Kalau kelapa dalam kan lama, enam sampai tujuh tahun. Jadi kita harus punya varietas baru, tiga tahun sudah bisa berbuah. Jangan sampai kita tertinggal jauh dari Thailand

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan peremajaan perkebunan kelapa seluas 9.000 hektare pada 2027 sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas tanaman yang sudah tua sekaligus memperkuat pasokan bahan baku industri pengolahan kelapa nasional.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan peremajaan perlu disertai pengembangan bibit unggul yang mampu menghasilkan buah lebih cepat agar produktivitas perkebunan rakyat dapat ditingkatkan.

"Kalau kelapa dalam kan lama, enam sampai tujuh tahun. Jadi kita harus punya varietas baru, tiga tahun sudah bisa berbuah. Jangan sampai kita tertinggal jauh dari Thailand," kata Zulhas dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.

Hal tersebut turut disampaikan Menko Pangan dalam kegiatan World Coconut Day 2026 di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (8/10).

Berdasarkan rencana pengembangan kawasan kelapa atau Coconut Area Development Plan 2027, program pemerintah mencakup pengembangan kawasan seluas 51.721 hektare, terdiri atas perluasan areal perkebunan 42.721 hektare dan peremajaan tanaman seluas 9.000 hektare.

Pengembangan kawasan tersebut direncanakan tersebar di sejumlah wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua.

Menurut Zulhas, peningkatan produktivitas menjadi perhatian pemerintah karena sebagian tanaman kelapa Indonesia telah berusia tua, sementara kebutuhan terhadap komoditas tersebut terus berkembang di pasar internasional.

Ia menjelaskan permintaan kelapa kini tidak hanya berasal dari kebutuhan pangan tradisional, tetapi juga dari industri makanan dan minuman yang semakin banyak memanfaatkan produk turunan kelapa.

"Orang sekarang minum kopi nggak pakai susu lagi, sudah pakai kelapa, santan. Itu terjadi di China, Asia, India dan tempat-tempat lain, sehingga kelapa menjadi rebutan," ujar dia.

Zulhas menilai meningkatnya permintaan tersebut perlu diimbangi dengan penguatan produksi dalam negeri agar petani dan industri pengolahan nasional dapat memanfaatkan peluang pasar yang berkembang.

Karena itu, pemerintah menyiapkan pengembangan komoditas kelapa secara menyeluruh, mulai dari penyediaan bibit, perbaikan pengelolaan perkebunan, hingga peningkatan kapasitas industri pengolahan.

Ia mengatakan pengembangan industri hilir diperlukan agar Indonesia tidak hanya mengandalkan penjualan kelapa sebagai bahan baku, tetapi juga dapat menghasilkan produk olahan dengan nilai tambah lebih tinggi.

"Kita harus cepat mengejar, tadi bibit, manajemen perkebunannya, kemudian juga industrinya, pengolahannya," ucapnya.

Menko Pangan menjelaskan pengembangan tersebut melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sesuai dengan peran masing-masing.

Menurut dia, penguatan produksi dan hilirisasi kelapa sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menjadikan perkebunan rakyat sebagai salah satu prioritas pembangunan sektor pertanian.

"Kelapa ini akan menjadi salah satu komoditas utama yang kita kembangkan," tutur Zulhas.

Melalui peremajaan tanaman, pengembangan bibit unggul, dan peningkatan industri pengolahan, pemerintah berupaya memperkuat daya saing kelapa Indonesia sekaligus memperluas manfaat ekonominya bagi masyarakat perkebunan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Operasional Pertamina di FT (Fuel Terminal) Merauke memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional wilayah perbatasan

Jakarta (ANTARA) - Pertamina memperkuat layanan maritim terintegrasi di Merauke melalui peningkatan keselamatan operasi dan keamanan Terminal Khusus guna menjaga keandalan distribusi energi nasional serta mendukung ketahanan energi wilayah timur Indonesia.

Komisaris Utama PT Pertamina International Shipping (PIS) Anwar Saadi mengatakan, operasional PT Pertamina Trans Kontinental di Terminal Khusus Merauke menjadi bagian penting rantai distribusi energi yang terintegrasi dengan Fuel Terminal Merauke.

"Operasional Pertamina di FT (Fuel Terminal) Merauke memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional wilayah perbatasan," kata Anwar terkonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Anwar bersama Komisaris Utama PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) Subagjo Hari Moeljanto serta Direksi PTK melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Terminal Khusus (Tersus) Merauke, yang berada di Fuel Terminal Merauke PT Pertamina Patra Niaga (PPN).

Anwar menyampaikan kehadiran pihaknya untuk merefleksikan perhatian Subholding Integrated Marine Logistics (SH IML) pada aspek keselamatan dan keamanan operasi, sehingga perannya dalam layanan kepelabuhan dapat berjalan optimal.

"Dan pada akhirnya makin memperkuat distribusi energi nasional," ujarnya.

Adapun kegiatan itu juga dihadiri Komisaris PIS Lina Santi, Direktur Operasi PTK Yudi Wibisono, serta Direktur Armada PTK Dewi Susanti. Pada kegiatan ini, turut hadir Fuel Terminal Manager PPN Hirohim.

Anwar menuturkan operasional PTK di Tersus Merauke berada di dalam kawasan Fuel Terminal (FT) Merauke. Karena itu, aktivitas operasi PTK merupakan rantai proses yang tidak terpisahkan dari kegiatan FT Merauke.

"Kegiatan operasi yang saling terintegrasi antar entitas ini mewujudkan kolaborasi yang kuat sebagai one Pertamina," ujarnya.

Ia menekankan lewat kunjungan itu pihaknya memperkokoh kolaborasi dan mendorong optimalisasi operasi, dengan senantiasa memprioritaskan aspek keamanan dan keselamatan.

Komisaris Utama PTK Subagjo Hari Moeljanto mengatakan Merauke menjadi tujuan kunker karena memiliki nilai strategis. Terletak di ujung timur Indonesia, daerah itu menyimbolkan kedaulatan negara, sehingga keberlangsungan energi merupakan salah satu poin penting.

Subagjo menjalankan peran pihaknya dalam layanan kepelabuhanan, termasuk membantu proses sandar atas kapal-kapal pembawa energi di terminal khusus.

"Operasional PTK mendukung proses distribusi migas, menjaga ketaatan pada regulasi, termasuk terpenuhinya standar yang berlaku dengan mengacu pada global best practices," kata Subagjo.

Pada kunjungan kerja tersebut, PIS yang merupakan Subholding Integrated Marine Logostics Pertamina, serta PTK sebagai anak usaha PIS, meninjau langsung kondisi Tersus Merauke serta kesigapan layanan jasa maritim terintegrasi di lokasi tersebut.

Tersus Merauke dikelola oleh PTK, memfasilitasi proses distribusi Fuel Terminal Merauke PPN ke beberapa wilayah sekitar yakni Kabupaten Merauke, Asmat, Boven Digoel (Digul), serta Mappi.

Direktur Operasi PTK Yudi Wibisono menambahkan, kunker yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggambarkan keseriusan Subholding IML dalam memperkuat keandalan operasional dan keselamatan kerja.

“Melalui kunjungan ini, PTK berkomitmen untuk menjalankan operasional yang sesuai regulasi, peralatan dan perlengkapan berstandar tinggi, serta menjunjung tinggi keselamatan,” tambah Yudi.

Pada rangkaian kunjungan kerja di Merauke, Dewan Komisaris dan Direksi juga berkunjung ke Forkompinda setempat, sebagai upaya menjaga keamanan di wilayah kerja maupun lingkungan sekitar Tersus Merauke.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Kami memberikan diskon tiket 20 persen agar masyarakat memiliki kesempatan untuk menikmati agenda Gandrung Sewu dengan biaya perjalanan yang lebih hemat, dan harapannya ini dapat mendorong minat masyarakat untuk berwisata menggunakan kereta api, seka

Banyuwangi (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi (Daop) 9 Jember memberikan diskon tiket hingga 20 persen pada momentum agenda tari kolosal Gandrung Sewu yang akan digelar pada 24 Oktober 2026 di Pantai Marina Boom, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Manajer Hukum dan Humasda PT KAI Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro dalam keterangannya di Banyuwangi, Jumat, menyampaikan bahwa program diskon tiket kereta ini merupakan bentuk dukungan KAI terhadap penyelenggaraan kegiatan pariwisata dan pelestarian budaya daerah.

"Kami memberikan diskon tiket 20 persen agar masyarakat memiliki kesempatan untuk menikmati agenda Gandrung Sewu dengan biaya perjalanan yang lebih hemat, dan harapannya ini dapat mendorong minat masyarakat untuk berwisata menggunakan kereta api, sekaligus mendukung perkembangan pariwisata dan perekonomian daerah," katanya.

Menurut dia, program diskon tiket kereta api itu bisa dimanfaatkan masyarakat membeli tiket mulai 9-25 Oktober 2026, dengan periode keberangkatan kereta api pada 21-25 Oktober 2026.

Ia mengemukakan, potongan harga tiket itu berlaku bagi pelanggan yang naik atau turun di Stasiun Ketapang, Banyuwangi Kota, Rogojampi, Kalisetail dan Kalibaru, selama periode yang telah ditentukan.

"Diskon tiket 20 persen diberikan untuk perjalanan menggunakan kereta api komersial kelas eksekutif dan ekonomi," kata Cahyo.

Ia menambahkan, diskon tidak berlaku untuk kereta kelas Compartment, Luxury, Imperial, Panoramic, serta kereta wisata lainnya, dan potongan harga juga tidak dapat digabungkan dengan tarif reduksi maupun program diskon lainnya.

Tiket promosi dapat dibatalkan atau diubah jadwal perjalanannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan pemesanan tetap bergantung pada ketersediaan kuota.

Cahyo juga mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan sejak dini dan segera memesan tiket sebelum kuota diskon habis.

"Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan promosi ini sebaik-baiknya dengan merencanakan perjalanan lebih awal, dan memastikan tiket telah dipesan melalui aplikasi resmi "Access by KAI", datang ke stasiun lebih awal dari jadwal keberangkatan, serta mengikuti arahan petugas selama berada di stasiun maupun di dalam kereta api," katanya.

Adapun kereta api yang termasuk dalam program diskon itu, yakni KA Blambangan Ekspres relasi Ketapang-Pasar Senen PP, KA Wijayakusuma relasi Ketapang-Cilacap PP, KA Mutiara Timur relasi Ketapang-Surabaya Pasar Turi PP, KA Logawa relasi Ketapang-Purwokerto PP, KA Ijen Ekspres relasi Ketapang-Malang PP, dan KA Sangkuriang relasi Ketapang-Bandung PP.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Semarang (ANTARA) - Sebanyak 1.750 mustahik (penerima zakat) binaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Tengah menerima bantuan modal produktif senilai total Rp5,25 miliar, dengan masing-masing penerima memperoleh Rp3 juta untuk pengembangan usaha.

Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, saat penyerahan simbolis bantuan modal, di Kabupaten Semarang, mengatakan bahwa bantuan modal usaha tersebut tidak cukup hanya disalurkan.

Menurut dia, penggunaannya perlu dikawal agar benar-benar membantu penerima mengembangkan usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi.

Ia mengapresiasi pola Baznas yang tidak berhenti pada pemberian modal, tetapi juga menyediakan pendampingan untuk memantau perkembangan usaha penerima manfaat.

"Pola tersebut dapat menjadi contoh bagi pemerintah dalam mengelola program bantuan modal," kata Gus Yasin, sapaan akrabnya.

Ia berharap bantuan yang diberikan pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, juga disertai pengawasan dan pendampingan.

Dengan demikian, kata dia, dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan usaha dan memberikan dampak nyata bagi penerimanya.

"Ini menjadi 'role model' buat kita seharusnya. Jadi kalau memang ada yang dibantu itu harus ada yang mendampingi, menjadi pengawas, supaya bisa berkembang," katanya.

Ia menilai keberhasilan program bantuan tidak semata-mata diukur dari jumlah dana yang tersalurkan, tetapi juga dari perkembangan usaha penerima.

Bahkan, ia mengapresiasi penerima bantuan Baznas yang kini telah mampu beralih status dari mustahik menjadi muzaki atau orang yang menunaikan zakat.

Sementara itu, Ketua Baznas Jateng Ahmad Darodji menyebutkan program bantuan modal usaha produktif tahun ini menyasar 3.500 mustahik dengan total alokasi Rp10,5 miliar, dengan penyaluran secara bertahap.

Untuk memastikan bantuan digunakan secara produktif, Baznas melibatkan penyuluh agama di kecamatan masing-masing sebagai pendamping yang setiap empat bulan menyampaikan laporan perkembangan usaha yang mereka dampingi.

Dari laporan tersebut, Baznas dapat melihat perubahan yang terjadi, mulai dari penambahan fasilitas usaha hingga peningkatan jumlah pekerja.

Ia mencontohkan ada penerima yang sebelumnya memiliki dua bangku usaha, kemudian berkembang menjadi empat, dan ada pula pelaku usaha yang mampu menambah jumlah pekerja dari tiga menjadi lima orang.

Bahkan, dari hasil kunjungan langsung, kata dia, Baznas menemukan penerima bantuan yang mampu memperoleh keuntungan hingga Rp300 ribu per hari.

"Kalau ingin membuat orang mandiri dan bebas dari kemiskinan, bagi kami ada dua cara, yaitu dilatih punya keterampilan dan diberi modal," katanya.

"Kalau bantuan konsumtif, mungkin beberapa hari sudah habis. Tetapi, kalau produktif, kita beri kail agar mereka berkembang," pungkasnya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) tengah membangun 50 unit rumah transmigran di kawasan Batam, Rempang, dan Galang (Barelang), Kepulauan Riau, pada 2026 disertai pengembangan infrastruktur permukiman dan fasilitas umum untuk mendukung kehidupan masyarakat.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) Kementrans Wibowo Puji Raharjo mengatakan penyiapan hunian dan infrastruktur menjadi bagian penting dalam pengembangan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dengan kegiatan ekonomi masyarakat.

"Kalau kami dari PPKTrans berfokus pada penyiapan fisik kawasan, nanti PEPMT (Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi) pada pengembangan ekonomi, usaha, dan investasi yang akan disiapkan," kata Wibowo dalam Workshop Kehumasan dan Media Gathering Kementrans di Batam, Jumat.

Berdasarkan materi paparan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, pembangunan 50 rumah pada tahun ini merupakan kelanjutan dari pembangunan 200 unit rumah transmigran yang tercatat telah dilaksanakan pada 2025.

Rumah transmigran di kawasan tersebut menggunakan desain tipe 45 sebagai bagian dari penyediaan hunian bagi masyarakat yang mengikuti program transmigrasi lokal.

Selain pembangunan rumah, pekerjaan infrastruktur yang sedang berlangsung pada 2026 mencakup gedung sekolah dasar, jalan lingkungan permukiman, serta penataan gardu pandang dan kawasan sekitarnya.

Pemerintah juga mengembangkan sejumlah fasilitas publik, antara lain alun-alun, amfiteater, lintasan joging, dan ruang terbuka hijau untuk melengkapi sarana penunjang kehidupan masyarakat.

Pekerjaan lainnya meliputi pembangunan sarana dan prasarana mes, seperti jalan lingkungan, drainase, tanggul, dan fasilitas pendukung kelistrikan.

Sementara itu, infrastruktur yang tercatat telah dibangun pada 2025 meliputi mes Trans Patriot sebanyak dua menara dengan kapasitas 120 kamar, tambatan perahu, gedung sekolah dasar tahap pertama, akses jalan menuju dermaga dan tambatan perahu, serta gudang catu pangan.

Wibowo menjelaskan pengembangan kawasan transmigrasi di Rempang juga memperhatikan karakteristik mata pencaharian masyarakat setempat yang berbasis perikanan.

Oleh karena itu, penyediaan tempat tinggal dilengkapi dengan sarana pendukung kegiatan ekonomi, termasuk fasilitas bagi nelayan untuk mempertahankan dan mengembangkan sumber penghidupan mereka.

"Tetapi juga kita menyiapkan ada dermaga, ada kapal, ada cold storage juga di situ bantuan dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan)," ujarnya.

Menurut Wibowo, penyediaan fasilitas tersebut merupakan bagian dari kerja sama lintas kementerian dan lembaga, sehingga pembangunan kawasan tidak hanya berfokus pada tempat tinggal, tetapi juga mendukung kegiatan usaha masyarakat.

Sejalan dengan itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Kementrans Nirwan Ahmad Helmi mengatakan pembangunan kawasan Barelang melibatkan sejumlah instansi pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

"Ada kontribusi dari BP Batam, ada kontribusi dari Kementerian PU (Pekerjaan Umum), ada kontribusi dari ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional), ada kontribusi dari KKP misalnya," kata Nirwan.

Ia menjelaskan pendekatan kolaboratif tersebut diperlukan karena pengembangan kawasan transmigrasi mencakup kebutuhan permukiman, infrastruktur, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pembentukan kegiatan ekonomi yang saling berkaitan.

Lebih lanjut, Wibowo menambahkan pemerintah juga melibatkan perguruan tinggi dalam pendampingan masyarakat agar fasilitas dan potensi ekonomi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

"Nah, sekarang kita juga melibatkan perguruan tinggi untuk membantu mengembangkan sumber daya di kawasan," ucap dia.

Melalui pembangunan infrastruktur dan pendampingan tersebut, Kementrans berupaya mengembangkan kawasan Barelang sebagai permukiman yang didukung fasilitas dasar sekaligus kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga melalui Aviation Fuel Terminal (AFT) Bandara Internasional Lombok (BIL) mendukung kemandirian ekonomi perempuan penenun di Desa Sukarara, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), melalui program Galeri Mina Tenun.

Program ini mengintegrasikan penguatan ekonomi perempuan penenun, pengembangan produk tenun, serta pemanfaatan energi terbarukan untuk mendukung akses air bersih bagi masyarakat.

“Melalui Galeri Mina Tenun, kami berupaya membuka akses ekonomi yang lebih baik bagi perempuan penenun, sekaligus mengembangkan potensi lokal melalui inovasi yang mengintegrasikan budaya dan energi terbarukan,” kata VP Community Involvement Development Pertamina Patra Niaga Dian Hapsari Firasati dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dian menambahkan, pihaknya ingin perempuan penenun memiliki peluang untuk meningkatkan penghasilan dan membangun kemandirian ekonomi, sementara masyarakat juga dapat merasakan manfaat program dalam kehidupan sehari-hari, termasuk melalui dukungan akses air bersih.

Program Mina Tenun berangkat dari tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat Desa Sukarara di mana sebagian purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali ke kampung halaman menghadapi keterbatasan akses terhadap pekerjaan dan sumber penghasilan yang layak.

Di sisi lain, menenun yang menjadi salah satu mata pencaharian keluarga masih menghadapi persoalan nilai jual produk, keterbatasan modal, serta ketergantungan pada pengepul.

Sebelum program berjalan, para penenun di Desa Sukarara menghadapi keterbatasan modal dan posisi tawar dalam menjual hasil produksinya. Sebagian penenun hanya menerima upah sekitar Rp25.000 per lembar kain.

Penjualan melalui pengepul juga membuat pembayaran bergantung pada waktu produk terjual, sehingga perputaran modal untuk membeli bahan baku berikutnya menjadi terbatas.

Melalui Galeri Mina Tenun, para penenun memperoleh akses terhadap bahan baku, motif, dan alat tenun gedogan untuk mendukung proses produksi.

Galeri juga membantu pemasaran dan mempercepat penjualan produk, sekaligus memberikan kepastian pembayaran setelah kain selesai diproduksi tanpa harus menunggu produk terjual kepada konsumen akhir.

Dengan skema tersebut, penghasilan yang diterima penenun kini dapat mencapai minimal sekitar Rp750.000 per lembar setelah memperhitungkan modal kain.

Perubahan ini diharapkan dapat memperkuat pendapatan keluarga, meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan, serta membuka peluang usaha bagi masyarakat yang membutuhkan alternatif mata pencaharian.

Selain itu, program Mina Tenun mengembangkan alat tenun bukan mesin (ATBM) yang dimodifikasi agar gerakan mekanis selama proses menenun dapat menghasilkan energi listrik. Energi yang dihasilkan dimanfaatkan untuk mendukung pengoperasian pompa air dan sistem filtrasi.

Inovasi ini turut didukung oleh pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) melalui bantuan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Pertamina Patra Niaga.

“Bagi kami, inovasi sosial bukan hanya tentang menghadirkan teknologi baru, tetapi memastikan inovasi tersebut menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Dian.

Melalui Mina Tenun, imbuh Dian, aktivitas menenun yang menjadi bagian dari budaya lokal dikembangkan untuk mendukung penghidupan perempuan sekaligus menghadirkan solusi bagi kebutuhan air bersih.

“Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan,” kata Dian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Madiun (ANTARA) - PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan petani di wilayah Madiun Raya dapat memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai alokasi memasuki musim tanam Oktober-Maret dengan jumlah stok sebesar 31.267 ton.

"Madiun Raya merupakan salah satu daerah yang menjadi prioritas di Jawa Timur. Kami menjamin kebutuhan pupuk di Madiun Raya maupun Jawa Timur aman," ujar Regional CEO 3 Pupuk Indonesia Eko Suroso dalam kegiatan "Media Gathering Regional 3" di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Jumat.

Menurut dia stok 31.267 ton tersebut siap ditebus petani terdaftar di Madiun Raya sesuai dengan alokasi yang ditetapkan sehingga petani dapat menjalankan aktivitas musim tanam Oktober-Maret dengan optimal.

"Kami berharap petani memanfaatkan stok pupuk bersubsidi ini dengan baik. Tidak serta merta mengaplikasikan pupuk hanya berdasarkan pengalaman, tapi sesuai kebutuhan tanaman. Dengan demikian alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan pemerintah dapat terserap sesuai kebutuhan. Panennya optimal, kesuburan tanahnya juga terjaga," kata Eko.

Sesuai data, stok wilayah Madiun Raya meliputi Kabupaten/Kota Madiun, Pacitan, Ponorogo, Magetan dan Ngawi per tanggal 7 Oktober 2026 terdiri dari Urea sebanyak 16.433 ton, kemudian NPK Phonska 10.886 ton, NPK Kakao 19 ton, organik Petroganik 3.764 ton, dan ZA 166 ton.

Adapun stok Jawa Timur sendiri mencapai 251.954 ton. Terdiri dari Urea sebanyak 145.489 ton, kemudian NPK Phonska 90.294 ton, NPK Kakao 348 ton, organik Petroganik 11.913 ton, ZA 2.724 ton, dan SP-36 sebanyak 1.187 ton.

Terkait realisasi penyaluran di Madiun Raya, tambahnya, di periode yang sama mencapai 77 persen atau 237.385 ton dari alokasi 306.864 ton. Sedangkan realisasi di Jawa Timur mencapai 78 persen, atau 1.699.530 ton dari alokasi 2.182.522 ton pada tahun 2026.

Terkait sistem tebus paketan yang ada di pasaran, Eko Suroso menambahkan bahwa tidak ada kewajiban bagi petani untuk menebus pupuk dengan sistem paketan. Petani terdaftar mendapatkan alokasi pupuk subsidi sesuai dengan yang tercatat dalam e-RDKK.

Ia menegaskan, petani dapat menebus pupuk bersubsidi sesuai dengan haknya. Keberadaan pupuk organik dalam alokasi, adalah sebagai pelengkap dan dibutuhkan petani dalam rangka menerapkan metode pemupukan berimbang sesuai anjuran pemerintah dalam upaya mewujudkan pertanian berkelanjutan.

"Tidak ada konsep penebusan paketan. Konsepnya adalah bagaimana petani didorong untuk beralih menggunakan pemupukan berimbang," katanya.

Eko berharap kepastian pasokan pupuk dan kemudahan akses dapat meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah Madiun Raya sehingga mendukung terwujudnya swasembada dan ketahanan pangan nasional.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyebut Perpres Nomor 27 Tahun 2026 memberikan kepastian hukum bagi pengemudi ojek online melalui pengaturan ekosistem transportasi berbasis platform digital yang adil, aman, transparan, dan berkelanjutan bagi seluruh pihak.

"Dengan adanya Peraturan Presiden ini dan juga aturan-aturan turunannya, memberikan kepastian kepada rekan-rekan pengemudi ojek online khususnya roda dua. Ini menjawab apa yang menjadi harapan dari teman-teman pengemudi online selama ini," kata Menhub terkonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Adapun pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital sebagai langkah memberikan kepastian hukum bagi pengemudi, perusahaan aplikasi, dan masyarakat pengguna layanan.

Regulasi itu mengatur penyelenggaraan transportasi berbasis platform digital, mencakup layanan transportasi orang serta pengantaran barang dan makanan, dengan prinsip adil, aman, transparan, dan berkelanjutan.

"Pengaturan tentang ojek online, akhirnya Pemerintahan Presiden Prabowo bisa mengeluarkan," ujarnya.

Selaras dengan hal ini, kata Menhub, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan yang mulai berlaku 1 Juli 2026 lalu untuk mengatur penyelenggaraan transportasi orang berbasis platform digital.

Salah satu ketentuan yang diatur adalah biaya layanan aplikasi atau biaya platform paling banyak 8 persen, yang juga telah diadopsi dalam Perpres Nomor 27 Tahun 2026. Ketentuan tersebut memberikan kejelasan mengenai batas biaya layanan aplikasi dalam layanan transportasi orang berbasis platform digital.

“Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden, bahwa pengaturan biaya platform 8 persen itu kami tuangkan di dalam Keputusan Menteri Perhubungan dan juga ada di dalam Perpres tersebut, sehingga ini menjawab apa yang menjadi harapan dari teman-teman online,” tutur Menhub.

Kementerian Perhubungan juga tetap menjalankan kewenangannya dalam mengatur tarif transportasi orang berbasis platform digital, termasuk melalui pedoman biaya jasa layanan transportasi yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan layanan.

Perusahaan aplikasi diwajibkan menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan dalam penetapan biaya jasa layanan transportasi maupun biaya layanan aplikasi.

Pengaturan transportasi berbasis platform digital juga memperkuat hubungan kemitraan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi melalui Perjanjian Kemitraan Platform yang harus disusun secara jelas, adil, transparan, dan mudah dipahami.

Perjanjian tersebut antara lain memuat hak dan kewajiban para pihak, struktur biaya, mekanisme insentif, perlindungan jaminan sosial, akses data transaksi, penggunaan sistem otomatis berbasis algoritma, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian permasalahan.

Bagi pengemudi, kata Menhub, regulasi itu memberikan hak atas informasi yang transparan mengenai biaya jasa layanan transportasi dan biaya layanan aplikasi, perlindungan data pribadi, penjelasan atas penggunaan sistem otomatis berbasis algoritma, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian permasalahan.

Pengemudi juga berhak memperoleh perlindungan jaminan sosial yang paling sedikit mencakup jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Begitu juga kami sebagai pengampu, mengatur mengenai tarif, jadi nanti tarif adalah salah satu referensi yang akan menjadi rujukan, di antaranya Kementerian Komdigi, di dalam melakukan pengaturan mengenai pengangkutan barang dan makanan,” ucap Menhub.

Dari sisi perlindungan konsumen dan penyelesaian permasalahan, perusahaan aplikasi wajib menyediakan pusat layanan pengaduan yang mudah diakses, responsif, transparan, dan terdokumentasi serta memberikan tanggapan paling lambat tujuh hari sejak pengaduan diterima.

Sementara itu, perusahaan aplikasi dan pengemudi wajib menyesuaikan Perjanjian Kemitraan Platform, sistem informasi biaya dan penghasilan, tanda terima transaksi, serta pencatatan masing-masing jenis layanan paling lama enam bulan sejak ketentuan berlaku.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - Badan Pengusahaan (BP) Batam tengah menyiapkan lahan dan perizinan untuk pengembangan industri padat karya guna mengimbangi pertumbuhan investasi pusat data (data center) yang padat modal di Batam, Kepulauan Riau.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan Investasi BP Batam Irfan Syakir Widyasa mengatakan pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kegiatan industri sekaligus membuka peluang penyerapan tenaga kerja di Batam.

"Industri data center yang kita tahu sangat padat modal itu, nah di Batam juga diimbangi dengan berbagai industri padat karya," kata Irfan dalam Workshop Kehumasan dan Media Gathering Kementerian Transmigrasi di Batam, Kepulauan Riau, Jumat.

Ia menjelaskan masuknya investasi pusat data menunjukkan semakin beragamnya sektor industri di Batam.

Namun, pengembangan industri yang membutuhkan banyak tenaga kerja juga menjadi perhatian agar pertumbuhan investasi dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Menurut dia, sejumlah kawasan industri yang diproyeksikan mendukung pengembangan tersebut masih berada dalam tahap persiapan, terutama terkait penyediaan lahan dan penyelesaian perizinan.

"Nah, hanya saja yang padat karyanya ini masih proses penyiapan lahan, perizinan, dan penyiapan-penyiapan," ujarnya.

Irfan menyebut pengembangan kawasan industri berskala besar tidak hanya berpusat di Rempang Eco-City, tetapi juga mencakup sejumlah wilayah lain di Batam.

"Tidak hanya Rempang Eco-City, ada yang sama besarnya nanti di Galang, Galang Gesek, lalu di Pulau Tanjung Sauh sama besarnya, di Pulau Setokok sama besarnya," ungkap Irfan.

Ia mengatakan pengembangan industri juga berlangsung melalui perluasan kawasan yang sudah ada, sehingga pertumbuhan kegiatan usaha tidak hanya mengandalkan pembukaan lokasi investasi baru.

"Kawasan-kawasan industri di Batam yang besar-besar itu sudah ekspansi menambah lokasi," katanya.

Irfan memperkirakan sejumlah kawasan industri yang tengah dikembangkan tersebut akan mengalami pertumbuhan signifikan dalam satu hingga tiga tahun mendatang.

Meski demikian, ia belum merinci jenis industri yang akan beroperasi di masing-masing lokasi, besaran investasi yang disiapkan, maupun perkiraan jumlah tenaga kerja yang dapat terserap.

Menurut Irfan, kesiapan kawasan menjadi salah satu faktor penting dalam menarik investasi, mencakup ketersediaan infrastruktur, kepastian tata ruang, kemudahan perizinan, serta dukungan sumber daya manusia.

Dalam paparannya, ia menyebut Batam telah memiliki 31 kawasan industri, empat kawasan ekonomi khusus (KEK), dan tiga proyek strategis nasional (PSN) yang menjadi bagian dari ekosistem pengembangan investasi.

Keberadaan kawasan tersebut melengkapi kegiatan ekonomi Batam yang mencakup industri manufaktur, galangan kapal, logistik, dan sektor digital, termasuk pengembangan pusat data.

Irfan juga menyampaikan bahwa realisasi investasi Batam pada 2025 mencapai Rp69,3 triliun, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp60 triliun.

Selain perluasan kawasan industri, BP Batam menempatkan penyiapan tenaga kerja sebagai salah satu faktor utama dalam meningkatkan daya saing investasi.

Menurut dia, ketersediaan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan industri dan sertifikasi kompetensi menjadi bagian dari arah pengembangan Batam ke depan.

"Jadi ke depan Batam akan promosi bahwa kalau perusahaan buka di Batam, kita siap talent-nya, siap human resource-nya yang tersertifikasi, yang berstandar internasional," ucapnya.

Terkait pengembangan Rempang Eco-City, Irfan mengatakan BP Batam juga bekerja sama dengan Kementerian Transmigrasi dalam penyiapan masyarakat, termasuk pemetaan potensi, minat, dan keterampilan warga untuk mendukung kegiatan ekonomi di kawasan tersebut.

Melalui pengembangan industri padat karya dan penyiapan sumber daya manusia, BP Batam berharap pertumbuhan investasi dapat diikuti perluasan kesempatan kerja serta peningkatan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Lombok Tengah, NTB (ANTARA) - Penjualan tiket MotoGP 2026 di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat sudah habis terjual untuk seluruh kategori, termasuk tiket premium royal box.

"Secara komersial, tiket itu sudah habis "sold out". Ini situasi yang cukup baik. Sampai saat ini masih banyak orang yang mau beli, tetapi setelah kami cek ke tim ticketing, tiket sudah tidak tersedia di semua kategori," ungkap Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia Troy Reza Warokka di Mandalika, Jumat.

Troy mengatakan, tingginya permintaan tiket menjadi sinyal positif bagi penyelenggaraan MotoGP Mandalika tahun ini. Bahkan tingginya animo penonton tidak hanya terlihat dari kategori tiket reguler, tapi tiket premium seperti royal box justru menjadi salah satu kategori yang paling cepat habis terjual, juga permintaan terhadap fasilitas VIP juga cukup tinggi.

"Royal box sudah pasti habis. Justru yang mahal itu malah cepat habis. Dari situ kita melihat bahwa secara ekonomi cukup bagus. Orang mau datang ke Mandalika dan sudah memperhitungkan perjalanan mereka, baik menggunakan pesawat maupun kapal laut," terangnya.

Troy menyatakan, penjualan tiket telah dibuka sejak Juni 2026 melalui sejumlah mekanisme, termasuk program early bird. Indikasi tingginya minat masyarakat sebenarnya sudah terlihat sejak tiket promo tersebut habis hanya dalam waktu sekitar satu minggu.

Namun, pihak penyelenggara sempat berhati-hati dalam membaca tren tersebut karena penjualan awal dinilai bisa dipengaruhi harga promo.

"Ternyata sampai seterusnya penjualannya bagus. Kami cukup kerepotan dengan permintaan VIP tent. Jadi, ini bukan hanya karena tiket murah, tetapi memang ada antusiasme masyarakat untuk datang," kata Troy.

Troy menegaskan, tingginya minat penonton dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satunya adalah kehadiran Marc Marquez yang selalu menjadi magnet bagi penggemar MotoGP di berbagai negara.

Kedatangan Marquez ke Mandalika turut meningkatkan perhatian publik terhadap balapan tahun ini. Antusiasme penggemar terhadap pembalap dunia tersebut dinilai berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap penjualan tiket.

"Semua orang penasaran dengan kedatangan Marquez. Saya melihat dia sangat siap dan percaya diri. Saya yakin penggemar Marquez di seluruh dunia menunggu balapan ini, bukan hanya di Indonesia," tutur Troy.

Selain persaingan di lintasan, rangkaian hiburan di luar balapan juga menjadi daya tarik tersendiri. Penyelenggara menghadirkan Mandalika Street Food Festival dan festival musik Energizing Indonesia yang diramaikan sejumlah musisi nasional, seperti Agnez Mo, Judika, D'Masiv, Ungu, hingga musisi lainnya.

Troy menilai, kombinasi balapan kelas dunia dan hiburan tersebut memberikan pengalaman lebih bagi penonton. Masyarakat tidak hanya datang untuk menyaksikan aksi para pembalap, tetapi juga menikmati beragam pertunjukan yang disiapkan penyelenggara.

Troy menegaskan, Meski permintaan masih tinggi, penyelenggara memastikan tidak akan menambah kuota tiket. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan kapasitas sirkuit dan ketentuan penyelenggaraan.

Dia mengatakan, tim ticketing masih melakukan kalkulasi akhir untuk memastikan angka penjualan di masing-masing kategori sebelum diumumkan secara resmi.

"Kita tidak akan menambah tiket karena harus menyesuaikan dengan kapasitas dan segala macam. Kalau tiket sudah habis, kami akan memberikan informasi sebaik-baiknya kepada masyarakat yang masih ingin membeli," tegas Troy.

Sementara, jumlah penonton yang hadir selama tiga hari penyelenggaraan belum diumumkan. Troy menjelaskan, data resmi jumlah penonton akan dihitung berdasarkan rekapitulasi selama akhir pekan dan disampaikan setelah memperoleh konfirmasi dari Dorna.

"Biasanya jumlah penonton dihitung di akhir, setelah tiga hari. Yang menghitung bukan kami, tetapi Dorna," ujarnya.

Troy pun mengapresiasi dukungan masyarakat dan media yang turut membangun antusiasme terhadap MotoGP Mandalika 2026. Ia berharap atmosfer positif tersebut terus terjaga hingga rangkaian balapan berakhir.

Menurutnya, tingginya permintaan tiket juga menunjukkan besarnya dukungan penggemar terhadap para pembalap, termasuk pembalap Indonesia yang berlaga di kelas Moto2 Mario Aji dan Moto3 Veda Ega Pratama.

"Siapa pun yang membeli tiket hari ini, itu positif. Artinya, mereka ingin memberikan dukungan kepada pembalap yang mereka idolakan. Kita patut berbangga karena ternyata memiliki pendukung yang militan, yang bersedia datang jauh-jauh sampai ke Mandalika," katanya.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Kementerian Pertanian menyalurkan bantuan sebanyak 2.640 rol mulsa kepada 64 kelompok tani di Kabupaten Aceh Tengah untuk pengembangan usaha pertanian.

"Bantuan ini merupakan bagian dari dukungan pemerintah pusat untuk membantu petani, terutama dalam pemulihan dan pengembangan usaha pertanian pascabencana," kata Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga dalam keterangan diterima di Banda Aceh, Jumat.

Di sela-sela penyerahan bantuan mulsa pertanian dari Kementerian Pertanian secara simbolis kepada kelompok tani, ia menjelaskan bantuan tersebut harus dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung kegiatan pertanian.

"Kelompok tani harus tetap bersatu dan menyampaikan kebutuhan di lapangan agar dapat kita tindak lanjuti bersama," kata Haili Yoga.

Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendorong dukungan sektor pertanian lainnya. Selain mulsa, bantuan bibit cabai masih dalam proses pengiriman, sementara kebutuhan bibit kopi dan komoditas lainnya akan diusulkan sesuai kebutuhan petani.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang selalu hadir membantu masyarakat, khususnya petani di Aceh Tengah," katanya.

Plt. Kepala Dinas Pertanian Aceh Tengah, Iwan Sejahtera, menjelaskan bahwa bantuan disalurkan berdasarkan usulan calon petani dan calon lokasi (CPCL) yang dihimpun dari kelompok tani di setiap kecamatan. Data tersebut menjadi dasar penentuan penerima dan distribusi bantuan.

Ia menyebutkan Kecamatan Jagong Jeget menjadi salah satu penerima dengan alokasi terbesar, yakni 1.048 rol mulsa untuk 44 kelompok tani.

Pemerintah daerah berharap bantuan tersebut dapat mendukung kegiatan budidaya dan meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Dinas Pertanian Aceh Tengah juga melaporkan sejumlah alat dan mesin pertanian telah tiba, termasuk lima unit alat pertanian jenis combine dan sembilan unit alat pertanian lainnya yang dipersiapkan untuk mendukung kegiatan kelompok tani.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berharap dukungan bantuan pertanian tersebut dapat memperkuat usaha tani, meningkatkan produktivitas, dan membantu pemulihan ekonomi masyarakat.

"Penyaluran bantuan akan terus diikuti dengan pendataan dan koordinasi agar program pemerintah tepat sasaran serta sesuai kebutuhan petani di setiap kecamatan," katanya.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kita tidak tergesa-gesa juga melakukan penempatan. Kita evaluasi-evaluasi dulu, kita tidak ingin mengulang (kesalahan)

Batam (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) telah mengevaluasi pelaksanaan penempatan transmigran untuk mencegah terulangnya persoalan warga yang meninggalkan kawasan transmigrasi akibat ketidakjelasan lahan usaha dan keterbatasan infrastruktur.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Kementrans Nirwan Ahmad Helmi mengatakan pemerintah lebih mengutamakan kesiapan lokasi dan kepastian sumber penghidupan sebelum menempatkan peserta transmigrasi.

"Kita tidak tergesa-gesa juga melakukan penempatan. Kita evaluasi-evaluasi dulu, kita tidak ingin mengulang (kesalahan)," kata Nirwan dalam Workshop Kehumasan dan Media Gathering Kementerian Transmigrasi di Batam, Kepulauan Riau, Jumat.

Ia menjelaskan evaluasi tersebut dilakukan setelah pemerintah sebelumnya menemukan sejumlah kawasan transmigrasi yang ditinggalkan penghuninya karena lahan usaha belum jelas dan kondisi infrastruktur tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, persoalan terbesar bukan semata-mata ketersediaan rumah, melainkan kepastian lahan yang dapat dikelola sebagai sumber pendapatan setelah bantuan awal dari pemerintah berakhir.

"Lahannya tidak jelas ini, kenapa mereka pergi? Biasanya itu problemnya," ujarnya.

Nirwan menuturkan sebelumnya, terdapat transmigran yang kesulitan mengembangkan usaha karena tidak mengetahui secara pasti lokasi lahan yang dialokasikan kepada mereka.

Kondisi itu semakin berat ketika sarana pendukung kegiatan ekonomi di kawasan belum memadai saat itu.

Sebaliknya, ia mencontohkan pengalaman di salah satu kawasan transmigrasi yang masyarakatnya tetap bertahan meskipun menghadapi jalan rusak dan belum menikmati layanan listrik selama sekitar 20 tahun.

Menurut dia, warga di kawasan tersebut mampu mengembangkan perkebunan kelapa sawit karena memiliki kepastian atas lahan seluas dua hektare.

Hasil usaha tersebut bahkan memungkinkan masyarakat bergotong royong membiayai sambungan listrik dan memperbaiki jalan.

"Mereka bertahan karena lahannya clear. Mereka punya kebun sawit, mereka punya lahan 2 hektare, sehingga masyarakatnya bahkan bisa patungan membiayai sambungan listrik kemudian juga memperbaiki jalan," ujarnya.

Pengalaman itu, menurut Nirwan, menunjukkan bahwa kepastian lahan usaha menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan transmigrasi karena memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk membangun penghidupan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementrans Wibowo Puji Raharjo mengatakan persoalan penempatan juga berkaitan dengan ketidaksesuaian keterampilan peserta dan jenis kegiatan ekonomi di lokasi tujuan.

Ia mencontohkan adanya peserta yang sebelumnya tidak memiliki pengalaman bertani, tetapi mengikuti transmigrasi karena berharap memperoleh rumah, lahan usaha, dan bantuan pangan selama masa awal penempatan.

"Itu memang ada trans yang tidak berbasis pertanian. Ternyata setelah kita teliti, dia mohon maaf ya, ini tidak membandingkan profesi, selama ini tukang ojek, enggak pernah pegang cangkul," ungkap Wibowo.

Menurut Wibowo, bantuan pangan diberikan selama satu tahun untuk kawasan berlahan kering dan satu setengah tahun untuk kawasan berlahan basah.

Persoalan dapat muncul setelah bantuan tersebut berakhir apabila peserta belum mampu mengembangkan usaha yang menghasilkan pendapatan.

Dalam sejumlah kasus, transmigran kemudian meninggalkan lokasi dan mengalihkan lahan melalui transaksi di bawah tangan, sehingga menimbulkan persoalan administrasi pertanahan bagi penghuni berikutnya.

"Biasanya terus dijual di bawah tangan," ucap Wibowo.

Ia menjelaskan sertifikat yang terbit beberapa tahun kemudian masih dapat tercatat atas nama transmigran awal.

Akibatnya, pihak yang memperoleh lahan melalui transaksi tersebut menghadapi kesulitan untuk mendapatkan sertifikat atas namanya sendiri.

Wibowo mengatakan penyelesaian persoalan pemindahtanganan lahan tersebut menjadi bagian dari program Trans Tuntas, yang diarahkan untuk memperbaiki kepastian hukum dan penataan pertanahan di kawasan transmigrasi.

Dalam kesempatan yang sama, Nirwan menambahkan bahwa pemerintah tidak hanya menyiapkan pendekatan baru dalam penempatan transmigran, tetapi juga tetap bertanggung jawab menyelesaikan persoalan yang muncul dari pelaksanaan program sebelumnya.

"Makanya TransTuntas itu adalah satu program kita untuk menyelesaikan tugas tanggung jawab kita terhadap persoalan yang lama ini," tutur Nirwan.

Berdasarkan data Kementrans pada Februari 2026, pemerintah merencanakan penempatan 115 kepala keluarga (KK) melalui program Trans Lokal sepanjang tahun ini, terdiri atas 100 KK di kawasan transmigrasi Barelang, Batam, Kepulauan Riau, dan 15 KK di kawasan Torire, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

Pada Mei 2026, Kementrans memfokuskan revitalisasi pada 45 kawasan prioritas dari 154 kawasan transmigrasi.

Program tersebut diarahkan untuk memperkuat infrastruktur, menyelesaikan persoalan pertanahan, dan mengembangkan potensi ekonomi kawasan.

Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada September 2026, Kementrans juga menetapkan target penyelesaian 29 kasus tumpang tindih lahan transmigrasi pada 2027 melalui program Trans Tuntas.

Lebih lanjut, Nirwan menegaskan bahwa kini keberhasilan transmigrasi tidak lagi hanya diukur dari jumlah peserta yang ditempatkan, tetapi juga dari kemampuan kawasan menciptakan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Makanya sebetulnya bukan hanya redistribusi manusia, tetapi penciptaan nilai tambah," kata dia.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026