Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong peningkatan ekspor Indonesia sekaligus memperluas pasar bagi produk nasional dalam ajang Indonesia-Russia Business Forum bertajuk “Made in Indonesia: Doubling Trade and Investment between Indonesia and Russia”.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan, ekspor Indonesia saat ini bernilai sekitar 300 miliar dolar AS, dan nilai perdagangan Indonesia dan Rusia mencapai sekitar 5 miliar dolar AS.

Namun, ia menyoroti Indonesia masih mengalami defisit perdagangan sekitar 1 miliar dolar AS sehingga perlu meningkatkan ekspor ke Rusia.

Selain itu, Anindya menambahkan Indonesia perlu memperluas peluang agar Rusia semakin banyak membeli produk Indonesia. Di sisi lain, kerja sama kedua negara juga dapat dikembangkan melalui investasi dan pemanfaatan teknologi Rusia di Indonesia.

“Tapi intinya bagaimana Rusia itu bisa juga buy from Indonesia. But first, we make in Indonesia dengan teknologi dan investasi Rusia. Jadi saya rasa itu menarik sekali,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia Bidang Luar Negeri James T. Riady mengatakan, kawasan Pasifik akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia dalam satu abad mendatang.

Menurutnya, pusat perhatian ekonomi dunia tidak lagi hanya berada di kawasan Atlantik, tetapi semakin bergeser ke Pasifik, dengan Amerika Serikat, Tiongkok dan Indonesia sebagai negara yang memiliki peran penting.

James menilai Indonesia memiliki posisi strategis berkat letak geografis, sumber daya manusia, kekayaan alam, dan besarnya pasar domestik.

Karena itu, James mendorong perusahaan-perusahaan Rusia untuk mulai berinvestasi di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai bagian dari strategi pertumbuhan bisnis mereka.

Ia menambahkan, peningkatan ekspor Indonesia ke Rusia perlu diimbangi dengan masuknya investasi, pembangunan pabrik, serta transfer teknologi dan keahlian dari Rusia ke Indonesia.

“Kita bisa mengekspor banyak produk ke sana, tetapi kita membutuhkan pabrik-pabrik Rusia, teknologi Rusia, dan keahlian Rusia untuk berinvestasi di Indonesia,” ujarnya.

Lebih jauh, Ketua Komite Bilateral Rusia-Belarusia Kadin Indonesia Didit Ratam mengatakan Indonesia-Russia Business Forum yang digelar pada Kamis (15/10), mempertemukan pemimpin pemerintah dan pelaku usaha dari kedua negara yang ingin menjajaki pasar, mencari mitra bisnis, mengembangkan peluang investasi, dan merealisasikan berbagai proyek kerja sama.

Sejumlah sektor yang terlibat mencakup pelayaran dan pembuatan kapal, keuangan, perdagangan, logistik, pertanian, dan industri. Perwakilan Danantara juga hadir untuk mendukung pembahasan peluang kerja sama investasi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa sertifikasi kompetensi pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus berbasis kemampuan nyata, bukan sekadar formalitas.

“Karena itu, proses sertifikasi perlu didukung standar yang jelas, asesor kompeten, serta tata kelola yang menjamin objektivitas dan kredibilitas hasil asesmen,” kata Wamenaker dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, Afriansyah mengatakan perkembangan teknologi dan dinamika bisnis menuntut tenaga kerja yang terampil, berintegritas, dan adaptif.

Ia menambahkan, kompetensi pekerja karena itu perlu selaras dengan standar industri, risiko pekerjaan, serta kebutuhan bisnis di lapangan.

Dalam konteks tersebut, ia menilai, Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kedua (LSP P2) di lingkungan BUMN memiliki peran penting karena memahami proses bisnis dan tuntutan kompetensi setiap jabatan.

Pemahaman ini menjadi modal untuk menyusun skema sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan, tetapi harus diimbangi tata kelola yang kuat.

“Kedekatan itu harus diimbangi dengan tata kelola yang kuat, seperti asesor kompeten, metode tepat, bukti memadai, dan keputusan objektif sesuai ketentuan. Kredibilitas menjadi modal utama. Sertifikat juga harus mencerminkan kompetensi nyata, bukan formalitas,” ujar Afriansyah.

Ia menambahkan, pengembangan kompetensi perlu dipandang sebagai siklus berkelanjutan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan industri, penyusunan standar kompetensi, pelatihan, asesmen, dan sertifikasi, hingga penerapan kompetensi dalam kinerja nyata.

Dengan demikian, sertifikasi tidak berhenti pada proses pengakuan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memastikan kompetensi pekerja sesuai dengan tuntutan pekerjaan.

Selain itu, Afriansyah juga menyoroti pemanfaatan digitalisasi dalam pengelolaan sertifikasi kompetensi.

Pengelolaan data yang terpadu diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses dan kualitas pengambilan keputusan. Namun, penggunaan teknologi tetap harus menjaga objektivitas asesmen dan integritas seluruh proses sertifikasi.

“Teknologi memperkuat proses, bukan menggantikan integritas asesmen dan profesionalisme,” kata dia.

Untuk mendukung ekosistem kompetensi yang kredibel, diperlukan kolaborasi lintas sektor. Kemnaker berperan dalam perumusan kebijakan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memperkuat sistem sertifikasi, sedangkan Danantara dan BUMN berperan dalam memetakan kebutuhan talenta.

“Sertifikasi bukan sekadar sertifikat, melainkan pengakuan yang dibangun melalui standar jelas, integritas, dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Afriansyah.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT TASPEN (Persero) bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk memperkuat tata kelola pembayaran pensiun untuk mewujudkan transparansi, ketepatan sasaran, dan kemudahan penyaluran hak-hak Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pensiunan di seluruh Indonesia.

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dalam rangka membangun integrasi data berbasis sistem antara TASPEN dan Ditjen Perbendaharaan dalam Pertukaran Data Pengelolaan dan Pelaporan Program Pensiun, Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) Aparatur Sipil Negara (ASN).

Corporate Secretary TASPEN, Henra, menyampaikan bahwa kolaborasi ini adalah bagian dari upaya TASPEN untuk memperkuat tata kelola dan pengelolaan data sebagai fondasi penyelenggaraan layanan jaminan sosial ASN yang andal.

"Melalui sinergi ini, TASPEN terus mendorong pengelolaan data yang aman, akurat, dan terintegrasi sehingga seluruh manfaat dapat diterima tepat waktu dan tepat sasaran bagi lebih dari 9 juta penerima manfaat dan 16.932 titik layanan di seluruh Indonesia," jelasnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Kerja sama ini mencakup pengintegrasian data antar-aplikasi diantaranya Pembayaran Manfaat Pensiun yang melayani pertukaran data peserta TASPEN beserta data diri dan data keluarga, perhitungan pembayaran iuran program JKK dan JKM yang berupa data Peserta Aktif, Pertukaran Data Iuran yang melayani pengelolaan data Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pegawai ASN pusat dan daerah (di luar Kemenhan dan Polri) beserta data keluarga.

Integrasi juga dilakukan untuk sistem Pelaporan & Evaluasi yang melayani pertukaran data autentikasi pensiun, saldo uang pensiun, keterlanjuran bayar, klaim JKK/JKM, estimasi iuran THT, hingga saldo transaksi akumulasi iuran; dan Percepatan Layanan untuk pencairan klaim hak yang lebih efisien bagi pegawai aktif yang meninggal dunia.

Upaya penguatan tata kelola dan integrasi data ini juga menjadi wujud nyata TASPEN dalam mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya pada agenda pemantapan reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas tata kelola pemerintahan, pembentukan Center of Excellence, serta optimalisasi kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Kerja sama TASPEN dan Kementerian Keuangan dilakukan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Mitra Pembayaran Pensiun di Aula Gedung Yusuf Anwar, Komplek Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Jakarta.

Dalam kesempatan ini, TASPEN juga memberikan penghargaan kepada Mitra Kerja Pembayaran Pensiun Terbaik. Penilaian ini diberikan melalui rangkaian penilaian yang dilakukan secara obyektif berdasarkan hasil evaluasi kinerja serta tingkat pencapaian autentikasi peserta.

Hingga saat ini, TASPEN telah bekerja sama dengan 46 mitra bayar Perbankan dan POS di seluruh Indonesia untuk mendukung kelancaran pembayaran manfaat pensiun. Setiap mitra bayar wajib memenuhi persyaratan, mengikuti proses evaluasi, serta menerapkan standar layanan dan tata Kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

TASPEN juga memastikan bahwa seluruh mitra bayar diperlakukan secara setara dan memiliki peran yang sama penting dalam mendukung kualitas layanan kepada peserta.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menegaskan pentingnya perluasan akses pembiayaan, kolaborasi global, dan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pelaku usaha perempuan mengembangkan bisnis dan bersaing di pasar internasional.

Ketiga aspek tersebut menjadi fokus dalam pemberdayaan pengusaha perempuan agar mampu memperluas jaringan, meningkatkan kapasitas usaha, dan menjangkau lebih banyak pembeli mancanegara.

"Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dapat membantu eksportir Indonesia menjangkau lebih banyak pembeli dan memperluas jaringan bisnis dari berbagai negara," ujar Roro dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Menurut Roro, akses pembiayaan berperan dalam mendukung peningkatan kapasitas dan kualitas usaha. Sementara itu, kolaborasi global membuka kesempatan bagi pengusaha perempuan untuk memperluas jaringan, saling berbagi pengetahuan, dan menjajaki peluang kerja sama bisnis.

Dalam kesempatan yang sama, Roro mengingatkan bahwa kemajuan teknologi perlu diimbangi dengan kesiapan dan peningkatan pemahaman agar pelaku usaha dapat memanfaatkan peluang yang tersedia.

Ia juga mengajak para pelaku usaha perempuan untuk memanfaatkan International Women Business and Investment Forum (IWBIF) 2026 dalam Trade Expo Indonesia 2026 sebagai media untuk membangun jejaring dan saling mendukung dalam mengembangkan usaha.

"Perempuan dapat berhasil selama saling mendukung, hadir untuk satu sama lain, dan ikut bangga atas keberhasilan satu sama lain," katanya.

Roro menyampaikan perempuan memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Ia menyebutkan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berkontribusi sekitar 62 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia dengan lebih dari 60 persen pelaku UMKM merupakan perempuan.

Besarnya peran tersebut menunjukkan bahwa pengembangan usaha bagi perempuan perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga, lingkungan sosial, mitra bisnis, dan pemerintah.

Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha perempuan mengembangkan potensi serta mewujudkan peluang usaha yang lebih luas.

Kementerian Perdagangan, lanjut Roro, terus mendukung pengembangan kualitas produk, pembukaan akses ke pasar ekspor baru, promosi produk Indonesia, serta penghubungan pelaku usaha nasional dengan mitra internasional.

Upaya tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan bagi perempuan, termasuk pelaku UMKM, untuk memasarkan produknya tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga ke pasar luar negeri.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menjalin kerja sama dengan Universiti Teknologi MARA (UITM) Malaysia, untuk memperkuat riset, inovasi, dan pengembangan talenta guna mendorong daya saing industri mebel dan kerajinan.

Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur mengatakan, kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri perlu diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata perusahaan, terutama dalam pengembangan produk bernilai tambah, inovasi desain, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Kolaborasi ini kata dia dalam pernyataan resmi dikonfirmasi di Jakarta, Jumat diharapkan mampu mempertemukan keunggulan akademik dengan kebutuhan industri sekaligus memperluas jejaring usaha di kawasan ASEAN.

“Indonesia dan Malaysia memiliki kekayaan bahan, keterampilan, tradisi kriya, serta kapasitas pendidikan dan industri yang saling melengkapi. MoU ini dapat menjadi titik awal untuk mempertemukan potensi tersebut. Kita ingin membangun kolaborasi yang manfaatnya dirasakan oleh mahasiswa, akademisi, perajin, dan perusahaan, sekaligus memperkuat posisi industri mebel dan kerajinan ASEAN di pasar global,” ujar Sobur.

Adapun kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di Lounge HIMKI, Trade Expo Indonesia (TEI) 2026, Tangerang, Kamis (15/10).

Menurut dia, pengembangan industri mebel dan kerajinan tidak cukup hanya mengandalkan kapasitas produksi dan perluasan pasar. Dukungan riset, inovasi desain, penguasaan teknologi, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja secara berkelanjutan juga diperlukan untuk memperkuat daya saing industri.

Melalui MoU tersebut, HIMKI dan UITM akan menjajaki berbagai program yang menghubungkan keahlian akademik dengan pengalaman praktis perusahaan.

Bentuk kerja sama potensial mencakup penelitian terapan, pengembangan desain, pelatihan, magang mahasiswa, kunjungan industri, serta proyek berbasis kebutuhan perusahaan anggota HIMKI.

Kedua pihak juga membuka peluang penelitian dan pengembangan bersama di berbagai bidang, mulai dari material, proses produksi, kriya, dan desain hingga ekonomi sirkular, keberlanjutan, teknologi digital, serta pengembangan pasar.

Kolaborasi lainnya dapat diwujudkan melalui seminar, pameran, konferensi, kompetisi inovasi, kuliah tamu oleh praktisi industri, dan pelatihan profesional bagi akademisi maupun pelaku usaha.

Dalam pelaksanaannya, HIMKI dapat menghubungkan program kerja sama dengan perusahaan anggota, praktisi, lingkungan produksi, serta kebutuhan pasar. Sementara itu, UITM berpotensi berkontribusi melalui keahlian akademik, peneliti, mahasiswa, fasilitas pendidikan dan penelitian, serta jejaring akademik yang dimiliki.

Keterlibatan langsung perusahaan dalam kegiatan pendidikan dan penelitian diharapkan dapat membantu menghasilkan inovasi yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar. Perusahaan juga dapat berperan dalam pembentukan kompetensi mahasiswa melalui pendampingan, berbagi pengalaman praktis, dan dukungan terhadap penelitian yang berkaitan dengan tantangan industri.

Sobur menilai, kerja sama tersebut juga membuka peluang untuk memperkuat hubungan antara pelaku usaha, akademisi, desainer, perajin, dan institusi pendidikan di Indonesia dan Malaysia. Dalam jangka panjang, kolaborasi ini diharapkan dapat berkembang menjadi jejaring industri regional yang lebih luas.

Menurut HIMKI, penguatan kolaborasi regional menjadi semakin relevan di tengah perubahan tren desain, tuntutan keberlanjutan, transformasi digital, dan perkembangan preferensi konsumen global.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menawarkan konsep pariwisata berkualitas hingga investasi energi baru terbarukan (EBT) kepada delegasi Uni Emirat Arab (UEA).

Tawaran tersebut disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, sebagaimana keterangan yang diterima di Mataram, NTB, Jumat, saat menerima delegasi Uni Emirat Arab yang terdiri dari media massa, influencer, dan agen perjalanan terkemuka dari UEA.

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari familiarization trip (perjalanan pengenalan) promosi pariwisata Indonesia yang diinisiasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi.

Iqbal menegaskan bahwa arah pengembangan pariwisata NTB tidak semata-mata mengejar jumlah kunjungan. Daerah ini ingin menarik wisatawan yang datang untuk menikmati pengalaman lebih mendalam, tinggal lebih lama, dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas melalui pengeluaran selama berwisata.

"Bali memang sangat sukses dengan mass tourism, namun NTB memilih fokus pada pariwisata berkualitas. Kami menyasar wisatawan keluarga yang mencari pengalaman berkesan, tinggal lebih lama, dan membelanjakan lebih banyak. Oleh karena itu, pasar dari negara-negara Teluk menjadi salah satu prioritas utama kami," ujar Iqbal.

Menurutnya, Lombok dan Sumbawa memiliki keragaman daya tarik yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan dengan beragam minat. Selain pantai dan wisata bahari, NTB menawarkan lanskap perbukitan, udara sejuk, panorama pegunungan, serta kekayaan budaya yang dapat dirangkai menjadi pengalaman perjalanan yang lebih beragam.

Iqbal menggambarkan keindahan Lombok sebagai serpihan surga yang jatuh ke bumi. Ia juga menjelaskan bahwa wisatawan dapat menikmati perubahan lanskap dari pesisir menuju kawasan perbukitan di sekitar Gunung Rinjani dalam perjalanan sekitar satu setengah jam.

Keragaman ini, menurutnya, menjadi salah satu keunggulan NTB untuk menarik wisatawan yang menginginkan suasana alam, kenyamanan, dan pengalaman berbeda dalam satu perjalanan. Namun, keindahan destinasi perlu didukung akses yang memudahkan wisatawan berpindah dari satu tempat ke tempat lain.

Karena itu, Pemprov NTB tengah menyiapkan pengembangan konektivitas udara berbasis perairan melalui pesawat amfibi (seaplane), yang direncanakan melayani sejumlah destinasi unggulan.

"Insya Allah pada akhir tahun ini kita akan mulai mengoperasikan penerbangan seaplane sipil reguler pertama di Indonesia yang mendarat langsung di atas air. Kami sedang membangun dermaga-dermaga pendaratan di berbagai titik, seperti Gili Trawangan dan Pulau Moyo, sehingga wisatawan dari bandara bisa langsung terbang menuju pulau tujuan," ungkapnya.

Selain aksesibilitas, kenyamanan wisatawan muslim menjadi salah satu aspek yang ditawarkan NTB kepada pasar Teluk. Mayoritas penduduk NTB beragama Islam, dengan tradisi keramahan dan kekayaan kuliner lokal yang dapat menjadi bagian dari pengalaman wisata. Gubernur menekankan bahwa pelayanan yang hangat dan penghormatan terhadap kebutuhan pengunjung sama pentingnya dengan keindahan alam.

Di luar pariwisata, Iqbal turut memaparkan peluang investasi energi baru terbarukan (EBT), termasuk pengembangan panel surya terapung di sejumlah bendungan serta potensi kerja sama regional antara NTB, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurutnya, kolaborasi antar daerah dapat memperkuat promosi pariwisata sekaligus mendukung pengembangan destinasi yang lebih ramah lingkungan. NTB juga melihat potensi energi surya sebagai salah satu modal untuk mendorong pemanfaatan energi bersih bagi kebutuhan pembangunan dan kawasan wisata.

"Sekarang bukan lagi zamannya bersaing, melainkan berkolaborasi. Bali, NTB, dan NTT telah berkomitmen mengintegrasikan promosi pariwisata. Bahkan NTB yang memiliki tingkat radiasi sinar matahari tertinggi siap menyuplai energi terbarukan ke Bali melalui kabel bawah laut guna mendukung kawasan green tourism," ujarnya.

Delegasi UEA menyambut positif paparan mengenai potensi alam, keramahan masyarakat, dan peluang pengembangan pariwisata NTB. Salah satu perwakilan delegasi menilai keindahan alam dan pengalaman autentik yang ditawarkan Lombok memiliki daya tarik bagi wisatawan yang mencari destinasi dengan privasi, kenyamanan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Sinergi Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal di Bidang Perdagangan.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga Simatupang menyampaikan implementasi PKS ini diharapkan menjadi landasan bagi pelaksanaan program bersama yang terukur, efektif, dan berkelanjutan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing instansi.

"Melalui sinergi ini, pemerintah mendorong terciptanya ekosistem perdagangan yang makin tertib, pelaku usaha yang makin patuh terhadap ketentuan, serta konsumen yang makin terlindungi dan memperoleh kepastian informasi mengenai produk yang diperdagangkan," ujar Moga dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

PKS tersebut ditandatangan sebagai upaya mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini merupakan implementasi dari Kesepakatan Bersama antara BPJPH dengan Kemendag yang ditandatangani pada 12 Mei 2026, yang meliputi pertukaran data dan/atau informasi, pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat, pengawasan produk halal yang beredar di pasar, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan
koordinasi dalam penanganan dan penarikan barang dari peredaran.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyambut baik kerja sama dengan Kementerian Perdagangan sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekosistem halal nasional.

Ia menegaskan bahwa pembinaan pelaku usaha dan pengawasan produk halal memerlukan kolaborasi dan sinergi lintas sektor.

"Kolaborasi dengan Kementerian Perdagangan diharapkan dapat memperkuat pembinaan dan pengawasan produk halal, sehingga pelaksanaan jaminan
produk halal semakin efektif, masyarakat terlindungi, dan pelaku usaha memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya," katanya.

Selanjutnya, kerja sama ini akan ditindaklanjuti melalui program dan kegiatan yang konkret, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, pelaku usaha, serta pemerintah.

Momentum ini sebagai langkah bersama untuk memperkuat jaminan produk halal, meningkatkan perlindungan konsumen, serta memajukan perdagangan Indonesia yang lebih aman dan berdaya saing.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso bertemu dengan delegasi bisnis dari India guna membahas peluang ekspor produk manufaktur Indonesia ke India.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (15/10), Budi mengatakan ekspor berbagai produk manufaktur memiliki potensi yang cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah.

"Perlu ada penguatan sinergi dunia usaha dengan pemerintah agar produk-produk Indonesia makin gencar masuk ke India, salah satunya melalui pemenuhan sertifikasi yang dipersyaratkan oleh otoritas India," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Budi menyampaikan salah satu upaya untuk meningkatkan hubungan perdagangan antara Indonesia dan India adalah dengan mengukuhkan komitmen perdagangan.

Oleh karena itu, ia melihat perlunya terus mengeksplorasi perundingan dagang bilateral yang bermanfaat untuk mengatasi hambatan perdagangan.

"Peningkatan komitmen perdagangan antara kedua negara dapat mendukung akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia," kata Budi.

Selain membahas perdagangan, pertemuan tersebut juga menjajaki peluang investasi India di Indonesia. Dalam hal ini, beberapa sektor yang dibahas meliputi otomotif, furnitur, serta mineral strategis seperti logam tanah jarang.

Total perdagangan Indonesia dengan India pada Januari-Agustus 2026 mencapai 16,62 miliar dolar AS, dengan ekspor Indonesia ke India 12,81 miliar dolar AS dan impor Indonesia dari India 3,81 miliar dolar AS. Indonesia mencatatkan surplus sebesar 8,99 miliar dolar AS terhadap India.

Sementara itu, pada 2025, total perdagangan Indonesia-India mencapai 23,13 miliar dolar AS. Ekspor Indonesia ke India tercatat 18,30 miliar dolar AS dan impor Indonesia dari India 4,84 miliar dolar AS, sehingga Indonesia surplus 13,46 miliar dolar AS.

Produk utama ekspor Indonesia ke India pada 2025 adalah batu bara, minyak sawit, baja nirkarat, asam lemak industri monokarboksilat, dan korundum buatan.

Impor utama dari India meliputi daging sapi, kacang tanah, kendaraan bermotor pengangkut barang, suku cadang traktor, dan tembakau.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga mencatat sebanyak 966 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah menyediakan layanan penjualan LPG 3 kilogram (kg) hingga Oktober 2026 untuk memperluas akses energi bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Penyaluran LPG 3 kg melalui koperasi tersebut didukung 285 agen pemasok, sedangkan sekitar 33.347 tabung LPG telah didistribusikan melalui jaringan KDKMP di berbagai wilayah Indonesia.

"Sekitar 33.347 tabung LPG telah didistribusikan melalui jaringan KDKMP, dan kami berharap jaringan ini dapat terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat," kata Direktur Transformasi, Digitalisasi, dan Sustainability Pertamina Patra Niaga Tenny Elfrida dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Jumlah KDKMP yang menyediakan layanan LPG 3 kg tersebut bertambah delapan dibandingkan akhir September 2026, ketika Pertamina Patra Niaga melaporkan penyaluran LPG telah menjangkau 958 koperasi.

Tenny menjelaskan dukungan Pertamina terhadap KDKMP dilakukan melalui penyediaan produk LPG Bright Gas maupun LPG 3 kg sebagai bagian dari penguatan jaringan distribusi energi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut dia, keterlibatan koperasi dalam penjualan LPG diharapkan dapat mendekatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan energi sekaligus mendukung pengembangan kegiatan ekonomi lokal.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Aminuddin Ma'ruf meninjau KDKMP Meruya Selatan, Jakarta Barat, Kamis (15/10), untuk melihat langsung pengelolaan koperasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Aminuddin mengapresiasi pengelolaan koperasi yang menggabungkan penjualan kebutuhan pokok, penyediaan LPG, serta pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Koperasi Kelurahan Meruya Selatan ini selain menjual kebutuhan sehari-hari, juga membuka ruang untuk memasarkan produk-produk UMKM di sekitar. Harganya relatif lebih murah dibandingkan toko-toko lain," ujar Aminuddin.

Peninjauan juga dilakukan di sejumlah KDKMP lainnya di wilayah Jakarta dan Banten, antara lain Cakung Timur, Cipedak, Bintaro, Pondok Aren, serta Meruya Timur.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Tenny Elfrida bersama Direktur Penunjang Bisnis Pertamina Patra Niaga Putut Andriatno untuk melihat dukungan distribusi energi melalui jaringan koperasi.

Pertamina menyatakan kehadiran LPG di KDKMP diharapkan dapat memperkuat fungsi koperasi sebagai pusat pelayanan kebutuhan masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha setempat.

Manfaat layanan tersebut dirasakan Suwanto, warga yang membeli LPG 3 kg di KDKMP Bintaro. Ia mengaku lebih mudah memperoleh LPG karena lokasi penjualan berada dekat dengan tempat tinggalnya.

"Alhamdulillah, adanya LPG ini sangat membantu warga. Lokasinya juga dekat, sekitar 100 meter dari tempat tinggal kami. Semoga program ini semakin maju dan berjalan lancar," ungkap Suwanto.

Selain mendekatkan akses energi, KDKMP diharapkan dapat membantu memperluas pemasaran produk UMKM dan memperkuat aktivitas perdagangan di lingkungan masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan sebanyak 10.070 KDKMP telah beroperasi secara nasional pada 15 Oktober 2026.

Pemerintah melakukan pemantauan selama delapan hari untuk memastikan kesiapan fasilitas, ketersediaan barang, dan kelancaran operasional koperasi.

Pemantauan tersebut mencakup sembilan provinsi dengan perhatian pada ketersediaan barang kebutuhan masyarakat, termasuk LPG 3 kg, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), MinyaKita, serta pupuk bersubsidi.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pangan per 14 Oktober 2026, sebanyak 83.363 KDKMP telah berbadan hukum, 79.733 memiliki akun Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes), dan 60.854 telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Melalui kerja sama pemerintah, BUMN, dan koperasi, penguatan distribusi kebutuhan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pelayanan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mendorong perluasan akses pasar dan jaringan bisnis enam startup (usaha rintisan) di bidang jasa teknologi informasi dan komunikasi (TIK), melalui partisipasi dalam Indonesia 4.0 Conference & Expo 2026 di Jakarta, 13–14 Oktober 2026.

Direktur Jasa TIK Kemenekraf, Donny Harso mengatakan program tersebut merupakan bagian dari dukungan kementerian terhadap pengembangan usaha ekonomi kreatif melalui program Creative By Indonesia.

“Semua startup yang kami tampilkan di sini telah melalui tahap kurasi dan sebagian besar pernah mengikuti program fasilitasi Kementerian Ekraf/Badan Ekraf. Kami meyakini partisipasi dalam pameran ini akan semakin memperluas jaringan bisnis mereka,” kata Donny dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Keenam startup tersebut ditampilkan melalui Paviliun Creative By Indonesia diharapkan membuka peluang kolaborasi dengan mitra industri, calon pembeli, dan pemangku kepentingan untuk mendukung pengembangan usaha hingga menjangkau pasar global.

Salah satu startup yang berpartisipasi adalah PT Sakti Kinaja Kolaborasindo. Perusahaan tersebut memperkenalkan layanan jasa digital dan aplikasi untuk koperasi, Cooperative Data Center (CDC) untuk membantu menilai kelayakan kredit anggota, serta aplikasi toko daring bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Direktur sekaligus Chief Operation Officer PT Sakti Kinaja Kolaborasindo Indra Lesmana mengatakan, keikutsertaan dalam pameran tersebut memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memperluas jejaring dan menjajaki kerja sama bisnis.

“Dampaknya sangat besar bagi perusahaan kami karena dikenalkan dengan banyak vendor, calon mentor-mentor, dan calon stakeholder yang sangat membantu dalam mewujudkan visi misi perusahaan yang tertunda karena tidak memiliki networking,” ujar Indra.

Dalam Indonesia 4.0 Conference & Expo 2026 yang mengusung tema AI-Powered Industry: Shaping the Future of Intelligent Enterprise, keenam startup memperoleh fasilitas berupa booth di Paviliun Ekonomi Kreatif, kesempatan presentasi di Innovation Stage, serta sesi business matching dengan calon pembeli dan mitra.

Melalui fasilitasi tersebut, Kemenekraf berupaya mempertemukan pelaku jasa TIK dengan peluang kolaborasi dan kebutuhan pasar. Perluasan jejaring bisnis diharapkan dapat memperkuat pengembangan produk dan layanan digital serta meningkatkan daya saing startup ekonomi kreatif di tingkat nasional maupun global.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa bidang ekonomi terjadi pada Kamis (15/10), mulai dari Mendag pastikan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) aman hingga Pertamina datangkan 57,9 juta liter BBM di Bali 14-17 Oktober.

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca:

Mendag pastikan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah karhutla aman

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum memberikan dampak terhadap ketersediaan dan distribusi bahan pokok di daerah setempat.

Baca selengkapnya di sini

Soal rumor akuisisi BCA oleh Haji Isam, OJK terus pantau dinamika bank

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan pemantauan terhadap berbagai dinamika kepemilikan, konsolidasi, maupun aksi korporasi di sektor perbankan, menanggapi rumor akuisisi BCA oleh Haji Isam yang berkembang beberapa waktu lalu.

Baca selengkapnya di sini

Kemenekraf pacu 46 jenama untuk ekspor ke pasar global lewat TEI 2026

Kementerian Ekonomi Kreatif mengakselerasi 46 jenama binaan untuk memperluas penetrasi produk kreatif Indonesia di pasar internasional sekaligus mendorong keberlanjutan ekspor melalui partisipasi dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2026.

Baca selengkapnya di sini

Pemerintah target biaya logistik turun bertahap dari 12,5 ke 8 persen

Pemerintah menargetkan biaya logistik nasional turun secara bertahap dari 12,5 persen menjadi 8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2045 dibanding 14,29 persen pada 2022.

Baca selengkapnya di sini

Pertamina datangkan 57,9 juta liter BBM di Bali 14-17 Oktober

Pertamina Patra Niaga kembali mendatangkan pasokan total 57,9 juta liter bahan bakar minyak (BBM) di Bali secara bertahap yang disuplai pada 14-17 Oktober 2026 untuk mempercepat pemulihan stok di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Samarinda (ANTARA) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Timur mencatat volume ekspor udang penaidea periode Januari hingga September 2026 tembus 1.722,34 ton.

"Akumulasi pengiriman komoditas udang penaidea selama sembilan bulan tersebut membukukan nilai devisa mencapai Rp344,65 miliar," kata Kabid Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan (PDSP) di DKP Provinsi Kaltim Irma Listiawati di Samarinda, Kamis.

Irma menjelaskan bahwa pengiriman komoditas ekspor udang unggulan daerah dilaksanakan secara bertahap guna memenuhi tingginya permintaan pasar konsumen di berbagai negara mitra global.

"Puncak volume pengiriman tertinggi terjadi pada bulan April yang mencatatkan angka 277,33 ton dengan perolehan devisa sebesar Rp53,9 miliar," ujar Irma.

Sementara itu, aktivitas ekspor pada periode bulan September 2026 turut membukukan tren kenaikan hingga mencapai 231 ton senilai Rp48,59 miliar.

Rangkaian pengiriman bulan September 2026 tersebut ditopang oleh penerbitan 22 dokumen sertifikasi mutu kelayakan hasil perikanan ekspor daerah dari otoritas karantina.

Berdasarkan pemetaan pasar internasional, ekspor komoditas udang penaidea asal perairan pesisir Kalimantan Timur secara konsisten menyasar delapan negara tujuan utama dunia.

"Delapan negara utama tujuan pengiriman udang meliputi Jepang, China, Amerika Serikat, Inggris, Taiwan, Singapura, Vietnam, serta Malaysia," tutur Irma.

Jepang dan Amerika Serikat menjadi pasar paling potensial yang menyerap porsi besar komoditas udang windu beku berukuran besar dengan standar kualitas premium.

Sementara pasar kawasan Eropa seperti Inggris secara rutin mengimpor pasokan komoditas Udang Pink Beku yang memenuhi persyaratan kriteria standar mutu ketat.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim Irhan Hukmaidy menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat jaminan mutu rantai pasok ekspor.

Pihaknya mengoptimalkan pendampingan teknis bagi para pembudidaya tambak udang lokal guna meningkatkan standar kualitas produksi sesuai regulasi pasar internasional .

"Sinergi bersama Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan sangat penting dalam memfasilitasi kelancaran dokumen sertifikasi serta menjaga daya saing produk," kata Irhan.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026