Tadi barusan saya rapat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyebut pemerintah menyiapkan tarif batas bawah (TBB) angkutan penyeberangan dan pelayaran guna menjaga keselamatan di sektor transportasi laut.

Dudy mengatakan telah meminta jajarannya di Badan Kebijakan Transportasi (BKT) agar mengkaji penerapan TBB pelayaran, penyeberangan sehingga biaya operasional operator terpenuhi secara berkelanjutan bagi seluruh pelaku usaha transportasi laut tanpa mengurangi aspek keselamatan.

"Sudah. Sudah (mulai dibahas). Tadi barusan saya rapat. Saya minta BKT, Badan Kebijakan Transportasi, untuk mengkaji TBB. TBB itu untuk menjaga keselamatan, keselamatan tidak dikorbankan karena persaingan bisnis atau apa pun itu namanya," kata Menhub dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Jumat.

Menurut Menhub, kebijakan tersebut tidak bertujuan menaikkan beban masyarakat, melainkan memastikan keselamatan tetap terjaga ketika operator menghadapi persaingan bisnis dan tekanan tarif dalam setiap layanan penyeberangan nasional agar tetap aman.

Menhub menyampaikan penetapan TBB difokuskan pada kendaraan logistik bersifat komersial, sedangkan penumpang, kendaraan pribadi, bus, pejalan kaki, dan sepeda motor tidak naik.

Dia mengatakan kajian sebelumnya menunjukkan batas bawah belum sepenuhnya diterapkan karena kenaikan tarif hanya mencapai sekitar 65 persen dari kebutuhan operasi 100 persen, sehingga perlu dihitung ulang.

Karena itu, Dudy meminta revisi kajian karena tarif penyeberangan terakhir ditetapkan pada 2024, sementara kondisi harga bahan bakar minyak saat ini berbeda dan biaya operasional mengalami perubahan signifikan bagi seluruh jalur pelayaran.

"Mereka (BKT) masih menyusun baru, dari dua minggu yang lalu saya sudah minta. Tadi sudah (dirapatkan) yang laut, itu penyeberangan. Cuma saya masih minta dilakukan revisi lagi, karena memang seperti penyeberangan itu kan terakhir penentuan tarifnya itu 2024 kemarin, hanya saya minta direvisi lagi," ucap Menhub.

Pembahasan juga mempertimbangkan perbedaan kondisi operator swasta dan BUMN seperti Pelni yang memperoleh skema kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO), sehingga kebijakan tidak merugikan salah satu pihak dalam menjaga keseimbangan usaha dan pelayanan.

Dia menambahkan besaran TBB belum ditetapkan karena pemerintah masih melakukan penghitungan mendalam terkait kebutuhan biaya operasional dan standar keselamatan yang harus dipenuhi operator transportasi.

Menhub menyebut penerapan TBB menjadi langkah baru karena sebelumnya sektor pelayaran belum memiliki ketentuan tersebut sehingga diperlukan kajian menyeluruh sebelum diberlakukan.

Pemerintah ingin memastikan kebijakan TBB mampu menciptakan persaingan usaha yang sehat sekaligus memberikan perlindungan terhadap keselamatan pengguna jasa transportasi laut.

Dengan adanya tarif batas bawah di sektor pelayaran, pemerintah berharap operator memiliki ruang menjaga standar pelayanan dan keselamatan tanpa harus menekan biaya operasional melalui pengurangan kualitas layanan kepada masyarakat pengguna.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Penerima manfaat harus diverifikasi dan divalidasi, agar bantuan tepat sasaran

Medan (ANTARA) - Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mendorong penguatan verifikasi dan validasi data penerima manfaat hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran.

Surya mengatakan akurasi data menjadi salah satu aspek penting dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, selain kesiapan lahan, kualitas bangunan, dan kelengkapan infrastruktur dasar.

“Penerima manfaat harus diverifikasi dan divalidasi, agar bantuan tepat sasaran,” ujarnya dalam rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Jumat.

Ia menegaskan, pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya sesuai kewenangan masing-masing.

Koordinasi tersebut juga diperlukan untuk memastikan pembangunan hunian tetap tidak hanya selesai secara administratif, tetapi benar-benar memenuhi standar kelayakan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak.

Ia mengatakan pelaksanaan pembangunan hunian tetap juga perlu disertai pemantauan yang terukur. Pengawasan tidak hanya mencakup progres fisik pembangunan, tetapi juga realisasi keuangan, mutu pekerjaan, kesesuaian jadwal, serta penyelesaian kendala di lapangan.

Menurutnya, setiap persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan perlu disertai penanggung jawab dan target waktu penyelesaian yang jelas. Langkah tersebut diperlukan agar proses pembangunan berjalan terarah dan memberikan kepastian bagi masyarakat yang menantikan hunian layak.

Selain validasi data penerima manfaat, pemerintah perlu memastikan kesiapan lahan, kejelasan status hukum, kesesuaian tata ruang, serta keamanan lokasi dari potensi bencana. Hunian yang dibangun juga harus didukung infrastruktur dasar, seperti akses jalan, air minum, sanitasi, listrik, dan fasilitas pelayanan masyarakat.

“Hunian tetap harus memenuhi persyaratan teknis. Keselamatan bangunan, serta didukung akses jalan, air minum, sanitasi, listrik, fasilitas pelayanan dasar, dan lokasi hunian juga harus mempertimbangkan akses masyarakat,” katanya.

Dalam pemaparannya, Wagub Sumut menyebutkan komitmen berbagai pihak dalam pembangunan hunian tetap, diantaranya dari Yayasan Buddha Tzu Chi ditargetkan sebanyak 1.103 unit hunian tetap yang tersebar di lima kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Selain itu juga dari Posko Bencana Provinsi Sumatera Utara sebanyak 100 unit serta dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebanyak 792 unit.

Ia berharap koordinasi dan pemantauan pembangunan pascabencana dapat menghasilkan langkah tindak lanjut yang konkret, dengan pembagian tanggung jawab yang jelas dan mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Masyarakat yang terdampak bencana menantikan kepastian hunian, dan tugas kita adalah memastikan proses tersebut berjalan dengan segera dan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kota Jambi (ANTARA) - Pemerintah Kota Jambi mendistribusikan sebanyak 1.935.404 liter air bersih kepada masyarakat untuk mengatasi dampak kekeringan akibat kemarau ekstrem yang melanda sejumlah wilayah di kota itu.

"Penanganan ini dilakukan melalui penyaluran air bersih, pembagian masker, pemantauan kondisi kesehatan masyarakat, serta pemberian bantuan pangan dengan melibatkan berbagai pihak," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Jambi Saleh Ridha di Jambi, Jumat.

Pemerintah kota setempat juga telah menyalurkan sekitar 12.000 liter air bersih pada 6 Oktober 2026 kepada warga Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru.

Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha turut turun langsung mendistribusikan bantuan tersebut.

Berdasarkan data laman pemantauan resmi Pemkot Jambi per 9 Oktober 2026, tercatat 435 permintaan atau kegiatan penyaluran air bersih selama periode Agustus hingga Oktober 2026.

Dari jumlah tersebut, kata dia, sebanyak 336 kegiatan telah selesai dilaksanakan, sedangkan 99 yang lain masih dalam proses penyaluran.

Pihaknya bekerja sama dengan Perumda Air Minum Tirta Mayang dan sejumlah pihak untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat terdampak tetap terpenuhi.

Pemkot Jambi juga menangani dampak kabut asap melalui pembagian masker dan peningkatan kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Sebanyak 3.765 kotak masker telah disalurkan hingga Oktober 2026 dari total bantuan yang tersedia sebanyak 5.070 kotak.

"Penyaluran dilakukan sebanyak 72 kali dengan melibatkan perangkat daerah, Forkopimda, organisasi kemasyarakatan, serta bantuan ini berasal dari BNPB, dan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)," kata Saleh Ridha.

Pemkot Jambi juga menerima bantuan pangan dari forum CSR sebanyak dua dus untuk mendukung penanganan dampak kekeringan.

"Kami mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air, menggunakan masker saat diperlukan, serta segera mencari layanan kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan yang memerlukan penanganan medis," katanya.

Pewarta: Agus Suprayitno
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Ambon (ANTARA) -

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas pasar agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global melalui penyelenggaraan Maluku Manggurebe 2026.

Ajakan tersebut disampaikan dalam sambutan Gubernur Maluku yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie pada kegiatan Maluku Manggurebe 2026 di Ambon, Jumat.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku atas konsistensi dan komitmennya dalam menyelenggarakan Maluku Manggurebe yang tahun ini telah memasuki penyelenggaraan yang keenam,” kata Gubernur Maluku dalam sambutannya yang dibacakan Sadali.

Kegiatan yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku itu memasuki tahun pelaksanaan keenam dengan mengusung tema “Manggurebe Mendorong Kreativitas dan Inovasi UMKM untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing”.

Ia mengatakan, perekonomian Maluku tumbuh 5,31 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan II 2026, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,14 persen.

“Capaian ini tentu harus terus kita jaga dan perkuat dengan mendorong sumber-sumber pertumbuhan yang produktif, inklusif, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah, mulai dari menjadi sumber penghidupan masyarakat hingga mendorong kreativitas, inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan nilai tambah produk lokal.Maluku memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan menjadi produk unggulan, antara lain perikanan, pala, cengkeh, kelapa, serta berbagai produk olahan. Kekayaan budaya dan kerajinan khas daerah juga dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan melalui inovasi tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisi.

Karena itu, Maluku Manggurebe diharapkan menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan produk, membangun jejaring usaha, meningkatkan kualitas, dan memperluas akses pasar.

Gubernur juga menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi. Peningkatan kapasitas usaha, pemanfaatan platform digital, serta penggunaan sistem pembayaran nontunai dinilai dapat membantu produk lokal menjangkau konsumen yang lebih luas.

Ia menjelaskan, pengembangan UMKM membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, perbankan, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat.

“Kita berharap kegiatan ini menjadi momentum bagi UMKM Maluku untuk tumbuh naik kelas, memperluas pasar, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global,” harapnya.

Gubernur juga mengajak masyarakat mendukung UMKM dengan membeli, menggunakan, dan memperkenalkan produk lokal kepada khalayak luas.

Melalui Maluku Manggurebe 2026, UMKM diharapkan semakin kreatif, inovatif, dan berdaya saing sehingga mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi Maluku yang inklusif dan berkelanjutan.

Pewarta: Winda Herman
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Harga minyak nilam (patchouli oil) di Kabupaten Aceh Jaya mengalami kenaikan sejak sepuluh hari terakhir, dari biasanya sekitar Rp1,2 juta menjadi Rp1,8 juta per kilogram (kg) di tingkat pengepul.

"Untuk harga minyak nilam saat ini memang sedang naik sejak sepuluh hari lalu, dimulai dari Rp1,2 juta, saat ini harga beli Rp1,8 juta per kilogram," kata Pengepul Minyak Nilam Aceh Jaya, Sudriman Puteh, di Aceh Jaya, Jumat.

Sudriman mengatakan, sejak adanya kenaikan harga, para petani mulai menjual minyak nilam yang sebelumnya mereka simpan sembari menunggu harga naik.

"Karena harga sudah naik rata-rata petani mulai menjual minyak nilam mereka, saya saja dalam dua minggu terakhir menyerap minyak nilam 1,3 ton," ujarnya.

Ia menjelaskan, harga minyak nilam ini tidak bisa diprediksikan apakah terus bertahan pada angka Rp1,8 juta. Bahkan, bisa saja kembali naik atau turun lagi.

"Harga belum bisa kita pastikan terus naik, bisa saja nanti atau besok kembali turun karena tiga hari lalu sempat bertahan di angka Rp2,2 juta, harapan kita kan terus naik sehingga petani di nilam di Aceh Jaya kembali berjaya," kata Sudirman.

Sementara itu, salah seorang petani nilam Aceh Jaya, Abdo Rani menyampaikan, kenaikan harga ini sangat menguntungkan petani nilam, apalagi selama ini harganya sempat berada di angka Rp700 ribu per kilogram pada Januari 2026 lalu.

"Januari 2026 lalu sempat berada Rp700 ribu. Kita sangat bersyukur, semoga bisa terus naik harga minyak nilam ini, agar petani nilam kembali sejahtera," demikian Abdo Rani.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kalau kelapa dalam kan lama, enam sampai tujuh tahun. Jadi kita harus punya varietas baru, tiga tahun sudah bisa berbuah. Jangan sampai kita tertinggal jauh dari Thailand

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan peremajaan perkebunan kelapa seluas 9.000 hektare pada 2027 sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas tanaman yang sudah tua sekaligus memperkuat pasokan bahan baku industri pengolahan kelapa nasional.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan peremajaan perlu disertai pengembangan bibit unggul yang mampu menghasilkan buah lebih cepat agar produktivitas perkebunan rakyat dapat ditingkatkan.

"Kalau kelapa dalam kan lama, enam sampai tujuh tahun. Jadi kita harus punya varietas baru, tiga tahun sudah bisa berbuah. Jangan sampai kita tertinggal jauh dari Thailand," kata Zulhas dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.

Hal tersebut turut disampaikan Menko Pangan dalam kegiatan World Coconut Day 2026 di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (8/10).

Berdasarkan rencana pengembangan kawasan kelapa atau Coconut Area Development Plan 2027, program pemerintah mencakup pengembangan kawasan seluas 51.721 hektare, terdiri atas perluasan areal perkebunan 42.721 hektare dan peremajaan tanaman seluas 9.000 hektare.

Pengembangan kawasan tersebut direncanakan tersebar di sejumlah wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua.

Menurut Zulhas, peningkatan produktivitas menjadi perhatian pemerintah karena sebagian tanaman kelapa Indonesia telah berusia tua, sementara kebutuhan terhadap komoditas tersebut terus berkembang di pasar internasional.

Ia menjelaskan permintaan kelapa kini tidak hanya berasal dari kebutuhan pangan tradisional, tetapi juga dari industri makanan dan minuman yang semakin banyak memanfaatkan produk turunan kelapa.

"Orang sekarang minum kopi nggak pakai susu lagi, sudah pakai kelapa, santan. Itu terjadi di China, Asia, India dan tempat-tempat lain, sehingga kelapa menjadi rebutan," ujar dia.

Zulhas menilai meningkatnya permintaan tersebut perlu diimbangi dengan penguatan produksi dalam negeri agar petani dan industri pengolahan nasional dapat memanfaatkan peluang pasar yang berkembang.

Karena itu, pemerintah menyiapkan pengembangan komoditas kelapa secara menyeluruh, mulai dari penyediaan bibit, perbaikan pengelolaan perkebunan, hingga peningkatan kapasitas industri pengolahan.

Ia mengatakan pengembangan industri hilir diperlukan agar Indonesia tidak hanya mengandalkan penjualan kelapa sebagai bahan baku, tetapi juga dapat menghasilkan produk olahan dengan nilai tambah lebih tinggi.

"Kita harus cepat mengejar, tadi bibit, manajemen perkebunannya, kemudian juga industrinya, pengolahannya," ucapnya.

Menko Pangan menjelaskan pengembangan tersebut melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sesuai dengan peran masing-masing.

Menurut dia, penguatan produksi dan hilirisasi kelapa sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menjadikan perkebunan rakyat sebagai salah satu prioritas pembangunan sektor pertanian.

"Kelapa ini akan menjadi salah satu komoditas utama yang kita kembangkan," tutur Zulhas.

Melalui peremajaan tanaman, pengembangan bibit unggul, dan peningkatan industri pengolahan, pemerintah berupaya memperkuat daya saing kelapa Indonesia sekaligus memperluas manfaat ekonominya bagi masyarakat perkebunan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Operasional Pertamina di FT (Fuel Terminal) Merauke memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional wilayah perbatasan

Jakarta (ANTARA) - Pertamina memperkuat layanan maritim terintegrasi di Merauke melalui peningkatan keselamatan operasi dan keamanan Terminal Khusus guna menjaga keandalan distribusi energi nasional serta mendukung ketahanan energi wilayah timur Indonesia.

Komisaris Utama PT Pertamina International Shipping (PIS) Anwar Saadi mengatakan, operasional PT Pertamina Trans Kontinental di Terminal Khusus Merauke menjadi bagian penting rantai distribusi energi yang terintegrasi dengan Fuel Terminal Merauke.

"Operasional Pertamina di FT (Fuel Terminal) Merauke memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional wilayah perbatasan," kata Anwar terkonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Anwar bersama Komisaris Utama PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) Subagjo Hari Moeljanto serta Direksi PTK melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Terminal Khusus (Tersus) Merauke, yang berada di Fuel Terminal Merauke PT Pertamina Patra Niaga (PPN).

Anwar menyampaikan kehadiran pihaknya untuk merefleksikan perhatian Subholding Integrated Marine Logistics (SH IML) pada aspek keselamatan dan keamanan operasi, sehingga perannya dalam layanan kepelabuhan dapat berjalan optimal.

"Dan pada akhirnya makin memperkuat distribusi energi nasional," ujarnya.

Adapun kegiatan itu juga dihadiri Komisaris PIS Lina Santi, Direktur Operasi PTK Yudi Wibisono, serta Direktur Armada PTK Dewi Susanti. Pada kegiatan ini, turut hadir Fuel Terminal Manager PPN Hirohim.

Anwar menuturkan operasional PTK di Tersus Merauke berada di dalam kawasan Fuel Terminal (FT) Merauke. Karena itu, aktivitas operasi PTK merupakan rantai proses yang tidak terpisahkan dari kegiatan FT Merauke.

"Kegiatan operasi yang saling terintegrasi antar entitas ini mewujudkan kolaborasi yang kuat sebagai one Pertamina," ujarnya.

Ia menekankan lewat kunjungan itu pihaknya memperkokoh kolaborasi dan mendorong optimalisasi operasi, dengan senantiasa memprioritaskan aspek keamanan dan keselamatan.

Komisaris Utama PTK Subagjo Hari Moeljanto mengatakan Merauke menjadi tujuan kunker karena memiliki nilai strategis. Terletak di ujung timur Indonesia, daerah itu menyimbolkan kedaulatan negara, sehingga keberlangsungan energi merupakan salah satu poin penting.

Subagjo menjalankan peran pihaknya dalam layanan kepelabuhanan, termasuk membantu proses sandar atas kapal-kapal pembawa energi di terminal khusus.

"Operasional PTK mendukung proses distribusi migas, menjaga ketaatan pada regulasi, termasuk terpenuhinya standar yang berlaku dengan mengacu pada global best practices," kata Subagjo.

Pada kunjungan kerja tersebut, PIS yang merupakan Subholding Integrated Marine Logostics Pertamina, serta PTK sebagai anak usaha PIS, meninjau langsung kondisi Tersus Merauke serta kesigapan layanan jasa maritim terintegrasi di lokasi tersebut.

Tersus Merauke dikelola oleh PTK, memfasilitasi proses distribusi Fuel Terminal Merauke PPN ke beberapa wilayah sekitar yakni Kabupaten Merauke, Asmat, Boven Digoel (Digul), serta Mappi.

Direktur Operasi PTK Yudi Wibisono menambahkan, kunker yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggambarkan keseriusan Subholding IML dalam memperkuat keandalan operasional dan keselamatan kerja.

“Melalui kunjungan ini, PTK berkomitmen untuk menjalankan operasional yang sesuai regulasi, peralatan dan perlengkapan berstandar tinggi, serta menjunjung tinggi keselamatan,” tambah Yudi.

Pada rangkaian kunjungan kerja di Merauke, Dewan Komisaris dan Direksi juga berkunjung ke Forkompinda setempat, sebagai upaya menjaga keamanan di wilayah kerja maupun lingkungan sekitar Tersus Merauke.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Kami memberikan diskon tiket 20 persen agar masyarakat memiliki kesempatan untuk menikmati agenda Gandrung Sewu dengan biaya perjalanan yang lebih hemat, dan harapannya ini dapat mendorong minat masyarakat untuk berwisata menggunakan kereta api, seka

Banyuwangi (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi (Daop) 9 Jember memberikan diskon tiket hingga 20 persen pada momentum agenda tari kolosal Gandrung Sewu yang akan digelar pada 24 Oktober 2026 di Pantai Marina Boom, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Manajer Hukum dan Humasda PT KAI Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro dalam keterangannya di Banyuwangi, Jumat, menyampaikan bahwa program diskon tiket kereta ini merupakan bentuk dukungan KAI terhadap penyelenggaraan kegiatan pariwisata dan pelestarian budaya daerah.

"Kami memberikan diskon tiket 20 persen agar masyarakat memiliki kesempatan untuk menikmati agenda Gandrung Sewu dengan biaya perjalanan yang lebih hemat, dan harapannya ini dapat mendorong minat masyarakat untuk berwisata menggunakan kereta api, sekaligus mendukung perkembangan pariwisata dan perekonomian daerah," katanya.

Menurut dia, program diskon tiket kereta api itu bisa dimanfaatkan masyarakat membeli tiket mulai 9-25 Oktober 2026, dengan periode keberangkatan kereta api pada 21-25 Oktober 2026.

Ia mengemukakan, potongan harga tiket itu berlaku bagi pelanggan yang naik atau turun di Stasiun Ketapang, Banyuwangi Kota, Rogojampi, Kalisetail dan Kalibaru, selama periode yang telah ditentukan.

"Diskon tiket 20 persen diberikan untuk perjalanan menggunakan kereta api komersial kelas eksekutif dan ekonomi," kata Cahyo.

Ia menambahkan, diskon tidak berlaku untuk kereta kelas Compartment, Luxury, Imperial, Panoramic, serta kereta wisata lainnya, dan potongan harga juga tidak dapat digabungkan dengan tarif reduksi maupun program diskon lainnya.

Tiket promosi dapat dibatalkan atau diubah jadwal perjalanannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan pemesanan tetap bergantung pada ketersediaan kuota.

Cahyo juga mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan sejak dini dan segera memesan tiket sebelum kuota diskon habis.

"Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan promosi ini sebaik-baiknya dengan merencanakan perjalanan lebih awal, dan memastikan tiket telah dipesan melalui aplikasi resmi "Access by KAI", datang ke stasiun lebih awal dari jadwal keberangkatan, serta mengikuti arahan petugas selama berada di stasiun maupun di dalam kereta api," katanya.

Adapun kereta api yang termasuk dalam program diskon itu, yakni KA Blambangan Ekspres relasi Ketapang-Pasar Senen PP, KA Wijayakusuma relasi Ketapang-Cilacap PP, KA Mutiara Timur relasi Ketapang-Surabaya Pasar Turi PP, KA Logawa relasi Ketapang-Purwokerto PP, KA Ijen Ekspres relasi Ketapang-Malang PP, dan KA Sangkuriang relasi Ketapang-Bandung PP.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Semarang (ANTARA) - Sebanyak 1.750 mustahik (penerima zakat) binaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Tengah menerima bantuan modal produktif senilai total Rp5,25 miliar, dengan masing-masing penerima memperoleh Rp3 juta untuk pengembangan usaha.

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, saat penyerahan simbolis bantuan modal, di Kabupaten Semarang, mengatakan bahwa bantuan modal usaha tersebut tidak cukup hanya disalurkan.

Menurut dia, penggunaannya perlu dikawal agar benar-benar membantu penerima mengembangkan usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi.

Ia mengapresiasi pola Baznas yang tidak berhenti pada pemberian modal, tetapi juga menyediakan pendampingan untuk memantau perkembangan usaha penerima manfaat.

"Pola tersebut dapat menjadi contoh bagi pemerintah dalam mengelola program bantuan modal," kata Gus Yasin, sapaan akrabnya.

Ia berharap bantuan yang diberikan pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, juga disertai pengawasan dan pendampingan.

Dengan demikian, kata dia, dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan usaha dan memberikan dampak nyata bagi penerimanya.

"Ini menjadi 'role model' buat kita seharusnya. Jadi kalau memang ada yang dibantu itu harus ada yang mendampingi, menjadi pengawas, supaya bisa berkembang," katanya.

Ia menilai keberhasilan program bantuan tidak semata-mata diukur dari jumlah dana yang tersalurkan, tetapi juga dari perkembangan usaha penerima.

Bahkan, ia mengapresiasi penerima bantuan Baznas yang kini telah mampu beralih status dari mustahik menjadi muzaki atau orang yang menunaikan zakat.

Sementara itu, Ketua Baznas Jateng Ahmad Darodji menyebutkan program bantuan modal usaha produktif tahun ini menyasar 3.500 mustahik dengan total alokasi Rp10,5 miliar, dengan penyaluran secara bertahap.

Untuk memastikan bantuan digunakan secara produktif, Baznas melibatkan penyuluh agama di kecamatan masing-masing sebagai pendamping yang setiap empat bulan menyampaikan laporan perkembangan usaha yang mereka dampingi.

Dari laporan tersebut, Baznas dapat melihat perubahan yang terjadi, mulai dari penambahan fasilitas usaha hingga peningkatan jumlah pekerja.

Ia mencontohkan ada penerima yang sebelumnya memiliki dua bangku usaha, kemudian berkembang menjadi empat, dan ada pula pelaku usaha yang mampu menambah jumlah pekerja dari tiga menjadi lima orang.

Bahkan, dari hasil kunjungan langsung, kata dia, Baznas menemukan penerima bantuan yang mampu memperoleh keuntungan hingga Rp300 ribu per hari.

"Kalau ingin membuat orang mandiri dan bebas dari kemiskinan, bagi kami ada dua cara, yaitu dilatih punya keterampilan dan diberi modal," katanya.

"Kalau bantuan konsumtif, mungkin beberapa hari sudah habis. Tetapi, kalau produktif, kita beri kail agar mereka berkembang," pungkasnya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) tengah membangun 50 unit rumah transmigran di kawasan Batam, Rempang, dan Galang (Barelang), Kepulauan Riau, pada 2026 disertai pengembangan infrastruktur permukiman dan fasilitas umum untuk mendukung kehidupan masyarakat.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) Kementrans Wibowo Puji Raharjo mengatakan penyiapan hunian dan infrastruktur menjadi bagian penting dalam pengembangan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dengan kegiatan ekonomi masyarakat.

"Kalau kami dari PPKTrans berfokus pada penyiapan fisik kawasan, nanti PEPMT (Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi) pada pengembangan ekonomi, usaha, dan investasi yang akan disiapkan," kata Wibowo dalam Workshop Kehumasan dan Media Gathering Kementrans di Batam, Jumat.

Berdasarkan materi paparan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, pembangunan 50 rumah pada tahun ini merupakan kelanjutan dari pembangunan 200 unit rumah transmigran yang tercatat telah dilaksanakan pada 2025.

Rumah transmigran di kawasan tersebut menggunakan desain tipe 45 sebagai bagian dari penyediaan hunian bagi masyarakat yang mengikuti program transmigrasi lokal.

Selain pembangunan rumah, pekerjaan infrastruktur yang sedang berlangsung pada 2026 mencakup gedung sekolah dasar, jalan lingkungan permukiman, serta penataan gardu pandang dan kawasan sekitarnya.

Pemerintah juga mengembangkan sejumlah fasilitas publik, antara lain alun-alun, amfiteater, lintasan joging, dan ruang terbuka hijau untuk melengkapi sarana penunjang kehidupan masyarakat.

Pekerjaan lainnya meliputi pembangunan sarana dan prasarana mes, seperti jalan lingkungan, drainase, tanggul, dan fasilitas pendukung kelistrikan.

Sementara itu, infrastruktur yang tercatat telah dibangun pada 2025 meliputi mes Trans Patriot sebanyak dua menara dengan kapasitas 120 kamar, tambatan perahu, gedung sekolah dasar tahap pertama, akses jalan menuju dermaga dan tambatan perahu, serta gudang catu pangan.

Wibowo menjelaskan pengembangan kawasan transmigrasi di Rempang juga memperhatikan karakteristik mata pencaharian masyarakat setempat yang berbasis perikanan.

Oleh karena itu, penyediaan tempat tinggal dilengkapi dengan sarana pendukung kegiatan ekonomi, termasuk fasilitas bagi nelayan untuk mempertahankan dan mengembangkan sumber penghidupan mereka.

"Tetapi juga kita menyiapkan ada dermaga, ada kapal, ada cold storage juga di situ bantuan dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan)," ujarnya.

Menurut Wibowo, penyediaan fasilitas tersebut merupakan bagian dari kerja sama lintas kementerian dan lembaga, sehingga pembangunan kawasan tidak hanya berfokus pada tempat tinggal, tetapi juga mendukung kegiatan usaha masyarakat.

Sejalan dengan itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Kementrans Nirwan Ahmad Helmi mengatakan pembangunan kawasan Barelang melibatkan sejumlah instansi pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

"Ada kontribusi dari BP Batam, ada kontribusi dari Kementerian PU (Pekerjaan Umum), ada kontribusi dari ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional), ada kontribusi dari KKP misalnya," kata Nirwan.

Ia menjelaskan pendekatan kolaboratif tersebut diperlukan karena pengembangan kawasan transmigrasi mencakup kebutuhan permukiman, infrastruktur, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pembentukan kegiatan ekonomi yang saling berkaitan.

Lebih lanjut, Wibowo menambahkan pemerintah juga melibatkan perguruan tinggi dalam pendampingan masyarakat agar fasilitas dan potensi ekonomi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

"Nah, sekarang kita juga melibatkan perguruan tinggi untuk membantu mengembangkan sumber daya di kawasan," ucap dia.

Melalui pembangunan infrastruktur dan pendampingan tersebut, Kementrans berupaya mengembangkan kawasan Barelang sebagai permukiman yang didukung fasilitas dasar sekaligus kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga melalui Aviation Fuel Terminal (AFT) Bandara Internasional Lombok (BIL) mendukung kemandirian ekonomi perempuan penenun di Desa Sukarara, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), melalui program Galeri Mina Tenun.

Program ini mengintegrasikan penguatan ekonomi perempuan penenun, pengembangan produk tenun, serta pemanfaatan energi terbarukan untuk mendukung akses air bersih bagi masyarakat.

“Melalui Galeri Mina Tenun, kami berupaya membuka akses ekonomi yang lebih baik bagi perempuan penenun, sekaligus mengembangkan potensi lokal melalui inovasi yang mengintegrasikan budaya dan energi terbarukan,” kata VP Community Involvement Development Pertamina Patra Niaga Dian Hapsari Firasati dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dian menambahkan, pihaknya ingin perempuan penenun memiliki peluang untuk meningkatkan penghasilan dan membangun kemandirian ekonomi, sementara masyarakat juga dapat merasakan manfaat program dalam kehidupan sehari-hari, termasuk melalui dukungan akses air bersih.

Program Mina Tenun berangkat dari tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat Desa Sukarara di mana sebagian purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali ke kampung halaman menghadapi keterbatasan akses terhadap pekerjaan dan sumber penghasilan yang layak.

Di sisi lain, menenun yang menjadi salah satu mata pencaharian keluarga masih menghadapi persoalan nilai jual produk, keterbatasan modal, serta ketergantungan pada pengepul.

Sebelum program berjalan, para penenun di Desa Sukarara menghadapi keterbatasan modal dan posisi tawar dalam menjual hasil produksinya. Sebagian penenun hanya menerima upah sekitar Rp25.000 per lembar kain.

Penjualan melalui pengepul juga membuat pembayaran bergantung pada waktu produk terjual, sehingga perputaran modal untuk membeli bahan baku berikutnya menjadi terbatas.

Melalui Galeri Mina Tenun, para penenun memperoleh akses terhadap bahan baku, motif, dan alat tenun gedogan untuk mendukung proses produksi.

Galeri juga membantu pemasaran dan mempercepat penjualan produk, sekaligus memberikan kepastian pembayaran setelah kain selesai diproduksi tanpa harus menunggu produk terjual kepada konsumen akhir.

Dengan skema tersebut, penghasilan yang diterima penenun kini dapat mencapai minimal sekitar Rp750.000 per lembar setelah memperhitungkan modal kain.

Perubahan ini diharapkan dapat memperkuat pendapatan keluarga, meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan, serta membuka peluang usaha bagi masyarakat yang membutuhkan alternatif mata pencaharian.

Selain itu, program Mina Tenun mengembangkan alat tenun bukan mesin (ATBM) yang dimodifikasi agar gerakan mekanis selama proses menenun dapat menghasilkan energi listrik. Energi yang dihasilkan dimanfaatkan untuk mendukung pengoperasian pompa air dan sistem filtrasi.

Inovasi ini turut didukung oleh pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) melalui bantuan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Pertamina Patra Niaga.

“Bagi kami, inovasi sosial bukan hanya tentang menghadirkan teknologi baru, tetapi memastikan inovasi tersebut menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Dian.

Melalui Mina Tenun, imbuh Dian, aktivitas menenun yang menjadi bagian dari budaya lokal dikembangkan untuk mendukung penghidupan perempuan sekaligus menghadirkan solusi bagi kebutuhan air bersih.

“Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan,” kata Dian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Madiun (ANTARA) - PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan petani di wilayah Madiun Raya dapat memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai alokasi memasuki musim tanam Oktober-Maret dengan jumlah stok sebesar 31.267 ton.

"Madiun Raya merupakan salah satu daerah yang menjadi prioritas di Jawa Timur. Kami menjamin kebutuhan pupuk di Madiun Raya maupun Jawa Timur aman," ujar Regional CEO 3 Pupuk Indonesia Eko Suroso dalam kegiatan "Media Gathering Regional 3" di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Jumat.

Menurut dia stok 31.267 ton tersebut siap ditebus petani terdaftar di Madiun Raya sesuai dengan alokasi yang ditetapkan sehingga petani dapat menjalankan aktivitas musim tanam Oktober-Maret dengan optimal.

"Kami berharap petani memanfaatkan stok pupuk bersubsidi ini dengan baik. Tidak serta merta mengaplikasikan pupuk hanya berdasarkan pengalaman, tapi sesuai kebutuhan tanaman. Dengan demikian alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan pemerintah dapat terserap sesuai kebutuhan. Panennya optimal, kesuburan tanahnya juga terjaga," kata Eko.

Sesuai data, stok wilayah Madiun Raya meliputi Kabupaten/Kota Madiun, Pacitan, Ponorogo, Magetan dan Ngawi per tanggal 7 Oktober 2026 terdiri dari Urea sebanyak 16.433 ton, kemudian NPK Phonska 10.886 ton, NPK Kakao 19 ton, organik Petroganik 3.764 ton, dan ZA 166 ton.

Adapun stok Jawa Timur sendiri mencapai 251.954 ton. Terdiri dari Urea sebanyak 145.489 ton, kemudian NPK Phonska 90.294 ton, NPK Kakao 348 ton, organik Petroganik 11.913 ton, ZA 2.724 ton, dan SP-36 sebanyak 1.187 ton.

Terkait realisasi penyaluran di Madiun Raya, tambahnya, di periode yang sama mencapai 77 persen atau 237.385 ton dari alokasi 306.864 ton. Sedangkan realisasi di Jawa Timur mencapai 78 persen, atau 1.699.530 ton dari alokasi 2.182.522 ton pada tahun 2026.

Terkait sistem tebus paketan yang ada di pasaran, Eko Suroso menambahkan bahwa tidak ada kewajiban bagi petani untuk menebus pupuk dengan sistem paketan. Petani terdaftar mendapatkan alokasi pupuk subsidi sesuai dengan yang tercatat dalam e-RDKK.

Ia menegaskan, petani dapat menebus pupuk bersubsidi sesuai dengan haknya. Keberadaan pupuk organik dalam alokasi, adalah sebagai pelengkap dan dibutuhkan petani dalam rangka menerapkan metode pemupukan berimbang sesuai anjuran pemerintah dalam upaya mewujudkan pertanian berkelanjutan.

"Tidak ada konsep penebusan paketan. Konsepnya adalah bagaimana petani didorong untuk beralih menggunakan pemupukan berimbang," katanya.

Eko berharap kepastian pasokan pupuk dan kemudahan akses dapat meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah Madiun Raya sehingga mendukung terwujudnya swasembada dan ketahanan pangan nasional.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026