Banyuwangi (ANTARA) - Delegasi bisnis Nigeria berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menjajaki kerja sama strategis salah satunya potensi pertanian di kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu.

Selama dua hari di Banyuwangi, delegasi bisnis Nigeria itu juga melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi penghasil komoditas unggulan Banyuwangi, di antaranya Perkebunan Kopi Alas Malang di Kalibaru, perkebunan buah naga di Purwoharjo, industri beras oganik hingga industri gula Glenmore.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi, Selasa, mengemukakan bahwa kerja sama ini akan menjadi pintu masuk bagi pelaku usaha dan UMKM Banyuwangi untuk menembus pasar ekspor, khususnya Nigeria.

"Delegasi bisnis Nigeria ini sangat tertarik dengan komoditas kopi dan buah naga Banyuwangi. Mereka juga berniat meminta pelaku usaha Banyuwangi berangkat ke Nigeria untuk pengembangan dan peningkatan kopi dan buah naga di sana. Mereka rupanya juga tertarik dengan manajemen pengelolaan sampah Banyuwangi saat berkunjung di TPS3R Balak," kata Ipuk.

President Nigerian Indonesian Chamber of Commerce and Industry (NICCI), Ishmael Balogun mengungkapkan bahwa Nigeria saat ini menjadi mitra dagang nomor satu Indonesia di benua Afrika.

"Berbagai produk dari Indonesia seperti fast moving consumer goods (FMCG), clothing, farmasi hingga elektronik masuk ke pasar Nigeria," katanya.

Ishmael menyampaikan bahwa Indonesia dan Nigeria telah menjalin hubungan yang strategis, dan Nigeria sendiri menjadi mitra ekonomi terbesar Indonesia di Afrika. Pihaknya terus mengeksplorasi berbagai potensi ekonomi yang bisa dikembangkan dari Indonesia, salah satunya dengan Banyuwangi.

"Kami melihat keberhasilan Banyuwangi dalam mengelola sumber dayanya, kami ingin membuka koridor perdagangan baru, mengeksplorasi komoditas unggulan baik pertanian, perikanan hingga pariwisata Banyuwangi," katanya.

Ishmael juga berharap bisa melakukan kerja sama pada sejumlah sektor seperti modernisasi pertanian melalui transfer pengetahuan dari Banyuwangi, pengembangan akuakultur dan perikanan hingga peluang investasi hijau di bidang energi bersih.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kota Bogor (ANTARA) - Trase baru Jalan Saleh Danasasmita di kawasan Batutulis, Kota Bogor, Jawa Barat, mulai dibuka secara terbatas dengan sistem buka-tutup selama masa uji coba menjelang penyelesaian pembangunan pada 30 Oktober 2026.

General Superintendent PT Promix Prima Karya Hariono di Kota Bogor, Selasa, mengatakan pembukaan jalan dilakukan secara situasional dengan penyesuaian waktu karena sejumlah pekerjaan penyempurnaan masih berlangsung.

"Insyaallah, kami mohon doanya kepada semuanya, agar penyelesaian ini tepat waktu dan tidak ada kendala lain," kata Hariono.

Ia menjelaskan Jalan Saleh Danasasmita dibuka untuk umum hingga pukul 19.00 WIB pada Selasa (27/10), sedangkan pada Rabu (28/10) dijadwalkan beroperasi mulai pukul 07.00 hingga 19.00 WIB.

Menurut dia, penerapan sistem buka-tutup dilakukan agar masyarakat tetap dapat melintasi jalan tersebut tanpa mengganggu proses penyelesaian pekerjaan konstruksi.

Sejumlah pekerjaan yang masih berlangsung antara lain penyempurnaan titik pertemuan jalan eksisting dengan trase baru yang memerlukan pengerasan sebelum dilakukan pengaspalan.

Hariono menyebutkan panjang penanganan Jalan Saleh Danasasmita mencapai 270 meter, terdiri atas pembangunan trase baru sepanjang 220 meter dan penanganan jalan eksisting sepanjang 50 meter.

Jalan tersebut memiliki dua jalur dengan lebar total delapan meter, serta dilengkapi trotoar selebar sekitar 2,6 meter di satu sisi dan 1,8 meter di sisi lainnya.

Selain itu, pada bagian bawah trotoar telah disiapkan saluran untuk jaringan utilitas guna mengantisipasi kebutuhan pemasangan infrastruktur pendukung pada masa mendatang.

"Dan di bawahnya itu ada saluran dan utilitas. Jadi nanti kalau ada dari PLN atau dari utilitas lain, tidak perlu gali-gali lagi, kita sudah siapkan," ujarnya.

Ia mengatakan pembangunan trase baru tersebut juga memperhatikan penataan kawasan dengan menghadirkan lanskap taman dan ruang penghijauan di sepanjang akses jalan.

Dari arah Jalan Lawang Gintung, pengguna jalan dapat menikmati panorama Gunung Salak, sedangkan pada pintu masuk trase baru terdapat penataan lanskap taman.

Sementara dari arah Stasiun Batutulis, terdapat kawasan Leuweung Batutulis yang menjadi bagian dari penghijauan di sekitar jalan eksisting.

Pembangunan trase baru Jalan Saleh Danasasmita berada di bawah pengelolaan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, dengan PT Promix Prima Karya sebagai kontraktor pelaksana.

Proyek tersebut merupakan bagian dari upaya memulihkan akses transportasi masyarakat di kawasan Batutulis setelah ruas Jalan Saleh Danasasmita lama terdampak pergerakan tanah.

Hariono menambahkan, pekerjaan pembangunan ditargetkan selesai pada 30 Oktober 2026 dan dilanjutkan dengan proses berita acara serah terima (BAST) setelah seluruh pekerjaan dinyatakan selesai.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyambut peluncuran Eiger Nature di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai destinasi baru yang memperkaya pilihan wisata alam dan petualangan di Indonesia.

"Saya menyambut baik inisiatif ini, terlebih ketika wisata alam dan petualangan semakin mendapat perhatian dalam pengembangan pariwisata dunia," kata Widiyanti saat menghadiri peluncuran awal Eiger Nature di Megamendung, Selasa.

Ia mengapresiasi langkah Eiger yang mengembangkan usahanya dari penyedia perlengkapan kegiatan luar ruang menjadi pengelola atraksi wisata berbasis alam setelah melalui proses persiapan selama sekitar lima tahun.

Menurut dia, pengembangan destinasi tersebut sejalan dengan perubahan tren pariwisata global yang semakin mengarah pada pengalaman wisata personal, autentik, dan berkelanjutan.

Widiyanti menjelaskan berdasarkan Indonesia Tourism Outlook 2026–2027, wisata ramah lingkungan menempati peringkat ketiga, sedangkan wisata alam dan petualangan berada pada peringkat kelima dari lima tren utama pariwisata Indonesia.

Selain itu, hasil Agoda Sustainable Travel Survey 2026 menunjukkan sebanyak 93 persen wisatawan Indonesia mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam menentukan pilihan perjalanan.

Ia mengatakan perkembangan tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing pariwisata melalui pengembangan atraksi wisata alam yang berkualitas.

Kementerian Pariwisata, lanjut dia, terus mendorong investasi pada pengembangan destinasi baru untuk meningkatkan daya tarik wisata, memperpanjang lama tinggal wisatawan, dan menggerakkan perekonomian daerah.

Widiyanti menyebutkan realisasi investasi sektor pariwisata nasional pada 2025 mencapai Rp73,56 triliun atau meningkat 56,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara pada semester pertama 2026, investasi sektor pariwisata mencapai Rp39,68 triliun atau tumbuh 16,64 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut dia, kehadiran Eiger Nature menjadi salah satu contoh investasi wisata berbasis alam yang berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penyedia jasa wisata, serta penyerapan tenaga kerja.

Ia mengungkapkan Eiger Nature telah menyerap sekitar 600 pekerja lokal dan diharapkan mampu meningkatkan jumlahnya hingga 2.000 orang melalui pengembangan investasi tahap berikutnya.

"Tadi saya tanya dengan Bapak, ada 600 pekerja di sini adalah penduduk setempat dan mudah-mudahan dengan investasi tahap berikutnya bisa mencapai 2.000 orang," ujarnya.

Widiyanti mengingatkan pengembangan wisata berbasis alam harus tetap memperhatikan daya dukung lingkungan, konservasi ekosistem, mitigasi risiko bencana, serta keselamatan wisatawan.

Sementara itu, CEO Eiger Nature Ronny Lukito mengatakan pengembangan destinasi tersebut dilakukan dengan mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan, khususnya pada kawasan yang berada dalam zona pemanfaatan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

Ia menyebutkan penggunaan lahan untuk pembangunan di kawasan tersebut baru mencapai sekitar 1,5 persen, meskipun menurut keterangannya ketentuan yang berlaku memungkinkan pemanfaatan hingga 10 persen.

"Eiger Nature berjanji, berkomitmen akan sangat berhati-hati di dalam pengembangan, apalagi yang ada di kawasan hutan," kata Ronny.

Menurut dia, pengelola juga telah melakukan penanaman sekitar 120.000 pohon tegakan dan delapan juta tanaman penutup tanah sebagai bagian dari upaya pemulihan kondisi lingkungan.

Selain itu, Eiger Nature menerapkan konsep pengendalian limpasan air melalui pembangunan sumur resapan dan kolam retensi untuk menjaga fungsi ekologis kawasan.

Direktur Eiger Nature Imanuel Wirajaya mengatakan destinasi wisata tersebut direncanakan mulai dibuka secara bertahap untuk masyarakat pada Senin (2/11).

Ia menjelaskan Eiger Nature mengandalkan panorama alam pegunungan, termasuk pemandangan Gunung Pangrango, sebagai daya tarik utama bagi wisatawan.

"Aset utama dari Eiger Nature ini, kita selalu mengatakan, aset utama adalah alamnya," kata Imanuel.

Ia berharap pengembangan destinasi tersebut tidak hanya menghadirkan pilihan wisata baru, tetapi juga menjadi sarana edukasi untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian alam dan budaya Indonesia.

Imanuel menambahkan pengembangan Eiger Nature diharapkan dapat melibatkan masyarakat sekitar dalam mewujudkan ekowisata berkelanjutan di Kecamatan Megamendung.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dompu (ANTARA) - Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) 2026 menyasar dua ruas jalan kabupaten di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), yakni Jalan Kempo-Sambi di Kecamatan Kempo dan Jalan Bolonduru-Amalahabe di Kecamatan Woja.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Dompu Suparman mengatakan kedua ruas jalan tersebut saat ini memasuki proses tender melalui kementerian terkait.

"Kedua ruas jalan yang masuk dalam program IJD ini sedang diproses tender dan ditargetkan ditangani tahun berkenaan, tahun 2026," katanya saat dikonfirmasi di Dompu, Selasa.

Ia menjelaskan proses tender dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Balai Jalan Nasional. Pemerintah Kabupaten Dompu terus mengawal tahapan tersebut agar penanganan kedua ruas jalan dapat direalisasikan sesuai target pada 2026.

Program IJD merupakan upaya pemerintah pusat untuk mendukung penanganan jalan daerah yang membutuhkan perbaikan guna meningkatkan konektivitas dan menunjang mobilitas masyarakat.

Menurut Suparman, penanganan kedua ruas jalan itu diperlukan untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, termasuk pergerakan orang dan distribusi barang.

Selain mengawal pelaksanaan program IJD 2026, Dinas PUPR Dompu juga mengusulkan sejumlah ruas jalan kabupaten agar memperoleh dukungan penanganan pada 2027.

Usulan tersebut akan diperjuangkan melalui program IJD maupun skema bantuan pendanaan lainnya dari pemerintah pusat. Beberapa ruas jalan yang diusulkan meliputi Saleko-Saneo, Saka-Rasanggaro, serta Ta'a-Nciu.

Pemkab Dompu juga telah mengusulkan ruas Jalan O'o-Lepadi untuk mendapatkan penanganan melalui program IJD.

"Ruas jalan O'o-Lepadi kita ajukan untuk program IJD," ujar Suparman.

Di sisi lain, Pemkab Dompu telah melakukan pemeliharaan terhadap dua ruas jalan kabupaten pada 2026, yakni Jalan Simpang Cakre-Mbawi dan Jalan O'o-Karamabura.

Suparman mengatakan pemeliharaan tersebut telah memperbaiki kondisi kedua ruas jalan sehingga diharapkan dapat menunjang kelancaran aktivitas masyarakat.

"Kita tangani melalui program pemeliharaan. Syukur alhamdulillah, kedua ruas jalan ini sudah baik," katanya.

Pemkab Dompu terus mengupayakan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat untuk memperluas penanganan jalan kabupaten secara bertahap sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Melalui program IJD dan pemeliharaan jalan, pemerintah daerah berharap konektivitas antarwilayah semakin baik sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang dapat berlangsung lebih lancar.

Pewarta: Ady Ardiansah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT SRC Indonesia Sembilan (SRCIS) menyampaikan omzet produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dipasarkan di jaringan toko kelontong mitra mencapai Rp12,9 triliun pada 2026, meningkat 128 persen dibandingkan 2023 berdasarkan riset Kompas Gramedia (KG) Media 2026.

Direktur PT SRC Indonesia Sembilan (SRCIS) Romulus Sutanto mengatakan peningkatan omzet itu diperoleh melalui program Pojok Lokal yang menyediakan ruang khusus bagi produk UMKM untuk menjangkau lebih banyak konsumen melalui jaringan SRC.

“Melalui Pojok Lokal, kami ingin mempertemukan potensi produk lokal dengan jaringan toko yang dekat dengan masyarakat, sehingga peluang pertumbuhan dapat dirasakan oleh pemilik toko maupun pelaku UMKM,” kata Romulus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Romulus menambahkan toko kelontong memiliki potensi untuk memberikan dampak yang lebih luas ketika terhubung dengan pelaku UMKM dan komunitas di sekitarnya.

Keberadaan Pojok Lokal juga disebut memberikan nilai tambah bagi pemilik toko dengan menghadirkan pilihan produk yang lebih beragam dan relevan dengan kebutuhan pelanggan.

“SRC berkomitmen terus mengoptimalkan pemanfaatan jaringan tokonya agar semakin banyak produk UMKM memperoleh kesempatan untuk dikenal dan dipasarkan kepada masyarakat,” ujar dia.

Selain membuka peluang pasar yang lebih luas melalui Pojok Lokal, SRC juga memperkuat kapasitas pemilik toko melalui komunitas Paguyuban SRC.

Komunitas tersebut menjadi wadah bagi pemilik toko untuk saling berbagi pengalaman, memperluas jejaring, serta mendorong pengembangan usaha.

Merujuk pada Riset KG Media 2026, sebanyak 86 persen pemilik Toko SRC menilai Paguyuban bermanfaat untuk memperluas jaringan bisnis dan menambah ide usaha.

Menurut Romulus, interaksi antarpemilik toko menciptakan ruang untuk tukar pengalaman dan praktik baik yang dapat membantu anggota menghadapi berbagai tantangan usaha.

“Kami ingin komunitas ini menjadi ruang yang membantu para pemilik toko berkembang sekaligus memperkuat hubungan dengan lingkungan sekitarnya,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Sumbawa (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), memastikan pengusulan program sawah rakyat tidak terganggu wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Intam, menyusul demonstrasi warga terkait wilayah konsesi dan tertundanya program pencetakan sawah baru.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Ivan Indrajaya mengatakan pemerintah daerah telah menindaklanjuti aspirasi warga melalui rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Sumbawa pada Selasa.

"Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari demonstrasi kemarin. Bupati memimpin langsung dengan mengundang PT Intam, Camat Lantung dan Ropang, serta perangkat daerah terkait," katanya kepada ANTARA di Sumbawa, Selasa.

Rapat tersebut melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, serta instansi yang menangani pertanahan untuk membahas persoalan IUP dan rencana pengembangan sawah rakyat.

Ivan menegaskan koordinasi lintas instansi diperlukan untuk memastikan pengusulan program sawah rakyat tetap berjalan tanpa terkendala keberadaan wilayah IUP perusahaan tambang tersebut.

Selain rencana pengembangan pertanian, rapat tersebut membahas kegiatan pengeboran yang dilakukan perusahaan di lahan milik masyarakat, termasuk pemberian kompensasi kepada pemilik lahan.

Ivan mengatakan terdapat kompensasi dalam pelaksanaan pengeboran di lahan masyarakat. Namun, mekanisme dan besaran kompensasi serta cakupan lahan yang terdampak perlu diperjelas agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman.

Ia juga menjelaskan bahwa IUP perusahaan tersebut saat ini masih berada pada tahap eksplorasi sehingga belum dapat dipastikan akan berlanjut ke tahap eksploitasi.

"Ini masih IUP eksplorasi, belum tentu akan berlanjut ke eksploitasi," ujarnya.

Sementara itu, External Relations PT Intam M. Ramadhan BS, yang akrab disapa Doni, mengatakan perusahaan memberikan klarifikasi atas persoalan yang berkembang di masyarakat, termasuk tuntutan terkait wilayah konsesi dan program pencetakan sawah baru.

Menurut Doni, keberadaan IUP tidak serta-merta berarti perusahaan memiliki atau menguasai seluruh lahan masyarakat yang berada di dalam wilayah izin tersebut. Ia juga membantah perusahaan melarang warga melakukan aktivitas tradisional, seperti mencari madu hutan dan berburu.

Terkait kegiatan pengeboran, Doni menyatakan perusahaan terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik lahan dan memberikan kompensasi pada setiap titik pengeboran.

Mengenai program pencetakan sawah baru, Doni mengatakan pelaksanaannya belum berjalan bukan karena persoalan izin dari perusahaan, melainkan akibat pengalihan anggaran pemerintah pusat untuk program prioritas lain.

Menurut dia, penjelasan mengenai pengalihan anggaran tersebut disampaikan dalam rapat melalui Dinas Pertanian. Namun, besaran anggaran, luas lahan yang diusulkan, dan jadwal pelaksanaan program belum dijelaskan secara terperinci.

Kejelasan mengenai status usulan sawah rakyat, penggunaan lahan, serta tahapan kegiatan pertambangan diperlukan agar pengembangan sektor pertanian tetap memiliki kepastian dan masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai rencana pemanfaatan wilayah tersebut.

Sehari sebelumnya puluhan warga dan petani dari Kecamatan Ropang, Lantung, dan Orong Telu mendatangi Kantor Bupati Sumbawa untuk meminta kepastian status lahan pertanian, perkebunan, permukiman, dan tanah adat milik mereka yang berada dalam wilayah konsesi pertambangan.

Perwakilan warga, M. Taufan, mengatakan wilayah konsesi PT Intam itu mencapai sekitar 18.000 hektare dan warga usul agar lahan masyarakat dan tanah adat dikeluarkan dari wilayah konsesi pertambangan itu.

Pewarta: Ady Ardiansah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Grup Ajinomoto Indonesia memperkuat Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di seluruh tahapan proses bisnis, mulai dari proses pengembangan, pembelian, penerimaan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, hingga distribusi produk kepada konsumen.

Direktur dan Koordinator Auditor Halal Internal (AHI) PT Ajinomoto Indonesia Hermawan Prajudi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, menjelaskan jaminan halal tidak hanya berfokus pada proses produksi, tetapi juga mencakup seluruh tahapan penanganan produk hingga diterima oleh konsumen.

Karena itu, kata dia, perusahaan terus mengembangkan dan menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal secara terintegrasi guna memastikan kehalalan produk tetap terjaga di setiap titik rantai pasok.

PT Ajinomoto Sales Indonesia telah mengantongi Sertifikat Halal Jasa Penyimpanan untuk seluruh gudang cabangnya yang berlokasi di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Semarang.

“Melalui sertifikasi ini, produk halal dipastikan tetap terlindungi selama proses penyimpanan dan distribusi melalui berbagai pengendalian yang mencegah potensi kontaminasi maupun risiko lain yang dapat memengaruhi status kehalalannya,” kata Hermawan.

Ia pun menyatakan PT Ajinomoto Sales Indonesia menerapkan berbagai standar pengelolaan gudang, mulai dari pelatihan personel, pengawasan proses penyimpanan, penerapan prosedur operasional yang sesuai dengan ketentuan halal, hingga evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas sistem yang diterapkan.

Perusahaan juga bekerja sama dengan mitra distribusi yang telah memenuhi persyaratan jaminan produk halal.

Adapun proses pemeriksaan dan verifikasi fasilitas dilakukan oleh LPPOM sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Hermawan menyatakan Grup Ajinomoto Indonesia siap memperkuat komitmennya dalam menghadirkan produk yang aman, berkualitas, dan terjamin kehalalannya, sekaligus berkontribusi dalam pengembangan ekosistem halal nasional yang berkelanjutan.

“Dengan tersertifikasinya seluruh gudang cabang, kami semakin memperkuat sistem jaminan halal yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang aman, berkualitas, dan terjamin kehalalannya,” ujar Hermawan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar, Bali (ANTARA) - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyiapkan strategi produksi minyak untuk mencapai target lifting pada 2027, yakni 612.500 barel.

Target tersebut lebih tinggi dari target lifting minyak pada 2026, yakni 610 ribu barel per hari.

“Kami baru melaksanakan CEO Forum dan kami melihat trennya tiga tahun terakhir, kami selalu di 97 persen,” ujar Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus ketika ditemui di sela-sela ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE) 2026 di Sanur, Denpasar, Bali, Selasa.

Berdasarkan tren tersebut, Rikky menyampaikan SKK Migas ingin mengubah pola pikir para pimpinan perusahaan dalam hal merealisasikan target lifting minyak. Salah satu hal yang ingin ditanamkan oleh SKK Migas adalah membidik target lifting minyak sebesar 625 ribu–630 ribu barel per hari.

“Sehingga nanti, harapannya pada 2027, kita achieve 612.500 (barel per hari),” ujar Rikky.

Selain itu, Rikky juga menyampaikan pada akhir 2025, SKK Migas mengakselerasi kegiatan eksplorasi melalui inisiatif Triple 100 yang mulai didorong pada akhir 2025. Program tersebut mencakup 100 sumur eksplorasi yang dibagi ke dalam beberapa klaster berdasarkan karakteristik dan potensi pengembangannya.

“Kami melihat Pertamina berpartisipasi dari Triple 100 yang sudah di-generate, itu ada 38 sumur. Berarti hampir 40 persen kita bergantung ke Pertamina Group,” ujar Rikky.

Lebih lanjut, Rikky menyampaikan klaster yang menjadi perhatian SKK Migas adalah Infrastructure-Led Exploration (ILX), yakni kegiatan eksplorasi yang berdekatan dengan infrastruktur migas yang telah tersedia.

Melalui pendekatan ini, SKK Migas mendorong percepatan pengerjaan sumur agar hasil eksplorasi dapat segera berkontribusi terhadap tambahan produksi.

"Lalu ada yang sifatnya big one, high-impact well. Nah, ini juga kita minta supaya diutamakan, disegerakan karena ini meng-unlock prospek-prospek daerah barulah. Nah, ini ada kita identify ada 12 sumur," ucap dia.

Rikky menambahkan, percepatan pengeboran sumur berdampak tinggi tersebut diharapkan dapat membuka peluang pengembangan wilayah eksplorasi baru, termasuk kawasan frontier, sekaligus menarik investor untuk masuk ke sektor hulu migas Indonesia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jayapura (ANTARA) - Sebagai salah satu lumbung pangan Indonesia, Kabupaten Merauke di Papua Selatan memiliki puluhan ribu hektare sawah yang berperan penting dalam perekonomian setempat serta mendukung ketersediaan pangan nasional.

Untuk menjaga produksi padi, petani membutuhkan bahan bakar minyak (BBM) untuk mengoperasikan alat dan mesin pertanian (alsintan), mulai dari pengolahan lahan hingga panen. Namun, BBM tidak selalu mudah diperoleh dengan harga terjangkau, seperti yang dialami petani di Distrik Tanah Miring.

Bustomi, Ketua Kelompok Tani Sumber Makmur, mengatakan bahwa sebelum tersedia layanan khusus pertanian, ia dan petani lainnya harus pergi ke kota untuk membeli solar eceran dengan harga lebih mahal daripada Bio Solar bersubsidi.

"Kami dulu kalau membeli solar eceran harus bepergian ke arah perkotaan yang membutuhkan waktu sekitar satu sampai dua jam lebih. Syukur kalau ada," kata dia ketika dihubungi dari Jayapura, 20 Oktober 2026.

Petani terpaksa membeli solar eceran karena SPBU reguler tidak memiliki alokasi khusus bagi mereka, sementara pembelian Bio Solar bersubsidi dengan menggunakan jeriken harus disertai surat rekomendasi dari instansi berwenang.

Bustomi, yang mengaku telah bertani sejak 2018, mengatakan mereka biasanya membeli solar eceran dengan harga berkisar Rp12.000 hingga Rp14.000 per liter.

"Jadi, kami membeli sesuai kondisi keuangan. Misalnya, hari ini mau melakukan pemotongan, membutuhkan 30 liter, tetapi uang tidak cukup sehingga membeli setengahnya," ujar Bustomi, yang memimpin kelompok tani beranggotakan 20 orang di SP4, salah satu wilayah permukiman transmigrasi di Distrik Tanah Miring.

Kini, petani di Tanah Miring dan distrik-distrik di sekitarnya dapat memperoleh BBM melalui SPBU 86.996.01 di Kampung Amunkay yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke untuk melayani kebutuhan sektor pertanian.

Keberadaan SPBU khusus petani itu — pertama di Indonesia bagian timur — memberikan kemudahan akses, kepastian stok, dan harga BBM bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku: Bio Solar Rp6.800 per liter dan Pertalite Rp10.000 per liter.

Menurut Bustomi, kebutuhan solar untuk mengolah satu hektare lahan berkisar 100–115 liter per musim tanam. Dengan harga eceran Rp12.000 per liter, biaya bahan bakar mencapai Rp1,2 juta hingga Rp1,38 juta. Jika menggunakan Bio Solar, petani bisa menghemat Rp520.000 sampai Rp598.000 per hektare per musim tanam.

Selain menekan biaya, keberadaan SPBU khusus tersebut juga memangkas jarak untuk mendapatkan BBM. Sebelumnya, Bustomi harus menempuh perjalanan pulang-pergi hingga 40 kilometer untuk membeli solar eceran. Kini, ia hanya perlu menempuh jarak 10 kilometer sekali jalan ke SPBU khusus petani.

Sudirman, petani di SP4 yang tergabung dalam Kelompok Tani Sidodadi, juga merasakan perubahan tersebut. Sejak mulai bertani pada 2005, ia menyaksikan perubahan cara mengolah sawah, dari penggunaan tenaga hewan hingga pemanfaatan alsintan yang mempercepat pekerjaan.

Sudirman berharap pelayanan BBM bagi petani terus ditingkatkan dan jumlah SPBU khusus ditambah. Menurut dia, petani terkadang harus mengantre hingga dua jam untuk mendapatkan solar karena pembeli juga datang dari distrik-distrik sekitar.

"Memang SPBU pertanian sangat diperlukan para petani karena ini merupakan kendala kami saat akan mengoperasionalkan alsintan. Selain itu kendala juga terkait pupuk, hama, kondisi cuaca, sehingga kami berharap bisa diatasi," ujarnya.

Supervisor SPBU 86.996.01 Musriadi Mandati mengatakan fasilitas tersebut melayani 192 kelompok tani yang tersebar di 14 kampung di Distrik Tanah Miring. Petani dari distrik lain, termasuk Kurik dan Semangga, juga datang untuk membeli BBM.

"Untuk solar biasa kami melayani 10 kelompok tani dalam sehari dan Pertalite tujuh kelompok, tergantung petani yang datang. Paling jauh dari Distrik Kurik dan Semangga dengan jarak pengambilan ke SPBU 40–50 kilometer,” kata Musriadi.

SPBU tersebut melayani pembelian BBM bagi petani setiap hari pukul 08.00–12.00 WIT dan 13.00–16.00 WIT.

Menurut Musriadi, jumlah BBM yang dapat dibeli setiap kelompok tani mengikuti kuota dalam surat rekomendasi yang diterbitkan Dinas Pertanian setempat. Surat tersebut mencantumkan kebutuhan BBM kelompok tani untuk mengoperasikan alsintan.

"Ada yang 500 liter, 1.000 liter, ada juga yang lebih. Pengambilan tidak bisa satu kali, harus bertahap. Biasanya petani menggunakan jerigen, ada juga yang menggunakan hand tractor," katanya.

BBM harus diambil oleh ketua kelompok tani. Pengambilan dapat diwakilkan apabila disertai surat kuasa untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.

SPBU khusus di Distrik Tanah Miring merupakan salah satu upaya Pemkab Merauke untuk memperluas akses BBM bagi petani. Pemerintah daerah juga telah mengusulkan sekitar 15 lokasi tambahan untuk layanan serupa di sejumlah zona yang menjadi fokus pengembangan kawasan pangan dan program strategis nasional (PSN).

Saat meresmikan layanan tersebut pada 24 September 2026, Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze mengatakan penetapan SPBU khusus petani merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan dan swasembada pangan nasional.

Ia mengatakan layanan tersebut juga menjawab aspirasi petani yang membutuhkan kepastian dan kemudahan memperoleh BBM untuk mengoperasikan alsintan.

Sejalan dengan upaya pemerintah daerah itu, Pertamina Patra Niaga menerapkan mekanisme penyaluran BBM bersubsidi berbasis data untuk memastikan alokasi sesuai kebutuhan petani.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku Awan Raharjo mengatakan SPBU khusus petani di Tanah Miring dirancang untuk mempermudah akses energi sekaligus memastikan penyaluran BBM tepat sasaran.

"Operasional SPBU Khusus Petani ini telah disesuaikan dengan mekanisme penyaluran BBM bersubsidi berbasis data, regulasi yang berlaku serta terintegrasi bersama Dinas Pertanian agar alokasinya tepat jumlah, tepat sasaran, dan mendukung penuh alsintan petani," katanya.

Untuk mengawasi penyaluran, Pertamina menggunakan pemindaian barcode guna memverifikasi penggunaan BBM untuk kebutuhan alsintan. Perusahaan juga berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan melakukan pemantauan berkala untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Pada tahap awal, SPBU di Amunkay mendapat alokasi 95.000 liter Bio Solar dan 60.000 liter Pertalite per bulan, yang tidak hanya diperuntukkan bagi petani. Menurut Awan, alokasi tersebut masih mencukupi untuk kebutuhan saat ini. Namun, untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan petani, Pertamina Patra Niaga telah mengusulkan tambahan alokasi BBM pada triwulan IV 2026.

Kehadiran SPBU khusus petani di Tanah Miring menunjukkan pentingnya akses BBM dalam mendukung mekanisasi pertanian. Harga yang lebih terjangkau dan jarak yang lebih dekat membantu petani menekan biaya serta mempermudah pengoperasian alsintan.

Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Solok (ANTARA) - Dinas Pertanian Kabupaten Solok, Sumatera Barat, mengembangkan budidaya tanaman kopi dengan target perluasan lahan mencapai 2.000 hektare sebagai upaya meningkatkan produksi dan membuka peluang pemasaran hingga ke pasar ekspor.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok Deslirizaldi di Solok, Selasa mengatakan pengembangan tanaman kopi tersebut merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang diarahkan untuk memperluas areal perkebunan kopi di daerah itu.

Pada 2025, penanaman kopi di Kabupaten Solok telah mencapai 525 hektare dari target pengembangan seluas 2.000 hektare.

Ia mengatakan program tersebut akan dilanjutkan pada tahun ini melalui penambahan bibit kopi yang akan ditanam di sejumlah wilayah di Kabupaten Solok.

Menurut dia, bantuan bibit kopi dari pemerintah pusat tersebut dijadwalkan kembali masuk ke Kabupaten Solok pada tahun ini.

Jumlah bibit yang akan didatangkan tersebut mencapai 1.100 satuan, namun satuan bibit perlu dipastikan kembali agar sesuai dengan data program.

Dinas Pertanian Kabupaten Solok berharap penambahan bibit tersebut dapat mendukung perluasan areal tanam dan mempercepat pencapaian target pengembangan kopi di daerah itu.

Ia menjelaskan, apabila seluruh target penanaman seluas 2.000 hektare telah terealisasi, Kabupaten Solok diharapkan mampu menghasilkan kopi dalam jumlah yang lebih besar.

Peningkatan produksi tersebut juga diharapkan membuka peluang bagi kopi asal Kabupaten Solok untuk menembus pasar ekspor.

Menurut Deslirizaldi, peluang pengembangan kopi cukup terbuka karena permintaan konsumen terhadap komoditas tersebut dinilai masih tinggi.

Dengan demikian, perluasan lahan dan penambahan bibit menjadi bagian penting dalam mempersiapkan produksi kopi daerah agar dapat memenuhi kebutuhan pasar.

Dinas Pertanian Kabupaten Solok berharap pengembangan budidaya kopi dapat meningkatkan produksi perkebunan sekaligus memberikan peluang ekonomi bagi petani melalui pemasaran hasil panen yang lebih luas.

Deslirizaldi juga menjelaskan bahwa kopi Solok yang telah resmi terdaftar sebagai produk Indikasi Geografis (IG) di Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu potensi daerah yang perlu dikembangkan.

Status tersebut dapat memperkuat identitas kopi Solok berdasarkan karakteristik dan asal geografisnya, sekaligus menjadi nilai tambah dalam pemasaran. Dengan pengembangan budidaya yang terarah, pihaknya berharap kopi Solok semakin dikenal luas dan berpeluang menembus pasar ekspor.

Sementara itu, seorang petani kopi di Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Nur Baini (52) mengatakan harga kopi dalam bentuk ceri merah saat ini mencapai Rp15.000 per kilogram.

Menurut dia, harga tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi petani dalam mengembangkan budidaya kopi. Dengan potensi pasar yang tersedia, pengembangan tanaman kopi diharapkan dapat memberikan peluang pendapatan bagi petani setempat.

Harga tersebut menjadi salah satu informasi yang menggambarkan kondisi pasar kopi di tingkat petani di wilayah sentra pertanian Kabupaten Solok.

Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pangkalpinang (ANTARA) - PT Timah (Persero) Tbk berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menenggelamkan 81 unit atraktor cumi, guna meningkatkan populasi cumi-cumi di daerah itu.

Atraktor cumi-cumi adalah struktur buatan dari besi atau bambu yang ditenggelamkan ke dalam laut untuk menarik, memberi tempat berlindung, serta menjadi media pemijahan bagi cumi-cumi.

"Atraktor cumi ini diharapkan menjadi tempat berlindung dan pemijahan cumi-cumi, sehingga mendukung keberlanjutan populasi biota laut sekaligus membuka peluang peningkatan hasil tangkapan nelayan," kata Kepala DLH Kabupaten Bangka, Boy Yandra di Sungailiat, Selasa.

Ia mengapresiasi kolaborasi PT Timah (Persero) Tbk dan HNSI Bangka yang telah menenggelamkan 81 unit atraktor cumi di Pantai Tambak Udang Kabupaten Bangka, guna mendukung pemulihan habitat cumi-cumi di perairan pesisir tersebut.

"Penempatan atraktor di Pantai Tambak Udang telah melalui kajian ilmiah bersama Universitas Bangka Belitung (UBB) untuk mendukung keberlanjutan program untuk meningkatkan populasi dan hasil tangkapan cumi-cumi nelayan di daerah ini," katanya.

Ia menambahkan cumi-cumi merupakan komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi salah satu hasil tangkapan utama nelayan di Pulau Bangka. Oleh karena itu, upaya menjaga keberlanjutan populasi cumi-cumi menjadi penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir

"Beberapa waktu lalu, PT Timah bersama Yayasan Sayang Babel Kite dan nelayan melaksanakan restocking cumi-cumi di perairan Pantai Tuing, Desa Mapur, Kabupaten Bangka. Dalam kegiatan tersebut, perusahaan juga menenggelamkan 10 unit atraktor cumi," katanya.

Ketua Yayasan Sayang Babel Kite, Indra Ambalika menjelaskan bahwa restocking dilakukan untuk meningkatkan peluang hidup cumi-cumi sejak fase awal kehidupannya sebelum dilepaskan kembali ke habitat alami.

Proses penetasan dalam wadah terkontrol diharapkan dapat mengurangi risiko telur dan anakan cumi dimangsa predator.

"Restocking dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan hidup cumi-cumi yang ditetaskan. Di alam, telur maupun anakan cumi memiliki risiko tinggi dimangsa predator seperti ikan. Melalui proses penetasan di wadah terkontrol, peluang hidupnya menjadi lebih besar sebelum dilepas kembali ke laut," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membidik kesepakatan perdagangan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dapat mencapai 33 miliar dolar AS pada tahun ini.

“Kesepakatan ini diharapkan dapat menghasilkan nilai sekitar 33 miliar dolar AS yang semoga dapat mendukung berbagai sektor, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat rantai pasok antara Amerika Serikat dan Indonesia,” kata Airlangga dalam pertemuan dengan perwakilan US-ASEAN Business Council (US-ABC) di Jakarta, Selasa.

Dalam pertemuan dengan Duta Besar Brian D. McFeeters, Presiden dan CEO US-ASEAN Business Council (US-ABC), Airlangga menyampaikan bahwa hubungan perdagangan dan investasi Indonesia-AS menunjukkan perkembangan positif.

Pada Januari-Agustus 2026, perdagangan bilateral kedua negara mencapai 32,34 miliar dolar AS, tumbuh 11,82 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

AS juga menjadi tujuan ekspor terbesar kedua bagi Indonesia.

Sementara itu, investasi AS di Indonesia pada triwulan I - triwulan III 2026 mencapai 3,4 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan sekitar 3 miliar dolar AS pada 2025.

“Saya juga senang dengan investasi AS, yang mencapai 3,4 miliar dolar AS dalam tiga kuartal terakhir, sehingga AS kini menjadi investor terbesar keempat di Indonesia,” jelas Menko.

Airlangga mengatakan pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen pada 2029 melalui delapan strategi utama, yakni swasembada pangan, industrialisasi berorientasi ekspor, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan biru, pembangunan perkotaan, transformasi digital, investasi, serta belanja pemerintah yang produktif.

Dalam upaya tersebut, pemerintah membuka peluang kerja sama dengan perusahaan AS di sejumlah sektor, antara lain manufaktur, teknologi digital, kecerdasan artifisial (AI), dan energi.

Pemerintah juga mendorong kemitraan yang tidak hanya mendatangkan investasi, tetapi turut membawa teknologi dan keahlian guna mengembangkan rantai pasok nasional.

Di sektor semikonduktor sendiri, Airlangga menyampaikan bahwa nilai pasar diperkirakan meningkat dari 5,08 miliar dolar AS pada 2025 menjadi 7,07 miliar dolar AS pada 2030.

Perkembangan itu dinilai membuka peluang penguatan kerja sama industri tersebut antara Indonesia dan AS.

Selain peluang investasi, Airlangga turut membahas berbagai hambatan (debottlenecking) yang dihadapi perusahaan AS dalam menjalankan kegiatan usaha di Indonesia.

Dirinya menegaskan pemerintah membuka ruang bagi pelaku usaha untuk menyampaikan kendala yang dihadapi agar dapat ditindaklanjuti bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait.

“Pemerintah Indonesia membuka ruang bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk menyampaikan kendala yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan usaha di Indonesia, sehingga dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait,” jelasnya.

Dalam bidang perdagangan, kedua pihak juga membahas sejumlah isu yang masih menjadi perhatian, termasuk terkait Section 301 dan excess capacity.

Airlangga berharap pembahasan berbagai isu tersebut dapat memberikan kejelasan bagi pelaku usaha sekaligus mendukung keberlanjutan perdagangan dan penguatan rantai pasok Indonesia-AS.

“Kami terbuka bagi seluruh industri yang sebagian besar memang sudah berdiri di Indonesia. Jadi, jika Anda memiliki permintaan lain atau menghadapi tantangan tertentu, mari kita coba cari solusinya bersama,” kata Airlangga.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026