Jakarta (ANTARA) - Pengamat Ekonomi Digital dari Universitas Indonesia Heru Sutadi mengatakan penguatan regulasi dan ekosistem pelaksanaan menjadi kunci untuk mengoptimalkan kekayaan intelektual (intellectual property/IP) sebagai sumber pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif di Indonesia.

Heru mengatakan pemerintah perlu menyelaraskan regulasi di sektor keuangan, menyusun standar valuasi kekayaan intelektual yang dapat diterapkan, serta memperjelas mekanisme eksekusi IP apabila debitur mengalami gagal bayar.

“Pemerintah perlu menyelaraskan regulasi sektor keuangan, menyusun standar valuasi yang dapat diterapkan, dan memperjelas mekanisme eksekusi IP jika debitur gagal membayar. Perlu pula dibangun pasar sekunder agar IP yang dijaminkan memiliki peluang untuk dijual atau dialihkan,” kata Heru kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan standar valuasi yang jelas menjadi salah satu aspek penting karena nilai kekayaan intelektual tidak selalu mudah ditentukan. Nilai sebuah karya atau produk kreatif dapat dipengaruhi oleh potensi pendapatan, prospek pasar, popularitas, serta keberlanjutan pemanfaatannya secara komersial.

Kondisi tersebut membuat penilaian IP perlu didukung metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan secara konsisten. Dengan demikian, lembaga keuangan dapat mengukur risiko pembiayaan secara lebih terukur, sementara pelaku ekonomi kreatif memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai potensi aset yang dimiliki.

Selain penilaian, mekanisme penyelesaian apabila terjadi gagal bayar juga perlu diperjelas. Kepastian mengenai cara mengeksekusi, mengalihkan, atau menjual IP yang dijaminkan dibutuhkan agar aset tersebut memiliki nilai ekonomi yang dapat direalisasikan dan tidak hanya tercatat sebagai agunan di atas kertas.

Heru mendorong pemerintah memulai penerapan skema tersebut melalui proyek percontohan yang melibatkan perbankan, lembaga pembiayaan, penilai aset, dan pelaku ekonomi kreatif. Skema penjaminan risiko yang terukur juga dapat dipertimbangkan untuk membantu membangun kepercayaan lembaga keuangan terhadap pembiayaan berbasis IP.

“Dengan begitu, bank memiliki kepastian, sementara kreator memperoleh akses pembiayaan yang lebih luas dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Di sisi lain, Heru mengingatkan bahwa perluasan akses pembiayaan harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap kepemilikan dan nilai strategis kekayaan intelektual lokal. Menurut dia, pembiayaan berbasis IP semestinya membantu kreator mengembangkan karya dan bisnisnya tanpa mengabaikan potensi penguasaan aset dalam jangka panjang.

Dia menilai, pengembangan skema pembiayaan perlu dirancang agar kreator tidak kehilangan kendali atas aset strategisnya hanya karena membutuhkan modal usaha. Karena itu, pemahaman terhadap konsekuensi perjanjian pembiayaan, pengaturan hak atas IP, serta mekanisme penyelesaian kewajiban menjadi bagian penting dari tata kelola pembiayaan yang bertanggung jawab.

“Indonesia jangan sampai kaya kreativitas, tetapi miskin akses pembiayaan. Kekayaan intelektual lokal harus menjadi aset ekonomi yang membantu kreator berkembang, bukan sekadar sertifikat,” katanya.

Heru juga mengingatkan pentingnya menjaga agar nilai ekonomi dari karya dan inovasi lokal dapat terus memberikan manfaat bagi kreator serta perekonomian nasional. Menurut dia, keberhasilan pembiayaan berbasis IP tidak cukup diukur dari besarnya dana yang tersalurkan, tetapi juga dari kemampuan skema tersebut memperkuat usaha kreatif dan mempertahankan nilai tambah di dalam negeri.

Jika kepastian valuasi, mekanisme eksekusi agunan, dan pengembangan pasar sekunder dapat dipenuhi diharapkan kekayaan intelektual dapat menjadi instrumen yang dapat diterapkan secara berkelanjutan dan memberikan kebutuhan modal pelaku kreatif dengan pengelolaan risiko lembaga keuangan, sekaligus memperkuat daya saing industri kreatif Indonesia.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, yang dikelola Bank Indonesia, mencatat harga komoditas cabai rawit merah mencapai Rp100.800 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras Rp28.400 per kg.

Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta, Senin pukul 10.00 WIB, selain cabai rawit merah dan telur ayam tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp37.800 per kg, bawang putih Rp38.100 per kg.

Selain itu, beras kualitas bawah I di harga Rp15.550 per kg, beras kualitas bawah II Rp15.000 per kg. Sedangkan beras kualitas medium I Rp16.800 per kg, dan beras kualitas medium II di harga Rp16.800 per kg.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp17.700 per kg, dan beras kualitas super II Rp17.300 per kg.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp68.650 per kg, cabai merah keriting Rp87.300 per kg, dan cabai rawit hijau Rp77.550 per kg.

Kemudian, daging ayam ras segar Rp39.350 per kg, daging sapi kualitas I Rp150.900 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp144.850 per kg.

Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp20.400 per kg, gula pasir lokal Rp19.400 per kg.

Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp20.000 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp24.550 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp23.850 per liter.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian bersama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) memperkuat kolaborasi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi berbasis pertanian.

"Penanggulangan kemiskinan yang paling efektif dan tepat adalah melalui pemberdayaan," kata Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Gus Imin dalam pertemuan dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Senin.

Strategi itu diarahkan untuk mendorong masyarakat menjadi lebih produktif, mengembangkan usaha, dan meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.

Kedua kementerian membahas pengembangan komoditas unggulan, penguatan produksi, hingga hilirisasi dan pemasaran sebagai satu ekosistem pemberdayaan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Gus Imin menegaskan, pemberdayaan menjadi pendekatan penting pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan. Masyarakat tidak hanya dibantu memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga didorong memiliki kapasitas ekonomi agar mampu mandiri dan mengembangkan usaha.

"Apa yang dilakukan dengan cara kerja pemberdayaan mengurangi kemiskinan sekaligus mengurangi jumlah masyarakat penerima subsidi,” ujar Gus Imin.

Menurutnya, Kementerian Pertanian memiliki potensi besar untuk memperkuat pendekatan tersebut karena sektor pertanian memiliki rantai ekonomi yang luas, mulai dari produksi bahan baku hingga pengolahan dan pemasaran.

"Jika seluruh mata rantai terhubung, masyarakat tidak hanya menghasilkan produk, tetapi juga memperoleh nilai tambah dan peluang usaha yang lebih besar," ujarnya.

Pemerintah telah menetapkan 88 kabupaten/kota sebagai lokus prioritas penanggulangan kemiskinan. Untuk mempercepat hasil, pemerintah akan mempertajam penentuan lokasi percontohan atau piloting berdasarkan tingkat kebutuhan, potensi wilayah, dan ketersediaan anggaran.

Sejumlah komoditas yang menjadi perhatian antara lain cabai, singkong, dan peternakan ayam. Komoditas tersebut dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan sesuai karakteristik daerah sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Selain lokasinya yang miskin, kita juga melihat komoditasnya serta model-model pemberdayaan yang cepat. Misalnya peternakan, penanaman komoditas seperti kopi, cabai, singkong, atau peternakan ayam. Itu yang mempercepat penanggulangan kemiskinan,” jelas Gus Imin.

Ia menekankan, pemberdayaan tidak boleh berhenti pada peningkatan produksi. Pemerintah perlu memastikan hasil usaha masyarakat memiliki nilai tambah, memenuhi kebutuhan pasar, serta didukung kepastian penyerapan.

Karena itu, kolaborasi lintas kementerian diperlukan untuk menghubungkan pengembangan komoditas dengan pengolahan, pengemasan, distribusi, dan pemasaran.

Gus Imin mencontohkan hilirisasi kelapa yang dikembangkan Kementerian Pertanian hingga menghasilkan produk bernilai tambah dan menembus pasar ekspor.

Menurutnya, model tersebut dapat direplikasi pada komoditas lain agar semakin banyak wilayah memiliki sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Jadi Pak Menteri ini berhasil membuat satu produk konkret hilirisasi kelapa, mulai dari hulunya sampai produk hilirnya. Ini yang sudah ekspor malah langsung,” ungkapnya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pengentasan kemiskinan melalui pertanian membutuhkan ekosistem yang menghubungkan berbagai pihak, bukan sekadar program yang berjalan sendiri-sendiri.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci agar potensi pertanian dapat berkembang menjadi kegiatan ekonomi produktif.

“Kalau kita berdua ketemu, enggak akan selesai. Tapi kalau kita bangun ekosistemnya, mulai dari keunggulan komparatif, kolaborasi, pemberdayaan, dan hulu-hilir, ujungnya ekosistem terbangun,” ujar Mentan.

Kementerian Pertanian akan memperkuat pendekatan berbasis potensi komoditas dan wilayah dengan menghubungkan produksi petani, pengolahan hasil, serta akses pasar.

Pengembangan cabai, singkong, peternakan ayam, dan hilirisasi kelapa menjadi contoh peluang yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Melalui kolaborasi itu, sektor pertanian diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga membuka kesempatan usaha, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah prioritas.

Dengan ekosistem hulu-hilir yang terintegrasi, pemberdayaan pertanian diharapkan menjadi salah satu penggerak percepatan pengentasan kemiskinan secara terukur dan berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

hilirisasi nikel turut menjadi pilar untuk mewujudkan kemandirian energi, sebab Indonesia tak bisa selamanya bersandar kepada impor BBM

Jakarta (ANTARA) - Terik matahari membakar kulit para pengendara motor yang antre mengisi bensin di berbagai sudut Pulau Dewata, beberapa waktu lalu. Kesabaran mereka diuji untuk mendapat setetes bensin yang kala itu terasa begitu berharga layaknya sebongkah berlian.

Durasi antrean yang dilalui oleh para pengendara bisa mencapai lebih dari empat jam. Antrean berlangsung hingga rembulan menggantung tinggi di angkasa.

Tak jarang, ketika tiba di pelataran stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), mereka harus menelan pahit lantaran tulisan "stok habis" atau "SPBU tutup" terpampang nyata.

“Waktu itu ada teman yang pakai motor listrik, dia jadi penyelamat kalau ada yang perlu dicari di luar kantor. Sampai bantu cariin pom bensin (SPBU) yang masih jualan,” ujar Rai (55), warga Denpasar, kepada ANTARA ketika dihubungi dari Jakarta, Minggu (18/10).

Pemandangan berupa antrean panjang pembelian bahan bakar minyak (BBM) itu meramaikan jagat media sejak awal pekan ketiga Oktober sebelum berangsur-angsur terurai pada akhir pekan yang sama.

Kondisi membaik setelah Pertamina melakukan normalisasi distribusi dan pemerintah daerah menerapkan ganjil-genap untuk pembelian BBM bersubsidi.

Rai mengatakan kondisi SPBU di dekat kediamannya yang berlokasi di Nusa Dua, Kuta Selatan, telah berangsur pulih dari antrean panjang sejak Jumat (16/10). Meskipun demikian, Rai mengatakan fenomena antrean panjang pembelian BBM membuat dirinya mulai mempertimbangkan untuk mengganti mobil konvensional menjadi mobil listrik.

Pandangan serupa juga diutarakan oleh Antania (29). Ia mengungkapkan bahwa ketertarikannya untuk mengganti motor konvensional menjadi motor listrik sesungguhnya telah muncul sebelum antrean panjang pembelian BBM terjadi di Bali.

Akan tetapi, setelah krisis BBM memperburuk kemacetan di kawasan Seminyak, Kuta, keinginan Antania untuk membeli motor listrik kian menjadi-jadi.

Antania mengaku sudah melakukan riset kecil-kecilan ihwal penggunaan motor listrik, salah satunya melalui obrolan singkat dengan pengemudi ojek daring yang menggunakan motor listrik.

“Driver-nya rekomen banget, karena teknologinya katanya udah oke banget, dan biayanya kalau dihitung-hitung jauh lebih murah,” kata Antania.

Keuntungan itu juga dirasakan oleh Meliyani (29) selaku pemilik motor listrik. Ia merasa motor listrik lebih hemat apabila dibandingkan dengan motor konvensional, terutama setelah harga BBM nonsubsidi melonjak akibat perang Amerika Serikat (AS) dengan Iran.

Meliyani yang semula menggunakan motor konvensional dan motor listrik secara bergantian, kini lebih sering menggunakan motor listrik untuk menunjang aktivitas sehari-harinya.

“Untuk sekarang ini sangat menguntungkan, sih, motor listrik. Karena BBM lagi mahal, kadang langka, jadi benar-benar kepakai motor listriknya. Dan juga, ya, lebih irit untuk ngecas ketimbang beli bensin,” kata Meliyani.

Berbagai pernyataan tersebut, boleh jadi, tidak bisa mewakili keseluruhan warga Bali. Tapi, pernyataan dari beberapa orang yang diwawancarai itu bisa menjadi contoh bagaimana kendaraan listrik mendapatkan posisi yang unggul ketika terjadi kelangkaan BBM.

Ketika ekosistem kendaraan listrik yang andal bisa diwujudkan, apalagi alasan untuk tidak segera meninggalkan kendaraan konvensional? Karena itu, pemerintah punya tugas untuk menghadirkan ekosistem kendaraan listrik yang andal.

Mewujudkan kemandirian energi

Ekonom Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti menilai transisi dari kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik sesungguhnya dapat mewujudkan kemandirian energi.

Maka, keberadaan ekosistem kendaraan listrik yang andal bakal memuluskan jalan menuju kemandirian energi.

Panasnya konflik geopolitik menjadi momentum bagi Indonesia untuk semakin tegas mengambil sikap dalam mewujudkan kemandirian energi.

Berbeda dengan kebutuhan BBM yang bergantung kepada impor, Yayan menyampaikan Indonesia dapat memenuhi permintaan listriknya dengan memaksimalkan potensi dalam negeri, baik dari batu bara maupun energi baru dan terbarukan (EBT).

Karena itu, pembangunan ekosistem kendaraan listrik dapat menjadi kunci mewujudkan kemandirian energi. Kasus Bali bisa menjadi contoh penguat.

Yayan menilai kekuatan ekosistem kendaraan listrik Indonesia bertumpu kepada cadangan nikelnya yang besar, yakni lebih dari 40 persen cadangan nikel dunia.

Cadangan nikel itu menjadi pilar bagi Indonesia memenuhi kebutuhan industri baterai berbasis nikel untuk jangka panjang.

Dalam rangka memanfaatkan sumber daya nikel yang melimpah, Yayan menyoroti kebijakan hilirisasi yang dibarengi larangan ekspor bijih nikel, hingga keberhasilan membangun smelter dan rantai pasok nikel di dalam negeri.

Keberhasilan pemerintah dalam membangun ekosistem kendaraan listrik ditandai dengan peresmian ekspor perdana baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dari kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, Maluku Utara, oleh Presiden Prabowo Subianto pada pekan kedua Oktober.

Menurut Yayan, keberhasilan tersebut menunjukkan Indonesia memiliki fondasi yang kuat dalam pembangunan ekosistem kendaraan listrik dengan baterai berbasis nikel. Tak heran, Indonesia memiliki cita-cita untuk menjadi raja baterai kendaraan listrik di dunia.

Guna merealisasikan cita-cita tersebut, pemerintah berencana memberikan insentif untuk satu juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh pengusaha Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraannya pada 14 Agustus, tepat sehari setelah meresmikan motor listrik nasional (Molinas) yang menggunakan baterai berbasis nikel.

Kebijakan tersebut mempunyai tiga tujuan sekaligus, yakni menurunkan biaya kendaraan bagi rakyat, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan purnajualnya.

Presiden menyatakan insentif itu adalah investasi untuk menjadikan rakyat Indonesia pasar pertama bagi karya anak bangsa.

“Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah tiga kemenangan sekaligus, penghematan bagi keluarga, pengurangan impor energi, dan pekerjaan bagi anak bangsa,” kata Presiden Prabowo.

Bahlil Lahadalia yang merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan pemberian insentif untuk baterai nickel-manganese-cobalt (NMC) merupakan salah satu strategi untuk mendongkrak pasar mobil listrik berbasis nikel.

Berbagai langkah tersebut menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi melalui hilirisasi nikel.

Namun, buah manis dari hilirisasi nikel tak hanya berwujud kemandirian energi, tetapi juga nilai tambahnya yang turut menggerakkan pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Hilirisasi dan roda perekonomian

Program hilirisasi berhasil meningkatkan nilai ekspor nikel Indonesia dari sekitar 3,3 miliar dolar AS pada 2017–2018 menjadi lebih dari 40 miliar dolar AS pada 2025, setelah ekspor bijih nikel dihentikan dan industri pengolahan dibangun di dalam negeri.

Melanjutkan tren lonjakan nilai ekspor, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menargetkan nilai ekspor nikel Indonesia sedikitnya mencapai 45 miliar dolar AS pada 2026.

Selain peningkatan terhadap nilai ekspor, hilirisasi nikel juga memberi manfaat berupa penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi pada semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2 persen dan menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja langsung.

Sektor hilirisasi berkontribusi hampir 30 persen terhadap realisasi investasi dengan lebih dari 75 persen investasi hilirisasi terealisasi di luar Pulau Jawa.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani pun menyoroti Maluku Utara sebagai salah satu daerah yang merasakan manfaat ekonomi dari kehadiran hilirisasi nikel dan pembangunan ekosistem kendaraan listrik.

Rosan menyatakan realisasi investasi di Maluku Utara menyentuh angka Rp423,7 triliun sejak tahun 2021 hingga Juni 2026.

Terkhusus untuk semester I 2026, BKPM mencatat realisasi investasi di Maluku Utara mencapai 65,4 triliun, dengan Kabupaten Halmahera Tengah yang mencatatkan realisasi sebesar Rp55,7 triliun.

Perkembangan tersebut berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara sebesar 15,35 persen pada triwulan II 2026, tertinggi di antara 38 provinsi.

Capaian-capaian tersebut menunjukkan kebolehan hilirisasi nikel dalam menghadirkan titik-titik pergerakan perekonomian baru di daerah-daerah luar Jawa.

Namun yang terpenting, hilirisasi nikel turut menjadi pilar untuk mewujudkan kemandirian energi, sebab Indonesia tak bisa selamanya bersandar kepada impor BBM.

Tanpa adanya energi, tentu akan sulit mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Di sinilah hilirisasi nikel mengambil peran dan berkontribusi dalam membangun negeri.

.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) menjalin kerja sama strategis di bidang studi pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) dengan Komando Daerah Angkatan Laut III (Kodaeral III) dan PT Lumitech Daya Nusantara.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) serta Perjanjian Studi Bersama terkait investasi dan pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di lingkungan TNI Angkatan Laut.

Direktur Perencanaan Strategis & Pengembangan Bisnis Pertamina NRE Harsono Budi Santoso dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan kerja sama ini sejalan dengan peran perseroan dalam menyediakan solusi energi rendah karbon dan memperluas pemanfaatan EBT di berbagai sektor strategis nasional.

“Melalui studi bersama ini, Pertamina NRE ingin menghadirkan kajian yang terukur agar potensi energi surya dapat dipetakan secara tepat sesuai karakteristik operasional Kodaeral III. Hasil studi diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan yang layak secara teknis, ekonomis, dan berkelanjutan,” kata Harsono.

Ia melanjutkan, inisiatif kolaboratif ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi pemanfaatan energi surya dan mengoptimalkan aset di wilayah Kodaeral III.

Studi komprehensif yang dilakukan akan mencakup pemetaan aspek teknis, pasar, ekonomi, bisnis, lingkungan, hukum, hingga risiko sebagai landasan untuk menilai kelayakan proyek serta peluang investasi jangka panjang.

Sejumlah lokasi strategis yang menjadi objek dalam studi kelayakan ini meliputi Pondok Dayung, Mako Kodaeral III, Pulau Laki, Tanjung Pasir, hingga beberapa pangkalan TNI AL yang tersebar di wilayah Banten, Lampung, Palembang, Bangka Belitung, Bandung, dan Cirebon.

Sementara itu, Dankodaeral III, Laksamana Muda TNI Uki Prasetia mengatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen TNI AL dalam mendukung program transisi energi bersih pemerintah sekaligus memperkuat kemandirian dan ketahanan energi di lingkungan Kodaeral III.

“Kerja sama ini menjadi langkah awal yang strategis untuk mengkaji potensi pengembangan energi terbarukan, khususnya pemanfaatan PLTS di wilayah Kodaeral III. Melalui sinergi dengan Pertamina NRE dan PT Lumitech Daya Nusantara, kami berharap terwujud kajian yang komprehensif serta peluang investasi yang memberikan manfaat nyata, baik dari sisi efisiensi pemanfaatan energi maupun keberlanjutan lingkungan,” ujar Dankodaeral III.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) memperkuat peran dalam pengembangan pasar keuangan syariah nasional melalui dua kerja sama strategis yang disepakati dalam rangkaian acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026.

Kerja sama tersebut yakni Perjanjian Induk Lindung Nilai Syariah dan Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA) dalam denominasi rupiah dan valuta asing bersama sejumlah pelaku industri perbankan nasional.

Direktur Treasury & International Banking BSI Firman Nugraha dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa BSI senantiasa mendukung inisiatif Bank Indonesia (BI) dalam memperluas instrumen likuiditas pasar keuangan syariah.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung efektivitas operasi moneter syariah (OMS), memperkuat transmisi kebijakan moneter syariah, serta mendorong terciptanya ekosistem keuangan syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kerja sama tersebut melibatkan 16 mitra perbankan, antara lain Mandiri, BNI, BRI, Bank Mega Syariah, Maybank Indonesia, Bank BJB Syariah, Bank Muamalat, Bank Aladin Syariah, BCA Syariah, Bank Nano Syariah (Nanobank Syariah), UUS CIMB Niaga, UUS Bank Sulselbar, UUS Bank Jatim, UUS OCBC, UUS Bank Jakarta, dan UUS Bank Sumut.

Menurut perseroan, partisipasi ini mencerminkan komitmen BSI dalam mendukung pengembangan pasar keuangan syariah nasional melalui transaksi antarbank syariah yang lebih aktif, efisien, dan aman, serta sesuai prinsip syariah.

Penandatanganan Lindung Nilai merupakan upaya BSI dalam membangun kerangka hukum yang jelas bagi pelaksanaan transaksi lindung nilai (hedging) berbasis syariah, sehingga risiko fluktuasi terhadap nilai tukar dapat dimitigasi dengan lebih optimal dan prudent.

Sementara itu, kerja sama Pasar Uang dengan sejumlah bank merupakan addendum atas perjanjian sebelumnya, yang disusun untuk mengakomodasi transaksi SiPA dalam valuta asing. Dua dari 16 bank penandatangan merupakan mitra baru dalam kerja sama SiPA.

Penandatanganan ini disertai komitmen transaksi untuk memperkuat Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), yang berperan penting dalam mendukung efektivitas operasi moneter syariah.

SiPA merupakan salah satu instrumen PUAS yang berfungsi sebagai sarana pengelolaan likuiditas.

Instrumen ini membantu bank mengoptimalkan likuiditas antarbank, memitigasi risiko likuiditas dalam Rupiah maupun valuta asing, serta memperluas kolaborasi antarlembaga keuangan syariah di Indonesia.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae memandang bahwa perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan aset dan pangsa pasar yang semakin meningkat.

Potensi ini didukung oleh berbagai sektor, seperti makanan dan minuman halal, fesyen Muslim, pariwisata ramah muslim, farmasi dan kosmetik halal, energi terbarukan, serta industri kreatif.

Untuk mengoptimalkannya, menurut Dian, maka diperlukan dukungan akses pembiayaan, kepastian pasar, dan peningkatan kapasitas produksi.

Selain itu, imbuh dia, industri keuangan syariah juga berperan penting dalam mendukung UMKM, investasi, dan perluasan pasar melalui pembiayaan berbasis prinsip syariah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Acara ISEF menjadi ruang kolaborasi untuk bersama mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerja sama dengan seluruh pihak,” kata Dian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bogor (ANTARA) - IPB University bersama ENVELOPS Co Ltd dengan dukungan Korea Energy Agency (KEA) mendorong pengembangan energi terbarukan melalui integrasi agrivoltaic (APV) dan e-mobility.

Wakil Rektor IPB University Bidang Resiliensi Sumberdaya dan Infrastruktur, Dr Heti Mulyati dalam keterangan tertulisnya di Bogor, Senin, mengatakan transisi menuju mobilitas listrik tidak cukup hanya dengan menyediakan kendaraan, tetapi membutuhkan dukungan energi, infrastruktur pengisian daya, serta kebijakan yang terintegrasi.

“Ini juga membutuhkan infrastruktur pengisi daya yang cocok dan kebijakan pendukung. Sebenarnya kita sedang menyiapkan kebijakan yang terhubung dengan kampus hijau, transportasi hijau, dan energi hijau,” katanya.

Pihaknya secara khusus menggelar Agrivoltaic & E-Mobility Awareness Workshop di Kampus IPB Dramaga, Bogor.

Upaya tersebut merupakan bagian dari proyek kerja sama Korea-Developing Country Climate Change Cooperation (ODA Project) 2026, yang menghubungkan pembangkitan energi surya, aktivitas pertanian, dan pengisian daya kendaraan listrik.

Menurutnya, pengembangan APV dan e-mobility perlu dilakukan melalui pendekatan multidisiplin dengan mempertimbangkan aspek pertanian, teknologi, ekonomi, dan sosial. Dengan pendekatan tersebut, proyek ini juga berpotensi menjadi sarana pendidikan interdisipliner, penelitian, serta kolaborasi IPB University dengan industri dan masyarakat lokal.

Wakil Rektor IPB University itu berharap bahwa fasilitas yang dikembangkan di lingkungan kampus nantinya mendukung pembelajaran dan penelitian mengenai integrasi energi surya dengan aktivitas pertanian.

Pewarta: Syarif Abdullah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Harga bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina, Shell, dan bp terpantau stabil per 19 Oktober 2026, tanpa mengalami penyesuaian harga sejak September 2026 meski harga minyak dunia mengalami fluktuasi.

Dikutip dari laman resmi Pertamina di Jakarta, Senin, harga BBM subsidi maupun nonsubsidi tak mengalami perubahan harga sejak September 2026.

Berikut rincian harga BBM per 19 Oktober 2026:

Harga Pertalite Rp10.000 per liter (tetap);
Solar subsidi Rp6.800 per liter (tetap);
Pertamax Rp15.950 per liter (tetap);
Pertamax Turbo Rp19.600 per liter (tetap);
Pertamax Green Rp19.150 per liter (tetap);
Dexlite Rp23.700 per liter (tetap);
Pertamina Dex Rp25.200 per liter (tetap).

Lebih lanjut, harga BBM di SPBU Shell, yakni V-Power Diesel, juga terpantau stabil sejak 1 September 2026.

Adapun rincian harga BBM di SPBU Shell adalah sebagai berikut:

V-Power Diesel Rp25.420 per liter.

Harga BBM di SPBU bp juga selaras dengan SPBU lainnya, yakni tak berubah sejak awal September.

Berikut ini adalah rincian harga BBM di SPBU BP:

BP Ultimate Rp19.330 per liter (tetap);
BP 92 Rp16.130 per liter (tetap);
BP Ultimate Diesel Rp25.420 per liter (tetap).

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan Senin, bergerak melemah 8 poin​ atau 0,04 persen menjadi Rp18.035 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.027 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyediakan tiga layanan bantuan bagi perusahaan yang mengalami kendala dalam pelaporan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) secara daring.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dirjen Binwasnaker & K3) Kemnaker Ismail Pakaya mengatakan, upaya ini bertujuan mempermudah perusahaan dalam memenuhi kewajban pelaporan secara tertib dan tepat waktu.

“Kami menyediakan tiga layanan bantuan agar perusahaan dapat memperoleh informasi dan pendampingan ketika mengalami kendala dalam pelaporan WLKP,” kata Ismail dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Layanan pertama, dapat diakses dengan menyampaikan email pengaduan terkait kendala dalam proses pelaporan WLKP yang dialami melalui pengaduanwlkp@kemnaker.go.id.

Kedua, perusahaan dapat berkonsultasi langsung di Gedung B Lantai 1, Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kemnaker atau melalui admin WLKP di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi sesuai domisili perusahaan.

Ketiga, Kemnaker menyediakan panduan dan tata cara penyampaian laporan WLKP yang dapat diakses melalui https://panduan.kemnaker.go.id/panduan/46.

“WLKP sangat krusial untuk pemetaan dan pelindungan tenaga kerja. Oleh karena itu, kami mengimbau pelaku usaha memanfaatkan saluran bantuan resmi yang disediakan Kemnaker jika mengalami kendala,” ujar Ismail.

Melalui penyediaan layanan bantuan tersebut, Kemnaker berharap seluruh perusahaan dapat memenuhi kewajiban laporan WLKP tepat waktu demi terwujudnya data ketenagakerjaan nasional yang akurat.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kalau nelayan kita lemah, laut kita yang luas dikuasai oleh nelayan yang kuat

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan penguatan kemampuan ekonomi nelayan menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi laut Indonesia yang luas sekaligus mencegah kekayaan perikanan nasional lebih banyak dimanfaatkan oleh nelayan asing.

“Kalau nelayan kita lemah, laut kita yang luas dikuasai oleh nelayan yang kuat. Karena itu, keberpihakan kepada nelayan harus diperkuat agar mereka mampu meningkatkan kesejahteraan dan memanfaatkan potensi laut Indonesia,” katanya dalam Kongres Nasional Majelis Tahkim ke-42 Syarikat Islam di Surabaya, Jawa Timur, Minggu.

Zulkifli mengatakan nilai tukar nelayan Indonesia yang berada pada angka 103 menunjukkan kondisi ekonomi sebagian nelayan masih rentan bahkan tergolong desil satu atau miskin.

Hal itu membuat nelayan memerlukan bantuan dari pemerintah mulai dari beras hingga uang tunai agar mereka tetap bisa makan dan menyekolahkan anaknya.

Lemahnya kondisi ekonomi nelayan ini, kata dia, juga memengaruhi daya tawar mereka ketika menjual hasil tangkapan sehingga ikan yang diperoleh dengan susah payah kerap dilepas dengan harga murah karena tidak tersedia fasilitas penyimpanan yang memadai.

“Nelayan Indonesia yang rajin itu dapat ikan, begitu ditawarkan harganya murah, dia tetap menjual karena kalau tidak dijual ikannya busuk,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Zulkifli menilai kondisi tersebut perlu dibenahi agar potensi perikanan Indonesia yang besar dapat memberikan manfaat ekonomi lebih optimal bagi nelayan dalam negeri, bukan hanya menghasilkan tangkapan tanpa diikuti peningkatan pendapatan.

"Kalau nelayan kita lemah, laut kita yang luas dikuasai oleh nelayan yang kuat. Siapa nelayan yang kuat? Nelayan yang kuat dari Thailand, dari Vietnam, dari Tiongkok, dari Jepang," kata Zulkifli.

Bahkan, ujar dia, Menteri Kelautan dan Perikanan pernah menyampaikan perkiraan kerugian akibat pencurian ikan mencapai Rp250 triliun per tahun.

Kerugian itu lah yang menurut Zulkifli menjadi salah satu alasan penting untuk memperkuat kemampuan nelayan nasional dalam memanfaatkan sumber daya laut.

Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pemerintah mendorong penyediaan fasilitas pendukung usaha termasuk balai lelang ikan, pabrik es, penyimpanan berpendingin, stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan, serta akses pembiayaan dengan bunga KUR sebesar delapan persen.

Presiden Prabowo Subianto juga menargetkan nilai tukar nelayan meningkat dari 103 menjadi 120 hingga 2027 sehingga pendapatan nelayan diharapkan semakin mampu menopang kebutuhan keluarga dan pengembangan usaha.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - PT PLN Batam, Kepulauan Riau (Kepri), menegaskan pemadaman listrik di Batam dan Bintan pada Senin (12/10), tidak berkaitan dengan pengujian operasional pusat data (data center) sebagaimana informasi yang beredar di masyarakat.

Direktur Utama PT PLN Batam Kwin Fo mengatakan informasi yang mengaitkan gangguan kelistrikan tersebut dengan pengujian pusat data tidak benar.

“Pemadaman meluas yang terjadi Senin (12/10) di Pulau Batam dan Bintan sama sekali tidak ada sangkut paut dengan data center. Informasi bahwa ada pengetesan atau commissioning untuk operasional data center, dan membutuhkan daya sangat besar, itu sama sekali tidak benar,” kata Kwin di Batam, Minggu.

Ia menjelaskan, pusat data yang tengah berkembang di Batam diperkirakan belum beroperasi penuh dalam waktu dekat.

“Menurut kami, data center belum akan beroperasi penuh. Dan jika mulai beroperasi, tingkat operasionalnya diperkirakan belum melebihi 10 persen dari kapasitas total data center tersebut,” katanya.

Kwin Fo juga memastikan kesiapan pasokan listrik untuk kebutuhan pusat data telah diperhitungkan dalam perencanaan PLN Batam.

“Sampai saat ini PLN Batam sangat siap untuk data center. Jadi kita tidak ada defisit maupun kekurangan pasokan. Cadangan daya kami masih berkisar di angka hampir 20 persen,” katanya.

Saat ini, sistem kelistrikan Batam memiliki daya pasok 930 megawatt (MW), dengan beban mencapai sekitar 780 MW. Dengan demikian, cadangan daya masih mendekati 20 persen.

Menurut Kwin, PLN Batam juga menyiapkan penambahan daya untuk mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan listrik yang tinggi.

“Beban listrik Batam ditargetkan meningkat dari sekitar 930 MW menjadi lebih dari 1.000 MW. Maka dari itu, kami perkirakan pada akhir tahun 2027, daya pasok akan mencapai 1.200 hingga 1.300 MW,” katanya.

Ia menyebut pertumbuhan kebutuhan listrik di Batam telah melampaui 15 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan konsumsi listrik nasional yang menurutnya berada di kisaran 3-4 persen.

“Kami perkirakan di rentang tahun 2027-2032, beban akan bertambah sekitar 300-400 MW. Ada pertumbuhan sekitar 30 persen. Maka kita akan bangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dan juga Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) baru,” ujar dia.

Selain membangun pembangkit baru, PLN Batam merencanakan penggunaan Battery Energy Storage System (BESS) atau sistem penyimpanan energi berbasis baterai untuk mendukung kelistrikan Batam-Bintan.

Ia menjelaskan kemampuan tersebut berbeda dengan pembangkit konvensional seperti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara, yang membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali beroperasi setelah berhenti.

“Waktu yang dibutuhkan baterai untuk melepaskan daya itu dalam hitungan nanodetik atau milidetik, jadi jauh lebih cepat daripada pembangkit," katanya.

Melalui penambahan pembangkit dan sistem penyimpanan energi, PLN Batam berharap dapat mengantisipasi peningkatan kebutuhan listrik sekaligus memperkuat cadangan daya.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026