Jakarta (ANTARA) - Harga emas di laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Senin pukul 10.44 WIB, menunjukkan harga emas jenama Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp2.537.000, Rp2.633.000, dan Rp2.562.000 per gram.

Namun harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Galeri24

0,5 gram: Rp1.331.000

1 gram: Rp2.537.000.

‎2 gram: Rp5.013.000

‎5 gram: Rp12.439.000

‎10 gram: Rp24.813.000

‎25 gram: Rp61.697.000

‎50 gram: Rp123.297.000

‎100 gram: Rp246.472.000

‎250 gram: Rp614.666.000

‎500 gram: Rp1.229.330.000

‎1.000 gram: Rp2.458.659.000

Antam

0,5 gram: Rp1.368.000

‎1 gram: Rp2.633.000

‎2 gram: Rp5.205.000

3 gram: Rp7.783.000

‎5 gram: Rp12.937.000

10 gram: Rp25.817.000

‎25 gram: Rp64.414.000

‎50 gram: Rp128.748.000

‎100 gram: Rp257.417.000

UBS

0,5 gram: Rp1.384.000

‎1 gram: Rp2.562.000

2 gram: Rp5.083.000

‎5 gram: Rp12.561.000

10 gram: Rp24.990.000

‎25 gram: Rp62.352.000

‎50 gram: Rp124.449.000

‎100 gram: Rp248.799.000

250 gram: Rp621.813.000

‎500 gram: Rp1.242.165.000

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Saat ini, seluruh tim PLN Batam tengah bekerja secara maksimal untuk mempercepat proses pemulihan sistem kelistrikan

Batam (ANTARA) - PT PLN Batam, Kepulauan Riau (Kepri) bergerak cepat menangani gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan pemadaman meluas di sebagian besar wilayah Kota Batam dan sekitarnya pada Senin pagi.

"Saat ini, seluruh tim PLN Batam tengah bekerja secara maksimal untuk mempercepat proses pemulihan sistem kelistrikan. Penormalan dilakukan secara aman, terukur, dan bertahap, sembari terus melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab gangguan," ujar Manager Komunikasi PLN Batam Yoga Perdana Sulastama saat dihubungi di Batam, Senin.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kami menyambut baik pemetaan ini

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) melalui Direktorat Kreativitas Teknologi memacu percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang melalui pemanfaatan inovasi teknologi berbasis Kecerdasan Artifisial (AI) untuk memetakan infrastruktur vital dan pusat aktivitas ekonomi terdampak guna menghasilkan data presisi bagi prioritas penanganan daerah.

Direktur Kreativitas Teknologi Kementerian Ekraf, Dandy Yudha Feryawan, menegaskan bahwa langkah ini merupakan realisasi dari komitmen pemulihan berbasis kebutuhan riil di lapangan yang diberikan tidak berhenti pada teknologi, tetapi berangkat dari persoalan nyata yang dihadapi masyarakat dan pemerintah daerah.

"Melalui pemetaan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran dan data yang lebih jelas mengenai kondisi dan kebutuhan rehabilitasi serta rekonstruksi di setiap lokasi sehingga dapat membantu pemerintah daerah untuk menentukan titik-titik yang memerlukan perhatian hingga penanganan lebih lanjut,” ujar Dandy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Kemenekraf menggandeng Niriksagara, startup pemenang Ekraftech Innovation Challenge 2025 yang bergerak di bidang pemetaan infrastruktur berbasis AI dan geospatial intelligence untuk menerapkan keandalan teknologi anak bangsa dalam penanganan tanggap darurat dan rekonstruksi di lapangan.

Co-Founder Niriksagara, Fransiscus Leonardo Siahaan, menyampaikan bahwa pengujian teknologi pemetaan di Kota Padang mencakup pengumpulan data dokumentasi berupa foto, video, dan citra udara drone di setiap titik yang akan diolah menggunakan AI, computer vision, dan geospatial intelligence sebagai gambaran bagi pemerintah daerah untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah setempat.

“Sehingga dapat menjadi gambaran yang jelas bagi Pemerintah Kota Padang dalam melihat kondisi dan kebutuhan penanganan. Kami juga terbuka untuk berkoordinasi dengan dinas terkait apabila diperlukan data tambahan,” jelas Fransiscus.

Lokasi yang akan ditinjau mulai dari Jembatan dan Saluran Irigasi Gunung Nago, Jembatan Kalawi, Bendungan Lubuk Minturun, kawasan pertanian Batu Busuk, hingga kompleks Balai Kota dan Gedung DPRD Padang.

Pendekatan ini sekaligus menjadi Proof of Concept (PoC) untuk melihat penerapan teknologi tersebut dalam konteks penanganan pascabencana secara langsung. Hasilnya tidak diarahkan untuk menggantikan proses perencanaan maupun kewenangan pemerintah daerah, tetapi diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan perspektif yang bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah penanganan pascabencana Sumatera.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang, Tommy TRD, mengapresiasi langkah lintas sektor ini. Kolaborasi ini melibatkan Diskominfo dan Bappeda Kota Padang sebagai koordinator ekosistem, serta pendampingan teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian untuk kluster infrastruktur dan lahan produktif.

“Kami menyambut baik pemetaan ini. Perangkat daerah turun langsung sesuai kewenangan masing-masing agar data sebenarnya mampu menggambarkan kondisi di lapangan dan informasinya akan membantu kami melihat prioritas penanganan di titik-titik terdampak," ungkap Tommy.

Pada rapat koordinasi yang berlangsung 7 Oktober 2026, Staf Ahli Pemerintahan, Hukum, dan Politik Kota Padang, Raf Indria meminta supaya hasil temuan Kementerian Ekraf dan Niriksagara dapat ditindaklanjuti masing-masing dinas terkait.

Hasil pemetaan di Kota Padang selanjutnya akan menjadi bahan analisis dan pembahasan bersama Pemerintah Kota Padang serta pemangku kepentingan terkait. Informasi tersebut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas rehabilitasi serta rekonstruksi, sekaligus memberikan pembelajaran mengenai bagaimana inovasi teknologi karya startup nasional dapat dimanfaatkan untuk mendukung penanganan pascabencana secara lebih responsif, berbasis data, dan sesuai dengan karakteristik daerah.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Rupiah hari ini diperkirakan menguat tipis pada kisaran Rp17.870- Rp17.900 dipengaruhi oleh global penurunan harga minyak dan indeks dolar

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan Senin, bergerak menguat 5 poin atau 0,03 persen menjadi Rp17.894 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.899 per dolar AS

Analis Bank Woori Saudara (BWS) Rully Nova mengatakan penguatan rupiah dipengaruhi penurunan harga minyak dan indeks dolar AS.

“Rupiah hari ini diperkirakan menguat tipis pada kisaran Rp17.870- Rp17.900 dipengaruhi oleh global penurunan harga minyak dan indeks dolar,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Tercatat, harga minyak mentah berjangka Brent menurun 0,91 persen menjadi 103,95 dolar AS per barel, dan indeks dolar AS sedikit terpangkas menjadi 102,2. Penurunan ini dipicu pernyataan Presiden AS Donald Trump terkait kesepakatan dengan Rusia mengenai energi.

Mengutip Sputnik, Rusia disebut siap memasok 300 ribu ton solar ke pasar global paling cepat pada bulan Oktober, lalu meningkat 500 ribu ton pada November, dan 1 juta ton pada Desember, sehingga potensi volume pengiriman 3 juta ton per bulan.

Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Trump melakukan pembicaraan melalui telepon. Pemimpin Rusia tersebut menegaskan kesiapan Rusia untuk memasok minyak dan produk minyak bumi ke pasar AS dan pasar global.

Rusia juga akan segera mencabut pembatasan ekspor solar lebih awal dari jadwal. Setelah pembatasan ekspor itu dicabut, pasar Rusia akan terpenuhi sepenuhnya dengan pasokan solar.

Melihat sentimen domestik, lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dinilai tetap dapat menjaga rupiah tetap stabil. Tercatat, lelang SRBI menyerap Rp30 triliun dengan yield yang turun menjadi 6,55 persen untuk 6 bulan, 6,52 persen untuk 9 bulan, dan 6,68 persen untuk 12 bulan.

“Namun, indeks keyakinan konsumen dan penanganan bencana dan karhutla (kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera) masih menjadi perhatian pelaku pasar,” ungkap Rully.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga rata-rata cabai rawit merah mencapai Rp132.850 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras Rp32.150 per kg.

Berdasarkan data PIHPS yang dipantau di Jakarta, Senin, harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah ukuran sedang Rp46.300 per kg dan bawang putih ukuran sedang Rp43.150 per kg.

Selain itu, beras kualitas bawah I tercatat Rp16.150 per kg, beras kualitas bawah II Rp15.750 per kg, beras kualitas medium I Rp17.400 per kg, serta beras kualitas medium II Rp17.150 per kg.

Selanjutnya, beras kualitas super I tercatat Rp18.600 per kg dan beras kualitas super II Rp17.700 per kg.

PIHPS juga mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp80.800 per kg, cabai merah keriting Rp112.450 per kg, serta cabai rawit hijau Rp118.950 per kg.

Kemudian, harga daging ayam ras segar tercatat Rp41.550 per kg, daging sapi kualitas I Rp147.850 per kg, dan daging sapi kualitas II Rp145.550 per kg.

Harga komoditas berikutnya, yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp21.850 per kg dan gula pasir lokal Rp20.400 per kg.

Sementara itu, minyak goreng curah tercatat Rp20.050 per kg, minyak goreng kemasan bermerek I Rp26.200 per kg, serta minyak goreng kemasan bermerek II Rp24.200 per kg.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Yang harus kita bangun adalah kemitraan produktif antara rakyat dan dunia usaha dalam satu sistem agribisnis dan agroindustri

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Bungaran Saragih mengatakan kemitraan antara petani dengan dunia usaha adalah salah satu kunci utama dari keberhasilan reforma agraria.

“Yang harus kita bangun adalah kemitraan produktif antara rakyat dan dunia usaha dalam satu sistem agribisnis dan agroindustri,” kata Bungaran dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia menekankan pentingnya mengintegrasikan penataan aset (asset reform) dengan penataan akses ekonomi (access reform).

Menurut dia, redistribusi tanah tidak secara otomatis meningkatkan kesejahteraan penerimanya apabila tidak disertai dukungan terhadap kegiatan produksi.

Petani tetap membutuhkan teknologi, benih, pembiayaan, manajemen, infrastruktur, pengolahan hasil, logistik, dan akses pasar.

“Dalam konteks ini, dunia usaha memiliki peran strategis untuk membangun kemitraan produktif dengan petani melalui pengembangan sistem agribisnis dan agroindustry,” ujar Menteri Pertanian periode 2000–2004 tersebut.

Model kemitraan tersebut, kata Bungaran, dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Petani memperoleh akses terhadap teknologi, modal, dan pasar, sedangkan perusahaan mendapatkan pasokan bahan baku yang lebih berkelanjutan.

Pada saat yang sama, peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil di daerah berpotensi memperbesar nilai tambah ekonomi serta mengurangi sumber konflik agraria.

Selain itu, ia mengatakan reforma agraria perlu dipandang sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional, bukan sekadar kebijakan redistribusi tanah.

Kebijakan tersebut, lanjut dia, harus mampu memperkuat kepastian hukum, meningkatkan produktivitas, mengurangi konflik agraria, serta memperluas kesejahteraan masyarakat.

Menurut Bungaran, keberhasilan kebijakan reforma agraria tidak cukup diukur dari luas tanah yang didistribusikan, tetapi juga dari dampaknya terhadap produktivitas ekonomi, kesejahteraan petani, dan kepastian investasi.

Bungaran menilai, bagi dunia usaha, persoalan mendasar dalam pemanfaatan tanah bukan semata-mata ketersediaan lahan, melainkan kepastian hukum atas penguasaannya.

“Investasi di sektor perkebunan, industri, perumahan, dan infrastruktur membutuhkan kepastian jangka panjang agar kegiatan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan,” kata dia.

Konflik terkait hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), kawasan hutan, tanah masyarakat, tanah adat, hingga tumpang tindih perizinan dapat meningkatkan risiko investasi dan menghambat kegiatan ekonomi.

Karena itu, apabila UU Pengaturan Reforma Agraria (PRA) mampu mempercepat penyelesaian konflik agraria melalui mekanisme yang transparan dan adil, dunia usaha juga akan memperoleh manfaat. Namun, kepastian hukum tersebut harus berlaku dua arah.

“Hak masyarakat harus dilindungi, tetapi hak badan usaha yang diperoleh secara sah dan dilaksanakan dengan benar juga harus mendapat perlindungan,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, di Jakarta, Senin, 08.50 WIB naik Rp2.000 ke angka Rp2.594.000 dari semula Rp2.592.000 per gram, dengan harga beli kembali (buyback) turut naik ke Rp2.408.000 per gram.

Namun harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

- Harga emas 0,5 gram: Rp1.347.000.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp2.594.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp5.128.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp7.667.000.

‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp12.745.000.

‎- ⁠Harga emas 10 gram: Rp25.435.000.

‎- Harga emas 25 gram: Rp63.462.000.

‎- ⁠Harga emas 50 gram: Rp126.845.000.

‎- ⁠Harga emas 100 gram: Rp253.612.000.

‎- ⁠Harga emas 250 gram: Rp633.765.000.

‎- ⁠Harga emas 500 gram: Rp1.267.320.000.

‎- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp2.534.600.000.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kita harus mengejar bagaimana balai-balai pelatihan ini bisa memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan tingkat kebekerjaan lulusan Pelatihan Vokasi Nasional bisa mencapai 70 persen.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Senin, hal ini senada dengan upaya pemerintah mendorong transformasi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) agar pelatihan semakin sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

“Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan peluang lulusan memasuki dunia kerja, dengan target tingkat kebekerjaan lulusan pelatihan vokasi nasional mencapai 70 persen,” kata dia.

Menaker Yassierli mengatakan, BPVP perlu dikelola sebagai pusat pelatihan berstandar tinggi yang memiliki budaya belajar kuat dan jaringan alumni terintegrasi.

Dengan demikian, pelatihan vokasi diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lebih responsif terhadap kebutuhan pasar kerja.

“Kita harus mengejar bagaimana balai-balai pelatihan ini bisa memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Melalui transformasi pelatihan vokasi nasional, kita memperluas akses dan meningkatkan kualitas agar mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan saat ini,” ujar Yassierli.

Untuk memantau hasil pelatihan, Kemnaker akan menerapkan tracer study paling lambat dua bulan setelah pelatihan selesai.

Mekanisme ini digunakan untuk menelusuri rekam jejak alumni di pasar kerja sebagai bagian dari evaluasi hasil pelatihan.

Selain itu, Kemnaker juga mendorong model pelatihan yang melibatkan industri, pemerintah daerah, kawasan industri, hingga badan usaha milik negara (BUMN).

Melalui pendekatan Demand Driven, peserta mendapatkan pelatihan di balai yang disesuaikan dengan kebutuhan industri sehingga dapat meningkatkan peluang kebekerjaaan pascapelatihan.

Selain menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri, BPVP diarahkan untuk memperluas layanan melalui pelatihan bagi penyandang disabilitas, Labor Productivity Clinics bagi industri menengah, serta Talent & Innovation Hub sebagai pusat inovasi.

“Jadi tidak hanya vokasi, di setiap balai nantinya akan ada Talent Innovation Hub, lengkap dengan pengantar kerja bagi disabilitas dan klinik produktivitas,” ujar Yassierli.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Pembangunan industri nasional tidak hanya membutuhkan investasi dan teknologi, tetapi juga SDM yang kompeten, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan industri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyampaikan penguatan sumber daya manusia (SDM) harus menjadi bagian terintegrasi dalam pembangunan industri nasional guna meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan daya saing manufaktur.

“Pembangunan industri nasional tidak hanya membutuhkan investasi dan teknologi, tetapi juga SDM yang kompeten, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan industri. Karena itu, pembangunan SDM industri harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam penguatan struktur industri nasional,” kata Sarmuji dalam keterangan resminya dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Menurut Menperin, peningkatan produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting untuk memperkuat daya saing industri nasional. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan produktivitas tenaga kerja industri manufaktur meningkat dari Rp124,35 juta per orang pada 2025 menjadi Rp147,7 juta per orang pada 2029.

Untuk mencapai target tersebut, pendidikan dan pelatihan vokasi perlu diselaraskan dengan kebutuhan dunia industri. Pendekatan link and match, serta penguatan dual system dinilai penting untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja.

“Pendidikan vokasi perlu memiliki keterkaitan yang kuat dengan kebutuhan dunia industri. Konsep link and match dan penguatan dual system menjadi pendekatan penting agar lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja,” ujarnya.

Sarmuji menambahkan, pengembangan kompetensi SDM industri juga perlu mengikuti perubahan teknologi yang semakin cepat, termasuk penguasaan kompetensi digital, otomasi, analisis data, hingga keamanan siber.

“Dengan SDM industri yang semakin kompeten, produktivitas tenaga kerja dapat terus ditingkatkan dan pada akhirnya memperkuat daya saing industri manufaktur nasional. Kemenperin akan terus memastikan program pengembangan SDM selaras dengan kebutuhan pembangunan industri,” katanya.

Sejalan dengan upaya tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin menjalankan program pendidikan dan pelatihan vokasi melalui 13 perguruan tinggi vokasi, sembilan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan tujuh Balai Diklat Industri (BDI).

Program tersebut mencakup pendidikan vokasi sistem ganda, pelatihan kompetensi, sertifikasi, inkubasi bisnis, serta pengembangan kompetensi Industri 4.0.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPSDMI Adie Rochmanto Pandiangan mengatakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan nyata sektor industri.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kurikulum, kompetensi tenaga pengajar, infrastruktur pendidikan, serta keterhubungan dengan dunia usaha dan dunia industri.

“BPSDMI terus memastikan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan memiliki relevansi dengan kebutuhan industri. Lulusan tidak hanya dibekali pengetahuan, tetapi juga kompetensi praktis dan sertifikasi yang dibutuhkan di lingkungan kerja,” katanya.

Minat masyarakat terhadap pendidikan vokasi industri juga tercermin dari jumlah pendaftar hingga 30 Juni 2026. Pendidikan tinggi vokasi mencatat 61.744 pendaftar dengan kuota 4.566 orang, sedangkan pendidikan menengah vokasi menerima 33.592 pendaftar untuk kuota 2.749 orang.

Adie menyampaikan tingginya minat tersebut menjadi modal untuk menyiapkan talenta industri sejak jenjang pendidikan. Namun, kualitas lulusan tetap perlu diperkuat agar kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.

“Kami juga memperkuat ekosistem pengembangan SDM industri melalui sertifikasi kompetensi, inkubasi bisnis, serta peningkatan kompetensi Industri 4.0. Dengan pendekatan tersebut, lulusan memiliki pilihan untuk bekerja, melanjutkan pendidikan, maupun mengembangkan kewirausahaan industri,” ujarnya.

Dalam sasaran pembangunan jangka menengah BPSDMI hingga 2029, persentase SDM industri yang kompeten ditargetkan meningkat secara bertahap hingga 89 persen.

Sementara itu, persentase lulusan pendidikan yang bekerja dan memiliki kompetensi ditargetkan mencapai 88 persen pada 2029.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kami ingin mengaktivasi Creative Hub di berbagai daerah sebagai tempat bagi para pelaku fesyen untuk meningkatkan kemampuan sekaligus membangun komunitas

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong pelaku usaha fesyen Tangerang Selatan, Banten, meningkatkan kapasitas bisnis dan mengembangkan produk berkelanjutan melalui pelatihan manajemen usaha agar mampu memperluas jangkauan pasar, termasuk ke tingkat internasional.

Direktur Fesyen Kementerian Ekonomi Kreatif Iffah Sa’aidah mengatakan, pelatihan ini diikuti oleh 33 pelaku usaha di Tangerang Selatan, pada 10–11 Oktober 2026 yang merupakan bagian dari aktivasi Creative Hub di Tangerang Selatan.

"Kami ingin mengaktivasi Creative Hub di berbagai daerah sebagai tempat bagi para pelaku fesyen untuk meningkatkan kemampuan sekaligus membangun komunitas. Mereka yang sebelumnya menjalankan usaha secara mandiri dapat saling mengenal, berbagi pengalaman, dan membuka kesempatan kerja sama sehingga ekosistem kreatif di daerah semakin kuat,” ujar Iffah dalam keterangan yang diterima, di Jakarta, Senin.

Program ini menyasar pelaku usaha di tingkat kabupaten/kota dan provinsi agar memiliki kapasitas bisnis yang lebih baik. Pelatihan juga mencakup pembangunan jejaring antarpelaku industri, pengembangan produk, strategi merek, pemanfaatan kekayaan intelektual, hingga penerapan konsep fesyen berkelanjutan

Menurut dia, pengembangan Creative Hub menjadi salah satu upaya memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di daerah.

Dalam pelatihan tersebut, peserta mempelajari tren industri fesyen, praktik ramah lingkungan, serta teknik upcycling atau pemanfaatan kembali material untuk menghasilkan produk baru. Materi lainnya meliputi pengembangan produk, branding, dan kekayaan intelektual yang dapat mendukung penguatan identitas serta nilai tambah produk lokal.

Iffah berharap peningkatan kapasitas tersebut dapat membantu lebih banyak merek fesyen lokal menembus pasar yang lebih luas. Selain memperkuat penjualan domestik, pengembangan merek lokal juga diarahkan untuk membuka peluang ekspor dan menarik investasi ke sektor ekonomi kreatif.

“Harapannya, produk fesyen dari daerah tidak hanya berkembang di pasar domestik, tetapi juga memiliki kesempatan bersaing secara internasional. Kami ingin semakin banyak merek lokal yang dapat menjangkau pasar ekspor dan menarik investasi sehingga pertumbuhan ekonomi kreatif memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional,” jelas Iffah.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan S. Maringan mengatakan, pengembangan usaha fesyen dan sektor kreatif lainnya berpotensi memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah.

Menurutnya, pelaku usaha fesyen, alas kaki, hingga parfum memiliki peluang untuk mengembangkan bisnis dan menjangkau pasar luar negeri. Pertumbuhan usaha tersebut diharapkan turut membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan di Tangerang Selatan. Masih banyak pelaku usaha fesyen yang perlu didorong untuk meningkatkan skala bisnisnya," kata Maringan.

Sementara itu, pemilik merek My Faye Indonesia, Asri Septiana, menilai pelatihan tersebut memberikan tambahan wawasan untuk mengembangkan produk batik dan tenun menjadi busana siap pakai.

Dia juga menilai interaksi dengan sesama pelaku usaha membuka kesempatan untuk bertukar pengalaman dan memperoleh inspirasi dalam mengembangkan bisnis.

Melalui penguatan kapasitas usaha dan kolaborasi, pelaku fesyen daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk sekaligus memanfaatkan peluang pertumbuhan industri fesyen di pasar domestik maupun global.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa bidang ekonomi terjadi pada Minggu (11/10), mulai dari Pemerintah dorong KEK Kura-Kura Bali jadi pusat pengembangan AI hingga penerimaan pajak Agustus 2026 angin segar bagi fiskal nasional.

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca:

Menperin: Pengembangan kawasan industri jadi PSN untuk pacu hilirisasi

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyampaikan percepatan pengembangan kawasan industri sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) bertujuan untuk mempercepat hilirisasi, memperkuat struktur industri, serta mendorong pemerataan investasi di Tanah Air.

Baca selengkapnya di sini

Pemerintah dorong KEK Kura-Kura Bali jadi pusat pengembangan AI

Pemerintah mendorong Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali menjadi pusat pengembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan semikonduktor melalui penguatan kerja sama Indonesia–China.

Baca selengkapnya di sini

Peraturan insentif pajak royalti penulis ditargetkan terbit November

Pemerintah menargetkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) soal insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final atas royalti penulis buku terbit pada November 2026.

Baca selengkapnya di sini

Mentrans jajaki kerja sama hilirisasi dengan China

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara melakukan kunjungan kerja ke China pada 12–18 Oktober 2026 untuk menjajaki kerja sama pertanian modern, hilirisasi dan industrialisasi, guna membuka peluang kerja bagi masyarakat di kawasan transmigrasi.

Baca selengkapnya di sini

NEXT: Penerimaan pajak Agustus 2026 angin segar bagi fiskal nasional

Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center Ade Holis mengatakan penguatan penerimaan perpajakan hingga Agustus 2026 memberikan angin segar bagi penyehatan fiskal nasional, karena tidak hanya berhasil menekan defisit anggaran namun juga meningkatkan porsi pembiayaan belanja negara secara signifikan.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Enam wilayah di Bali sebagai kawasan rendah emisi ini selanjutnya akan dikerjakan secara terukur hingga target 2030

Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bersiap mengangkat inisiatif strategis terkait penetapan kawasan rendah emisi dalam perhelatan Pekan Iklim Bali 2026.

“Provinsi Bali dengan bangga menyelenggarakan Pekan Iklim Bali di kawasan rendah emisi Sanur sebagai wadah bagi setiap daerah untuk berbagi pandangan dan strategi dalam merespon perubahan iklim, daerah harus menjadi yang terdepan dalam mendorong aksi iklim dan harus didukung penuh oleh pemerintah pusat, mitra pembangunan, serta lembaga-lembaga internasional,” kata Gubernur Bali Wayan Koster di Denpasar, Minggu.

Ia menjelaskan, kawasan rendah emisi sebelum diumumkan secara luas saat Pekan Iklim, program pelestarian lingkungan ini didahului dengan peluncurannya di Hari Suci Tumpek Wayang pada Sabtu (10/10) kemarin sebagai wujud mendoakan alam semesta.

Enam wilayah di Bali sebagai kawasan rendah emisi ini selanjutnya akan dikerjakan secara terukur hingga target 2030.

“Ubud, Kepulauan Nusa Penida, Nusa Dua, Kuta, Sanur, serta Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada Kota Denpasar merupakan kawasan yang ditetapkan, Kerthi Bhumi Satwika bukan sekadar nama kawasan melainkan perubahan arah pembangunan untuk memastikan keselarasan alam, budaya, dan manusia.” ujarnya.

Dengan dukungan kerja sama seluruh kabupaten/kota terkait, Pemprov Bali meyakini program ini mampu membawa citra khusus bagi Pulau Dewata di kancah nasional maupun internasional.

Gubernur Koster menyampaikan, selain pelaksanaan program kawasan rendah emisi, Pekan Iklim Bali 2026 turut mengangkat bagaimana pemda mendukung proyek besar dari Presiden RI yang mendorong penyediaan tenaga surya berkapasitas besar di Bali.

Kapasitas yang awalnya direncanakan sebesar 1.000 megawatt bahkan ditambah menjadi 1.500 megawatt berkat keseriusan dan kecepatan eksekusi di daerah.

Menurut Koster, saat ini proses perizinan dan persetujuan suplai dari kementerian terkait sedang dalam tahap penyelesaian dalam waktu dekat.

Pekan Iklim Bali 2026 sendiri mengangkat tema “Gerakan Iklim Daerah: Memaknai Transisi Berkeadilan untuk Semua” yang dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 17 Oktober 2026.

Penyelenggaraan acara ini turut didukung oleh Koalisi Bali Emisi Nol Bersih yang beranggotakan berbagai lembaga dan organisasi non-pemerintah yang menjadi mitra pemerintah dalam hal energi.

Rangkaian acara utama dipusatkan di kawasan rendah emisi Sanur dengan mengajak para peserta menggunakan jalur pejalan kaki, sepeda kayuh, hingga shuttle listrik Intaran.

“Penetapan kawasan rendah emisi di Bali menjadi wujud nyata dari komitmen Emisi Nol Bersih pada 2045, hal ini merupakan contoh bahwa pemimpin daerah memiliki posisi strategis dalam memahami tantangan maupun solusi iklim dari daerahnya masing-masing,” kata Komite Pengarah Koalisi Bali Emisi Nol Bersih Suzanty Sitorus.

Ia menambahkan bahwa kawasan rendah emisi bukan hanya berfungsi untuk mengurangi polusi udara demi kesehatan yang lebih baik, melainkan juga untuk meningkatkan produktivitas ekonomi lokal dan mendukung pariwisata yang berkelanjutan.

Upaya besar berupa penyediaan energi bersih serta penetapan wilayah rendah emisi ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Koalisi Bali Emisi Nol Bersih berkomitmen untuk terus mendampingi Pemprov Bali dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor demi tercapainya target emisi nol bersih.

Suzanty menyampaikan, rangkaian Pekan Iklim Bali 2026 nanti menghadirkan empat kegiatan utama yang meliputi Forum Kebijakan Publik, Forum Investasi Iklim, Jelajah Inovasi, serta Festival Rakyat.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026