Kita pastikan kesiapan koperasi ini satu per satu. Pengelolaannya harus baik, layanan kepada masyarakat berjalan, dan manfaatnya dalam menyalurkan barang-barang subsidi bisa dirasakan langsung oleh warga

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan kesiapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat menjelang agenda operasionalisasi serentak pada 15 Oktober 2026.

“Kita pastikan kesiapan koperasi ini satu per satu. Pengelolaannya harus baik, layanan kepada masyarakat berjalan, dan manfaatnya dalam menyalurkan barang-barang subsidi bisa dirasakan langsung oleh warga,” kata Zulhas dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Menko Pangan mengatakan itu saat meninjau tiga KDKMP di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, yakni KDKMP Purbayan, Kadilangu, dan Menuran, bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso serta Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

Menurut Zulhas, kesiapan koperasi tidak cukup hanya diukur dari berdirinya bangunan dan ketersediaan sarana, tetapi juga kemampuan pengelola menjalankan usaha serta menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat.

Ia menjelaskan, KDKMP disiapkan untuk mendukung distribusi kebutuhan pokok dan barang bersubsidi, antara lain beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), minyak goreng, elpiji 3 kilogram (kg), serta pupuk bersubsidi sesuai ketentuan.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, pemerintah juga menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan menyediakan beras seharga Rp12.500 per kg guna membantu masyarakat memperoleh pangan dengan harga terjangkau.

Selain menyalurkan kebutuhan pokok, Zulhas menekankan pentingnya peran KDKMP dalam membantu pemasaran hasil pertanian dan menghubungkan petani dengan Perum Bulog untuk penyerapan gabah.

“Petani jangan sampai menjual gabah di bawah harga yang ditetapkan pemerintah. Nanti kalau desa itu ada panen, koperasi bisa membeli gabah dengan harga bagus, Rp6.500 per kg untuk kemudian diserap Bulog,” ucapnya.

Melalui mekanisme tersebut, koperasi diharapkan dapat membantu petani memperoleh kepastian pasar sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak.

Dari sisi kesiapan distribusi pangan, Perum Bulog melaporkan sebanyak 1.985 KDKMP telah masuk dalam cakupan pelayanannya, terdiri atas 736 koperasi yang telah menerima pelayanan beras SPHP, dan 1.249 koperasi lainnya yang masih dalam proses pelayanan.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat sebanyak 64 persen atau 5.427 dari 8.523 KDKMP di wilayahnya telah beroperasi per 12 Oktober 2026, sedangkan 3.096 koperasi lainnya masih dalam tahap persiapan.

Untuk memperluas layanan ekonomi desa, pemerintah juga menyiapkan pengembangan layanan transaksi keuangan melalui BRILink agar masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lebih mudah mengakses layanan perbankan.

Adapun dari sisi logistik, pemerintah memfasilitasi dukungan satu unit truk dan satu unit mobil pikap bagi setiap koperasi untuk membantu distribusi barang.

Pengelolaan koperasi diarahkan berjalan secara profesional dengan manajer bertanggung jawab atas kegiatan usaha, sementara kepala desa menjalankan fungsi pengawasan dengan tetap melibatkan partisipasi anggota.

Sebelumnya, Zulhas menjelaskan operasional KDKMP dilaksanakan secara bertahap sejak Oktober 2026, sedangkan pada 15 Oktober pemerintah menjadwalkan keterlibatan sejumlah pejabat untuk memantau langsung kegiatan koperasi.

Pemerintah berharap penguatan kesiapan layanan, sarana logistik, dan tata kelola tersebut dapat memperpendek rantai distribusi, memperluas akses kebutuhan pokok, serta membantu pemasaran hasil pertanian dan produk UMKM di perdesaan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Stok tersebut berada di atas ketentuan "safety stock" yang ditetapkan pemerintah sebagai bagian dari upaya perusahaan menjaga kesiapan pasokan pupuk guna mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional

Madiun (ANTARA) - PT Petrokimia Gresik (Persero) menyiapkan stok pupuk bersubsidi hasil produksi perusahaan sebanyak 443.436 ton guna mendukung pemenuhan kebutuhan pupuk nasional bagi petani menjelang musim tanam Oktober-Maret.

"Stok tersebut berada di atas ketentuan "safety stock" yang ditetapkan pemerintah sebagai bagian dari upaya perusahaan menjaga kesiapan pasokan pupuk guna mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional," ujar Direktur Utama Petrokimia Gresik Daconi Khotob dalam keterangannya di Madiun, Jawa Timur, Selasa.

Stok tersebut terdiri dari pupuk Urea sebanyak 95.645 ton, NPK Phonska 261.858 ton, pupuk organik Petroganik 70.054 ton, ZA 4.116 ton, dan SP-36 sebanyak 11.763 ton.

"Kesiapan ini merupakan bagian dari kontribusi Petrokimia Gresik sebagai produsen pupuk anggota Pupuk Indonesia dalam mendukung pemenuhan kebutuhan petani," katanya.

Khusus di wilayah Madiun Raya yang meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Pacitan, Ponorogo, Magetan, serta Ngawi, Petrokimia Gresik bersama Pupuk Indonesia Grup menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 31.267 ton per 7 Oktober 2026 untuk mendukung kebutuhan petani.

Stok tersebut terdiri dari Urea 16.433 ton, NPK Phonska 10.886 ton, NPK Kakao 19 ton, pupuk organik Petroganik 3.764 ton, dan ZA 166 ton. Kesiapan stok tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran aktivitas pertanian di wilayah Madiun Raya, terutama saat memasuki musim tanam Oktober-Maret.

Daconi menegaskan bahwa ketersediaan pupuk menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran musim tanam. Karena itu, perusahaan terus berupaya menjaga kesiapan stok sekaligus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak untuk mendukung penyaluran pupuk bersubsidi sesuai ketentuan.

Selain memastikan kesiapan pasokan, pihaknya juga mendorong penerapan pemupukan berimbang untuk menjaga produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Langkah itu menjadi penting mengingat hasil pengujian Petrokimia Gresik terhadap 40.282 sampel tanah di 27 provinsi sejak 2016 menunjukkan bahwa 91,9 persen sampel memiliki kandungan karbon organik yang rendah.

Rendahnya kandungan karbon organik menjadi perhatian karena bahan organik berperan penting dalam menjaga struktur tanah, mendukung aktivitas mikroorganisme, dan membantu ketersediaan unsur hara bagi tanaman.

Sebagai salah satu contoh penerapan pemupukan berimbang pada tanaman padi, Petrokimia Gresik memperkenalkan pola 5:3:2, yakni penggunaan 500 kg pupuk organik, 300 kg pupuk NPK, dan 200 kg pupuk Urea untuk lahan seluas 1 hektare. Penerapannya tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan tanaman, kondisi tanah, dan rekomendasi teknis pertanian setempat.

Sementara itu, untuk menjaga kesinambungan pasokan pupuk, Petrokimia Gresik mengoptimalkan teknologi digital melalui Warehouse Management System (WMS), Sistem Scheduling Truk Online (SISTRO), dan Petrokimia Gresik Port Information System (Petroport). Pemanfaatan sistem tersebut mendukung kelancaran pasokan bahan baku, keberlangsungan proses produksi, serta efektivitas pengelolaan pergudangan melalui penguatan koordinasi transportasi dan aktivitas kepelabuhanan perusahaan.

Daconi menambahkan, kelancaran pasokan bahan baku, optimalisasi proses produksi, dan pengelolaan pergudangan terus menjadi perhatian perusahaan guna menjaga kesinambungan ketersediaan pupuk, terutama dalam menghadapi kebutuhan saat musim tanam.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Karena menyediakan layanan rumah yang baik itu juga harus disertai serapan pasarnya seperti apa, mereka (masyarakat) suka hunian yang seperti apa

Jakarta (ANTARA) - Perum Perumnas menyampaikan proyek revitalisasi Rumah Susun (Rusun) Klender, Jakarta Timur, saat ini memasuki tahap feasibility study untuk memastikan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan daya serap pasar.

Plt. Direktur Utama Perum Perumnas Imelda Alini Pohan mengatakan, Perumnas mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam merencanakan pembangunan, termasuk dengan mengkaji potensi permintaan pasar dan preferensi masyarakat terhadap hunian.

“Karena menyediakan layanan rumah yang baik itu juga harus disertai serapan pasarnya seperti apa, mereka (masyarakat) suka hunian yang seperti apa,” kata Imelda saat dijumpai ANTARA di Jakarta, Selasa.

Ia menambahkan, Perumnas akan melakukan riset pasar untuk menentukan komposisi hunian yang sesuai dengan kebutuhan warga di Rusun Klender. Hasil kajian tersebut juga akan menjadi dasar penentuan jumlah menara (tower) yang dibangun.

Revitalisasi Rusun Klender diperkirakan mengubah kawasan tersebut menjadi 12–14 tower. Namun, jumlah tersebut masih akan disesuaikan dengan hasil feasibility study, termasuk tingkat kepadatan kawasan, potensi permintaan, dan luas hunian yang ideal bagi masyarakat.

Revitalisasi ini akan dilakukan di atas lahan seluas sekitar 10 hektare. Bangunan rusun yang berasal dari era 1980-an dinilai mengalami penurunan kondisi fisik sehingga diperlukan revitalisasi dengan konsep hunian vertikal modern yang lebih tinggi.

Dalam pelaksanaannya, Perumnas telah menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Agung Podomoro Land (APL) beberapa bulan lalu.

Pada tahap pertama, pembangunan direncanakan mencakup hunian pengganti bagi warga lama serta hunian komersial non-subsidi dengan harga yang tetap terjangkau.

“Syarat revitalisasi adalah kita harus ganti rumah warga yang lama secara gratis, dengan ukuran yang sama. Artinya ini ada PSO, kami sudah ajukan ke PMN 2026 untuk mengganti rumahnya itu saja. Nanti sisanya kita akan secara bisnis dengan partner, jadi kita akan bagi hasil, kita akan jual bersama,” kata Imelda.

Perumnas menargetkan revitalisasi Rusun Klender menjadi salah satu proyek percepatan (quick win). Proyek tersebut turut dipantau oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan BP BUMN.

Imelda mengatakan, saat ini Perumnas masih mendorong penyelesaian feasibility study dan akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyosialisasikan rencana revitalisasi kepada warga.

Sebab, menurut dia, dukungan masyarakat menjadi salah satu prasyarat pelaksanaan proyek, dengan sedikitnya 60 persen warga harus menyetujui rencana tersebut.

“Kami juga sudah involve salah satu pakar sosiolog untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat kenapa harus dibangun kembali. Supaya wajah kota tertata dan yang penting adalah kualitas hidup masyarakatnya, supaya lebih aman, jangan tinggal di rumah yang sudah tidak layak,” kata dia.

Sebelumnya, Perumnas telah merevitalisasi Rusun Sukaramai di Medan. Proyek tersebut menjadi percontohan transformasi kawasan hunian lama menjadi hunian vertikal yang lebih aman, nyaman, modern, dan memiliki kualitas lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat.

Selain Rusun Klender, Perumnas juga merencanakan revitalisasi Rusun Kebon Kacang dan Rusun Tanah Abang di Jakarta.

Khusus untuk Rusun Kebon Kacang, menurut Imelda, Perumnas telah menandatangani perjanjian kerahasiaan (non-disclosure agreement/NDA) dengan salah satu perusahaan asing dan berencana melanjutkan kerja sama melalui penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dalam waktu dekat.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) membentuk tim pemantauan dan evaluasi untuk mempercepat pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di 17 kabupaten dan kota di provinsi setempat.

"Tim ini bertugas memverifikasi dan memvalidasi pembangunan gerai, pergudangan, serta kelengkapan koperasi sebelum diserahterimakan," kata Sekretaris Daerah Sumsel Edward Candra, di Palembang, Selasa.

Menurut dia, pembentukan tim merupakan tindak lanjut instruksi pemerintah pusat untuk memastikan pembangunan KDKMP berjalan sesuai ketentuan.

"Pelaksanaan pembangunan berada di tingkat kabupaten/kota dengan koordinasi yang dipimpin sekretaris daerah masing-masing," katanya.

Dia menjelaskan, sesuai Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, pembangunan fisik gerai dan pergudangan KDKMP harus melewati proses verifikasi dan validasi sebelum diserahterimakan.

Hasil pemeriksaan dibagi menjadi tiga kategori, yakni layak tanpa perbaikan, layak dengan catatan, dan belum layak. Penilaian tersebut menjadi dasar untuk menentukan kelayakan hasil pembangunan di lapangan.

“Tiga kriteria kelayakan tersebut menjadi acuan. Jika ada temuan di lapangan, harus diverifikasi,” ujarnya.

Dalam melakukan proses verifikasi dan validasi, Edward meminta tim di lapangan aktif berkoordinasi dengan PT Agrinas selaku pelaksana pembangunan.

Langkah ini diperlukan untuk menyelesaikan kendala maupun ketidaksesuaian yang ditemukan selama proses pemeriksaan.

Pembentukan KDKMP di Sumsel hingga kini telah mencapai 3.258 unit, sesuai jumlah desa dan kelurahan.

"Namun, proses verifikasi dan validasi saat ini baru berjalan di 481 titik, sementara lima kabupaten/kota telah menuntaskan tahapan tersebut," kata Sekda Edward.

Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anak usaha PT Pertamina International Shipping, PT Pertamina Trans Kontinental (PTK), meraih empat penghargaan Marketeers Editor’s Choice Award (MECA) 2026 atas pengembangan layanan maritim, inovasi digital, pengelolaan pelabuhan, serta program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan.

“Empat penghargaan ini merupakan apresiasi atas kerja bersama seluruh Perwira PTK dalam menghadirkan layanan maritim yang andal, mengembangkan inovasi, dan menjalankan program keberlanjutan,” ujar Vice President Legal and Relation PTK Amran Reza dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

Keempat penghargaan yang diberikan di Jakarta, Senin (12/10), tersebut meliputi kategori Marine Shared Service of the Year, B2B Digital Service Innovative, Innovative Port Management Solution of the Year, dan Environmental Community Development Program of the Year.

Untuk kategori Marine Shared Service of the Year, PTK memperoleh penghargaan melalui Integrated Marine Service atau layanan maritim terpadu yang mendukung pengoperasian Single Point Mooring (SPM), yakni fasilitas tambat kapal di laut untuk kegiatan bongkar muat minyak, yang dapat melayani kapal dengan kapasitas bobot mati hingga 320.000 ton.

Layanan tersebut mencakup kesiapan kapal, sistem tambat, personel, dan dukungan operasional maritim untuk menunjang distribusi minyak mentah serta produk hasil kilang guna menjaga kelancaran pasokan energi nasional.

Sementara itu, penghargaan B2B Digital Service Innovative diberikan atas pengembangan platform My Pertamina Marine Services yang memungkinkan pelanggan memesan jasa maritim dan memantau perkembangan pesanan secara langsung.

Perseroan juga memperoleh penghargaan Innovative Port Management Solution of the Year melalui aplikasi PRAISE, yakni sistem pemantauan terintegrasi untuk mendukung kegiatan operasional kapal, pelabuhan, serta berbagai layanan maritim lainnya, termasuk penanganan tumpahan minyak dan pemindahan muatan antarkapal.

Menurut perseroan, penerapan sistem tersebut membantu meningkatkan akurasi data, mempercepat pelaporan, mendukung efisiensi operasional, dan mengurangi risiko kesalahan pencatatan.

Sebelumnya, PTK juga mengembangkan dua aplikasi digital, yakni Bunker Operation System (BOS) 3.0 dan Transportir Fuel Management and Reporting System (Transpormers), untuk meningkatkan akurasi pencatatan konsumsi serta pemantauan kegiatan pengisian bahan bakar kapal.

Lebih lanjut, Penghargaan Environmental Community Development Program of the Year diberikan atas pelaksanaan program pengembangan masyarakat yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, terutama di kawasan pesisir.

“Komitmen keberlanjutan PTK tidak hanya diwujudkan melalui aktivitas bisnis, tetapi juga melalui pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan,” kata Amran.

Ia menjelaskan program tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus menjaga kelestarian ekosistem di sekitar wilayah kegiatan perusahaan.

Pada September 2026, perseroan merevitalisasi 57 perpustakaan di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk meningkatkan literasi masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda, mengenai dunia kemaritiman.

Ke depan, perusahaan berencana memperkuat kemampuan bisnis, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, serta meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak guna menjaga kualitas layanan maritim.

“Dengan demikian, PTK dapat terus meningkatkan daya saing sekaligus memperkuat perannya dalam mendukung industri energi dan maritim nasional,” kata Amran.

Dari sisi kinerja keuangan, perseroan sebelumnya membukukan pendapatan usaha sebesar Rp8,4 triliun sepanjang 2025, dengan laba bersih mencapai Rp1,32 triliun atau tumbuh 23 persen dibandingkan Rp1,07 triliun pada 2024.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang diumumkan pada Juni 2026, pertumbuhan tersebut antara lain ditopang peningkatan pendapatan dari layanan maritim, jasa keagenan, serta pengembangan bisnis baru.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia (PAAI) menilai perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) menjadi tantangan baru bagi industri asuransi, termasuk agen asuransi yang mendorong perlunya peningkatan kompetensi sekaligus beradaptasi mengikuti perilaku konsumen.

Pengurus PAAI dan Senior Agency Managing Partner AIA Indonesia St Akromah mengatakan perubahan digital yang berlangsung cepat turut mengubah cara perusahaan memasarkan produk hingga melayani nasabah sehingga diperlukan kemampuan membaca peluang pasar sekaligus membangun pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan calon nasabah.

"Tantangan industri saat ini luar biasa, mulai dari perubahan digital yang begitu cepat hingga perilaku konsumen yang berubah drastis. Oleh karena itu, kami sebagai agen asuransi harus meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan kemampuan membaca peluang," ujar dia dalam acara konferensi pers Ulang Tahun PAAI ke-10 di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, digitalisasi tidak hanya menyangkut penggunaan teknologi untuk pemasaran. Agen juga perlu memahami sistem dan aplikasi digital yang digunakan dalam proses bisnis asuransi agar dapat menjelaskan informasi tersebut kepada nasabah.

Tantangan lainnya adalah kesenjangan literasi digital di kalangan nasabah. Dia mencontohkan, sebagian nasabah dengan kekayaan tinggi (high-net-worth individual/HNWI) yang berusia 50 tahun ke atas masih membutuhkan pendampingan dalam menggunakan layanan digital.

Kondisi tersebut membuat agen memiliki tanggung jawab tambahan, yakni membantu nasabah memahami penggunaan teknologi sekaligus memberikan penjelasan mengenai produk dan manfaat perlindungan asuransi dengan keterampilan digital yang mendukung pekerjaan mereka.

"Marketing-nya sudah menggunakan digital, kemudian aplikasi yang digunakan juga sudah digital. Ini menjadi tantangan bagi agen karena kami tidak hanya harus menguasai produk, tetapi juga digitalisasi agar bisa mentransfer pengetahuan kepada nasabah," kata Akromah.

Seiring perkembangan teknologi kecerdasan buatan, PAAI mulai melakukan upaya secara mandiri untuk mempersiapkan agen menghadapi perubahan industri. Organisasi tersebut juga menjajaki integrasi pengembangan kompetensi AI dengan lembaga sertifikasi profesi (LSP).

Ia juga mengatakan pengembangan kompetensi tersebut menjadi penting agar agen tetap mampu memberikan pendampingan kepada nasabah agar bisa menjelaskan manfaat produk secara tepat.

Akromah mengatakan perubahan teknologi perlu dimanfaatkan agen asuransi untuk memperluas akses terhadap produk asuransi, termasuk bagi masyarakat yang belum memiliki perlindungan.

Edukasi mengenai pentingnya asuransi sejak dini menjadi bagian dari upaya tersebut. Hal itu terutama relevan di tengah tingginya inflasi medis yang berpotensi meningkatkan beban keuangan keluarga ketika menghadapi risiko kesehatan.

Bagi PAAI, peningkatan kompetensi dan profesionalisme menjadi kunci agar agen mampu bertahan sekaligus menangkap peluang di tengah transformasi industri asuransi.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kita menyadari bahwa setiap perusahaan memiliki mandat, tantangan, dan kebutuhan komunikasi yang berbeda. Karena itu, ANTARA menjadi mitra yang mampu memahami kebutuhan Perumnas serta menghadirkan dukungan yang relevan, profesional, dan memberikan ni

Jakarta (ANTARA) - Kantor Berita ANTARA dan Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) menandatangani Nota Kesepahaman (memorandum of understanding/Mou) guna memperkuat jangkauan informasi terkait penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat Indonesia.

MoU tentang Pemanfaatan Potensi Bersama dan Pengembangan Organisasi itu ditandatangani oleh kedua belah pihak pada Selasa (13/10). Penguatan informasi ini juga seiring dengan peran Perumnas dalam mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh pemerintah.

“Kita menyadari bahwa setiap perusahaan memiliki mandat, tantangan, dan kebutuhan komunikasi yang berbeda. Karena itu, ANTARA menjadi mitra yang mampu memahami kebutuhan Perumnas serta menghadirkan dukungan yang relevan, profesional, dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan,” kata Direktur Utama Perum LKBN ANTARA Benny Siga Butarbutar di Jakarta, Selasa.

Benny berharap nota kesepahaman yang ditandatangani pada Selasa ini menjadi pintu masuk bagi kerja sama yang lebih konkret dan tidak berhenti pada penandatanganan dokumen serta seremonial belaka.

Lebih dari itu, kerja sama ini diharapkan berlanjut pada implementasi program yang terukur dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak secara nyata.

“Pada akhirnya kami percaya bahwa penguatan pemberitaan dan komunikasi strategis Perumnas tidak hanya akan mendukung reputasi perusahaan, tapi juga membantu masyarakat dalam memahami lebih baik berbagai upaya yang dilakukan Perumnas dalam memenuhi kebutuhan hunian dan mendukung pembangunan Indonesia yang lebih baik,” kata Benny.

Sementara itu, Plt. Direktur Utama Perum Perumnas Imelda Alini Pohan menyampaikan apresiasinya atas penandatanganan nota kesepahaman bersama ANTARA.

Ia menjelaskan bahwa Perumnas saat ini telah bertransformasi termasuk transformasi keuangan, bisnis, dan organisasi, yang turut mencakup penguatan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) serta pengembangan sumber daya manusia.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat kesehatan perusahaan agar dapat menjalankan perannya dalam mendukung program pemerintah di sektor perumahan.

“Apa yang dilakukan? Kami sedang membenahi bagaimana customer journey kami, bagaimana kami menata kawasan, sehingga bisa memberikan rumah-rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat,” kata Imelda.

Ia mengatakan, Perumnas mengoptimalkan pengembangan lahan seluas 2.000 hektare di berbagai wilayah Indonesia melalui sejumlah strategi bisnis, termasuk pembangunan kawasan perumahan skala besar, pengembangan hunian berbasis transit-oriented development (TOD), dan revitalisasi kawasan hunian.

Untuk merealisasikan rencana tersebut, perusahaan juga membuka peluang kerja sama dengan investor dan pengembang swasta. Menurut Imelda, kolaborasi dengan berbagai mitra diperlukan untuk memperluas pasokan (supply) hunian di tengah masih tingginya backlog perumahan nasional.

Upaya tersebut menjadi bagian dari dukungan Perumnas terhadap program pembangunan 3 juta rumah, mengingat penyediaan hunian tidak dapat hanya mengandalkan pendanaan pemerintah.

Sementara dari sisi permintaan (demand), Perumnas juga berupaya menjawab tantangan melalui berbagai program termasuk dengan menghadirkan kampanye “Sekarang Gampang Punya Rumah” untuk memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah.

“Jadi, saya senang sekali bersama dengan ANTARA. Kami ingin menyampaikan informasi ke publik bahwa Perumnas sekarang sudah bertransformasi,” kata Imelda.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Selain percepatan distribusi ke SPBU, tentunya peningkatan pelayanan di SPBU menjadi 24 jam, tadi sudah disampaikan untuk Denpasar dan Badung (mulai hari ini) dan tentunya dalam satu hingga dua hari ke depan juga untuk Tabanan dan Gianyar

Denpasar (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) memastikan operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan dibuka selama 24 jam penuh untuk mengurai antrean dan memastikan kecukupan pasokan bagi masyarakat.

"Selain percepatan distribusi ke SPBU, tentunya peningkatan pelayanan di SPBU menjadi 24 jam, tadi sudah disampaikan untuk Denpasar dan Badung (mulai hari ini) dan tentunya dalam satu hingga dua hari ke depan juga untuk Tabanan dan Gianyar," kata Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri.

Simon di Denpasar, Selasa, menyampaikan bahwa kebijakan ini diambil sebagai respons cepat atas dinamika distribusi BBM di sejumlah wilayah Bali dalam beberapa hari terakhir.

Untuk mendukung kelancaran operasional tersebut, Pertamina memperkuat koordinasi dengan Hiswana Migas guna menambah tenaga operator di lapangan.

Penambahan personel ini dilakukan secara terukur agar para pekerja tidak mengalami kelelahan, sehingga keandalan operasional SPBU tetap terjaga dengan standar kerja yang baik.

Bahkan, PT Pertamina juga menyiapkan langkah kontinjensi dengan meminta bantuan dari pihak TNI dan Polri jika sewaktu-waktu dibutuhkan sebagai operator dalam situasi tertentu.

Peningkatan pasokan pengiriman dari kapal-kapal yang ada serta percepatan distribusi dari depo-depo menuju SPBU terus digenjot secara maksimal.

Simon memastikan Depo Manggis dan Sanggaran juga dioperasikan selama 24 jam penuh untuk memastikan rantai pasok dari hulu ke hilir berjalan tanpa hambatan.

Jumlah armada mobil tangki pengangkut BBM yang biasanya berjumlah 90 unit sendiri kini ditambah sebanyak 15 unit sehingga totalnya menjadi 105 armada.

Percepatan distribusi di jalan raya turut didukung Polda Bali melalui pengawalan mobil tangki menggunakan kendaraan patroli dan pengawalan.

"Kami akan terus memonitor sampai situasi ini berjalan normal, dan kami tentunya berharap bisa secepatnya ketika mulai malam ini 24 jam, distribusi kita percepat," ujar Simon.

Gubernur Bali Wayan Koster menambahkan bahwa ketersediaan pasokan BBM jenis Pertalite dan Pertamax di Bali saat ini dijamin aman hingga dua minggu ke depan berdasarkan skema pengiriman yang disampaikan Pertamina.

"Jadi dengan demikian maka yang pertama ingin di-clear-kan ketersediaan BBM Pertalite dan Pertamax itu ada sampai dua minggu ke depan," ucap Koster.

Ia merinci bahwa di Denpasar terdapat 54 SPBU dan di Kabupaten Badung terdapat 38 SPBU yang menjadi prioritas utama penanganan karena memiliki tingkat kebutuhan paling tinggi.

Pemprov Bali bersama Pertamina berkomitmen untuk mengelola krisis distribusi ini secara terpadu tanpa ada sikap saling lempar tanggung jawab.

Masyarakat diimbau agar tetap tenang, tidak panik, serta tidak datang secara bersamaan ke SPBU demi menghindari penumpukan kendaraan di jalan raya.

"Sehingga dengan demikian masyarakat Denpasar dan Badung ini diimbau tidak perlu ramai-ramai sekarang datang ke SPBU, kalau masih ada minyaknya ya tunda dulu, mungkin nanti malam atau besok pagi," kata Koster.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Palembang (ANTARA) - Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memperkuat pasokan pangan dari luar daerah melalui kerja sama antardaerah untuk menjaga ketersediaan bawang merah dan cabai di tengah fenomena El Nino berkepanjangan yang berdampak pada sektor pertanian.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan Bambang Pramono dalam keterangan tertulis yang diterima di Palembang, Selasa, mengatakan Sumsel mendatangkan bawang merah dari Sumatera Barat dan Jawa Tengah melalui skema kerja sama bisnis antarpelaku usaha atau business to business (B2B) sebanyak 23,02 ton.

“Sumsel mencatat pembelian komoditas bawang merah secara B2B dari Sumatera Barat dan Jawa Tengah sebanyak 23,02 ton,” katanya.

Selain bawang merah, Sumsel juga mendatangkan cabai dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dengan volume pembelian mencapai 38,29 ton untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal itu guna membantu memperkuat ketersediaan pasokan di Sumsel.

Bambang menjelaskan, kerja sama antardaerah (KAD) yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tidak hanya bertujuan menjaga ketersediaan komoditas di pasar, tetapi juga menjadi salah satu upaya mengendalikan inflasi.

Hingga September 2026, terdapat delapan Kesepakatan Bersama (KSB) dan 21 Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pemerintah daerah di Sumsel dan pemerintah daerah di Jawa.

Selain memperkuat kerja sama perdagangan, TPID Sumsel bersama TPID Sulawesi Selatan juga melakukan studi tiru ke Jawa Tengah untuk mempelajari inovasi pengendalian inflasi yang dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Festival ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk kembali mengenal tradisi, mempelajari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta menumbuhkan kecintaan terhadap kekayaan budaya daerah

Cirebon (ANTARA) - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Cirebon, Jawa Barat, menyiapkan Cirebon Mask Festival (CMF) sebagai salah satu agenda wisata budaya untuk menarik wisatawan melalui pertunjukan seni topeng dari Indonesia dan lima negara pada 15-16 November 2026.

Kepala Disbudpar Kota Cirebon Agus Sukmanjaya di Cirebon, Selasa, mengatakan, festival yang akan digelar di Balaikota Cirebon tersebut menghubungkan pelestarian kesenian tradisional dengan pengembangan potensi pariwisata daerah.

Menurut dia, penyelenggaraan CMF dapat memberi ruang bagi seniman untuk menampilkan karya, sekaligus mengenalkan sejarah dan filosofi Topeng Cirebon kepada wisatawan, khususnya generasi muda.

“Festival ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk kembali mengenal tradisi, mempelajari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta menumbuhkan kecintaan terhadap kekayaan budaya daerah,” ujarnya.

Pihaknya memastikan ajang CMF 2026 menghadirkan delegasi dari Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Ekuador, dan Jerman yang membawa karakteristik seni topeng dari negara masing-masing.

Pertemuan seniman tersebut, kata dia, menjadi kesempatan bagi pelaku budaya Cirebon untuk bertukar pengalaman sekaligus memperkenalkan kesenian lokal kepada pengunjung dari luar negeri.

“Kami pun menyusun kegiatan pendamping berupa kirab budaya, dialog budaya, pasar seni dan kuliner, serta lokakarya topeng, batik, dan kuliner agar wisatawan dapat mengenal budaya Cirebon melalui beragam aktivitas,” katanya.

Agus mengatakan, pengembangan wisata budaya melalui festival perlu melibatkan pelaku seni dan usaha lokal, agar manfaat kegiatan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Ia menyampaikan, kolaborasi dengan International Mask Festival dari Solo, Jawa Tengah, turut dilakukan untuk mempertemukan komunitas seni topeng dan memperluas jaringan kerja sama dalam pelestarian budaya.

“Selain pertunjukan dan lokakarya, CMF 2026 akan diisi perlombaan, program sukarelawan, pertemuan bisnis (table top), serta jamuan makan malam (gala dinner) yang melibatkan sejumlah mitra penyelenggara,” tuturnya.

Ia mengemukakan, festival tersebut sekaligus menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun Museum Topeng Cirebon, dengan harapan warisan seni daerah itu semakin dikenal melalui kegiatan budaya yang dapat dinikmati masyarakat dan wisatawan.

Pihaknya pun optimis kunjungan wisatawan di Kota Cirebon bisa meningkat dengan adanya agenda tersebut, karena hingga semester pertama pada 2026 sudah ada 2,67 juta turis yang berlibur di Kota Cirebon.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Cirebon sekaligus Ketua CMF 2026 Imam Reza Hakiki mengatakan dukungan lintas sektor diperlukan untuk menyukseskan kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari tersebut.

“Dukungan terhadap festival ini tidak semata-mata berkaitan dengan sponsorship, tetapi juga merupakan bentuk investasi bersama untuk memperkuat identitas daerah, menggerakkan ekonomi lokal, dan membawa budaya Cirebon ke panggung internasional,” kata dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyalurkan setidaknya 1.000 sambungan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu sepanjang 2026.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng Agus Sugiharto, di Semarang, Selasa, mengatakan program bantuan sambungan listrik gratis menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses energi bagi masyarakat kurang mampu.

Ia mengatakan program tersebut bertujuan memberikan penerangan dan memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang membutuhkan.

Pada 2026, kata dia, jumlah sambungan listrik yang telah terpasang mencapai 1.000 sambungan.

Capaian tersebut sama dengan jumlah bantuan yang disalurkan pada tahun sebelumnya.

"Program ini sudah kami laksanakan di tahun sebelumnya, dan kami lanjutkan di tahun 2026, dengan kuota 1.000 sambungan per tahun," katanya.

Pelaksanaan program itu dilakukan melalui kerja sama dengan PT PLN (Persero), serta dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung penyediaan akses listrik, bagi warga yang membutuhkan.

Dengan adanya bantuan itu, masyarakat penerima manfaat dapat menikmati penerangan, dan menggunakan listrik untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

"Program sambungan listrik gratis juga diharapkan membantu meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah, yang belum memiliki sambungan listrik sendiri," katanya.

Melalui program tersebut, Pemprov Jateng melanjutkan upaya pemerataan akses energi, sekaligus menjalankan komitmen pelayanan kepada masyarakat.

"Kami selalu akan berupaya hadir bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama kebutuhan energi," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Saya sudah menginstruksikan Pak Dirjen Sumber Daya Air untuk mempercepat pembangunan sabo dam. Di bagian hulu Batang Baliang harus segera dibangun, paling tidak jika masih ada kayu atau lumpur dapat tertahan di atas (hulu)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memasang Early Warning System (EWS) di 3 titik dan mempersiapkan pembangunan 2 sabo dam di Sungai Batang Baliang setelah banjir bandang menerjang Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa pemasangan EWS telah dilaksanakan pada awal Oktober 2026 untuk mendukung pemantauan kondisi alam dan rencana pembangunan sabo dam sebagai infrastruktur pengendali aliran debris dan material sedimen.

"Saya sudah menginstruksikan Pak Dirjen Sumber Daya Air untuk mempercepat pembangunan sabo dam. Di bagian hulu Batang Baliang harus segera dibangun, paling tidak jika masih ada kayu atau lumpur dapat tertahan di atas (hulu)," kata Menteri Dody dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dody mengatakan bahwa pembangunan sabo dam di bagian hulu Sungai Batang Baliang dikarenakan aliran sungai yang masih deras setelah hujan serta keberadaan material kayu di bagian hulu menjadi perhatian, sehingga keberadaan sabo dam dapat menahan material kayu, lumpur, dan sedimen agar tidak seluruhnya terbawa arus menuju kawasan hilir dan permukiman masyarakat.

Menteri juga menginstruksikan agar komponen sabo dam diproduksi menggunakan sistem precast di lokasi yang aman, kemudian diangkut dan dipasang secara bertahap di bagian hulu sungai.

Metode ini direncanakan untuk mendukung pelaksanaan konstruksi dengan menyesuaikan kondisi medan dan akses menuju lokasi pembangunan.

Selain itu, penempatan dua unit sabo dam direncanakan berdasarkan kajian teknis di sepanjang alur Sungai Batang Baliang. Dimensi akhir, kapasitas tampungan, dan detail konstruksi mengikuti hasil perencanaan teknis yang dikerjakan Balai Teknik Sabo bersama Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang.

Desain sabo dam mencakup bangunan melintang sungai yang berfungsi mengendalikan aliran debris dan menahan material yang terbawa arus Sungai Batang Baliang. Bangunan ini akan membantu mengurangi energi aliran serta mengatur pergerakan material sedimen sehingga risiko akumulasi material dalam jumlah besar di bagian hilir dapat berkurang.

Selain menyiapkan sabo dam, Kementerian PU melalui Balai Teknik Sabo telah memasang EWS di tiga titik di Kabupaten Solok pada awal Oktober 2026. Perangkat ini dirancang untuk memantau sejumlah parameter lingkungan, meliputi curah hujan, pergerakan atau kemiringan tanah, dan kelembapan tanah.

Informasi dari parameter tersebut menjadi data pendukung untuk memahami perubahan kondisi lapangan yang berkaitan dengan potensi ancaman bencana.

Data yang dikumpulkan oleh sensor di lapangan, kemudian ditransmisikan untuk ditampilkan pada dashboard pemantauan. Melalui sistem ini, kondisi parameter yang terukur dapat dipantau dan dianalisis secara berkala sehingga meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana.

Sejalan dengan persiapan penanganan jangka panjang, Kementerian PU terus melakukan penanganan tanggap darurat di Sungai Batang Baliang. Berdasarkan laporan per 12 Oktober 2026, penanganan jangka pendek berupa perbaikan alur sungai dan pembersihan material banjir telah mencapai panjang sekitar 740 meter dari target 1.900 meter.

Selain itu dikerjakan pemasangan cobble stone dengan target 500 meter dan bronjong sepanjang 600 meter. Secara keseluruhan, BWS Sumatera V Padang sampai saat ini telah mengirimkan 19 unit peralatan meliputi 9 Excavator, 2 Excavator Breaker, 1 Unit Excavator Long Arm, 3 Mobile Pump, dan 4 Dump truck.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026