Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan fasilitas pemotongan biaya layanan minimal 50 persen di platform perdagangan digital atau marketplace khusus diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), yang menjual produk buatan dalam negeri.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa kebijakan tersebut diberikan guna melindungi produsen lokal sekaligus meredam beban biaya layanan yang tinggi di platform digital.

"Mulai 25 Oktober 2026, mereka sudah bisa menikmati fasilitas diskon biaya 50 persen ini," kata Maman dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan skema insentif potongan biaya layanan ini bersifat permanen tanpa batas waktu, selama pelaku usaha masih berada dalam kategori usaha mikro dan kecil dan konsisten memasarkan produk lokal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, usaha mikro memiliki modal usaha paling banyak Rp1 miliar atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2 miliar.

Sementara, usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar hingga Rp5 miliar atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar hingga Rp15 miliar.

Untuk mendapat fasilitas tersebut, pelaku UMK wajib terdaftar dalam sistem terpadu aplikasi SAPA UMKM.

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menambahkan bahwa pengelola platform digital diberi waktu maksimal 10 hari kerja untuk memverifikasi entitas merchant atau penjual serta daftar nomor kode barang (Stock Keeping Unit/SKU) yang diajukan dari data SAPA UMKM.

Proses verifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan barang yang dijual benar-benar hasil produksi dalam negeri.

Fasilitas pemotongan biaya layanan ini diprioritaskan untuk produk kriya (craft) dan busana (fashion), dan dikecualikan bagi kategori makanan siap saji dan produk elektronik.

Pemerintah berharap kebijakan ini dapat meningkatkan daya saing produk lokal agar mampu mengimbangi maraknya produk-produk impor berharga murah di platform digital.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Fokus pemerintah sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo adalah stabilisasi pangan pokok. Kami di Bapanas bersama-sama terus melakukan intervensi agar masyarakat terbantu

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan Gerakan Pangan Murah (GPM) menjadi strategi pemerintah memperluas akses pangan terjangkau untuk menjaga konsumsi masyarakat dan menekan angka kelaparan.

"Fokus pemerintah sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo adalah stabilisasi pangan pokok. Kami di Bapanas bersama-sama terus melakukan intervensi agar masyarakat terbantu. Stok pangan kita banyak, insya Allah aman," kata Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Peringatan Hari Pangan Sedunia tahun 2026 dilaksanakan Bapanas bersama Perum Bulog, ID FOOD, pemerintah daerah dan kalangan swasta dengan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Nasional di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Aksi serentak GPM Nasional itu ditujukan agar masyarakat dapat mengakses pangan dengan harga lebih terjangkau, sehingga tingkat konsumsi mampu terjaga semakin baik dan kelaparan berhasil terentaskan.

Adapun Food and Agriculture Organization (FAO) melaporkan dalam The State of Food Security and Nutrition in the World 2026, prevalensi kelaparan untuk populasi di Indonesia telah menurun dari 18,4 persen yang merupakan rata-rata selama tahun 2004-2006 menjadi 6,3 persen pada rata-rata selama tahun 2023-2025.

Dalam regional Asia Tenggara, Indonesia ditempatkan menjadi negara dengan penurunan prevalensi kelaparan terbesar ketiga dengan deviasi mencapai 12,1 persen.

Sementara Myanmar berada di urutan pertama dengan deviasi 20,2 persen dari 24,8 persen pada 2004-2006 menjadi 4,6 persen pada 2023-2025. Urutan kedua ada Filipina dengan deviasi 13,9 persen dari 17,3 persen ke 3,4 persen.

Melalui GPM, pemerintah mengupayakan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pangan dengan harga lebih terjangkau dapat semakin meningkat. Pemerataan GPM digenjot pemerintah secara kolaboratif agar sasarannya dapat merambah ke seluruh kabupaten/kota.

Sampai minggu ketiga Oktober 2026, Bapanas mencatatkan pelaksanaan GPM telah mencapai 11.349 kali di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Realisasi GPM tahun 2026 ini terbukti semakin meluas karena pada pelaksanaan GPM selama tahun 2025 menyasar 385 kabupaten/kota saja.

Bapanas menyatakan adanya perluasan akses penyediaan pasar murah bagi masyarakat diyakini turut andil dalam pengendalian inflasi komponen harga bergejolak (volatile food) atau inflasi pangan. Perkembangan tingkat inflasi pangan menjelang akhir tahun memang kerap memunculkan fluktuasi.

Adapun pada September 2026, tingkat inflasi pangan secara tahunan berada di 5,03 persen. Namun jika dibandingkan terhadap tahun 2025 justru masih lebih stabil, karena inflasi pangan pada September 2025 mencatatkan hingga 6,44 persen.

Akan tetapi inflasi pangan tersebut berhasil ditekan karena pada Januari 2026 melandai di 1,14 persen.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Muhammad Saleh Mustafa mengatakan GPM yang digelar serentak dalam rangka Hari Pangan Sedunia merupakan wujud kehadiran negara untuk membantu masyarakat mengakses pangan dengan harga terjangkau dan akan terus dioptimalkan agar manfaatnya semakin luas dirasakan.

"Kita hari ini melaksanakan Gerakan Pangan Murah dalam rangka hari pangan sedunia. Kegiatan ini sudah berlangsung (sejak lama), cuma hari ini kita optimalkan dan kita berharap ini bisa terus kita tingkatkan," ujar Saleh saat meninjau GPM di Kantor Kelurahan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.

Saleh mengaku pihaknya akan mengevaluasi tentang bagaimana dampak dari GPM terhadap daya beli masyarakat sebagai konsumen.

"Kemudian juga hari ini kita ada penyerahan satu kendaraan mobil laboratorium dan mobil SPHP. Jadi tujuannya kita agar titik-titik yang terjadi inflasi atau harga pangan yang tidak stabil, bisa dilakukan intervensi secara cepat," tuturnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

kebijakan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai ini akan kami tancap gas dipercepat di Bali

Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Bali mempercepat transisi penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai usai menerima hibah 11 unit bus listrik dari Pemerintah Republik Korea melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Oleh karena itu, kebijakan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai ini akan kami tancap gas dipercepat di Bali," kata Gubernur Bali Wayan Koster saat serah terima bus listrik di Denpasar, Kamis.

Koster menyampaikan terima kasih kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Duta Besar Korea Selatan yang telah merealisasikan komitmen kerja sama penyediaan transportasi ramah lingkungan tersebut.

Ia menuturkan realisasi hibah ini berawal dari kunjungan Wakil Menteri Perhubungan Korea ke Bali yang dilanjutkan dengan kunjungan balasan Gubernur Bali ke Korea Selatan pada Desember 2025.

Kerja sama tersebut membuahkan bantuan 11 unit bus listrik dari Pemerintah Republik Korea kepada Pemerintah Indonesia yang ditujukan khusus untuk Pemprov Bali.

Armada bus listrik hibah tersebut dirancang khusus dengan balutan kombinasi warna hitam, merah dan putih yang melambangkan warna khas Tridatu Bali.

Serah terima dan peresmian armada bus listrik tersebut dilaksanakan secara resmi pada Kamis sekaligus sebagai pijakan percepatan transportasi umum yang bersih di Pulau Dewata.

Gubernur Koster menjelaskan aturan mengenai percepatan transportasi ramah lingkungan di Bali sebenarnya telah tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Penerapan Pergub Kendaraan Listrik tersebut sempat tertunda akibat pandemi COVID-19 pada 2020 hingga fase pemulihan ekonomi pada 2023.

Kini Pemprov Bali kembali mendorong penggunaan kendaraan listrik, mengingat hasil studi menunjukkan lebih dari 90 persen polusi udara di Bali berasal dari pembangkit dan kendaraan berbahan bakar fosil.

Dengan beralih ke kendaraan listrik dan menekan emisi, maka akan bernilai krusial dalam rangka menjaga kualitas udara serta berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Melalui peresmian bus listrik ini, Pemprov Bali mengimbau seluruh komponen masyarakat untuk mulai beralih menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Koster membagikan pengalaman pribadinya saat menempuh rute Denpasar-Singaraja pulang pergi yang menghabiskan biaya BBM hingga Rp500.000, sementara setelah beralih menggunakan mobil listrik, pengeluaran untuk pengisian daya baterai pada rute yang sama turun drastis menjadi hanya Rp140.000.

Selain jauh lebih efisien secara finansial, kendaraan listrik tidak menghasilkan emisi gas buang, bebas polusi suara, serta tidak memerlukan penggantian oli mesin.

Koster menyebut saat ini penjualan mobil listrik di Bali terus menunjukkan tren peningkatan, meski penyerapan pada sisi kendaraan roda dua masih perlu digenjot.

Langkah percepatan kendaraan listrik ini didukung kebijakan energi dari hulu melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih.

Aturan energi bersih tersebut melarang pembangunan pembangkit listrik baru yang memanfaatkan bahan bakar fosil atau batubara, Pemprov Bali mendorong PT PLN (Persero) mengalihkan pembangkit ke bahan bakar gas serta meluaskan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Prioritas BGN adalah merapikan sistem mekanisme di internal terlebih dahulu. Baru nanti selanjutnya kami akan fokus mendorong ke rantai pasok pelibatan ekosistem UMKM

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman membeberkan sejumlah alasan belum maksimalnya keterlibatan UMKM dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis, Maman menyampaikan bahwa salah satu penyebab belum masifnya partisipasi UMKM saat ini adalah karena Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan Sudaryono tengah memprioritaskan pembenahan sistem serta mekanisme internal, setelah ditemukan indikasi pelanggaran hukum di institusi tersebut.

"Prioritas BGN adalah merapikan sistem mekanisme di internal terlebih dahulu. Baru nanti selanjutnya kami akan fokus mendorong ke rantai pasok pelibatan ekosistem UMKM," ujar Maman.

Pernyataan Maman tersebut disampaikan merespons hasil survei Institute for Development of Economics and Finance (Indef) terhadap 1.806 responden UMKM pada Agustus 2026 yang menunjukkan baru 5 persen UMKM formal yang telah bermitra maupun menjajaki kerja sama dalam Program MBG.

Survei Indef tersebut juga mengungkap bahwa 80 persen UMKM belum melihat adanya peluang usaha baru dari Program MBG, sementara 22 persen responden justru melaporkan penurunan kegiatan usaha.

Menanggapi kondisi tersebut, Maman menegaskan bahwa keterlibatan UMKM dalam rantai pasok MBG tidak dapat disamaratakan dalam satu kategori, melainkan harus disesuaikan dengan kapasitas produksi dan kekuatan modal masing-masing klaster usaha.

Ia menerangkan bahwa pengelolaan dapur umum MBG rata-rata dipegang oleh klaster usaha menengah karena membutuhkan modal serta kapasitas produksi yang besar.

Sementara itu, klaster usaha kecil mengambil peran di sektor hulu sebagai pemilik peternakan ayam, telur, hingga penyedia ikan. Adapun klaster usaha mikro dilibatkan sebagai pemasok bahan pangan harian seperti sayur-mayur dan bahan pokok eceran.

Maman menyebut berdasarkan data BGN per Juli 2026, UMKM yang telah masuk dan terhubung dalam ekosistem rantai pasok MBG tercatat sebanyak 63.189 unit usaha.

Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus menambah jumlah partisipasi pelaku UMKM lokal seiring selesainya penataan sistem internal dan peluncuran mekanisme pendaftaran terpadu di BGN.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama PT Jasa Raharja memastikan pemenuhan hak penumpang KMP Batumandi berjalan optimal melalui percepatan pendataan, penjaminan perawatan korban, dan proses klaim asuransi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama PT Jasa Raharja terus mengawal pemenuhan hak-hak penumpang KMP Batumandi pascakebakaran di alur masuk Pelabuhan Merak, Banten, pada Selasa (20/10/2026)," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Lollan Panjaitan, dalam keterangannya yang terkonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan upaya itu dilakukan melalui koordinasi dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan PT Jasaraharja Putera untuk memastikan tindak lanjut klaim asuransi penumpang berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dia menegaskan penanganan insiden tidak berhenti pada proses evakuasi, tetapi juga mencakup pengawalan terhadap hak-hak penumpang yang terdampak.

"Keselamatan penumpang menjadi prioritas, dan kami juga memastikan tindak lanjut terhadap hak-hak penumpang mendapat perhatian," ujarnya.

Untuk itu, kata Lollan, pihaknya berkoordinasi dengan ASDP, Jasa Raharja, Jasaraharja Putera, dan instansi terkait agar proses pendataan dan klaim dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Lollan menekankan akurasi data menjadi kunci utama agar tidak ada kendala dalam pencairan hak penumpang.

Karena itu, sinergi antara operator kapal, penyedia layanan asuransi, dan pemangku kepentingan sangat diperlukan guna memberikan kepastian informasi mengenai mekanisme pengajuan klaim dan dokumen pendukung yang dibutuhkan.

"Kami mendorong seluruh pihak untuk mengawal proses verifikasi ini dengan cermat, sehingga para penumpang mendapatkan kejelasan serta kemudahan dalam mengurus hak-hak mereka," tegas Lollan.

Kemenhub akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengawal perkembangan penanganan pascainsiden KMP Batumandi, khususnya dalam memastikan tindak lanjut perlindungan penumpang berjalan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin menyampaikan sejak awal kejadian pihaknya telah bergerak melakukan koordinasi dan memastikan penjaminan biaya perawatan bagi para korban sebagai bagian dari upaya negara hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat.

"Jasa Raharja berkomitmen memastikan korban mendapatkan penanganan medis yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku. Sejak awal kejadian, kami telah menerbitkan jaminan biaya perawatan bagi 13 korban yang dirawat di RS Krakatau Medika, dengan plafon maksimal Rp20 juta per korban," katanya.

Awaluddin menuturkan hal itu merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dasar kepada korban kecelakaan, sekaligus memastikan mereka memperoleh akses terhadap layanan kesehatan sesuai haknya.

Sementara itu, PT Jasaraharja Putera terus bersiaga melakukan pendataan dan verifikasi terhadap penumpang terdampak sebagai bagian dari proses perlindungan asuransi sesuai ketentuan polis yang berlaku.

Proses tersebut didukung oleh tim teknis klaim yang berkoordinasi dengan ASDP dan pihak pelabuhan guna memastikan proses verifikasi berjalan dengan baik sehingga hak-hak korban dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Direktur Utama Jasaraharja Putera Abdul Haris menjelaskan hasil verifikasi tersebut akan menjadi dasar tindak lanjut administrasi klaim sesuai dengan ketentuan polis yang berlaku.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan operasional penyeberangan di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten tetap normal pascatenggelamnya KMP Batumandi.

"Pengaturan alur pelayaran dan pemantauan aktivitas kapal terus dilakukan untuk menjaga keselamatan pelayaran serta kelancaran akses keluar-masuk kapal di pelabuhan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Lollan Panjaitan, dalam keterangan yang terkonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Lollan menyampaikan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten melakukan pengaturan alur pelayaran agar pergerakan kapal tetap lancar dan tidak mengganggu operasional pelabuhan.

"Saat ini, aktivitas pelayaran di alur tersebut berlangsung seperti biasa dan seluruh dermaga beroperasi sebagaimana mestinya. Vessel Traffic Service atau VTS Merak juga terus memantau aktivitas pelayaran di sekitar lokasi kejadian," ujarnya.

Selain memastikan kelancaran operasional pelabuhan, KSOP Kelas I Banten berkoordinasi dengan Pertamina, VTS Merak, dan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP) Kelas I Tanjung Priok untuk mengantisipasi potensi pencemaran minyak di sekitar lokasi tenggelamnya kapal, khususnya di perairan alur masuk Pelabuhan Merak.

"Sebagai langkah antisipasi, pemasangan oil boom dilakukan untuk menahan penyebaran minyak dan meminimalkan risiko pencemaran di area tersebut. Kegiatan ini melibatkan TB Rijaluta, RIB Cilegon, dan RIB Plaju," tutur Lollan.

KSOP Kelas I Banten bersama VTS Merak juga terus melakukan koordinasi dan pemantauan guna memastikan pergerakan kapal berlangsung dengan aman. Upaya itu dilakukan agar keselamatan pelayaran tetap terjaga dan pelayanan penyeberangan di Pelabuhan Merak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Lebih lanjut Lollan menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan PT ASDP Indonesia Ferry untuk mempersiapkan proses pengangkatan KMP Batumandi melalui operasi salvage.

Saat ini, kata dia, pembahasan lebih lanjut tengah dilakukan terkait rencana pelaksanaan operasi salvage, termasuk penunjukan perusahaan penyedia jasa salvage (salvor).

"Persiapan tersebut dilakukan agar proses pengangkatan kapal dapat segera dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, serta kondisi perairan di sekitar lokasi kejadian," jelas Lollan.

Ia menambahkan Kementerian Perhubungan akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan penanganan pascakejadian berjalan secara terencana dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Direktur Utama ASDP Heru Widodo menyampaikan pihaknya turut mendukung pelaksanaan operasi pengangkatan guna menjaga kelancaran operasional di Pelabuhan Merak pascatenggelamnya KMP Batumandi.

"Kami mendukung langkah Kementerian Perhubungan dalam memastikan operasional penyeberangan tetap berjalan normal, termasuk pengamanan lokasi kapal, pemasangan buoy dan oil boom, serta persiapan operasi salvage," kata Heru.

Heru mengatakan seluruh tahapan penanganan dipersiapkan secara terukur bersama pihak berwenang dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjajaki kerja sama strategis dengan Asia Pacific Institute for Events Management (APIEM) United Kingdom (UK), guna meningkatkan kualitas dan standar industri penyelenggara acara (event) di Lombok.

Pertemuan yang berlangsung di kantor Gubernur Pemprov NTB, Kamis, dihadiri langsung oleh Presiden APIEM UK Profesor David Hind, Direktur Mandalika Internasional Festival (MIF) Sirajuddin, dan diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair bersama Kepala Dinas Pariwisata NTB, Ahmad Nur Aulia.

Presiden APIEM UK, David Hind menyatakan rasa hormatnya karena dapat berdiskusi secara langsung dengan jajaran Pemprov NTB untuk memperkenalkan peran serta misi lembaganya.

“Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk hadir di kantor pemerintah Nusa Tenggara Barat yang luar biasa ini dan berbagi dengan Sekretaris Daerah mengenai Asia Pacific Institute for Events Management. Hari ini adalah pertemuan pengenalan untuk menjelaskan tentang APIEM serta membuka pintu bagi kolaborasi dan kemitraan masa depan antara organisasi kita masing-masing,” katanya.

David Hind menjelaskan bahwa APIEM berkomitmen untuk membantu menyelaraskan pengelolaan event di Nusa Tenggara Barat dengan standar internasional bersama para pelaku industri event, serta lembaga pendidikan di daerah.

Ia menekankan pentingnya membangun fondasi standar internasional yang kuat dalam setiap penyelenggaraan kegiatan di NTB.

“Misi kami adalah berkontribusi pada profesionalisasi industri event di seluruh Asia Pasifik, dan kami sangat senang dapat bekerja sama dengan pemerintah, industri event, serta para pendidik event agar standar internasional dalam pengelolaan event dapat tertanam kuat dalam DNA industri event di Lombok,” katanya.

Guna mendukung program kerja Gubernur NTB, APIEM menawarkan dukungan berupa sertifikasi profesional berstandar Inggris (UK) bagi para praktisi event lokal.

Sertifikasi ini dinilai sangat vital untuk memberikan jaminan kualitas dan profesionalisme pengelola acara di mata dunia.

Menurut David Hind, keahlian dan pengalaman bertahun-tahun yang dimiliki para praktisi lokal perlu dilengkapi dengan pengakuan standar internasional.

“Banyak praktisi event yang memiliki pengalaman, mungkin 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun pengalaman. Namun, apakah mereka tahu cara mengelola event sesuai standar internasional? Hal tersebut sangat penting jika Anda ingin menarik event internasional berskala besar ke Lombok,” tuturnya.

Keberadaan akreditasi internasional ini diharapkan tidak hanya mendukung ajang yang sudah ada seperti MotoGP, tetapi juga membuka peluang besar bagi hadirnya berbagai festival seni, konser musik, dan kegiatan budaya berskala global di Lombok. Kualifikasi teruji dari tim pengelola lokal akan menjadi magnet utama bagi para investor dan klien internasional.

David menambahkan bahwa kesiapan para profesional yang tersertifikasi akan meningkatkan kepercayaan penyelenggara acara dunia untuk memilih NTB.

“Klien internasional akan sangat tertarik untuk mengetahui apa sertifikasi dari para profesional event yang akan menyelenggarakan event mereka. Jadi, itulah yang ingin kami bagikan untuk membantu membangun pemahaman tentang standar internasional, lalu menyediakan akreditasi dari Inggris bagi para profesional event tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Sekda NTB, Abul Chair menyambut positif inisiatif kemitraan yang ditawarkan oleh APIEM UK.

Ditekankannya, Pemprov NTB memandang kerja sama ini sebagai sarana penting untuk mendidik dan melatih SDM lokal agar mampu mempromosikan serta memasarkan potensi NTB secara tepat di panggung internasional.

Sekda menggarisbawahi bahwa kekayaan potensi pariwisata daerah harus diimbangi dengan strategi pemasaran yang mumpuni dan berstandar global.

“NTB ini dengan potensi yang luar biasa harus terpasarkan dengan baik dan kita butuh mitra-mitra yang seperti ini mampu mendidik kita bagaimana cara memasarkan NTB secara benar,” tegasnya.

Selain itu, dia memaparkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan event berstandar internasional akan membawa dampak ekonomi berganda yang luas, mulai dari pergerakan UMKM, peningkatan okupansi hotel, hingga dukungan terhadap program prioritas Pemprov NTB dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Mengenai pengembangan kompetensi SDM event, Abul Chair menegaskan bahwa sertifikasi kini telah menjadi kebutuhan mutlak di dunia profesional.

“Sertifikat itu adalah standar minimal orang bisa mengelola. Sekarang itu bukan lagi gelar-gelar sekolah, tapi sertifikat certified,” katanya.

Ia menambahkan bahwa standardisasi ini akan terus didorong demi memajukan sektor pariwisata daerah.

“Ke depan, tentu pelaku-pelaku usaha, pelaku-pelaku pariwisata dan lain sebagainya memang mutlak perlu sertifikasi,” pungkas Sekda.

Pewarta: Agus Setiawan, Ahmad Khaerul Arham
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menyatakan, kementerian berupaya menerapkan manajemen risiko dalam transformasi digital dengan pendekatan "Governance, Risk, and Compliance" atau GRC.

"Melalui pendekatan GRC diharapkan dapat membantu kita bergerak dari pengendalian yang reaktif menuju pengendalian yang berbasis data dan juga peringatan dini," kata Ossy di Jakarta, Kamis.

Ia menekankan kepada jajaran pegawai Kementerian ATR/BPN untuk memperkuat pengelolaan manajemen risiko melalui integrasi dengan proses bisnis dan transformasi digital.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengendalian internal, terutama dalam mengantisipasi potensi permasalahan yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan pertanahan dan tata ruang.

Penerapan manajemen risiko dalam transformasi digital perlu disertai penguatan proses bisnis, mulai dari alur kewenangan, validasi data, pemisahan fungsi, hingga mekanisme pengendalian.

Menurut Wamen Ossy, digitalisasi tidak serta-merta menghilangkan risiko apabila proses bisnis yang mendasarinya masih memiliki kelemahan. Sebagai contoh, dalam pelayanan peralihan hak, percepatan proses perlu tetap memperhatikan keandalan verifikasi, keabsahan dokumen, keamanan data, dan keterlacakan setiap tahapan pelayanan.

"Pelayanan yang cepat, tetapi mengandung risiko hukum bukanlah pelayanan yang berkualitas. Sebaliknya, pengendalian yang terlalu berlebihan hingga melumpuhkan pelayanan juga bukan manajemen risiko yang baik. Di sinilah diperlukan keseimbangan antara kecepatan, kepastian, dan pengendalian," ujar Wamen Ossy.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Kementerian ATR/BPN Einstein Al Makarima Muhammad menjelaskan seminar Governance, Risk, and Compliance (GRC) tahun 2026.

Seminar ini menjadi wadah pertukaran pengetahuan dan praktik baik, sekaligus menghimpun rekomendasi yang relevan dengan kebijakan agraria, pertanahan, dan tata ruang, untuk memperkuat pemahaman jajaran mengenai penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan dalam setiap siklus proses bisnis kementerian.

Melalui seminar GRC tahun 2026, Kementerian ATR/BPN juga mendorong penguatan sinergi antarunit kerja agar pelaksanaan kebijakan lebih selaras, tumpang tindih proses dapat dikurangi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas semakin baik.

"Hendaknya kesadaran akan manajemen risiko ini tercermin baik dalam perencanaan kegiatan, menetapkan keputusan, melaksanakan pengendalian, ataupun saat mengevaluasi pekerjaan," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong pemanfaatan riset, teknologi, dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi kreatif Indonesia dan memperkuat daya saing pelaku usaha kreatif di pasar global.

Kepala BRIN Arif Satria mengatakan, integrasi antara ilmu pengetahuan tradisional, warisan budaya, talenta kreatif, dan kemampuan riset dapat membuka peluang penciptaan nilai ekonomi yang lebih besar bagi industri kreatif nasional.

“Dengan menghubungkan kekuatan negara ini dengan kemampuan penelitian dan teknologi, kita dapat memperkuat daya saing industri kreatif dan meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi,” ujarnya dalam Plenary Session World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 di Jakarta, Kamis.

Arif mengatakan BRIN menyiapkan tiga arah strategis untuk mendukung penguatan ekonomi kreatif Indonesia. Pertama, memperkuat usaha kecil, usaha mikro, dan perusahaan rintisan melalui riset dan inovasi agar teknologi semakin mudah diakses oleh pelaku usaha, termasuk bisnis kreatif.

Pemanfaatan teknologi diharapkan membantu pelaku usaha mengembangkan kualitas produk sekaligus menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan demikian, hasil riset dapat memberikan manfaat langsung bagi pengembangan bisnis dan peningkatan nilai tambah produk.

Kedua, BRIN mendorong penguatan kolaborasi riset dan inovasi dengan industri dalam negeri, termasuk industri strategis dan badan usaha milik negara (BUMN). Kolaborasi tersebut ditujukan untuk menghubungkan kapasitas penelitian dengan kebutuhan industri sekaligus mempercepat adopsi teknologi.

Ketiga, BRIN berupaya meningkatkan kemampuan riset nasional agar Indonesia tidak hanya mengadopsi teknologi yang telah dikembangkan pihak lain, tetapi juga mampu membangun kapasitas teknologi secara mandiri.

“Ketiga langkah tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni mengubah pengetahuan ilmiah menjadi nilai ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Dalam prosesnya, pengembangan inovasi juga perlu melibatkan para pencipta, pelaku budaya, dan masyarakat,” katanya.

Arif menambahkan, penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis inovasi menjadi bagian dari agenda strategis riset dan inovasi nasional. Ekosistem tersebut diharapkan mampu memperkuat fondasi industri kreatif, mempercepat pertumbuhan bisnis berbasis riset, serta mendorong pemanfaatan teknologi yang berkembang.

Melalui pendekatan tersebut, potensi kreativitas dan kekayaan intelektual Indonesia diharapkan dapat dikembangkan menjadi produk yang kompetitif secara global, tanpa menghilangkan identitas budaya yang menjadi sumber keunikannya.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Malinau, Kaltara (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan telah mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar menuntaskan pembangunan jalan perbatasan Kalimantan sepanjang 2.300 kilometer pada akhir tahun 2028.

“Saya sebenarnya hanya menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beberapa saat lalu beliau menelepon saya untuk menuntaskan jalan di perbatasan Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia itu sepanjang total kurang lebih 2.300 kilometer itu bisa selesai di akhir 2028,” ujar Dody Hanggodo di Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara), Kamis.

Ia mengunjungi Kabupaten Malinau melihat ruas jalan perbatasan yang dibangun, khususnya jalan dari Kabupaten Malinau menuju Kabupaten Nunukan, Krayan perbatasan Indonesia dan Malaysia.

Setelah melihat langsung kondisi jalan Malinau-Krayan, menurutnya jalan yang dibangun masih kurang lebar, karena itu ia meminta distandarkan jalan nasional selebar tujuh meter.

“Saya lihat itu kurang lebar. Saya minta itu tadi distandarkan jalan nasional jadi lebar tujuh meter,” katanya.

Saat ditegaskan apakah jalan ini pasti dilaksanakan dan selesai pembangunannya pada akhir 2028, Menteri Dody mengiyakan. Karena menurutnya itu sudah perintah Presiden langsung.

“Insya Allah.. Insya Allah. Bismillah ya. Karena sudah arahan Bapak Presiden juga,” kata Dody Hanggodo.

Berdasarkan arahan Presiden, lanjutnya, jalan perbatasan Kalimantan sepanjang 2.300 kilometer tersebut yaitu itu dari timur, utara ke barat.

Termasuk, kata dia, wilayah perbatasan Kaltara, di antaranya Krayan dan Apau Kayan.

“Itu kita sebut sebagai Kalimantan Border, total 2.300 kilometer dari Kalimantan Timur, Kaltara dan Kalimantan Barat,” bebernya.

Menteri PU merasa yakin pembangunan jalan ini terlaksana sesuai target karena mendapat dukungan dari berbagai lembaga dan kementerian, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan dan juga TNI.

“Kita saling support Bappenas, Kementerian Keuangan juga support. Saya kok yakin 2028 akhir selesai. Pak Panglima TNI juga support untuk bisa membantu kita mempercepat proses pembangunannya,” ujarnya.

Pewarta: Agus Salam
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mochammad Firman Hidayat menilai fondasi ekonomi nasional semakin kuat dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Indonesia mampu mempertahankan kinerja ekonomi di tengah ketidakpastian global, termasuk tekanan perdagangan, konflik geopolitik, dan perubahan iklim,” kata Mochammad Firman Hidayat di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan ketahanan ekonomi dan penguatan energi menjadi perhatian dalam evaluasi dua tahun pemerintahan.

Ia menilai keberlanjutan reformasi serta perencanaan kelistrikan diperlukan agar pembangunan dirasakan masyarakat.

“Namun, ekonomi Indonesia terbukti resilien. Pertumbuhan tetap berada di atas lima persen, inflasi terjaga, dan sejumlah kebijakan seperti hilirisasi turut menjadi faktor pendorong ketahanan ekonomi nasional,” kata dia

Ia mengingatkan bahwa pencapaian target pembangunan membutuhkan pembenahan berkelanjutan.

“Presiden Prabowo memiliki target pembangunan yang tinggi dan masih banyak tantangan yang harus dijawab dan langkah-langkah reformasi secara berkelanjutan harus terus dijalankan,” kata dia.

Dari sektor energi, Kepala Pusat Energi dan Pangan INDEF Abra Talattov menilai pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berskala besar berpeluang memperkuat ketahanan energi melalui pemanfaatan sumber daya domestik dan pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil.

Menurut dia pengembangan tersebut juga berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangkitan, memperluas elektrifikasi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta memasok listrik hijau bagi industri.

Ia mengatakan potensi tersebut baru dapat diwujudkan apabila pembangunan PLTS dirancang sebagai bagian dari transformasi sistem kelistrikan secara menyeluruh, bukan semata-mata sebagai penambahan kapasitas pembangkit.

Menurut dia pembangunan perlu menyesuaikan proyeksi kebutuhan listrik, kondisi kelistrikan wilayah, kesiapan jaringan, serta tahapan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

“Penguatan transmisi, interkoneksi, digitalisasi jaringan, dan penyimpanan energi diperlukan untuk mengimbangi produksi listrik surya yang dipengaruhi cuaca,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menyampaikan hasil survei mengenai kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Jika digabungkan yang sangat puas dengan yang puas itu totalnya ada 65,4 persen,” kata dia.

Ia menjelaskan survei yang dilakukan pada 26 September hingga 6 Oktober 2026 melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi.

Sebanyak 32,5 persen menyatakan tidak puas, sedangkan 2,1 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Memasuki tahun ketiga, stabilitas ekonomi perlu diikuti peningkatan mutu program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, bantuan sosial, dan layanan kesehatan.

Selain itu, ketepatan sasaran, akuntabilitas, serta tindak lanjut terhadap masukan masyarakat menjadi bagian penting untuk memperluas manfaat pembangunan serta menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Berdasarkan perkembangan dan hasil pemantauan di lapangan telah menunjukkan bahwa tidak ditemukan lagi titik api, sehingga akses wisata di area Penanjakan yang sempat dibatasi dibuka kembali pada 23 Oktober 2026

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) membuka seluruh akses wisata di area Penanjakan, kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, setelah sempat dilakukan pembatasan akibat kebakaran beberapa waktu lalu.

Kepala Balai Besar TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha melalui keterangan resmi diterima di Kota Malang, Kamis malam, mengatakan pembukaan seluruh akses wisata di Penanjakan mulai diberlakukan pada Jumat (23/10) pukul 01.00 WIB.

"Berdasarkan perkembangan dan hasil pemantauan di lapangan telah menunjukkan bahwa tidak ditemukan lagi titik api, sehingga akses wisata di area Penanjakan yang sempat dibatasi dibuka kembali pada 23 Oktober 2026," kata Rudi.

Dibukanya akses wisata di Penanjakan yang masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Pasuruan, diumumkan oleh Balai Besar TNBTS melalui Surat Pengumuman Nomor: PG.30/T.8/TU/HMS.01.07/B/10/2026 yang diterbitkan Kamis ini.

Untuk diketahui, pintu masuk menuju Gunung Bromo membentang di empat daerah, yakni Kabupaten Malang, Probolinggo, Lumajang dan Pasuruan.

Secara keseluruhan, Balai Besar TNBTS menerapkan kuota kunjungan wisata ke Gunung Bromo sebanyak 2.752 wisatawan per hari.

Rudi mengingatkan kepada wisatawan dan pelaku usaha jasa wisata agar mematuhi ketentuan yang berlaku serta arahan dari petugas saat berada di area Penanjakan.

Salah satu aturannya adalah tak melakukan tindakan atau aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran, seperti membuat api unggun atau perapian dan membakar sesuatu benda.

Kemudian, tidak membuang puntung rokok, korek api, maupun benda lain yang dapat menjadi sumber api.

"Tetap menjaga kewaspadaan selama beraktivitas di kawasan dan memperhatikan kondisi lingkungan serta mengutamakan keselamatan bersama," ujarnya.

Dia juga mengimbau setiap orang yang berada di kawasan Gunung Bromo dan melihat maupun menemukan titik api supaya segera melaporkan kepada petugas, sehingga penanganan bisa dilakukan secepatnya.

"Harus menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan dan kelestarian kawasan," ucap dia.

Balai Besar TNBTS mengingatkan wisatawan dan pelaku jasa wisata tidak boleh mengganggu kegiatan pemantauan, patroli dan pengamanan yang dilaksanakan oleh petugas.

"Kami berharap seluruh pihak dapat menyikapi pembukaan kembali akses wisata dengan mengedepankan kedisiplinan, tanggung jawab, dan menjaga seluruh area taman nasional supaya aman dari kebakaran," tuturnya.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026