Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyatakan Kementerian Transmigrasi akan merealisasikan pembangunan Rumah Kopi di kawasan transmigrasi Ketapang Nusantara, Kecamatan Jagong Jeget pada 2027.

“Pemkab Aceh Tengah terus mendorong pengembangan kawasan transmigrasi berbasis komoditas unggulan daerah. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui rencana pembangunan Rumah Kopi di kawasan transmigrasi Ketapang Nusantara, Kecamatan Jagong Jeget, yang diupayakan Kementrans,” kata Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga dalam keterangan diterima di Banda Aceh, Rabu.

Ia menjelaskan pihaknya telah bertemu dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Kementerian Transmigrasi RI, Nirwan Ahmad Helmi sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil riset Tim Ekspedisi Patriot tahun 2025.

Ia mengatakan Ekspedisi Patriot tahun 2025 mengusulkan pembangunan Rumah Kopi untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan sekaligus mendorong hilirisasi kopi di kawasan transmigrasi Ketapang Nusantara.

Bupati Haili Yoga menyampaikan bahwa pembangunan tersebut perlu disinergikan dengan program kementerian lainnya agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia mencontohkan dukungan Kementerian Pertanian berupa bibit kopi dan mulsa yang telah diterima dan ditanam, sehingga dapat diperkuat dengan fasilitas pengolahan melalui program Kementerian Transmigrasi.

“Kolaborasi antarkementerian sangat penting. Kementerian Pertanian sudah membantu bibit dan sarana pertanian, kemudian Kementerian Transmigrasi mengupayakan Rumah Kopi. Kita berharap hasil produksi petani tidak hanya berhenti pada penanaman, tetapi berlanjut sampai pengolahan, peningkatan kualitas, dan pemasaran hingga ekspor," kata Haili Yoga.

Ia juga menyoroti potensi keterlibatan generasi muda dalam pengembangan kopi Aceh Tengah. Dengan dukungan teknologi, pendampingan, dan fasilitas yang memadai, anak muda diharapkan mampu menghasilkan produk kopi berkualitas konsisten sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja di kawasan transmigrasi.

Selain Rumah Kopi, pertemuan tersebut turut membahas kebutuhan pembangunan pasar rakyat di kawasan transmigrasi Ketapang Nusantara, Kecamatan Jagong Jeget, menyusul musibah kebakaran yang berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berharap koordinasi ini dapat ditindaklanjuti melalui program dan dukungan anggaran yang terukur sehingga potensi kopi serta aktivitas ekonomi masyarakat kawasan transmigrasi semakin berkembang.

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Kementerian Transmigrasi RI, Nirwan Ahmad Helmi mengatakan pihaknya akan mengupayakan pembangunan Rumah Kopi di Jagong Jeget pada 2027.

“Fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas kopi Aceh Tengah, memperkuat proses pengolahan, serta mendorong produk kopi lokal memenuhi standar pasar internasional dan ekspor,’ katanya.

Pihaknya berharap dengan pembangunan Rumah Kopi di Jagong Jeget nantinya, kualitas kopi dari kawasan transmigrasi Ketapang Nusantara semakin baik, memiliki standar yang berorientasi ekspor, dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pembangunan Rumah Kopi tersebut direncanakan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp2 miliar, terdiri atas Rp1,5 miliar untuk pembangunan fisik dan Rp500 juta untuk pengadaan peralatan pengolahan kopi.

Terkait pembangunan pasar, Nirwan menjelaskan bahwa Kementerian Transmigrasi akan melihat kemampuan anggaran yang tersedia. Apabila terdapat keterbatasan anggaran, pihaknya akan menjajaki koordinasi dengan Kementerian Perdagangan maupun kemungkinan dukungan pihak ketiga untuk membantu memenuhi kebutuhan pembangunan pasar tersebut.

Ia menambahkan pasar rakyat dinilai penting sebagai pusat aktivitas perdagangan masyarakat, sedangkan Rumah Kopi diharapkan menjadi sarana pengembangan komoditas unggulan.

"Kedua kebutuhan itu diharapkan dapat saling mendukung dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi Jagong Jeget," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Nirwan Ahmad Helmi turut didampingi Direktur Pengembangan Produk Unggulan Transmigrasi, Sofyan Hanafi.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Indramayu (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit (RU) Balongan, Indramayu, Jawa Barat, mengoptimalkan pemantauan operasional menyusul munculnya nyala api gas suar bakar (flare) yang terlihat lebih besar untuk memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman.

Pjs. Area Manager Communication, Relation and CSR PT Pertamina Patra Niaga RU Balongan, Andromedo Cahyo Purnomo mengatakan tim operasi dan keselamatan, terus memantau kondisi di area kilang guna memastikan operasional tetap terkendali.

“Tim operasi dan HSSE Kilang Balongan terus melakukan monitoring untuk memastikan kondisi tetap aman dan terkendali serta tidak menimbulkan dampak terhadap masyarakat di sekitar area operasi,” katanya dalam keterangan yang diterima di Indramayu, Jawa Barat, Rabu.

Ia menyebutkan, pemantauan tersebut dilakukan setelah beredarnya informasi dan visual mengenai nyala api flare di Kilang Balongan pada Selasa (13/10) dini hari.

Andromedo menjelaskan flare merupakan instalasi yang digunakan dalam industri minyak dan gas, untuk menangani kelebihan gas hidrokarbon secara aman.

Keberadaan fasilitas tersebut, kata dia, menjadi bagian dari sistem operasional kilang dalam mengelola gas yang dihasilkan dari proses industri sesuai prosedur keselamatan.

Ia menyebutkan nyala api yang terlihat berkaitan dengan kegiatan operasional di area kilang, yang dilaksanakan berdasarkan prosedur keselamatan dan pengendalian operasi.

Andromedo mengatakan keselamatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan menjadi prioritas perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional kilang.

“Kami memahami bahwa munculnya nyala api flare yang terlihat lebih besar pada malam hari dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat,” ujarnya.

Ia memastikan kondisi tersebut tidak berdampak terhadap rantai pasokan BBM, sehingga distribusi energi tetap terjaga.

Selain pemantauan internal, Kilang Balongan juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti kondisi di area operasional.

Pihaknya akan menyampaikan informasi lanjutan kepada masyarakat, apabila terdapat perkembangan yang perlu diketahui.

“Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi untuk menghindari kesalahpahaman mengenai kondisi operasional kilang,” ucap dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pakar energi Ali Ahmudi Achyak menilai positif upaya PT Pertamina Hulu Energi (PHE), sebagai Subholding Upstream Pertamina, mengelola seluruh wilayah kerja (WK) migas baik melalui eksplorasi dan eksploitasi sumur baru maupun optimalisasi sumur tua dalam mendukung peningkatan produksi.

"Saya kira PHE terus berbenah dalam mengelola seluruh wilayah kerja, termasuk untuk meningkatkan produksi. Kondisi cadangan kita memang semakin terbatas, tetapi tetap ada opportunity, termasuk melalui sumur tua," kata dia di Jakarta, Rabu.

Optimalisasi sumur tua, lanjutnya, bisa menjadi peluang untuk mendukung upaya peningkatan produksi migas demi ketahanan energi nasional, terlebih hal itu didukung keandalan manajemen hulu migas dan penguasaan teknologi PHE yang terus membaik.

Menurut Direktur Eksekutif Pusat Kajian Ketahanan Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan (Puskep) Universitas Indonesia (UI) itu, optimalisasi potensi-potensi sumur tua memang menjadi peluang dalam mendukung kinerja PHE.

"Tentu saja, dengan tetap melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumur-sumur baru, serta pemberdayaan sumur masyarakat. Sebagai upaya pencapaian target PHE, hal itu memang baik," ujar dia dalam keterangannya.

Ali menyebutkan eksploitasi sumur-sumur tua tidak semudah sumur-sumur migas baru, apalagi, tingkat produksi dari optimalisasi sumur-sumur tua tersebut juga jauh lebih rendah dibandingkan sumur baru.

Selain itu, dari sisi keekonomian jika menggunakan teknologi lama dengan produksi yang semakin menurun, tentu menjadi tidak ekonomis.

Sedangkan, jika memakai teknologi baru, tambahnya, diharapkan bisa mengurangi komponen biaya SDM sehingga nilainya mungkin masih bisa dianggap ekonomis untuk sumur-sumur yang sudah tidak ekonomis.

Apalagi, kata dia, saat ini untuk mengurangi biaya, bisa saja pengelolaan diserahkan ke pemda, seperti Riau dan Sumatera Selatan, hasilnya dijual juga ke Pertamina sehingga dijadikan sebagai bagian dari lifting migas.

"Ini adalah upaya untuk mengejar target produksi. Jadi, apapun upaya untuk mengelola sumur tua, tetap patut diapresiasi," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade juga mengapresiasi kinerja PHE Offshore Northwest Java (PHE ONWJ) saat kunjungan lapangan dan melihat langsung kondisi dan kinerja sumur yang telah beroperasi sejak 1969 di Perairan Utara Laut Jawa, Jawa Barat, Minggu (4/10/2026).

Menurut dia, hasil kunjungan lapangan menunjukkan kinerja PHE ONWJ cukup baik, meski merupakan sumur tua dan telah mengalami proses peralihan pengelolaan, produktivitasnya masih dapat dipertahankan.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat melaksanakan job fair dengan menyediakan 1.282 lowongan kerja dalam rangka memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

"Kegiatan ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam mengurangi pengangguran dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan secara langsung," kata Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri saat membuka kegiatan job fair di Bencingah Agung Masmirah di Lombok Tengah, Rabu.

Kegiatan yang berlangsung hingga 16 Oktober 2026 itu menghadirkan 57 perusahaan dan pelaku usaha dari 13 kategori bidang usaha dengan menyediakan 1.282 lowongan pekerjaan.

"Pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di dunia kerja yang terus berkembang," katanya.

Bupati mengingatkan para pencari kerja agar tidak takut menghadapi persaingan dan tidak mudah menyerah ketika mengalami kegagalan.

Menurutnya, dunia kerja modern tidak hanya mempertimbangkan ijazah formal, tetapi juga kompetensi profesional, etos kerja, kedisiplinan, kemampuan beradaptasi, serta penguasaan teknologi.

"Realisasi investasi di Kabupaten Lombok Tengah telah mencapai sekitar Rp7 triliun, melampaui target awal sebesar Rp3 triliun," katanya.

Bupati berharap penyelenggaraan job fair pada tahun-tahun mendatang dapat dipersiapkan lebih awal sehingga semakin banyak perusahaan yang terlibat dan semakin luas peluang kerja yang tersedia bagi masyarakat.

"Selain mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, kegiatan ini juga menjadi sarana penyampaian informasi berbagai program ketenagakerjaan dan peningkatan kompetensi," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah Abdul Qodir menyampaikan penyelenggaraan job fair menjadi sarana untuk mempertemukan kebutuhan tenaga kerja perusahaan dengan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.

Berdasarkan infografik job fair, sektor perhotelan dan pariwisata mendominasi komposisi peserta dengan 24 entri atau 42,1 persen. Sektor keuangan, perdagangan, dan alih daya masing-masing mencatat enam entri atau 10,5 persen.

Sementara itu, perdagangan dan otomotif menyumbang lima entri atau 8,8 persen, disusul sektor jasa dan layanan telekomunikasi.

"Komposisi tersebut menunjukkan beragam peluang pekerjaan yang dapat dimanfaatkan masyarakat, baik lulusan baru maupun tenaga kerja berpengalaman," katanya.

Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Palembang (ANTARA) - Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Palembang, Sumatera Selatan menggelar operasi pasar murah di empat zona untuk membantu masyarakat mendapat barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Kepala Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan (SSDP) Disdag Palembang, Elsa Noviani di Palembang, Rabu mengatakan bahwa pasar murah itu digelar untuk mengendalikan inflasi daerah sekaligus menjaga stabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok di wilayah itu.

"Operasi pasar murah ini digelar sebagai upaya pemerintah guna membantu masyarakat agar dapat membeli sembako murah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," tegasnya.

Dia mengatakan, pasar murah digelar di empat zona secara bertahap meliputi di Kecamatan Sematang Borang, Sako, Sukarami dan Kecamatan Ilir Barat Satu.

"Pasar murah digelar sejak 12-15 Oktober 2026. Untuk hari ini dibuka di Kecamatan Sukarami dan besok pagi di Ilir Barat Satu," katanya.

Dalam kegiatan tersebut Disdag Kota Palembang menggandeng Perum Bulog dan sejumlah distributor di Kota Palembang sebagai pihak penyedia barang kebutuhan pokok untuk dijual kepada masyarakat dengan harga lebih murah dari pasar.

Seperti beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kemasan 5 Kg dijual dengan harga Rp57.000, Minyakita Rp14.700 per liter, telur ayam ras Rp22.000 per Kg, tepung terigu Rp9.000 per Kg, sagu Rp9.500 per Kg dan daging kerbau Rp100.000 per Kg.

Selain itu, di pasar murah juga tersedia makanan olahan seperti nugget, sosis, serta beraneka ragam jenis buah dan sayur mayur yang dijual dengan harga terjangkau.

Ia berharap melalui kegiatan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat di tengah lonjakan harga kebutuhan pokok untuk kebutuhan sehari-hari.

"Kami imbau masyarakat yang ingin memanfaatkan pasar murah dapat datang ke Lapangan Bola Karang Anyar, Kecamatan Ilir Barat Satu, besok pagi untuk membeli sembako dengan harga terjangkau tanpa syarat apapun," ujarnya.

Pewarta: Edo Purmana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyiapkan solusi untuk mengatasi persoalan bahan baku industri makanan dan minuman (mamin), serta memperkuat perlindungan industri baja nasional dari tekanan produk impor guna meningkatkan daya saing manufaktur dalam negeri.

Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan Sarmuji dengan Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) dan The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) di Jakarta, Rabu.

"Kami menerima berbagai aspirasi dari pelaku industri makanan dan minuman serta industri baja. Kementerian Perindustrian akan terus memberikan dukungan agar industri nasional semakin berdaya saing, termasuk mencarikan solusi terhadap berbagai persoalan yang mereka hadapi," kata Sarmuji dalam keterangannya yang dikonfirmasi.

Terkait industri mamin, ia menyoroti persoalan tingginya harga beras pecah yang menjadi bahan baku industri pengolahan pangan, termasuk bihun. Harga beras pecah dari luar negeri berkisar Rp5.700 hingga Rp6.000, sedangkan harga di dalam negeri mencapai sekitar Rp11.000.

"Selisih harga ini cukup besar dan tentu memengaruhi daya saing industri. Kalau harga bahan bakunya terlalu tinggi, industri seperti bihun akan sulit bersaing. Karena itu, kita sedang mencari solusi agar bahan baku bisa diperoleh dengan harga yang lebih kompetitif," ujar dia.

Salah satu opsi yang dijajaki ialah pemanfaatan stok beras Perum Bulog sebagai bahan baku industri. Pemerintah juga berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk membahas kemungkinan tersebut.

"Kita sedang mencari cara agar stok beras Bulog yang sudah lama tersimpan dapat dimanfaatkan industri, tentunya dengan harga yang bisa ditoleransi oleh pelaku usaha. Saya juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk membahas persoalan ini," katanya.

Sementara itu, untuk industri baja, Sarmuji menilai perlindungan melalui instrumen tarif maupun nontarif diperlukan untuk menghadapi persaingan impor. Namun, upaya tersebut harus diiringi peningkatan efisiensi dan produktivitas.

"Untuk industri strategis seperti baja, tentu perlu ada proteksi, baik melalui instrumen tarif maupun nontarif. Namun, proteksi saja tidak cukup. Kita juga harus meningkatkan daya saing industri agar semakin tangguh menghadapi persaingan global," ujar dia.

Ketua GAPMMI Adhi S Lukman berharap penetapan neraca komoditas bahan baku, seperti gula, garam, jagung, dan daging, dapat dipercepat agar kebutuhan industri pada awal 2027 terpenuhi.

Plt Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika mengatakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan menindaklanjuti masukan GAPMMI. Ia optimistis industri mamin tumbuh 6-7 persen hingga akhir 2026.

Chairman IISIA Willgo Zainar menyebutkan utilisasi industri baja nasional masih berkisar 43-57 persen. Tekanan impor katanya, semakin besar di tengah kelebihan produksi baja dunia yang mencapai sekitar 640 juta ton, termasuk 120 juta ton dari China.

Vice Chairman IISIA Ismail Mandry menambahkan bahwa impor baja pada 2024-2025 mencapai sekitar 8 juta ton per tahun, sedangkan hingga Agustus 2026 telah menyentuh 7 juta ton.

"Kami berharap impor baja dapat dikendalikan, terutama untuk produk yang sudah mampu diproduksi di dalam negeri. Kami bukan antiimpor, tetapi perlu ada keseimbangan agar industri nasional tetap dapat tumbuh dan berdaya saing," kata Ismail menjelaskan.

Selain impor, IISIA menyoroti pemanfaatan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang baru mencapai sekitar 60 persen dari kuota yang diperoleh industri baja.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin Setia Diarta menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menindaklanjuti berbagai persoalan tersebut.

"Kami akan bersama-sama dengan kementerian dan lembaga lainnya mencari solusi atas berbagai isu yang telah disampaikan oleh asosiasi dan dibahas bersama Bapak Menteri, sehingga industri baja nasional dapat semakin kompetitif," ujar Setia.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) menyebut lonjakan permintaan listrik seiring pertumbuhan ekonomi perlu diimbangi dengan peningkatan keandalan sistem dan perawatan infrastruktur kelistrikan untuk menjaga kontinuitas pasokan kepada masyarakat.

Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN Suroso Isnandar mengatakan pertumbuhan ekonomi yang positif mendorong permintaan listrik meningkat signifikan. Kondisi tersebut menjadi sinyal positif yang perlu diikuti dengan kesiapan infrastruktur kelistrikan.

"Ekonomi kita yang tumbuh baik menyebabkan demand yang cukup melonjak tinggi dan ini merupakan sinyal yang baik sebetulnya, yang harus diikuti dengan lebih andalnya perawatan yang kita punya," kata Suroso di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Ia mencontohkan, gangguan kelistrikan yang terjadi di Batam, Kepulauan Riau, menyebabkan pemadaman dan mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, gangguan tersebut berkaitan dengan persoalan pada salah satu transformator.

Suroso mengakui masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki, termasuk sistem perawatan infrastruktur kelistrikan di Batam.

"Kita menyadari banyak yang harus di-improve, termasuk yang ada di Batam ini," ujarnya.

PLN akan mengevaluasi kembali sistem perawatan yang ada agar mampu mengimbangi peningkatan permintaan listrik, termasuk di Batam yang mengalami pertumbuhan kebutuhan energi.

Suroso mengatakan penelusuran penyebab pasti gangguan listrik tersebut masih berlangsung. PLN juga akan mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik.

Di sisi lain, ia menyampaikan bahwa pasokan listrik di Batam telah pulih 100 persen per Rabu (14/10), sedangkan pemulihan di wilayah Bintan masih berlangsung secara bertahap.

Terkait kemungkinan kompensasi bagi pelanggan terdampak, Suroso menyebut PLN akan melakukan evaluasi setelah proses pemulihan selesai.

Pemberian kompensasi mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk batas durasi pemadaman yang menjadi persyaratan.

"Akan kami review setelah ini. Pada detik ini kami belum melakukan review karena kami masih fokus pada recovery yang terjadi pada kemarin dan hari ini," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengungkapkan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) dapat meningkatkan penetrasi ekspor Indonesia ke negara-negara Eropa.

"Justru memastikan bahwa pasar utama kita ke Eropa itu kita bisa ada penetrasi ekspor yang lebih bagus," ujar Faisal di Jakarta, Rabu.

Tujuan dari adanya I-EU CEPA ini, katanya, adalah untuk mendorong ekspor ke Eropa yang selama ini memang sudah menjadi salah satu tujuan utama ekspor produk-produk Indonesia.

"Kita banyak memang mengekspor ke sana agak-agak mirip dengan ke Amerika, jadi ada tekstil, produk tekstil, ada furnitur juga, ada alas kaki," ujar Faisal.

Menurut dia, kalaupun bukan di perdagangan barang, paling tidak terdapat keuntungan dari sisi yang lain seperti jasa dan investasi, karena I-EU CEPA bersifat komprehensif.

Faisal mengatakan, I-EU CEPA ini perlu dimanfaatkan untuk menarik masuk investasi dari negara-negara Eropa ke Indonesia atau ada keuntungan dari sisi jasa.

"Ada technical assistantship karena kita tahu standar di sana itu susah, maka harus dibantu bagaimana caranya, bukan kita minta dia (Uni Eropa) menurunkan standar, tapi kita dibantu oleh mereka untuk sampai (memenuhi) ke standar mereka," kata Faisal.

Sebagai informasi, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengejar percepatan penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) sebelum fasilitas Generalised Scheme of Preferences (GSP) berakhir pada 2027.

Budi mengatakan pemerintah menargetkan penandatanganan I-EU CEPA dapat dilakukan pada akhir Oktober 2026. Setelah penandatanganan, pemerintah akan mempercepat proses ratifikasi agar perjanjian tersebut dapat berlaku pada Januari 2027.

Menurut Budi, pemerintah menargetkan penyelesaian proses tersebut agar Indonesia tidak terdampak dengan berakhirnya fasilitas GSP Uni Eropa yang selama ini memberikan fasilitas tarif tertentu bagi produk ekspor Indonesia.

Ia menjelaskan Pemerintah Indonesia telah melakukan pertemuan dengan para Duta Besar negara-negara Uni Eropa yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menurut dia, Indonesia dan Uni Eropa telah sepakat bahwa perjanjian tersebut dapat rampung pada akhir Oktober.

Budi menyampaikan Indonesia dan Uni Eropa masih menyelesaikan sejumlah hal terkait perjanjian tersebut. Ia menyebut Indonesia pada prinsipnya telah menyelesaikan bagiannya, sementara pembahasan di pihak Uni Eropa masih berlangsung.

Salah satu hal yang masih dibahas, kata Budi, berkaitan dengan bahasa dokumen perjanjian. Indonesia menginginkan dokumen yang ditandatangani menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Jika penyelesaian dapat dilakukan sesuai target, lanjutnya, proses ratifikasi akan dipercepat sehingga I-EU CEPA diharapkan mulai berlaku pada awal 2027.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyebut dugaan penyebab pemadaman listrik atau blackout yang terjadi di Batam, Kepulauan Riau, berasal dari sejumlah persoalan teknis, termasuk gangguan jaringan akibat petir hingga dugaan hewan yang terkena jaringan listrik.

Bahlil mengatakan berdasarkan laporan yang diterimanya, terdapat beberapa kendala teknis dalam pengelolaan jaringan listrik di wilayah tersebut.

"Ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batam dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir, menurut mereka. Dan ada kesalahan teknis lah, kira-kira begitu," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan, salah satu dugaan penyebab gangguan tersebut berkaitan dengan hewan, yang disebutnya kemungkinan kelelawar.

Namun, Bahlil tidak merinci lebih lanjut mengenai kronologi maupun keterkaitan faktor tersebut dengan pemadaman listrik.

"Teknisnya itu ada tiga, salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa, kira-kira begitu ya," jelasnya.

Bahlil menegaskan gangguan tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam upaya memperbaiki pelayanan kelistrikan kepada masyarakat. Ia menyebut perbaikan perlu dilakukan secara lebih intensif di sejumlah daerah.

Menurutnya, persoalan tersebut berada pada tingkat implementasi yang dikelola oleh PT PLN (Persero), sehingga perlu ditelusuri lebih lanjut berdasarkan evaluasi teknis perusahaan.

Terkait kemungkinan pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terdampak pemadaman, Bahlil mengatakan akan membicarakan hal tersebut terlebih dahulu dengan pihak PLN.

"Saya nanti akan bicarakan terlebih dahulu dengan teman-teman dari PLN. Karena PLN yang paling tahu secara teknis implementasi di lapangan," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyatakan penyelesaian persoalan pasokan gas industri dan harga gas bumi tertentu (HGBT) membutuhkan koordinasi dan persamaan persepsi antarkementerian.

"Kita lagi nunggu keppres (keputusan presiden) tentang kemenko (kementerian koordinator) yang baru, kita di bawah siapa. Ada kemungkinan kita di bawah Kemenko Hilirisasi," kata Sarmuji saat ditemui di Tangerang, Rabu.

Ia berharap koordinasi antarkementerian dapat berjalan baik sehingga persoalan gas untuk industri dapat diurai bersama, dengan mempertimbangkan ketersediaan pasokan.

"Karena urusan gas ini kan bukan hanya sebagai bahan bakar, tapi juga sebagai bahan baku, terutama bagi industri. Kalau koordinasinya enak, persamaan persepsinya ada, terus barangnya memang ada, ya insyaallah itu bisa kita urai sama-sama nanti," ujarnya.

Sarmuji menegaskan penyelesaian persoalan HGBT tidak hanya menjadi kewenangan Kementerian Perindustrian. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan kementerian terkait.

Menurutnya, koordinasi tersebut diperlukan untuk membahas persoalan gas industri secara bersama-sama, termasuk menyamakan persepsi mengenai kebutuhan gas sebagai salah satu penunjang kegiatan produksi sektor industri.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah mengatasi persoalan pasokan dan harga gas bumi untuk industri guna menjaga keberlangsungan produksi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin menilai persoalan gas industri merupakan masalah klasik yang telah berlangsung bertahun-tahun dan belum terselesaikan secara menyeluruh.

Menurut Saleh, dalam keterangan di Jakarta, Selasa (13/10), terdapat dua persoalan mendasar yang perlu segera ditangani pemerintah, yakni kepastian ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga gas bagi industri dalam negeri.

Ia meminta pemerintah mengevaluasi prioritas pemanfaatan gas nasional, mengingat sebagian volume gas yang selama ini diekspor dapat dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan industri domestik, dengan tetap memperhitungkan ketentuan kontrak, harga, dan regulasi yang berlaku.

Saleh juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan gas industri berjalan efektif tanpa terhambat kepentingan sektoral.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kedaulatan bangsa harus ditopang oleh infrastruktur dan ketahanan nasional yang kuat.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk meningkatkan efisiensi logistik, memperkuat konektivitas antarpulau, menghubungkan sentra produksi dengan pasar, dan membuka pusat-pusat pertumbuhan baru.

"Infrastruktur bukan sekadar membangun jalan, pelabuhan, bandara, atau bendungan. Infrastruktur adalah instrumen untuk memperkuat ketahanan ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah, dan memastikan setiap daerah memiliki kesempatan untuk tumbuh dan maju," ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Infrastruktur juga, kata dia, memiliki dimensi strategis dalam memperkuat daya tawar ekonomi Indonesia di tengah restrukturisasi rantai pasok global.

Dirinya juga menyoroti pentingnya diplomasi infrastruktur untuk memperkuat kemitraan antarnegara, menarik investasi produktif, mendorong transfer teknologi, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) nasional.

"Diplomasi yang kuat harus didukung kapasitas nasional yang kuat. Karena itu, pembangunan infrastruktur dan penguatan daya saing bukan hanya agenda ekonomi, melainkan bagian dari strategi besar menjaga kedaulatan dan masa depan bangsa," katanya.

AHY menegaskan kemandirian Indonesia dalam menghadapi rivalitas geopolitik dan geoekonomi global harus dibangun dari kekuatan domestik.

Pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, energi, air, dan pemerataan kewilayahan, katanya, ditempatkan sebagai fondasi strategis kedaulatan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Dia menjelaskan, di tengah meningkatnya ketidakpastian global ketahanan nasional tidak lagi dapat dimaknai sebatas kemampuan pertahanan militer.

Ketergantungan terhadap energi, pangan, teknologi, dan sistem logistik global juga dapat menjadi sumber kerentanan strategis.

"Kedaulatan tidak cukup hanya dijaga melalui kekuatan pertahanan dan diplomasi. Kita juga harus memastikan ketersediaan pangan, energi, air, serta infrastruktur yang mampu menopang kehidupan rakyat dan produktivitas ekonomi nasional," ujarnya.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kota Bandung (ANTARA) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung mengembangkan program trilogi investasi yang meliputi Bandung Investment Forum, Investor Day, dan Bandung Investment Summit sebagai strategi untuk meningkatkan realisasi penanaman modal di daerah itu.

Kepala DPMPTSP Kota Bandung Eric Mohamad Atthauriq mengatakan trilogi investasi tersebut kembali dilaksanakan pada 2026 untuk mempertemukan pemerintah dengan calon investor sekaligus menawarkan berbagai potensi investasi yang dimiliki Kota Bandung.

“Peningkatan investasi juga tidak terlepas dari berbagai inovasi yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung di bawah kepemimpinan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan,” kata Eric kepada ANTARA di Bandung, Rabu.

Ia menjelaskan, salah satu faktor yang menarik minat investor asing maupun dalam negeri untuk menanamkan modal di Kota Bandung adalah kemudahan layanan perizinan yang diberikan DPMPTSP.

“Kami juga memberikan layanan perbantuan OSS (Online Single Submission) layanan Sakedap (Sarana Anjungan Kemudahan Perizinan) di kecamatan dan sentra-sentra industri pasar bagi pelaku usaha mikro,” ujarnya.

DPMPTSP Kota Bandung mencatat realisasi investasi hingga semester I 2026 mencapai Rp6,4 triliun dari target tahunan sebesar Rp12 triliun. Capaian tersebut setara dengan sekitar 53,3 persen dari target investasi sepanjang tahun ini.

Eric mengatakan realisasi investasi menunjukkan tren peningkatan dari triwulan I menuju triwulan II 2026, sehingga capaian pada semester pertama diharapkan menjadi modal untuk mencapai target hingga akhir tahun.

“Tren realisasi investasi Kota Bandung relatif meningkat dari triwulan I ke triwulan II atau semester I. Posisi sekarang sekitar Rp6,4 triliun,” kata Eric.

Berdasarkan jenis penanaman modal, investasi dalam negeri atau penanaman modal dalam negeri (PMDN) mendominasi dengan nilai Rp5,44 triliun. Sementara itu, penanaman modal asing (PMA) tercatat mencapai Rp930 miliar.

Ia berharap melalui penyelenggaraan trilogi investasi dan penguatan layanan perizinan dapat memperluas peluang kerja sama dengan investor serta mendorong realisasi investasi agar mencapai target Rp12 triliun pada 2026.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026