Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Bima untuk terus melahirkan inovasi dan memperkuat kolaborasi dalam menjaga ketahanan pangan serta mengendalikan inflasi daerah demi kesejahteraan masyarakat Kota Bima

Kota Bima (ANTARA) - Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), meraih penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terbaik ketiga kategori kota/kabupaten Indeks Harga Konsumen (IHK) wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua (Nusamapua) 2026 dari Bank Indonesia.

Wali Kota Bima A. Rahman H. Abidin menerima penghargaan tersebut dalam kegiatan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) NTB 2026 yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi TPID se-NTB di Kantor Bupati Lombok Tengah, Rabu.

Rahman mengatakan, penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan pangan, serta pengendalian inflasi.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Bima untuk terus melahirkan inovasi dan memperkuat kolaborasi dalam menjaga ketahanan pangan serta mengendalikan inflasi daerah demi kesejahteraan masyarakat Kota Bima," katanya.

Menurut dia, capaian tersebut tidak terlepas dari koordinasi TPID bersama Bank Indonesia, Perum Bulog, petani, serta pelaku usaha dalam mendukung ketersediaan dan kelancaran distribusi komoditas pangan.

Selain menerima penghargaan, Pemerintah Kota Bima menandatangani kerja sama antardaerah (KAD) dengan Pemerintah Kabupaten Bangli, Bali, untuk memperkuat perdagangan komoditas pangan strategis sekaligus mengantisipasi gejolak harga.

Kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut penjajakan yang dimulai pada 8 September 2026 dengan mengidentifikasi kebutuhan dan potensi produksi pangan masing-masing daerah.

Dalam kesepakatan itu, telur ayam dan jagung menjadi komoditas prioritas perdagangan. Kabupaten Bangli memiliki surplus produksi telur, sedangkan Kota Bima membutuhkan tambahan pasokan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga.

Harga telur ayam di Kota Bima dilaporkan berada pada kisaran Rp34.000 per kilogram sehingga penguatan pasokan dari daerah penghasil menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi tekanan harga.

Sebaliknya, Kota Bima memiliki potensi produksi jagung yang dapat dipasarkan ke Kabupaten Bangli untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pakan ternak ayam petelur.

Pola perdagangan timbal balik tersebut diharapkan dapat memperluas akses pasar bagi produsen sekaligus membantu memenuhi kebutuhan komoditas pangan kedua daerah.

Pelaksanaan kerja sama akan melibatkan TPID, Bank Indonesia, distributor, dan pelaku usaha dengan memanfaatkan jalur transportasi laut dan darat untuk mendukung distribusi komoditas antarpulau.

Aspek teknis perdagangan, termasuk volume pasokan, harga, biaya logistik, dan jadwal pengiriman, masih memerlukan pembahasan lebih lanjut bersama distributor kedua daerah.

Kedua pemerintah daerah juga membuka peluang pengembangan kerja sama hingga lima tahun untuk menjaga kesinambungan perdagangan pangan sesuai kebutuhan dan kemampuan pasokan masing-masing wilayah.

Sementara itu, rangkaian GPIPS NTB 2026 turut mencakup penyerahan dukungan sarana dan prasarana pertanian, pelepasan pengiriman cabai dari NTB ke Sulawesi Selatan, serta rapat koordinasi TPID se-NTB.

Kegiatan bertema "SIGAP PANGAN: Sinergi Penguatan dan Akselerasi Produksi–Hilirisasi Pangan NTB" tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi pengendalian inflasi melalui peningkatan produksi, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi pangan.

Pewarta: Ady Ardiansah
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jadi cukup dengan darat saja

Jakarta (ANTARA) - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memastikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur tidak berdampak terhadap proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), karena titik kebakaran berada cukup jauh dari kawasan pembangunan.

"Enggak. Itu di Bukit Soeharto. Jadi jaraknya cukup jauh," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Basuki menjelaskan kebakaran yang terjadi di sejumlah titik di Kalimantan Timur telah ditangani melalui pemadaman darat.

Menurutnya, operasi modifikasi cuaca belum diperlukan karena luas area kebakaran yang ditangani dinilai masih memungkinkan untuk ditangani melalui jalur darat.

"Jadi cukup dengan darat saja. Dua kali saya ikut pemadaman darat. Karena enggak terlalu luas, hanya 1.600 hektare tapi di banyak tempat," ujarnya.

Ia menyebutkan dari total sekitar 1.600 hektare lahan yang terbakar, sekitar 900 hektare berada di kawasan Bukit Soeharto. Sementara itu, sekitar 600 hektare lainnya berada di lahan perkebunan kelapa sawit.

Basuki memastikan seluruh titik kebakaran yang dimaksud telah berhasil dipadamkan.

Terkait kualitas udara di kawasan IKN, Basuki mengatakan indeks kualitas udara pada pagi hari sempat berada di kisaran 100 hingga 130, tetapi kemudian menurun hingga di bawah 100.

Meski demikian, ia tidak merinci lebih lanjut lokasi pengukuran maupun kategori indeks kualitas udara yang digunakan.

Basuki juga menyinggung laporan mengenai dugaan pembakaran lahan oleh korporasi di sejumlah wilayah Indonesia. Namun, ia menegaskan bahwa kasus yang dimaksud tidak berada di Kalimantan Timur.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mengedepankan isu keberlanjutan (sustainability) pada penyelenggaraan pameran Creative Village dalam rangkaian World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026, mulai dari penataan stan pameran hingga produk ramah lingkungan dari pelaku ekonomi kreatif lokal.

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar mengatakan pendekatan tersebut diterapkan pada ajang Creative Village di kawasan SCBD antara lain dengan memanfaatkan ruang yang sudah tersedia dan menyebarkan kegiatan di sejumlah lokasi untuk menekan potensi limbah.

“Di SCBD Park, kita bisa melihat kalau Jakarta itu walkable city dan kedua, menggunakan ruang yang sudah ada untuk menunjukkan apa yang Indonesia punya tanpa terlalu banyak membangun dari awal sehingga tidak terlalu banyak juga limbahnya,” ujar dia kepada awak media usai membuka Creative Village di SCBD Park, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pembangunan stan dalam jumlah besar untuk acara berdurasi singkat berpotensi menghasilkan limbah setelah kegiatan selesai. Meski upaya daur ulang dapat dilakukan, penyelenggara perlu mempertimbangkan pendekatan yang mengurangi kebutuhan pembangunan sejak awal.

Atas pendekatan tersebut, kegiatan WCCE 2026 diselenggarakan di beberapa titik, termasuk kawasan SCBD Park dan Ashta. Pemanfaatan ruang terbuka yang sudah tersedia diharapkan dapat mengurangi kebutuhan pembangunan stan pameran baru sekaligus menghadirkan pengalaman bagi pengunjung untuk menikmati berbagai produk kreatif.

Selain aspek penyelenggaraan acara, prinsip keberlanjutan juga ditampilkan melalui produk fesyen. Di area Ashta, pengunjung dapat melihat produk sustainable fashion yang menggunakan material alternatif, seperti linen, bahan dari ampas kopi, serta jaring nelayan bekas yang tidak lagi digunakan.

Irene menilai pemanfaatan material tersebut menunjukkan peluang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk menghadirkan inovasi produk sekaligus merespons perhatian global terhadap isu lingkungan.

“Seluruh dunia lagi ingin melihat, apa yang bisa aku lakukan untuk membuat dunia lebih baik, dan saya berharap Indonesia terdepan di isu tersebut,” ujar dia.

Penerapan prinsip keberlanjutan dalam WCCE 2026 memperlihatkan dua pendekatan, yakni mengurangi potensi limbah dari penyelenggaraan acara dan menampilkan inovasi produk kreatif yang memanfaatkan material alternatif.

Pendekatan ini juga menjadi ruang untuk memperkenalkan karya pelaku kreatif Indonesia kepada pengunjung dan pemangku kepentingan internasional sekaligus memperluas akses pasar produk lokal melalui investasi jangka panjang.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kami terus berupaya menangani setiap kasus pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk melindungi hak-hak masyarakat dan memberikan kepastian hukum

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menyelesaikan sebanyak 3.018 kasus pertanahan dan menjadi salah satu fokus yang dikerjakan dan dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kepastian hak atas tanah masyarakat.

"Kami terus berupaya menangani setiap kasus pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk melindungi hak-hak masyarakat dan memberikan kepastian hukum," kata Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Kementerian ATR/BPN Iljas Tedjo Prijono dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan data kasus pertanahan periode 2024-2025, Kementerian ATR/BPN mencatat total ada 5.652 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.135 kasus atau 37,77 persen telah diselesaikan, sedangkan 3.517 kasus lainnya masih dalam proses penanganan.

Sementara itu, pada periode 2025-2026, tercatat ada 4.102 kasus pertanahan masuk. Dari jumlah tersebut, 883 kasus telah diselesaikan dan 3.219 kasus atau 78,47 persen masih dalam proses penanganan.

"Upaya tersebut telah membuahkan hasil dengan diselesaikannya 3.018 kasus pertanahan selama dua tahun terakhir ini," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa dalam menangani kasus pertanahan, koordinasi dengan seluruh pihak terkait diperlukan untuk mendukung proses penyelesaian sesuai kewenangan dan aturan hukum yang berlaku

"Kementerian ATR/BPN terus memperkuat kerja sama dengan berbagai stakeholders, termasuk aparat penegak hukum (APH). Kerja sama ini adalah bagian penting, yang bisa memastikan waktu penanganan kasus pertanahan berjalan efektif," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah berkomitmen tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir 2026, meskipun harga minyak mentah dunia terus mengalami kenaikan.

Bahlil yang juga merupakan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan pemerintah saat ini tengah memperhitungkan dampak kenaikan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) terhadap kebutuhan subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Yang sekarang kita lagi memperhitungkan adalah harga ICP global yang naik terus. Karena begitu harga ICP global naik terus, itu kemungkinan besar akan menambah top up subsidi. Tetapi pemerintah berkomitmen untuk tidak ada kenaikan BBM subsidi, tidak ada kenaikan," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan harga ICP saat ini berada di kisaran 92 dolar AS per barel, lebih tinggi dibandingkan asumsi yang digunakan dalam APBN, yakni sekitar 70 dolar AS per barel.

Pemerintah memperkirakan harga minyak mentah tersebut berpotensi berada di bawah 100 dolar AS per barel apabila tren saat ini berlanjut.

Meski demikian, ia mengatakan kenaikan harga minyak dunia berpotensi menambah kebutuhan anggaran untuk menanggung subsidi energi agar harga BBM bersubsidi tetap terjaga.

"Jadi relatif oke. Untuk BBM subsidi Insya-Allah tidak ada kenaikan ya," ujar dia.

Bahlil menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna dalam rangka evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan capaian sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), termasuk penerimaan negara dari sektor batu bara yang diperkirakan melampaui target.

Menurut Bahlil, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor tersebut yang ditargetkan sebesar Rp133 triliun diproyeksikan dapat melampaui Rp160 triliun. Sementara itu, devisa ekspor batu bara yang ditargetkan sebesar 27 miliar dolar AS diperkirakan mencapai lebih dari 30 miliar dolar AS.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Langkah ini menjadi manuver krusial bagi industri kelapa sawit nasional untuk memperluas akses pasar internasional di tengah bayang-bayang ketatnya regulasi EUDR yang akan berlaku efektif pada 1 Januari 2027

Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV PalmCo menggandeng Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencari pasar baru ekspor sawit guna memperkuat daya saing global menghadapi pemberlakuan regulasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) di 2027.

PTPN IV PalmCo bersama Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Primer, Kemendag menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) strategis dalam memperluas pasar ekspor sawit Indonesia.

"Langkah ini menjadi manuver krusial bagi industri kelapa sawit nasional untuk memperluas akses pasar internasional di tengah bayang-bayang ketatnya regulasi EUDR yang akan berlaku efektif pada 1 Januari 2027," kata Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan, sinergi itu tidak hanya dirancang sebagai bentuk pertahanan terhadap kebijakan diskriminatif di Benua Biru, melainkan sebagai momentum transformasi PTPN IV PalmCo dari pemasok komoditas domestik menjadi pemain ekspor langsung (direct exporter) berskala global.

Jatmiko menegaskan, penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) bukan lagi sebagai cara untuk menggugurkan kewajiban hukum, melainkan senjata utama untuk memenangkan persaingan di pasar internasional.

Ia menekankan, kepatuhan terhadap standar berkelanjutan, seperti persyaratan ketat dalam EUDR, adalah syarat mutlak agar produk agrikultur Indonesia dapat menembus dan bertahan di pasar dunia, khususnya Uni Eropa.

"Dalam hal ini, kinerja ESG tidak hanya tentang mengikuti aturan, tetapi juga menjamin akses pasar jangka panjang dan memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi bagi industri perkebunan nasional," kata Jatmiko.

Direktur Pemasaran dan Sistem Manajemen PTPN IV Rury C. Baskoro mengatakan, kapasitas produksi harus diimbangi kemampuan menembus pasar internasional secara mandiri melalui hubungan langsung dengan pembeli global.

Ia menyebut transformasi bisnis mulai menunjukkan hasil dengan peningkatan porsi ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dari sekitar satu persen pada 2024 menjadi sepuluh persen hingga September 2026.

"Insya Allah, tahun depan kami menargetkan porsi ekspor mencapai 25 persen, atau kurang lebih sekitar 759.000 ton," ujar Rury dalam sesi gelar wicara bertajuk Indonesian Sustainable Palm Oil: Global Competitiveness and Expanding International Market di ICE BSD.

Peningkatan eksponensial itu, lanjut Rury, mencerminkan perubahan cara PTPN IV mengelola bisnisnya dalam membangun hubungan langsung dengan pembeli, refiners, traders, hingga end-user di berbagai negara, sembari tetap memprioritaskan pemenuhan pasokan domestik.

Pemberlakuan EUDR menjadi kekhawatiran besar bagi importir dan operator di Eropa, mengingat ancaman denda yang mencapai 4 persen dari total pendapatan tahunan mereka jika komoditas terbukti melanggar kriteria bebas deforestasi per consignment (pengiriman).

Meski demikian, Rury memastikan PTPN IV PalmCo memiliki keunggulan yang tidak bisa dibantah.

"Kebun kami adalah peninggalan Belanda. Jadi bisa dipastikan tidak ada aktivitas deforestasi baru, tidak ada okupasi lahan dari masyarakat, dan tidak ada pengambilan lahan dari hutan," kata Rury.

Fakta historis tersebut diperkuat dengan kepemilikan sertifikasi berkelanjutan tingkat nasional maupun global, seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), yang menjamin aspek ketertelusuran (traceability).

Perjanjian kerja sama dengan Kemendag ini dirancang secara komprehensif dari hulu hingga hilir, mencakup lima komoditas perkebunan utama yaitu kelapa sawit, karet, kopi, teh, dan gambir.

Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Kemendag Miftah Farid menekankan Indonesia harus proaktif mencari ceruk pasar alternatif di tengah stagnasi pasar Eropa.

Ia menyebutkan berdasarkan data ITC Export Potential Map, kelapa sawit Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk diekspansi.

Selain memperkuat pasar yang sudah established melalui pendekatan G-to-G seperti di China dan India, Indonesia melihat peluang di Pakistan dan Filipina.

"Sebagai bentuk nyata penciptaan nilai ekonomi yang inklusif, kolaborasi ini juga menyepakati integrasi PTPN IV PalmCo ke dalam program prioritas 'Desa Bisa Ekspor'," ucapnya.

Miftah menambahkan, sebagai pilot project, pemberdayaan produk akan difokuskan pada komoditas gambir di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat.

Inisiatif itu diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani daerah penghasil, menyelesaikan masalah di sektor hulu, dan meningkatkan daya saing melalui penguatan standardisasi hilirisasi komoditas.

"Kerja sama ini diharapkan bukan sekadar penandatanganan dokumen di atas kertas, tetapi terwujud dalam intelijen pasar yang presisi, fasilitasi bisnis dengan pembeli internasional, serta bertambahnya volume ekspor dan kemitraan global berkelanjutan bagi Indonesia," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Kegiatan market sounding ini dapat terselenggara atas kerja sama yang baik antara Kantor Bersama KPBU dan Kementerian Perhubungan selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendorong investasi sektor transportasi melalui market sounding proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Terminal Tipe A Purabaya di Jawa Timur dan Terminal Tipe A Betan Subing di Lampung.

“Kegiatan market sounding ini dapat terselenggara atas kerja sama yang baik antara Kantor Bersama KPBU dan Kementerian Perhubungan selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK). Kami harap melalui kegiatan ini, para calon investor memperoleh gambaran awal proyek, struktur proyek, dan alokasi risiko,” ujar Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Ichsan Zulkarnaen sebagaimana keterangan resminya di Jakarta, Rabu.

Kegiatan yang diselenggarakan bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Selasa (20/10).

Ia menjelaskan, penjajakan pasar merupakan tahapan penting dalam penyiapan proyek pengembangan kedua terminal tersebut sekaligus menjadi bagian dari peran BKPM dalam Kantor Bersama KPBU untuk mempromosikan proyek yang siap ditawarkan kepada investor.

Ichsan menyampaikan bahwa investasi menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Pada triwulan II 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,29 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Sementara itu, realisasi investasi hingga triwulan III 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun, meningkat 7,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi berkontribusi sebesar Rp154,4 triliun.

Menurut Ichsan, investasi pada infrastruktur konektivitas dan transportasi menjadi salah satu fokus pemerintah karena dapat meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang, menekan biaya logistik, membuka akses ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Terminal Tipe A Purabaya memiliki kebutuhan investasi mencapai Rp780,4 miliar yang berdiri di atas lahan seluas 12 hektare dengan masa kerja sama selama 30 tahun, serta menawarkan tingkat pengembalian investasi atau Internal Rate of Return (IRR) sebesar 13,33 persen.

Sementara itu, Terminal Tipe A Betan Subing yang berada di Provinsi Lampung merupakan simpul transportasi yang menghubungkan aktivitas ekonomi di wilayah Sumatera bagian selatan.

Terminal seluas 5,48 hektare tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sebesar Rp397,3 miliar, dengan masa kerja sama selama 20 tahun dan nilai IRR sebesar 12,52 persen.

Melalui kegiatan market sounding, BKPM mengharapkan masukan, pandangan, dan minat dari investor serta pelaku usaha untuk menyempurnakan kajian, struktur proyek, dan dokumen pengadaan agar kedua proyek tersebut semakin menarik bagi calon mitra usaha.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengandalkan program Nyari Gawe untuk memastikan peningkatan investasi di daerah sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.

“Investasi di Jawa Barat terus melonjak dan mudah-mudahan investasi ini memiliki dampak bagi ketersediaan lapangan pekerjaan,” ujar Dedi di Bandung, Rabu.

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mendorong perusahaan industri agar lebih terbuka dalam memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat.

“Sistem layanan Nyari Gawe merupakan jalan dari banyak jalan untuk membuka lapangan kerja agar transparan dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat,” katanya.

Menurut dia, layanan tersebut menjadi salah satu cara untuk membantu masyarakat mengakses kesempatan kerja. Meski demikian, tidak semua pencari kerja dapat tertampung karena keterbatasan lapangan kerja yang tersedia.

Dedi menjelaskan aplikasi Nyari Gawe yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat mencatat 728.085 pencari kerja dengan total 2,4 juta lamaran hingga 21 Oktober 2026.

Dari 803 perusahaan yang terdaftar, sebanyak 230 perusahaan telah membuka lowongan dengan total 32.125 posisi kerja. Sementara itu, jumlah pelamar yang tercatat diterima melalui layanan tersebut mencapai 1.282 orang.

Berdasarkan sebaran wilayah, Kabupaten Subang mencatat jumlah pencari kerja terbanyak dengan 92.172 orang, disusul Kabupaten Karawang sebanyak 79.110 orang dan Kabupaten Bekasi sebanyak 52.852 orang.

Berikutnya, Kabupaten Purwakarta mencatat 43.380 pencari kerja dan Kabupaten Bandung sebanyak 42.159 orang. Sementara itu, pencari kerja dari luar Jawa Barat tercatat sebanyak 41.036 orang.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi gabungan penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Jawa Barat mencapai Rp91 triliun pada Triwulan III 2026.

Nilai tersebut setara dengan 17,2 persen dari total investasi nasional dan menjadi yang tertinggi dibandingkan provinsi lain.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Keselamatan merupakan prioritas utama dalam setiap aktivitas operasional PLN Energi Gas. Melalui pelatihan ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh insan perusahaan, baik yang bertugas di kantor pusat maupun di lapangan, memiliki pemahaman dan kesada

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Gas memperkuat budaya keselamatan dan keandalan operasional perusahaan melalui penyelenggaraan in house training tentang sistem manajemen keselamatan migas (SMKM).

Direktur Operasi PLN Energi Gas Mohammad Faradhy, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyampaikan penerapan keselamatan migas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perusahaan dalam menjaga keberlangsungan bisnis dan keandalan penyaluran energi kepada pelanggan.

"Keselamatan merupakan prioritas utama dalam setiap aktivitas operasional PLN Energi Gas. Melalui pelatihan ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh insan perusahaan, baik yang bertugas di kantor pusat maupun di lapangan, memiliki pemahaman dan kesadaran yang sama dalam mengidentifikasi potensi bahaya, mengelola risiko, serta menerapkan standar keselamatan secara konsisten," ujarnya.

Faradhy pun berharap keselamatan tidak hanya menjadi kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi benar-benar menjadi budaya dalam bekerja.

Pelatihan yang berlangsung selama dua hari diikuti oleh perwakilan pegawai dari berbagai unit kerja PLN Energi Gas, baik kantor pusat maupun unit operasional, meliputi tim Unit Pengendalian Operasi dan Pemeliharaan (UPOP), Gas Station Tanjung Batu, O&M CNG Duri, Regasifikasi LNG Tarakan, proyek Additional Pipeline Bali, serta perwakilan PT PLN EPI.

Direktur Utama PT KMI Waluyo, selaku pemateri, menekankan keberhasilan penerapan SMKM sangat bergantung pada komitmen bersama dan keterlibatan aktif seluruh insan perusahaan.

"Sistem ini bukan sekadar pemenuhan dokumen atau persyaratan regulasi, melainkan bagaimana perusahaan membangun sistem kerja, yang mampu mencegah terjadinya kecelakaan dan meminimalkan risiko operasional. Hal terpenting adalah memastikan bahwa setiap pegawai memahami perannya dan mampu menerapkan prinsip keselamatan secara nyata dan berkelanjutan di lingkungan kerjanya," ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai penerapan SMKM sekaligus menjadi penggerak budaya keselamatan di unit kerja masing-masing.

Kesamaan pemahaman antara fungsi pengelola keselamatan, operasional, dan konstruksi juga menjadi hal penting dalam membangun sistem pengendalian risiko yang lebih terintegrasi.

Penyelenggaraan pelatihan ini sekaligus menegaskan komitmen PLN Energi Gas, sebagai anak usaha PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), yang bergerak dalam bidang midstream gas, untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya dalam mendukung kegiatan usaha penyediaan infrastruktur dan layanan gas bumi yang memiliki karakteristik risiko operasional tinggi.

"Dengan penguatan kompetensi dan penerapan SMKM secara konsisten, PLN Energi Gas optimistis dapat terus menghadirkan layanan energi yang aman dan andal, sekaligus mendukung terwujudnya lingkungan kerja yang berorientasi pada prinsip zero harm zero loss," kata Faradhy.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Tujuannya mendukung upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan. Tentunya ini membantu masyarakat berkaitan dengan keterjangkauan pangan, sehingga ketika ada harga pangan yang sedang naik, pemerintah dapat membantu melalui penyediaan pangan dengan har

Pacitan, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Gerakan Pangan Murah selama dua hari di Kabupaten Pacitan, 21-22 Oktober 2026, untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau.

Ketua Tim Distribusi Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Endah Nora Susanti, Rabu, mengatakan, kegiatan tersebut menyediakan berbagai kebutuhan pokok, mulai dari beras, minyak goreng, gula, bawang merah, bawang putih, cabai, telur ayam, sayuran, hingga aneka produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

"Tujuannya mendukung upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan. Tentunya ini membantu masyarakat berkaitan dengan keterjangkauan pangan, sehingga ketika ada harga pangan yang sedang naik, pemerintah dapat membantu melalui penyediaan pangan dengan harga di bawah harga pasar," katanya.

Ia menjelaskan, minyak goreng dan cabai rawit menjadi komoditas yang banyak dicari masyarakat karena harganya sedang mengalami kenaikan.

Selain kedua komoditas tersebut, bawang putih juga diminati warga hingga persediaannya menipis pada hari pertama pelaksanaan kegiatan.

"Cabai rawit, bawang putih tadi juga tinggal sedikit. Bawang putih tadi banyak yang mencari, habis, insyaallah habis semuanya," ujarnya.

Salah seorang warga Pacitan, Kristina, mengatakan dirinya membeli minyak goreng Minyakita, bawang merah, dan cabai dalam kegiatan tersebut karena harganya lebih terjangkau dibandingkan dengan harga di pasar.

"Saya tadi beli Minyakita, terus bawang merah, cabai juga. Lumayan, bedanya dengan di pasar," katanya.

GPM tersebut berlangsung selama dua hari, yakni 21-22 Oktober 2026, sehingga masyarakat masih dapat memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau pada hari kedua.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Laut yang sehat dan terlindungi dari pencurian ikan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi nelayan dan generasi mendatang

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengamankan sebanyak 154 kapal pelaku penangkapan ikan secara ilegal (illegal, unreported, and unregulated/IUU fishing) di wilayah perairan Indonesia hingga September 2026.

Capaian ini melengkapi penindakan KKP pada tahun-tahun sebelumnya, ketika KKP mengamankan 88 kapal pencuri ikan pada 2024 dan 355 kapal pada 2025.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dalam siaran resmi di Jakarta, Rabu, mengatakan, operasi pengawasan tersebut dilakukan guna memastikan sumber daya perikanan nasional tidak dieksploitasi secara ilegal dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi nelayan lokal.

Selain pengawasan terhadap kapal-kapal IUU fishing, Trenggono mengatakan KKP juga memperkuat konservasi laut guna menjaga sumber daya kelautan.

KKP mencatat luas kawasan konservasi laut Indonesia hingga Oktober 2026 mencapai 31,6 juta hektare.

Trenggono mengatakan, perluasan kawasan konservasi menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.

Ia menyebut kawasan konservasi berperan melindungi habitat dan keanekaragaman hayati laut, sekaligus menjaga daya dukung stok ikan yang menjadi sumber penghidupan nelayan dan masyarakat pesisir.

Menurut Trenggono, penindakan illegal fishing dan perluasan kawasan konservasi merupakan dua upaya strategis yang saling melengkapi.

Ia menyampaikan konservasi menjaga ekosistem laut tetap lestari, sedangkan pengawasan memastikan sumber daya ikan Indonesia tidak dieksploitasi secara ilegal.

“Laut yang sehat dan terlindungi dari pencurian ikan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi nelayan dan generasi mendatang," kata Trenggono.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Nanti ada kendaraan dari pemda menjemput kalian di terminal bus terakhir, dan Pemkab Banyuwangi akan memfasilitasi keperluan kalian selama di Banyuwangi, termasuk juga hingga kalian kembali ke Lampung dan Palembang

Banyuwangi (ANTARA) - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyemangati lima orang penari Gandrung Sewu asal Palembang dan Lampung (Sumatra) yang merupakan korban selamat pada insiden kapal terbakar di penyeberangan Bakauheni (Lampung/Sumatra)-Merak (Cilegon, Banten).

Ipuk menghubungi lima penari Gandrung Sewu itu melalui panggilan video (video call) dan menyapa para penari dan pendamping yang selamat guna memastikan kondisi mereka dari Banyuwangi, Jawa Timur, pada Rabu.

Dalam percakapan itu, Bupati Ipuk memberi semangat agar tetap tabah dan menjaga kondisi kesehatan setelah kejadian yang mereka alami. Ia juga menyampaikan keprihatinan atas musibah tersebut serta berharap seluruh penari dapat tiba di Banyuwangi dalam keadaan selamat.

"Bagaimana kabar anak-anak semua? Sehat-sehat ya? Saya sangat khawatir kondisi kalian," tuturnya, mengawali panggilan video dengan pendamping penari, Suprianto.

Saat dihubungi, para penari gandrung dari luar daerah itu diketahui sedang melanjutkan perjalanan menuju Banyuwangi menggunakan bus setelah insiden kebakaran kapal.

Meski mengalami insiden kapal yang ditumpanginya terbakar, mereka mengaku tetap akan melanjutkan tampil di pergelaran Gandrung Sewu, pada Sabtu (24/10) malam.

"Nanti ada kendaraan dari pemda menjemput kalian di terminal bus terakhir, dan Pemkab Banyuwangi akan memfasilitasi keperluan kalian selama di Banyuwangi, termasuk juga hingga kalian kembali ke Lampung dan Palembang nantinya," kata Ipuk.

Di tengah musibah tersebut, para penari untuk tampil dalam pertunjukan Gandrung Sewu tetap bersemangat, dan mereka menyatakan tetap bertekad menari dalam perhelatan budaya tahunan kebanggaan Banyuwangi itu.

Kebulatan hati tersebut menjadi gambaran kecintaan mereka terhadap seni dan budaya daerah yang selama ini mereka tekuni.

"Terima kasih atas semangatnya yang tetap mau berangkat ke Banyuwangi untuk Gandrung Sewu, kami semua sangat terharu dengan perjuangan dan pengorbanan kalian semua," kata Bupati Ipuk saat video call penari gandrung asal Sumatra itu.

Gandrung Sewu 2026 dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 24 Oktober mendatang pukul 18.30 WIB. Pada tahun ini, dari 1.300 penari gandrung yang akan tampil, 200 penari di antaranya berasal dari luar Banyuwangi yang berpartisipasi. Mereka datang dari dari Palembang, Lampung, Jakarta, Bali, Malang dan Pasuruan.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026