Dengan sisa waktu hingga akhir tahun, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengakselerasi penyaluran KUR, khususnya pada sektor produksi, pencapaian target debitur baru, dan pemerataan penyaluran di Bali dan Nusa Tenggara

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong pemerataan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara karena pembiayaan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza, dalam keterangan di Jakarta, Rabu, mengatakan, wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara menyumbang Rp150,5 triliun atau sekitar 57 persen dari total realisasi KUR nasional hingga 23 Oktober 2026.

Namun, penyaluran di regional tersebut masih didominasi Pulau Jawa.

Ia menyebutkan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat menyumbang sekitar 78 persen, sedangkan Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) baru mencapai sekitar 12 persen.

“Dengan sisa waktu hingga akhir tahun, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengakselerasi penyaluran KUR, khususnya pada sektor produksi, pencapaian target debitur baru, dan pemerataan penyaluran di Bali dan Nusa Tenggara,” ujar Helvi dalam Rapat Koordinasi Penyaluran KUR Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Surabaya, Selasa (27/10).

Ia menyampaikan, realisasi KUR nasional hingga 23 Oktober 2026 mencapai Rp262,4 triliun atau 91 persen dari target Rp290 triliun, dengan jumlah penerima sebanyak 4,07 juta debitur.

Meski demikian, porsi penyaluran KUR untuk sektor produksi di regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara baru mencapai 61,1 persen, masih di bawah target nasional sebesar 65 persen.

Sementara itu, realisasi debitur yang naik kelas atau graduasi baru mencapai 64 persen dari target.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kementerian UMKM mendorong peningkatan kesiapan pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan melalui fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), pendampingan pencatatan keuangan, serta peningkatan literasi pembiayaan.

Kementerian UMKM juga meminta pemerintah daerah lebih aktif mengidentifikasi calon debitur potensial dan memasukkan data mereka ke Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), sekaligus memetakan potensi industri daerah agar penyaluran KUR lebih tepat sasaran.

Helvi menegaskan perluasan akses KUR tidak hanya berorientasi pada penyaluran kredit, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar, Bali (ANTARA) - Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) memperkuat peran Indonesia dalam perdagangan produk mineral strategis.

"Indonesia sedang menyiapkan landasan bagi pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis nasional. Tujuannya adalah meningkatkan transparansi harga dan memperkuat peran Indonesia dalam perdagangan produk mineral strategis," ujar Koordinator Kerja Sama dan Investasi Minerba Ditjen Minerba Kementerian ESDM Yan Abrar dalam Indonesia-Korea Energy Forum (IKEF) yang digelar di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu.

Pernyataan tersebut ia sampaikan di hadapan para investor dari Korea Selatan.

Ia memahami bahwa investor memerlukan kejelasan dan kepastian regulasi. Terkait kejelasan tersebut, Yan menegaskan arah kebijakan hilirisasi Indonesia telah berlangsung secara konsisten selama lebih dari 15 tahun.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, tutur Yan, memberikan mandat untuk melakukan pengolahan di dalam negeri. Aturan tersebut lantas berkembang hingga saat ini untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.

Lebih lanjut, terkait dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahunan, penetapan harga berdasarkan tolok ukur, serta pengendalian produksi melalui pemangkasan kuota produksi merupakan bentuk upaya Indonesia menjaga keberlanjutan sumber daya dan meningkatkan disiplin pasar.

Selain itu, Yan juga menyampaikan pemerintah meningkatkan pengawasan digital melalui Minerba One yang terhubung dengan SIMBARA (Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga).

"Pesan utama bagi investor adalah Indonesia terus memperbaiki iklim investasi sembari mempertahankan pengelolaan sumber daya nasional yang bertanggung jawab," ucap Yan.

Dalam kesempatan tersebut, Manager, International Cooperation Team, Critical Mineral Department KOMIR (Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corporation) Eul Roh menyampaikan Indonesia dan Korea Selatan memiliki kekuatan yang saling melengkapi.

Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah, pengolahan hasil tambang, serta tujuan yang jelas untuk menciptakan ekosistem kendaraan listrik.

Sementara itu, Korea Selatan memiliki pasar dan teknologi untuk baterai, pengalaman dalam melakukan daur ulang dan reklamasi tambang, serta sistem yang menghubungkan informasi, teknologi, dan keuangan.

"Kemitraan Korea Selatan dan Indonesia bergerak dari batu bara ke baterai," ucap Eul Roh.

Namun, ia berharap agar ke depannya, standar kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan bisa ditingkatkan, seperti penggunaan energi bersih; manajemen pengolahan air dan limbah; perizinan yang terprediksi, dan kepercayaan masyarakat; serta akses pasar baterai global.

"Tidak ada satu perusahaan pun yang dapat menyelesaikan ini sendirian. Kedua negara harus menyelesaikannya bersama-sama," ujar Eul Roh.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Hari ini kita sudah menandatangani MoU dalam rangka untuk percepatan program strategis nasional di Galang. Setelah MoU ini kita akan membuat satu business plan untuk memulai dengan lahan 150 hektare

Batam (ANTARA) - Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) mempercepat pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Wiraraja Green Renewable Energy & Smart Eco Industrial Park (GESEIP) di Kecamatan Galang, Kota Batam, dengan nilai investasi keseluruhan mencapai Rp175 triliun.

Momentum tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara BP Batam dan bersama PT Galang Bumi Industri di Batam, Rabu.

Deputi Bidang Investasi BP Batam Fary Djemy Francis mengatakan, penandatanganan MoU menjadi langkah awal untuk mempercepat realisasi proyek strategis nasional tersebut, termasuk penyusunan rencana bisnis dan percepatan perizinan.

“Hari ini kita sudah menandatangani MoU dalam rangka untuk percepatan program strategis nasional di Galang. Setelah MoU ini kita akan membuat satu business plan untuk memulai dengan lahan 150 hektare,” kata Fary.

Pengembangan kawasan industri tersebut direncanakan berlangsung secara bertahap di atas lahan seluas sekitar 851 hektare.

Tahap awal akan dimulai dengan pengembangan lahan seluas 150 hektare, sebelum dilanjutkan ke tahap kedua dan ketiga.

Ia menjelaskan, BP Batam bersama Wiraraja Group akan berkoordinasi untuk mempercepat proses perizinan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan tersebut.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) sekaligus Presiden Direktur Wiraraja GESEIP Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan, pengembangan kawasan di Galang akan difokuskan pada hilirisasi pasir silika dan industri semikonduktor.

“Yang di Galang produknya hilirisasi pasir silika sama semikonduktor. Itu padat karya dan teknologi tinggi, ini semua pihak harus mendukung,” ujarnya.

Ia menyebutkan, proyek tersebut melibatkan konsorsium empat perusahaan, yakni Tynergy Technology Group, Quantum, Essence Global, dan Energy Tech.

“Nilai investasi Rp175 triliun merupakan nilai keseluruhan pengembangan proyek, yang dirancang dengan dukungan infrastruktur terintegrasi, termasuk pembangkit listrik dan penyediaan air,” katanya.

Dari sisi ketenagakerjaan, proyek tersebut diperkirakan dapat menyerap sekitar 20.000 hingga 30.000 tenaga kerja ketika pengembangan kawasan dan industrinya berjalan. Ia menargetkan sekitar 80 persen tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal.

Selain penyerapan tenaga kerja, pengembangan industri tersebut juga membutuhkan tenaga ahli.

“Sekitar 20 orang direncanakan mengikuti pelatihan di Jerman untuk mendukung kebutuhan keahlian untuk perusahaan,” katanya.

Untuk tahap awal, pembangunan akan dimulai dengan pekerjaan pematangan lahan atau cut and fill.

“Berdasarkan perencanaan awal, pekerjaan cut and fill ditargetkan berlangsung selama satu tahun mulai Januari 2027,” katanya.

Terkait masyarakat sekitar, ia mengatakan pendekatan dan sosialisasi kepada warga Galang telah dilakukan sejak lama.

“Sudah itu, kita sudah dari lama lakukan pendekatan ke masyarakat di sana, kalau tidak ini tidak mungkin terjadi,” katanya.

Pengembangan kawasan industri di Galang diharapkan menjadi salah satu penggerak investasi di Batam melalui industri hilirisasi dan teknologi tinggi, sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

tahun depan kita akan melanjutkan kembali pembangunan fasilitas yang masih menjadi kebutuhan di kawasan transmigrasi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) bersama Komisi V DPR RI menyerahkan sertifikat hak milik untuk 194 bidang tanah transmigran di Satuan Permukiman (SP) 1 Padang Tarok Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, melalui Program Trans Tuntas.

Penyerahan dilakukan Direktur Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementrans Robi Suherman Ponglabba bersama Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda di Kantor Bupati Sijunjung dengan penyerahan secara simbolis kepada 30 transmigran.

"Insya Allah, tahun depan kita akan melanjutkan kembali pembangunan fasilitas yang masih menjadi kebutuhan di kawasan transmigrasi," kata Zigo berdasarkan keterangan resmi diterima di Jakarta, Rabu.

Dalam kegiatan tersebut, warga juga menyampaikan aspirasi mengenai kelanjutan pembangunan fasilitas di kawasan transmigrasi yang ditanggapi Zigo dengan komitmen untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat.

Aspirasi masyarakat SP 1 Padang Tarok mencakup peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan guna mendukung kelancaran aktivitas serta keamanan akses warga di kawasan transmigrasi.

Selain itu, masyarakat mengusulkan penambahan penempatan transmigran di SP 1 Padang Tarok agar potensi kawasan dapat dikembangkan secara lebih optimal.

Perwakilan masyarakat transmigrasi SP 1 Padang Tarok M Syafaat menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan daerah atas dukungan terhadap pembangunan kawasan tersebut.

"Terima kasih kepada Bapak Menteri Transmigrasi, Bapak Bupati Sijunjung, dan seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan di kawasan kami," ujar Syafaat.

Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir turut menyampaikan apresiasi kepada Kementrans dan Zigo atas perhatian serta dukungan terhadap pembangunan Kabupaten Sijunjung.

Menurut Kementrans, penyerahan sertifikat tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Program Trans Tuntas yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat transmigrasi.

Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan transmigrasi yang produktif dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kementrans menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan DPR RI, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menyelesaikan persoalan transmigrasi dan mendukung pengembangan kawasan.

Sebelumnya, kementerian mencatat sebanyak 13.248 sertipikat hak milik telah dibagikan kepada transmigran di 22 provinsi sepanjang 2025 melalui Program Trans Tuntas.

Pada 2026, Kementrans menargetkan penerbitan sertifikat hak milik untuk 11.288 bidang tanah di 61 lokasi transmigrasi. Kementerian juga menargetkan inventarisasi hak pengelolaan lahan di 50 lokasi yang tersebar di 13 provinsi.

Sementara itu, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara pada Oktober 2026 menyatakan lebih dari 20 ribu transmigran telah memiliki sertifikat tanah seiring dengan percepatan penyelesaian persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi.

"Ada yang sudah 25 tahun enggak punya sertifikat, kini punya sertifikat," ujar Iftitah di Batam, Kepulauan Riau, pada 9 Oktober 2026.

Meski demikian, Kementrans pada Juli 2026 mencatat lebih dari 80 ribu transmigran masih belum memperoleh sertifikat atas sekitar 129 ribu bidang tanah. Penyelesaian persoalan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan kepastian hak atas tanah transmigran.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mengandalkan penguatan badan usaha milik negara (BUMN) serta industri berbasis teknologi untuk memacu transformasi ekonomi nasional.

Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria, dalam keterangan pers yang dikutip di Jakarta, Rabu, menjelaskan transformasi BUMN menjadi salah satu fondasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Menurutnya, Danantara menjalankan peta jalan transformasi lima tahun yang mencakup konsolidasi dan restrukturisasi perusahaan, penguatan sumber daya manusia dan budaya korporasi, pengembangan teknologi, hingga penciptaan nilai.

"Melalui konsolidasi, restrukturisasi, penguatan sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi, kami ingin meningkatkan kinerja perusahaan sehingga mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian Indonesia," kata Dony.

Transformasi tersebut, lanjut dia, diterapkan antara lain pada sektor bandara melalui peningkatan pengalaman penumpang dan pengembangan pendapatan nonaeronautika.

Dony menyebut Danantara juga mengandalkan kemampuan BUMN dalam memperkuat kinerja dan menghasilkan keuntungan yang dapat diinvestasikan kembali.

Dari sisi pengembangan industri, Chief Technology Officer Danantara Indonesia Sigit Puji Santosa mengatakan inovasi dan teknologi menjadi faktor krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sigit mengatakan strategi tersebut membutuhkan penguatan kapabilitas industri domestik agar mampu menghasilkan produk dengan nilai tambah lebih tinggi dan bersaing di pasar global.

"Kita perlu meningkatkan kemampuan industri, mulai dari desain, riset dan pengembangan, hingga produksi massal, sehingga Indonesia dapat menciptakan nilai tambah yang lebih besar. Kami mengembangkan proyek-proyek di sejumlah klaster industri prioritas untuk memperkuat kapasitas nasional dan membangun industri yang lebih kompetitif," kata Sigit.

Sigit menuturkan strategi peningkatan industri bertumpu pada tiga prinsip, yaitu meningkatkan kompleksitas industri, memperdalam kapabilitas domestik, serta membangun skala usaha yang mampu bersaing secara global.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Pertumbuhan multiplier effect yang signifikan ini menunjukkan bahwa TN Gunung Rinjani memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat dan daerah, sekaligus menjadi fondasi penting bagi pembiayaan konservasi yang berkelanjutan

Mataram (ANTARA) - Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) menyatakan, kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berhasil dikumpulkan dari kawasan Gunung Rinjani mencapai Rp96,9 miliar sejak 2021 hingga September 2026.

Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) Budhy Kurniawan, saat menerima kunjungan KementerianPPN/ Bappenas, di Mataram, Rabu, mengungkapkan bahwa tren penerimaan PNBP terus menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun.

“Berdasarkan data statistik BTNGR, PNBP pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp577,5 juta yang kemudian melonjak tajam menjadi Rp4,9 miliar pada 2022," ujar Budhy.

Tren positif ini berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, di mana PNBP menembus angka Rp14,7 miliar pada 2023, lalu meningkat menjadi Rp22,5 miliar pada 2024, dan terus merangkak naik hingga Rp25,9 miliar pada 2025.

“Terakhir,per September 2026, PNBP TNGR telah membukukan angka tertingginya yaitu sebesar Rp28,3 miliar. Peningkatan ini mencerminkan pengelolaan wisata alam yang semakin baik serta tingginya minat kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Gunung Rinjani," kata Budhy.

Ia mengatakan, keberadaan TNGR juga memberikan efek berlipat ganda ekonomi (multiplier effect) yang luar biasa bagi masyarakat lokal dan daerah di sekitar kawasan.

Berdasarkan catatan periode 2021–2025, total nilai multiplier effect yang dihasilkan dari aktivitas pariwisata dan jasa lingkungan di TN Gunung Rinjani mencapai Rp443 miliar.

Budhy menjelaskan, rata-rata multiplier effect dari aktivitas di TNGR tercatat sebesar 3,7 kali lipat.

Artinya, setiap satu rupiah yang dibelanjakan oleh wisatawan di kawasan TNGR mampu memberikan dampak perputaran ekonomi hingga 3,7 kali lipat bagi masyarakat dan sektor pendukung di wilayah sekitar, seperti sektor akomodasi, transportasi, kuliner, hingga penyedia jasa pendakian”

"Pertumbuhan multiplier effect yang signifikan ini menunjukkan bahwa TN Gunung Rinjani memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat dan daerah, sekaligus menjadi fondasi penting bagi pembiayaan konservasi yang berkelanjutan," ujar Budhy menambahkan.

Pewarta: Azhfar Muhammad
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bogor, Jawa Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai memperbaiki tiga unit eskalator Skybridge Bojonggede, yang tidak beroperasi selama empat bulan terakhir akibat kerusakan sejumlah komponen.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Bayu Ramawanto di Bojonggede, Rabu, mengatakan perbaikan tersebut ditargetkan rampung pada pertengahan Desember 2026 agar fasilitas penghubung menuju Stasiun Bojonggede itu kembali dapat dimanfaatkan masyarakat.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan pengguna, khususnya pengguna eskalator Skybridge Bojonggede sejak kurang lebih empat bulan terakhir," kata Bayu.

Perbaikan fasilitas tersebut menjadi penting mengingat Stasiun Bojonggede merupakan salah satu stasiun tersibuk di wilayah Bogor, dengan jumlah pengguna KRL sekitar 50.000 penumpang per hari.

Skybridge Bojonggede menjadi fasilitas penghubung antara stasiun KRL dengan Terminal Bojonggede untuk memudahkan perpindahan moda transportasi masyarakat.

Bayu menjelaskan penghentian operasional eskalator dilakukan untuk mengantisipasi risiko kecelakaan akibat kerusakan komponen yang dapat membahayakan keselamatan pengguna.

Menurut dia, pemerintah daerah tidak ingin memaksakan pengoperasian eskalator sebelum seluruh komponen dipastikan aman dan berfungsi secara normal.

Pemerintah Kabupaten Bogor mengalokasikan anggaran sekitar Rp800 juta melalui APBD Perubahan 2026 untuk memperbaiki sejumlah fasilitas Skybridge Bojonggede.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp400 juta diperuntukkan bagi perbaikan tiga unit eskalator, sedangkan sisanya digunakan untuk memperbaiki tangga manual, atap, sambungan jembatan, dan fasilitas penerangan.

Bayu mengakui anggaran pemeliharaan yang sebelumnya tersedia tidak mencukupi untuk menangani seluruh kerusakan sehingga pemerintah daerah mengajukan penambahan anggaran.

"Pada tahun ini kami sudah melakukan antisipasi dengan menggunakan anggaran pemeliharaan dari APBD, hanya setelah dihitung ternyata tidak mencukupi. Akhirnya kami mengajukan penambahan dalam anggaran perubahan," ujarnya.

Ia memastikan pengerjaan perbaikan mulai dilakukan pekan ini dengan melibatkan teknisi untuk menangani sejumlah komponen yang mengalami kerusakan.

Sementara itu, teknisi senior perbaikan Skybridge Bojonggede Gatot Digdiya Sulaksono mengatakan pembongkaran eskalator mulai dilakukan pada Rabu sore untuk mengevaluasi kerusakan sekaligus mengganti komponen yang telah tersedia.

Menurut dia, hasil pemeriksaan awal menemukan kerusakan pada bantalan motor atau bearing, pegangan eskalator (handrail), serta sejumlah komponen penggerak lainnya.

Kerusakan tersebut berpotensi membahayakan pengguna apabila eskalator tetap dioperasikan, terutama ketika menanggung beban penumpang dalam jumlah besar.

"Kalau kita jalankan, bearing-nya sudah bermasalah. Bahayanya putaran motor terganggu dan dikhawatirkan eskalator bisa melorot ketika menanggung beban puncak," kata Gatot.

Ia menyebutkan sejumlah bagian eskalator juga mengalami kerusakan berupa pecahan yang berpotensi menyebabkan kaki pengguna terjepit.

Gatot memperkirakan perbaikan setiap unit eskalator membutuhkan waktu lebih dari satu pekan, bergantung pada tingkat kerusakan dan ketersediaan suku cadang yang sebagian masih harus dipesan.

"Target kami diselesaikan pada pertengahan Desember," ujarnya.

Ia menambahkan seluruh eskalator harus menjalani pemeriksaan dan pengujian kelayakan sebelum kembali dioperasikan untuk memastikan keamanan pengguna.

Selain itu, pemeliharaan secara berkala diperlukan guna mencegah kerusakan serupa kembali terjadi dan menjaga keberlangsungan pelayanan fasilitas publik tersebut.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Taman Nasional Gunung Rinjani merupakan laboratorium nyata bagi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 15 mengenai Ekosistem Daratan

Mataram (ANTARA) - Sekretariat Nasional (Seknas) SDGs Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengintegrasikan pelestarian lingkungan dengan pariwisata berkelanjutan di Taman Nasional Gunung Rinjani. ​

Kepala Sekretariat Nasional SDGs Bappenas Pungkas Bahjuri saat kunjungan kerja di Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Nusa Tenggara Barat, Rabu, menyampaikan bahwa Sekretariat Nasional (Seknas) SDGs Bappenas ingin melihat secara langsung bagaimana kawasan konservasi dapat berjalan seiring dengan kesejahteraan masyarakat melalui ekowisata di Taman Nasional Gunung Rinjani.

“Taman Nasional Gunung Rinjani merupakan laboratorium nyata bagi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 15 mengenai Ekosistem Daratan,” ujar Pungkas.

Berdasarkan data dari Balai TNGR dalam Angka 2025, kawasan ini dikunjungi oleh 80.214 pendaki sepanjang tahun lalu, di mana 54 persen atau 43.236 orang di antaranya merupakan wisatawan mancanegara.

“Kondisi tersebut menunjukkan bahwa daya tarik wisata dapat mengancam kelestariannya sendiri apabila tidak diimbangi dengan tata kelola yang ketat. Di sisi lain, ekowisata yang melibatkan masyarakat lokal seperti pemberdayaan masyarakat sebagai sumber penghidupan sekaligus sistem pengawasan kawasan,” ujarnya.

Tingginya angka kunjungan ini, kata Pungkas, turut menyisakan tantangan berupa timbulan sampah pendakian yang mencapai 30.359,52 kilogram dalam setahun, atau rata-rata sekitar 0,38 kilogram per pendaki.

“Praktik di Rinjani ini dinilai berkaitan erat dengan t arget ekosistem daratan dan pegunungan, serta tentang pariwisata berkelanjutan dan mengenai pengurangan sampah,” kata Pungkas.

Di kesempatan yang sama, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) Budhy Kurniawan mendukung program konservasi dan ekowisata yang digaungkan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

“Tentunya kami di Rinjani sudah menerapkan sejumlah hal yang sangat peduli terhadap ekosistem lingkungan misalnya dalam melakukan pemilahan dan manajemen sampah, ini juga selaras dengan penguatan ekosistem dan memberikan kontribusi secara ekonomi,” kata Budhy.

Budhy juga menjelaskan pihak BTNGR sudah berkoordinasi bersama kelompok tokoh masyarakat dan menuju destinasi wisata yang berkelanjutan.

“Rinjani memiliki kosmologis dan bisa menjadi nilai kultural sejarah, dan menjadi nilai ekologi. Kami sudah memiliki visi 5 tahun ke depan dari pengelolaan hutan, hingga smart tourism ecosystem,” ujarnya.

Pewarta: Azhfar Muhammad
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Kami ingin memastikan investasi yang dijalankan dapat menciptakan nilai jangka panjang sekaligus mendukung pengembangan sektor-sektor strategis

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menyatakan imbal hasil dan dampak strategis menjadi perhatian utama dalam pengelolaan investasi.

Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Patria Sjahrir, dalam keterangan pers yang dikutip di Jakarta, Rabu, menyoroti pentingnya investasi yang menyeimbangkan imbal hasil komersial dengan dampak strategis.

Pandu menilai pengelolaan risiko berlapis dan disiplin keuangan diperlukan agar investasi berjalan berkelanjutan sekaligus mendukung agenda pembangunan ekonomi.

"Setiap investasi perlu mempertimbangkan imbal hasil komersial dan dampak strategisnya, dengan tetap menerapkan pengelolaan risiko dan disiplin keuangan. Kami ingin memastikan investasi yang dijalankan dapat menciptakan nilai jangka panjang sekaligus mendukung pengembangan sektor-sektor strategis Indonesia," ujar Pandu.

Pandu memaparkan sejumlah proyek strategis, salah satunya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (waste-to-energy) senilai sekitar 1,5 miliar dolar AS.

Penerbitan obligasi untuk proyek tersebut memperoleh permintaan hampir empat kali lipat dari nilai yang ditawarkan (oversubscribed), yang mana sekitar 75 persen dari total permintaan tersebut berasal dari investor Amerika Serikat dan Eropa.

Menurut Pandu, tingginya minat tersebut mencerminkan kepercayaan investor global terhadap proyek dan prospek pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.

Adapun sebelumnya, Danantara Indonesia menyampaikan target investasi proyek industri strategis mencapai 20 hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp361,4 triliun hingga Rp542,1 triliun dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

Chief Technology Officer (CTO) Danantara Indonesia Sigit Puji Santosa menyebut Danantara menyiapkan lebih dari 40 proyek strategis dalam kerangka pengembangan lima tahun ke depan.

Sejumlah proyek tersebut sedang melalui proses studi kelayakan (feasibility study/FS) dan dapat dilanjutkan ke tahap perancangan teknik awal (front-end engineering design/FEED) sesuai kebutuhan.

Menurut dia, portofolio tersebut mencakup lima klaster industri utama, yakni energi; pangan dan teknologi kesehatan; infrastruktur, mobilitas, dan telekomunikasi; pertahanan, maritim, dan dirgantara; serta material maju.

Adapun klaster keenam mencakup industri lainnya, termasuk elektronika, permesinan, teknologi finansial, dan semikonduktor.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Banyak juga nelayan kecil kita yang terjebak utang kepada tengkulak, oleh pengepul. Jadi, penyediaan kebutuhan melaut itu disediakan oleh tengkulak dengan jaminan penjualan hasil tangkapan

Jakarta (ANTARA) - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menilai perluasan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat membantu mengurangi ketergantungan nelayan kecil terhadap tengkulak dalam memenuhi kebutuhan modal operasional melaut.

Ketua KNTI Dani Setiawan mengatakan akses pembiayaan dengan bunga rendah dibutuhkan nelayan untuk membiayai kebutuhan melaut, termasuk pembelian bahan bakar minyak (BBM), serta mendukung perawatan kapal dan pengadaan alat tangkap.

“Banyak juga nelayan kecil kita yang terjebak utang kepada tengkulak, oleh pengepul. Jadi, penyediaan kebutuhan melaut itu disediakan oleh tengkulak dengan jaminan penjualan hasil tangkapan. Kalau itu bisa kita selesaikan, kan sebenarnya ada satu soal yang bisa membantu ya,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, kemudahan akses KUR dapat memberikan alternatif pembiayaan bagi nelayan sehingga mereka memiliki pilihan untuk memenuhi kebutuhan operasional usaha. Dengan demikian, pembiayaan yang terjangkau diharapkan dapat mendukung keberlanjutan usaha sekaligus memperkuat posisi ekonomi nelayan kecil.

Selain untuk kebutuhan operasional, modal juga diperlukan untuk memperbaiki perahu, mulai dari perawatan badan kapal dan pengecatan hingga perbaikan mesin. Nelayan juga membutuhkan pembiayaan untuk pengadaan alat tangkap serta pembuatan rumpon atau sarana untuk menarik dan mengumpulkan ikan.

Dani menilai kebutuhan tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam memperluas akses pembiayaan bagi sektor perikanan. Ketersediaan modal yang sesuai dengan kebutuhan nelayan dapat membantu mereka menjaga kelangsungan kegiatan melaut.

“Permodalan untuk membuat rumpon-rumpon ikan membutuhkan akses ya terhadap KUR dengan bunga yang rendah itu. Kalau itu bisa disegerakan, bisa akselerasi, bisa dipermudah syarat dan prosesnya, saya kira di beberapa tempat nelayan-nelayan kita sangat terbantu dengan prosesnya,” kata Dani.

Meski demikian, ia menyoroti masih adanya kesenjangan antara kebijakan KUR tanpa agunan pada plafon tertentu dan praktik penyalurannya di lapangan.

KNTI masih menerima laporan mengenai nelayan dan pengolah ikan skala kecil yang diminta menyediakan agunan, seperti sertifikat rumah, ketika mengajukan pembiayaan.

Kondisi tersebut menjadi kendala bagi nelayan yang tidak memiliki sertifikat atas rumah yang ditempati. Karena itu, KNTI mendorong pemerintah memperkuat pemantauan pelaksanaan kebijakan KUR agar kemudahan pembiayaan yang telah ditetapkan dapat dirasakan oleh nelayan kecil.

Menurut dia, penyelarasan antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan penting untuk memastikan nelayan dapat mengakses sumber pembiayaan formal yang terjangkau.

“Dalam konteks percepatan, saya kira bagaimana caranya supaya gap antara kebijakan dan implementasi ini bisa diatasi juga. Terutama pemerintah sendiri bisa melakukan pemantauan, monitoring terhadap implementasinya di lapangan. Itu sih yang pertama menurut saya yang dibutuhkan,” katanya.

Dengan akses modal yang lebih mudah, nelayan diharapkan memiliki lebih banyak pilihan untuk membiayai kegiatan usaha, mengurangi ketergantungan pada pembiayaan dari tengkulak, serta meningkatkan keberlanjutan ekonomi sektor perikanan skala kecil.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian terus mendorong optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumen pembiayaan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha masyarakat, termasuk nelayan dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan untuk memperkuat ekonomi pesisir dan mendukung program ekonomi biru.

Pemerintah menargetkan total penyaluran KUR sebesar Rp295 triliun sepanjang tahun 2026, dengan minimal 65 persen dialirkan ke sektor produktif seperti pertanian dan perikanan.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Persiapan menghadapi musim hujan dan Angkutan Natal-tahun baru kami lakukan melalui pemeliharaan serta peningkatan kualitas prasarana secara terencana

Purwokerto (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 5 Purwokerto memperkuat keandalan jalur kereta api untuk mengantisipasi musim hujan sekaligus mempersiapkan Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M As’ad Habibuddin di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu, mengatakan kesiapan prasarana menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api, terutama saat musim hujan yang berpotensi memengaruhi kondisi jalur.

“Persiapan menghadapi musim hujan dan Angkutan Natal-tahun baru kami lakukan melalui pemeliharaan serta peningkatan kualitas prasarana secara terencana. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen KAI untuk memastikan jalur kereta api berada dalam kondisi andal,” katanya.

Hingga Oktober 2026, kata dia, KAI Purwokerto telah menambahkan batu balas sebanyak 14.160 meter kubik, meremajakan 1.499 batang bantalan rel yang terdiri atas bantalan beton, sintetis dan kayu serta meremajakan rel sepanjang 6.850 meter.

Menurut dia, pekerjaan tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas dan stabilitas jalur sehingga mendukung keselamatan serta kenyamanan perjalanan kereta api.

Selain perawatan jalur, pihaknya juga telah menyelesaikan penggantian empat jembatan pendek menggunakan konstruksi box culvert.

“Penggunaan konstruksi tersebut diharapkan meningkatkan kekuatan dan stabilitas struktur, sekaligus mendukung keandalan prasarana dalam menghadapi potensi peningkatan debit air saat musim hujan,” katanya.

Menurut dia, keempat jembatan tersebut meliputi BH 1462 di antara Stasiun Meluwung-Cipari yang sebelumnya menggunakan konstruksi baja, serta BH 1526 dan BH 1527 di antara Stasiun Kawunganten-Jeruklegi yang sebelumnya menggunakan konstruksi pelat beton.

Penggantian juga dilakukan pada jembatan BH 1735A hulu KM 445+163 di antara Stasiun Sruweng-Kebumen, dari konstruksi baja menjadi box culvert.

Ia mengatakan KAI Purwokerto juga melakukan pemantauan prasarana secara berkala, terutama di lokasi yang berpotensi terdampak curah hujan tinggi dan perubahan kondisi tanah.

Jika ditemukan potensi gangguan, lanjut dia, penanganan segera dilakukan sesuai kebutuhan untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta api.

“Kami berkomitmen untuk terus mengutamakan keselamatan dalam setiap aspek operasional. Dengan kesiapan prasarana yang terjaga dan pengawasan yang berkelanjutan, kami berharap masyarakat dapat menikmati perjalanan kereta api selama libur Natal dan Tahun Baru dengan aman, nyaman dan lancar,” kata As’ad.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Sampai dengan Agustus 2026, nilainya mencapai sekitar 25,96 miliar dolar AS, hampir 26 miliar dolar AS

Denpasar, Bali (ANTARA) - Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat nilai ekspor nikel mencapai 25,96 miliar dolar AS atau sekitar Rp472 triliun (kurs Rp18.183) per Agustus 2026.

“Sampai dengan Agustus 2026, nilainya mencapai sekitar 25,96 miliar dolar AS, hampir 26 miliar dolar AS,” ucap Koordinator Kerja Sama dan Investasi Minerba Ditjen Minerba Kementerian ESDM Yan Abrar dalam Indonesia-Korea Energy Forum (IKEF) yang digelar di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu.

Yan menyampaikan angka tersebut menunjukkan peningkatan nilai tambah yang disebabkan oleh program hilirisasi nikel.

Yan membandingkan nilai ekspor nikel pada 2017 yang berada di angka 3,3 miliar dolar AS (Rp60 triliun), lalu meningkat menjadi 40 miliar dolar AS pada 2025 (Rp727,32 triliun).

“Untuk 2026, pemerintah menargetkan setidaknya 45 miliar dolar AS (Rp818,2 triliun),” ujar Yan.

Selain itu, Yan juga menyampaikan bahwa merek nikel kelas 1 (class-1 nickel) Indonesia sudah mendapatkan pengakuan dari London Metal Exchange (LME). Pengakuan tersebut, menurut Yan, menunjukkan produk hilirisasi nikel Indonesia bisa memenuhi standar pasar yang sudah menjadi acuan secara internasional.

“Potensi nilai tambah nikel Indonesia menjadi jauh lebih besar ketika kami mengembangkan rantai pasok,” ucap Yan.

Ia pun memaparkan perbandingan nilai produk nikel. Nilai tambah dari nikel sulfat bisa mencapai 11,4 kali lipat apabila dibandingkan dengan bijih nikel.

Untuk prekursor nikel, nilainya 19,4 kali lipat apabila dibandingkan dengan bijih nikel, kemudian katoda nikel (37,5 kali lipat), hingga sel baterai yang nilainya mencapai 67,7 kali lipat dibandingkan dengan bijih nikel.

“Oleh karena itu, tujuan Indonesia bukan sekadar mengekspor lebih banyak produk mineral, melainkan membangun ekosistem yang terintegrasi dan kompetitif, mulai dari pertambangan hingga pengolahan,” kata Yan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026