Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo menebar 60 ribu bibit ikan baung dan nila di 12 sungai wilayah Riau, Pulau Sumatera untuk memperkuat ekosistem perairan sekaligus mendukung ketahanan pangan masyarakat sekitar.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa mengatakan pihaknya sebagai Holding Perkebunan PTPN III (Persero) terus melakukan upaya pelestarian ekosistem perairan di sekitar kawasan operasional industri kelapa sawit.

"Kami melepasliarkan sedikitnya 60 ribu bibit ikan air tawar jenis baung dan nila ke belasan sungai yang mengalir di wilayah Riau, Sumatera," kata Jatmiko terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Penebaran puluhan ribu bibit ikan itu dilakukan melalui salah satu Regional Perusahaan secara serentak di 12 sungai yang berbatasan langsung dengan area operasional Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

"Secara teknis, setiap titik lokasi sungai menerima alokasi pelepasan sekitar 5.000 bibit ikan," ujarnya.

Jatmiko menyampaikan langkah restocking atau penebaran kembali bibit ikan itu merupakan komitmen berkelanjutan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) untuk memulihkan populasi fauna perairan.

Ia menegaskan kelestarian ekosistem, termasuk sungai, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari aktivitas bisnis perusahaan.

“Menjaga ekosistem perairan bukan sekadar program tambahan, melainkan bagian dari cara kami beroperasi," tuturnya.

Selain menebar bibit ikan untuk menjaga populasi fauna dan sumber daya perikanan bagi warga, kata dia, perusahaan juga aktif melakukan revegetasi melalui gerakan penanaman 1,5 juta pohon yang difokuskan pada kawasan bernilai konservasi tinggi, khususnya di area Daerah Aliran Sungai (DAS) dan sempadan sungai.

Meski pelestarian lingkungan juga mencakup aspek darat melalui penanaman pohon, fokus menjaga kehidupan di bawah air tetap berjalan secara konsisten.

Sepanjang tahun 2026, total bibit ikan yang telah ditebar oleh PTPN IV PalmCo di wilayah Riau tercatat mencapai 70 ribu ekor.

Pemilihan bibit yang dilepasliarkan juga didasarkan pada pertimbangan ekologis dan ekonomis lingkungan setempat. Ikan nila dipilih karena memiliki tingkat kelangsungan hidup serta kemampuan adaptasi yang baik di lingkungan sungai.

Sementara itu, ikan baung dipilih karena merupakan spesies air tawar endemik yang populer di Riau dan memiliki nilai jual kompetitif di pasar tradisional.

Dalam proses pelepasliaran di lapangan, perusahaan tersebut turut melibatkan partisipasi warga pesisir sungai serta perangkat pemerintahan tingkat desa dan kecamatan setempat.

Keterlibatan masyarakat sejak tahap awal ini bertujuan untuk membangun sistem pengawasan lingkungan yang partisipatif dan menumbuhkan rasa kepemilikan warga terhadap kondisi sungai.

Dia berharap keberadaan bibit ikan itu mampu memotivasi masyarakat untuk merawat kualitas air dan secara kolektif menghindari metode tangkap ikan yang destruktif.

"Jika sungai dibiarkan sehat dan terawat, populasi baung dan nila tersebut dapat tumbuh dan memberikan manfaat langsung bagi ketahanan pangan maupun nilai tambah ekonomi masyarakat sekitar pada masa mendatang," kata Jatmiko.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar, Bali (ANTARA) - BP BUMN dan Danantara mempercepat restrukturisasi PTPN I untuk memperkuat kinerja keuangan, menata portofolio usaha, dan membangun fondasi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

“Intinya kita ingin semuanya sehat. PTPN I sehat, PTPN IV sehat, SugarCo-nya sehat sehingga mereka memiliki kemampuan untuk mengekspansi bisnisnya,” ujar Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Denpasar, Bali, Rabu.

Dony mengatakan, restrukturisasi diarahkan untuk memastikan seluruh entitas PTPN Group memiliki kondisi keuangan yang sehat dan kemampuan untuk mengembangkan bisnisnya.

Perbaikan kinerja PTPN I mulai terlihat dari EBITDA yang telah positif sebesar Rp1,9 triliun. Sinergi dengan PalmCo juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam memperkuat kondisi keuangan grup.

Restrukturisasi PTPN I dilakukan melalui penataan aset, struktur pembiayaan, dan optimalisasi sinergi antarentitas PTPN Group.

Salah satu pendekatan yang disiapkan adalah transaksi non-tunai (non-cash) untuk membantu mengurangi beban perusahaan, termasuk melalui skema inovasi transaksi atau set-off.

Penguatan tata kelola investasi juga menjadi bagian dari upaya memastikan setiap keputusan bisnis dilakukan secara terukur dan mendukung keberlanjutan perusahaan.

Di sisi operasional, PTPN I menyiapkan program peningkatan produktivitas komoditas unggulan, terutama karet, teh, dan kopi. Restrukturisasi bisnis ditargetkan terlaksana pada 1 Januari 2027, kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah perbaikan operasional agar perusahaan memiliki fundamental yang lebih kuat dan mampu meningkatkan daya saing.

Dony menegaskan, penataan PTPN Group harus menghasilkan perusahaan-perusahaan yang sehat dan solid, bukan sekadar mengubah struktur organisasi atau kepemilikan.

“Saya tidak mungkin membiarkan ada perusahaan yang rugi karena konsep penataan seluruh perusahaan ini kan justru menjadikan perusahaan ini solid semua, sehat-sehat semua. Nanti performance manajemennya juga sama,” ujar Dony.

Melalui restrukturisasi ini, BP BUMN dan Danantara mendorong PTPN Group memperkuat kinerja seluruh entitas secara menyeluruh, sehingga masing-masing perusahaan memiliki fondasi keuangan yang sehat, tata kelola yang lebih kuat, dan kapasitas untuk mengembangkan bisnis secara berkelanjutan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar, Bali (ANTARA) - Beragam peristiwa bidang ekonomi terjadi pada Selasa (27/10), mulai dari Menteri Perindustrian (Menperin) kaji insentif hybrid, bidik pengajuan tahun ini, hingga Pemerintah siapkan Rp722 miliar stimulus tiket pesawat di akhir tahun.

Berikut sajian berita bidang ekonomi yang dirangkum Kantor Berita ANTARA.

Menperin kaji insentif hybrid, bidik pengajuan tahun ini

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyampaikan pemerintah tengah mengkaji insentif untuk kendaraan hybrid guna mendorong pertumbuhan industri nasional yang diharapkan usulannya dilakukan pada tahun ini.

Sarmuji menyampaikan pembahasan teknis mengenai usulan insentif tersebut masih berlangsung bersama pihak terkait, termasuk untuk menentukan besaran insentif yang akan diajukan pemerintah.

Selengkapnya baca di sini.

Kemenhub tegaskan tak ada penutupan bandara imbas karhutla

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan tidak ada penutupan bandara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), meski sejumlah operasional penerbangan mengalami penyesuaian karena kondisi cuaca dan gangguan jarak pandang.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa mengatakan seluruh bandara tetap beroperasi dengan penyesuaian jadwal penerbangan berdasarkan kondisi cuaca di wilayah terdampak.

Selengkapnya baca di sini.

Desain rekayasa awal LNG Abadi rampung, FID ditargetkan Januari 2027

Perusahaan energi asal Jepang, Inpex, telah menyelesaikan Desain Rekayasa Awal (front-end engineering design/FEED) Proyek Gas Alam Cair (LNG) Abadi Masela pada Oktober 2026, lebih cepat dari jadwal semula pada akhir tahun ini.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Djoko Siswanto mengatakan penyelesaian FEED tersebut menjadi tahapan penting untuk mempercepat pengembangan proyek LNG Abadi Masela yang memiliki nilai investasi sekitar 22 miliar dolar AS.

Selengkapnya baca di sini.

Mentan siapkan anggaran Rp1 triliun memperkuat peternakan terpadu

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyiapkan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk memperkuat peternakan rakyat terintegrasi melalui subsidi, bantuan sarana produksi, dan penguatan kesejahteraan peternak nasional.

Saat ditemui di Jakarta, Selasa, Mentan mengatakan dukungan pemerintah dilakukan bertahap mulai alokasi Rp300 miliar hingga akhir 2026 untuk pengembangan peternakan berbasis produksi dan peningkatan daya saing usaha.

Selengkapnya baca di sini.

Pemerintah siapkan Rp722 miliar stimulus tiket pesawat di akhir tahun

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan pemerintah menyiapkan stimulus Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) senilai Rp722 miliar untuk penerbangan domestik kelas ekonomi selama Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa mengatakan kebijakan stimulus tersebut telah memperoleh persetujuan melalui Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar pelaksanaan program penerbangan di akhir tahun.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memverifikasi perusahaan dan instansi pemerintah yang mendaftar sebagai mitra penyelenggara program Magang Nasional (MagangHub) 2026 Batch 3 hingga 30 Oktober.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan, hasil proses ini menjadi bagian dari tahapan penetapan mitra penyelenggara sebelum lowongan magang ditayangkan.

“Kami melakukan verifikasi terhadap perusahaan dan instansi pemerintah yang mendaftar sebagai mitra penyelenggara agar pelaksanaan Program Magang Nasional berjalan sesuai dengan ketentuan dan tujuan program,” ujar dia.

Lebih lanjut, Darmawansyah mengatakan, verifikasi diperlukan untuk mempersiapkan pelaksanaan pemagangan yang sesuai dengan ketentuan program dan memberikan pengalaman kerja yang relevan bagi peserta.

“Kesiapan mitra menjadi bagian penting agar kegiatan pemagangan dapat memberikan pengalaman kerja yang relevan bagi peserta,” kata dia.

Adapun pendaftaran mitra penyelenggara berlangsung pada 28 September–29 Oktober 2026, sedangkan verifikasi berlangsung pada 28 September–30 Oktober 2026.

Kemnaker menjadwalkan penetapan mitra penyelenggara dan penayangan lowongan magang pada 30 Oktober 2026.

Pendaftaran dan pengecekan eligibilitas calon peserta berlangsung pada 27 Oktober–4 November 2026.

Calon peserta yang memenuhi kriteria dapat melamar posisi yang tersedia pada 31 Oktober–4 November 2026 melalui portal resmi MagangHub di https://maganghub.kemnaker.go.id/.

Setelah masa pelamaran berakhir, mitra penyelenggara melakukan rekrutmen dan mengusulkan calon peserta kepada Kemnaker pada 5–11 November 2026.

Kemnaker kemudian melaksanakan seleksi dan penetapan peserta pada 12–13 November 2026.

Pengumuman hasil seleksi peserta dijadwalkan pada 13 November 2026 melalui portal MagangHub. Peserta yang lolos seleksi dijadwalkan memulai pemagangan pada 16 November 2026.

Calon peserta dapat memantau portal MagangHub untuk mengetahui lowongan yang tersedia, memeriksa persyaratan, dan mengikuti tahapan seleksi sesuai jadwal yang ditetapkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya (ANTARA) - Sepotong ayam yang tersaji di meja makan menyimpan perjalanan panjang yang jarang disadari konsumen. Sebelum diolah menjadi hidangan keluarga, ayam harus melewati proses penyembelihan, pengeluaran darah, pencabutan bulu, pemeriksaan, hingga penanganan daging.

Setiap tahap menentukan bukan hanya kualitas pangan, tetapi juga kesehatan konsumen, kesejahteraan hewan, kelestarian lingkungan, dan kepastian kehalalannya.

Di Kota Surabaya, Jawa Timur, persoalan tersebut mengemuka seiring penataan rumah potong unggas di pasar tradisional dan penertiban tempat pemotongan yang berada di kawasan permukiman.

Penghentian aktivitas usaha pemotongan unggas di Bratang Gede, Kecamatan Wonokromo, pada 23 Oktober 2026, misalnya, memperlihatkan bahwa praktik pemotongan bukan semata urusan pelaku usaha dan pembeli.

Kebisingan, bau, kebersihan, serta kepatuhan terhadap perizinan turut menentukan kualitas hidup warga di sekitarnya.

Di balik persoalan itu, ada pekerjaan yang lebih mendasar daripada sekadar memindahkan lokasi usaha, yakni membangun kesadaran bahwa penyembelihan unggas harus memenuhi prinsip Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).

Edukasi perlu berjalan beriringan dengan penyediaan fasilitas yang memadai, pengawasan yang konsisten, dan perlindungan terhadap keberlangsungan usaha masyarakat.

Titik kritis

Kebutuhan harian menjadi tantangan penting. Direktur Utama PT Rumah Potong Hewan Surabaya Perseroda Fajar A Isnugroho memperkirakan kebutuhan pemotongan unggas di Surabaya kurang lebih sekitar 20 ribu ekor per hari. Sementara itu, Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) Lakarsantri berkapasitas hingga 5.000 ekor per hari, sekitar seperempat dari perkiraan kebutuhan.

Angka itu perlu dibaca hati-hati karena kapasitas satu fasilitas tidak menggambarkan seluruh pemotongan di kota. Pemerintah perlu memperbarui data kebutuhan unggas, volume pemotongan, dan jumlah usaha yang memenuhi persyaratan.

Meski begitu, selisih tersebut menunjukkan perlunya perluasan layanan agar prinsip ASUH diterapkan lebih merata.

Titik kritis berikutnya ialah proses penyembelihan. Dalam prinsip ASUH, aman berarti pangan terlindungi dari bahaya kesehatan; sehat berkaitan dengan kondisi dan higiene daging; utuh berarti produk tidak dicampur atau dipalsukan; sedangkan halal menyangkut jenis hewan dan tata cara penyembelihan. Keempat unsur ini saling melengkapi.

Panduan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut unggas harus masih hidup saat disembelih dan mati akibat proses penyembelihan. Darah perlu dibiarkan mengalir sedikitnya tiga menit sebelum tahap berikutnya. Unggas juga harus dipastikan mati sebelum dicelupkan ke air panas untuk pencabutan bulu.

Karena itu, mencelupkan unggas ke air panas sebelum memastikan kematiannya merupakan persoalan serius. Jika unggas mati bukan akibat penyembelihan sesuai ketentuan, produk tidak memenuhi kriteria halal dan dapat tergolong bangkai.

Penilaian harus berdasarkan pemeriksaan proses, bukan anggapan bahwa semua pemotongan tradisional bermasalah.

Standar Nasional Indonesia (SNI) 99002:2016 tentang Pemotongan Halal pada Unggas masih berlaku. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menerbitkan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 160 Tahun 2026 tentang sistem jaminan produk halal pada penyembelihan hewan ruminansia dan unggas. Jaminan halal harus menjadi sistem kerja, bukan sekadar klaim penjual.

Ruang bersama

Penataan pemotongan unggas mempertemukan kebutuhan pangan, kepentingan ekonomi, dan hak warga atas lingkungan nyaman.

Di Bratang Gede, aktivitas malam hari yang menimbulkan kebisingan dan bau menambah beban warga. Pemeriksaan pemkot menemukan izin perdagangan usaha telah kedaluwarsa dan pemilik tidak memiliki izin pemotongan unggas.

Penertiban diperlukan, tetapi penyegelan saja tidak menyelesaikan persoalan jika kebutuhan pemotongan tetap ada dan tidak tersedia alternatif terjangkau. Tawaran PT RPH Surabaya Perseroda agar pelaku usaha Bratang menggunakan fasilitas Lakarsantri patut dikembangkan agar usaha tetap berjalan di tempat sesuai persyaratan.

Penataan tersebut berlandaskan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, serta Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2006. Aturan rumah potong mencakup kesehatan masyarakat veteriner, higiene, sanitasi, dan kesejahteraan hewan.

Pemkot Surabaya menyiapkan rumah potong unggas di Pasar Baba'an Baru dan Pasar Wonokromo, masing-masing berkapasitas rancangan hingga 5.000 ekor per hari. Pada 19 Oktober 2026, keduanya masih diperbaiki dan baru akan beroperasi setelah sarana, persyaratan teknis, serta kesiapan pedagang terpenuhi.

Fasilitas itu berpeluang memperluas layanan higienis, tetapi kapasitas rancangan belum berarti layanan tersedia. Pemkot perlu memastikan jadwal operasional, volume yang dapat ditangani, dan akses pedagang tanpa biaya tambahan yang menggerus keuntungan.

Selama masa transisi, informasi jadwal, biaya, dan prosedur penggunaan fasilitas perlu disampaikan sejak awal agar pedagang dapat menyesuaikan usaha tanpa kehilangan kepastian pendapatan.

Penataan harus menjaga keseimbangan. Konsumen berhak atas pangan aman dan halal, warga berhak atas lingkungan sehat, sedangkan pedagang dan pekerja memerlukan kepastian usaha serta kesempatan beradaptasi.

Mengabaikan salah satunya berisiko memunculkan persoalan baru. Dialog rutin antara pemkot, pengelola RPH, pedagang, dan warga juga diperlukan untuk menyelesaikan kendala operasional sebelum berkembang menjadi konflik.

Solusi nyata

Surabaya membutuhkan strategi yang memadukan edukasi, fasilitas, dan pengawasan. Langkah pertama ialah memetakan kebutuhan pemotongan per wilayah, mencakup kebutuhan harian, kapasitas rumah potong, volume aktual, jumlah pelaku usaha, dan kebutuhan pasar.

Data ini menjadi dasar menilai kecukupan fasilitas dan kebutuhan penambahan kapasitas. Indikatornya dapat dipublikasikan secara berkala agar warga mengetahui perkembangan layanan, sedangkan pemerintah memiliki tolok ukur untuk memperbaiki kebijakan.

Kedua, edukasi ASUH perlu menjangkau usaha rumahan. Sosialisasi saja tidak cukup; pedagang dan pekerja membutuhkan pelatihan tentang penanganan unggas, ketepatan sayatan, pengeluaran darah, kepastian kematian, kebersihan peralatan, limbah, dan karkas. Pelatihan juru sembelih halal serta pendampingan tenaga kesehatan hewan perlu diperkuat.

Ketiga, fasilitas resmi harus mudah diakses. Pemkot dan pengelola RPH perlu menyediakan konsultasi, informasi biaya, jadwal jelas, serta pendampingan peralihan. Biaya dan waktu layanan harus masuk akal dibandingkan pola usaha sebelumnya agar pedagang bersedia berpindah secara berkelanjutan.

Keempat, pengawasan perlu berbasis risiko. Pemeriksaan harus memastikan penyembelihan sesuai ketentuan, fasilitas memenuhi standar higiene dan sanitasi, serta limbah tidak mencemari lingkungan.

Sertifikasi halal dan persyaratan veteriner perlu diperiksa rutin. Pelanggaran ditindak sesuai aturan, disertai pembinaan bagi usaha yang dapat memperbaiki praktiknya.

Hasil pengawasan juga perlu dievaluasi secara berkala, termasuk tindak lanjut aduan warga, kepatuhan pelaku usaha, dan perubahan kualitas sanitasi di sekitar lokasi pemotongan.

Konsumen dapat memilih penjual yang mampu menjelaskan asal daging dan tempat pemotongannya. Namun, tanggung jawab tidak boleh dibebankan seluruhnya kepada pembeli. Pemerintah dan pelaku usaha tetap harus membangun sistem pangan yang aman, transparan, dan tepercaya.

Penyembelihan unggas yang ASUH bukan hanya soal ketentuan agama atau gangguan lingkungan. Ini berkaitan dengan kesehatan publik, kesejahteraan hewan, keberlanjutan usaha, dan kepercayaan terhadap pangan.

Surabaya memiliki RPHU Lakarsantri serta rencana fasilitas di pasar tradisional; tantangannya ialah menyelaraskan layanan dengan kebutuhan, pengetahuan pedagang, dan pengawasan.

Kota maju bukan sekadar menyediakan pangan dalam jumlah besar, melainkan memastikan pangan diproduksi dengan benar. Dari tempat penyembelihan hingga meja makan, prinsip ASUH harus menjadi jaminan nyata.

Penataan semestinya bukan akhir usaha warga, melainkan jalan menuju pangan yang sehat, halal, dan berkeadilan di Surabaya.

Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Senin (26/10) mengatakan bahwa dia diperintahkan untuk mencari kontrak pasokan BBM jangka panjang dan akan berkunjung ke sejumlah negara, termasuk India dan China.

Rencana itu mencuat seiring pemangkasan ekspor gas pipa ke Singapura sejak Sabtu (24/10) dan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026. Melalui perpres tersebut, pengadaan minyak mentah, BBM, dan elpiji dialihkan dari tender antarbadan usaha menjadi kerja sama langsung antarpemerintah.

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyakti, menilai rencana itu dapat memperkuat perdagangan energi kedua negara, mengingat besarnya kebutuhan impor BBM Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia mengimpor hasil minyak, termasuk bensin, solar, dan avtur, sebanyak 37,75 juta ton pada 2025. Dari jumlah tersebut, pasokan dari China tercatat sekitar 830 ribu ton atau 2,2 persen. Adapun kuota ekspor BBM tahap pertama China untuk 2026 sebesar 19 juta ton.

Yayan mengungkapkan bahwa pada 2025 Indonesia memasok batu bara dan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) senilai 12,2 miliar dolar AS ke China, berdasarkan data BPS. Menurut perkiraannya, jika 20 persen impor bensin Indonesia dialihkan ke China , nilai impor BBM dari China dapat meningkat dari 400 juta dolar AS menjadi 3,3 miliar dolar AS per tahun.

"China berpotensi naik ke posisi pemasok bensin ketiga, dan perdagangan energi kedua negara berlangsung dua arah," kata Yayan kepada Xinhua pada Selasa (27/10).

Namun, Yayan mengingatkan bahwa kontrak pasokan belum tentu langsung memberikan keuntungan ekonomi bagi Indonesia.

Menurut analisisnya, biaya pengiriman BBM dari China diperkirakan sekitar 1,4 dolar AS per barel lebih tinggi dibandingkan biaya pengiriman dari Singapura yang berkisar 0,8 hingga 2,6 dolar AS per barel. Selain itu, China sempat membatasi ekspor BBM pada awal tahun ini untuk memprioritaskan pasokan dalam negeri di tengah gejolak pasar energi global, sehingga kepastian pasokan perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kontrak.

Dia menilai Indonesia sebaiknya mengutamakan kontrak pasokan solar dan avtur, alih-alih bensin.

Menurutnya, kontrak itu layak bila China memberi diskon di kisaran 1,7 hingga 2,1 dolar AS per barel.

Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Banyuwangi (ANTARA) - Delegasi bisnis Nigeria berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menjajaki kerja sama strategis salah satunya potensi pertanian di kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu.

Selama dua hari di Banyuwangi, delegasi bisnis Nigeria itu juga melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi penghasil komoditas unggulan Banyuwangi, di antaranya Perkebunan Kopi Alas Malang di Kalibaru, perkebunan buah naga di Purwoharjo, industri beras oganik hingga industri gula Glenmore.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi, Selasa, mengemukakan bahwa kerja sama ini akan menjadi pintu masuk bagi pelaku usaha dan UMKM Banyuwangi untuk menembus pasar ekspor, khususnya Nigeria.

"Delegasi bisnis Nigeria ini sangat tertarik dengan komoditas kopi dan buah naga Banyuwangi. Mereka juga berniat meminta pelaku usaha Banyuwangi berangkat ke Nigeria untuk pengembangan dan peningkatan kopi dan buah naga di sana. Mereka rupanya juga tertarik dengan manajemen pengelolaan sampah Banyuwangi saat berkunjung di TPS3R Balak," kata Ipuk.

President Nigerian Indonesian Chamber of Commerce and Industry (NICCI), Ishmael Balogun mengungkapkan bahwa Nigeria saat ini menjadi mitra dagang nomor satu Indonesia di benua Afrika.

"Berbagai produk dari Indonesia seperti fast moving consumer goods (FMCG), clothing, farmasi hingga elektronik masuk ke pasar Nigeria," katanya.

Ishmael menyampaikan bahwa Indonesia dan Nigeria telah menjalin hubungan yang strategis, dan Nigeria sendiri menjadi mitra ekonomi terbesar Indonesia di Afrika. Pihaknya terus mengeksplorasi berbagai potensi ekonomi yang bisa dikembangkan dari Indonesia, salah satunya dengan Banyuwangi.

"Kami melihat keberhasilan Banyuwangi dalam mengelola sumber dayanya, kami ingin membuka koridor perdagangan baru, mengeksplorasi komoditas unggulan baik pertanian, perikanan hingga pariwisata Banyuwangi," katanya.

Ishmael juga berharap bisa melakukan kerja sama pada sejumlah sektor seperti modernisasi pertanian melalui transfer pengetahuan dari Banyuwangi, pengembangan akuakultur dan perikanan hingga peluang investasi hijau di bidang energi bersih.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kota Bogor (ANTARA) - Trase baru Jalan Saleh Danasasmita di kawasan Batutulis, Kota Bogor, Jawa Barat, mulai dibuka secara terbatas dengan sistem buka-tutup selama masa uji coba menjelang penyelesaian pembangunan pada 30 Oktober 2026.

General Superintendent PT Promix Prima Karya Hariono di Kota Bogor, Selasa, mengatakan pembukaan jalan dilakukan secara situasional dengan penyesuaian waktu karena sejumlah pekerjaan penyempurnaan masih berlangsung.

"Insyaallah, kami mohon doanya kepada semuanya, agar penyelesaian ini tepat waktu dan tidak ada kendala lain," kata Hariono.

Ia menjelaskan Jalan Saleh Danasasmita dibuka untuk umum hingga pukul 19.00 WIB pada Selasa (27/10), sedangkan pada Rabu (28/10) dijadwalkan beroperasi mulai pukul 07.00 hingga 19.00 WIB.

Menurut dia, penerapan sistem buka-tutup dilakukan agar masyarakat tetap dapat melintasi jalan tersebut tanpa mengganggu proses penyelesaian pekerjaan konstruksi.

Sejumlah pekerjaan yang masih berlangsung antara lain penyempurnaan titik pertemuan jalan eksisting dengan trase baru yang memerlukan pengerasan sebelum dilakukan pengaspalan.

Hariono menyebutkan panjang penanganan Jalan Saleh Danasasmita mencapai 270 meter, terdiri atas pembangunan trase baru sepanjang 220 meter dan penanganan jalan eksisting sepanjang 50 meter.

Jalan tersebut memiliki dua jalur dengan lebar total delapan meter, serta dilengkapi trotoar selebar sekitar 2,6 meter di satu sisi dan 1,8 meter di sisi lainnya.

Selain itu, pada bagian bawah trotoar telah disiapkan saluran untuk jaringan utilitas guna mengantisipasi kebutuhan pemasangan infrastruktur pendukung pada masa mendatang.

"Dan di bawahnya itu ada saluran dan utilitas. Jadi nanti kalau ada dari PLN atau dari utilitas lain, tidak perlu gali-gali lagi, kita sudah siapkan," ujarnya.

Ia mengatakan pembangunan trase baru tersebut juga memperhatikan penataan kawasan dengan menghadirkan lanskap taman dan ruang penghijauan di sepanjang akses jalan.

Dari arah Jalan Lawang Gintung, pengguna jalan dapat menikmati panorama Gunung Salak, sedangkan pada pintu masuk trase baru terdapat penataan lanskap taman.

Sementara dari arah Stasiun Batutulis, terdapat kawasan Leuweung Batutulis yang menjadi bagian dari penghijauan di sekitar jalan eksisting.

Pembangunan trase baru Jalan Saleh Danasasmita berada di bawah pengelolaan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, dengan PT Promix Prima Karya sebagai kontraktor pelaksana.

Proyek tersebut merupakan bagian dari upaya memulihkan akses transportasi masyarakat di kawasan Batutulis setelah ruas Jalan Saleh Danasasmita lama terdampak pergerakan tanah.

Hariono menambahkan, pekerjaan pembangunan ditargetkan selesai pada 30 Oktober 2026 dan dilanjutkan dengan proses berita acara serah terima (BAST) setelah seluruh pekerjaan dinyatakan selesai.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyambut peluncuran Eiger Nature di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai destinasi baru yang memperkaya pilihan wisata alam dan petualangan di Indonesia.

"Saya menyambut baik inisiatif ini, terlebih ketika wisata alam dan petualangan semakin mendapat perhatian dalam pengembangan pariwisata dunia," kata Widiyanti saat menghadiri peluncuran awal Eiger Nature di Megamendung, Selasa.

Ia mengapresiasi langkah Eiger yang mengembangkan usahanya dari penyedia perlengkapan kegiatan luar ruang menjadi pengelola atraksi wisata berbasis alam setelah melalui proses persiapan selama sekitar lima tahun.

Menurut dia, pengembangan destinasi tersebut sejalan dengan perubahan tren pariwisata global yang semakin mengarah pada pengalaman wisata personal, autentik, dan berkelanjutan.

Widiyanti menjelaskan berdasarkan Indonesia Tourism Outlook 2026–2027, wisata ramah lingkungan menempati peringkat ketiga, sedangkan wisata alam dan petualangan berada pada peringkat kelima dari lima tren utama pariwisata Indonesia.

Selain itu, hasil Agoda Sustainable Travel Survey 2026 menunjukkan sebanyak 93 persen wisatawan Indonesia mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam menentukan pilihan perjalanan.

Ia mengatakan perkembangan tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing pariwisata melalui pengembangan atraksi wisata alam yang berkualitas.

Kementerian Pariwisata, lanjut dia, terus mendorong investasi pada pengembangan destinasi baru untuk meningkatkan daya tarik wisata, memperpanjang lama tinggal wisatawan, dan menggerakkan perekonomian daerah.

Widiyanti menyebutkan realisasi investasi sektor pariwisata nasional pada 2025 mencapai Rp73,56 triliun atau meningkat 56,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara pada semester pertama 2026, investasi sektor pariwisata mencapai Rp39,68 triliun atau tumbuh 16,64 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut dia, kehadiran Eiger Nature menjadi salah satu contoh investasi wisata berbasis alam yang berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penyedia jasa wisata, serta penyerapan tenaga kerja.

Ia mengungkapkan Eiger Nature telah menyerap sekitar 600 pekerja lokal dan diharapkan mampu meningkatkan jumlahnya hingga 2.000 orang melalui pengembangan investasi tahap berikutnya.

"Tadi saya tanya dengan Bapak, ada 600 pekerja di sini adalah penduduk setempat dan mudah-mudahan dengan investasi tahap berikutnya bisa mencapai 2.000 orang," ujarnya.

Widiyanti mengingatkan pengembangan wisata berbasis alam harus tetap memperhatikan daya dukung lingkungan, konservasi ekosistem, mitigasi risiko bencana, serta keselamatan wisatawan.

Sementara itu, CEO Eiger Nature Ronny Lukito mengatakan pengembangan destinasi tersebut dilakukan dengan mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan, khususnya pada kawasan yang berada dalam zona pemanfaatan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

Ia menyebutkan penggunaan lahan untuk pembangunan di kawasan tersebut baru mencapai sekitar 1,5 persen, meskipun menurut keterangannya ketentuan yang berlaku memungkinkan pemanfaatan hingga 10 persen.

"Eiger Nature berjanji, berkomitmen akan sangat berhati-hati di dalam pengembangan, apalagi yang ada di kawasan hutan," kata Ronny.

Menurut dia, pengelola juga telah melakukan penanaman sekitar 120.000 pohon tegakan dan delapan juta tanaman penutup tanah sebagai bagian dari upaya pemulihan kondisi lingkungan.

Selain itu, Eiger Nature menerapkan konsep pengendalian limpasan air melalui pembangunan sumur resapan dan kolam retensi untuk menjaga fungsi ekologis kawasan.

Direktur Eiger Nature Imanuel Wirajaya mengatakan destinasi wisata tersebut direncanakan mulai dibuka secara bertahap untuk masyarakat pada Senin (2/11).

Ia menjelaskan Eiger Nature mengandalkan panorama alam pegunungan, termasuk pemandangan Gunung Pangrango, sebagai daya tarik utama bagi wisatawan.

"Aset utama dari Eiger Nature ini, kita selalu mengatakan, aset utama adalah alamnya," kata Imanuel.

Ia berharap pengembangan destinasi tersebut tidak hanya menghadirkan pilihan wisata baru, tetapi juga menjadi sarana edukasi untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian alam dan budaya Indonesia.

Imanuel menambahkan pengembangan Eiger Nature diharapkan dapat melibatkan masyarakat sekitar dalam mewujudkan ekowisata berkelanjutan di Kecamatan Megamendung.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dompu (ANTARA) - Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) 2026 menyasar dua ruas jalan kabupaten di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), yakni Jalan Kempo-Sambi di Kecamatan Kempo dan Jalan Bolonduru-Amalahabe di Kecamatan Woja.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Dompu Suparman mengatakan kedua ruas jalan tersebut saat ini memasuki proses tender melalui kementerian terkait.

"Kedua ruas jalan yang masuk dalam program IJD ini sedang diproses tender dan ditargetkan ditangani tahun berkenaan, tahun 2026," katanya saat dikonfirmasi di Dompu, Selasa.

Ia menjelaskan proses tender dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Balai Jalan Nasional. Pemerintah Kabupaten Dompu terus mengawal tahapan tersebut agar penanganan kedua ruas jalan dapat direalisasikan sesuai target pada 2026.

Program IJD merupakan upaya pemerintah pusat untuk mendukung penanganan jalan daerah yang membutuhkan perbaikan guna meningkatkan konektivitas dan menunjang mobilitas masyarakat.

Menurut Suparman, penanganan kedua ruas jalan itu diperlukan untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, termasuk pergerakan orang dan distribusi barang.

Selain mengawal pelaksanaan program IJD 2026, Dinas PUPR Dompu juga mengusulkan sejumlah ruas jalan kabupaten agar memperoleh dukungan penanganan pada 2027.

Usulan tersebut akan diperjuangkan melalui program IJD maupun skema bantuan pendanaan lainnya dari pemerintah pusat. Beberapa ruas jalan yang diusulkan meliputi Saleko-Saneo, Saka-Rasanggaro, serta Ta'a-Nciu.

Pemkab Dompu juga telah mengusulkan ruas Jalan O'o-Lepadi untuk mendapatkan penanganan melalui program IJD.

"Ruas jalan O'o-Lepadi kita ajukan untuk program IJD," ujar Suparman.

Di sisi lain, Pemkab Dompu telah melakukan pemeliharaan terhadap dua ruas jalan kabupaten pada 2026, yakni Jalan Simpang Cakre-Mbawi dan Jalan O'o-Karamabura.

Suparman mengatakan pemeliharaan tersebut telah memperbaiki kondisi kedua ruas jalan sehingga diharapkan dapat menunjang kelancaran aktivitas masyarakat.

"Kita tangani melalui program pemeliharaan. Syukur alhamdulillah, kedua ruas jalan ini sudah baik," katanya.

Pemkab Dompu terus mengupayakan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat untuk memperluas penanganan jalan kabupaten secara bertahap sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Melalui program IJD dan pemeliharaan jalan, pemerintah daerah berharap konektivitas antarwilayah semakin baik sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang dapat berlangsung lebih lancar.

Pewarta: Ady Ardiansah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT SRC Indonesia Sembilan (SRCIS) menyampaikan omzet produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dipasarkan di jaringan toko kelontong mitra mencapai Rp12,9 triliun pada 2026, meningkat 128 persen dibandingkan 2023 berdasarkan riset Kompas Gramedia (KG) Media 2026.

Direktur PT SRC Indonesia Sembilan (SRCIS) Romulus Sutanto mengatakan peningkatan omzet itu diperoleh melalui program Pojok Lokal yang menyediakan ruang khusus bagi produk UMKM untuk menjangkau lebih banyak konsumen melalui jaringan SRC.

“Melalui Pojok Lokal, kami ingin mempertemukan potensi produk lokal dengan jaringan toko yang dekat dengan masyarakat, sehingga peluang pertumbuhan dapat dirasakan oleh pemilik toko maupun pelaku UMKM,” kata Romulus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Romulus menambahkan toko kelontong memiliki potensi untuk memberikan dampak yang lebih luas ketika terhubung dengan pelaku UMKM dan komunitas di sekitarnya.

Keberadaan Pojok Lokal juga disebut memberikan nilai tambah bagi pemilik toko dengan menghadirkan pilihan produk yang lebih beragam dan relevan dengan kebutuhan pelanggan.

“SRC berkomitmen terus mengoptimalkan pemanfaatan jaringan tokonya agar semakin banyak produk UMKM memperoleh kesempatan untuk dikenal dan dipasarkan kepada masyarakat,” ujar dia.

Selain membuka peluang pasar yang lebih luas melalui Pojok Lokal, SRC juga memperkuat kapasitas pemilik toko melalui komunitas Paguyuban SRC.

Komunitas tersebut menjadi wadah bagi pemilik toko untuk saling berbagi pengalaman, memperluas jejaring, serta mendorong pengembangan usaha.

Merujuk pada Riset KG Media 2026, sebanyak 86 persen pemilik Toko SRC menilai Paguyuban bermanfaat untuk memperluas jaringan bisnis dan menambah ide usaha.

Menurut Romulus, interaksi antarpemilik toko menciptakan ruang untuk tukar pengalaman dan praktik baik yang dapat membantu anggota menghadapi berbagai tantangan usaha.

“Kami ingin komunitas ini menjadi ruang yang membantu para pemilik toko berkembang sekaligus memperkuat hubungan dengan lingkungan sekitarnya,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Sumbawa (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), memastikan pengusulan program sawah rakyat tidak terganggu wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Intam, menyusul demonstrasi warga terkait wilayah konsesi dan tertundanya program pencetakan sawah baru.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Ivan Indrajaya mengatakan pemerintah daerah telah menindaklanjuti aspirasi warga melalui rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Sumbawa pada Selasa.

"Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari demonstrasi kemarin. Bupati memimpin langsung dengan mengundang PT Intam, Camat Lantung dan Ropang, serta perangkat daerah terkait," katanya kepada ANTARA di Sumbawa, Selasa.

Rapat tersebut melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, serta instansi yang menangani pertanahan untuk membahas persoalan IUP dan rencana pengembangan sawah rakyat.

Ivan menegaskan koordinasi lintas instansi diperlukan untuk memastikan pengusulan program sawah rakyat tetap berjalan tanpa terkendala keberadaan wilayah IUP perusahaan tambang tersebut.

Selain rencana pengembangan pertanian, rapat tersebut membahas kegiatan pengeboran yang dilakukan perusahaan di lahan milik masyarakat, termasuk pemberian kompensasi kepada pemilik lahan.

Ivan mengatakan terdapat kompensasi dalam pelaksanaan pengeboran di lahan masyarakat. Namun, mekanisme dan besaran kompensasi serta cakupan lahan yang terdampak perlu diperjelas agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman.

Ia juga menjelaskan bahwa IUP perusahaan tersebut saat ini masih berada pada tahap eksplorasi sehingga belum dapat dipastikan akan berlanjut ke tahap eksploitasi.

"Ini masih IUP eksplorasi, belum tentu akan berlanjut ke eksploitasi," ujarnya.

Sementara itu, External Relations PT Intam M. Ramadhan BS, yang akrab disapa Doni, mengatakan perusahaan memberikan klarifikasi atas persoalan yang berkembang di masyarakat, termasuk tuntutan terkait wilayah konsesi dan program pencetakan sawah baru.

Menurut Doni, keberadaan IUP tidak serta-merta berarti perusahaan memiliki atau menguasai seluruh lahan masyarakat yang berada di dalam wilayah izin tersebut. Ia juga membantah perusahaan melarang warga melakukan aktivitas tradisional, seperti mencari madu hutan dan berburu.

Terkait kegiatan pengeboran, Doni menyatakan perusahaan terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik lahan dan memberikan kompensasi pada setiap titik pengeboran.

Mengenai program pencetakan sawah baru, Doni mengatakan pelaksanaannya belum berjalan bukan karena persoalan izin dari perusahaan, melainkan akibat pengalihan anggaran pemerintah pusat untuk program prioritas lain.

Menurut dia, penjelasan mengenai pengalihan anggaran tersebut disampaikan dalam rapat melalui Dinas Pertanian. Namun, besaran anggaran, luas lahan yang diusulkan, dan jadwal pelaksanaan program belum dijelaskan secara terperinci.

Kejelasan mengenai status usulan sawah rakyat, penggunaan lahan, serta tahapan kegiatan pertambangan diperlukan agar pengembangan sektor pertanian tetap memiliki kepastian dan masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai rencana pemanfaatan wilayah tersebut.

Sehari sebelumnya puluhan warga dan petani dari Kecamatan Ropang, Lantung, dan Orong Telu mendatangi Kantor Bupati Sumbawa untuk meminta kepastian status lahan pertanian, perkebunan, permukiman, dan tanah adat milik mereka yang berada dalam wilayah konsesi pertambangan.

Perwakilan warga, M. Taufan, mengatakan wilayah konsesi PT Intam itu mencapai sekitar 18.000 hektare dan warga usul agar lahan masyarakat dan tanah adat dikeluarkan dari wilayah konsesi pertambangan itu.

Pewarta: Ady Ardiansah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026