Jawa Timur luar biasa, berkembang sangat pesat khususnya sektor pertanian. Nomor satu produksi padi, jagung, tebu, telur, ayam, hingga susu juga nomor satu. Pertanian Jawa Timur adalah yang terbaik di seluruh Indonesia

Surabaya (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan Rp3 triliun untuk pembangunan pusat Grand Parent Stock (GPS) unggas terintegrasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur, guna memperkuat produksi dan pasokan pangan nasional.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Jawa Timur memiliki peran strategis sebagai produsen utama berbagai komoditas pertanian, mulai dari padi, jagung, tebu hingga telur, ayam dan susu.

"Jawa Timur luar biasa, berkembang sangat pesat khususnya sektor pertanian. Nomor satu produksi padi, jagung, tebu, telur, ayam, hingga susu juga nomor satu. Pertanian Jawa Timur adalah yang terbaik di seluruh Indonesia," katanya saat menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Peringatan HUT Ke-81 Provinsi Jawa Timur di Gedung DPRD Provinsi Jatim, Surabaya, Senin.

Ia menilai kolaborasi antara pemerintah provinsi dan DPRD Jatim turut mendukung peningkatan produksi pangan di daerah tersebut.

Salah satu program strategis yang disiapkan ialah pembangunan pusat GPS unggas di Kabupaten Malang.

Fasilitas itu dirancang menjadi sumber pasokan bibit unggas untuk memenuhi kebutuhan peternakan di berbagai wilayah Indonesia.

"Kami akan bangun Grand Parent Stock satu-satunya di Indonesia, yaitu di Jawa Timur, tepatnya di Malang. Nantinya, 'neneknya' ayam ini akan menyuplai kebutuhan peternakan ke seluruh wilayah Indonesia," ujarnya.

Selain memperkuat sektor peternakan, Menteri Pertanian memastikan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi kemarau panjang dan fenomena El Nino.

Ia juga menyebut cadangan beras nasional berada dalam kondisi aman, dengan kapasitas gudang sekitar tiga juta ton dan stok yang mencapai 4,5 juta ton.

Menteri Pertanian optimistis target swasembada pangan berkelanjutan dapat dicapai melalui dukungan pemerintah pusat dan daerah, termasuk Jawa Timur sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional.

Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Indonesia harus kuat di rumahnya sendiri

Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong pengusaha nasional untuk memperkuat kemampuan produksi dan penguasaan teknologi agar mampu menguasai pasar domestik di tengah persaingan global serta derasnya arus produk impor.

Bamsoet saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Tahun 2026 di Jakarta, Senin, mengatakan besarnya pasar Indonesia harus memberikan manfaat lebih besar bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam negeri.

"Indonesia harus kuat di rumahnya sendiri. Perekonomian nasional harus bertumpu pada pengusaha nasional, sehingga nilai tambah, kesempatan kerja, dan kesejahteraan yang tercipta dari besarnya pasar Indonesia bisa dinikmati oleh masyarakat kita sendiri," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

Menurut mantan Ketua MPR RI itu, persaingan usaha saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh harga dan besarnya modal, tetapi juga penguasaan teknologi, efisiensi produksi, kualitas sumber daya manusia, akses pembiayaan, serta jaringan distribusi.

Ia menilai penguatan industri nasional diperlukan agar pelaku usaha Indonesia mampu menghasilkan produk berdaya saing sekaligus mengurangi ketergantungan berlebihan terhadap barang impor yang sebenarnya dapat diproduksi di dalam negeri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor Indonesia sepanjang 2025 mencapai 241,86 miliar dolar AS.

Bamsoet mengatakan besarnya kebutuhan impor tersebut harus menjadi dorongan bagi dunia usaha untuk memperkuat kapasitas produksi dan memperluas penggunaan komponen lokal.

"Pengusaha Indonesia harus berani menjadi produsen, inovator, pemilik teknologi, sekaligus pencipta lapangan kerja. Kalau kebutuhan masyarakat terus dipenuhi produk dari luar, sementara kemampuan produksi nasional tertinggal, maka besarnya pasar Indonesia justru akan lebih banyak menciptakan keuntungan bagi negara lain," ujarnya.

Ia menambahkan penguatan pengusaha nasional juga harus diikuti penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan manfaat investasi.

Menurut dia, investasi yang masuk ke Indonesia perlu memberikan dampak terukur melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan keterampilan, penggunaan bahan baku lokal, pengembangan pemasok domestik, serta transfer teknologi.

Pemerintah dan dunia usaha, lanjutnya, perlu memperkuat kemitraan antara perusahaan besar dan pelaku usaha kecil agar manfaat pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok usaha tertentu.

"Ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup dilihat dari besarnya investasi atau pertumbuhan angka produk domestik bruto. Kita juga harus melihat berapa banyak lapangan kerja berkualitas yang tercipta, berapa banyak pengusaha lokal yang berkembang, seberapa besar nilai tambah yang tinggal di Indonesia, dan apakah kesenjangan antardaerah semakin berkurang," katanya.

Bamsoet yang juga menjabat Dewan Kehormatan HIPPI meminta organisasi tersebut berperan lebih aktif membantu pengusaha kecil dan menengah mengatasi kendala permodalan, teknologi, sertifikasi produk, pemasaran, serta akses terhadap rantai pasok industri.

Ia mengatakan banyak usaha daerah memiliki produk potensial, tetapi belum mampu memperluas pasar karena keterbatasan kapasitas produksi, pemenuhan standar industri, dan jaringan distribusi.

Karena itu, HIPPI diharapkan menjadi penghubung antara pelaku usaha, perbankan, pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), industri besar, dan platform perdagangan digital.

"Pengusaha daerah juga harus mendapatkan ruang yang lebih besar. Jangan sampai potensi ekonomi di daerah hanya menjadi sumber bahan mentah, sementara keuntungan terbesar justru dinikmati pihak lain yang menguasai pengolahan, merek, dan distribusi," ujarnya.

Rakernas III HIPPI tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Wibowo, anggota DPR RI Erwin Aksa dan Adisatrya Suryo Sulisto, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, serta Ketua Umum HIPPI Erik Hidayat.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Saat ini realisasi pengadaan Public Service Obligation (PSO) Perum Bulog secara keseluruhan telah mencapai 4.115.014 ton setara beras, atau 102,88 persen dari target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton

Sidoarjo (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan cadangan beras nasional dalam kondisi aman menyusul adanya ancaman dampak fenomena El Nino yang terjadi sekarang ini.

"Saat ini realisasi pengadaan Public Service Obligation (PSO) Perum Bulog secara keseluruhan telah mencapai 4.115.014 ton setara beras, atau 102,88 persen dari target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton," kata Ahmad Rizal Ramdhani saat meninjau pasokan beras di Gudang Bulog Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, Senin.

Ia mengatakan di tengah paceklik produksi yang membayangi pasar global tersebut Indonesia patut bersyukur karena pasokan beras domestik masih dapat terjaga dengan baik.

"Ketersediaan stok itu langsung dimanfaatkan Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah intervensi pasar untuk menjaga stabilitas," katanya.

Ia mengatakan sejak awal tahun pihaknya bersama dengan pemangku kepentingan terkait seperti Babinsa dan Babinkamtibmas melakukan penyerapan sebanyak-banyaknya beras petani atau hasil panen petani.

"Sehingga stok kami sampai kemarin di pertengahan September itu puncaknya 5,4 juta ton. Tujuannya untuk bisa cadangan umum kita bisa bagi-bagi beras ke masyarakat," katanya.

Dia juga memastikan pasokan aman sampai dengan pertengahan tahun depan karena stok sekarang 4,5 juta.

"Nah, 4,5 juta ton ditambah dengan stok yang ada di umum, di masyarakat Itu yang dijual ke restoran, kafe, di rumah-rumah, di warung-warung itu ada itu 10 juta ton. Ditambah lagi yang sudah standing crop itu yang sudah ditanam," katanya.

Ia menegaskan hasil prediksi Kementerian Pertanian dalam setahun ini estimasinya bisa 12 juta ton. Namun, dengan adanya El Nino, maka mereka turun estimasinya antara 9 juta ton sampai 10 juta ton.

"Nah, kalau 10 juta ton ditambah 10 juta ton ditambah 4,5 juta ton kan 24,5 juta ton. Kebutuhan makan orang Indonesia per bulan itu 2,2 juta ton," katanya.

Ia mengatakan kalau 2,2 juta ton sekarang sudah Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli.

"Bulan Juli 2027 itu baru 22 juta ton. Kita punya 24 juta ton kan. Nah, sampai Juli 2027 itu baru hampir habis. Kita masih ada stok lebih kurang 2 juta ton," katanya.

Ia mengatakan pada 2027 bulan Maret atau April itu ada puncak panen lagi sehingga masyarakat tidak perlu bimbang dan ragu bahwa stok pangan terjamin dan pasti akan terpenuhi.

"Ini adalah indikasi Indonesia swasembada pangan berkelanjutan di 2026," katanya.

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Yogyakarta (ANTARA) - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi menyiapkan 15 lembaga inkubator untuk memperkuat tata kelola dan kapasitas bisnis koperasi, terutama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), agar mampu mengembangkan usaha dan mengakses pembiayaan secara berkelanjutan.

Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman mengatakan program inkubasi tersebut difokuskan pada penguatan tata kelola dan penyusunan rencana bisnis sebagai bekal koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha.

"Fokusnya adalah tata kelola yang baik. Yang kedua adalah business plan-nya," kata Deva dalam kegiatan Media Gathering LPDB Koperasi di Yogyakarta, Senin.

Ia menjelaskan program tersebut melibatkan 15 lembaga inkubator, termasuk sejumlah perguruan tinggi. Setiap inkubator mendampingi sekitar 15 koperasi melalui program pembinaan selama enam bulan.

Dalam program tersebut, koperasi dibantu mengidentifikasi potensi ekonomi lokal, menyusun rencana bisnis, serta memperbaiki tata kelola organisasi, termasuk pengelolaan pengurus dan pelaksanaan rapat anggota.

Menurut Deva, penguatan kapasitas tersebut diperlukan agar koperasi tidak hanya memiliki kelembagaan yang memadai, tetapi juga mampu mengembangkan usaha sesuai dengan potensi wilayahnya.

Program inkubasi itu juga diarahkan untuk meningkatkan kesiapan koperasi dalam mengakses pembiayaan dari LPDB.

Dengan memiliki rencana bisnis yang terukur dan tata kelola yang baik, koperasi diharapkan dapat memanfaatkan dana bergulir untuk kegiatan produktif serta memenuhi kewajiban pengembaliannya.

Selain melalui inkubasi, LPDB juga mendorong pengembangan KDKMP melalui pola pendampingan antarkoperasi atau program kakak asuh.

Deva menyebut skema tersebut memungkinkan koperasi yang telah mapan membantu koperasi desa dalam mengembangkan usaha dan memperkuat pengelolaan organisasi.

Ia mencontohkan Koperasi Sunan Drajat di Lamongan, Jawa Timur yang menjadi kakak asuh bagi 120 KDKMP di provinsi tersebut.

Menurut dia, pendampingan tersebut menjadi salah satu upaya untuk memperkuat kesiapan KDKMP dalam menjalankan kegiatan ekonomi sekaligus mendukung keberlanjutan program pengembangan koperasi desa.

Sejak 2008 hingga Oktober 2026, LPDB Koperasi secara kumulatif telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp22,9 triliun kepada 3.929 koperasi mitra yang tersebar di 36 provinsi, dengan jumlah penerima manfaat akhir (end user) mencapai 537.678 orang.

Khusus pada 2026, LPDB mencatat realisasi penyaluran pembiayaan sebesar Rp1,6 triliun dari target tahunan Rp2,1 triliun. Penyaluran tersebut menjangkau 115 koperasi mitra dengan 8.268 penerima manfaat di 22 provinsi.

Memasuki 2027, LPDB mengantisipasi peningkatan kebutuhan pembiayaan koperasi. Meski pagu anggaran tahun depan belum ditetapkan, LPDB optimistis target penyaluran dapat meningkat seiring dengan dukungan terhadap berbagai program prioritas pemerintah.

Sejumlah sektor yang menjadi prioritas meliputi hilirisasi sawit, perumahan rakyat, ketahanan pakan, beras, tebu, perikanan, serta KDKMP.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kami harap, TEI 2026 akan semakin menunjukkan daya saing jasa Indonesia melalui pertemuan pelaku usaha dan buyer mancanegara, serta meningkatkan peluang kerja sama yang berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan siap menghadirkan berbagai perusahaan penyedia jasa dalam pameran dagang Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 pada 14–18 Oktober 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, dan membuka peluang ekspor untuk jasa.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Fajarini Puntodewi, menyampaikan, terdapat beragam perusahaan penyedia jasa yang siap untuk berekspansi ke pasar global. Perusahaan-perusahaan ini meliputi sektor bisnis, komunikasi, transportasi, inovasi digital dan keuangan, serta pariwisata.

"Kami harap, TEI 2026 akan semakin menunjukkan daya saing jasa Indonesia melalui pertemuan pelaku usaha dan buyer mancanegara, serta meningkatkan peluang kerja sama yang berkelanjutan,” ujar Puntodewi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pada sektor jasa bisnis, contohnya, TEI 2026 akan menghadirkan penyedia jasa dari bidang pengemasan, konsultasi manajemen, penempatan personel, pengujian teknis, pendukung manufaktur, layanan implementasi perangkat lunak, hingga layanan hukum.

Kemudian, pada sektor jasa komunikasi, akan hadir penyedia layanan kurir. Sementara itu, pada sektor jasa transportasi, akan hadir pengelola logistik, pergudangan, agensi transportasi, penanganan kargo, hingga dukungan transportasi angkutan barang langsung.

Lalu lanjut dia, untuk sektor jasa inovasi digital dan keuangan, akan hadir perusahaan dari bidang keuangan. Selain itu, pada jasa pariwisata, akan hadir penyedia layanan hotel dan restoran.

Ia menjelaskan bahwa di samping perusahaan penyedia jasa, turut hadir aliansi Indonesia National Outsourcing Services Alliance (INASA) di TEI 2026 untuk menawarkan layanan jasa pengelolaan fasilitas (facility management).

Layanan jasa dari INASA mencakup aspek operasional, pemeliharaan, kebersihan, keamanan, utilitas, serta efisiensi energi yang mendukung kelancaran operasional sektor industri, perdagangan, jasa, dan fasilitas publik. Jasa facility management berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja nasional karena membutuhkan banyak tenaga kerja dalam melaksanakan layanannya.

TEI 2026 juga mempromosikan jasa digital melalui sektor kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) yang ditampilkan oleh asosiasi Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL).

Berdasarkan data Euromonitor International, ekspor bidang computer and related services Indonesia mencapai USD 1,45 miliar pada 2025 dengan tren pertumbuhan 3,49 persen selama periode 2019–2025.

"Capaian ekspor jasa telah menunjukkan menunjukkan potensi jasa Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pasar global. TEI 2026 dapat menjadi kesempatan untuk makin mendorong ekspor jasa Indonesia ke berbagai negara mitra," ujarnya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Insya Allah tidak dalam waktu lama akan terbit SE (Surat Edaran) penggunaan kopi lokal untuk seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah),

Pacitan, Jawa Timur (ANTARA) - Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji menyiapkan surat edaran yang mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menggunakan kopi lokal setiap hari untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan permintaan terhadap produk petani setempat.

"Insya Allah tidak dalam waktu lama akan terbit SE (Surat Edaran) penggunaan kopi lokal untuk seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah)," kata Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji di Pacitan, Senin.

Ia mengatakan kebijakan tersebut disiapkan setelah melihat potensi kopi lokal Pacitan yang dinilai dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar, termasuk di lingkungan pemerintahan daerah.

Menurut dia, penggunaan kopi lokal oleh OPD diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha kopi sekaligus meningkatkan peluang ekonomi bagi petani di sejumlah wilayah di Kabupaten Pacitan.

“Hal itu yang paling penting (menggunakan kopi Pacitan). Sehingga harapannya ke depan masyarakat atau petani kopi bisa tumbuh bersama dengan kami,” ujarnya.

Indrata mengatakan Pacitan memiliki potensi kopi robusta dan liberika yang dapat dikembangkan untuk memenuhi beragam kebutuhan pasar.

Kopi robusta, misalnya, dapat diolah menjadi berbagai minuman, sedangkan liberika berpeluang dikembangkan melalui pencampuran dengan jenis kopi lainnya.

Ia juga melihat peluang pengembangan kopi lokal dari sejumlah wilayah penghasil, antara lain Kecamatan Kebonagung, Nawangan, dan Bandar.

Menurut dia, potensi tersebut perlu dikembangkan lebih lanjut agar kopi Pacitan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

Rencana penerbitan surat edaran itu disampaikan setelah Indrata menghadiri festival kopi di Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Pacitan, Jalan Panglima Sudirman, Kelurahan Baleharjo, Pacitan, Jumat (9/10).

Dalam kegiatan tersebut, ia berinteraksi dengan petani kopi dari sejumlah kecamatan untuk melihat potensi produk kopi lokal yang dapat dikembangkan.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menilai kawasan industri sebagai sarana yang baik untuk mendorong industrialisasi, dan pengembangan kawasan industri membutuhkan dukungan pemerintah daerah dalam menyiapkan lahan dan infrastruktur.

"Kawasan industri itu sebenarnya sesuatu yang bagus untuk mendorong industrialisasi, karena di dalamnya itu paket lengkap," kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pengembangan kawasan industri butuh dukungan dari pemerintah daerah terutama masalah perizinan dan juga lahan untuk pembangunannya.

"Hanya perlu dukungan dari pemerintah daerah untuk menyiapkan infrastrukturnya, lahan, dan lain sebagainya," ujarnya.

Sarmuji mengatakan pengembangan kawasan industri di daerah akan bergantung pada potensi wilayah. "Nanti tergantung mana potensi yang bisa dijadikan kawasan industri," katanya.

Pernyataan itu disampaikan Sarmuji usai menerima penghargaan Lencana Jer Basuki Mawa Beya kategori emas dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam Upacara Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Pemprov Jatim memberikan penghargaan itu atas dedikasi Sarmuji dalam membangun Jawa Timur.

Sarmuji juga mengapresiasi kinerja Pemprov Jatim. Menurut dia, data yang dipaparkan Gubernur Khofifah menunjukkan pembangunan Jawa Timur berjalan cukup baik, dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional dan tertinggi di kawasan Jawa.

"Itu menunjukkan kerja keras yang luar biasa dari pemerintah provinsi. Selamat juga kepada Provinsi Jawa Timur yang sudah mencapai hari jadi ke-81, dan prestasinya makin lama makin baik," katanya.

Sarmuji berterima kasih kepada Gubernur Khofifah dan jajarannya. Ia memandang penghargaan itu sebagai bentuk penilaian Gubernur dan jajarannya atas akumulasi perjalanannya selama ini.

"Saya merasa, sebagai warga Jawa Timur, diperhatikan oleh Gubernur dan timnya itu sudah luar biasa. Perjalanan saya selama ini diperhatikan, itu sudah merupakan penghargaan tersendiri bagi saya. Ini akan memotivasi saya untuk berbuat lebih baik," kata dia.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Manokwari (ANTARA) - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Papua Barat menyerahkan sertifikat lahan untuk pembangunan gedung Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat masing-masing seluas empat hektare.

Kepala Kantor Wilayah BPN Papua Barat Keliopas Fenitiruma di Manokwari, Senin, mengatakan penerbitan dua sertifikat yang merupakan aset pemerintah provinsi dilakukan setelah seluruh tahapan administratif maupun yuridis terpenuhi.

“Kedua bidang tanah itu berada di satu lokasi, sehingga dilakukan pemisahaan sebelum penerbitan sertifikat. Kami serahkan dua sertifikat itu sebagai kado Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Provinsi Papua Barat,” kata Keliopas.

Dia menjelaskan penerbitan sertifikat hak atas tanah (SHAT) menjadi bukti kepemilikan sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap aset milik pemerintah provinsi yang berlokasi di Susweni, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari.

Hal ini sejalan dengan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengamanan aset tanah maupun bangunan milik pemerintah daerah melalui proses sertifikasi, dan aset dimaksud harus clean and clear termasuk dokumen pelepasan adat.

“Sebelum penerbitan sertifikat, asetnya harus clean and clear. Setelah itu, teman-teman dari kantor pertanahan akan lakukan verifikasi hingga pengukuran bidang,” ucapnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Papua Barat Reymond Richard Yap menjelaskan, pemenuhan seluruh dokumen menjadi syarat pengusulan dukungan anggaran pembangunan gedung MRPB maupun DPRP dari pemerintah pusat.

Pembangunan kedua gedung itu awalnya menggunakan skema berbagai anggaran antara APBD dan APBN, namun pemerintah provinsi mengalami keterbatasan finansial sehingga mengajukan usulan agar seluruh konstruksi fisik didanai penuh melalui APBN.

“Karena syarat untuk mendapat dukungan penuh APBN itu dokumennya harus lengkap. Mulai dari surat pelepasan adat maupun sertifikatnya,” kata Reymond.

Selain itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) guna memastikan pihak konsultan merampungkan dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL).

Data rencana anggaran biaya (RAB) serta usulan pendanaan awal yang diajukan pemerintah provinsi kurang lebih sebanyak Rp350 miliar yang terdiri dari gedung DPRP sekitar Rp200 miliar dan gedung MRPB Rp150 miliar.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kita akan gunakan teknologi untuk melakukan credit scoring supaya bisa mempercepat proses, menghilangkan sisi subjektif kemanusiaan tujuannya supaya pelayanan lebih baik dari sebelumnya

Yogyakarta (ANTARA) - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi menyiapkan penerapan innovative credit scoring pada 2027 untuk mempercepat proses evaluasi pembiayaan koperasi sekaligus meningkatkan akurasi penilaian kelayakan penerima dana.

Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto mengatakan, inovasi tersebut dikembangkan untuk mengubah proses akuisisi pembiayaan yang selama ini cenderung dilakukan secara manual menjadi berbasis data terintegrasi.

"Kita akan gunakan teknologi untuk melakukan credit scoring supaya bisa mempercepat proses, menghilangkan sisi subjektif kemanusiaan tujuannya supaya pelayanan lebih baik dari sebelumnya," kata Krisdianto dalam Media Gathering LPDB Koperasi di Yogyakarta, Senin.

Melalui penerapan credit scoring, LPDB menargetkan proses evaluasi pembiayaan yang sebelumnya memerlukan waktu relatif lama dapat dipangkas menjadi hitungan menit.

Sistem itu juga diharapkan dapat mengurangi antrean pengajuan dan menyediakan data analisis yang lebih komprehensif bagi manajemen dalam mengambil keputusan.

Meski demikian, LPDB masih melakukan penyempurnaan terhadap sistem, terutama dalam pengujian kriteria penilaian dan pengukuran risiko pembiayaan.

Krisdianto mengatakan pengembangan sistem perlu dilakukan secara cermat karena dana bergulir yang dikelola LPDB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga penyalurannya harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.

Di sisi lain, kriteria penilaian juga perlu dirancang agar tidak terlalu kaku sehingga koperasi yang layak memperoleh pembiayaan tidak terhambat oleh sistem penilaian yang kurang fleksibel.

LPDB menargetkan teknologi tersebut dapat diterapkan pada 2027 guna mempercepat pelayanan dan memperluas jangkauan pembiayaan kepada koperasi di berbagai daerah.

Secara kumulatif, sejak 2008 hingga Oktober 2026, LPDB mencatat penyaluran pembiayaan sebesar Rp22,9 triliun kepada 3.929 koperasi mitra yang tersebar di 36 provinsi, dengan jumlah penerima manfaat akhir sebanyak 537.678 orang.

Sementara itu, pada 2026, nilai pembiayaan yang terealisasi telah menembus Rp1,6 triliun di 22 provinsi dengan 115 mitra koperasi, dari target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp2,1 triliun.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Dengan Pengukuran Terjadwal, masyarakat bisa memilih langsung opsi waktu pengukuran yang sudah dijadwalkan.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Virgo Eresta Jaya menyatakan layanan pengukuran terjadwal yang telah diterapkan di 462 kantor pertanahan (Kantah) merupakan upaya untuk membenahi alur kerja petugas ukur serta kepastian bagi masyarakat.

"Idenya layanan Pengukuran Terjadwal, simpul pekerjaannya kita perpendek. Dulu ada surat tugas dari kepala seksi pengukuran ke pelaksana, lalu ke juru ukur. Juru ukur mengerjakan lalu yang memetakan petugas pemetaan. Panjanglah. Kalau sekarang, simpulnya saya buat dua saja, petugas ukur sekaligus pemetaan," kata Virgo, di Jakarta, Senin.

Menurut dia, layanan tersebut menerapkan tujuh hari waktu tunggu kegiatan pengukuran dan lima hari proses penyelesaian Peta Bidang Tanah (PBT) setelah pengukuran, yang pelaksanaannya sudah diuji coba sejak Juli 2025 lalu.

Virgo menjelaskan, dengan Pengukuran Terjadwal, masyarakat bisa memilih langsung opsi waktu pengukuran yang sudah dijadwalkan. Waktu pengukuran jadi bisa disesuaikan dengan ketersediaan waktu yang dimiliki masyarakat.

Ia mengatakan bahwa konsep layanan ini, per harinya para petugas ukur mengerjakan satu berkas pengukuran berikut pemetaannya dengan waktu pengerjaan sesuai dengan durasi layanan Pengukuran Terjadwal, yaitu estimasi maksimal lima hari kerja.

"Dari transformasi layanan Pengukuran Terjadwal itu tentunya banyak perubahan terjadi, baik dari segi internal BPN seperti petugas ukur kami hingga masyarakat dalam hal ini pemohon agar siap dengan berkas yang harus lengkap," ujarnya.

Tak hanya dari sisi petugas ukur, Dirjen SPPR juga mengimbau masyarakat untuk memastikan kesiapan sebelum jadwal pengukuran, seperti memastikan batas-batas bidang tanah dengan pagar atau patok dan tidak ada masalah lain yang menimpa bidang tanah mereka.

Kesiapan ini juga tercantum dalam surat pernyataan yang akan dijelaskan oleh petugas loket dan ditandatangani oleh pemohon saat memasukkan berkas dan memilih jadwal pengukuran di Kantah.

"Kita juga berusaha edukasi pemohon. Kita sediakan surat pernyataan yang akan dijelaskan kepada petugas loket. Kalau misal petugas ukur kita datang kemudian ternyata tetangganya tidak setuju dengan batasnya, kita tutup ya berkasnya. Atau misalnya setelah kita petakan ternyata masuk ke kawasan hutan, atau masuk aset Barang Milik Negara (BMN) kita tutup ya," katanya lagi.

Transformasi layanan pertanahan juga diperkuat dengan pembenahan sumber daya manusia. Dalam hal ini, pembenahan juga menyentuh petugas loket yang menjadi lini awal dalam memastikan pemohon memahami mekanisme Pengukuran Terjadwal.

Menurut Virgo, petugas loket tidak hanya menerima berkas, namun perlu membacakan atau menjelaskan surat pernyataan kepada pemohon agar masyarakat memahami kesiapan yang harus dipenuhi sebelum memilih jadwal pengukuran.

Dengan cara tersebut, pemohon dapat mempertimbangkan kembali pengajuan apabila kondisi bidang tanah maupun persyaratannya belum siap, tidak menjadi tunggakan di kemudian hari.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Penguatan usaha mandiri menjadi salah satu upaya guna memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan nasional.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah meluncurkan program penguatan kapasitas tenaga kerja mandiri (TKM), yang menyasar khususnya perempuan, untuk membantu pelaku usaha memperluas pasar serta meningkatkan skala usaha ke sektor formal.

Program tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah daerah (pemda), dan Lazada Indonesia yang berfokus pada peningkatan produktivitas serta pengembangan ekosistem usaha mandiri yang berkelanjutan.

“Penguatan kapasitas TKM tidak cukup dilakukan melalui pelatihan semata, tetapi perlu didukung ekosistem untuk meningkatkan produktivitas, mengembangkan usaha, dan mendorong pelaku usaha secara bertahap naik kelas menuju sektor formal. Melalui kolaborasi pemerintah dan swasta, kita membangun model pendampingan yang berkelanjutan, khususnya bagi perempuan agar semakin berdaya secara ekonomi,” kata Pelaksana Tugas Deputi Koordinasi Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Dida Gardera, di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan penguatan usaha mandiri menjadi salah satu upaya guna memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan nasional.

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026, jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 155,41 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,65 persen atau sekitar 7,2 juta orang.

Pada periode yang sama, sebanyak 59,30 persen pekerja masih berada di sektor informal, termasuk sebagian besar pelaku usaha mikro.

Maka untuk membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas bisnisnya, program tersebut mencakup pelatihan pengelolaan laporan keuangan, digitalisasi pemasaran, fotografi produk, serta penguatan pemahaman dan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan Kemenko Perekonomian Chairul Saleh mengatakan pelibatan dunia usaha dalam program tersebut bertujuan menjawab kebutuhan praktis pelaku TKM melalui peningkatan kapasitas pengelolaan usaha.

“Melalui program ini, kami berharap TKM, khususnya perempuan, tidak hanya mampu meningkatkan keterampilan dalam menjalankan usaha, tetapi juga memperluas akses pasar, mengelola usaha secara lebih akuntabel, serta memperoleh perlindungan sosial ketenagakerjaan. Dengan dukungan berbagai pihak terkait, TKM diharapkan dapat berkembang dan naik kelas menjadi usaha yang formal dan berkelanjutan,” ujar Chairul.

Pada tahap awal, proyek percontohan (pilot project) program dilaksanakan di tiga daerah, yakni Yogyakarta, Bandung, dan Medan.

Hasil pelaksanaan proyek percontohan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan potensi perluasan program ke daerah lain pada 2027.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membidik kerja sama dan investasi hijau konkret melalui partisipasi Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, guna memperkuat ketahanan pangan, perlindungan lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal tersebut disampaikan dalam Pertemuan Terbatas Koordinasi Tingkat Menteri Persiapan Delegasi Republik Indonesia untuk COP31 di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Senin, dengan penguatan pasar karbon menjadi salah satu agenda utama untuk membuka akses pembiayaan internasional.

"Delegasi Indonesia pada COP31 harus membawa pulang kerja sama substantif dan investasi konkret untuk mendukung perlindungan alam dan pertumbuhan hijau nasional," kata Zulkifli dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Senin.

Menurut dia, partisipasi Indonesia dalam forum iklim internasional perlu diarahkan pada hasil yang dapat ditindaklanjuti melalui kerja sama lintas negara dan investasi di berbagai sektor strategis.

Penguatan pasar karbon menjadi salah satu instrumen yang disiapkan pemerintah untuk memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan pengurangan emisi serta adaptasi terhadap perubahan iklim yang berdampak pada produksi pangan dan penghidupan masyarakat.

"Indonesia ingin membangun pasar karbon yang kredibel, transparan, dan dipercaya dunia. Kebijakan ini diharapkan menjadi mesin pertumbuhan hijau sekaligus pintu masuk pembiayaan internasional untuk mendukung aksi iklim dan pembangunan nasional," ujarnya.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional sebagai landasan penguatan tata kelola karbon.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak diluncurkan pada September 2023 hingga 30 September 2026, Bursa Karbon Indonesia mencatat akumulasi nilai transaksi Rp93,97 miliar dengan volume 1,98 juta ton karbon dioksida ekuivalen (tCO2e), serta 160 pengguna jasa terdaftar.

Sementara itu, dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026 di Jakarta pada 6 Oktober, Menko Pangan menyebut potensi pasar karbon Indonesia dapat mencapai 7,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp138 triliun per tahun.

Pada kesempatan tersebut, ia juga mengungkapkan pemerintah telah menerbitkan unit karbon untuk empat proyek sektor kehutanan dengan potensi pengurangan emisi sekitar 30 juta tCO2e.

Keempat proyek tersebut diperkirakan memiliki nilai transaksi sekitar Rp5 triliun dan berpotensi menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekitar Rp500 miliar.

Zulhas yang juga menjabat Ketua Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Ketua Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memperkuat pelaksanaan aksi iklim dan investasi hijau.

Menurut dia, kebutuhan pembiayaan tersebut semakin mendesak karena perubahan iklim berdampak langsung terhadap produksi pangan dan kegiatan ekonomi masyarakat, antara lain melalui kekeringan, gangguan produksi pertanian, serta kebakaran hutan dan lahan.

"Komitmen iklim harus kita terjemahkan menjadi aksi nyata yang berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. Kita ingin menjaga komitmen iklim global Indonesia, melestarikan lingkungan, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus menjaga target pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.

Peluang investasi hijau yang dapat dikembangkan Indonesia mencakup pengelolaan hutan dan lahan, energi, industri, pertanian, persampahan, serta karbon biru di wilayah laut dan pesisir.

Di sektor pangan, pemerintah mengarahkan pengembangan teknologi ramah lingkungan melalui pertanian cerdas (smart agriculture), budi daya padi rendah emisi (green rice), dan budi daya perairan berkelanjutan guna meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca.

Pengembangan sistem silvofishery yang memadukan kegiatan perikanan dengan pelestarian mangrove juga menjadi salah satu peluang investasi, disertai konservasi dan restorasi lahan terdegradasi untuk membuka kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat.

Sementara itu, di sektor persampahan, pengembangan pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan pemerintah daerah diarahkan untuk mengurangi emisi metana, memperkuat ekonomi sirkular, serta mendukung ketahanan energi.

Pemerintah juga mengarahkan pengembangan karbon biru melalui perlindungan ekosistem laut dan pesisir, termasuk mangrove yang berperan menyerap dan menyimpan karbon, dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat agar manfaat ekonomi dan lingkungannya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Zulhas turut menekankan pentingnya dukungan riset dan inovasi, termasuk dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), untuk mempercepat penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai kebutuhan nasional serta meningkatkan penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Menjelang COP31, ia berharap delegasi Indonesia memperkuat koordinasi lintas sektor, menyampaikan capaian pemerintah secara efektif, serta membuka peluang kerja sama internasional yang memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional.

COP31 dijadwalkan berlangsung pada 9–20 November 2026 di Antalya, Turki, dengan pemerintah Indonesia menargetkan hasil kerja sama dan investasi hijau yang dapat mendukung perlindungan lingkungan serta prioritas pembangunan nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026