Jakarta (ANTARA) - The National Maritime Institute (Namarin) mendukung pernyataan direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry yang menjanjikan operasi salvage (pengangkatan bangkai kapal) sesegera mungkin terkait tenggelamnya KMP Batumandi pascakebakaran pada Selasa, (20/10).

"Masih hangat dalam ingatan publik bagaimana operasi salvage KM Virgo Transport 8 yang tenggelam lebih sebulan lalu belum juga dapat dieksekusi karena alasan prosedural," kata Direktur Namarin Siswanto Rusdi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Menurutnya kasus KM Virgo Transport 8 boleh dibilang berlarut-larut diputuskan oleh manajemen perusahaan pelayaran sehingga bangkai kapal belum bisa diangkat.

"Tapi hanya dalam hitungan beberapa belas jam setelah kebakaran feri tersebut, ASDP sudah langsung mengeluarkan kebijakan salvage," katanya.

Namarin menyakini bahwa masalahnya jauh lebih serius dari itu, dalam hal ini apakah operatornya memiliki wreck removal insurance atau tidak.

Dalam khazanah pelayaran, wreck removal insurance, sebagaimana diatur dalam Konvensi Internasional Nairobi tentang Pengangkatan Bangkai Kapal (Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks atau WRC) mencakup pembiayaan antara lain pengangkatan dan pemusnahan bangkai kapal yang diwajibkan secara hukum oleh otoritas pelabuhan, undang-undang nasional, atau konvensi internasional untuk mengangkat atau memusnahkan bangkai kapal.

Menurut Rusdi, penandaan dan pencarian bangkai kapal dengan menempatkan pelampung peringatan, lampu, atau sinyal di sekitar lokasi guna menjamin keselamatan navigasi maritim.

Asuransi wreck removal juga membiayai pembersihan muatan dan properti mulai dari mengevakuasi muatan, peralatan, atau barang milik pribadi yang berada di atas kapal.

“ASDP sepertinya memiliki perlindungan asuransi wreck removal yang salah satu indikasinya adalah pasangan oil boom dan oil skimmer," pungkas Siswanto.

Sementara itu, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo menyampaikan bahwa ASDP akan melaksanakan operasi pengangkatan guna menjaga kelancaran operasional di Pelabuhan Merak pascatenggelamnya KMP Batumandi.

“Kami mendukung langkah Kementerian Perhubungan dalam memastikan operasional penyeberangan tetap berjalan normal, termasuk pengamanan lokasi kapal, pemasangan buoy dan oil boom, serta persiapan operasi salvage. Seluruh tahapan penanganan kami persiapkan secara terukur bersama pihak berwenang dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran,” ujar Heru.

Sebelumnya, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Kementerian Perhubungan akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan penanganan pascakejadian berjalan secara terencana dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) meraih penghargaan inovasi operasional tingkat Asia serta memperoleh pengakuan atas layanan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam mendukung pembiayaan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.

IIF memperoleh penghargaan Operational Innovation of the Year – Financial Services untuk Indonesia pada Asian Innovation Excellence Awards 2026, serta predikat Highly Commended untuk kategori Best ESG Advisory dan Best ESG Service Provider pada CorporateTreasurer Awards 2026.

"Penghargaan tersebut mencerminkan bagaimana inovasi, layanan advisory, dan penguatan kapabilitas ESG yang dikembangkan IIF membantu klien menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari kebutuhan akan pengambilan keputusan yang lebih cepat, pengelolaan risiko iklim, hingga peningkatan akses terhadap sumber pembiayaan berkelanjutan," kata Presiden Direktur dan CEO IIF Rizki Pribadi Hasan dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Pengakuan internasional yang diserahkan di Singapura pada 20 Oktober 2026 tersebut berkaitan dengan pengembangan sistem pengambilan keputusan berbasis data dan layanan konsultasi keberlanjutan bagi pelaku usaha di sektor infrastruktur.

Penghargaan Asian Innovation Excellence Awards diberikan atas transformasi fungsi perencanaan dan analisis keuangan atau Financial Planning and Analysis (FP&A) IIF, dari kegiatan pelaporan menjadi sistem pendukung pengambilan keputusan yang lebih terintegrasi dan berbasis data.

Menurut perusahaan, transformasi tersebut ditujukan untuk mempercepat evaluasi proyek, meningkatkan efektivitas proses pengambilan keputusan, serta memperkuat pelayanan kepada pengembang infrastruktur.

Sementara itu, pengakuan pada CorporateTreasurer Awards 2026 diberikan atas layanan konsultasi ESG yang membantu klien memperkuat praktik keberlanjutan dan pengelolaan risiko dalam kegiatan bisnis maupun investasi.

Berdasarkan pengumuman resmi penyelenggara, IIF memperoleh predikat Highly Commended pada kedua kategori ESG tersebut.

Sebagai bagian dari penguatan layanan konsultasi, IIF telah mengintegrasikan pengelolaan risiko iklim ke dalam kerangka manajemen risiko perusahaan secara menyeluruh.

Sejak 2025, perusahaan mengatakan telah menerapkan prosedur pelaksanaan kebijakan pengelolaan risiko iklim pada proyek yang sedang berjalan maupun yang masih dalam tahap perencanaan untuk membantu mengantisipasi risiko fisik dan risiko transisi akibat perubahan iklim.

Risiko fisik mencakup potensi dampak perubahan iklim terhadap aset dan operasional infrastruktur, sedangkan risiko transisi berkaitan dengan perubahan kebijakan, teknologi, serta kondisi pasar dalam peralihan menuju ekonomi rendah emisi.

IIF juga menyatakan telah mengadopsi standar internasional IFRS S1 dan IFRS S2 dalam pelaporan keberlanjutan untuk memperkuat transparansi pengungkapan informasi dan pengelolaan risiko terkait iklim.

Selain itu, perusahaan memberikan pelatihan pengukuran emisi gas rumah kaca (GRK) kepada klien guna meningkatkan pemahaman mengenai metode penghitungan emisi dan kesiapan memenuhi kebutuhan pelaporan keberlanjutan.

Perseroan sebelumnya melaporkan sembilan transaksi pembiayaan baru dengan nilai total Rp3,2 triliun hingga Agustus 2026, yang mencakup sektor kesehatan, kepelabuhanan dan logistik, energi terbarukan, telekomunikasi dan pusat data, serta pengelolaan limbah dan air.

Pada semester I 2026, IIF juga memperoleh delapan mandat konsultasi baru, termasuk keterlibatan dalam program pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Perusahaan turut memperoleh status lembaga terakreditasi (Accredited Entity) dari Green Climate Fund (GCF) pada 2026, yang membuka akses terhadap sumber pendanaan internasional untuk pengembangan proyek infrastruktur berkelanjutan.

Di tingkat nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 3 pada Februari 2026 sebagai panduan klasifikasi kegiatan ekonomi dan pengalokasian pembiayaan berkelanjutan.

Penguatan kerangka keuangan berkelanjutan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan penyaluran pembiayaan bagi kegiatan ekonomi yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan target penurunan emisi nasional.

IIF merupakan lembaga keuangan swasta nonbank yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur dan layanan konsultasi, dengan pemegang saham antara lain PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Asian Development Bank (ADB), International Finance Corporation (IFC), DEG, dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC).

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmen Kementerian PKP untuk memperkuat tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang bebas dari korupsi, berkualitas, tepat sasaran, dan tepat waktu guna mendukung percepatan pelaksanaan program perumahan nasional.

Dia menyampaikan bahwa Kementerian PKP terbuka untuk mendukung penguatan tata kelola pengadaan melalui pemberian akses kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP) terhadap data, informasi, prosedur, anggaran, hingga kondisi fisik pelaksanaan program di lingkungan Kementerian PKP.

“Kami sangat terbuka. Mulai hari ini, kami memberikan akses terhadap apa pun yang diperlukan, baik prosedur, data, anggaran, maupun kondisi fisik di lapangan. Kami ingin menjadikan Kementerian PKP sebagai tempat agar niat baik dalam memperbaiki pengadaan dapat dilaksanakan sepenuhnya,” ujar Maruarar atau disapa Ara dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, pengadaan yang baik harus berorientasi pada empat hal utama, yaitu bebas dari korupsi, menghasilkan output yang berkualitas, tepat sasaran, dan tepat waktu.

Untuk mewujudkan hal tersebut, regulasi perlu mendukung pelaksanaan program tanpa menciptakan hambatan birokrasi yang tidak diperlukan.

Ara juga menekankan pentingnya dukungan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, regulasi yang tepat, serta sistem teknologi informasi (TI) yang memadai.

Ketiga faktor tersebut menjadi fondasi untuk memastikan tata kelola pengadaan berjalan dengan baik dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menambahkan bahwa ekosistem perumahan melibatkan banyak pihak, mulai dari pengembang, developer, kontraktor, toko bangunan, UMKM, perbankan, hingga masyarakat atau konsumen.

Oleh karena itu, tata kelola pengadaan yang baik menjadi salah satu faktor pendukung dalam memastikan pelaksanaan program perumahan berjalan efektif dan kebutuhan masyarakat terhadap hunian layak dapat terpenuhi.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat sebanyak 5.706 petambak, 506 petambak garam, 360 pengolah dan pemasar ikan, serta 228 nelayan di Sumatera telah kembali menjalankan aktivitas ekonominya pascabencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan pemerintah terus mempercepat pemulihan di sektor perikanan dan kelautan di tiga provinsi tersebut agar mereka bisa kembali menjalankan usaha.

“Pemulihan ini bukan hanya tentang memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kelautan dan perikanan dapat kembali berproduksi, bekerja, dan memulihkan perekonomiannya,” ujar Menteri Trenggono dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Jumat, dikutip dari siaran pers.

KKP mencatat bencana di tiga provinsi tersebut berdampak pada 2.742 nelayan, 16.023 pembudi daya ikan, 364 unit pengolah ikan, serta 1.095 petambak garam.

Selain itu, kerusakan fisik mencakup 2.041 sarana penangkapan ikan, 31.248 hektare lahan tambak dan kolam beserta prasarana pendukung, serta 2.053 unit keramba.

Guna memulihkan sektor produktif tersebut, KKP melakukan pembersihan lahan dan perbaikan sarana secara bertahap.

Hingga 15 Oktober 2026, KKP telah memulihkan sekitar 5.800 hektare tambak dan kolam di 27 kabupaten/kota.

Luas lahan yang kembali beroperasi mencakup 5.707 hektare di Aceh, 73,67 hektare di Sumatera Utara, serta 33,29 hektare di Sumatera Barat.

Trenggono menyebut di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, para pembudi daya bahkan telah melangsungkan panen perdana udang vaname dari tambak yang dipulihkan.

Trenggono menegaskan bahwa pemerintah akan menyelesaikan seluruh target kinerja hingga Desember 2026 dan melanjutkan program pemulihan sampai 2028 agar pemulihan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat bangkit lebih kuat.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan seluruh 10 kabupaten/kota di provinsi itu memiliki peraturan daerah (perda) tentang ekonomi kreatif guna memperkuat landasan kebijakan dan memastikan program pengembangan sektor tersebut berdampak langsung bagi pelaku usaha.

“Kita berharap kabupaten/kota bisa menginisiasi Perda Ekonomi Kreatif. Target kita, di 10 kabupaten/kota di NTB sudah ada Perda Ekonomi Kreatif,” kata Ketua Umum Gekrafs NTB Yeyen Septian Rachmad seusai pengukuhan dan pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gekrafs kabupaten/kota se-NTB di Mataram, Jumat.

Yeyen mengatakan, keberadaan perda menjadi penting agar kepentingan pelaku ekonomi kreatif dapat masuk dalam agenda kebijakan publik, diterjemahkan menjadi program pemerintah, dan kemudian dilaksanakan secara konkret.

Menurut dia, NTB telah memiliki Perda Ekonomi Kreatif di tingkat provinsi. Karena itu, Gekrafs mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mengambil langkah serupa sebagai dasar pengambilan keputusan dan pengembangan potensi ekonomi kreatif di daerah masing-masing.

“Dengan adanya dasar kebijakan, pengambilan keputusan akan jauh lebih mudah. Kepentingan ekonomi kreatif bisa masuk menjadi agenda kebijakan publik, kemudian menjadi program yang dieksekusi dan dirasakan langsung oleh pelaku ekonomi kreatif,” ujarnya.

Ia berharap pengurus Gekrafs yang baru dikukuhkan dapat memanfaatkan kapasitas, kewenangan, dan jejaring yang dimiliki untuk mendorong inisiatif pembentukan perda tersebut.

Yeyen menilai ekonomi kreatif merupakan salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru yang berpotensi menjadi penopang masa depan Indonesia, termasuk NTB.

Ia menunjuk program unggulan Pemerintah Provinsi NTB bertajuk EMANIA atau Ekonomi Kreatif Makmur Mendunia sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap pengembangan sektor tersebut.

Menurut dia, dukungan kebijakan perlu diikuti oleh sinergi antara organisasi, pemerintah, komunitas, asosiasi, dan pelaku usaha agar potensi ekonomi kreatif dapat berkembang lebih luas.

Yeyen menegaskan, pengukuhan kepengurusan DPW dan DPC Gekrafs bukan sekadar membentuk struktur organisasi, melainkan menjadi awal penguatan kolaborasi untuk memajukan ekonomi kreatif di seluruh NTB.

Ia mengatakan Gekrafs terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai komunitas dan asosiasi, termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Sahabat UMKM, serta Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI).

Menurut dia, perbedaan latar belakang dan organisasi tidak seharusnya menjadi penghalang selama seluruh pihak memiliki kepentingan yang sama dalam memajukan ekonomi kreatif.

“Gekrafs tidak ingin tumbuh sendiri di NTB. Kami selalu mengajak komunitas, pelaku ekonomi kreatif, dan asosiasi lainnya untuk bersinergi. Kita ingin tumbuh bersama,” katanya.

Ia berharap kolaborasi tersebut dapat memperkuat ekosistem usaha kreatif, memperluas kesempatan bagi pelaku usaha, serta mendorong produk lokal agar semakin kompetitif.

NTB gelar Nusantara Creative Walk

Dalam rangka memperingati Hari Ekonomi Kreatif Nasional pada 24 Oktober 2026, Gekrafs NTB juga menyiapkan kegiatan Nusantara Creative Walk yang dipusatkan di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTB, Jalan Majapahit, Mataram.

Yeyen mengatakan NTB menjadi salah satu dari tujuh provinsi yang dipilih untuk menggelar rangkaian perayaan Hari Ekonomi Kreatif Nasional melalui program Nusantara Creative World.

Kegiatan tersebut dijadwalkan dimulai pukul 06.00 WITA dengan jalan santai sejauh tiga kilometer, dilanjutkan dengan parade kreatif, bazar produk dan kuliner lokal, serta hiburan.

Bazar tersebut diharapkan menjadi ruang promosi bagi pelaku usaha dan UMKM lokal untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat.

Yeyen mengundang pengurus DPC Gekrafs dari kabupaten/kota yang masih berada di Mataram untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Ia berharap peringatan Hari Ekonomi Kreatif Nasional tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga momentum untuk memperkuat kolaborasi dan mendorong pertumbuhan usaha kreatif di NTB.

Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) dan PT Geoenviron Engineering Technology Indonesia (GETI) menandatangani nota kesepahaman terkait pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi berkelanjutan.

Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan kesepakatan ini menjadi landasan awal bagi kedua perusahaan untuk mengidentifikasi potensi limbah, teknologi pengolahan, hingga peluang pengembangan rantai pasok dan model bisnis energi berbasis limbah.

PLN EPI memiliki peran dalam pengembangan dan pemanfaatan bioenergi untuk mendukung transisi energi nasional.

Sementara itu, GETI merupakan anak perusahaan Beijing Geoenviron Engineering & Technology Inc (BGE) yang bergerak di bidang teknologi dan jasa lingkungan, termasuk pengelolaan limbah, waste to energy dan refuse derived fuel (RDF).

Hokkop mengatakan penandatanganan MoU menjadi langkah strategis untuk membuka ruang kolaborasi dalam mengoptimalkan limbah menjadi sumber daya yang dapat mendukung pengembangan energi berkelanjutan.

"Kesepakatan ini menjadi landasan hukum dan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi dalam pemanfaatan limbah bagi pengembangan energi berkelanjutan antara PLN EPI dan GETI," ujar Hokkop.

Melalui kesepakatan tersebut, PLN EPI dan GETI akan mengidentifikasi potensi dan karakteristik limbah, mengkaji teknologi pengolahan dan konversi, serta mengevaluasi peluang pengembangan fasilitas pendukung.

Kajian juga mencakup potensi penguatan rantai pasok dan model bisnis dengan mempertimbangkan aspek teknis, komersial, serta ketentuan yang berlaku.

Technical Director GETI Li Chenyi mengapresiasi peluang kerja sama dengan PLN EPI dan berharap penjajakan tersebut dapat berkembang menjadi implementasi proyek.

"Kami sangat senang dan berterima kasih telah diberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan PLN EPI. Kami berharap proyek ini dan proyek-proyek berikutnya dapat segera direalisasikan," ujarnya.

Business Development Manager GETI Alif Zulviqar Syahroni menambahkan kemitraan dengan PLN EPI sejalan dengan target perusahaan untuk menjalin kerja sama dengan badan usaha milik negara (BUMN).

Ia menilai PLN EPI memiliki rekam jejak yang baik dan berharap potensi kerja sama yang telah dibahas dapat diperdalam hingga siap direalisasikan bersama.

"Ini menjadi semangat bagi kami untuk bermitra dan berkolaborasi dengan PLN EPI. Ke depannya, potensi yang telah disampaikan dapat kami perdalam. Ketika sudah menjadi potensi yang bisa kita kolaborasikan, kami berharap kerja sama ini bisa segera dieksekusi bersama," kata Alif.

Penandatanganan MoU menjadi tahap awal bagi kedua perusahaan untuk melakukan pertukaran informasi, koordinasi, dan evaluasi lebih lanjut terhadap peluang pemanfaatan limbah sebagai sumber energi.

"Hasil kajian ini selanjutnya dapat menjadi dasar untuk menentukan kelayakan dan bentuk kerja sama lanjutan," ujar Hokkop.

PLN EPI mendorong agar limbah tidak berhenti sebagai residu, tetapi dapat diolah menjadi sumber energi yang memberikan nilai tambah.

Kolaborasi teknologi dan rantai pasok, sebut Hokkop, menjadi kunci untuk mengubah potensi tersebut menjadi bagian dari ekosistem energi yang lebih sirkular dan berkelanjutan.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan akan mengevaluasi ekspor gas untuk mengoptimalkan konsumsi dalam negeri, sebab Indonesia akan membangun industri hilirisasi petrokimia.

“Ke depan, saya akan mencoba untuk melakukan exercise (kajian) ulang agar mengoptimalkan untuk konsumsi di dalam negeri, termasuk di dalamnya adalah bahan baku,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah mendorong pengembangan industri hilirisasi petrokimia, di mana bahan bakunya adalah gas. Oleh karena itu, pemerintah akan mengkaji ulang ekspor gas Indonesia.

Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan bahwa dari 100 persen produksi gas Indonesia, sebesar 30 persen diekspor ke luar negeri sementara 70 persennya untuk konsumsi domestik. Angka tersebutlah yang nanti akan dikaji kembali oleh Bahlil.

Di sisi lain, ketika disinggung mengenai rencana pemerintah untuk mengevaluasi ekspor gas ke negara tetangga, Bahlil menyampaikan dalam membuat keputusan, pemerintah sudah memikirkan semuanya.

“Pemerintah dalam membuat keputusan, setiap langkah sudah memikirkan semuanya. Yang jelas bahwa kami menghargai semua hubungan dengan siapa saja, tapi juga asas penghargaan harus sama juga, ya,” ujar Bahlil.

Ketika meresmikan proyek Gas JNE#6 dan Fasilitas Produksi Lapangan Maha-South Hub, Bahlil menyampaikan Indonesia akan membangun pusat hilirisasi petrokimia di Kalimantan Timur yang berbahan baku gas.

Proses-proses untuk menciptakan nilai tambah, tutur Bahli, harus dilakukan seiring dengan berbagai temuan gas yang dapat menambah pasokan bahan baku.

Adapun yang menjadi alasan mengapa Bahlil tidak membangun industrinya di Jakarta, yakni untuk melakukan pemerataan bagi daerah penghasil sumber daya alam.

“Dengan menciptakan hilirisasi di daerah, berarti menciptakan lapangan lapangan pekerjaan di daerah, nilai tambah di daerah, meningkatkan PNBP daerah, menjadikan daerah sebagai tuan di negerinya sendiri,” kata Bahlil.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pengembangan program perumahan perlu memperhatikan tiga aspek utama, yaitu aksesibilitas pembiayaan, fleksibilitas skema hunian, serta ketersediaan pasokan rumah

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendorong penguatan ekosistem pembiayaan dan penyediaan perumahan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menekankan pentingnya memperluas akses pembiayaan perumahan, khususnya bagi pekerja sektor informal dan kelompok masyarakat yang belum terlayani secara optimal.

"Pengembangan program perumahan perlu memperhatikan tiga aspek utama, yaitu aksesibilitas pembiayaan, fleksibilitas skema hunian, serta ketersediaan pasokan rumah," ujar Heru dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Selain mengoptimalkan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), diperlukan alternatif skema hunian, termasuk rumah sewa dan sewa-beli, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, perbankan, lembaga pembiayaan dan investor.

Optimalisasi aset pemerintah dan BUMN serta pengembangan sumber pendanaan jangka panjang juga menjadi bagian dari upaya memperkuat keberlanjutan pembiayaan perumahan.

BP Tapera menghadiri Rapat Evaluasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Program Tiga Juta Rumah bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Deputi Bappenas Abdul Malik Sadat Idris menegaskan bahwa hasil evaluasi perlu ditindaklanjuti menjadi rekomendasi kebijakan yang konkret dan percontohan proyek yang dapat dikembangkan.

Tindak lanjut tersebut mencakup pembenahan kebijakan dan kelembagaan, pemetaan lokasi potensial, serta penguatan pembiayaan dan optimalisasi aset.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan perumahan perlu dipandang sebagai bagian dari ekosistem permukiman yang terintegrasi, dengan mempertimbangkan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat, mata pencaharian, kearifan lokal serta dukungan infrastruktur dan aksesibilitas.

Melalui evaluasi dan koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan, pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah diharapkan tidak hanya berorientasi pada jumlah unit yang dibangun, tetapi juga mampu meningkatkan keterjangkauan, ketepatan sasaran, kualitas hunian dan keberlanjutan pembiayaan perumahan bagi masyarakat.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas menegaskan bahwa seluruh bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib dipasok oleh usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

Saat berbicara dalam pembukaan pameran pertanian Agrinex di Jakarta, Jumat, Zulhas menekankan bahwa program strategis nasional tersebut harus memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat tingkat bawah.

"Semua yang terkait dengan pangan ini berhubungan langsung dengan UMKM. Untuk program Makan Bergizi Gratis, supplier-nya harus UMKM. Pertanian harus UMKM,” ujar Zulhas.

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per Juli 2026, jumlah UMKM yang terhubung dalam ekosistem rantai pasok MBG baru mencakup 63.189 unit usaha. Padahal, saat ini sudah berdiri 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani hingga 57 juta orang penerima manfaat MBG.

Zulhas menyampaikan untuk mengonsolidasikan pasokan dari UMKM lokal tersebut, pemerintah menyiapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di tingkat desa dan kelurahan sebagai wadah penampung sekaligus penyalur bantuan pemerintah.

“Sehingga nanti UMKM akan di-manage di Koperasi Merah Putih per desa, per kelurahan,” tuturnya.

Guna memastikan UMKM lokal mampu memenuhi kebutuhan pasokan program MBG, Zulhas menyebut bahwa pemerintah memperkuat permodalan pelaku usaha dengan memangkas suku bunga kredit mikro Permodalan Nasional Madani atau PNM Mekaar menjadi maksimal 8 persen flat per tahun.

Penurunan suku bunga PNM Mekaar sebesar 8 persen tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Perempuan Prasejahtera.

Meski demikian, kebijakan tersebut belum berlaku secara resmi karena masih dalam tahap finalisasi di Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), melalui perjanjian kerja sama (PKS) bersama PNM.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kreativitas adalah sumber daya yang terus tumbuh dan dapat dibagikan. Kreativitas mengubah warisan budaya kita menjadi kemungkinan baru, tradisi menjadi inovasi, dan teknologi menjadi kekuatan yang menghubungkan hati manusia

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (Wamenekraf) Irene Umar mendorong penguatan kreativitas sebagai salah satu fondasi untuk mempercepat kemajuan negara dengan kemampuan mengubah potensi budaya, pengetahuan, dan teknologi menjadi inovasi serta peluang ekonomi yang memberi manfaat bagi masyarakat.

"Kreativitas adalah sumber daya yang terus tumbuh dan dapat dibagikan. Kreativitas mengubah warisan budaya kita menjadi kemungkinan baru, tradisi menjadi inovasi, dan teknologi menjadi kekuatan yang menghubungkan hati manusia,” ujarnya dalam acara World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 yang diikuti secara daring di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur, pengembangan pengetahuan, perluasan inklusi, penguatan koperasi, dan pelestarian tradisi merupakan bagian penting dalam mendukung kemajuan. Namun, kreativitas dibutuhkan untuk mengubah berbagai potensi tersebut menjadi inovasi dan kolaborasi yang menghasilkan nilai tambah.

Dia menambahkan, perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) turut memperluas berbagai kemungkinan baru. Meski demikian, pemanfaatan teknologi tetap perlu berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan agar inovasi yang dihasilkan memiliki arah dan tujuan yang jelas.

Lebih lanjut Irene menyampaikan, pengembangan ekonomi kreatif perlu diarahkan untuk membangun ekosistem yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas akses produk lokal ke pasar global, serta memberikan kesempatan yang setara bagi para pelaku kreatif untuk mengubah gagasan menjadi nilai ekonomi.

Dia menilai, identitas lokal dan kreativitas masyarakat memiliki peluang untuk berkembang di tingkat global apabila didukung ekosistem yang memberikan ruang bagi setiap individu untuk berinovasi dan berkolaborasi.

“Ketika infrastruktur menghubungkan kita, pengetahuan mendorong kita, inklusi memberikan suara kepada semua orang, koperasi memperkuat kita, dan tradisi membuka pintu ke dunia, kreativitas mengubah potensi kolektif menjadi peluang bersama,” katanya.

Irene menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong kemajuan nasional. Sejalan dengan mandat Presiden Prabowo Subianto, kementerian dan subsektor perlu mengesampingkan ego sektoral serta memperkuat persatuan untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut dia, WCCE menjadi ruang bagi berbagai negara untuk merumuskan visi bersama melalui Jakarta Vision. Visi tersebut diharapkan tidak hanya relevan bagi Indonesia, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya masyarakat global dalam membentuk masa depan ekonomi kreatif dan pembangunan dunia.

Melalui penguatan kreativitas dan kolaborasi, Indonesia diharapkan dapat mengoptimalkan potensi masyarakatnya sekaligus berkontribusi dalam membentuk masa depan ekonomi kreatif global.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Penguatan pembiayaan, investasi, dan kebijakan fiskal yang adaptif diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di tengah keterbatasan anggaran dan ketimpangan pembangunan.

Hal tersebut mengemuka dalam Financial & Regional Economic Forum 2026 yang diselenggarakan The Iconomics di Auditorium Kementerian Koperasi, Jakarta pada Kamis (15/10).

Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurahman mengatakan penurunan Transfer ke Daerah (TKD) berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah, terutama untuk membiayai infrastruktur dan investasi publik.

“Pada 2026, anggaran belanja seluruh pemerintah daerah tercatat turun Rp150,7 triliun atau 10,8 persen dibandingkan 2025,” demikian paparan Rizal dalam forum tersebut.

Menurut dia, kebijakan efisiensi anggaran perlu mempertimbangkan perbedaan kapasitas fiskal antardaerah. Daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang terbatas masih membutuhkan dukungan transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan.

Rizal menilai efisiensi perlu disertai peningkatan kualitas belanja, penguatan basis penerimaan, optimalisasi aset daerah, serta perbaikan perencanaan proyek agar anggaran yang tersedia dapat mendorong produktivitas ekonomi.

Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang juga Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mengatakan kemandirian daerah tidak cukup diukur dari besarnya PAD atau rendahnya ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.

Menurut dia, kemampuan daerah menggerakkan aktivitas ekonomi, menarik investasi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat juga menjadi indikator penting pembangunan daerah.

Arifin mencontohkan pengembangan industri pengolahan porang di Trenggalek yang turut mendorong kenaikan harga porang di tingkat petani dari sekitar Rp4.000 menjadi Rp14.000 per kilogram. Pabrik tersebut memiliki kapasitas pengolahan 350 ton per hari.

Ia mengatakan pemerintah daerah perlu mengidentifikasi potensi wilayah, mendorong inovasi, dan memberikan kepastian regulasi untuk menarik investor. Salah satu pendekatan yang diterapkan di Trenggalek adalah investment auction, yakni mempertemukan calon investor dengan peluang usaha yang tersedia.

Dari sisi investasi, Koordinator Tim Promosi dan Pengembangan Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Siti Nurhuda menyampaikan realisasi investasi di provinsi tersebut meningkat dari Rp136,1 triliun pada 2021 menjadi Rp296,8 triliun pada 2025.

Pada semester I 2026, realisasi investasi Jawa Barat mencapai Rp138,1 triliun, terdiri atas penanaman modal asing sebesar Rp84,9 triliun dan penanaman modal dalam negeri Rp53,2 triliun.

Siti mengatakan industri pengolahan menjadi kontributor terbesar dengan nilai investasi Rp67,9 triliun atau 49,2 persen dari total realisasi pada periode tersebut.

Meski demikian, investasi masih terkonsentrasi di Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Bogor. Untuk memperluas pusat pertumbuhan ekonomi, Pemprov Jawa Barat mendorong pengembangan kawasan Rebana yang mencakup wilayah Cirebon, Patimban, dan Kertajati.

Selain memperkuat kawasan industri dan menyederhanakan perizinan, pemerintah provinsi juga mengembangkan sektor semikonduktor, ekonomi digital, pusat data, energi baru terbarukan, hilirisasi industri, kesehatan, dan pariwisata.

Siti menekankan keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari nilai penanaman modal, tetapi juga dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan keterlibatan pelaku usaha lokal.

Dalam forum yang sama, Staf Ahli Menteri Koperasi Bidang Kebijakan Publik Koko Haryono mengatakan koperasi perlu menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah.

Ia menyebut penguatan koperasi mencakup perbaikan tata kelola kelembagaan, perluasan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, serta pengembangan usaha koperasi ke sektor pengolahan, pemasaran, hingga ekspor.

Untuk mendukung peran tersebut, Koko mendorong pembangunan infrastruktur menuju sentra produksi, penyediaan pergudangan dan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage), serta perluasan akses koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sementara itu, Asisten Deputi Restrukturisasi dan Revitalisasi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi Ruli Nurdina Sari menyampaikan sebanyak 28.301 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah menyelesaikan pembangunan fisik.

Namun, operasional koperasi tersebut belum merata sehingga masih memerlukan pendampingan, termasuk melalui kemitraan dengan koperasi yang telah berkembang dan badan usaha milik desa (BUMDes).

Forum tersebut membahas peran pemerintah daerah, koperasi, sektor jasa keuangan, dan investor dalam memperkuat perekonomian lokal melalui pembiayaan, pengembangan usaha, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung produktivitas dan konektivitas antarkawasan.

Kegiatan yang dibuka oleh Founder dan CEO The Iconomics Bram S. Putro itu juga menghadirkan Kepala Departemen Manajemen dan Pengembangan OJK Daerah Ahmad Rifqi yang mewakili Ketua Dewan Komisioner OJK. Acara ditutup dengan pemberian penghargaan kepada perusahaan, CEO, dan CFO, demikian siaran pers pada Jumat.

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kita berharap KDKMP bisa mengelola potensi-potensi sector pertambangan, perkebunan, pertanian, perikanan dan lainnya yang ada di daerahnya

Pangkalpinang (ANTARA) - Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengharapkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) se-Kepulauan Babel untuk mengelola potensi sumber daya alam (SDA), guna meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah itu.

"Kita berharap KDKMP bisa mengelola potensi-potensi sector pertambangan, perkebunan, pertanian, perikanan dan lainnya yang ada di daerahnya," kata Kepala DKUMKM Provinsi Kepulauan Babel, Arie Primajaya di Pangkalpinang, Jumat.

Ia mengatakan, Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) ini merupakan program Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia khususnya Kepulauan Bangka Belitung.

"Kita ingin KDKMP ini tidak hanya mengelola tujuh gerai saja seperti sembako, klinik, apotek, simpan pinjam, coldstorage, logistik, kantor tetapi juga bisa mengelola potensi-potensi lainnya seperti kelapa sawit, lada putih, nanas, perikanan tangkap dan lainnya," ujarnya.

Ia menyatakan, saat ini total KDKMP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 393 yang tersebar di desa dan kelurahan di tujuh kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang.

"Pengelolaan sumber daya alam oleh KDKMP ini sesuai harapan Presiden Republik Indonesia untuk menggerakkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan tersebut," ujarnya.

Menurut dia, KDKMP ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Di sisi lain, keberadaan koperasi yang telah berjalan dan berkembang juga memiliki peran penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

"Kita berharap KDKMP maupun koperasi yang telah existing diharapkan tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga mampu mengembangkan kegiatan usaha yang produktif, profesional, dan berkelanjutan," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026