Hekrafnas bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat persatuan, memperluas peluang ekonomi, serta menumbuhkan kepedulian sosial.

Jakarta (ANTARA) - Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) menggalang kepedulian bagi warga masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam puncak peringatan Hari Ekonomi Kreatif Nasional (Hekrafnas) 2026 yang akan digelar pada Sabtu (24/10)

“Perayaan Hekrafnas tidak hanya berlangsung di Jakarta, rangkaian kegiatan ini juga diselenggarakan di tujuh provinsi lainnya serta 17 negara, membawa semangat kolaborasi, pemberdayaan ekonomi kreatif, dan solidaritas kemanusiaan,” kata Ketua Umum DPP Gekrafs Kawendra Lukistian, di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan dalam perayaan Hekrafnas pihaknya mengusung semangat “Berkarya, Berdaya, dan Berdampak”.

Menurut dia, Hekrafnas 2026 menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif Indonesia, sekaligus menunjukkan bahwa kreativitas anak bangsa dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Gekrafs juga mengajak seluruh jajarannya untuk menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak karhutla, khususnya di wilayah Kalimantan.

“Hekrafnas bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat persatuan, memperluas peluang ekonomi, serta menumbuhkan kepedulian sosial,” kata dia pula.

Ia mengatakan sejak beberapa bulan lalu, Gekrafs di Jakarta dan tujuh provinsi lainnya, serta 17 negara telah mempersiapkan berbagai kegiatan untuk memperingati Hari Ekonomi Kreatif Nasional yang jatuh pada 24 Oktober.

“Ini adalah wujud semangat bersama untuk terus menggerakkan ekonomi kreatif Indonesia,” kata dia.

Namun, di balik berbagai rangkaian kegiatan tersebut, Gekrafs juga ingin memastikan bahwa semangat kebersamaan tidak berhenti pada panggung acara, melainkan turut dirasakan oleh masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan.

Di tengah musibah karhutla yang melanda sebagian wilayah Indonesia, saya mengajak seluruh keluarga besar Gekrafs, di mana pun berada, untuk menjadikan Hekrafnas sebagai momentum doa bersama sekaligus gerakan kepedulian.

Karena bagi kami, semangat berkarya harus berjalan "beriringan dengan semangat membantu sesama,” kata dia.

Menurut dia, ekonomi kreatif bukan hanya tentang pertumbuhan industri, inovasi, maupun peluang usaha, tetapi juga tentang bagaimana kreativitas mampu menjadi kekuatan sosial yang menyatukan masyarakat.

Melalui berbagai kegiatan seperti bazar UMKM, promosi produk lokal, kolaborasi lintas komunitas, hingga aksi sosial, rangkaian Hekrafnas 2026 diharapkan dapat memperluas akses pasar bagi para pelaku usaha, sekaligus menumbuhkan solidaritas dan semangat gotong royong.

“Kami ingin menunjukkan bahwa karya anak bangsa tidak hanya mampu bersaing di pasar dunia, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Karena kemajuan bangsa bukan hanya diukur dari seberapa besar kita tumbuh, tetapi juga dari seberapa kuat kita saling membantu,” kata dia.

Dia juga menekankan bahwa semangat tersebut sejalan dengan nilai gotong royong dan persatuan yang terus ditekankan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia yang kuat, mandiri, dan berdaya saing.

Menurut dia, pelaku ekonomi kreatif memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, tidak hanya melalui kontribusi ekonomi, tetapi juga melalui inovasi, pemberdayaan masyarakat, serta kepedulian terhadap berbagai persoalan sosial.

Ia berharap seluruh elemen Gekrafs, baik di dalam maupun luar negeri, terus menjadi bagian dari gerakan ekonomi kreatif yang produktif, inovatif, inklusif, dan memiliki kepekaan sosial.

“Insya Allah, dengan persatuan dan gotong royong, bangsa kita mampu melewati berbagai tantangan. Mari terus berkarya, terus berkontribusi, dan jangan pernah kehilangan kepedulian terhadap sesama,” ujarnya pula.

Pihaknya berharap Hekrafnas 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi, membuka peluang ekonomi bagi UMKM, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkenalkan karya anak bangsa ke panggung dunia.

“Kegiatan ini diharapkan menjadi pengingat bahwa kemajuan ekonomi kreatif harus berjalan beriringan dengan nilai kemanusiaan, kepedulian sosial, dan semangat persatuan bangsa,” kata dia lagi.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan lima area konsesi yang disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto berlokasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga Papua.

“Itu ada di NTB, kemudian ada juga di Papua dan beberapa daerah lagi,” ucap Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

Bahlil yang juga merupakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan Prabowo memerintahkan kepada dirinya untuk mengevaluasi lima konsesi tersebut.

Adapun komoditas dari kelima konsesi tersebut meliputi tembaga dan emas.

“(Komoditasnya) tembaga sama emas,” ujar Bahlil.

Presiden Prabowo Subianto mengungkap penerimaan laporan mengenai lima area konsesi di Indonesia dengan nilai cadangan mineral (proven reserves) yang diperkirakan mencapai Rp5.400 triliun.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis, Presiden mengingatkan jajarannya di kementerian dan lembaga untuk tidak terlalu mudah memberikan izin konsesi/izin usaha pertambangan (IUP) kepada perusahaan-perusahaan.

"Sebagai contoh, baru saja saya menerima laporan bahwa ada lima (area) konsesi, lima IUP, dari sekian ratus IUP, lima IUP memiliki cadangan proven, yang didasarkan atas studi cadangan JORC namanya, nilainya itu Rp5.400 triliun, 300 miliar dolar (AS), (dari) lima konsesi," kata Presiden Prabowo.

Dari temuan di lima area konsesi itu, Prabowo yakin Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Oleh karena itu, kekayaan negara harus segera dikuasai agar tidak jatuh kepada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.

"Kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi. Jadi kita harus teliti, yang kita percayakan konsesi itu, dia benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankan. Masalahnya, banyak konsesi kita berikan, puluhan tahun tidak dikerjakan," kata Presiden Prabowo.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

ketimpangan biaya produksi tersebut menjadi tantangan besar bagi produktivitas serta tingkat kesejahteraan petani lokal

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyoroti tingginya biaya produksi beras di dalam negeri yang saat ini mencapai Rp12.000 hingga Rp14.000 per kilogram.

Angka tersebut jauh melampaui biaya produksi di negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam yang berada di kisaran Rp4.000 per kilogram.

Saat berbicara dalam pembukaan pameran pertanian Agrinex di Jakarta, Jumat, Zulkifli menilai ketimpangan biaya produksi tersebut menjadi tantangan besar bagi produktivitas serta tingkat kesejahteraan petani lokal.

Kondisi tersebut berdampak pada tingginya ketergantungan pasokan luar negeri, di mana Indonesia tercatat mengimpor sekitar 4,5 juta ton beras pada 2024.

Menurut Zulkifli, masalah utama rendahnya indeks pertanaman berakar pada pengelolaan irigasi dan akses sarana produksi yang belum optimal.

Ia menyebutkan dari total 7,4 juta hektare luas sawah nasional, luas tanamnya hanya mencapai 10 juta hektare karena mayoritas lahan hanya ditanami satu kali dalam setahun.

“Kenapa irigasi enggak diurus? Karena dibagi, aturannya ada. 1.000 hektare oleh bupati, 3.000 hektare oleh gubernur. Nah bupati gubernur kan enggak bangun irigasi, tapi bangun jalan. Akhirnya irigasinya rusak. Produksi kita kecil. Kita perbaiki,” kata Zulkifli.

Selain persoalan irigasi, ketidakefisienan juga dipicu oleh rumitnya alur penebusan pupuk bersubsidi bagi petani, padahal rasio penggunaan pupuk sangat menentukan hasil panen.

Guna mengatasi hambatan tersebut sekaligus memangkas biaya produksi menuju swasembada pangan, Zulkifli menegaskan bahwa pemerintah melakukan reformasi regulasi secara masif dari hulu ke hilir.

Salah satu langkah yang diambil adalah menyederhanakan birokrasi penyaluran pupuk bersubsidi yang selama ini dinilai sangat berbelit-belit.

"Dulu aturan pupuk sangat rumit, ada 145 aturan yang melibatkan izin bupati hingga gubernur. Sekarang kita pangkas menjadi hanya tiga aturan lewat Peraturan Presiden (Perpres). Hasilnya, penyerapan pupuk bersubsidi langsung naik dari 6 juta ton menjadi 9,5 juta ton," ungkapnya.

Di samping pemangkasan aturan pupuk dan pembenahan tata kelola irigasi daerah, pemerintah juga merevisi regulasi harga pembelian gabah di tingkat petani menjadi Rp6.500 per kilogram tanpa persyaratan kadar air.

Menurut dia, intervensi kebijakan tersebut berhasil mendongkrak Nilai Tukar Petani (NTP) dari angka 116 menjadi 131.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Keberadaan Gekrafs di 18 negara menjadi peluang bagi pelaku ekonomi kreatif daerah untuk memperluas akses pasar, memperkenalkan produk unggulan, serta membangun kolaborasi lintas negara.

Mataram (ANTARA) - Ketua Umum Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Kawendra Lukistian mendorong produk-produk ekonomi kreatif Nusa Tenggara Barat (NTB) menembus pasar internasional dengan memanfaatkan jejaring organisasi yang kini telah tersebar di 18 negara.

“Produk kreatif dari Lombok Timur, misalnya, saya harapkan bisa menjadi etalase utama di Inggris, Eropa, dan negara lainnya. Begitu pun di negara-negara lain, kita harus menghadirkan produk dan karya unggulan Indonesia,” katanya saat pengukuhan dan pelantikan DPW dan DPC Gekrafs kabupaten/kota se-NTB, di Mataram, Jumat.

Kawendra mengatakan, Gekrafs NTB telah menunjukkan kolaborasi nyata dalam mempromosikan produk lokal hingga ke luar negeri. Salah satu contohnya adalah suvenir dan merchandise MotoGP Mandalika yang diproduksi oleh pelaku ekonomi kreatif di NTB.

Produk tersebut, menurut dia, turut diperkenalkan dalam berbagai kegiatan internasional, termasuk saat pelantikan pengurus Gekrafs di Moskow, Rusia.

Ia juga secara aktif mempromosikan MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok, kepada jejaring internasional Gekrafs sebagai salah satu daya tarik pariwisata Indonesia.

“Ini bentuk kolaborasi nyata yang telah dilakukan Gekrafs NTB. Dengan hadirnya Gekrafs, kita tidak hanya menjadi organisasi yang banyak narasi, tetapi juga banyak aksi dan eksekusi,” ujarnya.

Kawendra menjelaskan, keberadaan Gekrafs di 18 negara menjadi peluang bagi pelaku ekonomi kreatif daerah untuk memperluas akses pasar, memperkenalkan produk unggulan, serta membangun kolaborasi lintas negara.

Menurut dia, jejaring tersebut akan terus diperkuat, termasuk melalui konsolidasi kepengurusan Gekrafs di Tiongkok yang direncanakan berlangsung pada akhir Oktober.

Dalam kesempatan tersebut, Kawendra meminta seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gekrafs di kabupaten/kota se-NTB memiliki sedikitnya satu desa binaan untuk memperkuat pengembangan ekonomi kreatif dari hulu hingga hilir.

Program desa binaan diharapkan mampu menghadirkan kontribusi konkret organisasi dalam mendampingi pelaku usaha, mengembangkan produk, memperluas pemasaran, serta meningkatkan nilai tambah potensi lokal.

Ia menilai NTB memiliki potensi besar karena berbagai subsektor ekonomi kreatif telah berkembang di daerah tersebut. Tantangannya adalah memperkuat kontribusi dan memastikan potensi tersebut menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Kita minta setiap DPC minimal memiliki satu desa binaan. Di sana harus terlihat konkret kontribusi kita dari hulu sampai hilir,” katanya lagi.

Kawendra juga mendorong seluruh pengurus memanfaatkan jejaring Gekrafs di dalam dan luar negeri untuk membuka peluang pemasaran produk kreatif NTB di pasar global.

Kawendra mengatakan, penguatan ekonomi kreatif daerah perlu sejalan dengan momentum peringatan Hari Ekonomi Kreatif Nasional yang diperingati setiap 24 Oktober.

Ia menjelaskan, penetapan hari nasional tersebut merupakan hasil perjuangan selama beberapa tahun melalui berbagai audiensi dan pertemuan dengan pemangku kepentingan.

Pada peringatan tahun ini, kegiatan dilaksanakan di Jakarta, dan tujuh provinsi lainnya, serta 17 negara melalui diplomasi kuliner sebagai salah satu upaya memperkenalkan kekayaan budaya dan produk kreatif Indonesia.

Ia juga mengajak komunitas Gekrafs menjadikan momentum tersebut sebagai ruang untuk meningkatkan kepedulian sosial, termasuk mendoakan masyarakat yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Menurut Kawendra, pejuang ekonomi kreatif tidak hanya dituntut menghasilkan karya, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi bangsa.

Lebih lanjut, ia menilai komitmen pemerintah terhadap pengembangan ekonomi kreatif membuka peluang besar bagi pelaku usaha untuk berkembang.

Dia menyoroti masuknya ekonomi kreatif dan industri kreatif dalam agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat industri nasional.

Kawendra juga menyebut pemerintah telah mengalokasikan Rp10 triliun untuk pembiayaan berbasis kekayaan intelektual atau intellectual property (IP) bagi pengembangan ekonomi kreatif.

Karena itu, ia meminta para pelaku ekonomi kreatif memanfaatkan dukungan kebijakan, regulasi, dan pembiayaan yang tersedia agar karya mereka dapat berkembang menjadi usaha bernilai ekonomi.

Kawendra turut menekankan pentingnya penguatan empat agenda Gekrafs yang disebut sebagai empat L, yakni literasi ekonomi kreatif yang optimal dan membumi, lahirnya pengusaha baru, perluasan lapangan kerja, serta kelestarian produk seni dan budaya.

Literasi ekonomi kreatif dinilai penting agar masyarakat yang menghasilkan karya atau produk bernilai ekonomi memahami bahwa mereka merupakan bagian dari ekosistem ekonomi kreatif.

Sementara itu, penciptaan pengusaha baru dan perluasan lapangan kerja diharapkan dapat memperkuat kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian nasional.

Pada saat bersamaan, pelestarian seni dan budaya menjadi bagian penting agar pengembangan ekonomi kreatif tetap berpijak pada identitas dan kekayaan lokal.

Kawendra berharap kepengurusan Gekrafs di NTB mampu menerjemahkan agenda tersebut ke dalam program kerja yang terukur, sekaligus menjadikan potensi lokal sebagai produk unggulan yang berdaya saing di pasar nasional maupun internasional.

Pewarta: Lale Zalfa Iffa, Novia Aulia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Salah satu tujuan utama pertemuan mendorong aspirasi petani mendapat perhatian lebih besar dalam penyusunan regulasi dan kebijakan pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) terus memperkuat peran petani sawit dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional serta mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ketua Umum DPP Apkasido Gulat ME Manurung mengatakan di masa mendatang peranan petani sawit bukan hanya sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam mitigasi dan pencegahan karhutla.

Menurut Gulat dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, pemerintah menilai industri kelapa sawit merupakan bagian integral dari keberlanjutan pembangunan nasional.

Oleh karena itu, langkah-langkah preventif yang melibatkan petani sawit secara langsung sangat krusial guna mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto, dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus kesejahteraan petani.

"Melalui sinergi ini, diharapkan terbangun kebijakan konkret yang menempatkan petani sawit sebagai mitra strategis negara dalam mewujudkan tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan bebas dari ancaman karhutla," ujarnya.

Terkait hal itu, Sekjen Apkasindo Djono A. Burhan mengatakan penguatan peran petani sawit tersebut akan menjadi bahasan utama dalam Pertemuan Nasional Petani Sawit Indonesia ke 3 (PENAS III) pada 27 - 29 Oktober 2026 di Jakarta.

Dikatakannya, PENAS III yang akan diikuti ratusan petani dari 25 sentra provinsi sawit diharapkan jadi ruang dialog antara petani, pemerintah, dan pelaku usaha guna memperkuat posisi petani sawit dalam pembangunan nasional.

"Salah satu tujuan utama pertemuan mendorong aspirasi petani mendapat perhatian lebih besar dalam penyusunan regulasi dan kebijakan pemerintah,” ujar Djono yang juga Ketua Panitia PENAS III.

Karena itu, PENAS III yang mengusung tema “Penguatan Petani Kelapa Sawit dan Sinergitas Hilir Kunci Kedaulatan Energi Indonesia” itu akan membahas penguatan petani dari sektor hulu hingga hilir, yang menjadi salah satu agenda utama sesi diskusi.

Dalam kegiatan tersebut Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy, akan menyampaikan topik “Penguatan Hulu Hilir Kelapa Sawit dalam Mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia”.

Selanjutnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman akan membahas “Peremajaan Sawit Rakyat untuk Memastikan Kemandirian Pangan dan Energi Nasional”.

Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan topik “Penguatan Koperasi Petani Sawit Indonesia dalam Mendukung Asta Cita No. 6 Presiden Republik Indonesia", selain itu Direktur Utama BPDP, Eddy Abdurrachman akan membahas dukungan lembaga dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Djono menyatakan pembahasan dalam Penas III diharapkan menghasilkan rekomendasi yang relevan dengan kebutuhan petani, termasuk dukungan terhadap perkebunan rakyat dan pengembangan industri hilir petani sawit.

Bagaimana Asta Cita ini secara nyata dapat mendukung penghidupan petani sawit dan hilirisasi industri sawit, yang juga menjadi penghasil devisa besar bagi Indonesia,” kata Djono.

Adapun hasil resolusi dari PENAS III nantinya juga akan diangkat ke kancah internasional melalui koalisi petani sawit dunia, World Coalition of Oil Palm Smallholders (WCOPS).

"Dengan demikian, agenda PENAS III ini turut menjadi dasar bagi Apkasindo memperjuangkan kemaslahatan petani kelapa sawit di tingkat dunia," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Ada kenaikan (kuota). Karena ada kenaikan, pasti akan terjadi penambahan kuota. Masih kami kaji

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah akan menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yakni pertalite, sebagai respons dari perpindahan konsumen BBM nonsubsidi ke subsidi.

“Ada kenaikan (kuota). Karena ada kenaikan, pasti akan terjadi penambahan kuota. Masih kami kaji,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Jumat.

Bahlil menjelaskan penambahan kuota pertalite disebabkan oleh konsumen BBM nonsubsidi RON 92, seperti pertamax, yang berpindah ke pertalite. Perpindahan tersebut terjadi akibat kenaikan BBM sejak pecahnya perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang menyebabkan ditutupnya Selat Hormuz.

Perpindahan konsumen tersebutlah yang menyebabkan pemerintah harus melakukan penyesuaian kuota pertalite.

Sosok yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut mengatakan akan mengkaji penambahan kuota pertalite pada akhir bulan Oktober. Bahlil juga menyampaikan pemerintah sudah mengkaji kesiapan anggaran ihwal penambahan kuota pertalite.

“Untuk pertalite nanti coba saya akan melakukan exercise di akhir bulan ini, ya. Memang ada terjadi peningkatan,” ucap Bahlil.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat konsumsi pertalite naik hingga 12,92 persen pada Juli 2026, tepatnya sebulan setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis pertamax.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan rata-rata penyaluran pertalite sebelum terjadinya kenaikan harga pertamax adalah 75.795 kiloliter (kl) per hari. Akan tetapi, setelah harga pertamax naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter pada 10 Juni 2026, terjadi lonjakan rata-rata penyaluran pertalite.

Pada 10 Juni 2026, konsumsi pertalite tercatat sebanyak 82.760 kl per hari, naik 9,19 persen dengan selisih 6.965 kl per hari apabila dibandingkan dengan rata-rata penyaluran pertalite sebelum kenaikan harga pertamax.

Kemudian, pada Juli 2026, kenaikan konsumsi pertalite kembali terjadi, yakni sebanyak 85.589 kl per hari, naik 12,92 persen dengan selisih 9.794 kl per hari apabila dibandingkan dengan rata-rata penyaluran pertalite sebelum kenaikan harga pertamax.

Pada periode Agustus, ujar Wahyudi, terjadi penurunan konsumsi pertalite apabila dibandingkan dengan bulan Juli. Rata-rata penyaluran pertalite pada bulan Agustus berada di kisaran 84.368 kl per hari, lebih rendah dibandingkan dengan bulan Juli.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Barantin hadir bukan untuk mempersulit, melainkan membentangkan karpet merah bagi pelaku UMKM yang ingin menembus pasar ekspor

Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) berupaya memperkuat akses pasar global bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui pendampingan dan peningkatan pemahaman mengenai persyaratan ekspor, termasuk ketentuan karantina, ketertelusuran produk, serta standar yang ditetapkan negara tujuan.

Kepala Barantin Abdul Kadir Karding menyampaikan upaya tersebut menjadi bagian dari peran Barantin dalam mendukung pelaku usaha agar mampu memenuhi persyaratan perdagangan internasional, sekaligus memperluas peluang ekspor produk unggulan daerah.

“Barantin hadir bukan untuk mempersulit, melainkan membentangkan karpet merah bagi pelaku UMKM yang ingin menembus pasar ekspor,” ujar Karding dalam Indonesia Quarantine Expo (IQExpo) 2026 di Jakarta, Jumat.

Menurut Karding, pendampingan diperlukan agar pelaku usaha tidak hanya mampu memproduksi barang, tetapi juga memahami persyaratan teknis yang harus dipenuhi sebelum memasuki pasar internasional.

Ia menjelaskan salah satu tantangan yang kerap dihadapi UMKM adalah keterbatasan informasi mengenai persyaratan ekspor di negara tujuan. Guna mengatasi kendala tersebut, pihaknya menyediakan Klinik Ekspor Karantina di seluruh provinsi yang dapat dimanfaatkan calon eksportir untuk memperoleh konsultasi dan bimbingan teknis mengenai persyaratan karantina sebelum produk diberangkatkan.

“Jangan sampai pengusaha sudah memiliki produk, tetapi tidak tahu persyaratan untuk masuk ke negara tujuan. Di situlah karantina hadir memberikan pendampingan,” ujar Karding.

Pendampingan UMKM juga diperkuat melalui kerja sama Barantin dengan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pada September 2026, kedua lembaga menandatangani nota kesepahaman untuk mendukung Gerakan 1.000 Pelaku Usaha Ekspor menuju pasar global.

Barantin juga berencana memperluas kolaborasi dengan Kementerian Desa agar pendampingan ekspor dapat menjangkau pelaku usaha hingga wilayah pedesaan.

Selain memperluas akses pasar, Barantin juga mendorong pelindungan sumber daya hayati melalui edukasi dan pelibatan masyarakat.

Upaya tersebut diwujudkan melalui pemeriksaan kesehatan gratis terhadap 2.821 ekor hewan, pemberian 2.254 dosis vaksin rabies, serta edukasi di 16 kampus dan lima sekolah yang diikuti lebih dari 4.000 peserta.

Selain itu, sebagai tindak lanjut IQExpo 2026, Barantin bersama Kementerian UMKM dan perwakilan dari 38 provinsi menandatangani Deklarasi Perkarantinaan dan Pengembangan UMKM Ekspor.

Komitmen tersebut bertujuan memperkuat sistem perkarantinaan, meningkatkan daya saing, serta memperluas akses pasar ekspor bagi UMKM Indonesia.

Di sisi lain, Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan, pemahaman mengenai prosedur dan persyaratan karantina dapat membantu UMKM mengurangi hambatan perdagangan serta meningkatkan kesiapan produk untuk memasuki pasar ekspor.

Maman juga melihat peluang sinergi antara SAPA UMKM milik Kementerian UMKM dan BEST TRUST, sistem layanan karantina digital Barantin.

Sinergi tersebut diharapkan mempermudah akses pelaku UMKM terhadap informasi dan layanan karantina, sekaligus membantu mereka memenuhi ketentuan ekspor.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi (Kemenkop) menilai penguatan kreativitas dan inovasi menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan bisnis koperasi agar mampu mengembangkan usaha, meningkatkan daya saing produk, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mengatakan inovasi dan kreativitas menjadi salah satu kunci mempertahankan bisnis koperasi sebagai badan usaha secara berkelanjutan.

“Suatu bisnis bisa berjalan dan berlanjut, kuncinya adalah dari kreativitas, karena dia bisa bertahan kalau terus ada inovasi. Di Kementerian Koperasi, kami terus mendorong agar setiap kelembagaan koperasi selalu meningkatkan inovasi,” kata Farida dalam acara World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 yang diikuti secara daring di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, kreativitas memiliki keterkaitan erat dengan pengembangan koperasi dan ekonomi kreatif. Melalui inovasi, koperasi dapat mengolah potensi lokal menjadi produk bernilai tambah sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas.

Ia mengatakan salah satu contoh yang disoroti adalah Koperasi Prasojo di Klaten, Jawa Tengah. Koperasi tersebut bergerak dalam produksi kain tenun hingga pengembangan produk fesyen, dengan mayoritas anggota dan pekerjanya merupakan perempuan.

Farida mengatakan Koperasi Prasojo menunjukkan bahwa koperasi dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas menjadi kegiatan usaha yang berkelanjutan. Penguatan kelembagaan koperasi diharapkan dapat membantu usaha tersebut terus berkembang dan memberikan kontribusi bagi perekonomian.

Selain itu, pemerintah mendorong pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu jalur pemasaran produk yang dihasilkan masyarakat. Program tersebut diharapkan dapat menyerap produk kreatif, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta hasil pertanian dan perkebunan dari berbagai daerah.

“Sekarang sedang dalam proses, produk-produk hasil kreativitas masyarakat di setiap desa, UMKM, hasil pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya, at least itu adalah hasil kreativitas, akan di-absorb dan di-offtake di Koperasi Desa Merah Putih. Itulah kenapa kreativitas adalah tulang punggungnya sebuah kelembagaan koperasi,” ujar dia.

Menurut Farida, pengembangan koperasi tidak hanya berfokus pada penguatan kelembagaan, tetapi juga perlu memastikan adanya aktivitas bisnis yang mampu menciptakan nilai ekonomi bagi anggota dan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, koperasi berpotensi menjadi penghubung antara kreativitas masyarakat, produksi lokal, dan akses pasar. Dengan dukungan inovasi serta penguatan jaringan pemasaran, produk-produk berbasis potensi daerah diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang.

Pemerintah pun mendorong koperasi agar semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi dan peluang ekonomi kreatif, sehingga mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat daya saing produk Indonesia.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Indonesia AirAsia mendukung kebijakan pemerintah menghadirkan tiket penerbangan domestik lebih terjangkau di akhir tahun melalui penurunan harga mulai 12 persen selama periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

"Menyambut periode libur Natal dan Tahun Baru 2026/2027, maskapai berbiaya hemat terbaik versi Skytrax, Indonesia AirAsia (QZ), mendukung kebijakan pemerintah dalam menghadirkan penerbangan yang lebih terjangkau bagi masyarakat," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Indonesia AirAsia Achmad Sadikin Abdurachman terkonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Melalui penerapan potongan biaya layanan bandara dan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah, penumpang berkesempatan menikmati penurunan harga tiket penerbangan domestik mulai dari 12 persen selama periode Natal dan Tahun Baru.

Program itu berlaku untuk periode perjalanan 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027, dengan periode pembelian tiket hingga 10 Januari 2027.

Penumpang dapat merencanakan perjalanan dan melakukan pemesanan melalui AirAsia MOVE dan situs resmi airasia.com, dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya periode Natal dan Tahun Baru menjadi momen penting bagi masyarakat untuk bepergian, baik untuk berkumpul bersama keluarga maupun menikmati liburan.

"Kami menyambut baik kebijakan pemerintah ini dan berharap penurunan harga tiket yang ditawarkan dapat membantu masyarakat merencanakan perjalanan dengan lebih terjangkau,” ujarnya.

Penurunan harga tiket tersebut didukung sejumlah kebijakan pemerintah, antara lain potongan 50 persen untuk Passenger Service Charge (PSC) atau Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U).

Selain itu, pemerintah memberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah sebesar 100 persen sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2026 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada periode libur Natal dan Tahun Baru Tahun Anggaran 2027.

"Program ini hanya berlaku untuk penerbangan di seluruh rute domestik yang dilayani Indonesia AirAsia," ucapnya.

Indonesia AirAsia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait atas dukungan dan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Melalui upaya bersama tersebut, diharapkan masyarakat dapat menikmati perjalanan udara yang lebih terjangkau selama periode libur akhir tahun.

Lebih lanjut Sadikin menegaskan Indonesia AirAsia berkomitmen untuk terus mendukung upaya peningkatan keterjangkauan transportasi udara bagi masyarakat, sekaligus memberikan pilihan perjalanan yang aman dan nyaman selama periode libur Natal dan Tahun Baru,.

Untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kegiatan, layanan, dan promosi Indonesia AirAsia, ikuti kanal resmi kami di X (x.com/airasia_indo), Facebook (facebook.com/flyairasia.id), dan Instagram (instagram.com/flyairasia).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Semua harus sama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan Sulsel sebagai hub KTI guna memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional

Makassar (ANTARA) - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman mengatakan Sulawesi Selatan memiliki peran strategis sebagai hub atau gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI) untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

"Semua harus sama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan Sulsel sebagai hub KTI guna memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional," kata Amran seusai peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) Tahun 2026 yang digelar di kawasan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Sulsel, Jumat.

Kendati harus menghadapi dampak fenomena El nino ataupun la Nina, Menteri Pertanian tetap optimistis terkait pencapaian swasembada pangan beras yang berkelanjutan.

"Kami optimistis Sulsel sebagai hub KTI dapat mendorong terwujudnya swasembada pangan beras yang berkelanjutan. Karena itu, semua pihak harus bekerja bersama-sama, membangun kolaborasi yang kuat," ujarnya.

Lebih lanjut, Mentan juga memaparkan capaian signifikan yang telah diraih pemerintah dalam hal swasembada pangan. Saat ini, tercatat delapan komoditas strategis telah mencapai tingkat swasembada, antara lain: telur, ayam, beras dan bawang merah serta gula konsumsi. Capaian ini menjadi modal penting untuk terus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Mentan menegaskan bahwa posisi Sulsel yang strategis menjadikannya sebagai jendela sekaligus penyangga utama distribusi pangan bagi wilayah Indonesia bagian Timur.

Melalui penguatan peran Sulsel sebagai pusat KTI, diharapkan arus pasokan pangan semakin lancar, harga kebutuhan pokok tetap stabil, dan program swasembada pangan dapat terjaga secara berkelanjutan.

GPIPS sendiri merupakan langkah konkret pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan yang cukup, terjangkau dan merata di seluruh daerah.

Di wilayah Sulampua, program ini difokuskan pada sinergi antar-daerah dalam penataan rantai pasok, penguatan produksi pangan lokal, serta pengendalian fluktuasi harga yang berpotensi membebani masyarakat.

Pelaksanaan GPIPS 2026 di Makassar sekaligus menegaskan komitmen bersama pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pangan yang aman, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, khususnya di KTI.

Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - ​​​​​​PT Pertamina (Persero) memberikan bantuan telepon genggam pintar (smartphone) bagi 30 anak penyandang disabilitas netra di empat wilayah yaitu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

President Director Pertamina Foundation Agus Mashud S Asngari dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan bantuan bertajuk "Beasiswa Sobat Istimewa: Digital Netra Setara" itu menjadi pintu bagi anak penyandang disabilitas netra menuju dunia pengetahuan yang lebih luas dengan membantu mereka mengakses materi pelajaran, mengenali informasi, dan belajar dengan cara yang lebih mandiri.

Pada Jumat (9/10), sebanyak 10 siswa penyandang disabilitas netra di SLB Negeri 1 dan SLB Negeri 2 Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), menerima bantuan telepon genggam pintar yang dilengkapi aplikasi pendukung aksesibilitas untuk menunjang kegiatan belajar mereka.

Kemudian, dua penerima manfaat, Rendi dan Nindi, terlibat dalam seremoni penyerahan bantuan dari Pertamina dalam rangkaian Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, NTB, Sabtu (10/10/2026).

Penyerahan bantuan juga disertai edukasi penggunaan telepon genggam pintar dan aplikasi pendukung agar perangkat dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan pengguna.

Melalui fitur pembaca layar TalkBack dan teknologi text-to-speech berbahasa Indonesia, smartphone yang diberikan dirancang untuk membantu siswa mengakses informasi digital melalui suara.

Teknologi ini dapat mendukung aktivitas belajar, mulai dari membaca materi digital hingga menjelajahi aplikasi penunjang pendidikan.

"Kami ingin memastikan bahwa kesempatan untuk belajar dan berkembang terbuka bagi setiap anak. Bagi anak-anak penyandang disabilitas netra, akses terhadap teknologi yang sesuai kebutuhan dapat membantu membuka lebih banyak pintu menuju pengetahuan dan kemandirian," ujar dia.

Melalui Digital Netra Setara, Pertamina berupaya menghadirkan dukungan yang tidak berhenti pada pemberian perangkat, tetapi juga mencakup pendampingan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam proses belajar sehari-hari.

Para siswa juga memperoleh dukungan pelatihan, sementara guru dan mentor pendamping dibekali pemahaman mengenai penggunaan teknologi pendukung pembelajaran bagi siswa penyandang disabilitas netra.

Materi pelatihan mencakup navigasi dasar menggunakan TalkBack, komunikasi dan pengetikan, pemanfaatan aplikasi pendidikan dan Learning Management System (LMS), hingga keamanan digital.

Pendampingan direncanakan berlangsung selama kurang lebih tiga bulan untuk membantu siswa membangun keterampilan digital secara bertahap.

Dengan pendekatan tersebut, bantuan diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih berkelanjutan, yang bukan hanya membuat perangkat tersedia, tetapi juga membantu siswa memahami cara menggunakannya untuk belajar dan beraktivitas secara lebih mandiri.

"Saya senang mendapatkan bantuan smartphone ini. Semoga smartphone ini bisa membantu saya belajar, membaca materi pelajaran, dan mendapatkan lebih banyak pengetahuan. Saya ingin terus belajar dan meraih cita-cita saya," ujar Izron Harsan Sahilin, penerima bantuan.

Di Lombok Tengah, bantuan diberikan kepada enam siswa SLBN 1 Lombok Tengah dan empat siswa SLBN 2 Lombok Tengah.

Agus menambahkan melalui Digital Netra Setara, Pertamina dan Pertamina Foundation berharap semakin banyak anak penyandang disabilitas netra dapat mengakses pengetahuan, mengembangkan keterampilan, dan melangkah menuju cita-cita dengan lebih percaya diri.

"Masa depan yang inklusif dimulai ketika setiap anak tidak hanya diberi kesempatan untuk belajar, tetapi juga didukung untuk tumbuh dan menentukan masa depannya sendiri," kata Agus.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster memanfaatkan pertemuannya dengan Duta Besar Swiss untuk Indonesia Konstantin Obolensky di Rumah Jabatan Jayasabha untuk membahas penguatan sektor pariwisata yang menjadi jembatan persahabatan kedua negara.

"Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan persahabatan sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas, khususnya dalam membangun kolaborasi sektor pariwisata yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Gubernur Bali dalam keterangan resmi di Denpasar, Bali, Jumat.

Ia juga mendorong diplomasi mendatangkan pertumbuhan ekonomi, serta mendukung pembangunan Bali yang berkelanjutan.

Koster menyampaikan kunjungan Duta Besar Swiss sendiri terasa semakin istimewa karena berlangsung di tengah peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Swiss.

Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Bali membuka data bahwa hingga 21 Oktober 2026 tercatat sekitar 29.000 wisatawan asal Swiss telah berkunjung ke Indonesia, dengan rata-rata kunjungan mencapai 3.065 orang per bulan.

"Angka ini mencerminkan potensi hubungan kedua negara yang tidak hanya bertumpu pada diplomasi, tetapi juga tumbuh melalui interaksi masyarakat, pertukaran budaya, dan kegiatan pariwisata," ujar Koster.

Gubernur menyambut baik perkembangan positif sektor pariwisata tersebut dan berharap hubungan yang telah terjalin dapat terus diperkuat melalui kerja sama yang semakin luas.

Menurutnya penting untuk menjaga hubungan yang harmonis antara Bali dan Swiss, sejalan dengan hubungan baik kedua negara yang telah terjalin selama puluhan tahun.

"Bagi Bali, kerja sama internasional memiliki arti penting ketika mampu mempertemukan potensi daerah dengan keunggulan mitra, termasuk dalam pengembangan industri inovatif, investasi, serta pengelolaan lingkungan," kata Koster.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperluas peluang kolaborasi sektor pariwisata yang saling menguntungkan, juga selain itu dalam pengembangan solusi inovatif yang mendukung pengelolaan lingkungan dan tata kelola persampahan.

Sebagai penutup pertemuan, orang nomor satu di Pemprov Bali itu menyerahkan cinderamata berupa kain tenun endek khas Bali kepada Duta Besar Swiss sebagai simbol penghormatan sekaligus diplomasi budaya.

"Pemberian kain tenun endek ini merupakan bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan budaya serta mempromosikan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Bali agar dapat menjangkau pasar internasional yang lebih luas," tutur Koster.

Duta Besar Swiss untuk Indonesia Konstantin Obolensky menyampaikan bahwa agenda kunjungan perdananya ke Bali ini mencakup berbagai peninjauan lokasi usaha milik warga negara maupun badan usaha asal Swiss.

Ia juga menghadiri agenda Global Etik IADEMA serta bersilaturahmi dengan komunitas diaspora Swiss yang saat ini tercatat sekitar 700 warga negara Swiss menetap dan bekerja di Bali.

Obolensky menegaskan komitmen dan dukungan penuh Swiss terhadap pengembangan investasi serta pembangunan berkelanjutan di Pulau Dewata.

Ia mengungkapkan selain sektor pariwisata ketertarikan pihak Swiss untuk menjajaki peluang kerja sama strategis ada di sektor industri inovatif, pengolahan sampah, hingga pengolahan air limbah di Bali.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026