Jakarta (ANTARA) - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp3.923,2 triliun dengan berhasil menyerap 5,4 juta tenaga kerja, sehingga mendorong perekonomian dan industrialisasi nasional selama dua tahun masa jabatan, kata Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani.

“Jumlah investasi yang masuk total Rp3.923,2 triliun dan penyerapan tenaga kerjanya adalah 5.485.944 orang,” kata Rosan usai melaporkan perkembangan tersebut dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Rosan menjelaskan bahwa capaian investasi bernilai fantastis tersebut merupakan hasil perhitungan akumulatif sejak triwulan keempat tahun 2024 hingga triwulan ketiga tahun 2026.

Berdasarkan asal modalnya, penanaman modal dalam negeri (PMDN) mendominasi capaian tersebut dengan angka sebesar Rp1.998,7 triliun, sementara penanaman modal asing (PMA) tercatat menempel ketat di angka Rp1.924,5 triliun.

Pemerataan pembangunan ekonomi nasional juga terlihat dari porsi investasi di luar Pulau Jawa yang lebih tinggi, yakni mencapai Rp2.031 triliun atau 51,8 persen dibandingkan kawasan Pulau Jawa yang mencatatkan Rp1.892,2 triliun atau 48,2 persen.

Lebih lanjut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memacu masuknya investasi berkualitas yang tidak sekadar bernilai besar, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata melalui penguatan sektor hilirisasi.

“Yang kita inginkan dari investasi yang masuk adalah ujungnya industri hilirisasi, di antaranya kemudian industrialisasi,” ungkap Rosan.

Guna memperlancar aliran modal penopang industrialisasi tersebut, pemerintah berupaya keras memperkuat iklim penanaman modal melalui pengintegrasian sistem perizinan yang melibatkan 28 kementerian dan badan.

Langkah strategis pemangkasan birokrasi ini dirancang khusus untuk memberikan jaminan keamanan proses hukum dan efisiensi waktu bagi para pemilik modal domestik maupun internasional.

“Yang diharapkan investor kan semuanya tentunya adalah kepastian. Itu yang kita coba lakukan mengurangi ketidakpastian. Baik dari segi perizinan, baik dari segi waktu, baik dari segi iklim investasi,” kata Rosan.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Indonesia membukukan total potensi kesepakatan bisnis senilai 60 juta dolar AS (sekitar Rp1,08 triliun) dengan Kamerun dan negara-negara di kawasan Afrika Tengah selama Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 yang digelar 14-18 Oktober di Tangerang, Banten.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yaounde, Kamerun, memfasilitasi pertemuan antara 81 delegasi bisnis asal kawasan Afrika Tengah dengan para pelaku usaha Indonesia dalam 2nd Indonesia-Cameroon Business Forum (ICBF) yang diselenggarakan pada Jumat (16/10) di sela agenda TEI 2026.

Menurut keterangan resmi KBRI Yaounde yang diterima di Jakarta, Senin, terdapat 19 kesepakatan bisnis yang terjalin hingga hari terakhir TEI 2026, dengan 11 di antaranya diteken pada forum bisnis Indonesia-Kamerun tersebut.

Kesepakatan itu antara lain pembangunan pabrik pengolahan tapioka dan biogas antara PT Asindo Tech asal Indonesia dan Nego Titans Plc asal Kamerun senilai 15 juta dolar AS (Rp270,3 miliar) di Diang, Kamerun, dan senilai 10 juta dolar AS (Rp180,21 miliar) di Republik Afrika Tengah.

Perusahaan rekayasa, pengadaan, dan konstruksi asal Lampung tersebut juga berhasil meneken kerja sama penambangan pasir Sungai Sanaga di Kamerun senilai 8 juta dolar AS (Rp144,17 miliar).

Terdapat pula kerja sama penyerapan surplus produksi tapioka Nego Titans Plc ke pasar global oleh PT Sri Tani Internasional senilai 5 juta dolar AS per tahun (Rp90,1 miliar).

Perusahaan pupuk dan bioteknologi pertanian asal Sragen, Jawa Tengah, PT Turrima Agro Mass (Turrima Agro) menjalin kerja sama pembangunan pabrik pupuk organik di Kamerun dengan TMG Investment senilai 15 juta dolar AS (Rp270,3 miliar).

Kedua perusahaan telah melakukan kerja sama impor pupuk organik dari Indonesia ke Kamerun dalam sembilan tahun terakhir.

Sementara itu, Usaha Kecil dan Menegah (UKM) PT Ganiya Bogatama yang merupakan produsen abon ikan binaan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, memperoleh komitmen pembelian produk dan transfer teknologi dari Aqua Conv SA, Kamerun, senilai 800 ribu dolar AS (Rp14,42 miliar).

Kerja sama tersebut membuka peluang bagi Kamerun untuk mengembangkan industri olahan ikan air tawar, yang menjadi salah satu sumber pangan utama masyarakat negara Afrika Tengah itu.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun merangkap Chad, Guinea Ekuatorial, Gabon, Kongo, dan Republik Afrika Tengah Agung Cahaya Sumirat menyatakan bahwa Kamerun merupakan salah satu pintu masuk strategis ke pasar Afrika Tengah dan kekuatan ekonomi utama di kawasan.

KBRI Yaounde pun siap memfasilitasi hubungan bisnis, mempertemukan mitra potensial, serta mendukung penjajakan kerja sama agar peluang kolaborasi yang ada dapat berkembang menjadi transaksi dan investasi konkret.

Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Diplomasi Ekonomi Zelda Wulan Kartika menekankan pentingnya memanfaatkan momentum positif tersebut untuk memperkuat peran Indonesia di Afrika melalui kemitraan bisnis yang berkelanjutan.

Tidak hanya forum bisnis dengan pelaku usaha tingkat nasional, KBRI Yaounde juga bekerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) untuk menyelenggarakan business matching pada Kamis (15/10) khusus untuk UKM Tangsel dengan delegasi negara-negara Afrika Tengah.

Kegiatan tersebut menghasilkan enam Letter of Intent (LOI) dengan potensi nilai kerja sama lebih dari 300 ribu dolar AS (Rp5,41 miliar) yang mencakup pengembangan industri perikanan air tawar di Kamerun, serta peluang pemasaran produk bumbu, makanan olahan, dan bahan kimia dari Indonesia.

Delegasi negara-negara Afrika Tengah juga mengunjungi sekolah dan puskesmas unggulan di Tangsel untuk menjajaki peluang kerja sama di bidang pendidikan dan kesehatan, serta mempelajari praktik pengelolaan sampah dan pengembangan ekowisata.

KBRI Yaounde juga bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola Kamerun (Federation Camerounaise de Football/FECAFOOT) untuk menggelar coaching clinic bagi 30 siswa sekolah sepak bola di Tangsel serta pertandingan persahabatan yang dihadiri oleh lebih dari 150 penonton sebagai ajang untuk mempererat hubungan antarmasyarakat kedua negara.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengantisipasi keterlibatan pelajar dalam aksi demonstrasi pada Selasa (20/10), menyusul adanya informasi mengenai potensi mobilisasi massa yang melibatkan peserta didik.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor Bambang Widodo Tawekal di Cibinong, Senin, mengatakan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh satuan pendidikan untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pelajar.

"Peserta didik diimbau tetap fokus mengikuti kegiatan belajar dan tidak terlibat dalam aksi demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan maupun membahayakan keselamatan," kata Bambang.

Ia menjelaskan imbauan tersebut berlaku bagi peserta didik jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau pendidikan kesetaraan, baik negeri maupun swasta.

Menurut dia, langkah tersebut menindaklanjuti Surat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 38566/PW.01/SEKRE tertanggal 16 Oktober 2026 terkait antisipasi potensi mobilisasi massa yang melibatkan peserta didik.

Selain mencegah keterlibatan pelajar dalam demonstrasi, Pemkab Bogor mengingatkan penerapan jam malam bagi peserta didik mulai pukul 21.00 WIB hingga 04.00 WIB.

Ketentuan itu mengacu pada Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 51/Pa.03/Disdik tertanggal 23 Mei 2025 tentang Penerapan Jam Malam bagi Peserta Didik untuk Mewujudkan Generasi Panca Waluya Jawa Barat Istimewa.

Bambang menjelaskan peserta didik tetap dapat mengikuti kegiatan keagamaan maupun sosial di lingkungan tempat tinggal dengan sepengetahuan orang tua atau wali.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor juga meminta wakil kepala sekolah bidang kesiswaan berkoordinasi lintas sekolah untuk memantau aktivitas peserta didik, sementara pengawas sekolah melakukan pemantauan terhadap langkah pencegahan dan pembinaan.

Hasil pemantauan tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pengawasan di masing-masing satuan pendidikan.

Ia menambahkan keterlibatan orang tua menjadi bagian penting dalam memastikan peserta didik tidak terpengaruh provokasi maupun ajakan mengikuti kegiatan yang berisiko terhadap keselamatan.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Ini sangat penting untuk disegerakan, agar jika kembali terjadi bencana susulan dampaknya bisa diminimalkan.

Padang (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menginstruksikan percepatan pembangunan bendungan penahan (check dam), guna mengurangi risiko banjir bandang susulan yang membawa batu, kayu dan material lainnya ke kawasan permukiman warga.

“Ini sangat penting untuk disegerakan, agar jika kembali terjadi bencana susulan dampaknya bisa diminimalkan,” kata Menteri PU Dody Hanggodo, di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Senin, saat meninjau kawasan Perumahan Lumin Park Cluster, Lubuk Minturun, Kota Padang pada tanggal 10 Oktober 2026 kembali diterjang banjir bandang.

Ia menjelaskan dari hasil peninjauan awal tim teknik di wilayah terdampak seperti Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan, ancaman terbesar banjir bandang berasal dari material kayu dan batu yang terbawa dari hulu.

Sehingga pembangunan bendungan penahan dirancang agar material padat tersaring di bagian atas, sehingga air yang mengalir ke hilir tidak lagi membawa potensi bahaya banjir bah.

Saat ini proses pengerjaan bendungan penahan tersebut telah berjalan dengan melibatkan tim teknis yang berpengalaman.

Selain menginstruksikan percepatan pembangunan bendungan penahan, ia juga menginstruksikan balai terkait untuk melakukan pemeriksaan rutin dan berkala pada hulu-hulu sungai di Sumbar.

Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi ancaman bencana alam susulan, terutama saat hujan intensitas lebat kembali terjadi di Ranah Minang.

“Teman-teman Balai Sungai sudah saya instruksikan untuk cek dahulu kondisi hulu. Jangan sampai di atas banyak tanggul-tanggul alam terbentuk akibat tumpukan kayu,” katanya lagi.

Langkah percepatan ini berpedoman pada arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan pasca bencana tidak hanya bersifat sementara, melainkan membangun infrastruktur yang lebih tangguh dan memberikan rasa aman jangka panjang bagi masyarakat.

Sementara untuk di kawasan hilir pengerjaan normalisasi sungai terus digenjot dengan mengeruk puluhan ribu meter kubik sedimen pasir dan lumpur.

Langkah penanganan darurat lainnya mencakup pembersihan lumpur di pemukiman warga, tempat ibadah, serta pemulihan jaringan air bersih PDAM yang sempat terganggu akibat bencana juga terus dikebut oleh tim terkait.

Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Fundamental PGE tetap kuat. Produksi tumbuh di atas target, laba meningkat dua digit, dan neraca kami sehat. Ke depan, kami terus memperluas akses terhadap pembiayaan berbiaya kompetitif

Jakarta (ANTARA) - Direktur Keuangan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) Fransetya Hasudungan Hutabarat menuturkan, kinerja operasional yang solid turut menopang fundamental keuangan Perseroan dan pada semester I-2026 membukukan pendapatan 79,61 juta dolar AS meningkat 15,48 persen.

"Fundamental PGE tetap kuat. Produksi tumbuh di atas target, laba meningkat dua digit, dan neraca kami sehat. Ke depan, kami terus memperluas akses terhadap pembiayaan berbiaya kompetitif," kata Fransetya dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, beberapa proyek strategis telah masuk dalam Green Book Bappenas 2026. Hal ini membuka peluang pendanaan konsesional (concessional financing) dari lembaga pembiayaan internasional dengan biaya modal lebih rendah.

Ia menjelaskan bahwa ketika mendapatkan biaya yang rendah maka diharapkan dapat meningkatkan keekonomian proyek dan daya saing investasi.

Fransetya menjelaskan bahwa fokus PGE bukan sekadar memastikan ketersediaan pendanaan. PGE juga mengoptimalkan struktur permodalan dengan menjaga keseimbangan antara ekuitas dan utang serta profil kredit yang kuat.

"Dengan begitu, kami terus menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemegang saham dan investor," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa PGE melanjutkan strategi pertumbuhan melalui optimalisasi aset eksisting, ekspansi kapasitas, serta pengembangan sumber pendapatan baru.

Di mana sejumlah proyek yang dikembangkan mencakup Lumut Balai Unit 3 dan 4, Hululais Unit 1 dan 2, serta Lahendong Unit 7 dan 8.

"Perseroan menargetkan kapasitas terpasang mencapai 1 gigawatt (GW) pada 2028 dan 1,8 GW pada 2034," katanya menambahkan.

Ia mengatakan bahwa hingga 30 Juni 2026, PGE membukukan pendapatan 235,027 juta dolar Amerika Serikat (AS), tumbuh 14,7 persen (yoy) dari 204,850 juta dolar AS pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Laba bersih menunjukkan akselerasi pada kuartal II 2026, dari 43,899 juta dolar AS pada kuartal I menjadi akumulasi 79,605 juta dolar AS hingga akhir Juni 2026, atau tumbuh 15,48 persen secara tahunan.

Menurut dia, selain pertumbuhan laba struktur permodalan juga semakin sehat. Ekuitas tercatat 2,006 miliar dolar AS, sementara liabilitas turun 2,80 persen dibandingkan akhir 2025 menjadi 961,184 juta dolar AS.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Kondisi perairan di sejumlah wilayah pesisir saat ini turut menjadi perhatian.

Timika (ANTARA) - Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia mendukung Pemerintah Mimika, Papua Tengah, membahas kendala transportasi yang saat ini dihadapi oleh masyarakat di wilayah pesisir dan pegunungan Mimika.

Ketua Pengurus YPMAK Leonardus Tumuka, di Timika, Senin, mengatakan masalah transportasi laut dan juga udara menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam membawa hasil pertanian dan perikanannya untuk dipasarkan di Kota Timika.

"Kami sebagai mitra strategis pemerintah siap duduk bersama dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama membahas dan mencarikan solusi masalah transportasi yang saat ini dialami masyarakat," ujarnya.

Leonardus menjelaskan, kondisi perairan di sejumlah wilayah pesisir saat ini turut menjadi perhatian. Pendangkalan terjadi tidak hanya di wilayah timur, tetapi juga di wilayah barat. Kondisi tersebut diperparah oleh berbagai faktor seperti abrasi.

“Jadi ketika masyarakat memilih melalui jalur laut itu juga sangat berbahaya, karena kondisi cuaca yang tidak menentu dan sangat membahayakan masyarakat," ujarnya.

Ia menilai, penyediaan akses transportasi yang lebih baik akan memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, khususnya dalam mobilisasi warga serta distribusi hasil usaha masyarakat dari wilayah pesisir dan pedalaman menuju pusat kota.

Leonardus berharap mobilisasi masyarakat dapat dilakukan secara lebih intensif dan terjadwal. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya lebih mudah bepergian dari dan menuju kampung, tetapi juga dapat membawa hasil tangkapan laut maupun hasil kebun untuk dipasarkan di kota.

“Akses transportasi di sini terutama mobilisasi masyarakat sendiri untuk pergi atau pulang, kalau bisa dalam seminggu ini secara intensif dilakukan setiap waktu. Ini juga membantu mobilisasi hasil tangkapan, hasil kebun langsung ke kota,” ujarnya lagi.

Bukan hanya wilayah pesisir, akses transportasi di wilayah pegunungan juga harus menjadi perhatian bersama, agar mampu membantu masyarakat di wilayah tersebut dalam memobilisasi hasil pertaniannya.

Pada jangka pendek saat ini ketersediaan akses transportasi menjadi sangat penting untuk membantu masyarakat.

Ia juga berharap untuk solusi jangka panjang, pemerintah perlu memastikan akses jalan darat terhubung hingga ke wilayah Mimika barat jauh dan timur jauh.

"Sehingga kita mencoba memperbaiki kondisi topografi yang sudah dangkal akibat abrasi ini. Wilayah lain di Papua ini butuh pasir, apakah pasir pasir ini bisa digeser ke Merauke dan Asmat. Hal ini perlu dilakukan bersama semua pemangku kepentingan untuk menolong masyarakat kita," ujarnya.

Selain di wilayah pesisir, wilayah pegunungan Mimika juga mengalami kendala dalam transportasi dan akses kehidupan masyarakat di sana juga sangat berat.

"Ini memang kita perlu bicara bersama sampai tuntas, lalu jangka panjang seperti apa," ujarnya lagi.

Menurutnya, peningkatan akses transportasi menjadi bagian penting dalam membuka konektivitas, sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat di wilayah pesisir dan pegunungan Mimika.

Pewarta: Marselinus Nara
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bekasi, Jawa Barat (ANTARA) - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) dan Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) mendorong penguatan implementasi, khususnya ketersediaan pasokan di kebijakan subsidi harga gas bumi tertentu (HGBT) guna memacu kinerja.

Ketua Umum FIPGB Yustinus Gunawan menyampaikan merujuk Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur yang ekspansif selama 29 bulan berturut-turut hingga awal 2024, menjadi bukti HGBT berhasil memulihkan kinerja industri yang sempat turun.

Menurutnya, dalam keterangan di Jakarta, Senin, pelaksanaan kebijakan yang diinisiasi pada masa pandemi COVID-19 tersebut menjadi pembuktian atas keakurasian pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Pihaknya mencatat pada Juni 2026, 27,5 persen volume alokasi yang dibayar dengan harga HGBT 7 dollar AS per million british thermal unit (MMBTU), sementara sisanya dipenuhi dari gas regasifikasi LNG seharga sekitar 20 dollar AS.

Adapun Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkirakan kebutuhan gas industri sekitar 2.700 million standard cubic feet per day​​​​​​​ (MMSCFD), sedangkan yang terpenuhi melalui skema HGBT sekitar 1.600 MMSCFD.

Kemenperin juga mencatat dampak positif HGBT terhadap sektor industri pada 2020-2023 mencapai Rp147,11 triliun.

Sementara itu, Asaki menilai kebijakan HGBT mesti dilihat sebagai investasi strategis negara untuk menciptakan nilai tambah industri, meningkatkan daya saing produk nasional, memperluas investasi, dan menciptakan lapangan kerja.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keandalan pasokan gas bagi industri.

Sebelumnya, Ketua Asaki Edy Suyanto menyoroti pembatasan pemanfaatan gas HGBT sejak September 2026 yang dinilai menjadi tantangan bagi industri keramik nasional.

Asaki memperkirakan harga gas rata-rata dapat mencapai 8-8,5 dolar AS per MMBTU melalui kombinasi skema HGBT dan biaya regasifikasi gas alam cair (LNG).

Namun, keterbatasan akses gas HGBT yang hanya mencakup sekitar 40 persen kebutuhan membuat harga rata-rata gas industri di Jawa bagian barat mencapai sekitar 12 dolar AS per MMBTU dan di wilayah timur sekitar 9 dolar AS per MMBTU.

Selain itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah mengatasi persoalan pasokan dan harga gas bumi untuk industri guna menjaga keberlangsungan produksi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin menilai persoalan gas industri merupakan masalah klasik yang telah berlangsung bertahun-tahun dan belum terselesaikan secara menyeluruh.

Menurut Saleh, dalam keterangan di Jakarta, Selasa (13/10), terdapat dua persoalan mendasar yang perlu segera ditangani pemerintah, yakni kepastian ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga gas bagi industri dalam negeri.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Problemnya adalah memang kemarin terjadi kapal yang terlambat masuk dari Jawa ke Bali untuk menyuplai

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan gangguan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Bali serta Jawa Timur, seperti di Bangkalan dan Sampang sudah terurai.

"Tadi saya sudah mendapat laporan bahwa sudah bisa terurai dengan pasokan yang sudah mereka (Pertamina) lakukan di sana (Jawa Timur)," kata Bahlil dalam pernyataan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Bahlil menjelaskan kendala pasokan BBM di Bali sebelumnya terjadi akibat keterlambatan kapal pengangkut BBM dari Jawa. Pemerintah bersama Pertamina dan unsur pemerintah daerah serta aparat keamanan telah berkoordinasi untuk menangani persoalan tersebut.

"Problemnya adalah memang kemarin terjadi kapal yang terlambat masuk dari Jawa ke Bali untuk menyuplai. Tapi sekarang sudah bisa terurai yang dibantu oleh Gubernur, Forkopimda dalam hal ini Gubernur dan Kapolda dan TNI, dan sudah tentu Pertamina melakukan ini," ujarnya.

Bahlil mengatakan cadangan BBM di Bali telah meningkat menjadi 11-12 hari. Dia meminta agar cadangan tersebut ditingkatkan menjadi 15 hari dalam satu minggu ke depan sehingga setara dengan standar nasional.

"Sekarang statusnya Bali cadangannya kita naikkan, sekarang per hari ini sudah menjadi 11 sampai 12 hari, dan saya minta untuk satu minggu ke depan bisa mencapai dengan 15 hari," kata Bahlil.

Sementara itu, terkait gangguan pasokan di Bangkalan dan Sampang, Jawa Timur, Bahlil mengatakan persoalan tersebut berkaitan dengan distribusi yang menjadi tanggung jawab Pertamina.

“Distribusi. Cadangan nasional kita kan di 16 sampai 18 hari,” kata Bahlil saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai penyebab gangguan pasokan BBM di wilayah tersebut.

Bahlil juga memastikan cadangan nasional Pertalite berada pada kisaran 16-18 hari, sedangkan BBM jenis RON 92, RON 95, RON 98, dan solar masing-masing memiliki cadangan di atas 20 hari.

"Saya dapat pastikan bahwa cadangan nasional kita untuk Pertalite itu 16 sampai 18 hari. Untuk yang RON 92, RON 95, RON 98 itu di atas 20 hari semua. Termasuk solar kita semua di atas 20 hari," kata dia.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Saya dapat pastikan bahwa cadangan nasional kita untuk pertalite itu 16 sampai 18 hari.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia memastikan cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman di tengah ketidakpastian global.

"Saya dapat pastikan bahwa cadangan nasional kita untuk pertalite itu 16 sampai 18 hari. Untuk yang RON 92, RON 95, RON 98 itu di atas 20 hari semua. Termasuk solar kita semua di atas 20 hari," kata Bahlil dalam pernyataan pers, usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Bahlil menjelaskan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) saat ini telah mencapai kisaran 105-106 dolar Amerika Serikat (AS) per barel. Sementara itu, rata-rata harga ICP sejak Januari hingga Oktober 2026 berada di kisaran 91-92 dolar Amerika Serikat (AS) per barel.

Menurut dia, perkembangan tersebut menjadi bagian dari situasi global yang semakin tidak menentu.

Selain membahas kondisi pasokan BBM nasional, Bahlil juga melaporkan perkembangan distribusi BBM di Bali yang sebelumnya mengalami kendala akibat keterlambatan kapal pengangkut pasokan dari Jawa.

Dia mengatakan cadangan BBM di Bali telah meningkat menjadi 11-12 hari. Pemerintah meminta agar cadangan tersebut ditingkatkan menjadi 15 hari dalam satu minggu ke depan, sehingga setara dengan standar nasional.

"Sekarang statusnya Bali cadangannya kita naikkan, sekarang per hari ini sudah menjadi 11 sampai 12 hari, dan saya minta untuk satu minggu ke depan bisa mencapai dengan 15 hari, sehingga dia betul-betul sama dengan standar nasional," ucap dia.

Bahlil menyebut kendala distribusi di Bali telah terurai melalui koordinasi pemerintah daerah, aparat keamanan, dan Pertamina.

Terkait laporan gangguan pasokan BBM di Bangkalan dan Sampang, Jawa Timur, Bahlil mengatakan Pertamina telah melaporkan bahwa persoalan tersebut dapat diatasi melalui penyaluran pasokan tambahan.

Dia menegaskan bahwa kendala di sejumlah daerah tersebut berkaitan dengan distribusi, bukan kondisi cadangan BBM nasional secara keseluruhan.

"Saya sudah mendapat laporan bahwa sudah bisa terurai dengan pasokan yang sudah mereka lakukan di sana, (penyebabnya) distribusi. Cadangan nasional kita kan di 16 sampai 18 hari," kata Bahlil.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jajaran kepolisian harus betul-betul menjamin semua program daripada pemerintah....

Jakarta (ANTARA) - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas dugaan pelanggaran di sektor pangan, menyusul laporan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kepada Kapolri, demi melindungi warga dari praktik kecurangan.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengatakan, pihaknya telah menerima surat dari Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kepada Kepala Kepolisian RI (Kapolri) dan mendapatkan penjelasan langsung mengenai sejumlah persoalan pangan yang membutuhkan tindak lanjut kepolisian.

“Surat itu sudah sampai ke kami, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Menteri apa yang harus dilakukan oleh jajaran kepolisian,” kata Asep dalam ditemui awak media seusai menemui Mentan, di Jakarta, Senin.

Ia memastikan penyelidikan hingga penegakan hukum akan dilakukan untuk menindak pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum dan memastikan kepentingan masyarakat tidak dirugikan oleh praktik curang dalam tata niaga pangan.

Asep menegaskan, Bareskrim akan bergerak menindaklanjuti laporan tersebut melalui tahapan penegakan hukum, mulai dari penyelidikan hingga proses hukum terhadap pihak yang ditemukan melakukan pelanggaran.

“Tentunya kami akan langsung melakukan kegiatan-kegiatan dari mulai penyelidikan sampai nanti ke penegakan hukum,” katanya menegaskan.

Salah satu fokus penanganan adalah dugaan pelanggaran oleh importir. Asep menyebutkan, Bareskrim akan mengecek perkembangan penanganan perkara, termasuk empat laporan polisi yang tengah diproses, serta menelusuri perusahaan atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran.

“Kemudian ada empat laporan polisi yang sedang kita terproses dan kita akan terus mengecek perusahaan-perusahaan atau badan hukum yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sehingga kita bisa lakukan proses-proses selanjutnya,” ujarnya lagi.

Selain importir, persoalan pakan ternak juga masuk dalam 11 prioritas yang akan ditindaklanjuti. Bareskrim akan mendalami setiap dugaan pelanggaran berdasarkan fakta dan bukti untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

Asep menekankan, penegakan hukum di sektor pangan merupakan bagian dari tanggung jawab kepolisian dalam mengawal program strategis pemerintah, terutama karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

“Jajaran kepolisian harus betul-betul menjamin semua program daripada pemerintah, semua program strategis dari Bapak Presiden harus berjalan karena ini berhubungan dengan hajat hidup orang banyak,” katanya pula.

Sebelumnya, Mentan telah menyurati Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto untuk meminta dukungan penegakan hukum terhadap dugaan praktik mafia pangan.

Surat tersebut merupakan yang kedua kalinya disampaikan Mentan kepada Kapolri, setelah sebelumnya ia meminta dukungan serupa kepada Kapolri terdahulu.

Laporan itu mencakup sejumlah persoalan, mulai dari dugaan pelanggaran tata niaga ayam dan telur, kecurangan beras fortifikasi, hingga perkara lain yang telah ditangani aparat penegak hukum.

”Sudah kami bersurat dua kali ke Kapolri,” kata Mentan pula.

Menurut Amran, dugaan permainan dalam tata niaga pangan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena dampaknya langsung dirasakan peternak, produsen, dan konsumen.

Penegakan hukum diperlukan untuk memastikan rantai distribusi berjalan sehat serta mencegah praktik yang merugikan masyarakat dan mengganggu kebijakan pemerintah.

Amran menegaskan, pengawasan dan penindakan harus menjangkau berbagai komoditas, bukan hanya satu sektor. Ia menyebut Satgas Pangan Polri telah menetapkan 102 tersangka dalam penindakan sepanjang 2024 hingga 2026, dan jumlah tersebut berpotensi bertambah.

Sebelumnya, Polri, Kejaksaan, dan Kementan juga membongkar dugaan praktik beras oplosan yang melibatkan 212 produsen dengan taksiran kerugian masyarakat mencapai Rp99 triliun.

Dalam kasus minyak goreng, Amran turut menyebut telah menyerahkan 20 pelaku kepada penegak hukum.

“Beras juga, minyak goreng juga, kita harus awasi,” ujarnya lagi.

Persoalan tata niaga pangan kembali menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Kementerian Dalam Negeri pada 12 Oktober 2026. Ayam, telur, dan beras termasuk komoditas yang perlu diwaspadai.

Dalam keterangan resmi pada Kamis (15/10), Mentan mengungkapkan adanya kesenjangan harga ayam yang tajam, yakni sekitar Rp20.000–Rp21.000 per kilogram di tingkat peternak, sementara harga di tingkat konsumen mencapai Rp45.000 per kilogram.

“Yang berteriak produsen, kemudian juga konsumen. Artinya ada yang tidak sehat,” katanya menegaskan.

Langkah Bareskrim menindaklanjuti laporan tersebut menjadi bagian penting untuk mengurai dugaan penyimpangan dalam tata niaga pangan.

Penanganan yang tegas dan tuntas diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, melindungi peternak dan konsumen, serta memastikan pangan tidak menjadi ruang bagi praktik curang yang merugikan kepentingan rakyat, kata dia pula.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Penting untuk menjaga momentum positif penyelesaian IEU-CEPA melalui penguatan koordinasi dan diplomasi dengan institusi UE

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mendorong percepatan penandatanganan dan ratifikasi Perjanjian Kemitraan Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) agar segera berlaku mulai awal 2027.

Sebab, implementasi IEU-CEPA nantinya dapat membuka peluang pasar Eropa yang lebih luas bagi produk Indonesia.

“Penting untuk menjaga momentum positif penyelesaian IEU-CEPA melalui penguatan koordinasi dan diplomasi dengan institusi UE. Percepatan penandatanganan juga perlu diikuti dengan persiapan ratifikasi dan implementasi agar manfaat perjanjian dapat segera dirasakan oleh pelaku usaha kedua pihak,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Setelah mencapai penyelesaian substantif pada September 2025 serta menuntaskan proses legal scrubbing pada Agustus 2026, Indonesia dan Uni Eropa kini memasuki tahapan akhir persiapan penandatanganan.

Pada bulan Juni 2026, Komisi Eropa telah menyampaikan proposal mengenai IEU-CEPA kepada Dewan Uni Eropa untuk mendapatkan persetujuan penandatanganan dan penyelesaiannya.

Kedutaan Besar RI untuk Belgia, Keharyapatihan Luksemburg, dan Uni Eropa juga menyampaikan perkembangan komunikasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan Uni Eropa, termasuk Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Maroš Šefčovič, guna mendorong percepatan penyelesaian prosedur internal Uni Eropa.

Kedua pihak terus mengupayakan agar penandatanganan IEU-CEPA dapat terlaksana sebelum akhir tahun 2026.

Selain IEU-CEPA, pemerintah juga tengah fokus memperkuat berbagai perjanjian perdagangan bebas lain seperti Indonesia-Canada CEPA (I-CA CEPA) dan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA).

Haryo menerangkan, berdasarkan beberapa analisis dampak perjanjian perdagangan bebas, IEU-CEPA berpotensi memberikan dampak peningkatan ekspor Indonesia hingga 10,9 miliar dolar AS, I-CA CEPA berpotensi meningkatkan ekspor sekitar 1,6 miliar dolar AS, dan I-EAEU FTA sekitar 2,2 milar – 2,89 miliar dolar AS.

Angka tersebut menunjukkan bahwa perjanjian perdagangan tidak hanya memberikan manfaat berupa penurunan tarif, tetapi juga membuka ruang ekspansi perdagangan yang dapat diarahkan pada komoditas yang memiliki kapasitas produksi dan potensi permintaan di negara mitra.

Sejalan dengan hal itu, hasil Export Potential Analysis menunjukkan bahwa pemanfaatan CEPA/FTA dapat diarahkan pada sejumlah komoditas yang memiliki export gap cukup besar.

Export gap tersebut diperoleh dari selisih antara nilai ekspor saat ini dengan nilai ekspor yang secara potensial masih bisa dicapai di pasar mitra.

Untuk Uni Eropa, EFTA, dan Inggris (UK), peluang utama antara lain terdapat pada komoditas kelapa sawit dan produk turunannya, kendaraan bermotor, kopi, kakao, karet dan produk karet, besi dan baja, kayu olahan, serta produk perikanan.

Untuk Kanada, peluang ekspor terutama terdapat pada mineral dan logam, produk kimia, kendaraan, kayu/karet, serta mesin dan peralatan elektronik.

Sementara itu, makanan dan minuman, hasil laut, alas kaki, produk kayu olahan, elektronik, otomotif, dan produk kerajinan menjadi kelompok produk yang dapat didorong melalui I-CA CEPA. Adapun di kawasan EAEU, peluang ekspor terutama berasal dari produk kimia, produk nabati, kendaraan, mineral dan logam, serta kayu, kertas, karet dan plastik.

Pada tingkat komoditas, kelapa sawit, alas kaki, udang, karet alam, kopi, dan minyak atsiri termasuk produk yang memperoleh peluang tarif lebih baik melalui I-EAEU FTA.

“Diperlukan sinergi antara Pemerintah Indonesia dan Perwakilan RI di Brussels untuk mengawal penyelesaian IEU-CEPA sekaligus memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara anggota Uni Eropa yang diharapkan dapat mempercepat realisasi manfaat perjanjian serta menjadi fondasi bagi kemitraan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa yang semakin erat dan berkelanjutan,” tutup Haryo.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Untuk keluar dari middle income trap ini kita perlu ada satu roadmap. Roadmap ini salah satu yang terbaik itu adalah masuk ke OECD

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai aksesi ke Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menjadi langkah penting agar Indonesia mampu keluar dari middle income trap atau jebakan pendapatan menengah.

“Untuk keluar dari middle income trap ini kita perlu ada satu roadmap. Roadmap ini salah satu yang terbaik itu adalah masuk ke OECD,” kata Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James T. Riady di Jakarta, Senin.

James mengatakan bahwa Kadin Indonesia bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah meluncurkan “OECD Private Sector Playbook” pada April 2026 sebagai panduan bagi sektor swasta dalam mendukung proses aksesi Indonesia.

“Jadi dengan standar, dengan rangka, dengan governance yang kita patok sendiri dengan OECD ini, ini menjadi roadmap untuk keluar dari middle income trap,” ujar James.

Selain itu, aksesi Indonesia ke dalam OECD juga diharapkan mampu mempercepat transformasi perekonomian Indonesia, di antaranya memperkuat koherensi regulasi, meningkatkan standar tata kelola, serta menciptakan lingkungan bisnis yang lebih dapat diprediksi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan Indonesia dapat merampungkan proses aksesi ke OECD dalam kurun waktu dua tahun.

Airlangga dalam The 14th US-Indonesia Investment Summit di Jakarta, Selasa (6/10), menjelaskan, Indonesia telah menyerahkan hampir 20 dari 24 bab yang perlu dipenuhi kepada OECD.

Artinya, proses yang telah Indonesia lalu setara 75-80 persen, menurut Airlanga.

“Mudah-mudahan dalam dua tahun kita dapat menuntaskan keanggotaan OECD,” kata Airlangga.

Adapun Indonesia menargetkan proses tinjauan teknis (technical review) aksesi keanggotaan OECD rampung dalam waktu 3-4 tahun ke depan.

Pada fase awal pengumpulan informasi (Information Gathering), Indonesia telah menerima 20 kuesioner dari OECD. Selain itu, OECD juga sudah melaksanakan Fact-Finding Mission (FFM) untuk meninjau kebijakan lingkungan hidup serta tata kelola publik.

​​​​​​​

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026