Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengungkapkan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) dapat meningkatkan penetrasi ekspor Indonesia ke negara-negara Eropa.

"Justru memastikan bahwa pasar utama kita ke Eropa itu kita bisa ada penetrasi ekspor yang lebih bagus," ujar Faisal di Jakarta, Rabu.

Tujuan dari adanya I-EU CEPA ini, katanya, adalah untuk mendorong ekspor ke Eropa yang selama ini memang sudah menjadi salah satu tujuan utama ekspor produk-produk Indonesia.

"Kita banyak memang mengekspor ke sana agak-agak mirip dengan ke Amerika, jadi ada tekstil, produk tekstil, ada furnitur juga, ada alas kaki," ujar Faisal.

Menurut dia, kalaupun bukan di perdagangan barang, paling tidak terdapat keuntungan dari sisi yang lain seperti jasa dan investasi, karena I-EU CEPA bersifat komprehensif.

Faisal mengatakan, I-EU CEPA ini perlu dimanfaatkan untuk menarik masuk investasi dari negara-negara Eropa ke Indonesia atau ada keuntungan dari sisi jasa.

"Ada technical assistantship karena kita tahu standar di sana itu susah, maka harus dibantu bagaimana caranya, bukan kita minta dia (Uni Eropa) menurunkan standar, tapi kita dibantu oleh mereka untuk sampai (memenuhi) ke standar mereka," kata Faisal.

Sebagai informasi, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengejar percepatan penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) sebelum fasilitas Generalised Scheme of Preferences (GSP) berakhir pada 2027.

Budi mengatakan pemerintah menargetkan penandatanganan I-EU CEPA dapat dilakukan pada akhir Oktober 2026. Setelah penandatanganan, pemerintah akan mempercepat proses ratifikasi agar perjanjian tersebut dapat berlaku pada Januari 2027.

Menurut Budi, pemerintah menargetkan penyelesaian proses tersebut agar Indonesia tidak terdampak dengan berakhirnya fasilitas GSP Uni Eropa yang selama ini memberikan fasilitas tarif tertentu bagi produk ekspor Indonesia.

Ia menjelaskan Pemerintah Indonesia telah melakukan pertemuan dengan para Duta Besar negara-negara Uni Eropa yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menurut dia, Indonesia dan Uni Eropa telah sepakat bahwa perjanjian tersebut dapat rampung pada akhir Oktober.

Budi menyampaikan Indonesia dan Uni Eropa masih menyelesaikan sejumlah hal terkait perjanjian tersebut. Ia menyebut Indonesia pada prinsipnya telah menyelesaikan bagiannya, sementara pembahasan di pihak Uni Eropa masih berlangsung.

Salah satu hal yang masih dibahas, kata Budi, berkaitan dengan bahasa dokumen perjanjian. Indonesia menginginkan dokumen yang ditandatangani menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Jika penyelesaian dapat dilakukan sesuai target, lanjutnya, proses ratifikasi akan dipercepat sehingga I-EU CEPA diharapkan mulai berlaku pada awal 2027.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyebut dugaan penyebab pemadaman listrik atau blackout yang terjadi di Batam, Kepulauan Riau, berasal dari sejumlah persoalan teknis, termasuk gangguan jaringan akibat petir hingga dugaan hewan yang terkena jaringan listrik.

Bahlil mengatakan berdasarkan laporan yang diterimanya, terdapat beberapa kendala teknis dalam pengelolaan jaringan listrik di wilayah tersebut.

"Ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batam dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir, menurut mereka. Dan ada kesalahan teknis lah, kira-kira begitu," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan, salah satu dugaan penyebab gangguan tersebut berkaitan dengan hewan, yang disebutnya kemungkinan kelelawar.

Namun, Bahlil tidak merinci lebih lanjut mengenai kronologi maupun keterkaitan faktor tersebut dengan pemadaman listrik.

"Teknisnya itu ada tiga, salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa, kira-kira begitu ya," jelasnya.

Bahlil menegaskan gangguan tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam upaya memperbaiki pelayanan kelistrikan kepada masyarakat. Ia menyebut perbaikan perlu dilakukan secara lebih intensif di sejumlah daerah.

Menurutnya, persoalan tersebut berada pada tingkat implementasi yang dikelola oleh PT PLN (Persero), sehingga perlu ditelusuri lebih lanjut berdasarkan evaluasi teknis perusahaan.

Terkait kemungkinan pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terdampak pemadaman, Bahlil mengatakan akan membicarakan hal tersebut terlebih dahulu dengan pihak PLN.

"Saya nanti akan bicarakan terlebih dahulu dengan teman-teman dari PLN. Karena PLN yang paling tahu secara teknis implementasi di lapangan," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyatakan penyelesaian persoalan pasokan gas industri dan harga gas bumi tertentu (HGBT) membutuhkan koordinasi dan persamaan persepsi antarkementerian.

"Kita lagi nunggu keppres (keputusan presiden) tentang kemenko (kementerian koordinator) yang baru, kita di bawah siapa. Ada kemungkinan kita di bawah Kemenko Hilirisasi," kata Sarmuji saat ditemui di Tangerang, Rabu.

Ia berharap koordinasi antarkementerian dapat berjalan baik sehingga persoalan gas untuk industri dapat diurai bersama, dengan mempertimbangkan ketersediaan pasokan.

"Karena urusan gas ini kan bukan hanya sebagai bahan bakar, tapi juga sebagai bahan baku, terutama bagi industri. Kalau koordinasinya enak, persamaan persepsinya ada, terus barangnya memang ada, ya insyaallah itu bisa kita urai sama-sama nanti," ujarnya.

Sarmuji menegaskan penyelesaian persoalan HGBT tidak hanya menjadi kewenangan Kementerian Perindustrian. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan kementerian terkait.

Menurutnya, koordinasi tersebut diperlukan untuk membahas persoalan gas industri secara bersama-sama, termasuk menyamakan persepsi mengenai kebutuhan gas sebagai salah satu penunjang kegiatan produksi sektor industri.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah mengatasi persoalan pasokan dan harga gas bumi untuk industri guna menjaga keberlangsungan produksi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin menilai persoalan gas industri merupakan masalah klasik yang telah berlangsung bertahun-tahun dan belum terselesaikan secara menyeluruh.

Menurut Saleh, dalam keterangan di Jakarta, Selasa (13/10), terdapat dua persoalan mendasar yang perlu segera ditangani pemerintah, yakni kepastian ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga gas bagi industri dalam negeri.

Ia meminta pemerintah mengevaluasi prioritas pemanfaatan gas nasional, mengingat sebagian volume gas yang selama ini diekspor dapat dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan industri domestik, dengan tetap memperhitungkan ketentuan kontrak, harga, dan regulasi yang berlaku.

Saleh juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan gas industri berjalan efektif tanpa terhambat kepentingan sektoral.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kedaulatan bangsa harus ditopang oleh infrastruktur dan ketahanan nasional yang kuat.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk meningkatkan efisiensi logistik, memperkuat konektivitas antarpulau, menghubungkan sentra produksi dengan pasar, dan membuka pusat-pusat pertumbuhan baru.

"Infrastruktur bukan sekadar membangun jalan, pelabuhan, bandara, atau bendungan. Infrastruktur adalah instrumen untuk memperkuat ketahanan ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah, dan memastikan setiap daerah memiliki kesempatan untuk tumbuh dan maju," ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Infrastruktur juga, kata dia, memiliki dimensi strategis dalam memperkuat daya tawar ekonomi Indonesia di tengah restrukturisasi rantai pasok global.

Dirinya juga menyoroti pentingnya diplomasi infrastruktur untuk memperkuat kemitraan antarnegara, menarik investasi produktif, mendorong transfer teknologi, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) nasional.

"Diplomasi yang kuat harus didukung kapasitas nasional yang kuat. Karena itu, pembangunan infrastruktur dan penguatan daya saing bukan hanya agenda ekonomi, melainkan bagian dari strategi besar menjaga kedaulatan dan masa depan bangsa," katanya.

AHY menegaskan kemandirian Indonesia dalam menghadapi rivalitas geopolitik dan geoekonomi global harus dibangun dari kekuatan domestik.

Pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, energi, air, dan pemerataan kewilayahan, katanya, ditempatkan sebagai fondasi strategis kedaulatan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Dia menjelaskan, di tengah meningkatnya ketidakpastian global ketahanan nasional tidak lagi dapat dimaknai sebatas kemampuan pertahanan militer.

Ketergantungan terhadap energi, pangan, teknologi, dan sistem logistik global juga dapat menjadi sumber kerentanan strategis.

"Kedaulatan tidak cukup hanya dijaga melalui kekuatan pertahanan dan diplomasi. Kita juga harus memastikan ketersediaan pangan, energi, air, serta infrastruktur yang mampu menopang kehidupan rakyat dan produktivitas ekonomi nasional," ujarnya.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kota Bandung (ANTARA) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung mengembangkan program trilogi investasi yang meliputi Bandung Investment Forum, Investor Day, dan Bandung Investment Summit sebagai strategi untuk meningkatkan realisasi penanaman modal di daerah itu.

Kepala DPMPTSP Kota Bandung Eric Mohamad Atthauriq mengatakan trilogi investasi tersebut kembali dilaksanakan pada 2026 untuk mempertemukan pemerintah dengan calon investor sekaligus menawarkan berbagai potensi investasi yang dimiliki Kota Bandung.

“Peningkatan investasi juga tidak terlepas dari berbagai inovasi yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung di bawah kepemimpinan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan,” kata Eric kepada ANTARA di Bandung, Rabu.

Ia menjelaskan, salah satu faktor yang menarik minat investor asing maupun dalam negeri untuk menanamkan modal di Kota Bandung adalah kemudahan layanan perizinan yang diberikan DPMPTSP.

“Kami juga memberikan layanan perbantuan OSS (Online Single Submission) layanan Sakedap (Sarana Anjungan Kemudahan Perizinan) di kecamatan dan sentra-sentra industri pasar bagi pelaku usaha mikro,” ujarnya.

DPMPTSP Kota Bandung mencatat realisasi investasi hingga semester I 2026 mencapai Rp6,4 triliun dari target tahunan sebesar Rp12 triliun. Capaian tersebut setara dengan sekitar 53,3 persen dari target investasi sepanjang tahun ini.

Eric mengatakan realisasi investasi menunjukkan tren peningkatan dari triwulan I menuju triwulan II 2026, sehingga capaian pada semester pertama diharapkan menjadi modal untuk mencapai target hingga akhir tahun.

“Tren realisasi investasi Kota Bandung relatif meningkat dari triwulan I ke triwulan II atau semester I. Posisi sekarang sekitar Rp6,4 triliun,” kata Eric.

Berdasarkan jenis penanaman modal, investasi dalam negeri atau penanaman modal dalam negeri (PMDN) mendominasi dengan nilai Rp5,44 triliun. Sementara itu, penanaman modal asing (PMA) tercatat mencapai Rp930 miliar.

Ia berharap melalui penyelenggaraan trilogi investasi dan penguatan layanan perizinan dapat memperluas peluang kerja sama dengan investor serta mendorong realisasi investasi agar mencapai target Rp12 triliun pada 2026.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengembangkan dua akses baru menuju Stasiun Whoosh Karawang yang menghubungkan stasiun tersebut dengan kawasan Trans Heksa Karawang dan Deltamas untuk mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus meningkatkan jumlah penumpang.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan kedua akses tersebut saat ini dalam tahap konstruksi dan dikembangkan bersama pemerintah serta pihak terkait guna memperkuat konektivitas stasiun dengan kawasan industri, permukiman, dan pusat kegiatan ekonomi di sekitarnya.

“Kehadiran akses baru ini diharapkan dapat memberikan lebih banyak alternatif perjalanan bagi masyarakat, khususnya dari kawasan industri dan permukiman di sekitarnya,” ujar Eva dalam keterangan yang diterima di Bandung, Rabu.

Eva menjelaskan akses melalui kawasan Trans Heksa Karawang dikembangkan sepanjang sekitar 1,6 kilometer untuk menyediakan jalur yang lebih lebar dan nyaman dibandingkan akses yang tersedia saat ini.

“Jalur baru tersebut diharapkan dapat mempersingkat waktu perjalanan menuju stasiun sekaligus mendukung mobilitas pekerja dan pelaku usaha dari kawasan industri di sekitarnya,” katanya.

Sementara itu, akses dari kawasan Deltamas dikembangkan sepanjang sekitar tiga kilometer melalui Jembatan Cibeet untuk menghubungkan kawasan industri, bisnis, dan permukiman di Kabupaten Bekasi dengan Stasiun Whoosh Karawang secara lebih langsung.

Selama ini, masyarakat dari kawasan Deltamas dan sekitarnya harus memutar melalui Gerbang Tol Karawang Barat untuk menuju stasiun karena belum tersedia akses jalan raya langsung. Kehadiran jalur baru tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif perjalanan yang lebih singkat dan efisien.

KCIC mencatat Stasiun Karawang melayani sekitar 258 ribu penumpang keberangkatan dan kedatangan selama Januari hingga September 2026, dengan rata-rata sekitar 1.000 penumpang per hari.

“Pengguna layanan tersebut terdiri atas pekerja, pelaku usaha yang melakukan perjalanan bisnis, hingga wisatawan yang bepergian menuju Jakarta maupun Bandung,” katanya.

Eva menjelaskan Whoosh melayani perjalanan setiap satu jam dengan waktu tempuh dari Stasiun Halim menuju Stasiun Karawang sekitar 15 menit.

“Dengan konektivitas yang semakin baik, kami berharap Stasiun Karawang dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya dari kawasan industri dan permukiman yang terus berkembang,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto membahas percepatan transformasi PT PLN (Persero) dan akselerasi penggunaan panel surya berkapasitas 100 gigawatt (GW).

Rosan menyebut Presiden Prabowo meminta agar transformasi PLN, terutama dari sisi model bisnis, segera dikaji dan dipaparkan untuk ditindaklanjuti.

"Intinya, bagaimana mengakselerasi transformasi di PLN untuk menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih tanggap, dan juga mengakselerasi penggunaan 100 gigawatt solar panel," kata Rosan usai pertemuan dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan Danantara akan berkoordinasi dengan tim PLN untuk menyusun langkah transformasi secara menyeluruh sesuai arahan Presiden Prabowo.

Menurut Rosan, pembenahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas PLN sekaligus mengurangi beban subsidi.

"Kami diminta untuk melakukan assessment dan juga kemudian mengajukan usulan seperti apa kepada Bapak Presiden," jelasnya.

Rosan menambahkan, evaluasi juga akan dilakukan terhadap kesiapan PLN dalam menghadapi berbagai kondisi darurat, termasuk dengan menyempurnakan rencana cadangan atau backup plan apabila terjadi gangguan pasokan listrik.

Ia menegaskan PLN perlu memiliki langkah antisipasi yang dapat diandalkan untuk menghadapi berbagai kemungkinan di seluruh wilayah Indonesia.

"Pastinya sudah ada, tapi itu perlu disempurnakan," kata Rosan.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Padang (ANTARA) - Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat (Sumbar) menginisiasi kolaborasi lintas sektor untuk mengembangkan ekosistem hilirisasi gambir di Sumatera Barat (Sumbar), mulai dari peningkatan mutu bahan baku hingga pengolahan dan pemasaran produk bernilai tambah.

“Pengembangan gambir perlu melibatkan berbagai pihak agar komoditas ini dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi dan menjangkau pasar lebih luas,” kata Rektor Universitas Andalas Dr Efa Yonnedi di Padang, Rabu.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi di Gedung Rektorat Unand yang diikuti 64 peserta dari unsur pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, perbankan, asosiasi pengusaha, lembaga standardisasi, serta pelaku industri.

Ia mengatakan pengembangan ekosistem tersebut dilatarbelakangi belum optimalnya nilai tambah gambir Sumbar karena sebagian besar komoditas masih diperdagangkan dalam bentuk bongkahan dengan mutu yang belum seragam.

“Tantangan utama gambir Sumatera Barat saat ini adalah meningkatkan kualitas produk dan memperluas pengolahannya agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar, mengingat hasil panen petani masih banyak dijual dalam bentuk bongkahan dengan kualitas yang beragam,” ujarnya.

Ia menambahkan perbedaan kadar katekin, tanin, kadar air, abu, dan kebersihan menjadi tantangan untuk memenuhi spesifikasi industri secara konsisten.

Sementara Direktur Kerja Sama dan Hilirisasi Riset Unand Dr Eng Muhammad Makky menyatakan kendala utama gambir ialah belum terintegrasinya produksi, pengolahan, teknologi, pembiayaan, dan pemasaran dalam satu ekosistem bisnis.

Oleh karena itu, pengembangan gambir harus dilakukan melalui perubahan pendekatan dari perdagangan komoditas menuju pembangunan industri berbasis nilai tambah.

Ia menjelaskan hal tersebut dilakukan melalui pendekatan Pentahelix. Melalui pendekatan pentahelix, Unand mendorong keterlibatan pemerintah, akademisi, dunia usaha dan industri, masyarakat, serta media.

Ia menambahkan dalam rancangan kolaborasi ini, Universitas Andalas berperan sebagai pusat pengembangan pengetahuan dan teknologi sekaligus penghubung para pemangku kepentingan untuk membangun model bisnis yang dapat diterapkan oleh masyarakat dan industri.

Sejalan dengan itu, Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM RI Bagus Rachman yang mewakili Wakil Menteri UMKM RI mengungkapkan Kementerian UMKM memegang peran strategis dalam mengubah potensi gambir menjadi ekosistem usaha yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Salah satu gagasan yang dibahas ialah pengembangan Rumah Hilirisasi Produk (RHP) Gambir sebagai pusat produksi bersama, pengolahan lanjutan, standardisasi, dan pendampingan UMKM.

Ia menjelaskan RHP Gambir selanjutnya meningkatkan nilai tambah produksi melalui pengolahan menjadi tiga komoditas utama yakni getah gambir kering murni(GGKM) bersih terstandar, konsentrat katekin dasar, dan ekstrak tanin dasar.

Ia menegaskan dalam pengembangannya, Kementerian UMKM berperan mendorong penguatan kelembagaan usaha, fasilitas produksi bersama, peningkatan kapasitas UMKM, pendampingan sertifikasi dan legalitas, serta pencocokan usaha dengan calon pembeli industri.

Pewarta: Najmi Aulia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej mengingatkan perlu adanya tata kelola (good governance) yang baik pada sektor pengadaan barang dan jasa.

Sebab, ia menyebut lebih dari 75 persen tindak pidana korupsi berkaitan dengan pengadaan. Maka dari itu, diperlukan adanya tata kelola yang baik guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam sektor pengadaan barang dan jasa.

”Kita tahu di Indonesia ini bahwa dalam konteks tindak pidana korupsi itu lebih dari 75 persen dia selalu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa,” kata Edward atau yang akrab disapa Eddy dalam pembukaan Business Matching 2026 di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan sektor strategis yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berdampak terhadap pengembangan ekonomi masyarakat.

Menurut dia, penerapan prinsip tata kelola perusahaan (good corporate governance) yang baik menjadi salah satu upaya mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan.

Eddy menyebut terdapat tiga prinsip utama yang perlu diperhatikan, yakni integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Integritas mencakup moral, etika, dan disiplin. Kemudian, transparansi mengharuskan proses pengadaan berlangsung secara jelas dan dapat diakses.

Sementara itu, akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban dalam setiap tahapan proses pengadaan.

Eddy juga menyoroti meski Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi, penanganan perkara pengadaan kerap menggunakan ketentuan kerugian keuangan negara karena berkaitan dengan penggunaan anggaran negara.

Adapun berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2004–triwulan II 2025, terdapat 426 kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa.

Jumlah tersebut menempatkan pengadaan barang dan jasa sebagai perkara korupsi terbanyak kedua setelah gratifikasi/penyuapan yang mencapai 1.068 kasus.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ibnu Basuki Widodo di Jakarta, Rabu (26/8) menjelaskan risiko korupsi dalam pengadaan tak hanya muncul ketika proses tender berlangsung.

Potensi penyimpangan dapat terjadi sejak tahap perencanaan anggaran, persetujuan, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan pekerjaan.

Dalam pemilihan penyedia (tender), misalnya, ia menyoroti praktik ketika satu perusahaan telah dipersiapkan sebagai pemenang, sementara sejumlah perusahaan lain hanya digunakan sebagai pendamping agar proses pengadaan seolah-olah berlangsung kompetitif.

Selain itu, intervensi pimpinan terhadap unit pengadaan untuk mengarahkan pemenang juga menjadi salah satu risiko yang perlu diwaspadai. Maka, diperlukan penguatan pencegahan antikorupsi pada seluruh tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Dengan melayani rata-rata 3,5 juta kendaraan setiap hari, kami perlu memastikan setiap aspek perjalanan, mulai dari kemudahan memperoleh informasi, keandalan operasional jalan tol, hingga respons petugas saat terjadi kendala, dapat memberikan pengala

Jakarta (ANTARA) - PT Jasa Marga (Persero) Tbk meraih peringkat 10 dalam Danantara Indonesia CX100 Award 2026 sebagai BUMN dengan layanan terbaik, yang dijadikan momen untuk memacu transformasi layanan berbasis pengalaman pelanggan secara berkelanjutan.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A Purwantono menyampaikan, CX100 menjadi momentum bagi perusahaan untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat transformasi layanan yang dijalankan.

Upaya tersebut, kata dia, dalam pernyataan di Jakarta, Rabu, sejalan dengan pergeseran paradigma Jasa Marga dari infrastructure menuju infraculture, yakni menempatkan pengalaman dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna jalan sebagai bagian penting dalam pengelolaan infrastruktur jalan tol.

“Dengan melayani rata-rata 3,5 juta kendaraan setiap hari, kami perlu memastikan setiap aspek perjalanan, mulai dari kemudahan memperoleh informasi, keandalan operasional jalan tol, hingga respons petugas saat terjadi kendala, dapat memberikan pengalaman yang semakin baik bagi pengguna jalan,” ujar Rivan.

Danantara Indonesia CX100 merupakan inisiatif untuk mengukur dan mengkalibrasi layanan BUMN di sektor pelayanan publik guna meningkatkan pengalaman pelanggan secara komprehensif, terstruktur, dan berbasis data.

Pengukuran tersebut mencakup delapan sektor layanan publik. Jasa Marga masuk dalam sektor Infrastruktur Transportasi dengan subklaster Railway & Toll Infrastructure. Evaluasi mengacu pada tiga pilar pengalaman pelanggan, yaitu Effectiveness (ketepatan), Ease (kemudahan), dan Emotion (kenyamanan).

Pengambilan data dilakukan melalui enam metodologi riset, meliputi polling, online survey, face-to-face interview, mystery shopping, in-depth interview, serta focus group discussion (FGD) bersama para pakar, asosiasi, dan pemangku kepentingan.

Sejalan dengan pendekatan tersebut, Jasa Marga mengembangkan strategi Total Experience Excellence untuk memastikan transformasi layanan berlangsung secara menyeluruh. Strategi ini mengintegrasikan penguatan infrastruktur, pemanfaatan teknologi dan data, serta pengembangan budaya pelayanan.

Implementasinya mencakup peningkatan kapabilitas karyawan melalui Employee Experience, penyempurnaan perjalanan pengguna jalan melalui Customer Experience, penguatan proses operasional melalui Business Experience, serta kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam ekosistem jalan tol melalui Multiple Experience.

Strategi tersebut diterapkan melalui Smart Toll Road Ecosystem yang terhubung dalam satu Integrated Mobility Ecosystem. Ekosistem ini bertumpu pada penguatan sistem digital terintegrasi melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence serta pemrosesan data di Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC) dan aplikasi Travoy.

Selain itu, Jasa Marga mengembangkan ekosistem hijau untuk mendukung keberlanjutan lingkungan melalui penyediaan sarana stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dan pengelolaan emisi.

Jasa Marga terus mendorong evaluasi dan perbaikan layanan secara berkelanjutan agar setiap inovasi dan pengembangan yang dilakukan semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menyampaikan bahwa ajang CX100 merupakan momentum penting untuk membangun pola pikir pelayanan berkelanjutan di seluruh badan usaha milik negara (BUMN).

“Hari ini bukan semata-mata tentang siapa yang menang atau kalah. Yang terpenting adalah membangun pola pikir bahwa pelayanan membuat perusahaan kita berkelanjutan,” ucap Dony.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Medan (ANTARA) - Ekonom dari Universitas Islam Sumatera Utara Gunawan Benjamin mengatakan program menyambung listrik gratis bagi 584 keluarga prasejahtera di provinsi tersebut dapat mendorong aktivitas ekonomi di rumah.

"Dengan kehadiran jaringan listrik tersebut, maka geliat ekonomi di rumah tangga akan lebih hidup," ujar Gunawan di Medan, Rabu.

Menurut dia, akan ada banyak peluang ekonomi yang bisa diciptakan dengan kehadiran jaringan listrik karena kreatifitas masyarakat akan lebih hidup pastinya, jika membandingkan kondisi saat tidak mendapatkan aliran listrik sama sekali.

Ia mengatakan, dengan kehadiran listrik masyarakat akan menambah kebutuhan lain yang menopang rutinitas.

"Diharapkan agar masyarakat bisa lebih produktif lagi saat menerima aliran listrik tersebut," ucapnya.

Ia memisalkan dengan kehadiran jaringan listrik masyarakat bisa memanfaatkan hal tersebut untuk memulai industri kecil rumah tangga.

Sebelumnya, PT PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara menyambung listrik gratis bagi 584 rumah tangga prasejahtera melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

General Manager PLN UID Sumatera Utara Rizky Mochamad mengatakan, penyambungan listrik rumah tangga prasejahtera itu berlangsung dari Januari hingga 12 Oktober 2026.

Pemerataan akses listrik menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperluas kesempatan ekonomi masyarakat.

Serta, semakin banyak masyarakat dapat terbantu dan memanfaatkan listrik untuk kegiatan produktif yang meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan keluarga di wilayah tersebut.

PLN terus memperkuat sinergi dengan Kementerian ESDM dan pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan BPBL.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Ambon (ANTARA) -

PT PLN (Persero) melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Ternate, Maluku Utara (Malut), bergerak cepat menangani gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan pemadaman listrik di Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan pada Selasa (13/10) dini hari.

“Pasokan listrik di kedua wilayah tersebut kini telah kembali normal setelah proses penanganan dan pemulihan selesai dilakukan,” kata Manager PLN UP3 Ternate Mufid Arianto dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Ternate, Rabu.

Ia mengatakan, pihaknya segera mengerahkan personel teknis untuk memeriksa sistem, menelusuri penyebab gangguan, dan melakukan pemulihan pasokan listrik secara bertahap.

“PLN segera mengerahkan personel teknis untuk melakukan pemeriksaan, penelusuran penyebab gangguan, serta pemulihan sistem kelistrikan secara bertahap,” ujarnya.

Ia menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan di Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan atas ketidaknyamanan akibat pemadaman listrik tersebut.

“Kami memahami bahwa listrik merupakan kebutuhan penting dalam mendukung aktivitas masyarakat, terutama pada pagi hari. Atas ketidaknyamanan yang terjadi, kami menyampaikan permohonan maaf,” ujarnya.

Mufid menjelaskan, selama proses penanganan, PLN mengintensifkan koordinasi antara petugas pengatur sistem, pembangkitan, jaringan distribusi, dan pelayanan teknik untuk memastikan pemulihan berjalan aman.

Setelah pasokan listrik kembali normal, PLN juga melakukan evaluasi teknis guna mengidentifikasi penyebab gangguan sekaligus menentukan langkah perbaikan untuk mencegah kejadian serupa terulang.

“Kami tidak hanya berupaya mempercepat pemulihan, tetapi juga memastikan sistem kelistrikan dapat beroperasi secara aman dan andal. Kepercayaan serta kenyamanan pelanggan menjadi prioritas utama kami,” ucapnya.

PLN turut mengapresiasi kesabaran dan pengertian masyarakat selama proses penanganan gangguan berlangsung. Pelanggan yang membutuhkan informasi atau layanan kelistrikan dapat mengakses aplikasi PLN Mobile atau menghubungi Contact Center PLN 123.

Sebelumnya, pemadaman listrik dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan sejak sekitar pukul 03.00 WIT pada Selasa (13/10). Pasokan listrik di kedua wilayah tersebut kembali normal sekitar pukul 15.40 WIT setelah dilakukan penanganan oleh petugas PLN.

Pewarta: Winda Herman
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026