Jakarta (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Bakauheni dalam menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menargetkan perluasan akses pembelajaran kepada lebih 700 siswa di enam sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA.

"Pendidikan berkualitas tumbuh dari kesempatan belajar yang membuka wawasan, mengembangkan potensi, dan mendorong generasi muda untuk berani meraih cita-cita," kata Direktur Utama ASDP Heru Widodo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Program ini resmi dimulai pada Rabu (14/10) di Bakauheni, Lampung, dengan pelaksanaan perdana yang diikuti 288 siswa sekolah dasar.

Dia menyampaikan bahwa pendidikan merupakan investasi penting dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi masa depan.

Menurutnya, kontribusi perusahaan tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan layanan penyeberangan yang menghubungkan masyarakat antardaerah, tetapi juga melalui upaya membuka akses terhadap pengetahuan dan kesempatan untuk berkembang.

“Bagi ASDP, membangun konektivitas juga berarti turut membuka jalan bagi generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih baik. Melalui ASDP Bakauheni Mengajar, kami ingin berbagi pengetahuan, menumbuhkan semangat belajar, serta mendorong anak-anak untuk berani bermimpi dan mengembangkan potensinya. Kami percaya, kolaborasi yang konsisten antara dunia usaha, sekolah, dan masyarakat dapat memberikan manfaat nyata bagi pendidikan,” ujar Heru.

Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan karyawan sebagai relawan atau Kawan Jangkar yang berbagi pengalaman dan pengetahuan secara langsung dengan siswa. Materi pembelajaran disampaikan melalui pendekatan learning by doing dan fun learning, dengan memadukan praktik, permainan edukatif, diskusi, serta interaksi yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan peserta.

General Manager ASDP Cabang Bakauheni, Partogi Tamba menjelaskan bahwa materi yang diberikan mencakup penguatan karakter, pengenalan dunia kerja, keselamatan, kreativitas, dan motivasi. Melalui pendekatan tersebut, siswa didorong untuk aktif bertanya, berani menyampaikan pendapat, bekerja sama, serta membangun kepercayaan diri dalam proses belajar.

“Antusiasme siswa pada pelaksanaan perdana menjadi dorongan bagi kami untuk mengembangkan program ini secara berkelanjutan. Kami ingin kegiatan mengajar tidak hanya memberikan pengetahuan baru, tetapi juga menghadirkan pengalaman positif yang dapat memotivasi siswa untuk terus belajar dan mengenali potensi dirinya,” jelas Partogi.

Program ASDP Bakauheni Mengajar juga sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDG 4 tentang Pendidikan Berkualitas.

“Melalui program ini, kami ingin memastikan bahwa kehadiran ASDP memberikan nilai tambah bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. Bantuan fasilitas pendidikan menjadi salah satu bentuk dukungan, sementara keterlibatan karyawan dalam kegiatan mengajar menghadirkan ruang berbagi ilmu dan pengalaman,” tambah Partogi.

Ke depan, ASDP Bakauheni Mengajar akan dilaksanakan secara bertahap di sekolah-sekolah sasaran dengan evaluasi berkala untuk memastikan kesinambungan kegiatan, kesesuaian materi, dan pencapaian target penerima manfaat.

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyambut tawaran kerja sama China untuk mengembangkan pusat penelitian padi bersama di Merauke, Papua Selatan, guna meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung pengembangan kawasan transmigrasi.

Tawaran tersebut disampaikan Presiden Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) Huang Sanwen dalam pertemuan dengan Iftitah di Beijing, China, Senin (12/10), yang membahas peluang pengembangan teknologi pertanian sesuai karakteristik lahan setempat.

"Saya setuju dengan semua usulan tersebut, tinggal kita konkretkan. Saya sangat setuju membuka litbang bersama," kata Iftitah dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.

Iftitah menilai kerja sama penelitian tersebut relevan dengan kebutuhan Indonesia dalam meningkatkan produktivitas pangan sekaligus mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Menurut dia, pengembangan pertanian tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan lahan, tetapi juga membutuhkan benih unggul, teknologi budi daya, pengelolaan air, peningkatan keterampilan petani, serta kepastian pasar.

Karena itu, Iftitah menyampaikan ketertarikannya mempelajari teknologi padi hibrida dan berbagai inovasi pertanian China yang berpotensi diterapkan sesuai kondisi lahan dan lingkungan pertanian di Indonesia.

Penjajakan kerja sama tersebut berpeluang melibatkan Kementerian Transmigrasi, Kementerian Pertanian, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta lembaga penelitian pertanian China.

Namun, pembahasan lebih lanjut masih diperlukan untuk menentukan fokus penelitian, lokasi pelaksanaan, bentuk kelembagaan, kebutuhan pembiayaan, dan tahapan kerja sama sebelum rencana tersebut dapat direalisasikan.

Iftitah menekankan penelitian pertanian di Merauke perlu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, tidak hanya melalui peningkatan hasil panen, tetapi juga efisiensi usaha tani dan pengembangan industri pengolahan.

"Kita memiliki lahan dan tenaga kerja. Yang kita butuhkan adalah penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi, investasi, serta offtaker yang dapat menyerap hasil produksi masyarakat," ujarnya.

Menurut dia, keterlibatan pembeli hasil produksi atau offtaker penting untuk memberikan kepastian pasar kepada petani, sehingga peningkatan produktivitas dapat diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat.

Kementerian Transmigrasi dan Kedutaan Besar China untuk Indonesia pada Juni 2026 juga telah menjajaki pengembangan pusat riset pertanian dan pendidikan vokasi di kawasan transmigrasi Salor, Merauke.

Pertemuan dengan CAAS di Beijing menjadi kelanjutan penjajakan tersebut, terutama untuk memperdalam pembahasan teknologi padi dan peningkatan kapasitas penelitian yang sesuai dengan kebutuhan kawasan.

Kementerian berharap pembahasan teknis antarlembaga dapat segera dilakukan agar kerja sama menghasilkan rencana pelaksanaan yang jelas, sekaligus memberikan manfaat bagi produktivitas pertanian, penciptaan lapangan kerja, dan pendapatan petani.

Selain pengembangan pusat riset padi, Huang Sanwen juga menawarkan peluang kerja sama pemanfaatan teknologi digital untuk pertanian dan pengolahan pangan, serta penerapan ilmu pengetahuan dalam pembangunan ekonomi perdesaan.

Pihak China juga membuka peluang pendidikan pascasarjana bagi peneliti Indonesia, pertukaran pengetahuan antarlembaga penelitian, dan penyelenggaraan pelatihan jangka pendek untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

Iftitah menyambut peluang tersebut dan menilai pemanfaatan teknologi harus disertai pendidikan, pelatihan, serta pendampingan agar inovasi pertanian dapat diterapkan oleh masyarakat kawasan transmigrasi.

"Transmigrasi hari ini bukan hanya tentang perpindahan penduduk, tetapi bagaimana kita menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, membuka lapangan pekerjaan, dan mengentaskan kemiskinan," ucapnya.

Dalam pertemuan itu, Iftitah turut menyampaikan potensi pengembangan komoditas Indonesia, seperti kelapa, durian, kopi, dan kakao, melalui kemitraan investasi, pengolahan hasil produksi, serta perluasan akses pasar dengan pelaku usaha China.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Banten (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso melepas ekspor produk minuman kemasan kopi siap konsumsi yang diproduksi oleh PT Nestle Indonesia ke Australia senilai Rp10 triliun untuk tiga tahun.

Ia menyebut ekspor ke Australia merupakan bagian dari salah satu distribusi produk kopi ke mancanegara.

"Secara simbolis kita melepas ekspor ke Australia, tapi sebenarnya kita juga melakukan ekspor ke berbagai negara untuk produk kopi dari Indonesia," kata Budi saat melepas ekspor produk kopi siap konsumsi di Trade Expo Indonesia (TEI) 2026, ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis.

Budi menyampaikan perusahaan tersebut melibatkan para petani kopi, peternak sapi, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperoleh bahan baku.

Lebih lanjut, ia mengatakan produsen makanan dan minuman tersebut juga mendukung pengembangan produk lokal untuk bisa memenuhi standar global.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Fajarini Puntodewi menyebut ekspor ini memiliki nilai sebesar Rp10 triliun selama tiga tahun.

Melalui kerja sama dengan Kemendag, kata Puntodewi, komitmen juga menekankan penguatan daya saing petani dan produktivitas komoditas pertanian dalam negeri.

"Ini daripada kerja sama ini adalah yang pertama komitmen daripada Nestle untuk melakukan ekspor, minimal itu Rp10 triliun selama tiga tahun. Tentunya, ini bisa lebih tinggi lagi," kata Fajarini.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Itu kan pergantian direksi aksi korporasi biasa, ya. Pergantian Dirut BUMN itu kan hak daripada Danantara dan sudah barang tentu ada arahan dari Bapak Presiden.

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan pergantian Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero) merupakan aksi korporasi biasa dan hak Danantara.

“Itu kan pergantian direksi aksi korporasi biasa, ya. Pergantian Dirut BUMN itu kan hak daripada Danantara dan sudah barang tentu ada arahan dari Bapak Presiden,” ujar Bahlil ketika ditemui setelah acara Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), di Karawang, Jawa Barat, Kamis.

Ketika disinggung mengenai apakah pergantian Dirut PLN dilatarbelakangi oleh pemadaman listrik atau blackout yang terjadi di Batam, Kepulauan Riau, Bahlil kembali menegaskan bahwa pergantian direksi merupakan aksi korporasi yang biasa.

“Cuman biasa aja kok, itu (pergantian dirut) biasa,” ujar Bahlil.

Terkait arahan khusus dari Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil menyampaikan akan melakukan rapat terlebih dahulu dengan PLN.

“Nanti kami rapatkan, ya,” ujar Bahlil pula.

Suroso Isnandar ditunjuk untuk menggantikan Darmawan Prasodjo sebagai Dirut PT PLN (Persero), kata Komisaris PLN Andi Arief ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu (14/10).

Penggantian tersebut dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PLN pada Rabu (14/10) malam ini, pukul 18.30 WIB yang digelar menggunakan aplikasi Zoom Meeting.

RUPSLB tersebut dihadiri oleh seluruh direksi PLN, komisaris PLN, dan BP BUMN.

Pergantian Dirut PLN tersebut terjadi setelah Batam, Kepulauan Riau, mengalami pemadaman listrik atau blackout.

Bahlil menyebut dugaan penyebab pemadaman listrik di Batam, Kepulauan Riau, berasal dari sejumlah persoalan teknis, termasuk gangguan jaringan akibat petir hingga dugaan hewan yang terkena jaringan listrik.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jadi ketika hasil karya seseorang kemudian diambil dimodifikasi, untuk ini bagaimana pengaturan nilai ekonominya di situ?

Bandung (ANTARA) - Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mendorong perlindungan nilai ekonomi karya kreator di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), seiring penyusunan peta jalan dan etika AI yang menunggu penetapan menjadi peraturan presiden.

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, di Bandung, Jawa Barat, Kamis, mengatakan peta jalan dan etika AI telah selesai disusun melalui inisiatif Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama kementerian/lembaga terkait.

“Jadi saat ini baru saja selesai penyusunan dari peta jalan AI dan juga etika AI yang diinisiasi, bukan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, tapi Komdigi,” kata Teuku Riefky dalam kegiatan Wonderful Voice of Indonesia 2026.

Menurut dia, perkembangan AI menghadirkan tantangan bagi pekerja kreatif, terutama ketika karya seseorang diambil dan dimodifikasi menggunakan teknologi tersebut tanpa kejelasan pengaturan hak serta nilai ekonomi bagi penciptanya.

“Jadi ketika hasil karya seseorang kemudian diambil dimodifikasi, untuk ini bagaimana pengaturan nilai ekonominya di situ?” ujarnya.

Ia mengatakan persoalan pemanfaatan karya melalui AI tidak hanya menyangkut pengisi suara, tetapi juga penulis dan pekerja media yang karyanya dapat digunakan untuk menghasilkan konten baru dengan bantuan teknologi tersebut.

Perlindungan terhadap kreator menjadi penting, mengingat sektor ekonomi kreatif menyerap 27,4 juta tenaga kerja atau 18,70 persen dari total tenaga kerja nasional pada 2025, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Selain menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sektor ekonomi kreatif juga memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dengan nilai produk domestik bruto (PDB) mencapai Rp1.611,2 triliun pada 2024 atau setara 7,28 persen dari PDB nasional.

Kemenekraf memandang pemanfaatan AI perlu diarahkan sebagai mitra dalam proses produksi karya kreatif, dengan tetap memperhatikan hak pencipta, kejelasan penggunaan karya, serta perlindungan nilai ekonomi yang dihasilkan oleh kreator manusia.

Melalui penguatan kebijakan AI, pemerintah diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang mampu memanfaatkan inovasi teknologi sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku industri agar perkembangan AI tidak mengabaikan kepentingan pencipta karya.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bandarlampung (ANTARA) - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta pemerintah daerah memperkuat sinergi untuk mengakselerasi Program Listrik Desa (Lisdes) guna mewujudkan pemerataan akses energi hingga ke pelosok wilayah.

General Manager PLN UID Lampung, Noer Soeratmoko, di Bandarlampung, Kamis, mengatakan bahwa koordinasi lintas instansi menjadi kunci utama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan perdesaan, khususnya pada daerah yang memiliki tantangan geografis maupun administratif.

"Target kami bukan sekadar membangun jaringan, tetapi memastikan listrik benar-benar dapat dirasakan masyarakat hingga ke wilayah yang belum terjangkau.

"Maka sinkronisasi dengan pemda dan Kementerian ESDM sangat penting agar kesiapan lokasi, lahan, hingga perizinan berjalan selaras," katanya.

Ia mengatakan bahwa hingga Juni 2026, Rasio Elektrifikasi (RE) PLN di Provinsi Lampung telah menyentuh angka 99,79 persen, sedangkan Rasio Desa Berlistrik (RDB) mencapai 99,85 persen.

"Meskipun telah mendekati 100 persen, perluasan jaringan terus difokuskan ke dusun dan permukiman yang belum terjamah arus listrik," katanya.

Ia mengatakan salah satu tantangan utama dalam realisasi Lisdes tahun 2026 adalah keberadaan permukiman warga di dalam kawasan hutan. Dari total 139 lokasi penugasan Lisdes tahun ini, sebanyak 25 lokasi berada di wilayah hutan yang memerlukan mekanisme perizinan dan kelengkapan administrasi khusus.

"Dukungan kepala daerah sangat krusial, terutama dalam fasilitasi penyelesaian status pemanfaatan areal permukiman di kawasan hutan sesuai regulasi yang berlaku," ujarnya.

Sementara itu, Manager Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Provinsi Lampung, I Putu Kesama P.W., menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pemetaan progres di setiap titik lokasi guna memastikan pekerjaan konstruksi berjalan sesuai target.

"Setiap lokasi Lisdes memiliki karakteristik dan kendala yang berbeda. Dukungan perizinan dan penyiapan lahan dari Pemda serta kementerian terkait akan sangat menentukan percepatan pembangunan di lapangan," katanya.

Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kalau ada yang minta bayaran, apalagi tinggi-tinggi bayaran seperti itu, tolong itu laporkan, karena itu kejahatan. (UMKM) Ditagih Rp5 juta, Rp10 juta, itu kejahatan. Itu gratis.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan sinergi lintas instansi berperan dalam mempercepat implementasi kewajiban sertifikasi halal (Wajib Halal), terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Ada CSR (Corporate Social Responsibility/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) dari pengusaha, perusahaan, (lembaga) lain, contohnya dari Bank Indonesia, misalnya, itu membantu (memfasilitasi sertifikasi bagi UMKM),” kata Haikal saat ditemui di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, ia mencontohkan Kementerian UMKM juga ikut serta memberikan fasilitas pendukung agar para pengusaha mikro dan kecil bisa mendapatkan kemudahan dalam sertifikasi halal bagi usahanya.

“Kemarin dari Kementerian UMKM, Pak Maman (Abdurrahman, Menteri UMKM), juga memberikan 50.000 sertifikat halal gratis. Dari perbankan, dari Himbara juga, dari PNM, jadi banyak (pihak yang membantu). Itu kami yang carikan, kami yang berusaha supaya mereka semua bisa halal,” ujar Haikal.

Selain itu, ia menyebutkan pemerintah telah menyediakan pemberian kuota sertifikasi halal gratis bagi 1,35 juta UMKM melalui program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) 2026. Pelaku usaha dapat mengajukan sertifikasi tersebut melalui sistem SiHalal.

“Saat ini semua kita proses, dan saya jamin UMKM itu tidak ada biaya, alias gratis. Itu komitmen saya,” kata dia lagi.

Haikal pun memastikan bahwa regulasi Wajib Halal bukan merupakan larangan terbatas, pembatasan, maupun pemaksaan kepada pelaku usaha.

Ia mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat, sekaligus kepastian berusaha bagi pelaku usaha.

Dalam implementasinya, pemerintah memastikan Wajib Halal dilaksanakan secara tertib, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan.

Selain itu, Haikal juga menegaskan bahwa tidak ada kebijakan untuk melakukan sweeping atau tindakan sejenis terhadap pelaku usaha di lapangan, serta permintaan biaya tambahan bagi UMKM.

“Kalau ada yang minta bayaran, apalagi tinggi-tinggi bayaran seperti itu, tolong itu laporkan, karena itu kejahatan. (UMKM) Ditagih Rp5 juta, Rp10 juta, itu kejahatan. Itu gratis,” kata Haikal.

BPJPH sebelumnya menegaskan bahwa tidak ada penundaan implementasi kewajiban sertifikasi halal (Wajib Halal) yang akan dimulai pada 18 Oktober 2026.

Informasi resmi mengenai kebijakan dan implementasi Jaminan Produk Halal dapat diakses melalui laman resmi BPJPH, yaitu bpjph.halal.go.id.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Memang secara sepenuhnya belum ter-cover secara totalitas, tetapi perlahan-lahan sudah dilakukan (pemulihan).

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan antrean pembelian bahan bakar minyak (BBM) di Bali mulai terurai, meskipun belum pulih sepenuhnya.

“Sekarang mulai terurai,” ujar Bahlil ketika ditemui setelah peresmian Kilang LPG Cilamaya, di Karawang, Jawa Barat, Kamis.

Bahlil yang juga merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bahwa dirinya terus berkoordinasi dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri terkait penanganan antrean panjang pembelian BBM di Bali.

Hari ini, ujar dia melanjutkan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo berada di Bali untuk mengawal pemulihan distribusi BBM di Pulau Dewata.

“Memang secara sepenuhnya belum ter-cover secara totalitas, tetapi perlahan-lahan sudah dilakukan (pemulihan),” ujar Bahlil.

Bahlil memerintahkan Pertamina agar sejumlah SPBU di Bali dapat beroperasi selama 24 jam. Selain itu, Bahlil juga menyampaikan sudah dilakukan perbaikan alur distribusi BBM di Bali sebagai bentuk dari upaya pemulihan.

“Kemudian, beberapa SPBU yang kurang karyawan, kami meminta tolong ke aparat yang ada di sana untuk membantu, agar bisa membantu,” ujar Bahlil.

Sebelumnya, antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Bali dan memicu kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan stok BBM.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, seusai rapat bersama Gubernur Bali di Depo BBM Pesanggaran, Denpasar, Selasa (13/10), menjelaskan keterlambatan kedatangan kapal pengangkut BBM menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi jadwal distribusi.

Menurut Simon, kapal tersebut mengalami kendala saat proses penjangkaran, sehingga waktu kedatangannya bergeser dari jadwal yang telah direncanakan.

Ia pun meminta maaf atas peristiwa kelangkaan BBM yang terjadi di Bali beberapa hari terakhir.

Sebagai upaya pemulihan, PT Pertamina Patra Niaga mengoperasikan armada mobil tangki dan terminal nonsetop selama 24 jam untuk mempercepat pemulihan layanan distribusi BBM di wilayah Bali.

Kodam/IX Udayana pun turut membantu PT Pertamina (Persero) mengamankan distribusi BBM di Bali, menyusul kelangkaan BBM dan antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengimbau masyarakat tidak menyalahgunakan BBM subsidi di tengah proses normalisasi distribusi di Provinsi Bali.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bandung, Jawa Barat (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Cabang Bandung menyalurkan 53,5 ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke 107 titik koperasi desa/kelurahan merah putih (KDKMP) untuk memperluas akses masyarakat terhadap beras dengan harga terjangkau.

Pimpinan Perum Bulog Kantor Cabang Bandung Yanto Nurdianto di Bandung, Jabar, Kamis, mengatakan setiap titik koperasi menerima pasokan awal sebanyak 500 kilogram beras untuk didistribusikan kepada masyarakat.

"Kami sudah menggelontorkan sebanyak 53,5 ton yang masing-masing titiknya itu kita suplai 500 kg atau 100 pack (kemasan)," katanya.

Ia menjelaskan pasokan tersebut setara dengan 100 kemasan beras di setiap titik KDKMP untuk mendukung ketersediaan bahan pangan di tingkat desa dan kelurahan.

Menurut dia, penyaluran melalui koperasi itu diharapkan dapat mempermudah masyarakat memperoleh beras SPHP lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal.

Yanto mengatakan Bulog juga memberikan dukungan pasokan beras kepada KDKMP tanpa menetapkan batasan kuota khusus, sesuai arahan pimpinan, sehingga kebutuhan koperasi dapat didukung melalui penyaluran lanjutan.

Dukungan tersebut membuka peluang bagi KDKMP untuk memperluas jangkauan distribusi beras SPHP sekaligus memperkuat peran koperasi dalam menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat.

"Jadi, mudah-mudahan KDKMP bisa menjadi saluran yang mendekatkan Bulog kepada masyarakat," ujarnya.

Ia berharap kerja sama tersebut dapat membantu kelancaran distribusi beras dari Bulog hingga ke tingkat desa dan kelurahan serta memberikan alternatif tempat pembelian beras dengan harga terjangkau.

Melalui penyaluran beras SPHP di 107 titik KDKMP wilayah Bandung Raya tersebut, Bulog berharap akses masyarakat terhadap bahan pangan dapat semakin mudah sekaligus mendukung upaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga beras.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Perlu diluruskan bahwa menyalurkan gaji ASN lewat gerai koperasi itu adalah salah satu opsi saja.

Bandung (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) masih sebatas opsi yang terbuka untuk dipertimbangkan dan belum menjadi kebijakan yang berlaku bagi seluruh ASN.

“Perlu diluruskan bahwa menyalurkan gaji ASN lewat gerai koperasi itu adalah salah satu opsi saja,” katanya saat memberikan keterangan mengenai pengembangan KDKMP, di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis.

Ia menjelaskan gerai KDKMP ke depan dimungkinkan menjadi salah satu saluran penyaluran gaji ASN, termasuk pembayaran pensiun, tetapi pelaksanaannya masih membutuhkan proses dan persiapan lebih lanjut.

“Bisa saja untuk ke depannya dimungkinkan, terbuka kemungkinan, menjadi salah satu outlet untuk menyalurkan gaji, termasuk pensiun dari ASN misalnya,” ujarnya pula.

Menurut Bima, rencana tersebut merupakan bagian dari kemungkinan pemanfaatan gerai koperasi untuk memperluas layanan kepada masyarakat, termasuk dalam mendukung akses terhadap berbagai layanan keuangan.

Namun, ia menegaskan bahwa realisasi opsi tersebut perlu mempertimbangkan kesiapan kelembagaan koperasi serta koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam mekanisme penyaluran gaji dan pensiun ASN.

“Ya tapi kan ini prosesnya masih panjang dan kita juga harus betul-betul memastikan siapnya kelembagaan dan koordinasi dengan berbagai pihak gitu,” katanya lagi.

Bima menambahkan, pembahasan mengenai kemungkinan penyaluran gaji melalui gerai KDKMP tidak dapat dimaknai sebagai keputusan untuk mengalihkan seluruh mekanisme pembayaran gaji ASN ke koperasi.

Pemerintah masih perlu memastikan kesiapan operasional dan kelembagaan KDKMP agar dapat menjalankan fungsi tersebut apabila opsi itu nantinya direalisasikan.

Dengan demikian, penyaluran gaji ASN dan pembayaran pensiun melalui gerai KDKMP masih berupa kemungkinan yang memerlukan kajian serta persiapan lebih lanjut, bukan kebijakan yang mewajibkan seluruh ASN menerima gaji melalui koperasi.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bekasi, Jawa Barat (ANTARA) - Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Abdul Kadir Karding mendorong transformasi sistem perkarantinaan nasional menuju layanan yang lebih modern, terintegrasi, dan mampu menjawab tantangan perdagangan serta biosekuriti global.

"Perdagangan antarnegara semakin kompleks, perpindahan manusia dan barang semakin cepat, dan perubahan iklim terus mempengaruhi kehidupan kita. Dalam situasi seperti ini, peran karantina menjadi semakin penting," kata Karding di Bekasi, Jawa Barat, Kamis.

Hal itu dikatakan Karding, saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Karantina Indonesia 2026 di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Karantina, Bekasi, Jawa Barat.

Menurut Karding, perubahan pola perdagangan, meningkatnya mobilitas manusia dan barang, hingga perubahan iklim membuat tantangan perkarantinaan semakin kompleks. Karena itu, fungsi karantina tidak cukup hanya berada di pintu masuk dan keluar untuk mengawasi lalu lintas komoditas.

"Kami bertugas melindungi negeri ini, menjaga kesehatan masyarakat, kelestarian sumber daya alam, dan ketahanan pangan, sekaligus memfasilitasi produk-produk pertanian, perikanan, dan kehutanan Indonesia menembus pasar dunia. Tidak boleh ada bottleneck , tetapi harus bisa mempermudah akses perdagangan ke negara tujuan," ujarnya.

Dalam Rakornas tersebut, Barantin memprioritaskan sejumlah agenda pembenahan, mulai dari penguatan sistem pengamanan hayati yang terintegrasi, pengembangan ekosistem digital, pembangunan dan revitalisasi laboratorium, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Menurut Karding, penguatan tersebut diperlukan agar layanan karantina dapat berjalan lebih cepat, akurat, transparan, dan tetap mampu menjalankan fungsi pelindungan. Digitalisasi menjadi salah satu bagian penting karena lalu lintas komoditas membutuhkan pelayanan yang semakin terintegrasi dengan sistem perdagangan.

Sementara penguatan laboratorium sesuai standar internasional diperlukan untuk mendukung pemeriksaan dan diagnostik yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam tindakan karantina.

Di sisi lain, peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi bagian penting agar petugas mampu menghadapi ancaman hama dan penyakit yang terus berkembang (mutasi), sekaligus memahami dinamika perdagangan internasional.

"Kehadiran karantina harus menjadi mitra strategis yang melindungi sekaligus memudahkan masyarakat dan pelaku usaha. Kekuatan kita terletak pada kebersamaan, sinergi pusat dan daerah, serta kolaborasi seluruh unsur organisasi," kata Karding.

Rakornas 2026 diikuti jajaran pimpinan pusat serta perwakilan unit pelaksana teknis Barantin dari 38 provinsi.

Forum tersebut digunakan untuk refleksi dan mengevaluasi kinerja organisasi, menyamakan arah kebijakan pusat dan daerah, serta menyusun langkah penguatan sistem perkarantinaan nasional.

Rakornas juga menjadi bagian dari rangkaian Hari Karantina ke-149 yang mengusung tema “Dari Penjaga Gerbang ke Diplomasi Ekonomi, Menuju Indonesia Emas 2045”.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kami percaya media memiliki peran penting dalam membangun literasi publik.

Jakarta (ANTARA) - Holding industri pertambangan Indonesia, MIND ID, memperkaya narasi mengenai industri pertambangan nasional melalui Kompetisi Karya Jurnalistik MediaMIND 2026.

Head of Institutional Relations MIND ID Selly Adriatika menyampaikan MediaMIND tidak hanya dirancang sebagai ajang kompetisi karya jurnalistik, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi jurnalis untuk memahami dinamika industri pertambangan dan perannya dalam mendukung pembangunan nasional.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin membuka ruang yang lebih luas bagi para jurnalis untuk melihat secara langsung bagaimana sektor pertambangan dijalankan, bagaimana proses hilirisasi dilakukan, serta bagaimana perusahaan berupaya menghadirkan manfaat bagi masyarakat dan daerah. Kami berharap pengalaman tersebut dapat memperkaya perspektif peserta dalam menghasilkan karya jurnalistik yang informatif, berimbang, dan memberikan nilai tambah bagi publik," katanya dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Ajang tahunan yang memasuki tahun kelima ini menjadi ruang bagi insan pers untuk memahami secara langsung operasional pertambangan, hilirisasi, serta kontribusi industri mineral terhadap pembangunan nasional.

Dari total pendaftar 782, sebanyak 269 peserta mengirimkan 612 karya jurnalistik dalam kategori karya tulis, video, foto, dan infografis. Seluruh karya tersebut melalui proses seleksi independen oleh Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA bersama editor dan jurnalis senior media nasional.

Sebanyak 60 jurnalis dari berbagai media nasional dan daerah berhasil lolos ke babak final. Para finalis akan mengikuti rangkaian kunjungan lapangan ke wilayah operasional anggota Grup MIND ID untuk memperoleh gambaran langsung mengenai aktivitas pertambangan dan pengembangan industri mineral di Indonesia.

Dalam rangkaian babak final, para peserta akan mengunjungi sejumlah wilayah operasional anggota Grup MIND ID, yakni PT ANTAM Tbk di Kolaka, PT Bukit Asam Tbk di Ombilin, PT Freeport Indonesia di Timika, PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) di Kuala Tanjung, PT Timah Tbk di Batam, serta PT Vale Indonesia Tbk di Sorowako.

Melalui kunjungan tersebut, para finalis berkesempatan mengamati aktivitas operasional perusahaan, program hilirisasi, dan inisiatif keberlanjutan, sekaligus berinteraksi dengan pekerja serta masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Pengalaman lapangan itu diharapkan dapat memperkaya perspektif jurnalis dalam menyajikan informasi mengenai kontribusi industri pertambangan secara lebih komprehensif.

Selly menyampaikan karya yang dihasilkan melalui MediaMIND diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat dalam memahami industri pertambangan nasional, tidak hanya sebagai hasil kompetisi.

"Kami percaya media memiliki peran penting dalam membangun literasi publik. Karena itu, MediaMIND tidak hanya berupaya menghasilkan karya terbaik, tetapi juga mendorong terciptanya narasi yang mampu menggambarkan secara utuh tantangan, peluang, dan kontribusi sektor pertambangan bagi masa depan Indonesia," ujarnya pula.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026