Jakarta (ANTARA) -

Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI) menegaskan berfokus pada konsolidasi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berada di bawah organisasi tersebut dan melakukan ekspansi pasar usai pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) dengan agenda Pergantian Antar Waktu kepengurusan ASEPHI masa bakti 2024-2029.

Dalam forum Munas tersebut, Hatman terpilih sebagai Ketua Umum ASEPHI menggantikan Muchsin Ridjan.

Ketua Umum ASEPHI Hatman di Jakarta, Selasa mengatakan pergantian antar waktu dalam kepengurusan ASEPHI tidak mengubah arah dan program kerja organisasi untuk masa bakti 2024-2029.

“Kepengurusan baru tetap melanjutkan program yang telah ditetapkan dalam periode tersebut, dengan melakukan penguatan pada sejumlah bidang, sesuai kebutuhan organisasi dan perkembangan industri kerajinan,” kata Hatman.

Menurut dia, pergantian kepemimpinan merupakan bagian dari mekanisme organisasi untuk memastikan kesinambungan program, sekaligus memberi ruang bagi penyempurnaan strategi dalam memperkuat anggota, daerah, pengembangan usaha, akses pasar, serta daya saing industri kerajinan Indonesia.

Dia juga menilai kepengurusan baru tidak akan mengubah arah organisasi secara signifikan. Program yang telah ditetapkan sebelumnya akan tetap dilanjutkan karena merupakan hasil keputusan organisasi dan memiliki target pengembangan pada tahun-tahun ke depan.

Tugas kepengurusan baru, yaitu menjaga kesinambungan program tersebut serta memperbaiki bagian-bagian yang masih membutuhkan penguatan.

“Memang, kita membawahi ribuan UMKM dan hanya berpikir bagaimana menyatukan mereka agar kita membuka peluang-peluang mereka supaya lebih maju ke depan,” ujar Hatman.

Lebih lanjut, dia mengatakan struktur organisasi di daerah diperlukan bukan semata untuk memperluas jumlah kepengurusan. Keberadaan Badan Pengurus Daerah (BPD) dan Badan Pengurus Cabang (BPC) juga menjadi cara untuk mengetahui potensi produk yang selama ini belum teridentifikasi dalam jaringan ASEPHI.

Selain pengembangan produk dan pasar, kata dia, kepengurusan baru memberikan penajaman terhadap fungsi organisasi dan advokasi. Bidang tersebut akan mengonsolidasikan anggota hingga tingkat daerah, sekaligus membantu pelaku usaha menghadapi persoalan legalitas, hukum, dan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan.

“Persoalan administratif sering menjadi hambatan bagi UMKM yang ingin naik kelas. Ketika usaha mulai memasuki pasar yang lebih luas, kebutuhan terhadap legalitas, dokumen perdagangan, perpajakan, hingga ketentuan ekspor menjadi semakin kompleks,” tutur Hatman.

Dia menyebutkan kepengurusan baru ASEPHI mengawali periode ini dengan agenda memperluas basis organisasi sekaligus memperkuat fungsi asosiasi.

"Saat ini, tantangan bukan lagi sekadar menemukan produk kerajinan yang berpotensi di pasar, melainkan membangun ekosistem yang memungkinkan produk tersebut dikembangkan, diproduksi, dipromosikan, dan dipasarkan secara berkelanjutan," papar Hatman.

Dalam kepengurusan hasil pergantian antar waktu untuk masa bakti 2026-2029, ASEPHI melakukan penyesuaian nomenklatur dan pembagian bidang kerja.

Susunan tersebut, yakni Ketua Umum ASEPHI dijabat Hatman, Wakil Ketua Umum I Bidang Kerja Sama Antar Lembaga Regional dan Internasional Baby Jurmawati Djuri, dan Wakil Ketua Umum II Bidang Digital dan Research Development Muchamad Ali Jufry.

Kemudian, Wakil Ketua Umum III Bidang Organisasi dan Advokasi Ernayani Nasution, Wakil Ketua Umum IV Bidang Promosi dan Pengembangan Produk ditempati Emirita LN Pratiwi dan Sekretaris Jenderal ASEPHI dijabat Subchi Subekti.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2026

Di tengah pertumbuhan ekonomi digital, kita harus memastikan pertumbuhan ini berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas produk dan kepatuhan usaha

Kota Bandung (ANTARA) - Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia memfasilitasi sertifikasi halal secara gratis bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Bandung, Jawa Barat, yang terpilih guna meningkatkan daya saing produk lokal.

Senior Director Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia Vonny Susamto mengatakan program tersebut tidak sekadar memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat daya saing produk lokal, melindungi konsumen, serta membangun kepercayaan pembeli, termasuk di pasar global.

“UMKM kuliner merupakan salah satu dari tiga sektor terbesar di Indonesia. Di tengah pertumbuhan ekonomi digital, kita harus memastikan pertumbuhan ini berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas produk dan kepatuhan usaha,” kata Vonny di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa.

Vonny menjelaskan program tersebut mencakup pendampingan dari proses pendaftaran hingga sertifikat halal diterbitkan, tanpa biaya bagi peserta yang telah lolos proses kurasi.

Selain membantu pengurusan sertifikasi halal, program itu juga membekali pelaku UMKM dengan keterampilan digital yang dapat diterapkan untuk mengembangkan usaha melalui platform daring.

“Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia tidak hanya membantu urusan sertifikasi, tetapi juga membekali peserta dengan strategi berjualan daring dan pembuatan konten digital yang menarik pembeli,” ujarnya.

Vonny mengatakan peserta juga akan mendapatkan pendampingan setelah kegiatan melalui grup konsultasi untuk membantu mengatasi kendala penjualan di kedua platform tersebut.

Ia menyebutkan selama pelaksanaan program kepatuhan usaha, lebih dari 2.500 UMKM di lima kota telah mendapatkan pelatihan mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB), Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), hak kekayaan intelektual (HKI), hingga sertifikasi halal.

Materi edukasi tersebut juga tersedia secara permanen di Pusat Edukasi Penjual pada kedua platform sehingga dapat diakses pelaku usaha kapan saja.

Vonny menilai kolaborasi pemerintah dan sektor swasta diperlukan agar digitalisasi dan peningkatan kualitas UMKM dapat berlangsung secara berkelanjutan, bukan hanya melalui kegiatan sesaat.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

total capaian tersebut terdiri dari pembangunan sebanyak 1.103.918 unit rumah dan renovasi sebanyak 686.163 unit rumah

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat mulai Januari tahun 2025 sampai dengan 15 Oktober 2026 total capaian pembangunan dan renovasi rumah tercatat sebanyak 1,79 juta unit.

"Total mulai Januari tahun 2025 sampai dengan 15 Oktober 2026 capaian kita adalah 1.790.081 unit," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choirul dalam penyampaian capaian Kementerian PKP di Jakarta, Selasa.

Didyk menambahkan total capaian tersebut terdiri dari pembangunan sebanyak 1.103.918 unit rumah dan renovasi sebanyak 686.163 unit rumah.

​"Ini yang kerja sama dengan seluruh ekosistem perumahan," katanya.

Adapun ekosistem perumahan yang dimaksud selain program-program yang bersumber dari APBN Kementerian PKP seperti Program Bedah Rumah, juga meliputi peranan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga negara di luar Kementerian PKP.

Kemudian perbankan penyalur KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan KUR Perumahan, pengembang perumahan, hingga perusahaan swasta yang berkontribusi lewat CSR pembangunan maupun renovasi rumah.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan penyediaan hunian bagi masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah, melainkan gotong royong antara berbagai pihak.

Menurut dia, perlu kerja tim untuk bisa mewujudkan pembangunan 3 juta unit rumah yang jadi salah satu program Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, lantaran tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

Oleh karenanya, Maruarar pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah. Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Dirinya menegaskan sebagai bangsa yang optimis, Indonesia tentunya mampu membangun negeri bersama-sama. Ia juga berpesan agar seluruh pihak tetap bersemangat walau harus menghadapi segala keterbatasan yang ada.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan jalan nasional akses menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang, Aceh Besar perlu diperlebar untuk memperlancar arus lalulintas masyarakat.

"Idealnya (pelebaran jalan), karena saya yakin Aceh akan semakin maju dari tahun ke tahun," kata Dody Hanggodo di Aceh Besar, Selasa.

Pernyataan itu disampaikan Dody Hanggodo saat meninjau preservasi jalan nasional akses ke bandara SIM sepanjang 950 meter di kawasan Lambaro-Blang Bintang, Aceh Besar.

Dody mengatakan, jalan Blang Bintang tersebut perlu diperlebar kembali (saat ini sekitar empat meter dari satu arah) sebagai kesiapan padatnya arus lalulintas di masa mendatang.

"Bukan untuk hari ini, tapi untuk setahun, dua tahun sampai lima tahun ke depan. Kalau lima tahun ke depan mungkin jalan ini sudah tidak relevan, karena kan makin tinggi," ujarnya.

Ia menyampaikan biasanya masyarakat selalu dalam keadaan terburu-buru menuju bandara. Dan jika jalannya sempit bakal bakal menghambat. Artinya perlu diperlebar, salah satu langkahnya bisa memperkecil trotoar.

"Orang kalau ke bandara itu kan maunya cepat-cepat, buru-buru. Nah dengan lebar segini tidak mungkin. Makanya saya minta tolong kalau memungkinkan trotoar di tengahnya itu diperkecil sedikit. Sehingga tidak terlalu mengganggu trafik," katanya.

Ia menuturkan, untuk hari ini jalan tersebut memang masih aman karena tidak ada kepadatan. Tetapi bagaimana dua sampai lima tahun kedepan saat Aceh lebih maju yang otomatis membuat trafik ke bandara meningkat.

Dody menegaskan, semakin lebarnya jalan maka lalulintas nya bisa lebih baik. Tetapi untuk kondisi di sana tidak mungkin terlalu besar karena kiri kanan jalan sudah dipenuhi bangunan masyarakat.

"Sebetulnya semakin lebar jalan semakin bagus lah. Kita hari ini memikirkan untuk lima tahun ke depan," tegasnya.

Untuk diketahui, saat ini Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh sedang melaksanakan perbaikan jalan Lambaro-Blang Bintang untuk akses menuju bandara SIM sepanjang 950 meter, ditargetkan selesai akhir tahun ini.

"Hari ini kita berusaha supaya arus lalu lintas lebih lancar saja sih (preservasi jalan nasional Lambaro-Blang Bintang)," demikian Dody Hanggodo.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I menargetkan penyelesaian enam sabo dam di wilayah hulu sungai Aceh sebagai upaya penanganan pemulihan pascabencana Aceh.

"Untuk tahun ini enam rencana kita, semua ini diselesaikan sampai tahun 2028 (sesuai rencana induk rehab-rekon pascabencana sumatera)," kata Menteri PU Dody Hanggodo di Aceh Besar, Selasa.

Pernyataan itu disampaikan Dody Hanggodo saat meninjau titik penguatan tebing sungai Krueng Aceh di Desa Santan dan bendungan karet Pagar Air Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

Dody mengatakan, dalam upaya penanganan dan pencegahan banjir Aceh, pihaknya merencanakan pembuatan sebanyak 42 sabo dam di wilayah rawan bencana seperti kawasan sungai Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tenggara hingga DAS Peusangan.

Untuk diketahui, sabo dam merupakan bangunan pengendali yang dibangun di alur sungai untuk menahan dan mengontrol aliran material berupa pasir, sedimen, lumpur, serta aliran debris (reruntuhan) dari wilayah hulu sungai.

Saat ini, pengerjaan pembangunan sabo dam yang dipercepat untuk wilayah sungai Gayo Lues, dan enam titik ditargetkan selesai tahun ini.

"Ada penambahan dua lagi sabo dam yang kita kerjakan, sehingga menjadi 42 (rencana awal 40). Dan di Gayo Lues itu kita percepat pembuatan sabo dam nya," ujar Dody.

Selain itu, dirinya juga menjelaskan bahwa untuk penanganan sungai terdampak bencana banjir, Kementerian PU saat ini masih fokus pada pengerukan kawasan muara agar aliran air sungai lebih lancar.

Setelah muaranya selesai, lanjut dia, pemulihan baru berlanjut untuk normalisasi sungai hingga pengerukan lumpur. Lalu, baru naik ke bagian tengah hingga hulu sungai.

"Jadi pertama kita fokusnya di muara, kita dredging (pengangkutan lumpur), kemudian perkuatan muara, setelah itu selesai baru kita mundur ke sungainya," demikian Dody Hanggodo.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam mendukung aktivitas dan produktivitas pertanian.

"Mereka bekerja setiap hari untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi. Karena itu, mereka harus mendapatkan dukungan yang memadai, termasuk melalui bantuan alat dan mesin pertanian agar pekerjaan bisa lebih mudah dan produktivitasnya semakin meningkat," kata Kawendra dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, bantuan yang diserahkan kepada para petani berupa satu unit combine harvester dan tujuh unit pompa air untuk mendukung aktivitas pertanian.

Selain menyerahkan bantuan, Kawendra juga menemui puluhan petani dan menampung berbagai aspirasi lainnya serta tantangan yang mereka hadapi di lapangan. Langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan mewujudkan swasembada pangan.

Ia mengatakan bahwa penguatan sektor pertanian melalui dukungan sarana produksi dan pemanfaatan teknologi diharapkan dapat membantu petani meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat kemandirian pangan Indonesia.

Kawendra menegaskan bahwa petani memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan. Karena itu, dukungan terhadap sektor pertanian perlu diwujudkan melalui langkah nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Petani adalah salah satu ujung tombak ketahanan pangan kita," ujarnya.

Menurut dia, pemanfaatan alsintan menjadi salah satu langkah penting untuk membantu petani meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses pengolahan lahan, serta mendukung kegiatan pertanian agar lebih optimal.

Ia juga berharap bantuan yang diserahkan dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan baik sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi para petani. Pengelolaan bantuan secara bersama-sama juga diharapkan dapat memperluas manfaatnya bagi kelompok tani dan masyarakat di sekitarnya.

"Harapan saya, bantuan ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai hanya diterima, tetapi tidak digunakan secara optimal. Rawat bersama, manfaatkan bersama, sehingga hasilnya juga bisa dirasakan bersama," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pertumbuhan sebesar 8,37 persen hingga September 2026 merupakan capaian positif bagi KAI Daop 8 Surabaya

Surabaya (ANTARA) - PT KAI Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya mencatat jumlah muatan angkutan barang sebanyak 2,26 juta ton selama Januari-September 2026, meningkat 8,37 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono mengatakan peningkatan tersebut setara dengan 174.601 ton dibandingkan muatan angkutan barang pada Januari-September 2025 yang mencapai 2.086.077 ton.

“Pertumbuhan sebesar 8,37 persen hingga September 2026 merupakan capaian positif bagi KAI Daop 8 Surabaya,” kata Mahendro di Surabaya, Jawa Timur, Selasa.

Ia menjelaskan pertumbuhan volume angkutan barang tersebut didukung optimalisasi operasional, penguatan kerja sama dengan mitra logistik, serta kepercayaan pelanggan terhadap layanan kereta api.

Berdasarkan jenis komoditas, kata dia, angkutan peti kemas menjadi penyumbang terbesar dengan volume 1.517.484 ton, disusul bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 687.769 ton.

Sedangkan angkutan ritel, lanjutnya, tercatat sebanyak 37.139 ton, sementara komoditas lainnya mencapai 18.286 ton selama sembilan bulan pertama 2026.

“Dominasi angkutan peti kemas dan BBM menunjukkan peran kereta api dalam mendukung distribusi barang untuk kebutuhan industri, perdagangan dan pasokan energi,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan KAI Daop 8 Surabaya terus mengoptimalkan layanan angkutan barang dengan mengutamakan keselamatan, ketepatan waktu, dan keandalan operasional untuk memenuhi kebutuhan pengiriman pelanggan.

Menurut dia, kapasitas angkut yang besar dan jadwal perjalanan yang terencana menjadi bagian dari layanan kereta api dalam mendukung efisiensi distribusi serta kelancaran rantai pasok.

Selain itu, kata Mahendro, pengangkutan barang dalam volume besar melalui satu rangkaian kereta api juga dapat menjadi alternatif transportasi logistik yang mendukung pemanfaatan moda angkutan lebih ramah lingkungan.

Oleh karena itu, KAI Daop 8 selanjutnya berupaya memperkuat kemitraan dengan pelanggan dan pelaku usaha logistik untuk menyesuaikan layanan dengan kebutuhan pasar.

“Ke depan, kami akan terus memperkuat sinergi dengan pelanggan dan mitra logistik untuk menghadirkan layanan angkutan barang yang semakin andal, kompetitif, dan sesuai dengan kebutuhan pasar,” tuturnya.

Pewarta: Indra Setiawan/Naufal Ammar Imaduddin
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kebijakan transformasi ditempuh guna mengurangi ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pusat dan menghadapi tantangan penahanan dana bagi hasil

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berkomitmen mempercepat transformasi ekonomi dari sektor ekstraktif menuju ekonomi berkelanjutan berbasis hilirisasi industri untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kebijakan transformasi ditempuh guna mengurangi ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pusat dan menghadapi tantangan penahanan dana bagi hasil," kata Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji saat membuka Forum Konsultasi Daerah (FKD) Rencana Transformasi Ekonomi Kalimantan Timur 2045 di Samarinda, Selasa.

Menurut dia, kondisi fiskal Kaltim yang selama ini mengandalkan ekonomi ekstraktif ke depan kurang menguntungkan karena dana bagi hasil yang seharusnya berjumlah besar saat ini masih tertahan di pusat.

"Karena itu, Kaltim harus segera menyiapkan transformasi ekonomi baru,” jelas Seno.

Transformasi ekonomi yang diharapkan adalah mengubah ketergantungan dari sektor ekstraktif batu bara serta minyak dan gas bumi (migas) menjadi ekonomi berkelanjutan.

Saat ini, sekitar 34 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim masih didominasi oleh ekonomi ekstraktif, dan ketergantungan tersebut dinilai harus segera diakhiri.

Kondisi yang diinginkan berupa pembaruan pada sektor produsen dan ekonomi di tingkat masyarakat, sehingga ke depan PAD akan semakin meningkat.

Peningkatan pendapatan tersebut secara langsung akan mendorong penguatan postur APBD, sehingga daerah tidak lagi bergantung pada transfer pusat.

“Kita harapkan postur APBD kita ke depan sebagian besar sudah bersumber dari pendapatan asli daerah,” tegas Wagub Seno.

Dengan transformasi ekonomi tersebut, Pemprov Kaltim menargetkan dalam tiga tahun ke depan minimal 50 persen dari postur APBD Kaltim sudah bersumber dari PAD.

Wagub Seno juga merujuk laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa potensi pengembangan ekonomi non-ekstraktif di Kaltim sangat besar.

Opsi potensial yang terus dikembangkan adalah industri pengolahan non-ekstraktif, seperti hilirisasi energi dan kelapa sawit.

Saat ini, pengembangan hilirisasi kelapa sawit sudah berjalan di Kota Bontang dan Kota Balikpapan. Ke depan, pengembangan juga diarahkan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Nusantara (MBTN) di Kabupaten Kutai Timur.

“Beberapa pabrik minyak goreng sudah ada di Bontang dan Balikpapan. Kami ingin tidak berhenti di minyak goreng saja, karena banyak sekali turunan sawit ini seperti keju, kosmetik, dan lainnya,” ungkapnya.

Melalui strategi baru transformasi ekonomi ini, Wagub Seno berharap para pemilik modal bersedia membangun pabrik hilirisasi mereka langsung di Kaltim.

Keuntungan yang diharapkan dari investasi ini antara lain peningkatan pendapatan daerah, terbukanya kesempatan kerja yang lebih luas, serta berkurangnya angka kemiskinan.

Untuk mencapai kemandirian daerah tersebut, Kaltim harus bersikap terbuka terhadap masuknya investasi baru sekaligus bersiap diri menjadi superhub ekonomi bagi Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Tentu saja rencana ini harus selaras dengan program unggulan Gubernur dan Pemprov Kaltim. Salah satunya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia agar generasi muda kita memiliki kompetensi untuk mendukung program unggulan ini," kata Seno Aji.

Pewarta: Arumanto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ekonomi Kreatif memfasilitasi pendampingan untuk pengelolaan keuangan dan kesiapan model bisnis yang menjadi faktor penting bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mengakses pembiayaan guna mengembangkan usaha.

Direktur Pengembangan Akses Pendanaan, Pembiayaan, dan Investasi Kementerian Ekonomi Kreatif, Anggara Hayun Anujuprana, mengatakan selain memiliki produk yang potensial, pelaku usaha perlu mampu menghitung kebutuhan modal, mengelola arus kas, serta memahami skema pendanaan yang sesuai dengan karakter bisnisnya.

“Tata kelola keuangan yang baik diperlukan untuk meningkatkan kelayakan usaha dalam mengakses pembiayaan,” kata Hayun dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Hayun mengatakan pelaku ekonomi kreatif perlu membangun pencatatan transaksi yang tertib, memahami arus kas, menghitung kebutuhan modal, serta menyusun model bisnis yang jelas. Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan sebelum mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan.

Upaya penguatan kapasitas tersebut dilakukan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program Creative Economy Ready for Financing (CreaFIN). Program ini dirancang untuk membekali pelaku ekonomi kreatif dengan pengetahuan mengenai kebutuhan modal, pilihan pembiayaan, dan peluang kemitraan untuk mengembangkan bisnis.

Salah satu pelaksanaannya digelar di Creative Hub Samosir, Sumatera Utara. Melalui kegiatan tersebut, sebanyak 50 pegiat ekonomi kreatif mendapatkan pembekalan mengenai pengelolaan keuangan usaha dan fasilitasi akses pendanaan.

Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif Mohammed Ali Berawi mengatakan, penguatan kapasitas bisnis penting agar pelaku ekonomi kreatif dapat memanfaatkan fasilitas pendanaan secara optimal.

“Kami ingin kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi pegiat ekonomi kreatif di Kabupaten Samosir, terutama dalam meningkatkan kesiapan usaha dan daya saing. Kementerian Ekraf terus berupaya memfasilitasi akses pembiayaan, memperluas jejaring bisnis, serta membantu pelaku ekonomi kreatif mengoptimalkan potensi usahanya agar dapat tumbuh secara berkelanjutan,” ungkap Ali.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir Tetti Naibaho menyebut keterbatasan informasi dan permodalan masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha kreatif. Karena itu, fasilitasi akses pembiayaan diharapkan dapat membantu pelaku usaha memperoleh sumber pendanaan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam kegiatan tersebut, Pimpinan Cabang Bank Sumut Pangururan Adi Nixon Marbun turut memaparkan sejumlah skema kredit produktif, termasuk pembiayaan dengan subsidi bunga hingga nol persen. Peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung pengembangan usaha.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menekankan Creative Hub diharapkan tidak hanya menjadi ruang berkumpul, tetapi juga menjadi penghubung bagi pelaku kreatif untuk mengembangkan usaha dan memperluas peluang ekonomi.

“Creative Hub harus menjadi lebih dari sekadar ruang berkumpul. Kita ingin mempertemukan talenta, gagasan, teknologi, industri, dan sumber pendanaan agar potensi kreatif dapat berkembang menjadi usaha yang berdaya saing, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan nasional,” ujar Menteri Ekraf

Melalui program CreaFIN dan aktivasi Creative Hub, Kementerian Ekonomi Kreatif berupaya mempertemukan pelaku usaha dengan lembaga keuangan serta dukungan pemerintah daerah.

Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan bisnis sekaligus membuka peluang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk memperoleh pembiayaan yang sesuai dan mengembangkan usahanya secara produktif.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Berdasarkan laporan ekspor, furnitur rotan menyumbang nilai penjualan lebih dari 52 juta dolar AS, sedangkan keranjang rotan atau rattan basket angkanya 3,86 juta dolar AS

Kabupaten Cirebon (ANTARA) - Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mencatat nilai ekspor komoditas rotan daerah tersebut mencapai 56,30 juta dolar Amerika Serikat (AS) selama Januari-September 2026, dengan kontribusi terbesar berasal dari produk furnitur.

Kepala Bidang Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting Disperdagin Kabupaten Cirebon Peni Sigiarsih mengatakan nilai ekspor tersebut, berasal dari penjualan furnitur rotan dan keranjang rotan ke berbagai negara.

“Berdasarkan laporan ekspor, furnitur rotan menyumbang nilai penjualan lebih dari 52 juta dolar AS, sedangkan keranjang rotan atau rattan basket angkanya 3,86 juta dolar AS,” katanya saat dikonfirmasi di Cirebon, Selasa.

Ia menuturkan produk rotan asal Kabupaten Cirebon dipasarkan ke sejumlah negara, antara lain Amerika Serikat, Brasil, Kanada, Inggris, Australia, Uni Emirat Arab dan Afrika Selatan.

Pasar lainnya meliputi Jepang, China, India, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Turki, Arab Saudi, Singapura dan Vietnam.

Secara bulanan, kata dia, nilai ekspor rotan pada Januari 2026 mencapai 7,03 juta dolar AS, kemudian naik menjadi 7,58 juta dolar AS pada Februari dan tercatat 7,28 juta dolar AS pada Maret.

“Nilai ekspor tersebut turun menjadi 6,87 juta dolar AS pada April dan 5,41 juta dolar AS pada Mei, sebelum kembali meningkat menjadi 5,64 juta dolar AS pada Juni,” katanya.

Ia menyampaikan pada Juli, ekspor rotan mencapai 6,73 juta dolar AS, kemudian turun menjadi 4,80 juta dolar AS pada Agustus dan kembali naik menjadi 6,93 juta dolar AS hingga September 2026.

Ia menegaskan pemerintah daerah berupaya menjaga keberlanjutan perdagangan produk rotan, melalui pemantauan perkembangan ekspor dan perhatian terhadap peluang pemasaran di pasar internasional.

Pihaknya menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat dan pelaku usaha untuk menjaga keberlangsungan industri rotan, terutama dalam memperluas pemasaran, mengenalkan produk dan menjamin pasokan bahan baku.

Ia menilai kelancaran pasokan rotan bermutu menjadi perhatian karena industri di Kabupaten Cirebon masih mengandalkan keterampilan perajin dalam menghasilkan produk secara manual, sehingga ketersediaan bahan baku turut menentukan kesinambungan produksi dan pemenuhan pesanan.

"Kami memfasilitasi promosi produk rotan melalui pameran berskala nasional maupun internasional agar kerajinan daerah semakin dikenal dan pelaku usaha berpeluang menjalin kerja sama dengan mitra bisnis baru," ucap dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kenaikan kuota BBM yang disuplai ke Jember berkisar 20 persen untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga hal tersebut diharapkan dapat mengurangi antrean panjang

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pertamina Patra Niaga menambah pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk mengurangi antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

"Penyaluran BBM bersubsidi di Jember sudah kami tingkatkan kuotanya seperti jenis pertalite pada kondisi normal sekitar 570 kiloliter (KL) per hari, sedangkan beberapa hari terakhir sudah penyalurannya ditingkatkan menjadi 670 hingga 700 KL per hari," kata Sales Area Manager Retail Pertamina Malang, Angga Y. Putra usai mengelar rapat koordinasi dengan Bupati Jember Muhammad Fawait di Pendapa Wahyawibawagraha Jember, Selasa.

Menurut dia, kondisi antrean di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember cukup kondusif setelah dilakukan penambahan kuota BBM bersubsidi karena memang banyak warga yang beralih menggunakan pertalite setelah ada kenaikan yang signifikan pada BBM nonsubsidi jenis pertamax.

"Memang masih tetap terjadi antrean di SPBU, namun dalam kondisi wajar. Kenaikan kuota BBM yang disuplai ke Jember berkisar 20 persen untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga hal tersebut diharapkan dapat mengurangi antrean panjang," tuturnya.

Ia mengapresiasi kebijakan Bupati Jember Muhammad Fawait seperti pembelajaran jarak jauh untuk para pelajar dan penerapan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi ASN yang dinilai membantu Pertamina dalam mengamankan stok BBM di wilayahnya karena mengurangi mobilitas warga menggunakan kendaraan.

"Kebijakan itu cukup membantu kami memberikan waktu bagi Pertamina Patra Niaga untuk mencukupi kebutuhan BBM di sejumlah SPBU dan kami bisa terus bersama-sama memonitor," katanya.

Angga mengimbau masyarakat bijak dalam menggunakan energi, sehingga jangan sampai disalahgunakan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab karena hal tersebut akan merugikan masyarakat luas karena munculnya para spekulan yang memanfaatkan situasi tersebut.

"Pertamina juga sudah menyampaikan kepada pihak SPBU agar memaswpadai penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh para spekulan dan kami juga sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan," ujarnya.

Ia menjelaskan stok BBM di Kabupaten Jember aman untuk mencukupi kebutuhan masyarakat karena kuotanya ditambah, sehingga masyarakat diimbau membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak perlu panic buying dengan membeli melebihi kebutuhan.

Sebelumnya Pemkab Jember memastikan stok BBM di Jember aman saat terjadi antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di kabupaten ini dalam beberapa hari terakhir.

"Kondisi BBM di Jember aman, karena suplai dari Pertamina baik dari Depo Banyuwangi maupun Surabaya melebihi kebutuhan BBM setiap hari," kata Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dan Perdagangan Jember Sartini.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Hingga saat ini proses penanganan masih berlangsung oleh petugas gabungan dari unsur pelabuhan, Basarnas, dan kepolisian. ASDP mengonfirmasi bahwa seluruh penumpang dan awak kapal telah berhasil dievakuasi

Serang (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengonfirmasi telah terjadi insiden kebakaran di atas KMP Batumandi di sekitar Pulau Merak Besar saat kapal sedang dalam proses alun sandar menuju Dermaga VI Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, pada Selasa sore.

Corporate Secretary ASDP Windy Andale dalam keterangan resmi yang diterima media di Serang, Banten, Selasa, mengatakan kapal sebelumnya bertolak dari Pelabuhan Bakauheni sekitar pukul 14.52 WIB.

Sekitar pukul 16.15 WIB, petugas darat melihat adanya percikan api di buritan bagian belakang kapal, tepatnya di deck atas untuk muat kendaraan kecil.

"Hingga saat ini proses penanganan masih berlangsung oleh petugas gabungan dari unsur pelabuhan, Basarnas, dan kepolisian. ASDP mengonfirmasi bahwa seluruh penumpang dan awak kapal telah berhasil dievakuasi," katanya

ASDP terus berkoordinasi secara intensif dengan otoritas pelabuhan, Basarnas, serta instansi terkait guna memastikan proses penanganan dan evakuasi dapat berlangsung secara optimal.

Belum diketahui pasti penyebab insiden kebakaran tersebut. ASDP berkomitmen untuk mendukung proses pemeriksaan oleh pihak berwenang serta menyampaikan perkembangan informasi secara berkala berdasarkan hasil verifikasi di lapangan.

Keselamatan penumpang dan awak kapal merupakan prioritas utama ASDP. Perseroan terus mengerahkan dukungan yang diperlukan dan memastikan penanganan insiden dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan mengutamakan aspek keselamatan.

Pewarta: Susmiatun/Bayu Kuncahyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026