Jakarta (ANTARA) - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mengupayakan memperkuat pasar produk kerajinan dan mebel nasional ke Amerika Serikat (AS), melalui peningkatan daya saing, penguatan hubungan perdagangan jangka panjang, serta efisiensi logistik.

Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur menyampaikan AS merupakan salah satu pasar strategis bagi industri mebel dan kerajinan Indonesia. namun, peningkatan penetrasi pasar tersebut membutuhkan daya saing yang kuat, mulai dari kualitas produk, desain, kepastian pengiriman, hingga efisiensi biaya logistik.

“Peluang di pasar Amerika Serikat terbuka, tetapi peningkatan ekspor membutuhkan daya saing yang kuat. Pembeli mempertimbangkan desain, mutu yang konsisten, kepastian pengiriman, biaya logistik, dan kepatuhan terhadap ketentuan pasar,” ujar Abdul Sobur dalam pernyataan tertulisnya yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Disampaikan dia, berdasarkan data U.S. Trade Representative (USTR), perdagangan barang antara AS dan Indonesia mencapai 45,5 miliar pada 2025, sedangkan impor barang AS dari Indonesia tercatat sebesar 34,6 miliar dolar AS, meningkat 24,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun untuk ekspor barang AS ke Indonesia mencapai 10,8 miliar dolar AS atau tumbuh 7 persen.

Khusus sektor mebel, pasar AS juga menawarkan potensi besar di tengah persaingan global, berdasarkan data impor kategori HS 9403 tahun 2025 nilai impor AS mencapai 26,46 miliar dolar AS.

Abdul Sobur menilai, efisiensi logistik dan penguatan rantai pasok menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing produk nasional.

Katanya, konektivitas perdagangan, kepastian biaya, serta ketepatan waktu pengiriman perlu diperkuat agar produk Indonesia semakin kompetitif di pasar internasional.

Menurut dia, perhitungan daya saing ekspor tidak hanya ditentukan harga produk, tetapi juga keseluruhan biaya hingga barang diterima pembeli, termasuk tarif perdagangan, biaya angkutan, dan penanganan logistik.

Dari sisi industri, pihaknya mendorong peningkatan kemampuan desain, pemanfaatan teknologi, penggunaan bahan baku yang bertanggung jawab, serta penguatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu memenuhi kebutuhan pasar global.

HIMKI juga mengoptimalkan Indonesia International Furniture Expo (IFEX) dan Trade Expo Indonesia (TEI) sebagai sarana mempertemukan produsen nasional dengan pembeli mancanegara.

Selain itu, disampaikan dia, HIMKI merancang pengembangan pusat penghubung pasar (market hub) dalam empat tahun mendatang untuk menjaga komunikasi dan hubungan bisnis dengan pembeli internasional secara berkelanjutan.

Pihaknya menargetkan nilai ekspor mebel dan kerajinan Indonesia mencapai 6 miliar dolar AS pada 2031, dengan visi jangka panjang sebesar 25 miliar dolar AS pada 2045.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memaparkan 13 capaian dan kebijakan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia menyampaikan pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui upaya menjaga pasokan dan stabilitas harga di tengah kenaikan harga pangan dunia, sekaligus membenahi tata kelola distribusi dan meningkatkan kesejahteraan petani.

"Selama dua tahun ini, upaya kami bukan hanya memastikan produksi pangan meningkat. Pasokan dan harga harus dijaga, biaya produksi petani ditekan, dan distribusi dibenahi agar manfaatnya dirasakan masyarakat," kata Zulhas dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Dalam rangkuman capaian tersebut, Kemenko Pangan mencatat harga telur ayam ras terjaga sekitar Rp26.715 per kilogram (kg), beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sekitar Rp12.185 per kg, beras medium Rp14.009 per kg, serta beras premium Rp15.683 per kg.

Dari sisi ketersediaan pangan, cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog tercatat sekitar 4,5 juta ton per 18 Oktober 2026. Sebelumnya, cadangan beras tersebut sempat mencapai 5 juta ton pada April 2026.

Untuk memperkuat kapasitas penyimpanan dan pengelolaan cadangan pangan, pemerintah juga mengawal program pembangunan 100 gudang baru Bulog di berbagai daerah.

Sementara itu, dari sisi kesejahteraan petani, Nilai Tukar Petani (NTP) nasional mencapai 131 pada 2026, yang menurut pemerintah merupakan capaian tertinggi dalam 34 tahun terakhir.

Sektor pertanian juga mencatat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 5,74 persen pada 2025, yang disebut pemerintah sebagai pertumbuhan tertinggi dalam 25 tahun terakhir.

Penguatan kesejahteraan petani turut dilakukan melalui penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kg pada 2025 untuk melindungi harga gabah agar tidak jatuh ketika panen.

Selain itu, pemerintah menaikkan HPP jagung di tingkat petani dari Rp5.000 menjadi Rp5.500 per kg pada 2025, dengan tetap memperhatikan persyaratan mutu yang telah ditetapkan.

Pada sektor pupuk, Zulhas menyebut pemerintah telah menyederhanakan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi.

"Yang sebelumnya penyaluran pupuk berlapis, 145 aturan. Tata kelola disederhanakan melalui penerbitan satu Perpres, sehingga rantai distribusi menjadi lebih langsung kepada petani," ujar dia.

Pemerintah, lanjut dia, juga melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu saluran penjualan pupuk bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi (HET), guna memperluas akses petani terhadap pupuk dengan harga yang ditetapkan.

Dari sisi keterjangkauan, pemerintah menurunkan HET pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak 22 Oktober 2025.

"Harga pupuk urea turun 20 persen, dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kg, sedangkan pupuk NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kg," ungkapnya.

Sejalan dengan perbaikan tata kelola produksi dan distribusi, pemerintah menyatakan telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan, yakni beras, jagung, daging ayam, telur ayam, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, dan bawang merah.

Zulhas mengatakan capaian tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar negeri sekaligus memperkuat pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui produksi dalam negeri.

Pada komoditas garam, pemerintah mengembangkan sentra garam seluas 2.000 hektare di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan impor garam yang mencapai sekitar 2,7 juta ton per tahun.

Di bidang perlindungan lahan pertanian, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan lahan sawah dari tekanan alih fungsi sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Sementara itu, pada bidang pengelolaan lingkungan, pemerintah meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) untuk menyatukan pencatatan unit karbon yang sebelumnya dilakukan melalui sistem terpisah.

"Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan model data karbon internasional Climate Data Steering Committee (CDSC) dalam sistem registri karbon nasional yang beroperasi, memperkuat transparansi dan keterlacakan unit karbon," tuturnya.

Pemerintah juga tengah menyiapkan pengembangan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau waste-to-energy (WtE) di 24 lokasi sebagai solusi terhadap persoalan tempat pemrosesan akhir (TPA) yang semakin penuh.

Pengembangan PSEL tersebut diharapkan dapat mengurangi timbunan sampah sekaligus meningkatkan pemanfaatan sampah sebagai sumber energi listrik.

Zulhas menegaskan berbagai program tersebut dijalankan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah, untuk memperkuat ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.

"Penguatan cadangan pangan, pembangunan infrastruktur, perlindungan lahan sawah, hingga pengelolaan sampah dan tata kelola karbon perlu berjalan beriringan. Semua itu kami kawal bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan," ucapnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Kota Bekasi (ANTARA) - Kamar dagang dan industri (Kadin) Kota Bekasi, Jawa Barat, memulai hitung mundur 100 hari menuju Kadin Fest Bekasi 2027, ajang festival ekonomi kreatif terbesar daerah itu dengan mengusung semangat kolaborasi dan pemberdayaan ekonomi inklusif.

Ketua Kadin Kota Bekasi Qadar Ruslan Siregar mengatakan ajang tersebut dijadwalkan berlangsung 30-31 Januari 2027 di Transera Waterpark Harapan Indah sebagai wujud komitmen untuk menyatukan pelaku UMKM, pemerintah, industri kreatif serta masyarakat dalam ekosistem pemberdayaan terintegrasi dan berkelanjutan.

"Misi kami menjadikan Kota Bekasi pusat pertumbuhan industri kreatif baru, salah satu pusat pertumbuhan ekonomi terdepan di Jawa Barat," katanya di Bekasi, Kamis.

Dia menyebut ajang tersebut mengandalkan kekuatan potensi UMKM dan industri kreatif yang dirancang bukan sekadar sebagai ajang selebrasi, melainkan sebuah gerakan ekonomi yang memberikan dampak nyata bagi pergerakan bisnis lokal.

Rangkaian Kadin Fest Bekasi 2027 akan menyajikan beragam daya tarik utama, antara lain Kadin IBOS Expo & Bussiness Matching sebagai kegiatan praevent yang merupakan ruang temu bisnis untuk memperluas kemitraan, peluang distributor hingga waralaba.

Acara tersebut dijadwalkan berlangsung 22-24 Januari 2027 atau sepekan menjelang kegiatan utama. Ajang tersebut berlokasi di Bekasi Convention Center, lantai 5 Mega Bekasi Hypermall.

Kegiatan sebelum puncak festival juga akan diwarnai dengan serangkaian program interaktif seperti promosi, sosialisasi dan edukasi, gelar wicara hingga siniar bersama para unsur terkait maupun publik figur, termasuk membahas berbagai tantangan kreatif di media sosial untuk membangun antusiasme publik.

Sementara puncak acara selama dua hari akan diisi pasar rakyat dan pameran UMKM multi produk dengan memfasilitasi lebih dari 150 gerai produk lokal unggulan, kerajinan hingga kuliner khas.

Pada waktu bersamaan, kegiatan juga dimeriahkan festival musik menghadirkan panggung adu bakat bagi telanta band lokal. Di panggung musik utama, Slank, Kotak, Pasha, Kangen Band, Tipe X dan sederet artis kenamaan lainnya siap menghibur masyarakat.

"Juri festival band sudah kita siapkan, Uda Edwin dari grup band Cokelat. Tiket juga sudah bisa didapatkan mulai hari ini melalui aplikasi GOERS seharga mulai dari Rp200.000," katanya.

Lebih dari itu, Kadin Fest Bekasi 2027 juga menghadirkan ajang olahraga lari santai melibatkan ribuan peserta dari sejumlah komunitas hingga masyarakat umum. Serta Kadin Bekasi Award sebagai bentuk apresiasi bagi pelaku UMKM adaptif, BUMD dan mitra pemerintah daerah.

"Kadin Fest Bekasi 2027 adalah wujud nyata komitmen kami untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat sekaligus memastikan sinergi tiga pilar bersama pemerintah daerah dan masyarakat dapat berjalan semakin erat demi mendorong daya saing serta investasi lokal," ujar dia.

Ruslan berharap kegiatan itu mampu menempatkan Kadin sebagai mitra strategis pemerintah untuk membuka peluang pasar baru, memfasilitasi kemitraan usaha serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kolaborasi tiga pilar dimaksud.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan membuka peluang kerja sama pertukaran data elektronik perdagangan dengan Dubai guna meningkatkan fasilitas perdagangan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA).

Direktur Teknologi Informasi LNSW Wawan Ismawandi mengatakan kunjungan delegasi Otoritas Kepabeanan Dubai ke kantor LNSW di Jakarta, Rabu (21/10), menjadi kesempatan bagi kedua pihak untuk saling berbagi pengalaman dalam pengelolaan sistem perdagangan digital.

"Kita bisa belajar bagaimana fasilitasi perdagangan di sana," ujar Wawan dalam keterangannya dikutip di Jakarta, Kamis.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Kepabeanan Dubai di Indonesia untuk mempelajari penerapan single window, pengelolaan pelabuhan darat (dry port), serta fasilitasi perdagangan.

Kepala LNSW Oza Olavia menjelaskan sistem Indonesia National Single Window (INSW) memiliki karakteristik berbeda dengan sistem serupa di banyak negara karena pengelolaannya tidak berada di bawah otoritas kepabeanan, melainkan LNSW yang berada di bawah Kemenkeu.

INSW merupakan ekosistem digital nasional yang mengintegrasikan sistem dan informasi terkait kepabeanan, kekarantinaan, perizinan, kepelabuhanan, kebandarudaraan, serta dokumen ekspor, impor, dan logistik.

Saat ini, sebanyak 29 kementerian/lembaga (K/L) telah terintegrasi dengan sistem tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kepabeanan Dubai Abdulla Mohammed Busenad menyampaikan harapan agar pertukaran data elektronik dapat dilakukan guna meningkatkan perdagangan kedua pihak.

Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Dubai saat ini sudah berjalan cukup baik.

Abdulla juga mengapresiasi perkembangan INSW yang dinilai punya tingkat kematangan mendekati, bahkan berpotensi melampaui, sistem yang dimiliki Dubai.

"Kami terkejut dengan capaian dan tingkat kematangan dari Sistem INSW yang saat ini sudah dekat dengan kami dan bahkan mungkin akan melampaui tingkat kematangan kami," ungkapnya.

Sistem single window Dubai yang dikenal sebagai Dubai Trade dikelola oleh pihak swasta di bawah pengawasan pemerintah.

Berbeda dengan INSW yang menyediakan layanan tanpa biaya, pengguna Dubai Trade dikenakan biaya untuk menggunakan layanannya.

Abdulla mengatakan Dubai secara bertahap berencana mengalihkan pengelolaan layanan tersebut dari pihak swasta ke pemerintah.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Perencanaan Sistem Informasi LNSW Fachry Rozy Oemar menjelaskan pengembangan INSW tak hanya mencakup proses sebelum, selama, dan setelah penyelesaian kepabeanan dalam kegiatan ekspor dan impor, tetapi juga telah diperluas untuk mendukung pergerakan barang di dalam negeri.

Dalam lingkup internasional, INSW telah memfasilitasi pertukaran data elektronik melalui ASEAN Single Window, antara lain untuk dokumen electronic Certificate of Origin (e-CoO), ASEAN Customs Declaration Document (ACDD), dan electronic Sanitary Phyto Sanitary (e-SPS) dengan negara anggota ASEAN.

Selain itu, pertukaran data e-CoO secara bilateral juga telah dilakukan dengan sejumlah negara mitra, termasuk Australia, Korea Selatan (Korsel), Jepang, dan China.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kulon Progo (ANTARA) - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi meminta bantuan prasarana dan sarana dari Kementerian Kelautan dan Perikanan di Dusun Nepi, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan pendapatan warga.

​Bantuan tersebut disalurkan melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDSPKP) KKP guna mendukung hilirisasi produk perikanan, sejalan dengan Asta Cita Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan.

​"Saya pesan supaya alat-alat ini dirawat, supaya bisa bermanfaat buat ibu-ibu semuanya dan warga di lingkungan sini. Yang penting dijaga kebersihan makanannya. Ini kan untuk konsumen, untuk dimakan sendiri. Kebersihan tolong diperhatikan ya ibu-ibu semuanya," ujar Siti Hediati Hariyadi atauTitiek Soeharto saat meninjau penyerahan bantuan prasarana dan sarana di Kulon Progo, Rabu.

​Titiek mengungkapkan harapan agar program bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah ini mampu mendorong kemandirian serta meningkatkan taraf ekonomi dan pendapatan masyarakat setempat.

Menurutnya, kelompok masyarakat yang bergerak di sektor pengolahan perikanan perlu didorong agar lebih mandiri secara finansial.

​Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen Komisi IV DPR RI untuk terus mengawal berbagai program strategis di sektor kelautan dan perikanan, khususnya bagi wilayah Yogyakarta.

"Program-program tersebut mencakup pengadaan Kampung Nelayan Merah Putih, bantuan sistem budidaya bioflok untuk komoditas nila dan lele, hingga penyaluran sekitar 2 juta bibit ikan untuk masyarakat Yogyakarta," katanya.

​Sekretaris Jenderal KKP Andy Artha Donny Oktopura yang turut mendampingi jalannya peninjauan ini menyampaikan dukungannya terhadap sinergi pusat dan daerah dalam menggerakkan sektor kelautan dan perikanan secara optimal.

Kehadiran jajaran pimpinan KKP bersama Komisi IV DPR RI ini menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam memastikan program bantuan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

​Pada kesempatan tersebut, bantuan prasarana dan sarana pascapanen diserahkan kepada tiga Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar), yaitu Poklahsar Pattimurni Andani, Poklahsar Mekar Sari, dan Poklahsar Sari Progo. Selain itu, diserahkan pula 1 unit Kendaraan Alih Teknologi dan Informasi (ATI) kepada Asosiasi Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan Mina Binangun.

Kegiatan peninjauan ini juga dilengkapi dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengoperasian dan pemeliharaan alat bagi para penerima manfaat.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bogor (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mengupayakan penguatan pendidikan vokasi sebagai solusi mengatasi pengangguran sekaligus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) industri yang kompeten, produktif, dan berdaya saing melalui penyelarasan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia industri.

“Saat ini ada paradoks yang cukup tinggi. SMK dibentuk untuk menyiapkan anak-anak yang siap bekerja, tetapi data menunjukkan bahwa pengangguran yang tinggi salah satunya justru berasal dari lulusan SMK. Namun, paradoks itu tidak terjadi di SMK-SMAK Bogor dan Politeknik AKA Bogor. Ini luar biasa dan patut kita apresiasi,” kata Sarmuji saat mengunjungi SMK-SMAK Bogor dan Politeknik AKA Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Menurut dia, keberhasilan kedua institusi pendidikan vokasi di bawah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tersebut tidak terlepas dari kuatnya kerja sama dengan industri, sehingga lulusan memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja.

Penguatan pendidikan vokasi dinilai semakin penting untuk mengoptimalkan bonus demografi Indonesia. Tanpa dukungan kompetensi dan ketersediaan lapangan kerja, besarnya jumlah penduduk usia produktif justru berpotensi menjadi beban ekonomi.

“Bonus demografi seharusnya benar-benar menjadi bonus, menjadi kelebihan dan keuntungan bagi Indonesia. Tetapi kalau tidak diimbangi dengan kemampuan SDM dan kesempatan kerja yang memadai, bonus demografi justru bisa menjadi beban bagi Indonesia ke depan,” katanya menegaskan.

Sarmuji menambahkan, pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 membutuhkan dukungan SDM industri berkualitas. Produktivitas tenaga kerja manufaktur ditargetkan meningkat dari Rp124,35 juta per orang pada 2025 menjadi Rp147,7 juta per orang pada 2029.

Oleh karena itu, pendidikan vokasi harus adaptif terhadap perkembangan kecerdasan buatan, digitalisasi, otomasi, dan tuntutan keberlanjutan. Selain penguasaan teknologi, lulusan perlu memiliki kreativitas, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan memecahkan masalah.

“Kementerian Perindustrian memiliki sekolah-sekolah dan politeknik yang tentu bisa berkontribusi besar untuk menyelesaikan persoalan tersebut, baik masalah pengangguran maupun kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia industri,” katanya menjelaskan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian Adie Rochmanto Pandiangan mengatakan kementeriannya terus menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan industri, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, memperkuat fasilitas pembelajaran, serta memperluas kemitraan dengan dunia usaha.

SMK-SMAK Bogor mengembangkan pembelajaran berbasis praktik, proyek inovasi, sertifikasi kompetensi, dan praktik kerja industri. Adapun Politeknik AKA Bogor memiliki empat program studi yang berfokus pada bidang kimia dan penerapannya.

“Kami ingin seluruh unit pendidikan vokasi Kemenperin terus berkembang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan inovasi yang mampu menghasilkan SDM industri unggul. Dengan demikian, pendidikan vokasi dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produktivitas, daya saing, dan pertumbuhan industri nasional,” ujar Adie.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Samarinda (ANTARA) - Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur mengandalkan lima atraksi budaya unggulan daerah untuk menembus ajang kalender pariwisata nasional Karisma Event Nusantara.

“Kelima atraksi budaya unggulan Kaltim ini telah berhasil lolos seleksi administrasi dan kurasi konten Karisma Event Nusantara,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Muhammad Faisal di Samarinda, Kamis.

Kelima agenda pariwisata daerah tersebut mencakup Balikpapan Fest, Erau Adat Kutai, Festival Adat dan Budaya Ufah, Lom Plai, serta Festival Sekerat Nusantara.

Seluruh rangkaian kegiatan kebudayaan ini, ujar dia, memadukan keindahan festival pesisir perkotaan dengan pesona tradisi ritual adat suku Dayak serta Kesultanan Kutai.

“Ajang Balikpapan Fest menghadirkan kebudayaan kontemporer kota pesisir melalui perpaduan karnaval fesyen, pertunjukan konser musik, serta pameran kriya UMKM,” ujar Faisal.

Sementara itu, Erau Adat Kutai menampilkan ritual sakral keraton Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura di Tenggarong beserta perlombaan olahraga tradisional Mahakam.

Tradisi perayaan budaya tahunan tersebut dilengkapi prosesi puncak Mengulur Naga dan Belimbur yang selalu menyedot perhatian puluhan ribu wisatawan nusantara.

“Untuk Festival Adat Ufah, masyarakat Dayak Kayan di Miau Baru, Kabupaten Kutai Timur menyajikan tarian otentik, pertunjukan musik tradisional, dan perayaan desa,” tutur Faisal.

Agenda kebudayaan berikutnya adalah Pesta Adat Lom Plai suku Dayak Wehea di Kabupaten Kutai Timur sebagai bentuk ungkapan syukur atas hasil panen padi.

Atraksi ritual sakral Lom Plai menampilkan tarian topeng kayu Hudoq, lomba perahu tradisional, serta penyajian hidangan kuliner lepat beras ketan.

“Sedangkan Festival Sekerat Nusantara di kawasan pantai Bengalon, Kabupaten Kutai Timur memadukan ritual syukuran laut dengan parade perahu hias nelayan,” ucap Faisal.

Keberhasilan kurasi nasional ini memperkuat pelaksanaan gerakan Di Kaltim Aja guna mendorong peningkatan kunjungan wisatawan serta kebangkitan ekonomi kreatif.

Dinas Pariwisata Kaltim optimistis promosi masif lima agenda kebudayaan ini mampu menggerakkan roda perekonomian warga di sekitar destinasi pariwisata.

“Kami berkomitmen untuk terus memajukan pembangunan pariwisata daerah yang berkualitas, berdaya saing, serta berdampak luas,” kata Faisal.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kami ingin mengangkat lima isu strategis yang perlu menjadi perhatian, pertama yakni integrasi konektivitas dan efisiensi logistik, diperlukan percepatan integrasi antar moda agar distribusi barang lebih lancar dan biaya logistik bisa ditekan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) mendorong lima isu strategis transportasi untuk memperkuat konektivitas, keselamatan, pemerataan layanan, serta mendukung daya saing ekonomi nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kemenko Infra Odo R.M. Manuhutu mengatakan sektor transportasi merupakan fondasi penting bagi daya saing ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional.

“Kami ingin mengangkat lima isu strategis yang perlu menjadi perhatian, pertama yakni integrasi konektivitas dan efisiensi logistik, diperlukan percepatan integrasi antar moda agar distribusi barang lebih lancar dan biaya logistik bisa ditekan," kata Odo dalam kegiatan Agenda Setting Isu Strategis Sektor Transportasi Tahun 2026 sebagaimana terkonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Kedua, pemerataan akses dan peningkatan layanan transportasi, terutama untuk wilayah tertinggal, terluar dan perbatasan agar seluruh masyarakat mendapat layanan yang adil dan terjangkau.

Ketiga, penguatan keselamatan dan keandalan transportasi dalam penegakan aturan termasuk penanganan kendaraan melebihi muatan atau dimensi (over dimension over loading/ODOL), agar transportasi lebih aman dan tertib.

Keempat, transformasi menuju transportasi rendah karbon sebagai bagian dari target net zero emission 2060.

"Kelima, penguatan tata kelola, regulasi, dan pembiayaan agar kebijakan transportasi lebih sinkron, implementatif dan berkelanjutan," kata Odo.

Adapun Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) Kementerian Perhubungan merumuskan isu prioritas untuk memperkuat sistem transportasi nasional, mencakup konektivitas, efisiensi logistik, keselamatan, keberlanjutan, serta tata kelola kebijakan berbasis bukti.

Kepala Baketrans Kemenhub Hermanta mengatakan dengan luasnya persoalan di moda darat, laut, udara, perkeretaapian dan isu lintas moda, pihaknya memastikan kajian diarahkan pada isu yang paling strategis.

"Badan Kebijakan Transportasi mengemban tugas memberikan rekomendasi kebijakan," kata Hermanta,

Dia menekankan hal itu dalam kegiatan Agenda Setting Isu Strategis Sektor Transportasi Tahun 2026 di Jakarta.

Hermanta menyampaikan agenda setting merupakan titik awal penyusunan rekomendasi kebijakan di Baketrans, untuk menjaring, memetakan dan memprioritaskan berbagai persoalan dan peluang sektor transportasi nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Ketahanan usaha terhadap bencana itu harus kita prioritaskan karena sampai awal tahun depan kita masih akan mengalami tekanan bencana alam terkait dengan dampak fenomena El Nino

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melalui Kadin Indonesia Institute mengungkapkan ketahanan usaha terhadap bencana diprioritaskan dalam rangka menghadapi tekanan bencana alam terkait dampak fenomena El Nino.

"Ketahanan usaha terhadap bencana itu harus kita prioritaskan karena sampai awal tahun depan kita masih akan mengalami tekanan bencana alam terkait dengan dampak fenomena El Nino," ujar Direktur Insights Kadin Indonesia Institute Fakhrul Fulvian dalam konferensi pers Kadin Indonesia Business Pulse Q3-2026 di Jakarta, Kamis.

Survei Business Pulse Q3-2026 dilaksanakan pada periode 14 – 30 September 2026 dengan melibatkan 330 responden anggota Kadin Indonesia yang tersebar di 28 provinsi. Mencakup berbagai skala usaha dan lintas sektor industri.

Berdasarkan hasil survei tersebut, 57,9 persen pelaku usaha di berbagai wilayah menyatakan kegiatan bisnis mereka terdampak langsung oleh bencana alam dalam 12 bulan terakhir.

Mayoritas gangguan ini disebabkan oleh meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap (13,0 persen), yang berhimpitan dengan anomali cuaca ekstrem (10,9 persen). Sektor pertanian, real estate dan konstruksi tercatat sebagai sektor yang menderita dampak paling serius.

Tingginya karhutla dan kekeringan sejalan dengan kemarau 2026 yang lebih kering dan berdurasi lebih panjang akibat fenomena El Nino. BMKG memperkirakan El Nino bertahan hingga awal 2027 dengan puncak intensitas melebihi kategori kuat.

Bencana alam tidak hanya merusak fasilitas fisik, tetapi merambat langsung ke struktur biaya perusahaan. Mayoritas responden mengeluhkan peningkatan drastis pada biaya operasional (13,5 persen) imbas dari proses mitigasi mendadak.

Selain itu, kondisi ini juga memicu penurunan angka penjualan secara tajam (11,8 persen) akibat terputusnya rantai pasok dan gangguan pada rute logistik nasional (10,8 persen).

"Dalam menghadapi risiko bencana alam seperti karhutla, erupsi gunung berapi, banjir dan cuaca ekstrem, dukungan apa yang paling Anda (pelaku usaha) harapkan dari pemerintah? Ini kita tanyakan kepada responden kita yang mana yang paling dibutuhkan itu paling tinggi itu 22,4 persen adalah sistem peringatan dini, ini yang paling dibutuhkan," kata Fakhrul Fulvian.

Kalau peringatan dininya tidak baik, lanjutnya, maka pelaku usaha akan sulit untuk mengantisipasi. Kemudian yang kedua terkait dengan perlindungan dan pemulihan infrastruktur, transportasi, dan serta jalur logistik ini 18,6 persen responden.

Lalu diikuti juga lewat bantuan pembiayaan atau modal kerja dan relaksasi kredit bagi usaha terdampak, dan juga yang keempat yang masih ada yakni bantuan darurat tepat waktu untuk korban bencana.

Dia mengatakan prioritas ini pada dasarnya konsisten dengan risiko yang masih berlanjut karena BMKG masih memperkirakan fenomena El Nino bertahan sampai awal 2027 dengan puncak intensitas melebihi kategori kuat,

"Jadi di sini dunia usaha harus mulai memperhatikan dan aspirasi kita dari Kadin Business Pulse ini menunjukkan yang paling dibutuhkan support terkait dengan peringatan dini dari kondisi-kondisi terkait dengan bencana alam," ujarnya.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Penjajakan peluang tersebut dilakukan melalui market sounding proyek KPBU pengembangan Terminal Tipe A Purabaya dan Betan Subing di Jakarta pada 20-21 Oktober 2026, kolaborasi Kemenhub dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka peluang investasi pengembangan Terminal Tipe A Purabaya dan Betan Subing melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) guna meningkatkan pelayanan transportasi sekaligus mengoptimalkan aset pemerintah.

"Penjajakan peluang tersebut dilakukan melalui market sounding proyek KPBU pengembangan Terminal Tipe A Purabaya dan Betan Subing di Jakarta pada 20-21 Oktober 2026, kolaborasi Kemenhub dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal," kata Direktur Prasarana Transportasi Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Toni Tauladan terkonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan, kegiatan itu menjadi forum bagi pemerintah, badan usaha, lembaga keuangan, dan calon investor untuk mendalami potensi proyek serta memberikan masukan bagi penyempurnaan rencana pengembangan kedua terminal.

Adapun Terminal Tipe A Purabaya berada di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur; dan Terminal Tipe A Betan Subing berada di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung.

Pengembangan kedua terminal tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset pemerintah sebagai kawasan usaha yang produktif dan berkelanjutan.

Toni menegaskan, terminal penumpang memiliki potensi lebih besar daripada sekadar tempat naik dan turun penumpang.

Melalui keterlibatan badan usaha, terminal diharapkan dapat berkembang dan bertransformasi menjadi kawasan usaha yang produktif sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya.

Pengembangan kedua terminal itu, kata Toni, akan diarahkan dengan konsep mixed use yaitu memadukan fungsi pelayanan transportasi dengan kegiatan-kegiatan usaha dalam satu kawasan.

"Hal ini ditujukan untuk mendorong fungsi terminal penumpang tipe A sebagai gerbang utama pada suatu wilayah perkotaan dengan pusat aktivitas multifungsi lainnya,” katanya.

Ia menyebutkan saat ini terdapat 129 terminal penumpang tipe A di Indonesia, dari jumlah tersebut 116 terminal dikelola Ditjen Perhubungan Darat dan 113 di antaranya merupakan aset Ditjen Perhubungan Darat serta tiga lainnya aset pemerintah daerah.

Potensi itu menjadi landasan bagi pemerintah untuk mendorong inovasi pengelolaan terminal melalui skema KPBU, sehingga fungsi pelayanan publik dapat berjalan beriringan dengan pengembangan kegiatan ekonomi.

Toni memaparkan, Terminal tipe A Purabaya berdiri di lahan seluas 12 hektare dan merupakan salah satu kawasan ekonomi terpadat di Indonesia yang memiliki estimasi kebutuhan investasi sebesar Rp780,4 miliar dengan masa kerjasama selama 30 tahun, serta nilai internal rate of return (IRR) yang ditawarkan sebesar 13,33 persen.

Sementara, terminal tipe A Betan Subing merupakan simpul transportasi yang menghubungkan denyut ekonomi Sumatera bagian selatan pada lahan seluas 5,48 hektare dengan masa kerja sama selama 20 tahun dan diperkirakan kebutuhan investasi untuk terminal ini adalah sebesar Rp397,3 miliar dengan nilai IRR sebesar 12,52 persen.

Beberapa ruang kerja sama yang akan ditawarkan antara lain pembukaan tenan (food court), fasilitas pendidikan, co-working, layanan kesehatan, sports center, dan convention hall.

"Sampai pada kegiatan-kegiatan pameran, bazar, branding sponsorship, dan hak penanaman kawasan (naming rights),” ucap Toni.

Pengembangan tersebut diharapkan dapat menciptakan sumber pendapatan yang beragam, membuka kesempatan kerja, serta memberikan ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Meskipun demikian, Toni menekankan, pengembangan fungsi komersial tetap harus mendukung fungsi utama terminal sebagai fasilitas pelayanan transportasi bagi masyarakat.

Karena itu, pihaknya mengajak calon investor untuk berperan aktif dalam penyusunan rencana pengembangan kedua proyek sejak tahap awal.

Toni berharap, melalui forum market sounding akan ada masukan terkait konsep mixed use, kebutuhan pasar, lingkup proyek, sumber pendapatan, jangka waktu kerja sama, skema pembiayaan, alokasi risiko, serta standar pelayanan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Setiap angka emisi harus memiliki dasar yang jelas, mulai dari sumber data dan metode penghitungan hingga pihak yang bertanggung jawab

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan bahwa inventarisasi emisi tidak cukup hanya menjadi kegiatan pencatatan, tetapi harus menjadi dasar pengambilan keputusan perusahaan sawit.

Terkait hal itu, Deputi Bidang Pengendalian Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH Ary Sudijanto mengingatkan perusahaan sawit perlu memperkuat pencatatan data, menggunakan metode penghitungan yang sesuai, serta menyiapkan dokumentasi yang dapat ditelusuri.

"Setiap angka emisi harus memiliki dasar yang jelas, mulai dari sumber data dan metode penghitungan hingga pihak yang bertanggung jawab," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Dukungan pimpinan perusahaan, katanya saat membuka Carbon Conference & Training bertajuk “Greenhouse Gas Inventory Accounting in Oil Palm Plantations", juga dinilai penting untuk memastikan inventarisasi emisi berjalan secara berkesinambungan.

Menurut dia, transformasi industri sawit menuju praktik rendah karbon membutuhkan keterhubungan antara data, keputusan investasi dan kegiatan operasional.

"Karena itu, penghitungan dan inventarisasi emisi perlu ditempatkan sebagai bagian dari pengelolaan perusahaan,” ujar dia mewakili Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat.

Keterlibatan pengelola kebun, pabrik, energi, pengadaan, keuangan dan tim keberlanjutan diperlukan agar perusahaan dapat mengenali kondisi awal, menentukan prioritas perbaikan, melaksanakan tindakan mitigasi, serta mengevaluasi hasilnya.

Selain memperkuat inventarisasi, hasil penghitungan emisi perlu diterjemahkan menjadi tindakan pengurangan emisi yang nyata. Salah satu peluang yang disoroti adalah pengelolaan limbah cair pabrik kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME), khususnya melalui penangkapan dan pemanfaatan gas metana untuk mendukung pengurangan emisi sekaligus pemanfaatan energi.

“Saya mengajak pelaku usaha untuk melihat pengelolaan POME sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja perusahaan, dengan mempertemukan kebutuhan pengelolaan lingkungan, potensi mitigasi dan kelayakan investasi,” ujar Ary Sudijanto.

Menurut dia, kesiapan data emisi di tingkat fasilitas menjadi faktor penting untuk menentukan tindakan mitigasi, menilai kinerja teknologi, serta membuktikan hasil pengurangan emisi.

Fondasi tersebut juga dapat mendukung pengembangan instrumen perdagangan karbon, termasuk kemungkinan penerapan perdagangan emisi secara bertahap pada pengelolaan limbah cair industri seperti POME.

Pengembangan nilai ekonomi karbon di sektor sawit juga memerlukan keterpaduan pengelolaan dari hulu hingga hilir. Kegiatan budidaya, pengolahan, pengelolaan limbah, hingga pemanfaatan produk dan hasil samping perlu dilihat sebagai satu rangkaian yang saling berkaitan.

Oleh karena itu, keselarasan kebijakan, kejelasan batas penghitungan, keterhubungan data dan pencatatan hasil mitigasi yang dapat ditelusuri menjadi hal penting.

Pada kesempatan tersebut KLH turut menekankan perlunya kemitraan yang menghubungkan kebutuhan investasi dan perbaikan operasional dengan perlindungan ekosistem, penghormatan terhadap hak masyarakat, serta penguatan kapasitas pekebun rakyat.

Keterbukaan informasi dan pembagian manfaat yang proporsional diharapkan menjadi landasan agar transformasi rendah karbon memberikan manfaat bagi seluruh pelaku di sepanjang rantai nilai sawit.

“Mari kita perkuat kolaborasi untuk membangun industri sawit yang semakin efisien, bertanggung jawab dan berdaya saing melalui pengelolaan emisi yang terukur,” ujarnya dalam kegiatan yang diselenggarakan Perkumpulan Praktisi Profesional Perkebunan Indonesia (P3PI) bersama Media Perkebunan.

Carbon Conference & Training diharapkan menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, perusahaan perkebunan, akademisi, praktisi dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong pengelolaan emisi GRK yang lebih terukur sekaligus membuka peluang pengembangan nilai ekonomi karbon bagi industri kelapa sawit Indonesia.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Selama harga rokok masih jauh lebih murah daripada biaya kesehatan yang ditanggung bersama, momentum ini terlalu berharga untuk dilewatkan.

Jakarta (ANTARA) - Rokok tidak hanya meningkatkan risiko penyakit pernapasan, tetapi juga membebani Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pada 2024, BPJS Kesehatan membayar rata-rata Rp12,1 juta untuk satu pasien kanker paru selama setahun, sementara cukai rokok yang dibayar satu orang Indonesia rata-rata hanya Rp873.934.

Keduanya merupakan hitungan peneliti SDH Center for Equity Universitas Indonesia atas data klaim JKN dan penerimaan cukai 2024. Membiayai satu pasien kanker paru saja setara dengan cukai dari sekitar empat belas orang.

Sementara itu, tarif cukai belum bergerak dalam dua tahun terakhir. Sejak Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024, pemerintah tidak menaikkan tarif pada 2025, dan tarif yang sama berlaku lagi pada 2026.

Dalam jadwal tarif Bea dan Cukai, sigaret kretek mesin golongan I, jenis paling laku di pasar, tetap dikenai Rp1.231 per batang sejak 2024. Jeda ini merata, tidak ada satu pun jenis atau golongan yang tarifnya naik.

Kini, dengan pergantian pimpinan Kementerian Keuangan, terbuka ruang meninjau ulang arah kebijakan cukai, termasuk rencana menambah satu lapisan tarif yang diumumkan Menteri Keuangan sebelumnya pada Juli 2026. Peninjauan itu akan sangat menolong, sebab arah yang paling membantu pengendalian konsumsi justru kebalikannya, yaitu mengurangi jumlah lapisan.

Tarif diam, biaya kesehatan terus berjalan

Ketika tarif tidak naik sementara pendapatan dan harga barang lain terus naik, rokok sesungguhnya menjadi lebih murah. Bukan karena harganya turun, melainkan karena harga yang sama terasa makin ringan. Rokok yang makin terjangkau membuat konsumsi tidak tertekan, paparan asap tidak berkurang, dan jumlah pasien akibat rokok pun tidak turun.

Dengan menggunakan data sampel BPJS Kesehatan, Transdisciplinary Institute bersama Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) menelusuri kunjungan pasien BPJS Kesehatan di ratusan kabupaten/kota sepanjang 2015 sampai 2024. Mereka menemukan pola yang cukup konsisten.

Pada tahun-tahun ketika tarif cukai naik, kunjungan karena penyakit pernapasan, yaitu infeksi saluran pernapasan akut, asma, dan penyakit paru obstruktif kronik, turun lebih besar di daerah yang jumlah perokoknya lebih banyak.

Riset SDH Center for Equity juga menghitung seberapa jauh cukai menutup biaya pengobatan. Untuk setiap Rp100 biaya pengobatan penyakit akibat rokok, cukai hanya menutup sekitar Rp17,6. Sisanya, Rp82,4, ditanggung iuran peserta dan APBN.

Keduanya pun bergerak dengan kecepatan berbeda. Sepanjang 2019 sampai 2024, biaya pengobatan per pasien tuberkulosis paru naik sekitar dua kali lebih cepat daripada penerimaan cukai, dan selisih yang harus ditutup anggaran publik melebar lebih dari separuh. Selama tarif diam, selisih itu melebar dengan sendirinya.

Menekan rokok ilegal lewat penguatan penindakan

Kekhawatiran terhadap rokok ilegal hampir selalu muncul setiap kali kenaikan tarif dibicarakan. Namun penindakan justru meningkat pada periode ketika tarif sama sekali tidak naik. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyita 1,4 miliar batang rokok ilegal sepanjang 2025, naik 77 persen dari 792 juta batang pada 2024.

Sampai 31 Juli 2026 jumlahnya sudah 1,2 miliar batang, dua kali lipat periode yang sama tahun sebelumnya. Lonjakan ini menunjukkan Bea dan Cukai makin aktif di lapangan, sekaligus menunjukkan rokok ilegal tidak hilang hanya karena tarif ditahan.

Bentuk barangnya memberi petunjuk ke mana upaya sebaiknya diarahkan. Dari data penindakan Bea dan Cukai yang ditelaah peneliti PKJS UI Risky Kusuma Hartono, lebih dari 96 persen rokok ilegal yang ditindak adalah rokok polos, yaitu tanpa pita cukai sama sekali, bukan berpita palsu.

Pelakunya berdiri sepenuhnya di luar sistem cukai, bukan menyiasati selisih tarif di dalamnya. Pola serupa terlihat pada rokok yang beredar di pasar.

Survei CISDI pada akhir 2024 atas 7.417 kemasan rokok di enam kota besar menemukan 10,77 persen di antaranya ilegal, dengan angka tertinggi justru di Makassar (21,48 persen) dan Surabaya (20,61 persen), dua kota pelabuhan yang menjadi simpul logistik. CISDI pun merekomendasikan penguatan pengawasan di titik-titik logistik utama.

Perbaikan yang paling cepat membuahkan hasil ada di sisi penindakan, dan sebagian besar bersifat administratif. Mesin pelinting rokok terdaftar dan berdokumen, sehingga kapasitas produksinya dapat dicocokkan dengan jumlah pita cukai yang dibeli pabrik.

Pabrik yang membeli pita jauh lebih sedikit daripada kapasitas mesinnya layak ditelusuri. Penelusuran perlu diteruskan sampai ke pemodal dan jaringan distribusinya, termasuk kanal penjualan daring, tidak berhenti di pengecer. Langkah seperti ini tidak menuntut perubahan tarif.

Merapikan lapisan tarif

Pekerjaan rumah berikutnya adalah merapikan lapisan tarif. Menurut jadwal tarif Kementerian Keuangan yang berlaku sekarang, cukai rokok terbagi ke dalam delapan lapisan menurut jenis dan skala pabriknya.

Cukai satu batang bisa mencapai Rp1.336, bisa juga hanya Rp122, selisih hampir sebelas kali lipat. Bahkan dalam jenis yang sama, sigaret kretek mesin golongan I dikenai Rp1.231 sementara golongan II hanya Rp746.

Di sinilah rencana menambah lapisan baru sebaiknya dipikirkan ulang, sebab setiap lapisan tambahan adalah satu pintu tambahan untuk berpindah ke rokok yang lebih murah.

Lapisan yang banyak dan berjarak lebar membantu menjelaskan mengapa prevalensi merokok sulit turun. Ketika harga naik, sebagian perokok tidak berhenti, melainkan pindah ke merek yang cukainya lebih rendah.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik memperlihatkan pola itu. Harga rokok kretek filter naik hampir dua kali lipat, dari sekitar Rp752 menjadi Rp1.455 per batang antara 2015 dan 2025. Tapi konsumsi rata-rata nyaris tidak bergerak, dari 328 menjadi 316 batang per perokok per bulan.

Tekanan harga bocor lewat celah antarlapisan, dan celah itu paling berisiko bagi anak karena rokok murah menjadi pintu masuk mereka. Survei Kesehatan Indonesia 2023 masih mencatat 7,4 persen anak usia 10 sampai 18 tahun merokok.

Karena itu jumlah lapisan perlu dipangkas menjadi tiga sampai lima, dengan peta jalan yang mengikat, agar kenaikan cukai benar-benar membuat rokok tidak terjangkau.

Ketiga agenda itu bekerja paling baik bila dijalankan bersama. Kenaikan tarif menjaga rokok tidak makin terjangkau. Penataan lapisan memastikan kenaikan itu tidak bocor lewat perpindahan perokok ke kelas yang lebih murah. Penindakan memastikan keduanya tidak bocor lewat rokok tanpa pita cukai. Satu agenda tanpa dua lainnya akan kehilangan sebagian besar dayanya.

Kementerian Keuangan sudah memegang hampir seluruh instrumennya. Yang tersisa adalah menyusun urutan langkah dan jadwalnya. Ruang dialog dengan peneliti dan organisasi masyarakat sipil akan membantu memastikan setiap langkah berpijak pada bukti.

Selama harga rokok masih jauh lebih murah daripada biaya kesehatan yang ditanggung bersama, momentum ini terlalu berharga untuk dilewatkan.

*) Dr Renny Nurhasana Unit Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI), Idzhar Elna Arbarizq SE Peneliti Transdisciplinary Institute Bidang Ekonomi Kesehatan & Lingkungan

Copyright © ANTARA 2026