Lima berita seputar ekonomi Kamis (22/10) kemarin masih menarik untuk dibaca pagi ini, Jumat (23/10).

Jakarta (ANTARA) - Lima berita seputar ekonomi Kamis (22/10) kemarin masih menarik untuk dibaca pagi ini, Jumat. Mulai dari realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga soal rencana penghentian ekspor gas.

Berikut rangkumannya

Penyaluran KUR capai Rp257,84 triliun hingga 20 Oktober 2026

Pemerintah mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp257,84 triliun hingga 20 Oktober 2026, atau setara 87 persen dari plafon yang ditetapkan tahun ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis, mengatakan penyaluran tersebut telah menjangkau 4 juta debitur.

Baca selengkapnya

Prabowo terima laporan lima area konsesi bernilai Rp5.400 T

Presiden Prabowo Subianto mengungkap penerimaan laporan mengenai lima area konsesi di Indonesia dengan nilai cadangan mineral (proven reserves) yang diperkirakan mencapai Rp5.400 triliun.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis, Presiden mengingatkan jajarannya di kementerian dan lembaga untuk tidak terlalu mudah memberikan izin konsesi/izin usaha pertambangan (IUP) kepada perusahaan-perusahaan.

Baca selengkapnya

Prabowo serahkan Rp53,15 triliun kredit produktif untuk 2 juta lebih debitur

Presiden Prabowo Subianto menyerahkan secara simbolis akad kredit/pembiayaan produktif senilai Rp53,15 triliun yang telah disalurkan kepada 2.106.401 debitur, terdiri atas pelaku UMKM, petani, nelayan, serta wirausaha lainnya pada periode Agustus-Oktober 2026.

Prosesi tersebut digelar saat Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di Jiexpo Convention Centre, Jakarta, Kamis (22/10)

Baca selengkapnya

KKP targetkan 1.369 Kampung Nelayan Merah Putih beroperasi awal 2027

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan sebanyak 1.369 titik Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dapat beroperasi pada awal 2027 sebagai bagian dari target pembangunan 5.000 kampung nelayan di seluruh Indonesia.

Sekretaris Jenderal KKP Andy Artha Donny Oktopura di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (22/10), mengatakan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 5.000 KNMP yang tersebar di seluruh Indonesia bisa selesai secara bertahap.

Baca selengkapnya

Bahlil evaluasi kontrak ekspor energi ke negara yang tak hargai RI

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyatakan akan mengevaluasi kontrak ekspor energi dengan negara-negara lain yang dinilai tidak kooperatif dan tidak menghargai Indonesia.

“Saya akan melakukan evaluasi. Saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia,” ucap Bahlil dalam Peresmian Penerimaan Gas JNE#6 dan Fasilitas Produksi Lapangan Maha - South Hub, yang dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis (22/10)

Baca selengkapnya

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Penumpang diminta memeriksa status penerbangan secara berkala melalui kanal resmi maskapai dan bandar udara.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta calon penumpang rutin mengecek status penerbangan, menyusul dampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas ke sejumlah wilayah, guna memastikan perjalanan tetap aman sesuai kondisi operasional.

"Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terus mengawasi operasional penerbangan di tengah kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih melanda sejumlah wilayah Indonesia," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa terkonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dia menyebutkan berdasarkan data per 21 Oktober 2026, sebanyak 2.775 penerbangan berjadwal dalam negeri terdampak karhutla sejak 11 Agustus 2026. Jumlah ini bertambah 171 penerbangan dari data per 19 Oktober 2026.

Rinciannya, 1.170 penerbangan mengalami keterlambatan (delay), 1.544 dibatalkan atau ditunda (cancelled/postponed), 25 dialihkan ke bandar udara lain (divert), enam kembali ke bandar udara keberangkatan (return to base/RTB), dan 30 dimajukan jadwalnya (advance).

“Penyesuaian jadwal pada penerbangan yang terdampak karhutla semata-mata dilakukan demi keselamatan. Selama jarak pandang belum memenuhi batas minimum operasional, penerbangan tidak akan dipaksakan,” ujarnya.

Sebaran dampak asap kini juga menjangkau Nusa Tenggara Timur, selain Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Bandar udara yang terdampak, antara lain Iskandar (Pangkalan Bun), Supadio (Pontianak), Mutiara SIS Al-Jufrie (Palu), Sultan Babullah (Ternate), Pattimura (Ambon), Mozes Kilangin (Timika), Rendani (Manokwari), H Hasan Aroeboesman (Ende), Sultan Thaha (Jambi), dan Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang).

Asap mengurangi jarak pandang di sekitar bandar udara. Kondisi ini mempengaruhi proses lepas landas, pendaratan, dan pergerakan pesawat, sehingga dapat berujung pada keterlambatan, pengalihan, maupun pembatalan penerbangan.

Pada penerbangan internasional, 14 penerbangan dibatalkan. Rinciannya, 12 penerbangan Singapura-Pontianak pulang pergi dibatalkan pada 12-23 September 2026 akibat asap di Bandar Udara Supadio.

Sementara itu, dua penerbangan Singapura-Palembang pulang pergi dibatalkan pada 15 Oktober 2026 akibat asap di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II.

Di luar karhutla, 26 penerbangan dalam negeri dibatalkan akibat abu vulkanik Gunung Lewotolok dan Gunung Dukono, cuaca buruk, angin kencang, serta perawatan dan gangguan teknis pesawat.

Kemenhub tetap meminta penyelenggara bandar udara di wilayah terdampak menjaga kesiapsiagaan. Langkah tersebut meliputi penerapan Low Visibility Procedures (LVP), yaitu prosedur operasi saat jarak pandang rendah, bersama AirNav Indonesia dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Langkah lainnya adalah penerbitan Notice to Airmen (NOTAM) berisi informasi penting operasional penerbangan, serta peningkatan kesiagaan di sisi udara.

Pelayanan penumpang juga dioptimalkan melalui penyampaian informasi penerbangan secara berkala dan penyediaan masker.

Operasi water bombing juga terus berlangsung. Hingga 20 Oktober 2026, operasi pemadaman dari udara ini telah mencapai 5.320 flight cycle dan melibatkan 39 pesawat udara dari 11 operator.

Bandar udara di wilayah terdampak mendukung operasi tersebut dengan menyediakan area parkir pesawat dan helikopter, prioritas slot penerbangan, dan posko pemantauan karhutla. Dukungan lainnya berupa pendataan sumber air dan ketersediaan bahan bakar.

Melalui Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I hingga X, Ditjen Perhubungan Udara terus berkoordinasi dengan penyelenggara bandar udara, AirNav Indonesia, maskapai, BMKG, dan instansi terkait. Koordinasi dilakukan untuk memastikan penanganan berjalan sesuai ketentuan keselamatan penerbangan.

“Kami terus mendorong seluruh pihak meningkatkan koordinasi dan kesiapsiagaan. Penumpang juga kami minta mengikuti arahan petugas di bandar udara apabila terjadi perubahan jadwal,” ujar Lukman.

Sebagai langkah antisipasi, sejumlah maskapai telah membatalkan 40 penerbangan yang dijadwalkan pada 22-25 Oktober 2026, antara lain pada rute dari dan menuju Pangkalan Bun, Sampit, Ketapang, dan Singkawang.

Penumpang pada rute tersebut diimbau segera menghubungi maskapai terkait untuk informasi penjadwalan ulang (reschedule) maupun pengembalian biaya tiket (refund).

Masyarakat juga diimbau tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Jadwal penerbangan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi cuaca dan jarak pandang.

"Karena itu, penumpang diminta memeriksa status penerbangan secara berkala melalui kanal resmi maskapai dan bandar udara," kata Lukman.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Keselamatan pengguna jasa menjadi prioritas utama dalam setiap kejadian pelayaran, sehingga tindakan ASDP yang mengikuti prosedur darurat dinilai sudah sesuai ketentuan.

Jakarta (ANTARA) - Komunitas Pengguna Kapal Penyeberangan Nusantara (KPK-PN) menilai langkah PT ASDP Indonesia Ferry dalam menangani insiden kebakaran KMP Batumandi telah dilakukan secara tepat, dengan mengutamakan keselamatan penumpang.

"Penanganan insiden kapal terbakar tidak dapat dinilai hanya dari kondisi akhir kapal, tetapi harus dilihat secara menyeluruh berdasarkan prioritas penyelamatan jiwa, keamanan pelayaran, mitigasi risiko lingkungan, serta kepatuhan terhadap prosedur keselamatan dan investigasi," kata Koordinator KPK-PN Maruly Hendra Utama terkonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Menurut KPK-PN, keselamatan pengguna jasa menjadi prioritas utama dalam setiap kejadian pelayaran, sehingga tindakan ASDP yang mengikuti prosedur darurat dinilai sudah sesuai ketentuan.

Maruly mengaku sebagai orang yang pernah mengikuti pelatihan health, safety, and environment (HSE) maupun kesehatan dan keselamatan kerja (K3) menilai, langkah tanggap darurat yang dilakukan ASDP menunjukkan pentingnya pengambilan keputusan yang mempertimbangkan berbagai risiko secara bersamaan.

Dalam situasi kebakaran kapal, keputusan yang terburu-buru justru dapat menimbulkan persoalan baru apabila tidak memperhitungkan kondisi kapal, keselamatan awak dan penumpang, serta dampaknya terhadap aktivitas pelabuhan.

Dalam situasi darurat seperti kebakaran KMP Batumandi, kata dia, ukuran paling mendasar adalah bagaimana keselamatan jiwa diprioritaskan dan risiko lanjutan dikendalikan.

Penanganan tidak cukup hanya memadamkan api, tetapi juga harus memperhitungkan keamanan alur pelayaran, potensi pencemaran laut, kondisi kapal, dan kebutuhan investigasi.

"Dari perspektif itu, langkah-langkah tanggap darurat ASDP patut diapresiasi,” ujar Maruly.

Insiden kebakaran KMP Batumandi terjadi di alur masuk Pelabuhan Merak, Banten, dan ASDP bersama Kementerian Perhubungan langsung melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan berjalan optimal.

KPK-PN melihat langkah ASDP dalam mengamankan penumpang, melakukan pendataan, serta berkoordinasi dengan instansi terkait menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko setelah kejadian tersebut.

Selain penanganan keselamatan, ASDP juga memastikan operasional penyeberangan di Pelabuhan Merak tetap berjalan dengan pengaturan layanan, agar aktivitas transportasi masyarakat tidak mengalami gangguan berarti.

KPK-PN menilai pengelolaan kondisi pascakejadian menunjukkan pentingnya sinergi antara operator kapal, regulator, dan lembaga terkait untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan penyeberangan nasional.

Dalam proses lanjutan, ASDP turut mendukung langkah pengamanan lokasi kapal serta koordinasi persiapan operasi pengangkatan KMP Batumandi dengan memperhatikan aspek keselamatan pelayaran.

KPK-PN juga mengapresiasi upaya ASDP dalam memastikan hak-hak penumpang tetap diperhatikan melalui koordinasi bersama Kementerian Perhubungan, Jasa Raharja, dan pihak asuransi terkait.

Pemenuhan hak penumpang tersebut mencakup proses pendataan serta tindak lanjut klaim sesuai ketentuan, sehingga masyarakat terdampak memperoleh kepastian layanan setelah kejadian berlangsung.

Menurut KPK-PN, penanganan insiden transportasi laut membutuhkan komunikasi terbuka dan koordinasi cepat agar informasi kepada masyarakat tersampaikan secara akurat serta menghindari kesimpangsiuran.

KPK-PN berharap evaluasi menyeluruh terus dilakukan oleh seluruh pihak terkait guna memperkuat standar keselamatan pelayaran dan meningkatkan kesiapan menghadapi potensi kejadian serupa.

Komunitas tersebut menegaskan industri penyeberangan membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, operator, dan pengguna jasa untuk menciptakan layanan transportasi laut yang aman.

Dengan langkah penanganan yang telah dilakukan, KPK-PN menilai ASDP telah menunjukkan komitmen menjaga keselamatan penumpang sekaligus mempertahankan keberlangsungan layanan penyeberangan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Gas (Pertagas), bagian dari Subholding Gas Pertamina, mendukung penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera melalui bantuan bagi petugas dan masyarakat terdampak, serta dukungan operasional pemadaman.

"Upaya ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung penanganan bencana, menjaga keselamatan masyarakat, dan melindungi fasilitas operasional di sekitar wilayah terdampak," kata Corporate Secretary Pertagas Sulthani Adil Mangatur, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Perusahaan itu menyalurkan bantuan berupa paket kebutuhan tambahan makanan dan alat pelindung diri kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan sesuai kebutuhan petugas dalam penanganan karhutla.

Bantuan diserahkan di Posko 4 Kertapati, Kantor Kecamatan Kertapati, Palembang, pada 16 Oktober 2026 dan turut dihadiri unsur pemerintah daerah, aparat, serta relawan yang terlibat.

Paket kebutuhan tambahan makanan tersebut berisi susu murni, minuman penyegar, air mineral, biskuit, dan mi instan untuk membantu menjaga stamina petugas selama menjalankan tugas penanganan.

Selain dukungan konsumsi, Pertagas juga menyediakan alat pelindung diri berupa masker KN95, kacamata pelindung, sarung tangan antipotong, serta perlengkapan kesehatan sesuai kebutuhan lapangan.

Pertagas turut menyalurkan cartridge filter sebagai komponen penyaring perangkat filtrasi untuk membantu mengurangi paparan partikel maupun kontaminan yang muncul selama proses penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Selain bantuan logistik, Pertagas mengerahkan Tim Tanggap Darurat dan mobil pemadam kebakaran perusahaan untuk membantu penanganan kebakaran di wilayah Cambai dengan mengutamakan keselamatan personel.

Penanganan tersebut melibatkan Tim Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan serta Emergency Response Pertagas bersama BPBD, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Manggala Agni, perusahaan lain, dan Satgas Karhutla.

Kolaborasi lintas pihak dilakukan untuk mempercepat pemadaman, memperkuat koordinasi lapangan, serta mencegah kebakaran meluas hingga berpotensi mengganggu masyarakat maupun fasilitas operasional perusahaan.

Pertagas juga memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar jalur pipa yang terdampak asap karhutla berupa kebutuhan konsumsi, masker respirator setengah wajah, serta kacamata pelindung.

Menurut Sulthani, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama pemerintah, petugas pemadam, aparat, relawan, dan dunia usaha agar proses pemadaman berjalan efektif.

Ia menjelaskan dukungan Pertagas dilakukan melalui bantuan kemanusiaan, pengerahan tim tanggap darurat, serta mobil pemadam perusahaan untuk membantu penanganan kebakaran di wilayah Palembang.

Pertagas memastikan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan agar dukungan sesuai kebutuhan, sekaligus menjaga keandalan infrastruktur dan pasokan gas bagi pelanggan industri, UMKM, maupun rumah tangga.

Melalui sinergi penanganan darurat, bantuan sosial, dan perlindungan masyarakat, Pertagas menegaskan komitmennya untuk berkontribusi dalam menghadapi bencana serta mendukung pemulihan kondisi masyarakat.

Komitmen tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berkelanjutan, sejalan dengan peran Pertagas sebagai perusahaan infrastruktur energi terintegrasi di Indonesia.

Perwakilan BPBD Sumatera Selatan Dwi Zadine menyampaikan pihaknya mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan nyata Pertagas dalam penanggulangan karhutla di wilayah terdampak.

"Bantuan logistik berupa extra fooding dan APD sangat krusial untuk menjaga stamina serta keselamatan petugas gabungan di lapangan dari paparan asap pekat," kata

Ia juga menambahkan, pengerahan langsung Tim Tanggap Darurat dan armada pemadam kebakaran dari Pertagas membuktikan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah dan dunia usaha merupakan kunci utama percepatan pemadaman api.

"Sekaligus upaya nyata dalam melindungi masyarakat dan lingkungan di Sumatera Selatan," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - DHL Express Indonesia memperkuat jaringan logistik nasional dengan mengoperasikan 58 kendaraan listrik ramah lingkungan untuk mendukung konektivitas perdagangan, efisiensi pengiriman, serta pengurangan emisi operasional di berbagai wilayah Indonesia.

Senior Technical Advisor DHL Express Indonesia Ahmad Mohamad mengatakan berkembangnya perdagangan global membuat pelanggan semakin mengharapkan layanan logistik yang unggul secara operasional sekaligus memiliki komitmen nyata terhadap keberlanjutan lingkungan.

"Kehadiran kendaraan listrik ini membantu kami mengurangi emisi dari aktivitas pengiriman sekaligus memperkuat kemampuan kami dalam mendukung pelanggan yang terlibat dalam perdagangan internasional," kata Ahmad dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Sebelum penambahan armada terbaru, DHL Express Indonesia mengoperasikan 28 kendaraan listrik, kemudian menambah 30 unit Wuling Mitra EV Blind Van Long Range sehingga total armada listrik mencapai 58 unit.

Sebanyak 20 kendaraan listrik baru ditempatkan di Jakarta, delapan unit di Surabaya, serta masing-masing satu unit di Bandung dan Semarang untuk memperkuat operasional pengiriman beremisi lebih rendah.

Langkah tersebut dilakukan seiring semakin eratnya hubungan perdagangan internasional dan meningkatnya perhatian pelaku usaha terhadap pengurangan dampak lingkungan dalam aktivitas bisnis serta pengelolaan rantai pasok.

Berdasarkan DHL Global Connectedness Report 2026, Indonesia memiliki hubungan dagang yang kuat dengan berbagai ekonomi utama dunia, terutama Tiongkok, Singapura, dan Amerika Serikat yang terus mendorong aktivitas logistik.

Sementara itu, DHL Globalization Tracker menunjukkan perdagangan intra-Asia terus meningkat sehingga membuka peluang lebih besar bagi perusahaan Indonesia memperluas akses menuju pasar regional maupun pasar global.

Seiring perkembangan tersebut, semakin banyak perusahaan di Indonesia mengalokasikan anggaran khusus untuk program lingkungan sebagai bagian dari strategi meningkatkan daya saing, investasi, dan ketahanan bisnis jangka panjang.

Kondisi itu mendorong perusahaan logistik mencari solusi yang mampu menekan emisi operasional tanpa mengurangi kecepatan, keandalan, maupun kualitas layanan yang dibutuhkan pelanggan di berbagai sektor usaha.

Bagi DHL Express, transportasi darat menjadi penghubung utama jaringan logistik global dengan pelanggan lokal sehingga penggunaan kendaraan listrik dipandang penting untuk mengurangi emisi hingga tahap akhir pengiriman.

Penempatan armada listrik di luar Jakarta juga memberikan pilihan layanan lebih luas bagi pelanggan seiring berkembangnya pusat logistik baru, termasuk Surabaya dan Semarang yang semakin berperan dalam perdagangan nasional.

Secara keseluruhan, DHL Express Indonesia kini mengoperasikan 58 kendaraan listrik sebagai bagian dari 261 kendaraan operasional, menunjukkan meningkatnya pemanfaatan kendaraan komersial listrik dalam mendukung kegiatan logistik nasional.

Di tingkat global, DHL Group mengoperasikan lebih dari 1.400 kendaraan listrik di Asia Pasifik serta menargetkan emisi nol bersih pada 2050 dengan lebih dari 66 persen armada listrik dan penggunaan bahan bakar penerbangan berkelanjutan melebihi 30 persen pada 2030.

Sementara itu, Vice President of Wuling Motors Arif Pramadana mengucapkan terima kasih kepada DHL Express atas kepercayaan yang diberikan kepada Wuling Motors melalui pemanfaatan Mitra EV sebagai bagian dari armada operasional.

"Ini menjadi salah satu bentuk kolaborasi kedua perusahaan dalam menghadirkan solusi mobilitas yang dapat mendukung kebutuhan operasional bisnis," kata Arif.

Ia berharap kerja sama itu dapat memberikan manfaat bagi aktivitas operasional DHL Express serta membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dalam mendukung perkembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pasokan cabai nasional mencukupi sampai akhir tahun dengan memperkuat distribusi pangan antardaerah untuk mengantisipasi potensi lonjakan harga saat perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Sekretaris Utama Bapanas Ito Hediarto mengatakan ketersediaan cabai tidak menjadi persoalan menjelang momentum akhir tahun, namun pemerintah terus menjaga kelancaran distribusi terutama pengiriman dari daerah sentra produksi menuju wilayah konsumen

"Yang perlu dijaga saat ini adalah kelancaran distribusi, terutama pengiriman lewat jalur laut," kata Ito di sela kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka Hari Pangan Sedunia (HPS) 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan, sebagaimana keterangannya yang terkonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Ito menjelaskan pengiriman cabai ke daerah yang harus melewati laut kerap tersendat di jalan. Kondisi itu dapat menurunkan pasokan di daerah tujuan dan akhirnya mendorong harga naik.

"Kalau untuk cabai sendiri cukup, tinggal kita lihat saja sisi distribusinya," ujarnya.

Untuk menjaga harga, Bapanas memantau perkembangannya lewat rapat inflasi yang digelar setiap Senin. Ito menyebut cabai dan beras sebagai dua komoditas yang biasanya naik jelang akhir tahun.

"Di rapat-rapat inflasi setiap Senin, kita sampaikan, kita jaga harga-harga ini supaya tidak menjadi bagian dari inflasi," ucapnya.

Untuk mengatasi persoalan distribusi, Bapanas menyediakan fasilitasi distribusi pangan (FDP). Program itu membantu memobilisasi pasokan dari daerah surplus ke daerah yang membutuhkan, sehingga beban biaya distribusi berkurang dan cabai bisa sampai ke konsumen dengan harga lebih terjangkau.

Bapanas menaruh perhatian serius pada perkembangan harga cabai. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi, Senin (19/10), menunjukkan hampir 90 persen kabupaten/kota masih mengalami kenaikan harga cabai.

"Realisasi anggaran FDP saat ini sekitar 69,5 persen. Dengan demikian, masih ada sekitar 30,5 persen anggaran yang tersedia untuk daerah yang mengalami kenaikan harga ekstrem," katanya.

Selain cabai, Ito memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat selama Natal dan Tahun Baru. Bapanas telah berkoordinasi dengan Perum Bulog agar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan tersedia setiap bulan.

"Insya Allah tidak usah khawatir dari masyarakat, setiap bulannya akan ada beras di masyarakat, termasuk di bulan Desember," kata Ito.

Sementara itu, berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, Kamis, yang dikelola Bank Indonesia, mencatat harga komoditas cabai rawit merah mencapai Rp110.950 per kilogram (kg).

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp75.000 per kg, cabai merah keriting Rp89.100 per kg, dan cabai rawit hijau Rp89.700 per kg.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Pendekatan ini menempatkan AI bukan sekadar sebagai model atau aplikasi yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sebuah sistem terpadu yang melibatkan data, platform, infrastruktur, keamanan dan operasional bisnis

Jakarta (ANTARA) - Director Account Management FSI and Commercial Multipolar Technology Herryyanto menekankan pentingnya mengorkestrasi teknologi kecerdasan buatan atau AI sebagai bagian dari sistem inti perusahaan.

“Pendekatan ini menempatkan AI bukan sekadar sebagai model atau aplikasi yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sebuah sistem terpadu yang melibatkan data, platform, infrastruktur, keamanan dan operasional bisnis," kata Herryyanto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, kebutuhan itu semakin relevan ketika perusahaan memasuki era Frontier AI, yaitu kategori model AI dengan kapabilitas yang paling maju, setidaknya untuk saat ini.

Ia menjelaskan bahwa perkembangan kecerdasan buatan (AI) membuka peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, mempercepat pengambilan keputusan dan mengotomatisasi proses bisnis.

Seiring perkembangan teknologi, kata dia, batas kemampuan Frontier AI juga terus bergeser. Perubahan tersebut membawa AI dari semula hanya berperan menjawab pertanyaan menjadi memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan.

Menurut Herryyanto, siklusnya berkembang dari asisten yang memberikan informasi, copilot yang membantu pekerjaan, AI agent yang menggunakan perangkat untuk menyelesaikan tugas, hingga sistem multi-agent yang mengoordinasikan berbagai peran dan alur kerja (workflow).

"Semakin mandiri AI bekerja, semakin penting pula tata kelola, pemantauan dan pengawasan dari tim manusianya," ujarnya.

Bagi Multipolar Technology, orkestrasi AI berarti menghubungkan data, AI agent, aplikasi, infrastruktur, dan otomasi dalam satu pendekatan enterprise, dengan keamanan, tata kelola, kepatuhan, dan ketahanan sistem sebagai bagian dari rancangan sejak awal.

Melalui AI Framework, perusahaan dapat membangun fondasi untuk mengembangkan "use case" secara lebih terarah, dari tahap awal hingga penerapan yang lebih luas, tanpa mengabaikan kontrol dan kebutuhan operasional.

Perusahaan perlu melihat AI dari perspektif menyeluruh, bukan hanya mempertimbangkan model yang digunakan atau pilihan antara cloud dan on-premises.

Senior Vice President Multipolar Technology Achmad Fakhrudin menjelaskan bahwa Frontier AI tidak merujuk pada merek atau model tertentu, melainkan kategori kapabilitas AI paling maju pada suatu waktu.

Kapabilitas ini terus berkembang, termasuk dalam penalaran, pemrograman, perencanaan dan penggunaan perangkat. Perubahannya terlihat dari evolusi AI sebagai assistant yang menjawab pertanyaan, copilot yang membantu pekerjaan, agent yang menggunakan perangkat untuk menyelesaikan tugas, hingga multi-agent yang mengoordinasikan berbagai peran dan workflow.

"Dengan begitu, AI dapat berkembang sebagai sistem perusahaan yang terkelola, bukan hanya kumpulan teknologi yang terpisah-pisah," ujarnya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan fasilitas pemotongan biaya layanan minimal 50 persen di platform perdagangan digital atau marketplace khusus diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), yang menjual produk buatan dalam negeri.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa kebijakan tersebut diberikan guna melindungi produsen lokal sekaligus meredam beban biaya layanan yang tinggi di platform digital.

"Mulai 25 Oktober 2026, mereka sudah bisa menikmati fasilitas diskon biaya 50 persen ini," kata Maman dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan skema insentif potongan biaya layanan ini bersifat permanen tanpa batas waktu, selama pelaku usaha masih berada dalam kategori usaha mikro dan kecil dan konsisten memasarkan produk lokal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, usaha mikro memiliki modal usaha paling banyak Rp1 miliar atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2 miliar.

Sementara, usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar hingga Rp5 miliar atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar hingga Rp15 miliar.

Untuk mendapat fasilitas tersebut, pelaku UMK wajib terdaftar dalam sistem terpadu aplikasi SAPA UMKM.

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menambahkan bahwa pengelola platform digital diberi waktu maksimal 10 hari kerja untuk memverifikasi entitas merchant atau penjual serta daftar nomor kode barang (Stock Keeping Unit/SKU) yang diajukan dari data SAPA UMKM.

Proses verifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan barang yang dijual benar-benar hasil produksi dalam negeri.

Fasilitas pemotongan biaya layanan ini diprioritaskan untuk produk kriya (craft) dan busana (fashion), dan dikecualikan bagi kategori makanan siap saji dan produk elektronik.

Pemerintah berharap kebijakan ini dapat meningkatkan daya saing produk lokal agar mampu mengimbangi maraknya produk-produk impor berharga murah di platform digital.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Fokus pemerintah sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo adalah stabilisasi pangan pokok. Kami di Bapanas bersama-sama terus melakukan intervensi agar masyarakat terbantu

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan Gerakan Pangan Murah (GPM) menjadi strategi pemerintah memperluas akses pangan terjangkau untuk menjaga konsumsi masyarakat dan menekan angka kelaparan.

"Fokus pemerintah sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo adalah stabilisasi pangan pokok. Kami di Bapanas bersama-sama terus melakukan intervensi agar masyarakat terbantu. Stok pangan kita banyak, insya Allah aman," kata Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Peringatan Hari Pangan Sedunia tahun 2026 dilaksanakan Bapanas bersama Perum Bulog, ID FOOD, pemerintah daerah dan kalangan swasta dengan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Nasional di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Aksi serentak GPM Nasional itu ditujukan agar masyarakat dapat mengakses pangan dengan harga lebih terjangkau, sehingga tingkat konsumsi mampu terjaga semakin baik dan kelaparan berhasil terentaskan.

Adapun Food and Agriculture Organization (FAO) melaporkan dalam The State of Food Security and Nutrition in the World 2026, prevalensi kelaparan untuk populasi di Indonesia telah menurun dari 18,4 persen yang merupakan rata-rata selama tahun 2004-2006 menjadi 6,3 persen pada rata-rata selama tahun 2023-2025.

Dalam regional Asia Tenggara, Indonesia ditempatkan menjadi negara dengan penurunan prevalensi kelaparan terbesar ketiga dengan deviasi mencapai 12,1 persen.

Sementara Myanmar berada di urutan pertama dengan deviasi 20,2 persen dari 24,8 persen pada 2004-2006 menjadi 4,6 persen pada 2023-2025. Urutan kedua ada Filipina dengan deviasi 13,9 persen dari 17,3 persen ke 3,4 persen.

Melalui GPM, pemerintah mengupayakan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pangan dengan harga lebih terjangkau dapat semakin meningkat. Pemerataan GPM digenjot pemerintah secara kolaboratif agar sasarannya dapat merambah ke seluruh kabupaten/kota.

Sampai minggu ketiga Oktober 2026, Bapanas mencatatkan pelaksanaan GPM telah mencapai 11.349 kali di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Realisasi GPM tahun 2026 ini terbukti semakin meluas karena pada pelaksanaan GPM selama tahun 2025 menyasar 385 kabupaten/kota saja.

Bapanas menyatakan adanya perluasan akses penyediaan pasar murah bagi masyarakat diyakini turut andil dalam pengendalian inflasi komponen harga bergejolak (volatile food) atau inflasi pangan. Perkembangan tingkat inflasi pangan menjelang akhir tahun memang kerap memunculkan fluktuasi.

Adapun pada September 2026, tingkat inflasi pangan secara tahunan berada di 5,03 persen. Namun jika dibandingkan terhadap tahun 2025 justru masih lebih stabil, karena inflasi pangan pada September 2025 mencatatkan hingga 6,44 persen.

Akan tetapi inflasi pangan tersebut berhasil ditekan karena pada Januari 2026 melandai di 1,14 persen.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Muhammad Saleh Mustafa mengatakan GPM yang digelar serentak dalam rangka Hari Pangan Sedunia merupakan wujud kehadiran negara untuk membantu masyarakat mengakses pangan dengan harga terjangkau dan akan terus dioptimalkan agar manfaatnya semakin luas dirasakan.

"Kita hari ini melaksanakan Gerakan Pangan Murah dalam rangka hari pangan sedunia. Kegiatan ini sudah berlangsung (sejak lama), cuma hari ini kita optimalkan dan kita berharap ini bisa terus kita tingkatkan," ujar Saleh saat meninjau GPM di Kantor Kelurahan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.

Saleh mengaku pihaknya akan mengevaluasi tentang bagaimana dampak dari GPM terhadap daya beli masyarakat sebagai konsumen.

"Kemudian juga hari ini kita ada penyerahan satu kendaraan mobil laboratorium dan mobil SPHP. Jadi tujuannya kita agar titik-titik yang terjadi inflasi atau harga pangan yang tidak stabil, bisa dilakukan intervensi secara cepat," tuturnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

kebijakan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai ini akan kami tancap gas dipercepat di Bali

Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Bali mempercepat transisi penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai usai menerima hibah 11 unit bus listrik dari Pemerintah Republik Korea melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Oleh karena itu, kebijakan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai ini akan kami tancap gas dipercepat di Bali," kata Gubernur Bali Wayan Koster saat serah terima bus listrik di Denpasar, Kamis.

Koster menyampaikan terima kasih kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Duta Besar Korea Selatan yang telah merealisasikan komitmen kerja sama penyediaan transportasi ramah lingkungan tersebut.

Ia menuturkan realisasi hibah ini berawal dari kunjungan Wakil Menteri Perhubungan Korea ke Bali yang dilanjutkan dengan kunjungan balasan Gubernur Bali ke Korea Selatan pada Desember 2025.

Kerja sama tersebut membuahkan bantuan 11 unit bus listrik dari Pemerintah Republik Korea kepada Pemerintah Indonesia yang ditujukan khusus untuk Pemprov Bali.

Armada bus listrik hibah tersebut dirancang khusus dengan balutan kombinasi warna hitam, merah dan putih yang melambangkan warna khas Tridatu Bali.

Serah terima dan peresmian armada bus listrik tersebut dilaksanakan secara resmi pada Kamis sekaligus sebagai pijakan percepatan transportasi umum yang bersih di Pulau Dewata.

Gubernur Koster menjelaskan aturan mengenai percepatan transportasi ramah lingkungan di Bali sebenarnya telah tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Penerapan Pergub Kendaraan Listrik tersebut sempat tertunda akibat pandemi COVID-19 pada 2020 hingga fase pemulihan ekonomi pada 2023.

Kini Pemprov Bali kembali mendorong penggunaan kendaraan listrik, mengingat hasil studi menunjukkan lebih dari 90 persen polusi udara di Bali berasal dari pembangkit dan kendaraan berbahan bakar fosil.

Dengan beralih ke kendaraan listrik dan menekan emisi, maka akan bernilai krusial dalam rangka menjaga kualitas udara serta berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Melalui peresmian bus listrik ini, Pemprov Bali mengimbau seluruh komponen masyarakat untuk mulai beralih menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Koster membagikan pengalaman pribadinya saat menempuh rute Denpasar-Singaraja pulang pergi yang menghabiskan biaya BBM hingga Rp500.000, sementara setelah beralih menggunakan mobil listrik, pengeluaran untuk pengisian daya baterai pada rute yang sama turun drastis menjadi hanya Rp140.000.

Selain jauh lebih efisien secara finansial, kendaraan listrik tidak menghasilkan emisi gas buang, bebas polusi suara, serta tidak memerlukan penggantian oli mesin.

Koster menyebut saat ini penjualan mobil listrik di Bali terus menunjukkan tren peningkatan, meski penyerapan pada sisi kendaraan roda dua masih perlu digenjot.

Langkah percepatan kendaraan listrik ini didukung kebijakan energi dari hulu melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih.

Aturan energi bersih tersebut melarang pembangunan pembangkit listrik baru yang memanfaatkan bahan bakar fosil atau batubara, Pemprov Bali mendorong PT PLN (Persero) mengalihkan pembangkit ke bahan bakar gas serta meluaskan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Prioritas BGN adalah merapikan sistem mekanisme di internal terlebih dahulu. Baru nanti selanjutnya kami akan fokus mendorong ke rantai pasok pelibatan ekosistem UMKM

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman membeberkan sejumlah alasan belum maksimalnya keterlibatan UMKM dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis, Maman menyampaikan bahwa salah satu penyebab belum masifnya partisipasi UMKM saat ini adalah karena Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan Sudaryono tengah memprioritaskan pembenahan sistem serta mekanisme internal, setelah ditemukan indikasi pelanggaran hukum di institusi tersebut.

"Prioritas BGN adalah merapikan sistem mekanisme di internal terlebih dahulu. Baru nanti selanjutnya kami akan fokus mendorong ke rantai pasok pelibatan ekosistem UMKM," ujar Maman.

Pernyataan Maman tersebut disampaikan merespons hasil survei Institute for Development of Economics and Finance (Indef) terhadap 1.806 responden UMKM pada Agustus 2026 yang menunjukkan baru 5 persen UMKM formal yang telah bermitra maupun menjajaki kerja sama dalam Program MBG.

Survei Indef tersebut juga mengungkap bahwa 80 persen UMKM belum melihat adanya peluang usaha baru dari Program MBG, sementara 22 persen responden justru melaporkan penurunan kegiatan usaha.

Menanggapi kondisi tersebut, Maman menegaskan bahwa keterlibatan UMKM dalam rantai pasok MBG tidak dapat disamaratakan dalam satu kategori, melainkan harus disesuaikan dengan kapasitas produksi dan kekuatan modal masing-masing klaster usaha.

Ia menerangkan bahwa pengelolaan dapur umum MBG rata-rata dipegang oleh klaster usaha menengah karena membutuhkan modal serta kapasitas produksi yang besar.

Sementara itu, klaster usaha kecil mengambil peran di sektor hulu sebagai pemilik peternakan ayam, telur, hingga penyedia ikan. Adapun klaster usaha mikro dilibatkan sebagai pemasok bahan pangan harian seperti sayur-mayur dan bahan pokok eceran.

Maman menyebut berdasarkan data BGN per Juli 2026, UMKM yang telah masuk dan terhubung dalam ekosistem rantai pasok MBG tercatat sebanyak 63.189 unit usaha.

Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus menambah jumlah partisipasi pelaku UMKM lokal seiring selesainya penataan sistem internal dan peluncuran mekanisme pendaftaran terpadu di BGN.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama PT Jasa Raharja memastikan pemenuhan hak penumpang KMP Batumandi berjalan optimal melalui percepatan pendataan, penjaminan perawatan korban, dan proses klaim asuransi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama PT Jasa Raharja terus mengawal pemenuhan hak-hak penumpang KMP Batumandi pascakebakaran di alur masuk Pelabuhan Merak, Banten, pada Selasa (20/10/2026)," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Lollan Panjaitan, dalam keterangannya yang terkonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan upaya itu dilakukan melalui koordinasi dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan PT Jasaraharja Putera untuk memastikan tindak lanjut klaim asuransi penumpang berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dia menegaskan penanganan insiden tidak berhenti pada proses evakuasi, tetapi juga mencakup pengawalan terhadap hak-hak penumpang yang terdampak.

"Keselamatan penumpang menjadi prioritas, dan kami juga memastikan tindak lanjut terhadap hak-hak penumpang mendapat perhatian," ujarnya.

Untuk itu, kata Lollan, pihaknya berkoordinasi dengan ASDP, Jasa Raharja, Jasaraharja Putera, dan instansi terkait agar proses pendataan dan klaim dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Lollan menekankan akurasi data menjadi kunci utama agar tidak ada kendala dalam pencairan hak penumpang.

Karena itu, sinergi antara operator kapal, penyedia layanan asuransi, dan pemangku kepentingan sangat diperlukan guna memberikan kepastian informasi mengenai mekanisme pengajuan klaim dan dokumen pendukung yang dibutuhkan.

"Kami mendorong seluruh pihak untuk mengawal proses verifikasi ini dengan cermat, sehingga para penumpang mendapatkan kejelasan serta kemudahan dalam mengurus hak-hak mereka," tegas Lollan.

Kemenhub akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengawal perkembangan penanganan pascainsiden KMP Batumandi, khususnya dalam memastikan tindak lanjut perlindungan penumpang berjalan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin menyampaikan sejak awal kejadian pihaknya telah bergerak melakukan koordinasi dan memastikan penjaminan biaya perawatan bagi para korban sebagai bagian dari upaya negara hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat.

"Jasa Raharja berkomitmen memastikan korban mendapatkan penanganan medis yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku. Sejak awal kejadian, kami telah menerbitkan jaminan biaya perawatan bagi 13 korban yang dirawat di RS Krakatau Medika, dengan plafon maksimal Rp20 juta per korban," katanya.

Awaluddin menuturkan hal itu merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dasar kepada korban kecelakaan, sekaligus memastikan mereka memperoleh akses terhadap layanan kesehatan sesuai haknya.

Sementara itu, PT Jasaraharja Putera terus bersiaga melakukan pendataan dan verifikasi terhadap penumpang terdampak sebagai bagian dari proses perlindungan asuransi sesuai ketentuan polis yang berlaku.

Proses tersebut didukung oleh tim teknis klaim yang berkoordinasi dengan ASDP dan pihak pelabuhan guna memastikan proses verifikasi berjalan dengan baik sehingga hak-hak korban dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Direktur Utama Jasaraharja Putera Abdul Haris menjelaskan hasil verifikasi tersebut akan menjadi dasar tindak lanjut administrasi klaim sesuai dengan ketentuan polis yang berlaku.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026