Ini kita harapkan nanti paling telat itu di akhir November sudah selesai

Jakarta (ANTARA) - Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengatur (BP) BUMN Dony Oskaria menargetkan aksi korporasi penggabungan (merger) terhadap empat perusahaan BUMN Karya rampung paling lambat akhir November 2026.

Keempat BUMN Karya yang dimaksud mencakup PT Nindya Karya (Persero) dengan PT Brantas Abipraya (Persero), serta PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan PT PP (Persero) Tbk, yang ditargetkan rampung paling lambat pada akhir November.

“Ini kita harapkan nanti paling telat itu di akhir November sudah selesai,” ujarnya dalam agenda Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Kamis.

Pasca merger, strategi penyehatan dilanjutkan melalui pelepasan (divestasi) aset-aset yang tak berkaitan dengan bisnis inti (non-core assets). Seluruh hasil divestasi tersebut dialokasikan secara khusus untuk memangkas sisa utang operasional, sebelum dilanjutkan dengan proses restrukturisasi utang akhir yang disesuaikan dengan kapasitas pembayaran masing-masing entitas.

“Jadi, satu per satu perusahaan itu kita selesaikan secara baik karena saya tidak mau setelah hari ini cuman dipoles-poles, kemudian nanti menjadi problem lagi nah kita perbaikan itu harus fundamental harus benar-benar,” ungkap Dony.

Di samping itu, proses restrukturisasi BUMN Karya dengan tingkat kompleksitas beban keuangan yang sangat berat, seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), dinilai membutuhkan penanganan lebih mendalam dan fundamental.

Pada kasus WIKA, beban utang perusahaan tersebut mencapai sekitar Rp34 triliun yang tak diimbangi kecukupan aset penjamin (underlyingassets). Sementara pada Waskita Karya, pihaknya tengah mengkaji opsi penyehatan, antara lain dengan mengevaluasi potensi pengoptimalan portofolio aset jalan tol (Waskita Toll Road).

“Kita mesti betul-betul melihat mesti diapain perusahaan ini, karena arah dari Pak Presiden sekali kita melakukan perbaikan itu harus tuntas. Kita enggak mau setengah-setengah hanya poles-poles, enggak ada gunanya. Ini yang agak memakan waktu,” kata dia.

“Saya orangnya mesti teliti satu-satu, dilihat lagi future-nya akan kayak gimana dan sebagainya, tapi kalau yang empat (BUMN-BUMN Karya yang cenderung lebih sehat) relatifly mudah untuk kita lakukan (merger),” ucap COO Danantara.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Sorong, Papua Barat Daya (ANTARA) - AirNav Indonesia Cabang Sorong, Papua Barat Daya, mencatat dua penerbangan dialihkan ke bandara lain akibat jarak pandang terbatas karena terdampak kabut asap pada Kamis.

Manajer Operasi Tower 1 AirNav Indonesia Cabang Sorong Hery Purnomo mengatakan kedua penerbangan tersebut masing-masing dialihkan ke Bandara Rendani Manokwari dan Bandara Frans Kaisiepo Biak.

"Hari ini ada dua penerbangan yang terdampak, satu dialihkan ke Rendani Manokwari dan satu ke Biak," katanya saat memberikan keterangan pers di Kantor Bandara DEO Sorong, Papua Barat Daya, Kamis.

Ia menjelaskan penerbangan yang dialihkan ke Biak merupakan pesawat kargo dengan rute Makassar-Sorong, sedangkan penerbangan yang dialihkan ke Manokwari merupakan Batik Air dengan rute Jakarta-Sorong.

Selain penerbangan yang dialihkan, sejumlah pesawat yang berada di landasan juga mengalami keterlambatan keberangkatan menuju tujuan masing-masing.

Hery mengatakan AirNav Indonesia Cabang Sorong tetap memberikan pelayanan navigasi penerbangan sesuai prosedur operasional standar (SOP), khususnya ketika kondisi jarak pandang berada di bawah batas minimum.

Menurut dia, informasi mengenai kondisi cuaca dan jarak pandang yang disampaikan kepada maskapai maupun penerbang bersumber dari Stasiun Meteorologi Kelas I Domine Eduard Osok (DEO) Sorong.

"Apabila ada penerbangan atau pilot memutuskan untuk mengalihkan penerbangan, itu merupakan keputusan dari pilot atau penerbang. Kami sebatas memberikan informasi," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I DEO Sorong Ahmad Bisri mengatakan kondisi kabut asap masih memengaruhi jarak pandang di wilayah Sorong.

Ia menjelaskan angin dominan dari arah tenggara membawa asap dari wilayah yang memiliki banyak titik panas menuju Sorong.

"Karena di sana banyak kondisi titik api, otomatis asapnya juga banyak dan bergeser ke arah sini," katanya.

Ahmad menyebutkan jarak pandang terburuk pada Rabu mencapai sekitar 1.000 meter pada pukul 06.05 hingga 07.00 WIT. Sementara pada Kamis pagi, jarak pandang sempat berada pada 1.500 meter sekitar pukul 07.00 WIT.

Kondisi tersebut, kata dia, dipengaruhi kabut asap dalam kondisi cuaca kering, sehingga jarak pandang dapat berada pada kisaran 1 hingga 5 kilometer.

Ahmad juga menyebutkan hingga 8 Oktober 2026 terdapat 1.463 titik panas di Papua Barat Daya sejak awal Oktober, dengan jumlah terbanyak terdeteksi di Kabupaten Sorong Selatan.

General Manager Garuda Indonesia Cabang Sorong Nadia Anisa mengatakan pihaknya melakukan penyesuaian waktu penerbangan rute Jakarta-Sorong selama kondisi kabut asap berlangsung.

"Selama tiga hari terakhir kami baru bisa mendarat di Sorong sekitar pukul 11.00 WIT. Biasanya kami berangkat dari Jakarta pukul 00.10, sekarang menjadi pukul 05.00," katanya.

Ia menjelaskan penyesuaian jadwal tersebut dilakukan untuk menghindari kemungkinan pengalihan penerbangan sekaligus memberikan kepastian kepada penumpang dalam mengatur perjalanan lanjutan.

Nadia mengatakan pada Senin, Selasa, dan Rabu terdapat masing-masing satu penerbangan yang mengalami keterlambatan sekitar lima hingga enam jam untuk rute Sorong-Jakarta.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Tapanuli Selatan, Sumatera Uta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan (Wamenko Pangan) Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan telah menyusun peta jalan untuk mendorong regenerasi petani dengan memanfaatkan bonus demografi Indonesia.

“Roadmap (peta jalan) itu telah kami susun bersama. Jadi, mulai dari pendidikan sebagai jembatan regenerasi, kemudian strategi pendidikan sebagai fondasi regenerasi. Ini sudah kami coba susun,” ucap Hanif dalam sesi diskusi bertajuk “Kemandirian Pangan Fondasi Kedaulatan Bangsa” yang dipantau secara daring dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kamis.

Menurut Hanif, dalam melakukan regenerasi petani, yang terpenting adalah mengenalkan pertanian kepada generasi muda sejak sekolah dasar hingga menengah untuk menyiapkan generasi penggerak ketahanan pangan Indonesia.

“Sehingga pada saatnya nanti, ketertarikan kaum muda kita di dalam pertanian ini menjadi sungguh sangat penting,” kata Hanif.

Langkah tersebut diharapkan dapat menutup kesenjangan demografi di sektor pertanian. Hanif mengatakan kesenjangan demografi menjadi permasalahan yang sangat serius untuk ketahanan pangan.

Pada 2013, tutur dia, jumlah petani yang terdata di Indonesia sebanyak 31,71 juta petani. Jumlah tersebut mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi 29,34 juta petani pada 2023.

Dari 29,34 juta petani pada 2023, Hanif mengungkapkan jumlah generasi muda hanya sebesar 21,93 persen.

Menurut dia, demografi menjadi salah satu unsur penting dari lima unsur pertanian. Selain demografi atau sumber daya manusia (SDM), unsur penting lainnya dalam pertanian adalah sebab pertanian memiliki lima unsur penting, yakni ketersediaan tanah, benih, pupuk, serta teknologi.

Hanif berharap dapat memanfaatkan bonus demografi Indonesia untuk mewujudkan ketahanan pangan, di mana sekitar 67 persen dari total penduduk Indonesia merupakan penduduk berusia produktif.

Ia pun mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah membantu membangun iklim pertanian yang lebih menarik. Salah satunya dengan menjaga harga di tingkat petani dan menjaga harga produk pertanian di tingkat konsumen.

“Benar, nanti seperti kita-kita akan berganti masa, berganti waktu, dan mungkin pindah alam. Tetapi bagaimana kemudian kita menghadirkan ketahanan pangan? Kesenjangan demografi ini menjadi sangat serius untuk ketahanan pangan kita. Kita tidak boleh kemudian menganggap ini wajar,” ucap Hanif.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya (ANTARA) - Kabut tipis masih menggantung di lereng Gunung Lawu, ketika pucuk-pucuk teh di Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dipetik satu per satu untuk dibawa menuju rumah produksi teh.

Di tempat itu, aroma khas daun teh yang baru diproses menjadi penanda perjalanan panjang Eko Wuryanto membangun usaha yang kini tidak hanya menghasilkan minuman, tetapi juga membuka ruang penghidupan bagi petani di sekitarnya.

Di antara perkebunan dan aroma teh ini, Eko Wuryanto memilih jalan yang tidak sederhana, ketika memutuskan meninggalkan pekerjaannya sebagai karyawan perusahaan pada 2012 untuk merintis usaha sendiri, setelah melihat potensi teh Kemuning yang belum banyak dikenal wisatawan.

"Waktu pertama buka, keuntungan satu bulan hanya sekitar Rp300 ribu, kira-kira setara dengan gaji saya selama tiga hari ketika masih bekerja di perusahaan," kata pemilik usaha teh ini, mengenang awal perjalanannya.

Keputusan tersebut berawal ketika wisatawan mulai berdatangan ke kawasan kebun Kemuning pada 2010, tetapi belum banyak pilihan bagi mereka untuk membeli teh lokal, sekaligus melihat proses pengolahannya.

Eko kemudian membangun usaha dari modal sekitar Rp8 juta dengan peralatan sederhana yang sebagian dibuat sendiri, meski pada awalnya kapasitas produksi sekitar 50 kilogram per bulan pun belum selalu terserap pasar. Usaha itu semakin berkembangan dengan sentuhan pendampingan dari Bank Indonesia (BI).

Lebih dari satu dekade berlalu, usaha yang dahulu hanya bermitra dengan lima, hingga enam petani itu, kini mampu mengolah sekitar 5-6 ton teh per bulan, dengan melibatkan 26 petani dari lahan sekitar lima hektare.

Perubahan tersebut tidak hanya terlihat dari kapasitas produksi, tetapi juga dari nilai ekonomi yang berputar di sekitar kebun karena Eko memilih membeli pucuk teh segar dari petani setempat dengan harga minimal Rp5.000 per kilogram, lebih tinggi dibandingkan kisaran harga yang menurutnya diterima petani di sejumlah sentra teh lain.

“Harapan saya bagaimana petani ikut merasakan manfaatnya, karena keuntungan bukan hanya untuk saya sendiri, tetapi bagaimana 26 petani ini benar-benar semangat dan berdaya,” ujarnya.

Beragam selera

Di rumah produksi yang menjadi pusat aktivitas Eko dan para petani, pucuk teh yang baru dipetik melewati proses pelayuan, penggulungan dan pengeringan sebelum disimpan sebagai bahan baku untuk kemudian dikembangkan menjadi berbagai produk.

Eko tidak sekadar mempertahankan teh dalam bentuk konvensional, tetapi mencoba membaca selera konsumen dengan menghadirkan teh hijau, hitam, putih, melati, jahe, serai, buah, rempah, hingga matcha yang mulai diminati sejumlah kafe dan restoran di Jakarta.

Ada pula karakter khas yang menjadi identitas produk teh tersebut berupa teh rako, yakni teh dengan sensasi rasa menyerupai kopi yang menurut Eko muncul secara alami dari karakter tanah Kemuning yang dahulu juga menjadi tempat tumbuh tanaman kopi.

Sementara itu, teh putih dibuat dari pucuk daun yang belum mekar dan diproses dengan pengeringan bersuhu rendah, sehingga karakter bahan bakunya tetap dipertahankan, menjadi salah satu produk yang menunjukkan upaya Eko meningkatkan nilai tambah komoditas lokal.

Dari inovasi tersebut, omzet usaha yang pada 2023 berada di kisaran Rp85 juta per bulan, meningkat menjadi sekitar Rp250-300 juta per bulan pada 2026, sedangkan jumlah reseller bertambah dari 235 menjadi sekitar 620.

Pertumbuhan pasar itu, bahkan membawa pesanan dalam jumlah besar, setelah Eko mengikuti pameran di Surabaya dan bertemu pembeli dari Boyolali yang kini memesan sekitar 3.000 produk per hari, dengan nilai transaksi sekitar Rp6 juta.

Pertemuan tersebut menjadi contoh bagaimana pameran tidak berhenti sebagai ruang promosi, tetapi dapat membuka rantai perdagangan baru bagi UMKM daerah ketika produk dipertemukan dengan pembeli yang membutuhkan pasokan secara berkelanjutan.

Membuka pasar

Usaha teh yang dipelopori Eko bersama para petani di Kemuning itu, kini menjadi salah satu UMKM binaan Bank Indonesia (BI) yang mendapat dukungan melalui pendampingan produksi, penguatan peralatan, promosi dan fasilitasi pertemuan dengan calon pembeli melalui berbagai kegiatan pameran.

Bagi Eko, dukungan tersebut membantu menjawab persoalan yang selama ini menjadi salah satu keterbatasan usaha, yakni kemampuan meningkatkan kapasitas produksi, sekaligus memperluas akses pasar ketika permintaan mulai tumbuh.

Ia mengaku salah satu dampak yang paling terasa setelah mengikuti kegiatan yang difasilitasi BI adalah terbukanya pertemuan dengan pembeli dalam skala lebih besar, termasuk pesanan yang kini mencapai ribuan produk setiap hari.

Bahkan, salah satunya melalui keikutsertaannya dalam "Java Coffee & Flavors Fest (JCFF) 2026" yang digelar pada Juli lalu di Surabaya mampu mempertemukan Eko dengan pembeli asal Boyolali, Jawa Tengah, yang justru membuka harapan lebih luas bagi Teh Gambyong.

Dari pembeli yang lokasinya tidak jauh dari Kemuning itu, Teh Gambyong memperoleh pemesanan mencapai sekitar 3.000 pieces produk setiap hari dengan nilai transaksi sekitar Rp6 juta per hari.

"Unik juga, mitra kami dari Boyolali justru bertemu di Surabaya. Dari satu buyer saja, setiap hari kami bisa mendapatkan sekitar Rp6 juta," kata Eko.

Dukungan BI, sekaligus memberi ruang bagi Teh Gambyong untuk memperkenalkan produk lain seperti teh kumis kucing, teh rempah, teh rosella, dan berbagai racikan herbal yang dikembangkan mengikuti kebutuhan pasar.

Bagi BI, pendampingan terhadap UMKM, seperti Teh Gambyong, menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas pelaku usaha lokal agar tidak hanya mampu menghasilkan produk, tetapi juga memiliki akses terhadap pasar, jejaring usaha dan peningkatan kualitas produksi.

Meskipun demikian, pertumbuhan permintaan menghadirkan persoalan baru karena kapasitas produksi saat ini masih belum mampu memenuhi sejumlah permintaan besar, termasuk calon pembeli ekspor yang membutuhkan pasokan sekitar 35-45 ton atau satu kontainer per bulan.

Kondisi tersebut membuat Eko memilih memprioritaskan pasar domestik, sembari memperkuat kapasitas produksi dan memenuhi sejumlah persyaratan pengembangan usaha, termasuk proses pengajuan BPOM setelah sebelumnya mengantongi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dan sertifikasi halal.

Menghidupkan kebun

Bagi Eko, memperbesar produksi bukan semata-mata tentang mengejar omzet karena keberlanjutan usaha bergantung pada keberadaan petani yang memasok bahan baku dari kebun-kebun di sekitar Kemuning.

Musim kemarau menjadi tantangan tersendiri karena pertumbuhan pucuk melambat dan pasokan berkurang, sementara permintaan tetap berjalan, sehingga peningkatan kapasitas produksi tidak bisa dilepaskan dari keberlanjutan kebun teh.

Karena itu, kemitraan dengan petani menjadi bagian penting dari perjalanan Teh Gambyong, termasuk upaya menjaga agar hasil panen tetap memiliki nilai ekonomi yang mendorong masyarakat mempertahankan kebun.

Harapan tersebut mulai menemukan bentuk, ketika semakin banyak petani tertarik bergabung dan memperluas lahan yang dapat menjadi sumber bahan baku sekaligus menjaga roda ekonomi masyarakat sekitar.

Di sisi lain, rumah produksi Teh Gambyong tidak hanya menjadi tempat mengolah dan menjual teh, tetapi juga ruang edukasi bagi wisatawan dan mahasiswa yang ingin melihat perjalanan teh sejak dipetik, hingga siap diseduh.

Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Tengah dan Jawa Timur memanfaatkan kebun serta rumah produksi tersebut sebagai tempat penelitian, sementara pengunjung dapat mengenal proses pengolahan yang selama ini hanya mereka lihat dalam bentuk produk jadi.

"Jadi kami tidak hanya menjual produk, tetapi juga memberikan edukasi, mulai dari tanaman, proses pengolahan, sampai produk itu siap dinikmati," ujar Eko.

Dari sebuah usaha kecil yang dahulu hanya menghasilkan keuntungan sekitar Rp300 ribu sebulan, Teh Gambyong kini tumbuh menjadi usaha yang menghubungkan kebun, petani, pengolah, pasar dan konsumen dalam satu rantai nilai lokal.

Bagi Eko, perjalanan itu pada akhirnya bukan hanya tentang bagaimana membuat teh Kemuning dikenal lebih luas, tetapi sebuah cara secangkir teh yang lahir dari lereng Lawu mampu menjaga agar petani tetap memiliki alasan untuk mempertahankan kebunnya hingga masyarakat sekitar ikut tumbuh bersama.

Di balik upaya mendorong UMKM agar naik kelas, penguatan usaha tidak cukup hanya dengan memperkenalkan produk kepada pasar, tetapi juga membutuhkan kelembagaan yang kuat agar pelaku usaha mampu berkembang secara berkelompok.

Bank Indonesia Jawa Timur menempatkan penguatan kelembagaan melalui koperatisasi sebagai salah satu fondasi pengembangan UMKM, terutama dengan mendorong kelompok tani yang sebelumnya berjalan secara individual untuk membangun sinergi melalui kelompok tani hingga gabungan kelompok tani dan koperasi.

Deputi Direktur Kantor Perwakilan BI Jawa Timur Yono Haryono mengatakan pendekatan tersebut ditempuh karena UMKM memiliki daya tawar yang lebih kuat ketika pelaku usaha mampu bersinergi, sekaligus memudahkan mereka dalam mengembangkan produktivitas dan memperluas skala usaha.

Setelah kelembagaan diperkuat, persoalan berikutnya adalah pembiayaan yang menjadi salah satu tantangan ketika pelaku UMKM hendak meningkatkan kapasitas produksinya, sehingga fasilitasi akses pembiayaan menjadi pilar berikutnya dalam pengembangan UMKM.

Melalui berbagai kegiatan, seperti Java Coffee Festival (JCFF) dan Festival Ekonomi Syariah (Fesyar), BI Jatim tidak hanya mempertemukan UMKM dengan konsumen, tetapi juga mendorong terjadinya perjumpaan bisnis agar pelaku usaha memiliki akses terhadap sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan bisnisnya.

Upaya tersebut kemudian dilanjutkan dengan membuka akses pasar yang lebih luas karena penguatan kelembagaan dan pembiayaan belum cukup tanpa kepastian pasar bagi produk UMKM.

Akses pasar itu diberikan mulai dari pasar domestik hingga peluang ekspor, termasuk melalui berbagai pameran dan agenda perdagangan yang mempertemukan UMKM potensial dengan calon pembeli, baik dari dalam maupun luar negeri.

Dukungan terhadap UMKM dibangun secara bertahap, mulai dari memperkuat kelembagaan dan kemampuan berkelompok, membuka akses pembiayaan, hingga memperluas pasar agar usaha yang telah tumbuh memiliki peluang untuk naik kelas dan berkelanjutan.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2026

Pekanbaru, (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Riau mencatat realisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) mencapai Rp1,12 triliun hingga September 2026, naik Rp187,2 miliar atau 20,04 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto dalam Rapat Rekonsiliasi Data PBBKB Triwulan II dan III serta Sosialisasi Aplikasi e-PBBKB di Pekanbaru , Kamis mengatakan kenaikan penerimaan daerah ini didorong oleh bertambahnya jumlah Wajib Pungut (Wapu) dari 19 instansi pada 2025 menjadi 26 pada tahun 2026.

"Pertumbuhan ini juga didorong oleh bertambahnya jumlah Wajib Pungut dari 19 Wapu pada tahun 2025 menjadi 26 Wapu pada tahun 2026," katanya.

Dia memaparkan bahwa kontribusi terbesar dari total realisasi tersebut disumbangkan oleh pemungutan pajak melalui PT Pertamina Patra Niaga. BUMN tersebut mencatatkan nilai pemungutan sebesar Rp900,96 miliar atau menyumbang 80,33 persen dari total penerimaan PBBKB Riau.

"Ini tentu perkembangan yang baik dan saya menyampaikan terima kasih atas kerja sama Bapak/Ibu. Ini menunjukkan kontribusi Pertamina Patra Niaga sangat besar," ujarnya.

Pemprov Riau lanjutnya memproyeksikan total realisasi PBBKB hingga akhir tahun anggaran 2026 berpotensi menyentuh angka Rp1,510 triliun. Untuk mencapai target tersebut, pengawasan serta optimalisasi pemungutan dari seluruh Wajib Pungut akan terus ditingkatkan hingga Desember mendatang.

Oleh karena itu, Pemprov Riau mengimbau seluruh Wajib Pungut untuk menyetorkan kewajiban pajak sesuai dengan volume aktivitas transaksi penjualan bahan bakar kendaraan di lapangan. Langkah transparansi tersebut dinilai penting demi memastikan penerimaan hak daerah berjalan secara optimal tanpa membebani iklim dunia usaha.

"Kita masih punya waktu sampai akhir tahun. Saya berharap ruang yang masih ada itu dapat kita optimalkan bersama. Bukan dengan membebani dunia usaha, tetapi dengan memastikan apa yang memang menjadi hak daerah dapat kita terima sesuai aktivitas yang sebenarnya," ungkap SF Hariyanto.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Semarang (ANTARA) - Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memasifkan penanaman pohon bakau (mangrove) di wilayah Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak sebelum proyek Giant Sea Wall dimulai.

Wakil Kepala BOPPJ Fadil Imran, di Semarang, Kamis, mengatakan bahwa penanaman mengrove tersebut akan dilakukan juga bersama masyarakat, dan rencananya akan dilakukan waktu dekat.

"Presiden sudah memerintahkan BOPPJ untuk mengoptimalkan perlindungan ekologis dan pengembangan ekonomi masyarakat di Pantura. Salah satu wilayah yang menjadi titik untuk dikelola adalah di Kota Semarang, Demak, dan Kendal," katanya saat beraudiensi dengan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.

Menurut dia, keterlibatan masyarakat maupun komunitas-komunitas menjadi penting dalam menjaga wilayah pesisir.

"Giant Sea Wall dalam konsep besarnya adalah pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan, langkah yang akan dilakukan oleh BOPPJ tersebut selaras dengan program Mageri Segoro yang sudah dilakukan di seluruh pesisir Jateng.

Tercatat, panjang garis pantai di Jateng mencapai 1.127,85 kilometer, terdiri atas wilayah Pantura sepanjang 651,47 kilometer, Pansela (pantai selatan) sepanjang 343,50 kilometer, dan Karimunjawa sepanjang 132,88 kilometer.

Kawasan pesisir tentu harus dijaga karena berkaitan langsung dengan permukiman, tambak, perikanan, kawasan industri, infrastruktur, dan kehidupan masyarakat.

"Tentu saja program BOPPJ itu selaras dengan program Jawa Tengah. Kita punya program Mageri Segoro yang itu sudah melibatkan seluruh komponen masyarakat," katanya.

Khusus di kawasan Pantura, lanjut dia, tantangannya cukup kompleks, yakni bukan hanya abrasi dan erosi yang menyebabkan mundurnya garis pantai, tetapi juga banjir, rob, penurunan muka tanah, sedimentasi, dan lainnya.

Maka dari itu, kata dia, perlindungan Pantura membutuhkan penanganan yang terpadu.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

penyerapan tenaga kerja tersebut berasal dari sektor riil melalui investasi langsung, baik dari investor dalam negeri maupun investor asing yang menjalankan proyek investasi di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi di Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun dan menyerap sebanyak 1.448.000 tenaga kerja baru.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan menyampaikan capaian investasi tersebut memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja.

Nurul dalam keterangannya di Jakarta, Kamis menegaskan, penyerapan tenaga kerja tersebut berasal dari sektor riil melalui investasi langsung, baik dari investor dalam negeri maupun investor asing yang menjalankan proyek investasi di Indonesia.

Menurut dia, penyerapan tenaga kerja itu bukan berasal dari rekrutmen pegawai sektor pemerintah, melainkan dari proyek-proyek investasi yang terealisasi di berbagai sektor.

"Pencatatannya dilakukan secara transparan per proyek melalui laporan resmi yang disampaikan oleh perusahaan kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berupa Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)," ujar Nurul.

Lebih lanjut, Nurul menjelaskan bahwa penyerapan tenaga kerja dari investasi langsung dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dengan pertumbuhan rata-rata penyerapan tenaga kerja dalam periode tersebut mencapai 22,4 persen.

Ia menilai kehadiran investasi di Indonesia memiliki peran penting karena tidak hanya membawa modal, tetapi juga mendorong alih teknologi dan pengetahuan.

Investasi yang terwujud dalam bentuk proyek dan kegiatan usaha, lanjutnya, secara nyata terus menciptakan kesempatan kerja baru bagi masyarakat Indonesia.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Meulaboh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat memberi pelatihan kepada 61 orang putera puteri daerah setempat, untuk belajar bahasa Jepang selama 75 hari sebelum nantinya dikirim untuk magang dan bekerja ke Jepang.

"Sebelum berangkat ke Jepang, para peserta wajib mengikuti proses pelatihan dan pembekalan intensif selama kurang lebih 75 hari di Aceh Barat," kata Bupati Aceh Barat, Tarmizi, Kamis.

Materi yang diberikan meliputi penguasaan bahasa Jepang, pemahaman budaya, serta kesiapan fisik dan mental.

Selama masa pelatihan, pemerintah daerah juga memberikan dukungan fasilitas berupa uang transpor dan konsumsi bagi para peserta.

Tarmizi mengatakan pemerintah daerah saat ini terus berupaya menekan angka pengangguran di wilayahnya dengan memanfaatkan peluang kerja luar negeri. Salah satu langkah konkrit yang diambil adalah melalui program magang kerja ke Jepang.

"Ini upaya kita Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk mengurangi pengangguran dengan memanfaatkan peluang kerja luar negeri. Untuk tahap awal tahun ini, kita mengirimkan 61 orang ke Jepang untuk bekerja di sana," ujar Tarmizi.

Tarmizi menjelaskan program ini dilaksanakan secara legal dan aman melalui kerja sama resmi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Aceh serta Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kementerian.

"Program ini kerja sama dengan Disnakertransmob Aceh dan BP3MI Kemenaker. Jalur resmi dari kementerian ini penting supaya ada jaminan perlindungan langsung dari negara," tegasnya.

Selain itu, Pemkab Aceh Barat juga sedang mendiskusikan kerja sama dengan Asosiasi Ketenagakerjaan (AKN) Aceh Barat untuk mempersiapkan keberangkatan peserta ke beberapa negara tujuan lainnya pada tahun depan, dengan kuota yang diproyeksikan mencapai ratusan orang.

Tarmizi berharap Aceh Barat dapat menjadi pelopor bagi daerah lain di Provinsi Aceh dalam membuka akses peluang kerja internasional bagi para generasi muda.

Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan selama 75 hari dan pengurusan dokumen administrasi, para peserta dijadwalkan akan langsung diberangkatkan ke Jepang pada awal tahun depan.

"Kita mulai dari Aceh Barat sebagai pelopor, yang nantinya diharapkan bisa diikuti oleh seluruh kabupaten/kota di Aceh. Harapan kita, ini bisa memotivasi anak-anak muda Aceh Barat dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran," pungkasnya.

Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Nusa Tenggara Barat menargetkan nilai transaksi dari penjualan paket wisatawan Rinjani Travel Mart (RTM) yang diselenggarakan pada 13-15 Oktober 2026 tembus hingga angka Rp20 miliar.

Ketua Asita NTB, Sellywati mengatakan dalam kegiatan RTM ke-7 ini akan diikuti 100 buyers dan sellers dari nusantara dan luar negeri di antaranya Jepang, Amerika Serikat, China, Malaysia, Uni Emirat Arab (UEA), dan Timor Leste.

"Kegiatan tahunan ini merupakan wadah mempertemukan pelaku industri pariwisata untuk mendorong dan mempromosikan destinasi unggulan yang ada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, NTB," ujarnya di Mataram, Kamis.

Ia berharap melalui kegiatan ini dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke NTB, sehingga berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di wilayah itu. Hal ini juga sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB makmur mendunia, di mana salah satu program unggulannya pariwisata.

"Untuk target transaksi itu Rp20 miliar, kalau bisa sampai Rp30 miliar tahun ini. Karena buyers (pembeli) kita beragam saat ini," kata Sellywati didampingi sejumlah pengurus ASITA NTB.

Sellywati mengatakan animo buyers untuk mengikuti RTM tahun ini cukup tinggi. Ini bisa dilihat dari rencana buyers dari sejumlah negara untuk hadir bertransaksi pada RTM tahun ini.

"Dari animo mereka yang hadir ini sangat tinggi dan buyers yang hadir ini lebih berkualitas, makanya kita optimis penjualan paket wisata akan jauh lebih meningkat dari kegiatan RTM tahun lalu cuman Rp15 miliar," ujarnya.

Menurutnya, pada tahun lalu fokus kegiatan lapangan di pusatkan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah, namun untuk tahun ini destinasi Gili Trawangan dan Senaru, Lombok Utara. Sedangkan, paket yang di tawarkan mencakup seluruh destinasi yang ada di NTB.

"Kalau Pulau Sumbawa itu ada paket Hiu Paus dan Pantai Lakey di Dompu. Kalau Lombok itu Gili Trawangan dan lainnya. Pokoknya semua paket kita tawarkan ke luar negeri," katanya.

Sementara Ketua Panitia RTM 2026, Dewantoro Umbu Joka, mengatakan kegiatan RTM tahun ini juga untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang telah digagas tiga provinsi melalui Kerja Sama Regional Bali-NTB-NTT (KR-BNN), sehingga pelaku industri pariwisata di tiga daerah juga hadir.

"Mudah-mudahan pertumbuhan pariwisata di daerah terus bertumbuh dan ekonomi semakin meningkat," katanya.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kehadiran pupuk ini menjadi faktor penting dalam kita menyelenggarakan kemandirian pangan

Tapanuli Selatan, Sumatera Uta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan (Wamenko Pangan) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan reformasi tata kelola pupuk bersubsidi menjadi faktor penting dalam mendukung kemandirian pangan bagi Indonesia.

“Atas arahan dari Presiden Prabowo Subianto, 145 regulasi dilebur hanya menjadi tiga, dengan alur dari Kementerian Pertanian, kemudian Pupuk Indonesia, lalu ke petani,” ujar Hanif dalam sesi diskusi bertajuk “Kemandirian Pangan Fondasi Kedaulatan Bangsa” yang dipantau secara daring dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kamis.

Hanif menyampaikan, sebelum pemerintah melakukan deregulasi atau reformasi tata kelola pupuk bersubsidi, penyediaan pupuk bersubsidi perlu melalui 145 regulasi sebelum diproduksi dan didistribusikan kepada petani.

Hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi diyakini oleh Hanif menjadi angin segar bagi kemandirian pangan Indonesia.

“Kehadiran pupuk ini menjadi faktor penting dalam kita menyelenggarakan kemandirian pangan,” kata dia.

Selain itu, Hanif juga menyoroti penurunan HET (Harga Eceran Tertinggi) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen yang berlaku sejak 22 Oktober 2025.

“Yang di angka Rp2 ribu sekian, ini dipotong sampai 20 persen. Hampir (dipotong) di semua jenis pupuk, ada 5 jenis kalau nggak salah,” ucap Hanif.

Berdasarkan paparannya, lima jenis pupuk yang dimaksud meliputi pupuk urea, pupuk NPK, pupuk NPK untuk kakao, pupuk ZA, dan pupuk organik.

Selain reformasi tata kelola pupuk, Hanif juga menyampaikan bahwa ketersediaan lahan juga telah menjadi perhatian bagi pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan.

“Pemerintah melalui Kementerian ATR dan Kemenko Bidang Pangan telah menentukan ada paling tidak 87 persen dari lahan baku sawah yang harus ditetapkan menjadi sawah dilindungi,” ucap Hanif.

Menurut Hanif, langkah tersebut penting untuk ditempuh, sebab pertanian memiliki lima unsur penting, yakni ketersediaan tanah, benih, pupuk, sumber daya manusia (SDM), serta teknologi.

“Kelima-limanya ini telah dilakukan regulasi sangat masif pada kondisi hari ini,” ujar Hanif.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penanganan intrusi air laut untuk menyelamatkan 8.000 hektare lahan pertanian di Daerah Irigasi Rawa (DIR) Pisang, Kabupaten Lampung Selatan.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan penguatan infrastruktur sumber daya air merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. Infrastruktur yang andal memberikan kepastian layanan air bagi petani sehingga produktivitas pertanian dapat terus dijaga.

“Kehadiran infrastruktur sumber daya air sangat penting untuk mendukung ketersediaan air irigasi pertanian, menjaga produktivitas lahan, serta memastikan pasokan pangan tetap terjaga,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Langkah ini dilakukan guna memperlancar aliran air sekaligus menjaga ketersediaan air baku bagi lahan pertanian masyarakat sehingga dapat mencegah potensi gagal panen.

Melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung, penanganan dilakukan pada jaringan saluran yang terhubung dengan Sungai Way Sekampung dan Saluran Pembuang Sekunder (SPS) Sragi.

Pekerjaan mencakup normalisasi saluran suplesi dari Sungai Way Sekampung menuju SPS Sragi sepanjang sekitar 1,3 kilometer serta normalisasi SPS Sragi sepanjang 3,2 kilometer.

Secara keseluruhan, pekerjaan tersebut mencapai sekitar 4,5 kilometer. Normalisasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kelancaran aliran air menuju jaringan irigasi sehingga suplai air dapat lebih optimal untuk kebutuhan pertanian.

Selain normalisasi saluran, Kementerian PU juga telah menyelesaikan perbaikan empat unit pintu Tabat Gayau dan 13 unit pintu pembuang. Selain itu, 3 unit gorong-gorong dengan total panjang 30 meter juga telah dipasang, disertai pasangan batu kali untuk memperkuat konstruksi gorong-gorong.

Penanganan tersebut menjadi bagian dari upaya memperlancar distribusi air ke saluran pertanian sekaligus mengendalikan masuknya air laut ke jaringan. Dalam penanganan di lapangan, air dari Sungai Way Sekampung dipompa menuju saluran sepanjang sekitar 700 meter menggunakan mobile pump.

Untuk memperlancar aliran menuju saluran pertanian, pengangkatan sedimentasi juga dilakukan pada Saluran Pembuangan Primer (SPP) Sekampung – SPS Sragi sepanjang 5,8 kilometer dan SPP Sekampung – SPP Bali Agung sepanjang 5,6 kilometer dengan mengerahkan 5 unit Excavator Long Arm.

Material sedimen diangkat agar aliran air dapat diteruskan ke saluran SPP dan selanjutnya dipompa menuju sawah.

Perbaikan Tabat Gayau turut menjadi bagian penting dalam pengendalian tata air. Tabat berfungsi mengatur aliran saluran.

Pada musim hujan, pintu dapat dibuka untuk membuang aliran ke Sungai Sekampung, sedangkan pada musim kemarau pintu ditutup untuk menahan intrusi air asin sekaligus menahan air hasil pompanisasi agar tetap mengalir di saluran SPP.

Dengan penanganan tersebut, Kementerian PU berupaya memastikan aliran air dapat lebih lancar dan terkontrol hingga ke jaringan pertanian.

Langkah itu diharapkan mendukung keberlanjutan pasokan air baku bagi sawah serta membantu masyarakat mempertahankan produktivitas pertanian di wilayah terdampak intrusi air laut.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bogor (ANTARA) - Lembaga Pengembangan Agromaritim dan Akselerasi Innopreneurship (LPA2I) IPB University memberikan pelatihan kepada 30 startup binaan dengan kemampuan menentukan nilai bisnis sehingga masing-masing memiliki dokumen valuasi bisnis.

Wakil Kepala LPA2I Bidang Inkubasi Bisnis dan Kemitraan Industri IPB University Prof Rokhani Hasbullah dalam keterangannya di Bogor, Kamis, menekankan bahwa startup memiliki karakteristik berbeda dari usaha mikro dan kecil pada umumnya yakni sentuhan teknologi dan orientasi pertumbuhan yang kuat.

Oleh Karena itu para startup tidak hanya mempertahankan kapasitas yang telah dicapai, tetapi dituntut terus mengembangkan produk, pasar, teknologi dan skala bisnis.

"Startup harus berani mengembangkan kapasitas masing-masing sehingga valuasi bisnis menjadi aspek penting sebagai upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha,” katanya.

Pemahaman valuasi diharapkan membantu founder melihat bisnisnya dari perspektif lebih luas. Nilai bisnis tidak hanya berdasarkan omzet atau aset, tetapi juga potensi pasar, pertumbuhan, model bisnis, teknologi, traction, tim, serta prospek pengembangan usaha.

IPB secara khusus menggelar workshop valuasi bisnis. Peserta mendapatkan materi pengantar valuasi bisnis, metode perhitungan valuasi bisnis dan praktik penyusunan valuasi bisnis.

Materi disampaikan Dr Muhammad Bachtiar dan Dr Asaduddin Abdullah dari Sekolah Bisnis IPB University serta Indra Purnama, Secretary General MIKTI. Peserta diperkenalkan pada penerapan valuasi dalam konteks startup, termasuk bagaimana data perusahaan dapat menjadi dasar penghitungan.

Narasumber sekaligus valuator mendampingi penyusunan dokumen melalui coaching dan mentoring. Setiap startup didampingi menyempurnakan dokumennya sesuai karakteristik dan kondisi bisnisnya.

Sementara itu Asisten Bidang Inkubator Bisnis LPA2I IPB University, Deva Primadia Almada berharap hasil dari workshop ini tidak berhenti sebagai dokumen administratif.

"Melalui rangkaian kegiatan ini, harapannya setiap startup dapat mengetahui nilai valuasi bisnisnya masing-masing,” katanya.

Menurut Deva, dokumen valuasi diharapkan menjadi instrumen untuk mengambil keputusan bisnis, menyusun strategi pertumbuhan, dan mempersiapkan diri menghadapi calon investor maupun mitra strategis. Valuasi dapat menjadi dasar pembicaraan soal investasi, kepemilikan saham, dan strategi pengembangan bisnis.

Melalui kegiatan ini, LPA2I IPB University tidak hanya mendorong startup menghasilkan produk dan membangun pasar, tetapi juga membekali founder memahami nilai bisnis, potensi pertumbuhan serta kesiapan menuju pendanaan dan scale-up.

Pewarta: Syarif Abdullah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026