Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej mengingatkan perlu adanya tata kelola (good governance) yang baik pada sektor pengadaan barang dan jasa.

Sebab, ia menyebut lebih dari 75 persen tindak pidana korupsi berkaitan dengan pengadaan. Maka dari itu, diperlukan adanya tata kelola yang baik guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam sektor pengadaan barang dan jasa.

”Kita tahu di Indonesia ini bahwa dalam konteks tindak pidana korupsi itu lebih dari 75 persen dia selalu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa,” kata Edward atau yang akrab disapa Eddy dalam pembukaan Business Matching 2026 di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan sektor strategis yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berdampak terhadap pengembangan ekonomi masyarakat.

Menurut dia, penerapan prinsip tata kelola perusahaan (good corporate governance) yang baik menjadi salah satu upaya mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan.

Eddy menyebut terdapat tiga prinsip utama yang perlu diperhatikan, yakni integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Integritas mencakup moral, etika, dan disiplin. Kemudian, transparansi mengharuskan proses pengadaan berlangsung secara jelas dan dapat diakses.

Sementara itu, akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban dalam setiap tahapan proses pengadaan.

Eddy juga menyoroti meski Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi, penanganan perkara pengadaan kerap menggunakan ketentuan kerugian keuangan negara karena berkaitan dengan penggunaan anggaran negara.

Adapun berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2004–triwulan II 2025, terdapat 426 kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa.

Jumlah tersebut menempatkan pengadaan barang dan jasa sebagai perkara korupsi terbanyak kedua setelah gratifikasi/penyuapan yang mencapai 1.068 kasus.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ibnu Basuki Widodo di Jakarta, Rabu (26/8) menjelaskan risiko korupsi dalam pengadaan tak hanya muncul ketika proses tender berlangsung.

Potensi penyimpangan dapat terjadi sejak tahap perencanaan anggaran, persetujuan, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan pekerjaan.

Dalam pemilihan penyedia (tender), misalnya, ia menyoroti praktik ketika satu perusahaan telah dipersiapkan sebagai pemenang, sementara sejumlah perusahaan lain hanya digunakan sebagai pendamping agar proses pengadaan seolah-olah berlangsung kompetitif.

Selain itu, intervensi pimpinan terhadap unit pengadaan untuk mengarahkan pemenang juga menjadi salah satu risiko yang perlu diwaspadai. Maka, diperlukan penguatan pencegahan antikorupsi pada seluruh tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Dengan melayani rata-rata 3,5 juta kendaraan setiap hari, kami perlu memastikan setiap aspek perjalanan, mulai dari kemudahan memperoleh informasi, keandalan operasional jalan tol, hingga respons petugas saat terjadi kendala, dapat memberikan pengala

Jakarta (ANTARA) - PT Jasa Marga (Persero) Tbk meraih peringkat 10 dalam Danantara Indonesia CX100 Award 2026 sebagai BUMN dengan layanan terbaik, yang dijadikan momen untuk memacu transformasi layanan berbasis pengalaman pelanggan secara berkelanjutan.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A Purwantono menyampaikan, CX100 menjadi momentum bagi perusahaan untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat transformasi layanan yang dijalankan.

Upaya tersebut, kata dia, dalam pernyataan di Jakarta, Rabu, sejalan dengan pergeseran paradigma Jasa Marga dari infrastructure menuju infraculture, yakni menempatkan pengalaman dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna jalan sebagai bagian penting dalam pengelolaan infrastruktur jalan tol.

“Dengan melayani rata-rata 3,5 juta kendaraan setiap hari, kami perlu memastikan setiap aspek perjalanan, mulai dari kemudahan memperoleh informasi, keandalan operasional jalan tol, hingga respons petugas saat terjadi kendala, dapat memberikan pengalaman yang semakin baik bagi pengguna jalan,” ujar Rivan.

Danantara Indonesia CX100 merupakan inisiatif untuk mengukur dan mengkalibrasi layanan BUMN di sektor pelayanan publik guna meningkatkan pengalaman pelanggan secara komprehensif, terstruktur, dan berbasis data.

Pengukuran tersebut mencakup delapan sektor layanan publik. Jasa Marga masuk dalam sektor Infrastruktur Transportasi dengan subklaster Railway & Toll Infrastructure. Evaluasi mengacu pada tiga pilar pengalaman pelanggan, yaitu Effectiveness (ketepatan), Ease (kemudahan), dan Emotion (kenyamanan).

Pengambilan data dilakukan melalui enam metodologi riset, meliputi polling, online survey, face-to-face interview, mystery shopping, in-depth interview, serta focus group discussion (FGD) bersama para pakar, asosiasi, dan pemangku kepentingan.

Sejalan dengan pendekatan tersebut, Jasa Marga mengembangkan strategi Total Experience Excellence untuk memastikan transformasi layanan berlangsung secara menyeluruh. Strategi ini mengintegrasikan penguatan infrastruktur, pemanfaatan teknologi dan data, serta pengembangan budaya pelayanan.

Implementasinya mencakup peningkatan kapabilitas karyawan melalui Employee Experience, penyempurnaan perjalanan pengguna jalan melalui Customer Experience, penguatan proses operasional melalui Business Experience, serta kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam ekosistem jalan tol melalui Multiple Experience.

Strategi tersebut diterapkan melalui Smart Toll Road Ecosystem yang terhubung dalam satu Integrated Mobility Ecosystem. Ekosistem ini bertumpu pada penguatan sistem digital terintegrasi melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence serta pemrosesan data di Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC) dan aplikasi Travoy.

Selain itu, Jasa Marga mengembangkan ekosistem hijau untuk mendukung keberlanjutan lingkungan melalui penyediaan sarana stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dan pengelolaan emisi.

Jasa Marga terus mendorong evaluasi dan perbaikan layanan secara berkelanjutan agar setiap inovasi dan pengembangan yang dilakukan semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menyampaikan bahwa ajang CX100 merupakan momentum penting untuk membangun pola pikir pelayanan berkelanjutan di seluruh badan usaha milik negara (BUMN).

“Hari ini bukan semata-mata tentang siapa yang menang atau kalah. Yang terpenting adalah membangun pola pikir bahwa pelayanan membuat perusahaan kita berkelanjutan,” ucap Dony.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Medan (ANTARA) - Ekonom dari Universitas Islam Sumatera Utara Gunawan Benjamin mengatakan program menyambung listrik gratis bagi 584 keluarga prasejahtera di provinsi tersebut dapat mendorong aktivitas ekonomi di rumah.

"Dengan kehadiran jaringan listrik tersebut, maka geliat ekonomi di rumah tangga akan lebih hidup," ujar Gunawan di Medan, Rabu.

Menurut dia, akan ada banyak peluang ekonomi yang bisa diciptakan dengan kehadiran jaringan listrik karena kreatifitas masyarakat akan lebih hidup pastinya, jika membandingkan kondisi saat tidak mendapatkan aliran listrik sama sekali.

Ia mengatakan, dengan kehadiran listrik masyarakat akan menambah kebutuhan lain yang menopang rutinitas.

"Diharapkan agar masyarakat bisa lebih produktif lagi saat menerima aliran listrik tersebut," ucapnya.

Ia memisalkan dengan kehadiran jaringan listrik masyarakat bisa memanfaatkan hal tersebut untuk memulai industri kecil rumah tangga.

Sebelumnya, PT PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara menyambung listrik gratis bagi 584 rumah tangga prasejahtera melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

General Manager PLN UID Sumatera Utara Rizky Mochamad mengatakan, penyambungan listrik rumah tangga prasejahtera itu berlangsung dari Januari hingga 12 Oktober 2026.

Pemerataan akses listrik menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperluas kesempatan ekonomi masyarakat.

Serta, semakin banyak masyarakat dapat terbantu dan memanfaatkan listrik untuk kegiatan produktif yang meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan keluarga di wilayah tersebut.

PLN terus memperkuat sinergi dengan Kementerian ESDM dan pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan BPBL.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Ambon (ANTARA) -

PT PLN (Persero) melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Ternate, Maluku Utara (Malut), bergerak cepat menangani gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan pemadaman listrik di Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan pada Selasa (13/10) dini hari.

“Pasokan listrik di kedua wilayah tersebut kini telah kembali normal setelah proses penanganan dan pemulihan selesai dilakukan,” kata Manager PLN UP3 Ternate Mufid Arianto dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Ternate, Rabu.

Ia mengatakan, pihaknya segera mengerahkan personel teknis untuk memeriksa sistem, menelusuri penyebab gangguan, dan melakukan pemulihan pasokan listrik secara bertahap.

“PLN segera mengerahkan personel teknis untuk melakukan pemeriksaan, penelusuran penyebab gangguan, serta pemulihan sistem kelistrikan secara bertahap,” ujarnya.

Ia menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan di Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan atas ketidaknyamanan akibat pemadaman listrik tersebut.

“Kami memahami bahwa listrik merupakan kebutuhan penting dalam mendukung aktivitas masyarakat, terutama pada pagi hari. Atas ketidaknyamanan yang terjadi, kami menyampaikan permohonan maaf,” ujarnya.

Mufid menjelaskan, selama proses penanganan, PLN mengintensifkan koordinasi antara petugas pengatur sistem, pembangkitan, jaringan distribusi, dan pelayanan teknik untuk memastikan pemulihan berjalan aman.

Setelah pasokan listrik kembali normal, PLN juga melakukan evaluasi teknis guna mengidentifikasi penyebab gangguan sekaligus menentukan langkah perbaikan untuk mencegah kejadian serupa terulang.

“Kami tidak hanya berupaya mempercepat pemulihan, tetapi juga memastikan sistem kelistrikan dapat beroperasi secara aman dan andal. Kepercayaan serta kenyamanan pelanggan menjadi prioritas utama kami,” ucapnya.

PLN turut mengapresiasi kesabaran dan pengertian masyarakat selama proses penanganan gangguan berlangsung. Pelanggan yang membutuhkan informasi atau layanan kelistrikan dapat mengakses aplikasi PLN Mobile atau menghubungi Contact Center PLN 123.

Sebelumnya, pemadaman listrik dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan sejak sekitar pukul 03.00 WIT pada Selasa (13/10). Pasokan listrik di kedua wilayah tersebut kembali normal sekitar pukul 15.40 WIT setelah dilakukan penanganan oleh petugas PLN.

Pewarta: Winda Herman
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan bahwa tahap seleksi Pelatihan Vokasi Nasional Tahap (Batch) 6 Tahun 2026 akan resmi dimulai pada Kamis (15/10).

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan, tahap seleksi Pelatihan Vokasi Nasional Batch 6 Tahun 2026 dilakukan setelah periode pendaftaran ditutup per hari ini pukul 23.59 WIB.

Calon peserta diharapkan telah melengkapi Asesmen Siap Latih sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

Lebih lanjut, Darmawansyah mengatakan bahwa tahap asesmen ini bertujuan untuk memastikan kesiapan calon peserta sebelum ditetapkan mengikuti pelatihan nasional.

“Seluruh calon peserta diimbau untuk mengikuti rangkaian tahapan seleksi dengan sungguh-sungguh dan memantau perkembangan informasi secara berkala melalui platform SkillHub,” ujar dia.

Selanjutnya, proses seleksi wawancara bagi calon peserta dilakukan pada tanggal 15-21 Oktober 2026. Sementara hasil seleksi peserta pelatihan dijadwalkan akan diumumkan pada tanggal 22 Oktober 2026 melalui platform SkillHub.

Bagi peserta yang dinyatakan lolos seleksi, pelaksanaan pelatihan akan digelar pada tanggal 28 Oktober 2026. Informasi selengkapnya dapat diakses melalui portal resmi SkillHub Kemnaker di laman web skillhub.kemnaker.go.id.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Abdul Manan mengatakan penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam industri media perlu diimbangi dengan transparansi dan tanggung jawab atas setiap karya jurnalistik yang dipublikasikan dan menjaga kepercayaan publik.

Abdul Manan mengatakan, penggunaan AI dalam proses jurnalistik perlu dilakukan secara hati-hati, terutama ketika teknologi tersebut berpengaruh signifikan terhadap hasil akhir pemberitaan.

“Yang harus bertanggung jawab itu adalah media, mau dia pakai AI atau tidak pakai AI. Saya kira ini prinsip umum dalam Undang-Undang Pers kalau media bertanggung jawab penuh baik kalau itu ada masalah etik atau ada masalah hukum termasuk ketika menggunakan AI,” kata Abdul dalam acara Workshop Wartawan United Tractors 2026 di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, keterbukaan penggunaan AI perlu mempertimbangkan sejauh mana teknologi tersebut mempengaruhi konten yang dipublikasikan. Penggunaan AI untuk mencari ide, misalnya, berbeda dengan pemanfaatannya untuk menyusun rangkuman, membuat gambar, atau mengolah video yang dapat berdampak signifikan terhadap hasil akhir karya jurnalistik.

Abdul menegaskan, penerapan AI tidak menghilangkan tanggung jawab media terhadap informasi yang diterbitkan. Baik konten yang dibuat dengan bantuan AI maupun tanpa teknologi tersebut, media tetap bertanggung jawab atas isi pemberitaannya.

Dia juga mengingatkan bahwa AI seharusnya digunakan sebagai alat bantu, bukan menggantikan proses kerja jurnalistik sepenuhnya. Setiap informasi yang diperoleh melalui AI perlu diverifikasi untuk mencegah kesalahan data maupun substansi pemberitaan.

“Saya kira ini juga menurut saya mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh media dalam pemanfaatannya bahwa AI penting digunakan untuk bisnis untuk membuat variasi distribusi, engagement, tapi saya kira kalau dalam bisnis media inovasi di bidang newsroom itu jauh lebih penting, core dari newsroom itu adalah karya jurnalistik,” kata Abdul.

Selain akurasi, penggunaan AI juga perlu memperhatikan aspek hak cipta. Pemanfaatan gambar, video, maupun materi lain yang berkaitan dengan karya pihak lain perlu dilakukan secara hati-hati, khususnya ketika hasilnya dipublikasikan sebagai bagian dari produk jurnalistik.

Abdul menjelaskan, pedoman Dewan Pers mengenai penggunaan AI dalam karya jurnalistik telah mengacu pada prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik. Salah satu prinsip yang ditekankan ialah perlunya keterlibatan manusia dalam proses produksi berita, sehingga penerbitan berita secara sepenuhnya otomatis oleh AI belum dapat dibenarkan secara etik.

Dia mengatakan, penerapan teknologi seharusnya tetap mendukung tujuan utama jurnalistik, yakni menghasilkan berita yang berkualitas, akurat, dan bermakna bagi masyarakat.

Menurutnya, transparansi dan verifikasi menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap media. Kesalahan yang terjadi berulang kali berpotensi merusak reputasi media dan jurnalis.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menandatangani perjanjian kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) sektor perumahan serta investasi murni di Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu.

"Penandatanganan kerja sama ini merupakan wujud komitmen berkelanjutan dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur hunian serta fasilitas pendukung di kawasan Ibu Kota Nusantara," kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Sudiro Roi Santoso menambahkan total investasi tersebut mencakup alokasi lahan seluas 28,82 hektare untuk berbagai proyek strategis badan usaha swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Angka itu belum termasuk nilai proyek KPBU 109 rumah tapak senilai Rp2,8 triliun yang telah ditandatangani sebelumnya pada 6 Oktober 2026.

Salah satu proyek utama yang disepakati adalah pembangunan delapan tower rumah susun (rusun) atas prakarsa badan usaha oleh PT Nindya Karya (Persero) di Wilayah Perencanaan (WP) 1A Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero) Firmansyah mengatakan, hunian vertikal ini berperan krusial dalam mendukung kesiapan fasilitas tempat tinggal serta menunjang aktivitas aparatur negara di ibu kota baru.

Rusun yang akan dikelola anak perusahaan PT Nindya Estate Management tersebut berdiri di atas lahan seluas 68.390 meter persegi dengan total luas bangunan mencapai 82.666 meter persegi.

Fasilitas yang diperuntukkan bagi pejabat eselon III ini merangkum total 288 unit dengan luas 190 meter persegi per unit.

Direktur Pengembangan Bisnis & SDM PT Nindya Karya (Persero) Eduard Batubara mengungkapkan bahwa pelaksanaan konstruksi proyek strategis ini dijadwalkan berlangsung selama 15 bulan.

Selain rusun ASN, investasi murni juga masuk dari PT Berdikari (Persero) yang mengembangkan proyek Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT) di WP 3 seluas 17,27 hektare dengan estimasi investasi Rp177 miliar.

Selanjutnya, sektor komersial di KIPP diperkuat oleh PT Java Teak Indo yang membangun showroom mebel khas Jepara di KIPP 1A seluas 0,2 hektare.

PT Indonesia Belt Road High Tech Development Park juga membangun Grand Vista Nusantara berupa area komersial, apartemen, dan perkantoran di KIPP 1B seluas 3,57 hektare dengan nilai investasi Rp1 triliun.

Rangkaian investasi ditutup oleh PT Laziz Nusantara Grup yang mengembangkan restoran Arab di KIPP 1B seluas 0,54 hektare, serta PT FYP Karya Perdana yang membangun sarana olahraga dan komersial Teras Padu di KIPP 1A seluas 0,45 hektare.

Pewarta: Arumanto/Novi Abdi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - ​Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai investasi menjadi kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Jadi kalau ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sering kali banyak yang percaya bahwa ini memang harus didorong oleh investasi dulu, termasuk investasi ini punya dampaknya nanti ke lapangan kerja, termasuk juga ke konsumsi. Jadi harapannya di situ," ujar Faisal dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pertumbuhan dari sisi investasi selama periode kuartal pertama tahun 2025 hingga kuartal II tahun ini rata-rata 5,5 persen, secara kombinasi dengan value total-nya maka hal tersebut bagus kendati perlu digenjot lagi agar dapat mencapai target pertumbuhan 8 persen.

Faisal mengatakan investasi paling besar datang dari pemerintah dan BUMN, sedangkan investasi dari swasta perlu didorong pertumbuhannya.

"Ini memang saya pikir adalah mendorong investasi dengan memberikan sinyal kepada swasta, memberikan keyakinan pada swasta untuk inject lebih banyak menanamkan modal," katanya.

Dia juga mengatakan, pemerintah perlu mendorong investasi dari swasta sekaligus juga menjaga serta mengoptimalkan investasi dari BUMN dalam rangka penciptaan lapangan kerja formal yang lebih luas.

"Jadi harus dua-duanya itu didorong sehingga lapangan pekerjaan yang formal lebih banyak, sehingga ada dampak nanti terhadap konsumsi dan juga terhadap kinerja ekspor nantinya," kata Faisal.

Sebagai informasi, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, butuh investasi hingga Rp13.000 triliun untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8 persen.

Menurut dia, realisasi investasi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan, di mana pada tahun sebelumnya kontribusi dari investasi rata-rata di 28 hingga 29 persen.

Rosan menyatakan bahwa pada tahun 2024 realisasi investasi kurang lebih Rp1.714 triliun dan pada 2025 meningkat menjadi Rp1.931 triliun.

Ia menambahkan, investasi yang masuk tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas. Selain itu investasinya juga harus berkualitas.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Human Capital, Communications & Sustainability United Tractors, Ari Sutrisno mengatakan perkembangan teknologi menuju pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) perlu diikuti sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja, selama digunakan dengan pemahaman yang tepat.

Menurut dia, pembahasan mengenai AI penting dilakukan lintas industri, termasuk di lingkungan perusahaan dan media. Pemahaman yang memadai diperlukan agar teknologi tersebut tidak menjadi beban dalam pekerjaan, melainkan membantu meningkatkan efektivitas dan produktivitas.

“Perkembangan digitalisasi ke arah AI ini kan harus kita ikuti secara sesama. Karena kita nggak bisa lagi menghindar dari AI, kita harus menjadi bagian dari dirinya, bagian dari AI itu sendiri. Tapi bagaimana memposisikan AI yang benar itu kan kita harus belajar dari banyak pihak. Termasuk dalam konteks pemberitaan, dalam konteks kewartawanan, termasuk dalam konteks operasional kita,” kata Ari dalam acara Workshop Wartawan United Tractors 2026 di Jakarta, Rabu.

Ari menjelaskan dalam industri pertambangan, pemanfaatan digitalisasi dan AI telah diterapkan dalam sejumlah kegiatan operasional, mulai dari meningkatkan keselamatan kerja, pemeliharaan jalan, hingga menekan konsumsi bahan bakar.

Ari mencontohkan penggunaan teknologi untuk memantau kondisi jalan di area operasional. Jika sebelumnya pemeriksaan lapangan membutuhkan banyak pengawas, kini unit yang beroperasi dapat dilengkapi teknologi untuk mendeteksi kondisi jalan.

Informasi tersebut kemudian dapat digunakan oleh sistem untuk mendukung penentuan kebutuhan pemeliharaan, termasuk pengerahan alat berat.

“Jadi secara sistem bisa otomatis mengirimkan alat-alat untuk memelihara. Nggak perlu pengawas yang banyak. Itu makin produktif, safety-nya makin bagus,” katanya.

Transformasi serupa juga berlangsung di industri media. Perkembangan AI membuka peluang untuk membantu sejumlah proses kerja jurnalistik, tetapi penggunaannya perlu diimbangi dengan pemahaman mengenai batasan teknologi, verifikasi informasi, dan tanggung jawab editorial.

Ia mengatakan informasi yang diolah atau dihasilkan melalui AI tetap perlu diperiksa untuk memastikan akurasi dan mencegah kesalahan pemberitaan. Profesionalisme, keberimbangan, serta kepercayaan publik juga perlu dijaga ketika media mengadopsi teknologi baru.

"Tentu di era yang semakin kompetitif ini, digitalisasi maupun AI akan menjadi sesuatu yang baik untuk peningkatan produktivitas itu sendiri,” ujar Ari.

Ari mengatakan kegiatan Workshop Wartawan yang digelar United Tractors diharapkan dapat mempererat hubungan media dan perusahaan dan memberikan pemahaman mengenai pemanfaatan AI seiring perubahan lanskap informasi dan teknologi.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal mengatakan PT Pos Indonesia (Persero) sebaiknya membentuk anak perusahaan yang khusus mengelola pekerja alih daya (outsourcing).

“Di PT Pos kita sampaikan sebaiknya membentuk anak perusahaan PT Pos yang khusus mengelola pekerja alih daya. Nanti pekerja alih daya di anak perusahaan PT Pos itu bukan lagi mitra, tapi bersifat hubungan kerja kontrak atau PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dan hubungan kerja tetap atau PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu), tapi di anak perusahaan itu, bukan di PT Pos-nya,” ujarnya usai berdiskusi dengan beberapa direksi PT Pos Indonesia di Jakarta, Rabu.

Dalam kesempatan tersebut, dia menerangkan bahwa UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Rabu (6/10), telah mencantumkan pasal terkait pekerja alih daya yang hanya dibatasi pada beberapa bidang penunjang, antara lain tenaga pengamanan, penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja, penyediaan makanan dan minuman, hingga layanan kebersihan.

Adapun untuk BUMN, lanjutnya, maka harus membentuk semacam badan anak perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas.

“Untuk BUMN inilah saya lakukan kunjungan pertama di PT Pos karena PT Pos adalah salah satu BUMN yang besar, yang punya historis dan juga menyimpan rahasia negara. Hubungan kerja yang kita soroti adalah hubungan kerja di PT Pos yang dikenal dengan Mitra Pos,” ungkap Iqbal.

“Dalam undang-undang pelindungan ketenagakerjaan yang baru tidak dikenal lagi hubungan kerja mitra. Mitra itu hanya untuk gig workers seperti Gojek, Grab, Shopee, Blibli, dan lain sebagainya, sedangkan di BUMN tidak boleh lagi. Di BUMN harus berbentuk anak perusahaan atau sebutan lainnya. Misal di Pertamina menyebutnya vendor. Di Freeport yang juga adalah saham negara disebutnya kontraktor,” ucap dia.

Karena itu, dia mengusulkan agar PT Pos dapat membuat anak perusahaan guna mengakomodasi para pekerja outsourcing agar memiliki hubungan kerja yang jelas, yaitu PKWT atau PKWTT. Usulan tersebut ditanggapi positif oleh PT Pos yang menegaskan akan mengikuti isi undang-undang terkait pekerja alih daya, yakni membentuk anak perusahaan.

Iqbal mengungkapkan bahwa pihak PT Pos memaparkan kondisi bisnis yang memang kurang begitu baik, tetapi jajaran direksi BUMN tersebut menjamin untuk memperbaiki keadaan itu sembari melakukan proses perbaikan hubungan kerja terhadap 7.061 karyawan.

“Mereka akan melakukan perbaikan di 7.061 mitra karyawan. Dalam waktu dekat ini mungkin 500 karyawan dulu diubah mengikuti undang-undang menjadi pekerja alih daya di anak perusahaan dengan status pekerja kontrak atau karyawan tetap, nanti akan ditentukan oleh anak perusahaan itu.Terus nanti akan dibikin road map berikutnya berapa ratus atau berapa ribu orang lagi, terus sampai akhirnya sesuai kebutuhan PT Pos semuanya tidak ada lagi yang berbentuk Mitra Pos karena itu tidak jelas hubungan kerja Mitra Pos apa,” kata Said Iqbal.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), membuka 20 jenis pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi bagi 657 pencari kerja dan peserta yang belum pernah kerja ber-KTP Batam.

Kepala Disnaker Kota Batam Yudi Suprapto mengatakan program tersebut ditujukan bagi warga yang belum bekerja, dengan prioritas peserta yang belum pernah mengikuti pelatihan dari Disnaker Batam.

“Pelatihan bersertifikasi ini gratis dan peserta hanya dapat memilih satu jenis pelatihan,” kata Yudi saat dihubungi di Batam, Rabu.

Sebanyak 20 jenis pelatihan yang dibuka mencakup bidang konstruksi, pengelasan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), desain, teknologi informasi, tata busana, kecantikan, serta pengoperasian alat berat.

Di antaranya pelatihan scaffolding, las 5G SMAW, bahasa Korea, menjahit tata busana, petugas K3, Ahli K3 Umum, desain grafis muda, welding inspector basic, las 3G FCAW, operator komputer, AutoCAD, forklift tingkat dasar, menjahit pola, operator K3, tata rias salon, fitter structure, welder 3G/4G, dan rigger.

“Dari berbagai program tersebut, pelatihan forklift menampung peserta terbanyak, yakni 48 orang, disusul tata rias salon sebanyak 45 orang,” katanya.

Ia menjelaskan, pendaftaran dibuka pada hari ini dan hingga siang hari ini, jumlah pendaftar tercatat mencapai 2.584 orang, jauh melebihi kuota 657 peserta yang tersedia. "Ini artinya masyarakat sangat antusias,” katanya.

Pelatihan berbasis keterampilan ini merupakan kedua kali dibuka kegiatan pada tahun 2026, pertama di awal tahun yang dianggarkan dengan APBD Murni, dengan 82 jenis unit kompetens. Yang sekarang ini dianggarkan melalui APBD-Perubahan,” katanya.

Yudi menjelaskan, peserta mendaftar melalui tautan yang disediakan Disnaker Batam, sedangkan proses seleksi dilakukan langsung oleh lembaga pelatihan kerja (LPK) yang menyelenggarakan pelatihan.

“Program ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan LPK di Kota Batam yang memenuhi persyaratan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka juga memiliki tenaga ahli sesuai bidang pelatihan masing-masing,” katanya.

Untuk persyaratan khusus, calon peserta pelatihan Ahli K3 Umum, petugas K3, dan operator K3 wajib memiliki pendidikan minimal D3 atau sederajat.

Sementara itu, peserta pelatihan las 4G dan 5G diutamakan memiliki pengalaman serta telah mengikuti pelatihan pengelasan tingkat dasar hingga 3G.

Disnaker Batam mengimbau masyarakat untuk memantau informasi lanjutan melalui akun Instagram dan TikTok resmi instansi tersebut, untuk informasi pendaftaran ulang dan tahap selanjutnya.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog menyiapkan penyaluran bantuan pangan beras periode Oktober–Desember 2026 melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) setelah proses administrasi dan penerbitan surat penugasan selesai.

"Bantuan pangan ke depan untuk Oktober, November, Desember itu juga dilaksanakan di KDKMP," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas KDKMP di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan Bulog telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan terkait persiapan penyaluran bantuan pangan melalui koperasi.

"Proses administrasi sedang berjalan," ujar dia.

Lebih lanjut ia mengatakan, setelah proses administrasi di Kementerian Keuangan selesai, Direktorat Jenderal Anggaran akan menyampaikan surat kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Selanjutnya, Bapanas akan menerbitkan surat penugasan kepada Bulog untuk melaksanakan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat melalui KDKMP di wilayah yang telah memiliki fasilitas tersebut.

Rizal mengatakan mekanisme penerimaan bantuan pangan untuk sementara tetap menggunakan prosedur yang telah berlaku sebelumnya, termasuk verifikasi identitas penerima manfaat.

"Sementara masih menggunakan prosedur yang seperti biasa dulu," ujar dia.

Ia menjelaskan masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bantuan pangan harus membawa undangan dari dinas sosial yang dilengkapi kode batang (barcode) serta kartu tanda penduduk (KTP).

Petugas kemudian akan memindai kode batang dan memeriksa kesesuaian data penerima sebelum bantuan pangan diserahkan kepada masyarakat.

Rizal menyebut penyaluran bantuan pangan dapat dilaksanakan di halaman KDKMP menggunakan tenda maupun di dalam gudang koperasi agar proses distribusi lebih mudah diawasi.

Sementara itu, bagi desa atau kelurahan yang belum memiliki KDKMP, Bulog tetap akan menggunakan mekanisme penyaluran bantuan pangan seperti sebelumnya.

"Nah yang belum ada KDKMP seperti biasa. Tetap di kelurahan masing-masing," kata Rizal.

Dengan demikian, masyarakat yang tinggal di wilayah tanpa KDKMP tetap dapat menerima bantuan pangan melalui mekanisme penyaluran yang selama ini digunakan.

Pemerintah telah menetapkan kelanjutan bantuan pangan beras untuk periode Oktober–Desember 2026 dengan sasaran sekitar 33,24 juta penerima dari kelompok masyarakat desil 1 hingga 4.

Setiap penerima mendapat alokasi 10 kilogram (kg) beras per bulan atau total 30 kg untuk tiga bulan, dengan estimasi kebutuhan beras nasional mencapai sekitar 997 ribu ton.

Pada Kamis (8/10), Bapanas mengatakan penyaluran bantuan pangan beras periode tersebut masih dalam proses persiapan, sementara Bulog telah menyiapkan beras dan menunggu surat penugasan untuk memulai distribusi.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026