Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengatakan pemerintah berusaha mencegah kejadian berulang, yakni kontaminasi radioaktif Cesium-137, melalui regulasi yang akan ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian.

“Akan ditetapkan peraturan Menteri Perindustrian tentang pencegahan dan penanganan kontaminasi zat radioaktif pada industri dan kawasan industri,” ujar Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital dan Hubungan Antar Lembaga Kemenko Pangan Bara Krishna Hasibuan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin.

Selain itu, upaya pencegahan kejadian berulang lainnya adalah penetapan persyaratan wajib menyertakan bukti bahwa importasi skrap baja bebas dari radioaktif, serta komitmen pemasangan Continuous Emission Monitoring System (CEMS) dan Radiation Portal Monitor (RPM) di lokasi industri peleburan baja.

Bara yang juga merupakan Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Penanganan Cs-137 mengatakan pada 24 September 2026, inspeksi BRIN dan Bapeten terhadap 12 lokasi terdampak menunjukkan laju dosis radiasi di bawah ambang batas dan tidak ditemukan kontaminasi baru.

Kawasan dinyatakan terkendali atau clean and clear, sehingga aktivitas industri dapat kembali berjalan normal.

“Pengawasan berkelanjutan dilakukan melalui pemasangan RPM di gerbang kawasan, penguatan kewajiban CEMS bagi industri terkait, serta pengamanan material terkontaminasi di fasilitas penyimpanan sementara PT Peter Metal Technology (PMT),” kata Bara.

Pengujian terhadap produk pangan dari industri dalam radius 5 km, tutur Bara melanjutkan, juga menunjukkan hasil di bawah ambang batas.

Sebagaimana diketahui, kontaminasi Cs-137 berawal dari fasilitas smelting milik PT Peter Metal Technology (PMT).

Sumber paparan berasal dari scrap metal yang ternyata mengandung bahan radioaktif. Ketika proses peleburan berlangsung, terjadi penguapan material radioaktif yang kemudian terbawa melalui udara (airborne). Aliran udara inilah yang membawa partikel radioaktif tersebut ke berbagai titik lain di dalam kawasan industri.

Pada 19 Oktober 2026, Kementerian Koordinator Bidang Pangan secara resmi menyatakan fase penanganan kedaruratan kontaminasi radioaktif Cesium-137 di kawasan industri Modern Cikande, Serang, Banten, telah selesai.

Meskipun fase emergensi ini telah berakhir, tutur Bara, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Cs-137 memastikan penanganan lanjutan tetap dilaksanakan sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) -

“Sekarang cadangan di Bali rata-rata 11 hari atau 12 hari, saya tingkatkan menjadi 15 hari. Jadi kapal saya tambah tujuh untuk menyuplai BBM,” kata Bahlil setelah memimpin rapat koordinasj terkait distribusi BBM di Terminal BBM Sanggaran, Denpasar, Bali, Senin.

Awalnya, Menko yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu mengungkapkan jumlah armada pengangkut BBM di Bali hanya tiga kapal dan kini sudah ditambah menjadi tujuh kapal BBM.

Ia menjelaskan kendala bongkar muat kapal menyebabkan keterlambatan pasokan sehingga berdampak terhadap cadangan BBM di Bali yang sempat menurun tiga hingga empat hari.

Kondisi itu, kata dia, membuat antrean panjang pembelian BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Adapun cadangan BBM di Pulau Dewata ditampung di dua lokasi yakni Terminal BBM Manggis di Kabupaten Karangasem dengan volume tampung mencapai 11 hari dan Terminal BBM Sanggaran di Denpasar dengan volume mencapai sekitar empat hingga lima hari.

“Dalam rangka untuk mempercepat proses ini, sekarang saya meminta kepada Pertamina untuk menaikkan statusnya (cadangannya) tadinya 11 hari menjadi 15 hari,” imbuhnya.

Selain menambah armada distribusi dari Jawa ke Bali, Pertamina Patra Niaga juga menambah stok Pertalite hingga total 48 juta liter yang telah dilakukan sejak pengiriman pada 7 Oktober hingga pada 17 Oktober 2026.

Upaya lain yang dilakukan di antaranya penambahan armada truk tangki, operasional terminal BBM dan SPBU 24 jam hingga penerapan ganjil genap juga berperan mengurai antrean panjang.

Adapun pemberlakuan ganjil genap nomor kendaraan bermotor dilaksanakan sesuai arahan Gubernur Bali Wayan Koster.

Pemberlakuan ganjil genap itu dimulai pada Sabtu, 17 Oktober hingga Senin, 19 Oktober 2026.

Saat ini, Koster memutuskan untuk memperpanjang penerapan ganjil genap hingga rencananya 23 Oktober 2026 dan akan terus dievaluasi.

Dalam rapat koordinasi itu selain dihadiri Menko Bahlil Lahadalia, juga Gubernur Bali Wayan Koster, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, Kepala Polda Bali Inspektur Jenderal Polisi Pasma Royce, Komandan Resor Militer (Danrem) 163/Wira Satya Brigadir Jenderal TNI Ida I Dewa Agung Hadisaputra, Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Pertamina Patra Niaga hingga jajaran terkait lainnya.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - PT PLN Batam, Kepulauan Riau (Kepri), memastikan kompensasi bagi pelanggan reguler yang terdampak gangguan listrik saat pemadaman listrik total (blackout) pada Senin (12/10), akan diberikan secara otomatis melalui tagihan listrik bulan November 2026.

Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha PLN Batam Raditya Surya Danu mengatakan pemberian kompensasi mengacu pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam.

“Untuk pelanggan reguler, sesuai peraturan gubernur, kompensasi sebesar 10 persen terhadap beban akan langsung otomatis masuk ke tagihan atau billing bulan November,” kata Raditya dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Senin.

Ia menjelaskan, pemberian kompensasi dilakukan berdasarkan evaluasi indikator Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) serta mekanisme yang diatur dalam ketentuan tersebut.

“Jadi kami ada dua jenis layanan, satu layanan bagi pelanggan reguler, yang otomatis jadi tidak perlu membuat permohonan maupun pergi ke kantor,” katanya.

Sementara itu, kompensasi bagi pelanggan layanan khusus atau bisnis ke bisnis (business-to-business/B2B) memiliki mekanisme berbeda.

Raditya menyebut kompensasi untuk pelanggan layanan khusus berada pada kisaran 15 hingga 25 persen dari total pemakaian pelanggan.

“Untuk layanan khusus B2B, berbeda-beda sesuai dengan pelayanan. Besarannya sekitar 15-25 persen dari total pemakaian pelanggan,” ujarnya.

Ia menambahkan, perhitungan kompensasi tersebut merupakan bagian dari pemenuhan hak pelanggan akibat gangguan pelayanan listrik.

PLN Batam juga akan melaporkan pelaksanaan pemberian kompensasi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Adapun nilai kerugian yang dialami PLN Batam akibat gangguan kelistrikan tersebut belum dihitung.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pontinak (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI Maman Abdurrahman mendukung peningkatan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Bank Kalbar menjadi Rp1 triliun pada 2027 guna memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di Kalbar.

“Bank Kalbar ini kan bank kita semua, bank yang menjadi identitas masyarakat Kalbar. Tentunya saya wajib bersama-sama dengan pemerintah provinsi mendorong pembinaan dan memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada bank daerah kita,” kata Maman di Pontianak, Senin.

Maman menyampaikan hal tersebut saat menghadiri kegiatan Sinergi Penguatan Ekonomi Lokal Kalbar melalui Pemberdayaan UMKM serta Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Senin (19/10).

Ia menjelaskan alokasi KUR Bank Kalbar pada 2025 sekitar Rp700 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp800 miliar pada 2026. Untuk 2027, Bank Kalbar telah mengajukan peningkatan alokasi menjadi Rp1 triliun.

Menurut dia, pemerintah mendukung pengajuan tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi likuiditas bank agar penyaluran pembiayaan dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Kita dukung tentunya dengan catatan aspek likuiditasnya,” kata dia.

Maman menilai penguatan peran Bank Kalbar penting untuk memperbesar kesempatan pelaku UMKM mendapatkan akses permodalan, sehingga usaha mereka dapat berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

Selain pembiayaan melalui perbankan daerah, pemerintah juga mendorong pengembangan UMKM berbasis potensi pariwisata di Kalbar. Kota Singkawang menjadi salah satu daerah percontohan untuk menyelaraskan pengembangan pariwisata dengan pemberdayaan UMKM.

Ia mengatakan optimalisasi sektor pariwisata di Singkawang berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM di kota tersebut maupun daerah sekitarnya.

Sinergi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga perbankan diharapkan dapat memperkuat akses pembiayaan sekaligus mendorong pertumbuhan usaha produktif di Kalbar.

Maman menambahkan, secara nasional pemerintah juga mendorong peningkatan plafon kredit UMKM dari sekitar Rp1.500 triliun menjadi Rp2.000 triliun pada 2027, atau bertambah sekitar Rp500 triliun.

Pewarta: Dedi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Sampit (ANTARA) - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, memastikan aktivitas pelayaran kapal laut tetap berjalan aman di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meliputi wilayah setempat.

“Sejauh ini aktivitas kapal laut tidak terganggu. Kami juga sudah berkoordinasi dengan KSOP dan melakukan imbauan. Pengawasan juga lebih diperketat bersama instansi terkait, baik saat kapal berangkat maupun ketika kapal datang untuk memasuki alur Sungai Mentaya,” kata Kepala Dishub Kotim Raihansyah di Sampit, Senin.

Ia menjelaskan, hingga saat ini belum ada perubahan jadwal maupun gangguan terhadap aktivitas kapal laut yang melayani wilayah Kotim. Meski begitu, pengawasan terhadap kapal yang keluar dan masuk melalui alur Sungai Mentaya terus ditingkatkan untuk menjaga keselamatan pelayaran.

Langkah tersebut dilakukan bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Sampit serta organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal yang memiliki kewenangan dalam pengawasan transportasi laut.

Menurutnya, kondisi kabut asap menjadi perhatian dalam menjaga keselamatan transportasi, sehingga koordinasi antar lembaga diperlukan untuk memastikan aktivitas pelayaran tetap berjalan dengan memperhatikan kondisi di lapangan.

“Pengawasan menjadi bagian penting untuk memastikan kapal dapat melintasi alur Sungai Mentaya dengan aman, baik ketika hendak menuju laut maupun saat memasuki kawasan perairan menuju pelabuhan Sampit,” tuturnya.

Selain keselamatan pelayaran, Dishub Kotim turut memberi perhatian terhadap kelancaran arus barang dan pasokan kebutuhan masyarakat. Hal ini karena tak sedikit pasokan logistik ke wilayah tersebut masih mengandalkan transportasi laut.

“Arus barang, sembako dan kebutuhan lainnya sebagian besar melalui kapal laut. Ini yang kami jaga dengan terus berkoordinasi bersama pihak terkait, terutama untuk pengawalan saat kapal memasuki maupun keluar dari alur Sungai Mentaya demi keselamatan barang dan penumpangnya,” ujarnya.

Raihansyah menegaskan, pasokan logistik yang diangkut menggunakan kapal laut hingga kini masih dalam kondisi aman. Oleh sebab itu, koordinasi dan pengawasan terus dilakukan agar distribusi kebutuhan pokok tetap berjalan serta tidak menimbulkan gangguan terhadap ketersediaan barang di daerah.

Disamping kabut asap, ia menyebutkan terdapat faktor lain yang turut menjadi pertimbangan dalam aktivitas pelayaran, yakni kondisi gelombang laut yang mulai meningkat. Kondisi tersebut perlu diperhatikan, terutama bagi kapal yang melintasi perairan Laut Jawa.

Keputusan keberangkatan kapal tidak hanya mempertimbangkan kondisi di sekitar pelabuhan, tetapi juga memperhatikan perkembangan cuaca dan kondisi gelombang selama perjalanan.

“Untuk pasokan logistik yang menggunakan kapal sampai sekarang masih aman. Yang menjadi pertimbangan juga adalah gelombang laut yang mulai besar, sehingga proses keberangkatan kapal harus mempertimbangkan rekomendasi dan perizinan dari BMKG maupun KSOP,” jelasnya.

Dishub Kotim bersama instansi terkait terus memantau perkembangan situasi dan kondisi cuaca guna mendukung keselamatan pelayaran sekaligus menjaga kelancaran distribusi logistik ke wilayah Kotim.

Ia juga mengimbau operator pelayaran aktif memantau perkembangan cuaca, kondisi lapangan dan berkoordinasi dengan pihak terkait sebelum melakukan pelayaran demi memastikan keamanan dan keselamatan.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat/Devita Maulina
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menyelenggarakan lima pelatihan tata kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) sepanjang 2026 untuk memperkuat pengelolaan industri.

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Doddy Zulverdi mengatakan pelatihan tersebut menargetkan jangkauan sekitar 350 hingga 400 BPR-BPRS guna meningkatkan kemampuan pengelola bank dalam mengenali berbagai risiko sejak dini.

"Kami juga ingin turut mendorong BPR dan BPRS agar terus berkembang dan naik kelas," kata Doddy dalam Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional (Munas) XII Perbarindo di Jakarta, Senin.

Doddy menjelaskan materi pelatihan disusun berdasarkan pengalaman LPS menangani bank bermasalah, sehingga pengurus dan pengelola BPR-BPRS dapat memahami berbagai faktor yang berpotensi mengganggu kesehatan serta keberlangsungan usaha perbankan.

"Materi pelatihan ini kami susun berdasarkan pelajaran nyata dari bank-bank yang kami tangani," ujarnya.

Selain pelatihan tata kelola, LPS telah menyelenggarakan 20 sesi sosialisasi dan edukasi bagi BPR-BPRS di berbagai daerah sepanjang 2026 untuk meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan penjaminan simpanan.

Melalui kegiatan tersebut, LPS berharap pengelola BPR-BPRS dapat menerapkan ketentuan penjaminan dengan lebih baik sekaligus memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat mengenai perlindungan simpanan mereka.

LPS bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Agustus 2026 mencatat sebanyak 99,97 persen atau sekitar 15,5 juta rekening nasabah BPR-BPRS masuk dalam cakupan penjaminan penuh per Juni 2026.

Sementara itu, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 16 Oktober menunjukkan aset, dana pihak ketiga (DPK), dan kredit industri BPR-BPRS pada Agustus 2026 masing-masing tumbuh sebesar 3,22 persen, 3,14 persen, dan 3,37 persen secara tahunan.

Meski industri menunjukkan pertumbuhan positif, Doddy mengingatkan perlunya penguatan kualitas kredit dan pembiayaan.

Pada Agustus 2026, rasio kredit bermasalah bruto (gross non-performing loan/NPL) BPR mencapai 12,8 persen, sedangkan rasio pembiayaan bermasalah bruto (gross non-performing financing/NPF) BPRS sebesar 15,1 persen.

Menurut Doddy, penguatan tata kelola diperlukan untuk menjaga kepercayaan nasabah sekaligus memperkuat peran BPR-BPRS sebagai mitra pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah.

"Angka-angka ini tentu menunjukkan bahwa untuk memperkuat perannya sebagai mitra strategis UMKM, BPR dan BPRS perlu memperbaiki kinerjanya," ucap Doddy.

Ia menjelaskan pengalaman LPS menangani bank bermasalah menunjukkan pentingnya pengawasan internal yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, penyimpangan dalam penyaluran kredit, serta persoalan pengelolaan lainnya.

Sejak beroperasi pada 2005 hingga awal Oktober 2026, LPS telah melikuidasi 161 bank, terdiri atas satu bank umum dan 160 BPR-BPRS.

Namun, Doddy menekankan bahwa persoalan pada bank yang ditangani LPS tidak mencerminkan kondisi seluruh industri karena sebagian besar BPR-BPRS tetap dikelola dengan baik.

"Tentunya masih banyak BPR dan BPRS yang dikelola dengan baik, dan itu mayoritas, ya," katanya.

Untuk menjaga kondisi tersebut, LPS mengharapkan penguatan integritas pemilik dan pengurus bank, peningkatan efektivitas pengawasan internal, serta penerapan manajemen risiko yang lebih baik.

Doddy juga menekankan pentingnya independensi fungsi dewan komisaris, audit internal, dan kepatuhan, termasuk melalui mekanisme pelaporan pelanggaran yang memberikan perlindungan kepada pelapor.

Dalam penyaluran pembiayaan, BPR-BPRS diharapkan tetap menerapkan analisis kredit secara cermat dan memberikan pendampingan kepada debitur agar peningkatan pembiayaan UMKM sejalan dengan prinsip kehati-hatian.

LPS juga berupaya memperkuat dan memperluas kegiatan pelatihan tata kelola, termasuk menjajaki pemanfaatan mekanisme berbasis digital untuk mendukung peningkatan kapasitas pengelola BPR-BPRS.

"Dengan industri yang kuat, kita tidak hanya menjaga kepercayaan masyarakat, tetapi juga membuka lebih banyak kesempatan bagi UMKM untuk berkembang dan memberikan kontribusi kepada perekonomian nasional," tutur dia.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pangan menjamin keamanan udang dan rempah yang diekspor ke Amerika Serikat (AS) melalui mekanisme pengujian dan penerbitan Shipment-Specific Certificate (SSC).

Sertifikat tersebut diterbitkan oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan BPOM sebagai lembaga sertifikasi yang ditunjuk oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan milik pemerintah Amerika Serikat (US FDA).

“Mekanisme ini menjadi norma baru dalam pemenuhan persyaratan ekspor ke Amerika Serikat,” ujar Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital dan Hubungan Antar Lembaga Kemenko Pangan, Bara Krishna Hasibuan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin.

Pada November 2025, tutur Bara, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Cs-137 melakukan diplomasi untuk meyakinkan US FDA, Department of Energy (DoE), US Customs, serta pembeli dan asosiasi importir bahwa udang dan rempah Indonesia aman dikonsumsi.

Bara yang juga merupakan Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Penanganan Cs-137 menyampaikan Satgas memfasilitasi US FDA yang datang ke Indonesia pada Mei 2026 untuk melakukan in-country assessment atas dua lembaga sertifikasi, fasilitas pengolahan udang dan rempah, serta tiga laboratorium.

“Hasilnya, BPPMHKP, KKP, dan BPOM dinilai secara substansial memenuhi persyaratan sertifikasi,” kata Bara.

Berdasarkan hasil tersebut, US FDA memutuskan untuk mempertahankan penunjukan BPPMHKP, KKP, dan BPOM sebagai lembaga sertifikasi resmi.

Pada Oktober 2025–September 2026, Bara mencatat KKP sudah menerbitkan sertifikasi bebas Cs-137 terhadap 6.291 kontainer (95.438 ton) udang yang bernilai Rp16 triliun atau sekitar 933 juta dolar AS.

Kemudian, pada periode November 2025–September 2026, BPOM menerbitkan sertifikasi bebas Cs-137 atas 835 pengiriman (1.235 kontainer) rempah dengan nilai Rp48 triliun atau sekitar 2,7 miliar dolar AS.

Bara menyampaikan seluruh produk tersebut, yang telah dilengkapi sertifikat bebas Cs-137, memasuki pasar AS dan tidak ada satu pun penolakan dari pemerintah AS.

“Hal ini menegaskan komitmen Satgas dan efektivitas sistem sertifikasi kita dalam menjamin keamanan pangan dan keberlanjutan akses ekspor kita ke Amerika Serikat,” ucap Bara.

Sebagaimana diketahui, kontaminasi Cs-137 berawal dari fasilitas smelting milik PT Peter Metal Technology (PMT).

Sumber paparan berasal dari scrap metal yang ternyata mengandung bahan radioaktif. Ketika proses peleburan berlangsung, terjadi penguapan material radioaktif yang kemudian terbawa melalui udara (airborne). Aliran udara inilah yang membawa partikel radioaktif tersebut ke berbagai titik lain di dalam kawasan industri.

Pada 19 Oktober 2026, Kementerian Koordinator Bidang Pangan secara resmi menyatakan fase penanganan kedaruratan kontaminasi radioaktif Cesium-137 di kawasan industri Modern Cikande, Serang, Banten, telah selesai.

Meskipun fase emergensi ini telah berakhir, tutur Bara, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Cs-137 memastikan penanganan lanjutan tetap dilaksanakan sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Dinas Pariwisata Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyiapkan kegiatan kesenian berupa Festival Gendang Beleq untuk menjaga agar kesenian tradisional dan kearifan lokal tidak hilang tergerus zaman modern.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram Cahya Samudra di Mataram, Senin, mengatakan, kegiatan Festival Gendang Beleq akan dirangkaikan juga dengan Festival Kota Tua yang dijadwalkan berlangsung pada bulan November 2026.

"Festival Gendang Beleq kami direncanakan pada 14 November, sementara Festival Kota Tua menyusul pada 16 November 2026," katanya.

​Cahya mengungkapkan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan wadah bagi para pegiat seni tradisional Gendang Beleq agar semakin mengakar di tengah masyarakat, tetapi juga sebagai tindak lanjut atas arahan Wali Kota Mataram.

​Arah tersebut, kata dia, untuk meminimalkan penggunaan "kecimol" atau sound horeg dalam berbagai acara hajatan warga, seperti pernikahan atau sunatan, dan menggantinya dengan kesenian tradisional Gendang Beleq.

Terkait dengan itu, saat ini pihaknya mulai melakukan pendataan terhadap kelompok seni Gendang Beleq di Kota Mataram. dari catatan sementara terdapat lebih dari lima grup seni Gendang Beleq yang siap berpartisipasi meramaikan festival tersebut.

"Kami memprediksi jumlahnya akan terus bertambah menjelang pelaksanaan acara," katanya.

Sementara terkait dengan Festival Kota Tua, digelar sebagai ajang promosi wisata, dan melestarikan warisan budaya dan sejarah Kota Tua Ampenan.

"Selain itu, Festival Kota Toea Ampenan juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk merayakan seni dan budaya lokal serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, khususnya para pelaku UMKM," katanya.

Cahya mengatakan, dua festival tersebut menjadi bagian dari kalender event Dispar Kota Mataram di bulan November 2026, dengan harapan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus meningkatkan perekonomian pelaku UMKM di Kota Mataram.

Pewarta: Nirkomala
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Demak, Jawa Tengah (ANTARA) - Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) menyampaikan pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall untuk melindungi sekitar 50 hingga 55 juta penduduk yang tinggal di pesisir utara (Pantura) Jawa dari ancaman penurunan tanah hingga peningkatan banjir rob.

"Bapak Presiden Prabowo Subianto menindaklanjuti membuat Perpres tahun 2025 untuk membangun Tanggul Laut Raksasa mulai dari Tangerang, Banten, sampai dengan Gresik. Untuk apa? untuk melindungi masyarakat yang tinggal di pesisir, hampir lebih kurang 50 juta sampai 55 juta itu tinggal di pesisir utara Jawa" kata Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf dalam diskusi di Demonstration Plotting Perlindungan Kawasan Pesisir Pantai Utara Jawa berbasis Nature-based Solutions di Timbulsloko, Demak, Jawa Tengah, Senin.

Dia menjelaskan, pembangunan tersebut menjadi penting mengingat kondisi pesisir utara Jawa yang semakin terdampak penurunan muka tanah dan banjir rob.

Kondisi itu terlihat di desa Timbulsloko, Sayung, Demak, Jawa Tengah, dengan sejumlah rumah dan sekolah yang telah tenggelam hingga hanya menyisakan bagian atap.

Sebagai langkah awal, BOPPJ melakukan percontohan atau demonstration plotting menggunakan mangrove.

"Yang mana ini nanti juga bisa dilakukan di desa-desa lainnya atau di pantai-pantai lainnya yang sejenis," katanya.

Didit menegaskan, pembangunan tanggul laut raksasa tidak hanya mengandalkan konstruksi fisik, tetapi juga mengombinasikan solusi berbasis alam atau nature-based solutions sesuai dengan karakteristik setiap kawasan pesisir.

Menurut dia, pembangunan tersebut membutuhkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa.

Dia mencontohkan kawasan Teluk Jakarta yang memiliki 23 kanal dari wilayah Jabodetabek-Puncak, Cianjur (Punjur) yang kemudian menjadi 12 kanal. Sejumlah kanal tersebut mengalami kerusakan sehingga memerlukan perbaikan, termasuk penanganan di bagian muara, melalui integrasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dia mengatakan, kawasan pesisir tidak hanya dihuni nelayan, tetapi juga petambak, petani, dan masyarakat yang bekerja di pabrik.

"Kalau ini sudah dapat berjalan dengan baik, maka kehidupan masyarakat yang ada di pesisir tentunya akan lebih meningkat," ujarnya.

Selain meningkatkan kehidupan masyarakat pesisir, pembangunan tersebut diharapkan memperbaiki kondisi kawasan pantai sekaligus mengatasi berbagai ancaman, seperti penurunan muka tanah, banjir rob, dan banjir saat hujan.

Didit meminta dukungan masyarakat, pemerintah daerah, serta kementerian/lembaga terkait agar program tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan perlindungan kawasan Pantura Jawa.

"Kalau ini bagus, kita jalankan terus bersama-sama dengan yang lain," ujarnya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Untuk melindungi ekonomi digital, pemerintah menyiapkan kriptografi tahan kuantum guna mengantisipasi risiko Harvest Now, Decrypt Later (HNDL), yaitu pencurian data terenkripsi untuk dibuka di masa depan menggunakan komputer kuantum

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan teknologi kriptografi tahan kuantum untuk mengantisipasi risiko keamanan data seiring pertumbuhan ekonomi digital.

"Untuk melindungi ekonomi digital, pemerintah menyiapkan kriptografi tahan kuantum guna mengantisipasi risiko Harvest Now, Decrypt Later (HNDL), yaitu pencurian data terenkripsi untuk dibuka di masa depan menggunakan komputer kuantum," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Upaya tersebut dilakukan melalui penerapan Post-Quantum Cryptography (PQC) serta pembentukan Gugus Tugas Nasional Penyiapan Migrasi Kriptografi Tahan Kuantum oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kriptografi tahan kuantum merupakan metode perlindungan informasi yang dirancang untuk menghadapi potensi kemampuan komputer kuantum dalam memecahkan sistem kriptografi yang digunakan saat ini.

Airlangga mengatakan, prtumbuhan transaksi digital perlu diimbangi dengan keamanan yang mumpuni. Sebab, Bank Indonesia mencatat 12,99 miliar transaksi pembayaran digital pada triwulan III 2025, tumbuh 38,08 persen secara tahunan.

Ia menempatkan ekonomi digital sebagai salah satu penopang untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027.

Nilai transaksi bruto (Gross Merchandise Value/GMV) ekonomi digital Indonesia mendekati 100 miliar dolar AS pada 2025 atau tumbuh 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari sisi infrastruktur, Airlangga menekankan bahwa kunci pengembangan pusat data terletak pada ketersediaan lahan, listrik, dan air.

Ia menyampaikan bahwa kapasitas pusat data yang beroperasi mencapai 600-700 megawatt, dengan proyek dalam pipeline mencapai 1,3 gigawatt dengan perkiraan nilai investasi sebesar 15-20 miliar dolar AS.

NVIDIA juga menjajaki investasi sebesar 4,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp80,1 triliun di KPBPB/FTZ Batam, yang masih dalam tahap pembicaraan.

Di sektor perdagangan, nilai niaga-el (e-commerce) Indonesia diproyeksikan tumbuh lebih dari 14 persen menjadi 71 miliar dolar AS, sehingga menjadikannya pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara.

Pemerintah menargetkan transaksi e-commerce melalui Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) mencapai Rp40 triliun pada akhir 2026, naik 10 persen dari Rp36,4 triliun pada 2025, serta terus memperkuat ekosistem e-commerce.

Sementara itu, kerja sama internasional di bidang AI melalui World AI Collaboration Organization (WAICO) diperkirakan menarik investasi sebesar 8-12 miliar dolar AS pada 2026-2030.

Adapun pada 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0 persen.

Menko Airlangga menjelaskan bahwa target tersebut memerlukan tiga prasyarat, yakni pertumbuhan investasi yang lebih tinggi daripada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan produktivitas pekerja, dan penguatan ekspor bernilai tambah.

Investasi perlu tumbuh 8-9 persen dengan target penanaman modal sebesar Rp2.258 triliun.

"Dalam kerangka tersebut, ekonomi digital menjadi mesin pertumbuhan yang terukur," ujarnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan bahwa fase penanganan emergensi kedaruratan kontaminasi Cesium-137, CS-137, telah selesai

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyatakan, fase penanganan kedaruratan kontaminasi radioaktif Cesium-137 di kawasan industri Modern Cikande, Serang, Banten, telah selesai.

“Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan bahwa fase penanganan emergensi kedaruratan kontaminasi Cesium-137, CS-137, telah selesai,” ujar Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital dan Hubungan Antar Lembaga Kemenko Pangan Bara Krishna Hasibuan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin.

Bara yang juga merupakan Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Penanganan Cs-137 menyampaikan, upaya terpadu lintas kementerian/lembaga selama satu tahun terakhir telah menunjukkan hasil signifikan dalam pemulihan lingkungan, perlindungan kesehatan masyarakat, dan penguatan jaminan keamanan pangan bagi mitra dagang internasional.

Adapun yang menjadi capaian utama penanganan Cs-137, yakni survei radiasi yang dilakukan secara terus menerus, dekontaminasi, dan pemantauan lingkungan di kawasan industri Modern Cikande hingga radius 5 kilometer.

“Berdasarkan inspeksi BRIN dan Bapeten pada 24 September 2026 terhadap 12 lokasi yang sebelumnya terdampak, laju dosis radiasi tercatat di bawah ambang batas dan tidak ditemukan kontaminasi baru,” ucap Bara.

Dengan demikian, kawasan dinyatakan terkendali sehingga aktivitas industri dapat kembali berjalan normal.

Lebih lanjut, Bara menyampaikan Kementerian Kesehatan telah melakukan pemeriksaan terhadap 9.950 orang dengan 11 orang terdeteksi memiliki kontaminasi internal Cs-137. Kepada pihak yang terdeteksi mengalami kontaminasi, dilakukan pengobatan menggunakan Prussian Blue atau obat penawar racun dan pemantauan kesehatan dengan kondisi yang dilaporkan baik.

“Hingga saat ini, tidak ditemukan kasus baru. Pemerintah terus memperkuat fasilitas pemeriksaan dan pemantauan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan,” ucap Bara.

Meskipun fase emergensi ini telah berakhir, tutur Bara, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Cs-137 memastikan penanganan lanjutan tetap dilaksanakan sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Sebagaimana diketahui, kontaminasi Cs-137 berawal dari fasilitas smelting milik PT Peter Metal Technology (PMT).

Sumber paparan berasal dari scrap metal yang ternyata mengandung bahan radioaktif. Ketika proses peleburan berlangsung, terjadi penguapan material radioaktif yang kemudian terbawa melalui udara (airborne). Aliran udara inilah yang membawa partikel radioaktif tersebut ke berbagai titik lain di dalam kawasan industri.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) bersama Yayasan Benih Baik menyalurkan bantuan perlindungan berupa 50 polis asuransi mikro dan donasi senilai Rp 315 juta untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Direktur Eksekutif AAJI Emira E Oepangat mengatakan bantuan perlindungan asuransi diberikan kepada tenaga kesehatan, guru, dan relawan melibatkan 19 perusahaan asuransi anggota AAJI dan juga kebutuhan akses air bersih serta keperluan belajar mengajar berupa peralatan sekolah bagi anak-anak.

“Sembilan belas perusahaan anggota berkolaborasi untuk membantu masyarakat yang terdampak gempa di NTT dengan komitmen donasi sebesar Rp315 juta. Yang ini juga sangat menggembirakan pemberian 50 polis asuransi mikro kepada tenaga kesehatan puskesmas, guru dan para relawan,” kata Emira dalam acara program ISR “Kebaikan Berkelanjutan” NTT di Jakarta, Senin.

Emira mengatakan bencana gempa bumi di NTT menjadi pengingat bahwa masyarakat menghadapi risiko bencana alam yang dapat berdampak besar terhadap kehidupan sehari-hari.

Dalam industri asuransi bencana alam masuk menjadi salah satu klausul force majeure dalam polis asuransi sehingga kepemilikan asuransi menjadi salah satu kebutuhan penting untuk bisa membantu proses pemulihan masyarakat jika terjadi bencana yang tidak diduga.

Dalam kolaborasi bersama Benih Baik, AAJI juga memfokuskan bantuan pada penyediaan akses air bersih melalui pembangunan sumur bor dan pemasangan jaringan pipanisasi di Desa Kota Keo, NTT.

Selain itu, pemberian bantuan polis asuransi mikro sekaligus menjadi bagian dari upaya memperluas literasi dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan asuransi.

Karena itu, dukungan kepada masyarakat terdampak perlu mencakup pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus akses terhadap perlindungan.

“Ini yang harus kami tekankan lagi ke daerah-daerah untuk memberikan literasi dan perlindungan kepada yang memerlukan,” ujarnya.

Pendiri Yayasan Benih Baik Andy F. Noya mengatakan bantuan pada korban bencana alam yang paling sangat dibutuhkan justru pada masa pemulihan, sehingga bantuan berkelanjutan dapat dimanfaatkan masyarakat setempat untuk kembali menata kehidupan.

“Situasinya sudah lebih tenang sehingga masyarakat bisa lebih berpikir jernih, tapi dengan bantuan yang kita berikan kegiatan-kegiatan mereka secara ekonomi juga sudah mulai bisa lebih ditingkatkan, dengan bantuan air bersih dan proses belajar mengajar,” kata Andy.

Andy mengatakan bantuan yang tepat sasaran juga dapat membantu memulihkan traumatik pada keluarga terutama anak-anak. Dalam kolaborasi ini Andy juga menekankan pentingnya edukasi mengenai jenis polis asuransi yang menyesuaikan dengan karakter dan ekonomi masyarakat lokal oleh perusahaan asuransi.

AAJI sebelumnya juga menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Melalui kolaborasi dengan Yayasan Benih Baik, AAJI berupaya memperluas jangkauan bantuan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di wilayah terdampak bencana.

AAJI berharap masyarakat di wilayah terdampak dapat segera pulih dan kembali menjalankan aktivitas secara normal. Emira menegaskan, industri asuransi akan terus berupaya hadir membantu masyarakat yang menghadapi dampak bencana alam.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026