Makassar (ANTARA) - Menteri Kebudayaan Fadli Zon meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendata atau memetakan kontribusi sektor budaya khususnya bidang musik sebagai penggerak ekonomi bangsa.

Fadli Zon di Makassar, Selasa, mengatakan berdasarkan data Global Music Report 2026, pendapatan industri rekaman musik di tingkat global untuk tahun 2025 itu mencapai 31,7 miliar dolar AS atau meningkat 6,4 persen dibanding tahun sebelumnya.

"Dari jumlah itu, 69,6 persen pendapatan musik rekaman global berasal dari layanan streaming, dengan lebih dari 837 juta pengguna akun langganan berbayar di seluruh dunia," katanya pada pembukaan Konferensi Musik Indonesia di Makassar.

Adapun kawasan Asia mencatat pertumbuhan pendapatan musik rekaman sebesar 10,9 persen tahun 2025, dan ini menunjukkan industri musik dunia terus berkembang dengan transformasi digital sebagai salah satu pendorong utama.

Menurut dia, perkembangan ini juga terlihat di Indonesia. Data Spotify itu sepanjang 2025, karya musisi Indonesia ditemukan lebih dari 6,3 miliar kali oleh pendengar.

Royalty yang diterima oleh musisi Indonesia melalui Spotify meningkat lebih dari 16 persen dibandingkan tahun sebelumnya dengan sekitar 60 persen berasal dari pendengar luar negeri antara lain dari Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Malaysia, dan Inggris.

Dan ini juga memperlihatkan musik Indonesia memiliki daya tarik dan peluang besar menjangkau pasar internasional.

"Kita minta BPS memetakan proporsi dari statistik ekonomi budaya, termasuk industri budaya, khususnya di bidang musik ini kepada ekonomi kita," ujarnya.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Untuk tanggung jawabnya petani mitra, yaitu menangani perawatan tanaman, pemanenan dan pemasaran hasil produksi.

Sawahlunto (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Sawahlunto, Sumatera Barat, menerapkan teknologi pertanian modern dan kemitraan lintas sektor untuk mengoptimalkan lahan pangan dan hortikultura di Desa Salak, Kecamatan Talawi, sekaligus mengevaluasi efektivitas program tersebut sebagai acuan pengembangan di desa lain.

"Sejauh ini hasil penerapannya menunjukkan perkembangan yang baik. Namun, kita mengingatkan seluruh pihak agar tetap mematuhi regulasi, mengidentifikasi kendala dan menyiapkan langkah perbaikan atau penyesuaian untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program," kata Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra, di Sawahlunto, Selasa.

Ia menyatakan telah turun langsung ke lahan pertanian di Desa Salak tersebut untuk peninjauan dan berdiskusi langsung dengan para petani dan pihak-pihak terkait di lapangan.

Dia menyaksikan penanaman padi menggunakan drum seeder, demonstrasi traktor roda dua serta pemetikan cabai keriting yang dikelola melalui kemitraan petani dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Karya Muda Mandiri Salak.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Sawahlunto Heni Purwaningsih menyatakan optimalisasi lahan perkebunan cabai di Desa Salak didukung kemitraan dengan PLN IP UBP Ombilin Sijantang.

Dukungan tersebut diberikan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan berupa bantuan pupuk berbahan fly ash and bottom ash (FABA), traktor roda dua, serta sejumlah benih.

Direktur BUMDes Karya Muda Mandiri Salak Arni Yunita menjelaskan dalam skema kerja sama dengan BUMDes yaitu BUMDes menyediakan modal, mengelola administrasi, serta memantau dan mengevaluasi usaha cabai keriting.

"Untuk tanggung jawabnya petani mitra, yaitu menangani perawatan tanaman, pemanenan dan pemasaran hasil produksi" kata dia lagi.

Ia menyebut usaha tersebut menargetkan penanaman 3 ribu batang cabai keriting dengan proyeksi produksi 1,5 ton per siklus tanam.

Dia mengungkapkan asumsi harga jual yakni Rp30 ribu per kg, maka potensi omzet kotor diperkirakan mencapai Rp45 juta per siklus sebelum dikurangi biaya operasional.

Secara nasional, Kementerian Pertanian mengembangkan Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS), yakni pendekatan modernisasi budi daya yang memadukan teknologi, mekanisasi, dan pengelolaan usaha tani untuk meningkatkan produktivitas serta efisiensi.

Pengembangan pertanian modern tersebut sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya agenda kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, yang menekankan peningkatan produksi dalam negeri dan penguatan ketahanan pangan nasional.

Pewarta: Najmi Aulia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan harga telur ayam mulai turun setelah pemerintah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) menindak anomali distribusi yang merugikan peternak dan konsumen.

"Alhamdulillah, terima kasih Pak Kabareskrim, juga Polri, kami sudah bicara, sudah mulai menindak. Baru diumumkan harga sudah turun. Jadi, harga turun di konsumen. Nah jadi ini kabar baik," kata Amran, dalam keterangannya yang terkonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan harga telur ayam di tingkat konsumen mulai turun setelah pihaknya berkoordinasi dengan Kabareskrim Polri terkait anomali harga komoditas tersebut.

Pemerintah juga memperkuat dukungan kepada peternak melalui penyediaan bahan baku pakan yang lebih murah serta menyiapkan pembangunan pabrik tepung telur untuk mengurangi ketergantungan impor.

Sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (26/10/2026), Mentan menyampaikan bahwa koordinasi dengan aparat penegak hukum mulai membuahkan hasil dalam menjaga stabilitas komoditas itu

Mentan menjelaskan anomali harga terlihat dari kesenjangan antara harga telur di tingkat peternak dan konsumen. Harga telur di tingkat peternak berada pada kisaran Rp20.000-Rp21.000 per kilogram, sedangkan di tingkat konsumen mencapai Rp40.000-Rp45.000 per kilogram.

"Telur ayam surplus, bahkan ekspor. Tapi di tingkat peternak itu harga telur ayam Rp20.000-Rp21.000 per kilogram. Harusnya Rp26.000 dan Rp30.000, tetapi ironisnya di konsumen Rp40.000-Rp45.000. Ini di atas harga eceran tertinggi. Ada anomali," ujar Amran.

Untuk membantu peternak, pemerintah menyiapkan langkah jangka pendek melalui dukungan bahan baku pakan. Pemerintah membeli bahan baku pakan berupa bungkil kedelai untuk disalurkan langsung kepada peternak dengan harga Rp8.630 per kilogram, lebih rendah dibandingkan harga swasta yang berkisar Rp10.000-Rp12.000 per kilogram.

"Solusi yang kami lakukan yang jangka pendek kepada peternak, pertama SPHP (jagung). Kemudian pemerintah yang membeli pakan soybean itu langsung ke peternak, harganya Rp8.630 per kilogram. Sedangkan swasta (harganya) Rp10.000, Rp11.000, Rp12.000 per kg," beber Amran.

Pemerintah juga menyalurkan jagung melalui skema Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog bagi peternak kecil dengan subsidi pemerintah. Langkah ini ditujukan untuk membantu peternak memperoleh bahan baku pakan dengan harga lebih terjangkau.

Di sisi hilir, pemerintah menyiapkan pembangunan pabrik tepung telur bersama badan usaha milik negara (BUMN).

Pembangunan fasilitas itu diharapkan memperkuat industri pengolahan hasil peternakan dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor tepung telur.

"Karena ada impor telur, tepung telur dari negara lain, insya Allah kita akan bangun bersama BUMN. Mudah-mudahan satu tahun selesai, impornya nanti kita stop," ujarnya.

Rangkaian kebijakan tersebut diarahkan untuk membenahi sektor perunggasan dari hulu hingga hilir. Pemerintah menangani anomali harga, membantu menekan biaya produksi peternak, dan mendorong pengembangan industri pengolahan agar produksi dalam negeri memberikan nilai tambah lebih besar.

Kementerian Pertanian terus mendorong penguatan sektor perunggasan nasional agar surplus produksi dapat memberikan manfaat bagi peternak, sementara konsumen memperoleh pangan dengan harga yang wajar.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Pariaman (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) meminta bantuan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) di Sumatera Barat (Sumbar) untuk menyosialisasikan kepada masyarakat terkait penertiban sekitar 6.800 bangunan di jalur bebas rel kereta api (KA) di provinsi itu.

"Kami mohon bantuan Forkopimda untuk sama-sama melakukan sosialisasi agar tidak ada bangunan-bangunan di sekitar rel kereta api," kata Direktur Utama PT KAI (Persero) Bobby Rasyidin saat Pencanangan Reaktivasi Jalur Kereta Api di Sumbar yang dilaksanakan di Stasiun Kereta Api Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Selasa.

Ia mengatakan bangunan warga di atas lahan milik KAI tersebut merupakan salah satu tantangan pihaknya untuk reaktivasi jalur kereta api di Sumbar selain dari geografi daerah yang berbukit serta potensi bencana alam.

Ia menyampaikan dalam dunia perkeretaapian jalur kereta harus bebas enam meter ke kanan dan enam meter ke kiri sehingga totalnya 12 meter bebas dari bangunan.

"Kami identifikasi ada enam ribu delapan ratus bangunan yang berpotensi mengganggu jalur bebas," katanya.

Ia menyampaikan pihaknya akan melakukan reaktivasi jalur kereta api dari Kayu Tanam ke Padang Panjang, lalu kemudian dilanjutkan ke Solok, dan Sawahlunto.

Untuk tahap pertama, lanjutnya direncanakan reaktivasi rel kereta api Kayu Tanam - Padang Panjang dilaksanakan pada 2027 dengan pajang jalur 15,3 kilometer.

"Rel yang digunakan khusus, bergerigi," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah yang memprioritaskan reaktivasi rel kereta api di Sumbar.

Ia juga menanggapi terkait dengan adanya bangunan milik warga di lahan milik KAI yang dapat menjadi tantangan dalam reaktivasi rel kereta api di provinsi tersebut.

"Ini akan ada komunikasi, KAI dan pemerintah daerah akan melakukan kolaborasi untuk menjelaskan kepada masyarakat. Apalagi ini merupakan tanah KAI bukan tanah ulayat," kata dia.

Ia mengatakan tanah di bawah ribuan bangunan tersebut merupakan milik KAI yang bersertifikat sehingga menurutnya dengan dialog yang baik maka kendala itu dapat diselesaikan lebih mudah dibandingkan dengan pembebasan lahan tol.

Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Hari ini kita melepas ekspor perdana produk UMKM asal Kabupaten Asahan berupa terasi udang rebon 40 ton ke Thailand dengan nilai sekitar Rp230 juta.

Medan (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) melepas ekspor terasi produk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) asal Kabupaten Asahan, Sumatera Utara (Sumut), sebanyak 40 ton ke Thailand.

"Hari ini kita melepas ekspor perdana produk UMKM asal Kabupaten Asahan berupa terasi udang rebon 40 ton ke Thailand dengan nilai sekitar Rp230 juta,” kata Zulhas didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Suryadi, di depan Kantor Bupati Asahan dalam keterangan tertulis di Medan, Selasa.

Menko Pangan mengatakan, ekspor terasi tersebut semakin membuka peluang produk olahan lokal dalam menjangkau pasar yang lebih luas, dan meningkatkan nilai ekonomi hasil perikanan.

Kabupaten Asahan memiliki garis pantai sekitar 56 kilometer di Selat Malaka, dan menjadi salah satu daerah dengan produksi perikanan tangkap terbesar di Sumut.

"Higga September 2026, produksi perikanan tangkap Asahan mencapai 50.658 ton. Potensi itu, turut menopang berbagai usaha pengolahan hasil laut yang memanfaatkan bahan baku dari nelayan setempat," ujar Zulhas.

Menurutnya, terasi dengan bahan baku udang rebon tersebut menjadi salah satu produk olahan yang terus dikembangkan untuk memperluas pasar hasil perikanan bagi masyarakat pesisir.

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Asahan menyatakan, volume ekspor komoditas terasi pada 2025 tercatat mencapai 1.897 ton dengan nilai sekitar Rp21 miliar lebih.

Volume ekspor terasi meningkat menjadi 2.758 ton dengan nilai sekitar Rp34 miliar hingga September tahun ini, dan capaian itu menunjukkan semakin besarnya peluang produk olahan hasil laut Asahan di pasar internasional.

"Pemerintah berharap pengiriman ekspor terasi perdana ke Thailand ini dapat dilakukan secara rutin, dan tentu semakin membuka akses pasar produk olahan hasil laut Asahan," ujar Zulhas.

Menko Pangan juga menyebutkan bahwa dukungan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait dinilai penting agar UMKM lokal terus berkembang dan mampu memperluas pasar.

"Dengan begini setelah melepas ekspor terasi, akses pasar semakin terbuka. Kita minta Bank Indonesia, pak Bupati, tolong didukung semua agar UMKM kita bisa berkembang,” kata Zulhas menegaskan.

Pewarta: Muhammad Said
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Pembangunan tanggul pantai tersebut diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama warga yang selama ini menghadapi dampak rob dan abrasi

Demak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengawal pembangunan hybrid seawall atau tanggul pantai di Desa Surodadi Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, sebagai upaya mengurangi dampak rob dan abrasi yang selama bertahun-tahun mengancam kawasan pesisir tersebut.

"Pembangunan tanggul pantai tersebut diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama warga yang selama ini menghadapi dampak rob dan abrasi yang menghambat aktivitas ekonomi, termasuk kegiatan budi daya perikanan di kawasan tambak," kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen saat meninjau langsung pembangunan tersebut di Desa Surodadi, Kabupaten Demak, Selasa.

Ia berharap infrastruktur yang didanai melalui APBD Provinsi Jateng 2026 sebesar Rp10 miliar itu mampu mengurangi dampak banjir rob dan abrasi. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat kembali mengelola tambak secara optimal sekaligus menggerakkan perekonomian kawasan pesisir.

Menurut dia, peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan proses pengerjaan proyek berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

Taj Yasin juga mengapresiasi respons positif masyarakat terhadap pembangunan hybrid seawall tersebut. Infrastruktur itu dirancang tidak hanya mengandalkan konstruksi beton, tetapi juga mendukung pertumbuhan mangrove sebagai pelindung alami kawasan pesisir.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro menjelaskan pembangunan hybrid seawall di Desa Surodadi mencakup penanganan sepanjang 930 meter, terdiri atas bangunan utama sepanjang 720 meter dan struktur groin atau bangunan pengendali gelombang sepanjang 210 meter.

Pekerjaan tersebut dibagi menjadi dua paket. Masing-masing paket mencakup bangunan utama sepanjang 362 meter dan struktur groin sepanjang 105 meter. Secara keseluruhan, konstruksi tersebut menggunakan 8.500 buah buis beton.

Berdasarkan laporan per 25 Oktober 2026, progres pengerjaan paket I mencapai 56,212 persen, sedangkan paket II mencapai 65,822 persen.

Proyek tersebut memiliki masa pelaksanaan selama 175 hari, terhitung sejak 5 Juni hingga 26 November 2026.

Selain pembangunan tanggul pantai, Pemprov Jateng juga melakukan upaya perlindungan kawasan pesisir melalui Program Mageri Segoro. Sepanjang 2025, program tersebut mencatat penanaman sekitar 2,34 juta batang mangrove di lahan seluas 257 hektare di kawasan pesisir Jawa Tengah.

Sementara itu, Kepala Desa Surodadi Supriyanto mengapresiasi pembangunan hybrid seawall yang dinilainya membantu masyarakat menghadapi persoalan abrasi selama bertahun-tahun.

Menurut dia, masyarakat mulai merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur pelindung pantai tersebut. Sebelumnya, air laut kerap masuk ke kawasan yang dihuni dan dimanfaatkan warga.

Kini, keberadaan struktur pelindung pantai tersebut memberikan harapan bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan yang lebih baik.

Supriyanto menilai manfaat pembangunan akan semakin luas apabila proyek tersebut dapat dilanjutkan hingga menjangkau wilayah pesisir lain yang masih membutuhkan perlindungan.

Menurut Supriyanto persoalan abrasi tidak hanya berdampak pada pemilik tambak, tetapi juga masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pembangunan perlindungan pantai dinilai penting untuk membantu memulihkan kondisi lingkungan sekaligus mendukung keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi warga pesisir.

Ia menambahkan pemerintah desa telah menyosialisasikan program tersebut kepada masyarakat, baik warga yang memiliki lahan di sekitar lokasi pembangunan maupun mereka yang tidak memiliki tambak.

Program tersebut, lanjut dia, menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah untuk membantu mengurangi beban masyarakat yang selama bertahun-tahun menghadapi dampak bencana pesisir.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah akan menelusuri anomali harga yang merugikan 4,8 juta peternak, sekaligus membebani konsumen.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah menindak tegas pihak perantara (middleman) jika mengambil keuntungan tidak wajar, sehingga merugikan peternak sekaligus membebani konsumen melalui anomali harga.

“Ini ada anomali. Harga di peternak turun, harga di konsumen naik. Terjadi inflasi. Harusnya kalau harga di peternak turun, itu di konsumen turun, tapi dua-dua berteriak. Berarti ada pelaku yang tidak bertanggung jawab, itu kita kejar,” kata Mentan, di Jakarta, Selasa.

Karena itu, Mentan menegaskan akan menindak tegas pihak-pihak yang bermain sebagai perantara dan mengambil keuntungan tidak wajar dalam rantai distribusi pangan, khususnya sektor peternakan.

Pemerintah akan menelusuri anomali harga yang merugikan 4,8 juta peternak, sekaligus membebani konsumen.

Amran menyoroti kondisi ketika harga ayam di tingkat peternak turun, tetapi harga di tingkat konsumen justru meningkat.

Menurutnya, ketidakwajaran tersebut perlu ditelusuri karena berpotensi menunjukkan adanya praktik perdagangan yang tidak bertanggung jawab.

Ia menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan praktik yang merugikan peternak terus berlangsung. Penelusuran akan dilakukan bersama Satgas Pangan dan aparat penegak hukum untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga mempermainkan rantai distribusi.

”Kita tindak tegas. Tidak ada kompromi,” ujar Mentan.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolri, Kabareskrim, dan Satgas Pangan atas dukungan dalam mengawal tata niaga pangan serta melindungi peternak Indonesia.

“Kita bela peternak Indonesia, petani Indonesia agar tidak gaduh di lapangan,” ujarnya pula.

Menurut Amran, penguatan tata niaga harus berjalan seiring dengan pembenahan sistem produksi dan distribusi.

Pemerintah tengah membangun sistem terintegrasi (closed system) yang menghubungkan petani jagung dengan peternak melalui koperasi, sehingga kebutuhan pakan dapat dipenuhi secara lebih terjamin dan rantai pasok menjadi lebih terkendali.

Melalui langkah tersebut, pemerintah ingin memastikan peternak memperoleh bahan baku pakan dengan harga yang wajar, sementara konsumen tetap mendapatkan produk peternakan dengan harga yang terjangkau.

Amran mengungkapkan upaya pembenahan harus memberikan manfaat nyata bagi seluruh pihak. Tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan secara tidak wajar dengan mengorbankan kesejahteraan peternak maupun masyarakat.

“Doakan, kita atur dulu harga acuan pemerintah, atau harga pembelian pemerintah, kemudian harga eceran tertinggi. Sementara digodok, kita lakukan terbaik untuk peternak. Tapi ingat, konsumen juga tidak boleh korban,” kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Kami ingin menghadirkan layanan yang memudahkan wisatawan dalam memenuhi berbagai kebutuhan perjalanan, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga pilihan destinasi dan aktivitas wisata.

Surabaya (ANTARA) - Jawa Timur Park Group menghadirkan Tourism Service Center (TSC) sebagai pusat layanan wisata terpadu yang menyediakan informasi destinasi, akomodasi, transportasi, hingga paket liburan untuk memudahkan wisatawan menjelajahi Kota Batu dan Malang Raya.

Manager Marketing dan Public Relations Jawa Timur Park Group Titik S Ariyanto dalam keterangan diterima di Surabaya, Selasa, mengatakan TSC dikembangkan untuk memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhan perjalanan, sekaligus memperkuat konektivitas antarpelaku pariwisata di Kota Batu dan Malang Raya.

“Melalui Tourism Service Center, kami ingin menghadirkan layanan yang memudahkan wisatawan dalam memenuhi berbagai kebutuhan perjalanan, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga pilihan destinasi dan aktivitas wisata," katanya.

Pihaknya juga ingin memperkuat konektivitas antarpelaku pariwisata, agar potensi Kota Batu dan Malang Raya dapat dinikmati secara lebih luas.

"Melalui kolaborasi dengan berbagai mitra, termasuk pengembangan paket wisata edukasi bersama KAI Commuter, kami berharap dapat menghadirkan pilihan perjalanan yang semakin beragam, praktis, dan memberikan nilai tambah bagi wisatawan,” ujarnya.

TSC menyediakan layanan rekomendasi kuliner, penyewaan sepeda motor, pemandu wisata, transportasi, akomodasi, tur wisata alam, hingga kebutuhan pertemuan dan penyelenggaraan acara.

Layanan tersebut juga mencakup perjalanan wisata domestik dan internasional melalui kerja sama dengan hotel, destinasi wisata, pusat oleh-oleh, serta pelaku usaha kuliner.

TSC menawarkan Paket Sakti dua hari satu malam mulai Rp240.000 per orang. Paket ini menggabungkan fasilitas hotel dan tiket masuk taman rekreasi Jawa Timur Park Group sesuai pilihan yang tersedia.

Paket Super Sakti tiga hari dua malam juga tersedia mulai Rp495.000 per orang. Paket tersebut menawarkan pilihan kunjungan ke tiga taman rekreasi Jawa Timur Park Group sesuai ketentuan yang berlaku.

Pilihan akomodasi mencakup Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, 1979 Social Hotel, dan Heliconia Hotel. Destinasi yang dapat dipilih antara lain Jatim Park 1, Jatim Park 2, Dino Park, dan Museum Angkut.

Jawa Timur Park Group turut bekerja sama dengan KAI Commuter menghadirkan paket wisata edukasi mulai Rp234.000 per orang. Paket ini mengintegrasikan perjalanan menggunakan kereta api dengan kegiatan pembelajaran langsung di destinasi wisata.

Fasilitas paket meliputi tiket kereta api pulang-pergi, transportasi dari Stasiun Blimbing menuju destinasi wisata, tiket masuk, lembar kerja siswa (LKS) edukasi, makan siang, cendera mata, serta oleh-oleh.

Paket tersebut menjadi alternatif bagi sekolah dan rombongan yang ingin menggabungkan pengalaman menggunakan transportasi publik dengan kegiatan edukasi di destinasi wisata.

Selain itu, TSC menawarkan Paket Liburan Hemat mulai Rp1.030.000 per kamar di 1979 Social Hotel. Paket ini mencakup sarapan untuk dua orang dan akses kunjungan ke tiga taman rekreasi Jawa Timur Park Group bagi dua orang.

Untuk menunjang kenyamanan pengunjung, TSC menyediakan fasilitas penitipan barang, pengisian daya perangkat elektronik, serta informasi berbagai destinasi dan layanan wisata.

Pusat layanan tersebut berlokasi di gerbang utama Jawa Timur Park 3, tepatnya di area bawah jembatan layang. Lokasi ini menjadi titik layanan bagi wisatawan yang ingin memperoleh informasi dan merencanakan perjalanan.

Kehadiran TSC diharapkan memperluas akses wisatawan terhadap beragam pilihan perjalanan sekaligus memperkuat keterhubungan destinasi wisata dengan sektor pendukung pariwisata di Kota Batu dan Malang Raya.

Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui situs tourismservicecenter.com serta akun Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark. Seluruh paket wisata berlaku sesuai syarat dan ketentuan masing-masing.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

PJBG selain FID adalah syarat utama konsorsium Inpex menyetujui FID. Ada satu lagi pengadaan barang dan jasa. Mudah-mudahan bisa ikut cepat. Produksi gas mulai secepatnya kalau bisa 2029, bagus, 2030 paling telat akhir tahun 2030

Jakarta (ANTARA) - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan proyek gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) Abadi di Blok Masela, Maluku, mulai beroperasi paling lambat akhir 2030.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, target tersebut didukung penyelesaian tahap desain awal rekayasa atau Front-End Engineering Design (FEED) pada Oktober 2026, tiga bulan lebih cepat dari jadwal semula.

"Mudah-mudahan FID (Final Investment Decision) segera, atau paling telat kalau bisa akhir Januari 2027," kata Djoko dalam seremoni penyelesaian FEED proyek LNG Abadi Masela di Jakarta, Selasa.

FEED merupakan tahap perancangan teknik yang mencakup penyusunan dasar desain, spesifikasi, serta kebutuhan teknis proyek. Hasil pekerjaan tersebut menjadi acuan penting dalam mempersiapkan pelaksanaan pembangunan fasilitas LNG Abadi Masela.

Menurut Djoko, setelah FEED selesai, proyek senilai sekitar 22 miliar dolar AS itu perlu memenuhi sejumlah persyaratan untuk mencapai keputusan investasi akhir, termasuk penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dan penyelesaian pengadaan barang dan jasa.

"PJBG selain FID adalah syarat utama konsorsium Inpex menyetujui FID. Ada satu lagi pengadaan barang dan jasa. Mudah-mudahan bisa ikut cepat. Produksi gas mulai secepatnya kalau bisa 2029, bagus, 2030 paling telat akhir tahun 2030," ujarnya.

Sementara itu, Presiden Direktur Inpex Masela Ltd. Kenji Hasegawa mengatakan penyelesaian FEED mencakup perancangan fasilitas onshore LNG dan floating production storage and offloading (FPSO). Kemudian subsea umbilicals, risers and llowlines (SURF) serta gas export pipeline (GEP).

Ia mengatakan, penyelesaian FEED menjadi landasan bagi proyek untuk melanjutkan persiapan menuju tahap rekayasa, pengadaan, konstruksi, dan instalasi (engineering, procurement, construction, and installation/EPCI), serta mencapai FID.

Inpex, kata Kenji, akan melanjutkan koordinasi dengan pemerintah, mitra usaha patungan, kontraktor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong pengembangan proyek secara aman dan bertanggung jawab.

Proses penelaahan independen dokumen FEED juga melibatkan sekitar 200 profesor dan doktor dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dan Universitas Pattimura.

Proyek Blok Masela dirancang menghasilkan gas sebesar 1.380 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD), dengan kapasitas produksi LNG 9,5 juta ton per tahun. Proyek tersebut juga dirancang menyalurkan 100 MMSCFD gas pipa untuk pasar domestik serta menghasilkan kondensat sebanyak 35.000 barel per hari.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Penyiapan kompensasi tersebut menjadi bagian dari kegiatan yang berjalan seiring dengan pengembangan proyek yang dikelola Inpex Masela Ltd tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memastikan kompensasi bagi masyarakat yang terdampak pengembangan proyek gas alam cair (LNG) Abadi di Blok Masela, Maluku.

Dalam upacara penyelesaian front-end engineering design (FEED) proyek LNG Abadi Masela, di Jakarta, Selasa, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan penyiapan kompensasi tersebut menjadi bagian dari kegiatan yang berjalan seiring dengan pengembangan proyek yang dikelola Inpex Masela Ltd tersebut.

Djoko mengungkapkan kegiatan di sekitar proyek saat ini sudah mencakup pembangunan pagar perimeter dan jalan.

Ia menyampaikan bahwa pihaknya terus mengawal proyek tersebut agar dapat on stream secepatnya termasuk terkait kompensasi sosial masyarakat di area terdampak.

“Kami berharap penyelesaian seluruh pekerjaan FEED proyek LNJ Abadi ini menjadi fondasi yang kokoh untuk mempercepat langkah kita menuju final investment decision (FID) dan selanjutnya ke tahapan konstruksi,” ujar Djoko.

Djoko menyampaikan bahwa proyek Abadi Masela dengan nilai investasi sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat (AS) itu dirancang untuk menghasilkan gas sebesar 1.380 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD), dengan kapasitas produksi LNG sebesar 9,5 juta ton per tahun.

Proyek tersebut juga dirancang menyalurkan 100 MMSCFD gas ke pasar domestik serta menghasilkan kondensat sebanyak 35.000 barel per hari.

Sementara itu, perusahaan energi asal Jepang, Inpex, telah menyelesaikan desain rekayasa awal (front-end engineering design/FEED) proyek Abadi Masela pada Oktober 2026. Keputusan investasi atau FID ditargetkan dapat dicapai pada Januari 2027.

Adapun proyek strategis LNG di Blok Masela, Kepulauan Tanimbar, Maluku, telah memulai tahap pembangunan yang ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) oleh Presiden Prabowo Subianto pada 16 Juli 2026.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Kenyamanan pelanggan tidak hanya diwujudkan melalui perjalanan yang aman dan tepat waktu, melainkan melalui kepedulian terhadap barang-barang yang tertinggal

Cirebon (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon, Jawa Barat, mengembalikan sebanyak 617 barang tertinggal milik penumpang dengan estimasi nilai mencapai Rp702,58 juta selama Januari hingga September 2026.

Manager Humas KAI Daop 3 Cirebon Muhibbuddin mengatakan, pengembalian barang tersebut dilakukan melalui layanan Lost and Found, untuk membantu penumpang memperoleh kembali barang yang tertinggal di kereta api maupun stasiun.

“Kenyamanan pelanggan tidak hanya diwujudkan melalui perjalanan yang aman dan tepat waktu, melainkan melalui kepedulian terhadap barang-barang yang tertinggal,” kata Muhibbuddin saat dihubungi di Cirebon, Selasa.

Selama sembilan bulan tersebut, kata dia, sebanyak 617 barang telah dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan 36 barang masih dalam proses penanganan.

“Adapun 31 barang berupa makanan telah dimusnahkan karena kondisinya tidak lagi layak untuk dikonsumsi,” katanya.

Ia merinci berdasarkan jenisnya, barang temuan tersebut terdiri atas 358 barang kategori biasa, 259 barang berharga, dan 67 barang berupa makanan.

Menurut dia, seluruh barang yang ditemukan ditangani sesuai prosedur perusahaannya dengan mempertimbangkan jenis dan kondisi barang sebelum proses pengembalian kepada pemilik.

Muhibbuddin mengatakan petugas melakukan pendataan dan pengamanan barang temuan, untuk memudahkan penelusuran serta memastikan proses penyerahan berjalan sesuai ketentuan.

“Kami mengimbau penumpang memeriksa barang bawaan, sebelum turun dari kereta atau meninggalkan stasiun guna menghindari kehilangan,” katanya.

Ia menuturkan, pemeriksaan barang bawaan oleh penumpang dapat dilakukan pada tempat duduk, rak bagasi, serta area sekitar penumpang sebelum mengakhiri perjalanan.

Ia menambahkan, jika barang tertinggal atau hilang, penumpang dapat segera melaporkannya kepada petugas KAI di stasiun agar pencarian dapat ditindaklanjuti.

“Kami mengajak seluruh pelanggan untuk lebih teliti terhadap barang bawaannya. Namun, apabila ada barang yang tertinggal, jangan ragu untuk segera melapor kepada petugas KAI,” ucap dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Tidak ada rekomendasi Dekonas (DEN) untuk menghapus pasal kerugian negara. Yang kita cari adalah kepastian hukum.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pasal kerugian negara tidak akan dihapus dalam Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Luhut mengatakan bahwa dalam rekomendasi awal yang diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2026 lalu, tidak ada poin mengenai penghapusan pasal kerugian negara.

Hal itu ia sampaikan usai menggelar pertemuan dengan Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Kementerian Hukum (Kemenhum), Kantor Staf Presiden (KSP), Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyampaikan hasil kajian DEN terkait UU Tipikor.

"Tidak ada rekomendasi Dekonas (DEN) untuk menghapus pasal kerugian negara. Yang kita cari adalah kepastian hukum. Ekonomi tidak akan berjalan tanpa kepastian hukum yang jelas, dan kita harus berani menyempurnakan perbaikan UU Tipikor, agar lebih selaras dengan standar United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang sudah diratifikasi 20 tahun lalu, namun belum diimplementasikan optimal," kata Luhut dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa.

Berdasarkan kajian mendalam selama enam bulan terakhir yang melibatkan banyak pakar hukum, DEN merumuskan empat usulan penyempurnaan utama.

Pertama, penyempurnaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor/Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP.

Menguatkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor serta Pasal 603 dan 604 KUHP melalui penetapan tingkat kesengajaan (mens rea) sesuai standar internasional, serta mengacu pada amanat Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa perhitungan kerugian keuangan negara harus jelas, terukur dan objektif sesuai Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026.

Kedua, penambahan ketentuan Policy and Business Judgment Rule untuk melindungi kebijakan bisnis yang diambil dengan iktikad baik, sesuai prosedur tata kelola yang benar, dan bebas dari konflik kepentingan.

Ketiga, menambahkan ketentuan korupsi yang selama ini belum diatur kuat dalam hukum nasional, seperti tindak pidana penyuapan terhadap pejabat publik asing (Bribery of Foreign Public Officials).

Keempat, menyiapkan Omnibus Law Keuangan Negara guna mempertegas batas antara kekayaan BUMN dan keuangan negara.

Dalam forum tersebut, seluruh K/L yang hadir pada dasarnya menyetujui urgensi penyempurnaan regulasi ini.

Untuk memastikan aturan yang disusun lebih komprehensif dan berimbang, DEN secara terbuka menampung berbagai masukan dan catatan kritis dari aparat penegak hukum serta kementerian terkait yang hadir.

Rekomendasi kajian dari DEN ini masih akan diperdalam lebih lanjut oleh pemerintah, termasuk dalam proses perumusannya nanti.

Namun, DEN menilai bahwa kesepakatan yang terjalin dalam pertemuan ini merupakan langkah awal yang krusial untuk memperkuat kepastian hukum, agar penegakan hukum memberikan kepastian, keadilan, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Ekonomi tidak akan jalan tanpa kepastian hukum yang jelas. Jadi kita sama-sama mesti berani membuat satu keputusan yang sudah sekian puluh tahun kita tidak lakukan. Kita sudah ratifikasi dua puluh tahun tapi kita belum implementasikan UNCAC ini. Jadi saya kira mesti kita perjelas,” kata Luhut pula.

Wamenhum Edward Omar Sharif Hiariej menekankan pentingnya asas kausalitas yang sangat ketat antara perbuatan hukum dan kerugian negara.

Ketegasan asas itu dinilai sangat krusial untuk mencegah praktik di peradilan yang kerap menarik murni kasus-kasus sektoral menjadi ranah tindak pidana korupsi.

Sementara itu, dari sisi penegakan hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan catatan sekaligus usulan agar pemerintah merumuskan standar baku perhitungan kerugian negara yang hanya dilakukan oleh lembaga berwenang.

Sementara Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana menyampaikan sepakat dengan rencana penyempurnaan UU Tipikor ini.

Ia juga mendorong adanya perubahan pendekatan penindakan korupsi, dari yang sebelumnya berfokus pada follow the suspect menjadi followthe money.

Lebih lanjut, kejaksaan menyetujui rumusan Business Judgment Rule (BJR) sebagai instrumen untuk memberikan rasa aman dan perlindungan bagi pengambil kebijakan.

“Jadi kami sekali lagi tentu mendukung ini dalam rangka bagaimana kita juga punya kontribusi besar sebagai tidak hanya semata menindak, tapi juga memberikan masukan terhadap baik itu pertemuan ekonomi juga bagaimana investasi agar tetap masuk ke Indonesia,” ujar Asep Nana Mulyana.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026