Kita tambahkan tentu harus ada usaha. Seperti tadinya jadwalnya hanya satu akad massal pada tanggal 17 Desember 2026 sebanyak 71 ribu unit di Jawa Timur. Nanti yang kelima itu tanggal 30 Desember di Kabupaten Bekasi, dengan target minimal 30 ribu uni

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyiapkan dua akad massal rumah subsidi FLPP pada Desember 2026 dalam rangka mempercepat pencapaian target 350 ribu unit rumah subsidi.

"Kita tambahkan tentu harus ada usaha. Seperti tadinya jadwalnya hanya satu akad massal pada tanggal 17 Desember 2026 sebanyak 71 ribu unit di Jawa Timur. Nanti yang kelima itu tanggal 30 Desember di Kabupaten Bekasi, dengan target minimal 30 ribu unit," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Jumat.

Rencananya akad massal keempat KPR Sejahtera FLPP sebanyak 71.000 unit akan digelar di Malang, Jawa Timur. Ara sendiri sudah mengundang Presiden Prabowo untuk menghadiri akad massal keempat tersebut.

"Ya, kami sudah undang Bapak Presiden Prabowo untuk hadir yang keempat," katanya.

Agenda akad massal KPR Sejahtera FLPP menjadi salah satu upaya untuk mendorong percepatan penyaluran FLPP menjelang akhir tahun melalui koordinasi yang lebih intensif antara BP Tapera, bank penyalur, dan pengembang.

Persiapan kegiatan perlu didukung pemutakhiran data calon debitur, kepastian kesiapan rumah, kelengkapan dokumen, serta sinkronisasi proses akad dan pencairan.

"Itu untuk menunjukkan upaya-upaya, langkah-langkah untuk bisa mencapai target untuk menyalurkan rumah subsidi bagi rakyat Indonesia," kata Ara.

Kementerian PKP juga mendengar masukan dari para pemangku kepentingan di bidang perumahan mulai dari pengembang, perbankan hingga masyarakat dalam membangun ekosistem perumahan yang komprehensif.

"Untuk itu kita mesti mendengar suara dari masyarakat. Kami membuat Asosiasi Rumah Subsidi Warga sehingga suara warga didengarkan. Asosiasi Warga Rumah Susun juga supaya bisa didengarkan. Selain tentunya selama ini sudah mendengarkan developer dan juga perbankan. Dan juga tadi sudah datang Tapera, broker, sehingga ekosistem ini dibangun dengan dengan kuat dan komprehensif. Semuanya kita dengarkan," kata Ara.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Realisasi pengadaan beras di wilayah Bali telah mencapai sekitar 7.218 ton setara beras atau sekitar 190,61 persen dari target pengadaan sebesar 3.786 ton

Denpasar (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Wilayah Bali mencatatkan realisasi penyerapan beras per 7 Oktober 2026 sebanyak 7.218 ton setara beras atau 190,61 persen, hampir dua kali lipat, dari target pengadaan tahun in sebesar 3.786 ton.

"Realisasi pengadaan beras di wilayah Bali telah mencapai sekitar 7.218 ton setara beras atau sekitar 190,61 persen dari target pengadaan sebesar 3.786 ton," kata Pemimpin Wilayah Bulog Bali Simon Melkisedek Lakapu di Denpasar, Jumat.

Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan optimalnya penyerapan hasil produksi petani lokal di wilayah Bali sekaligus memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di daerah tersebut.

Simon menyampaikan, dalam pelaksanaan penyerapan beras pada 2026, Bulog Bali terus mengoptimalkan seluruh instrumen mulai dari penguatan jaringan pembelian di tingkat produksi hingga peningkatan kesiapan sarana penyimpanan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan hasil panen petani dapat terserap secara optimal sekaligus memperkuat stok pangan yang dikelola pemerintah.

Simon menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian positif di wilayahnya.

“Di baliknya ada kerja keras, dedikasi, dan semangat seluruh insan Bulog di berbagai penjuru Indonesia yang terus bergerak, turun langsung ke lapangan, mendampingi petani, serta memastikan hasil panen dapat terserap dengan baik,” ujarnya.

Keberhasilan melampaui target ini juga menurutnya menjadi bukti nyata bahwa amanah pemerintah dapat dijalankan secara optimal melalui kerja sama yang erat.

“Kami menyampaikan terima kasih juga atas kepercayaan Bapak Presiden kepada Bulog, serta dukungan Kemenko Pangan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, TNI, pemerintah daerah, para petani, penyuluh, mitra kerja, dan seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan bersejarah ini,” ucapnya.

Capaian positif di tingkat Bulog Bali tersebut juga sejalan dengan catatan secara nasional, di mana Perum Bulog mencatatkan rekor pengadaan tertinggi sepanjang sejarah.

Hingga 8 Oktober 2026, realisasi pengadaan Public Service Obligation (PSO) secara nasional telah mencapai 4.115.014 ton setara beras atau 102,88 persen dari target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton.

Capaian ini melampaui realisasi tahun 2025 yang tercatat sebesar 3.191.969 ton setara beras.

Rekor nasional tersebut juga berada di atas capaian pengadaan pada tahun-tahun sebelumnya termasuk rekor tertinggi pada tahun 2012 sebesar 3,65 juta ton.

Bulog menjadikan kinerja pengadaan yang kuat di tingkat hulu ini sebagai kado menuju dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, ini turut memperkokoh posisi dalam menjalankan peran strategis melalui tiga pilar ketahanan pangan nasional.

Simon menyebut ketiga pilar itu meliputi penjagaan ketersediaan pangan, dukungan stabilisasi harga di tingkat produsen dan konsumen, serta pengelolaan cadangan pangan pemerintah.

Dengan fondasi stok yang semakin kokoh, menurutnya pemerintah memiliki kekuatan yang memadai untuk mendukung berbagai program penyaluran pangan kepada masyarakat.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Berdasarkan data per 9 Oktober 2026, realisasi KPR Sejahtera FLPP telah mencapai 178.211 unit atau sekitar 50,92 persen dari target 350.000 unit

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP telah mencapai 178.211 unit per 9 Oktober 2026 atau sekitar 50,92 persen dari target 350.000 unit.

"Berdasarkan data per 9 Oktober 2026, realisasi KPR Sejahtera FLPP telah mencapai 178.211 unit atau sekitar 50,92 persen dari target 350.000 unit," ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, capaian ini menjadi dasar bagi BP Tapera dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah percepatan pada sisa tahun berjalan, termasuk mengoptimalkan permohonan pembiayaan yang masih berproses serta memastikan kesiapan pasokan rumah subsidi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memimpin rapat evaluasi kinerja dan percepatan realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2026 bersama BP Tapera, perbankan, asosiasi pengembang, dan pemangku kepentingan sektor perumahan.

Rapat membahas capaian penyaluran KPR Sejahtera FLPP untuk rumah tapak dan rumah susun subsidi, kendala pelaksanaan, serta langkah konkret untuk mengoptimalkan target 350.000 unit bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam arahannya, Menteri PKP Maruarar Sirait memberikan apresiasi kepada tiga kedeputian di BP Tapera, yaitu Deputi Komisioner (DK) Bidang Hukum dan Administrasi, DK Bidang Pengerahan, serta DK Bidang Pemupukan Dana, yang telah mencapai hampir 100 persen dari target Indikator Kinerja Utama (IKU).

Apresiasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran BP Tapera untuk mempertahankan kinerja organisasi sekaligus meningkatkan percepatan penyaluran FLPP.

Maruarar juga menekankan pentingnya sense of crisis, evaluasi yang mendasar, dan terobosan konkret agar berbagai kendala tidak menghambat pencapaian target 2026.

Melalui rapat evaluasi ini, Kementerian PKP dan BP Tapera mendorong seluruh ekosistem perumahan memperkuat koordinasi dan memastikan setiap kendala ditindaklanjuti dengan solusi yang konkret serta terukur.

Dengan dukungan perbankan, pengembang, dan asosiasi, percepatan realisasi FLPP diharapkan semakin optimal hingga akhir 2026, sekaligus memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Kalau untuk yang di Mandalika sudah 100 persen. Meski pun ada homestay yang belum terisi namun pada umumnya semua sudah penuh di sekitar Mandalika

Lombok Tengah (ANTARA) - Tingkat okupansi kamar hotel di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Barat selama ajang MotoGP di Sirkuit Mandalika 2026 sudah penuh di mana tingkat keterisian di beberapa wilayah hingga 100 persen.

Ketua DPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Ni Ketut Wolini menyebutkan, untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sudah mencapai hingga 100 persen.

"Kalau untuk yang di Mandalika sudah 100 persen. Meski pun ada homestay yang belum terisi namun pada umumnya semua sudah penuh di sekitar Mandalika," ujarnya di Mandalika, Jumat.

Untuk beberapa wilayah seperti di Kota Mataram dan Senggigi Kabupaten Lombok Barat juga sudah penuh hingga 80-90 persen. Terlebih lagi, pada Jumat ini penonton dari berbagai daerah mulai berdatangan ke Lombok.

"Kalau Mataram hampir sama. Khusus yang bintang-bintang penuh. Kecuali yang non bintang atau hotel kecil mungkin tidak semuanya," kata Wolini.

Ia mengakui penghapusan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Tarif Usaha Jasa Akomodasi cukup berpengaruh terhadap peningkatan okupansi hotel pada MotoGP tahun ini.

"Dulu Pergub kan mengatur zona-zona boleh naik sekian persen di zona ini. Tapi setelah Pergub dicabut mekanisme pasar menjadi bebas tapi tidak bebas se-bebasnya harus masih dalam koridor yang wajar, tapi ini ada pilihan bagi konsumen untuk bisa memilih," tegasnya.

Untuk pemesanan kamar hotel ini lebih di dominasi dari wisatawan domestik baru wisatawan mancanegara. Namun, demikian pihaknya berharap tidak ada keluhan yang disampaikan oleh konsumen terkait tarif kamar hotel/penginapan selama pelaksanaan MotoGP.

"Sejauh ini belum ada laporan keluhan terkait harga yang kita terima ya," katanya.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Remitansi kita dari tahun ke tahun meningkat. Tahun 2023 sebesar Rp227 triliun, tahun 2024 naik menjadi Rp253 triliun, dan tahun 2025 lalu naik 14 persen menjadi Rp288 triliun

Bandung (ANTARA) - Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mencatat pertumbuhan tren positif pengiriman uang (remittance) dari para pekerja migran Indonesia yang menembus angka Rp288 triliun pada tahun 2025, atau naik 14 persen dari tahun-tahun sebelumnya.

"Remitansi kita dari tahun ke tahun meningkat. Tahun 2023 sebesar Rp227 triliun, tahun 2024 naik menjadi Rp253 triliun, dan tahun 2025 lalu naik 14 persen menjadi Rp288 triliun," kata Menteri P2MI Mukhtarudin dalam peresmian Migrant Center dan peninjauan SMK Go Global di Universitas Teknologi Bandung (UTB), Bandung, Jumat.

Mukhtarudin menggarisbawahi bahwa kontribusi pekerja migran terhadap perekonomian nasional sangat dominan, terutama melalui penguatan cadangan devisa dan perputaran uang di tingkat basis (pedesaan).

Berdasarkan data Bank Indonesia, kontribusi remitansi pekerja migran menyumbang hingga 11 persen dari total cadangan devisa nasional.

Ia mengkalkulasi bahwa dengan efek ganda (multiplier effect) sebesar dua kali lipat saja, arus uang dari remitansi tersebut menciptakan pergerakan ekonomi nasional hingga hampir Rp600 triliun per tahun.

"Uang yang beredar di masyarakat tidak hanya dari government spending APBN/APBD, atau investasi. Remitansi yang dikirim pekerja migran langsung masuk ke keluarga di desa-desa, memperkuat ekonomi keluarga, dan menggerakkan ekonomi daerah asal," ujarnya menjelaskan.

Karenanya menurut dia, dengan semakin bertambahnya porsi penempatan pekerja berkeahlian (skilled worker) yang berpenghasilan lebih tinggi melalui program SMK Go Global, pihaknya optimistis nilai remitansi pada tahun berikutnya dapat terus meningkat.

"Mungkin bisa melampaui angka Rp300 triliun," tuturnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Jasa Marga (Persero) Tbk membagikan pengalaman langsung mengenai pengelolaan bisnis dan pelayanan jalan tol kepada 37 peserta Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD) melalui kegiatan Jasa Marga Business & Service Immersion.

"Calon pemimpin BUMN masa depan juga perlu memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi nyata, dengan memastikan setiap keputusan dan langkah yang diambil memberikan manfaat bagi pelayanan publik," kata Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Rivan menjelaskan bahwa operasional jalan tol memiliki fungsi strategis dalam mengawal kelancaran mobilitas masyarakat dan pergerakan ekonomi nasional.

Menurut dia, pekerjaan di BUMN infrastruktur transportasi harus dimaknai sebagai bentuk pengabdian kepada publik.

"Jasa Marga tidak hanya membangun infrastruktur fisik, namun juga mengelola lalu lintas sebagai nadi perekonomian bangsa. Karena itu, setiap pekerjaan yang dilakukan Roadster Jasa Marga dimaknai sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat," ujarnya.

Rivan menambahkan bahwa kegiatan "business immersion" ini adalah bagian penting dari rangkaian pembelajaran P3MD selama sembilan bulan.

Dalam kegiatan ini, para peserta dapat melihat secara langsung bagaimana Jasa Marga mengoptimalkan data operasional melalui teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan standar pelayanan kepada pengguna jalan, mendukung penegakan hukum, hingga menjadi dasar dalam perumusan rekayasa lalu lintas.

Dalam kesempatan yang sama, VP Operational Learning & Design PT Danantara Asset Management (DAM) Dumoli HM Sirait menyebutkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta mengenai pengelolaan bisnis BUMN sekaligus mendukung penyusunan "Action Learning Project (ALP)".

"Program ini dirancang agar para peserta dapat mengamati secara dekat praktik terbaik pengelolaan bisnis di Jasa Marga. Pengalaman lapangan ini menjadi referensi penting bagi peserta, yang didampingi oleh SBM ITB, untuk menyusun 'Action Learning Project' yang aplikatif dan memberikan dampak positif bagi pengembangan BUMN," ucapnya.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, para peserta diajak mendalami empat stasiun pembelajaran (learning stations) yaitu Core Operations untuk memahami proses bisnis inti, Technology & Digital untuk melihat otomatisasi sistem dan pemanfaatan data, Quality, Risk & Safety untuk mempelajari keandalan layanan dan manajemen risiko, serta Customer/Distribution yang berfokus pada penyampaian output layanan kepada masyarakat.

Pengalaman peserta kemudian dilanjutkan dengan eksplorasi langsung Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC) sebagai pusat monitoring dan koordinasi operasional jalan tol.

Melalui fasilitas ini, peserta melihat bagaimana Jasa Marga memantau kondisi lalu lintas, mendeteksi potensi gangguan, mengidentifikasi insiden, hingga mengoordinasikan respons layanan operasional secara real-time dengan dukungan teknologi dan sistem informasi terintegrasi.

Pengalaman peserta tidak berhenti pada pemaparan dan peninjauan lapangan. Peserta juga diajak memecahkan studi kasus operasional melalui diskusi kelompok, dengan menganalisis skenario manajemen lalu lintas saat puncak arus mudik dan penguraian kepadatan rest area. Hasil analisis kemudian dipresentasikan untuk mendapatkan tanggapan langsung dari manajemen Jasa Marga.

Rivan berharap pengalaman interaktif tersebut dapat memperkaya "business insight" dan "leadership lesson" bagi seluruh peserta P3MD.

Ia juga membuka ruang bagi peserta yang memiliki gagasan inovatif untuk Jasa Marga agar dapat menyampaikannya dan mengembangkan gagasan tersebut bersama Jasa Marga.

"Jika dalam prosesnya muncul gagasan atau inovasi yang dapat dikembangkan bersama Jasa Marga, kami tentu terbuka untuk mendengarkan dan mendukung. Semoga pengalaman ini dapat menjadi bekal bagi mereka untuk menjadi pemimpin BUMN yang adaptif, dekat dengan kebutuhan masyarakat, dan mampu memberikan kontribusi nyata," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Menurut data di kami per 4 Oktober 2026, lowongan kerja berdasarkan SIP2MI yang sudah diverifikasi oleh perwakilan ada 287.000 lebih lowongan. Tapi ironisnya, kita baru bisa mengisi kurang lebih 26 persen atau 75.000 lowongan

Bandung (ANTARA) - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengungkapkan saat ini Indonesia baru mampu mengisi sekitar 26 persen atau 75.000 dari total 287.000 lebih lowongan kerja luar negeri yang telah terverifikasi resmi hingga awal Oktober 2026.

"Menurut data di kami per 4 Oktober 2026, lowongan kerja berdasarkan SIP2MI yang sudah diverifikasi oleh perwakilan ada 287.000 lebih lowongan. Tapi ironisnya, kita baru bisa mengisi kurang lebih 26 persen atau 75.000 lowongan. Masih ada 73 persen lebih, hampir 74 persen yang belum bisa kita isi," kata Menteri P2MI Mukhtarudin saat meresmikan Migrant Center dan peninjauan Program SMK Go Global di Universitas Teknologi Bandung (UTB), Bandung, Jumat.

Mukhtarudin menjelaskan kesenjangan besar antara permintaan (demand) pasar kerja internasional dan daya serap tenaga kerja Indonesia dipicu oleh minimnya sertifikasi kompetensi teknis, penguasaan bahasa asing, serta kesiapan keterampilan calon pekerja migran.

Ia memaparkan saat ini berbagai negara tetangga dan kawasan global, seperti Malaysia, Korea Selatan, Jepang, negara-negara Eropa Timur, Eropa Barat, hingga Amerika sedang menghadapi fenomena penurunan populasi usia produktif (aging population).

Sebaliknya, kata dia, Indonesia berada di ambang puncak bonus demografi menuju tahun 2045 dengan proyeksi 207 juta penduduk usia produktif.

"Ketika negara kita mengalami bonus demografi, negara-negara lain mengalami aging population. Ini menjadi peluang strategis bagi Indonesia untuk mengisi kekurangan tenaga kerja global. Menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai kompetensi global menjadi sebuah keniscayaan," kata Mukhtarudin.

Menanggapi ketimpangan ini, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan instruksi langsung pada 20 Oktober 2025 untuk menyiapkan 500.000 calon pekerja migran terampil (skilled workers) secara terakselerasi.

Program SMK Go Global diresmikan sebagai salah satu prioritas nasional dan program percepatan (quick win) pemerintah pusat untuk mencetak pekerja profesional yang berdaya saing global.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Program SPHP Jagung bertujuan membantu peternak memperoleh pasokan bahan baku pakan dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran

Purwokerto (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Cabang Banyumas mengoptimalkan penyaluran jagung melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bagi peternak dengan realisasi sementara mencapai 683.850 kilogram atau 81,75 persen dari total alokasi 836.550 kilogram.

Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Banyumas Prawoko Setyo Aji di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Jumat malam, mengatakan Program SPHP Jagung bertujuan membantu peternak memperoleh pasokan bahan baku pakan dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran.

“Program SPHP jagung merupakan bagian dari upaya Bulog mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan,” katanya.

Selain menjaga ketersediaan komoditas, kata dia, program tersebut diharapkan membantu peternak memperoleh bahan baku pakan dengan harga terjangkau sehingga biaya produksi dapat lebih terkendali.

Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen penuh memastikan jagung tersedia dan dapat diakses oleh para peternak dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp5.000 per kilogram.

Melalui program tersebut, lanjut dia, jagung disalurkan kepada peternak melalui koperasi atau asosiasi mitra kerja sama.

Ia mengharapkan penyaluran dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah dapat membantu peternak menghadapi gejolak harga bahan baku pakan di pasaran.

Menurut dia, ketersediaan jagung dengan harga terjangkau menjadi salah satu upaya untuk mendukung keberlangsungan usaha peternakan rakyat.

“Jagung merupakan komoditas penting dalam penyediaan bahan baku pakan, khususnya bagi peternak ayam petelur yang membutuhkan pasokan secara berkelanjutan,” katanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan berdasarkan laporan realisasi SPHP jagung per 9 Oktober 2026, Bulog Kancab Banyumas memiliki alokasi sebanyak 836.550 kilogram.

Dari jumlah tersebut, kata dia, sebanyak 683.850 kilogram telah disalurkan, sedangkan sisa alokasi mencapai 152.700 kilogram.

“Penyaluran jagung SPHP tersebut dilaksanakan melalui mitra kerja sama, yakni Paguyuban Peternak Ayam Layer Purbalingga (PPALP),” katanya.

Menurut dia, mitra tersebut menjadi bagian dari upaya penyaluran jagung kepada peternak yang membutuhkan bahan baku pakan dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.

Dengan realisasi yang telah mencapai 81,75 persen, kata dia, Bulog Kancab Banyumas terus mengoptimalkan penyaluran sisa alokasi agar dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran.

“Langkah tersebut diharapkan membantu memenuhi kebutuhan peternak di wilayah Banyumas dan sekitarnya,” kata Prawoko.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bandarlampung (ANTARA) - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan bahwa proses hilirisasi kakao harus dimulai dari desa untuk meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan.

"Keterbatasan fasilitas pengering selama ini membuat petani hanya dapat menjual kakao dengan harga tinggi pada musim kemarau," ujar Rahmat Mirzani Djausal berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Jumat.

Ia mengatakan Provinsi Lampung telah menyiapkan strategi ke depan dengan mendesain struktur ekonomi agar tumbuh inklusif, meningkatkan kemakmuran dan mengentaskan kemiskinan yang dilakukan melalui hilirisasi berbagai komoditas yang ada di desa agar memiliki nilai tambah.

"Solar dryer yang diserahkan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan pengeringan kakao di tingkat petani. Teknologi tersebut sederhana, tetapi dapat membuka kesempatan bagi petani untuk menghasilkan kakao kering secara lebih konsisten sepanjang tahun," katanya.

Dia mengatakan selama ini petani menghadapi persoalan ketika panen berlangsung pada musim hujan. Kakao yang belum kering harus segera dijual sehingga petani menerima harga lebih rendah karena tidak memiliki fasilitas pengering yang memadai.

"Harga kakao basah dalam kondisi tertentu berada di kisaran Rp20.000-Rp30.000 per kilogram. Setelah dikeringkan, harganya dapat meningkat menjadi sekitar Rp70.000-Rp80.000 per kilogram, sehingga proses pengeringan menjadi titik penting dalam meningkatkan pendapatan petani," ucap dia.

Pemerintah daerah pun mendorong agar nilai tambah komoditas tidak berhenti pada penjualan bahan mentah. Dari total komoditas Lampung yang bernilai sekitar Rp150 triliun dalam struktur PDRB, baru sekitar Rp40 triliun yang di hilirisasi atau tidak lebih dari 30 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya ruang untuk memperkuat industri pengolahan berbasis komoditas lokal. Sebab selama ini sebagian besar nilai tambah dinikmati industri berskala besar, sementara bahan baku berasal dari desa-desa sentra produksi.

Ia berharap Pekon Ampai tidak hanya menjadi tempat pengeringan kakao, tetapi juga dapat menjadi pusat pengembangan dan produksi solar dryer (alat pengering tenaga surya). Alat tersebut diharapkan dapat ditiru, dikembangkan, kemudian didistribusikan ke sentra-sentra kakao di sepanjang pesisir Lampung.

"Yang saya harapkan nanti di Pekon Ampai bukan hanya bisa suplai, bukan hanya bisa mengeringkan, tapi bisa mencontoh, membuat pengering seperti ini, dan mendistribusikan, menjual pengering-pengering solar dryer ini di sepanjang pesisir Lampung," tambahnya.

Sebab potensi kakao di wilayah tersebut cukup besar, dan produksi kakao Pesawaran termasuk yang terbesar di Indonesia dan menjadi yang tertinggi di Lampung, khususnya di wilayah pesisir.

Tanggapan tambahan dikatakan oleh Pelaksana Harian Kepala OJK Provinsi Lampung Eti Eliati.

"Pesawaran memiliki luas lahan kakao sekitar 25.000 hektare dengan produksi sekitar 21.000 ton per tahun," ujar Eti Eliati.

Ia melanjutkan dengan adanya potensi tersebut OJK mendorong adanya pengembangan kakao melalui ekosistem closed loop yang menghubungkan sektor hulu dan hilir.

"Skema tersebut mencakup akses pembiayaan petani, mitigasi risiko oleh lembaga penjamin, kepastian pasar dan harga melalui offtaker serta industri pengolahan, hingga pendampingan pemerintah daerah dan akademisi," tambahnya.

Diketahui pula selain bantuan solar dryer, penguatan ekonomi masyarakat dilakukan melalui pengembangan UMKM berbasis kakao agar semakin banyak pelaku usaha lokal mampu meningkatkan skala bisnisnya.

Dan PNM juga akan merealisasikan pembiayaan sebesar Rp318 juta kepada 50 debitur pelaku usaha tani kakao. Pembiayaan itu diharapkan meningkatkan volume usaha sekaligus pendapatan petani.

Dari sisi pembiayaan ultra mikro, PNM telah memiliki sekitar 490.000 nasabah di Lampung. Hingga September 2026, outstanding pembiayaan mencapai sekitar Rp2 triliun, sedangkan penyaluran sepanjang 2026 telah mencapai Rp2,04 triliun.

Khusus di Pesawaran, jumlah nasabah PNM Mekaar tercatat 29.383 orang dengan outstanding sekitar Rp125,86 miliar. PNM juga memiliki 11 cabang, 148 pendamping, dan 1.940 kelompok nasabah di wilayah tersebut.

Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya (ANTARA) - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menilai Jatim memiliki potensi pasar yang besar untuk mendukung pengembangan pameran berskala luas, seperti halnya Pekan Raya Jatim (PRJ) Surabaya.

"Jawa Timur sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua dengan perputaran mencapai lebih dari Rp3.700 triliun dalam setahun memiliki peluang yang sangat besar agar konsep ini bisa sukses," kata Emil, saat memberikan sambutan pada pembukaan PRJ Surabaya 2026 di Surabaya, Jumat.

Menurut dia, potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperluas penyelenggaraan pameran dengan konsep yang menarik dan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga mampu menjangkau lebih banyak pengunjung.

Meskipun demikian, lanjutnya, pengembangan pameran di Jawa Timur tidak harus menimbulkan persaingan yang saling mematikan dengan pusat perbelanjaan atau penyelenggara pameran yang telah beroperasi, termasuk pameran yang ada di Grand City Surabaya.

Ia menjelaskan, setiap penyelenggara memiliki segmen pasar masing-masing, sehingga peluang pengembangan kegiatan serupa masih terbuka seiring besarnya potensi ekonomi di Jawa Timur.

"Kepada Bapak Hendriadi (Penyelenggara PRJ Surabaya), apabila masih ada peluang untuk pengembangan lebih lanjut, silakan sampaikan ide untuk memperbesar area yang ingin dikembangkan di Jawa Timur," tuturnya.

Selain perluasan area, ia menilai daya tarik pameran juga perlu diperkuat melalui konsep acara yang mampu menghadirkan keramaian secara tertib, bersih, dan nyaman bagi pengunjung.

Menurut dia, karakteristik tersebut menjadi salah satu daya tarik utama PRJ yang dapat mendorong masyarakat untuk datang, sekaligus melakukan transaksi perdagangan.

Selain itu, kata Emil, pentingnya melibatkan pelaku ekonomi kreatif lokal dalam penyelenggaraan pameran, termasuk dalam pembuatan properti dan pembangunan panggung.

Oleh karena itu, keterlibatan tersebut diharapkan dapat membuka peluang bagi talenta lokal untuk berkontribusi sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari penyelenggaraan kegiatan berskala besar.

Ia berharap PRJ Surabaya yang memasuki tahun keempat dapat terus berkembang dan memberikan manfaat lebih luas bagi penyelenggara, peserta pameran, pelaku usaha, serta masyarakat.

"Terima kasih banyak atas pelaksanaan PRJ yang keempat ini. Mudah-mudahan acara ini terus sukses, semakin berkembang, dan membawa keberhasilan bagi seluruh partisipan, termasuk untuk Jawa Timur," tuturnya.

JIEXPO bersama PT Hardayawidya Graha menggelar PRJ Surabaya 2026 sebagai salah satu ajang pameran dan hiburan, dalam memeriahkan ulang tahun provinsi Jawa Timur serta melanjutkan kesuksesan penyelenggaraan sebelumnya.

​​​​​PRJ Surabaya 2026 diselenggarakan pada tanggal 8 sampai 18 Oktober 2026 selama 11 hari penuh di area Grand City Convex yang meliputi Exhibition Hall 1 – 2, Convention Hall, Open Space, hingga area Amusement.

Pada tahun ini, PRJ Surabaya menghadirkan Exhibition Hall 2 sebagai area tambahan yang akan memperluas kawasan event.

Kehadiran area baru ini menjadi langkah besar bagi PRJ Surabaya dalam menghadirkan pengalaman pameran yang lebih nyaman, lengkap, dan variatif bagi para pengunjung maupun peserta pameran.

Pewarta: Indra Setiawan/Naufal Ammar Imaduddin
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kehadiran Go-Sari menunjukkan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya persoalan lingkungan dan teknologi

Bantul (ANTARA) - Tumpukan sampah yang selama ini kerap dipandang sebagai sumber masalah perlahan berubah menjadi sumber penghidupan bagi warga Kalurahan Guwosari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Melalui Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) Go-Sari, pemerintah kalurahan bersama masyarakat mengolah sampah menjadi produk bernilai ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja.

Upaya tersebut membutuhkan keberanian mengambil keputusan, perubahan kebiasaan masyarakat, dan kolaborasi berbagai pihak. Sampah tidak lagi sekadar dipindahkan ke tempat pembuangan, tetapi dipilah dan diolah agar kembali menjadi sumber daya yang bermanfaat bagi lingkungan dan kesejahteraan warga.

Lurah Guwosari Masduki Rahmad menjadi salah satu penggerak pengelolaan sampah di tingkat kalurahan. Pria yang juga Ketua Karang Taruna Kabupaten Bantul itu menilai persoalan sampah perlu diselesaikan mulai dari lingkungan terdekat dengan melibatkan masyarakat secara langsung.

“Jangan menyelesaikan sampah di tingkat nasional terlebih dahulu. Di tingkat desa, kita harus menyelesaikannya dulu,” kata Masduki.

Kalurah Guwosari memiliki wilayah sekitar 830 hektare dengan jumlah penduduk sekitar 13.000 jiwa yang tersebar di 15 padukuhan dan 79 rukun tetangga. Kalurahan merupakan istilah untuk desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta.

Kondisi tersebut membutuhkan sistem pengelolaan sampah yang terencana dan berkelanjutan.

Go-Sari mulai dirintis pada 2019 dan terus dikembangkan hingga 2021. Fasilitas pengolahan sampah itu berada di Padukuhan Bungsing dengan memanfaatkan tanah kas kalurahan seluas 24.383 meter persegi.

Pengelola memilah sampah berdasarkan jenisnya untuk menentukan metode pengolahan dan pemanfaatan yang sesuai. Sampah plastik, misalnya, diolah menjadi bahan baku produk baru, sedangkan sampah organik dimanfaatkan untuk budidaya maggot dan pembuatan kompos.

Perkembangan Go-Sari juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Dari awalnya hanya melibatkan dua orang, kegiatan tersebut berkembang hingga mempekerjakan 27 orang, termasuk anak muda yang tidak melanjutkan sekolah dan warga lanjut usia.

Pemerintah kalurahan turut mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui pembiasaan pemilahan sampah sejak dari rumah. Upaya tersebut diperkuat dengan Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 9 Tahun 2019 sebagai salah satu landasan pengelolaan sampah.

Di fasilitas itu, plastik jenis high-density polyethylene (HDPE) diolah menjadi papan yang dapat dimanfaatkan untuk membuat meja dan berbagai produk lainnya. Pengelola juga mengembangkan produk kerajinan, seperti plakat, medali, dan gantungan kunci.

Sementara itu, sampah organik dimanfaatkan untuk budidaya maggot atau larva lalat tentara hitam (black soldier fly/BSF), yang membantu menguraikan sampah dan berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan pakan. Pengelola juga mengembangkan kompos serta menjajaki integrasi dengan kegiatan peternakan ayam dan produksi telur.

Hasil pengembangan tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah pelanggan Go-Sari. Pada 2023, jumlah pelanggan tercatat sekitar 480 dan kemudian bertambah menjadi sekitar 1.545 pelanggan.

Volume sampah yang ditangani juga meningkat dari sekitar 1,7 ton menjadi sekitar 5 ton per hari. Namun, jumlah tersebut belum mencakup seluruh sampah yang dihasilkan masyarakat Guwosari, yang diperkirakan mencapai 8 ton per hari.

Masduki menyebut pendapatan bulanan Go-Sari pun meningkat dari sekitar Rp27 juta menjadi sekitar Rp97 juta. Perkembangan itu menunjukkan potensi pengelolaan sampah sebagai kegiatan ekonomi yang dapat menopang operasional sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat.

Keberlanjutan program, tentu saja, tidak hanya bergantung pada fasilitas, juga pada pengetahuan yang diwariskan kepada generasi berikutnya.

“Apa yang diwariskan tidak hanya tanah. Ilmu pengetahuan juga harus diwariskan,” kata Masduki.

Kolaborasi perkuat nilai ekonomi

Pengembangan Go-Sari turut mendapat dukungan PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Area Manager Communication, Relations, and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah Taufik Kurniawan mengatakan Pertamina mulai mendampingi Guwosari pada 2022.

Semula, pendampingan diarahkan pada kajian pengolahan pisang. Namun, setelah melihat kondisi di lapangan, perusahaan menemukan potensi pengembangan TPS3R yang lebih luas.

Saat itu, persoalan sampah juga berkaitan dengan kebiasaan membakar atau membuang sampah sembarangan yang berpotensi menimbulkan masalah lingkungan dan sosial. Pendampingan kemudian difokuskan pada penguatan pengolahan sampah, pengembangan inovasi, dan penciptaan nilai tambah.

Salah satu pendekatannya adalah mengenalkan pemilahan sampah melalui istilah lokal “bosok, rosok, popok, dan godhong thok”. Istilah tersebut membantu masyarakat mengenali kategori sampah dan menerapkan pemilahan dalam kehidupan sehari-hari.

Dukungan Pertamina tidak hanya diarahkan pada pengolahan material, juga pada pengembangan inovasi dan kemitraan. Selain produk papan plastik, meja, plakat, medali, dan gantungan kunci, pengolahan sampah organik menjadi maggot dan kompos menjadi bagian dari upaya memperluas pemanfaatan sampah.

Program tersebut juga mengembangkan biochar (arang untuk memperbaiki sifat tanah) serta pemanfaatan segel truk yang tidak terpakai untuk didaur ulang. Pelaksanaannya melibatkan sejumlah mitra, di antaranya Universitas Gadjah Mada, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut Taufik, sebanyak 127 orang mendapat manfaat tidak langsung dari program tersebut, antara lain melalui insentif terkait pemilahan sampah. Sebanyak 33 orang lainnya disebut mendapat tambahan penghasilan dari kegiatan yang dikembangkan.

Pertamina juga mencatat nilai ekonomi dari berbagai inovasi pengolahan sampah di Guwosari mencapai sekitar Rp99 juta per bulan. Angka itu merujuk pada nilai ekonomi rangkaian inovasi yang dikembangkan, sehingga cakupannya berbeda dari pendapatan operasional Go-Sari yang disebutkan Masduki.

Taufik mengatakan pendampingan tidak seharusnya berhenti pada pemberian bantuan. Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk melanjutkan program secara mandiri setelah dukungan perusahaan berakhir.

“Kami tentunya tidak ingin setelah Pertamina pergi, program yang sudah sangat bagus ini berlalu begitu saja. Sehingga kami tidak hanya memberikan program CSR, tapi juga memandirikan mereka,” kata Taufik.

Keberlanjutan program membutuhkan pengelolaan usaha yang baik, kualitas produk yang terjaga, serta jejaring pemasaran yang memadai agar nilai ekonomi dari pengolahan sampah terus berkembang.

Tak lekang usia

Manfaat Go-Sari juga dirasakan oleh warga yang terlibat langsung dalam kegiatan pengolahan sampah. Salah satunya Mbah Sakiyem, perempuan berusia 72 tahun yang tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dia telah bekerja di TPS3R Go-Sari selama satu tahun empat bulan. Sebelumnya, Mbah Sakiyem bekerja di sebuah pabrik PVC yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggalnya. Ketika terdapat kemungkinan bekerja di cabang Kebumen, ia memilih tidak ikut pindah dan kemudian bekerja di Go-Sari.

Di tempat kerjanya sekarang, ia menerima upah Rp400.000 per pekan untuk lima hari kerja. Sebelumnya, saat bekerja di pabrik pipa, ia mendapat upah Rp70.000 per hari dengan enam hari kerja dalam sepekan.

Kesempatan bekerja di Go-Sari membuat Mbah Sakiyem tetap produktif dan memperoleh penghasilan pada usia senja. Ia memiliki tiga anak, salah satunya tinggal di Sulawesi Tengah, tidak jauh dari Palu.

“Suka dukanya banyak. Sukanya kalau musim kemarau seperti sekarang ini sisa sampahnya mudah dibakar, tapi kalau musim hujan susah dibakar,” kata Mbah Sakiyem yang menangani insinerator atau mesin pembakar sampah.

Kehadiran Go-Sari menunjukkan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya persoalan lingkungan dan teknologi. Di balik material yang dipilah dan diolah, terdapat warga yang menggantungkan penghidupan pada kegiatan tersebut.

Keterlibatan pekerja lanjut usia juga memperlihatkan bahwa kegiatan ekonomi berbasis lingkungan dapat membuka kesempatan kerja bagi kelompok masyarakat yang masih ingin produktif.

Perjalanan Go-Sari memperlihatkan bahwa pengelolaan sampah dapat menghubungkan kepentingan lingkungan dengan ekonomi masyarakat. Material yang dipilah sejak dari sumbernya berpeluang diolah kembali, sementara kegiatan pengolahannya membuka kesempatan kerja dan pengembangan usaha.

Meskipun demikian, tantangan masih terbentang. Dengan produksi sampah diperkirakan mencapai 8 ton per hari dan sekitar 5 ton di antaranya ditangani Go-Sari, peningkatan kapasitas pengolahan masih diperlukan.

Penguatan kebiasaan memilah sampah, pengembangan teknologi, perluasan pasar produk daur ulang, serta pengelolaan usaha yang konsisten menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan program.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, terus berupaya mengembangkan wisata kuliner bertema "Jaman Sayki" untuk menghidupkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada di pusat kawasan UMKM Jalan Raya Madukaran, Kedungwuni Barat.

Pelaksana Tugas Bupati Pekalongan Sukirman di Pekalongan, Jumat mengatakan bahwa keberadaan sentra kuliner tersebut memiliki potensi untuk menjadi tempat berkumpul masyarakat terutama kalangan anak muda yang ingin menikmati aneka jajanan dengan harga terjangkau.

"Kami mengajak masyarakat datang dan menikmati beragam pilihan makanan di kawasan tersebut. Berbagai pilihan makanan tersedia mulai dari kuliner tradisional seperti sate kikil, kluban bothok, dan pindang tetel hingga sajian modern berupa kopi, dimsum, dan cake," katanya.

Menurut dia, keberadaan pusat usaha mikro, kecil, dan menengah tidak cukup hanya mengandalkan aktivitas perdagangan pada akhir pekan.

Pemerintah daerah, kata dia, berencana memperbanyak agenda agar kawasan tersebut memiliki daya tarik pada hari-hari lainnya seperti penyelenggaraan bursa mobil bekas setiap hari Rabu untuk melengkapi aktivitas kuliner yang selama ini ramai pada Jumat, Sabtu, dan Minggu.

"Ada terobosan pameran mobil-mobil second, mobil-mobil yang masih layak jual. Ini tentu saja akan semakin menambah kesemarakan di kawasan UMKM itu pada hari Rabu," ujarnya.

Selain mengembangkan sektor kuliner dan perdagangan, menurut dia, pemerintah daerah juga berencana mengoptimalkan sirkuit balap motor di kawasan tersebut melalui penyelenggaraan beragam acara.

Kerja sama dengan promotor, kata dia, tengah diupayakan agar fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara maksimal dan mendatangkan lebih banyak pengunjung.

"Kita akan aktivasi sirkuit yang sudah kita bangun sehingga harus ada banyak kegiatan di sirkuit tersebut. Kita sedang melangkah untuk bekerja sama dengan para promotor agar kemudian bisa mengelola dengan baik sirkuit kita dan banyak event di sini," katanya.

Sukirman mengatakan pengembangan pusat kawasan UMKM ini perlu dibarengi dengan peningkatan fasilitas dan keterlibatan para pelaku usaha.

Perbaikan akses jalan, penyediaan tempat parkir, serta pembenahan fasilitas mandi, cuci, kakus, kata dia, menjadi bagian dari upaya meningkatkan kenyamanan pengunjung.

"Kepada para pelaku usaha UMKM bilamana mempunyai gagasan-gagasan ide untuk sama-sama kita memasarkan produk-produk silakan disampaikan," katanya.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026