Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menegaskan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi parameter utama bagi seluruh direksi BUMN, bukan sekadar pencapaian finansial.

“Parameter bagi seluruh direksi BUMN bagi saya adalah seberapa besar mereka mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, tidak hanya finansial,” ujar Dony dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menurut Dony, kualitas pelayanan menjadi faktor penting dalam memenangkan persaingan bisnis dan menjaga keberlanjutan perusahaan. BUMN harus mampu memberikan layanan terbaik untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan.

“Orang yang memenangkan persaingan adalah orang yang memberikan pelayanan yang baik,” kata Dony.

Ia menjelaskan, pelayanan yang berkualitas memberikan dampak terhadap keberlanjutan perusahaan atau business continuity. Karena itu, setiap BUMN harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan persaingan yang semakin ketat.

“Kita tidak lagi hidup di zaman 20 tahun yang lalu, ketika kita tidak memiliki kompetitor. Kita tidak bisa main-main dengan pelayanan,” ujarnya.

Dony menegaskan, direksi BUMN perlu menjadikan pelayanan sebagai bagian penting dalam strategi perusahaan. Orientasi bisnis tidak boleh hanya berfokus pada pencapaian finansial, tetapi juga pada pengalaman masyarakat ketika menggunakan layanan BUMN.

Sejalan dengan arahan tersebut, BP BUMN bersama Danantara Indonesia terus memperkuat standar pelayanan dan budaya kerja yang berorientasi pada pelanggan. Upaya ini sejalan dengan semangat Melayani Sepenuh Hati.

Melalui Danantara Indonesia CX100 Award 2026, Danantara mendorong peningkatan kualitas pelayanan di seluruh sektor BUMN. Penilaian dilakukan berdasarkan tiga indikator utama, yakni effectiveness atau ketepatan layanan, ease atau kemudahan layanan, dan emotion atau kenyamanan pelanggan.

CX100 Award 2026 mencakup kategori Grand Champion, delapan Sector Champions, serta peringkat Top 100 BUMN. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk meraih penghargaan Grand Champion.

Dony menegaskan, penghargaan tersebut bukan sekadar ajang menentukan pemenang. Menurutnya, hal terpenting adalah membangun pola pikir yang menempatkan pelayanan sebagai kunci keberlanjutan perusahaan.

“Jangan melihat siapa menang dan siapa kalah. Paling penting adalah membangun pola pikir bahwa pelayanan menjadi kunci untuk membuat perusahaan kita berkelanjutan ke depannya,” ungkapnya.

Ia berharap, CX100 Award dapat mendorong seluruh BUMN memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, terutama masyarakat sebagai pengguna layanan.

“Kita punya komitmen yang sama untuk melakukan transformasi di sisi pelayanan yang dilakukan oleh BUMN kita. Ini adalah bentuk kontribusi kita kepada bangsa,” ujar Dony.

Melalui sinergi BP BUMN dan Danantara Indonesia, transformasi pelayanan diharapkan mampu memperkuat daya saing perusahaan sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) -

“Daftar SPBU 24 jam akan terus diperbarui berkala sesuai kondisi di lapangan,” kata Area Manager Communication, Relations and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Ahad Rahedi di Denpasar, Rabu.

Pemetaan itu dilakukan sebagai respons atas dinamika distribusi BBM di sejumlah wilayah Bali dalam beberapa hari terakhir yang menimbulkan antrean panjang.

Penambahan personel di SPBU juga dilakukan secara terukur agar para pekerja tidak mengalami kelelahan, sehingga keandalan operasional SPBU tetap terjaga.

Pihaknya telah mengerahkan kapal tanker secara bertahap untuk melakukan penyaluran BBM pada Rabu (7/10) dan Minggu (11/10) yang membawa 18.000 kiloliter pertalite dan 2.500 kiloliter pertamax di Terminal Manggis.

Kemudian kapal tanker membawa total 26.200 kiloliter BBM yang datang pada Senin 12 Oktober, kemudian Rabu 14 Oktober dan dijadwalkan pada Jumat 16 Oktober di Terminal BBM Sanggaran di Denpasar dan Terminal BBM Manggis di Kabupaten Karangasem.

Ia menjelaskan rata-rata konsumsi Pertalite di Bali mencapai sekitar 2.200 kiloliter per hari.

Berdasarkan data per Maret 2026, total SPBU di Bali mencapai 214 unit, SPBU Nelayan ada empat unit, didukung pertashop (146), stasiun pengisian tabung elpiji (SPBE) subsidi (16) dan non subsidi (4).

Berikut data sementara SPBU buka 24 jam di sejumlah kabupaten/kota di Bali yang juga dapat dipantau perkembangannya salah satunya melalui media sosial resmi, instagram @pertaminabali dan @patraniaga.jatimbalinus.

1. Kabupaten Jembrana

2. Kabupaten Tabanan

3. Kabupaten Karangasem

4. Kabupaten Buleleng

5. Kabupaten Badung

6. Kota Denpasar

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

kami ingin menjaga kredibilitas kami dan menegaskan kembali komitmen terhadap defisit anggaran 3 persen serta rasio utang 60 persen terhadap PDB

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa bidang ekonomi terjadi pada Selasa (13/10), mulai dari Menteri Keuangan (Menkeu) sampaikan komitmen defisit di bawah 3 persen ke Bank Dunia hingga Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) dorong pemda hubungkan lulusan pelatihan dengan akses kerja.

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca pada Rabu ini:

Menkeu sampaikan komitmen defisit di bawah 3 persen ke Bank Dunia

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyampaikan komitmen Pemerintah Indonesia dalam menjaga defisit APBN saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Grup Bank Dunia Ajay Banga di Bangkok, Thailand.

Baca selengkapnya di sini

Hashim bidik rasio penerimaan negara RI mencapai 18 persen

Board of Advisors Prasasti Hashim Djojohadikusumo membidik rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia meningkat hingga 18 persen dalam 2-3 tahun ke depan.

Baca selengkapnya di sini

Rupiah melemah dipicu eskalasi geopolitik di Timur Tengah

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan Selasa, bergerak melemah 26 poin atau 0,15 persen menjadi Rp17.939 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.913 per dolar AS.

Baca selengkapnya di sini

Said Iqbal usul UMR2027 naik 7,5-9,5 persen ikuti inflasi-perekonomian

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengusulkan upah minimum regional (UMR) tahun 2027 dapat naik 7,5 hingga 9,5 persen, dengan mempertimbangkan kondisi inflasi dan pertumbuhan masing-masing daerah.

Baca selengkapnya di sini

Menaker dorong pemda hubungkan lulusan pelatihan dengan akses kerja

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mendorong pemerintah daerah (pemda) membantu menghubungkan lulusan program-program pelatihan kerja dengan informasi lowongan kerja, akses permodalan, pasar, dan pendampingan usaha sesuai kebutuhan.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, di Jakarta, Rabu, 08.48 WIB tak mengalami perubahan tetap di angka Rp2.574.000, dengan harga beli kembali (buyback) turut tak bergerak tetap di angka Rp2.383.000 per gram.

Namun harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

- Harga emas 0,5 gram: Rp1.337.000.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp2.574.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp5.088.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp7.607.000.

‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp12.645.000.

‎- ⁠Harga emas 10 gram: Rp25.235.000.

‎- Harga emas 25 gram: Rp62.962.000.

‎- ⁠Harga emas 50 gram: Rp125.845.000.

‎- ⁠Harga emas 100 gram: Rp251.612.000.

‎- ⁠Harga emas 250 gram: Rp628.765.000.

‎- ⁠Harga emas 500 gram: Rp1.257.320.000.

‎- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp2.514.600.000.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Palu (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memantau program pengembangan ekosistem kakao di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah untuk memastikan pelaksanaannya berjalan efektif dan berkelanjutan.

“OJK bersama Kepala OJK Sulawesi Tengah Bapak Bonny Hardi Putra, akan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pengembangan ekonomi daerah ini,” kata Analis Direktorat Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Ario di Poso, Rabu.

Ia mengatakan hal tersebut dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan business matching pengembangan ekonomi daerah di Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso.

Ia mengatakan evaluasi dilakukan seiring berjalannya program untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan, sekaligus menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaannya.

Menurut dia, apabila ekosistem telah berjalan efektif, skala program dapat diperbesar sehingga semakin banyak petani yang memperoleh manfaat.

Ario menjelaskan penandatanganan MoU dan business matching merupakan pertemuan antara pihak yang membutuhkan layanan dan pihak yang dapat menyediakan layanan dalam ekosistem pengembangan ekonomi daerah, khususnya komoditas kakao.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Poso, OJK Sulteng, Koperasi Karya Bersama, lembaga jasa keuangan, PT Pegadaian, BPJS Ketenagakerjaan, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi mendorong pengembangan komoditas kakao di Poso.

Ia menyebutkan Sulawesi Tengah merupakan salah satu produsen kakao utama di Indonesia dengan produksi pada 2025 mencapai sekitar 126.000 ton.

Menurut dia, potensi tersebut perlu terus dikembangkan karena berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani kakao.

Pengembangan ekosistem kakao, kata dia, membutuhkan kolaborasi antara petani, koperasi, lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.

Program dapat dimulai dari skala kecil, kemudian diperluas secara bertahap setelah mekanisme dan ekosistem yang dibangun berjalan efektif.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan produktivitas kakao yang membutuhkan modal kerja dan pembiayaan. Namun, dukungan pembiayaan saja tidak cukup apabila komponen lain dalam ekosistem belum berjalan efektif.

Petani, kata dia, perlu meningkatkan produksi, koperasi harus menjalankan kegiatan usaha secara efektif, sedangkan lembaga keuangan perlu memberikan dukungan pembiayaan. Seluruh komponen tersebut harus berjalan bersama agar pengembangan kakao dapat memberikan hasil optimal.

Ia menegaskan penandatanganan MoU merupakan langkah awal yang harus ditindaklanjuti dengan pelaksanaan program secara bertahap dan berkelanjutan.

“Kita ingin program ini berjalan secara bertahap dan berkelanjutan sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Jika ekosistem tersebut berjalan dengan baik, kata dia, lembaga keuangan yang lebih besar diharapkan dapat turut memberikan dukungan pembiayaan dengan skala lebih besar.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kami siapkan pelatihan bagi 1 juta orang dalam satu tahun yang ditanggung secara penuh oleh pemerintah, lengkap dengan sertifikasinya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan pembangunan 60 balai pelatihan kerja di berbagai daerah di Indonesia untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan vokasi.

Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker) Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan hal ini senada dengan upaya Kemnaker yang tengah menyiapkan pelatihan bagi 1 juta orang dalam satu tahun dengan pembiayaan penuh pemerintah, termasuk sertifikasi.

“Kami siapkan pelatihan bagi 1 juta orang dalam satu tahun yang ditanggung secara penuh oleh pemerintah, lengkap dengan sertifikasinya,” ujar Yassierli.

Program pelatihan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan keterampilan yang relevan, peserta diharapkan memiliki bekal yang lebih baik untuk memasuki pasar kerja.

Untuk menyelaraskan pelatihan dengan kebutuhan industri, Kemnaker mengoptimalkan pemanfaatan data pasar kerja melalui Labor Market Intelligence (LMI) serta pembaruan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI).

Data tersebut membantu memetakan kebutuhan jabatan dan keterampilan yang diperlukan dunia usaha dan industri.

Lebih jauh, Menaker Yassierli menjelaskan bahwa keterampilan menjadi salah satu pertimbangan perusahaan dalam menilai kesesuaian calon tenaga kerja dengan kebutuhan pekerjaan.

Pendekatan skill-first menitikberatkan pada kompetensi seseorang sebagai pertimbangan dalam proses tersebut.

“Yang saat ini dicari oleh perusahaan yang memiliki big data adalah kompetensinya, itu yang disebut dengan skill, dan kita sedang mencoba untuk membangun itu pada angkatan kerja di Indonesia,” ujar Menaker.

Penyelarasan pelatihan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja, lanjut dia, memerlukan kerja sama pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia usaha agar kompetensi yang dikembangkan semakin relevan dengan kebutuhan industri.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kita ingin lebih banyak produk diolah di Indonesia, lebih banyak nilai tambah tinggal di daerah dan lebih banyak masyarakat memperoleh pekerjaan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menjajaki peluang hilirisasi komoditas pertanian dan kelautan, mulai dari kacang hijau hingga rumput laut, bersama empat perusahaan China untuk meningkatkan nilai tambah produk dan membuka lapangan kerja di kawasan transmigrasi.

Penjajakan tersebut dilakukan dalam rangkaian kunjungan kerja Mentrans ke China pada 12–18 Oktober 2026, dengan fokus pada pengembangan industri pengolahan, transfer teknologi, investasi, serta perluasan akses pasar bagi komoditas unggulan kawasan transmigrasi.

“Kita ingin lebih banyak produk diolah di Indonesia, lebih banyak nilai tambah tinggal di daerah dan lebih banyak masyarakat memperoleh pekerjaan,” kata Iftitah dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Empat perusahaan yang ditemui pada Selasa (13/10) yakni China National Township Enterprises Co Ltd (CNTEC), FAMSUN Group, Shenzhen DJI Innovations Co Ltd (DJI) dan Beijing Leili Marine Bioindustry Inc.

Dalam pertemuan dengan CNTEC, perusahaan memaparkan kontrak perdagangan sepanjang 2026 yang mencakup 7.900 ton kacang hijau senilai 9,86 juta dolar AS atau sekitar Rp176,48 miliar dan 6.100 ton rumput laut penghasil karagenan senilai 9,73 juta dolar AS atau sekitar Rp174,16 miliar.

Secara keseluruhan, kedua komoditas tersebut memiliki nilai kontrak perdagangan sekitar 19,59 juta dolar AS atau sekitar Rp350,64 miliar dengan volume mencapai 14.000 ton.

Nilai tersebut merupakan kontrak perdagangan yang telah dipaparkan perusahaan, bukan komitmen investasi baru ataupun kontrak yang ditandatangani dalam pertemuan dengan Kementerian Transmigrasi.

Kementerian Transmigrasi mengatakan CNTEC juga telah menyampaikan minat melanjutkan kegiatan perdagangan dan menjajaki komoditas pertanian Indonesia lainnya.

Menurut Iftitah, peluang pasar tersebut perlu ditindaklanjuti dengan penguatan produksi, standardisasi mutu, pengelolaan pascapanen, dan rantai pasok agar komoditas dari kawasan transmigrasi dapat memenuhi kebutuhan pasar.

Sementara itu, penjajakan dengan FAMSUN Group difokuskan pada pengembangan teknologi penyimpanan biji-bijian, logistik pertanian, industri pangan dan pakan ternak, serta sistem pengolahan berbasis teknologi digital.

Pengembangan fasilitas pengeringan, penyimpanan, dan pengolahan hasil pertanian diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk, mengurangi kehilangan hasil pascapanen, serta memperluas akses pasar bagi petani dan pelaku usaha di kawasan transmigrasi.

Adapun pembahasan dengan DJI diarahkan pada pemanfaatan pesawat nirawak atau drone untuk kegiatan pertanian, termasuk penyemprotan, penebaran benih dan pupuk, pemberian pakan budi daya perairan, serta pengangkutan barang menggunakan teknologi yang sesuai.

Kementerian Transmigrasi juga menjajaki peluang pelatihan operator dan teknisi guna meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal sekaligus membuka kesempatan usaha baru dalam pemanfaatan teknologi pertanian.

Di sektor kelautan, penjajakan bersama Beijing Leili Marine Bioindustry Inc mencakup pengembangan produk turunan rumput laut, antara lain biostimulan pertanian dan bahan pendukung peningkatan kesehatan tanah serta produktivitas tanaman.

Peluang pengembangan industri tersebut masih memerlukan kajian mengenai kesesuaian bahan baku, kepastian pasokan, teknologi pengolahan, serta kemungkinan kemitraan dengan produsen dan pelaku usaha lokal.

Iftitah menekankan bahwa setiap peluang kerja sama perlu ditindaklanjuti melalui identifikasi proyek yang memiliki prospek bisnis dan manfaat ekonomi yang jelas bagi masyarakat di kawasan transmigrasi.

Oleh karena itu, lanjut dia, Kementerian Transmigrasi akan memetakan kesiapan lokasi, potensi komoditas, kebutuhan infrastruktur, nilai investasi, serta model kemitraan agar pengembangan industri dapat melibatkan petani, tenaga kerja, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat.

Melalui penjajakan tersebut, pemerintah berharap kawasan transmigrasi tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga berkembang sebagai pusat pengolahan komoditas yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperluas kesempatan kerja di luar Pulau Jawa.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kami melihat sertifikasi sebagai bagian dari transformasi tata kelola. Standar yang diterapkan menjadi sistem kerja nyata, terintegrasi dalam operasional dan mampu memastikan setiap proses berjalan konsisten, efisien serta bertanggung jawab

Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo mencatat nilai premi dari penjualan produk minyak sawit bersertifikat mencapai Rp190,78 miliar sepanjang Januari–September 2026, meningkat 47,87 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K Santosa mengatakan peningkatan nilai tersebut sejalan dengan penerapan sertifikasi keberlanjutan untuk memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus meningkatkan nilai tambah produk minyak sawit di pasar.

“Kami melihat sertifikasi sebagai bagian dari transformasi tata kelola. Standar yang diterapkan harus menjadi sistem kerja yang nyata, terintegrasi dalam operasional dan mampu memastikan setiap proses berjalan secara konsisten, efisien, serta bertanggung jawab,” kata Jatmiko dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan data perusahaan, nilai premi produk bersertifikat tersebut meningkat sebesar Rp61,76 miliar dari Rp129,02 miliar pada Januari–September 2025.

Nilai tersebut merupakan tambahan nilai ekonomi yang diperoleh melalui penjualan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan minyak inti sawit atau palm kernel oil (PKO) bersertifikat keberlanjutan.

Jatmiko menjelaskan penerapan standar keberlanjutan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi, tetapi juga membangun proses bisnis yang lebih terukur dan memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan.

Hingga Agustus 2026, sebanyak 67 pabrik kelapa sawit (PKS) dan 124 kebun yang dikelola PTPN IV PalmCo telah memperoleh sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), yakni standar internasional untuk produksi minyak sawit berkelanjutan.

Selain sertifikasi RSPO, perusahaan telah menerapkan standar sistem manajemen mutu ISO 9001 pada 176 unit, sistem manajemen lingkungan ISO 14001 pada 143 unit, serta Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada 191 unit.

Penguatan standar juga mencakup sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000 pada tiga unit serta sistem manajemen antipenyuapan ISO 37001 pada delapan unit.

Direktur Strategi dan Sustainability PTPN IV PalmCo Ugun Untaryo mengatakan penerapan standar tersebut menjadi bagian dari pengintegrasian prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola atau environmental, social, and governance (ESG) dalam kegiatan operasional perusahaan.

“Penerapan ESG tidak berhenti pada pemenuhan standar, tetapi bagaimana prinsip tersebut terintegrasi dalam proses bisnis,” ujar Ugun.

Menurut dia, salah satu penerapannya dilakukan melalui pengembangan ekonomi sirkular dengan mengoptimalkan pemanfaatan limbah kelapa sawit agar memiliki nilai ekonomi sekaligus mengurangi dampak kegiatan operasional terhadap lingkungan.

Perusahaan menilai penerapan sertifikasi keberlanjutan berpotensi memperluas akses pasar bagi produk sawit Indonesia, terutama pada pasar yang mensyaratkan pemenuhan standar lingkungan dan ketertelusuran produk.

Ke depan, PalmCo melanjutkan perluasan sertifikasi serta memperkuat penerapan prinsip ESG melalui peningkatan tata kelola, efisiensi penggunaan sumber daya, pengelolaan lingkungan, dan pengembangan ekonomi sirkular.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Implementasi kewajiban sertifikasi halal harus kita jadikan momentum untuk semakin meningkatkan kualitas dan daya saing produk industri nasional

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyampaikan implementasi kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk industri nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar domestik maupun global.

“Implementasi kewajiban sertifikasi halal harus kita jadikan momentum untuk semakin meningkatkan kualitas dan daya saing produk industri nasional. Industri halal memiliki potensi yang besar sehingga kesiapan pelaku industri dalam memenuhi standar halal menjadi bagian penting untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar domestik maupun global,” ujar Menperin sebagaimana keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Sarmuji menyampaikan penguatan ekosistem industri halal merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur industri nasional dan mendukung transformasi industri yang tangguh, berdaya saing, serta berkelanjutan.

Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tidak hanya fokus pada aspek regulasi, tetapi juga memperkuat layanan pendukung agar pelaku usaha dapat memenuhi standar mutu dan ketentuan yang berlaku secara efektif dan efisien.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan peran unit pelaksana teknis (UPT) Kemenperin di berbagai daerah untuk menyediakan layanan jasa industri, termasuk pendampingan dan fasilitasi pemenuhan persyaratan sertifikasi halal.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Emmy Suryandari mengatakan pelaku usaha perlu memandang implementasi Wajib Halal 2026 sebagai peluang strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk dan memperluas akses pasar.

“Sertifikasi halal bukan lagi sekadar pemenuhan administrasi, melainkan dapat menjadi katalisator peningkatan daya saing bagi industri kita untuk naik kelas. Dengan mengantongi sertifikat halal, produk lokal diharapkan semakin kompetitif dan tangguh untuk memasuki pasar domestik maupun global,” papar Emmy.

Emmy menjelaskan UPT Kemenperin menyediakan layanan mulai dari bimbingan teknis, pendampingan teknis, hingga membantu kesiapan industri menjalani proses sertifikasi halal melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang bersinergi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Menurutnya, dukungan tersebut diperlukan agar kewajiban sertifikasi halal tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan regulasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas produk dan memanfaatkan peluang pertumbuhan ekonomi halal.

Salah satu UPT yang memberikan dukungan tersebut adalah Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) Semarang.

Lembaga ini telah terakreditasi sebagai LPH berstatus Pratama dari BPJPH dan siap mendukung sertifikasi halal bagi industri kecil dan menengah (IKM) sektor makanan dan minuman di wilayah Jawa Tengah.

BBSPJPPI menargetkan peningkatan kapasitas layanan dengan meraih status LPH Utama pada 2027. Langkah tersebut ditujukan untuk memperluas cakupan layanan secara nasional dan internasional sehingga dapat memfasilitasi lebih banyak pelaku industri dalam memenuhi standar halal.

Selain pemeriksaan halal, BBSPJPPI menyediakan berbagai layanan jasa industri, antara lain pengujian, kalibrasi, sertifikasi produk, sertifikasi sistem manajemen ISO 9001 dan ISO 14001, sertifikasi industri hijau, verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta konsultansi dan pendampingan teknis industri.

Kepala BBSPJPPI Sofyari Rahman mengatakan pihaknya terus memperluas sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku industri untuk mempersiapkan implementasi Wajib Halal 2026.

“Fokus BBSPJPPI bukan sekadar membantu pemenuhan sertifikasi secara administratif, tetapi juga memastikan terjadinya transfer pengetahuan mengenai sistem penjaminan mutu. Dengan demikian, pelaku industri tidak hanya mampu memenuhi ketentuan yang berlaku, tetapi juga semakin kuat dari sisi kualitas dan daya saing,” ungkapnya.

Sofyari mengajak pelaku industri, khususnya di Jawa Tengah dan sekitarnya, untuk memanfaatkan layanan yang tersedia agar persiapan sertifikasi halal dapat dilakukan sedini mungkin.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

pengetatan pengawasan guna mencegah penyelundupan barang melalui pintu keluar masuk internasional sekaligus melindungi kepentingan negara

Lombok Tengah (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan memperketat pengawasan barang bawaan penumpang penerbangan internasional menyusul pengungkapan dua kasus penyelundupan emas 5,29 kilogram senilai total Rp13,1 miliar melalui Bandara Zainuddin Abdul Madjid di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Bali, NTB dan NTT Sunaryo mengatakan pengetatan pengawasan guna mencegah penyelundupan barang melalui pintu keluar masuk internasional sekaligus melindungi kepentingan negara.

"Semoga sinergi yang telah terjalin dengan baik terus diperkuat demi melindungi masyarakat dan mewujudkan perdagangan lintas batas yang lebih sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya dalam konferensi pers di kawasan Bandara Lombok, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Selasa.

Sunaryo menegaskan penyelundupan emas berpotensi mengganggu ketersediaan emas, stabilitas harga, serta program hilirisasi pemerintah.

Langkah pengawasan terhadap ekspor emas harus terus diperkuat agar perdagangan komoditas logam mulia tersebut berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya pada 3 Oktober 2026, Kantor Bea dan Cukai Mataram mengungkap dua kasus penyelundupan emas keluar negeri di Bandara Lombok.

Kasus pertama adalah ekspor ilegal emas yang terdiri atas empat emas batangan seberat 5.0003,6 gram dengan nilai barang diperkirakan mencapai Rp12,4 miliar dan potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp1,2 miliar.

Kemudian, kasus kedua berupa penyelundupan emas berbentuk perhiasan gelang seberat 294,2 gram dengan nilai barang sekitar Rp732 juta dan potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp73 juta.

Kepala Bea dan Cukai Mataram Zaeni Rokhman menuturkan penindakan pertama dilakukan terhadap seorang penumpang berinisial CGS yang hendak berangkat menggunakan pesawat Scoot Air (TR259) menuju Singapura untuk transit, lalu melanjutkan penerbangan menuju Hong Kong dengan pesawat Singapore Airline (SQ-874).

Petugas mendapati perilaku yang mencurigakan saat penumpang memasuki ruang tunggu, sehingga melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaannya.

Dari pemeriksaan tersebut, imbuh Zaeni, petugas menemukan empat batang emas dengan berat total 5.003,6 gram atau sekitar lima kilogram.

"Penumpang itu ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini dilakukan penahanan di Lapas Kelas 2A Lombok Barat," ucap dia.

Sedangkan, emas perhiasan berbentuk gelang seberat 294,2 gram diamankan dari dari seorang penumpang warga negara China berinisial ZY.

Perhiasan dengan perkiraan nilai Rp732 juta tersebut ditemukan di dalam tas ransel saat melewati pos pemeriksaan keberangkatan internasional di Bandara Lombok.

"Penanganan atas barang tersebut saat ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku," pungkas Zaeni.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

MBG bukan hanya sebagai program penyediaan makanan bagi anak-anak, melainkan juga bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan produktivitas tenaga kerja Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Board of Advisors Prasasti Hashim Djojohadikusumo menjelaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di hadapan Peraih Nobel Ekonomi Tahun 2024 James A. Robinson.

Ia mengaitkan persoalan gizi dengan kemampuan anak menyerap pelajaran, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas SDM dan produktivitas ketika memasuki usia kerja.

“Salah satu persoalannya, sekaligus yang menjadi landasan program kami adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mungkin sudah anda dengar. Program MBG merupakan salah satu program unggulan yang dijanjikan Presiden Prabowo selama kampanye,” kata Hashim dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa.

Hashim bercerita gagasan MBG sudah muncul sejak tahun 2006 ketika Presiden Prabowo Subianto khawatir mengenai kondisi gizi dan pendidikan anak-anak Indonesia.

Saat itu angka tengkes atau stunting di kalangan anak-anak cukup tinggi mencapai sekitar 30 persen.

Ia mengatakan persoalan gizi tidak selalu berarti anak-anak tidak mendapatkan makanan, tetapi juga dapat terjadi ketika makanan yang dikonsumsi tidak memenuhi kebutuhan nutrisi.

Bahkan Hashim mengungkapkan hasil kajian pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan sekitar 41 persen anak sekolah di Indonesia berangkat ke sekolah tanpa sarapan.

Kondisi tersebut dinilai mengganggu konsentrasi anak selama mengikuti pembelajaran di sekolah.

“Jadi bisa anda bayangkan ketika anak-anak harus mengikuti pelajaran selama tiga, empat atau lima jam dengan perut kosong,” tuturnya.

Maka dari itu, Hashim memandang persoalan gizi ini perlu ditangani agar Indonesia dapat memanfaatkan bonus demografi secara optimal.

Dengan terpenuhinya gizi anaka-anak, maka diharapkan anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi yang lebih produktif dan berkontribusi terhadap perekonomian.

Lebih lanjut, ia juga sempat membandingkan kualitas pendidikan Indonesia dengan Korea Selatan (Korsel).

Ia menyinggung hasil Programme for International Student Assessment (PISA) sebagai salah satu indikator untuk menggambarkan perbedaan capaian pendidikan kedua negara.

“Jika anda melihat, Korea hampir selalu berada di tiga besar, atau mungkin empat besar. Setahu saya, terakhir kali saya melihat negara-negara seperti Selandia Baru, Singapura, Korea, dan Finlandia berada di posisi teratas. Sementara itu, Indonesia hampir selalu berada di 10 persen terbawah, atau termasuk yang terburuk. Terakhir kali saya melihat, Indonesia berada di peringkat ke-62 dari 70 negara. Kita (Indonesia) berada di peringkat ke-62 dari 70 negara,” jelasnya.

Dengan demikian, peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan Indonesia untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Hashim menyampaikan MBG sebenarnya bukan kebijakan yang baru di dunia. Ia menyebut sejumlah negara sudah lebih dulu menjalankan program serupa. Justru Indonesia termasuk salah satu negara yang terlambat menerapkan kebijakan pemenuhan gizi tersebut.

Dengan demikian, Hashim menempatkan MBG bukan hanya sebagai program penyediaan makanan bagi anak-anak, melainkan juga bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan produktivitas tenaga kerja Indonesia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Anindya Novyan Bakrie mengungkapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kadin untuk meningkatkan kapasitas daripada UMKM.

"Kadin tetap ingin independen, non-budgeter, tapi ingin sekali istilahnya bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas daripada SDM, UMKM kita, dan lain-lain," ujar Anindya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal ini dikarenakan memang Kadin merasa terpanggil bahwa 92 persen ekonomi di Indonesia ini di luar daripada belanja pemerintah. Jadi secara tidak langsung dan langsung Kadin mempunyai peran di situ.

"Nanti di situ (RUU Kadin) juga akan ditulis bahwa kita mempunyai peran advokasi yang sudah tahu selama ini, tapi ditambah dua lagi yakni pendampingan dan juga pembinaan. Ini sangat penting, dan mudah-mudahan semua lancar dan mohon dukungannya," kata Anindya.

Melalui hal itu, bagaimana Kadin bisa menjadi mitra strategis pemerintah yang baik bukan saja bicara mengenai regulasi dan peraturan sesudah diciptakan, tapi mungkin bisa sebelumnya di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten.

Anindya berharap RUU Kadin dapat disahkan menjadi undang-undang. "Insya Allah bulan depan bisa diresmikan atau diketok setelah sebulan ini ada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan pemerintah," katanya.

Sebagai informasi, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan Revisi Undang-Undang (UU) Kadin akan mendorong UMKM agar bisa naik kelas.

Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, sebagaimana diketahui dari seluruh unit usaha di Indonesia 99 persennya adalah UMKM. Dan UMKM menyerap 97 persen tenaga kerja yang ada di Indonesia, dan menyumbangkan 61 persen Produk Domestik Bruto.

Selama 58 tahun ini, kata dia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin mampu untuk mengawal Kadin melewati berbagai macam dinamika seperti krisis moneter tahun 1998, krisis keuangan global 2008, pandemi 2020, dan hari ini tekanan geopolitik, geoekonomi, harga energi naik, perang dagang, perang fisik, dan lain-lain.

Menurut dia, pada tahun 1987 masih belum ada reformasi, apalagi Undang-Undang Cipta Kerja, belum ada internet, dan lain-lain.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong penguatan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) agar mampu membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia menembus pasar internasional.

Hal tersebut menjadi salah satu arah pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin yang tengah dibahas DPR RI.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026