Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah mengkaji aturan tarif batas bawah (TBB) angkutan logistik di darat untuk menjaga keberlanjutan operasional perusahaan logistik serta mencegah perang harga yang berdampak pada aspek keselamatan.

Menurut Dudy, pendekatan utama dalam penyusunan tarif batas bawah adalah aspek keselamatan karena pengaturan tersebut bertujuan memastikan perusahaan memiliki kemampuan membiayai kebutuhan operasional kendaraan.

"Pengaturan mengenai keselamatan inilah yang menjadi dasar pertimbangan kita untuk mengeluarkan penetapan atau pemberlakuan tarif batas bawah (TBB) di angkutan darat. Pendekatannya kepada keselamatan," kata Menhub dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Jumat.

Dudy menjelaskan penyiapan tarif batas bawah agar perusahaan angkutan barang tidak menurunkan harga layanan secara ekstrem hingga mengabaikan pemeliharaan kendaraan, termasuk penggantian komponen penting seperti ban.

Ia menilai persaingan harga yang tidak terkendali dapat mendorong praktik angkutan berisiko karena perusahaan berupaya menekan biaya operasional tanpa mempertimbangkan standar keselamatan dalam distribusi logistik di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun komponen pembentukan tarif nantinya akan dihitung mencakup berbagai kebutuhan operasional seperti biaya perawatan kendaraan, asuransi, pegawai, hingga kebutuhan lain agar usaha angkutan berjalan berkelanjutan dengan memenuhi aspek keselamatan.

Menurut dia, tarif batas bawah bukan bertujuan mengatur keuntungan berlebihan, melainkan memberikan batas minimum agar pelaku usaha tidak mengorbankan keselamatan demi mendapatkan harga angkut murah di berbagai daerah Indonesia nantinya.

Dudy menggambarkan persaingan angkutan logistik darat melalui contoh pemilik barang dengan volume 1 juta ton yang mencari perusahaan angkutan untuk mengirimkan muatannya.

Tanpa pengaturan tarif batas bawah, perusahaan bisa saling menurunkan harga, misalnya pemilik barang menawarkan angkutan 20 ton dengan biaya Rp1 juta kepada jasa angkutan logistik A, namun perusahaan B menawarkan dengan biaya lebih murah, dipangkas menjadi Rp500 ribu.

Menurut Menhub, kondisi perang harga tersebut dapat mendorong praktik kelebihan muatan atau over dimension over loading (ODOL) karena perusahaan berupaya menekan biaya operasional agar tetap mendapatkan keuntungan.

"Yang ODOL itu kan karena enggak ada yang ngatur soal berapa (harga) per kilogramnya, per kilometernya, segala macam. Dan memang banyak barang dan sebagainya. Darat tuh agak sedikit complicated gitu," ucapnya.

Menhub mengatakan pemerintah juga akan berdiskusi dengan sektor lain melalui forum grup diskusi sebelum merumuskan kebijakan tarif batas bawah untuk angkutan barang berbasis darat sebelum kebijakan ditetapkan oleh pemerintah.

Karena itu, tarif batas bawah dapat menjadi instrumen untuk memastikan perusahaan angkutan tidak menggunakan alasan keterbatasan biaya ketika harus memenuhi kewajiban keselamatan kendaraan operasional untuk menciptakan iklim usaha angkutan sehat berkelanjutan.

Meski begitu, Dudy menyebut pengaturan tarif batas bawah angkutan darat masih membutuhkan kajian Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan serta pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait.

"BKT lagi kaji. Lalu nanti ngobrol dulu sama sektor-sektor yang lain. Belum lagi kita mesti FGD (focus group discussion)," kata Menhub.

Selain angkutan darat, Dudy menyiapkan tarif batas bawah angkutan penyeberangan dan pelayaran guna menjaga keselamatan di sektor transportasi laut..

Terkait angkutan laut, pemerintah menilai pengawasan tarif relatif lebih mudah karena layanan memiliki sistem pencatatan perjalanan serta mekanisme tiket yang lebih jelas dibandingkan angkutan darat dalam sistem transportasi logistik nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Medan (ANTARA) - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menawarkan peluang kerja sama investasi mulai dari pengembangan sumber daya manusia (SDM), sektor kelautan, perikanan hingga pariwisata kepada Jepang.

Bobby mengatakan, Sumatera Utara terus berupaya meningkatkan kualitas SDM agar mampu memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja di Jepang.

"Kami berharap kerja sama pengembangan SDM ini bisa terus meningkat seiring kebutuhan dari Negara Jepang," ucap Bobby usai menerima Konsul Jenderal Jepang di Medan Furugori Toru, di Kantor Gubernur Sumut, Jumat.

Selain itu, lanjut dia, upaya itu diharapkan bisa memperkuat kerja sama kedua negara, dan membuka peluang tenaga kerja asal Sumut dalam meningkatkan keterampilan dan pengalaman.

"Sumatera Utara terus mengembangkan potensi atau meningkatkan kemampuan pekerja kita, dan bagaimana langkah ini juga menjadi prioritas bagi Jepang,” ungkapnya.

Gubernur juga menyampaikan sektor kelautan, perikanan hingga pariwisata, khususnya di Kepulauan Nias diharapkan dapat dikembangkan melalui kerja sama kedua pihak.

Menurutnya, hasil produksi perikanan di Kepulauan Nias berpotensi memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Salah satu komoditas sangat menjanjikan adalah lobster karena memiliki peminat cukup besar, baik pasar domestik maupun memenuhi kebutuhan ekspor.

"Jika memungkinkan, kita bisa berdiskusi langsung di lapangan untuk melihat bagaimana potensi di Nias. Program prioritas kami di Sumatera Utara salah satunya hasil laut, dan perikanan. Bagaimana ini bisa menjadi besar," jelas Bobby.

Konsul Jenderal Jepang di Medan Furugori Toru mengapresiasi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution atas upaya pembangunan yang telah dilakukan di Sumut.

Pihaknya menyebutkan, sejumlah bidang menjadi perhatian Jepang di Sumatera Utara ini meliputi pengembangan SDM, lingkungan, sumber daya energi, serta teknologi pertanian.

Menurut Furugori, Sumut memiliki potensi besar untuk memperluas kerja sama di berbagai sektor dengan pengalaman warga Indonesia bekerja di Jepang.

"Pengalaman bekerja di Jepang dapat menjadi bekal untuk mengembangkan keterampilan, dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh setelah kembali ke Tanah Air," katanya.

Selain itu, lanjut dia, Jepang juga memiliki teknologi pengolahan limbah industri dan teknologi pertanian, sehingga berpotensi mendukung peningkatan produktivitas.

Furugori juga menyampaikan, dirinya akan segera mengakhiri masa tugas di Sumatera Utara dan kembali ke Jepang.

Dia berkomitmen meneruskan berbagai peluang kerja sama kepada pejabat yang menggantikannya, dan potensi investasi di Sumut menjadi bahan pembahasan dengan Kedutaan Jepang di Jakarta.

"Saya sudah merasakan nikmatnya di Sumatera Utara dengan kulinernya yang sangat enak. Saya mohon izin kembali ke Jepang. Selanjutnya penerus saya akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas di sini,” ungkap Furugori.

Pewarta: Muhammad Said
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bengkulu (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin ingin ada pengembangan perkebunan kelapa di Pulau Enggano, pulau terluar Indonesia di Provinsi Bengkulu untuk mendongkrak geliat ekonomi di pulau itu.

"Dari dulu saya sudah betul-betul concern untuk menggerakkan ekonomi di Pulau Enggano. Tapi saya ingin program pengembangan petani kelapa itu betul-betul masif," kata Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin di Bengkulu, Jumat.

Sultan mengatakan pengembangan kelapa menjadi salah satu perhatiannya dalam mendukung potensi ekonomi masyarakat di Bengkulu, termasuk di Pulau Enggano.

Dia menjelaskan kelapa memiliki nilai ekonomi tinggi karena hampir seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

"Kelapa ini betul-betul tanaman yang nilai ekonomisnya juga sangat tinggi. Umurnya juga panjang, sabutnya jadi duit, airnya jadi duit, batoknya jadi duit, dagingnya jadi duit, pohonnya jadi duit, bahkan daunnya jadi duit," kata dia.

Sultan mengatakan perluasan penanaman kelapa juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di berbagai wilayah Bengkulu.

Dia berencana mengajak masyarakat memanfaatkan lahan yang tersedia untuk mengembangkan tanaman tersebut.

Sultan menyebutkan program penanaman kelapa di Enggano masih membutuhkan kelengkapan data calon petani dan calon lokasi (CPCL) agar dukungan yang disiapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Sultan mengatakan menteri terkait telah menyatakan kesediaan mendukung pengembangan kelapa sesuai kebutuhan Bengkulu. Namun, kelengkapan data tetap diperlukan untuk memastikan program dapat ditindaklanjuti.

Dia berharap pengembangan kelapa secara masif dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi komoditas perkebunan di Bengkulu, termasuk di Pulau Enggano.

Sultan menegaskan dirinya akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan pemangku kepentingan terkait untuk mencari dukungan bagi pembangunan Bengkulu, termasuk pengembangan petani kelapa dan infrastruktur di Pulau Enggano.

Sebelumnya Kementerian Pertanian tahun 2026 mulai mengembangkan kawasan perkebunan kelapa seluas 1.500 hektare di Provinsi Bengkulu sebagai bagian dari upaya mendorong hilirisasi industri kelapa nasional.

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu masih melakukan pengumpulan dan verifikasi berkas CPCL atau calon petani dan calon lokasi. Dinas TPHP berperan melakukan pendampingan serta monitoring terhadap pelaksanaan program di lapangan.

Sumber benih berasal dari pohon induk kelapa yang telah memiliki Surat Keputusan Penetapan KSB Pohon Induk Terpilih (PIT) di Pulau Enggano. Adapun jenis benihnya merupakan kelapa dalam unggul lokal yang tersedia dan dikembangkan di Pulau Enggano.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Balikpapan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuka ruang kolaborasi bagi Bank Jatim untuk bermitra dengan Bankaltimtara guna memperkuat sinergi ekonomi lintas provinsi dan mendukung aktivitas dunia usaha di daerah.

"Kami membuka ruang selebar-lebarnya bagi Bank Jatim untuk berkolaborasi dengan Bankaltimtara. Kehadiran Bank Jatim tidak hanya melalui layanan perbankan, tetapi juga sebagai mitra bagi pengembangan usaha, meningkatkan kapasitas, memperluas pasar, dan mendorong kegiatan ekonomi produktif,” kata Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud saat menghadiri peresmian Kantor Cabang Bank Jatim Balikpapan di Balikpapan, Jumat.

Peresmian operasional kantor cabang tersebut ditandai dengan prosesi pengguntingan pita sekaligus peninjauan fasilitas kantor.

Acara diawali dengan pemberian santunan kepada anak yatim oleh Gubernur Rudy Mas'ud bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Rudy menyampaikan apresiasi atas peresmian Kantor Cabang Bank Jatim Balikpapan tersebut. Menurutnya, ekspansi ini akan memperkuat hubungan dan sinergi antara Provinsi Jatim dan Kaltim, sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia menilai kehadiran Bank Jatim bernilai sangat strategis dalam memacu roda perekonomian kedua provinsi melalui sektor perdagangan, investasi, dan pembiayaan.

“Pada saat pelaku usaha kami mengajukan kredit usaha, tentunya kami berharap bisa dipermudah prosesnya oleh Bu Gubernur,” kata Rudy.

Gubernur Kaltim mengemukakan bahwa Benua Etam memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun sebagian di antaranya belum dikelola secara maksimal oleh pengusaha lokal.

“Dari lima fasilitas refinery CPO di Kaltim, tiga di antaranya berada di Balikpapan. Produksi kelapa sawit kita tidak kurang dari 5,2 juta ton setiap tahun,” ujarnya.

Selain itu, ia menambahkan bahwa terdapat korporasi besar seperti Gunung Bayan Group yang memiliki basis operasi di Balikpapan dengan kapasitas produksi batu bara mencapai 65 juta hingga 70 juta metrik ton per tahun.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kaltim terus mendorong diversifikasi pertumbuhan ekonomi agar semakin beragam dan inklusif. Dukungan sektor perbankan dinilai sangat krusial untuk membuka akses pembiayaan yang ramah bagi dunia usaha, pelaku UMKM, serta sektor produktif potensial lainnya.

“Penduduk Kaltim hanya sekitar 10 persen dari total penduduk Jatim. Jika penduduk Jatim berkisar 42 hingga 43 juta jiwa, Kaltim hanya 4,2 sampai 4,3 juta jiwa. Namun, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kami tidak kurang dari Rp850 triliun setiap tahun. Pasar ini sangat luar biasa dan potensial,” tegas Rudy.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memaparkan data transaksi dagang kedua wilayah.

Nilai perdagangan antara Jatim dan Kaltim tercatat mencapai Rp20,18 triliun. Angka tersebut terdiri atas penjualan produk Jatim ke Kaltim sebesar Rp2,84 triliun, sedangkan pembelian produk Kaltim oleh Jatim mencapai Rp17,35 triliun.

"Jadi dalam neraca perdagangan antara Jawa Timur dengan Kalimantan Timur ini, kami di Jatim mengalami defisit yang cukup besar, yaitu Rp14,51 triliun," kata Khofifah.

Meskipun mencatatkan defisit, Khofifah menegaskan bahwa misi dagang antardaerah harus tetap digalakkan. Fasilitasi serta aksesibilitas bagi para pelaku usaha harus terus dibangun demi keberlanjutan ekonomi lintas provinsi.

"Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur Kaltim, tampaknya kita perlu membentuk konsorsium. Terkait porsi yang akan dikonsorsiumkan atau bagian yang bisa ditangani oleh Bank Jatim bersama bank-bank Himbara maupun bank swasta lainnya di Kaltim, saya silakan jajaran direksi untuk menindaklanjutinya," tutur Khofifah.

Pewarta: Arumanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Madiun (ANTARA) - Pupuk Indonesia (Persero) meminta para petani di wilayah Madiun Raya menggunakan pupuk organik bersubsidi Petroganik guna mendukung efisiensi penggunaan pupuk berimbang dan mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan.

Senior Manager Regional 3A Pupuk Indonesia Wawan Arjuna di Madiun, Jumat mengatakan bahwa kandungan C organik pada pupuk Petroganik cukup tinggi, minimal 15 persen. Pengaplikasian Petroganik dapat memperbaiki media tanah, sekaligus mendukung efisiensi penggunaan pupuk.

"Karena itu kita dorong petani tidak hanya memberi makanan untuk tanamannya, tapi juga memperbaiki tanahnya," ujarnya dalam kegiatan "Media Gathering Regional 3" di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Jumat.

Menurutnya sekitar 73 persen lahan pertanian di Indonesia membutuhkan bahan organik dalam rangka memenuhi unsur hara tanah yang berdampak baik pada kesehatan tanaman ke depannya.

Karena itu, optimalisasi penyerapan pupuk organik Petroganik perlu dilakukan, termasuk di wilayah Madiun Raya. Pihaknya mengapresiasi, kesadaran petani di Madiun Raya yang meliputi wilayah Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan dalam penggunaan pupuk organik Petroganik yang cukup tinggi.

Alokasinya besar, sekitar sepertiga dari alokasi pupuk Petroganik Jawa Timur. Tentu, dampaknya adalah kesuburan tanah semakin baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

"Di musim tanam ini Oktober-Maret, Kami berharap petani bisa terus mengoptimalkan penebusan pupuk bersubsidi, khususnya Petroganik. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga keberlanjutan pertanian ke depan, khususya unsur hara tanah," katanya.

Adapun alokasi pupuk Petroganik tahun 2026 sebanyak 146.459 ton. Hingga 7 Oktober 2026, telah tersalurkan sekitar 68 persen, atau 99.771 ton.

Khusus wilayah Madiun Raya, pemerintah mengalokasikan sebanyak 55.183 ton, dan sudah terserap 61 persen atau 33.732 ton.

Sementara Ketua KTNA Kabupaten Madiun Suharno mengatakan terdapat sejumlah manfaat yang diperoleh petani dari pengaplikasian Petroganik di lahannya, di antaranya yang utama adalah kesuburan tanah tetap terjaga sehingga tanah bisa tetap produktif dan menghasilkan panen yang melimpah.

Menurutnya pemanfaatan pupuk organik dalam hal ini Petroganik memberikan banyak kemudahan dan manfaat bagi petani.

"Petroganik ini berbentuk granul sehingga lebih mudah dalam penggunaannya. Berbeda dengan zaman dulu dimana petani memikul kotoran sapi untuk dibawa ke sawah guna memenuhi unsur organik pada lahan pertanian," kata dia.

Suharno menambahkan sesuai data, bahwa kandungan unsur hara atau organik tanah di wilayah Madiun Raya berdasarkan hasil uji laboratorium tinggal tersisa 2 sampai 2,5 persen. Kondisi itu, tambahnya, masih sangat kurang. Sehingga, ketika 10 tahun ke depan tidak ada perbaikan, maka tanahnya tidak akan produktif untuk ditanami.

Dengan pemberian pemberian unsur hara melalui pupuk organik dalam hal ini Petroganik, diharapkan bisa mengembalikan tingkat kesuburan tanah, sehingga saat ditanami tanaman komoditas dapat memberikan hasil panen yang maksimal.

"Alhamdulillah ketika Petroganik diaplikasikan memberikan hasil optimal bagi produktivitas pertanian," kata Suharno.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Tadi barusan saya rapat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyebut pemerintah menyiapkan tarif batas bawah (TBB) angkutan penyeberangan dan pelayaran guna menjaga keselamatan di sektor transportasi laut.

Dudy mengatakan telah meminta jajarannya di Badan Kebijakan Transportasi (BKT) agar mengkaji penerapan TBB pelayaran, penyeberangan sehingga biaya operasional operator terpenuhi secara berkelanjutan bagi seluruh pelaku usaha transportasi laut tanpa mengurangi aspek keselamatan.

"Sudah. Sudah (mulai dibahas). Tadi barusan saya rapat. Saya minta BKT, Badan Kebijakan Transportasi, untuk mengkaji TBB. TBB itu untuk menjaga keselamatan, keselamatan tidak dikorbankan karena persaingan bisnis atau apa pun itu namanya," kata Menhub dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Jumat.

Menurut Menhub, kebijakan tersebut tidak bertujuan menaikkan beban masyarakat, melainkan memastikan keselamatan tetap terjaga ketika operator menghadapi persaingan bisnis dan tekanan tarif dalam setiap layanan penyeberangan nasional agar tetap aman.

Menhub menyampaikan penetapan TBB difokuskan pada kendaraan logistik bersifat komersial, sedangkan penumpang, kendaraan pribadi, bus, pejalan kaki, dan sepeda motor tidak naik.

Dia mengatakan kajian sebelumnya menunjukkan batas bawah belum sepenuhnya diterapkan karena kenaikan tarif hanya mencapai sekitar 65 persen dari kebutuhan operasi 100 persen, sehingga perlu dihitung ulang.

Karena itu, Dudy meminta revisi kajian karena tarif penyeberangan terakhir ditetapkan pada 2024, sementara kondisi harga bahan bakar minyak saat ini berbeda dan biaya operasional mengalami perubahan signifikan bagi seluruh jalur pelayaran.

"Mereka (BKT) masih menyusun baru, dari dua minggu yang lalu saya sudah minta. Tadi sudah (dirapatkan) yang laut, itu penyeberangan. Cuma saya masih minta dilakukan revisi lagi, karena memang seperti penyeberangan itu kan terakhir penentuan tarifnya itu 2024 kemarin, hanya saya minta direvisi lagi," ucap Menhub.

Pembahasan juga mempertimbangkan perbedaan kondisi operator swasta dan BUMN seperti Pelni yang memperoleh skema kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO), sehingga kebijakan tidak merugikan salah satu pihak dalam menjaga keseimbangan usaha dan pelayanan.

Dia menambahkan besaran TBB belum ditetapkan karena pemerintah masih melakukan penghitungan mendalam terkait kebutuhan biaya operasional dan standar keselamatan yang harus dipenuhi operator transportasi.

Menhub menyebut penerapan TBB menjadi langkah baru karena sebelumnya sektor pelayaran belum memiliki ketentuan tersebut sehingga diperlukan kajian menyeluruh sebelum diberlakukan.

Pemerintah ingin memastikan kebijakan TBB mampu menciptakan persaingan usaha yang sehat sekaligus memberikan perlindungan terhadap keselamatan pengguna jasa transportasi laut.

Dengan adanya tarif batas bawah di sektor pelayaran, pemerintah berharap operator memiliki ruang menjaga standar pelayanan dan keselamatan tanpa harus menekan biaya operasional melalui pengurangan kualitas layanan kepada masyarakat pengguna.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Penerima manfaat harus diverifikasi dan divalidasi, agar bantuan tepat sasaran

Medan (ANTARA) - Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mendorong penguatan verifikasi dan validasi data penerima manfaat hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran.

Surya mengatakan akurasi data menjadi salah satu aspek penting dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, selain kesiapan lahan, kualitas bangunan, dan kelengkapan infrastruktur dasar.

“Penerima manfaat harus diverifikasi dan divalidasi, agar bantuan tepat sasaran,” ujarnya dalam rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Jumat.

Ia menegaskan, pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya sesuai kewenangan masing-masing.

Koordinasi tersebut juga diperlukan untuk memastikan pembangunan hunian tetap tidak hanya selesai secara administratif, tetapi benar-benar memenuhi standar kelayakan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak.

Ia mengatakan pelaksanaan pembangunan hunian tetap juga perlu disertai pemantauan yang terukur. Pengawasan tidak hanya mencakup progres fisik pembangunan, tetapi juga realisasi keuangan, mutu pekerjaan, kesesuaian jadwal, serta penyelesaian kendala di lapangan.

Menurutnya, setiap persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan perlu disertai penanggung jawab dan target waktu penyelesaian yang jelas. Langkah tersebut diperlukan agar proses pembangunan berjalan terarah dan memberikan kepastian bagi masyarakat yang menantikan hunian layak.

Selain validasi data penerima manfaat, pemerintah perlu memastikan kesiapan lahan, kejelasan status hukum, kesesuaian tata ruang, serta keamanan lokasi dari potensi bencana. Hunian yang dibangun juga harus didukung infrastruktur dasar, seperti akses jalan, air minum, sanitasi, listrik, dan fasilitas pelayanan masyarakat.

“Hunian tetap harus memenuhi persyaratan teknis. Keselamatan bangunan, serta didukung akses jalan, air minum, sanitasi, listrik, fasilitas pelayanan dasar, dan lokasi hunian juga harus mempertimbangkan akses masyarakat,” katanya.

Dalam pemaparannya, Wagub Sumut menyebutkan komitmen berbagai pihak dalam pembangunan hunian tetap, diantaranya dari Yayasan Buddha Tzu Chi ditargetkan sebanyak 1.103 unit hunian tetap yang tersebar di lima kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Selain itu juga dari Posko Bencana Provinsi Sumatera Utara sebanyak 100 unit serta dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebanyak 792 unit.

Ia berharap koordinasi dan pemantauan pembangunan pascabencana dapat menghasilkan langkah tindak lanjut yang konkret, dengan pembagian tanggung jawab yang jelas dan mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Masyarakat yang terdampak bencana menantikan kepastian hunian, dan tugas kita adalah memastikan proses tersebut berjalan dengan segera dan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kota Jambi (ANTARA) - Pemerintah Kota Jambi mendistribusikan sebanyak 1.935.404 liter air bersih kepada masyarakat untuk mengatasi dampak kekeringan akibat kemarau ekstrem yang melanda sejumlah wilayah di kota itu.

"Penanganan ini dilakukan melalui penyaluran air bersih, pembagian masker, pemantauan kondisi kesehatan masyarakat, serta pemberian bantuan pangan dengan melibatkan berbagai pihak," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Jambi Saleh Ridha di Jambi, Jumat.

Pemerintah kota setempat juga telah menyalurkan sekitar 12.000 liter air bersih pada 6 Oktober 2026 kepada warga Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru.

Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha turut turun langsung mendistribusikan bantuan tersebut.

Berdasarkan data laman pemantauan resmi Pemkot Jambi per 9 Oktober 2026, tercatat 435 permintaan atau kegiatan penyaluran air bersih selama periode Agustus hingga Oktober 2026.

Dari jumlah tersebut, kata dia, sebanyak 336 kegiatan telah selesai dilaksanakan, sedangkan 99 yang lain masih dalam proses penyaluran.

Pihaknya bekerja sama dengan Perumda Air Minum Tirta Mayang dan sejumlah pihak untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat terdampak tetap terpenuhi.

Pemkot Jambi juga menangani dampak kabut asap melalui pembagian masker dan peningkatan kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Sebanyak 3.765 kotak masker telah disalurkan hingga Oktober 2026 dari total bantuan yang tersedia sebanyak 5.070 kotak.

"Penyaluran dilakukan sebanyak 72 kali dengan melibatkan perangkat daerah, Forkopimda, organisasi kemasyarakatan, serta bantuan ini berasal dari BNPB, dan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)," kata Saleh Ridha.

Pemkot Jambi juga menerima bantuan pangan dari forum CSR sebanyak dua dus untuk mendukung penanganan dampak kekeringan.

"Kami mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air, menggunakan masker saat diperlukan, serta segera mencari layanan kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan yang memerlukan penanganan medis," katanya.

Pewarta: Agus Suprayitno
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Ambon (ANTARA) -

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas pasar agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global melalui penyelenggaraan Maluku Manggurebe 2026.

Ajakan tersebut disampaikan dalam sambutan Gubernur Maluku yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie pada kegiatan Maluku Manggurebe 2026 di Ambon, Jumat.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku atas konsistensi dan komitmennya dalam menyelenggarakan Maluku Manggurebe yang tahun ini telah memasuki penyelenggaraan yang keenam,” kata Gubernur Maluku dalam sambutannya yang dibacakan Sadali.

Kegiatan yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku itu memasuki tahun pelaksanaan keenam dengan mengusung tema “Manggurebe Mendorong Kreativitas dan Inovasi UMKM untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing”.

Ia mengatakan, perekonomian Maluku tumbuh 5,31 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan II 2026, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,14 persen.

“Capaian ini tentu harus terus kita jaga dan perkuat dengan mendorong sumber-sumber pertumbuhan yang produktif, inklusif, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah, mulai dari menjadi sumber penghidupan masyarakat hingga mendorong kreativitas, inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan nilai tambah produk lokal.Maluku memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan menjadi produk unggulan, antara lain perikanan, pala, cengkeh, kelapa, serta berbagai produk olahan. Kekayaan budaya dan kerajinan khas daerah juga dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan melalui inovasi tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisi.

Karena itu, Maluku Manggurebe diharapkan menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan produk, membangun jejaring usaha, meningkatkan kualitas, dan memperluas akses pasar.

Gubernur juga menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi. Peningkatan kapasitas usaha, pemanfaatan platform digital, serta penggunaan sistem pembayaran nontunai dinilai dapat membantu produk lokal menjangkau konsumen yang lebih luas.

Ia menjelaskan, pengembangan UMKM membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, perbankan, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat.

“Kita berharap kegiatan ini menjadi momentum bagi UMKM Maluku untuk tumbuh naik kelas, memperluas pasar, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global,” harapnya.

Gubernur juga mengajak masyarakat mendukung UMKM dengan membeli, menggunakan, dan memperkenalkan produk lokal kepada khalayak luas.

Melalui Maluku Manggurebe 2026, UMKM diharapkan semakin kreatif, inovatif, dan berdaya saing sehingga mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi Maluku yang inklusif dan berkelanjutan.

Pewarta: Winda Herman
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Harga minyak nilam (patchouli oil) di Kabupaten Aceh Jaya mengalami kenaikan sejak sepuluh hari terakhir, dari biasanya sekitar Rp1,2 juta menjadi Rp1,8 juta per kilogram (kg) di tingkat pengepul.

"Untuk harga minyak nilam saat ini memang sedang naik sejak sepuluh hari lalu, dimulai dari Rp1,2 juta, saat ini harga beli Rp1,8 juta per kilogram," kata Pengepul Minyak Nilam Aceh Jaya, Sudriman Puteh, di Aceh Jaya, Jumat.

Sudriman mengatakan, sejak adanya kenaikan harga, para petani mulai menjual minyak nilam yang sebelumnya mereka simpan sembari menunggu harga naik.

"Karena harga sudah naik rata-rata petani mulai menjual minyak nilam mereka, saya saja dalam dua minggu terakhir menyerap minyak nilam 1,3 ton," ujarnya.

Ia menjelaskan, harga minyak nilam ini tidak bisa diprediksikan apakah terus bertahan pada angka Rp1,8 juta. Bahkan, bisa saja kembali naik atau turun lagi.

"Harga belum bisa kita pastikan terus naik, bisa saja nanti atau besok kembali turun karena tiga hari lalu sempat bertahan di angka Rp2,2 juta, harapan kita kan terus naik sehingga petani di nilam di Aceh Jaya kembali berjaya," kata Sudirman.

Sementara itu, salah seorang petani nilam Aceh Jaya, Abdo Rani menyampaikan, kenaikan harga ini sangat menguntungkan petani nilam, apalagi selama ini harganya sempat berada di angka Rp700 ribu per kilogram pada Januari 2026 lalu.

"Januari 2026 lalu sempat berada Rp700 ribu. Kita sangat bersyukur, semoga bisa terus naik harga minyak nilam ini, agar petani nilam kembali sejahtera," demikian Abdo Rani.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kalau kelapa dalam kan lama, enam sampai tujuh tahun. Jadi kita harus punya varietas baru, tiga tahun sudah bisa berbuah. Jangan sampai kita tertinggal jauh dari Thailand

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan peremajaan perkebunan kelapa seluas 9.000 hektare pada 2027 sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas tanaman yang sudah tua sekaligus memperkuat pasokan bahan baku industri pengolahan kelapa nasional.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan peremajaan perlu disertai pengembangan bibit unggul yang mampu menghasilkan buah lebih cepat agar produktivitas perkebunan rakyat dapat ditingkatkan.

"Kalau kelapa dalam kan lama, enam sampai tujuh tahun. Jadi kita harus punya varietas baru, tiga tahun sudah bisa berbuah. Jangan sampai kita tertinggal jauh dari Thailand," kata Zulhas dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.

Hal tersebut turut disampaikan Menko Pangan dalam kegiatan World Coconut Day 2026 di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (8/10).

Berdasarkan rencana pengembangan kawasan kelapa atau Coconut Area Development Plan 2027, program pemerintah mencakup pengembangan kawasan seluas 51.721 hektare, terdiri atas perluasan areal perkebunan 42.721 hektare dan peremajaan tanaman seluas 9.000 hektare.

Pengembangan kawasan tersebut direncanakan tersebar di sejumlah wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua.

Menurut Zulhas, peningkatan produktivitas menjadi perhatian pemerintah karena sebagian tanaman kelapa Indonesia telah berusia tua, sementara kebutuhan terhadap komoditas tersebut terus berkembang di pasar internasional.

Ia menjelaskan permintaan kelapa kini tidak hanya berasal dari kebutuhan pangan tradisional, tetapi juga dari industri makanan dan minuman yang semakin banyak memanfaatkan produk turunan kelapa.

"Orang sekarang minum kopi nggak pakai susu lagi, sudah pakai kelapa, santan. Itu terjadi di China, Asia, India dan tempat-tempat lain, sehingga kelapa menjadi rebutan," ujar dia.

Zulhas menilai meningkatnya permintaan tersebut perlu diimbangi dengan penguatan produksi dalam negeri agar petani dan industri pengolahan nasional dapat memanfaatkan peluang pasar yang berkembang.

Karena itu, pemerintah menyiapkan pengembangan komoditas kelapa secara menyeluruh, mulai dari penyediaan bibit, perbaikan pengelolaan perkebunan, hingga peningkatan kapasitas industri pengolahan.

Ia mengatakan pengembangan industri hilir diperlukan agar Indonesia tidak hanya mengandalkan penjualan kelapa sebagai bahan baku, tetapi juga dapat menghasilkan produk olahan dengan nilai tambah lebih tinggi.

"Kita harus cepat mengejar, tadi bibit, manajemen perkebunannya, kemudian juga industrinya, pengolahannya," ucapnya.

Menko Pangan menjelaskan pengembangan tersebut melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sesuai dengan peran masing-masing.

Menurut dia, penguatan produksi dan hilirisasi kelapa sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menjadikan perkebunan rakyat sebagai salah satu prioritas pembangunan sektor pertanian.

"Kelapa ini akan menjadi salah satu komoditas utama yang kita kembangkan," tutur Zulhas.

Melalui peremajaan tanaman, pengembangan bibit unggul, dan peningkatan industri pengolahan, pemerintah berupaya memperkuat daya saing kelapa Indonesia sekaligus memperluas manfaat ekonominya bagi masyarakat perkebunan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Operasional Pertamina di FT (Fuel Terminal) Merauke memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional wilayah perbatasan

Jakarta (ANTARA) - Pertamina memperkuat layanan maritim terintegrasi di Merauke melalui peningkatan keselamatan operasi dan keamanan Terminal Khusus guna menjaga keandalan distribusi energi nasional serta mendukung ketahanan energi wilayah timur Indonesia.

Komisaris Utama PT Pertamina International Shipping (PIS) Anwar Saadi mengatakan, operasional PT Pertamina Trans Kontinental di Terminal Khusus Merauke menjadi bagian penting rantai distribusi energi yang terintegrasi dengan Fuel Terminal Merauke.

"Operasional Pertamina di FT (Fuel Terminal) Merauke memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional wilayah perbatasan," kata Anwar terkonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Anwar bersama Komisaris Utama PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) Subagjo Hari Moeljanto serta Direksi PTK melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Terminal Khusus (Tersus) Merauke, yang berada di Fuel Terminal Merauke PT Pertamina Patra Niaga (PPN).

Anwar menyampaikan kehadiran pihaknya untuk merefleksikan perhatian Subholding Integrated Marine Logistics (SH IML) pada aspek keselamatan dan keamanan operasi, sehingga perannya dalam layanan kepelabuhan dapat berjalan optimal.

"Dan pada akhirnya makin memperkuat distribusi energi nasional," ujarnya.

Adapun kegiatan itu juga dihadiri Komisaris PIS Lina Santi, Direktur Operasi PTK Yudi Wibisono, serta Direktur Armada PTK Dewi Susanti. Pada kegiatan ini, turut hadir Fuel Terminal Manager PPN Hirohim.

Anwar menuturkan operasional PTK di Tersus Merauke berada di dalam kawasan Fuel Terminal (FT) Merauke. Karena itu, aktivitas operasi PTK merupakan rantai proses yang tidak terpisahkan dari kegiatan FT Merauke.

"Kegiatan operasi yang saling terintegrasi antar entitas ini mewujudkan kolaborasi yang kuat sebagai one Pertamina," ujarnya.

Ia menekankan lewat kunjungan itu pihaknya memperkokoh kolaborasi dan mendorong optimalisasi operasi, dengan senantiasa memprioritaskan aspek keamanan dan keselamatan.

Komisaris Utama PTK Subagjo Hari Moeljanto mengatakan Merauke menjadi tujuan kunker karena memiliki nilai strategis. Terletak di ujung timur Indonesia, daerah itu menyimbolkan kedaulatan negara, sehingga keberlangsungan energi merupakan salah satu poin penting.

Subagjo menjalankan peran pihaknya dalam layanan kepelabuhanan, termasuk membantu proses sandar atas kapal-kapal pembawa energi di terminal khusus.

"Operasional PTK mendukung proses distribusi migas, menjaga ketaatan pada regulasi, termasuk terpenuhinya standar yang berlaku dengan mengacu pada global best practices," kata Subagjo.

Pada kunjungan kerja tersebut, PIS yang merupakan Subholding Integrated Marine Logostics Pertamina, serta PTK sebagai anak usaha PIS, meninjau langsung kondisi Tersus Merauke serta kesigapan layanan jasa maritim terintegrasi di lokasi tersebut.

Tersus Merauke dikelola oleh PTK, memfasilitasi proses distribusi Fuel Terminal Merauke PPN ke beberapa wilayah sekitar yakni Kabupaten Merauke, Asmat, Boven Digoel (Digul), serta Mappi.

Direktur Operasi PTK Yudi Wibisono menambahkan, kunker yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggambarkan keseriusan Subholding IML dalam memperkuat keandalan operasional dan keselamatan kerja.

“Melalui kunjungan ini, PTK berkomitmen untuk menjalankan operasional yang sesuai regulasi, peralatan dan perlengkapan berstandar tinggi, serta menjunjung tinggi keselamatan,” tambah Yudi.

Pada rangkaian kunjungan kerja di Merauke, Dewan Komisaris dan Direksi juga berkunjung ke Forkompinda setempat, sebagai upaya menjaga keamanan di wilayah kerja maupun lingkungan sekitar Tersus Merauke.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026