Kerja sama ini membuka peluang kolaborasi yang lebih erat dengan DAAD dan berbagai institusi di Jerman, khususnya dalam riset bersama, mobilitas akademik, dan inovasi untuk menjawab tantangan global

Bogor (ANTARA) - IPB University memperkuat kerja sama internasional dengan German Academic Exchange Service (DAAD) dalam riset kolaboratif mobilitas mahasiswa, staf serta inovasi untuk menjawab tantangan global, salah satunya terkait energi biru serta ketahanan pangan.

"Kerja sama ini membuka peluang kolaborasi yang lebih erat dengan DAAD dan berbagai institusi di Jerman, khususnya dalam riset bersama, mobilitas akademik, dan inovasi untuk menjawab tantangan global,” kata Rektor IPB University Dr Alim Setiawan Slamet dalam keterangannya di Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

Hubungan IPB University dengan DAAD telah terjalin secara strategis dan memberikan dampak nyata bagi pengembangan pendidikan tinggi. Hal ini tercermin dari keberadaan lebih dari 100 alumni DAAD di kalangan dosen dan peneliti IPB University.

Salah satu bentuk kolaborasi tersebut adalah keberhasilan IPB University menjadi satu dari tiga penerima hibah bergengsi SCOPE-HE (EU-ASEAN Sustainable Connectivity Package-Higher Education).

Dari lebih dari 120 proposal yang diajukan, proyek pengembangan Blue Economy Research Cluster yang dipimpin Prof Hefni Effendi terpilih karena potensinya dalam mendorong konektivitas berkelanjutan dan riset transformatif di kawasan.

Presiden DAAD, Prof Joybrato Mukherjee, menegaskan Indonesia merupakan mitra strategis Jerman.

"Kami memiliki hubungan yang sangat kuat antara universitas di Jerman dan Indonesia, termasuk IPB University. Kegiatan ini bertujuan memperkuat hubungan tersebut dan menjajaki peluang kerja sama baru," katanya.

Kolaborasi Indonesia-Jerman semakin relevan untuk menjawab persoalan ketahanan pangan, pertanian, penggunaan lahan, dan perubahan iklim. Kerja sama IPB University dengan institusi Jerman, termasuk universitas di Kiel dan Bremen, menjadi salah satu landasan pengembangan riset lintas negara.

Selain itu, IPB University terlibat dalam program EU Mobility Program for Myanmar serta menyelenggarakan Summer Course bersama Leibniz Centre for Tropical Marine Research (ZMT) dan University of Bremen dengan dukungan DAAD.

Berbagai inisiatif ini memperkuat komitmen kedua pihak dalam membangun pendidikan tinggi yang inklusif, berkelanjutan dan terhubung secara global.

Pewarta: Syarif Abdullah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Inilah yang dimaksud komprehensif. Rumahnya diperbaiki, ada yang belum punya sertifikat dibantu, ada yang ga punya usaha dibantu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengupayakan agar Program Bedah Rumah disertai pemberdayaan ekonomi masyarakat lewat dukungan usaha dan penyelesaian persoalan sertifikasi tanah.

“Inilah yang dimaksud komprehensif. Rumahnya diperbaiki, ada yang belum punya sertifikat dibantu, ada yang ga punya usaha dibantu,” kata Maruarar saat meninjau Program Bedah Rumah di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan program tersebut merupakan bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto, yakni pembangunan dan renovasi tiga juta rumah.

Menurut dia, pelaksanaan program perlu disertai pemberdayaan ekonomi agar masyarakat penerima manfaat mendapatkan dukungan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Dalam kunjungan tersebut, Maruarar meninjau rumah milik seorang warga bernama Ester yang tidak layak huni. Menurutnya, kondisi rumah dan keadaan ekonomi penghuni menjadi pertimbangan penting untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran.

Ia menegaskan ketepatan sasaran diperlukan agar bantuan negara diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, baik berdasarkan kondisi hunian maupun kemampuan ekonominya.

Selain perbaikan rumah, Maruarar menyebut pemerintah juga mendorong penyelesaian persoalan sertifikasi tanah bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan serta pemberian bantuan usaha.

Dalam kegiatan itu, ia turut menyoroti peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya kebijakan pembiayaan yang berpihak kepada pelaku usaha kecil, termasuk penurunan suku bunga pembiayaan PNM dari sebelumnya sekitar 22 persen menjadi 8 persen sesuai arahan Presiden Prabowo.

Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui akses pembiayaan yang lebih terjangkau.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat mulai Januari tahun 2025 sampai dengan 15 Oktober 2026 total capaian pembangunan dan renovasi rumah tercatat sebanyak 1,79 juta unit.

"Total mulai Januari tahun 2025 sampai dengan 15 Oktober 2026 capaian kita adalah 1.790.081 unit," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choirul dalam penyampaian capaian Kementerian PKP di Jakarta, Selasa (20/10).

Didyk menambahkan total capaian tersebut terdiri dari pembangunan sebanyak 1.103.918 unit rumah dan renovasi sebanyak 686.163 unit rumah.

​"Ini yang kerja sama dengan seluruh ekosistem perumahan," katanya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Insya Allah, mulai 2 November 2026, pesawat Susi Air kembali melayani penerbangan ke Banda Aceh dan Medan dari Nagan Raya

Nagan Raya (ANTARA) - Bupati Nagan Raya, Aceh, Teuku Raja Keumangan mengatakan maskapai Susi Air dijadwalkan kembali melayani penerbangan di Bandar Udara Cut Nyak Dhien Nagan Raya, Aceh ,menuju Bandara Kualanamu Medan Sumatera Utara, dan Banda Aceh mulai 2 November 2026.

“Insya Allah, mulai 2 November 2026, pesawat Susi Air kembali melayani penerbangan ke Banda Aceh dan Medan dari Nagan Raya,” kata Bupati Teuku Raja Keumangan dalam keterangan diterima di Nagan Raya, Sabtu.

Kepastian tersebut diperoleh setelah dirinya bertemu dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sekaligus pemilik maskapai Susi Air, Susi Pudjiastuti, di Jakarta pada Rabu (21/10). Dalam pertemuan tersebut, Bupati Teuku Raja Keumangan turut didampingi Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya, H Hizbulwatan.

Pertemuan tersebut secara khusus membahas rencana pengoperasian kembali layanan penerbangan dari Bandara Cut Nyak Dhien menuju sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera Utara.

Dalam pembahasan itu, disepakati rencana pembukaan kembali rute Medan dengan frekuensi empat kali seminggu dan rute Banda Aceh dua kali seminggu.

Teuku Raja Keumangan menjelaskan pengoperasian kembali layanan penerbangan tersebut menjadi langkah penting bagi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam mendorong pemulihan aktivitas Bandara Cut Nyak Dhien sebagai salah satu infrastruktur strategis yang mendukung konektivitas wilayah barat selatan Aceh.

Aktivitas penerbangan di bandara tersebut mengalami penurunan sejak pandemi COVID-19 melanda pada 2020.

Dampak pandemi dan berbagai kondisi setelahnya turut mempengaruhi keberlangsungan layanan transportasi udara yang selama ini dibutuhkan masyarakat untuk menunjang mobilitas antardaerah.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh terus berupaya membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak agar layanan penerbangan dari bandara tersebut dapat kembali beroperasi.

"Upaya ini dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi bandara sebagai akses transportasi bagi masyarakat, pelaku usaha, dan berbagai kepentingan pembangunan daerah," jelas nya.

Menurut dia, keberadaan layanan penerbangan tidak hanya berkaitan dengan kemudahan transportasi, tetapi juga berperan dalam memperluas akses ekonomi, memperlancar perjalanan masyarakat, serta memperkuat hubungan Nagan Raya dengan pusat-pusat kegiatan di Aceh dan Sumatera Utara.

Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pasokan masih aman, kami bisa dengan mudah mendapatkan di warung langganan

Surakarta, Jateng (ANTARA) - Perajin tahu dan tempe di Kota Surakarta, Jawa Tengah, mengakui bahwa kebutuhan bahan baku kedelai impor hingga saat ini terpenuhi tanpa adanya kelangkaan dengan harga beli Rp11.450 per kilogram.

Seorang perajin tahu asal Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jabres Kota Surakarta, Eko Triadi mengatakan bahwa harga kedelai masih dalam kondisi wajar dan tidak ada kelangkaan sama sekali.

"Pasokan masih aman, kami bisa dengan mudah mendapatkan di warung langganan," kata Eko di Surakarta, Sabtu.

Menurut dia, harga kedelai memang mengalami kenaikan, namun masih wajar, karena bisa dibeli dengan harga di bawah Rp12 ribu per kilogram. Selain itu yang terpenting bagi para perajin kedelai bisa didapatkan dengan mudah.

Eko menjelaskan bahwa terdapat perbedaan harga kedelai antara yang eceran dan grosir, akan tetapi tidak terlalu jauh dan lebih mempercepat pekerjaan para perajin.

"Kalau saya lebih memilih membeli yang sudah dibungkus per 6 kilogram, meski harga terpaut hingga Rp500 namun pekerjaan lebih cepat," ujarnya.

Meski demikian ia berharap agar harga kedelai bisa di bawah Rp11 ribu, agar keuntungan yang didapatkan lebih banyak dan bisa untuk menggaji karyawan.

Senada dengan Eko, perajin tempe asal Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres, Surakarta, Yogha Estu Prakoso mengatakan bahwa untuk pasokan kedelai impor tidak ada kendala sama sekali, meskipun harganya sudah merangkak naik.

Ia menjelaskan bahwa harga kedelai memang terus mengalami peningkatan dari semula Rp10 ribu per kilogram pada awal tahun kini harganya sudah menyentuh Rp11.450 per kilogram.

"Untuk pasokan aman, hanya saja keuntungan semakin menipis, karena kami tidak mungkin menaikkan harga jual tempe," katanya.

Yogha mengatakan setiap hari bisa memproduksi kedelai untuk dijadikan tempe sebanyak 2 kuintal. Untuk harga jual tempe yang diproduksi pun beragam mulai dari Rp900 sampai Rp2.500 tergantung ukuran.

"Harga tempe masih biasa, kami tidak menaikkan meski harga kedelai mengalami kenaikan. Namun kami juga mengurangi takaran agar bisa mendapatkan untung," ujarnya.

Sementara itu, VP of Corporate Communications and Sustainability FKS Group Beatrice Susanto mengatakan bahwa kunjungan FKS selaku importir kedelai ke sejumlah perajin tahu dan tempe ingin memastikan pasokan kedelai ditingkat perajin aman dan harga masih sesuai dengan arahan pemerintah.

"Kami pastikan pasokan kedelai aman dan harganya pun sesuai yang ditetapkan pemerintah," katanya.

Diketahui bahwa Harga Acuan Penjualan (HAP) untuk kedelai impor di tingkat perajin tahu dan tempe maksimal Rp12.000 per kg. Sementara HAP kedelai untuk kedelai lokal maksimal di harga Rp11.400 per kg. HAP kedelai tersebut diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 330 Tahun 2026.

Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta importir kedelai agar dapat saling menjaga harga, terutama bagi kalangan perajin tahu dan tempe.

Importir dan distributor kedelai harus dapat bekerja sama mendukung upaya pemerintah menjaga perajin tahu dan tempe yang skala usahanya masih kecil dan mikro.

"Kami akan telusuri kalau terdampak pada perajin, pada produsen tahu tempe. Kami akan cek sumbernya dari mana. Jangan menaikkan harga semena-mena," kata Amran.

Amran menegaskan pula kedelai merupakan komoditas strategis nasional karena menjadi bahan baku utama tahu, tempe, hingga berbagai produk olahan yang dikonsumsi masyarakat setiap hari.

Menurut dia, Indonesia harus segera keluar dari ketergantungan impor dan mulai membangun kemandirian produksi dalam negeri.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian menyebutkan kebutuhan kedelai nasional tahun 2026 diproyeksikan mencapai 2,7 juta ton. Namun sekitar 95 persen atau 2,6 juta ton masih dipenuhi dari impor. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang besar untuk meningkatkan produksi dalam negeri.

Rata-rata produksi kedelai nasional dalam lima tahun terakhir mencapai sekitar 227 ribu ton per tahun dengan luas tanam 136 ribu hektare dan produktivitas rata-rata 1,6 ton per hektare. Hingga April 2026, produksi nasional mencapai 4.982 ton dari luas tanam 7.018 hektare.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Uji lapangan menjadi bagian dari proses pengembangan Komatsu HD785-7 Hybrid EREV kelas 100 ton yang mengadopsi teknologi Extended-Range Electric Vehicle

Jakarta (ANTARA) - PT United Tractors Tbk (UNTR) selaku distributor resmi alat berat Komatsu, mendukung dimulainya uji lapangan Komatsu HD785-7 Hybrid EREV, rigid dump truck kelas 100 ton generasi terbaru di operasi pertambangan Indonesia.

Alat berat tersebut saat ini sedang dikembangkan oleh PT Komatsu Marketing & Support Indonesia (KMSI) di wilayah pertambangan PT Kideco Jaya Agung (Kideco) yang dikelola oleh anak usaha UNTR yaitu PT Pamapersada Nusantara (PAMA).

"Uji lapangan menjadi bagian dari proses pengembangan Komatsu HD785-7 Hybrid EREV kelas 100 ton yang mengadopsi teknologi Extended-Range Electric Vehicle (EREV)," ujar Marketing Division Head UNTR, Jonathan T. Muljo sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Berbeda dengan sistem penggerak konvensional, Jonathan menjelaskan pada teknologi EREV motor listrik berfungsi sebagai sumber penggerak utama.

Sementara itu, lanjutnya, baterai dapat diisi melalui sumber listrik eksternal maupun melalui mesin yang berfungsi sebagai generator.

"Konfigurasi tersebut dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan energi, meningkatkan efisiensi bahan bakar, serta mendukung pengurangan emisi karbon dalam kegiatan operasional pertambangan," ujar Jonathan.

Jonathan berharap data dan temuan dari pengujian tersebut dapat memberikan gambaran mengenai kinerja HD785-7 Hybrid EREV, termasuk potensinya dalam meningkatkan efisiensi bahan bakar, produktivitas, keandalan, serta aspek ekonomi operasional secara keseluruhan.

"Hasil evaluasi akan mendukung proses penyempurnaan produk sebelum memasuki tahap pengenalan ke pasar," ujar Jonathan.

Sementara bagi UNTR, Jonathan mengatakan bahwa pengembangan teknologi EREV sejalan dengan kebutuhan industri pertambangan untuk terus meningkatkan keseimbangan antara produktivitas, efisiensi operasional, serta pengurangan emisi karbon.

"Inisiatif ini menjadi salah satu langkah penting dari upaya pengembangan alat berat dengan teknologi elektrifikasi di Indonesia untuk mewujudkan industri pertambangan yang lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan," ujar Jonathan.

Sebagai anak usaha UNTR dan salah satu kontraktor penambangan terbesar di Indonesia, Jonathan mengatakan PAMA telah berpengalaman dalam menjalankan kegiatan operasional pertambangan skala besar.

Dengan lebih dari 3.000 unit Komatsu HD785-7 yang beroperasi di berbagai proyek, menurutnya, pengalaman operasional tersebut menjadi basis yang relevan untuk mengevaluasi performa dan daya tahan teknologi EREV dalam operasional pertambangan.

Sementara itu, Kideco dipilih sebagai lokasi pengujian unit untuk memperoleh data mengenai performa teknologi EREV dalam kondisi pertambangan yang sebenarnya.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

pemerintah menambah alokasi beras Program SPHP sebanyak satu juta ton untuk menjaga akses pangan masyarakat pada musim paceklik dan memastikan harga beras tetap terjaga

Medan (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Perum Bulog meluncurkan program bantuan pangan berupa beras periode Oktober – Desember 2026 di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Sabtu.

Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan program bantuan pangan secara nasional dialokasikan bagi 33,2 juta penerima manfaat dengan total sekitar satu juta ton beras.

"Selain itu, pemerintah menambah alokasi beras Program SPHP sebanyak satu juta ton untuk menjaga akses pangan masyarakat pada musim paceklik dan memastikan harga beras tetap terjaga,” ujar Zulhas dalam keterangan diterima di Medan, Sabtu.

Zulhas mengatakan adanya stok tersebut, masyarakat dapat memperoleh beras dengan lebih mudah dan terjangkau.

Zulhas mengapresiasi sinergisitas yang kuat antara Kemenko Pangan dan Bulog sehingga berhasil mendorong pencapaian target swasembada pangan yang menjadi agenda strategis pemerintah.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumatera Utara R Darma Wijaya mengatakan siap mendukung pelaksanaan program bantuan pangan beras dan tambahan alokasi beras SPHP melalui penguatan kesiapan stok serta jaringan distribusi.

“Kami akan terus mengoptimalkan distribusi agar bantuan pangan beras dapat tersalurkan tepat sasaran setelah data penerima terverifikasi, serta beras SPHP dapat diakses masyarakat dengan mudah untuk membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga beras,” katanya.

Bulog terus mempersiapkan stok dan jaringan distribusi untuk mendukung kedua program tersebut.

Penyaluran bantuan pangan beras kepada penerima manfaat akan dilaksanakan setelah data program bantuan tersedia dan terverifikasi, sementara penyaluran beras SPHP dioptimalkan melalui saluran distribusi yang tersedia guna membantu menjaga pasokan dan stabilitas harga di masyarakat.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kebijakan itu mencakup bantuan pangan, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta peningkatan produktivitas melalui perbaikan irigasi, kemudahan akses pupuk, dan penyediaan alat dan mesin pertanian

Batubara (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menghadiri panen raya padi di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, Sabtu, sekaligus memaparkan sejumlah langkah pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan mempercepat swasembada pangan nasional.

Mulai dari bantuan beras gratis bagi 33,2 juta penerima manfaat, stabilisasi harga melalui beras SPHP, hingga penguatan produksi pertanian menjadi bagian dari strategi tersebut.

Menko Pangan dalam kesempatan tersebut memaparkan kebijakan pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan pangan, daya beli masyarakat dan keberlanjutan usaha petani.

Kebijakan itu mencakup bantuan pangan, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta peningkatan produktivitas melalui perbaikan irigasi, kemudahan akses pupuk, dan penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan).

Pemerintah menyiapkan bantuan pangan berupa beras bagi 33,2 juta penerima manfaat.

Setiap penerima yang memenuhi ketentuan dialokasikan 10 kilogram beras per bulan untuk Oktober, November,dan Desember.

Dengan skema penyaluran sekaligus, lanjut dia, penerima manfaat direncanakan memperoleh total 30 kilogram beras secara gratis untuk alokasi tiga bulan.

Program itu diharapkan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menjaga daya beli, terutama ketika harga bahan pangan mengalami tekanan.

Selain bantuan gratis, pemerintah juga menyiapkan 1 juta ton beras SPHP sebagai instrumen untuk menjaga pasokan dan menstabilkan harga beras di pasaran.

Penyaluran beras SPHP diharapkan memberikan alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan beras dengan harga lebih terjangkau.

Pada saat yang sama, kebijakan perberasan juga perlu menjaga agar petani tetap memperoleh nilai ekonomi yang layak dari hasil panennya.

Tak hanya menyasar kebutuhan konsumsi, pemerintah juga mendorong peningkatan produksi pertanian melalui perbaikan jaringan irigasi, kemudahan akses pupuk dan penguatan mekanisasi pertanian.

Penyediaan alsintan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan wilayah agar proses budidaya dan panen dapat berjalan lebih efektif.

Dukungan sarana produksi tersebut diharapkan membantu petani meningkatkan produktivitas lahan, mengurangi kendala dalam kegiatan pertanian, serta memperkuat kemampuan sektor pertanian menghadapi perubahan cuaca dan tantangan produksi.

Pemerintah Kabupaten Batu Bara menyatakan dukungan terhadap program pemerintah pusat dalam memperkuat swasembada pangan nasional.

Sebagai daerah yang memiliki potensi pertanian, Batu Bara diharapkan mampu mengoptimalkan lahan produktif sekaligus meningkatkan pemanfaatan infrastruktur pendukung, termasuk irigasi dan alsintan.

Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, serta unsur Forkopimda menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan pangan dapat diterapkan secara efektif.

Upaya tersebut tidak hanya berkaitan dengan peningkatan hasil panen, tetapi juga mencakup kelancaran distribusi, stabilitas harga, dan kesejahteraan masyarakat.

Panen raya di Kabupaten Batu Bara pun menjadi momentum untuk memperkuat kontribusi daerah terhadap ketahanan pangan Sumatera Utara dan nasional.

Keberhasilan menuju swasembada pangan membutuhkan kesinambungan antara peningkatan produksi, ketersediaan sarana pertanian, dan kebijakan yang menjaga akses masyarakat terhadap bahan pangan.

Pewarta: Juraidi dan Gusti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Akses keuangan kini diukur dari kemampuan keluarga bertahan menghadapi risiko ekonomi, bukan dari seberapa banyak orang yang memiliki rekening bank.

Perubahan itu menjadi arah baru kebijakan pemerintah setelah Presiden Prabowo Subianto meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) pada 22 Oktober 2026. Pemerintah mengubah Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi DNKK melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026.

Pergantian nama tersebut mengubah tolok ukur kebijakan. Selama ini, pemerintah menakar inklusi keuangan berdasarkan jumlah warga yang memiliki rekening dan dapat menjangkau layanan perbankan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa DNKK membidik tiga sasaran yang lebih berlapis: mutu kondisi keuangan keluarga, ketahanan menghadapi guncangan ekonomi, dan rasa aman dalam mengelola uang.

Data terbaru memperlihatkan mengapa ukuran lama tak lagi memadai. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026, yang disusun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), mencatat indeks inklusi keuangan sebesar 93,61 persen. Angka itu telah melampaui sasaran RPJMN sebesar 93 persen, yang semula ditargetkan tercapai pada 2029.

Indeks literasi keuangan bergerak lebih lambat. Survei yang sama mencatat angka 69,57 persen, sehingga terdapat kesenjangan 24,04 poin antara warga yang menggunakan layanan keuangan dan warga yang memahaminya.

Akibatnya, sebagian anggota masyarakat memiliki rekening, bahkan mengambil pinjaman, tanpa kecakapan yang memadai untuk menimbang bunga, tenor, dan risiko penggunaan dana.

Pemerintah menyoroti kesenjangan itu saat memperkenalkan DNKK. Strategi nasional kesejahteraan keluarga yang disiapkan bersamaan dengan pembentukan dewan tersebut mengarahkan daerah pada dua pekerjaan yang saling berkaitan: penguatan literasi serta perluasan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Literasi menjaga agar akses tidak berbalik menjadi beban, sementara perluasan pembiayaan memberikan daya ungkit ekonomi.

Susunan pimpinan DNKK menautkan kebijakan itu hingga ke tingkat paling bawah. Presiden memimpin langsung sebagai ketua, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjabat ketua harian, sedangkan Ketua Dewan Komisioner OJK, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri menjadi wakil ketua harian.

Keterlibatan Menteri Dalam Negeri menghubungkan dewan dengan pemerintah daerah, yang membawahkan 552 TPAKD di 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota.

Jejaring TPAKD telah bekerja di lapangan dengan program andalannya, Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), yang telah menyalurkan Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur. Sementara itu, Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas menjangkau lebih dari 103.000 debitur dengan nilai Rp5,41 triliun.

Pada akhir 2020, ketika jumlah TPAKD baru mencapai 224, pembiayaan melawan rentenir tercatat Rp587,5 miliar untuk 47.800 debitur. Enam tahun kemudian, nilainya berlipat lebih dari 100 kali.

OJK pernah menggambarkan keunggulan rentenir terletak pada kecepatannya, sebab pinjaman bisa cair malam itu juga, sekalipun bunganya mencekik. Banyak peminjam di daerah juga kesulitan menghitung bunga, apalagi bunga majemuk. Karena itu, K/PMR dirancang dengan bunga rendah dan proses pencairan yang ringkas agar lembaga keuangan formal sanggup menandingi kegesitan lintah darat.

Pemerintah daerah menerjemahkan program itu sesuai kekhasan masing-masing. TPAKD Nusa Tenggara Barat pernah menamai skemanya Mawar Emas, yakni kredit berbasis masjid untuk melawan rentenir. Di Pasar Kliwon, Purwokerto, pedagang yang menanggung bunga rentenir hingga 20 persen per bulan berangsur beralih ke bank dan koperasi. Jumlah rentenir yang beroperasi di pasar itu pun menyusut dari 18 menjadi enam orang.

Pemerintah pusat menempuh arah serupa melalui kebijakan bunga. Sejak awal September 2026, sesuai arahan langsung Presiden Prabowo, bunga pinjaman PNM Mekaar — kredit khusus bagi perempuan prasejahtera — turun menjadi sekitar 8 persen per tahun dari sebelumnya berkisar 18 hingga 25 persen.

PNM Mekaar melayani lebih dari 16,2 juta nasabah kelolaan, yang seluruhnya merupakan perempuan pelaku usaha ultra mikro. Pemangkasan bunga itu diharapkan memperingan beban jutaan rumah tangga yang selama ini rentan terseret pinjaman informal.

Rakornas TPAKD kemudian memperbesar skala langkah tersebut. Dalam arahannya, Presiden Prabowo mematok penyaluran kredit produktif hingga Rp400 triliun pada 2027 bagi sekitar 28 juta keluarga, atau kurang lebih 100 juta jiwa jika dihitung bersama pasangan dan anak.

Sasarannya mencakup petani, nelayan, warga perdesaan, penduduk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.

Presiden juga menetapkan cara mengukur hasilnya. Menurut Prabowo, kesejahteraan tidak boleh berhenti sebagai slogan. Kesejahteraan harus tercermin dalam peningkatan penghasilan riil rakyat serta daya beli keluarga.

Rumusan itu menggeser pusat perhatian dari besaran kredit yang tersalur ke perubahan pendapatan yang ditimbulkannya, sejalan dengan indikator kesejahteraan keluarga yang diusung DNKK.

Pergeseran itu menuntut pendampingan berjalan seiring dengan kucuran kredit. OJK telah menjalankan 135 program Ekosistem Keuangan Inklusif di tingkat desa hingga 2026. Program tersebut memadukan edukasi keuangan, digitalisasi transaksi, pendampingan usaha, pencocokan pelaku usaha dengan sumber pembiayaan, dan pemasaran produk unggulan perdesaan.

Dalam kurun Agustus hingga Oktober 2026, sebanyak 343 lembaga jasa keuangan telah menyalurkan kredit produktif senilai Rp53,15 triliun kepada lebih dari 2,1 juta debitur. Lima di antara mereka menerima akad secara simbolis dari Presiden Prabowo: seorang pengemudi ojek daring, pedagang pakaian, pedagang makanan, petani, dan nelayan.

Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bulog Jabar menguasai beras penugasan pemerintah atau subsidi (PSO) sekitar 623,8 ribu ton, dan sisanya sekitar 107 ton adalah beras komersil

Bandung (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Barat menjelaskan stok beras untuk Jawa Barat aman sampai akhir tahun 2026, bahkan hingga periode panen raya tahun 2027 yang diperkirakan mulai bulan Februari.

"Posisi stok (beras) Jabar secara garis besar, sangat cukup sampai persiapan pengadaan panen raya tahun depan," kata Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Jawa Barat Nurman Susilo dalam pesan singkatnya di Bandung, Sabtu.

Dalam data terbaru yang dihimpun Bulog Jabar, hingga tanggal 22 Oktober 2026, stok beras yang mereka kuasai sejumlah 623,9 ribu ton.

Dari jumlah tersebut, Bulog Jabar menguasai beras penugasan pemerintah atau subsidi (PSO) sekitar 623,8 ribu ton, dan sisanya sekitar 107 ton adalah beras komersil.

Stok beras tersebut tersebar di gudang yang dikelola delapan Kantor Cabang Bulog Jabar, yakni Bandung sekitar 19 ribu ton, Cianjur sekitar 24,8 ribu ton dan Cirebon sebanyak 176,7 ribu ton.

Kemudian Indramayu sekitar 192,7 ribu ton, Karawang sebanyak 99,7 ribu ton, Subang sekitar 59,1 ribu ton, Ciamis senilai 43,7 ribu ton, serta Bogor sebanyak 7,9 ribu ton.

Karena melimpahnya stok beras Jawa Barat, pihak Bulog Kanwil Jabar berharap masyarakat tidak panik, apalagi melakukan aksi belanja berlebihan.

"Diharapkan masyarakat tidak panik karena stok cukup," tuturnya.

Meski stok beras mencukupi dan serapan setara beras tahun 2026 terealisasi menembus 694.947 ton atau 100,7 persen dari target, Bulog Jabar berkomitmen tidak menghentikan pembelian, melainkan terus menggenjot penyerapan gabah dan beras dari petani lokal hingga akhir Desember 2026 guna menjaga stabilitas harga di tingkat produsen.

"Meski target telah tercapai, kami akan terus menyerap gabah petani hingga akhir Desember dan melanjutkan komitmen ini pada tahun-tahun berikutnya, khususnya untuk mendukung petani di Jawa Barat," ujar Nurman menambahkan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

BUMN tekstil lagi kita koordinasikan antara Danantara dengan Kementerian Perindustrian. Langkahnya belum bisa diceritakan sekarang karena prosesnya masih terus berlanjut

Denpasar (ANTARA) - Pemerintah mendorong pembaruan mesin dan penerapan teknologi terkini untuk memperkuat daya saing industri tekstil nasional.

Upaya tersebut menjadi salah satu perhatian dalam rencana pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) tekstil yang saat ini masih dikoordinasikan bersama Danantara.

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji di Denpasar, Bali, Sabtu, mengatakan koordinasi antara Danantara dan Kementerian Perindustrian masih berlangsung.

Namun, Sarmuji belum dapat menyampaikan langkah lebih terinci karena prosesnya masih berjalan.

“BUMN tekstil lagi kita koordinasikan antara Danantara dengan Kementerian Perindustrian. Langkahnya belum bisa diceritakan sekarang karena prosesnya masih terus berlanjut, tapi kita akan fokus untuk memperkuat industri pertekstilan,” kata Sarmuji saat meninjau Balai Diklat Industri Denpasar, Bali, Sabtu.

Menurut dia, salah satu persoalan penting yang perlu diperhatikan dalam penguatan industri tekstil adalah pembaruan mesin dan peralatan produksi.

Apabila perusahaan yang sudah tidak berproduksi diambil alih, diperlukan perbaikan peralatan serta kemungkinan penerapan teknologi terbaru agar perusahaan tersebut mampu kembali bersaing.

Sarmuji menilai persaingan industri tekstil global sangat ketat.

Negara-negara produsen seperti China memiliki keunggulan karena didukung mesin produksi yang modern dan relatif baru.

Karena itu, pembentukan BUMN tekstil nantinya diharapkan tidak sekadar menghidupkan kembali perusahaan yang mengalami kesulitan, tetapi juga membangun keunggulan industri melalui modernisasi teknologi dan peningkatan kapasitas produksi.

“Kalau mengambil, misalkan kita 'take over' perusahaan untuk diambil alih yang sudah tidak berproduksi, itu tentu harus ada perbaikan equipment-nya, peralatannya kita perbaiki, mungkin juga harus kita injeksi teknologi paling baru supaya hasilnya itu memiliki keunggulan yang besar bagi Indonesia,” ujarnya.

Ia menambahkan hingga saat ini belum ada jadwal pasti mengenai realisasi pembentukan BUMN tekstil tersebut.

Meski demikian, pemerintah berharap prosesnya dapat berlangsung lebih cepat mengingat industri tekstil merupakan sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Sarmuji menyebutkan Danantara telah menunjukkan komitmen untuk mengucurkan dana dalam jumlah besar guna mendukung rencana penguatan industri tersebut.

Selain modernisasi mesin, pemerintah juga membuka peluang untuk menggabungkan keunggulan sejumlah perusahaan tekstil yang akan diakuisisi. Strategi ini diharapkan dapat menciptakan kapasitas dan daya saing baru yang lebih kuat dibandingkan jika setiap perusahaan berjalan sendiri-sendiri.

“Kami berharap beberapa perusahaan yang masing-masing memiliki keunggulan itu bisa disatukan keunggulannya menjadi keunggulan baru yang lebih besar,” katanya.

Melalui langkah tersebut, Kemenperin berharap industri tekstil nasional mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing di pasar global, serta mempertahankan perannya sebagai salah satu sektor padat karya di Indonesia.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dari sekitar 57 ribu hektare, tinggal sekitar 3.000 hektare yang kerusakannya berat

Bireuen (ANTARA) - Penanggung Jawab Swasembada Pangan Aceh, Agus Susanto menyebutkan sekitar 57 ribu hektare lahan pertanian terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, dengan sekitar 3.000 hektare mengalami kerusakan berat, penanganannya diperkirakan berlanjut pada 2027.

“Dari sekitar 57 ribu hektare, tinggal sekitar 3.000 hektare yang kerusakan nya berat,” kata Agus saat meninjau pemulihan lahan pertanian di Desa Gampong Baro, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Aceh, Sabtu.

Ia menjelaskan pemulihan lahan pertanian dilakukan melalui program optimalisasi lahan dan rehabilitasi sawah. Sejumlah lahan yang sebelumnya tertimbun lumpur kini telah dibersihkan dan kembali ditanami, bahkan sebagian wilayah lainnya sudah memasuki masa panen.

Menurut Agus, kerusakan berat masih ditemukan di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Aceh Utara dan Bireuen. Di Kabupaten Bireuen, Aceh sekitar 250 hektare lahan masih mengalami kerusakan berat dan membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Ia mengatakan pemulihan lahan dengan kerusakan berat membutuhkan waktu, tenaga, anggaran, serta dukungan alat dan mesin pertanian. Pada beberapa lokasi, lumpur yang menimbun sawah mencapai ketebalan hingga dua meter sehingga proses pemulihannya lebih sulit.

“Pertanian ini sangat membutuhkan waktu, energi, sumber daya dan sangat tergantung pula dengan kondisi cuaca,” ujarnya.

Agus menambahkan penanganan sebagian lahan rusak berat telah dimulai di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya melalui pengerahan alat berat untuk mengangkat lumpur dan material yang menimbun sawah, sebelum dilanjutkan dengan pengolahan lahan.

Pemerintah juga menyiapkan alternatif penanaman jagung bagi petani yang lahan nya belum memungkinkan ditanami padi akibat timbunan lumpur yang terlalu tebal atau material batuan. Bantuan benih jagung direncanakan mulai disalurkan pada akhir Oktober 2026.

Namun, ia menegaskan penanaman jagung tersebut bersifat sementara dan bukan untuk menggantikan fungsi sawah secara permanen. Pemerintah tetap berupaya mempertahankan luas baku sawah sekaligus menjaga keberlanjutan penghidupan petani.

Terkait produksi, Agus optimis hasil panen pada musim tanam rendeng dapat meningkat dibandingkan 2025 seiring pemulihan lahan dan pertumbuhan tanaman yang mulai membaik.

Produktivitas padi dengan metode konvensional umumnya berkisar lima hingga enam ton per hektare, sedangkan penerapan sistem pertanian modern ditargetkan dapat meningkatkan hasil menjadi 10 hingga 11 ton per hektare.

Secara keseluruhan, luas lahan pertanian di Aceh sekitar 202 ribu hektare. Pemerintah terus mendorong pemulihan sawah terdampak bencana dan peningkatan produktivitas untuk menjaga produksi pangan daerah.

Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar, Bali (ANTARA) - Kementerian Perindustrian membidik industri animasi menjadi salah satu sektor andalan guna memperluas penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan industri animasi memiliki karakteristik padat karya karena proses produksinya membutuhkan keterlibatan manusia untuk mengerjakan berbagai detail.

"Saya agak surprise, ternyata itu tidak semata-mata pada modal, pada teknologi saja, tetapi juga pada karya. Termasuk animasi itu ternyata padat karya, menyerap tenaga kerja yang banyak karena detail-detailnya itu tetap harus dikerjakan oleh manusia," ujarnya saat meninjau Balai Diklat Industri Denpasar, Bali, Sabtu.

Ia menjelaskan di tengah perkembangan era digital dan kecerdasan buatan (AI), industri ini tidak hanya membutuhkan modal dan teknologi, tetapi juga tenaga manusia untuk menghasilkan karya berkualitas.

Menurut Sarmuji, kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk mengembangkan industri digital sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Pemerintah, kata dia, berkomitmen menjadikan sektor industri sebagai salah satu sumber utama penyerapan tenaga kerja. Potensi industri digital pun perlu dikembangkan secara serius agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

"Kita sudah bertekad industri harus menjadi ladang bagi penyerapan tenaga kerja secara maksimal, dan salah satunya justru pada industri digital ini kita temukan penyerapan tenaga kerjanya banyak sekali," katanya.

Sarmuji menilai Indonesia memiliki sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam industri animasi.

Potensi tersebut salah satunya tercermin dari keterlibatan talenta lokal dalam produksi film animasi Jumbo.

Ia mengungkapkan tiga orang yang terlibat dalam produksi film tersebut merupakan lulusan Balai Diklat Industri Denpasar.

Hal ini dinilai menjadi bukti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan industri dapat menghasilkan tenaga kerja yang mampu berkontribusi dalam karya kreatif berskala nasional.

"Kalau kita seriusin, potensi anak-anak kita ternyata bisa. Hanya perlu perhatian dan concern kita sebagai anak bangsa," ujarnya.

Karena itu, penguatan industri animasi perlu diikuti dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan fasilitas pelatihan, serta kerja sama yang lebih erat antara lembaga pendidikan dan pelaku industri.

Balai Diklat Industri Denpasar menjadi salah satu fasilitas yang mendukung upaya tersebut melalui program pelatihan, pemagangan, dan kerja sama dengan industri.

Fasilitas ini juga dapat dimanfaatkan siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) untuk memperdalam pengetahuan dan meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026