Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa bidang ekonomi terjadi pada Kamis (15/10), mulai dari Mendag pastikan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) aman hingga Pertamina datangkan 57,9 juta liter BBM di Bali 14-17 Oktober.

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca:

Mendag pastikan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah karhutla aman

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum memberikan dampak terhadap ketersediaan dan distribusi bahan pokok di daerah setempat.

Baca selengkapnya di sini

Soal rumor akuisisi BCA oleh Haji Isam, OJK terus pantau dinamika bank

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan pemantauan terhadap berbagai dinamika kepemilikan, konsolidasi, maupun aksi korporasi di sektor perbankan, menanggapi rumor akuisisi BCA oleh Haji Isam yang berkembang beberapa waktu lalu.

Baca selengkapnya di sini

Kemenekraf pacu 46 jenama untuk ekspor ke pasar global lewat TEI 2026

Kementerian Ekonomi Kreatif mengakselerasi 46 jenama binaan untuk memperluas penetrasi produk kreatif Indonesia di pasar internasional sekaligus mendorong keberlanjutan ekspor melalui partisipasi dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2026.

Baca selengkapnya di sini

Pemerintah target biaya logistik turun bertahap dari 12,5 ke 8 persen

Pemerintah menargetkan biaya logistik nasional turun secara bertahap dari 12,5 persen menjadi 8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2045 dibanding 14,29 persen pada 2022.

Baca selengkapnya di sini

Pertamina datangkan 57,9 juta liter BBM di Bali 14-17 Oktober

Pertamina Patra Niaga kembali mendatangkan pasokan total 57,9 juta liter bahan bakar minyak (BBM) di Bali secara bertahap yang disuplai pada 14-17 Oktober 2026 untuk mempercepat pemulihan stok di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Samarinda (ANTARA) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Timur mencatat volume ekspor udang penaidea periode Januari hingga September 2026 tembus 1.722,34 ton.

"Akumulasi pengiriman komoditas udang penaidea selama sembilan bulan tersebut membukukan nilai devisa mencapai Rp344,65 miliar," kata Kabid Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan (PDSP) di DKP Provinsi Kaltim Irma Listiawati di Samarinda, Kamis.

Irma menjelaskan bahwa pengiriman komoditas ekspor udang unggulan daerah dilaksanakan secara bertahap guna memenuhi tingginya permintaan pasar konsumen di berbagai negara mitra global.

"Puncak volume pengiriman tertinggi terjadi pada bulan April yang mencatatkan angka 277,33 ton dengan perolehan devisa sebesar Rp53,9 miliar," ujar Irma.

Sementara itu, aktivitas ekspor pada periode bulan September 2026 turut membukukan tren kenaikan hingga mencapai 231 ton senilai Rp48,59 miliar.

Rangkaian pengiriman bulan September 2026 tersebut ditopang oleh penerbitan 22 dokumen sertifikasi mutu kelayakan hasil perikanan ekspor daerah dari otoritas karantina.

Berdasarkan pemetaan pasar internasional, ekspor komoditas udang penaidea asal perairan pesisir Kalimantan Timur secara konsisten menyasar delapan negara tujuan utama dunia.

"Delapan negara utama tujuan pengiriman udang meliputi Jepang, China, Amerika Serikat, Inggris, Taiwan, Singapura, Vietnam, serta Malaysia," tutur Irma.

Jepang dan Amerika Serikat menjadi pasar paling potensial yang menyerap porsi besar komoditas udang windu beku berukuran besar dengan standar kualitas premium.

Sementara pasar kawasan Eropa seperti Inggris secara rutin mengimpor pasokan komoditas Udang Pink Beku yang memenuhi persyaratan kriteria standar mutu ketat.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim Irhan Hukmaidy menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat jaminan mutu rantai pasok ekspor.

Pihaknya mengoptimalkan pendampingan teknis bagi para pembudidaya tambak udang lokal guna meningkatkan standar kualitas produksi sesuai regulasi pasar internasional .

"Sinergi bersama Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan sangat penting dalam memfasilitasi kelancaran dokumen sertifikasi serta menjaga daya saing produk," kata Irhan.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Nabire (ANTARA) - Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire, Papua Tengah, melibatkan pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) yang telah berkembang sebagai instruktur pelatihan bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM) pemula untuk menjaga keberlanjutan keterampilan dan pengembangan usaha masyarakat.

Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA) Dinas Perindustrian Nabire Jenie YR Kawer di Nabire, Kamis, mengatakan program tahun ini mencakup 10 pelatihan yang dibarengi dengan bantuan peralatan.

“Kegiatan tersebut dilaksanakan di sejumlah distrik, dengan jenis pelatihan disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan usaha masyarakat. Jumlah peserta bervariasi antara 20 hingga 25 orang, bergantung pada jenis kegiatan,” katanya.

Ia mengatakan, salah satu contoh keberlanjutan program terlihat di Distrik Wanggar, tempat sejumlah kelompok usaha keripik telah rutin berproduksi dan pelaku usaha yang lebih berpengalaman mulai melatih peserta pemula.

Produk yang dihasilkan meliputi keripik pisang, keladi, ubi jalar, dan singkong dengan variasi rasa manis, pedas, serta original.

Menurutnya, pada pelatihan tahun ini, pelaku usaha OAP yang telah menjalankan usaha dilibatkan sebagai instruktur bagi peserta yang baru memulai usaha.

“Jadi yang sudah berjalan ini, dia melatih yang baru pemula. Ini menjadi bukti bahwa keberlanjutan program Dinas Perindustrian telah berdampak bagi pengusaha OAP,” katanya.

Selain usaha keripik, terdapat usaha pembuatan kecap yang telah berjalan sekitar dua tahun. Pelaku usaha yang sebelumnya mengikuti pelatihan juga disiapkan menjadi instruktur dalam kegiatan berikutnya.

Ia mengatakan pendekatan tersebut memberi kesempatan kepada pelaku usaha yang telah memiliki pengalaman untuk membagikan keterampilan kepada masyarakat lain, sehingga pengetahuan yang diperoleh melalui program pelatihan dapat terus dimanfaatkan.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Nabire mengalokasikan dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp3,6 miliar untuk keseluruhan program pengembangan IKM milik OAP melalui pelatihan dan bantuan peralatan di sejumlah distrik.

Program tersebut mencakup berbagai bidang usaha, antara lain menjahit, servis elektronik, ukir kayu, pembuatan keripik, instalasi listrik, pengolahan sari gula jahe, depot air minum, pembuatan batako, bakso buah merah, kecap, dan batik Papua.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Nabire (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Nabire, Papua Tengah melalui Dinas Perindustrian, menyalurkan bantuan peralatan senilai sekitar Rp350 juta untuk mendukung pengembangan usaha batik Papua.

Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA) Dinas Perindustrian Nabire Jenie YR Kawer di Nabire, Kamis, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemberdayaan pelaku usaha lokal melalui dana Otonomi Khusus (Otsus).

“Kami membantu salah satu perajin batik Orang Asli Papua (OAP), Elisabeth Ayer yang sangat konsisten untuk mengembangkan batik Papua,” ujarnya.

Ia mengatakan, bantuan tahun ini mencakup mesin pres batik berukuran besar, mesin pres terpisah, serta perlengkapan membatik, seperti kain, malam, canting, dan alat cetak motif.

Sebelumnya, Dinas Perindustrian juga telah memberikan bantuan berupa mesin jahit dan mesin jahit bordir untuk mendukung kegiatan usaha Elisabeth.

Menurutnya, pemberian bantuan peralatan dilakukan setelah pelaku usaha mendapatkan pelatihan. Dinas Perindustrian juga melakukan pemantauan setiap tahun untuk memastikan bantuan dimanfaatkan dan usaha tetap berjalan.

Ia mengatakan usaha batik Elisabeth masih berjalan sehingga dinilai menunjukkan pemanfaatan bantuan yang baik. Pemerintah daerah berharap usaha tersebut terus berkembang dan menghasilkan produk yang memiliki ciri khas Papua.

Dinas Perindustrian berharap Elisabeth dapat mengembangkan motif batik yang terinspirasi dari kekayaan budaya dan identitas lokal, sehingga berpeluang melahirkan produk batik khas Nabire.

Ia menyebutkan, sebelum diberi bantuan produk batik Papua hasil karya Elisabeth telah dipasarkan melalui salah satu toko batik di Nabire.

“Ibu Elisabeth ini memang salah satu perempuan OAP yang sudah lama menggeluti dunia batik, dia awalnya membuat pakaian dari kulit kayu dan berkembang menjadi usaha batik. Ketekunan dan keuletan beliau membuat kita terus memberikan dukungan,” ujarnya.

Ia mengatakan pendampingan Dinas Perindustrian saat ini berfokus pada pelatihan, pemberian peralatan, dan pemantauan usaha.

Menurutnya, apabila batik dengan motif khas Nabire dapat dikembangkan, produk tersebut berpotensi menjadi salah satu identitas daerah dan dipertimbangkan untuk kebutuhan seragam sekolah maupun kantor pada masa mendatang.

Ia berharap dukungan pemerintah melalui dana Otsus dapat meningkatkan kemampuan usaha perajin OAP, memperluas pengembangan produk kerajinan lokal, serta menciptakan peluang ekonomi berbasis budaya Papua.

“Beliau juga secara rutin dilibatkan untuk mengikuti pameran-pameran di luar oleh Dekranasda Papua Tengah,” ujarnya.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Kementerian Ekonomi Kreatif memasukkan profesi pengisi suara atau voice over sebagai salah satu subsektor ekonomi kreatif dalam Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) untuk memperluas peluang kerja dan mengembangkan potensi industri.

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya di Bandung, Kamis, mengatakan pengakuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengembangkan industri pengisi suara yang memiliki potensi ekonomi.

“Jadi kan ada subsektor mulai fashion, kuliner, kriya, games aplikasi, musik, film, sekarang ada tambahannya adalah voice over,” kata Teuku Riefky dalam kegiatan Wonderful Voice of Indonesia 2026.

Ia mengatakan pengembangan industri pengisi suara dilakukan melalui kolaborasi pemerintah dengan Voice Institute Indonesia sejak 2022, antara lain melalui program Wonderful Voice of Indonesia yang merekrut dan melatih talenta untuk memenuhi kebutuhan industri.

“Dan ini tujuannya adalah untuk perluasan peluang profesi voice over kepada industri, jadi hilirisasi sebetulnya,” ujarnya.

Riefky menyebutkan talenta yang dikembangkan melalui program tersebut telah dimanfaatkan oleh lebih dari 300 perusahaan untuk berbagai kebutuhan produk dan layanan, sehingga membuka peluang komersialisasi keterampilan pengisi suara.

Pada 2025, program tersebut juga mencatat sekitar 7.200 pendaftar yang kemudian melalui proses kurasi untuk memilih talenta terbaik, menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap profesi di industri kreatif.

Secara keseluruhan, Riefky menyebut sektor ekonomi kreatif menyerap 27,4 juta tenaga kerja pada 2025, dengan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sekitar 1 juta hingga 1,5 juta orang setiap tahun.

Ia menambahkan 63 persen tenaga kerja di sektor tersebut berasal dari kalangan Generasi Z dan milenial, sedangkan 58 persen lainnya merupakan perempuan, sehingga industri kreatif dinilai memiliki peluang untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong pengembangan subsektor pengisi suara agar dapat memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kemandirian ekonomi generasi muda, serta memperkuat kontribusi industri kreatif terhadap perekonomian nasional.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Melalui mekanisme lelang yang terbuka dan kompetitif, kita memastikan bahwa penjualan BMN hulu migas dapat benar-benar memberikan nilai tambah

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan lelang aset hulu migas PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Siak, Riau menambah penerimaan negara.

Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN) Kementerian ESDM Rakhmawati menegaskan bahwa lelang ini lebih dari sekadar transaksi jual beli aset.

"Penjualan lelang Barang Milik Negara (BMN) hulu migas yang kita laksanakan hari ini bukan hanya sekadar transaksi, tetapi juga merupakan wujud nyata dari optimalisasi penggunaan aset negara, peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta dukungan terhadap keberlanjutan industri migas nasional," ujar Rakhmawati dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Aset hulu minyak dan gas bumi (migas) yang tidak lagi digunakan dalam kegiatan operasi kembali menambah penerimaan negara. Lelang Barang Milik Negara (BMN) hulu migas pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Minas, Kabupaten Siak, Riau, ditutup Rabu (14/10) dengan penawaran tertinggi Rp11,01 miliar, sekitar Rp1,75 miliar di atas nilai limit.

Lelang yang digelar Kementerian ESDM melalui PPBMN itu menetapkan nilai limit Rp9,26 miliar. Pelelangan secara daring ditutup pukul 11.00 WIB, kemudian pemenang ditetapkan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai.

Rakhmawati mengatakan pelaksanaan lelang merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi. Aturan ini menjadi landasan agar pemindahtanganan aset negara berlangsung transparan, akuntabel, dan memberi nilai tambah bagi perekonomian.

Menurut dia, tidak semua aset dapat dilelang. BMN hulu migas yang dijual harus masih memiliki nilai ekonomis, tidak lagi digunakan untuk kegiatan usaha hulu migas, tidak ditetapkan status penggunaannya dan/atau tidak dimanfaatkan, serta tidak mengganggu kelancaran operasional.

Untuk menjaga proses tetap terbuka, PPBMN bersama PHR mendampingi peserta meninjau objek lelang sehari sebelum penawaran disampaikan. Dengan begitu, peserta dapat memperkirakan harga yang akan diajukan.

"Tahapan penjelasan dan peninjauan objek lelang menjadi bagian penting untuk memberikan informasi yang jelas kepada peserta mengenai kondisi objek, persyaratan, dan tata cara pelaksanaan lelang. Melalui mekanisme lelang yang terbuka dan kompetitif, kita memastikan bahwa penjualan BMN hulu migas dapat benar-benar memberikan nilai tambah," ujar Rakhmawati.

Dirinya berharap hasil lelang memberi kontribusi signifikan terhadap PNBP. Ia juga menekankan pentingnya integritas seluruh pihak agar proses lelang tetap sehat, terbuka, dan profesional.

"BMN hulu migas merupakan aset yang mempunyai manfaat lebih, bukan hanya bermanfaat saat digunakan sebagai alat operasional kegiatan hulu migas, namun di saat sudah tidak digunakan pun masih dapat memberikan manfaat bagi negara," katanya.

Sejak 2025 hingga 30 September 2026, PPBMN telah menyetorkan PNBP dari hasil lelang BMN hulu migas lebih dari Rp104 miliar. Hasil lelang di Siak akan menambah capaian tersebut.

Lelang tidak berhenti di Siak. PPBMN menjadwalkan lelang BMN milik KKKS PT Pertamina Hulu Mahakam pada 20-21 Oktober 2026 melalui KPKNL Samarinda, dengan nilai limit Rp9,62 miliar.

Melalui lelang yang sesuai ketentuan, aset hulu migas yang telah selesai menjalankan fungsi operasionalnya tetap dapat memberi manfaat bagi negara. Langkah ini sekaligus memperkuat tata kelola aset negara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan penerimaan negara.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Semarang (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Tengah dan DIY siap mendukung kebijakan penerapan "Zero Over Dimension Over Loading"
(ODOL) pada awal Januari 2027.

Ketua Aptrindo Jawa Tengah dan DIY Bambang Widjanarko saat Musyawarah Daerah Aptrindo di Semarang, Kamis, mengatakan, pembinaan terhadap pada pengusaha angkutan barang tersebut terus dilakukan dalam menghadapi pemberlakuan kebijakan larangan kelebihan muatan dan dimensi itu.

"Kami terus melakukan pembinaan kepada anggota, serta berkolaborasi dengan dinas perhubungan dan kepolisian," katanya.

Salah satu yang penting dilakukan, kata dia, aktivasi program Sistem Informasi Angkutan Barang dari DPP Aptrindo.

Dalam sistem tersebut, lanjut dia, terdapat registrasi kendaraan serta pengawasan terhadap kendaraan-kendaraan para anggota.

"Diharapkan di Aptrindo tidak ada kendaraan yang tidak berizin. Semuanya memiliki izin," katanya.

Penerapan sistem tersebut, menurut dia, juga memudahkan dalam memantau kondisi muatan truk.

"Kalau memang kelebihan muatan bisa tahu, tinggal nanti disampaikan ke asosiasi, asosiasi yang akan menegur," katanya.

Selain itu, lanjut dia, Sistem Informasi Angkutan Barang juga akan mendukung pengawasan penyaluran BBM bersubsidi.

Dalam musyawarah daerah tersebut, Bambang Widjanarko kembali terpilih sebagai Ketua Aptrindo Jawa Tengah dan DIY untuk periode 2026-2031.

Sebelumnya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) menargetkan pada 1 Januari 2027 sudah tidak ada truk atau kendaraan over dimension over load (ODOL) di jalan tol.

"Kita targetkan paling sedikit 1 Januari 2027 itu di jalan tol sudah tidak ada ODOL," ujar Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Infra Nazib Faizal dalam Indonesia International Sustainable Forum di Jakarta.

Menurut dia, dari data yang diterima 1 dari 4 truk pasti melanggar aturan, melanggar ODOL.

Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut integrasi data terkait angkutan barang dan logistik sebagai bagian persiapan penerapan zero over dimension over loading (Zero ODOL) pada Januari 2027 telah mencapai 98 persen.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan, pemerintah menjalankan sejumlah langkah sesuai rencana aksi Zero ODOL, mulai dari integrasi data, digitalisasi pengawasan dan penegakan hukum hingga penyiapan regulasi.

Ia menegaskan, Kemenhub tetap mengacu pada rencana penerapan Zero ODOL mulai Januari 2027.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Hilirisasi merupakan kunci untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menargetkan nilai ekspor nikel Indonesia sedikitnya mencapai 45 miliar dolar AS pada 2026, melanjutkan tren lonjakan nilai ekspor yang telah dicapai melalui hilirisasi.

"Hilirisasi merupakan kunci untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional," ujar Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Program hilirisasi berhasil meningkatkan nilai ekspor nikel Indonesia dari sekitar 3,3 miliar dolar AS pada 2017–2018 menjadi lebih dari 40 miliar dolar AS pada 2025, setelah ekspor bijih nikel dihentikan dan industri pengolahan dibangun di dalam negeri.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa sumber daya alam memberi manfaat jauh lebih besar ketika diolah sebelum dipasarkan.

Menurut Bahlil, hilirisasi merupakan bagian penting dari transformasi struktur ekonomi Indonesia, dan dampaknya tidak berhenti pada pembangunan fasilitas pengolahan.

Hilirisasi turut mendorong tumbuhnya industri pendukung, meningkatkan partisipasi pengusaha nasional, memperkuat penguasaan teknologi, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas pasar produk bernilai tambah.

Untuk memperluas manfaat tersebut ke sektor lain, pemerintah telah menyiapkan peta jalan hilirisasi hingga 2040 dengan target investasi 618 miliar dolar AS. Cakupannya tidak terbatas pada mineral dan batu bara, tetapi juga minyak dan gas bumi, kehutanan, perikanan, hingga pertanian.

"Saya ingin menyampaikan bahwa master plan ke depan hilirisasi Indonesia pada tahun 2040 target kita mencapai 618 miliar dolar AS," ujar Bahlil.

Keberhasilan nikel menjadi bukti bahwa penciptaan nilai tambah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kemandirian dan posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong investasi pengolahan sumber daya alam agar kekayaan nasional memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia meminta, pemerintah daerah bersama PLN terus mengidentifikasi desa, dusun, serta rumah tangga yang membutuhkan penanganan, agar seluruh desa di Indonesia dapat menikmati listrik pada 2029-2030.

"Jadi itu yang pemerintah lakukan, agar semua desa dan dusun wajib untuk mereka mendapatkan hak yang sama, yaitu manfaat pelayanan daripada listrik. Dan listrik ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam keterangannya di Jakarta, Kamis

Secara nasional, Bahlil menyebut masih terdapat sekitar 11.000 desa yang belum memperoleh akses listrik dan jutaan rumah yang belum memiliki sambungan sendiri.

Hal itu dikatakan Bahlil, saat meninjau pelaksanaan Program Listrik Desa (Lisdes) dan rumah tangga penerima Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Desa Muara Baru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Kamis.

Dalam kunjungan itu, Bahlil meninjau tiang dan gardu distribusi, menyalakan kWh meter, serta berdialog dengan warga penerima manfaat.

Melalui Program Lisdes Tahun Anggaran 2025, pemerintah membangun Jaringan Tegangan Menengah sepanjang 0,549 kilometer sirkuit, Jaringan Tegangan Rendah sepanjang 0,91 kilometer sirkuit, serta satu unit gardu distribusi berkapasitas 50 kVA di Dusun Prau Bosok. Infrastruktur tersebut disiapkan untuk melayani 93 calon pelanggan rumah tangga.

Lisdes dilengkapi dengan BPBL bagi rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik sendiri. Penerima BPBL memperoleh instalasi listrik rumah, pengujian dan Sertifikat Laik Operasi (SLO), biaya penyambungan ke jaringan PLN dengan daya 900 VA, serta token listrik perdana senilai Rp100.000.

Menurut Bahlil, kedua program ini saling melengkapi. Lisdes menghadirkan dan memperkuat jaringan hingga ke wilayah yang belum terlayani secara memadai, sedangkan BPBL membantu rumah tangga kurang mampu agar memiliki sambungan listrik sendiri tanpa harus bergantung pada tetangga.

"Dulu, daerah ini, wilayah ini khususnya, itu sudah ada listrik. Tapi tegangannya rendah. Maka, arus yang masuk untuk mengalir listrik itu tidak maksimal. Program yang kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan arus masuknya listrik supaya kuat," ujarnya.

Di Kabupaten Karawang, BPBL tahun 2025 telah menjangkau 915 rumah tangga. Pada 2026 program ini menargetkan 683 rumah tangga, dimana 299 rumah tangga telah menyala, 360 telah terpasang dan menunggu penyalaan, dan 24 masih dalam tahap pemasangan instalasi. Khusus di Kecamatan Cilamaya Wetan, target BPBL 2026 sebanyak 52 rumah tangga.

Di tingkat Provinsi Jawa Barat, Program Lisdes 2025 telah menjangkau 210 lokasi dan melayani 10.893 pelanggan. BPBL pada tahun yang sama diberikan kepada 15.831 rumah tangga, dan pada 2026 ditargetkan menjangkau 25.000 rumah tangga.

Kehadiran listrik yang andal diharapkan tidak hanya menerangi rumah warga, tetapi juga mendukung kegiatan belajar, membuka peluang usaha produktif, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jayapura (ANTARA) - Maskapai penerbangan Trigana Air untuk sementara tidak melayani penerbangan ke sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Selatan, akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Adapun kota tujuan yang hingga kini belum dilayani adalah tujuan Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan dan Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel, Keppi, Kabupaten Mappi dan Agats, Kabupaten Asmat di Papua Selatan.

"Memang penerbangan ke empat kota itu hingga Kamis (15/10) ditunda akibat kabut asap yang disebabkan karhutla," kata GM Trigana Papua Irwan Rochendi kepada ANTARA di Jayapura, Kamis.

Dikatakan, kabut asap di kota-kota tersebut menyebabkan jarak pandang terbatas sehingga pihaknya memutuskan untuk sementara tidak melayani penerbangan ke kota-kota tersebut.

Bahkan penerbangan ke Tanah Merah dan Keppi sudah dihentikan sejak Jumat (9/10), kata Irwan yang dihubungi dari Jayapura.

Menurutnya, untuk penerbangan ke Wamena hanya sempat satu pesawat penumpang yang terbang dan kembali serta kembali ke Sentani, sedangkan lainnya ditunda akibat kabut asap.

"Saat cuaca membaik, pesawat penumpang Trigana Air terbang dan mendarat di Wamena serta kembali ke Bandara Sentani, sedangkan lainnya ditunda karena cuaca kembali tidak bersahabat,," kata Irwan Rochendi.

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Demak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah, menargetkan perlindungan sedikitnya 50.863,53 hektare atau 91,8 persen dari total lahan sawah di daerah itu dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011–2031 di tengah rencana perluasan kawasan industri.

Bupati Demak Eisti'anah dalam Konsultasi Publik II Revisi RTRW Kabupaten Demak 2011–2031 di Pendopo Satya Bhakti Praja, Kamis, mengatakan perlindungan lahan pertanian menjadi salah satu prioritas untuk menjaga ketahanan pangan daerah.

"Luas lahan sawah yang ditargetkan masuk dalam perlindungan tersebut setara dengan 91,8 persen dari total lahan sawah yang tersedia di Kabupaten Demak, yakni sekitar 55.424 hektare," ujarnya.

Menurut Eisti'anah, penetapan lahan sawah yang dilindungi (LSD) harus mempertimbangkan kondisi geografis serta kebutuhan pengembangan wilayah.

Sebagai salah satu daerah penyangga pangan, Demak menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan perlindungan lahan pertanian dengan kebutuhan ruang untuk permukiman, industri, dan pembangunan infrastruktur.

Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi turut meningkatkan kebutuhan lahan sehingga penataan ruang perlu dilakukan secara terukur agar tidak mengancam keberadaan sawah produktif.

Secara nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dari pemerintah daerah telah mencapai 87,63 persen hingga September 2026, melampaui target 87 persen dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2029.

Namun, pemerintah masih mendorong integrasi lahan pertanian tersebut ke dalam dokumen tata ruang agar memiliki kekuatan hukum dalam mencegah alih fungsi lahan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinputaru) Kabupaten Demak Nanang Tasunar David Narutomo mengatakan revisi RTRW juga memuat rencana perluasan kawasan industri di Kecamatan Sayung.

Menurut dia, pengembangan kawasan industri tetap harus memperhatikan ketentuan perlindungan lahan sawah agar tidak mengganggu keberlanjutan sektor pertanian.

Ia menjelaskan salah satu perbedaan mendasar antara rancangan revisi RTRW dan rencana sebelumnya adalah pengaturan perlindungan lahan sawah yang membatasi alih fungsi lahan pertanian.

Dengan demikian, pengembangan industri sebagai penggerak ekonomi daerah harus diselaraskan dengan upaya menjaga lahan pertanian produktif.

Nanang menambahkan penataan kawasan juga perlu mempertimbangkan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat, termasuk petani dan nelayan, serta aspek kelestarian lingkungan.

Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah pengembangan kawasan mangrove untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPRD Demak Zayinul Fata yang mengikuti konsultasi publik melalui konferensi video menegaskan pentingnya menjaga sektor pertanian dalam penyusunan kebijakan tata ruang.

Menurut dia, seluruh kecamatan di Kabupaten Demak memiliki potensi pertanian pangan yang perlu dipertahankan dan dikembangkan.

"Pengembangan RTRW ini tidak mengancam sistem pertanian, tetapi harus memperkuatnya sebesar-besarnya," ujarnya.

Terkait tahapan penyusunan, Nanang mengatakan rancangan revisi RTRW masih akan melalui proses pengkajian sebelum disampaikan kepada Kementerian ATR/BPN untuk pembahasan dan konsolidasi lebih lanjut.

Pemerintah Kabupaten Demak menargetkan proses penyusunan revisi RTRW di tingkat kabupaten dapat diselesaikan pada 2026 sebelum dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Konsultasi publik tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Demak Muhammad Badruddin, Sekretaris Daerah Ahmad Sugiharto, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Demak.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Syngenta Indonesia berkomitmen memberdayakan petani jagung melalui pengenalan bioteknologi benih jagung hibrida NK Sakti Series, yang mampu meningkatkan hasil panen dan efisiensi kerja.

"Melalui inovasi pertanian mutakhir pada NK Sakti Series, kami berkomitmen mendampingi petani mencapai kemandirian pangan, sekaligus menjadi penggerak utama dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional yang berkelanjutan," ujar National Sales Manager Seeds Syngenta Indonesia Wahyu Sampurno.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengenalkan bioteknologi benih jagung hibrida tersebut, lanjut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, yakni melalui ajang NK Festival 2026 di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dengan diikuti 1.500 petani jagung dari wilayah setempat.

Menurut Wahyu, Jawa Tengah memegang peranan vital bagi perekonomian pertanian nasional, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi jagung pipil kering provinsi tersebut pada 2025 mencapai sekitar 3,7 juta ton, menyumbang 17,02 persen dari total produksi nasional 16,55 juta ton.

Meskipun berpotensi besar, tambahnya, para petani dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah yaitu perubahan iklim yang sulit diprediksi, penyusutan lahan produktif, serangan hama penyakit yang terus berulang, hingga kelangkaan tenaga kerja pertanian yang membuat biaya operasional membengkak.

"Tantangan struktural ini menuntut adanya teknologi tepat guna yang mampu menyederhanakan perawatan di kebun sekaligus mendongkrak hasil panen," katanya.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Syngenta Indonesia memperkenalkan portofolio unggulan benih jagung hibrida bioteknologi yaitu NK Pendekar Sakti, NK Sumo Sakti, dan NK Perkasa Sakti.

Diformulasikan khusus untuk pengendalian gulma yang lebih mudah dan perlindungan internal terhadap hama penggerek batang jagung, varietas ini memberi solusi budidaya yang efisien dengan risiko minim bagi petani.

Oleh karena itu, melalui ajang tersebut para petani dapat berdiskusi langsung dengan para ahli agronomi guna memahami performa tanaman bioteknologi.

Selain itu, hadir pula Klinik Konsultasi Hama dan Penyakit yang memberikan panduan praktis mengenai cara menekan risiko gagal panen, khususnya strategi pengendalian hama penggerek batang jagung (Asian Corn Borer/ACB).

"Melalui festival ini, para petani dibekali wawasan praktis agar dapat berinvestasi secara bijak sesuai kondisi lahan dan iklim di wilayah masing-masing," ujar Wahyu.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026