Berdasarkan informasi terbaru yang kami terima, kondisi kelistrikan Batam sudah pulih 100 persen

Batam (ANTARA) - Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau (Kepri), memastikan pasokan listrik di Kota Batam telah kembali normal pascagangguan pasokan listrik yang melanda Batam sejak Senin (12/10) dan berdampak pada aktivitas masyarakat, pelayanan publik.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad menyampaikan bahwa pasokan listrik telah kembali pulih sepenuhnya berdasarkan informasi terbaru yang diterimanya.

“Berdasarkan informasi terbaru yang kami terima, kondisi kelistrikan Batam sudah pulih 100 persen,” katanya dalam keterangan resmi di Batam, Kamis.

Namun bagi Amsakar, pemulihan listrik bukan sekadar persoalan menyalakan kembali jaringan.

“Yang terpenting adalah memastikan masyarakat dapat kembali beraktivitas, kebutuhan dasar terpenuhi dan pelayanan publik berangsur normal,” kata dia.

Pihaknya memastikan pemerintah mengawal setiap progres agar seluruh aspek layanan dasar bagi masyarakat Kota Batam dapat kembali normal.

Di tengah situasi tersebut, Amsakar juga menyampaikan apresiasi kepada tim teknis PLN Batam yang bekerja menangani gangguan.

Sejak kejadian berlangsung, pihaknya terus berkoordinasi dengan Direksi PLN Batam beserta jajaran untuk memantau penanganan dan mendorong percepatan pemulihan.

“Kami memahami seluruh lapisan masyarakat merasakan langsung dampak gangguan ini. Karena itu, sejak awal kami terus berkoordinasi dengan PLN Batam dan seluruh pihak terkait agar penanganan berjalan cepat dan langkah-langkah yang diperlukan segera dilakukan. Kami mengapresiasi kerja keras seluruh tim yang terlibat,” ujarnya.

Dengan pasokan listrik yang kembali normal, distribusi air juga sedang melalui pemulihan, namun memerlukan waktu hingga jaringan perpipaan kembali terisi secara bertahap.

Data BP Batam per Rabu (14/10) pukul 06.00 WIB menunjukkan sekitar 80 hingga 85 persen area pelanggan telah kembali menerima aliran air pada elevasi normal.

Sementara itu, 319 trip mobil tangki disiapkan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di wilayah yang masih mengalami gangguan.

Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam Denny Tondano menjelaskan bahwa pulihnya operasional instalasi pengolahan air tidak serta-merta membuat seluruh pelanggan langsung menerima air secara normal.

“Jaringan perpipaan membutuhkan waktu untuk kembali terisi hingga tekanan dan volume air stabil. Wilayah yang berada di ujung jaringan maupun kawasan dengan elevasi lebih tinggi berpotensi membutuhkan waktu lebih lama,” kata Denny.

BP Batam memperkirakan proses pemulihan jaringan perpipaan secara keseluruhan dapat membutuhkan waktu.

Selama proses tersebut, distribusi air menggunakan mobil tangki disiapkan sebagai dukungan sementara, dengan prioritas bagi fasilitas kesehatan, rumah sakit, rumah ibadah dan pemukiman yang masih mengalami gangguan.

Kondisi ini menjadi perhatian karena kebutuhan air bersih tidak dapat ditunda.

Ia mengimbau masyarakat yang belum menerima aliran air secara normal diharapkan mengikuti informasi resmi mengenai distribusi bantuan dan perkembangan pemulihan di wilayah masing-masing.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kami terus mempercepat pemulihan layanan BBM di Bali melalui penguatan armada mobil tangki, penambahan personel, optimalisasi operasional terminal selama 24 jam serta kedatangan kapal pengangkut BBM

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga mengoperasikan armada mobil tangki dan terminal nonstop selama 24 jam untuk mempercepat pemulihan layanan distribusi BBM di wilayah Bali.

"Kami terus mempercepat pemulihan layanan BBM di Bali melalui penguatan armada mobil tangki, penambahan personel, optimalisasi operasional terminal selama 24 jam serta kedatangan kapal pengangkut BBM," sebut Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, berbagai langkah ini dilakukan untuk mempercepat distribusi ke SPBU dan membantu mengurai antrean yang masih terjadi di sejumlah wilayah Bali.

Kitty mengatakan penguatan distribusi dilakukan dengan menyiagakan 108 mobil tangki, terdiri atas 99 unit mobil tangki standby dan 9 unit mobil tangki spot charter.

Kesiapan armada tersebut didukung oleh 465 awak mobil tangki (AMT), termasuk 365 personel standby dan 100 personel perbantuan lintas daerah.

"Penambahan armada dan personel ini menjadi bagian dari upaya mempercepat penyaluran BBM dari terminal menuju SPBU," jelasnya.

Selain itu, Fuel Terminal (FT) Sanggaran dan Integrated Terminal (IT) Manggis dioperasikan selama 24 jam untuk mendukung kelancaran proses distribusi.

Penguatan pasokan juga dilakukan melalui kedatangan kapal pengangkut BBM yang telah bersandar, sehingga proses penerimaan dan penyaluran BBM dapat terus dioptimalkan sesuai kebutuhan di lapangan.

"Seluruh upaya ini dilakukan untuk mempercepat penyaluran BBM ke SPBU, membantu mengurai antrean, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan BBM," ujar Kitty.

Untuk mendukung akses masyarakat terhadap BBM, lanjutnya, sebanyak 66 SPBU di Denpasar dan Badung juga beroperasi selama 24 jam.

Pengoperasian SPBU tersebut diharapkan dapat memberikan lebih banyak pilihan waktu bagi masyarakat untuk mendapatkan BBM sekaligus mendukung upaya pemulihan layanan di berbagai wilayah.

Di tengah percepatan distribusi, Pertamina Patra Niaga tetap mengutamakan aspek keselamatan.

Setiap awak mobil tangki wajib menjalani pemeriksaan kesiapan kerja (fit to work) sebelum bertugas.

Pengaturan rotasi kerja juga diterapkan untuk menjaga stamina personel dan mencegah kelelahan, sehingga proses penyaluran BBM dapat berlangsung dengan aman.

Pertamina Patra Niaga terus memperkuat koordinasi dan mengoptimalkan seluruh rantai distribusi BBM untuk mendukung pemulihan layanan di Bali.

Masyarakat dapat memantau informasi mengenai SPBU yang dapat dikunjungi melalui akun Instagram resmi Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, @pertaminabali, sebelum menuju SPBU.

"Melalui berbagai langkah ini, Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus mengoptimalkan distribusi BBM agar kebutuhan energi masyarakat serta aktivitas perekonomian di Pulau Dewata tetap terjaga," sebut Kitty.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Terbitnya PP Nomor 39 Tahun 2026 merupakan capaian penting bagi pemerintah yang juga sesuai dengan program kerja utama Kementerian Perdagangan, yaitu pengamanan pasar dalam negeri

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2026 tentang Tindakan Pengamanan, Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan (PP TPTATI) pada 22 September 2026 untuk memperkuat perlindungan industri dalam negeri dari praktik perdagangan tidak adil dan lonjakan impor yang merugikan.

Dalam keterangan di Jakarta, Kamis, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan regulasi tersebut memperkenalkan pengaturan khusus mengenai anti-circumvention atau pencegahan penghindaran tindakan antidumping dan tindakan imbalan.

Pengaturan ini memungkinkan pemerintah merespons praktik penghindaran tindakan perdagangan, seperti perubahan rute pengiriman, pengalihan negara asal dan perubahan pola produksi.

"Terbitnya PP Nomor 39 Tahun 2026 merupakan capaian penting bagi pemerintah yang juga sesuai dengan program kerja utama Kementerian Perdagangan, yaitu pengamanan pasar dalam negeri," ujar Budi.

PP Nomor 39 Tahun 2026 juga menyempurnakan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam PP Nomor 34 Tahun 2011. Perubahan tersebut mencakup pengaturan tindakan pengamanan bilateral dan regional, tindakan perdagangan di kawasan berfasilitas, serta penguatan mekanisme penyelidikan.

Selain itu, regulasi baru tersebut menyelaraskan pengaturan instrumen perlindungan perdagangan (trade remedies) dengan komitmen Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Budi berharap penyempurnaan regulasi ini dapat meningkatkan efektivitas penyelidikan dan penerapan tindakan perdagangan, memperjelas koordinasi antarkementerian/lembaga, serta memberikan kepastian hukum bagi industri dalam negeri dan pelaku usaha.

"Melalui penguatan kerangka hukum tersebut, pemerintah berupaya memastikan bahwa industri nasional memiliki kesempatan bersaing yang lebih adil di pasar domestik," kata Budi.

PP TPTATI disusun melalui proses pembahasan yang berlangsung hampir satu dekade. Regulasi ini diharapkan memperkuat efektivitas perlindungan perdagangan sekaligus memberikan landasan hukum yang lebih adaptif dalam menghadapi dinamika perdagangan global.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

mengalami penurunan Rp13.000 menjadi Rp2.561.000 dari semula Rp2.574.000, dengan harga beli kembali ('buyback' turut turun ke Rp2.370.000 per gram

Jakarta (ANTARA) - Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Kamis, pukul 09.30 WIB mengalami penurunan Rp13.000 menjadi Rp2.561.000 dari semula Rp2.574.000, dengan harga beli kembali (buyback) turut turun ke Rp2.370.000 per gram.

Namun harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

- Harga emas 0,5 gram: Rp1.330.500.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp2.561.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp5.062.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp7.568.000.

‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp12.580.000.

‎- ⁠Harga emas 10 gram: Rp25.105.000.

‎- Harga emas 25 gram: Rp62.637.000.

‎- ⁠Harga emas 50 gram: Rp125.195.000.

‎- ⁠Harga emas 100 gram: Rp250.312.000.

‎- ⁠Harga emas 250 gram: Rp625.515.000.

‎- ⁠Harga emas 500 gram: Rp1.250.820.000.

‎- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp2.501.600.000.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Target kita bukan sekadar memperkenalkan produk kreatif Indonesia ke pasar global, tetapi memastikan produk tersebut mampu menghasilkan transaksi ekspor yang berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ekonomi Kreatif mengakselerasi 46 jenama binaan untuk memperluas penetrasi produk kreatif Indonesia di pasar internasional sekaligus mendorong keberlanjutan ekspor melalui partisipasi dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2026.

Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya mengatakan partisipasi jenama kreatif Indonesia di TEI 2026 tidak hanya untuk diperkenalkan tapi juga untuk menggaet potensi pasar global dan menghasilkan transaksi ekspor yang berkelanjutan.

“Target kita bukan sekadar memperkenalkan produk kreatif Indonesia ke pasar global, tetapi memastikan produk tersebut mampu menghasilkan transaksi ekspor yang berkelanjutan. Melalui Program ASIK dan Partisipasi Trade Expo Indonesia 2026 yang merupakan salah satu langkah strategis dalam memperkuat kesiapan ekspor, membuka akses ke pembeli internasional, serta mendorong jenama lokal tumbuh menjadi pemain global,” ujarnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Keikutsertaan Kementerian Ekraf dalam ajang ini menjadi bagian dari kolaborasi dengan Kementerian Perdagangan untuk memperluas akses pasar internasional bagi produk kreatif Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Kementerian Ekraf untuk periode Januari–April 2026, Amerika Serikat menjadi negara tujuan utama ekspor ekonomi kreatif Indonesia dengan nilai mencapai 3,31 miliar dolar AS. Ekspor tersebut didominasi subsektor fesyen senilai 2,80 miliar dolar AS, disusul kriya sebesar 480 juta dolar AS dan kuliner sebesar 15,55 juta dolar AS.

Subsektor kuliner disebut memiliki peluang besar untuk menembus pasar internasional. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, nilai ekspor produk pangan Indonesia ke pasar dunia mencapai sekitar 59,04 miliar dolar AS pada 2025.

Potensi ini ditopang oleh kekayaan bahan baku lokal, rempah-rempah, keragaman cita rasa, serta cerita budaya Nusantara yang menjadi keunikan produk kuliner Indonesia.

Amerika Serikat menjadi pasar ekspor produk pangan Indonesia terbesar kedua setelah Tiongkok. Pada 2025, nilai ekspor produk pangan Indonesia ke AS mencapai 5,97 miliar dolar AS, meningkat 14,06 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 5,23 miliar dolar AS. Angka tersebut menyumbang sekitar 10,1 persen dari total ekspor pangan Indonesia ke dunia.

Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain, Yuke Sri Rahayu mengatakan keikutsertaan Kementerian Ekraf dalam Trade Expo Indonesia merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membawa produk ekonomi kreatif Indonesia lebih dekat dengan pasar global.

“Kami ingin memastikan bahwa kreativitas dan kekayaan budaya Indonesia dapat dikonversi menjadi nilai ekonomi melalui perluasan akses pasar, peningkatan jejaring bisnis dan peluang ekspor,” ujar Yuke.

Digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, TEI 2026 memasuki penyelenggaraan ke-41 pada 14–18 Oktober 2026. Dalam TEI 2026, Kementerian Ekraf menghadirkan tiga booth yang mewadahi 46 jenama lokal diantaranya dari 18 jenama dari subsektor kriya, 16 jenama dari kuliner, dan 12 jenama fesyen turut berpartisipasi.

Seluruh jenama tersebut merupakan hasil binaan program Akselerasi Ekspor Kreasi Indonesia (ASIK). Jenama kriya dan kuliner berasal dari ASIK batch 2 dan batch 3, sedangkan jenama fesyen merupakan binaan ASIK batch 1 dan batch 2. Program ini menjadi salah satu upaya Kementerian Ekraf untuk memperkuat kesiapan ekspor, memperluas jejaring bisnis, dan membuka akses ke pembeli internasional.

Kehadiran Kementerian Ekraf di TEI 2026 juga memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam mengembangkan ekosistem ekspor nasional. Dukungan yang terintegrasi dibutuhkan agar pelaku ekonomi kreatif dapat meningkatkan kapasitas usaha, memperkuat kualitas produk dan kemasan, memenuhi standar pasar, serta mengakses promosi, pembiayaan, dan jejaring distribusi.

Melalui TEI 2026, Kementerian Ekraf berharap semakin banyak jenama lokal mampu mengubah potensi kreatif menjadi nilai ekonomi, memperluas jangkauan pasar, dan membangun transaksi ekspor yang berkelanjutan.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Masing-masing berkapasitas 16 kiloliter

Denpasar (ANTARA) -

“Masing-masing berkapasitas 16 kiloliter,” kata Area Manager Communication, Relations and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Ahad Rahedi di Denpasar, Bali, Kamis.

Untuk wilayah operasi di Bali, suplai BBM dipasok dari Terminal BBM Manggis di Kabupaten Karangasem dan Terminal BBM Sanggaran di Kota Denpasar.

Berdasarkan data Pertamina Wilayah Pemasaran Bali, Terminal BBM Sanggaran Denpasar didukung 25-30 armada truk tangki BBM.

Kemudian, di Terminal BBM Manggis Karangasem didukung 72 unit truk tangki yang hingga saat ini dikebut penyalurannya ke sejumlah SPBU.

Pihaknya juga menyiapkan pengemudi mobil tangki cadangan serta menambah operator SPBU cadangan untuk antisipasi petugas kelelahan dan berkoordinasi dengan Kodam IX/Udayana dalam mendukung kebutuhan operasional.

Selain itu, menggunakan layanan motoris BBM atau petugas yang membawa motor untuk menyalurkan bensin kepada pengguna kendaraan roda dua sesuai ketentuan operasional sebagai salah satu alternatif layanan.

Pihaknya kembali mengirim pasokan BBM melalui Terminal BBM Manggis di Kabupaten Karangasem dan dermaga di Terminal BBM Sanggaran, Denpasar.

Ia merinci total pasokan BBM itu terdiri atas 44,9 juta liter pertalite dan 13 juta liter pertamax yang dikirim bertahap periode 14-17 Oktober 2026.

Sementara itu, hingga Kamis pukul 10.00 Wita masih terjadi antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali di antaranya SPBU Gatot Subroto Denpasar Timur dekat Teras Ayung Denpasar, SPBU Bandara Ngurah Rai Badung, SPBU di dekat Patung Sakah Sukawati Gianyar, hingga SPBU Padang Kerta Karangasem.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan surat edaran Gubernur Bali pada Rabu (14/10) untuk skema bekerja dari rumah (WFH) untuk instansi pemerintah termasuk sektor pendidikan, BUMN, BUMD yang berlaku mulai Kamis ini hingga Sabtu (17/10).

Bekerja dari rumah itu dilakukan untuk menekan mobilitas dan mendukung upaya penyediaan dan distribusi BBM.

Sebelumnya,

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut turunnya harga patokan ekspor (HPE) dan harga referensi (HR) komoditas emas pada periode kedua Oktober 2026 dipengaruhi oleh menguatnya nilai mata uang utama global.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana menjelaskan HPE Emas turun sebesar 3,15 persen selama periode pengumpulan data. Tren serupa juga terjadi pada HR emas yang pergerakannya turut dipengaruhi dinamika pasar global.

"Penurunan HPE dan HR emas pada periode kedua Oktober 2026 dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti menguatnya nilai tukar mata uang utama global serta meningkatnya imbal hasil obligasi di pasar internasional sehingga orang-orang mengalihkan investasi emas ke obligasi," kata Tommy dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

HPE ditetapkan sebesar 135.024,36 dolar AS per kilogram dari 139.409,07 dolar AS per kilogram pada periode I Oktober 2026. HR emas juga turun menjadi 4.199,73 dolar AS per troy ounce (t oz) dari 4.336,11 dolar AS per t oz.

Ketentuan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 2008 Tahun 2026 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar. Kepmendag tersebut berlaku untuk periode 15-31 Oktober 2026.

HPE dan HR emas ditetapkan berdasarkan data dan masukan teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengacu pada publikasi London Bullion Market Association (LBMA).

Penetapan ini juga melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian.

"Penetapan dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga berdasarkan informasi, data, dan masukan yang disampaikan kementerian dan lembaga terkait," ujar Tommy.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa bidang ekonomi terjadi pada Rabu (14/10), mulai dari Direktur Utama PLN diganti jadi Suroso Isnandar hingga BPJPH sediakan sertifikasi halal UMKM gratis jelang Wajib Halal.

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca:

Direktur Utama PLN diganti jadi Suroso Isnandar

Suroso Isnandar ditunjuk untuk menggantikan Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero), kata Komisaris PLN Andi Arief ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta.

Baca selengkapnya di sini

Menperin: Wajib halal jadi momen pacu daya saing produk industri

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyampaikan implementasi kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk industri nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar domestik maupun global.

Baca selengkapnya di sini

Pemerintah pantau serentak 8.000 KDKMP mulai 15 Oktober

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah mulai memantau sekitar 8.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara serentak pada Kamis 15 Oktober untuk mengidentifikasi dan menangani kendala operasional.

Baca selengkapnya di sini

Hashim jelaskan Program MBG di hadapan Peraih Nobel Ekonomi 2024

Board of Advisors Prasasti Hashim Djojohadikusumo menjelaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di hadapan Peraih Nobel Ekonomi Tahun 2024 James A. Robinson.

Baca selengkapnya di sini

BPJPH sediakan sertifikasi halal UMKM gratis jelang Wajib Halal

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan pemerintah telah menyediakan pemberian sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjelang Wajib Halal pada 18 Oktober ini.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) dan Danantara mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengantisipasi pertumbuhan jumlah penumpang dengan menyusun masterplan transformasi perkeretaapian untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan, khususnya KRL Jabodetabek.

“Saya minta nanti dibikinin roadmap, master plan mengenai transformasi publik kereta api ini,” ujar Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria dalam keterangannya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Penyusunan masterplan menjadi langkah strategis untuk mengantisipasi pertumbuhan jumlah penumpang sekaligus memastikan pengembangan infrastruktur dan layanan perkeretaapian berjalan terarah dalam jangka panjang.

KAI diminta menyusun peta jalan yang mencakup kebutuhan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas jaringan, serta pengalaman pelanggan.

Berdasarkan proyeksi KAI, jumlah penumpang KRL Jabodetabek pada 2026 diperkirakan mencapai 375 juta orang, melampaui target awal sebesar 369 juta penumpang.

Hingga September 2026, jumlah penumpang telah mencapai 271 juta orang. Dalam jangka panjang, volume penumpang diproyeksikan mendekati 600 juta orang per tahun pada 2036.

Untuk mengantisipasi pertumbuhan tersebut, KAI menyiapkan peningkatan kapasitas layanan melalui pemendekan jarak antarperjalanan dan penambahan kapasitas rangkaian kereta.

Pada lintas Green Line menuju Serpong dan Rangkasbitung, jarak antarperjalanan ditargetkan menjadi kurang dari 10 menit dengan penggunaan rangkaian SF-12.

Sementara itu, peningkatan kapasitas melalui penggunaan rangkaian SF-12 pada lintas Cikarang dan Bogor ditargetkan siap pada 2028–2029.

Masterplan juga akan mencakup pembenahan seluruh aspek pendukung operasional, mulai dari optimalisasi jumlah rangkaian kereta, peningkatan kapasitas stasiun dan peron, penguatan sistem komunikasi, hingga penanganan titik-titik dengan kepadatan lalu lintas kereta tertinggi.

“Jadi semua, semua pilarnya itu dirapihin, stasiunnya, bangun master plan-nya, termasuk jumlah keretanya, stasiunnya, alat komunikasinya, titik trafik yang tertingginya, berapa kapasitas stasiun di situ,” ujar Dony.

Melalui penyusunan masterplan yang komprehensif, BP BUMN dan Danantara mendorong KAI memastikan setiap pengembangan dilakukan secara terintegrasi untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah penumpang.

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas angkut sekaligus menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih nyaman, efisien, dan andal bagi masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus melanjutkan pembersihan material longsor di ruas jalan nasional Tapan–Batas Jambi, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar), untuk memulihkan kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.

Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan bahwa penanganan dilakukan secara bertahap dengan mengerahkan alat berat dan personel melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar. Upaya ini dilakukan untuk memastikan akses jalan tetap fungsional sekaligus mengamankan titik-titik longsor yang berisiko terhadap keselamatan pengguna jalan.

“Untuk Tapan–Batas Jambi, akses sudah kembali fungsional. Tetapi 14 titik longsor tetap harus ditangani dan diamankan. Pekerjaan darurat harus segera menyambung ke penanganan permanen,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Meski akses jalan telah kembali fungsional, penanganan di 14 titik longsor masih berlangsung dengan mengerahkan 10 alat berat. Selama proses pembersihan, lalu lintas diberlakukan dengan sistem buka-tutup.

Longsor dipicu hujan berintensitas tinggi yang terjadi pada 9–11 Oktober 2026 dan berdampak pada ruas jalan Tapan–Batas Jambi sepanjang 16,2 kilometer. Berdasarkan laporan penanganan bencana BPJN Sumbar, terdapat 14 titik longsoran, terdiri atas dua titik longsor di bawah badan jalan dan 12 titik longsor pada lereng di atas badan jalan.

Sejumlah titik mengalami kerusakan dengan tingkat risiko tinggi. Pada KM 219+100, badan jalan mengalami longsor hingga setengah bagian sehingga berisiko sangat tinggi mengalami amblas. Sementara itu, titik KM 231+650 juga masuk kategori berisiko tinggi dan memerlukan penanganan lebih lanjut.

Selain itu, longsoran besar dari lereng atas menutup akses di 10 titik, sedangkan dua titik lainnya mengalami longsoran kecil yang menutup setengah badan jalan.

Kondisi tersebut membuat pembersihan dan pengamanan harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi lapangan serta tingkat risiko di setiap lokasi.

Untuk mempercepat penanganan, Kementerian PU melalui BPJN Sumbar mengerahkan 10 unit alat berat dan alat pendukung, terdiri atas empat unit ekskavator, dua unit wheel loader, satu unit motor grader, dan tiga unit dump truck.

Peralatan tersebut digunakan untuk membersihkan material berupa tanah, bebatuan, batang pohon, serta material lain yang menutupi badan jalan, sekaligus mendukung penanganan pada titik-titik terdampak.

Hingga Rabu (14/10), lalu lintas pada ruas Tapan–Batas Jambi masih diberlakukan dengan sistem buka-tutup selama proses pembersihan berlangsung. Pengaturan ini dilakukan agar penanganan dapat berjalan dengan tetap memperhatikan keselamatan pengguna jalan dan petugas di lapangan.

Kementerian PU terus melanjutkan penanganan pada titik-titik terdampak untuk mendukung kelancaran perjalanan masyarakat dan distribusi logistik antar wilayah. Selain membersihkan material longsor, pengamanan lokasi berisiko juga menjadi bagian penting dari upaya pemulihan agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) memperkuat perlindungan pekerja untuk mendorong produktivitas dan keberlanjutan industri mebel, serta kerajinan nasional.

Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur menyampaikan, peningkatan daya saing industri harus berjalan beriringan dengan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja yang menjadi bagian penting dalam rantai produksi dan pasok industri.

“Industri mebel dan kerajinan Indonesia tidak mungkin tumbuh kuat tanpa pekerja yang terlindungi, produktif, dan sejahtera. Pada saat yang sama, perlindungan tenaga kerja akan semakin berkelanjutan apabila dunia usahanya juga sehat, bertumbuh, dan berdaya saing,” ujar Sobur dalam pernyataan yang diterima dan dikonfirmasi dari Jakarta, Kamis

Karena itu, lanjutnya, HIMKI dan BPJS Ketenagakerjaan hadir sebagai mitra strategis yang saling mendukung untuk memajukan industri, melindungi pekerja, serta memperkuat kesejahteraan seluruh pihak dalam ekosistem ini.

Menurut dia, salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui kemitraan strategis dengan BPJS Ketenagakerjaan dengan menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di Lounge HIMKI, Hall 9, Trade Expo Indonesia (TEI) 2026, ICE BSD City, Tangerang, Rabu (14/10).

Menurut dia, kerja sama tersebut tidak hanya bertujuan memperluas kepesertaan jaminan sosial, tetapi juga meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan tenaga kerja sebagai bagian dari tata kelola usaha yang baik.

“Melalui jaringan HIMKI di berbagai daerah, kami akan membantu membuka ruang sosialisasi, edukasi, dan koordinasi dengan para pelaku usaha. BPJS Ketenagakerjaan, pada sisi lain, akan mendukung dengan informasi, pendampingan, fasilitasi, serta layanan perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Dengan demikian, menurut dia, kerja sama ini memberikan manfaat nyata bagi perusahaan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pekerja, dan keluarganya.

Dalam kemitraan ini, HIMKI akan mendorong keterlibatan anggota serta memfasilitasi komunikasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan pelaku industri. Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan sosialisasi, edukasi, pendampingan, dan fasilitasi layanan kepesertaan.

Program BPJS Ketenagakerjaan mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan sesuai persyaratan masing-masing program.

Menurut dia, kedua pihak selanjutnya akan menindaklanjuti kesepakatan melalui sosialisasi, pemetaan kebutuhan, serta fasilitasi kepesertaan di berbagai daerah.

Kerja sama ini diharapkan memperkuat kesejahteraan pekerja sekaligus mendukung produktivitas dan daya saing industri mebel dan kerajinan Indonesia.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan operasi modifikasi cuaca (OMC) terus dioptimalkan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah, salah satunya Kalimantan Tengah.

Menhut dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan OMC dijadwalkan berlangsung pada 15-16 Oktober dengan pesawat yang akan diterbangkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Ia mengatakan strategi tersebut dilakukan karena kondisi jarak pandang di Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, dan Bandara Iskandar Pangkalan Bun belum memungkinkan untuk penerbangan pesawat OMC.

Pemerintah kemudian menyiapkan penerbangan dari Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin.

“Pasukan Udara OMC di tanggal 15 dan 16 Oktober. Mohon didoakan, bibit awan hujannya ada bagus. Tapi sekali lagi, karena tidak bisa diterbangkan pesawatnya dari Tjilik Riwut dan juga dari Pangkalan Bun, maka akan kita terbangkan dari Syamsudin Noor untuk OMC,” kata Menhut.

Selain OMC, pemerintah juga menyiapkan strategi pergeseran helikopter water bombing. Menhut mengatakan saat ini terdapat enam helikopter water bombing di Kalimantan Tengah, termasuk yang berada di Pangkalan Bun dan Tjilik Riwut.

Namun, operasi penerbangan terkendala jarak pandang yang belum memenuhi batas minimum.

“Visibility-nya minimum itu 5.000, ini tidak bisa terbang,” ujarnya.

Sebagai alternatif, pemerintah akan mencoba memindahkan helikopter dari Kalimantan Selatan ke Kuala Pembuang, Seruyan, yang memiliki kondisi jarak pandang lebih baik.

Pemerintah juga menjajaki kemungkinan menggeser helikopter dari daerah lain yang kondisi karhutlanya mulai membaik, seperti Riau.

“Ketimbang dari Syamsudin Noor Kalsel, mungkin lebih baik kita tarik ke Kuala Pembuang. Jadi itu kita lakukan, termasuk di dalamnya adalah di Sungai Perlu dan Sungai Tanjung Rengas. Nah, ini kita juga akan melakukan water bombing sekaligus juga menyisir dari darat,” kata Menhut.

Menhut menegaskan operasi udara tersebut akan berjalan beriringan dengan penguatan operasi darat.

“TNI, Polri, Manggala Agni, Kemenhut, BPBD, relawan, dan Masyarakat Peduli Api (MPA) akan dikerahkan untuk bersama-sama menangani karhutla di Tanjung Puting dan sekitarnya,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026