Denpasar (ANTARA) - PT. Telkom Indonesia mendorong penguatan kedaulatan digital Indonesia melalui pengembangan infrastruktur, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), serta ekosistem teknologi yang mandiri dan berdaya saing global dalam Bali Tech Week 2026 di Sanur, Denpasar, Senin.

Direktur Utama PT. Telkom Indonesia Nanang Hendarno mengatakan transformasi digital tidak cukup hanya dengan membangun jaringan dan menyediakan teknologi canggih. Pemanfaatan teknologi harus mampu meningkatkan daya saing industri, membuka peluang ekonomi baru, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, Bali Tech Week 2026 menjadi momentum untuk mempertemukan pemerintah, pelaku industri, inovator, dan komunitas teknologi dari Indonesia maupun berbagai negara.

Kolaborasi tersebut diperlukan untuk mendorong inovasi menjadi solusi yang memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional.

“Karena masa depan teknologi digital tidak akan dibangun oleh satu perusahaan atau institusi saja. Masa depan itu akan dibangun oleh ekosistem yang bergerak maju bersama,” ujar Nanang.

Ia menegaskan, Telkom Group berkomitmen mendukung inisiatif Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dalam mempercepat transformasi digital Indonesia.

Upaya tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem digital yang inovatif, inklusif, aman, dan mampu bersaing di tingkat global.

Nanang menjelaskan, penguatan kedaulatan digital menjadi bagian penting dari peran Telkom dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Perusahaan mengembangkan konektivitas dan infrastruktur digital, solusi berbasis AI, serta sistem keamanan dan ketahanan digital.

Menurutnya, infrastruktur yang dibangun tidak boleh hanya menjadi aset, tetapi harus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan nilai tambah nasional, dan penguatan ekosistem digital yang mandiri.

Komitmen tersebut juga sejalan dengan peta jalan Indonesia Digital Nation menuju Indonesia Emas 2045.

Nanang menyebut agenda transformasi digital pemerintah bertumpu pada tiga pilar utama, yakni terhubung, tumbuh, dan terlindungi.

Pilar terhubung diwujudkan melalui penyediaan konektivitas digital yang andal dan inklusif.

Pilar tumbuh diarahkan pada pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan pilar terlindungi menitikberatkan pada keamanan serta ketahanan digital.

Dalam mendukung agenda tersebut, Telkom Group mengembangkan tiga pilar strategis.

Pertama, sovereign digital infrastructure, yakni penguatan infrastruktur digital nasional sekaligus upaya mengurangi kesenjangan akses internet, termasuk melalui optimalisasi program Universal Service Obligation (USO) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Melalui penguatan infrastruktur tersebut, Telkom menargetkan konektivitas yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.

Pemerataan akses diharapkan dapat memperluas partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital.

Pilar kedua adalah sovereign intelligence impact, yang berfokus pada pengembangan ekosistem AI secara menyeluruh dan mandiri.

Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, mempercepat inovasi lokal, serta memperluas manfaat digitalisasi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sementara itu, pilar ketiga, sovereign trust and resilience, menitikberatkan pada penguatan keamanan dan ketahanan digital.

Telkom berupaya mengembangkan kemampuan jaringan menjadi ekosistem digital yang adaptif, aman, dan andal dalam menghadapi ancaman siber yang terus berkembang.

Nanang juga menyoroti pentingnya konektivitas internasional dalam memperkuat kedaulatan digital Indonesia. Telkom terus membangun jaringan yang menghubungkan Indonesia dengan berbagai kawasan dunia, didukung infrastruktur domestik yang luas.

Penguatan jalur konektivitas internasional tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada rute tertentu sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk berperan lebih besar dalam lalu lintas data global, khususnya antara Asia dan kawasan dunia lainnya.

Dengan posisi tersebut, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu mengambil peran strategis dalam perkembangan ekonomi digital global.

Nanang menambahkan, kemitraan seperti Bali Tech Week menjadi sarana untuk menghubungkan masyarakat, gagasan, investasi, dan inovasi yang dapat membentuk masa depan digital Indonesia.

“Pada akhirnya, kita tidak hanya membangun jaringan, tetapi membangun kemampuan Indonesia untuk menentukan masa depan digitalnya sendiri,” pungkasnya.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) melatih pelaku industri fesyen di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), untuk memperkuat keterampilan desain dan manajemen usaha guna meningkatkan daya saing produk.

Direktur Fesyen Kemenekraf Iffah Sa’aidah mengatakan pelatihan tersebut berlangsung selama empat hari dengan materi yang mencakup penguatan substansi dan praktik.

“Industri fesyen bukan hanya kreativitas produk, tetapi manajemennya juga harus kuat. Maka, pelaku usaha harus terus bersaing, berkembang, dan beradaptasi dengan tren yang ada,” kata Iffah di Batam, Senin.

Sebanyak 12 jenama fesyen di Batam diundang mengikuti kegiatan tersebut, dengan peserta terdiri atas pemilik jenama, pembuat pola, dan asisten desainer.

Ia menjelaskan, peserta dibagi berdasarkan bidang pekerjaan masing-masing.

“Pemilik jenama mengikuti kelas manajemen usaha, sedangkan pembuat pola dan asisten desainer mendapatkan pelatihan desain dengan para mentor,” katanya.

Pelatihan desain menghadirkan mentor dari Islamic Fashion Institute Bandung, dengan materi antara lain pembuatan mood board, pengembangan desain, hingga praktik menggunakan manekin.

Sementara itu, kelas manajemen usaha membahas pengelolaan bisnis fesyen, termasuk pembukuan, pembiayaan produksi, dan cara memperoleh modal untuk mendukung keberlangsungan usaha.

Iffah mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari aktivasi creative hub atau pusat pengembangan ekonomi kreatif di berbagai daerah.

“Harapan kami adalah untuk menghidupkan kembali ekosistem ekonomi kreatif di daerah dan juga meningkatkan skala dan skill pelaku bisnis. Dari 21 subsektor ekraf, fesyen menjadi salah satu prioritas yang kami kembangkan,” katanya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Ardiwinata menyambut baik pelatihan tersebut karena dinilai sejalan dengan potensi Batam sebagai kota pariwisata yang memiliki beragam subsektor ekonomi kreatif.

“Pemerintah Kota Batam akan mendukung kegiatan yang dapat memperkuat kemampuan pelaku industri kreatif karena di Batam berbagai bidang itu berkembang dengan pesat, dari gim, kuliner, film dan lain,” katanya.

Ardiwinata juga menilai pelatihan fesyen tersebut sejalan dengan pembinaan yang dilakukan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Batam, termasuk pengembangan batik Barelang melalui pembinaan desain dan produk.

“Penguatan keterampilan tenaga kerja, termasuk di sektor industri kreatif, menjadi salah satu upaya pemerintah daerah,” katanya.

Ardiwinata mengapresiasi Kemenekraf yang menggelar aktivasi creative hub di Batam dan berharap kegiatan serupa dapat terus mendukung pertumbuhan pelaku usaha kreatif daerah.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melalui hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) mencatat bahwa kinerja kegiatan dunia usaha pada triwulan III 2026 diindikasikan tetap terjaga.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyampaikan hal tersebut tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha pada triwulan III 2026 sebesar 11,46 persen.

Namun, menurut hasil survei BI, nilai SBT pada periode tersebut lebih rendah dari triwulan II 2026 yang sebesar 12,97 persen.

BI mencatat kinerja sejumlah lapangan usaha (LU) meningkat pada triwulan III 2026 antara lain LU industri pengolahan (SBT 1,53 persen); diikuti LU administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (SBT 1,09 persen), LU pengadaan listrik dan gas (SBT 0,69 persen), LU konstruksi (SBT 0,92 persen), serta LU real estat (SBT 0,34 persen).

Selanjutnya, menurut survei BI, kapasitas produksi terpakai pada triwulan III 2026 tetap terjaga, yakni sebesar 73,75 persen.

Kapasitas produksi terpakai pada sejumlah LU tercatat meningkat, terutama LU industri pengolahan; LU pengadaan listrik dan gas; serta LU pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.

Sementara itu, kondisi keuangan dunia usaha secara umum membaik pada aspek likuiditas dan rentabilitas, dengan akses kredit yang tetap mudah.

Untuk triwulan IV 2026, responden memprakirakan kegiatan usaha tetap tumbuh positif dengan SBT sebesar 10,77 persen.

Kinerja sejumlah LU diprakirakan meningkat, antara lain pada LU transportasi dan pergudangan; LU informasi dan komunikasi; LU real estat; LU jasa perusahaan; serta LU perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan motor.

Prakiraan tersebut sejalan dengan peningkatan aktivitas saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan libur akhir tahun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melaporkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada sektor perikanan mencapai Rp3,73 triliun hingga 30 September 2026, atau 1,55 persen dari total penyaluran KUR nasional yang tercatat Rp240,96 triliun.

Kemudian sebagai penyalur KUR Syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah menyalurkan KUR secara nasional sebesar Rp10,39 triliun atau 69,29 persen dari target Rp15 triliun dengan menjangkau 69.995 debitur.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan mengatakan penyaluran KUR kepada nelayan dan pembudidaya perlu disesuaikan dengan karakteristik usaha serta kebutuhan masyarakat pesisir.

“Penyaluran KUR kepada nelayan dan pembudidaya perlu terus dioptimalkan dengan memperhatikan karakteristik usaha serta kebutuhan masyarakat pesisir. Penguatan pembiayaan perlu diiringi dengan peningkatan kualitas layanan, pendampingan usaha, dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait agar pembiayaan dapat mendorong produktivitas serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat,” Ferry dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Khusus di Desa Awang, melalui BSI telah menyalurkan KUR sebesar Rp13,6 miliar kepada 160 nasabah nelayan. Dalam hal ini pemerintah bersama BSI dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah berdialog dengan nelayan untuk mengidentifikasi pemanfaatan pembiayaan, kebutuhan modal, serta kendala pengembangan usaha.

Salah satu usaha yang dikunjungi adalah usaha penangkapan ikan dan pengelolaan rumpon milik Saidi.

Pelaku usaha yang telah berkiprah selama 15 tahun di sektor perikanan laut itu memperoleh KUR BSI sebesar Rp250 juta dengan tenor 48 bulan untuk mendukung investasi sarana tangkap dan operasional usaha.

Selain itu, rombongan mengunjungi usaha pengumpulan bibit dan budidaya lobster milik Abas Indi. Pelaku usaha tersebut memperoleh KUR sebesar Rp350 juta dengan tenor 36 bulan untuk mendukung pengadaan bibit dan pembuatan keramba.

Hasil diskusi bersama masyarakat juga mengidentifikasi peluang perluasan pembiayaan bagi usaha budidaya lobster. Terdapat sekitar 80 pembudidaya yang tergabung dalam kelompok usaha dan belum seluruhnya menjadi debitur BSI.

Meski demikian, pengembangan usaha perikanan masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain fluktuasi harga bibit dan hasil budidaya, kebutuhan modal untuk pakan dan keramba, serta persyaratan sertifikasi dan perizinan pemanfaatan ruang laut.

Keterbatasan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) dan tempat pengolahan ikan di Lombok Tengah juga menjadi tantangan dalam menjaga kualitas dan meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Demak, Jawa Tengah (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memulai program perlindungan Pantai Utara (Pantura) Jawa untuk mengatasi abrasi, penurunan permukaan tanah, serta menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir.

Program ini menjadi langkah penerapan pendekatan perlindungan pesisir yang menggabungkan pembangunan infrastruktur fisik dengan solusi berbasis alam atau nature-based solution.

"Hari ini menjadi momentum dimulainya program perlindungan Pantura Jawa," ucap AHY dalam Demonstration Plotting Perlindungan Kawasan Pesisir Pantai Utara Jawa berbasis Nature-based Solutions di Timbulsloko, Demak, Jawa Tengah, Senin.

Dia menyampaikan, kawasan Pantura Jawa memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional karena berkontribusi sekitar 28 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.

Wilayah tersebut juga menjadi lokasi berbagai kawasan industri strategis, kawasan ekonomi khusus, sentra pangan, dan koridor logistik.

Menurut dia, masyarakat pesisir menghadapi ancaman kenaikan permukaan air laut, abrasi, serta penurunan permukaan tanah. Kondisi tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat di sejumlah wilayah Pantura.

​​​​​“Tujuan besar dari pembangunan giant sea wall, termasuk apa yang kita lakukan hari ini, pada akhirnya adalah bagaimana menyelamatkan masyarakat yang terdampak, meningkatnya permukaan air laut dan menurunnya permukaan tanah tadi, sekaligus menjaga agar keberlangsungan hidup dan ekonomi masyarakat kita juga bisa kita jaga bersama-sama,” kata AHY.

Kata dia, program perlindungan tersebut dirancang mencakup kawasan pesisir dari Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.

Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah melalui kombinasi tanggul pantai atau tanggul laut dan pendekatan berbasis alam.

Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) yang juga Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menyampaikan kegiatan perlindungan melalui penanaman mangrove yang digelar di Timbulsloko ini turut menjadi percontohan untuk mempelajari kondisi alam setempat.

"Dan syukur alhamdulillah sekarang ini draft rencana induk sudah selesai, dan sekarang sedang diurus untuk pelaksanaan kegiatan perpresnya," katanya.

Didit menegaskan, pembangunan perlindungan pesisir juga perlu memperhatikan keberlanjutan mata pencaharian nelayan dan petambak agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan.

Selain mangrove, kegiatan tersebut turut memanfaatkan hexbricks yang diproduksi masyarakat setempat. Penggunaannya diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan menambah penghasilan warga pesisir.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman memastikan cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 4,5 juta ton, hasil persiapan dua tahun untuk menghadapi ancaman El Nino ekstrem dan kekeringan.

Amran mengatakan pemerintah telah mengantisipasi dampak fenomena El Nino berkekuatan sangat kuat sejak jauh hari sehingga stok cadangan beras pemerintah kini berada pada level yang aman untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

"Insya Allah, kami sudah persiapkan dua tahun sebelumnya mengantisipasi El Nino Godzilla. Stok kita banyak, masih melimpah. Stok (cadangan beras pemerintah) kita 4,5 juta ton. Jadi aman," kata Amran terkonfirmasi di Jakarta, Senin.

Amran yang juga Menteri Pertanian memastikan Indonesia siap menghadapi dampak El Nino dan Indian Ocean Dipole (IOD) yang berpotensi mengurangi curah hujan karena pemerintah telah memperkuat cadangan pangan pemerintah (CPP) sebagai langkah antisipasi sejak dua tahun lalu.

Dalam catatan Bapanas, stok CBP saat ini sudah tembus 4,5 juta ton dan mengalami peningkatan yang eksponensial hingga 200 persen dibandingkan Oktober pada 2 tahun sebelumnya. Kala itu, stok CBP Indonesia berada di angka 1,51 juta ton pada Oktober 2023.

Adapun peningkatan stok CBP hingga 200 persen dalam rentang 2 tahun tersebut sepenuhnya dihasilkan dari produksi beras dalam negeri. Namun pemerintah turut memastikan daya serap gabah atau setara beras tidak menjadikan kalangan produsen dan penggilingan beras swasta tersisihkan.

Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan total proyeksi produksi beras nasional Januari-September 2026 dapat mencapai 28,39 juta ton.

Sementara total serap pemerintah setara beras berkisar di 4,1 juta ton atau 14,4 persen saja terhadap produksi beras nasional. Selebihnya kalangan swasta masih dapat menyerap panenan gabah petani.

Amran mengaku optimistis Indonesia dapat kembali mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan di tahun 2026 ini. Terlebih musim penghujan diharapkan akan kembali merambah di Indonesia dalam waktu yang tidak terlalu lama.

"Insya Allah di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo, Presiden kita yang kita cintai, (akan mencapai) swasembada berkelanjutan," kata Amran.

Lebih lanjut, Bapanas memastikan pula untuk stok CPP yang telah pemerintah perkuat sampai saat ini tidak hanya beras saja. Stok CPP dalam bentuk jagung pakan masih terdapat sebanyak 84 ribu ton.

Selanjutnya, stok CPP dalam bentuk minyak goreng 26 ribu kiloliter yang dikelola Perum Bulog dan ID Food. CPP dalam bentuk daging ayam ada 39 ton di ID Food.

Khusus untuk komoditas yang sifatnya perishable atau mudah membusuk atau mudah rusak, seperti cabai, bawang merah, dan telur ayam ras, pemerintah optimis mampu ditopang dari produksi pangan dalam negeri secara reguler.

Hal itu karena terdapat surplus produksi terhadap kebutuhan konsumsi yang cukup tinggi selama setahun ini.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kediri (ANTARA) - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Kantor Cabang Kediri, jawa Timur, menyalurkan 12.941.850 kilogram atau sekitar 12.941 ton jagung melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Kediri Harisun, Senin mengatakan 12.941 ton jagung itu sejak awal tahun hingga saat ini. Per 19 Oktober 2026 realisasi penyaluran mencapai 99,35 persen dari total pagu penyaluran pemerintah sebesar 13.027.150 kilogram.

"Peternak dapat membeli jagung SPHP dengan harga Rp5.000 per kilogram," kata Harisun di Kediri.

Pihaknya siap mempercepat penyaluran jagung SPHP untuk memenuhi kebutuhan peternak sekaligus membantu menjaga stabilitas harga bahan baku pakan ternak.

Program SPHP jagung tersebut, kata dia, ditujukan untuk membantu peternak memperoleh bahan baku pakan dengan harga terjangkau serta menjaga keberlanjutan usaha peternakan.

Dalam pelaksanaannya, Bulog Kediri bekerja sama dengan koperasi dan asosiasi peternak sebagai mitra distribusi untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.

Hingga 19 Oktober 2026, distribusi jagung SPHP telah menjangkau tujuh koperasi atau asosiasi peternak di Kediri dan sekitarnya, dengan jumlah penerima sekitar 244 peternak.

Selain menyalurkan jagung SPHP, Bulog Kediri juga menjalankan penugasan pemerintah untuk menyerap jagung dalam negeri sebagai Cadangan Jagung Pemerintah (CJP).

Harisun mengatakan Bulog membeli jagung dari petani dengan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp5.500 per kilogram di tingkat petani. Sementara itu, harga pembelian untuk jagung yang memenuhi standar kualitas di gudang Bulog mencapai Rp6.400 per kilogram.

"“Kami menerima jagung dari petani dengan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp5.500 per kilogram di tingkat petani, dan Rp6.400 per kilogram untuk jagung yang memenuhi standar kualitas di gudang Bulog," kata Harisun.

Pada 2026, pemerintah menargetkan pengadaan jagung sebanyak satu juta ton. Dari target tersebut, Bulog Kediri telah menyerap 8.577.200 kilogram atau sekitar 8.577 ton jagung, setara 94,51 persen dari target pengadaan cabang sebesar 9.075.540 kilogram.

Di sisi distribusi, Bulog juga mengoptimalkan pemerataan stok melalui mekanisme movement nasional (movenas), yakni pergerakan stok antarwilayah untuk memenuhi kebutuhan daerah yang memerlukan pasokan.

Harisun menyebut, distribusi melalui mekanisme tersebut difokuskan untuk mendukung kebutuhan jagung di Jawa Timur, Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pihaknya juga menyatakan stok jagung yang dikuasai perusahaan masih mencukupi dan siap disalurkan ke daerah yang membutuhkan.

"Upaya tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan jagung untuk pakan ternak serta mengurangi risiko kelangkaan pasokan bagi peternak," kata Harisun.

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Analis Doo Financial Lukman Leong mengatakan kurs rupiah masih dalam tekanan internal maupun eksternal terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan Senin.

Rupiah bergerak melemah 8 poin atau 0,04 persen menjadi Rp18.035 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.027 per dolar AS.

“Rupiah diperkirakan masih dalam tekanan internal maupun eksternal, walau sanksi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) serta hearing BEI (Bursa Efek Indonesia) mungkin dapat membantu memulihkan kepercayaan pasar,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Seperti diketahui, Morgan Stanley Capital International (MSCI) merilis laporan konsultasi terkait potensi reklasifikasi pasar saham Indonesia.

MSCI mengusulkan perubahan status Indonesia dari Emerging Market (EM) menjadi Standalone Market. Masukan dari pelaku pasar akan diterima hingga 30 April 2027, dengan keputusan final diharapkan sebelum 30 Juni 2027.

Lebih lanjut, MSCI menyatakan bahwa pelaku pasar telah melaporkan kepada MSCI bahwa hingga saat ini belum ada kemajuan yang cukup secara konsisten di seluruh pasar ekuitas Indonesia.

Selain itu, salah satu perhatian MSCI yaitu masih terdapatnya kekhawatiran yang signifikan di sekitar disfungsi pasar, termasuk dugaan masih adanya perilaku perdagangan yang terkoordinasi dan kurangnya bukti penegakan yang berarti.

Menyikapi hal tersebut, OJK menjatuhkan sanksi sekaligus denda administratif senilai Rp2,1 triliun kepada tiga emiten, yakni PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), terkait hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran di pasar modal Indonesia.

Sanksi itu dijatuhkan setelah OJK menemukan indikasi manipulasi perdagangan saham DSSA, serta pelanggaran dalam proses penawaran umum saham BREN dan CUAN.

BEI turut melakukan menyesuaikan batas Auto Rejection Bawah (ARB) saham menjadi asimetris dari sebelumnya sebesar 15 persen menjadi 7 persen mulai 19 Oktober hingga 31 Desember 2026.

Kebijakan tersebut dilakukan dengan dukungan OJK untuk menjaga perdagangan efek tetap teratur, wajar, dan efisien, sekaligus menjaga volatilitas pasar.

Berdasarkan ketentuan terbaru, batas ARB sebesar 7 persen berlaku untuk saham dengan rentang harga di atas Rp10 hingga Rp200, saham di atas Rp200 hingga Rp5.000, serta saham di atas Rp5.000.

Melihat sentimen global, sentimen terhadap rupiah dipengaruhi eskalasi di Timur Tengah/Asia Barat dan perang Ukraina-Rusia kembali melonjakkan harga minyak dunia dan kembali menekan rupiah.

“Di Timteng tentunya serangan Iran pada kapal-kapal di Selat Hormuz dan di Eropa, Rusia dan Ukraina meningkatkan serangan terhadap fasilitas minyak,” ucap Lukman

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, rupiah diprediksi berkisar Rp17.950-Rp18.100 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Makassar (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Pemprov Sulsel menyediakan lahan seluas 3.000 meter persegi untuk lokasi pembangunan Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan.

Andi Sudirman dalam keterangannya di Makassar, Senin, mengatakan Pemprov Sulsel juga telah menyerahkan bantuan sebesar Rp10 miliar untuk pembangunan masjid di Asrama Haji Makassar.

Gubernur Andi Sudirman mendoakan agar Menteri Haji dan Umrah RI senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan amanah, serta agar penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dapat berjalan lancar.

“Insya Allah, melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, kita berharap pelayanan jemaah semakin baik dan UMKM Sulsel semakin berdaya saing,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan belanja haji secara nasional sebesar Rp4 triliun dengan Provinsi Sulawesi Selatan menyumbang 25 persen dari jumlah tersebut.

"Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa belanja jamaah haji Indonesia mencapai sekitar Rp4 triliun, dengan Sulawesi Selatan diperkirakan menyumbang sekitar 25 persen," ujarnya saat menghadiri UMKM Expo Sulsel 2026 di Gowa.

Ia mengatakan, besarnya belanja haji secara nasional harus dimanfaatkan oleh para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Para pelaku UMKM harus pandai memperluas pasar, termasuk menjadi bagian dari rantai pasok kebutuhan jamaah haji dan umrah.

Menhaj menerangkan penyelenggaraan haji bukan hanya urusan perjalanan dan ibadah. Aktivitas jutaan jamaah dan kebutuhan pendukungnya juga membuka peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha di daerah.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kupang, NTT (ANTARA) - Pemerintah pusat membangun Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Uiasa dan Desa Hansisi, Kecamatan Semau, untuk meningkatkan nilai jual hasil tangkapan ikan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.

"KNMP adalah salah satu program prioritas pemerintah pusat yang ditangkap oleh Pemerintah Kabupaten Kupang. Sehingga kebijakan Bapak Presiden Prabowo untuk menolong masyarakat khususnya di daerah-daerah pesisir dapat terealisasi,” kata Bupati Kupang Yosef Lede di Kupang, Senin.

Ia menjelaskan KNMP tersebut akan dilengkapi dengan fasilitas penampungan dan penyimpanan dingin (cold storage), sehingga hasil tangkapan nelayan dapat terjaga kualitasnya, tidak rusak, dan memiliki nilai jual yang lebih baik.

"Selama ini, kita sering kali panen ikan melimpah, tetapi tidak tahu harus disimpan di mana atau dijual ke mana. Hasil tangkapan yang banyak justru cepat rusak dan harganya jatuh. Kehadiran Kampung Nelayan ini menjawab persoalan tersebut. ikan bisa ditampung, disimpan, dan dipasarkan dengan lebih teratur," ujarnya.

Ia juga menekankan konsep keterpaduan antara Kampung Nelayan dengan Koperasi Desa Merah Putih yang berdiri berdampingan. Kedua fasilitas ini harus dikelola secara terpadu agar sama-sama hidup dan memberi manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

"Saya sudah berpesan kepada seluruh pengelola Koperasi Desa Merah Putih jangan berdiri sendiri-sendiri tanpa inovasi, karena itu tidak akan bertahan lama. Koperasi dan Kampung Nelayan harus saling menopang, hasil tangkapan ditampung dan dipasarkan melalui koperasi, sehingga roda ekonomi berputar di tempat sendiri. Saya sudah melihat keberhasilan model ini di Desa Sulamu, dan saya ingin model yang sama berhasil juga di Semau," tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Kupang Absalom Buy menegaskan bahwa peletakan batu pertama ini merupakan awal dari perubahan ekonomi baru bagi masyarakat Semau.

"Kita memiliki rencana Kampung Nelayan yang telah dirancang dengan matang. Namun, di samping aspek fisik dan ekonominya, aspek sosial masyarakat juga harus menjadi perhatian utama. Saya berharap konsep terintegrasi yang sedang dibangun ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat," ujar dia.

Wakil Dekan Fakultas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan (FPKP) Universitas Nusa Cendana Franchy Christian Liufeto mengatakan terkait KNMP harus disertai dengan pengelolaan sumber daya laut yang bijaksana, mengingat ketersediaan ikan di alam semakin menurun.

"Kita menyadari bahwa jumlah dan ukuran ikan yang tertangkap nelayan saat ini terus berkurang dari waktu ke waktu. Ini menjadi tugas bersama kita untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya laut dilakukan secara berkelanjutan. Di sinilah peran kami, dosen dan mahasiswa FPKP Undana siap hadir bersama masyarakat dan Pemkab Kupang untuk melakukan pendataan, pengkajian stok ikan, serta pendampingan teknis agar hasil tangkapan nelayan tetap terjaga dan berkualitas," ujarnya.

Pewarta: Yoseph Boli Bataona
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Meulaboh (ANTARA) - Harga cabai merah dan cabai rawit yang dijual pedagang di Kompleks Pasar Induk Bina Usaha Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat mengalami lonjakan harga jual dengan kisaran harga Rp80 ribu hingga Rp85 ribu per kilogram.

“Naiknya harga jual cabai ini karena banyaknya permintaan masyarakat selama tradisi maulid,” kata Husin, seorang pedagang di Pasar Induk Bina Usaha Meulaboh, Aceh, kepada ANTARA, Senin.

Sebelumnya, kata dia, harga jual cabai merah di pasar setempat hanya berkisar antara Rp40 ribu hingga paling mahal di harga Rp55 ribu atau Rp60 ribu per kilogram.

Selain cabai, harga bumbu dapur lainnya juga mengalami kenaikan harga jual diantaranya tomat saat ini tembus di harga Rp18 ribu per kilogram.

Sedangkan harga jual bawang merah dan bawang putih, kata Husin, saat ini mengalami penurunan di harga jual Rp35 ribu per kilogram. Harga ini mengalami penurunan harga dari sebelumnya Rp40 ribu hingga Rp45 ribu per kilogram.

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Aceh Barat, Khairuzzadi kepada ANTARA, Senin di Meulaboh membenarkan saat ini harga sejumlah komoditi bumbu dapur mengalami kenaikan harga jual dari biasanya.

Terkait masih tingginya harga sejumlah komoditas pangan seperti cabai dan bawang di pasaran, Khairuzzadi menegaskan pemerintah daerah melalui Dinas Pangan Aceh Barat akan segera mengambil langkah konkret.

Dinas terkait berencana menggelar operasi pasar khusus untuk komoditas-komoditas yang harganya masih melampaui ketentuan, lengkap dengan skema subsidi agar harganya kembali terjangkau oleh masyarakat, demikian Khairuzzadi.

Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Meulaboh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyediakan 420 paket sembako dalam gelaran program pasar murah berlangsung di Kompleks Pasar Induk Bina Usaha Meulaboh, sebagai upaya membantu ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.

"Sebanyak 420 paket bahan pokok disiapkan dalam kegiatan ini dengan harga jual sebesar Rp212.000 per paket," kata Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Aceh Barat, Khairuzzadi kepada ANTARA di Meulaboh, Senin.

Ia menjelaskan setiap paket sembako murah tersebut berisi beras premium sebanyak 10 kilogram, gula 2 kilogram, telur 2 papan, serta minyak goreng 2 liter.

Ada pun harga yang dijual diantaranya beras 10 kilogram seharga Rp110 ribu per karung, telur ayam satu papan 30 butir Rp38 ribu per papan, gula pasir Rp29 ribu per dua kilogram , serta minyak goreng Rp35 ribu per dua liter.

Khairuzzadi mengatakan pasar murah yang digelar ini sasaran utamanya adalah seluruh masyarakat dengan inti untuk meningkatkan daya beli masyarakat, karena ini menjelang pelaksanaan maulid akbar tingkat Kabupaten Aceh Barat, yang akan digelar pada Kamis (22/10) mendatang.

Khairuzzadi menambahkan, paket sembako yang dijual di pasar murah ini telah mendapat subsidi harga dari pemerintah sebesar 25 persen dari harga normal di pasaran.

Melalui langkah ini, pemerintah daerah berharap tidak hanya dapat meningkatkan daya beli dan membantu kebutuhan warga dalam menyambut hari besar Islam, tetapi juga mampu mengendalikan inflasi di Kabupaten Aceh Barat.

Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026