Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menegaskan pentingnya transformasi ekonomi kehutanan untuk memastikan kelestarian hutan memberikan nilai ekonomi yang nyata, terukur, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Wamenhut dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan upaya itu dilakukan dengan mengoptimalkan potensi biodiversitas dan jasa ekosistem, termasuk perdagangan karbon, sebagai bagian dari pengembangan ekonomi hijau Indonesia.

“Tugas kita bukan sekadar melindungi hutan. Tugas kita adalah membuat nilai hutan yang lestari terlihat, terukur dan terbayar, serta lebih menyejahterakan masyarakat sekitar,” ujar Rohmat.

Ia menjelaskan, hutan akan lebih terjaga apabila pengelolaan yang lestari mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan perusakan atau konversi hutan.

“Oleh karena itu, transformasi ekonomi kehutanan perlu diarahkan dari pendekatan yang bertumpu pada satu komoditas menjadi ekonomi bentang alam yang menghargai seluruh potensi hutan, mulai dari hasil hutan kayu dan bukan kayu hingga biodiversitas dan jasa ekosistem,” katanya.

Wamenhut mengatakan salah satu peluang strategis dalam transformasi ekonomi kehutanan adalah pengembangan nilai ekonomi karbon.

“Hutan, lahan gambut, dan mangrove memiliki peran penting dalam menyerap dan menyimpan karbon sekaligus menjaga fungsi ekologis yang mendukung kehidupan masyarakat,” ujar dia.

Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat kerangka kebijakan perdagangan karbon sektor kehutanan.

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca menjadi salah satu landasan kebijakan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan.

Kebijakan tersebut, lanjut Rohmat, membuka peluang perdagangan karbon yang lebih luas, termasuk melalui mekanisme pasar karbon sukarela (voluntary carbon market).

“Skema ini dapat diakses oleh pihak swasta, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), petani hutan rakyat, dan masyarakat hukum adat sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Wamenhut.

Hingga saat ini, Menteri Kehutanan telah menerbitkan persetujuan bagi unit karbon yang memenuhi persyaratan penerbitan sertifikat karbon internasional melalui skema non-Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (non-SPE-GRK), dengan volume lebih dari 31,7 juta ton CO2e.

Cakupan tersebut terdiri atas tiga unit karbon Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), serta satu unit karbon perhutanan sosial berupa hutan desa di Provinsi Jambi yang melibatkan lebih dari 900 kepala keluarga.

Pengembangan perdagangan karbon pun diharapkan menjadi bagian dari upaya menjaga hutan sekaligus menciptakan manfaat ekonomi.

“Dengan tata kelola yang kuat dan integritas lingkungan yang terjaga, nilai karbon dapat membuka peluang pembiayaan bagi perlindungan, restorasi, dan pengelolaan hutan lestari,” kata Rohmat.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Sabtu, 09.13 WIB naik Rp20.000 ke angka Rp2.592.000 dari semula Rp2.572.000 per gram, dengan harga beli kembali (buyback) turut naik ke Rp2.401.000 per gram.

Harga emas batangan Antam itu sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

- Harga emas 0,5 gram: Rp1.346.000.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp2.592.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp5.124.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp7.661.000.

‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp12.735.000.

‎- ⁠Harga emas 10 gram: Rp25.415.000.

‎- Harga emas 25 gram: Rp63.412.000.

‎- ⁠Harga emas 50 gram: Rp126.745.000.

‎- ⁠Harga emas 100 gram: Rp253.412.000.

‎- ⁠Harga emas 250 gram: Rp633.265.000.

‎- ⁠Harga emas 500 gram: Rp1.266.320.000.

‎- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp2.532.600.000.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berkomitmen untuk mengasah kompetensi (skill) penyandang disabilitas melalui Balai Latihan Kerja Khusus Disabilitas sebagai bekal yang dibutuhkan di dunia kerja.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas merupakan hak warga negara yang perlu diwujudkan melalui akses kerja yang setara dan penilaian berdasarkan kompetensi.

“Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, karena itu adalah amanat konstitusi kita,” kata Menaker.

“Kita ingin mengubah kondisi hopeless saudara-saudara disabilitas menjadi harapan dan senyum nyata, di mana kehadiran mereka di tempat kerja tidak boleh menjadi beban tetapi memberi nilai tambah,” ujar dia menambahkan.

Menurut Yassierli, keterampilan yang diasah melalui pelatihan menjadi bekal bagi penyandang disabilitas untuk memasuki dunia kerja.

Oleh karena itu, perusahaan diharapkan merekrut pekerja berdasarkan kemampuan dan keahlian, bukan atas dasar rasa kasihan.

“Keahlian inilah yang kami asah di balai pelatihan agar perusahaan merekrut mereka berdasarkan kompetensi, bukan rasa kasihan yang justru memicu rasa tidak nyaman,” ujar dia.

Untuk memperluas kesempatan kerja yang setara, pemerintah telah menetapkan kewajiban bagi perusahaan dan instansi pemerintah untuk mempekerjakan penyandang disabilitas.

Ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mewajibkan perusahaan swasta mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pekerjanya.

Sementara itu, instansi pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas.

Selain membuka kesempatan kerja, perusahaan dan instansi pemerintah perlu menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari perundungan (bullying) dan pengucilan.

“Dengan demikian, penyandang disabilitas dapat bekerja dan berkontribusi sesuai kompetensinya,” kata Menaker Yassierli.

Di sisi lain, pelatihan Balai Latihan Kerja Khusus Disabilitas mencakup sejumlah bidang, mulai dari operasional call center, menjahit, hingga barista.

Balai ini juga menjadi percontohan fasilitas pendukung dan teknologi asistif untuk mendukung terciptanya lingkungan kerja yang inklusif.

Fasilitas yang disimulasikan mencakup teknologi pemandu suara (voice assistant) dan tampilan huruf Braille.

Lebih lanjut ia mengatakan fasilitas aksesibilitas tersebut diharapkan membantu penyandang disabilitas menjalankan aktivitas kerja sesuai kebutuhan mereka.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Lanskap pasar kerja dan persaingan bagi lulusan baru (fresh graduate) kini tak dipungkiri sangat ketat. Mencari dan memiliki pekerjaan formal pertama semakin berat dan melelahkan bagi para angkatan kerja baru ini.

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) mencatat pada 2025 bahwa perguruan tinggi setiap tahun meluluskan sekitar 1,26 juta sarjana.

Dari data ini, rasanya terdapat anomali yang perlu dicermati. Di balik cukup tingginya angka lulusan sarjana per tahunnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat per Mei 2026, jumlah lulusan perguruan tinggi atau sarjana yang menganggur di Indonesia mencapai 1,3 juta orang, atau sekitar 14,3 persen dari total pengangguran terbuka.

Fenomena ini menunjukkan tingginya jumlah lulusan baru setiap tahun tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja formal.

Tidak hanya adanya kesenjangan antara kedua faktor tersebut, persyaratan rekrutmen yang semakin tinggi juga menjadi tantangan bagi para lulusan baru.

Pemberi kerja semakin menuntut kualifikasi atau persyaratan rekrutmen yang lebih tinggi untuk pekerjaan yang sebelumnya tidak mensyaratkan hal tersebut.

Salah satu persyaratan yang rasanya kian umum dalam rekrutmen saat ini, adalah tuntutan bagi para lulusan baru untuk memiliki pengalaman bekerja, terutama di bidang pekerjaan yang mereka minati atau ingin dituju.

Perubahan ini tidak hanya menuntut para angkatan kerja muda untuk mencicipi dunia kerja sebelum mereka lulus, tapi juga mengajak pemerintah, dunia akademik, dan dunia industri berkolaborasi untuk membuka akses tersebut, hingga bahkan memperluas kesempatan pekerjaan formal pertama bagi jutaan sarjana baru.

Program magang pun menjadi salah satu hal esensial yang kian didorong perguruan tinggi dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan industri.

Mulai dari kuliah kerja nyata (KKN), serta praktik kerja lapangan (PKL) yang umumnya diwajibkan bagi mahasiswa tingkat akhir dengan durasi 1 hingga 3 bulan sebagai salah satu syarat kelulusan.

Upaya ini pun terus bertransformasi, termasuk Magang Nasional (MagangHub) yang sudah berjalan per Oktober tahun lalu.

Batu loncatan

Sejak diperkenalkan tepat satu tahun yang lalu, program Magang Nasional mendapatkan animo yang cukup besar dari para fresh graduate perguruan tinggi Indonesia.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, pada angkatan pertama atau pelaksanaan Magang Nasional sepanjang tahun 2025, total peserta yang lolos seleksi dan mengikuti program ini adalah sebanyak 102.696 orang, melampaui target awal pemerintah yang ditetapkan sebanyak 100.000 peserta.

Kemnaker juga mengatakan, Magang Nasional yang pada tahun keduanya menargetkan 150 ribu peserta, diharapkan mampu memberikan batu loncatan bagi para lulusan baru dalam menghadapi situasi ketika lowongan kerja mensyaratkan pengalaman, sementara mereka belum memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pengalaman tersebut.

Program ini memberikan ruang bagi lulusan perguruan tinggi untuk memperoleh pengalaman kerja nyata selama enam bulan, mendapat bimbingan dari mentor, memahami budaya kerja, mengasah kompetensi teknis dan nonteknis, serta membangun portofolio dan jejaring profesional.

Dengan pengalaman tersebut, peserta diharapkan tidak hanya lebih siap mencari kerja, tetapi juga lebih siap bertahan, beradaptasi, dan berkembang di tempat kerja.

Kemnaker mencatat, pada pelaksanaan sebelumnya, sekitar 30 persen peserta telah mendapatkan tawaran pekerjaan setelah program berakhir.

Selain itu, sekitar 34 persen peserta belum mendapatkan tawaran resmi, tetapi sudah terdapat indikasi atau peluang untuk ditawarkan bekerja, sementara sekitar 36 persen belum mendapatkan tawaran kerja.

Dari peserta yang mendapatkan tawaran kerja, sektor yang paling banyak menyerap antara lain sektor keuangan sebesar 23,4 persen, perdagangan besar/wholesale trade sebesar 17,9 persen, manufaktur sebesar 16,5 persen, dan kesehatan sebesar 10,3 persen.

Ke pekerjaan formal

Terlepas dari pencapaian positif program Magang Nasional secara keseluruhan, penting pula untuk menyadari bahwa magang secara umum merupakan hal yang bersifat temporer.

Magang merupakan sebuah ruang belajar bagi angkatan kerja muda, dengan beban kerja dan imbalan yang berbeda dengan pekerja formal.

Jika berselancar di sejumlah job portal, tidak jarang yang dibuka oleh perusahaan kini adalah lowongan internship (di luar MagangHub), alih-alih lowongan pekerjaan tetap.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan dunia usaha/industri untuk memberikan batasan yang jelas—mulai dari persyaratan yang membedakannya dari hubungan kerja biasa, beban dan durasi pelatihan, serta hak yang didapatkan peserta.

Jangan sampai hal ini menjadi celah bagi perusahaan nakal untuk mengubah pekerjaan tetap dengan tenaga kerja murah melalui kedok magang.

Pemerintah menyadari hal tersebut. Kemnaker telah menegaskan bahwa kepastian dalam pemagangan kini diatur dengan jelas dalam Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan.

“Pemagangan bukan untuk menggantikan pekerja dengan tenaga murah,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli.

Selain kejelasan dan pelindungan pemagangan, pekerjaan selanjutnya adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja yang lebih luas lagi agar para angkatan kerja muda tidak kesulitan mengakses pekerjaan formal dan tidak menganggur di usia produktif.

UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga memastikan pelindungan bagi pencari kerja.

Pencari kerja mendapatkan akses terhadap informasi pasar kerja yang lebih terbuka, sementara kewajiban pelaporan lowongan kerja juga turut diperkuat untuk mencegah percaloan, penipuan, dan lowongan kerja fiktif.

Indonesia memiliki visi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui bonus demografi yang begitu tinggi. Visi tersebut idealnya dapat dituju dengan menjaga generasi mudanya untuk tidak takut bermimpi besar dan memberikan bekal lewat peningkatan kompetensi dan akses berkarier.

Melalui program magang yang berkualitas, baik melalui Magang Nasional maupun program-program pemagangan lainnya, ditambah perluasan akses kerja yang inklusif, kita tidak hanya membekali generasi muda dengan keterampilan praktis serta kesiapan mental di dunia profesional, tetapi juga membuka jalan menuju terciptanya sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan dunia industri harus terus diperkuat guna memastikan setiap anak muda mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang, mandiri, dan pada akhirnya berkontribusi bagi ekonomi negeri.

Copyright © ANTARA 2026

Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) di sejumlah destinasi wisata Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menembus angka 113 ribu orang sejak Januari hingga September 2026.

"Air terjun yang membentang di antara tebing hijau Tumpak Sewu menjadi salah satu daya tarik alam Lumajang yang menjangkau wisatawan hingga pasar internasional," kata Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang Yuli Annisa Haryono dalam keterangannya yang diterima di Lumajang, Sabtu.

Sejak Januari hingga akhir September 2026, Kabupaten Lumajang mencatat 113.642 kunjungan wisatawan mancanegara ke sejumlah destinasi wisata dengan Air Terjun Tumpak Sewu sebagai penyumbang terbesar yakni sebanyak 96.334 kunjungan wisatawan mancanegara, atau sekitar 84,8 persen dari keseluruhan kunjungan wisman yang dilaporkan.

"Capaian tersebut menempatkan Tumpak Sewu sebagai destinasi dengan kontribusi terbesar dalam data kunjungan wisatawan mancanegara Lumajang hingga September 2026," ujar dia.

Daya tarik Tumpak Sewu terletak pada panorama air terjun yang dikelilingi tebing dan vegetasi hijau. Lanskap alamnya memberikan pengalaman visual yang khas dan menjadi salah satu kekuatan pariwisata Lumajang untuk menarik perhatian pengunjung dari luar negeri.

"Selain Tumpak Sewu, sejumlah destinasi lain juga tercatat menerima kunjungan wisatawan mancanegara. Kapas Biru mencatat 16.208 kunjungan, Air Terjun Kapas Biru sebanyak 891 kunjungan, B29 sebanyak 91 kunjungan, dan Ranu Regulo sebanyak 66 kunjungan," katanya.

Data tersebut memperlihatkan bahwa kunjungan wisman ke Lumajang masih sangat terkonsentrasi pada Tumpak Sewu. Sementara itu, destinasi lainnya memiliki angka kunjungan yang jauh lebih kecil sehingga promosi dan pengembangan daya tarik destinasi lain masih menjadi peluang untuk memperluas pilihan perjalanan wisatawan.

Ia mengatakan capaian kunjungan hingga September sebagai bagian dari perkembangan pemasaran pariwisata daerah. Potensi destinasi yang dimiliki Lumajang dinilai perlu terus diperkenalkan kepada pasar yang lebih luas.

"Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang terus memperkuat promosi dan pemasaran destinasi. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya mendukung pertumbuhan kunjungan, tetapi juga memperluas manfaat pariwisata bagi masyarakat dan pelaku usaha di sekitar kawasan wisata," ujar dia.

Bagi Lumajang, lanjut dia, tingginya kunjungan wisatawan mancanegara menjadi peluang untuk memperkuat promosi wisata alam sekaligus mendorong agar manfaat ekonomi pariwisata dapat dirasakan lebih luas, sehingga pengembangan destinasi lain dan keterlibatan pelaku usaha lokal menjadi bagian penting agar potensi tersebut tidak hanya bertumpu pada satu tujuan wisata.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah mengkaji aturan tarif batas bawah (TBB) angkutan logistik di darat untuk menjaga keberlanjutan operasional perusahaan logistik serta mencegah perang harga yang berdampak pada aspek keselamatan.

Menurut Dudy, pendekatan utama dalam penyusunan tarif batas bawah adalah aspek keselamatan karena pengaturan tersebut bertujuan memastikan perusahaan memiliki kemampuan membiayai kebutuhan operasional kendaraan.

"Pengaturan mengenai keselamatan inilah yang menjadi dasar pertimbangan kita untuk mengeluarkan penetapan atau pemberlakuan tarif batas bawah (TBB) di angkutan darat. Pendekatannya kepada keselamatan," kata Menhub dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Jumat.

Dudy menjelaskan penyiapan tarif batas bawah agar perusahaan angkutan barang tidak menurunkan harga layanan secara ekstrem hingga mengabaikan pemeliharaan kendaraan, termasuk penggantian komponen penting seperti ban.

Ia menilai persaingan harga yang tidak terkendali dapat mendorong praktik angkutan berisiko karena perusahaan berupaya menekan biaya operasional tanpa mempertimbangkan standar keselamatan dalam distribusi logistik di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun komponen pembentukan tarif nantinya akan dihitung mencakup berbagai kebutuhan operasional seperti biaya perawatan kendaraan, asuransi, pegawai, hingga kebutuhan lain agar usaha angkutan berjalan berkelanjutan dengan memenuhi aspek keselamatan.

Menurut dia, tarif batas bawah bukan bertujuan mengatur keuntungan berlebihan, melainkan memberikan batas minimum agar pelaku usaha tidak mengorbankan keselamatan demi mendapatkan harga angkut murah di berbagai daerah Indonesia nantinya.

Dudy menggambarkan persaingan angkutan logistik darat melalui contoh pemilik barang dengan volume 1 juta ton yang mencari perusahaan angkutan untuk mengirimkan muatannya.

Tanpa pengaturan tarif batas bawah, perusahaan bisa saling menurunkan harga, misalnya pemilik barang menawarkan angkutan 20 ton dengan biaya Rp1 juta kepada jasa angkutan logistik A, namun perusahaan B menawarkan dengan biaya lebih murah, dipangkas menjadi Rp500 ribu.

Menurut Menhub, kondisi perang harga tersebut dapat mendorong praktik kelebihan muatan atau over dimension over loading (ODOL) karena perusahaan berupaya menekan biaya operasional agar tetap mendapatkan keuntungan.

"Yang ODOL itu kan karena enggak ada yang ngatur soal berapa (harga) per kilogramnya, per kilometernya, segala macam. Dan memang banyak barang dan sebagainya. Darat tuh agak sedikit complicated gitu," ucapnya.

Menhub mengatakan pemerintah juga akan berdiskusi dengan sektor lain melalui forum grup diskusi sebelum merumuskan kebijakan tarif batas bawah untuk angkutan barang berbasis darat sebelum kebijakan ditetapkan oleh pemerintah.

Karena itu, tarif batas bawah dapat menjadi instrumen untuk memastikan perusahaan angkutan tidak menggunakan alasan keterbatasan biaya ketika harus memenuhi kewajiban keselamatan kendaraan operasional untuk menciptakan iklim usaha angkutan sehat berkelanjutan.

Meski begitu, Dudy menyebut pengaturan tarif batas bawah angkutan darat masih membutuhkan kajian Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan serta pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait.

"BKT lagi kaji. Lalu nanti ngobrol dulu sama sektor-sektor yang lain. Belum lagi kita mesti FGD (focus group discussion)," kata Menhub.

Selain angkutan darat, Dudy menyiapkan tarif batas bawah angkutan penyeberangan dan pelayaran guna menjaga keselamatan di sektor transportasi laut..

Terkait angkutan laut, pemerintah menilai pengawasan tarif relatif lebih mudah karena layanan memiliki sistem pencatatan perjalanan serta mekanisme tiket yang lebih jelas dibandingkan angkutan darat dalam sistem transportasi logistik nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Medan (ANTARA) - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menawarkan peluang kerja sama investasi mulai dari pengembangan sumber daya manusia (SDM), sektor kelautan, perikanan hingga pariwisata kepada Jepang.

Bobby mengatakan, Sumatera Utara terus berupaya meningkatkan kualitas SDM agar mampu memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja di Jepang.

"Kami berharap kerja sama pengembangan SDM ini bisa terus meningkat seiring kebutuhan dari Negara Jepang," ucap Bobby usai menerima Konsul Jenderal Jepang di Medan Furugori Toru, di Kantor Gubernur Sumut, Jumat.

Selain itu, lanjut dia, upaya itu diharapkan bisa memperkuat kerja sama kedua negara, dan membuka peluang tenaga kerja asal Sumut dalam meningkatkan keterampilan dan pengalaman.

"Sumatera Utara terus mengembangkan potensi atau meningkatkan kemampuan pekerja kita, dan bagaimana langkah ini juga menjadi prioritas bagi Jepang,” ungkapnya.

Gubernur juga menyampaikan sektor kelautan, perikanan hingga pariwisata, khususnya di Kepulauan Nias diharapkan dapat dikembangkan melalui kerja sama kedua pihak.

Menurutnya, hasil produksi perikanan di Kepulauan Nias berpotensi memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Salah satu komoditas sangat menjanjikan adalah lobster karena memiliki peminat cukup besar, baik pasar domestik maupun memenuhi kebutuhan ekspor.

"Jika memungkinkan, kita bisa berdiskusi langsung di lapangan untuk melihat bagaimana potensi di Nias. Program prioritas kami di Sumatera Utara salah satunya hasil laut, dan perikanan. Bagaimana ini bisa menjadi besar," jelas Bobby.

Konsul Jenderal Jepang di Medan Furugori Toru mengapresiasi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution atas upaya pembangunan yang telah dilakukan di Sumut.

Pihaknya menyebutkan, sejumlah bidang menjadi perhatian Jepang di Sumatera Utara ini meliputi pengembangan SDM, lingkungan, sumber daya energi, serta teknologi pertanian.

Menurut Furugori, Sumut memiliki potensi besar untuk memperluas kerja sama di berbagai sektor dengan pengalaman warga Indonesia bekerja di Jepang.

"Pengalaman bekerja di Jepang dapat menjadi bekal untuk mengembangkan keterampilan, dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh setelah kembali ke Tanah Air," katanya.

Selain itu, lanjut dia, Jepang juga memiliki teknologi pengolahan limbah industri dan teknologi pertanian, sehingga berpotensi mendukung peningkatan produktivitas.

Furugori juga menyampaikan, dirinya akan segera mengakhiri masa tugas di Sumatera Utara dan kembali ke Jepang.

Dia berkomitmen meneruskan berbagai peluang kerja sama kepada pejabat yang menggantikannya, dan potensi investasi di Sumut menjadi bahan pembahasan dengan Kedutaan Jepang di Jakarta.

"Saya sudah merasakan nikmatnya di Sumatera Utara dengan kulinernya yang sangat enak. Saya mohon izin kembali ke Jepang. Selanjutnya penerus saya akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas di sini,” ungkap Furugori.

Pewarta: Muhammad Said
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bengkulu (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin ingin ada pengembangan perkebunan kelapa di Pulau Enggano, pulau terluar Indonesia di Provinsi Bengkulu untuk mendongkrak geliat ekonomi di pulau itu.

"Dari dulu saya sudah betul-betul concern untuk menggerakkan ekonomi di Pulau Enggano. Tapi saya ingin program pengembangan petani kelapa itu betul-betul masif," kata Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin di Bengkulu, Jumat.

Sultan mengatakan pengembangan kelapa menjadi salah satu perhatiannya dalam mendukung potensi ekonomi masyarakat di Bengkulu, termasuk di Pulau Enggano.

Dia menjelaskan kelapa memiliki nilai ekonomi tinggi karena hampir seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

"Kelapa ini betul-betul tanaman yang nilai ekonomisnya juga sangat tinggi. Umurnya juga panjang, sabutnya jadi duit, airnya jadi duit, batoknya jadi duit, dagingnya jadi duit, pohonnya jadi duit, bahkan daunnya jadi duit," kata dia.

Sultan mengatakan perluasan penanaman kelapa juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di berbagai wilayah Bengkulu.

Dia berencana mengajak masyarakat memanfaatkan lahan yang tersedia untuk mengembangkan tanaman tersebut.

Sultan menyebutkan program penanaman kelapa di Enggano masih membutuhkan kelengkapan data calon petani dan calon lokasi (CPCL) agar dukungan yang disiapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Sultan mengatakan menteri terkait telah menyatakan kesediaan mendukung pengembangan kelapa sesuai kebutuhan Bengkulu. Namun, kelengkapan data tetap diperlukan untuk memastikan program dapat ditindaklanjuti.

Dia berharap pengembangan kelapa secara masif dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi komoditas perkebunan di Bengkulu, termasuk di Pulau Enggano.

Sultan menegaskan dirinya akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan pemangku kepentingan terkait untuk mencari dukungan bagi pembangunan Bengkulu, termasuk pengembangan petani kelapa dan infrastruktur di Pulau Enggano.

Sebelumnya Kementerian Pertanian tahun 2026 mulai mengembangkan kawasan perkebunan kelapa seluas 1.500 hektare di Provinsi Bengkulu sebagai bagian dari upaya mendorong hilirisasi industri kelapa nasional.

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu masih melakukan pengumpulan dan verifikasi berkas CPCL atau calon petani dan calon lokasi. Dinas TPHP berperan melakukan pendampingan serta monitoring terhadap pelaksanaan program di lapangan.

Sumber benih berasal dari pohon induk kelapa yang telah memiliki Surat Keputusan Penetapan KSB Pohon Induk Terpilih (PIT) di Pulau Enggano. Adapun jenis benihnya merupakan kelapa dalam unggul lokal yang tersedia dan dikembangkan di Pulau Enggano.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Balikpapan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuka ruang kolaborasi bagi Bank Jatim untuk bermitra dengan Bankaltimtara guna memperkuat sinergi ekonomi lintas provinsi dan mendukung aktivitas dunia usaha di daerah.

"Kami membuka ruang selebar-lebarnya bagi Bank Jatim untuk berkolaborasi dengan Bankaltimtara. Kehadiran Bank Jatim tidak hanya melalui layanan perbankan, tetapi juga sebagai mitra bagi pengembangan usaha, meningkatkan kapasitas, memperluas pasar, dan mendorong kegiatan ekonomi produktif,” kata Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud saat menghadiri peresmian Kantor Cabang Bank Jatim Balikpapan di Balikpapan, Jumat.

Peresmian operasional kantor cabang tersebut ditandai dengan prosesi pengguntingan pita sekaligus peninjauan fasilitas kantor.

Acara diawali dengan pemberian santunan kepada anak yatim oleh Gubernur Rudy Mas'ud bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Rudy menyampaikan apresiasi atas peresmian Kantor Cabang Bank Jatim Balikpapan tersebut. Menurutnya, ekspansi ini akan memperkuat hubungan dan sinergi antara Provinsi Jatim dan Kaltim, sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia menilai kehadiran Bank Jatim bernilai sangat strategis dalam memacu roda perekonomian kedua provinsi melalui sektor perdagangan, investasi, dan pembiayaan.

“Pada saat pelaku usaha kami mengajukan kredit usaha, tentunya kami berharap bisa dipermudah prosesnya oleh Bu Gubernur,” kata Rudy.

Gubernur Kaltim mengemukakan bahwa Benua Etam memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun sebagian di antaranya belum dikelola secara maksimal oleh pengusaha lokal.

“Dari lima fasilitas refinery CPO di Kaltim, tiga di antaranya berada di Balikpapan. Produksi kelapa sawit kita tidak kurang dari 5,2 juta ton setiap tahun,” ujarnya.

Selain itu, ia menambahkan bahwa terdapat korporasi besar seperti Gunung Bayan Group yang memiliki basis operasi di Balikpapan dengan kapasitas produksi batu bara mencapai 65 juta hingga 70 juta metrik ton per tahun.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kaltim terus mendorong diversifikasi pertumbuhan ekonomi agar semakin beragam dan inklusif. Dukungan sektor perbankan dinilai sangat krusial untuk membuka akses pembiayaan yang ramah bagi dunia usaha, pelaku UMKM, serta sektor produktif potensial lainnya.

“Penduduk Kaltim hanya sekitar 10 persen dari total penduduk Jatim. Jika penduduk Jatim berkisar 42 hingga 43 juta jiwa, Kaltim hanya 4,2 sampai 4,3 juta jiwa. Namun, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kami tidak kurang dari Rp850 triliun setiap tahun. Pasar ini sangat luar biasa dan potensial,” tegas Rudy.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memaparkan data transaksi dagang kedua wilayah.

Nilai perdagangan antara Jatim dan Kaltim tercatat mencapai Rp20,18 triliun. Angka tersebut terdiri atas penjualan produk Jatim ke Kaltim sebesar Rp2,84 triliun, sedangkan pembelian produk Kaltim oleh Jatim mencapai Rp17,35 triliun.

"Jadi dalam neraca perdagangan antara Jawa Timur dengan Kalimantan Timur ini, kami di Jatim mengalami defisit yang cukup besar, yaitu Rp14,51 triliun," kata Khofifah.

Meskipun mencatatkan defisit, Khofifah menegaskan bahwa misi dagang antardaerah harus tetap digalakkan. Fasilitasi serta aksesibilitas bagi para pelaku usaha harus terus dibangun demi keberlanjutan ekonomi lintas provinsi.

"Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur Kaltim, tampaknya kita perlu membentuk konsorsium. Terkait porsi yang akan dikonsorsiumkan atau bagian yang bisa ditangani oleh Bank Jatim bersama bank-bank Himbara maupun bank swasta lainnya di Kaltim, saya silakan jajaran direksi untuk menindaklanjutinya," tutur Khofifah.

Pewarta: Arumanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Madiun (ANTARA) - Pupuk Indonesia (Persero) meminta para petani di wilayah Madiun Raya menggunakan pupuk organik bersubsidi Petroganik guna mendukung efisiensi penggunaan pupuk berimbang dan mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan.

Senior Manager Regional 3A Pupuk Indonesia Wawan Arjuna di Madiun, Jumat mengatakan bahwa kandungan C organik pada pupuk Petroganik cukup tinggi, minimal 15 persen. Pengaplikasian Petroganik dapat memperbaiki media tanah, sekaligus mendukung efisiensi penggunaan pupuk.

"Karena itu kita dorong petani tidak hanya memberi makanan untuk tanamannya, tapi juga memperbaiki tanahnya," ujarnya dalam kegiatan "Media Gathering Regional 3" di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Jumat.

Menurutnya sekitar 73 persen lahan pertanian di Indonesia membutuhkan bahan organik dalam rangka memenuhi unsur hara tanah yang berdampak baik pada kesehatan tanaman ke depannya.

Karena itu, optimalisasi penyerapan pupuk organik Petroganik perlu dilakukan, termasuk di wilayah Madiun Raya. Pihaknya mengapresiasi, kesadaran petani di Madiun Raya yang meliputi wilayah Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan dalam penggunaan pupuk organik Petroganik yang cukup tinggi.

Alokasinya besar, sekitar sepertiga dari alokasi pupuk Petroganik Jawa Timur. Tentu, dampaknya adalah kesuburan tanah semakin baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

"Di musim tanam ini Oktober-Maret, Kami berharap petani bisa terus mengoptimalkan penebusan pupuk bersubsidi, khususnya Petroganik. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga keberlanjutan pertanian ke depan, khususya unsur hara tanah," katanya.

Adapun alokasi pupuk Petroganik tahun 2026 sebanyak 146.459 ton. Hingga 7 Oktober 2026, telah tersalurkan sekitar 68 persen, atau 99.771 ton.

Khusus wilayah Madiun Raya, pemerintah mengalokasikan sebanyak 55.183 ton, dan sudah terserap 61 persen atau 33.732 ton.

Sementara Ketua KTNA Kabupaten Madiun Suharno mengatakan terdapat sejumlah manfaat yang diperoleh petani dari pengaplikasian Petroganik di lahannya, di antaranya yang utama adalah kesuburan tanah tetap terjaga sehingga tanah bisa tetap produktif dan menghasilkan panen yang melimpah.

Menurutnya pemanfaatan pupuk organik dalam hal ini Petroganik memberikan banyak kemudahan dan manfaat bagi petani.

"Petroganik ini berbentuk granul sehingga lebih mudah dalam penggunaannya. Berbeda dengan zaman dulu dimana petani memikul kotoran sapi untuk dibawa ke sawah guna memenuhi unsur organik pada lahan pertanian," kata dia.

Suharno menambahkan sesuai data, bahwa kandungan unsur hara atau organik tanah di wilayah Madiun Raya berdasarkan hasil uji laboratorium tinggal tersisa 2 sampai 2,5 persen. Kondisi itu, tambahnya, masih sangat kurang. Sehingga, ketika 10 tahun ke depan tidak ada perbaikan, maka tanahnya tidak akan produktif untuk ditanami.

Dengan pemberian pemberian unsur hara melalui pupuk organik dalam hal ini Petroganik, diharapkan bisa mengembalikan tingkat kesuburan tanah, sehingga saat ditanami tanaman komoditas dapat memberikan hasil panen yang maksimal.

"Alhamdulillah ketika Petroganik diaplikasikan memberikan hasil optimal bagi produktivitas pertanian," kata Suharno.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Tadi barusan saya rapat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyebut pemerintah menyiapkan tarif batas bawah (TBB) angkutan penyeberangan dan pelayaran guna menjaga keselamatan di sektor transportasi laut.

Dudy mengatakan telah meminta jajarannya di Badan Kebijakan Transportasi (BKT) agar mengkaji penerapan TBB pelayaran, penyeberangan sehingga biaya operasional operator terpenuhi secara berkelanjutan bagi seluruh pelaku usaha transportasi laut tanpa mengurangi aspek keselamatan.

"Sudah. Sudah (mulai dibahas). Tadi barusan saya rapat. Saya minta BKT, Badan Kebijakan Transportasi, untuk mengkaji TBB. TBB itu untuk menjaga keselamatan, keselamatan tidak dikorbankan karena persaingan bisnis atau apa pun itu namanya," kata Menhub dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Jumat.

Menurut Menhub, kebijakan tersebut tidak bertujuan menaikkan beban masyarakat, melainkan memastikan keselamatan tetap terjaga ketika operator menghadapi persaingan bisnis dan tekanan tarif dalam setiap layanan penyeberangan nasional agar tetap aman.

Menhub menyampaikan penetapan TBB difokuskan pada kendaraan logistik bersifat komersial, sedangkan penumpang, kendaraan pribadi, bus, pejalan kaki, dan sepeda motor tidak naik.

Dia mengatakan kajian sebelumnya menunjukkan batas bawah belum sepenuhnya diterapkan karena kenaikan tarif hanya mencapai sekitar 65 persen dari kebutuhan operasi 100 persen, sehingga perlu dihitung ulang.

Karena itu, Dudy meminta revisi kajian karena tarif penyeberangan terakhir ditetapkan pada 2024, sementara kondisi harga bahan bakar minyak saat ini berbeda dan biaya operasional mengalami perubahan signifikan bagi seluruh jalur pelayaran.

"Mereka (BKT) masih menyusun baru, dari dua minggu yang lalu saya sudah minta. Tadi sudah (dirapatkan) yang laut, itu penyeberangan. Cuma saya masih minta dilakukan revisi lagi, karena memang seperti penyeberangan itu kan terakhir penentuan tarifnya itu 2024 kemarin, hanya saya minta direvisi lagi," ucap Menhub.

Pembahasan juga mempertimbangkan perbedaan kondisi operator swasta dan BUMN seperti Pelni yang memperoleh skema kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO), sehingga kebijakan tidak merugikan salah satu pihak dalam menjaga keseimbangan usaha dan pelayanan.

Dia menambahkan besaran TBB belum ditetapkan karena pemerintah masih melakukan penghitungan mendalam terkait kebutuhan biaya operasional dan standar keselamatan yang harus dipenuhi operator transportasi.

Menhub menyebut penerapan TBB menjadi langkah baru karena sebelumnya sektor pelayaran belum memiliki ketentuan tersebut sehingga diperlukan kajian menyeluruh sebelum diberlakukan.

Pemerintah ingin memastikan kebijakan TBB mampu menciptakan persaingan usaha yang sehat sekaligus memberikan perlindungan terhadap keselamatan pengguna jasa transportasi laut.

Dengan adanya tarif batas bawah di sektor pelayaran, pemerintah berharap operator memiliki ruang menjaga standar pelayanan dan keselamatan tanpa harus menekan biaya operasional melalui pengurangan kualitas layanan kepada masyarakat pengguna.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Penerima manfaat harus diverifikasi dan divalidasi, agar bantuan tepat sasaran

Medan (ANTARA) - Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mendorong penguatan verifikasi dan validasi data penerima manfaat hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran.

Surya mengatakan akurasi data menjadi salah satu aspek penting dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, selain kesiapan lahan, kualitas bangunan, dan kelengkapan infrastruktur dasar.

“Penerima manfaat harus diverifikasi dan divalidasi, agar bantuan tepat sasaran,” ujarnya dalam rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Jumat.

Ia menegaskan, pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya sesuai kewenangan masing-masing.

Koordinasi tersebut juga diperlukan untuk memastikan pembangunan hunian tetap tidak hanya selesai secara administratif, tetapi benar-benar memenuhi standar kelayakan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak.

Ia mengatakan pelaksanaan pembangunan hunian tetap juga perlu disertai pemantauan yang terukur. Pengawasan tidak hanya mencakup progres fisik pembangunan, tetapi juga realisasi keuangan, mutu pekerjaan, kesesuaian jadwal, serta penyelesaian kendala di lapangan.

Menurutnya, setiap persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan perlu disertai penanggung jawab dan target waktu penyelesaian yang jelas. Langkah tersebut diperlukan agar proses pembangunan berjalan terarah dan memberikan kepastian bagi masyarakat yang menantikan hunian layak.

Selain validasi data penerima manfaat, pemerintah perlu memastikan kesiapan lahan, kejelasan status hukum, kesesuaian tata ruang, serta keamanan lokasi dari potensi bencana. Hunian yang dibangun juga harus didukung infrastruktur dasar, seperti akses jalan, air minum, sanitasi, listrik, dan fasilitas pelayanan masyarakat.

“Hunian tetap harus memenuhi persyaratan teknis. Keselamatan bangunan, serta didukung akses jalan, air minum, sanitasi, listrik, fasilitas pelayanan dasar, dan lokasi hunian juga harus mempertimbangkan akses masyarakat,” katanya.

Dalam pemaparannya, Wagub Sumut menyebutkan komitmen berbagai pihak dalam pembangunan hunian tetap, diantaranya dari Yayasan Buddha Tzu Chi ditargetkan sebanyak 1.103 unit hunian tetap yang tersebar di lima kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Selain itu juga dari Posko Bencana Provinsi Sumatera Utara sebanyak 100 unit serta dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebanyak 792 unit.

Ia berharap koordinasi dan pemantauan pembangunan pascabencana dapat menghasilkan langkah tindak lanjut yang konkret, dengan pembagian tanggung jawab yang jelas dan mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Masyarakat yang terdampak bencana menantikan kepastian hunian, dan tugas kita adalah memastikan proses tersebut berjalan dengan segera dan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026