Jakarta (ANTARA) - Indonesia memperoleh kenaikan kuota tangkapan tuna sirip biru selatan (Southern bluefin tuna/SBT) sebesar 25 persen menjadi 1.670 ton per tahun untuk periode 2027–2029, dari sebelumnya 1.336 ton per tahun.

Selain kenaikan kuota dasar tersebut, Indonesia berpeluang memperoleh tambahan hingga 1.500 ton per tahun dari kuota negara anggota Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) yang tidak terpakai, menurut keterangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Sabtu.

Kesepakatan kenaikan kuota tersebut dicapai dalam Pertemuan Tahunan ke-33 CCSBT di Brussel, Belgia, yang berakhir pada Kamis (8/10).

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan perjuangan meningkatkan alokasi kuota Indonesia telah berlangsung selama beberapa tahun, dimulai dengan pengajuan proposal tertulis pada Pertemuan Tahunan ke-30 CCSBT di Busan, Korea Selatan, pada 2023.

Upaya tersebut berlanjut pada Pertemuan Tahunan ke-32 CCSBT di Bali pada 2025.

Dalam pertemuan itu, Menteri Kelautan dan Perikanan mengusulkan alokasi Indonesia sebesar 15 persen dari total tangkapan yang diperbolehkan (total allowable catch/TAC), atau sekitar 3.000 ton.

Menurut Latif, usulan tersebut didasarkan pada prinsip keadilan bagi negara pantai berkembang dan posisi Indonesia sebagai lokasi satu-satunya kawasan pemijahan SBT yang diketahui di dunia.

"Posisi Indonesia berdasarkan pada keadilan, status kami sebagai negara pantai berkembang, dan realitas geografis yang tak terbantahkan sebagai penjaga satu-satunya kawasan pemijahan SBT di dunia," kata Latif.

Dalam pertemuan tahunan di Brussel tersebut, anggota CCSBT juga menyepakati peningkatan total tangkapan yang diperbolehkan (TAC) tuna sirip biru selatan secara global menjadi 23.647 ton per tahun untuk periode 2027–2029.

Indonesia mendukung kenaikan TAC yang didasarkan pada kajian ilmiah sembari terus memperjuangkan peningkatan alokasi nasional.

Delegasi Indonesia turut menyampaikan sejumlah langkah pembenahan tata kelola perikanan SBT, di antaranya penyelesaian kewajiban pengembalian kelebihan tangkapan (payback), penguatan program pemantau di atas kapal, serta penguatan sistem dokumentasi hasil tangkapan (Catch Documentation Scheme).

Tuna sirip biru selatan merupakan salah satu komoditas perikanan bernilai ekonomi tinggi. Harga ikan tersebut bahkan pernah mencapai rekor 3,2 juta dolar AS atau sekitar Rp53,6 miliar untuk satu ekor berbobot 243 kilogram.

Sebagai jenis ikan bermigrasi jauh, tuna dikelola melalui organisasi pengelolaan perikanan regional (Regional Fisheries Management Organization/RFMO) yang mengatur pemanfaatan dan konservasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaannya.

Khusus untuk tuna sirip biru selatan, pengelolaan dilakukan oleh Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT). Indonesia tercatat menjadi anggota organisasi tersebut sejak 2008.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan tiga pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi permanen untuk memperkuat ekosistem peternakan nasional.

"Langkah ini ditujukan untuk memperluas pasar hasil produksi peternak, menjaga stabilitas harga, serta mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk impor," kata Mentan, dalam keterangannya, yang terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Ia menyampaikan pembangunan pabrik tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah membangun ekosistem peternakan yang terintegrasi, mulai dari penyediaan bahan baku pakan, penguatan produksi petani dan peternak, hingga penyerapan serta pengolahan hasil produksi.

"Kami sudah telepon BP BUMN dan Menteri Perdagangan. Kita sepakat membangun ekosistem ternak, terutama pembangunan pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging. Insya Allah, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa mulai. Targetnya 1,5 tahun selesai, maksimal dua tahun," ujar Amran.

Mentan menegaskan pembangunan industri pengolahan menjadi langkah mendasar agar persoalan pemasaran hasil peternakan tidak terus berulang.

Menurutnya, pemerintah perlu menghadirkan solusi jangka panjang yang mampu menyerap kelebihan produksi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasar produk segar.

"Ini solusi permanen, fundamental. Kalau pabriknya berdiri, impor tepung telur kita hentikan. Kita sudah sepakat. Harapannya, setelah ekosistem ini berdiri, persoalan yang sama tidak terus berulang," tegasnya.

Ia menjelaskan pembangunan tiga pabrik tersebut akan segera ditindaklanjuti melalui studi kelayakan atau feasibility study (FS). Pemerintah memperkirakan kebutuhan awal investasi sekitar Rp200 miliar per pabrik, dengan kemungkinan meningkat menjadi Rp250 miliar untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.

Amran meminta jajaran terkait mengawal proses persiapan agar perencanaan, kebutuhan anggaran, dan pembangunan fasilitas dapat segera ditindaklanjuti.

Ia juga membuka peluang keterlibatan swasta, dengan menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memperkuat industri strategis tersebut.

"Kalau ada swasta mau bergandengan, silakan. Tapi negara ada di sampingnya," katanya.

Amran menilai penguatan ekosistem dari hulu hingga hilir akan memberikan manfaat berlapis.

Petani memperoleh pasar untuk jagung yang dihasilkan, peternak mendapat kepastian pasokan pakan, sedangkan industri pengolahan menjadi saluran penyerapan ketika produksi telur dan daging melimpah.

Jika terjadi kelebihan produksi telur atau daging ayam, hasil tersebut dapat diolah menjadi produk dengan daya simpan dan pemanfaatan yang lebih luas.

Dengan demikian, peternak tidak hanya bergantung pada penjualan produk segar yang rentan terhadap perubahan permintaan dan harga.

"Keuntungannya adalah meningkatkan kesejahteraan peternak, mengurangi kerugian yang sering terjadi pada bulan-bulan tertentu, dan mengurangi belanja devisa untuk impor. Ini keputusan mendasar, kita bangun ekosistem peternakan yang terintegrasi satu sama lain," tegasnya.

Ia menuturkan seluruh langkah tersebut bermuara pada satu tujuan, yakni menciptakan usaha peternakan yang lebih menguntungkan dan berkelanjutan.

Pemerintah ingin memastikan peternak memperoleh pakan dengan harga terjangkau, memiliki kepastian pasar, serta tidak terus menanggung kerugian ketika terjadi kelebihan produksi.

Menurutnya, peningkatan kesejahteraan petani dan peternak harus didukung oleh ekosistem usaha yang sehat.

Produksi yang meningkat perlu diimbangi ketersediaan bahan baku, penyerapan hasil, dan industri yang mampu mengolah kelebihan produksi menjadi produk bernilai tambah.

Mentan juga menyoroti pentingnya memperkuat konsumsi protein masyarakat melalui ketersediaan sumber pangan yang beragam, termasuk ikan, ayam, dan telur.

Menurutnya, penguatan produksi protein dalam negeri perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga keterjangkauan harga dan memperluas pasar.

"Intinya, bagaimana ekonomi bergerak dan bagaimana peternak jangan dipersulit. Pakan tersedia dengan baik, kemudian harga telur dan daging stabil. Kita ingin peternak untung dan kesejahteraannya meningkat," ujarnya.

Melalui pembangunan tiga pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging, pemerintah mendorong transformasi peternakan nasional dari sektor yang bertumpu pada penjualan produk segar menjadi industri terintegrasi yang memiliki kemampuan mengolah, menyimpan, dan memasarkan produk dengan nilai tambah lebih tinggi.

Dengan dukungan pemerintah, kolaborasi lintas kementerian, keterlibatan peternak, serta peluang kemitraan dengan swasta, penguatan ekosistem ini diharapkan mampu memperkuat pasar domestik, mengurangi ketergantungan impor, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta peternak Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) bersama pemerintah daerah memperkuat pendampingan peternak babi di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel), melalui pemeriksaan kesehatan ternak, edukasi biosekuriti, dan pencegahan penyakit untuk menjaga keberlanjutan usaha peternakan rakyat.

"Upaya ini dilakukan untuk membantu peternak menjaga kesehatan ternak sekaligus memastikan usaha peternakan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan," kata Direktur Kesehatan Hewan Kementan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan Hendra Wibawa saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Pendampingan dilakukan melalui koordinasi antara petugas kesehatan hewan, Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), pemerintah daerah, dan Balai Besar Veteriner (BBV) Maros.

Kegiatan meliputi verifikasi lapangan, pengambilan dan pemeriksaan sampel, edukasi kepada peternak, serta pembersihan dan desinfeksi kandang sesuai kebutuhan.

Hendra mengatakan pendampingan kepada peternak menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan ternak dan mendorong penerapan praktik pemeliharaan yang lebih baik.

“Setiap ternak sangat berarti bagi peternak. Karena itu, ketika ada laporan kematian, tugas kami bukan hanya memastikan penyebabnya, tetapi juga mendampingi peternak agar ternak yang masih sehat terlindungi dan kejadian serupa dapat dicegah,” ujar Hendra.

Biosekuriti dapat dimulai dari langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten, katanya menjelaskan.

Peternak dapat menjaga kebersihan kandang, membersihkan dan melakukan disinfeksi peralatan, membatasi keluar masuk orang dan kendaraan, serta memisahkan ternak baru sebelum ditempatkan dikandang yang sama dengan ternak yang sudah ada.

“Biosekuriti bukan untuk mempersulit peternak. Justru ini cara paling sederhana untuk melindungi ternak dan melindungi penghasilan keluarga peternak,” kata Hendra.

Pada periode Mei hingga Juli 2026, Kementan bersama pemerintah daerah telah melakukan langkah penanganan menyusul laporan kematian 25 ekor babi di lima desa di Kabupaten Toraja Utara. Hasil pemeriksaan laboratorium saat itu mengonfirmasi African Swine Fever (ASF).

Tindak lanjut dilakukan melalui koordinasi BBV Maros dan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Toraja Utara, dengan memperkuat edukasi biosekuriti, desinfeksi kandang, serta pengawasan lalu lintas ternak untuk membantu peternak menerapkan langkah pencegahan secara lebih baik.

Pada awal Oktober 2026, petugas kembali menindaklanjuti laporan kematian tujuh ekor babi milik seorang peternak di Desa Sa’dan Ulu Salu, Kecamatan Sa’dan. Verifikasi lapangan telah dilakukan, disertai koordinasi pengiriman sampel ke BBV Maros untuk pemeriksaan laboratorium.

Langkah itu menjadi bagian dari upaya memastikan penyebab kejadian secara tepat, sehingga tindak lanjut dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan kebutuhan di lapangan.

Kepala BBV Maros, Dinar Hadi Wahyu Hartawan, mengimbau agar setiap laporan kematian ternak ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan tidak disimpulkan sebelum hasil laboratorium tersedia.

“Jangan berspekulasi dan jangan membuat peternak semakin cemas. Kita pastikan dulu melalui pemeriksaan laboratorium. Setelah penyebabnya jelas, langkah penanganannya juga harus tepat,” ujar Dinar.

Menurut Dinar, laporan dari peternak sangat membantu petugas dalam menentukan langkah pemeriksaan dan pencegahan. Karena itu, peternak diharapkan segera menghubungi petugas kesehatan hewan atau Puskeswan apabila menemukan ternak yang sakit atau mati.

“Peternak kecil harus kita jaga. Jangan sampai satu kejadian membuat mereka kehilangan seluruh sumber penghidupannya. Pemerintah harus hadir lebih awal, memberikan pengetahuan, membantu pemeriksaan, dan memperkuat pencegahan,” katanya.

Selain pemeriksaan, Kementan bersama pemerintah daerah terus mendorong penerapan biosekuriti di tingkat kandang.

Peternak diimbau menjaga kebersihan lingkungan, melakukan desinfeksi secara tepat, membatasi perpindahan ternak dan peralatan, serta lebih berhati-hati ketika mendatangkan ternak baru dari luar wilayah.

Dinar menambahkan, keterbukaan peternak dalam melaporkan kondisi ternaknya merupakan bagian penting dari upaya melindungi peternakan secara bersama-sama.

“Kami ingin membangun budaya bahwa melapor itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Justru laporan cepat adalah bagian dari melindungi sesama peternak,” ujar dia.

Melalui koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas kesehatan hewan, dan peternak, langkah pemeriksaan serta pencegahan akan terus diperkuat.

Hasil pemeriksaan laboratorium atas laporan terbaru akan menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut yang sesuai, sehingga upaya perlindungan kesehatan ternak dan keberlanjutan usaha peternak dapat berjalan secara tepat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengajak mahasiswa untuk membangun kompetensi dan pengalaman nyata agar siap bersaing di dunia kerja atau pun menciptakan lapangan kerja.

Menurut Wamenaker, mahasiswa jangan hanya berfokus untuk mengejar Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan ijazah, tetapi juga harus mempersiapkan diri menuju pasar kerja yang persaingannya semakin ketat dan menantang saat ini.

“Kepada mahasiswa, saya berpesan jangan hanya mengejar IPK dan ijazah, tetapi kejar lah kompetensi dan pengalaman. Jangan pula sekadar mencari pekerjaan, tetapi bangunlah kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja,” kata Wamenaker Afriansyah dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Lebih lanjut, ia juga mengajak mahasiswa memanfaatkan kesempatan magang untuk mendapatkan pengalaman langsung di dunia industri dan usaha.

Menurut Afriansyah, program magang dapat diibaratkan sebagai sebuah pintu masuk menuju dunia kerja sekaligus investasi masa depan.

“Di kampus, mahasiswa belajar teori, namun di tempat magang, mahasiswa dapat belajar menerapkannya (teori dan pengetahuan) menjadi hasil nyata, sekaligus melatih disiplin dan kerja sama tim,” katanya.

Selain itu, Afriansyah turut menekankan pentingnya semangat kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media dalam membangun jalur penyiapan talenta Indonesia.

Menurut Wamenaker, kolaborasi tersebut menunjukkan komitmen negara mendampingi pencari kerja sejak masa persiapan.

“Pemerintah tak lagi sekadar menerapkan konsep link and match, tetapi mengembangkannya menjadi Connect to Grow, yang menghubungkan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, hingga pasar kerja secara terintegrasi,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mengolah lele dan nila hasil budi daya menjadi produk siap masak untuk memperluas penyerapan ikan, termasuk untuk kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pengolahan ikan menjadi produk bernilai tambah diperlukan agar hasil budi daya sesuai dengan kebutuhan pasar, baik dari segi mutu, keamanan pangan, maupun bentuk produk.

“Jika ini terpenuhi, para offtaker, termasuk dapur SPPG, akan semakin tertarik untuk menyerap produknya,” kata Trenggono dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu.

KKP telah mengembangkan budi daya ikan darat berbasis bioflok di 100 lokasi KDKMP di Pulau Jawa.

Dalam upaya memperluas pasar, KKP juga mempertemukan pengelola budi daya dengan calon pembeli dari SPPG, hotel, restoran, jasa boga, dan ritel.

Pertemuan tersebut menghasilkan 15 surat minat atau Letter of Interest (LoI) dan dua perjanjian kerja sama penjualan produk olahan lele siap masak antara KDKMP dengan SPPG di Kudus dan Rembang, Jawa Tengah.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Erwin Dwiyana mengatakan pasar SPPG dan sektor jasa boga berpotensi menyerap produk perikanan yang telah diolah sesuai kebutuhan konsumen.

“SPPG, hotel, restoran, ritel dan jasa boga merupakan pasar potensial. Kami ingin unit usaha pengelolanya tidak hanya mampu memproduksi ikan, tetapi juga menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka,” ujar Erwin.

Sebagai gambaran, KKP memperkirakan 180 SPPG di Kota Semarang dapat membutuhkan sekitar 36 ton ikan untuk satu kali penyajian menu ikan, dengan asumsi setiap dapur menyerap 200 kilogram.

Dengan asumsi harga lele siap masak Rp25.000 per kilogram, nilai pasar potensial tersebut mencapai Rp900 juta untuk satu kali penyajian.

Peluang penyerapan produk perikanan juga didukung Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan, yang menurut KKP turut mendorong penyediaan menu ikan dalam pelaksanaan MBG.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat penanganan kendaraan lebih dimensi dan muatan (zero over dimension over load/ODOL) di Jawa Timur (Jatim) sebagai komitmen pencapaian target tanpa ODOL pada 2027 dan meningkatkan keselamatan transportasi.

"Upaya ini dilakukan melalui integrasi data kendaraan, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, serta percepatan normalisasi kendaraan lebih dimensi," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dia menyampaikan upaya penanganan kendaraan ODOL di wilayah tersebut telah dibahas dalam forum East Java Land Transport Meeting 2026 di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (9/10/2026).

Aan mengatakan Jawa Timur merupakan salah satu wilayah vital mobilitas angkutan barang, sehingga membutuhkan penguatan sinergi serta kolaborasi semua pihak dalam penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan.

Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya dilakukan dengan penindakan di jalan, tetapi juga harus dimulai dari memastikan kendaraan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Penanganan kendaraan ODOL tidak bisa dilakukan parsial, namun harus secara komprehensif dari hulu ke hilir oleh semua pihak. Mulai dari memastikan kendaraan sesuai dengan spesifikasi teknis dan regulasi, menjaga integritas pengujian berkala kendaraan, hingga memperkuat pengawasan dan penegakan hukum.

Secara nasional, pemerintah telah menyusun sembilan Rencana Aksi Nasional untuk mewujudkan target zero ODOL 2027 dan dua langkah prioritas atau quick wins yang didorong adalah integrasi pendataan angkutan barang menggunakan sistem elektronik melalui BLUe, emanifest (SUMBA), dan validasi lintas instansi lainnya.

Lalu penguatan pengawasan, pencatatan, serta penindakan kendaraan angkutan barang dengan memanfaatkan teknologi weigh in motion (WIM), automatic number plate recognition (ANPR), hingga sistem Electronic Traffic Law Enforcement Hub (ETLE Hub).

Aan melanjutkan khusus di Jawa Timur percepatan penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan dilakukan melalui penguatan titik deteksi dan pengawasan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pemanfaatan WIM, ANPR, dan ETLE Hub pada koridor logistik strategis.

Ia menyebut koordinasi lintas instansi, sinkronisasi pengaturan kelas jalan dengan batas muatan kendaraan, serta sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha angkutan barang juga menjadi bagian dari upaya mempercepat implementasi zero ODOL di Jawa Timur.

Ia menambahkan keberhasilan zero ODOL 2027 membutuhkan kesiapan wilayah dan komitmen seluruh pihak dalam ekosistem angkutan logistik.

"Jadi pemerintah pusat dan daerah, kepolisian, dan stakeholders lainnya perlu memperkuat koordinasi serta komitmen untuk mempercepat implementasi target bebas kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan,” tegasnya.

Melalui komitmen nasional dan aksi nyata di Jawa Timur, Aan berharap dapat meningkatkan kepatuhan angkutan barang sekaligus melindungi pengguna jalan dan implementasi target zero ODOL 2027 dapat berjalan lebih efektif.

"Kami berharap seluruh pihak di ekosistem angkutan barang dapat meningkatkan komitmen dan berkolaborasi untuk mempercepat implementasi target zero ODOL sekaligus mewujudkan transportasi darat yang berkeselamatan," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Komisi IV DPR RI mendorong pengembangan peternakan babi modern, yang berorientasi pada penyediaan bibit berkualitas, penguatan kesehatan hewan, dan kemitraan dengan peternak rakyat.

"Pengembangan peternakan modern perlu berjalan seiring dengan penguatan kesehatan hewan, biosekuriti yang ketat, kualitas genetik, dan kemitraan yang saling menguntungkan," kata Direktur Kesehatan Hewan Kementan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan Hendra Wibawa dalam keterangannya yang terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dengan demikian, peningkatan produktivitas diharapkan tidak hanya memperkuat industri, tetapi juga membuka peluang bagi peternak rakyat untuk meningkatkan kualitas ternak dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

"Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan usaha peternakan di Sulawesi Utara," ujarnya.

Hendra turut mendampingi kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI ke PT Sulawesi Optima Wirakarya (SOW) di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Jumat (9/10/2026).

Kunjungan tersebut membahas penguatan pembibitan (breeding), biosekuriti, serta peluang pengembangan industri peternakan yang terhubung dengan peternak rakyat.

Ia menjelaskan pengendalian African swine fever (ASF) tidak hanya bergantung pada vaksinasi. Penerapan biosekuriti secara sederhana oleh peternak juga menjadi bagian penting dalam melindungi ternak, terutama ketika vaksin ASF yang dibahas belum memperoleh izin keamanan untuk digunakan.

"Yang kita dorong adalah community-based ASF intervention, yaitu memberdayakan peternak rakyat agar dapat menerapkan biosekuriti secara sederhana," ujarnya.

Di Minahasa Utara, kata dia, pihaknya sudah menindaklanjuti hal itu bersama dinas agar penerapan tersebut bisa direplikasi kepada peternak-peternak lainnya.

Ia menambahkan lalu lintas ternak perlu memperhatikan status kesehatan hewan dan persyaratan teknis yang berlaku.

Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan otoritas karantina diperlukan agar distribusi ternak yang memenuhi persyaratan dapat berjalan dengan tetap melindungi wilayah dari risiko penyakit.

Hendra menekankan pentingnya menyesuaikan produksi bibit dengan kebutuhan pasar. Perencanaan yang tepat diperlukan agar usaha pembibitan benar-benar menjawab kebutuhan peternak dan tidak mendorong pergeseran usaha ke segmen pembesaran yang berpotensi bersaing langsung dengan peternak kecil.

"Keberhasilan tidak hanya ditentukan korporasi, tetapi oleh kemitraan antara perusahaan, masyarakat, koperasi, pemerintah, dan perguruan tinggi. Semuanya harus saling menopang," kata Hendra.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses, Alex Indra Lukman, menilai pengembangan pembibitan modern dapat membantu menjawab kebutuhan calon indukan berkualitas yang menjadi salah satu tantangan peternak babi.

"Ini adalah niat baik untuk membantu peternak, menyiapkan calon-calon indukan yang bagus. Mudah-mudahan ini mendapat respons yang baik dari teman-teman kita di pemerintah," ujar Alex.

Alex menekankan perusahaan dapat berperan dalam penyediaan bibit dan pengembangan fasilitas pendukung, sementara kegiatan budidaya perlu tetap memberikan ruang bagi peternak rakyat.

"Di Komisi IV, kami berkeinginan agar budi daya diserahkan kepada rakyat. Silakan perusahaan membangun pabrik atau mengembangkan usaha pembibitan, tetapi budi daya tetap diharapkan menjadi ruang bagi peternak rakyat," tutur Alex.

Bupati Minahasa Utara Joune Ganda menilai pengembangan peternakan modern PT SOW sebagai peluang untuk membantu memenuhi kebutuhan daging babi di daerah. Menurutnya, harga daging babi turut mempengaruhi laju inflasi di daerahnya.

"Kehadiran peternakan ini akan sangat membantu menjaga kestabilan harga, khususnya untuk menjaga laju inflasi di Kabupaten Minahasa Utara," ujar Joune.

Ia berharap pengembangan usaha tersebut dapat berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan daging babi di Minahasa Utara dan Sulawesi Utara.

Pemerintah daerah juga menyatakan kesiapan untuk mendorong kemitraan dan pendampingan bersama pelaku usaha guna mengantisipasi perubahan kebutuhan maupun lonjakan harga.

Direktur Utama PT SOW Andreas Surya Putra menjelaskan perusahaan mengembangkan peternakan terintegrasi dengan fokus utama menyediakan calon indukan berkualitas yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh peternak.

Perusahaan ingin membantu peternak membangun usaha pembibitan sekaligus menghasilkan ternak siap produksi secara mandiri.

"Fokus kami bukan pada pengeluaran final stock untuk dipotong, tetapi lebih pada calon indukan. Calon indukan ini kami harapkan dapat disalurkan kepada peternak, sehingga mereka bisa melakukan pembiakan dan menghasilkan final stock sendiri," ujar Andreas.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meminta perusahaan aplikasi mengawasi pemenuhan standar keselamatan kendaraan mitra pengemudi atau ojek online (ojol) guna memperkuat pelindungan dalam ekosistem transportasi berbasis platform digital.

“Jika sudah menjadi angkutan umum, artinya harus ada standar keselamatan, seperti helm, kemudian perawatan kendaraan, aplikator juga harus mengawasi mengenai maintenance ini,” kata Menhub dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dia menekankan pemenuhan hak dan kewajiban seluruh pihak dalam ekosistem transportasi berbasis platform digital harus berjalan beriringan dengan keselamatan sebagai prioritas utama.

Ia menyampaikan, hal tersebut sebagai tindak lanjut dari penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital.

Menurut dia, regulasi itu menjadi landasan untuk memperkuat hubungan kemitraan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi, termasuk dalam pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban, serta kepastian mekanisme perlindungan bagi para pihak.

Menhub menjelaskan, aspek keselamatan merupakan standar minimal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan transportasi.

Dalam hal ini, kata dia, pengemudi perlu memastikan kendaraan yang digunakan berada dalam kondisi laik operasional, serta melakukan perawatan secara berkala dan menggunakan perlengkapan keselamatan sesuai ketentuan.

Sementara itu, ia mengatakan perusahaan aplikasi bertanggung jawab untuk mendukung pemenuhan standar keselamatan tersebut, antara lain melalui pemantauan kondisi kendaraan dan pengingat perawatan berdasarkan intensitas penggunaan kendaraan.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Perhubungan tetap menjalankan kewenangan dalam mengatur tarif transportasi orang berbasis platform digital, termasuk melalui pedoman biaya jasa layanan transportasi yang menjadi acuan penyelenggaraan layanan.

Perusahaan aplikasi wajib menerapkan prinsip keadilan, transparansi, serta kepatuhan dalam penetapan biaya jasa layanan transportasi maupun biaya layanan aplikasi.

“Begitu juga kami sebagai pengampu mengatur mengenai tarif, jadi nanti tarif adalah salah satu referensi yang akan menjadi rujukan di antaranya Kementerian Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital) di dalam melakukan pengaturan mengenai pengangkutan barang dan makanan,” kata Menhub.

Dalam pelaksanaannya, lanjut Dudy, perusahaan aplikasi wajib menyediakan pusat layanan pengaduan yang mudah diakses, responsif, transparan, terdokumentasi, serta memberikan tanggapan paling lambat tujuh hari sejak pengaduan diterima.

Perusahaan aplikasi dan pengemudi juga wajib menyesuaikan Perjanjian Kemitraan Platform, sistem informasi biaya dan penghasilan, tanda terima transaksi, serta pencatatan masing-masing jenis layanan paling lama enam bulan sejak ketentuan berlaku, ujar dia.

Ia mengatakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga mendorong seluruh pihak menjalankan perannya secara bertanggung jawab.

Perusahaan aplikasi perlu memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan kemitraan dan mendukung pengawasan keselamatan, sedangkan mitra pengemudi wajib menjaga kondisi kendaraan, mematuhi ketentuan lalu lintas, serta mengutamakan keselamatan penumpang maupun pengguna jalan lainnya.

Melalui penguatan regulasi dan pelaksanaan kewajiban secara konsisten, pemerintah berharap, ekosistem transportasi berbasis platform digital dapat berkembang secara adil, transparan, juga berkelanjutan sehingga masyarakat mendapat layanan yang selamat, aman, serta nyaman.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Harga emas di laman Pegadaian yang dikutip di Jakarta, Sabtu pukul 11.05 WIB, menunjukkan harga emas jenama Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing naik menjadi Rp2.532.000, Rp2.631.000, dan Rp2.556.000 per gram.

Adapun harga tiga jenama emas tersebut kemarin, Jumat (9/10/2026) yakni masing-masing di angka Rp2.516.000, Rp2.611.000, dan Rp2.539.000 per gram.

Harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dan Antam dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Galeri24

0,5 gram: Rp1.328.000

1 gram: Rp2.532.000.

‎2 gram: Rp5.002.000

‎5 gram: Rp12.413.000

‎10 gram: Rp24.760.000

‎25 gram: Rp61.566.000

‎50 gram: Rp123.035.000

‎100 gram: Rp245.947.000

‎250 gram: Rp613.357.000

‎500 gram: Rp1.226.714.000

‎1.000 gram: Rp2.453.427.000

Antam

0,5 gram: Rp1.367.000

‎1 gram: Rp2.631.000

‎2 gram: Rp5.201.000

3 gram: Rp7.776.000

‎5 gram: Rp12.927.000

10 gram: Rp25.797.000

‎25 gram: Rp64.364.000

‎50 gram: Rp128.647.000

‎100 gram: Rp257.214.000

250 gram: Rp642.764.000

500 gram: Rp1.285.315.000

1000 gram: Rp2.570.589.000

UBS

0,5 gram: Rp1.382.000

‎1 gram: Rp2.556.000

2 gram: Rp5.072.000

‎5 gram: Rp12.534.000

10 gram: Rp24.937.000

‎25 gram: Rp62.220.000

‎50 gram: Rp124.183.000

‎100 gram: Rp248.269.000

250 gram: Rp620.489.000

‎500 gram: Rp1.239.522.000

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina EP Rantau Field menajak lima sumur minyak dan gas bumi baru di tengah proses pemulihan pascabencana banjir di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, sebagai bukti ketangguhan pejuang energi.

Field Manager Pertamina EP Rantau Tomi Wahyu Alimsyah dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan pengeboran sumur tersebut mendukung keberlanjutan produksi minyak dan gas nasional.

"Setelah melakukan program pemulihan secara bertahap hingga penyelesaian tiga sumur bor baru kini produksi minyak kembali stabil di angka 1.700 barel per hari," katanya.

Tomi mengatakan Pertamina EP Rantau Field, bagian dari Pertamina Subholding Upstream Regional 1 Zona 1 (Pertamina Hulu Rokan/PHR Zona 1), melakukan pemulihan pascabencana banjir secara berkelanjutan.

Karena itu, ia mengatakan dalam waktu empat bulan produksi sudah kembali ke performa awal. Bahkan, saat ini perusahaan sudah melakukan tajak (well spud) lima sumur baru di wilayah kerjanya.

"Kendati masih dalam situasi pemulihan pascabanjir, perusahaan melakukan pengeboran sumur untuk menemukan cadangan migas baru dan mempertahankan produksi migas. Tajak sumur baru ini sangat penting bagi penyediaan energi nasional," ujar dia.

Ia menjelaskan kelima sumur baru tersebut, yakni sumur RNT DZ-51 dan RNT DZ-52 berada di Kampung (Desa) Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang.

Sumur tersebut dibor menggunakan Rig APS-752 berkapasitas 550 HP dengan kedalaman akhir RNT DZ-51: 1145 MMD dan RNT DZ-52: 1037 MMD.

Selanjutnya, sumur RNT DZ-11, RNT DZ-23A dan RNT DZ-33 di Kampung Paya Meta, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang.

Sumur RNT DZ-11 itu dibor menggunakan Rig TMMJ-12 berkapasitas 550 HP dengan kedalaman akhir 1132 MMD sementara dua sumur lainnya sedang proses pengeboran.

Keberhasilan dalam tajak lima sumur baru ini, lanjut Tomi, turut memberikan kontribusi dalam mempertahankan produksi di PEP Rantau Field.

Langkah itu juga menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ketahanan energi serta mendalami potensi cadangan migas di Aceh Tamiang.

"Kolaborasi bersama pihak kontraktor penyedia jasa rig serta dukungan penuh yang diberikan oleh SKK Migas menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menjaga ketahanan dan keberlanjutan energi nasional," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan sebelum melakukan tajak lima sumur baru, Pertamina EP Rantau Field melakukan pemulihan pascabanjir yang menerjang wilayah kerjanya secara bertahap.

Ada empat fase pemulihan yang diterapkan yakni fase emergency, fase reactivation, fase recovery dan fase sustainability.

Fase-fase itu mencakup penanganan keselamatan, perbaikan fasilitas hingga penguatan sistem operasional jangka panjang.

"Tahap awal fokus pada kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, kesehatan dan listrik. Setelah kondisi sudah membaik, tim kemudian bergerak mengaktifkan fasilitas dan sumur sumur produksi," ujar dia.

Tomi mengatakan tim Pertamina EP Rantau Field melakukan berbagai cara untuk pulih lebih cepat dari bencana banjir. Satu di antaranya menghidupkan kembali pembangkit listrik yang menjadi jantung PEP Rantau Field.

Ketika listrik mati, air bersih ikut hilang, karena instalasi pengolahan air (water treatment plant/WTP) juga terendam dan pompa tidak bisa bekerja, begitu juga produksi minyak terhenti total.

"Pembangkit listrik di sini menggunakan gas dari sumur yang telah direaktivasi. Akibat banjir HPCS yang kami miliki mengalami kerusakan berat. Maka, kami melakukan berbagai inovasi untuk bisa kembali menghidupkan listrik," katanya.

Setelah melakukan analisis yang matang, mereka memutuskan tidak mengaktifkan kembali High Pressure Compressor Station (HPCS) yang sebelumnya merupakan stasiun kompresor gas sebagai sumber tunggal pasokan gas untuk pembangkit listrik.

Akan tetapi, dengan semangat inovasi mencari penggantinya dan menemukan bahwa SP-5 dengan sedikit modifikasi ternyata mampu mengambil alih fungsi HPCS untuk menghidupkan listrik.

Saat ini, HPCS belum aktif, pasokan gas datang dari SP-5 dan SP 1 dua sekaligus.

"Setiap ujian tentunya ada hikmah. Salah satu hikmahnya adalah kami melakukan simplifikasi di beberapa fasilitas. Ketika listrik sudah teratasi perlahan produksi yang sebelumnya nol barel mulai bergerak naik,” ujar dia.

Tomi pun menuturkan pemulihan pascabencana banjir ini tergolong cepat, karena hanya membutuhkan waktu empat bulan.

Sebelumnya, banjir besar pada akhir tahun lalu dengan ketinggian berkisar 4-4,5 meter dan endapan lumpur 30-80 sentimeter berdampak terhadap fasilitas produksi, perkantoran dan permukiman pekerja Pertamina EP Rantau.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa tidak ada penundaan implementasi kewajiban sertifikasi halal (Wajib Halal) yang akan dimulai pada 18 Oktober 2026.

“Wajib Halal tetap kita implementasikan mulai 18 Oktober 2026. Tidak ada penundaan,” kata Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Lebih lanjut, Haikal mengatakan pemerintah saat ini tengah menyusun ketentuan khusus bagi kondisi tertentu, khususnya bagi usaha mikro dan kecil (UMK), serta produk berupa bahan baku dan barang gunaan.

Hal itu, lanjut dia, agar implementasi Wajib Halal dapat berjalan secara tertib, menjamin keberlangsungan usaha, memberikan kepastian usaha, dan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah sedang menyusun ketentuan khusus bagi kondisi tertentu, khususnya bagi produk UMK dan produk impor, agar pelaksanaannya tetap tertib, proporsional, dan tidak mengganggu keberlangsungan usaha,” ujar Haikal.

Implementasi Wajib Halal dan pemastian kehalalan produk luar negeri, lanjutnya, bukan merupakan larangan terbatas, pembatasan, maupun pemaksaan kepada pelaku usaha.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat, sekaligus kepastian berusaha bagi pelaku usaha.

Dalam implementasinya, pemerintah memastikan Wajib Halal dilaksanakan secara tertib, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan.

Selain itu, Haikal juga menegaskan bahwa tidak ada kebijakan untuk melakukan sweeping atau tindakan sejenis terhadap pelaku usaha di lapangan.

Ia pun mengingatkan pelaku usaha dan masyarakat untuk mewaspadai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan BPJPH, terutama yang memanfaatkan momentum implementasi Wajib Halal.

“Modus tersebut dapat berupa komunikasi dengan mengatasnamakan BPJPH dan meminta pelaku usaha membayarkan sejumlah uang dengan alasan denda, sanksi, atau penyelesaian kewajiban sertifikasi halal,” kata Haikal.

Informasi resmi mengenai kebijakan dan implementasi Jaminan Produk Halal dapat diakses melalui laman resmi BPJPH, pada laman bpjph.halal.go.id.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menegaskan pentingnya transformasi ekonomi kehutanan untuk memastikan kelestarian hutan memberikan nilai ekonomi yang nyata, terukur, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Wamenhut dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan upaya itu dilakukan dengan mengoptimalkan potensi biodiversitas dan jasa ekosistem, termasuk perdagangan karbon, sebagai bagian dari pengembangan ekonomi hijau Indonesia.

“Tugas kita bukan sekadar melindungi hutan. Tugas kita adalah membuat nilai hutan yang lestari terlihat, terukur dan terbayar, serta lebih menyejahterakan masyarakat sekitar,” ujar Rohmat.

Ia menjelaskan, hutan akan lebih terjaga apabila pengelolaan yang lestari mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan perusakan atau konversi hutan.

“Oleh karena itu, transformasi ekonomi kehutanan perlu diarahkan dari pendekatan yang bertumpu pada satu komoditas menjadi ekonomi bentang alam yang menghargai seluruh potensi hutan, mulai dari hasil hutan kayu dan bukan kayu hingga biodiversitas dan jasa ekosistem,” katanya.

Wamenhut mengatakan salah satu peluang strategis dalam transformasi ekonomi kehutanan adalah pengembangan nilai ekonomi karbon.

“Hutan, lahan gambut, dan mangrove memiliki peran penting dalam menyerap dan menyimpan karbon sekaligus menjaga fungsi ekologis yang mendukung kehidupan masyarakat,” ujar dia.

Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat kerangka kebijakan perdagangan karbon sektor kehutanan.

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca menjadi salah satu landasan kebijakan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan.

Kebijakan tersebut, lanjut Rohmat, membuka peluang perdagangan karbon yang lebih luas, termasuk melalui mekanisme pasar karbon sukarela (voluntary carbon market).

“Skema ini dapat diakses oleh pihak swasta, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), petani hutan rakyat, dan masyarakat hukum adat sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Wamenhut.

Hingga saat ini, Menteri Kehutanan telah menerbitkan persetujuan bagi unit karbon yang memenuhi persyaratan penerbitan sertifikat karbon internasional melalui skema non-Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (non-SPE-GRK), dengan volume lebih dari 31,7 juta ton CO2e.

Cakupan tersebut terdiri atas tiga unit karbon Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), serta satu unit karbon perhutanan sosial berupa hutan desa di Provinsi Jambi yang melibatkan lebih dari 900 kepala keluarga.

Pengembangan perdagangan karbon pun diharapkan menjadi bagian dari upaya menjaga hutan sekaligus menciptakan manfaat ekonomi.

“Dengan tata kelola yang kuat dan integritas lingkungan yang terjaga, nilai karbon dapat membuka peluang pembiayaan bagi perlindungan, restorasi, dan pengelolaan hutan lestari,” kata Rohmat.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026