Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A Rozak mendukung langkah pemerintah memperkuat fondasi swasembada pangan melalui berbagai kebijakan pertanian yang disusun berdasarkan target pembangunan nasional.

Menurut dia, pemerintah telah menetapkan target-target strategis untuk mewujudkan swasembada pangan, termasuk mempertahankan capaian tersebut dengan memperkuat berbagai sektor pendukung pertanian.

"Waktu di 2025 itu ada target-target, apalagi tekadnya adalah tidak ada impor lagi, tekadnya adalah swasembada, mempertahankan swasembada. Nah, itu yang ngitung pemerintah, kemudian hasil perhitungan itu diterjemahkan dalam bentuk target-target," katanya dalam Forum Diskusi Pertanian bertajuk "Dua Tahun Transformasi Pertanian Era Presiden Prabowo" di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan target pembangunan pertanian tersebut disusun melalui perhitungan pemerintah dan diterjemahkan dalam berbagai program yang diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan nasional secara berkelanjutan.

Menurut dia, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam memperkuat fondasi swasembada pangan mulai perbaikan irigasi, penyediaan benih, dan pemenuhan sarana produksi pertanian nasional patut diapresiasi.

Pemerintah menetapkan target pembangunan pertanian berdasarkan kebutuhan nasional, termasuk meningkatkan luas tanam sebagai langkah memperbesar produksi pangan dalam negeri.

Ia mengatakan target luas tanam ditingkatkan dari sekitar 10 juta hektare pada 2024 menjadi lebih dari 11 juta hektare pada 2026 melalui berbagai program strategis pemerintah.

Hanan menilai peningkatan luas tanam didukung perbaikan jaringan irigasi yang dilakukan pemerintah sehingga lahan pertanian dapat memperoleh pasokan air secara lebih optimal.

Menurut dia, normalisasi irigasi hingga tingkat tersier memungkinkan lahan yang sebelumnya kurang produktif kembali dimanfaatkan untuk meningkatkan intensitas tanam dan hasil produksi.

"Kenapa kok bisa meningkat? Nah, ini karena ada program, ada kebijakan. Perbaikan irigasi misalnya ya, tadinya irigasinya tidak normal dinormalkan sampai level tersier. Nah, sehingga yang tadinya bisa tanam misalnya hanya 10 juta hektare, akibat ada perbaikan air irigasi bisa lebih meningkat lagi. Nah, seperti itu. Banyak kebijakan-kebijakan," ucapnya.

Dia menilai pemerintah telah hadir membiayai pembangunan infrastruktur pertanian yang tidak mungkin dilakukan petani secara mandiri, terutama pembangunan bendungan serta jaringan irigasi termasuk pemberian bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).

"Contoh terkait irigasi, Kementerian PU (Pekerjaan Umum) membangun mulai dari bendungan, primer, sekunder, tersier. Kementerian Pertanian juga ada urus tersier karena yang paling dekat dengan petani. Pemerintah hadir di situ, itu tidak mungkin dibiayai oleh petani," katanya.

Selain irigasi, pemerintah juga memastikan ketersediaan benih melalui dukungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan perbenihan agar kebutuhan petani dapat dipenuhi dengan harga yang terjangkau.

Menurutnya, pemerintah tidak mengambil alih kewajiban petani menyediakan benih, tetapi memastikan benih berkualitas mudah diperoleh sehingga kegiatan budidaya berjalan lebih optimal.

Ia menilai pemerintah juga memperkuat penyediaan berbagai sarana produksi pertanian agar petani memperoleh dukungan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas lahan.

Ia menjelaskan keberhasilan produksi padi tidak hanya ditentukan benih dan pupuk, tetapi juga dukungan infrastruktur, pengelolaan lahan, serta proses alam yang menunjang pertumbuhan tanaman.

Hanan berharap, pembangunan irigasi, penyediaan benih, penguatan sarana produksi, dan berbagai kebijakan pemerintah terus dilanjutkan guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional yang berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A Rozak menilai kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah Rp6.500 per kilogram memperkuat kepastian pasar dan memberikan perlindungan ekonomi bagi petani padi nasional.

"Manakala harga gabah petani di atas HPP, ya sebenarnya nggak, nggak, nggak perlu ada intervensi pemerintah. Itu (HPP) membantu petani," katanya dalam Forum Diskusi Pertanian bertajuk "Dua Tahun Transformasi Pertanian Era Presiden Prabowo" di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, kebijakan HPP gabah menjadi instrumen penting pemerintah menjaga keberlanjutan usaha petani agar tetap produktif mendukung pencapaian swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.

Ia menilai HPP berfungsi memberikan perlindungan kepada petani ketika harga gabah berada di bawah batas yang telah ditetapkan pemerintah melalui kebijakan pembelian.

Menurutnya, apabila harga gabah sudah berada di atas HPP, pemerintah tidak perlu melakukan intervensi karena kondisi tersebut telah memberikan keuntungan bagi petani itu sendiri.

Namun, ketika harga gabah meningkat terlalu tinggi, pemerintah tetap perlu menjaga keseimbangan agar harga beras tidak membebani konsumen melalui berbagai kebijakan stabilisasi.

Ia mengatakan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) berfungsi melindungi konsumen, sedangkan HPP menjadi instrumen pemerintah menjaga kesejahteraan petani melalui kepastian harga hasil panen.

Ia menilai kombinasi kebijakan HPP, HET, dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menciptakan keseimbangan antara kepentingan petani dan masyarakat.

Hanan mengatakan kebijakan HPP juga mendukung peran Bulog dalam menyerap gabah petani sekaligus memperkuat cadangan beras pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan.

Menurut dia, kondisi petani saat ini semakin baik karena dukungan pemerintah terhadap harga hasil panen, sarana produksi, serta infrastruktur pertanian semakin diperkuat.

Ia mengatakan petani kini semakin mandiri karena memiliki pengetahuan dan kemampuan mengelola usaha tani yang berkembang seiring peningkatan dukungan kebijakan pemerintah.

Ia menilai petani tidak lagi sepenuhnya membutuhkan dorongan seperti masa lalu karena adanya kepastian harga membuat mereka lebih bersemangat mengembangkan produksi pertanian.

Menurutnya, ketika harga jual hasil pertanian meningkat dan sarana produksi tersedia, petani akan terdorong secara mandiri untuk terus menanam dan meningkatkan produktivitas.

Ia menyebut kepastian harga menjadi faktor penting yang membuat petani lebih optimistis dalam menjalankan usaha tani tanpa harus selalu menunggu arahan pemerintah.

"Petani sekarang sumringah. Petani sudah beda dengan petani zaman dulu. Waktu dulu petani itu perlu didampingi, diajari," katanya.

Hanan mengatakan fenomena di lapangan menunjukkan petani mulai bergerak aktif ketika mendapatkan informasi terkait ketersediaan air, musim tanam, serta dukungan sarana pertanian.

Ia menjelaskan petani kini lebih siap melakukan berbagai kegiatan produksi seperti membajak sawah, membeli benih, dan menyediakan pupuk untuk mendukung kegiatan budidaya.

Menurutnya, ketersediaan alat panen dan berbagai sarana pendukung pertanian turut memperkuat kemampuan petani meningkatkan produksi serta menjaga keberlanjutan usaha pertanian nasional.

"Sekarang sumringah petani. Nggak usah disuruh, begitu dia lihat, dapat informasi air akan masuk (ke ladang), tanpa disuruh dia langsung bergerak, bergerak membajak sawahnya, kemudian beli benih, beli pupuk," katanya.

Ia menegaskan penguatan cadangan pangan menunjukkan pemerintah tidak hanya mengejar peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan tata kelola hasil pertanian secara menyeluruh.

Ia berharap, peningkatan produksi, kepastian harga, penyerapan hasil panen, dan penguatan cadangan pangan terus dijaga demi mewujudkan swasembada pangan nasional yang berkelanjutan.

Perum Bulog telah menyerap 4,11 juta ton beras petani hingga awal Oktober 2026 dan telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar 4 juta ton.

"Bulog diperintahkan menyerap gabah setara beras 4 juta ton pada 2026," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di Jakarta, Jumat (9/10).

Data hingga 8 Oktober 2026, Bulog telah telah merealisasikan penyerapan beras milik petani sebanyak 4,11 juta ton atau setara 102 persen dari target.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster menjanjikan untuk mengkaji penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 agar lebih meningkat dan mendekati Kebutuhan Hidup Layak (KHL) saat menemui massa aksi perwakilan mahasiswa dan serikat pekerja.

"Ini makasih catatannya, saya akan jadikan sebagai satu bahan dasar untuk menentukan besaran UMP Bali," kata Wayan Koster saat menerima perwakilan massa aksi di Denpasar, Rabu.

Gubernur Bali menyampaikan pihak pekerja mengusulkan besaran KHL Bali di angka Rp5,2 juta, sedangkan formula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 dinilai menghasilkan angka yang terlampau rendah.

Di depan serikat pekerja dan mahasiswa, Gubernur lulusan Matematika ITB itu memaparkan simulasi hitungan PP 51/2023 dengan alfa tertinggi 0,9 menghasilkan UMP Bali 2027 sebesar Rp3.450.000 atau naik 7,6 persen dari dasar UMP 2026.

Menurutnya, angka Rp3,45 juta tersebut masih tetap kecil, namun pemerintah harus tetap menyeimbangkan aspirasi pekerja dengan risiko beban biaya produksi perusahaan.

"Prinsipnya adalah agar UMP ini bisa lebih meningkat, walaupun kalau sama dengan Kebutuhan Hidup Layak-nya itu mungkin terlalu jauh, kalau Rp5,2 juta dijadikan dasar saya kira akan banyak perusahaan tutup," ujarnya.

Oleh karena itu lebih lanjut ia telah menugaskan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Bali untuk menguji skema UMP, Upah Minimum Kabupaten (UMK), hingga Upah Minimum Sektor (UMS) tahun 2027.

Pada sektor pariwisata, hasil kalkulasi dengan alfa 0,9 akan memperoleh angka Rp3,5 juta, namun Koster menilai take home pay pekerja pariwisata pada praktiknya lebih tinggi berkat insentif seperti uang servis.

Koster juga menjelaskan opsi penggunaan aturan KHL sepanjang dimungkinkan regulasi, serta menegaskan penetapan upah wajib memiliki dasar hukum yang kuat agar tidak memicu masalah legalitas.

"Saya berani, tentu berani, tapi kan harus berdasar, jangan ke depan saya berani lalu saya bermasalah hukum," ucap Koster.

Massa aksi kemudian mendorong penggunaan Putusan MK Nomor 168 2023 sebagai formula penghitungan UMP Bali 2027.

Atas masukan tersebut, Pemprov Bali menyambut baik diskusi interaktif itu dan meminta perwakilan mahasiswa serta serikat pekerja bersabar memberikan waktu bagi Pemprov Bali untuk berdiskusi dengan Dewan Pengupahan dan unsur tripartit.

Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana kemudian menegaskan bahwa Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 seharusnya menjadi momentum penetapan UMP berbasis KHL.

"Tuntutan kami kepada Gubernur adalah ketika beliau nanti menetapkan UMP Bali 2027, itu harus berbasis pada nilai kebutuhan hidup layak pekerja Bali," ujar Rai Budi Darsana.

Serikat pekerja menilai formula kenaikan reguler dengan formula dari pemerintah pusat hanya memberi tambahan sekitar Rp200.000 sehingga UMP Bali 2027 berada di kisaran Rp3,4 juta, dan menyatakan serikat pekerja siap kembali menggelar aksi apabila tuntutan KHL tidak ditindaklanjuti.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak menilai penguatan mekanisasi pertanian yang dilakukan pemerintah menjadi langkah strategis karana dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengatasi keterbatasan tenaga kerja, dan mempercepat transformasi sektor pangan nasional.

Menurut Hanan, mekanisasi pertanian yang dilaksanakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi perubahan kondisi tenaga kerja sektor pertanian.

"Pak Amran Sulaiman ini luar biasa. Dari tahun 2014 kalau tidak salah, beliau memberikan perhatian terhadap mekanisasi pertanian di republik ini, sangat luar biasa," kata Hanan dalam Forum Diskusi Pertanian bertajuk 'Dua Tahun Transformasi Pertanian Era Presiden Prabowo' di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, rata-rata usia petani yang semakin meningkat menyebabkan kemampuan tenaga manual dalam mengelola lahan pertanian semakin terbatas sehingga diperlukan dukungan teknologi.

"Sekarang ini tidak kita sadari, coba lihat di angka statistik, kalau tidak salah umur petani ini sudah 48 tahun ke atas ya rata-ratanya, jangan-jangan sudah mendekati 50 tahun sekarang sehingga tenaga untuk di lahan pertanian itu sudah sangat terbatas," ujarnya.

Hanan menilai kehadiran pemerintah melalui bantuan alat mesin pertanian menjadi solusi agar proses budidaya, panen, dan pengolahan hasil pertanian semakin efisien.

"Perlu mesin-mesin, pemerintah hadir. Karena tidak terpikir oleh petani setelah dia panen dia tuh mau beli mesin, itu nggak kepikir, apalagi yang luas (sawahnya) 0,5 hektare, seperempat hektare, 2 hektare, nggak kepikir dia mau beli. (Tapi) pemerintah hadir dengan mesin-mesinnya," ucapnya.

Menurutnya, mekanisasi tidak hanya mempercepat pekerjaan petani, tetapi juga meningkatkan produktivitas lahan serta menekan biaya produksi dalam jangka panjang.

Ia mengapresiasi langkah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang sejak lama memberikan perhatian besar terhadap pengembangan mekanisasi pertanian nasional.

"Wajar kalau kita sebut bahwa ini (Mentan Amran) bapak modernisasi pertanian, itu Pak Amran Sulaiman, ini luar biasa," tuturnya.

Hanan menyebut modernisasi pertanian melalui penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) menjadi salah satu fondasi penting untuk memperkuat daya saing sektor pangan Indonesia.

Ia menilai peningkatan produktivitas pertanian tidak cukup hanya mengandalkan perluasan lahan, tetapi harus didukung inovasi teknologi dan modernisasi sistem produksi.

Menurutnya, kebijakan mekanisasi yang berjalan bersama program pembangunan pertanian lainnya telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi pangan nasional.

"Ini saya bukan memuji-muji, saya ada di lapangan. Kebijakannya paralel, bukan hanya urusan teknis teknologi, tetapi kebijakan-kebijakan sosial ekonomi diperhatikan," tegasnya.

Hanan berharap penguatan teknologi pertanian dapat terus dilanjutkan agar sektor pangan semakin maju dan mampu menarik minat generasi muda.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR Hendry Munief mendorong perluasan akses pembiayaan UMKM, pengembangan pariwisata daerah, serta peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan membuka lapangan kerja.

Hendry dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menekankan pada sektor UMKM tentang pentingnya memperluas akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan berbasis syariah, dan instrumen keuangan alternatif agar pelaku usaha dapat meningkatkan kapasitas produksi serta memperluas pasar.

Menurut dia, dukungan terhadap UMKM juga perlu disertai pendampingan berkelanjutan, peningkatan kapasitas usaha, pemasaran digital, serta kemudahan memenuhi persyaratan dan standar produk.

“UMKM harus mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas, pendampingan yang berkelanjutan, dan dukungan pemasaran yang memadai. Dengan begitu, pelaku usaha tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan naik kelas,” katanya memaparkan program mitra Komisi VII DPR RI kepada anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) se-Indonesia dalam Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) DPP PKS, Pekanbaru, Riau, Selasa (20/10).

Di sektor pariwisata, ia mendorong optimalisasi potensi destinasi daerah melalui pengembangan desa wisata, promosi budaya dan kuliner lokal, serta penyelenggaraan festival untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan membuka peluang usaha bagi masyarakat.

Ia juga menyoroti perlunya peningkatan infrastruktur, akses transportasi, fasilitas pendukung, kemudahan perizinan, serta ketersediaan pemandu wisata tersertifikasi untuk meningkatkan daya saing destinasi wisata Indonesia.

“Potensi pariwisata Indonesia sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana kita mengoptimalkan potensi tersebut melalui infrastruktur yang memadai, promosi yang efektif, serta keterlibatan masyarakat agar pariwisata benar-benar memberikan dampak ekonomi bagi daerah,” ujar Ketua Forum Bisnis (Forbis) Riau tersebut.

Dalam penguatan IKM, ia menekankan peningkatan kualitas produk, desain, kemasan, standardisasi, dan pemasaran agar produk lokal memiliki nilai tambah dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan pasar domestik dari peredaran barang impor ilegal dan persaingan usaha yang berpotensi menekan industri dalam negeri.

“Produk lokal harus diperkuat dari sisi kualitas, desain, kemasan, standardisasi, dan pemasaran. Kita ingin industri kecil dan menengah mampu bersaing di pasar yang lebih luas, sekaligus memastikan produk dalam negeri mendapatkan ruang untuk tumbuh,” kata dia.

Menurut Hendry, penguatan sektor UMKM, pariwisata, dan IKM membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan serta program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi masing-masing wilayah.

Ia menegaskan anggota DPRD memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah, termasuk memastikan dukungan pembiayaan usaha, pengembangan destinasi wisata, dan penguatan industri lokal dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

“Anggota DPRD memiliki peran strategis untuk mengawal program pemerintah agar tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat sehingga program pembiayaan UMKM, pengembangan pariwisata, dan penguatan industri lokal dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujar dia.

Melalui penguatan koordinasi tersebut, berbagai program diharapkan dapat memperluas peluang usaha, meningkatkan daya saing produk daerah, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Malinau, Kaltara (ANTARA) - Irau Malinau Ke-12 yang masuk sebagai salah satu dari 125 Karisma Event Nusantara (KEN) Kementerian Pariwisata 2026, diharapkan dapat memperkuat daya tarik wisata daerah.

Festival budaya dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-27 Kabupaten Malinau ini resmi digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau mulai Selasa malam (20/10) dan dilaksanakan hingga Senin (26/10).

“Masuknya Irau dalam Karisma Event Nusantara kita harapkan dapat semakin memperkuat daya tarik pariwisata daerah, memperluas promosi budaya Malinau, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat,” ujar Bupati Malinau Wempi W Mawa di Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara), Rabu.

Menurut Bupati Malinau, terpilihnya Irau Malinau sebagai bagian dari KEN merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Malinau karena Festival Budaya Irau Malinau itu berhasil melewati proses kurasi yang ketat dan bersaing dengan ratusan kegiatan pariwisata dari berbagai daerah di Indonesia.

“Karisma Event Nusantara merupakan salah satu program strategis Kementerian Pariwisata untuk mendorong kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian daerah melalui penyelenggaraan berbagai event unggulan,” katanya.

Karena itu, Wempi berharap penyelenggaraan Irau Malinau ke depan semakin dikenal luas hingga ke tingkat internasional.

Ia juga berharap Kemenpar dapat turut menginformasikan kegiatan tersebut kepada para duta besar agar mereka berkesempatan berkunjung dan melihat langsung potensi daerah perbatasan, khususnya Kabupaten Malinau.

“Irau Malinau bukan sekadar pesta rakyat atau perayaan hari jadi daerah. Lebih dari itu, Irau merupakan cerminan jati diri masyarakat Malinau sekaligus ruang perjumpaan berbagai suku dan budaya,” kata Wempi.

Melalui Irau yang melibatkan partisipasi aktif dari 11 etnis dan 15 paguyuban nusantara yang ada di Malinau, menurut dia, masyarakat dapat memperkuat persaudaraan, menjaga tradisi, serta menumbuhkan semangat gotong royong di tengah keberagaman.

Melalui pertunjukan seni dan budaya serta karnaval budaya, Irau juga menjadi momentum untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi muda agar identitas budaya masyarakat Malinau tetap hidup dan berkembang di tengah kemajuan zaman.

“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk hadir dan menyaksikan beragam pertunjukan budaya yang ditampilkan selama rangkaian Irau Malinau dan HUT ke-27 Kabupaten Malinau,” ujarnya.

Pewarta: Agus Salam
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menekankan pentingnya penerimaan masyarakat terkait pengembangan proyek energi baru dan terbarukan (EBT), salah satunya pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata.

"Tantangan pengembangan PLTS Terapung salah satunya adalah bagaimana kita bisa memastikan penerimaan masyarakat sekitar yang sedikit banyak pasti akan terdampak," ujar Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Eri Nurcahyanto dalam keterangan resmi dikonfirmasi dari Jakarta, Rabu.

Menurutnya, pemerintah dan pengembang proyek perlu memberi perhatian khusus bagi nelayan, pemilik Keramba Jaring Apung (KJA), dan masyarakat setempat.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika mendampingi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meninjau PLTS Terapung Cirata, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (20/10).

Ia mengatakan kunjungan ke PLTS Terapung Cirata untuk menilai pelaksanaan kebijakan dan program Kementerian ESDM telah sejalan dengan pemenuhan HAM.

"Ini merupakan rangkaian kegiatan pengukuran yang terencana dan sistematis untuk melakukan penilaian terhadap situasi hak asasi manusia melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga negara, dalam hal ini adalah Kementerian ESDM," ujarnya.

Menurut dia, PLTS Terapung Cirata salah satu pembangkit listrik berbasis energi terbarukan berskala besar yang memberikan pembelajaran bagi pengembangan proyek sejenis di Indonesia.

Komisioner Komnas HAM Saurlin P Siagian mengatakan kunjungan ini bertujuan mempelajari praktik baik yang berpotensi diterapkan di wilayah lain.

Menurutnya, penilaian perlu memperhatikan tidak hanya menemukan persoalan, tetapi juga mencari solusi yang dapat dikembangkan lebih luas.

“Kita perlu mendorong hal-hal baik agar berkembang lebih cepat dan memberikan dampak yang lebih luas, sehingga dapat membantu mengatasi persoalan-persoalan lain yang mungkin belum bisa kita selesaikan,” katanya.

Ia menilai pengembangan energi terbarukan memberikan harapan bagi masa depan lingkungan dan generasi mendatang.

Meski demikian, penting untuk menjaga hubungan yang baik antara kegiatan industri dan masyarakat, termasuk memastikan akses nelayan terhadap wilayah tangkap mereka.

Ia juga menekankan pentingnya penyampaian informasi dan pelibatan masyarakat sejak sebelum proyek dimulai, supaya potensi dampak terhadap kehidupan masyarakat dapat dibahas sejak awal dan tidak hanya ditangani setelah muncul keluhan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Majalengka (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat menyita 88,2 juta batang rokok ilegal senilai Rp152,69 miliar dari hasil 3.243 penindakan selama periode Januari hingga September 2026 di sejumlah wilayah, termasuk Majalengka, Jabar.

Kepala Kanwil DJBC Jabar Finari Manan di Majalengka, Rabu, mengatakan penindakan tersebut dilakukan untuk mengurangi peredaran rokok ilegal yang berdampak terhadap penerimaan negara.

"Sebagai bagian dari penanganan barang hasil penindakan, kami bersama pemerintah daerah sudah memusnahkan 33,89 juta batang rokok ilegal senilai Rp50,8 miliar di Pendopo Kabupaten Majalengka," katanya.

Ia menyampaikan Provinsi Jabar bukan wilayah produksi rokok ilegal, tetapi lebih banyak menjadi jalur lintasan dan pemasaran.

Dari total rokok ilegal yang ditindak, kata dia, sekitar 21 juta batang berasal dari penindakan di wilayah kerja Bea Cukai Cirebon yang menjadi salah satu jalur distribusi rokok ilegal.

Finari menyebut rokok ilegal yang melintasi Cirebon umumnya berasal dari Jawa Timur sebelum dikirim ke berbagai daerah tujuan, bahkan berpotensi berlanjut ke luar Pulau Jawa.

“Yang paling banyak itu lintasan di Cirebon karena rokok ini melintas dari Jawa Timur, kemudian bisa menuju Sumatera, Kalimantan, dan daerah lainnya,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan jumlah rokok ilegal yang ditindak mencapai sekitar 62 juta batang pada 2024, kemudian meningkat menjadi 101 juta batang sepanjang 2025.

Finari mengatakan peredaran rokok ilegal tidak hanya mempengaruhi penerimaan negara dari cukai dan pajak rokok, tetapi dapat mengganggu persaingan usaha bagi industri yang mematuhi ketentuan.

“Kalau ada rokok ilegal, penerimaan negara akan terdampak karena cukai dan pajak rokok itu juga berpengaruh bagi masyarakat,” tuturnya.

Ia menegaskan untuk menekan peredaran rokok ilegal, pihaknya bekerja sama dengan pemerintah daerah mengoptimalkan penindakan, pengawasan jalur distribusi, serta edukasi masyarakat yang didukung pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Sementara itu, Bupati Majalengka Eman Suherman mengatakan pemerintah daerah turut melakukan penindakan terhadap 233.788 batang rokok ilegal atau 11.689 bungkus hingga September 2026.

Pihaknya mendata pula jumlah rokok ilegal yang ditindak di Majalengka, tercatat turun dari 890.280 batang pada 2024 menjadi 282.180 batang pada 2025.

“Penindakan ini merupakan wujud komitmen bersama untuk menegakkan aturan, menjaga ketertiban, dan menolak peredaran produk ilegal di masyarakat,” kata dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - BP BUMN dan Danantara akan memanfaatkan aset BUMN sebagai fondasi bangunan untuk mengembangkan 12 kota masa depan dengan konsep smart city atau kota pintar.

“12 smart city yang dibentuk di berbagai kota, skalanya enggak sebesar ribuan-ribuan hektare. Jadi ada sekolahnya, ada rumah sakitnya, itu yang penting ya. Kemudian juga kita menjadikan rumah murah buat kelas menengah ke bawah,” ujar Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria dalam keterangan dikonfirmasi dari Jakarta, Rabu.

Pengembangan ini diarahkan untuk menghadirkan kawasan perkotaan terintegrasi yang tidak hanya didukung infrastruktur modern, tetapi juga menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah.

Menurutnya, pembangunan kota masa depan perlu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih luas, termasuk akses terhadap perumahan dan fasilitas publik yang memadai.

Dia menjelaskan pengembangan tahap berikutnya akan memanfaatkan sejumlah aset BUMN, antara lain aset PTPN di Walini, Padalarang, kawasan Batang, serta lahan di Deli Serdang, Medan.

Aset-aset tersebut akan dikonsolidasikan sebagai bagian dari upaya mempercepat pengembangan kawasan kota masa depan.

Untuk mempercepat pelaksanaannya, Dony mendorong pembentukan badan usaha dan proses pengalihan aset segera dilakukan sehingga pengembangan dapat segera berjalan.

Pengembangan 12 kota masa depan ini dirancang dengan mengintegrasikan hunian, fasilitas pendidikan, rumah sakit, dan infrastruktur perkotaan lainnya.

Konsep transit-oriented development (TOD) juga menjadi bagian dari perencanaan untuk mendukung konektivitas kawasan dan menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih hidup.

Salah satu rencana pengembangan di Padalarang mencakup penyediaan sekitar 200 ribu hingga 250 ribu unit hunian. Perumahan tersebut direncanakan menggunakan skema yang terjangkau, dengan dukungan infrastruktur dan pengembangan TOD.

Melalui pengembangan ini, BP BUMN dan Danantara mendorong pemanfaatan aset negara menjadi kawasan produktif yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Kota masa depan diharapkan tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, tetapi juga menghadirkan akses hunian layak dan fasilitas publik yang lebih merata, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan dan TNI Angkatan Darat bersinergi pemanfaatan aset negara di Badan Layanan Umum (BLU) Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kalimarau, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur guna mendukung pertahanan sekaligus menjaga pelayanan penerbangan sipil yang aman.

"Kerja sama ini menjadi wujud sinergi antar-lembaga dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset negara sekaligus mendukung pelayanan transportasi udara dan pelaksanaan tugas pertahanan negara," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Achmad Setiyo Prabowo terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan bersama TNI AD menandatangani perjanjian kerja sama tentang penggunaan sementara dan penggunaan bersama barang milik negara (BMN) di BLU UPBU Kalimarau, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Ia mengatakan penandatanganan perjanjian itu langkah strategis memperkuat kolaborasi antara sektor transportasi dan sektor pertahanan.

“Kerja sama ini menunjukkan bahwa aset negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan bersama, baik untuk mendukung pelayanan penerbangan sipil maupun pelaksanaan tugas pertahanan negara,” ujarnya.

Melalui perjanjian itu, lahan seluas 50.600 meter persegi di BLU UPBU Kalimarau digunakan sementara untuk mendukung pembangunan dan pengoperasian fasilitas Skadron 41 Amur Nirbaya Yudha, Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat (Puspenerbad).

Selain itu, landas pacu bandar udara diatur untuk digunakan bersama dalam mendukung kegiatan penerbangan sipil dan kegiatan pertahanan.

Ia menegaskan pengelolaan BMN dalam kerja sama ini harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan sementara tersebut tidak mengubah status kepemilikan aset yang tetap tercatat sebagai BMN Kementerian Perhubungan.

"Setiap kegiatan pembangunan dan pengembangan juga harus dikoordinasikan serta mendapat persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Di samping itu, keselamatan dan keamanan penerbangan serta keberlangsungan pelayanan penerbangan sipil tetap menjadi prioritas.

Seluruh kegiatan operasional, penggunaan fasilitas bersama, maupun penyesuaian jam operasional bandar udara akan dikoordinasikan dengan BLU UPBU Kalimarau dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas, personel, pelayanan lalu lintas penerbangan, serta kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Dia berharap, perjanjian itu tidak hanya menjadi landasan administratif, tetapi juga dilaksanakan secara konsisten melalui koordinasi, pengawasan, serta pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

"Dengan demikian, pemanfaatan aset negara dapat berjalan optimal, mendukung tugas pertahanan, dan tetap menjamin pelayanan penerbangan sipil yang selamat, aman, dan berkelanjutan,” katanya.

Ditjen Perhubungan Udara juga menyampaikan apresiasi kepada TNI AD beserta jajaran atas dukungan dan komitmen dalam mewujudkan kerja sama ini.

Sinergi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara serta menjadi contoh kolaborasi yang baik dalam pengelolaan aset dan infrastruktur nasional.

Komandan Puspenerbad Mayor Jenderal TNI Moch Masrukin menyampaikan apresiasi kepada Kemenhub atas dukungan dalam pemanfaatan aset di BLU UPBU Kalimarau.

Menurut dia, kerja sama itu sebagai berarti dalam mendukung kesiapan operasional Skadron 41 Amur Nirbaya Yudha untuk melaksanakan tugas pertahanan negara, khususnya di wilayah Kalimantan.

"Kami berkomitmen untuk mematuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan serta terus berkoordinasi dengan pengelola bandar udara agar kegiatan kami tidak mengganggu pelayanan penerbangan sipil,” ujar dia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memproyeksikan program modernisasi 4.582 kapal perikanan mampu menghasilkan produksi sekitar 1,05 juta ton ikan per tahun dengan nilai ekonomi mencapai Rp28,5 triliun.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan di Jakarta, Rabu, mengatakan program tersebut juga diperkirakan membutuhkan 61.729 awak kapal dan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sekitar 3,5 juta kiloliter.

Program modernisasi tersebut bagian dari upaya meningkatkan kapasitas armada penangkapan ikan nasional sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan.

Kapal-kapal tersebut terdiri atas berbagai ukuran mulai dari 30 gross tonnage (GT) sampai 3.000 GT untuk mendukung kegiatan perikanan di wilayah pesisir, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, hingga laut lepas.

Meski demikian, ia menekankan penambahan armada harus dibarengi transformasi ekosistem perikanan secara menyeluruh, mulai dari penguatan industri galangan kapal, pemeliharaan armada, hingga pembenahan pelabuhan perikanan.

Ia juga menyoroti kondisi sejumlah pelabuhan dan kawasan industri perkapalan di wilayah pesisir, termasuk Pantai Utara (Pantura) Jawa, yang dinilai masih menghadapi persoalan kebersihan dan pemeliharaan lingkungan.

“Bahkan pembuangan oli dan pembersihan tangki masih dilakukan sembarangan ke laut karena belum dilengkapi fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL),” katanya.

Didit menegaskan program modernisasi tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik kapal, tetapi juga harus memastikan kesiapan infrastruktur pendukung dan peningkatan kesejahteraan nelayan.

Menurut dia, pengadaan armada baru harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir, termasuk melalui peningkatan produktivitas dan pendapatan nelayan, termasuk perbaikan Nilai Tukar Nelayan (NTN).

Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KKP Mochamad Idnillah mengatakan masih terdapat potensi sumber daya ikan sekitar 2,2 juta ton per tahun yang belum dapat dimanfaatkan oleh armada penangkapan ikan eksisting.

Menurut dia, lebih dari 50 persen potensi tersebut berada di zona penangkapan ikan zona 3 atau Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718, yang mencakup perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur.

Berdasarkan data keragaan kapal perikanan terdaftar KKP tahun 2025, jumlah kapal perikanan yang terdaftar di pusat mencapai 19.406 unit.

Kapal berukuran 6-30 GT mendominasi dengan jumlah 7.938 unit atau 40,91 persen dari total kapal terdaftar, kapal berukuran 31-60 GT tercatat 4.170 unit, 61-100 GT sebanyak 3.480 unit, 101-200 GT sebanyak 3.214 unit, 201-300 GT sebanyak 413 unit, dan di atas 300 GT sebanyak 188 unit.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Indonesia tidak hanya membutuhkan wacana tentang AI semata, melainkan eksekusi nyata dari strategi hingga dampak langsung

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memacu penguatan kapasitas listrik nasional guna menopang pengembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penguatan infrastruktur digital dan ketahanan energi menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan AI.

“Indonesia tidak hanya membutuhkan wacana tentang AI semata, melainkan eksekusi nyata dari strategi hingga dampak langsung. AI harus menjadi katalisator bagi produktivitas, daya saing industri, UMKM yang lebih kuat, lapangan kerja bernilai tambah tinggi, serta pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Airlangga saat menyampaikan pidato kunci secara virtual pada The Artificial Intelligence Impact Summit 2026 di Jakarta, Rabu.

Pemerintah menyiapkan penambahan kapasitas listrik hingga 70 gigawatt (GW) melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034.

Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp).

Langkah tersebut disiapkan untuk mendukung peningkatan kebutuhan energi seiring dengan pengembangan pusat data nasional.

Saat ini, kapasitas pusat data Indonesia berada pada kisaran 0,45-0,58 GW.

Selain infrastruktur energi, Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan penguatan sumber daya manusia untuk adopsi AI di berbagai sektor.

Dalam hal ini, pemerintah menargetkan pemenuhan kebutuhan 9 juta talenta digital pada 2030.

Upaya tersebut dilakukan melalui program Beasiswa Digital Talent, insentif super tax deduction hingga 200 persen untuk pelatihan vokasi, serta kolaborasi Danantara dengan Arm untuk melatih 15.000 insinyur desain cip semikonduktor 3 tahun.

Penerapan AI juga diarahkan ke sektor manufaktur, rantai pasok, dan pelayanan publik, termasuk sistem perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS), logistik, perpajakan, dan kesehatan.

Menko Airlangga menyebut Indonesia memiliki fondasi ekonomi digital yang kuat dengan 229 juta pengguna internet dan 22 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang telah terdigitalisasi.

Adapun ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai 100–130 miliar dolar AS pada 2026. Sementara itu, potensi kontribusi AI diperkirakan menembus 360–400 miliar dolar AS pada 2030.

Meski demikian, menurutnya pengembangan AI juga perlu didukung tata kelola yang memprioritaskan keamanan, akuntabilitas, perlindungan publik, dan kepastian regulasi agar teknologi tersebut dapat memberikan manfaat luas bagi perekonomian nasional.

"Mari kita satukan upaya kita untuk menjadikan AI sebagai kekuatan pendorong transformasi ekonomi Indonesia. Melalui kedaulatan teknologi dan aksi kolektif, kita dapat membangun Indonesia yang produktif, inovatif, inklusif, dan berdaya saing global," tutur Menko Airlangga.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026