Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meminta perusahaan aplikasi mengawasi pemenuhan standar keselamatan kendaraan mitra pengemudi atau ojek online (ojol) guna memperkuat pelindungan dalam ekosistem transportasi berbasis platform digital.

“Jika sudah menjadi angkutan umum, artinya harus ada standar keselamatan, seperti helm, kemudian perawatan kendaraan, aplikator juga harus mengawasi mengenai maintenance ini,” kata Menhub dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dia menekankan pemenuhan hak dan kewajiban seluruh pihak dalam ekosistem transportasi berbasis platform digital harus berjalan beriringan dengan keselamatan sebagai prioritas utama.

Ia menyampaikan, hal tersebut sebagai tindak lanjut dari penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital.

Menurut dia, regulasi itu menjadi landasan untuk memperkuat hubungan kemitraan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi, termasuk dalam pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban, serta kepastian mekanisme perlindungan bagi para pihak.

Menhub menjelaskan, aspek keselamatan merupakan standar minimal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan transportasi.

Dalam hal ini, kata dia, pengemudi perlu memastikan kendaraan yang digunakan berada dalam kondisi laik operasional, serta melakukan perawatan secara berkala dan menggunakan perlengkapan keselamatan sesuai ketentuan.

Sementara itu, ia mengatakan perusahaan aplikasi bertanggung jawab untuk mendukung pemenuhan standar keselamatan tersebut, antara lain melalui pemantauan kondisi kendaraan dan pengingat perawatan berdasarkan intensitas penggunaan kendaraan.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Perhubungan tetap menjalankan kewenangan dalam mengatur tarif transportasi orang berbasis platform digital, termasuk melalui pedoman biaya jasa layanan transportasi yang menjadi acuan penyelenggaraan layanan.

Perusahaan aplikasi wajib menerapkan prinsip keadilan, transparansi, serta kepatuhan dalam penetapan biaya jasa layanan transportasi maupun biaya layanan aplikasi.

“Begitu juga kami sebagai pengampu mengatur mengenai tarif, jadi nanti tarif adalah salah satu referensi yang akan menjadi rujukan di antaranya Kementerian Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital) di dalam melakukan pengaturan mengenai pengangkutan barang dan makanan,” kata Menhub.

Dalam pelaksanaannya, lanjut Dudy, perusahaan aplikasi wajib menyediakan pusat layanan pengaduan yang mudah diakses, responsif, transparan, terdokumentasi, serta memberikan tanggapan paling lambat tujuh hari sejak pengaduan diterima.

Perusahaan aplikasi dan pengemudi juga wajib menyesuaikan Perjanjian Kemitraan Platform, sistem informasi biaya dan penghasilan, tanda terima transaksi, serta pencatatan masing-masing jenis layanan paling lama enam bulan sejak ketentuan berlaku, ujar dia.

Ia mengatakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga mendorong seluruh pihak menjalankan perannya secara bertanggung jawab.

Perusahaan aplikasi perlu memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan kemitraan dan mendukung pengawasan keselamatan, sedangkan mitra pengemudi wajib menjaga kondisi kendaraan, mematuhi ketentuan lalu lintas, serta mengutamakan keselamatan penumpang maupun pengguna jalan lainnya.

Melalui penguatan regulasi dan pelaksanaan kewajiban secara konsisten, pemerintah berharap, ekosistem transportasi berbasis platform digital dapat berkembang secara adil, transparan, juga berkelanjutan sehingga masyarakat mendapat layanan yang selamat, aman, serta nyaman.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Harga emas di laman Pegadaian yang dikutip di Jakarta, Sabtu pukul 11.05 WIB, menunjukkan harga emas jenama Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing naik menjadi Rp2.532.000, Rp2.631.000, dan Rp2.556.000 per gram.

Adapun harga tiga jenama emas tersebut kemarin, Jumat (9/10/2026) yakni masing-masing di angka Rp2.516.000, Rp2.611.000, dan Rp2.539.000 per gram.

Harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dan Antam dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Galeri24

0,5 gram: Rp1.328.000

1 gram: Rp2.532.000.

‎2 gram: Rp5.002.000

‎5 gram: Rp12.413.000

‎10 gram: Rp24.760.000

‎25 gram: Rp61.566.000

‎50 gram: Rp123.035.000

‎100 gram: Rp245.947.000

‎250 gram: Rp613.357.000

‎500 gram: Rp1.226.714.000

‎1.000 gram: Rp2.453.427.000

Antam

0,5 gram: Rp1.367.000

‎1 gram: Rp2.631.000

‎2 gram: Rp5.201.000

3 gram: Rp7.776.000

‎5 gram: Rp12.927.000

10 gram: Rp25.797.000

‎25 gram: Rp64.364.000

‎50 gram: Rp128.647.000

‎100 gram: Rp257.214.000

250 gram: Rp642.764.000

500 gram: Rp1.285.315.000

1000 gram: Rp2.570.589.000

UBS

0,5 gram: Rp1.382.000

‎1 gram: Rp2.556.000

2 gram: Rp5.072.000

‎5 gram: Rp12.534.000

10 gram: Rp24.937.000

‎25 gram: Rp62.220.000

‎50 gram: Rp124.183.000

‎100 gram: Rp248.269.000

250 gram: Rp620.489.000

‎500 gram: Rp1.239.522.000

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina EP Rantau Field menajak lima sumur minyak dan gas bumi baru di tengah proses pemulihan pascabencana banjir di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, sebagai bukti ketangguhan pejuang energi.

Field Manager Pertamina EP Rantau Tomi Wahyu Alimsyah dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan pengeboran sumur tersebut mendukung keberlanjutan produksi minyak dan gas nasional.

"Setelah melakukan program pemulihan secara bertahap hingga penyelesaian tiga sumur bor baru kini produksi minyak kembali stabil di angka 1.700 barel per hari," katanya.

Tomi mengatakan Pertamina EP Rantau Field, bagian dari Pertamina Subholding Upstream Regional 1 Zona 1 (Pertamina Hulu Rokan/PHR Zona 1), melakukan pemulihan pascabencana banjir secara berkelanjutan.

Karena itu, ia mengatakan dalam waktu empat bulan produksi sudah kembali ke performa awal. Bahkan, saat ini perusahaan sudah melakukan tajak (well spud) lima sumur baru di wilayah kerjanya.

"Kendati masih dalam situasi pemulihan pascabanjir, perusahaan melakukan pengeboran sumur untuk menemukan cadangan migas baru dan mempertahankan produksi migas. Tajak sumur baru ini sangat penting bagi penyediaan energi nasional," ujar dia.

Ia menjelaskan kelima sumur baru tersebut, yakni sumur RNT DZ-51 dan RNT DZ-52 berada di Kampung (Desa) Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang.

Sumur tersebut dibor menggunakan Rig APS-752 berkapasitas 550 HP dengan kedalaman akhir RNT DZ-51: 1145 MMD dan RNT DZ-52: 1037 MMD.

Selanjutnya, sumur RNT DZ-11, RNT DZ-23A dan RNT DZ-33 di Kampung Paya Meta, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang.

Sumur RNT DZ-11 itu dibor menggunakan Rig TMMJ-12 berkapasitas 550 HP dengan kedalaman akhir 1132 MMD sementara dua sumur lainnya sedang proses pengeboran.

Keberhasilan dalam tajak lima sumur baru ini, lanjut Tomi, turut memberikan kontribusi dalam mempertahankan produksi di PEP Rantau Field.

Langkah itu juga menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ketahanan energi serta mendalami potensi cadangan migas di Aceh Tamiang.

"Kolaborasi bersama pihak kontraktor penyedia jasa rig serta dukungan penuh yang diberikan oleh SKK Migas menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menjaga ketahanan dan keberlanjutan energi nasional," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan sebelum melakukan tajak lima sumur baru, Pertamina EP Rantau Field melakukan pemulihan pascabanjir yang menerjang wilayah kerjanya secara bertahap.

Ada empat fase pemulihan yang diterapkan yakni fase emergency, fase reactivation, fase recovery dan fase sustainability.

Fase-fase itu mencakup penanganan keselamatan, perbaikan fasilitas hingga penguatan sistem operasional jangka panjang.

"Tahap awal fokus pada kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, kesehatan dan listrik. Setelah kondisi sudah membaik, tim kemudian bergerak mengaktifkan fasilitas dan sumur sumur produksi," ujar dia.

Tomi mengatakan tim Pertamina EP Rantau Field melakukan berbagai cara untuk pulih lebih cepat dari bencana banjir. Satu di antaranya menghidupkan kembali pembangkit listrik yang menjadi jantung PEP Rantau Field.

Ketika listrik mati, air bersih ikut hilang, karena instalasi pengolahan air (water treatment plant/WTP) juga terendam dan pompa tidak bisa bekerja, begitu juga produksi minyak terhenti total.

"Pembangkit listrik di sini menggunakan gas dari sumur yang telah direaktivasi. Akibat banjir HPCS yang kami miliki mengalami kerusakan berat. Maka, kami melakukan berbagai inovasi untuk bisa kembali menghidupkan listrik," katanya.

Setelah melakukan analisis yang matang, mereka memutuskan tidak mengaktifkan kembali High Pressure Compressor Station (HPCS) yang sebelumnya merupakan stasiun kompresor gas sebagai sumber tunggal pasokan gas untuk pembangkit listrik.

Akan tetapi, dengan semangat inovasi mencari penggantinya dan menemukan bahwa SP-5 dengan sedikit modifikasi ternyata mampu mengambil alih fungsi HPCS untuk menghidupkan listrik.

Saat ini, HPCS belum aktif, pasokan gas datang dari SP-5 dan SP 1 dua sekaligus.

"Setiap ujian tentunya ada hikmah. Salah satu hikmahnya adalah kami melakukan simplifikasi di beberapa fasilitas. Ketika listrik sudah teratasi perlahan produksi yang sebelumnya nol barel mulai bergerak naik,” ujar dia.

Tomi pun menuturkan pemulihan pascabencana banjir ini tergolong cepat, karena hanya membutuhkan waktu empat bulan.

Sebelumnya, banjir besar pada akhir tahun lalu dengan ketinggian berkisar 4-4,5 meter dan endapan lumpur 30-80 sentimeter berdampak terhadap fasilitas produksi, perkantoran dan permukiman pekerja Pertamina EP Rantau.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa tidak ada penundaan implementasi kewajiban sertifikasi halal (Wajib Halal) yang akan dimulai pada 18 Oktober 2026.

“Wajib Halal tetap kita implementasikan mulai 18 Oktober 2026. Tidak ada penundaan,” kata Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Lebih lanjut, Haikal mengatakan pemerintah saat ini tengah menyusun ketentuan khusus bagi kondisi tertentu, khususnya bagi usaha mikro dan kecil (UMK), serta produk berupa bahan baku dan barang gunaan.

Hal itu, lanjut dia, agar implementasi Wajib Halal dapat berjalan secara tertib, menjamin keberlangsungan usaha, memberikan kepastian usaha, dan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah sedang menyusun ketentuan khusus bagi kondisi tertentu, khususnya bagi produk UMK dan produk impor, agar pelaksanaannya tetap tertib, proporsional, dan tidak mengganggu keberlangsungan usaha,” ujar Haikal.

Implementasi Wajib Halal dan pemastian kehalalan produk luar negeri, lanjutnya, bukan merupakan larangan terbatas, pembatasan, maupun pemaksaan kepada pelaku usaha.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat, sekaligus kepastian berusaha bagi pelaku usaha.

Dalam implementasinya, pemerintah memastikan Wajib Halal dilaksanakan secara tertib, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan.

Selain itu, Haikal juga menegaskan bahwa tidak ada kebijakan untuk melakukan sweeping atau tindakan sejenis terhadap pelaku usaha di lapangan.

Ia pun mengingatkan pelaku usaha dan masyarakat untuk mewaspadai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan BPJPH, terutama yang memanfaatkan momentum implementasi Wajib Halal.

“Modus tersebut dapat berupa komunikasi dengan mengatasnamakan BPJPH dan meminta pelaku usaha membayarkan sejumlah uang dengan alasan denda, sanksi, atau penyelesaian kewajiban sertifikasi halal,” kata Haikal.

Informasi resmi mengenai kebijakan dan implementasi Jaminan Produk Halal dapat diakses melalui laman resmi BPJPH, pada laman bpjph.halal.go.id.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menegaskan pentingnya transformasi ekonomi kehutanan untuk memastikan kelestarian hutan memberikan nilai ekonomi yang nyata, terukur, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Wamenhut dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan upaya itu dilakukan dengan mengoptimalkan potensi biodiversitas dan jasa ekosistem, termasuk perdagangan karbon, sebagai bagian dari pengembangan ekonomi hijau Indonesia.

“Tugas kita bukan sekadar melindungi hutan. Tugas kita adalah membuat nilai hutan yang lestari terlihat, terukur dan terbayar, serta lebih menyejahterakan masyarakat sekitar,” ujar Rohmat.

Ia menjelaskan, hutan akan lebih terjaga apabila pengelolaan yang lestari mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan perusakan atau konversi hutan.

“Oleh karena itu, transformasi ekonomi kehutanan perlu diarahkan dari pendekatan yang bertumpu pada satu komoditas menjadi ekonomi bentang alam yang menghargai seluruh potensi hutan, mulai dari hasil hutan kayu dan bukan kayu hingga biodiversitas dan jasa ekosistem,” katanya.

Wamenhut mengatakan salah satu peluang strategis dalam transformasi ekonomi kehutanan adalah pengembangan nilai ekonomi karbon.

“Hutan, lahan gambut, dan mangrove memiliki peran penting dalam menyerap dan menyimpan karbon sekaligus menjaga fungsi ekologis yang mendukung kehidupan masyarakat,” ujar dia.

Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat kerangka kebijakan perdagangan karbon sektor kehutanan.

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca menjadi salah satu landasan kebijakan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan.

Kebijakan tersebut, lanjut Rohmat, membuka peluang perdagangan karbon yang lebih luas, termasuk melalui mekanisme pasar karbon sukarela (voluntary carbon market).

“Skema ini dapat diakses oleh pihak swasta, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), petani hutan rakyat, dan masyarakat hukum adat sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Wamenhut.

Hingga saat ini, Menteri Kehutanan telah menerbitkan persetujuan bagi unit karbon yang memenuhi persyaratan penerbitan sertifikat karbon internasional melalui skema non-Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (non-SPE-GRK), dengan volume lebih dari 31,7 juta ton CO2e.

Cakupan tersebut terdiri atas tiga unit karbon Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), serta satu unit karbon perhutanan sosial berupa hutan desa di Provinsi Jambi yang melibatkan lebih dari 900 kepala keluarga.

Pengembangan perdagangan karbon pun diharapkan menjadi bagian dari upaya menjaga hutan sekaligus menciptakan manfaat ekonomi.

“Dengan tata kelola yang kuat dan integritas lingkungan yang terjaga, nilai karbon dapat membuka peluang pembiayaan bagi perlindungan, restorasi, dan pengelolaan hutan lestari,” kata Rohmat.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Sabtu, 09.13 WIB naik Rp20.000 ke angka Rp2.592.000 dari semula Rp2.572.000 per gram, dengan harga beli kembali (buyback) turut naik ke Rp2.401.000 per gram.

Harga emas batangan Antam itu sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

- Harga emas 0,5 gram: Rp1.346.000.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp2.592.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp5.124.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp7.661.000.

‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp12.735.000.

‎- ⁠Harga emas 10 gram: Rp25.415.000.

‎- Harga emas 25 gram: Rp63.412.000.

‎- ⁠Harga emas 50 gram: Rp126.745.000.

‎- ⁠Harga emas 100 gram: Rp253.412.000.

‎- ⁠Harga emas 250 gram: Rp633.265.000.

‎- ⁠Harga emas 500 gram: Rp1.266.320.000.

‎- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp2.532.600.000.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berkomitmen untuk mengasah kompetensi (skill) penyandang disabilitas melalui Balai Latihan Kerja Khusus Disabilitas sebagai bekal yang dibutuhkan di dunia kerja.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas merupakan hak warga negara yang perlu diwujudkan melalui akses kerja yang setara dan penilaian berdasarkan kompetensi.

“Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, karena itu adalah amanat konstitusi kita,” kata Menaker.

“Kita ingin mengubah kondisi hopeless saudara-saudara disabilitas menjadi harapan dan senyum nyata, di mana kehadiran mereka di tempat kerja tidak boleh menjadi beban tetapi memberi nilai tambah,” ujar dia menambahkan.

Menurut Yassierli, keterampilan yang diasah melalui pelatihan menjadi bekal bagi penyandang disabilitas untuk memasuki dunia kerja.

Oleh karena itu, perusahaan diharapkan merekrut pekerja berdasarkan kemampuan dan keahlian, bukan atas dasar rasa kasihan.

“Keahlian inilah yang kami asah di balai pelatihan agar perusahaan merekrut mereka berdasarkan kompetensi, bukan rasa kasihan yang justru memicu rasa tidak nyaman,” ujar dia.

Untuk memperluas kesempatan kerja yang setara, pemerintah telah menetapkan kewajiban bagi perusahaan dan instansi pemerintah untuk mempekerjakan penyandang disabilitas.

Ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mewajibkan perusahaan swasta mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pekerjanya.

Sementara itu, instansi pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas.

Selain membuka kesempatan kerja, perusahaan dan instansi pemerintah perlu menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari perundungan (bullying) dan pengucilan.

“Dengan demikian, penyandang disabilitas dapat bekerja dan berkontribusi sesuai kompetensinya,” kata Menaker Yassierli.

Di sisi lain, pelatihan Balai Latihan Kerja Khusus Disabilitas mencakup sejumlah bidang, mulai dari operasional call center, menjahit, hingga barista.

Balai ini juga menjadi percontohan fasilitas pendukung dan teknologi asistif untuk mendukung terciptanya lingkungan kerja yang inklusif.

Fasilitas yang disimulasikan mencakup teknologi pemandu suara (voice assistant) dan tampilan huruf Braille.

Lebih lanjut ia mengatakan fasilitas aksesibilitas tersebut diharapkan membantu penyandang disabilitas menjalankan aktivitas kerja sesuai kebutuhan mereka.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Lanskap pasar kerja dan persaingan bagi lulusan baru (fresh graduate) kini tak dipungkiri sangat ketat. Mencari dan memiliki pekerjaan formal pertama semakin berat dan melelahkan bagi para angkatan kerja baru ini.

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) mencatat pada 2025 bahwa perguruan tinggi setiap tahun meluluskan sekitar 1,26 juta sarjana.

Dari data ini, rasanya terdapat anomali yang perlu dicermati. Di balik cukup tingginya angka lulusan sarjana per tahunnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat per Mei 2026, jumlah lulusan perguruan tinggi atau sarjana yang menganggur di Indonesia mencapai 1,3 juta orang, atau sekitar 14,3 persen dari total pengangguran terbuka.

Fenomena ini menunjukkan tingginya jumlah lulusan baru setiap tahun tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja formal.

Tidak hanya adanya kesenjangan antara kedua faktor tersebut, persyaratan rekrutmen yang semakin tinggi juga menjadi tantangan bagi para lulusan baru.

Pemberi kerja semakin menuntut kualifikasi atau persyaratan rekrutmen yang lebih tinggi untuk pekerjaan yang sebelumnya tidak mensyaratkan hal tersebut.

Salah satu persyaratan yang rasanya kian umum dalam rekrutmen saat ini, adalah tuntutan bagi para lulusan baru untuk memiliki pengalaman bekerja, terutama di bidang pekerjaan yang mereka minati atau ingin dituju.

Perubahan ini tidak hanya menuntut para angkatan kerja muda untuk mencicipi dunia kerja sebelum mereka lulus, tapi juga mengajak pemerintah, dunia akademik, dan dunia industri berkolaborasi untuk membuka akses tersebut, hingga bahkan memperluas kesempatan pekerjaan formal pertama bagi jutaan sarjana baru.

Program magang pun menjadi salah satu hal esensial yang kian didorong perguruan tinggi dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan industri.

Mulai dari kuliah kerja nyata (KKN), serta praktik kerja lapangan (PKL) yang umumnya diwajibkan bagi mahasiswa tingkat akhir dengan durasi 1 hingga 3 bulan sebagai salah satu syarat kelulusan.

Upaya ini pun terus bertransformasi, termasuk Magang Nasional (MagangHub) yang sudah berjalan per Oktober tahun lalu.

Batu loncatan

Sejak diperkenalkan tepat satu tahun yang lalu, program Magang Nasional mendapatkan animo yang cukup besar dari para fresh graduate perguruan tinggi Indonesia.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, pada angkatan pertama atau pelaksanaan Magang Nasional sepanjang tahun 2025, total peserta yang lolos seleksi dan mengikuti program ini adalah sebanyak 102.696 orang, melampaui target awal pemerintah yang ditetapkan sebanyak 100.000 peserta.

Kemnaker juga mengatakan, Magang Nasional yang pada tahun keduanya menargetkan 150 ribu peserta, diharapkan mampu memberikan batu loncatan bagi para lulusan baru dalam menghadapi situasi ketika lowongan kerja mensyaratkan pengalaman, sementara mereka belum memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pengalaman tersebut.

Program ini memberikan ruang bagi lulusan perguruan tinggi untuk memperoleh pengalaman kerja nyata selama enam bulan, mendapat bimbingan dari mentor, memahami budaya kerja, mengasah kompetensi teknis dan nonteknis, serta membangun portofolio dan jejaring profesional.

Dengan pengalaman tersebut, peserta diharapkan tidak hanya lebih siap mencari kerja, tetapi juga lebih siap bertahan, beradaptasi, dan berkembang di tempat kerja.

Kemnaker mencatat, pada pelaksanaan sebelumnya, sekitar 30 persen peserta telah mendapatkan tawaran pekerjaan setelah program berakhir.

Selain itu, sekitar 34 persen peserta belum mendapatkan tawaran resmi, tetapi sudah terdapat indikasi atau peluang untuk ditawarkan bekerja, sementara sekitar 36 persen belum mendapatkan tawaran kerja.

Dari peserta yang mendapatkan tawaran kerja, sektor yang paling banyak menyerap antara lain sektor keuangan sebesar 23,4 persen, perdagangan besar/wholesale trade sebesar 17,9 persen, manufaktur sebesar 16,5 persen, dan kesehatan sebesar 10,3 persen.

Ke pekerjaan formal

Terlepas dari pencapaian positif program Magang Nasional secara keseluruhan, penting pula untuk menyadari bahwa magang secara umum merupakan hal yang bersifat temporer.

Magang merupakan sebuah ruang belajar bagi angkatan kerja muda, dengan beban kerja dan imbalan yang berbeda dengan pekerja formal.

Jika berselancar di sejumlah job portal, tidak jarang yang dibuka oleh perusahaan kini adalah lowongan internship (di luar MagangHub), alih-alih lowongan pekerjaan tetap.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan dunia usaha/industri untuk memberikan batasan yang jelas—mulai dari persyaratan yang membedakannya dari hubungan kerja biasa, beban dan durasi pelatihan, serta hak yang didapatkan peserta.

Jangan sampai hal ini menjadi celah bagi perusahaan nakal untuk mengubah pekerjaan tetap dengan tenaga kerja murah melalui kedok magang.

Pemerintah menyadari hal tersebut. Kemnaker telah menegaskan bahwa kepastian dalam pemagangan kini diatur dengan jelas dalam Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan.

“Pemagangan bukan untuk menggantikan pekerja dengan tenaga murah,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli.

Selain kejelasan dan pelindungan pemagangan, pekerjaan selanjutnya adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja yang lebih luas lagi agar para angkatan kerja muda tidak kesulitan mengakses pekerjaan formal dan tidak menganggur di usia produktif.

UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga memastikan pelindungan bagi pencari kerja.

Pencari kerja mendapatkan akses terhadap informasi pasar kerja yang lebih terbuka, sementara kewajiban pelaporan lowongan kerja juga turut diperkuat untuk mencegah percaloan, penipuan, dan lowongan kerja fiktif.

Indonesia memiliki visi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui bonus demografi yang begitu tinggi. Visi tersebut idealnya dapat dituju dengan menjaga generasi mudanya untuk tidak takut bermimpi besar dan memberikan bekal lewat peningkatan kompetensi dan akses berkarier.

Melalui program magang yang berkualitas, baik melalui Magang Nasional maupun program-program pemagangan lainnya, ditambah perluasan akses kerja yang inklusif, kita tidak hanya membekali generasi muda dengan keterampilan praktis serta kesiapan mental di dunia profesional, tetapi juga membuka jalan menuju terciptanya sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan dunia industri harus terus diperkuat guna memastikan setiap anak muda mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang, mandiri, dan pada akhirnya berkontribusi bagi ekonomi negeri.

Copyright © ANTARA 2026

Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) di sejumlah destinasi wisata Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menembus angka 113 ribu orang sejak Januari hingga September 2026.

"Air terjun yang membentang di antara tebing hijau Tumpak Sewu menjadi salah satu daya tarik alam Lumajang yang menjangkau wisatawan hingga pasar internasional," kata Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang Yuli Annisa Haryono dalam keterangannya yang diterima di Lumajang, Sabtu.

Sejak Januari hingga akhir September 2026, Kabupaten Lumajang mencatat 113.642 kunjungan wisatawan mancanegara ke sejumlah destinasi wisata dengan Air Terjun Tumpak Sewu sebagai penyumbang terbesar yakni sebanyak 96.334 kunjungan wisatawan mancanegara, atau sekitar 84,8 persen dari keseluruhan kunjungan wisman yang dilaporkan.

"Capaian tersebut menempatkan Tumpak Sewu sebagai destinasi dengan kontribusi terbesar dalam data kunjungan wisatawan mancanegara Lumajang hingga September 2026," ujar dia.

Daya tarik Tumpak Sewu terletak pada panorama air terjun yang dikelilingi tebing dan vegetasi hijau. Lanskap alamnya memberikan pengalaman visual yang khas dan menjadi salah satu kekuatan pariwisata Lumajang untuk menarik perhatian pengunjung dari luar negeri.

"Selain Tumpak Sewu, sejumlah destinasi lain juga tercatat menerima kunjungan wisatawan mancanegara. Kapas Biru mencatat 16.208 kunjungan, Air Terjun Kapas Biru sebanyak 891 kunjungan, B29 sebanyak 91 kunjungan, dan Ranu Regulo sebanyak 66 kunjungan," katanya.

Data tersebut memperlihatkan bahwa kunjungan wisman ke Lumajang masih sangat terkonsentrasi pada Tumpak Sewu. Sementara itu, destinasi lainnya memiliki angka kunjungan yang jauh lebih kecil sehingga promosi dan pengembangan daya tarik destinasi lain masih menjadi peluang untuk memperluas pilihan perjalanan wisatawan.

Ia mengatakan capaian kunjungan hingga September sebagai bagian dari perkembangan pemasaran pariwisata daerah. Potensi destinasi yang dimiliki Lumajang dinilai perlu terus diperkenalkan kepada pasar yang lebih luas.

"Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang terus memperkuat promosi dan pemasaran destinasi. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya mendukung pertumbuhan kunjungan, tetapi juga memperluas manfaat pariwisata bagi masyarakat dan pelaku usaha di sekitar kawasan wisata," ujar dia.

Bagi Lumajang, lanjut dia, tingginya kunjungan wisatawan mancanegara menjadi peluang untuk memperkuat promosi wisata alam sekaligus mendorong agar manfaat ekonomi pariwisata dapat dirasakan lebih luas, sehingga pengembangan destinasi lain dan keterlibatan pelaku usaha lokal menjadi bagian penting agar potensi tersebut tidak hanya bertumpu pada satu tujuan wisata.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah mengkaji aturan tarif batas bawah (TBB) angkutan logistik di darat untuk menjaga keberlanjutan operasional perusahaan logistik serta mencegah perang harga yang berdampak pada aspek keselamatan.

Menurut Dudy, pendekatan utama dalam penyusunan tarif batas bawah adalah aspek keselamatan karena pengaturan tersebut bertujuan memastikan perusahaan memiliki kemampuan membiayai kebutuhan operasional kendaraan.

"Pengaturan mengenai keselamatan inilah yang menjadi dasar pertimbangan kita untuk mengeluarkan penetapan atau pemberlakuan tarif batas bawah (TBB) di angkutan darat. Pendekatannya kepada keselamatan," kata Menhub dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Jumat.

Dudy menjelaskan penyiapan tarif batas bawah agar perusahaan angkutan barang tidak menurunkan harga layanan secara ekstrem hingga mengabaikan pemeliharaan kendaraan, termasuk penggantian komponen penting seperti ban.

Ia menilai persaingan harga yang tidak terkendali dapat mendorong praktik angkutan berisiko karena perusahaan berupaya menekan biaya operasional tanpa mempertimbangkan standar keselamatan dalam distribusi logistik di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun komponen pembentukan tarif nantinya akan dihitung mencakup berbagai kebutuhan operasional seperti biaya perawatan kendaraan, asuransi, pegawai, hingga kebutuhan lain agar usaha angkutan berjalan berkelanjutan dengan memenuhi aspek keselamatan.

Menurut dia, tarif batas bawah bukan bertujuan mengatur keuntungan berlebihan, melainkan memberikan batas minimum agar pelaku usaha tidak mengorbankan keselamatan demi mendapatkan harga angkut murah di berbagai daerah Indonesia nantinya.

Dudy menggambarkan persaingan angkutan logistik darat melalui contoh pemilik barang dengan volume 1 juta ton yang mencari perusahaan angkutan untuk mengirimkan muatannya.

Tanpa pengaturan tarif batas bawah, perusahaan bisa saling menurunkan harga, misalnya pemilik barang menawarkan angkutan 20 ton dengan biaya Rp1 juta kepada jasa angkutan logistik A, namun perusahaan B menawarkan dengan biaya lebih murah, dipangkas menjadi Rp500 ribu.

Menurut Menhub, kondisi perang harga tersebut dapat mendorong praktik kelebihan muatan atau over dimension over loading (ODOL) karena perusahaan berupaya menekan biaya operasional agar tetap mendapatkan keuntungan.

"Yang ODOL itu kan karena enggak ada yang ngatur soal berapa (harga) per kilogramnya, per kilometernya, segala macam. Dan memang banyak barang dan sebagainya. Darat tuh agak sedikit complicated gitu," ucapnya.

Menhub mengatakan pemerintah juga akan berdiskusi dengan sektor lain melalui forum grup diskusi sebelum merumuskan kebijakan tarif batas bawah untuk angkutan barang berbasis darat sebelum kebijakan ditetapkan oleh pemerintah.

Karena itu, tarif batas bawah dapat menjadi instrumen untuk memastikan perusahaan angkutan tidak menggunakan alasan keterbatasan biaya ketika harus memenuhi kewajiban keselamatan kendaraan operasional untuk menciptakan iklim usaha angkutan sehat berkelanjutan.

Meski begitu, Dudy menyebut pengaturan tarif batas bawah angkutan darat masih membutuhkan kajian Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan serta pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait.

"BKT lagi kaji. Lalu nanti ngobrol dulu sama sektor-sektor yang lain. Belum lagi kita mesti FGD (focus group discussion)," kata Menhub.

Selain angkutan darat, Dudy menyiapkan tarif batas bawah angkutan penyeberangan dan pelayaran guna menjaga keselamatan di sektor transportasi laut..

Terkait angkutan laut, pemerintah menilai pengawasan tarif relatif lebih mudah karena layanan memiliki sistem pencatatan perjalanan serta mekanisme tiket yang lebih jelas dibandingkan angkutan darat dalam sistem transportasi logistik nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Medan (ANTARA) - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menawarkan peluang kerja sama investasi mulai dari pengembangan sumber daya manusia (SDM), sektor kelautan, perikanan hingga pariwisata kepada Jepang.

Bobby mengatakan, Sumatera Utara terus berupaya meningkatkan kualitas SDM agar mampu memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja di Jepang.

"Kami berharap kerja sama pengembangan SDM ini bisa terus meningkat seiring kebutuhan dari Negara Jepang," ucap Bobby usai menerima Konsul Jenderal Jepang di Medan Furugori Toru, di Kantor Gubernur Sumut, Jumat.

Selain itu, lanjut dia, upaya itu diharapkan bisa memperkuat kerja sama kedua negara, dan membuka peluang tenaga kerja asal Sumut dalam meningkatkan keterampilan dan pengalaman.

"Sumatera Utara terus mengembangkan potensi atau meningkatkan kemampuan pekerja kita, dan bagaimana langkah ini juga menjadi prioritas bagi Jepang,” ungkapnya.

Gubernur juga menyampaikan sektor kelautan, perikanan hingga pariwisata, khususnya di Kepulauan Nias diharapkan dapat dikembangkan melalui kerja sama kedua pihak.

Menurutnya, hasil produksi perikanan di Kepulauan Nias berpotensi memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Salah satu komoditas sangat menjanjikan adalah lobster karena memiliki peminat cukup besar, baik pasar domestik maupun memenuhi kebutuhan ekspor.

"Jika memungkinkan, kita bisa berdiskusi langsung di lapangan untuk melihat bagaimana potensi di Nias. Program prioritas kami di Sumatera Utara salah satunya hasil laut, dan perikanan. Bagaimana ini bisa menjadi besar," jelas Bobby.

Konsul Jenderal Jepang di Medan Furugori Toru mengapresiasi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution atas upaya pembangunan yang telah dilakukan di Sumut.

Pihaknya menyebutkan, sejumlah bidang menjadi perhatian Jepang di Sumatera Utara ini meliputi pengembangan SDM, lingkungan, sumber daya energi, serta teknologi pertanian.

Menurut Furugori, Sumut memiliki potensi besar untuk memperluas kerja sama di berbagai sektor dengan pengalaman warga Indonesia bekerja di Jepang.

"Pengalaman bekerja di Jepang dapat menjadi bekal untuk mengembangkan keterampilan, dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh setelah kembali ke Tanah Air," katanya.

Selain itu, lanjut dia, Jepang juga memiliki teknologi pengolahan limbah industri dan teknologi pertanian, sehingga berpotensi mendukung peningkatan produktivitas.

Furugori juga menyampaikan, dirinya akan segera mengakhiri masa tugas di Sumatera Utara dan kembali ke Jepang.

Dia berkomitmen meneruskan berbagai peluang kerja sama kepada pejabat yang menggantikannya, dan potensi investasi di Sumut menjadi bahan pembahasan dengan Kedutaan Jepang di Jakarta.

"Saya sudah merasakan nikmatnya di Sumatera Utara dengan kulinernya yang sangat enak. Saya mohon izin kembali ke Jepang. Selanjutnya penerus saya akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas di sini,” ungkap Furugori.

Pewarta: Muhammad Said
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bengkulu (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin ingin ada pengembangan perkebunan kelapa di Pulau Enggano, pulau terluar Indonesia di Provinsi Bengkulu untuk mendongkrak geliat ekonomi di pulau itu.

"Dari dulu saya sudah betul-betul concern untuk menggerakkan ekonomi di Pulau Enggano. Tapi saya ingin program pengembangan petani kelapa itu betul-betul masif," kata Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin di Bengkulu, Jumat.

Sultan mengatakan pengembangan kelapa menjadi salah satu perhatiannya dalam mendukung potensi ekonomi masyarakat di Bengkulu, termasuk di Pulau Enggano.

Dia menjelaskan kelapa memiliki nilai ekonomi tinggi karena hampir seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

"Kelapa ini betul-betul tanaman yang nilai ekonomisnya juga sangat tinggi. Umurnya juga panjang, sabutnya jadi duit, airnya jadi duit, batoknya jadi duit, dagingnya jadi duit, pohonnya jadi duit, bahkan daunnya jadi duit," kata dia.

Sultan mengatakan perluasan penanaman kelapa juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di berbagai wilayah Bengkulu.

Dia berencana mengajak masyarakat memanfaatkan lahan yang tersedia untuk mengembangkan tanaman tersebut.

Sultan menyebutkan program penanaman kelapa di Enggano masih membutuhkan kelengkapan data calon petani dan calon lokasi (CPCL) agar dukungan yang disiapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Sultan mengatakan menteri terkait telah menyatakan kesediaan mendukung pengembangan kelapa sesuai kebutuhan Bengkulu. Namun, kelengkapan data tetap diperlukan untuk memastikan program dapat ditindaklanjuti.

Dia berharap pengembangan kelapa secara masif dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi komoditas perkebunan di Bengkulu, termasuk di Pulau Enggano.

Sultan menegaskan dirinya akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan pemangku kepentingan terkait untuk mencari dukungan bagi pembangunan Bengkulu, termasuk pengembangan petani kelapa dan infrastruktur di Pulau Enggano.

Sebelumnya Kementerian Pertanian tahun 2026 mulai mengembangkan kawasan perkebunan kelapa seluas 1.500 hektare di Provinsi Bengkulu sebagai bagian dari upaya mendorong hilirisasi industri kelapa nasional.

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu masih melakukan pengumpulan dan verifikasi berkas CPCL atau calon petani dan calon lokasi. Dinas TPHP berperan melakukan pendampingan serta monitoring terhadap pelaksanaan program di lapangan.

Sumber benih berasal dari pohon induk kelapa yang telah memiliki Surat Keputusan Penetapan KSB Pohon Induk Terpilih (PIT) di Pulau Enggano. Adapun jenis benihnya merupakan kelapa dalam unggul lokal yang tersedia dan dikembangkan di Pulau Enggano.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026