargaan kepada sejumlah bandar udara yang berada di bawah pengelolaan PT Angkasa Pura Indonesia atau In Journey Airports.

Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pelanggan atau Customer Satisfaction Index terhadap 33 bandar udara yang dilakukan INACA setiap tahun pada periode Mei hingga Juni.

Lima bandar udara menerima penghargaan tahun ini, yakni Bandar Udara Sam Ratulangi Manado, Adi Sutjipto Yogyakarta, Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, I Gusti Ngurah Rai Denpasar, dan Jenderal Ahmad Yani Semarang.

Penghargaan tersebut mencakup berbagai kategori, mulai dari inovasi rute hub pariwisata, warisan dan sejarah bandar udara, peningkatan pengalaman pelanggan, hingga pelayanan berbasis budaya lokal kepada pengguna jasa.

INACA berharap penghargaan itu dapat mendorong pengelola bandar udara di Indonesia meningkatkan kualitas layanan kepada penumpang, pengelola maskapai, konsesioner, awak pesawat, serta pelanggan angkutan kargo.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Tanjung Redeb, Kaltim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, melibatkan sekitar 170 pedagang dalam Berau Expo 2026 pada 16–25 Oktober di kawasan Lapangan Pemuda dan GOR Graha Pemuda, Tanjung Redeb, untuk menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus mempromosikan potensi daerah.

"Melalui gerai dan lapak yang disiapkan panitia, pelaku usaha dan komunitas berkesempatan memperkenalkan produk maupun layanan sekaligus membuka peluang kerja sama pengembangan usaha," ujar Bupati Berau Sri Juniarsih Mas di Tanjung Redeb, Sabtu.

Sedangkan untuk gerai yang disiapkan bagi organisasi perangkat daerah (OPD), masing-masing instansi pun sudah dan terus menyampaikan program, capaian, serta perkembangan pembangunan kepada masyarakat di sepanjang giat tersebut.

Sebanyak 170 pedagang yang terlibat di kegiatan itu menempati 70 tenda besar dan 100 lapak pedagang kaki lima (PKL). Kehadiran mereka melengkapi kegiatan pameran yang menjadi ruang promosi produk lokal, layanan publik, pariwisata, investasi, dan ekonomi kreatif.

Berau Expo 2026 mengusung tema "Ekonomi Tumbuh, Budaya Lestari, Berau Sejahtera" dengan melibatkan 106 peserta pameran, terdiri atas 33 OPD, BUMN - BUMD, 13 kecamatan, serta 60 peserta umum dari kalangan pelaku usaha, paguyuban, organisasi wanita, organisasi pemuda, dan komunitas lainnya.

Sri Juniarsih mengajak masyarakat meramaikan kegiatan ini sekaligus untuk mendukung produk dan kreativitas lokal, sehingga pelaku UMKM makin berkembang dan ekonomi daerah makin lebih baik.

"Pameran dalam Berau Expo ini tentu menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat tentang program pembangunan pemda, sekaligus mengenal beragam potensi yang tersebar di Berau," ujarnya.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas penyajian pameran, panitia melakukan penilaian stan/gerai berdasarkan tiga kriteria, yakni pelayanan, kreativitas dan inovasi, serta kebersihan dan kerapian.

Sejumlah OPD juga menggelar perlombaan bagi pengunjung dengan hadiah menarik. Kegiatan ini menjadi sarana interaksi antara perangkat daerah dan masyarakat, sekaligus memperkenalkan program serta layanan pemerintah.

Berau Expo turut menghadirkan pertunjukan seni budaya dan hiburan melalui dua panggung yang berlokasi di Lapangan Pemuda dan GOR Graha Pemuda.

"Kami berharap kegiatan tahunan ini dapat memperluas promosi potensi daerah, menjaga keberlangsungan seni budaya, serta memberikan ruang bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk meningkatkan aktivitas ekonomi selama pameran berlangsung," kata Bupati.

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026