Tangerang (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan Karantina Indonesia (Barantin) menjalin kerja sama terkait standardisasi produk, peningkatan keamanan dan ketelusuran komoditas, sebagai upaya untuk mendorong kinerja ekspor Indonesia.

“Kita hari ini menandatangani MoU (nota kesepahaman) antara Kemendag dan Badan Karantina Indonesia. Tujuan utamanya sebenarnya bagaimana kita meningkatkan ekspor,” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dalam acara yang digelar di sela Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 di ICE BSD City, Tangerang Selatan, Jumat.

Menurut Mendag, kini kegiatan ekspor memiliki sejumlah tantangan di luar tarif (non-tariff barrier) seperti persyaratan yang ketat dari negara-negara tujuan ekspor.

Persyaratan-persyaratan tersebut di antaranya menyangkut keamanan dan kesehatan produk, ketelusuran (traceability) produk, dan mutu atau kualitas produk.

“Kita terus di-support oleh Badan Karantina, sehingga sehingga produk-produk kita bisa berstandar internasional, produk-produk kita bisa diterima di pasar internasional dengan kerja sama ini,” kata Mendag Budi.

“Itu memang tugas kita bersama, tetapi dengan kerja sama ini menjadi lebih erat, ya. Sehingga kebutuhan masing-masing nanti lebih bisa kita detailkan, sehingga produk-produk kita semakin mengglobal,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan, saat ini standar perdagangan internasional semakin menuntut ketelitian yang lebih tinggi, salah satunya di aspek sanitari dan fitosanitari (SPS).

“Terutama dalam soal sanitari, yang kedua soal ketelusuran, dan yang ketiga soal keamanan pangan. Itu menjadi syarat mutlak sekarang untuk (kegiatan) ekspor-impor hampir seluruh negara sekarang ini seperti itu,” kata Kadir.

Menurut dia, penting bagi pelaku usaha terutama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ingin menembus pasar ekspor untuk memiliki akses informasi dan kemudahan yang difasilitasi oleh pemerintah.

“Oleh karena itu kita harus membuat satu kebijakan dalam rangka agar membantu teman-teman pengusaha dan UMKM memahami hal ini, bahkan mestandarisasi produk-produk mereka. Kalau tidak, maka akan sangat sulit,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Sungailiat (ANTARA) - Dinas Pangan dan Pertanian (Dinpanpertan) Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengembangkan budidaya ayam lokal jenis Ayam Merawang untuk mempertahan kelestarian ayam spesies Gallus-gallus dari famili Phasianidae.

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinpanpertan Bangka, Krisnaningsih di Sungailiat, Jumat mengatakan, pengembangan Ayam Merawang dinilai potensial sebagai ayam dwiguna yakni penghasil telur dan daging.

"Saat ini ada sembilan ekor Ayam Merawang yang kami coba kembangkan, yakni dua ekor jantan dan tujuh ekor betina," kata dia.

Dengan jumlah indukan itu, harapan dia dapat berkembang lebih banyak sehingga memotivasi masyarakat melakukan budidaya yang sama.

"Ayam Merawang dengan kemampuan produksi telur 20 - 25 butir per bulan dengan masa produksi hampir selama tiga tahun, populasi di masyarakat mulai berkurang karena bersaing dengan jenis ayam lain yang didatangkan dari luar pulau Bangka," jelas dia.

Menurut Krisnaningsih, perawatan Ayam Merawang hampir sama dengan jenis ayam lain, namun vaksinasi rutin perlu dilakukan untuk ketahanan tubuh ayam.

Bersumber dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kepulauan Babel, Kementerian Pertanian (Kementan), Ayam merawang juga memiliki bobot yang tak jauh berbeda dengan ayam lokal biasa, untuk betinanya memiliki bobot berkisar 1,32-2,5 kilogram per ekor dan untuk pejantan memiliki bobot antara 1,9-3,1 kilogram per ekor.

Dari sejarah ayam ini pertama kali dibawa oleh penambang timah dari daratan China ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda atau sekitar 300 tahun lalu.

Dalam perkembangannya, Ayam Merawang dapat beradaptasi di Desa Merawang, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan menjadi ayam lokal.

Pewarta: Kasmono
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Sehingga bisa kontribusi bersama-sama mengatasi pengangguran, kemiskinan, dan menciptakan kelas menengah yang naik kelas

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan sejumlah pelaku industri untuk memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

"Bersama-sama kolaborasi gotong royong menanggulangi kemiskinan dan melaksanakan pemberdayaan," kata Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar di Jakarta, Jumat.

Pihaknya berharap para pengusaha industri bersama-sama melakukan model-model pemberdayaan masyarakat.

Hal ini sebagaimana amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

"Sehingga bisa kontribusi bersama-sama mengatasi pengangguran, kemiskinan, dan menciptakan kelas menengah yang naik kelas," kata Menko Muhaimin Iskandar.

Pihaknya meminta Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza untuk memimpin langsung dalam menciptakan pola-pola pemberdayaan yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan di bidang industri agar target kemiskinan bisa turun hingga 5 persen pada 2029 dapat tercapai.

"Agar penanggulangan kemiskinan sukses di target lima persen pada tahun 2029," kata Menko Muhaimin Iskandar.

Ia juga berpesan pemberdayaan di sektor industri yang telah berjalan selama ini agar diperbanyak, seperti peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) perindustrian, kerja sama dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), industri padat karya, hingga SMK-SMK yang berstandar internasional.

"Model-modelnya ada pelatihan, capacity building, kerja sama, kolaborasi dengan UMKM, bahkan ada yang sudah memiliki SMK-SMK dengan standar internasional. SMK-SMK ini bisa kita duplikasi di berbagai lokasi-lokasi strategis," kata Menko Muhaimin Iskandar.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika meminta agar Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) dapat memahami akar permasalahan reforma agraria agar undang-undang yang telah disahkan dapat berpihak kepada masyarakat.

"Kepala BRAN ini harus memahami esensi dari undang-undang, orientasinya harus seperti apa," kata Dewi di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, Undang-undang Pengaturan Reforma Agraria sudah ditunggu puluhan tahun dan baru kali ini bisa disahkan sehingga ekspetasi masyarakat terhadap peraturan tersebut tinggi.

Untuk itu, kata Dewi Kepala BRAN memiliki peran penting, arena tanpa memahami akar masalah dari agraria di Indonesia seperti ketimpangan dan konflik serta kemiskinan maka bisa jadi BRAN ini akan kehilangan orientasinya apa yang dimaksud dengan reforma agraria.

"Yang pertama tentunya adalah bagaimana substansi arah dan orientasi serta tujuan diundangkannya undang-undang pengaturan reforma agraria ini betul-betul dipahami oleh kepala BRAN," ujarnya.

Dewi menjelaskan bahwa undang-undang tersebut juga dapat melakukan koreksi terhadap ketimpangan kekuasaan tanah dan juga menata ulang struktur agraria dan menyelesaikan konflik struktural.

Apalagi lanjut Dewi, Kepala BRAN Dedi Prasetyo berlatar belakang dari kepolisian maka harus memahami apa yang menjadi akar masalah dari konflik agraria itu yang berkaitan dengan institusi kepolisian.

"Karena kepolisian menjadi bagian dari akar masalah di dalam konflik agraria dan itu bukan rahasia lagi ada banyak problem-problem yang sebenarnya keterlibatan polisi, tentara di dalam penanganan konflik agraria yang represif," katanya menambahkan.

Selain itu, menurut dia, minimal BRAN harus memiliki empat kedeputian pertama kedeputian yang menangani konflik agraria. Kemudian kedeputian menangani redistribusi tanah atau pemulihan hak atas tanah.

Selanjutnya, kata Dewi, BRAN juga perlu membentuk kedeputian yang menangani atau memimpin mengkoordinasikan program-program pemberdayaan bagi subyek reforma agraria setelah penyesuaian konflik, dan redistribusi tanah dilakukan.

"Yang terakhir yaitu kedeputian yang menangani perencanaan, evaluasi dan monitoring. Setidaknya empat kedeputian itulah yang harus ada, wajib di dalam struktur BRAN ke depan," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkomitmen untuk terus mendorong perkembangan industri fesyen modest nasional di pasar dalam dan luar negeri.

Dalam pergelaran busana IN2MOTIONFEST x JMFW 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (15/10) malam, Budi menyebut gelaran itu merupakan kolaborasi Kemendag dan Bank Indonesia untuk semakin membuka potensi sektor fesyen modest Indonesia.

"Pasar fesyen domestik kita besar, maka harus kita manfaatkan dengan mengembangkan produk-produk fesyen kita sendiri. Modest fesyen terbukti memiliki potensi besar, sehingga harus dimaksimalkan di dalam sekaligus luar negeri," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Salah satu upaya Kemendag di pasar dalam negeri adalah mendorong kemitraan ritel. Upaya itu ditempuh melalui kerja sama dengan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo).

Pelaku usaha fesyen berkesempatan untuk melakukan penjajakan bisnis (business matching) dengan ritel modern anggota Hippindo. Tujuannya, agar produk fesyen nasional yang berdaya saing dapat masuk ke jaringan toko serba ada (department store) dan mal.

"Produk fesyen kita makin banyak diminati di luar negeri. Kemendag tidak henti-hentinya mempromosikan produk kita melalui perwadag (perwakilan perdagangan) RI di luar negeri. Jika tertarik untuk ekspor, silakan langsung bergabung dan ikuti business matching. Bapak dan Ibu cukup presentasi daring, kemudian perwakilan perdagangan RI di luar negeri akan mencarikan buyer," kata Budi.

Fesyen modest menjadi salah satu sektor potensial Indonesia. Pada Januari-Agustus 2026, ekspor sektor ini ke dunia mencapai 5,97 miliar dolar AS atau tumbuh 2,89 persen secara tahunan.

Sebelumnya, pada 2025, nilai ekspor fesyen modest Indonesia mencapai 8,67 miliar dolar AS atau naik 3 persen dibanding 2024.

Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2025/26, belanja konsumen muslim dunia untuk pakaian dan alas kaki mencapai 347 miliar dolar AS pada 2024.

Nilai ini diproyeksikan naik menjadi 444 miliar dolar AS pada 2029 mendatang. Laporan tersebut juga menempatkan Indonesia di peringkat pertama dunia dalam sektor fesyen modest pada 2025.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) menghadirkan layanan rute baru pelayaran Mediterranean Shipping Company (MSC) dengan rute Seahorse service di Terminal 3, Pelabuhan Tanjung Priok, yang menghubungkan dan memperluas pasar ekspor dan impor Indonesia, China dan Thailand.

"Kami menyambut antusias pembukaan layanan MSC Seahorse service ini sebagai wujud nyata komitmen IPC TPK dalam meningkatkan daya saing logistik nasional. Ini adalah langkah strategis IPC TPK untuk terus mengakomodasi kebutuhan pasar global dengan menyediakan layanan kepelabuhanan yang cepat, andal, dan berstandar internasional," ujar Plt Direktur Komersial & Pengembangan Bisnis IPC TPK Yanuar Evyanto dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Layanan langsung (direct call ) yang melayani rute Jakarta–Shekou (China)–Laem Chabang (Thailand) ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperlancar arus logistik dan memperluas jangkauan pasar ekspor-impor nasional di kawasan Asia Timur maupun Asia Tenggara.

Pelayaran perdana rute itu ditandai dengan bersandarnya armada MV MSC Elizabeth III, kapal berbendera Liberia dengan spesifikasi panjang (Length Overall/LOA) 210 meter dan lebar (Beam) 30 meter.

Kapal tersebut bersandar di Terminal 3 pada 12 Oktober 2026, pukul 20.00 WIB, dan sukses mencatatkan produktivitas tinggi dengan bongkaran dan muatan sebanyak 483 boxes peti kemas.

Setelah proses operasional diselesaikan secara efisien, kapal kemudian bertolak kembali untuk melanjutkan pelayarannya pada 13 Oktober 2026, pukul 09.30 WIB.

Pembukaan rute yang menghubungkan Indonesia, China, dan Thailand itu memiliki posisi yang sangat krusial dalam memperkuat perekonomian kawasan, khususnya dalam menopang ketahanan pangan, energi, dan industri.

China merupakan mitra utama ekspor komoditas energi Indonesia, sementara Thailand memainkan peran vital sebagai pusat agrikultur untuk stabilitas pangan regional.

Konektivitas ketiga negara tersebut juga menjamin percepatan arus logistik bahan baku dan produk jadi yang sangat dibutuhkan dalam memperkuat ekosistem rantai pasok industri tanah air di kancah global yang sedang diakselerasi oleh pemerintah.

"Layanan rute baru ini bukan sekadar ekspansi operasional biasa, melainkan jembatan maritim yang memperkuat sinergi strategis antarnegara. Kami sangat optimistis bahwa layanan MSC Seahorse service yang didukung oleh keandalan fasilitas IPC TPK dalam mendorong ketahanan pangan, kelancaran distribusi energi, serta percepatan integrasi rantai pasok industri tanah air di kancah global," ujar Yanuar.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mendorong kemandirian penyandang disabilitas di Bitung, Sulawesi Utara, melalui program Pusat Ajar Disabilitas Unggul (PADU).

Area Manager Communication Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Lilik Hardiyanto menyampaikan bahwa PADU diarahkan untuk membuka kesempatan yang lebih luas bagi penyandang disabilitas agar dapat mengembangkan keterampilan dan terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi.

"Melalui PADU, Pertamina mendukung peningkatan keterampilan penyandang disabilitas sekaligus mendorong tumbuhnya kegiatan usaha yang memiliki nilai ekonomi," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Program PADU, yang dilaksanakan Pertamina Patra Niaga melalui Integrated Terminal (IT) Bitung bersama kelompok binaan KALEB Community tersebut, mengolah limbah kelapa menjadi kerajinan bernilai ekonomi.

"Inisiatif ini sekaligus menjadi wadah bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan keterampilan, menghasilkan produk kreatif, serta membuka peluang usaha produktif yang inklusif dan berkelanjutan," ujar dia.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan trainers of trainer (ToT) dan pelatihan pembuatan kerajinan dengan memanfaatkan kayu kelapa, batok kelapa, dan sabut kelapa sebagai bahan baku kerajinan.

Para tutor terlebih dahulu memperoleh pelatihan dari tenaga profesional agar memiliki bekal keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi proses produksi anggota kelompok.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan praktik pembuatan kerajinan yang melibatkan penyandang disabilitas, termasuk teman tuli dan penyandang disabilitas fisik.

Dalam pelaksanaannya, pembagian peran mempertimbangkan keterampilan, minat, serta kebutuhan aksesibilitas masing-masing anggota.

Teman tuli terlibat dalam pembuatan kerajinan bersama fasilitator, sementara anggota lainnya dapat mengambil peran dalam pemasaran, komunikasi produk, dan aktivitas usaha sesuai kemampuan masing-masing.

Penyesuaian tempat kerja dan peralatan turut menjadi perhatian untuk mendukung kenyamanan, keselamatan, dan aksesibilitas selama kegiatan berlangsung.

"Kami berharap pendampingan ini dapat menjadi pijakan bagi KALEB Community untuk semakin mandiri dan menjangkau pasar yang lebih luas," ujar Lilik.

Regenerasi Local Hero Program PADU Pertamina Patra Niaga IT Bitung Mega Yanti Makaminang mengatakan pendampingan yang berkelanjutan menjadi bagian penting agar potensi anggota kelompok binaan dapat berkembang.

"Melalui PADU, kami ingin memastikan teman-teman penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi yang mereka miliki," ujar dia.

Saat ini, kelompok binaan tersebut memanfaatkan sekitar 20 kilogram limbah kelapa setiap bulan, menyesuaikan permintaan produk.

Pemanfaatan tersebut memberikan nilai tambah pada material sisa sekaligus memperkenalkan prinsip ekonomi sirkular dalam kegiatan usaha masyarakat.

Melalui pengolahan kembali menjadi produk kerajinan, limbah kelapa dapat dimanfaatkan lebih optimal dan membuka peluang pendapatan bagi kelompok binaan.

Ke depan, menurut Lilik, IT Bitung mendorong kegiatan KALEB Community dapat menjadi destinasi wisata edukatif.

Konsep tersebut direncanakan memadukan lokakarya pembuatan kerajinan, pengenalan bahasa isyarat bersama teman tuli, serta pengalaman menikmati kopi dari Cue Cafe, salah satu unit usaha KALEB.

"Pengembangan konsep ini diharapkan dapat membuka pasar baru, memperluas jejaring usaha, dan menghadirkan pengalaman wisata yang menggabungkan kreativitas lokal, edukasi lingkungan, dan inklusivitas melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, dinas terkait, serta pemangku kepentingan lainnya," kata Lilik.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengantisipasi ancaman perkembangan komputasi kuantum terhadap keamanan data digital melalui kesiapan teknologi kriptografi pascakuantum atau post-quantum cryptography (PQC).

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ali Murtopo Simbolon menilai langkah itu diperlukan guna menjaga perlindungan data digital seiring meningkatnya aktivitas ekonomi pada ranah layanan digital.

"Mewakili Bapak Menko Perekonomian, saya menyambut baik Workshop on Quantum and Post-Quantum Cryptography sebagai momentum strategis untuk memperkuat ketahanan keamanan siber nasional, sekaligus mempersiapkan Indonesia memanfaatkan ruang ekonomi dan inovasi yang lahir dari perkembangan teknologi kuantum," ujar Ali dalam lokakarya bertema Strategizing Indonesia's Digital Defense in the Quantum Era, dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Jumat.

Salah satu risiko yang perlu diantisipasi adalah Harvest Now, Decrypt Later (HNDL). Praktik ini dilakukan dengan mengumpulkan data terenkripsi saat ini untuk kemudian mencoba membukanya ketika kemampuan teknologi sudah memadai.

Risiko tersebut membuat persiapan keamanan data perlu dilakukan sejak dini.

Ali menjelaskan pemerintah dan pelaku industri perlu memetakan sistem serta informasi yang membutuhkan perlindungan agar dapat menyiapkan langkah pengamanan sebelum kemampuan komputasi kuantum berpotensi mengancam sistem kriptografi yang digunakan saat ini.

Penerapan PQC tak hanya berkaitan dengan penggantian algoritma kriptografi.

Persiapan tersebut juga memerlukan perencanaan yang matang, pemetaan sistem dan data, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta koordinasi lintas sektor.

Upaya tersebut menjadi penting seiring besarnya aktivitas ekonomi digital Indonesia.

Ia menyampaikan bahwa nilai gross merchandise value (GMV) ekonomi digital Indonesia mendekati 100 miliar dolar AS pada 2025 atau meningkat 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Nilainya diproyeksikan mencapai 340 miliar dolar AS pada 2030.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi pembayaran digital mencapai 12,99 miliar pada triwulan III 2025. Jumlah tersebut tumbuh 38,08 persen secara tahunan.

Menurut Ali, keamanan siber merupakan salah satu fondasi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital sekaligus mendukung pemanfaatan teknologi baru.

Penguatan keamanan siber juga menjadi bagian dari Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital.

Ia menekankan pentingnya membangun kemandirian teknologi nasional agar Indonesia tidak hanya mengandalkan kolaborasi internasional dalam pengembangan keamanan siber.

"Boleh kita belajar dari mereka yang sudah duluan, tapi kita juga harus punya kemandirian dalam menyiapkan platform teknologi cyber security kita," ujar Ali.

Selain memperkuat keamanan siber, Indonesia juga mendorong kolaborasi internasional dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI) bersama mitra dari berbagai kawasan termasuk Amerika Serikat (AS) dan China.

Kerja sama ini diharapkan dapat memperluas pemanfaatan teknologi dan meningkatkan kapasitas inovasi nasional.

Di tingkat kawasan, pemerintah turut mendorong integrasi ekonomi digital melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

Penandatanganan kesepakatan tersebut direncanakan pada November mendatang dan diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi digital ASEAN dari 1 triliun dolar AS menjadi 2 triliun dolar AS seiring implementasinya.

"Melalui penguatan infrastruktur digital, pemanfaatan AI, integrasi ekonomi digital kawasan, serta persiapan menghadapi perkembangan komputasi kuantum, Indonesia perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi digital berjalan beriringan dengan ketahanan dan kemandirian keamanan siber," tutup Ali.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Samarinda, Kaltim (ANTARA) - Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menetapkan harga tertinggi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit periode 1-15 Oktober 2026 sebesar Rp3.542,60 per kilogram atau turun Rp74,95 atau 2,07 persen dibanding periode sebelumnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Arief Murdiyatno di Samarinda, Kaltim, Jumat, mengatakan bahwa penurunan harga TBS dipicu oleh penurunan harga jual minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan inti sawit (kernel) di hampir seluruh perusahaan sumber data yang menjadi acuan.

Keputusan tersebut disahkan melalui Berita Acara Nomor 500.10.6.3/746/Disbun/2026 dalam rapat Tim Penetapan Harga TBS pada Kamis (15/10/2026), dengan menetapkan nilai Indeks K sebesar 89,22 persen.

"Penurunan ini tentu berdampak langsung pada harga TBS yang diterima petani sawit di Kaltim," ujar Arief.

Pada periode tersebut, harga rata-rata tertimbang CPO ditetapkan sebesar Rp15.218,80 per kilogram, sedangkan kernel berada di angka Rp12.935,46 per kilogram.

Arief menjelaskan harga TBS berdasarkan umur tanaman sawit, yakni untuk pohon umur 3 tahun sebesar Rp3.110,61 per kilogram, umur 4 tahun Rp3.209,80 per kilogram, umur 5 tahun Rp3.298,74 per kilogram, dan umur 6 tahun Rp3.370,97 per kilogram.

Untuk rincian usia tanaman lainnya, harga berkisar dari Rp3.419,58 hingga Rp3.542,60 per kilogram untuk usia 7-20 tahun (turun dari Rp3.617,55), dan Rp3.274,70 hingga Rp3.490,80 per kilogram untuk usia 21-25 tahun.

Arief menegaskan daftar harga tersebut menjadi standar bagi petani kelapa sawit yang bermitra dengan pabrik di Kaltim sesuai Permentan Nomor 13 Tahun 2024, serta berharap kemitraan yang kuat dapat melindungi petani dari tengkulak demi menjaga kesejahteraan dan perekonomian daerah

"Dengan kemitraan yang baik, harga TBS di tingkat petani dapat lebih terjaga dan tidak lagi dipermainkan oleh tengkulak," katanya.

Dalam sistem penetapan harga komoditas sawit oleh pemerintah daerah, rapat penetapan harga untuk periode berjalan memang biasa diselenggarakan di akhir atau setelah periode tersebut selesai guna menghitung rata-rata tertimbang penjualan riil CPO dan kernel yang telah ditransaksikan oleh perusahaan sumber data sepanjang tanggal 1-15 Oktober

Hal ini dilakukan karena harga yang dirilis merupakan instrumen kendali retrospektif untuk memastikan kepatuhan pembayaran perusahaan kepada petani plasma, bukan sistem tebakan di muka.

Pewarta: Arumanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya menilai kekayaan budaya Indonesia dapat menjadi modal bagi desainer grafis untuk menghasilkan karya yang memiliki karakter kuat dan mampu bersaing di pasar global.

Menurut Riefky, keberagaman budaya dari berbagai daerah di Indonesia memberikan identitas dan ciri khas yang dapat menjadi pembeda karya desainer grafis nasional di pasar internasional.

“Desainer grafis Indonesia ini mempunyai potensi yang luar biasa, apalagi dengan kekayaan budaya kita di berbagai daerah. Itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Mereka tidak hanya menjadi tuan rumah di daerahnya, tuan rumah di negerinya, tetapi juga bisa difasilitasi hasil karyanya untuk mendunia,” kata Riefky dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Riefky juga mengapresiasi peran Asosiasi Desainer Grafis Indonesia (ADGI) dalam mengembangkan ekosistem desain grafis nasional. Menurut dia, organisasi profesi tersebut perlu memberikan manfaat yang dapat dirasakan anggota di berbagai daerah, tidak hanya di kota-kota besar.

“ADGI saya lihat menjadi salah satu asosiasi yang dibangun dan 'output'-nya tidak hanya kepada para pimpinan atau pengurusnya saja, tapi manfaatnya bisa dirasakan oleh anggotanya, dan tidak hanya di kota-kota besar,” ujar dia.

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, asosiasi profesi, komunitas, dunia pendidikan, industri, dan pelaku usaha untuk memperkuat ekosistem kreatif.

Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan dapat memperluas peluang kerja sama global sekaligus memperkuat daya saing karya desainer Indonesia.

“Kegiatan ini menjadi ruang untuk merayakan karya serta mempertemukan desainer, seniman, komunitas, akademisi, dan para pelaku industri kreatif dalam membangun ekosistem desain yang kuat dan berdaya saing,” kata Syafrin.

Adapun Ketua Umum ADGI Ritchie Ned Hansel mengatakan desain grafis berpotensi menjadi pintu masuk bagi pengembangan ekonomi kreatif melalui kolaborasi lintas disiplin.

Hal tersebut menjadi salah satu pesan yang diangkat dalam ADGI Design Week 2026. Acara yang berlangsung pada 14–18 Oktober 2026 di Astha 8 SCBD, Jakarta, itu menghadirkan pameran, penghargaan, dan diskusi untuk mengapresiasi karya desainer grafis Indonesia sekaligus memperkuat peran desain dalam berbagai bidang, termasuk diplomasi.

“Kita mau membawa pesan bahwa desain grafis itu bisa jadi gateway ekonomi kreatif. Jadi, kita membuka gerbang multidisiplin di dunia desain. Harapannya, dengan memperlihatkan potensi yang dimiliki Indonesia, kita bisa bersaing lebih percaya diri di level internasional,” ujar Ritchie.

Tahun 2026, ADGI Design Week mengusung tema "OFF GRID” yang mengajak desainer mengeksplorasi gagasan di luar batas dan pola kerja yang selama ini dikenal. Tema tersebut juga mendorong keberanian untuk mengembangkan pendekatan baru serta membuka peluang kolaborasi lintas disiplin.

Melalui penyelenggaraan tersebut, desain grafis diharapkan tidak hanya menjadi medium komunikasi visual, tetapi juga memperkuat identitas karya Indonesia dan membuka peluang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk menjangkau pasar internasional.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anak usaha PT Kimia Farma Tbk, PT Kimia Farma Apotek (KFA), meraih penghargaan juara kategori ritel dalam ajang Danantara Indonesia CX100 Award 2026 atas penilaian pengalaman pelanggan, seiring upaya perusahaan memperkuat layanan kefarmasian melalui program Apoteker Siaga.

"Penghargaan Champion Retail CX100 ini membuktikan bahwa perusahaan yang mampu bertahan dan terus bertumbuh adalah perusahaan yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya," kata Direktur Utama Kimia Farma Apotek Junus Koswara, dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Penghargaan tersebut diterima perseroan pada acara yang diselenggarakan di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Junus mengatakan capaian tersebut menjadi momentum bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Salah satu langkah yang dilakukan, lanjut dia, adalah memperkuat peran Apoteker Siaga dalam menyediakan layanan konsultasi, edukasi, dan pendampingan kefarmasian yang lebih responsif dan profesional.

Melalui inisiatif tersebut, perseroan berupaya mengembangkan fungsi apotek agar tidak hanya melayani transaksi pembelian obat, tetapi juga menjadi tempat masyarakat memperoleh informasi dan pendampingan terkait penggunaan obat.

Penguatan layanan sekaligus menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam meningkatkan pengalaman pelanggan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan bisnis pada 2027.

Junus menilai kualitas pelayanan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan, sehingga dapat mendukung peningkatan transaksi serta keberlanjutan usaha.

"Bagi kami, pelayanan terbaik bukan hanya tentang pelanggan yang puas, tetapi juga bagaimana membangun kepercayaan agar pelanggan terus memilih Kimia Farma Apotek sebagai mitra kesehatan mereka. Inilah fondasi pertumbuhan bisnis KFA ke depan," ujarnya.

Dalam ajang Danantara Indonesia CX100 Award 2026, KFA meraih predikat Sector Champion kategori ritel, satu dari delapan kategori sektor yang memperoleh penghargaan.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia juga mengumumkan daftar 100 BUMN dengan penilaian pengalaman pelanggan terbaik serta menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai peraih penghargaan utama atau Grand Champion.

Penilaian CX100 menggunakan tiga indikator utama, yakni effectiveness atau ketepatan memenuhi kebutuhan pelanggan, ease atau kemudahan mengakses layanan, serta emotion atau kenyamanan pelanggan.

Proses penilaian dilakukan melalui sejumlah metode, antara lain survei daring, wawancara langsung, penilaian layanan secara rahasia (mystery shopping), jajak pendapat publik, dan diskusi kelompok terarah.

Dari sisi jangkauan pelayanan, Kimia Farma Apotek memiliki lebih dari 1.000 gerai yang tersebar di Indonesia, dengan layanan langsung maupun digital melalui aplikasi Kimia Farma Mobile.

Sementara itu, induk usaha PT Kimia Farma Tbk melaporkan bahwa hingga Juni 2026 jaringan Kimia Farma Group mencakup lebih dari 1.000 apotek, 350 klinik, dan 60 laboratorium di berbagai wilayah Indonesia.

Junus berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran perusahaan untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

"Penghargaan ini kami persembahkan kepada seluruh pelanggan setia Kimia Farma Apotek dan segenap Insan KFA yang terus menjaga kualitas pelayanan setiap hari," katanya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) -

Pemerintah Indonesia memetakan kesiapan regulasi nasional untuk aksesi (proses bergabung) dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi mengatakan koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L) diperkuat sebagai respons terhadap dokumen indicative checklist yang memuat penilaian kesesuaian regulasi nasional dengan ketentuan CPTPP.

“Di tengah ketidakpastian hubungan ekonomi internasional, kepercayaan terhadap aturan yang telah disepakati menjadi semakin penting. Indonesia meyakini bahwa sistem perdagangan yang tertib, transparan, dan adil dapat memberikan kepastian bagi dunia usaha sekaligus memastikan manfaat integrasi ekonomi dirasakan oleh masyarakat luas,” ujar Edi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Edi merinci, persiapan mencakup berbagai bidang, antara lain akses pasar, investasi, kepabeanan, aturan asal barang, pengadaan pemerintah, persaingan usaha, badan usaha milik negara (BUMN), perdagangan digital, ketenagakerjaan, dan lingkungan.

Melalui pemetaan tersebut, pemerintah mendorong seluruh K/L memperkuat sinergi untuk menyusun respons yang lengkap dan transparan terhadap ketentuan CPTPP.

Indonesia sebelumnya menyambut baik keputusan Komisi CPTPP pada Juni 2026 untuk memulai diskusi persiapan dengan Indonesia, Filipina, dan Uni Emirat Arab (UEA), sejalan dengan penilaian berdasarkan Auckland Principles.

"Tahap ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menjelaskan kebijakan yang berlaku, memperoleh masukan, dan mengidentifikasi aspek yang masih memerlukan penguatan. Pembentukan Accession Working Group (AWG) selanjutnya tetap bergantung pada prosedur yang berlaku dan konsensus anggota CPTPP," ujar dia.

Adapun pemerintah memandang aksesi CPTPP sebagai peluang untuk memperdalam kemitraan ekonomi serta mendukung diversifikasi rantai pasok. Keanggotaan dalam perjanjian ini juga diharapkan membuka peluang bagi pelaku usaha di sektor manufaktur dan jasa.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026