Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan mengandalkan inovasi apartemen ikan atau terumbu karang buatan pada final lima besar Indonesia’s SDGs Action Awards 2026

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bappelitbangda Irawan Dermayasamin Ibrahim dalam keterangannya di Makassar, Senin, mengatakan, inovasi apartemen ikan mengintegrasikan rehabilitasi habitat laut, peningkatan produktivitas perikanan, dan penguatan ekonomi nelayan untuk pembangunan kelautan berkelanjutan.

Ia menjelaskan, apartemen Ikan dikembangkan sebagai pendekatan pengelolaan sumber daya kelautan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan modul buatan, tetapi juga mendukung pemulihan habitat perairan, penyediaan area pemijahan dan pembesaran ikan, serta pengembangan lokasi penangkapan ikan yang lebih terarah bagi nelayan.

Program ini merupakan salah satu inovasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dikembangkan pada masa kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi.

Berdasarkan data survei yang dipaparkan dalam materi praktik baik, keberadaan apartemen ikan membuat hasil tangkapan nelayan meningkat dari 13.905 kilogram per hari menjadi 22.248 kilogram per hari.

Dengan asumsi harga ikan Rp25 ribu per kilogram, estimasi nilai hasil tangkapan naik dari Rp347 juta menjadi Rp556 juta per hari.

Capaian tersebut menunjukkan peningkatan sekitar 60 persen, sekaligus menggambarkan potensi inovasi ini dalam menghubungkan pemulihan ekosistem laut dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan nelayan.

Ia menjelaskan, selain capaian ekonomi, praktik baik apartemen ikan menekankan keberlanjutan pembiayaan, partisipasi masyarakat pesisir, pengelolaan habitat, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan agar manfaat ekologis dan ekonomi dapat dipertahankan dalam jangka panjang serta praktik ini dapat direplikasi di wilayah pesisir lain.

Keikutsertaan Sulawesi Selatan dalam lima besar finalis Indonesia’s SDGs Action Awards 2026 menjadi momentum untuk memperkenalkan inovasi apartemen ikan dalam mendukung pelestarian ekosistem laut, peningkatan kesejahteraan nelayan, dan pembangunan ekonomi biru yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

Apartemen ikan telah dibangun sejak tahun 2025 yang mencakup 13 titik lokasi di Sulsel yaitu di perairan Kota Makassar, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Kepulauan Selayar, Pangkep, Barru, Pulau Panikiang (Barru), Pinrang, Luwu Timur, dan Palopo. Program ini mencakup luasan total sekitar 11 hektare.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Samarinda (ANTARA) - Pagi itu, warga mulai mendatangi Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) Kompak di tepi Sungai Mahakam, Long Pahangai I, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, untuk membeli bahan bakar minyak (BBM).

Di tepian sungai yang airnya surut, ketinting — perahu bermesin tempel yang digunakan warga untuk transportasi sehari-hari — berderet menunggu giliran. Sejumlah warga membawa jeriken kosong, sementara yang lain masih mengenakan alat pertanian di pinggang.

Sebagian warga datang setelah mengikuti Festival Hudoq Pekayang, perayaan masyarakat Dayak Bahau yang berlangsung selama tiga hari pada 20–22 Oktober 2026.

Warga dari 13 kampung di Kecamatan Long Pahangai itu perlu memastikan persediaan bahan bakar cukup untuk perjalanan pulang setelah mengikuti festival.

Juk Ding, warga Kampung Liu Mulang yang tinggal lebih ke hulu, datang menggunakan ketinting. Ia membawa jeriken kosong dan menunggu giliran membeli BBM.

"Sepuluh liter Pertalite, cukup untuk pulang ke Liu Mulang besok, sisanya untuk ke ladang," katanya.

Bagi warga di wilayah itu, BBM tidak hanya diperlukan untuk menjalankan ketinting, tetapi juga untuk mengoperasikan mesin penggiling padi, pergi ke ladang, berburu, dan mencari ikan.

Musim kemarau menambah kesulitan perjalanan di Sungai Mahakam. Permukaan air yang turun membuat bebatuan dan batang kayu di dasar sungai muncul sehingga perahu berukuran besar tidak leluasa melintas. Kondisi ini turut menghambat pengiriman BBM ke wilayah hulu.

Kasnawi, operator APMS Kompak Long Pahangai, mengatakan pasokan tetap diupayakan melalui jalur darat ketika pengiriman lewat sungai terganggu.

Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia sudah berada di APMS Kompak untuk memeriksa stok, mencatat kedatangan kiriman, dan memastikan BBM dapat disalurkan kepada warga.

"Meski jalur sungai yang biasanya menjadi andalan pengiriman terganggu di musim kemarau, jalur darat tetap kami andalkan untuk memastikan stok BBM tidak terputus. Warga tidak boleh kesulitan mendapat bahan bakar, apa pun kondisinya," katanya.

Di Long Pahangai, yang termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ketersediaan BBM dengan harga yang sama seperti di daerah lain bergantung pada kelancaran distribusi.

Program BBM Satu Harga yang dijalankan PT Pertamina Patra Niaga bertujuan memastikan warga di wilayah terpencil tidak harus membayar lebih mahal akibat biaya pengangkutan.

Jalan panjang BBM ke hulu Mahakam

Sebelum sampai ke tangan warga di hulu Mahakam, BBM menempuh perjalanan dari Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur. Truk tangki membawa bahan bakar menuju Long Bagun, pusat penyimpanan yang menjadi titik distribusi bagi wilayah sekitarnya.

Perjalanan sekitar 478 kilometer dari Samarinda ke Long Bagun melewati jalan yang sebagian masih berupa tanah dan pengerasan batu. Saat kemarau, lalu-lalang kendaraan menimbulkan debu tebal. Ketika musim hujan, jalan yang sama menjadi berlumpur dan licin.

Dari Long Bagun, BBM masih harus menempuh sekitar 160 kilometer menuju Long Pahangai. Jalur darat yang mengikuti kontur perbukitan itu membutuhkan waktu dan kehati-hatian pengemudi.

"Stok BBM disimpan di gudang Long Bagun. Dari sana didistribusikan ke wilayah-wilayah sekitarnya. Saat sungai surut, pengiriman dilakukan menggunakan mobil dengan kapasitas (angkut) sekitar 1.000 liter per hari. Memang volumenya jauh lebih kecil dibandingkan saat menggunakan jalur sungai, tetapi yang penting tetap datang setiap hari," kata Kasnawi.

Ketika permukaan sungai memungkinkan, perahu bermesin besar dapat mengangkut 6.000 hingga 8.000 liter BBM dalam sekali perjalanan. Pengiriman melalui Sungai Mahakam menuju Long Pahangai membutuhkan waktu sekitar dua hari.

Saat kemarau, pengiriman beralih ke jalur darat karena perahu besar sulit melewati bagian sungai yang dangkal dan berbatu. Kendaraan darat memang mengangkut lebih sedikit BBM, tetapi memungkinkan pasokan tetap dikirim ke Long Pahangai.

BBM yang dijual di APMS Kompak mengikuti harga yang ditetapkan dalam program BBM Satu Harga. Pada akhir Oktober itu, biosolar dijual Rp6.800 per liter dan Pertalite Rp10.000 per liter. Harga tersebut sama dengan yang berlaku di Samarinda, tanpa tambahan biaya angkut yang dibebankan kepada warga.

Tanpa kebijakan tersebut, ongkos pengiriman melalui jalur yang panjang dan sulit dapat membuat harga BBM di pedalaman lebih mahal. Kenaikan harga akan menambah beban warga yang mengandalkan ketinting untuk bepergian dan mengangkut hasil kebun.

Mengatur pembelian warga

Di APMS Kompak, warga datang membawa jeriken dan rekomendasi dari kampung masing-masing. Sistem rekomendasi digunakan untuk mengatur pembelian berdasarkan jarak tempat tinggal dan kebutuhan perjalanan.

Warga dari kampung terdekat mendapat jatah sekitar 5–10 liter. Warga dari jarak menengah memperoleh 10–20 liter, sedangkan warga dari kampung yang lebih jauh mendapat jatah 20 liter atau lebih.

"Semua kami sesuaikan dengan jarak tempuh dan kebutuhan mereka, agar tidak ada yang merasa dirugikan," kata Kasnawi.

Huvat Buvang, warga Kampung Long Tuyoq, datang bersama istri dan anak lelakinya. Ia membeli 15 liter Pertalite untuk perjalanan pulang dan kebutuhan di ladang padi yang baru selesai ditanami.

Setelah mengisi jeriken, Huvat mengangkatnya ke ketinting. Ia kemudian menyalakan mesin dan meninggalkan APMS untuk melanjutkan perjalanan.

Setiap hari selama musim kemarau, sekitar 1.000 liter BBM dikirim dengan mobil ke Long Pahangai I. Dari titik tersebut, BBM diangkut menggunakan perahu menuju APMS Kompak. Jika stok dari Long Bagun memungkinkan, jumlah kiriman dapat mencapai 1.200 liter.

Menurut Kasnawi, pasokan itu bisa habis terjual dalam sehari. BBM tersebut melayani ratusan warga dari sejumlah kampung yang tersebar di Kecamatan Long Pahangai.

Bagi warga di hulu Mahakam seperti Juk Ding dan Huvat Buvang, pasokan BBM dengan harga yang sama seperti di Samarinda menopang kehidupan mereka.

Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Perlu ada semacam subsidi supaya jangan sampai (inflasi) Desember (2026) secara year on year itu naik ke angka 3,5 persen (atau) di atas 3,5 persen. Di antaranya adalah mungkin subsidi listrik, itu pernah kita lakukan, waktu itu langsung deflasi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengusulkan pemberian sejumlah subsidi strategis sebagai langkah menjaga inflasi tetap terkendali menjelang meningkatnya aktivitas ekonomi pada perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Mendagri menyebut subsidi strategis berperan menjaga inflasi tetap terkendali menjelang akhir tahun melalui penguatan daya beli masyarakat dan pengendalian tekanan harga di tengah aktivitas ekonomi.

"Perlu ada semacam subsidi supaya jangan sampai (inflasi) Desember (2026) secara year on year itu naik ke angka 3,5 persen (atau) di atas 3,5 persen. Di antaranya adalah mungkin subsidi listrik, itu pernah kita lakukan, waktu itu langsung deflasi," kata Mendagri dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin.

Menurut Tito, bulan Desember memiliki dasar perbandingan inflasi yang relatif rendah sehingga diperlukan langkah antisipatif agar inflasi tahunan tidak melampaui batas sasaran pemerintah nasional.

Salah satu usulan yang disampaikan ialah pemberian subsidi listrik bagi kelompok pelanggan tertentu karena kebijakan tersebut sebelumnya dinilai efektif membantu menekan tekanan inflasi secara nasional.

Selain listrik, pemerintah juga mempertimbangkan dukungan terhadap sektor bahan bakar minyak (BBM) melalui kebijakan yang mampu menjaga biaya masyarakat tetap terkendali sepanjang periode akhir tahun.

Tito turut mengusulkan pemberian subsidi angkutan udara mengingat tarif penerbangan memberikan kontribusi terhadap pembentukan inflasi ketika permintaan perjalanan masyarakat meningkat selama musim liburan nasional berlangsung.

Pemerintah akan terus mengoordinasikan berbagai langkah antisipasi bersama kementerian terkait agar pengendalian inflasi berlangsung efektif melalui kombinasi kebijakan fiskal dan penguatan layanan publik nasional.

Tito optimistis sinergi kebijakan subsidi, pengendalian tarif, serta koordinasi lintas sektor mampu menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sepanjang akhir tahun nasional.

Mendagri menyatakan inflasi tahunan di September 2026 sebesar 3,28 persen masih berada dalam sasaran pemerintah sehingga menjaga keseimbangan kepentingan produsen, konsumen, serta stabilitas ekonomi.

"Jadi inflasi kita di September untuk year on year (yoy/secara tahunan) itu pada posisi 3,28 persen. Ini masih dalam target, rentang target kita yaitu 2,5 persen plus minus 1,5 persen," katanya.

Menurut Tito, pemerintah menetapkan sasaran inflasi sebesar 2,5 persen dengan rentang toleransi hingga 3,5 persen agar keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen tetap terpelihara secara optimal.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyatakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026 menjadi babak baru dalam sistem pengadaan minyak mentah (crude), bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG).

"Perpres 107 ini adalah sebagai babak baru dalam sistem pengadaan crude, BBM, dan LPG bagi negara kita," kata Bahlil di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, melalui perpres tersebut, mekanisme pengadaan yang selama ini dilakukan PT Pertamina (Persero) melalui skema business to business (B2B) akan beralih dengan melibatkan skema government to government (G2G) dan government to business (G2B).

"Artinya kita sekarang sudah bisa melakukan pilihan-pilihan, negara-negara mana saja yang kita akan ambil," katanya.

Ia menyampaikan, selama ini proses tender yang dilakukan Pertamina membutuhkan waktu lama. Bahkan, ketika Pertamina telah memenangkan tender dengan harga lebih murah, kesepakatan tersebut masih berpotensi tidak terealisasi apabila negara pemasok menerima tawaran lebih tinggi dari negara lain.

"Ada beberapa negara, kita sudah tender, Pertamina sudah menang dengan harga murah di negara mereka. Kemudian setelah itu, kalau ada negara lain yang datang membeli dengan harga yang lebih mahal, maka Pertamina selalu dijadikan nomor kesekian," ujarnya.

Atas dasar itu, pemerintah akan mengambil alih proses kesepakatan pengadaan dengan negara lain melalui mekanisme yang diatur dalam perpres tersebut. Bahlil menyebut badan layanan umum (BLU) akan ditugaskan untuk menjalankan mekanisme itu.

"Atas dasar itu, perpres-nya udah ada. Jadi nanti perpres ini, nanti negara yang akan melakukan deal dengan negara-negara lain. Kita tahu nantinya adalah BLU yang ditugaskan," katanya.

Bahlil menjelaskan, Indonesia masih mengimpor minyak mentah, tetapi pengadaan dari kawasan Timur Tengah sudah tidak dilakukan. Sementara itu, sekitar 85 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi melalui impor dari Amerika.

Adapun untuk Solar, Indonesia sudah tidak melakukan impor. Namun, impor masih dilakukan untuk sejumlah jenis bensin, yakni Pertalite dengan RON 90 serta sebagian kebutuhan bensin dengan RON 92, RON 95, dan RON 98.

Lebih lanjut, Bahlil memastikan cadangan BBM nasional berada pada standar minimum nasional dan menyatakan harga BBM bersubsidi tidak akan naik.

"Rakyat Indonesia tenang. Insyaallah saya berikan jaminan atas arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo bahwa cadangan BBM kita dalam standar minimum nasional. Harga tidak akan naik untuk BBM subsidi. Saya diperintahkan untuk mencari kontrak jangka panjang," katanya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Sanur, Bali (ANTARA) - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menawarkan peluang investasi berupa 43 temuan minyak dan gas bumi (migas) di cekungan yang masih dalam tahap eksplorasi.

“Terdapat peluang investasi bagi investor, yakni pengembangan 43 temuan migas di cekungan yang masih dalam tahap eksplorasi,” ujar Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus dalam ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE) 2026 di Sanur, Bali, Senin.

Dari 43 cekungan migas yang telah dieksplorasi tersebut, terdapat cekungan yang berstatus sebagai underdeveloped discoveries atau temuan migas yang belum dikembangkan, serta rencana pengembangan lapangan migas yang tertahan atau stranded PODs.

Rikky menjelaskan Indonesia memiliki 128 cekungan sedimen yang mencerminkan besarnya potensi hulu minyak dan gas bumi nasional.

Selain itu, lanjut dia, Indonesia memiliki cadangan terbukti minyak sebesar 2,3 miliar barel dan gas bumi sebesar 35 triliun kaki kubik (TCF) yang tersebar di 168 blok migas.

“Peluang pengembangan mencakup wilayah yang telah berproduksi maupun kawasan eksplorasi baru,” ujar Rikky.

Oleh karena itu, selain menawarkan para investor untuk mengembangkan 43 temuan migas di cekungan yang telah dieksplorasi, Rikky juga menawarkan para investor untuk memanfaatkan peluang investasi di 20 cekungan yang telah berproduksi, maupun melakukan eksplorasi di 65 cekungan frontier atau wilayah yang masih minim kegiatan eksplorasi.

“Prioritas kami adalah mempertemukan potensi dengan strategi investasi yang tepat, serta mempercepat konversi potensi menjadi produksi,” ucap Rikky.

Sebelumnya, Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Desti Melanti mengatakan stimulus fiskal yang menarik dapat mengubah potensi migas Indonesia menjadi produksi.

Desti menjelaskan bahwa mandat dari hulu migas untuk mencapai dan memenuhi target produksi dan lifting migas nasional tidak terlepas dari sejumlah isu yang harus dikawal.

Isu-isu tersebut meliputi kepastian hukum, kepastian investasi, dan kepastian stimulus fiskal yang memberikan peningkatan investasi.

Desti meyakini daya tarik sektor hulu migas Indonesia akan menarik minat investor apabila hal-hal tersebut dapat terpenuhi. Selain itu, Indonesia juga perlu untuk terus melakukan penemuan-penemuan cadangan baru yang nantinya akan berkontribusi terhadap tercapainya target produksi nasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Dekan sekaligus CEO Asian Development Bank Institute (ADBI) Bambang Brodjonegoro menyoroti banyaknya usaha kecil dan menengah (UKM) yang bergerak di sektor informal sehingga Indonesia perlu mendorong transformasi usaha ke sektor formal guna memperkuat perekonomian.

Bambang mengatakan, sektor informal memang dapat menjadi penyangga perekonomian ketika terjadi krisis. Namun, ketergantungan pada sektor tersebut tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang, sehingga Indonesia perlu mendorong UKM beralih ke sektor formal agar perekonomian dapat berkembang lebih kuat.

“Yang perlu kita bangun (untuk UKM) adalah peningkatan dari sektor informal menuju sektor formal,” kata Bambang dalam Kadin Geoeconomics Policy Dialogue di Jakarta, Senin.

Menurutnya, Indonesia dapat mempelajari strategi industrialisasi Jepang dan Korea Selatan yang tidak hanya mengandalkan konglomerasi besar, tetapi juga memperkuat peran UKM.

Di Korea Selatan, pemerintah memberikan kebijakan industri, insentif, dan dukungan kepada konglomerasi, seperti Samsung dan Hyundai, dengan tenggat waktu serta persyaratan yang jelas.

Namun, jelas Bambang, proteksi pemerintah tidak boleh diberikan tanpa batas waktu. Setelah memperoleh perlindungan untuk mengembangkan industri dan menguasai pasar domestik, perusahaan harus mampu bersaing di pasar global melalui kegiatan ekspor.

Ia menekankan, perusahaan tidak dapat hanya mengandalkan teknologi yang dikembangkan pihak lain untuk memenangkan persaingan global. Inovasi menjadi kunci untuk menantang pemain yang telah lebih dahulu menguasai pasar. Hal tersebut tercermin dari besarnya investasi Korea Selatan dalam riset dan pengembangan (research and development/R&D).

Bambang juga mengingatkan, kegiatan R&D sebaiknya tidak hanya bertumpu pada lembaga penelitian pemerintah atau birokrasi, tetapi juga ditempatkan di perusahaan industri agar inovasi dapat langsung mendukung pengembangan produk dan daya saing usaha.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan UKM terlibat dalam proses industrialisasi. Ia mencontohkan, pemerintah Jepang dan Korea Selatan membangun rantai pasok (supply chain) yang menghubungkan perusahaan besar dengan UKM, sehingga usaha kecil dapat menjadi pemasok komponen bagi industri elektronik, otomotif, dan sektor manufaktur lainnya.

“Pada akhirnya, UKM tersebut menjadi pemasok komponen untuk Samsung, pemasok untuk industri otomotif Hyundai, industri elektronik, dan sektor industri lainnya. Mereka memulainya dari skala UKM,” jelas dia.

Keterlibatan UKM dalam rantai pasok tersebut, imbuh Bambang, tidak cukup hanya melalui pemberian kontrak dari perusahaan besar. Pemerintah juga perlu melatih pelaku UKM agar memahami proses manufaktur dan menguasai teknologi yang dibutuhkan untuk memenuhi standar industri.

“Pemahaman mengenai teknologi bagi UKM ini sangat krusial di Jepang dan Korea, sehingga mereka benar-benar layak menjadi bagian dari rantai pasok industri besar. Begitulah caranya UKM bertransformasi menjadi tulang punggung perekonomian,” kata Bambang.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya etika bisnis dalam menjaga keberlangsungan UKM. Menurutnya, perusahaan besar perlu berfokus pada bisnis utama dan tidak mengambil alih pasar yang semestinya dapat menjadi ruang usaha bagi UKM.

Bambang mencontohkan, perusahaan besar di Jepang seperti Sumitomo atau Mitsubishi tidak harus merambah bisnis restoran sushi meskipun usaha tersebut berpotensi menghasilkan keuntungan besar. Sebaliknya, perusahaan besar dapat berfokus pada industri berat dan manufaktur, sementara UKM mengembangkan usaha di sektor jasa, termasuk kuliner.

Ia menilai, Indonesia masih perlu memperkuat etika bisnis agar konglomerasi besar tidak berhadapan langsung dengan UKM dalam persaingan yang tidak seimbang. Menurut Bambang, pembagian ruang usaha yang lebih proporsional dapat membantu UKM berkembang tanpa harus menghadapi persaingan langsung dengan perusahaan bermodal besar.

“Saya rasa ini adalah area di mana Indonesia masih perlu menyelaraskan dan mematangkan etika bisnisnya, demi memastikan tidak ada persaingan langsung secara head-to-head antara satu konglomerasi raksasa melawan UKM, misalnya di bisnis kuliner atau F&B. Menurut saya hal itu tidak adil, terutama bagi para pelaku UKM,” kata Bambang.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kami juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Magelang, Pemerintah Kota Magelang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta seluruh mitra industri yang turut berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Kami berharap BBTE 2026 tidak hanya m

Magelang (ANTARA) - Borobudur & Beyond Tourism Expo (BBTE) 2026 menjadi wadah strategis bagi pelaku industri pariwisata untuk memperluas jaringan bisnis, memperkenalkan produk dan destinasi unggulan, serta membangun kemitraan melalui pertemuan bisnis langsung antara seller dan buyer pariwisata.

Ketua Panitia BBTE 2026 Sugeng Sugiantoro di Magelang, Senin, menyampaikan, kegiatan ini
mengusung konsep Business-to-Business (B2B) Tourism Marketplace, mempertemukan pelaku perhotelan, pengelola destinasi wisata, desa wisata, atraksi, transportasi, restoran, dan penyedia layanan pendukung dengan travel agent, tour operator, destination management company, corporate buyer, serta pelaku industri MICE.

Ia menuturkan, BBTE 2026 dipersiapkan sebagai ruang pertemuan bisnis yang produktif bagi seluruh pelaku industri pariwisata. Melalui sistem Pre-Scheduled Appointment (PSA), ingin memastikan setiap buyer dan seller memiliki kesempatan untuk membangun komunikasi bisnis yang lebih terarah, efektif, dan berpotensi menghasilkan kerja sama nyata.

"Kami juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Magelang, Pemerintah Kota Magelang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta seluruh mitra industri yang turut berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Kami berharap BBTE 2026 tidak hanya menjadi ajang pertemuan bisnis, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan industri pariwisata di Magelang serta Jawa Tengah," katanya.

Ia melihat Jawa Tengah, khususnya kawasan Borobudur dan Magelang, memiliki potensi yang besar untuk berkembang sebagai destinasi pariwisata dan MICE yang berdaya saing. Namun, potensi destinasi perlu didukung oleh akses pasar, jaringan distribusi, serta kolaborasi bisnis yang berkelanjutan.

Ia menyampaikan, kehadiran pavilion daerah diharapkan membuka akses langsung bagi pengelola destinasi dan usaha wisata lokal menuju jaringan pemasaran pariwisata yang lebih luas.
Dukungan panitia penyelenggara dengan menghadirkan 11 stands UMKM dari Kabupaten dan Kota Magelang, turut memeriahkan acara BBTE 2026.

Rangkaian kegiatan dimulai pada 25 Oktober 2026 dengan registrasi peserta dan Buyer Networking Dinner yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Magelang di Restoran Manohara Borobudur.

Opening ceremony berlangsung pada 26 Oktober 2026, disusul pertemuan bisnis dan welcome dinner di Puri Asri Hotel & Resort. Pada 27 Oktober, pertemuan bisnis dilanjutkan dengan Farewell Dinner di Pendopo Pengabdian, Kota Magelang, dengan dukungan Pemerintah Kota Magelang. Buyer Post-Tour Mengenalkan Borobudur dan Magelang. Pada 28 Oktober 2026, Buyer Post-Tour dijadwalkan mencakup kunjungan ke kawasan Candi Borobudur, makan siang di Nalendro Cafe Borobudur, serta pengenalan potensi wisata dan produk lokal Magelang.

Ia menyampaikan, pengalaman langsung ini diharapkan memperkuat pemahaman buyer terhadap destinasi dan membuka peluang penyusunan paket wisata baru.
Mendorong ekonomi pariwisata daerah melalui perpaduan pertemuan B2B, jejaring industri, promosi destinasi, dan kunjungan wisata, BBTE 2026 diharapkan mendukung aktivitas akomodasi, transportasi, kuliner, atraksi wisata, dan jasa MICE.

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjalankan tiga program prioritas dalam mendorong kinerja perdagangan, yakni program Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Perluasan Pasar Ekspor, dan Dari Lokal untuk Global.

Ketiga program tersebut diarahkan untuk memperkuat pasar domestik, memperluas akses ekspor, serta meningkatkan daya saing produk lokal.

"Kemendag terus menjalankan tiga program prioritas yang juga telah menghasilkan berbagai capaian positif," kata Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dalam evaluasi dua tahun Kabinet Merah Putih melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya mencatat ekspor Indonesia mencapai 193,64 miliar dolar AS pada Januari-Agustus 2026, di mana industri pengolahan menjadi penopang utama dengan kontribusi 82,40 persen atau senilai 159,55 miliar dolar AS dari total ekspor.

Dikatakannya, melalui program Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Kemendag bersinergi dengan asosiasi ritel untuk meningkatkan penetrasi produk lokal melalui program belanja nasional. Pada Januari-Oktober 2026, nilai penetrasi produk dalam negeri mencapai Rp259,3 triliun, sementara 6.383 UMKM mendapat pendampingan dan fasilitasi kerja sama dengan ritel modern.

Kemendag juga mengampanyekan penggunaan produk lokal melalui Gerakan Kamis Pakai Lokal (GASPOL) serta memfasilitasi 4.100 barcode untuk membantu UMKM memasuki jaringan ritel modern.

Dalam menjaga stabilitas harga, Kemendag memantau harga barang kebutuhan pokok di 550 pasar yang tersebar di 514 kabupaten/kota melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Data harian tersebut menjadi dasar kebijakan intervensi harga jika diperlukan.

Perlindungan UMKM dalam perdagangan daring diperkuat melalui Permendag Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yang antara lain mengatur agar sistem rekomendasi platform PMSE mengutamakan eksposur produk UMKM.

Selain itu, penyelidikan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP/safeguard) berhasil menyelamatkan potensi nilai industri sebesar 54,49 juta dolar AS selama Oktober 2024-Oktober 2026.

Melalui program Perluasan Pasar Ekspor, Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 pada 14-18 Oktober 2026 mencatat potensi transaksi 22,94 miliar dolar AS. Potensi transaksi UMKM juga naik menjadi 510,79 juta dolar AS dari 474,7 juta dolar AS pada tahun lalu.

Kemendag turut mengotomatisasi penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) melalui e-SKA pada aplikasi INATRADE. Sistem tersebut telah diterapkan di 20 negara, termasuk Uni Emirat Arab.

Deregulasi ekspor-impor juga dilakukan melalui penerbitan tujuh Permendag di bidang ekspor dan tiga di bidang impor, termasuk untuk mendukung peningkatan daya saing melalui hilirisasi.

Sementara itu, upaya mengatasi hambatan perdagangan di negara tujuan ekspor berhasil menyelamatkan akses pasar ekspor Indonesia senilai 64,1 juta dolar AS pada Januari-September 2026 dan 437 juta dolar AS sepanjang 2025.

Sementara Program Dari Lokal untuk Global terdiri atas empat klaster. Pertama, UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) Ekspor, yang memfasilitasi 797 penjajakan bisnis dengan potensi transaksi 361,55 juta dolar AS pada Januari-September 2026. Pada 2025, sebanyak 662 penjajakan bisnis menghasilkan potensi transaksi 134,87 juta dolar AS.

Kedua, Desa BISA Ekspor, yang telah membina 787 desa menjadi desa eksportir. Hingga September 2026, Kemendag juga memetakan 121 sentra industri kecil dan menengah (IKM) untuk mendorong ekspor produk lokal.

Ketiga, klaster kemitraan UMKM, yang memfasilitasi 1.203 UMKM menembus jaringan ritel modern, termasuk badan usaha milik negara (BUMN), pada Januari-Oktober 2026.

Keempat, Campuspreneur, yang telah menjalin 27 kemitraan dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan usaha civitas academica dan mahasiswa. Pelaku usaha kampus yang berpartisipasi dalam TEI ke-41 mencatat potensi transaksi 24,57 juta dolar AS.

"Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kinerja perdagangan domestik, mendorong ekspor, meningkatkan kapasitas pelaku usaha, dan mendorong naiknya daya saing produk-produk lokal agar dapat bersaing secara global," ujar Budi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Sanur, Bali (ANTARA) - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) membidik realisasi sekitar 80 persen dari target potensi produksi atau pre-drill resource target melalui 12 sumur high impact atau sumur berpotensi tinggi.

“Pada tahun 2026, kita memiliki 12 sumur high-impact, yang mewakili sekitar 31 persen dari total rencana pengeboran, tetapi mencakup sekitar 80 persen dari target cadangan yang diperkirakan sebelum pengeboran (pre-drill resource target),” ujar Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus dalam ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE) 2026 di Sanur, Bali, Senin.

Adapun target pre-drill resources adalah sebesar 2,6 miliar barel setara minyak (BBOE). Melalui 12 sumur high impact, Rikky menargetkan realisasi sebesar 2,2 BBOE atau sekitar 80 persen dari pre-drill resource target.

Berdasarkan catatan SKK Migas, Pertamina mengelola lima sumur berpotensi tinggi, yakni sumur Besar-1 (Pertamina East Natuna/PEN); sumur Banyu Geni-01 (Pertamina EP/PEP); sumur Wijaya Kusuma-1 (PEP); sumur Padang Pancuran-002 (PEP); dan sumur Tingkilan-1 (Pertamina Hulu Energi Lepas Pantai Bunyu/PHE LPB).

“Pada pertengahan November, kami menantikan pengeboran sumur oleh Petronas bersama Total E&P di Blok Bobara, yang terletak di dekat Papua,” ujar Rikky.

Untuk tahun 2027, Rikky memperkirakan potensi pre-drill resource atau cadangan yang berpotensi untuk diproduksikan mencapai sekitar 2,63 juta barel setara minyak.

“Angka ini masih berupa estimasi, bukan penemuan yang telah dikonfirmasi maupun cadangan yang telah terbukti,” ujar Rikky.

Pada akhirnya, tutur Rikky melanjutkan, keberhasilan dalam eksplorasi tak hanya ditentukan oleh target-target ambisius, tetapi oleh kedisiplinan dalam pelaksanaan dan ketersediaan data subsurface (bawah permukaan) berkualitas tinggi yang mengungkap potensi eksplorasi Indonesia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menegaskan Indonesia merupakan negara yang menghargai kontrak menyusul pengurangan ekspor gas ke negara tetangga sebesar 31 MMBTUD, yang disebutnya masih berada dalam batas minimum sehingga tidak melanggar kesepakatan.

“Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, negara kita adalah negara yang menghargai kontrak, aturan. Jadi jangan ajari Indonesia terhadap komitmen untuk menjaga, menghargai kontrak,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan total ekspor gas pipa Indonesia ke Singapura dari Laut Natuna dan Sumatera mencapai 409,55 MMBTUD. Sementara itu, pengurangan pasokan sebesar 31 MMBTUD atau sekitar 8 persen dari total ekspor tersebut.

Menurut Bahlil, pengurangan itu masih berada dalam batas minimum pasokan yang diatur dalam kontrak.

“31 MM(BTUD) yang kita potong sebagian itu masih dalam batas kontrak minimum. Batas kontrak minimum kita itu adalah sekitar 91-92 (persen), dan kita baru sekitar 8 persen, kecuali kita potong 10 persen, nah itu baru kita melanggar kontrak,” ujarnya.

Bahlil menjelaskan, pengurangan pasokan gas tersebut dilakukan karena adanya kegiatan pemeliharaan, serta meningkatnya kebutuhan gas di dalam negeri.

Ia menegaskan pemerintah perlu memprioritaskan kebutuhan domestik.

Selain gas pipa, ia menyampaikan Indonesia juga memasok gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) ke Singapura sebanyak sekitar 146 kargo.

Bahlil menegaskan pemerintah tetap berpegang pada ketentuan kontrak dan belum melihat adanya pelanggaran dalam pengurangan pasokan tersebut.

“Saya mau sampaikan bahwa di dalam kontrak yang ada, itu ada batas minimum yang harus disuplai. Dari apa yang terjadi ini kita belum melewati batas minimum. Belum ada. Jadi belum ada pelanggaran di situ,” ujarnya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pangkalpinang, Babel (ANTARA) - Sebanyak 393 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) telah terbentuk secara kelembagaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan kini menjalani verifikasi dan validasi sebelum memulai operasional usaha.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Arie Primajaya di Pangkalpinang, Senin, mengatakan pembentukan kelembagaan koperasi tersebut telah mencakup seluruh desa dan kelurahan di provinsi itu.

“Total KDMP di Babel sesuai dengan jumlah desa dan kelurahan, yakni 393 yang sudah dibentuk kelembagaannya," ujarnya.

Arie menjelaskan, dari 393 koperasi tersebut, sebanyak 222 gerai telah menyelesaikan pembangunan fisik.

Namun, kata dia, penyelesaian pembangunan gerai itu belum menjadi indikator bahwa koperasi siap menjalankan kegiatan usaha karena masih ada tahapan yang harus dipenuhi.

Menurut dia, tim di tingkat kabupaten dan kota masih melakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan kesiapan masing-masing koperasi sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

Setelah proses tersebut selesai, koperasi akan mempersiapkan kebutuhan gerai dan operasional usaha agar dapat melayani masyarakat.

Ia menjelaskan, sejumlah usaha yang direncanakan melalui KDMP meliputi perdagangan kebutuhan pokok, penyediaan apotek dan distribusi gas elpiji.

"Kegiatan usaha tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus menggerakkan perekonomian di tingkat desa dan kelurahan," ujarnya.

Ia mengharapkan keberadaan KDMP di setiap desa dan kelurahan mampu menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi melalui wadah usaha bersama.

Koperasi juga berpotensi membuka peluang usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi ekonomi setempat.

Menurut dia, kesiapan kelembagaan dan sarana usaha menjadi bagian penting agar koperasi dapat beroperasi secara optimal.

"Karena itu, tahapan verifikasi dan validasi diperlukan sebelum koperasi menjalankan kegiatan usaha secara penuh," ujarnya.

Selain kesiapan gerai, kata dia, pengelolaan usaha juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan koperasi.

Pengurus perlu memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai kebutuhan anggota dan masyarakat serta dikelola secara tertib.

Pewarta: Ahmadi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pemkab Sumenep dan para penyuluh terus hadir di tengah-tengah masyarakat petani Kabupaten Sumenep, mendampingi, mengawal, dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi petani, sehingga dapat meminimalkan kejadian gagal panen

Sumenep (ANTARA) - Produksi beras di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, pada Januari hingga November 2026 mencapai 113.362 ton, meningkat 3.985 ton atau 3,64 persen dibanding periode yang sama tahun 2025 sebanyak 109.377 ton.

Ketua Tim Kerja (Katimker) Penyuluh Pertanian pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian wilayah kerja Kabupaten Sumenep, Dewo Ringgih di Sumenep, Senin, menjelaskan, peningkatan produksi beras tersebut sejalan dengan pertumbuhan luas tambah tanam, luas panen, dan produksi gabah kering giling (GKG).

Menurut dia dalam keterangan yang disampaikan kepada media, luas tambah tanam (LTT) Kabupaten Sumenep periode Oktober 2025 hingga September 2026 mencapai 33.414 hektare. Capaian tersebut meningkat sekitar 1.972 hektare atau 5,9 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Sementara itu, luas panen pada Januari hingga November 2026 mencapai 37.311 hektare, naik 1.541 hektare atau 4,31 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni 35.770 hektare.

Peningkatan juga terjadi pada produksi Gabah Kering Giling (GKG) yang mencapai 196.324 ton,' katanya.

Ia menjelaskan, jumlah itu bertambah 6.901 ton atau 3,64 persen dibandingkan tahun 2025 yang tercatat 189.423 ton.

Menurut Dewo, capaian itu karena ada kolaborasi pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan para penyuluh pertanian dalam mendampingi petani di lapangan.

"Pemkab Sumenep dan para penyuluh terus hadir di tengah-tengah masyarakat petani Kabupaten Sumenep, mendampingi, mengawal, dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi petani, sehingga dapat meminimalkan kejadian gagal panen," katanya.

Ia berharap tren peningkatan produksi pertanian di Sumenep dapat terus berlanjut dan berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

Pewarta: Abd Aziz
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026