Denpasar (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga kembali mendatangkan pasokan BBM sebanyak 20 juta liter melalui jalur laut ke Bali untuk memperkuat ketersediaan energi menyusul krisis yang terjadi sejak 14 Oktober lalu.

"Jumat (16/10) ini MT Pangkalan Brandan bersandar di Integrated Terminal (IT) Manggis, membawa 16 juta liter Pertalite, sedang MT Asian Rigel bersandar di Fuel Terminal (FT) Sanggaran, membawa 4 juta liter Pertalite, sehingga total muatan 20 juta liter Pertalite," kata Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi.

Ahad di Denpasar, Jumat, menyampaikan dari tambahan 20 juta liter ini, pasokan BBM akan terus ditingkatkan hingga mencapai target 48 juta liter pada keesokan hari untuk menjamin kestabilan stok di Provinsi Bali.

"PT Pertamina Patra Niaga telah melakukan peningkatan stok BBM sampai dengan besok tanggal 17 Oktober yang akan mencapai 48 juta liter yang tersedia di terminal kami di Sanggaran dan juga terminal kami di Manggis Karangasem," ujarnya.

Ia memastikan, seluruh cadangan energi yang tersimpan di Terminal Manggis maupun Sanggaran didistribusikan secara merata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Bali.

Jumlah pasokan hingga 48 juta liter sendiri diklaim mampu mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat Pulau Dewata hingga dua pekan ke depan.

"Dan dengan jumlah stok ini bisa memenuhi kebutuhan Bali sampai dengan 14 sampai 15 hari ke depan," ucap Ahad.

Pihaknya memastikan posisi cadangan energi di wilayah Bali kini berada dalam status aman dan terjaga dengan baik.

Apalagi, kebijakan penambahan pasokan ini merupakan hasil keputusan rapat koordinasi antara Direktorat Utama PT Pertamina Persero, Direktorat Utama PT Pertamina Patra Niaga, dan Gubernur Bali, disusul upaya-upaya lain untuk segera menyelesaikan persoalan antrean BBM.

Upaya percepatan pendistribusian turut didukung penambahan 16 armada mobil tangki serta pengerahan 100 personel aktif TNI guna mengoperasikan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang melayani warga selama 24 jam di 66 SPBU yang tersebar 42 SPBU di Denpasar dan 24 SPBU di wilayah Badung.

Pengamanan distribusi di jalan raya juga melibatkan pengawalan khusus dari aparat Patwal Polda Bali agar armada pengangkut BBM tiba di SPBU tanpa hambatan.

Guna mengatasi antrean kendaraan, pemerintah daerah bersama Pertamina memberlakukan pembatasan pembelian harian serta sistem ganjil genap bagi kendaraan bermotor, hingga penjualan BBM dalam wadah jerigen sesuai program Pertamina Delivery Service (PDS).

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Nakhoda wajib berkoordinasi secara berkala dengan stasiun pandu serta tidak ragu untuk berlabuh jangkar di lokasi aman apabila visibilitas memburuk

Samarinda (ANTARA) - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Samarinda memperkuat pengamatan dan keandalan navigasi pelayaran guna mengantisipasi risiko penurunan jarak pandang akibat kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan di sepanjang alur Sungai Mahakam.

"Kami meningkatkan keandalan stasiun layanan lalu lintas kapal atau Vessel Traffic Service dan menginstruksikan seluruh nakhoda untuk mengoptimalkan pengamatan navigasi keliling secara intensif," kata Kepala Seksi Keselamatan Berlayar KSOP Kelas I Samarinda Yuliansyah di Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat.

Penerbitan pemberitahuan keselamatan pelayaran (Notice to Mariners) dikeluarkan sebagai langkah merespons ancaman kabut asap pekat yang berpotensi mengganggu keselamatan alur pelayaran perairan.

KSOP Samarinda mewajibkan setiap awak kapal mengatur kecepatan aman dan memperketat jarak bebas konvoi antarkapal sepanjang satu kabel atau setara 185 meter.

"Nakhoda wajib berkoordinasi secara berkala dengan stasiun pandu serta tidak ragu untuk berlabuh jangkar di lokasi aman apabila visibilitas memburuk," ujar Yuliansyah.

Langkah pencegahan ini juga mengantisipasi pergerakan kapal-kapal kecil serta rintangan navigasi lain yang kerap tidak terlihat secara visual saat kabut asap meliputi alur perairan.

Selain dampak karhutla, pengawasan navigasi ekstra turut difokuskan pada kawasan padat lalu lintas perairan di sekitar lokasi proyek perbaikan Jembatan Mahakam Ulu, Samarinda.

"Penggunaan fasilitas pemanduan resmi sangat penting untuk menjamin manuver kapal melintas dengan selamat di bawah bentang jembatan," tutur Yuliansyah.

Petugas stasiun layanan lalu lintas kapal (VTS) Samarinda bersiagakan penuh memantau pergerakan radar dan sinyal sistem identifikasi otomatis selama 24 jam nonstop di sepanjang lintasan Sungai Mahakam.

KSOP Samarinda menegaskan bahwa hingga pertengahan Oktober 2026 belum ada laporan insiden kapal akibat keterbatasan jarak pandang di sepanjang alur perairan setempat.

"Kesadaran nakhoda dalam mematuhi maklumat keselamatan menjadi faktor utama yang menjaga kelancaran alur logistik dan transportasi air kita," ucap Yuliansyah.

Sinergi intensif terus dibangun bersama perusahaan pelayaran, keagenan kapal, dan asosiasi maritim demi memastikan prosedur keselamatan diterapkan di lapangan.

Upaya pengawasan terpadu ini juga diselaraskan dengan pemantauan kondisi cuaca harian guna memberikan petunjuk dini navigasi bagi seluruh pengguna jasa pelayaran.

"Komitmen kami adalah menghadirkan alur pelayaran Sungai Mahakam yang aman, tertib, dan bebas dari risiko kecelakaan," ujar Yuliansyah.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Perubahan tarif tersebut tentunya memiliki implikasi terhadap akses pasar dan daya saing produk baja Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengantisipasi dampak perubahan tarif baja yang diberlakukan Uni Eropa dan Inggris terhadap daya saing serta akses pasar ekspor baja Indonesia.

Direktur Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Kemendag Dina Kurniasari menyampaikan, perubahan kebijakan perdagangan di negara mitra, termasuk penyesuaian tarif, pengaturan kuota, serta penerapan standar lingkungan, berpotensi memengaruhi kinerja ekspor baja nasional.

“Perubahan tarif tersebut tentunya memiliki implikasi terhadap akses pasar dan daya saing produk baja Indonesia,” kata Dina di Tangerang, Jumat.

Ia menjelaskan, negara-negara mitra dagang dalam beberapa tahun terakhir semakin aktif melindungi industri domestik, merespons tantangan perubahan iklim, serta menghadapi persoalan kelebihan kapasitas produksi atau overcapacity.

Kondisi tersebut tercermin dalam berbagai kebijakan perdagangan, mulai dari perubahan tarif, penerapan instrumen perlindungan perdagangan (trade remedies), hingga kebijakan terkait lingkungan dan dekarbonisasi.

Dina menjelaskan, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memberikan ruang bagi negara anggota untuk memodifikasi tarif, namun, prosesnya harus tetap memperhatikan hak anggota lain yang berkepentingan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan analisis Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag), terdapat sejumlah potensi dampak perubahan tarif baja Uni Eropa dan Inggris yang perlu diantisipasi.

Pertama, penurunan daya saing produk baja Indonesia akibat kenaikan harga di pasar Uni Eropa dan Inggris. Kedua, penurunan akses pasar karena tarif yang tinggi, penerapan kuota, serta peningkatan standar lingkungan, termasuk Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

Ketiga, perubahan kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan ketidakpastian di pasar global sehingga pelaku industri perlu menyiapkan langkah antisipasi.

Dina menegaskan, Kemendag berkomitmen mendorong pelaksanaan kebijakan perdagangan internasional berdasarkan prinsip transparansi dan nondiskriminasi.

Menurut dia, Kemendag telah melakukan berbagai pendekatan dengan pemerintah negara mitra dagang, namun, upaya negosiasi perlu disertai persiapan menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk skenario terburuk apabila perubahan kebijakan tersebut berdampak pada ekspor baja Indonesia.

Uni Eropa maupun Inggris menetapkan tarif 50 persen untuk produk baja nasional. Adapun sebelumnya, Vice Chairman The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) Ismail Mandry mengungkapkan bahwa asosiasinya memiliki 189 perusahaan anggota dengan produksi baja mencapai 18 juta ton per tahun.

Sementara itu, impor baja pada 2024–2025 mencapai sekitar 8 juta ton per tahun, dan hingga Agustus 2026 telah menyentuh 7 juta ton.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Pangkalpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani memperjuangkan 20 persen kebun plasma PT Sahabat Mewah Makmur (PT SMM) untuk dapat dikelola oleh warga Desa Nyuruk Kabupaten Belitung Timur, guna mendorong perekonomian warga di daerah itu.

"Kita akan memperjuangkan hak plasma 20 persen dari total sekitar 15.000 hektare lahan PT SMM tersebut untuk bisa dikelola oleh warga," kata Hidayat Arsani memimpin rapat pembahasan permasalahan plasma PT SMM di Desa Nyuruk, Jumat.

Ia menyatakan pertemuan pembahasan permasalahan plasma PT SMM di Desa Nyuruk Kabupaten Belitung Timur ini, karena warga menuntut hak pengelolaan lahan plasma setelah perusahaan perkebunan itu beroperasi puluhan tahun tanpa kontribusi kebun plasma yang memadai bagi warga desa tersebut.

"Saya minta untuk memanggil dan berunding langsung dengan pihak pengelola perusahaan secepatnya, agar warga bisa mengelola plasma perusahaan kelapa sawit ini dan itu adalah hak untuk rakyat," ujarnya.

Ia berpesan kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak berbuat anarkis karena dirinya dengan segala upaya akan membantu menyelesaikan permasalahan plasma rakyat.

"Mari kita selesaikan secara bermartabat sesuai aturan hukum yang berlaku, agar perusahaan untung, pemerintah untung, dan rakyat sejahtera," katanya.

Kepala Desa Nyuruk, Grudi menyampaikan apresiasi mendalam atas kehadiran dan kepedulian Gubernur Kepulauan Babel.

"Kehadiran Gubernur memberikan harapan besar agar ada solusi terbaik terhadap persoalan plasma dengan PT SMM demi kemajuan dan kesejahteraan warga Desa Nyuruk," ujarnya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Timika (ANTARA) - Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia berkomitmen mendorong para pemuda di wilayah pesisir dan pegunungan terlibat langsung dalam pengembangan potensi ekonomi di kampung/desa.

Ketua Pengurus YPMAK Leonardus Tumuka di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Jumat, mengatakan kampung- kampung yang ada di wilayah pesisir dan pegunungan Mimika memiliki potensi ekonomi yang besar di bidang pertanian dan perikanan.

"Kami perlu melakukan kaderisasi pemuda masyarakat lokal untuk bisa kendalikan sektor ekonomi di wilayah pesisir dan pegunungan," kata Leonardus.

Para pemuda ini akan menjadi pengusaha lokal yang akan menampung seluruh hasil pertanian dan juga perikanan dari masyarakat kemudian memasarkannya di Kota Timika.

" Kami hanya menyiapkan fasilitas dan akses setelah itu mereka melaksanakannya dan kami hanya melakukan pemantauan dan pendampingan. Kami siapkan tempat di kota yang bisa menampung dan sekaligus mendistribusikan hasil pertanian dan perikanan," ujarnya.

Ia mengatakan saat ini YPMAK sendiri sudah membina 20 pengusaha baru dari Suku Amungme dan Suku Kamoro yang bergerak dalam usaha mikro kecil dan menengah.

"Dari 20 yang kami bina lima orang sudah berhasil. Yang belum berhasil kami terus melakukan pendampingan. Kami juga telah luncurkan usaha binatu (laundry) yang dijalankan oleh pemuda lokal Papua," ujarnya.

Ia mengatakan pada 2027 YPMAK mendorong pemuda di wilayah pegunungan untuk mengembangkan usaha kopi dan para pemuda di wilayah pesisir untuk mengembangkan usaha minyak kelapa murni Virgin Coconut Oil (VCO).

"Sekarang ini kami sedang dalam tahapan menyiapkan skema dan pendekatan-pendekatan lain mulai dari alur petani sampai turun ke lokasi distribusinya. Siapa yang mengelola dan distribusi ke mana, kami lagi siapkan perangkatnya," ujarnya.

Ia mengatakan tujuan utama dari program ini agar pemuda khususnya dari Suku Amungme dan Suku Kamoro dapat tumbuh menjadi pengusaha, mengetahui dan menguasai akses pasar baik itu di wilayah Mimika maupun di luar Mimika.

Pewarta: Marselinus Nara
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya menerima dukungan sebanyak 66 unit alat berat untuk memperkuat pemulihan serta rehabilitasi dan rekonstruksi kabupaten tersebut pascabencana hidrometeorologi dari pemerintah pusat.

Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi di Pidie Jaya, Jumat, mengatakan puluhan alat berat tersebut merupakan realisasi dukungan percepatan yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberapa waktu lalu.

"Ada sebanyak 66 unit alat berat yang diterima Pemkab Pidie Jaya dari pemerintah pusat untuk percepatan pemulihan serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana," katanya

Puluhan alat berat tersebut terdiri 16 unit ekskavator berbagai jenis, enam unit buldoser, enam unit backhoe loader, dan 44 unit truk jungkit atau dump truck.

Sibral Malasyi mengatakan alat berat tersebut digunakan untuk pengerukan dan penggalian material banjir yang melanda Kabupaten Pidie Jaya pada akhir November 2025.

"Melalui Dinas Pekerjaan Umum, alat berat diprioritaskan untuk normalisasi sungai Krueng Meureudu, pengerukan muara, pembersihan saluran irigasi, dan lingkungan permukiman," katanya.

Sedangkan Dinas Pertanian digunakan untuk menangani pembersihan sawah terdampak bencana. Serta Dinas Kelautan dan Perikanan digunakan untuk pembersihan tambak terdampak bencana.

"Penempatan alat berat dapat digeser sesuai kebutuhan serta tingkat urgensi di lapangan agar sumber daya yang tersedia bekerja tepat sasaran," kata Bupati Pidie Jaya.

Dengan dukungan alat berat tersebut, kata dia, diharapkan lahan pertanian, pertambahan, dan sumber pencarian masyarakat bisa bangkit kembali dan berproduksi setelah bencana.

Sibral Malasyi juga mendorong dinas-dinas terkait di lingkung Pemkab Pidie Jaya bergerak terpadu, menetapkan lokasi kerja berdasarkan prioritas, mengoptimalkan alat berat serta memastikan hasil pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami berharap dukungan pemerintah pusat menjadi pengungkit percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Pidie Jaya. Pemulihan infrastruktur dasar dan ekonomi produktif menjadi bagian penting kebangkitan pascabencana," kata Sibral Malasyi.

Bencana banjir melanda Kabupaten Pidie Jaya sejak 26 November 2025 dan terus meninggalkan dampak luas dan memukul aktivitas masyarakat di berbagai kecamatan. Saat itu hujan deras berturut-turut membuat sejumlah sungai meluap, merendam ribuan rumah warga, fasilitas publik, dan lahan pertanian.

Banjir itu disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir dimana Kecamatan Meureudu, Meurah Dua, Ulim, dan Pidie Jaya menjadi kawasan yang mengalami kerusakan paling parah.

Ribuan warga terpaksa mengungsi ke lokasi aman setelah air merendam pemukiman setinggi pinggang hingga dada orang dewasa. Lebih dari 20 ribu warga tercatat mengungsi pada ratusan titik pengungsian.

Berdasarkan data, banjir pada November 2025 itu mengakibatkan 1.625 hektare lahan pertanian di Pidie Jaya terdampak dengan rincian, 1.225 hektare rusak ringan, 141 hektare rusak sedang, dan 259 hektare rusak berat.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Keberhasilan kita tidak hanya diukur dari berapa banyak wisatawan yang kita bawa ke Bali. Tetapi juga dari seberapa baik Bali yang kita wariskan kepada mereka yang datang setelah kita

Badung, Bali (ANTARA) - Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Bali mendorong pengembangan pariwisata berkualitas dengan menempatkan pelestarian budaya, perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas.

Ketua DPD Asita Bali I Putu Winastra dalam Musyawarah Daerah (Musda) XV Asita Bali di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Jumat, menegaskan besarnya peran biro perjalanan wisata dalam mendatangkan wisatawan juga harus diimbangi tanggung jawab untuk menjaga kualitas destinasi.

“Keberhasilan kita tidak hanya diukur dari berapa banyak wisatawan yang kita bawa ke Bali. Tetapi juga dari seberapa baik Bali yang kita wariskan kepada mereka yang datang setelah kita,” ujarnya.

Menurut dia, Asita tidak cukup hanya mempromosikan Bali, tetapi turut memastikan daya tarik budaya, alam dan kehidupan masyarakat tetap terpelihara.

Transformasi ini dinilai penting agar pertumbuhan kunjungan wisatawan tidak hanya menguntungkan industri, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi Bali.

Winastra mengatakan masa depan pariwisata tidak cukup diukur dari jumlah wisatawan yang datang.

Industri pariwisata perlu memastikan kunjungan tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal, menjaga kelestarian budaya dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

“Keberhasilan sebuah organisasi bukan hanya tentang seberapa besar bisnis anggotanya berkembang. Tetapi juga tentang seberapa besar manfaat yang dapat kita berikan kepada masyarakat dan seberapa besar warisan positif yang dapat kita tinggalkan,” ujar Winastra.

Menurut dia, Asita memiliki posisi strategis karena biro perjalanan wisata berperan dalam menentukan destinasi yang dikunjungi wisatawan, aktivitas yang dilakukan, hingga produk yang mereka beli. Peran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengarahkan wisatawan pada perjalanan yang lebih bertanggung jawab.

Asita Bali, kata dia, ingin mendorong wisatawan agar tidak hanya mengunjungi destinasi populer, tetapi juga mengenal desa wisata, membeli produk lokal, menghargai tradisi dan menjaga lingkungan.

Dengan cara itu, manfaat ekonomi pariwisata diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

Di sisi lain, Winastra memaparkan kontribusi anggota Asita Bali terhadap pergerakan wisatawan ke Pulau Dewata.

Ia menyebut sekitar 63 persen kunjungan wisatawan secara luring turut didorong melalui jaringan dan aktivitas anggota Asita Bali.

Namun, dirinya tidak menjelaskan secara terperinci periode penghitungan, jumlah total kunjungan yang menjadi dasar perhitungan, maupun metodologi yang digunakan untuk memperoleh persentase tersebut.

Untuk memperkuat promosi dan jejaring industri, Asita Bali menjalankan sejumlah program, di antaranya Bali and Beyond Travel Fair (BBTF), yang mempertemukan pelaku industri pariwisata dengan pembeli dari 44 negara dan menghadirkan lebih dari 1.000 peserta.

Asita Bali juga menggelar kegiatan seperti Bali Tourism Run dan SAKIRA serta menjalin kerja sama dengan sejumlah daya tarik wisata, termasuk Monkey Forest Ubud, Jatiluwih, dan Pura Besakih.

Melalui berbagai program tersebut, Asita Bali berupaya memperkuat hubungan antara biro perjalanan, pengelola destinasi, dan masyarakat.

Organisasi Asita Bali juga ingin memperluas perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam merumuskan solusi bagi tantangan pariwisata.

Winastra berharap momentum Musda XV menjadi kesempatan bagi Asita Bali untuk memperkuat organisasi sekaligus menyesuaikan diri dengan perubahan industri.

Ia menilai, pariwisata masa depan harus semakin mengutamakan kualitas pengalaman, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Menjaga mangrove berarti menjaga pesisir, ekonomi masyarakat dan iklim. Melalui Program Sungai Lestari, kita mendorong perubahan dari sekadar membersihkan sampah menjadi mencegah sampah sejak dari sumbernya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan bersama Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) memperluas Program Sungai Lestari ke Bali untuk mengurangi pencemaran sampah plastik di sungai sehingga dapat melindungi sumber pangan dan penghidupan masyarakat pesisir.

Perluasan program tersebut ditandai dengan peluncuran Program Sungai Lestari dan aksi bersih mangrove yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) di Denpasar, Bali, Jumat.

"Menjaga mangrove berarti menjaga pesisir, ekonomi masyarakat dan iklim. Melalui Program Sungai Lestari, kita mendorong perubahan dari sekadar membersihkan sampah menjadi mencegah sampah sejak dari sumbernya," kata Zulhas dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Program tersebut bertujuan mengurangi sampah, khususnya plastik, yang terbawa aliran sungai menuju laut melalui penguatan pengelolaan sampah dari sumbernya, termasuk pemilahan, pengumpulan dan daur ulang.

Berdasarkan keterangan UNDP, Program Sungai Lestari dilaksanakan di lima lokasi prioritas, yakni Bekasi, Surakarta, Surabaya, Sidoarjo dan Bali.

Khusus di Bali, program percontohan menyasar Tukad Badung di Kota Denpasar dan Tukad Mati di Kabupaten Badung guna mencegah kebocoran sampah ke kawasan pesisir dan laut.

UNDP mencatat bahwa sejak pelaksanaannya dimulai di Surabaya dan Surakarta pada Mei 2026, program tersebut telah mengangkat sebanyak 492 ton sampah dari empat sungai.

Pelaksanaan program itu melibatkan empat organisasi masyarakat sipil, 55 bank sampah, 1.200 perempuan, serta masyarakat di 20 kelurahan dengan dukungan instansi lingkungan hidup setempat.

Pada tahap awal, program juga menjangkau kawasan bantaran sungai yang dihuni lebih dari 54.000 penduduk untuk memperkuat pengelolaan sampah serta mengurangi risiko pencemaran lingkungan.

Sementara itu, perluasan pelaksanaan program ke Bekasi dan Sidoarjo sejak Oktober 2026 memiliki target gabungan pengelolaan sampah sekitar 5.066 ton hingga 2027.

Program Sungai Lestari yang turut didukung Clean Rivers, yayasan yang mendapat dukungan Uni Emirat Arab, menerapkan mekanisme pembiayaan berbasis kinerja bagi organisasi masyarakat sipil.

Melalui mekanisme tersebut, pendanaan dikaitkan dengan jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan dan dialihkan ke jalur pengelolaan yang semestinya berdasarkan hasil verifikasi independen.

Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Sara Ferrer Olivella menilai pengelolaan sampah yang lebih baik juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pekerja di sektor persampahan.

"Pengelolaan sampah yang lebih baik turut membuka peluang pemanfaatan sampah menjadi sesuatu yang bernilai, sekaligus menciptakan pendapatan dan mata pencaharian bagi masyarakat setempat dan pekerja persampahan," ujar Sara.

Sementara itu, Menko Zulhas menekankan bahwa perlindungan sungai dan mangrove perlu dilaksanakan secara terpadu karena pencemaran lingkungan dapat mengganggu ekosistem pesisir dan sumber daya perikanan.

"Mangrove adalah aset strategis nasional. Ekosistem ini melindungi pesisir dan keanekaragaman hayati, menopang ekonomi masyarakat, serta menyerap dan menyimpan karbon untuk mitigasi perubahan iklim," ucap Zulhas.

Menurut dia, pencegahan sampah dari daratan perlu berjalan seiring dengan pelestarian mangrove dan laut untuk menjaga ketahanan pangan serta keberlanjutan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.

Ia menyebut Indonesia memiliki potensi karbon biru yang besar dengan luas ekosistem mangrove sekitar 3,46 juta hektare dan padang lamun sekitar 660 ribu hektare.

Di Bali, upaya tersebut juga melengkapi pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Denpasar Raya yang telah memasuki tahap pembangunan sejak peletakan batu pertama pada 8 Juli 2026.

Zulhas menilai pengembangan infrastruktur pengolahan sampah perlu didukung perubahan perilaku masyarakat, kedisiplinan dalam mengelola sampah, serta kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, akademisi, komunitas, dan dunia usaha.

Melalui pendekatan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, pemerintah berharap perlindungan ekosistem sungai dan pesisir dapat mendukung keberlanjutan pariwisata Bali, ekonomi masyarakat, serta ketahanan pangan nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan mengapresiasi program Bulog Peduli Rumah Pangan Kita (RPK) Mandiri untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memberikan bantuan permodalan berupa barang dan fasilitas usaha.

Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR saat penyerahan bantuan tersebut di Ballroom Hotel BW Kindai Banjarmasin, Jumat, menyampaikan apresiasi kepada Perum Bulog, khususnya Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, atas kepeduliannya dalam mendukung pengembangan UMKM di kotanya.

Menurut dia, program ini menjadi salah satu upaya membuka peluang usaha, memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga.

"Dukungan terhadap UMKM tidak cukup hanya melalui pemberian modal, tetapi juga perlu disertai pembekalan kewirausahaan agar pelaku usaha mampu mengelola dan mengembangkan bisnis secara berkelanjutan" ujar Yamin.

“Diharapkan, bantuan ini tidak berhenti sebagai bantuan sesaat, tetapi mampu menjadi titik awal tumbuhnya usaha yang produktif, mandiri, dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Yamin juga berharap kerja sama tersebut dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak pelaku UMKM di Banjarmasin.

Untuk itu, kata dia, Pemkot Banjarmasin akan mendorong kolaborasi bersama Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskopumker) agar program pengembangan UMKM dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

"Ini salah satu program Bulog yang bisa dikolaborasikan dengan program-program pemerintah daerah, dengan program-program Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan tentunya bisa kita memberikan yang terbaik dan untuk bagaimana kita bisa UMKM itu bisa naik kelas," pungkas Yamin.

Sementara itu, Direktur Pengadaan Perum Bulog, Prihasto Setyanto menjelaskan bahwa bantuan program Bulog Peduli RPK Mandiri diberikan kepada 30 UMKM di Banjarmasin.

Menurut dia, setiap penerima memperoleh bantuan senilai Rp5,3 juta berupa fasilitas rak dan modal usaha dalam bentuk barang yang dapat diputar kembali untuk mendukung kegiatan penjualan.

“RPK ini merupakan outlet Bulog yang menyalurkan beras Bulog, beras komersial, minyak, dan komoditas pangan lainnya,” jelas Prihasto.

Dia berharap bantuan tersebut dapat menjadi modal usaha produktif yang dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh penerima manfaat, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

Pewarta: Sukarli
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyampaikan Kawasan Industri (KI) di Jabodetabek-Karawang berpotensi menjadi pusat pengembangan komponen elektronika, mengingat industri nasional didukung oleh ekosistem manufaktur yang matang, kekayaan sumber daya, serta besarnya pasar domestik.

“Sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia merupakan pasar elektronika konsumen terbesar di ASEAN. Kita juga memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, serta sumber daya kobalt, tembaga, dan timah sebagai bahan baku komponen strategis. Ditambah dengan ekosistem manufaktur yang matang, kawasan industri Jabodetabek–Karawang berpotensi menjadi pusat pengembangan industri komponen elektronika,” kata Sarmuji dalam keterangannya dikonfirmasi dari Jakarta, Jumat.

Potensi tersebut menurutnya perlu dioptimalkan melalui penguatan keterlibatan industri kecil menengah (IKM) dalam rantai pasok industri elektronika dan kelistrikan nasional.

Menurut dia, peluang itu semakin terbuka seiring meningkatnya kebutuhan komponen elektronika global akibat perkembangan kendaraan listrik, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), dan internet untuk segala (internet of things/IoT).

Riset McKinsey Global Institute memproyeksikan nilai pasar komponen elektronika dunia melampaui 1 triliun dolar AS pada 2030. Sementara itu, permintaan komponen untuk kendaraan listrik dan energi terbarukan pada 2023–2030 diperkirakan tumbuh tiga kali lipat dibandingkan konsumsi elektronika konvensional.

Sarmuji menekankan, penguatan rantai pasok domestik menjadi penting karena sejumlah IKM telah mampu memproduksi komponen seperti printed circuit board assembly (PCBA), wire harness, konektor, copper braid, panel listrik, serta sistem proteksi dan distribusi daya.

Namun, Sarmuji menjelaskan, IKM masih menghadapi kendala berupa keterbatasan akses pasar formal, kepastian penyerapan produk, sertifikasi internasional, dan pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas produksi.

“Di sinilah peran pemerintah tidak hanya terbatas pada pelatihan dan sertifikasi, tetapi juga mempertemukan IKM dengan industri besar serta mendorong terwujudnya kemitraan yang terstruktur, adil, dan berjangka panjang,” ujar Sarmuji.

Sebagai upaya konkret, Kementerian Perindustrian menggelar Forum Diskusi Kemitraan IKM Komponen Elektronika dan Kelistrikan dengan Industri Besar/BUMN pada 12 Oktober 2026, Jakarta untuk menjajaki kerja sama dan memperkuat integrasi rantai pasok nasional.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin Reni Yanita menyebutkan, jumlah IKM industri komputer, barang elektronika, dan optik mencapai 5.816 unit usaha pada 2025, meningkat hampir empat kali lipat dibandingkan 2021. Adapun IKM industri peralatan listrik tercatat sebanyak 781 unit usaha.

Reni menambahkan, transisi energi, elektrifikasi, digitalisasi, serta kebijakan peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) membuka peluang bagi IKM untuk memasok komponen kendaraan listrik, pembangkit listrik tenaga surya, dan infrastruktur digital.

Sementara itu, Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Kemenperin Emma Natalia mendorong industri besar dan BUMN memberikan akses kepada IKM sebagai pemasok formal, disertai kepastian kontrak, transfer pengetahuan teknis, dan peningkatan standar kualitas.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pengisian BBM dengan menerapkan nomor polisi ganjil dan genap, mulai diberlakukan pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2026 sampai dengan hari Senin, tanggal 19 Oktober 2026

Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga resmi memberlakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) dengan sistem nomor polisi kendaraan ganjil dan genap di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) per 17 Oktober 2026.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi di Denpasar, Bali, Jumat, menyatakan bahwa aturan pembatasan ini mulai diberlakukan pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2026 sampai dengan hari Senin, tanggal 19 Oktober 2026.

"Pengisian BBM dengan menerapkan nomor polisi ganjil dan genap, mulai diberlakukan pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2026 sampai dengan hari Senin, tanggal 19 Oktober 2026 dengan menyesuaikan plat nomor ganjil di tanggal 17 dan plat nomor genap tanggal 18," kata Ahad Rahedi.

Kebijakan pembatasan mobilitas kendaraan bermotor sendiri diterapkan secara resmi berdasarkan Surat Gubernur Bali Nomor B.21/16673/5/Disnaker.ESDM.

Adapun skema operasional ganjil dan genap ini mengharuskan pemilik kendaraan mencocokkan nomor polisi terakhir kendaraannya dengan tanggal berlakunya kebijakan di lapangan.

"Jadi skema menyesuaikan nomor polisi kendaraan yang dimiliki oleh pelanggan dengan tanggal berlakunya hari tersebut," sambungnya menegaskan.

Patokan penentuan nomor ganjil atau genap dilihat secara teliti dari angka paling ujung pada plat nomor kendaraan bermotor.

Pertamina memberlakukan aturan pembatasan pembelian BBM ini secara serentak di seluruh SPBU Pertamina di seluruh wilayah Provinsi Bali.

Selama kebijakan ini berlangsung, pihaknya terus mengevaluasi serta memastikan proses pengawasan dan penertiban antrean di SPBU yang turut melibatkan dukungan penuh dari unsur TNI dan Polri.

Selain memberlakukan ganjil dan genap pembelian bahan bakar, untuk menyelesaikan antrean BBM di Pulau Dewata, Ahad memastikan pihak Pertamina menyediakan stok BBM di terminal Sanggaran dan Mengwi Karangasem yang saat ini mencapai 48 juta liter yang mencukupi kebutuhan Bali untuk 14 hingga 15 hari ke depan.

Untuk mengurai antrean BBM pula, Pertamina memperpanjang jam layanan operasional 24 jam di 66 SPBU yang terdiri atas 42 titik di Denpasar dan 24 titik di Badung.

Selain itu, batasan maksimal pengisian ditetapkan sebanyak 20 liter untuk kendaraan roda empat dan 3 liter untuk kendaraan roda dua.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Badung, Bali (ANTARA) - Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Bali belum mencatat pembatalan kunjungan wisatawan akibat kemacetan lalu lintas buntut antrean panjang di sejumlah SPBU.

“Sementara ini belum ada cancel, tetapi yang sudah di Bali, mereka mengubah kegiatannya yang tadinya di Bali Selatan, kita bawa ke tempat-tempat yang lebih sedikit crowded-nya,” kata Ketua DPD ASITA Bali I Putu Winastra saat ditemui di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

Meski demikian, kondisi kemacetan mulai mempengaruhi pengaturan perjalanan wisata, sehingga sejumlah jadwal tur dialihkan ke destinasi yang lebih dekat dan tidak terlalu padat.

Winastra mengatakan kemacetan menjadi kendala bagi biro perjalanan wisata, terutama dalam mengatur jadwal kunjungan wisatawan yang menggunakan kendaraan berukuran kecil, seperti mobil van.

Bahkan, kondisi lalu lintas di sekitar stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sempat menghambat mobilitas anggota ASITA menuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Menurutnya, perubahan rencana perjalanan dilakukan untuk menyesuaikan kondisi lalu lintas di lapangan.

Sejumlah kunjungan yang semula dijadwalkan menuju destinasi tertentu, seperti Tanah Lot, dialihkan ke lokasi yang lebih dekat agar wisatawan tetap dapat menjalankan kegiatan wisatanya.

Winastra menjelaskan, pihak biro perjalanan juga telah menyampaikan kondisi lalu lintas secara objektif kepada wisatawan.

Sejauh ini, wisatawan dinilai memahami situasi yang terjadi sehingga penyesuaian perjalanan dapat dilakukan tanpa harus membatalkan seluruh agenda wisata.

“Kegiatan sudah terjadwal karena ini kan tidak berpengaruh kepada pesawat ya, cuma ada di Bali saja. Perubahan tur ada yang tadinya ke Tanah Lot karena macet, dia berubah ke tempat yang lebih dekat dan sebagainya. Kita sudah sampaikan secara objektif situasi di lapangan kepada wisatawan dan wisatawan sangat memahaminya,” ujarnya.

Meski belum ada pembatalan, Winastra berharap persoalan kemacetan tidak berlangsung terlalu lama.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi kenyamanan wisatawan dan menyulitkan biro perjalanan dalam memenuhi jadwal perjalanan yang telah disusun.

Ia mengungkapkan, pernah terjadi anggota ASITA yang terkendala kemacetan di sekitar SPBU sehingga kesulitan mencapai bandara.

Kondisi ini menjadi perhatian karena keterlambatan perjalanan darat dapat mengganggu agenda wisatawan, termasuk ketika mereka harus mengejar jadwal penerbangan.

“Harapan kami adalah ruas jalan yang memang dipakai untuk berjalan ke tempat-tempat yang misalnya bandara, diberikan jalan yang lebih luas sehingga tidak sampai menimbulkan wisatawannya tidak bisa terbang,” katanya.

Winastra juga menilai, apabila situasi tersebut terus berlanjut, dampaknya terhadap kunjungan wisatawan akan sulit dipastikan.

Karena itu, ia berharap penanganan kemacetan dapat segera dilakukan agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar bagi industri pariwisata Bali.

Ia menyebut, biro perjalanan akan menjelaskan situasi tersebut kepada mitra di luar negeri sebagai kondisi di luar kendali atau force majeure, apabila keadaan memang memenuhi kriteria tersebut.

“Harapannya, hal ini jangan sampai terlalu lama agar kita juga bisa menyampaikan kepada partner di luar negeri bahwa situasi ini adalah force majeure,” katanya.

Menurut Winastra, keberlanjutan pariwisata tidak hanya ditentukan oleh daya tarik destinasi, tetapi juga oleh kelancaran akses dan kenyamanan wisatawan selama berada di Bali.

Karena itu, ia berharap penanganan kemacetan menjadi perhatian bersama agar aktivitas wisata tetap berjalan dan kepercayaan wisatawan terhadap Bali tetap terjaga.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026