Indonesia Emas 2045 tak akan terwujud hanya dari ruang-ruang rapat di Jakarta

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mendorong pemerintah daerah (pemda) membantu menghubungkan lulusan program-program pelatihan kerja dengan informasi lowongan kerja, akses permodalan, pasar, dan pendampingan usaha sesuai kebutuhan.

Menurut Yassierli, keberhasilan pelatihan tidak berhenti pada selesainya proses belajar. Lulusan pelatihan juga perlu mendapat dukungan agar keterampilan yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk bekerja atau mengembangkan usaha.

“Indonesia Emas 2045 tak akan terwujud hanya dari ruang-ruang rapat di Jakarta. Ia dibangun dari ruang-ruang pelatihan seperti ini, dari tangan-tangan terampil anak muda di Sukabumi dan di seluruh penjuru Nusantara,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Adapun salah satu program pelatihan kerja yang baru-baru ini diluncurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) adalah program Tailor Made Training (TMT) Batch 2 di Sukabumi, Jawa Barat.

Program ini mencakup 100 paket pelatihan vokasi bagi 1.600 calon peserta yang disiapkan melalui empat klaster ekonomi sesuai kebutuhan pasar kerja dan potensi usaha daerah. Sebanyak 400 peserta menghadiri kegiatan pembukaan tersebut.

Menaker menilai, pelatihan vokasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal agar peserta memiliki keterampilan yang relevan untuk memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha.

“Program ini dirancang khusus berbasis kebutuhan pasar kerja lokal guna mencetak tenaga kerja yang mandiri dan berdaya saing,” ujar Yassierli.

Pelatihan dijadwalkan mulai 19 Oktober 2026 selama dua pekan. Sebanyak 11 jenis pelatihan diselenggarakan dalam empat klaster. Klaster Ekonomi Digital, Perkantoran, dan Komunikasi meliputi Practical Office Advance, Content Creator, dan Public Speaking.

Klaster Pangan dan Kuliner mencakup Pangan Kuliner, Roti dan Kue, Peracikan Minuman Kopi, serta Pengelolaan Kelembagaan Brigade Pangan.

Lebih lanjut, Klaster Garmen dan Fesyen meliputi Menjahit Pakaian, Pembuatan Pakaian dengan Mesin Jahit, dan Operasi Mesin Jahit. Sementara itu, Klaster Kecantikan menyediakan pelatihan Rias Wajah.

Menaker Yassierli meminta peserta mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh agar benar-benar menguasai keterampilan yang diajarkan. Ia menegaskan, sertifikat harus mencerminkan kemampuan nyata peserta.

Pelaksanaan TMT Batch 2 melibatkan sejumlah mitra dari pemerintah daerah dan lembaga masyarakat.

Mitra pemerintah daerah terdiri atas UPT BLK pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sukabumi, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi, Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, serta Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi.

Adapun mitra dari unsur masyarakat meliputi Yayasan Al Furqon Kebonjati, Yayasan Sigma Indonesia Sinergi, Yayasan Madani Tegallega, dan LPK Badami.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa bidang ekonomi terjadi pada Senin (12/10), mulai dari ekspor benih lobster disetop selamanya hingga tren pergeseran pola konsumsi.

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca:

Menteri Trenggono tegaskan ekspor benih lobster disetop selamanya

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pemerintah tetap menghentikan ekspor benih bening lobster (BBL) untuk selamanya dan memprioritaskan pengembangan budi daya lobster di dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah sektor perikanan nasional.

Baca selengkapnya di sini

BEI: Tata kelola emiten kunci jaga kepercayaan 32,4 juta investor

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menegaskan pentingnya penguatan tata kelola perusahaan dan transparansi, yang merupakan kunci untuk menjaga kepercayaan sebanyak 32,4 juta investor sekaligus meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia.

Baca selengkapnya di sini

PLN Batam percepat penanganan gangguan kelistrikan secara bertahap

PT PLN Batam di Kepulauan Riau (Kepri) bergerak cepat menangani gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan pemadaman meluas di sebagian besar wilayah Kota Batam dan sekitarnya pada Senin pagi.

Baca selengkapnya di sini

Menhub: Aturan transportasi berbasis aplikasi masuk di revisi UU LLAJ

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan pengaturan transportasi berbasis aplikasi dimasukkan dalam revisi Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Baca selengkapnya di sini

Wamenko: Daya beli tidak melemah, hanya ada pergeseran konsumsi

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyatakan data statistik tidak menunjukkan adanya sinyal pelemahan daya beli masyarakat, melainkan terjadi tren pergeseran pola konsumsi.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kondisi tersebut membuat nelayan di sana mulai menyadari bahwa laut tidak mungkin terus dipaksa menghasilkan tanpa diberi kesempatan untuk pulih

Makassar (ANTARA) - Deru ombak dan semilir angin dini hari menyambut kepulangan nelayan gurita di perairan Kepulauan Spermonde, Sulawesi Selatan. Satu per satu perahu ditambatkan di pesisir dua pulau terluar wilayah Kota Makassar yakni Pulau Lanjukang dan Pulau Langkai.

Di antara para nelayan tersebut ada Erwin (48). Sejak pertengahan 1980-an, ia sudah akrab dengan laut. Mengikuti jejak kakek dan ayahnya, Erwin sejak kecil melaut untuk menangkap ikan dan gurita.

Namun, baru sekitar satu dekade terakhir ia benar-benar menekuni gurita sebagai tangkapan utama. Menangkap gurita bukan pekerjaan selingan. Dibutuhkan keahlian membaca kondisi perairan dan mengenali lokasi gurita bersembunyi.

Dalam sehari, dia bisa mendapat 15 ekor gurita. Gurita yang dia jual ke pengepul itu harganya tinggi dibandingkan ikan.

Sebagian gurita yang didapatnya berukuran kurang dari satu kilogram dan masuk kategori C dan D. Namun, sesekali ia memperoleh gurita kelas A dengan berat lebih dari dua kilogram atau B dengan berat satu hingga 1,9 kilogram. Ukuran tersebut menjadi standar yang diminati pasar ekspor, termasuk Eropa dan Amerika.

Bagi Erwin dan nelayan lainnya, gurita menjadi sumber penghidupan keluarga.

Namun, perjalanan untuk mendapatkan hasil seperti sekarang tidak selalu mudah. Erwin dan nelayan lain di daerah itu pernah menghadapi kenyataan bagaimana sulitnya mendapatkan gurita.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2020 menunjukkan ekspor gurita asal Sulsel mencapai 2,1 juta ekor dengan nilai sekitar 10,7 juta dolar AS.

Nilai ekonomi yang menggiurkan tersebut mendorong eksploitasi berlebihan. Dahulu, prinsip nelayan sederhana, semakin banyak menangkap, semakin besar penghasilan.

Pola tangkap tanpa mempertimbangkan jumlah dan ukuran gurita itu perlahan berdampak pada stok di laut. Hasil tangkapan semakin sedikit dan ukurannya semakin kecil.

Erwin masih ingat, betapa sulitnya mendapatkan gurita pada 2020. Padahal saat itu ada pembatasan sosial bagi nelayan, tak banyak nelayan yang melaut. Tapi karena stok gurita menipis, nelayan makin susah mendapat hasil memuaskan.

“Makin susah cari gurita. Paling banyak dapat tiga hingga lima ekor per hari. Itu pun ukurannya kecil. Melaut hanya cukup untuk makan saja,” kata Erwin.

Kondisi tersebut membuat nelayan di sana mulai menyadari bahwa laut tidak mungkin terus dipaksa menghasilkan tanpa diberi kesempatan untuk pulih.

Angin perubahan

Angin perubahan mulai terjadi ketika Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia bersama Program Kemitraan Wallacea II menggagas Program Penguatan Ekonomi dan Konservasi Gurita Berbasis Masyarakat atau Proteksi Gama pada 2021.

Program tersebut menggandeng Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar.

Nelayan diajak mengubah cara pandang. Laut bukan tempat yang harus terus-menerus dieksploitasi, melainkan ruang hidup yang harus dijaga agar tetap memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Salah satu bentuknya adalah sistem buka tutup kawasan tangkapan gurita.

Nelayan Pulau Lanjukang dan Pulau Langkai sepakat membatasi aktivitas penangkapan pada wilayah seluas sekitar 412 hektare yang membentang di antara kedua pulau tersebut.

Wilayah itu ditandai dengan patok terapung dan tali pengikat. Selama masa penutupan, nelayan dilarang menangkap gurita di kawasan tersebut.

“Tiga bulan ditutup dan tiga bulan kemudian dibuka kembali. Begitu seterusnya agar habitat perikanannya bagus dan gurita bisa berkembang,” kata Direktur Eksekutif YKL Indonesia Nirwan Dessibali.

Sistem tersebut dijalankan melalui Forum Pengelola Sistem Buka dan Tutup Gurita Lanjukang dan Langkai atau Pasibuntuluki. Forum itu lahir dari kesepakatan masyarakat nelayan.

Ada aturan, ada pengawasan, dan ada sanksi bagi mereka yang melanggar.

Menurut Wakil Ketua Forum Pasibuntuluki di Pulau Lanjukang, Daeng Jala (61), kesabaran masyarakat mulai membuahkan hasil setelah sistem buka tutup diberlakukan selama setahun.

Upaya untuk mendapatkan legalitas konservasi itu pun dilakukan mulai dari tingkat kelurahan dengan mendapatkan SK Kelurahan Barrang Caddi, hingga kini sudah mengantongi SK Gubernur Sulsel.

Penetapan Kawasan Konservasi Daerah (KKD) Pulau Lanjukang sedang dalam proses percepatan penetapan dan integrasi zonasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Luas wilayah pencadangan KKD mencapai 1.654,38 hektare berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang RTRW Sulawesi Selatan.

Erwin, yang juga adalah Ketua Forum Pasibuntuluki, merasakan perubahan yang terjadi setelah pembatasan penangkapan dilakukan. Dalam empat tahun terakhir, hasil tangkapan guritanya meningkat.

Yang lebih menggembirakan, gurita berukuran besar atau grade A dan B semakin mudah ditemukan.

“Kalau guritanya utuh, laku Rp200 ribu per ekor,” kata Erwin.

Rata-rata nelayan dapat mengantongi sekitar Rp300 ribu hingga Rp500 ribu dalam sepekan dari penjualan gurita. Data YKL Indonesia juga menunjukkan pendapatan nelayan meningkat hingga 56,6 persen.

Selain itu, ekosistem terumbu karang yang menjadi habitat gurita juga mulai membaik. YKL Indonesia mencatat pemulihan tutupan karang hidup sekitar 5 hingga 10 persen.

Bagi nelayan, perubahan itu menjadi pelajaran sederhana, memberi waktu kepada laut untuk pulih justru dapat menghasilkan tangkapan yang lebih besar, lebih variatif, dan bernilai lebih tinggi.

Pelibatan Perempuan

Perubahan tidak hanya dirasakan para nelayan laki-laki. Para perempuan mulai mengolah hasil laut yang sebelumnya tidak terserap pasar.

Gurita yang tidak utuh karena tentakelnya terpotong biasanya tidak diminati pengepul untuk pasar ekspor. Begitu pula sebagian ikan hasil tangkapan.

Di tangan kelompok perempuan, hasil laut tersebut berubah menjadi produk bernilai tambah.

Ketua Kelompok Perempuan Merpati Putih Pulau Langkai, Nurjannah (48), mengolah gurita menjadi sambal dan ikan menjadi abon. Dalam sekali produksi, serpihan gurita itu dapat menjadi 10 kilogram sambal gurita. Sambal itu dikemas dalam botol plastik ukuran kecil dan dijual seharga Rp35.000 per botol.

Usaha tersebut membantu kebutuhan sehari-hari sekaligus biaya sekolah anak.

Belasan perempuan kini terlibat dalam kelompok usaha yang memproduksi sambal gurita dan abon ikan. Produk tersebut dipasarkan kepada wisatawan yang berkunjung ke Pulau Lanjukang.

Pendampingan YKL Indonesia bersama sejumlah pihak kemudian diarahkan pada penguatan kapasitas usaha, pemasaran, hingga akses pasar.

Dengan demikian, manfaat laut tidak berhenti pada hasil tangkapan nelayan. Hasil laut juga membuka ruang bagi perempuan pesisir untuk mendapat penghasilan dan meningkatkan nilai tambah komoditas lokal.

Pelajaran berharga lainnya dari menjaga laut ini kemudian merambat ke spesies lain yakni penyu.

Di Pulau Lanjukang, perubahan paling mencolok terlihat dari cara masyarakat memperlakukan penyu.

Pulau kecil yang hanya dihuni sekitar 24 kepala keluarga itu merupakan salah satu tempat bertelurnya penyu hijau dan penyu sisik, dua jenis satwa yang dilindungi.

Dahulu, kedatangan penyu ke pantai menjadi kesempatan bagi warga untuk mengambil telurnya.

Anas (28), nelayan Pulau Lanjukang, masih mengingat masa tersebut.

Dia mengatakan banyak penyu yang naik ke darat. "Kalau melaut juga sekalian cari telur penyu, dimakan atau dijual ke Pasar Hobi. Tukiknya juga laku Rp20.000 per ekor," kata Anas.

Dahlia, warga setempat, juga pernah menjual tukik kepada pengunjung sebagai hewan peliharaan.

Namun, kebiasaan tersebut perlahan berubah setelah masyarakat mendapatkan pendampingan konservasi penyu.

Pada 2022, penguatan perlindungan habitat penyu mulai digalakkan melalui sosialisasi dan pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas.

Anas yang sebelumnya ikut berburu telur penyu justru kemudian menjadi salah satu penggerak perlindungan penyu.

Dari awalnya hanya dua orang yang aktif menjaga telur dan melakukan penetasan semi alami. Kini jumlahnya berkembang menjadi 11 orang.

Kalau sebelumnya tukik dijual ke wisatawan untuk dibawa pulang ke rumah menjadi mainan atau peliharaan anak, sejak kesadaran melindungi penyu terbentuk, tukik itu tetap dijual kepada wisatawan tetapi harus diliarkan ke laut.

Pada akhir pekan, kegiatan tersebut bahkan menjadi sumber pendapatan baru bagi warga. Wisatawan dapat berkontribusi pada konservasi sekaligus memperoleh pengalaman melepas tukik ke laut dengan kepuasan batin tersendiri.

Jaga laut, jaga masa depan

Perjalanan masyarakat di Pulau Lanjukang dan Pulau Langkai menunjukkan bahwa konservasi tidak harus berjarak dengan kebutuhan ekonomi.

Justru ketika masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari laut yang sehat, kesadaran untuk menjaganya tumbuh semakin kuat.

Gurita mengajarkan nelayan untuk bersabar melalui sistem buka-tutup. Terumbu karang diberi kesempatan untuk pulih. Perempuan memperoleh ruang untuk mengolah hasil laut menjadi produk bernilai tambah.

Di Lanjukang, pemburu telur penyu perlahan berubah menjadi penjaga habitat dan tukik.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Muhammad Ilyas menilai Pulau Lanjukang memiliki potensi besar untuk pengembangan konservasi berbasis masyarakat.

Penetasan semi alami telur penyu dan pelepasliaran tukik, menurut dia, dapat menjadi bagian dari wisata edukasi selain aktivitas berkemah, snorkeling, dan menyelam.

Pada akhirnya, laut memberikan pelajaran yang sederhana kepada masyarakat Spermonde, mengambil secukupnya berarti memberi kesempatan alam untuk tumbuh kembali.

Di antara deru ombak Pulau Lanjukang, kesadaran itu mulai menemukan bentuknya. Gurita yang lebih besar membawa penghasilan lebih baik. Terumbu karang yang pulih menjadi rumah bagi biota laut. Sementara tukik-tukik kecil yang dilepas ke laut membawa harapan tentang kehidupan yang terus berlanjut.

Menjaga laut bukan lagi sekadar tentang melindungi alam. Bagi masyarakat Pulau Lanjukang dan Pulau Langkai, menjaga laut adalah cara untuk memastikan berkahnya tetap dapat dinikmati, hari ini dan oleh generasi yang akan datang.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

Jawa Timur luar biasa, berkembang sangat pesat khususnya sektor pertanian. Nomor satu produksi padi, jagung, tebu, telur, ayam, hingga susu juga nomor satu. Pertanian Jawa Timur adalah yang terbaik di seluruh Indonesia

Surabaya (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan Rp3 triliun untuk pembangunan pusat Grand Parent Stock (GPS) unggas terintegrasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur, guna memperkuat produksi dan pasokan pangan nasional.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Jawa Timur memiliki peran strategis sebagai produsen utama berbagai komoditas pertanian, mulai dari padi, jagung, tebu hingga telur, ayam dan susu.

"Jawa Timur luar biasa, berkembang sangat pesat khususnya sektor pertanian. Nomor satu produksi padi, jagung, tebu, telur, ayam, hingga susu juga nomor satu. Pertanian Jawa Timur adalah yang terbaik di seluruh Indonesia," katanya saat menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Peringatan HUT Ke-81 Provinsi Jawa Timur di Gedung DPRD Provinsi Jatim, Surabaya, Senin.

Ia menilai kolaborasi antara pemerintah provinsi dan DPRD Jatim turut mendukung peningkatan produksi pangan di daerah tersebut.

Salah satu program strategis yang disiapkan ialah pembangunan pusat GPS unggas di Kabupaten Malang.

Fasilitas itu dirancang menjadi sumber pasokan bibit unggas untuk memenuhi kebutuhan peternakan di berbagai wilayah Indonesia.

"Kami akan bangun Grand Parent Stock satu-satunya di Indonesia, yaitu di Jawa Timur, tepatnya di Malang. Nantinya, 'neneknya' ayam ini akan menyuplai kebutuhan peternakan ke seluruh wilayah Indonesia," ujarnya.

Selain memperkuat sektor peternakan, Menteri Pertanian memastikan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi kemarau panjang dan fenomena El Nino.

Ia juga menyebut cadangan beras nasional berada dalam kondisi aman, dengan kapasitas gudang sekitar tiga juta ton dan stok yang mencapai 4,5 juta ton.

Menteri Pertanian optimistis target swasembada pangan berkelanjutan dapat dicapai melalui dukungan pemerintah pusat dan daerah, termasuk Jawa Timur sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional.

Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Indonesia harus kuat di rumahnya sendiri

Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong pengusaha nasional untuk memperkuat kemampuan produksi dan penguasaan teknologi agar mampu menguasai pasar domestik di tengah persaingan global serta derasnya arus produk impor.

Bamsoet saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Tahun 2026 di Jakarta, Senin, mengatakan besarnya pasar Indonesia harus memberikan manfaat lebih besar bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam negeri.

"Indonesia harus kuat di rumahnya sendiri. Perekonomian nasional harus bertumpu pada pengusaha nasional, sehingga nilai tambah, kesempatan kerja, dan kesejahteraan yang tercipta dari besarnya pasar Indonesia bisa dinikmati oleh masyarakat kita sendiri," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

Menurut mantan Ketua MPR RI itu, persaingan usaha saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh harga dan besarnya modal, tetapi juga penguasaan teknologi, efisiensi produksi, kualitas sumber daya manusia, akses pembiayaan, serta jaringan distribusi.

Ia menilai penguatan industri nasional diperlukan agar pelaku usaha Indonesia mampu menghasilkan produk berdaya saing sekaligus mengurangi ketergantungan berlebihan terhadap barang impor yang sebenarnya dapat diproduksi di dalam negeri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor Indonesia sepanjang 2025 mencapai 241,86 miliar dolar AS.

Bamsoet mengatakan besarnya kebutuhan impor tersebut harus menjadi dorongan bagi dunia usaha untuk memperkuat kapasitas produksi dan memperluas penggunaan komponen lokal.

"Pengusaha Indonesia harus berani menjadi produsen, inovator, pemilik teknologi, sekaligus pencipta lapangan kerja. Kalau kebutuhan masyarakat terus dipenuhi produk dari luar, sementara kemampuan produksi nasional tertinggal, maka besarnya pasar Indonesia justru akan lebih banyak menciptakan keuntungan bagi negara lain," ujarnya.

Ia menambahkan penguatan pengusaha nasional juga harus diikuti penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan manfaat investasi.

Menurut dia, investasi yang masuk ke Indonesia perlu memberikan dampak terukur melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan keterampilan, penggunaan bahan baku lokal, pengembangan pemasok domestik, serta transfer teknologi.

Pemerintah dan dunia usaha, lanjutnya, perlu memperkuat kemitraan antara perusahaan besar dan pelaku usaha kecil agar manfaat pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok usaha tertentu.

"Ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup dilihat dari besarnya investasi atau pertumbuhan angka produk domestik bruto. Kita juga harus melihat berapa banyak lapangan kerja berkualitas yang tercipta, berapa banyak pengusaha lokal yang berkembang, seberapa besar nilai tambah yang tinggal di Indonesia, dan apakah kesenjangan antardaerah semakin berkurang," katanya.

Bamsoet yang juga menjabat Dewan Kehormatan HIPPI meminta organisasi tersebut berperan lebih aktif membantu pengusaha kecil dan menengah mengatasi kendala permodalan, teknologi, sertifikasi produk, pemasaran, serta akses terhadap rantai pasok industri.

Ia mengatakan banyak usaha daerah memiliki produk potensial, tetapi belum mampu memperluas pasar karena keterbatasan kapasitas produksi, pemenuhan standar industri, dan jaringan distribusi.

Karena itu, HIPPI diharapkan menjadi penghubung antara pelaku usaha, perbankan, pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), industri besar, dan platform perdagangan digital.

"Pengusaha daerah juga harus mendapatkan ruang yang lebih besar. Jangan sampai potensi ekonomi di daerah hanya menjadi sumber bahan mentah, sementara keuntungan terbesar justru dinikmati pihak lain yang menguasai pengolahan, merek, dan distribusi," ujarnya.

Rakernas III HIPPI tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Wibowo, anggota DPR RI Erwin Aksa dan Adisatrya Suryo Sulisto, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, serta Ketua Umum HIPPI Erik Hidayat.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Saat ini realisasi pengadaan Public Service Obligation (PSO) Perum Bulog secara keseluruhan telah mencapai 4.115.014 ton setara beras, atau 102,88 persen dari target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton

Sidoarjo (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan cadangan beras nasional dalam kondisi aman menyusul adanya ancaman dampak fenomena El Nino yang terjadi sekarang ini.

"Saat ini realisasi pengadaan Public Service Obligation (PSO) Perum Bulog secara keseluruhan telah mencapai 4.115.014 ton setara beras, atau 102,88 persen dari target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton," kata Ahmad Rizal Ramdhani saat meninjau pasokan beras di Gudang Bulog Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, Senin.

Ia mengatakan di tengah paceklik produksi yang membayangi pasar global tersebut Indonesia patut bersyukur karena pasokan beras domestik masih dapat terjaga dengan baik.

"Ketersediaan stok itu langsung dimanfaatkan Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah intervensi pasar untuk menjaga stabilitas," katanya.

Ia mengatakan sejak awal tahun pihaknya bersama dengan pemangku kepentingan terkait seperti Babinsa dan Babinkamtibmas melakukan penyerapan sebanyak-banyaknya beras petani atau hasil panen petani.

"Sehingga stok kami sampai kemarin di pertengahan September itu puncaknya 5,4 juta ton. Tujuannya untuk bisa cadangan umum kita bisa bagi-bagi beras ke masyarakat," katanya.

Dia juga memastikan pasokan aman sampai dengan pertengahan tahun depan karena stok sekarang 4,5 juta.

"Nah, 4,5 juta ton ditambah dengan stok yang ada di umum, di masyarakat Itu yang dijual ke restoran, kafe, di rumah-rumah, di warung-warung itu ada itu 10 juta ton. Ditambah lagi yang sudah standing crop itu yang sudah ditanam," katanya.

Ia menegaskan hasil prediksi Kementerian Pertanian dalam setahun ini estimasinya bisa 12 juta ton. Namun, dengan adanya El Nino, maka mereka turun estimasinya antara 9 juta ton sampai 10 juta ton.

"Nah, kalau 10 juta ton ditambah 10 juta ton ditambah 4,5 juta ton kan 24,5 juta ton. Kebutuhan makan orang Indonesia per bulan itu 2,2 juta ton," katanya.

Ia mengatakan kalau 2,2 juta ton sekarang sudah Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli.

"Bulan Juli 2027 itu baru 22 juta ton. Kita punya 24 juta ton kan. Nah, sampai Juli 2027 itu baru hampir habis. Kita masih ada stok lebih kurang 2 juta ton," katanya.

Ia mengatakan pada 2027 bulan Maret atau April itu ada puncak panen lagi sehingga masyarakat tidak perlu bimbang dan ragu bahwa stok pangan terjamin dan pasti akan terpenuhi.

"Ini adalah indikasi Indonesia swasembada pangan berkelanjutan di 2026," katanya.

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Yogyakarta (ANTARA) - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi menyiapkan 15 lembaga inkubator untuk memperkuat tata kelola dan kapasitas bisnis koperasi, terutama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), agar mampu mengembangkan usaha dan mengakses pembiayaan secara berkelanjutan.

Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman mengatakan program inkubasi tersebut difokuskan pada penguatan tata kelola dan penyusunan rencana bisnis sebagai bekal koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha.

"Fokusnya adalah tata kelola yang baik. Yang kedua adalah business plan-nya," kata Deva dalam kegiatan Media Gathering LPDB Koperasi di Yogyakarta, Senin.

Ia menjelaskan program tersebut melibatkan 15 lembaga inkubator, termasuk sejumlah perguruan tinggi. Setiap inkubator mendampingi sekitar 15 koperasi melalui program pembinaan selama enam bulan.

Dalam program tersebut, koperasi dibantu mengidentifikasi potensi ekonomi lokal, menyusun rencana bisnis, serta memperbaiki tata kelola organisasi, termasuk pengelolaan pengurus dan pelaksanaan rapat anggota.

Menurut Deva, penguatan kapasitas tersebut diperlukan agar koperasi tidak hanya memiliki kelembagaan yang memadai, tetapi juga mampu mengembangkan usaha sesuai dengan potensi wilayahnya.

Program inkubasi itu juga diarahkan untuk meningkatkan kesiapan koperasi dalam mengakses pembiayaan dari LPDB.

Dengan memiliki rencana bisnis yang terukur dan tata kelola yang baik, koperasi diharapkan dapat memanfaatkan dana bergulir untuk kegiatan produktif serta memenuhi kewajiban pengembaliannya.

Selain melalui inkubasi, LPDB juga mendorong pengembangan KDKMP melalui pola pendampingan antarkoperasi atau program kakak asuh.

Deva menyebut skema tersebut memungkinkan koperasi yang telah mapan membantu koperasi desa dalam mengembangkan usaha dan memperkuat pengelolaan organisasi.

Ia mencontohkan Koperasi Sunan Drajat di Lamongan, Jawa Timur yang menjadi kakak asuh bagi 120 KDKMP di provinsi tersebut.

Menurut dia, pendampingan tersebut menjadi salah satu upaya untuk memperkuat kesiapan KDKMP dalam menjalankan kegiatan ekonomi sekaligus mendukung keberlanjutan program pengembangan koperasi desa.

Sejak 2008 hingga Oktober 2026, LPDB Koperasi secara kumulatif telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp22,9 triliun kepada 3.929 koperasi mitra yang tersebar di 36 provinsi, dengan jumlah penerima manfaat akhir (end user) mencapai 537.678 orang.

Khusus pada 2026, LPDB mencatat realisasi penyaluran pembiayaan sebesar Rp1,6 triliun dari target tahunan Rp2,1 triliun. Penyaluran tersebut menjangkau 115 koperasi mitra dengan 8.268 penerima manfaat di 22 provinsi.

Memasuki 2027, LPDB mengantisipasi peningkatan kebutuhan pembiayaan koperasi. Meski pagu anggaran tahun depan belum ditetapkan, LPDB optimistis target penyaluran dapat meningkat seiring dengan dukungan terhadap berbagai program prioritas pemerintah.

Sejumlah sektor yang menjadi prioritas meliputi hilirisasi sawit, perumahan rakyat, ketahanan pakan, beras, tebu, perikanan, serta KDKMP.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kami harap, TEI 2026 akan semakin menunjukkan daya saing jasa Indonesia melalui pertemuan pelaku usaha dan buyer mancanegara, serta meningkatkan peluang kerja sama yang berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan siap menghadirkan berbagai perusahaan penyedia jasa dalam pameran dagang Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 pada 14–18 Oktober 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, dan membuka peluang ekspor untuk jasa.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Fajarini Puntodewi, menyampaikan, terdapat beragam perusahaan penyedia jasa yang siap untuk berekspansi ke pasar global. Perusahaan-perusahaan ini meliputi sektor bisnis, komunikasi, transportasi, inovasi digital dan keuangan, serta pariwisata.

"Kami harap, TEI 2026 akan semakin menunjukkan daya saing jasa Indonesia melalui pertemuan pelaku usaha dan buyer mancanegara, serta meningkatkan peluang kerja sama yang berkelanjutan,” ujar Puntodewi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pada sektor jasa bisnis, contohnya, TEI 2026 akan menghadirkan penyedia jasa dari bidang pengemasan, konsultasi manajemen, penempatan personel, pengujian teknis, pendukung manufaktur, layanan implementasi perangkat lunak, hingga layanan hukum.

Kemudian, pada sektor jasa komunikasi, akan hadir penyedia layanan kurir. Sementara itu, pada sektor jasa transportasi, akan hadir pengelola logistik, pergudangan, agensi transportasi, penanganan kargo, hingga dukungan transportasi angkutan barang langsung.

Lalu lanjut dia, untuk sektor jasa inovasi digital dan keuangan, akan hadir perusahaan dari bidang keuangan. Selain itu, pada jasa pariwisata, akan hadir penyedia layanan hotel dan restoran.

Ia menjelaskan bahwa di samping perusahaan penyedia jasa, turut hadir aliansi Indonesia National Outsourcing Services Alliance (INASA) di TEI 2026 untuk menawarkan layanan jasa pengelolaan fasilitas (facility management).

Layanan jasa dari INASA mencakup aspek operasional, pemeliharaan, kebersihan, keamanan, utilitas, serta efisiensi energi yang mendukung kelancaran operasional sektor industri, perdagangan, jasa, dan fasilitas publik. Jasa facility management berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja nasional karena membutuhkan banyak tenaga kerja dalam melaksanakan layanannya.

TEI 2026 juga mempromosikan jasa digital melalui sektor kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) yang ditampilkan oleh asosiasi Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL).

Berdasarkan data Euromonitor International, ekspor bidang computer and related services Indonesia mencapai USD 1,45 miliar pada 2025 dengan tren pertumbuhan 3,49 persen selama periode 2019–2025.

"Capaian ekspor jasa telah menunjukkan menunjukkan potensi jasa Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pasar global. TEI 2026 dapat menjadi kesempatan untuk makin mendorong ekspor jasa Indonesia ke berbagai negara mitra," ujarnya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Insya Allah tidak dalam waktu lama akan terbit SE (Surat Edaran) penggunaan kopi lokal untuk seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah),

Pacitan, Jawa Timur (ANTARA) - Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji menyiapkan surat edaran yang mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menggunakan kopi lokal setiap hari untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan permintaan terhadap produk petani setempat.

"Insya Allah tidak dalam waktu lama akan terbit SE (Surat Edaran) penggunaan kopi lokal untuk seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah)," kata Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji di Pacitan, Senin.

Ia mengatakan kebijakan tersebut disiapkan setelah melihat potensi kopi lokal Pacitan yang dinilai dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar, termasuk di lingkungan pemerintahan daerah.

Menurut dia, penggunaan kopi lokal oleh OPD diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha kopi sekaligus meningkatkan peluang ekonomi bagi petani di sejumlah wilayah di Kabupaten Pacitan.

“Hal itu yang paling penting (menggunakan kopi Pacitan). Sehingga harapannya ke depan masyarakat atau petani kopi bisa tumbuh bersama dengan kami,” ujarnya.

Indrata mengatakan Pacitan memiliki potensi kopi robusta dan liberika yang dapat dikembangkan untuk memenuhi beragam kebutuhan pasar.

Kopi robusta, misalnya, dapat diolah menjadi berbagai minuman, sedangkan liberika berpeluang dikembangkan melalui pencampuran dengan jenis kopi lainnya.

Ia juga melihat peluang pengembangan kopi lokal dari sejumlah wilayah penghasil, antara lain Kecamatan Kebonagung, Nawangan, dan Bandar.

Menurut dia, potensi tersebut perlu dikembangkan lebih lanjut agar kopi Pacitan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

Rencana penerbitan surat edaran itu disampaikan setelah Indrata menghadiri festival kopi di Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Pacitan, Jalan Panglima Sudirman, Kelurahan Baleharjo, Pacitan, Jumat (9/10).

Dalam kegiatan tersebut, ia berinteraksi dengan petani kopi dari sejumlah kecamatan untuk melihat potensi produk kopi lokal yang dapat dikembangkan.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menilai kawasan industri sebagai sarana yang baik untuk mendorong industrialisasi, dan pengembangan kawasan industri membutuhkan dukungan pemerintah daerah dalam menyiapkan lahan dan infrastruktur.

"Kawasan industri itu sebenarnya sesuatu yang bagus untuk mendorong industrialisasi, karena di dalamnya itu paket lengkap," kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pengembangan kawasan industri butuh dukungan dari pemerintah daerah terutama masalah perizinan dan juga lahan untuk pembangunannya.

"Hanya perlu dukungan dari pemerintah daerah untuk menyiapkan infrastrukturnya, lahan, dan lain sebagainya," ujarnya.

Sarmuji mengatakan pengembangan kawasan industri di daerah akan bergantung pada potensi wilayah. "Nanti tergantung mana potensi yang bisa dijadikan kawasan industri," katanya.

Pernyataan itu disampaikan Sarmuji usai menerima penghargaan Lencana Jer Basuki Mawa Beya kategori emas dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam Upacara Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Pemprov Jatim memberikan penghargaan itu atas dedikasi Sarmuji dalam membangun Jawa Timur.

Sarmuji juga mengapresiasi kinerja Pemprov Jatim. Menurut dia, data yang dipaparkan Gubernur Khofifah menunjukkan pembangunan Jawa Timur berjalan cukup baik, dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional dan tertinggi di kawasan Jawa.

"Itu menunjukkan kerja keras yang luar biasa dari pemerintah provinsi. Selamat juga kepada Provinsi Jawa Timur yang sudah mencapai hari jadi ke-81, dan prestasinya makin lama makin baik," katanya.

Sarmuji berterima kasih kepada Gubernur Khofifah dan jajarannya. Ia memandang penghargaan itu sebagai bentuk penilaian Gubernur dan jajarannya atas akumulasi perjalanannya selama ini.

"Saya merasa, sebagai warga Jawa Timur, diperhatikan oleh Gubernur dan timnya itu sudah luar biasa. Perjalanan saya selama ini diperhatikan, itu sudah merupakan penghargaan tersendiri bagi saya. Ini akan memotivasi saya untuk berbuat lebih baik," kata dia.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Manokwari (ANTARA) - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Papua Barat menyerahkan sertifikat lahan untuk pembangunan gedung Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat masing-masing seluas empat hektare.

Kepala Kantor Wilayah BPN Papua Barat Keliopas Fenitiruma di Manokwari, Senin, mengatakan penerbitan dua sertifikat yang merupakan aset pemerintah provinsi dilakukan setelah seluruh tahapan administratif maupun yuridis terpenuhi.

“Kedua bidang tanah itu berada di satu lokasi, sehingga dilakukan pemisahaan sebelum penerbitan sertifikat. Kami serahkan dua sertifikat itu sebagai kado Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Provinsi Papua Barat,” kata Keliopas.

Dia menjelaskan penerbitan sertifikat hak atas tanah (SHAT) menjadi bukti kepemilikan sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap aset milik pemerintah provinsi yang berlokasi di Susweni, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari.

Hal ini sejalan dengan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengamanan aset tanah maupun bangunan milik pemerintah daerah melalui proses sertifikasi, dan aset dimaksud harus clean and clear termasuk dokumen pelepasan adat.

“Sebelum penerbitan sertifikat, asetnya harus clean and clear. Setelah itu, teman-teman dari kantor pertanahan akan lakukan verifikasi hingga pengukuran bidang,” ucapnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Papua Barat Reymond Richard Yap menjelaskan, pemenuhan seluruh dokumen menjadi syarat pengusulan dukungan anggaran pembangunan gedung MRPB maupun DPRP dari pemerintah pusat.

Pembangunan kedua gedung itu awalnya menggunakan skema berbagai anggaran antara APBD dan APBN, namun pemerintah provinsi mengalami keterbatasan finansial sehingga mengajukan usulan agar seluruh konstruksi fisik didanai penuh melalui APBN.

“Karena syarat untuk mendapat dukungan penuh APBN itu dokumennya harus lengkap. Mulai dari surat pelepasan adat maupun sertifikatnya,” kata Reymond.

Selain itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) guna memastikan pihak konsultan merampungkan dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL).

Data rencana anggaran biaya (RAB) serta usulan pendanaan awal yang diajukan pemerintah provinsi kurang lebih sebanyak Rp350 miliar yang terdiri dari gedung DPRP sekitar Rp200 miliar dan gedung MRPB Rp150 miliar.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kita akan gunakan teknologi untuk melakukan credit scoring supaya bisa mempercepat proses, menghilangkan sisi subjektif kemanusiaan tujuannya supaya pelayanan lebih baik dari sebelumnya

Yogyakarta (ANTARA) - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi menyiapkan penerapan innovative credit scoring pada 2027 untuk mempercepat proses evaluasi pembiayaan koperasi sekaligus meningkatkan akurasi penilaian kelayakan penerima dana.

Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto mengatakan, inovasi tersebut dikembangkan untuk mengubah proses akuisisi pembiayaan yang selama ini cenderung dilakukan secara manual menjadi berbasis data terintegrasi.

"Kita akan gunakan teknologi untuk melakukan credit scoring supaya bisa mempercepat proses, menghilangkan sisi subjektif kemanusiaan tujuannya supaya pelayanan lebih baik dari sebelumnya," kata Krisdianto dalam Media Gathering LPDB Koperasi di Yogyakarta, Senin.

Melalui penerapan credit scoring, LPDB menargetkan proses evaluasi pembiayaan yang sebelumnya memerlukan waktu relatif lama dapat dipangkas menjadi hitungan menit.

Sistem itu juga diharapkan dapat mengurangi antrean pengajuan dan menyediakan data analisis yang lebih komprehensif bagi manajemen dalam mengambil keputusan.

Meski demikian, LPDB masih melakukan penyempurnaan terhadap sistem, terutama dalam pengujian kriteria penilaian dan pengukuran risiko pembiayaan.

Krisdianto mengatakan pengembangan sistem perlu dilakukan secara cermat karena dana bergulir yang dikelola LPDB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga penyalurannya harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.

Di sisi lain, kriteria penilaian juga perlu dirancang agar tidak terlalu kaku sehingga koperasi yang layak memperoleh pembiayaan tidak terhambat oleh sistem penilaian yang kurang fleksibel.

LPDB menargetkan teknologi tersebut dapat diterapkan pada 2027 guna mempercepat pelayanan dan memperluas jangkauan pembiayaan kepada koperasi di berbagai daerah.

Secara kumulatif, sejak 2008 hingga Oktober 2026, LPDB mencatat penyaluran pembiayaan sebesar Rp22,9 triliun kepada 3.929 koperasi mitra yang tersebar di 36 provinsi, dengan jumlah penerima manfaat akhir sebanyak 537.678 orang.

Sementara itu, pada 2026, nilai pembiayaan yang terealisasi telah menembus Rp1,6 triliun di 22 provinsi dengan 115 mitra koperasi, dari target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp2,1 triliun.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026