Yogyakarta (ANTARA) - Ajang Meet The Investors #3 mempertemukan pelaku usaha di Yogyakarta dan sekitarnya dengan investor untuk membuka peluang kerja sama dan pendanaan, terutama bagi sektor industri kreatif yang berkembang di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Direktur Acara Meet The Investors #3 Ray Rezky Ananda mengatakan kegiatan yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Kreatif Jaya (APKJ) tersebut bertujuan membantu pengusaha memperoleh akses ke investor.

“Inisiatif ini dibuat oleh Asosiasi Pengusaha Kreatif Jaya (APKJ) karena banyaknya pengusaha di Yogyakarta dan sekitarnya yang kesulitan mendapatkan akses ke investor,” kata Ray saat ditemui di sela acara Meet The Investors #3 di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK), Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Kamis.

Ia mengatakan APKJ mendatangkan perwakilan investor dari Jakarta dan luar negeri untuk bertemu langsung dengan para pengusaha di Yogyakarta dan sekitarnya, dengan harapan terjalin kesepakatan kerja sama.

“Harapannya kegiatan ini dapat memudahkan pengusaha di Jogja untuk menemukan investor serta membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta melalui investasi yang masuk,” ujarnya.

Ray menjelaskan kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari yakni tanggal 21-22 Oktober dengan skema pertemuan langsung antara pengusaha dan investor selama 12 menit untuk setiap sesi.

“Setiap pengusaha diberikan waktu selama 12 menit, bergantian mendatangi meja-meja investor guna mengesankan para investor dan membuka peluang meeting lanjutan,” katanya.

Menurut dia, sebanyak 219 entitas usaha mendaftar untuk mengikuti salah satu rangkaian kegiatan tersebut, tetapi panitia melakukan kurasi hingga terpilih 79 entitas usaha yang akan dipertemukan dengan sekitar 30 investor.

Selama dua hari penyelenggaraan, kegiatan tersebut juga diisi dengan diskusi panel, kelas kolaborasi, dan sejumlah agenda lainnya.

Ray mengatakan beberapa pengusaha dan investor bahkan telah memasuki tahap uji tuntas atau due diligence serta memperoleh penawaran kerja sama dengan nilai relatif besar.

“Sekitar Rp50 miliar untuk satu perusahaan,” katanya.

Ia menegaskan Meet The Investors menjadi wadah awal bagi pengusaha dan investor untuk membangun hubungan yang dapat dilanjutkan melalui proses penjajakan dan kerja sama lebih lanjut.

“Kami terbuka untuk semua sektor, namun kebanyakan sektor F&B (makanan dan minuman), fesyen, teknologi, dan usaha kreatif,” ujarnya.

Pewarta: Agung Dwi Prakoso
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menargetkan dapat menarik kisaran 40-50 persen dari target investasi sebesar 30 miliar dolar AS atau sekitar Rp541,4 triliun (kurs Jisdor Rp18.047 per dolar AS) yang berpotensi masuk ke kawasan Asia melalui New Asia Forum (NAF) 2026.

NAF 2026 akan digelar pada 3-4 Desember 2026 di Pulai Bali, Indonesia, yang bertujuan mempertemukan investor global dengan peluang investasi jangka panjang di Asia, termasuk Indonesia.

“Kita berharap ya, kalau lihat dari angka pertumbuhan yang mungkin 40-50 persennya akan ke Indonesia,” ujar Managing Director Global Relations & Communications Danantara, Pahala Mansury dalam Coffee Morning Session di Wisma Danantara, Jakarta, Kamis.

Pahala optimistis Indonesia dapat menarik separuh dari total investasi yang ditargetkan melalui forum tersebut, serta berharap NAF dapat mendorong masuknya investasi swasta ke Indonesia dengan melibatkan pengusaha dan berbagai asosiasi bisnis.

Ia menjelaskan penyelenggaraan NAF dilatarbelakangi oleh ketimpangan antara kontribusi kawasan Asia terhadap pertumbuhan ekonomi global dan aliran modal yang masuk ke kawasan.

Menurutnya, kawasan Asia khususnya Asia Tenggara, telah berkontribusi sekitar 60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi dunia, namun hanya menerima kurang dari 30 persen dari total modal yang beredar secara global.

“Artinya, ada ketidakseimbangan. Kontribusi Asia terhadap pertumbuhan dunia mencapai sekitar 60 persen, tetapi modal global yang mengalir ke kawasan ini kurang dari 30 persen ” ujar Pahala.

Pahala menilai akses terhadap permodalan diperlukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga NAF diharapkan dapat mempertemukan pemilik modal global dengan peluang investasi di kawasan Asia sekaligus meningkatkan aliran investasi ke Indonesia.

Melalui forum tersebut, Danantara mendorong pengusaha swasta, termasuk anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk memanfaatkan forum tersebut guna menjaring peluang itu.

Dalam forum tersebut, Danantara sudah memetakan delapan sektor yang diproyeksikan menjadi tujuan aliran modal dalam satu dekade mendatang. Sektor tersebut antara lain sumber daya strategis dan hilirisasi, energi dan ketenagalistrikan, mobilitas dan manufaktur maju serta infrastruktur digital dan kecerdasan buatan (AI).

Selanjutnya, investasi juga diarahkan ke sektor pangan dan agribisnis, perdagangan dan konektivitas, pariwisata dan ekonomi kreatif serta pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Insentif investasi ini diberikan mulai dari kemudahan perizinan dan pembebasan pajak dan retribusi, saat ini regulasi terkait dengan kemudahan berinvestasi ini sedang digodok bersama dewan

Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menyiapkan insentif investasi bagi investor yang telah banyak memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun pembangunan daerah.

"Insentif investasi ini diberikan mulai dari kemudahan perizinan dan pembebasan pajak dan retribusi, saat ini regulasi terkait dengan kemudahan berinvestasi ini sedang digodok bersama dewan," kata Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri saat acara diskusi dengan manajemen Samara di kawasan Desa Wisata Montong Ajan di Lombok Tengah, Kamis.

Ia mengatakan, geliat investasi di Lombok Tengah saat ini sudah cukup baik, berbagai pihak sudah mulai berinvestasi di wilayah Selatan bahkan hingga perbatasan Lombok Tengah dan Lombok Barat.

Sehingga pihaknya menitikberatkan kepada kepemilikan wilayah saat ini sudah tidak lagi menjadi bahan perdebatan namun bagaimana peluang untuk mendorong kemajuan bersama.

“Saat ini yang terpenting adalah bagaimana pengembangan kawasan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat," katanya.

"Tempat Samara ini misalnya tidak boleh diperdebatkan lagi milik siapa, apakah Lombok Tengah atau Lombok Barat, tapi yang terpenting kalau daerah perbatasan maju maka daerah akan maju, maka ini milik kita bersama,” katanya.

Ia menyampaikan bahwa persoalan batas administrasi tetap diperlukan untuk menentukan kewenangan pemerintah, termasuk penyaluran pajak daerah.

Namun yang terpenting ia menekankan pentingnya manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar Kawasan. Terlebih pajak hotel dan restoran menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat mendukung biaya berbagai program pelayanan publik.

“Kami dari Pemda juga berkomitmen untuk terus memberikan kemudahan dalam berinvestasi kepada investor," jelasnya.

"Semakin banyak investasi maka dampaknya akan semakin banyak, baik yang dirasakan langsung oleh masyarakat maupun oleh Pemda yang tentunya dengan adanya pemasukan untuk daerah," katanya.

Sementara itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Tengah Dalilah menyatakan bahwa saat ini Pemda bersama Dewan memang sedang menggodok peraturan daerah (Perda) tentang kemudahan berinvestasi.

Dalam Perda tersebut nantinya pihak investor diberikan kelonggaran berupa insentif.

“Nantinya investor bisa mendapatkan insentif seperti misalnya pembebasan pajak dan retribusi ataupun diskon hingga 50 persen. Pola masih dibahas dan dari sisi infrastruktur kita tingkatkan, termasuk untuk kebutuhan air bersih saat ini dari PDAM juga sudah mulai masuk untuk memfasilitasi kebutuhan air bersih di sektor pariwisata,” katanya.

Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan transformasi pembangunan melalui kerja sama dengan mitra domestik maupun internasional membutuhkan sistem yang berfungsi dengan baik.

“Transformasi pembangunan membutuhkan lebih dari sekadar proyek yang berhasil. Transformasi tersebut membutuhkan sistem yang berfungsi dengan baik,” ucapnya dalam agenda High Level Event Bappenas-United Nations Forum 2026 di Jakarta, Kamis.

Dalam kesempatan tersebut, dia menerangkan bahwa kerja sama pembangunan internasional secara tradisional diselenggarakan melalui berbagai proyek yang memiliki tujuan, anggaran, jadwal pelaksanaan, dan output yang terukur.

Namun, lanjutnya, keberhasilan suatu proyek tak serta-merta menghasilkan keberhasilan pembangunan.

“Kita mungkin membangun infrastruktur tanpa memperkuat institusi yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya. Kita mungkin memperkenalkan teknologi baru tanpa mengembangkan kapasitas sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menggunakannya. Kita mungkin membiayai berbagai inisiatif individual tanpa mengubah struktur ekonomi mendasar yang melanggengkan ketimpangan,” ungkap Febrian.

Karena itu, Indonesia disebut telah menetapkan arah pembangunan nasional yang jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan visi jangka panjang Indonesia menuju tahun 2045. Salah tujuan utama yang ditargetkan Indonesia yaitu menciptakan perekonomian lebih produktif, inklusif, tangguh, dan mampu menciptakan peluang di berbagai wilayah.

Mitra pembangunan dinilai dapat membantu guna mempercepat transformasi pembangunan, tetapi kerja sama harus selaras dengan prioritas nasional, terintegrasi lintas sektor, dan dirancang untuk memperkuat institusi dalam negeri. Dalam konteks inilah, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dianggap memainkan peran yang strategis.

“PBB membawa sesuatu yang melampaui sumber daya keuangan. PBB menghadirkan pengetahuan, pengalaman internasional, kredibilitas kelembagaan, serta kemampuan untuk menghubungkan pemerintah dengan keahlian global. Kekuatan ini seharusnya dimanfaatkan bukan semata-mata untuk melaksanakan program, melainkan juga untuk membantu negara-negara membangun kapasitas agar mampu mempertahankan kemajuan secara mandiri,” kata Wakil Kepala Bappenas.

Pada kesempatan tersebut, pihaknya mengharapkan adanya kemitraan dengan PBB dalam agenda prioritas-prioritas nasional yang memungkinkan reformasi kebijakan, penguatan kelembagaan, teknologi, dan pembiayaan saling memperkuat untuk menciptakan model pembangunan yang dapat diperluas penerapannya secara nasional dan dipertahankan dalam jangka panjang.

Melalui Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) dan kerja sama triangular, Indonesia dinilai dapat semakin berperan sebagai pusat pertukaran pengetahuan, penggalangan kemitraan, dan pengembangan solusi praktis di antara negara-negara GlobalSouth.

Bappenas juga meyakini bahwa kerja sama pembangunan harus mengakui keterkaitan antara perdamaian dan kesejahteraan, karena konflik menghancurkan peluang ekonomi, melemahkan institusi, dan memundurkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai selama bertahun-tahun. Hal ini disebut menjadi salah satu alasan Indonesia mengembangkan Indonesian Peacebuilding Institute atau Institut Pembangunan Perdamaian Indonesia di Bandung, Jawa Barat.

“Melalui kerja sama yang melibatkan Bappenas, Kementerian Luar Negeri, dan Universitas Padjadjaran, kami melihat peluang untuk bekerja sama dengan PBB dalam menghubungkan pembangunan perdamaian dengan pembangunan dan ketahanan kelembagaan. Sebab, perdamaian bukan sekadar ketiadaan konflik. Perdamaian juga berarti hadirnya kondisi yang memungkinkan masyarakat membangun masa depan yang lebih baik,” ujar dia.

Lebih lanjut, dirinya berharap agar kemitraan strategis mampu mendorong investasi, alih-alih hanya mengandalkan bantuan, dan memperkuat institusi nasional, bukan justru menciptakan ketergantungan permanen pada keahlian pihak eksternal.

Febrian menegaskan bahwa keberhasilan kerja sama pembangunan seharusnya tidak dinilai dari seberapa besar bantuan yang telah disalurkan, melainkan dari seberapa jauh negara-negara mampu mempertahankan kemajuan secara mandiri. Menurut dia, warisan sejati dari kerja sama internasional bukanlah bantuan yang ditinggalkan, melainkan kapasitas yang tetap ada ketika bantuan tidak lagi diperlukan.

“Itulah, menurut saya, makna dari partnership for scale atau kemitraan untuk memperluas dampak pembangunan, dan inilah masa depan kerja sama pembangunan yang ingin diwujudkan Indonesia bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ucap Wakil Menteri PPN.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Sekarang iklim usaha sudah berubah. Ada e-commerce, Shopee, TikTok Shop, hingga fitur keranjang kuning yang bisa dimanfaatkan untuk menjangkau konsumen lebih luas

Lamongan, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang mencapai 157.740 unit di daerah setempat melakukan digitalisasi untuk memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan daya saing usaha.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan pelaku UMKM perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memahami perubahan pola perdagangan agar mampu menjaga keberlangsungan usaha.

“Sekarang iklim usaha sudah berubah. Ada e-commerce, Shopee, TikTok Shop, hingga fitur keranjang kuning yang bisa dimanfaatkan untuk menjangkau konsumen lebih luas,” katanya saat membuka kegiatan Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Akbar Nasabah Permodalan Nasional Madani Cabang Lamongan di Lamongan, Kamis.

Ia menjelaskan keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan modal, tetapi juga kemampuan pelaku usaha meningkatkan kapasitas dan memanfaatkan peluang pemasaran melalui platform digital.

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Lamongan hingga Oktober 2026, jumlah UMKM di daerah tersebut mencapai 157.740 unit. Sepanjang 2026, sebanyak 450 UMKM telah mendapatkan pembinaan, antara lain mengenai pengemasan dan fotografi produk untuk mendukung pemasaran digital.

Selain pembinaan, pemerintah daerah memfasilitasi legalitas usaha guna meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar. Hingga periode pendataan tersebut, tercatat 56.153 Nomor Induk Berusaha (NIB) telah terbit dan 18.004 sertifikat halal telah diterbitkan.

Pada 2026, juga tercatat 30 izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sembilan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta 154 sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Pemerintah daerah turut memfasilitasi pengurusan HKI bagi 40 pelaku usaha.

Sementara itu, Pemimpin Cabang PNM Lamongan Budianto mengatakan kegiatan PKU Akbar merupakan bagian dari pendampingan untuk meningkatkan kapasitas nasabah agar mampu mengembangkan usaha.

Kegiatan bertema “Berdaya Bersama, Berdampak Nyata” tersebut diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri atas nasabah PNM, nasabah Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM), serta pelaku UMKM binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan.

Melalui pelatihan dan pendampingan, PNM berharap para pelaku usaha dapat meningkatkan kemampuan mengelola bisnis, memanfaatkan peluang pemasaran digital, dan menghadapi tantangan usaha yang terus berkembang.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Alimun Khakim
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Ke depan, pengelolaan wilayah bekas operasi pertambangan ini akan kami serahkan kepada BUMN, dalam hal ini PT Antam

Nabire (ANTARA) - Pemerintah menunjuk PT Aneka Tambang (Antam) sebagai badan usaha milik negara (BUMN) untuk mengelola wilayah bekas operasi pertambangan PT Kristalin Eka Lestari di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, setelah izin usaha pertambangan perusahaan tersebut dicabut.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Nabire, Kamis, mengatakan, pengelolaan wilayah bekas tambang itu direncanakan diserahkan kepada PT Antam agar kegiatan pertambangan berada di bawah pengelolaan negara.

“Ke depan, pengelolaan wilayah bekas operasi pertambangan ini akan kami serahkan kepada BUMN, dalam hal ini PT Antam,” katanya.

Ia berharap PT Antam tidak hanya bertindak sebagai investor, tetapi juga menjadi operator sekaligus investor sehingga pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh negara.

Menurut dia, pengelolaan oleh BUMN diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama warga yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan.

Ia menegaskan, penataan pengelolaan tambang tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola sumber daya alam dan memastikan pemanfaatan kekayaan negara sesuai ketentuan hukum.

Sebelumnya, pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Kristalin Eka Lestari yang mencakup wilayah seluas 3.500 hektare melalui keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi selaku Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tertanggal 12 Oktober 2026.

Pencabutan izin dilakukan setelah tim gabungan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menemukan ketidakpatuhan perusahaan terhadap ketentuan penggunaan kawasan hutan.

Perusahaan juga belum memenuhi kewajiban penempatan jaminan reklamasi dan pelaksanaan reklamasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Ia mengatakan, pengelolaan sumber daya alam harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan, bukan semata-mata mengejar keuntungan ekonomi.

Ia mengacu pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Menurut dia, kekayaan alam Papua harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Pemerintah berharap rencana pengelolaan oleh PT Antam dapat menjadi bagian dari penataan kegiatan pertambangan di Nabire agar berjalan sesuai hukum, bertanggung jawab, serta memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat sekitar.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Di sinilah esensi konsolidasi next level. Kita tidak sekedar menggabungkan paket atau mengejar harga terendah, melainkan kita membangun strategi belanja yang lebih cerdas melalui smart procurement, di mana mendorong keputusan pengadaan berbasis kebut

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menilai penguatan konsolidasi dengan instansi pemerintah akan mendorong pengadaan barang dan jasa yang berkualitas guna mendukung program-program nasional.

“Di sinilah esensi konsolidasi next level. Kita tidak sekedar menggabungkan paket atau mengejar harga terendah, melainkan kita membangun strategi belanja yang lebih cerdas melalui smart procurement, di mana mendorong keputusan pengadaan berbasis kebutuhan, informasi pasar, dan hasil yang hendak dicapai,” kata Kepala LKPP Sarah Sadiqa di Jakarta, Kamis.

“Dalam hal ini, perhatian kita bukan hanya pada kepemilikan barang, tetapi keberlanjutan fungsi dan kualitas layanan yang diberikan,” ujarnya menambahkan.

Untuk mewujudkan perubahan tersebut, LKPP mengusung tiga agenda yang sifatnya saling melengkapi, yaitu konsolidasi menetapkan strategi belanja yang tepat; master product pada e-katalog menjaga ketepatan standar dan informasi produk; dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 5 menjadi sarana pelaksanaan yang andal.

“Ketiganya bertujuan sama, yaitu kualitas yang lebih baik dan penyelenggaraan program yang lebih cepat,” ujar Sarah.

Lebih lanjut, ia mengatakan LKPP juga memantapkan komitmen bersama untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa.

Ia mengatakan, Kementerian Pekerjaan dan Kawasan Perumahan (PKP) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merupakan dua instansi yang akan menjadi percontohan percepatan pengadaan barang jasa untuk Tahun Anggaran 2027.

“LKPP sendiri mendapat dukungan penuh dari Pak Menteri PKP, banyak sekali program beliau yang bisa mudah-mudahan LKPP bantu. Sebagaimana tadi arahan Pak Menteri, kita akan bekerjasama untuk memastikan hunian-hunian yang layak untuk masyarakat bisa segera terwujud,” jelas Sarah.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa belanja pemerintah terbesar salah satunya untuk internet service provider (ISP), lisensi (license), dan lain sebagainya yang saat ini masih belanja masing-masing terpisah-pisah.

“Maka hari ini kita akan merumuskan strategi supaya bisa menjadi satu konsolidasi pengadaan yang menghasilkan efisiensi yang lebih baik lagi,” kata Sarah.

“Selain kita melaksanakan program, kita juga dibantu oleh teman-teman dari Telkom yang mendukung kami untuk pengembangan sistem yang selama ini dilakukan bersama-sama antara LKPP dan juga PT Telkom,” imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Kita akan membuat suatu aturan-aturan, dan tentunya tidak akan mengesampingkan lagi mereka masyarakat yang mengatasnamakan penambang masyarakat tetapi menggunakan alat-alat yang berat

Nabire (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan aturan untuk mengakomodasi kegiatan pertambangan rakyat di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, dengan tetap menindak aktivitas yang melanggar hukum dan ketentuan perlindungan lingkungan.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Nabire, Kamis, meminta masyarakat yang selama ini melakukan penambangan menyikapi penertiban kawasan hutan secara bijaksana karena kebijakan tersebut ditujukan untuk kepentingan bersama.

“Kita akan membuat suatu aturan-aturan, dan tentunya tidak akan mengesampingkan lagi mereka masyarakat yang mengatasnamakan penambang masyarakat tetapi menggunakan alat-alat yang berat,” katanya.

Ia mengatakan, penyusunan aturan tersebut perlu memperhatikan masyarakat yang melakukan penambangan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tanpa mengabaikan ketentuan hukum dan kelestarian lingkungan.

Menurut dia, pemerintah perlu membedakan kegiatan penambangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan aktivitas yang menggunakan alat berat dan tidak sesuai ketentuan.

Ia menegaskan, penggunaan alat berat yang melanggar aturan tetap akan ditindak sesuai hukum. Penanganan lebih lanjut terhadap aktivitas tersebut menjadi kewenangan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian.

“Pengelolaan kekayaan alam harus berjalan sesuai hukum, menjaga kelestarian lingkungan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah berharap aturan pertambangan rakyat nantinya dapat memberikan kepastian bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan, sekaligus mencegah penggunaan nama masyarakat sebagai kedok bagi kegiatan pertambangan yang melanggar ketentuan.

Hingga saat ini, bentuk aturan, mekanisme perizinan, wilayah yang dapat dimanfaatkan, dan persyaratan bagi penambang rakyat belum dirinci dalam keterangan tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah penertiban kawasan hutan yang ditandai dengan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Kristalin Eka Lestari.

Pencabutan izin itu dilakukan setelah tim gabungan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menemukan kegiatan pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan perizinan penggunaan kawasan hutan.

Perusahaan tersebut juga belum memenuhi kewajiban jaminan reklamasi dan pelaksanaan reklamasi sesuai ketentuan.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot mengungkapkan terdapat penimbunan solar sebanyak 400 ribu liter di Semarang, Jawa Tengah, yang dimanfaatkan untuk industri, perkebunan, dan untuk pertambangan.

“Sore hari ini untuk penegakan hukum, Dirjen Gakkum (Penegakan Hukum) mengumumkan ini ada penangkapan di Semarang, itu kapasitas yang ditimbun 400 ribu liter,” ucap Yuliot ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa penyelewengan solar tersebut terindikasi akan dimanfaatkan untuk kegiatan industri, perkebunan, serta pertambangan.

Yuliot menyatakan komitmen Kementerian ESDM dalam menertibkan seluruh penyelewengan bahan bakar minyak (BBM), baik solar maupun bensin.

“Jadi, dari indikasi penegakan hukum yang dilakukan oleh Dirjen Gakkum, ini sudah dilakukan penertiban tadi, ya. 400 ribu liter ini kan berpengaruh terhadap distribusi bagi masyarakat,” kata Yuliot.

Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman membidik antrean pembelian bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah daerah di Jawa Timur, seperti Malang, Jember, dan Blitar, dapat terselesaikan pekan ini.

Laode menyampaikan pernyataan tersebut setelah bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak. Laode berharap agar antrean panjang yang terjadi di Bali, tidak terjadi lagi di daerah lain, termasuk Jawa Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Laode juga membantah perihal pasokan BBM Jawa Timur didistribusikan ke Bali ketika krisis BBM terjadi di Bali.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika mengatakan, kementeriannya telah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Pertamina untuk memastikan stok BBM memadai hingga tingkat SPBU.

Upaya percepatan dilakukan melalui penambahan pasokan menggunakan kapal ke sejumlah depo di Jawa Timur, pengerahan 21 unit mobil tangki tambahan melalui skema spot charter, serta penambahan jam operasional depo menjadi 24 jam.

Ahmad Erani menegaskan, koordinasi dengan Pemprov Jawa Timur dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memulihkan kelancaran distribusi dan memastikan pasokan BBM di seluruh SPBU kembali aman.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kami ingin memastikan pembangunan Flyover Sitinjau Lauik berjalan sesuai dengan perencanaan

Padang (ANTARA) - Legislator Komisi V DPR RI meninjau pembangunan Flyover Sitinjau Lauik, Sumatera Barat (Sumbar) dalam rangka reses perorangan Masa Sidang I Tahun Sidang 2026–2027.

“Kami ingin memastikan pembangunan Flyover Sitinjau Lauik berjalan sesuai dengan perencanaan, mengingat proyek ini memiliki peran penting dalam meningkatkan keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat, khususnya pada jalur Padang-Solok,” kata Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda di Padang, Kamis.

Ia mengatakan berbagai pihak di Sumbar memiliki komitmen yang sama untuk mempercepat pembangunan flyover. Sejumlah kendala termasuk pembebasan lahan, sebelumnya menjadi tantangan dalam pelaksanaan proyek.

Proses pembangunan Flyover Sitinjau Lauik hingga 18 September 2026 mencapai 30,697 persen. Memiliki total 1,8 km pembangunan jalan baru dan 1 km untuk pekerjaan jembatan.

“Alhamdulillah, progresnya sudah berada di atas target yang ditetapkan. Memang sebelumnya terdapat beberapa kendala, mulai dari pembebasan lahan dan persoalan lainnya. Namun, alhamdulillah, semua itu dapat kita atasi bersama,” ujarnya.

Ia juga berharap pengadaan tanah tahap II segera terlaksana agar pembangunan berjalan lancar.

Ia menyebut pembangunan Flyover Sitinjau Lauik menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai investasi yang tercatat di berbagai media antara Rp2,79 hingga Rp2,824 triliun.

Ia menyatakan dukungannya terhadap proyek tersebut sekaligus mengingatkan pentingnya pengawasan selama pengerjaan berlangsung.

Selain progres pembangunan, ia menyoroti potensi gangguan terhadap pasokan air bersih masyarakat Kota Padang.

Ia meminta pelaksana proyek mengantisipasi dampak pekerjaan terhadap sumber air baku, terutama menjelang musim hujan.

Sebagai pelaksana pembangunan Flyover Sitinjau Lauik, PT Hutama Karya diminta memastikan proses konstruksi tidak mengganggu ketersediaan dan kualitas air bersih yang digunakan masyarakat Kota Padang.

PT Hutama Karya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang jasa konstruksi, pengembang, serta penyedia jasa jalan tol.

“Kita sudah cukup direpotkan dengan persoalan pembebasan lahan. Jangan sampai persoalan pasokan air bersih juga menimbulkan masalah yang lebih besar,” kata dia.

Ia meminta PT Hutama Karya memperhatikan metode pengerjaan di sepanjang sungai dan mengingatkan agar aktivitas konstruksi tidak mencemari aliran air yang dimanfaatkan masyarakat.

Menurut dia, antisipasi tidak cukup hanya dilakukan pada instalasi pengolahan air atau titik pengambilan air baku (intake). Pelaksana proyek juga perlu memperhatikan kondisi sungai sebelum air mencapai titik tersebut.

Ia meminta tim teknis mengkaji langkah pencegahan yang sesuai, termasuk metode pengerjaan di sekitar sungai dan kebutuhan perlindungan sumber air baku.

“Jangan hanya fokus pada titik intake. Kita juga harus memperhatikan kondisi sebelum air mencapai titik tersebut. Saya berharap tim teknis dapat memberikan penjelasan dan solusi yang konkret,” ujarnya.

Ia menegaskan percepatan pembangunan tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat. Ia meminta seluruh pihak mengantisipasi potensi gangguan sejak awal agar warga tidak menanggung dampak pekerjaan.

Ia mendukung penuh pembangunan Flyover Sitinjau Lauik dan berharap proyek tersebut dapat selesai lebih cepat dari target yang direncanakan.

Ia mengatakan pihaknya mendorong percepatan pembangunan agar dapat rampung pada 2027, lebih awal dari target penyelesaian yang ditetapkan pada Mei 2028.

“Saya mendukung 100 persen pembangunan flyover ini agar cepat selesai. Namun, kita juga harus memastikan persoalan air bersih dan dampak lingkungan diantisipasi sejak dini,” kata dia.

Ia berharap pemerintah, balai, dan pelaksana proyek terus berkoordinasi untuk menjaga kelancaran pembangunan. Menurutnya, penyelesaian proyek harus berjalan seiring dengan perlindungan sumber air baku masyarakat.

Menurut dia, pembangunan Flyover Sitinjau Lauik diharapkan berjalan sesuai rencana tanpa mengabaikan kebutuhan air bersih warga Kota Padang.

Pewarta: Najmi Aulia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan Perjanjian Kemitraan Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kapasitas ekspor Indonesia ke negara-negara anggota Uni Eropa.

"Uni Eropa atau European Union (EU) ini sangat menarik bahwa ini jualannya mirip-mirip sama Amerika Serikat, jadi bisa ditingkatkan kapasitasnya," ujar Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Menurut Anindya, komoditas-komoditas ekspor Indonesia ke Eropa seperti tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, kopi, elektronik dapat ditingkatkan kapasitasnya.

Dirinya berharap IEU-CEPA ini dapat menjadi kesempatan emas, dan juga diharapkan perjanjian tersebut bisa diratifikasi oleh pihak Uni Eropa pada akhir tahun ini atau awal 2027.

"Jadi ini suatu kesempatan," katanya.

Sebagai informasi, Pemerintah mendorong percepatan penandatanganan dan ratifikasi Perjanjian Kemitraan Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) agar segera berlaku mulai awal 2027.

Sebab, implementasi IEU-CEPA nantinya dapat membuka peluang pasar Eropa yang lebih luas bagi produk Indonesia.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan penting untuk menjaga momentum positif penyelesaian IEU-CEPA melalui penguatan koordinasi dan diplomasi dengan institusi UE. Percepatan penandatanganan juga perlu diikuti dengan persiapan ratifikasi dan implementasi agar manfaat perjanjian dapat segera dirasakan oleh pelaku usaha kedua pihak.

Setelah mencapai penyelesaian substantif pada September 2025 serta menuntaskan proses legal scrubbing pada Agustus 2026, Indonesia dan Uni Eropa kini memasuki tahapan akhir persiapan penandatanganan.

Pada bulan Juni 2026, Komisi Eropa telah menyampaikan proposal mengenai IEU-CEPA kepada Dewan Uni Eropa untuk mendapatkan persetujuan penandatanganan dan penyelesaiannya.

Kedutaan Besar RI untuk Belgia, Keharyapatihan Luksemburg, dan Uni Eropa juga menyampaikan perkembangan komunikasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan Uni Eropa, termasuk Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Maroš Šefčovič, guna mendorong percepatan penyelesaian prosedur internal Uni Eropa.

Kedua pihak terus mengupayakan agar penandatanganan IEU-CEPA dapat terlaksana sebelum akhir tahun 2026.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka program pelatihan vokasi bagi 50 ribu orang pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan program tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi pekerja agar lebih siap kembali memasuki pasar kerja atau mengembangkan usaha secara mandiri.

"Program ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam mendampingi teman-teman pekerja yang terdampak PHK untuk kembali produktif,” ujar Yassierli.

Lebih lanjut, ia mengatakan program itu diprioritaskan bagi pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang mengalami PHK pada periode Januari 2024 hingga 2026 dan tidak sedang menerima manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagakerjaan.

Pelatihan tersedia dalam berbagai bidang sesuai kebutuhan dan ketersediaan program, antara lain pemasaran digital (digital marketing), menjahit dan busana, serta makanan dan minuman (food and beverage).

Materi pelatihan pemasaran digital mencakup dasar-dasar pemasaran dan pembuatan konten media sosial. Bidang menjahit dan busana meliputi keterampilan menjahit, memasang payet, dan membuat pola.

Sementara itu, bidang makanan dan minuman mencakup pembuatan roti dan kue, pengolahan espresso, serta pembuatan hidangan pembuka. Pilihan lainnya meliputi pemasangan kaca film, perawatan AC, dan instalasi hidroponik.

Pelatihan berlangsung selama lima hari dengan total 40 jam pelajaran (JP) di 21 balai pelatihan vokasi Kemnaker, yang terdiri atas Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) serta Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di berbagai wilayah Indonesia.

Peserta memperoleh fasilitas berupa uang harian, konsumsi, pengganti biaya transportasi, seragam, dan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Peserta juga mendapatkan sertifikat pelatihan serta sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Calon peserta perlu menyiapkan salah satu dokumen bukti PHK, yaitu surat keputusan atau pemberitahuan PHK, surat pemutusan kontrak, perjanjian bersama pengakhiran hubungan kerja, atau surat keterangan pengalaman kerja (paklaring).

Seleksi peserta dilakukan melalui empat tahapan, yakni verifikasi dokumen, wawancara, penyesuaian minat dan potensi peserta dengan pilihan program, serta penempatan pada program pelatihan yang ditetapkan. Calon peserta harus lolos verifikasi dokumen dan wawancara untuk dapat mengikuti pelatihan.

“Kami mengajak teman-teman pekerja terdampak PHK untuk memanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya. Peningkatan kompetensi menjadi salah satu langkah penting untuk memperluas peluang kembali bekerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri,” kata Menaker.

Informasi mengenai pendaftaran dan pilihan program pelatihan dapat diakses melalui portal resmi SkillHub Kemnaker di skillhub.kemnaker.go.id.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026