Bangsa yang kuat bukan semata bangsa yang memiliki cadangan pangan melimpah, melainkan bangsa yang mampu memastikan hasil pembangunan menjangkau setiap rumah tangga.

Jakarta (ANTARA) - Kelaparan bukan sekadar persoalan kurangnya makanan, melainkan juga menyangkut martabat manusia, keadilan sosial, dan kemampuan negara menjamin kehidupan yang layak bagi seluruh rakyatnya.

Maka dari itu, perang melawan kelaparan harus menjadi agenda mendasar pembangunan nasional yang menempatkan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama.

Bagi Indonesia, upaya mengakhiri kelaparan memiliki makna lebih luas daripada sekadar memastikan ketersediaan pangan. Negara juga berkewajiban menjamin setiap warga memperoleh makanan yang cukup, bergizi, aman, dan terjangkau, sebagaimana semangat konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial.

Sebelum berbicara tentang kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi, atau pembangunan infrastruktur modern, bangsa ini perlu memastikan tidak ada masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangannya. Sebab, kelaparan merupakan salah satu bentuk kemiskinan paling ekstrem yang dapat menghilangkan kesempatan seseorang untuk hidup sehat dan produktif.

Persoalan tersebut semakin penting ketika dikaitkan dengan masa depan generasi muda. Kekurangan gizi yang berlangsung dalam waktu panjang, terutama pada masa awal kehidupan, dapat menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan kelaparan bukan semata urusan konsumsi, melainkan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.

Anak-anak yang tumbuh dengan kecukupan gizi memiliki kesempatan lebih besar untuk belajar, berkarya, dan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Sebaliknya, ketimpangan akses pangan berpotensi memperpanjang lingkaran kemiskinan antargenerasi.

Di sinilah pentingnya memandang ketahanan pangan sebagai bagian dari keadilan sosial. Indonesia memiliki sumber daya pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan yang besar. Namun, kekayaan tersebut belum sepenuhnya menjamin pemerataan akses pangan bagi seluruh masyarakat.

Ketersediaan pangan secara nasional tidak selalu mencerminkan kemampuan setiap keluarga memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Harga, pendapatan, distribusi, dan kondisi geografis turut menentukan apakah pangan benar-benar dapat dijangkau masyarakat.

Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan pangan tidak cukup diukur dari besarnya produksi atau cadangan beras nasional. Ukuran yang tidak kalah penting adalah kemampuan masyarakat memperoleh makanan bergizi secara berkelanjutan.

Pendekatan penanganan kelaparan juga perlu bergeser dari sekadar pemberian bantuan menuju pembangunan kemandirian pangan. Bantuan sosial tetap diperlukan bagi kelompok rentan, tetapi harus berjalan bersama kebijakan yang meningkatkan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari sisi konsumen, pemerintah perlu memastikan tersedianya pangan bergizi dengan harga terjangkau. Sementara dari sisi produsen, petani, nelayan, dan peternak membutuhkan dukungan pembiayaan, teknologi, infrastruktur, serta kepastian pasar agar mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.

Kedua pendekatan tersebut harus berjalan beriringan. Sebab, sistem pangan yang tangguh bukan hanya mampu menyediakan makanan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan penghidupan yang layak kepada mereka yang memproduksinya.

Tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini semakin kompleks. Peningkatan produksi pangan memang memberikan harapan, tetapi persoalan distribusi, perubahan iklim, kualitas konsumsi, dan penyusutan lahan pertanian masih membutuhkan perhatian serius.

Salah satu persoalan utama adalah keterjangkauan harga pangan. Cadangan beras pemerintah yang mencapai jutaan ton tidak serta-merta menjamin harga pangan terjangkau di seluruh wilayah.

Rantai distribusi yang panjang, biaya logistik antarpulau, serta ketimpangan infrastruktur perdagangan dapat menyebabkan perbedaan harga yang cukup besar antara daerah produsen dan konsumen.

Kondisi tersebut paling dirasakan masyarakat berpendapatan rendah yang mengalokasikan sebagian besar penghasilannya untuk kebutuhan makanan. Ketika harga pangan meningkat, kemampuan mereka memenuhi kebutuhan gizi ikut tertekan.

Perubahan Iklim

Tantangan berikutnya berasal dari perubahan iklim. Fenomena cuaca ekstrem, termasuk El Nino, dapat memengaruhi ketersediaan air, pola tanam, dan produktivitas pertanian.

Ketergantungan sebagian lahan pertanian terhadap curah hujan menjadikan petani semakin rentan menghadapi kekeringan maupun perubahan musim yang sulit diperkirakan.

Maka dari itu, pembangunan infrastruktur irigasi, penyediaan pompa air, pengelolaan sumber daya air, serta penggunaan teknologi pertanian adaptif menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga kesinambungan produksi pangan.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kelaparan tersembunyi atau hidden hunger. Kondisi ini terjadi ketika seseorang memperoleh cukup makanan dari sisi energi, tetapi mengalami kekurangan zat gizi mikro, seperti zat besi, vitamin, dan seng.

Dengan demikian, rasa kenyang belum tentu menunjukkan terpenuhinya kebutuhan gizi. Pola konsumsi yang terlalu bergantung pada karbohidrat tanpa keseimbangan protein, sayuran, dan buah-buahan dapat menimbulkan persoalan kesehatan dalam jangka panjang.

Indonesia juga menghadapi beban ganda masalah gizi, yakni kekurangan gizi yang berlangsung bersamaan dengan meningkatnya persoalan kelebihan berat badan dan obesitas.

Prevalensi stunting nasional sebesar 19,8 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 memperlihatkan bahwa hampir satu dari lima balita masih mengalami gangguan pertumbuhan yang berkaitan dengan kekurangan gizi kronis dan berbagai faktor kesehatan serta lingkungan.

Situasi tersebut menegaskan pentingnya kebijakan pangan yang tidak hanya mengejar kecukupan jumlah makanan, tetapi juga memperhatikan kualitas gizi dan pola konsumsi masyarakat.

Dalam konteks ini, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap makanan bergizi, khususnya bagi kelompok sasaran yang membutuhkan intervensi.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan pemenuhan gizi dan swasembada pangan sebagai bagian penting agenda pembangunan nasional.

Pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi langkah kelembagaan untuk mengoordinasikan pelaksanaan program pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Keberadaan SPPG diharapkan tidak hanya menyediakan makanan bergizi bagi penerima manfaat, tetapi juga membuka peluang keterlibatan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku usaha pangan lokal dalam rantai pasok program.

Namun, pelaksanaan program berskala besar membutuhkan tata kelola yang cermat. Ketersediaan bahan pangan segar, keamanan makanan, standar gizi, pengawasan kualitas, dan kesinambungan distribusi harus menjadi perhatian utama.

Tantangan tersebut semakin besar di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar yang menghadapi keterbatasan transportasi, fasilitas penyimpanan, dan rantai pendingin.

Oleh sebab itu, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang dibagikan. Dampaknya terhadap perbaikan status gizi, kesehatan penerima manfaat, serta pemberdayaan ekonomi lokal juga perlu dievaluasi secara berkala.

Selain intervensi gizi, pembenahan sektor produksi pangan menjadi bagian penting dalam perang melawan kelaparan.

Pemerintah melakukan penyederhanaan tata kelola pupuk bersubsidi untuk mempercepat penyaluran kepada petani. Langkah ini penting karena keterlambatan memperoleh pupuk dapat mengganggu jadwal tanam dan memengaruhi hasil produksi.

Reformasi birokrasi tersebut perlu disertai pengawasan agar pupuk benar-benar diterima petani yang berhak, dalam jumlah sesuai kebutuhan dan pada waktu yang tepat.

Cadangan Pangan

Upaya lainnya dilakukan melalui penguatan cadangan pangan dan fasilitas penyimpanan di berbagai wilayah. Infrastruktur pergudangan diperlukan untuk menyerap hasil panen, mengurangi kehilangan pascapanen, dan menjaga pasokan ketika terjadi gangguan produksi.

Kebijakan harga pembelian pemerintah untuk gabah juga menjadi instrumen perlindungan pendapatan petani. Penetapan harga gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram di tingkat petani diharapkan memberikan kepastian pasar sekaligus menjaga keberlanjutan usaha tani.

Meski demikian, perlindungan harga produsen harus tetap mempertimbangkan keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Keseimbangan kedua kepentingan tersebut menjadi salah satu ukuran keberhasilan tata kelola pangan nasional.

Di tengah ancaman perubahan iklim, pemerintah juga memperluas program pompanisasi dan pembangunan infrastruktur pertanian untuk meningkatkan ketersediaan air di lahan produktif.

Intervensi tersebut perlu dibarengi pemeliharaan jaringan irigasi, penguatan kelembagaan petani, serta penggunaan teknologi yang sesuai dengan kondisi wilayah.

Tantangan jangka panjang lainnya adalah alih fungsi lahan pertanian. Pertumbuhan penduduk, perluasan permukiman, dan pembangunan kawasan industri meningkatkan tekanan terhadap keberadaan sawah produktif.

Apabila tidak dikendalikan, penyusutan lahan dapat mengurangi kapasitas produksi pangan nasional dan meningkatkan ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.

Oleh sebab itu, perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) harus dilaksanakan secara konsisten melalui penataan ruang, kepastian hukum, dan pengawasan perubahan penggunaan lahan.

Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengorbankan kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangan generasi mendatang.

Perang melawan kelaparan membutuhkan kebijakan yang saling terhubung, mulai dari peningkatan produksi, pengendalian harga, pemerataan distribusi, perbaikan gizi, hingga perlindungan sumber daya pertanian.

Program pemerintah perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan pangan yang berkelanjutan, disertai indikator keberhasilan yang jelas dan pengawasan yang terbuka.

Lebih dari itu, masyarakat juga perlu dilibatkan sebagai bagian dari solusi. Edukasi gizi keluarga, pengurangan kehilangan dan pemborosan pangan, diversifikasi konsumsi, serta penguatan ekonomi desa dapat memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan.

Kemandirian pangan tidak berarti menutup diri dari perdagangan internasional, melainkan membangun kemampuan produksi dan sistem distribusi nasional yang tangguh sehingga masyarakat tidak mudah terdampak gejolak pasokan maupun harga global.

Bangsa yang kuat bukan semata bangsa yang memiliki cadangan pangan melimpah, melainkan bangsa yang mampu memastikan hasil pembangunan menjangkau setiap rumah tangga.

Perang melawan kelaparan pada akhirnya merupakan perjuangan menghadirkan keadilan, menjaga martabat manusia, dan melindungi masa depan Indonesia.

Sebab, kemerdekaan akan memiliki makna yang lebih utuh ketika tidak ada lagi warga negara yang harus menghadapi hari esok dengan kecemasan apakah keluarganya dapat memperoleh makanan yang layak.

*) Entang Sastraatmadja adalah Anggota Dewan Pakar Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI).

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia membidik penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor energi dan sumber daya mineral mencapai Rp165 triliun pada 2026 melalui penguatan penerimaan, hilirisasi, dan optimalisasi sektor energi.

"Saya menargetkan PNBP kita, dari target Rp137 triliun, harus bisa mencapai Rp165 triliun," ujar Bahlil dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Target tersebut sekitar Rp29 triliun di atas target APBN 2026 sebesar Rp136,18 triliun. Hingga September 2026, PNBP sektor ESDM telah mencapai Rp127,71 triliun atau 93,78 persen dari target APBN, dengan tiga bulan tersisa sebelum tahun anggaran berakhir.

Pada 2025, PNBP Kementerian ESDM mencapai Rp138,4 triliun atau 108,56 persen dari target sebesar Rp127,49 triliun.

Bahlil, yang juga menjabat Menteri ESDM, menyoroti penerimaan negara yang tetap terjaga meskipun pemerintah menahan laju produksi batu bara. Produksi batu bara pada 2026 ditata lebih rendah dibandingkan dengan 2025 yang tercatat lebih dari 800 juta ton.

Meski demikian, PNBP sumber daya alam dari batu bara telah mencapai 92,02 persen dari target APBN hingga September 2026.

Sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) juga menopang penerimaan negara. Pada 2025, produksi siap jual (lifting) minyak mencapai sekitar 605,9 ribu barel per hari dan melampaui target.

Pencapaian tersebut menjadi yang pertama dalam sepuluh tahun terakhir sekaligus membalikkan tren penurunan produksi yang berlangsung selama satu dekade.

Di sektor hilir, lima dari 14 fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) terintegrasi telah selesai dibangun dengan nilai investasi 7,8 miliar dolar AS.

Pemerintah selanjutnya mendorong pengembangan industri prekursor, katoda, hingga baterai agar nilai tambah sumber daya mineral dapat dinikmati di dalam negeri.

Bahlil juga ingin menjadikan nikel Indonesia sebagai bagian penting dari rantai pasok industri hijau dunia melalui pembangunan fasilitas industri di dalam negeri. Namun, ia menegaskan bahwa kegiatan pertambangan harus memenuhi kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri, reklamasi lahan, dan keselamatan kerja.

Secara keseluruhan, investasi sektor ESDM pada 2025 mencapai 31,97 miliar dolar AS. "Capaian ini adalah fondasi, bukan garis akhir," ujar Bahlil.

Untuk mengejar target PNBP tersebut, Bahlil meminta seluruh jajaran sektor ESDM bekerja dengan jujur, berani mengambil keputusan, dan menuntaskan setiap target yang telah ditetapkan. Ia mengingatkan agar seluruh program tidak berhenti pada perencanaan atau pencapaian administratif, tetapi diwujudkan melalui hasil nyata.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia memerintahkan kepada insan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memprioritaskan kepentingan rakyat dan berpihak kepada rakyat.

"Ketika kalian dihadapkan memilih antara orang yang mengatur kekuasaan dengan cara yang tidak benar dan dihadapkan dengan memilih kepentingan rakyat, saya perintahkan untuk memilih kepentingan rakyat," ujar Bahlil dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Upacara Hari Jadi Pertambangan dan Energi Ke-81 di Jakarta, Jumat.

Menurut Bahlil yang juga merangkap sebagai Menteri ESDM, usia 81 tahun bukan sekadar hitungan kalender. Kementerian tersebut lahir bersama Republik Indonesia, dan sejak 28 September 1945 tambang serta energi menjadi amanat konstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai Pasal 33 UUD 1945.

Bahlil mencontohkan keberpihakan itu dalam penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan.

"Saya tahu banyak perusahaan besar yang memprotes karena RKAB-nya sebagian tidak kita berikan sesuai dengan keinginannya. Tetapi kalau kita memenuhi semua keinginannya, bagaimana urusan UMKM? Mereka siapa yang mengurus?" ujarnya dengan nada tanya.

Bahlil juga menegaskan pertambangan harus patuh pada kewajiban dalam negeri, reklamasi dan pascatambang, serta keselamatan kerja. Kepada jajaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara, ia berpesan agar tidak terpengaruh cara-cara pengusaha yang melanggar aturan.

"Tegakkan aturan, disiplinkan aturan," katanya.

Keberpihakan yang sama berlaku di sektor kelistrikan. Rasio elektrifikasi memang telah mencapai 99,85 persen, tetapi masih ada sekitar 11 ribu desa dan dusun yang belum berlistrik.

Dia menargetkan seluruhnya diselesaikan dengan cara apa pun. Tahun ini, program listrik desa menyasar 2.065 lokasi, dengan target seluruh rumah tangga berlistrik pada 2029.

Bahlil mengapresiasi perbaikan kinerja jajarannya. Keluhan masyarakat dan dunia usaha terhadap cara-cara lama di birokrasi mulai berkurang. Meski begitu, ia meminta pegawai tidak berhenti di tahap perencanaan.

Pada usia ke-81 Hari Jadi Pertambangan dan Energi, Bahlil mengajak insan ESDM meneguhkan tekad menjaga warisan para pendahulu, bekerja jujur, berani memutuskan, dan menuntaskan setiap target. Dengan begitu, kekayaan energi dan mineral benar-benar hadir untuk kemandirian dan keadilan bagi rakyat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: La Ode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026

Pokoknya penguatan, jadi dalam proses pengadaannya nanti ada keterlibatan BLU di dalamnya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026 (26/2026) untuk melancarkan proses impor minyak mentah (crude) dari negara mana pun, termasuk keterlibatan Badan Layanan Umum (BLU).

“Pokoknya penguatan, jadi dalam proses pengadaannya nanti ada keterlibatan BLU di dalamnya,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ketika ditemui di sela-sela Malam Penganugerahan Penghargaan Energi Subroto Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Jumat malam.

Adapun Perpres Nomor 26 Tahun 2026 mengatur tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau Liquefied Petroleum Gas untuk Ketahanan Energi Nasional.

Laode menyampaikan, revisi tersebut diperlukan sebab dinamika global mengakibatkan proses pengadaan atau impor minyak tidak mudah.

“Baru selesai revisi Peraturan Presiden 26 Tahun 2026 untuk memperkuat proses impor crude baik dari negara mana pun, untuk pengadaan. Sekarang karena dinamika global ternyata proses pengadaan tidak mudah,” ucap Laode.

Pada pertengahan 2026, Laode menyampaikan, Kementerian ESDM sedang menyiapkan aturan tambahan dan skema untuk mengimpor minyak mentah dari Rusia.

Berdasarkan penjelasan Laode, pemerintah perlu menyiapkan regulasi tambahan dan skema impor, sebab produk minyak dari Rusia membutuhkan perlakuan khusus.

Pertamina, selaku BUMN yang bergerak di bidang migas, berbisnis menggunakan obligasi global atau global bond. Oleh karena itu, Pertamina harus menghindari hal-hal yang dapat melanggar obligasi global.

Komitmen Pertamina terhadap obligasi global menyebabkan Kementerian ESDM harus mencari skema yang ideal dalam rangka mengimpor minyak dari Rusia.

“Pertamina dalam berbisnis menggunakan global bond. Itu harus menghindari hal-hal yang dapat melanggar global bond-nya dia. Makanya, skemanya sedang diproses, ya,” ujar Laode.

Langkah tersebut menjadi bagian dari realisasi komitmen impor minyak sebesar 150 juta barel dari Rusia yang akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2026, yang merupakan hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menyampaikan transformasi energi Indonesia sudah berada di jalur yang tepat dalam rangka mewujudkan kedaulatan energi nasional.

“Transformasi energi Indonesia berjalan di jalur yang benar untuk menuju kedaulatan energi nasional, nilai tambah dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Yuliot dalam Malam Penganugerahan Penghargaan Energi Subroto Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Jumat malam.

Yuliot memaparkan sejumlah capaian Kementerian ESDM dalam beberapa tahun terakhir. Di bidang minyak dan gas bumi (migas), Yuliot mengatakan pada tahun 2025, Indonesia berhasil melampaui target lifting minyak yang ditetapkan di dalam APBN 2025.

Saat itu, target lifting yang ditetapkan sebesar 605 ribu barel minyak per hari, dan Indonesia bisa merealisasikan lifting minyak sebesar 605,3 ribu barel per hari.

“Ini selama sembilan tahun terakhir ini merupakan capaian yang cukup signifikan,” ucap Yuliot.

Tahun ini, kata dia, pemerintah mendorong peningkatan produksi menjadi 610 ribu barel per hari. Akan tetapi, Yuliot mengatakan dalam realisasinya terdapat kendala-kendala yang menyebabkan target tersebut belum bisa tercapai.

“Tentu ini kami berupaya bersama-sama bagaimana target minimal yang sudah ditetapkan ini bisa kita capai secara bersama-sama,” ucap dia.

Selanjutnya, di bidang energi terbarukan, Yuliot menyampaikan pemerintah berhasil merealisasikan program utamanya, yakni bahan bakar nabati (BBN) biodiesel B50 pada Juli 2026.

Yuliot menyampaikan implementasi B50 menjadi diversifikasi penggunaan minyak bumi sekitar 310 ribu barel per hari. Saat ini, tingkat konsumsi minyak di Indonesia sebesar 1,6 juta barel.

“Tentu atas kekurangan ini kita melakukan pengadaan bahan bakar minyak yang berasal dari impor, baik crude maupun produk yang sudah dilakukan oleh berbagai badan usaha,” kata Yuliot.

Untuk bidang ketenagalistrikan, Yuliot menyebut rasio elektrifikasi nasional sudah mencapai 99,85 persen. Adapun hal terpenting dari elektrifikasi nasional adalah kemampuan pemerintah memperluas jaringan listrik sehingga seluruh desa dapat teraliri dengan listrik.

“Sehingga masyarakat tidak ada yang tidak merasakan bagaimana kemandirian energi, dan juga secara hak masyarakat itu bisa terpenuhi, ini merupakan bagian tanggung jawab negara untuk menyediakan energi bagi masyarakat,” kata Yuliot.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti upaya pemerintah dalam mendorong 18 proyek prioritas hilirisasi dan ketahanan energi dengan nilai investasi sekitar Rp618 triliun. Sebagian besar lokasi proyek pun berlokasi di luar Pulau Jawa.

“Kami menyadari bahwa pekerjaan kita masih jauh dari selesai. Kita masih harus berjuang bersama untuk meningkatkan ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan impor energi, memperbaiki iklim investasi, serta menjawab tantangan pemerataan dan keandalan pasokan energi secara nasional,” kata Yuliot.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Surakarta, Jawa Tengah (ANTARA) - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) memperkuat komitmennya dalam memperluas akses pasar internasional bagi desa wisata binaan dengan menyasar travel agent & tour operator (TATO) International.

"Setelah kualitas dan kapasitas internal warga desa siap, penyediaan akses pasar menjadi tahapan krusial agar potensi wisata pedesaan terhubung secara presisi dengan kebutuhan pasar internasional," kata EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn dalam keterangannya di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat.

Menurut dia, program Bakti BCA, kembali memperkuat komitmennya dalam memperluas akses pasar internasional bagi desa wisata binaan.

Hal tersebut kata dia, terwujud dalam kegiatan Mega Familiarization Trip (Famtrip) di dua desa Bakti BCA, yakni Bukit Peramun, Kepulauan Bangka Belitung dan Wisata Wayang Desa Wukirsari, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ia menjelaskan, kegiatan Mega Famtrip diawali di Bukit Peramun Belitung pada 13 Oktober 2026 dan di Wisata Wayang Desa Wukirsari Yogyakarta pada tanggal 19 Oktober 2026 dengan peserta sebanyak 50 orang Travel Agent & Tour Operator mancanegara.

Menurut Hera, Travel Agent & Tour Operator mancanegara yang ikut mulai dari Bulgaria, Jerman, Austria, Rusia, Swedia, Yunani, Inggris, Italia, Kroasia, Amerika Serikat, Saudi Arabia, China, Jepang, Thailand, Filipina, India, Bangladesh, Nigeria dan negara lainnya.

Kegiatan ini diharapkan mampu mempertemukan Desa Bakti BCA secara langsung dengan jejaring pelaku industri pariwisata dunia dan membangun koneksi wisatawan potensial, serta memperkenalkan paket-paket wisatanya.

"Kami berkomitmen menumbuhkan perekonomian daerah melalui Desa Bakti BCA kami lakukan secara holistik, mulai dari pembinaan kapasitas SDM, penguatan kelembagaan, hingga dukungan pada promosi dan perluasan akses pasar," ujarnya.

Dua destinasi Desa Bakti BCA yang menjadi salah satu tujuan Mega Famtrip ini menawarkan keunikan berbasis alam, budaya, dan inovasi keberlanjutan, seperti Desa Wisata Bukit Peramun, Belitung (Kepulauan Bangka Belitung).

Terletak di kawasan UNESCO Global Geopark Belitong, Bukit Peramun menawarkan keasrian hutan konservasi, batuan granit purba, serta keberadaan satwa endemik langka Tarsius bancanus (Pelilean).

Desa ini mengusung inovasi "Hutan Digital" berbasis teknologi interaktif, yang memungkinkan wisatawan mengenali keanekaragaman hayati melalui pemindaian QR Code.

Perpaduan antara konservasi alam dan teknologi ini menjadi daya tarik wisata berbasis edukasi yang siap dipasarkan ke kancah global. Wisatawan diperkenalkan dengan adat budaya Belitung diantaranya Tari Sekapur Sirih serta tradisi makan Bedulang yang masih dilestarikan oleh masyarakat lokal sampai hari ini.

Kemudian, Wisata Wayang Desa Wukirsari, Yogyakarta yang merupakan sebuah paguyuban dan pusat perajin wayang kulit yang dikelola oleh masyarakat lokal di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta.

Wisata Wayang Wukirsari menawarkan pengalaman seni dan budaya warisan leluhur. Wisatawan diajak menyelami keahlian kerajinan Tatah Sungging Wayang Kulit di Dusun Pucung. Rangkaian acara ditutup dengan menikmati sajian menu khas Yogyakarta diantaranya Gudeg Manggar dan Ayam Ingkung.

Melalui kunjungan langsung yang diinisiasi oleh BCA, pengelola desa dapat mempromosikan pengalaman otentik ini secara langsung kepada para pelaku industri pariwisata mancanegara.

Wisata Wayang Wukirsari merupakan bagian dari Desa Wisata Wukirsari. Desa Wisata Wukirsari telah diakui secara global sebagai salah satu Desa Wisata Terbaik Dunia (Best Tourism Village) oleh UN Tourism pada tahun 2024.

Melalui pilar Desa Bakti BCA, perseroan berfokus pada dua program utama, yakni peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan (capacity building), serta perluasan akses pasar (market access) melalui promosi dan pembentukan jaringan kemitraan berkelanjutan.

Langkah Bakti BCA melakukan perluasan akses pasar luar negeri turut berkontribusi pada pendapatan yang diterima oleh Desa Bakti BCA. Pada periode 2024-2025, pendapatan yang diterima Desa Bakti BCA melalui upaya perluasan akses pasar ke luar negeri mencapai Rp536 juta.

Pada 2026, perluasan akses pasar kembali dilakukan melalui keterlibatan di ITB Berlin dan mencatatkan potential value mencapai Rp1,9 miliar.

Sementara itu, kontribusi BCA terhadap pendapatan desa wisata dan UMKM secara umum tercatat mencapai Rp2,22 miliar pada semester I-2026. Secara rinci, kontribusi untuk sektor UMKM senilai Rp1,92 miliar dan untuk paket wisata senilai Rp301 juta.

"Dalam menjalankan bisnis, BCA memegang teguh prinsip menciptakan nilai bersama (creating shared value). Kami meyakini bahwa perseroan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Melalui pengelolaan portofolio bisnis emas, nikel, dan bauksit, Antam berfokus pada optimalisasi operasional bernilai tambah tinggi serta pengembangan usaha berkelanjutan untuk memperkuat daya saing industri pertambangan Indonesia di tingkat Global

Jakarta (ANTARA) - PT Antam (Persero) Tbk (ANTM) memperkuat fundamental bisnis untuk mengawal momentum pertumbuhan nasional serta menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

"Melalui pengelolaan portofolio bisnis emas, nikel, dan bauksit, Antam berfokus pada optimalisasi operasional bernilai tambah tinggi serta pengembangan usaha berkelanjutan untuk memperkuat daya saing industri pertambangan Indonesia di tingkat Global," kata Corporate Secretary Antam Wisnu Danandi Haryanto dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Dia menyampaikan kinerja keuangan perusahaan pada semester I 2026 mencatatkan pertumbuhan yang positif.

Perusahaan itu membukukan pendapatan sebesar Rp62,71 triliun, meningkat 6,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp59,02 triliun. Sementara itu, laba periode berjalan mencapai Rp6,91 triliun atau tumbuh 34 persen dari Rp5,14 triliun pada Semester I 2025.

Menurut dia, kinerja itu menjadi modal strategis bagi perusahaan untuk melanjutkan pertumbuhan bisnis, menjaga ketahanan industri nasional, dan menjaga kepercayaan pemegang saham.

"Ke depan, kami akan terus mengoptimalkan potensi bisnis yang dimiliki serta memastikan tata kelola perusahaan berjalan dengan baik, terukur dan bertanggung jawab," ujarnya.

Sejalan dengan komitmen tersebut, kata Wisnu, pihaknya senantiasa mencermati dinamika pasar modal dan mengevaluasi berbagai opsi strategis untuk merespons kondisi pasar, termasuk kemungkinan pelaksanaan pembelian kembali saham (buyback) sebagai bagian dari langkah optimalisasi struktur modal.

Menurut Wisnu, evaluasi tersebut dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi pasar, kokohnya fundamental dan kemampuan keuangan perusahaan, serta prioritas kebutuhan pendanaan untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha, terutama dalam mensukseskan agenda hilirisasi nasional.

"Saat ini masih dalam kajian untuk opsi buyback," bebernya.

Adapun, perusahaan itu akan mempertimbangkan langkah terbaik yang adaptif sesuai dengan perkembangan kondisi pasar, dengan tetap mengedepankan perlindungan kepentingan pemegang saham dan keberlanjutan bisnis jangka panjang.

"Antam senantiasa mencermati dinamika pasar dan mengevaluasi Langkah strategis yang relevan sesuai dengan kondisi terkini," tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan pihaknya ingin memastikan setiap keputusan yang diambil tetap sejalan dengan penguatan fundamental perusahaan, selaras dengan kepentingan nasional, serta mendorong penciptaan nilai yang maksimal bagi pemegang saham dalam jangka panjang.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

untuk pertama kalinya Gandrung Sewu digelar pada malam hari

Banyuwangi (ANTARA) - Pergelaran Gandrung Sewu 2026 yang akan digelar di Pantai Marina Boom, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mengusung tema "Kembang Dermo" yang mengangkat nilai adat dan tradisi yang hidup serta berkembang di tengah masyarakat di kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi, Jumat, menyampaikan pertunjukan Gandrung Sewu tahun ini bertajuk Glow in the Dark ini menjadi langkah baru dalam menghadirkan seni tradisi kepada publik tanpa meninggalkan akar budayanya.

"Perubahan waktu pertunjukan bukan sekadar menghadirkan suasana berbeda, panggung malam membuka ruang eksplorasi artistik yang lebih luas, dengan permainan cahaya dan visual yang memperkuat kemegahan gerak ribuan penari Gandrung," katanya.

Menurut Ipuk, Pemkab Banyuwangi kembali menggelar Gandrung Sewu pada Sabtu (24/10) malam, merupakan tahun ke-14 pelaksanaan Gandrung Sewu, dan menjadi perjalanan panjang sebuah festival.

Ia mengemukakan bahwa Festival Gandrung Sewu Banyuwangi telah menempuh perjalanan cukup panjang, sejak pertama kali digelar pada 2012.

Agenda tahunan ini, lanjut Ipuk, bermula dari keinginan mengangkat sejarah tari gandrung, festival tari kolosal ini terus berkembang menjadi panggung kebanggaan Banyuwangi yang merawat tradisi, sekaligus menghadirkan cerita baru setiap tahunnya.

"Selama lebih dari satu dekade, ribuan penari Gandrung telah tampil bersama di kawasan Pantai Marina Boom, dengan latar Selat Bali. Setiap pergelaran membawa tema berbeda, mengangkat kekayaan sejarah, adat, perjuangan, hingga keberagaman budaya yang hidup di Banyuwangi," katanya.

Ipuk menjelaskan, Gandrung Sewu sendiri berakar pada tari gandrung, kesenian khas Banyuwangi yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat Osing.

Kata gandrung bermakna terpikat atau mencintai, dan dalam perjalanannya, tari ini menjadi salah satu penanda identitas budaya Banyuwangi yang terus diwariskan lintas generasi.

"Melalui Gandrung Sewu, pelestarian budaya juga berjalan beriringan dengan regenerasi penari muda, pembelajaran sejarah lokal, serta pengembangan pariwisata dan ekonomi masyarakat," tuturnya.

"Tahun 2026, perjalanan panjang itu memasuki babak baru, dan untuk pertama kalinya Gandrung Sewu digelar pada malam hari, menghadirkan pengalaman berbeda melalui perpaduan seni tradisi, tata cahaya dan teknologi pertunjukan," katanya.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bima (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendapat dukungan anggaran sekitar Rp182,6 miliar untuk pembangunan infrastruktur pada 2026 dari Kementerian PU.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bima Taufik mengatakan dukungan tersebut merupakan hasil koordinasi melalui Rapat Koordinasi Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Kementerian Pekerjaan Umum.

“Alokasi ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur strategis, terutama irigasi pertanian, jalan daerah, dan pengendalian banjir,” katanya di Bima, Jumat.

Untuk sektor irigasi, alokasi tahap pertama mencapai Rp105,6 miliar melalui Sistem Informasi Program Usulan Irigasi (SIPURI), dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Anggaran tersebut mencakup pembangunan tujuh embung, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di lima lokasi strategis, serta pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) pada 17 titik.

Sementara itu, kelanjutan program irigasi tahap kedua pada 2026 masih dibahas untuk memperluas layanan pengairan bagi lahan pertanian.

Ia menjelaskan, pada sektor jalan, program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) tahap pertama 2026 telah mengalokasikan pagu Rp25 miliar untuk penanganan ruas SP.3 Nangapria–SP.3 Seranae.

Adapun pengendalian banjir mencakup normalisasi Sungai Pelaparado senilai Rp24 miliar dan Sungai Mpuri sebesar Rp14 miliar. Kedua pekerjaan tersebut sedang dalam tahap pelaksanaan fisik.

Penanganan banjir di Desa Pandai, Kecamatan Woha, dengan anggaran Rp14 miliar masih dalam proses tender. Untuk melanjutkan upaya tersebut, pemerintah daerah mengusulkan tambahan anggaran Rp50 miliar pada 2027.

Pada tahun yang sama, Kabupaten Bima juga masuk dalam dua kabupaten di NTB yang memperoleh alokasi program penyediaan air minum dan sanitasi sebesar Rp3 miliar. Kabupaten lainnya adalah Lombok Utara.

Taufik menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mengirimkan surat kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk meminta tambahan pembiayaan infrastruktur pada 2027.

Pemkab Bima juga menyiapkan persyaratan kesiapan program agar usulan tersebut memenuhi ketentuan dan berpeluang mendapatkan dukungan pusat.

Pembangunan infrastruktur itu diharapkan dapat meningkatkan layanan dasar, memperlancar konektivitas antarwilayah, mendukung produktivitas pertanian, serta mengurangi risiko banjir yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.

Pewarta: Ady Ardiansah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Anggoro Eko Cahyo mengatakan pihaknya menargetkan total transaksi dalam BSI International Expo 2026 sebesar Rp5 triliun.

“Kalau tahun lalu transaksi kita sebesar Rp2,6 triliun, tahun ini kita naikkan jadi dua kali lipat, jadi Rp5 triliun,” ucapnya dalam agenda Opening Ceremony BSI International Expo 2026 di Jakarta, Jumat.

Pada kesempatan tersebut, dia menerangkan bahwa BSI International Expo 2026 memamerkan produk-produk lokal yang memiliki kualitas baik.

Dalam hal ini, BSI hendak memastikan berbagai produk domestik tersebut bisa digunakan secara luas sehingga permintaannya menjadi lebih tinggi, dan usaha-usaha lokal bisa bertumbuh besar. Salah satu bentuk dukungan yang dilakukan BSI adalah memberikan fasilitasi untuk produk-produk lokal agar menjadi go global.

“Kita sama-sama mengkurasi produk-produk terbaik dan menjadikan mereka localchampion. Dengan mereka menjadi localchampion, maka mereka bisa punya kemampuan bersaing secara global,” ungkap Anggoro.

Dia menekankan bahwa tujuan utama dari pameran ini bukan hanya target total transaksi yang hendak dicapai, melainkan untuk menciptakan wadah bagi para pengusaha lokal untuk bertransaksi dengan para konsumen hingga melakukan kemitraan antara berbagai usaha. Dengan begitu, total transaksi yang ditargetkan tidak berhenti di BSI International Expo saja, tetapi terus berlangsung ke depan.

“Jadi kami mengajak bapak-ibu semua untuk sama-sama menunjukkan dukungan pada produk-produk lokal agar produk lokal punya pasar, dan produk lokal yang berkualitas juga punya kesempatan untuk berkembang di Indonesia,” ujar Dirut BSI.

“Tugas kita sederhana, mulai dengan memilih produk lokal yang sudah disiapkan, lalu membantu mereka untuk tumbuh dengan cara membelinya, dan bersama-sama kita membuka jalan pada mereka agar mereka bisa punya pasar yang lebih luas di global, sehingga tema malam ini ‘buy local, go global’,” kata dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Alhamdulillah, saat ini petani sejahtera, inflasi terkendali. Inflasi sekarang 3,28 persen, target maksimal 3,5 persen

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memperkuat pembenahan tata niaga pangan untuk memastikan petani memperoleh harga layak, konsumen mendapat harga wajar, serta menjaga inflasi tetap terkendali.

“Alhamdulillah, saat ini petani sejahtera, inflasi terkendali. Inflasi sekarang 3,28 persen, target maksimal 3,5 persen,” kata Amran dalam kegiatan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2026 di Makassar, sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Amran menyoroti anomali tata niaga pangan yang membuat petani mengeluhkan rendahnya harga jual, sementara konsumen masih harus menghadapi harga tinggi di tengah produksi yang melimpah.

Mentan menegaskan, kondisi tersebut harus dibenahi agar inflasi yang saat ini terkendali di level 3,28 persen di bawah batas atas 3,5 persen, tetap terjaga sekaligus menjamin kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Menurut dia, stabilitas inflasi harus diikuti dengan pembenahan tata niaga pangan. Ia menyoroti kondisi ketika petani dan peternak mengeluhkan harga jual yang rendah, sementara konsumen tetap menghadapi harga tinggi.

Situasi tersebut menunjukkan ketersediaan produksi saja tidak cukup untuk menjamin harga pangan yang adil bagi seluruh pihak.

“Produksi ayam kita surplus, telur surplus, beras juga surplus. Bahkan sudah ada yang kita ekspor. Tetapi peternaknya mengeluh karena harga di tingkat mereka rendah, konsumen juga mengeluh karena harga di pasar tinggi. Ini yang harus kita benahi,” tutur Amran.

Ia mencontohkan harga ayam di tingkat peternak yang berada di kisaran Rp21.000 per kilogram, sementara harga di tingkat konsumen mencapai sekitar Rp46.000 per kilogram.

Menurut dia, kesenjangan tersebut perlu ditelaah melalui pembenahan distribusi dan pengawasan tata niaga agar petani maupun konsumen tidak dirugikan.

“Kalau peternak mengeluh karena harga terlalu rendah dan konsumen mengeluh karena harga terlalu tinggi, berarti ada yang tidak beres di tengahnya. Kita harus berani membenahi ini,” katanya.

Ia menekankan, pengendalian inflasi pangan tidak boleh hanya berorientasi pada penurunan harga di tingkat konsumen dengan mengorbankan petani. Pemerintah harus memastikan petani memperoleh harga yang layak sekaligus menjaga agar masyarakat tetap mampu membeli kebutuhan pangan.

“Tujuan kita bukan membuat harga petani jatuh supaya konsumen murah. Tujuan kita adalah petani mendapat harga yang layak, konsumen membeli dengan harga yang wajar, dan mata rantai yang tidak efisien kita pangkas,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap praktik perdagangan yang berpotensi merugikan produsen dan konsumen.

Amran menyebut persoalan tata niaga tersebut telah disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut dia, pembenahan tata niaga harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penguatan distribusi, pemangkasan mata rantai perdagangan yang tidak efisien, hingga pengembangan infrastruktur penyimpanan.

Langkah itu diperlukan agar pasokan yang melimpah pada musim panen dapat dikelola dengan baik dan dimanfaatkan ketika produksi menurun.

Salah satu upaya yang didorong adalah pembangunan cold storage atau fasilitas penyimpanan dingin serta penguatan koperasi yang menghubungkan petani dengan konsumen.

Melalui skema tersebut, komoditas seperti cabai, tomat, telur, dan ayam dapat dikelola sesuai kebutuhan pasar sehingga kelebihan pasokan tidak langsung menekan harga di tingkat produsen.

“Ketika produksi melimpah, kita harus bisa mengelola pasokan. Kalau produksi berkurang, stok yang tersedia bisa dikeluarkan. Dengan begitu, petani terlindungi dan konsumen juga mendapatkan harga yang lebih wajar,” katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Solo, Jawa Tengah (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkontribusi terhadap peningkatan nilai ekonomi melalui pendaftaran tanah dan layanan pertanahan selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang mencapai Rp1.834,8 triliun.

"Selama dua tahun, terjadi peningkatan nilai ekonomi, baik yang bersumber dari PPh, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hak Tanggungan, sebesar Rp1.834,8 triliun," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN Dalu Agung Darmawan dalam keterangannya di Solo, Jumat.

Dalu Agung mengungkapkan bahwa kontribusi Kementerian ATR/BPN terhadap nilai ekonomi pada periode Oktober 2025 hingga Oktober 2026 mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya.

"Capaian satu tahun terakhir itu mengalami peningkatan sebanyak Rp1,30 triliun sehingga jika ditotal mencapai Rp917,05 triliun. Sementara di tahun sebelumnya (2024-2025) tercatat peningkatannya di angka Rp916,75 triliun," ujarnya.

Peningkatan nilai ekonomi tersebut sejalan dengan percepatan pendaftaran tanah yang terus dijalankan Kementerian ATR/BPN, di mana hingga saat ini, kata dia, sebanyak 129,9 juta bidang tanah telah terdaftar di Indonesia, dengan 97,2 juta bidang di antaranya telah bersertifikat.

Capaian tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Capaian tersebut terus meningkat melalui pelaksanaan program PTSL yang dimulai pada 2017 dan berlanjut hingga 2026 ini," kata dia.

Menurut Sekjen ATR/BPN, pendaftaran tanah menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat.

Selain memberikan perlindungan hukum bagi pemiliknya, sertifikat tanah juga dapat mendukung aktivitas ekonomi, termasuk melalui pemanfaatan tanah sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan melalui Hak Tanggungan.

Kementerian ATR/BPN juga terus berupaya meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat pemilik tanah, salah satunya dengan digitalisasi sertifikat tanah. Penerapan Sertifikat Elektronik dalam periode Oktober 2024 hingga Oktober 2026 ini sudah mencapai 8.873.736 terbitan.

"Sejak pertama kali diluncurkan pada Desember 2023 hingga sebelum periode tersebut, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan 1.053.823 Sertifikat Elektronik. Dengan demikian, total penerbitan Sertifikat Elektronik hingga Oktober 2026 mencapai sekitar 9,93 juta sertifikat," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026