Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan akan memperhatikan keseimbangan antara ekspansi smelter alumina dengan permintaan global terhadap alumina, sehingga harga komoditas dapat terjaga.

“Keseimbangan itu harus kami perhatikan,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis.

Yuliot menyampaikan Kementerian ESDM saat ini melihat keseimbangan antara industri alumina dengan pasokan yang ada.

Ketika suplai alumina lebih tinggi dibandingkan permintaan global akibat ekspansi smelter alumina yang masif, Yuliot mengkhawatirkan hal tersebut dapat berdampak terhadap harga komoditas.

“Pada saat ternyata suplai lebih tinggi, nanti kan itu harga kan juga akan terjadi penurunan signifikan. Ini pasarnya kan bukan hanya pasar domestik untuk produk yang dihasilkan, kita juga memperhatikan permintaan global,” ujar Yuliot.

Menteri Investasi dan Hilirisasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan realisasi investasi hilirisasi bauksit meningkat 193 persen menjadi Rp40,1 triliun pada kuartal II 2026 dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar Rp13,7 triliun.

Menurut Rosan, peningkatan investasi didorong oleh pembangunan sejumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) bauksit oleh investor dalam negeri maupun luar negeri.

Nilai tersebut melampaui investasi hilirisasi nikel yang tercatat Rp29,4 triliun, diikuti tembaga Rp16,7 triliun, besi baja Rp13,2 triliun, pasir silika Rp4 triliun, serta komoditas lainnya seperti timah, emas, perak, kobalt, mangan, batu bara, aspal Buton, dan logam tanah jarang sebesar Rp4,7 triliun.

Secara keseluruhan, realisasi investasi hilirisasi pada kuartal II 2026 mencapai Rp152,7 triliun atau meningkat 5,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan menyumbang 29,8 persen terhadap total realisasi investasi nasional, yang mencapai Rp511,8 triliun.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Ambon (ANTARA) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku melakukan survei terhadap delapan aspek di Kepulauan Lucipara dan wilayah sekitarnya untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi laut berbasis sains dengan mempertimbangkan kondisi ekosistem dan kebutuhan masyarakat.

Kepala DKP Maluku Erawan Asikin di Ambon, Kamis, mengatakan survei terpadu tersebut diperlukan agar kebijakan konservasi tidak hanya bertumpu pada data terdahulu, tetapi juga mencerminkan kondisi terkini di lapangan.

“Di sana memang tidak banyak penduduk. Namun, kami juga harus memperhitungkan masyarakat yang tidak bermukim di Lucipara, karena banyak yang menjadikan kawasan itu sebagai tempat mencari ikan atau daerah penangkapan ikan,” katanya.

Kepulauan Lucipara memiliki ekosistem laut dan habitat penyu yang perlu dilindungi. Namun, upaya konservasi juga harus memperhitungkan aktivitas perikanan dan ketergantungan nelayan terhadap sumber daya laut di kawasan tersebut, katanya menjelaskan.

Karena itu, pengumpulan data lapangan menjadi bagian penting dalam menentukan arah pengelolaan kawasan agar perlindungan ekosistem dapat berjalan seiring dengan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir.

Survei terpadu yang melibatkan DKP Maluku, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), CTC, mitra, peneliti, dan masyarakat tersebut mencakup delapan aspek, yakni pemetaan habitat bentik, mangrove dan lamun, mamalia laut dan penyu, potensi lokasi pemijahan ikan, perikanan dan pemanfaatan ruang laut, pengukuran karbon biru, kondisi sosial ekonomi masyarakat, ketangguhan terumbu karang, serta ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.

Data dari berbagai aspek tersebut diharapkan menjadi dasar untuk mengidentifikasi kondisi ekologis kawasan, pola pemanfaatan ruang laut, serta tekanan terhadap habitat dan sumber daya perikanan.

Selain perlindungan ekosistem, pemerintah daerah juga mengidentifikasi peluang pengembangan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik Kepulauan Lucipara, termasuk sektor perikanan dan pariwisata bahari.

Erawan menegaskan, pengembangan potensi ekonomi di kawasan tersebut perlu mempertimbangkan jarak, akses transportasi, serta kemampuan ekosistem dalam menanggung aktivitas manusia.

Dengan karakteristik sebagai kawasan kepulauan yang memiliki ekosistem sensitif, pengembangan pariwisata di Lucipara perlu disesuaikan dengan daya dukung lingkungan agar tidak menimbulkan tekanan baru terhadap habitat laut.

Pendekatan berbasis data ilmiah diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan langkah pengelolaan yang tepat, sehingga perlindungan keanekaragaman hayati tetap terjaga tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sumber daya laut.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Republik Korea menyerahkan bantuan 11 unit bus listrik dan enam stasiun pengisian daya kepada Pemprov Bali untuk memperluas transportasi umum ramah lingkungan sekaligus membantu menekan emisi.

"Saya berharap 11 bus listrik dan enam unit pengisian daya yang kita luncurkan hari ini dapat membantu Bali mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan layanan transportasi umum, menyajikan perjalanan yang lebih bersih dan lebih nyaman bagi warga maupun wisatawan," kata Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Yoon Soon-Gu di Denpasar, Kamis.

Dubes Korea Selatan menyampaikan bahwa mengatasi perubahan iklim sekaligus mencapai pertumbuhan berkelanjutan merupakan tugas penting yang ditanggung bersama oleh kedua negara.

Inisiatif perluasan transportasi umum bersih di Bali dinilainya sangat bermakna dan tepat waktu untuk menjaga lingkungan alam serta warisan budaya Pulau Dewata.

Langkah ini sekaligus wujud nyata peningkatan hubungan bilateral sebagai mitra strategis khusus usai kunjungan Presiden Prabowo ke Korea Selatan pada April lalu.

Ia menjelaskan bahwa ini menggabungkan dana hibah pemerintah Korea, keahlian Global Green Growth Institute (GGGI), teknologi industri kedua negara, serta komitmen Pemprov Bali dalam transisi energi hijau.

Pemerintah Korea berharap pengalaman dari proyek bus listrik ini dapat mematangkan kebijakan transportasi ramah lingkungan yang suatu saat bisa direplikasi di wilayah lain di Indonesia.

Country Representative GGGI Indonesia Rowan Fraser menambahkan mengenai manfaat atau dampak langsung bus listrik ini terhadap mobilitas masyarakat Bali.

Adapun lima manfaat utama proyek ini, yaitu penyediaan transportasi berkualitas bagi 230.000 penumpang selama 10 tahun, serta reduksi emisi karbon hingga lebih dari 2.200 ton CO2.

Selain itu, bus ini menghadirkan udara bersih tanpa emisi, akses transportasi inklusif dengan tarif khusus pelajar dan disabilitas, serta kepemilikan aset penuh oleh Pemprov Bali.

Selanjutnya, data operasional bus listrik ini juga bisa menjadi landasan studi kelayakan bagi pemerintah untuk mengembangkan skema bus listrik di seluruh Indonesia.

Project Manager Bali E-Mobility GGGI Indonesia Jaepyo Chun turut menambahkan bahwa proyek bernilai hibah 6,6 juta dolar AS dari Kementerian Iklim, Energi, dan Lingkungan Korea ini telah dikerjakan selama 3 tahun terakhir.

"Perjalanan untuk memproduksi bus dan pengisi daya bukanlah proses yang mudah, dan saya dapat mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya proyek hibah di dunia yang mencoba mengakomodasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN)," ujar Jaepyo Chun.

Kolaborasi ini menggabungkan Hyundai dari Korea yang dirakit menjadi bodi bus di karoseri Laksana Semarang, bekerja sama dengan PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) serta VKTR.

"Tahun depan, kami akan mengembangkan sistem manajemen armada pertama di Bali untuk bus listrik dan stasiun pengisian daya, yang dikombinasikan dengan transportasi tanggap permintaan guna meningkatkan aksesibilitas bagi penumpang," kata Jaepyo Chun.

Ia mengatakan pengembangan tahap berikutnya akan dilengkapi pusat ruang kontrol, pemantauan waktu riil, serta pemesanan penumpang berbasis AI.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Keberhasilan membuka pasar harus diikuti dengan kesiapan pelaku usaha, kemampuan melacak asal-usul produk atau ketertelusuran serta konsistensi menjaga kualitas dan kesehatan produk

Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) memperkirakan nilai ekspor lima komoditas buah tropis Indonesia ke China mencapai Rp5,94 triliun berdasarkan data sertifikasi karantina periode 2025 hingga 2026 yang masih berjalan.

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Karantina Tumbuhan Barantin Dian Seri Rezeki Kusumastuti mengatakan kelima komoditas tersebut meliputi durian dengan nilai Rp3,16 triliun, manggis Rp2,63 triliun, salak Rp77,22 miliar, nanas Rp32,77 miliar dan pisang Rp32,59 miliar.

"Potensi buah tropis kita luar biasa besar. Tugas kita bersama adalah memastikan pasar global mau menerimanya," kata Dian dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, potensi produksi buah tropis Indonesia perlu diimbangi dengan kesiapan pelaku usaha memenuhi persyaratan negara tujuan, terutama terkait kesehatan tumbuhan, mutu produk dan ketertelusuran atau traceability asal komoditas.

Pemenuhan persyaratan tersebut diperlukan tidak hanya untuk membuka akses pasar baru, tetapi juga mempertahankan kepercayaan negara mitra terhadap produk pertanian Indonesia.

"Keberhasilan membuka pasar harus diikuti dengan kesiapan pelaku usaha, kemampuan melacak asal-usul produk atau ketertelusuran serta konsistensi menjaga kualitas dan kesehatan produk," ujar Dian.

Sebagai otoritas perlindungan tumbuhan nasional atau National Plant Protection Organization (NPPO), Barantin melakukan komunikasi dan diplomasi teknis dengan otoritas karantina negara mitra untuk menyepakati persyaratan ekspor.

Melalui langkah tersebut, Barantin berupaya memperluas akses pasar sekaligus menjaga kelancaran pengiriman komoditas pertanian Indonesia ke negara tujuan.

Di tingkat pelaku usaha, Barantin memberikan layanan pemeriksaan, sertifikasi dan pendampingan, termasuk kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), agar produk yang diekspor memenuhi persyaratan negara tujuan.

Pendampingan tersebut juga dilakukan melalui pameran perdagangan internasional dan forum bisnis yang mempertemukan eksportir, otoritas karantina serta calon pembeli luar negeri.

Salah satunya melalui forum bisnis bertajuk "Accelerating Agricultural Exports: Fitosanitari Buah Tropis Global" dalam rangkaian Trade Expo Indonesia (TEI) pada 14–18 Oktober 2026.

Dalam kesempatan tersebut, eksportir manggis Neng Nenden Mulyaningsih menyampaikan komunikasi dengan petugas karantina membantu pelaku usaha dalam pengurusan dokumen dan penyelesaian kendala persyaratan ekspor.

Sementara itu, eksportir buah segar Daniel Muhammad Aulia menilai penjelasan mengenai ketentuan negara tujuan diperlukan agar pelaku usaha dapat mempersiapkan produk sesuai standar yang ditetapkan.

Direktur Tindakan Karantina Tumbuhan Barantin Abdul Rahman turut mengatakan keberhasilan memperoleh akses pasar harus diikuti kemampuan eksportir mempertahankan kualitas dan memenuhi standar secara konsisten.

"Ekspor bukan cuma soal bagaimana produk kita bisa masuk ke suatu negara, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita bisa terus bertahan di pasar tersebut," kata Rahman.

Menurut dia, kualitas produk, ketertelusuran dan konsistensi pemenuhan persyaratan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan pasar.

Persyaratan fitosanitari dalam perdagangan buah antara lain dapat mencakup pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, perlakuan karantina, pengemasan, ketertelusuran asal produk serta sertifikasi.

Karena itu, Barantin mengimbau pelaku usaha berkonsultasi sejak awal sebelum melakukan ekspor agar persyaratan negara tujuan dapat dipersiapkan sejak tahap produksi di kebun hingga pengiriman.

Lebih lanjut, Barantin menekankan penguatan ekspor buah tropis membutuhkan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, asosiasi dan eksportir untuk menjaga kualitas produk sekaligus memperluas peluang pasar internasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Ini memang karena kebutuhan perpanjangan landasan pacu bandara. Tanah ini sudah dibeli pemerintah daerah dan dihibahkan kepada Kementerian Perhubungan

Kotawaringin Timur, Kalteng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, resmi menutup permanen ruas Jalan Tjilik Riwut yang berada di ujung landasan pacu Bandara Haji Asan Sampit untuk pengembangan bandara khususnya perpanjangan landasan pacu di bandara itu.

“Ini memang karena kebutuhan perpanjangan landasan pacu bandara. Tanah ini sudah dibeli pemerintah daerah dan dihibahkan kepada Kementerian Perhubungan,” kata Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor di Sampit, Kamis.

Hal itu ia sampaikan saat meninjau langsung proses penutupan jalan guna memastikan seluruh proses berjalan lancar dan tidak ada penentangan dari masyarakat.

Halikinnor menjelaskan penutupan jalan tersebut tidak terhindarkan karena area yang sebelumnya menjadi akses lalu lintas itu masuk dalam kawasan pengembangan bandara, termasuk pekerjaan pemagaran di sekitar ujung landasan pacu.

Sebagai tindak lanjut, pihaknya telah menyiapkan tiga jalur alternatif. Titik pertama, Jalan Jaksa Agung R Soeprapto yang terhubung dengan Jalan Lingkar Utara atau Jalan Ir Soekarno.

Titik kedua berada di simpang tiga Jalan Tjilik Riwut-jalan akses ke Bengkirai, sedangkan titik ketiga berada di simpang tiga Kilometer 8 Jalan Tjilik Riwut-Jalan Lingkar Utara.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur juga telah melakukan sejumlah simulasi dan sosialisasi sebelum penutupan permanen diberlakukan. Langkah itu dilakukan untuk mengetahui kondisi arus kendaraan sekaligus mempersiapkan masyarakat menghadapi perubahan jalur perjalanan.

Menurut dia, pelaksanaan penutupan pada hari pertama berjalan lancar. Berdasarkan pemantauan dan informasi petugas kepolisian lalu lintas, belum ada pengendara yang menyampaikan protes karena harus menempuh jalur memutar.

“Ini salah satu bentuk kemajuan suatu daerah. Salah satu risikonya memang seperti itu. Harapan saya, masyarakat juga sangat memahami bahwa penutupan ini untuk kepentingan kita semua,” ujarnya.

Halikinnor juga memastikan kondisi jalan alternatif telah disiapkan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat. Meski terdapat bagian jalan yang mengalami kerusakan ringan di Jalan Jaksa Agung R Soeprapto, penanganan sementara telah dilakukan menggunakan material agregat.

Ruas jalan tersebut direncanakan mendapat pengaspalan pada tahun ini sehingga diharapkan semakin nyaman dan aman dilalui pengguna jalan.

“Tadi saya sudah cek langsung, memang ada kondisi sedikit yang rusak, tapi itu sudah diagregat dan tahun ini juga diaspal, jadi tidak ada masalah,” jelasnya.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat/Devita Maulina
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kami segera untuk menyelesaikan ini proses DIM untuk disampaikan ke DPR

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot mengatakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) segera disampaikan ke DPR.

“Jadi, ini sudah dilakukan pembahasan untuk DIM dan juga ini sudah disampaikan ke Menko Hilirisasi dan Transisi Energi (Bahlil Lahadalia). Kami segera untuk menyelesaikan ini proses DIM untuk disampaikan ke DPR,” ujar Yuliot ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis.

Yuliot mengatakan DIM untuk RUU Migas dipersiapkan oleh Kementerian ESDM, Kementerian Investasi, Kementerian Hukum dan HAM, dan Sekretariat Negara.

Adapun salah satu poin yang termaktub di dalam DIM tersebut adalah skema perpajakan. Yuliot mengatakan pemerintah berupaya membuat skema perpajakan yang memberikan kemudahan, termasuk pemberian insentif bagi badan usaha.

“Untuk ini bagaimana daya tarik investasi kita di bidang hulu migas dan juga di midstream-nya itu juga kita juga ada dorong peningkatan-peningkatan, termasuk itu pembangunan infrastruktur migasnya juga, baik di hulu maupun di hilir,” kata Yuliot.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) sudah mencapai 80–90 persen.

Bahlil menyampaikan sudah berlangsung pertemuan dengan tim lintas kementerian yang bertugas untuk menyusun DIM RUU Migas.

Sosok yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini menyampaikan salah satu aspek penting dalam penyusunan RUU Migas adalah pengaturan kelembagaan melalui pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK).

Bahlil menjelaskan bahwa tidak seluruh ketentuan teknis harus dicantumkan secara terperinci dalam undang-undang, melainkan dapat diatur lebih lanjut melalui peraturan turunannya.

Selain penataan kelembagaan, pemerintah menempatkan peningkatan lifting atau produksi migas dan kepastian berusaha sebagai perhatian dalam pembaruan regulasi. Kedua aspek tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki pengelolaan sektor minyak dan gas bumi nasional.

Penyusunan DIM merupakan salah satu tahapan sebelum pembahasan RUU Migas berlanjut bersama DPR. Meski progresnya telah mencapai sekitar 80–90 persen, penyelesaian dokumen tersebut belum berarti keseluruhan proses legislasi telah tuntas.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Badung, Bali (ANTARA) - Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widiyanti Putri Wardhana menyatakan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi dibandingkan sektor lainnya di Indonesia, yakni sebesar 11,83 persen pada periode Januari hingga Agustus 2026.

“Di periode Januari hingga Agustus atau year-to-date, pertumbuhan sektor penyedia akomodasi, makan minum menjadi yang tertinggi dari semua sektor pertumbuhannya, yaitu tumbuh 11,83 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2025,” kata Widiyanti saat pelepasan lulusan Wisuda Ke-32 Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Bali di Kabupaten Badung, Kamis.

Menurut dia, perkembangan tersebut menunjukkan besarnya potensi industri pariwisata dalam mendorong aktivitas ekonomi, termasuk usaha perhotelan, restoran, dan berbagai layanan yang menunjang kebutuhan wisatawan.

Widiyanti mengatakan kontribusi pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2025 mencapai 4,78 persen atau sekitar Rp1.138,9 triliun.

Pada semester pertama 2026, kontribusinya berada pada rentang 4,02 hingga 4,9 persen terhadap PDB nasional.

“Pada 2025, kontribusi pariwisata terhadap PDB mencapai 4,78 persen atau sekitar 1.138,9 triliun rupiah,” ujarnya.

Ia juga menyoroti peningkatan kepercayaan investor terhadap industri pariwisata. Realisasi investasi sektor tersebut meningkat 56,05 persen pada 2025, sedangkan pada semester pertama 2026 tumbuh 16,64 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan investasi dinilai membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam industri pariwisata, baik melalui pekerjaan profesional maupun kegiatan kewirausahaan. Pada 2025, sektor pariwisata menyerap 25,97 juta tenaga kerja.

“Capaian ini menunjukkan bahwa pariwisata merupakan sektor ekonomi yang menjanjikan, baik sebagai pilihan karier profesional, ruang kewirausahaan, maupun tujuan investasi,” kata Widiyanti.

Ia berharap perkembangan industri tersebut dapat dimanfaatkan para lulusan Poltekpar Bali untuk membangun karier sekaligus meningkatkan kualitas layanan pariwisata Indonesia.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Supaya juga nanti pada saat eksekusi ataupun juga menyampaikan fakta informasi itu tidak melenceng. Supaya publik ataupun juga stakeholder-nya kita yang di luar publik, regulator ataupun siapa pun itu bisa punya informasi yang sama, pemahaman yang sa

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Gas (Pertagas) mengasah kesiapan serta komunikasi dan koordinasi penanganan krisis melalui uji simulasi tanggap darurat dengan skenario acak, untuk memastikan ketepatan respons dan penyampaian informasi apabila terjadi gangguan operasional.

Corporate Secretary Pertagas Sulthani Adil Mangatur mengatakan simulasi yang diselenggaeakan di Jakarta, Kamis, tersebut tidak hanya menekankan kecepatan penanganan keadaan darurat, tetapi juga ketepatan tindakan, dan informasi yang disampaikan kepada setiap pemangku kepentingan.

"Supaya juga nanti pada saat eksekusi ataupun juga menyampaikan fakta informasi itu tidak melenceng. Supaya publik ataupun juga stakeholder-nya kita yang di luar publik, regulator ataupun siapa pun itu bisa punya informasi yang sama, pemahaman yang sama kondisinya," kata Sulthani seusai kegiatan simulasi di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, respons yang cepat belum tentu menjadi pilihan terbaik apabila tindakan yang dilakukan atau informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Karena itu, evaluasi kesiapsiagaan tidak hanya berfokus pada waktu respons, tetapi juga mencakup penyesuaian prosedur, perangkat pendukung, dan kebutuhan penanganan agar langkah mitigasi lebih tepat.

Sulthani menjelaskan Pertagas juga berupaya membangun komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan sebelum terjadi keadaan darurat agar koordinasi dapat berjalan lebih efektif ketika menghadapi insiden.

Komunikasi tersebut diperlukan untuk memastikan perusahaan, regulator, dan pihak terkait memiliki pemahaman yang sama mengenai suatu kejadian sehingga risiko kesimpangsiuran informasi dapat diminimalkan.

"Kita, harapan kita seminimal mungkin tuh adanya distorsi informasi atau komunikasi," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Pertagas menggabungkan simulasi penanganan keadaan darurat (emergency response) dan keberlangsungan bisnis (business continuity) untuk menguji kesiapan perusahaan menghadapi gangguan dengan tingkat dampak berbeda.

Sulthani menjelaskan, penanganan keadaan darurat berfokus pada respons cepat terhadap insiden, sedangkan keberlangsungan bisnis berkaitan dengan gangguan yang berdampak lebih besar terhadap kegiatan perusahaan atau berlangsung lebih lama.

Simulasi tersebut melibatkan berbagai fungsi dan divisi di kantor pusat, tim di area operasi terkait, serta pengamat dari pihak ketiga yang mengikuti jalannya latihan.

Skenario latihan dilakukan secara acak tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada tim perusahaan agar personel dapat berlatih merespons perkembangan situasi yang tidak dapat diperkirakan.

"Dan ini bentuk skenarionya itu dilakukan secara acak tanpa memang ada informasi kepada kita sebelumnya," katanya.

Sulthani menyampaikan, Pertagas melaksanakan latihan tanggap darurat sedikitnya sekali dalam setahun untuk menjaga kesiapan pekerja, termasuk personel baru, dalam memahami peran dan alur penanganan insiden.

Ia menjelaskan, mekanisme penanganan keadaan darurat juga mencakup eskalasi sesuai jenis dan besarnya dampak kejadian, mulai dari area operasi hingga kantor pusat Pertagas.

Apabila diperlukan, penanganan dapat melibatkan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina, PT Pertamina (Persero), serta aparat kepolisian, regulator energi, dan instansi lingkungan hidup sesuai skala kejadian.

Berdasarkan data perusahaan pada September 2026, Pertagas mengoperasikan jaringan sepanjang 2.991 kilometer (km) pipa gas bumi dan 605 km pipa minyak bumi yang mendukung penyaluran energi di berbagai wilayah Indonesia.

Pada semester I 2026, penyaluran gas bumi Pertagas tercatat sebesar 1.606 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD), sedangkan penyaluran minyak bumi mencapai 151.881 barel per hari.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada April 2026 menetapkan Pertagas sebagai operator Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap II (Cisem II) sepanjang sekitar 242 km, yang menghubungkan Batang, Jawa Tengah, hingga Kandang Haur Timur, Jawa Barat, dan dinyatakan siap beroperasi penuh pada Juni 2026.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Yogyakarta (ANTARA) - Ajang Meet The Investors #3 mempertemukan pelaku usaha di Yogyakarta dan sekitarnya dengan investor untuk membuka peluang kerja sama dan pendanaan, terutama bagi sektor industri kreatif yang berkembang di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Direktur Acara Meet The Investors #3 Ray Rezky Ananda mengatakan kegiatan yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Kreatif Jaya (APKJ) tersebut bertujuan membantu pengusaha memperoleh akses ke investor.

“Inisiatif ini dibuat oleh Asosiasi Pengusaha Kreatif Jaya (APKJ) karena banyaknya pengusaha di Yogyakarta dan sekitarnya yang kesulitan mendapatkan akses ke investor,” kata Ray saat ditemui di sela acara Meet The Investors #3 di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK), Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Kamis.

Ia mengatakan APKJ mendatangkan perwakilan investor dari Jakarta dan luar negeri untuk bertemu langsung dengan para pengusaha di Yogyakarta dan sekitarnya, dengan harapan terjalin kesepakatan kerja sama.

“Harapannya kegiatan ini dapat memudahkan pengusaha di Jogja untuk menemukan investor serta membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta melalui investasi yang masuk,” ujarnya.

Ray menjelaskan kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari yakni tanggal 21-22 Oktober dengan skema pertemuan langsung antara pengusaha dan investor selama 12 menit untuk setiap sesi.

“Setiap pengusaha diberikan waktu selama 12 menit, bergantian mendatangi meja-meja investor guna mengesankan para investor dan membuka peluang meeting lanjutan,” katanya.

Menurut dia, sebanyak 219 entitas usaha mendaftar untuk mengikuti salah satu rangkaian kegiatan tersebut, tetapi panitia melakukan kurasi hingga terpilih 79 entitas usaha yang akan dipertemukan dengan sekitar 30 investor.

Selama dua hari penyelenggaraan, kegiatan tersebut juga diisi dengan diskusi panel, kelas kolaborasi, dan sejumlah agenda lainnya.

Ray mengatakan beberapa pengusaha dan investor bahkan telah memasuki tahap uji tuntas atau due diligence serta memperoleh penawaran kerja sama dengan nilai relatif besar.

“Sekitar Rp50 miliar untuk satu perusahaan,” katanya.

Ia menegaskan Meet The Investors menjadi wadah awal bagi pengusaha dan investor untuk membangun hubungan yang dapat dilanjutkan melalui proses penjajakan dan kerja sama lebih lanjut.

“Kami terbuka untuk semua sektor, namun kebanyakan sektor F&B (makanan dan minuman), fesyen, teknologi, dan usaha kreatif,” ujarnya.

Pewarta: Agung Dwi Prakoso
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menargetkan dapat menarik kisaran 40-50 persen dari target investasi sebesar 30 miliar dolar AS atau sekitar Rp541,4 triliun (kurs Jisdor Rp18.047 per dolar AS) yang berpotensi masuk ke kawasan Asia melalui New Asia Forum (NAF) 2026.

NAF 2026 akan digelar pada 3-4 Desember 2026 di Pulai Bali, Indonesia, yang bertujuan mempertemukan investor global dengan peluang investasi jangka panjang di Asia, termasuk Indonesia.

“Kita berharap ya, kalau lihat dari angka pertumbuhan yang mungkin 40-50 persennya akan ke Indonesia,” ujar Managing Director Global Relations & Communications Danantara, Pahala Mansury dalam Coffee Morning Session di Wisma Danantara, Jakarta, Kamis.

Pahala optimistis Indonesia dapat menarik separuh dari total investasi yang ditargetkan melalui forum tersebut, serta berharap NAF dapat mendorong masuknya investasi swasta ke Indonesia dengan melibatkan pengusaha dan berbagai asosiasi bisnis.

Ia menjelaskan penyelenggaraan NAF dilatarbelakangi oleh ketimpangan antara kontribusi kawasan Asia terhadap pertumbuhan ekonomi global dan aliran modal yang masuk ke kawasan.

Menurutnya, kawasan Asia khususnya Asia Tenggara, telah berkontribusi sekitar 60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi dunia, namun hanya menerima kurang dari 30 persen dari total modal yang beredar secara global.

“Artinya, ada ketidakseimbangan. Kontribusi Asia terhadap pertumbuhan dunia mencapai sekitar 60 persen, tetapi modal global yang mengalir ke kawasan ini kurang dari 30 persen ” ujar Pahala.

Pahala menilai akses terhadap permodalan diperlukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga NAF diharapkan dapat mempertemukan pemilik modal global dengan peluang investasi di kawasan Asia sekaligus meningkatkan aliran investasi ke Indonesia.

Melalui forum tersebut, Danantara mendorong pengusaha swasta, termasuk anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk memanfaatkan forum tersebut guna menjaring peluang itu.

Dalam forum tersebut, Danantara sudah memetakan delapan sektor yang diproyeksikan menjadi tujuan aliran modal dalam satu dekade mendatang. Sektor tersebut antara lain sumber daya strategis dan hilirisasi, energi dan ketenagalistrikan, mobilitas dan manufaktur maju serta infrastruktur digital dan kecerdasan buatan (AI).

Selanjutnya, investasi juga diarahkan ke sektor pangan dan agribisnis, perdagangan dan konektivitas, pariwisata dan ekonomi kreatif serta pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Insentif investasi ini diberikan mulai dari kemudahan perizinan dan pembebasan pajak dan retribusi, saat ini regulasi terkait dengan kemudahan berinvestasi ini sedang digodok bersama dewan

Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menyiapkan insentif investasi bagi investor yang telah banyak memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun pembangunan daerah.

"Insentif investasi ini diberikan mulai dari kemudahan perizinan dan pembebasan pajak dan retribusi, saat ini regulasi terkait dengan kemudahan berinvestasi ini sedang digodok bersama dewan," kata Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri saat acara diskusi dengan manajemen Samara di kawasan Desa Wisata Montong Ajan di Lombok Tengah, Kamis.

Ia mengatakan, geliat investasi di Lombok Tengah saat ini sudah cukup baik, berbagai pihak sudah mulai berinvestasi di wilayah Selatan bahkan hingga perbatasan Lombok Tengah dan Lombok Barat.

Sehingga pihaknya menitikberatkan kepada kepemilikan wilayah saat ini sudah tidak lagi menjadi bahan perdebatan namun bagaimana peluang untuk mendorong kemajuan bersama.

“Saat ini yang terpenting adalah bagaimana pengembangan kawasan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat," katanya.

"Tempat Samara ini misalnya tidak boleh diperdebatkan lagi milik siapa, apakah Lombok Tengah atau Lombok Barat, tapi yang terpenting kalau daerah perbatasan maju maka daerah akan maju, maka ini milik kita bersama,” katanya.

Ia menyampaikan bahwa persoalan batas administrasi tetap diperlukan untuk menentukan kewenangan pemerintah, termasuk penyaluran pajak daerah.

Namun yang terpenting ia menekankan pentingnya manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar Kawasan. Terlebih pajak hotel dan restoran menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat mendukung biaya berbagai program pelayanan publik.

“Kami dari Pemda juga berkomitmen untuk terus memberikan kemudahan dalam berinvestasi kepada investor," jelasnya.

"Semakin banyak investasi maka dampaknya akan semakin banyak, baik yang dirasakan langsung oleh masyarakat maupun oleh Pemda yang tentunya dengan adanya pemasukan untuk daerah," katanya.

Sementara itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Tengah Dalilah menyatakan bahwa saat ini Pemda bersama Dewan memang sedang menggodok peraturan daerah (Perda) tentang kemudahan berinvestasi.

Dalam Perda tersebut nantinya pihak investor diberikan kelonggaran berupa insentif.

“Nantinya investor bisa mendapatkan insentif seperti misalnya pembebasan pajak dan retribusi ataupun diskon hingga 50 persen. Pola masih dibahas dan dari sisi infrastruktur kita tingkatkan, termasuk untuk kebutuhan air bersih saat ini dari PDAM juga sudah mulai masuk untuk memfasilitasi kebutuhan air bersih di sektor pariwisata,” katanya.

Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan transformasi pembangunan melalui kerja sama dengan mitra domestik maupun internasional membutuhkan sistem yang berfungsi dengan baik.

“Transformasi pembangunan membutuhkan lebih dari sekadar proyek yang berhasil. Transformasi tersebut membutuhkan sistem yang berfungsi dengan baik,” ucapnya dalam agenda High Level Event Bappenas-United Nations Forum 2026 di Jakarta, Kamis.

Dalam kesempatan tersebut, dia menerangkan bahwa kerja sama pembangunan internasional secara tradisional diselenggarakan melalui berbagai proyek yang memiliki tujuan, anggaran, jadwal pelaksanaan, dan output yang terukur.

Namun, lanjutnya, keberhasilan suatu proyek tak serta-merta menghasilkan keberhasilan pembangunan.

“Kita mungkin membangun infrastruktur tanpa memperkuat institusi yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya. Kita mungkin memperkenalkan teknologi baru tanpa mengembangkan kapasitas sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menggunakannya. Kita mungkin membiayai berbagai inisiatif individual tanpa mengubah struktur ekonomi mendasar yang melanggengkan ketimpangan,” ungkap Febrian.

Karena itu, Indonesia disebut telah menetapkan arah pembangunan nasional yang jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan visi jangka panjang Indonesia menuju tahun 2045. Salah tujuan utama yang ditargetkan Indonesia yaitu menciptakan perekonomian lebih produktif, inklusif, tangguh, dan mampu menciptakan peluang di berbagai wilayah.

Mitra pembangunan dinilai dapat membantu guna mempercepat transformasi pembangunan, tetapi kerja sama harus selaras dengan prioritas nasional, terintegrasi lintas sektor, dan dirancang untuk memperkuat institusi dalam negeri. Dalam konteks inilah, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dianggap memainkan peran yang strategis.

“PBB membawa sesuatu yang melampaui sumber daya keuangan. PBB menghadirkan pengetahuan, pengalaman internasional, kredibilitas kelembagaan, serta kemampuan untuk menghubungkan pemerintah dengan keahlian global. Kekuatan ini seharusnya dimanfaatkan bukan semata-mata untuk melaksanakan program, melainkan juga untuk membantu negara-negara membangun kapasitas agar mampu mempertahankan kemajuan secara mandiri,” kata Wakil Kepala Bappenas.

Pada kesempatan tersebut, pihaknya mengharapkan adanya kemitraan dengan PBB dalam agenda prioritas-prioritas nasional yang memungkinkan reformasi kebijakan, penguatan kelembagaan, teknologi, dan pembiayaan saling memperkuat untuk menciptakan model pembangunan yang dapat diperluas penerapannya secara nasional dan dipertahankan dalam jangka panjang.

Melalui Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) dan kerja sama triangular, Indonesia dinilai dapat semakin berperan sebagai pusat pertukaran pengetahuan, penggalangan kemitraan, dan pengembangan solusi praktis di antara negara-negara GlobalSouth.

Bappenas juga meyakini bahwa kerja sama pembangunan harus mengakui keterkaitan antara perdamaian dan kesejahteraan, karena konflik menghancurkan peluang ekonomi, melemahkan institusi, dan memundurkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai selama bertahun-tahun. Hal ini disebut menjadi salah satu alasan Indonesia mengembangkan Indonesian Peacebuilding Institute atau Institut Pembangunan Perdamaian Indonesia di Bandung, Jawa Barat.

“Melalui kerja sama yang melibatkan Bappenas, Kementerian Luar Negeri, dan Universitas Padjadjaran, kami melihat peluang untuk bekerja sama dengan PBB dalam menghubungkan pembangunan perdamaian dengan pembangunan dan ketahanan kelembagaan. Sebab, perdamaian bukan sekadar ketiadaan konflik. Perdamaian juga berarti hadirnya kondisi yang memungkinkan masyarakat membangun masa depan yang lebih baik,” ujar dia.

Lebih lanjut, dirinya berharap agar kemitraan strategis mampu mendorong investasi, alih-alih hanya mengandalkan bantuan, dan memperkuat institusi nasional, bukan justru menciptakan ketergantungan permanen pada keahlian pihak eksternal.

Febrian menegaskan bahwa keberhasilan kerja sama pembangunan seharusnya tidak dinilai dari seberapa besar bantuan yang telah disalurkan, melainkan dari seberapa jauh negara-negara mampu mempertahankan kemajuan secara mandiri. Menurut dia, warisan sejati dari kerja sama internasional bukanlah bantuan yang ditinggalkan, melainkan kapasitas yang tetap ada ketika bantuan tidak lagi diperlukan.

“Itulah, menurut saya, makna dari partnership for scale atau kemitraan untuk memperluas dampak pembangunan, dan inilah masa depan kerja sama pembangunan yang ingin diwujudkan Indonesia bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ucap Wakil Menteri PPN.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026