Indonesia diposisikan sebagai pasar, platform, sekaligus pemain regional.

Tangerang (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin menegaskan Indonesia dalam peta industri ritel Asia Pasifik bukan hanya sebagai pasar konsumen yang besar, tetapi platform pertumbuhan, penghubung ekosistem bisnis, dan pemain regional yang semakin berkembang.

Solihin di Tangerang, Banten, Minggu, mengatakan, industri perdagangan besar dan eceran berkontribusi sebesar 13,2 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2025, menjadikannya sektor dengan kontribusi terbesar ketiga setelah industri pengolahan. Sektor ini tumbuh 6,1 persen secara tahunan, lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Kekuatan tersebut ditopang oleh lebih dari 270 juta penduduk dengan karakteristik konsumen yang beragam, mulai dari perkotaan hingga perdesaan, serta keberadaan ritel modern dan tradisional yang sama-sama memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun, bagi Aprindo, potensi Indonesia tidak berhenti pada besarnya pasar domestik. "Indonesia diposisikan sebagai pasar, platform, sekaligus pemain regional. Sebagai pasar, Indonesia menawarkan basis konsumen yang besar, pertumbuhan ritel terorganisasi, serta ekosistem pembayaran digital dan omnichannel yang terus berkembang," kata Solihin dalam keterangannya.

Sebagai platform, ujar Solihin lagi, sudah seharusnya Indonesia menghubungkan konsumen, merek, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), rantai pasok, dan teknologi. Sementara sebagai pemain regional, kapabilitas ritel Indonesia mulai berkembang melampaui batas domestik.

Perkembangan ekspansi lintas negara menjadi salah satu penanda perubahan tersebut. Salah satu anggota Aprindo, Alfamart, telah memasuki Filipina, sementara Alfamart Trading telah memasuki Bangladesh. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kemampuan yang dibangun industri ritel Indonesia berpotensi diterapkan dan dikembangkan di pasar regional.

Kapabilitas tersebut tidak hanya berupa format gerai, tetapi juga mencakup pengetahuan manajemen, kemampuan rantai pasok, merek dan produk, serta sumber daya manusia ritel.

"Di sisi lain, kita juga membuka peluang bagi pelaku ritel regional untuk masuk dan berkembang di pasar domestik. Kehadiran ritel luar negeri menjadi salah satu contoh konsep ritel regional yang memasuki Indonesia dan beradaptasi dengan karakteristik pasar setempat," katanya lagi.

Perspektif ini memperlihatkan bahwa hubungan antarpasar di Asia Pasifik tidak harus berhenti pada persaingan. Pertukaran kapabilitas, adaptasi model bisnis, dan kemitraan lintas negara dapat membuka peluang pertumbuhan bersama.

Bagi Aprindo, agenda berikutnya adalah memperkuat ekosistem yang memungkinkan peluang tersebut berkembang, melalui kolaborasi pemerintah dan industri, regulasi yang dapat diprediksi, ketahanan rantai pasok, persaingan digital yang adil, serta integrasi UMKM yang lebih mendalam.

"Indonesia, menawarkan lebih dari sekadar peluang penjualan. Indonesia juga menawarkan ruang untuk membangun kemitraan dan mengembangkan kapabilitas ritel yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan kawasan Asia Pasifik," katanya pula.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Semarang (ANTARA) - Gubernur Jateng Cup PETE Indonesia Hard Enduro yang digelar di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Minggu, ikut menggerakkan roda ekonomi warga di sekitar arena kompetisi

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan sektor pariwisata, penginapan, hingga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal di Kabupaten Kendal ikut merasakan berkah dari ramainya kunjungan wisatawan dan penonton.

Menurut dia, ajang ini menjadi sarana olahraga, sekaligus untuk mempererat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat.

"Inilah bentuk solidaritas kebersamaan antara masyarakat," katanya.

Ia mengatakan kegiatan tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi jajaran pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah desa untuk berkumpul dan berinteraksi langsung dengan warga.

Sebanyak 135 pembalap mengikuti Gubernur Cup Jateng PETE Indonesia Hard Enduro yang digelar di Argon Enduro Park, Desa Sidomukti, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal itu.

Sementara Ketua Pelaksana Kompetisi, Arif Yulianto mengatakan, kegiatan tersebut dirancang juga untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis olahraga di Jawa Tengah.

Menurut dia, karakter alam Kendal dengan lintasan yang menantang memiliki daya tarik bagi komunitas otomotif.

Kehadiran peserta beserta keluarga dan penonton juga berpotensi menggerakkan sektor pariwisata, penginapan, kuliner, hingga perdagangan masyarakat.

Panitia, kata dia, secara khusus melibatkan pelaku UMKM lokal dengan menyediakan ruang berjualan selama kompetisi berlangsung.

“Kami ingin memastikan bahwa keberadaan event ini juga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal," katanya.

Arif mengharapkan kompetisi tersebut dapat terus berkembang menjadi agenda olahraga berkelanjutan.

Rangkaian lomba itu tidak hanya diisi kompetisi otomotif, karena panitia juga menggelar senam sehat bersama warga sejak pagi, memberikan santunan kepada anak yatim, serta melakukan penanaman pohon.

Kegiatan tersebut memperluas keterlibatan masyarakat sekaligus memadukan olahraga, kepedulian sosial, dan pelestarian lingkungan dalam satu agenda.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Lombok Tengah, NTB (ANTARA) - Pertamina mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam ajang Lombok Sumbawa Festival di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan memberikan produk bright gas.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Iwan Yudha Wibawa mengatakan dukungan ini merupakan komitmen Pertamina dalam mendukung pemberdayaan UMKM sekaligus mendorong perekonomian masyarakat NTB di momentum Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026.

"Dukungan tersebut merupakan bentuk keterlibatan aktif Pertamina dalam mendukung pelaku usaha lokal, khususnya pada momentum penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026," ujarnya melalui keterangan di Mandalika, Minggu.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Ahmad Nur Aulia, mengatakan Lombok Sumbawa Festival menjadi panggung bagi NTB untuk memperkenalkan potensi budaya dan ekonomi kreatif kepada masyarakat luas, khususnya pada momentum penyelenggaraan ajang balap motor internasional.

"Ini merupakan panggung bagi NTB pada momen penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia untuk menampilkan potensi yang dimilikinya, baik potensi budaya maupun ekonomi kreatif. Tentunya, kegiatan ini dikemas dalam sebuah event yang diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi, sosial budaya, serta dampak positif terhadap lingkungan," ujarnya.

Ia juga mengapresiasi dukungan Pertamina yang memberikan Bright Gas secara gratis bagi pelaku UMKM yang berpartisipasi dalam festival tersebut.

"Kami berterima kasih kepada Pertamina Patra Niaga atas dukungannya kepada para pelaku UMKM yang hadir di Lombok Sumbawa Festival melalui pemberian bright gas secara gratis," tambahnya.

Sementara Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyampaikan bahwa dukungan Pertamina melalui bright gas menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk turut mengambil peran dalam menggerakkan ekonomi daerah, khususnya melalui sektor UMKM.

"Pertamina Grand Prix of Indonesia bukan hanya tentang penyelenggaraan ajang balap internasional, tetapi juga bagaimana momentum ini dapat memberikan nilai tambah bagi daerah. Melalui dukungan bright gas bagi UMKM di Lombok Sumbawa Festival, kami ingin turut mendukung aktivitas ekonomi lokal agar potensi dan produk unggulan NTB semakin dikenal luas," katanya.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kami memiliki komitmen untuk dapat terus mendukung pertumbuhan masyarakat sekitar secara berkelanjutan.

Makassar (ANTARA) - PT Vale Indonesia Tbk, bagian dari Mining Industry Indonesia (MIND ID), menegaskan komitmennya memperkuat koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Kami memiliki komitmen untuk dapat terus mendukung pertumbuhan masyarakat sekitar secara berkelanjutan," ujar Presiden Direktur dan Chief Executive Officer Vale Indonesia Bernardus Irmanto dalam keterangannya, di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Minggu.

Menurut dia, keberhasilan industri dapat diukur melalui produksi dan investasi, serta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Melalui kegiatan operasi, pengembangan proyek hilirisasi dan pemberdayaan UMKM, kata dia lagi, PT Vale bermaksud membuka lebih banyak peluang ekonomi agar masyarakat dapat tumbuh bersama perkembangan industri.

Dia juga menjelaskan, pengembangan industri nikel dan investasi Vale Indonesia diharapkan dapat menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah, termasuk untuk kebutuhan barang, jasa, dan kegiatan usaha pendukung.

Untuk membantu masyarakat memanfaatkan peluang tersebut, perusahaan menjalankan program pemberdayaan UMKM yang berfokus kepada peningkatan kapasitas dan akses pasar.

" Vale Indonesia telah berperan dalam pemberdayaan masyarakat, baik melalui dukungan bidang ekonomi, maupun bidang-bidang lain, seperti pendidikan, peningkatan kapasitas, kesehatan, dan kesejahteraan." ujarnya pada Pekan Expo Koperasi dan UMKM di Lapangan Iniaku, Sorowako, Luwu Timur.

Pekan Expo Koperasi dan UMKM dilaksanakan di Lapangan Iniaku, 6-10 Oktober 2026.

Perhelatan akbar ini dihadiri langsung oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono, bersama jajaran pemerintah daerah serta gerakan koperasi dan pelaku UMKM dari 23 kabupaten/kota se-Sulsel.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Program ini juga memperkuat kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir.

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga memberdayakan masyarakat pesisir melalui program Sekolah Alam Anak Pesisir, di Desa Cendi Manik, Nusa Tenggara Barat (NTB).

VP Community Involvement Development Pertamina Patra Niaga Dian Hapsari Firasati, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, menyampaikan program ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk menghadirkan manfaat berkelanjutan melalui pengembangan potensi masyarakat dan peningkatan akses pendidikan.

"Melalui Program Sekolah Alam Anak Pesisir, kami ingin menghadirkan ruang belajar yang tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan, kreativitas, dan kemandirian anak-anak. Kami percaya bahwa pemberdayaan yang mengintegrasikan pendidikan, ekologi, dan ekonomi dapat menciptakan dampak berkelanjutan bagi masyarakat pesisir," ujar Dian.

Program yang berjalan sejak 2024 dan menjangkau 135 penerima manfaat ini menjadikan alam sebagai ruang belajar bagi anak-anak pesisir.

Melalui pendekatan tersebut, anak-anak tidak hanya memperoleh pengetahuan di dalam kelas, tetapi juga belajar mengenal ekosistem mangrove, menjaga lingkungan, mengembangkan kreativitas, serta memahami potensi ekonomi di wilayah tempat mereka tumbuh.

Dari aspek lingkungan, program ini telah mendukung penanaman 4.500 bibit mangrove untuk rehabilitasi pesisir, dengan potensi penyimpanan karbon sebesar 80,763 ton CO2 per hektare.

Pada aspek pendidikan, sebanyak 1.772 peserta telah terlibat dalam 11 kegiatan pembelajaran pesisir, dengan 860 kunjungan per tahun ke destinasi edukasi mangrove dan pesisir.

Sedangkan, dari aspek ekonomi, program menghasilkan tambahan pendapatan kelompok berbasis potensi lokal sebesar Rp24 juta per tahun dan efisiensi biaya energi sebesar Rp6,6 juta per tahun melalui pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

"Program ini juga memperkuat kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir," kata Dian pula.

Keunikan Sekolah Alam Anak Pesisir terletak pada pendekatan pembelajaran 3E, yaitu ekologi, edukasi, dan ekonomi.

Kawasan mangrove, pesisir, serta ruang terbuka dimanfaatkan sebagai media belajar langsung melalui kegiatan menanam dan merawat mangrove, mengenal ekosistem pesisir, memainkan permainan tradisional, hingga memahami potensi ekonomi lokal.

Pengembangan program dilakukan secara bertahap. Pada 2024, kegiatan difokuskan pada pembentukan kelompok, pembangunan Rumah Literasi sebagai ruang pembelajaran, serta peningkatan kapasitas melalui benchmarking ke Anak Alam Learning House di Sumbawa, NTB.

Pada 2025, program mengembangkan kurikulum 3E sebagai acuan pembelajaran.

Selanjutnya, pada 2026, pengembangan Pertakid dilakukan sebagai media pembelajaran bagi peserta didik Sekolah Alam Anak Pesisir.

Zahit Idris, pendiri Komunitas Sanggar Belajar Jalan Pulang yang telah merintis gerakan pendidikan bagi anak-anak di Desa Cendi Manik sejak 2022, mengatakan berangkat dari persoalan anak putus sekolah, kegiatan belajar tersebut awalnya hanya diikuti delapan anak dan berlangsung di musala karena belum tersedia ruang kelas permanen maupun kurikulum pembelajaran.

"Sanggar Belajar Jalan Pulang hadir untuk dapat menjadi ruang belajar dan tempat pulang bagi anak-anak pesisir di Cendi Manik yang kurang memiliki akses pendidikan. Melalui Program Sekolah Alam Anak Pesisir, anak-anak dapat belajar menjaga lingkungan, mengembangkan kreativitas dan diri, serta memperluas wawasan tentang alam," ujarnya pula.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan Provinsi Aceh mencatatkan indeks literasi keuangan syariah sebesar 65,18 persen dan indeks inklusi keuangan syariah mencapai 72,76 persen.

Kepala Direktorat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah OJK Andi Muhammad Yusuf di Banda Aceh, Minggu, mengatakan capaian tersebut menempatkan Provinsi Aceh pada peringkat pertama dalam kedua indikator tersebut.

"Berdasarkan data survei nasional literasi dan inklusi keuangan pada 2026, Provinsi Aceh mencatatkan indeks literasi keuangan syariah sebesar 65,18 persen dan indeks inklusi keuangan syariah mencapai 72,76 persen," katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan Andi Muhammad Yusuf di sela-sela Syariah Financial Fair (Syafif) yang mengusung tema Akses Keuangan Merata, Ekonomi Berdaya, Masyarakat Sejahtera di depan Masjid Raya Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Kegiatan tersebut diikuti 24 pelaku usaha jasa keuangan syariah serta pameran usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang menjajakan beragam kuliner dan produk lainnya.

Menurut Andi Muhammad Yusuf, capaian indeks literasi dan inklusi keuangan syariah di Provinsi Aceh tersebut melampaui indeks nasional, masing-masing 43,07 persen dan 13,24 persen.

"OJK mendorong Aceh tidak hanya menjadi provinsi dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah tertinggi, tetapi juga menjadi percontohan nasional dalam pemanfaatan keuangan syariah untuk memperkuat ekonomi, mendukung usaha produktif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Andi Muhammad Yusuf.

Sementara itu, Kepala OJK Aceh Daddi Peryoga mengatakan pihaknya terus mendorong penguatan ekosistem keuangan syariah di provinsi ujung barat Indonesia tersebut.

"Kami terus memperkuat ekosistem keuangan syariah melalui perluasan akses dan peningkatan pemanfaatan produk serta layanan keuangan syariah yang mampu mendukung kegiatan usaha produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Menurut dia, keberhasilan literasi dan inklusi keuangan tidak hanya diukur dari luasnya akses, tetapi juga dari ketepatan pemanfaatan dan manfaat nyata yang masyarakat rasakan.

Oleh karena itu, OJK terus mendorong industri jasa keuangan untuk menghadirkan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi Aceh.

"Keberhasilan inklusi keuangan tidak hanya bergantung pada perluasan akses, tetapi juga pada kemampuan masyarakat memanfaatkan layanan keuangan secara tepat untuk meningkatkan kesejahteraan," kata Daddi Peryoga.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simeulue melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menyatakan sebanyak enam ton ikan segar dari kabupaten kepulauan di Provinsi Aceh tersebut diekspor ke Jepang.

Kepala DKP Kabupaten Simeulue Supriman Juliansyah di Simeulue, Minggu, mengatakan pengiriman ikan segar berupa gurita dan ikan bayam tersebut dilakukan melalui mitra swasta, PT Usaha Mina Meuruke.

"Pengiriman ikan segar dari Pulau Simeulue ke Jepang mencapai enam ton. Ikan segar tersebut dari fasilitas gudang pendingin atau cold storage milik Pemkab Simeulue," katanya.

Ikan segar yang diekspor tersebut, kata dia, nilai jualnya cukup tinggi. Untuk gurita dengan harga Rp124 ribu per kilogram. Sedangkan ikan bayam mencapai Rp30 ribu per kilogram.

Ia mengatakan ikan yang diekspor tersebut sebelumnya telah melalui proses karantina sebagai langkah penting untuk memastikan produk perikanan tetap terjaga kesegarannya, higienis, serta bebas penyakit.

Menurut Supriman Juliansyah, komoditas perikanan dari Pulau Simeulue memiliki daya saing tinggi dan diterima dengan baik di pasar tujuan khususnya negeri matahari terbit tersebut.

"Kualitas ikan yang baik membuat ikan dari Pulau Simeulue memiliki daya saing di pasar internasional. Kami terus mengingatkan pelaku usaha untuk tetap menjaga mutu ikan yang dipasarkan di pasar internasional," katanya.

Supriman Juliansyah menyebutkan Pulau Simeulue memiliki potensi perikanan laut yang cukup besar. Jika dikelola dengan maksimal, menjadi peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah juga berupaya untuk meningkatkan pengelolaan potensi perikanan tersebut, sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya nelayan," kata Supriman Juliansyah.

Kabupaten Simeulue merupakan wilayah kepulauan terluar di Provinsi Aceh. Pulau Simeulue berada di Samudra Hindia yang jaraknya sekitar 180 mil laut dari pesisir barat Pulau Sumatra.

Kabupaten Simeulue merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 1999. Kabupaten Simeulue memiliki 10 kecamatan dengan 138 gampong atau desa yang dihuni sekitar 96 ribuan jiwa.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Purwokerto (ANTARA) - Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKM) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, terus memantau perkembangan harga dan pasokan cabai serta menyiapkan langkah antisipasi untuk mengatasi lonjakan harga komoditas tersebut yang masih bertahan tinggi.

Kepala DPKUKM Kabupaten Banyumas Gatot Eko Purwadi di Purwokerto, Banyumas, Minggu, mengatakan pemantauan dilakukan untuk memastikan pasokan cabai dari daerah sentra produksi tetap masuk ke pasar-pasar di Banyumas dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

"Kita melakukan pemantauan harga, kemudian memastikan juga suplai pasokan ke pasar-pasar itu tersedia. Melalui pedagang-pedagang besar, kita pantau apakah suplainya cukup atau bagaimana," katanya.

Menurut dia, tingginya harga cabai tidak hanya terjadi di Banyumas, juga di sejumlah daerah lain. Kondisi tersebut perlu dicermati karena daerah penghasil cabai juga harus memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat setempat.

Ia mencontohkan Banjarnegara yang merupakan salah satu daerah penghasil cabai.

Meskipun memiliki sentra produksi, dia mengatakan daerah tersebut juga menghadapi kebutuhan pasokan untuk konsumsi internal sehingga ketersediaan komoditas tidak sepenuhnya ditentukan oleh jumlah produksi.

Pihaknya juga mencermati arahan Gubernur Jawa Tengah agar sentra-sentra produksi pertanian di wilayah tersebut memprioritaskan pemenuhan kebutuhan di Jawa Tengah sebelum memasok ke daerah lain.

“Selain pemantauan harga dan ketersediaan barang, kami juga berupaya mengoptimalkan kerja sama antardaerah (KAD) untuk memperlancar distribusi cabai,” katanya.

Melalui mekanisme tersebut, kata dia, pedagang besar di Banyumas diharapkan dapat menjalin kerja sama langsung dengan petani di daerah penghasil.

Ia mengatakan pemerintah daerah juga membuka kemungkinan intervensi melalui subsidi apabila kenaikan harga terus berlanjut dan berdampak terhadap daya beli masyarakat.

Akan tetapi, lanjut dia, pelaksanaan subsidi perlu dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berwenang karena komoditas pertanian memiliki mekanisme penanganan berbeda dengan barang hasil industri.

"Kalau kondisinya semakin naik terus dan berakibat pada daya beli masyarakat, nanti kita upayakan melalui mekanisme subsidi. Namun, untuk komoditas pertanian, kita akan berkoordinasi dengan OPD terkait," katanya.

Gatot menegaskan untuk saat ini langkah yang diutamakan adalah memantau perkembangan harga sekaligus memastikan pasokan dari sentra-sentra produksi tetap mengalir ke Banyumas sesuai kebutuhan pasar.

Dalam kesempatan terpisah, salah seorang pedagang sayuran di Pasar Manis Purwokerto, Anjar mengatakan terbatasnya pasokan cabai dari petani menyebabkan harga jual di pasar masih tinggi.

Ia menjelaskan kondisi tersebut terjadi karena tanaman cabai dari masa tanam sebelumnya memasuki akhir produksi, sedangkan tanaman baru belum menghasilkan panen secara optimal, sehingga jumlah cabai yang dipasok petani ke pasar menjadi terbatas.

Oleh karena itu, cabai merah besar hingga Minggu (11/10) masih dijual dengan harga Rp70.000 per kilogram, sedangkan cabai merah keriting mencapai Rp75.000 per kilogram.

Sementara harga cabai rawit hijau masih bertahan di kisaran Rp70.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit merah menjadi komoditas dengan harga tertinggi karena mencapai Rp90.000 per kilogram.

“Keterbatasan pasokan tersebut membuat harga aneka cabai di Pasar Manis Purwokerto bertahan tinggi selama sepekan terakhir,” kata Anjar.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Banjarmasin (ANTARA) - Cahaya listrik di rumah bukan sekadar penerang ketika malam tiba, tetapi juga membuka kesempatan bagi anak-anak untuk belajar, keluarga menjalankan aktivitas dengan lebih nyaman, dan pelaku usaha kecil mengembangkan sumber penghasilan.

Bagi masyarakat yang selama ini belum menikmati sambungan listrik mandiri, kehadiran energi menjadi bagian penting dari upaya memperbaiki kualitas hidup.

Di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, pemerataan akses listrik masih menghadapi tantangan geografis. Wilayah yang luas, permukiman terpencil, kawasan hutan, serta desa yang hanya dapat dijangkau melalui jalur sungai membuat pembangunan infrastruktur kelistrikan membutuhkan upaya lebih besar dibandingkan wilayah yang mudah diakses.

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (UID Kalselteng) Iwan Soelistijono mengakui kondisi tersebut menjadi tantangan dalam memperluas jangkauan pelayanan listrik hingga pelosok.

Ada desa yang hanya bisa dicapai lewat jalur sungai, ada pula yang terhimpit hutan lebat, sehingga menyulitkan petugas mengirim material. Tidak jarang, izin dan proses administrasi membuat langkah itu tertunda.

Tantangan itu menunjukkan bahwa energi berkeadilan tidak cukup diukur dari seberapa banyak listrik yang diproduksi atau jaringan yang dibangun.

Pemerataan juga perlu dilihat dari kemampuan masyarakat memperoleh sambungan listrik, menikmati layanan yang andal, serta menggunakan energi untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa terbebani biaya yang tidak terjangkau.

Upaya pemerataan akses tersebut dilakukan melalui pembangunan jaringan listrik desa dan program bantuan sambungan listrik bagi keluarga prasejahtera. Salah satunya melalui program "Light Up The Dream" (LUTD), yang mengandalkan donasi sukarela pegawai PLN untuk membantu masyarakat memperoleh sambungan listrik secara gratis.

PLN UID Kalselteng memasang sambungan listrik gratis bagi 80 keluarga prasejahtera di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah melalui program tersebut. Program ini menjadi salah satu bentuk gotong royong untuk membantu keluarga yang belum memiliki sambungan listrik mandiri.

Manfaat serupa dirasakan penerima program Terang Berkah Ramadhan 2026. Sebanyak 45 penerima manfaat memperoleh sambungan listrik baru, terdiri atas 22 rumah warga prasejahtera, tiga posyandu, tujuh sekolah, 15 rumah ibadah, dan satu pondok pesantren.

Ketua Posyandu Manggis di Banjarbaru Aqila mengungkapkan bahwa bantuan sambungan listrik mandiri mempermudah operasional pelayanan kesehatan masyarakat.

“Kami sangat bersyukur atas pasang baru listrik PLN secara gratis ini. Akhirnya bisa menikmati listrik secara mandiri,” tuturnya.

Pengalaman Aqila tersebut memperlihatkan bahwa pemerataan energi tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga. Listrik juga menunjang pelayanan publik, mulai dari kegiatan posyandu, proses belajar mengajar di sekolah, hingga aktivitas sosial dan keagamaan yang menjadi bagian kehidupan masyarakat.

Pemerataan

Dari sisi pembangunan infrastruktur, PLN UID Kalselteng menargetkan elektrifikasi desa di kedua provinsi tersebut tuntas pada 2027. Rasio desa berlistrik di Kalimantan Selatan tercatat pada 2025 mencapai 99,36 persen, sedangkan Kalimantan Tengah sebesar 83,39 persen.

Perbedaan capaian itu memperlihatkan bahwa pemerataan membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.

Pembangunan di daerah terpencil memerlukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, terutama ketika jalur jaringan bersinggungan dengan kawasan hutan atau lahan yang membutuhkan perizinan khusus.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Fathimatuzzahra menilai pembangunan jaringan listrik perlu berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap ketentuan dan perlindungan lingkungan.

Bagi instansi daerah yang membidangi kehutanan, listrik adalah wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang secara langsung akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kolaborasi lintas sektor menjadi penting agar perluasan jaringan tidak terhambat persoalan administratif, tetapi tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Pemerintah daerah, PLN, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain perlu memastikan pembangunan menjangkau permukiman yang paling membutuhkan.

Meski akses listrik terus diperluas, pekerjaan belum selesai ketika jaringan mencapai permukiman. Keadilan energi juga menuntut layanan yang andal, keselamatan penggunaan listrik, informasi tarif yang mudah dipahami, serta kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses program bantuan sesuai persyaratan.

Bagi keluarga berpenghasilan rendah, biaya pemasangan awal dapat menjadi penghalang untuk memiliki sambungan mandiri. Sementara bagi pelaku usaha mikro, pasokan listrik yang stabil berpengaruh terhadap kemampuan meningkatkan produksi, memperpanjang waktu operasional, dan menjaga kualitas produk.

Karena itu, program elektrifikasi perlu diikuti pendampingan pemanfaatan listrik secara produktif, edukasi keselamatan, dan perluasan akses pembiayaan bagi usaha kecil.

Pemerintah daerah juga dapat memetakan rumah tangga dan fasilitas umum yang belum terlayani agar intervensi lebih tepat sasaran.

Keberhasilan energi berkeadilan pada akhirnya tidak berhenti pada angka elektrifikasi atau jumlah sambungan baru. Ukurannya adalah apakah anak-anak memiliki kesempatan belajar lebih baik, pelayanan kesehatan berjalan lebih optimal, dan masyarakat dapat mengembangkan usaha untuk meningkatkan pendapatan.

Ketika listrik hadir bersama kesempatan dan manfaat yang nyata, pembangunan energi menjadi lebih dari sekadar pembangunan infrastruktur.

Sehingga energi menjadi jembatan menuju kehidupan yang lebih layak, sekaligus memastikan masyarakat di pelosok Kalimantan memiliki kesempatan yang lebih setara untuk tumbuh dan sejahtera.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Platform global baru untuk menarik investasi, menghimpun modal, dan menjalin kemitraan ekonomi yaitu New Asia Forum, rencananya akan diluncurkan pada 3-4 Desember 2026 di Pulau Bali, Indonesia.

Dalam edisi perdananya, New Asia Forum menargetkan investasi sebesar 30 miliar dolar AS untuk New Asia.

"New Asia Forum dirancang untuk mempertemukan modal global jangka panjang dengan berbagai peluang investasi yang berkembang di Indonesia dan kawasan sekitarnya," ujar Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu.

Sebagai sovereign investor Indonesia sekaligus mitra pendiri forum tersebut, Rosan mengatakan Danantara Indonesia mengajak para mitra untuk bersama-sama membuka peluang tersebut guna menciptakan nilai jangka panjang.

"Dengan dukungan Presiden Prabowo Subianto, forum ini mencerminkan keterlibatan Indonesia di dunia internasional yang dilandasi kepercayaan diri, ambisi, dan semangat kolaborasi," ujar Rosan.

Sementara itu, Pendiri dan Chairman Richard Attias & Associates, Richard Attias mengatakan selama beberapa dekade kawasan Asia telah dipandang terutama sebagai tujuan investasi modal global, namun narasi tersebut kini mulai berubah.

“New Asia tidak hanya akan menarik modal, tetapi juga semakin mampu menciptakan, mengarahkan, dan menentukan ke mana modal tersebut dapat memberikan dampak terbesar. Kita sedang memasuki salah satu siklus investasi terpenting dalam generasi kita, dan Asia berada di pusatnya," ujar Richard.

Adapun, forum tersebut akan mempertemukan modal jangka panjang, dengan berbagai peluang yang turut membentuk arah perkembangan Asia dalam satu dekade mendatang.

Didukung oleh Danantara Indonesia serta diselenggarakan oleh Richard Attias & Associates, New Asia Forum hadir bertujuan untuk memperkuat posisi Asia sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi global.

Forum tersebut akan mempertemukan investor jangka panjang, pelaku usaha, dan para pemangku kebijakan untuk mendorong kemitraan strategis serta membuka peluang investasi yang konkret di Asia.

Seiring bergesernya pusat pertumbuhan ekonomi dunia ke kawasan Asia, berbagai negara di kawasan tersebut terus menunjukkan perkembangan pesat, didukung oleh kemajuan teknologi, peningkatan investasi, serta semakin kuatnya keterhubungan ekonomi.

Menurut IMF pada 2025, kawasan Asia Pasifik menyumbang hampir 60 persen pertumbuhan ekonomi global.

Namun demikian, besarnya kontribusi tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh aliran investasi internasional jangka panjang.

New Asia Forum hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan mempertemukan peluang investasi di Asia dan sumber permodalan global.

Berbeda dari konferensi pada umumnya, New Asia Forum dirancang untuk mendorong terwujudnya transaksi investasi, mobilisasi modal, dan pelaksanaan proyek secara konkret.

Adapun, target investasi sebesar 30 miliar dolar AS akan didukung oleh portofolio peluang investasi yang telah dikurasi.

Para peserta, termasuk kepala negara, menteri, investor institusional jangka panjang, dan pemimpin perusahaan global akan mempercepat proses menuju komitmen investasi yang nyata, hingga menghasilkan kesepakatan investasi di delapan sektor strategis, yaitu :

1. Sumber Daya Strategis dan Hilirisasi
2. Energi dan Ketenagalistrikan
3. Mobilitas dan Manufaktur Mutakhir
4. Infrastruktur Digital dan AI
5. Pangan dan Agribisnis
6. Perdagangan dan Konektivitas
7. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
8. Pendidikan dan Sumber Daya Manusia

Lebih lanjut, diskusi dalam forum tersebut akan berfokus pada berbagai isu yang mempengaruhi realisasi investasi, mulai dari kesiapan proyek dan kepastian regulasi hingga pembiayaan dan kemitraan strategis.

New Asia Forum juga akan memantau perkembangan komitmen investasi dari satu penyelenggaraan ke penyelenggaraan berikutnya, sehingga membangun platform berkelanjutan yang mendorong akuntabilitas, memperkuat kemitraan, serta mempercepat pelaksanaan investasi.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan akan menindaklanjuti empat rekomendasi hasil kajian Technical University of Munich (TUM), Jerman, bersama Universitas Diponegoro (Undip) untuk mengembangkan kawasan transmigrasi Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau.

Iftitah menjelaskan rekomendasi tersebut mencakup pengelolaan lahan dan agroforestri, penanganan persoalan lingkungan, penguatan kapasitas masyarakat, serta pengembangan ekonomi melalui pariwisata bahari.

"Yang pertama, kami akan jalankan empat-empatnya," kata Iftitah di Tanjung Banon, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, dikonfirmasi Minggu.

Ia mengatakan hasil kajian tersebut telah dibahas bersama jajaran Kementerian Transmigrasi agar dapat dikembangkan menjadi kegiatan yang melibatkan masyarakat setempat dan memperkuat kemandirian ekonomi kawasan.

"Dan tentu saja, setelah ini kita tidak berhenti hanya di ide, tapi kita sudah bicarakan juga dengan Pak Direktur Jenderal tadi untuk diimplementasikan," ujar Iftitah.

Dalam bidang pengelolaan lahan, tim TUM mengusulkan pengembangan agroforestri melalui pemanfaatan lahan secara bersama untuk kegiatan pertanian, penanaman pepohonan, serta budidaya lainnya.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan usaha bagi warga sekaligus menjaga kondisi lingkungan.

Rekomendasi berikutnya berfokus pada penanganan erosi dan pengelolaan air.

Tim peneliti mengusulkan penghijauan lereng, pembangunan sarana penampungan air hujan, serta perbaikan pengelolaan sampah dan limbah di kawasan permukiman.

Untuk penguatan kapasitas masyarakat, TUM mengusulkan pembentukan pusat kegiatan dan pelatihan keterampilan atau skill hub.

Fasilitas tersebut dirancang sebagai tempat belajar bahasa Inggris, pengolahan pangan, pengembangan keterampilan usaha, dan kegiatan bersama warga.

Sementara itu, rekomendasi pengembangan ekonomi diarahkan pada ekowisata dan pariwisata bahari dengan memanfaatkan potensi mangrove atau bakau, kegiatan nelayan, produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta budaya lokal sebagai daya tarik wisata.

Iftitah mengatakan sejumlah kegiatan yang sejalan dengan rekomendasi tersebut telah berjalan sebelum hasil kajian dipaparkan.

Salah satunya pembangunan menara gardu pandang di Tanjung Banon yang diharapkan dapat menarik kunjungan wisatawan dan membuka peluang usaha masyarakat.

"Nah, kita sedang bangun menara gardu pandang," ujarnya.

Menurut Mentrans, kedatangan pengunjung nantinya berpotensi menciptakan kegiatan ekonomi baru, termasuk usaha makanan, minuman, dan layanan penunjang wisata. Pemerintah juga menaruh perhatian pada penghijauan kawasan dan pemanfaatan air hujan untuk menjawab persoalan lingkungan setempat.

Dalam kesempatan yang sama, peneliti dari TUM Prof. Walter Timo de Vries menjelaskan rekomendasi tersebut disusun berdasarkan pengamatan lapangan dan diskusi dengan warga selama sekitar satu minggu melalui program Summer Course Barelang 2026.

Kegiatan yang melibatkan 20 mahasiswa dan tiga staf TUM itu menghasilkan sejumlah gagasan yang disampaikan oleh empat kelompok kajian, masing-masing mengenai pariwisata, lingkungan, pertanahan dan agroforestri, serta pengembangan komunitas.

Walter menilai pengembangan kawasan tidak cukup hanya melalui penyediaan infrastruktur, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat agar potensi ekonomi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

"Jadi yang kita lihat itu komunitas juga aset di sini, bukan hanya untuk menerima sesuatu, tapi juga untuk membuat sesuatu," ucap Walter.

Ia juga menyoroti perlunya pengintegrasian informasi geospasial karena data dan peta yang dibutuhkan untuk perencanaan kawasan masih tersebar di sejumlah instansi.

Menurut Walter, penggabungan informasi tersebut dapat membantu pemerintah menentukan pemanfaatan lahan, mengidentifikasi persoalan lingkungan, dan menyusun langkah penanganan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Amsakar Achmad menyatakan pemerintah daerah akan memberikan perhatian terhadap rekomendasi hasil kajian tersebut bersama kementerian dan lembaga terkait.

"Empat rekomendasi yang tadi disampaikan akan menjadi atensi serius," ungkap Amsakar.

Ia menjelaskan sejumlah kegiatan yang sejalan dengan rekomendasi itu telah berjalan, antara lain penghijauan kawasan dan pemberdayaan ekonomi warga.

Adapun usulan lainnya masih dalam tahap persiapan dan koordinasi lintas instansi sebelum dapat dilaksanakan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kota Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, Provinsi Bengkulu menargetkan pelaksanaan verifikasi dan validasi terhadap gerai sejumlah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang ada di wilayah tersebut selesai pada akhir Oktober 2026.

Untuk itu, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Bengkulu terus melakukan verifikasi si dan divalidasi terhadap seluruh gerai KDKMP yang ada di wilayah tersebut.

"Dari 25 gerai KKMP yang menjadi sasaran verifikasi dan validasi, sebanyak 18 gerai sudah selesai. Sisanya lagi kita targetkan selesai pada pekan depan, sehingga seluruh proses ini dapat dituntaskan pada Oktober," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Nellawati di Bengkulu, Minggu.

Ia menyebut bahwa proses verifikasi dan validasi tersebut merupakan tahapan penting guna memastikan kesiapan gerai sebelum menjalankan kegiatan operasional.

Sebab, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kondisi fisik bangunan, kelayakan gedung, kelengkapan administrasi, hingga berbagai persyaratan pendukung lainnya.

"Verifikasi dan validasi ini tidak hanya dilakukan untuk memastikan keberadaan bangunan secara fisi. Namun juga untuk melihat apakah gerai tersebut telah memenuhi persyaratan yang diperlukan sebelum beroperasi," ujar dia.

Ia menerangkan bahwa kelayakan bangunan menjadi aspek yang diperiksa agar tempat usaha koperasi dapat digunakan sesuai fungsinya, dan kelengkapan administrasi juga menjadi bagian penting untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan.

Setelah proses verifikasi dan validasi selesai, hasil pemeriksaan akan dilaporkan kepada pemerintah pusat, dan laporan tersebut akan menjadi bagian dari proses rekomendasi bagi gerai yang telah memenuhi persyaratan untuk melanjutkan ke tahap operasional.

"Kita berharap seluruh proses verifikasi dan validasi ini bisa segera selesai. Setelah itu, hasilnya kita laporkan ke pemerintah pusat untuk proses rekomendasi, sehingga gerai yang sudah memenuhi persyaratan dapat segera melanjutkan ke tahap operasional," sebut Nellawati.

Pemerintah berharap dengan adanya pengembangan KKMP dapat berlanjut ke tahap operasional secara bertahap dan keberadaan koperasi tersebut dapat memperluas peluang usaha, mendukung perputaran ekonomi lokal, serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pewarta: Anggi Mayasari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026