Bandung, Jawa Barat (ANTARA) - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat jumlah penumpang warga negara asing (WNA) yang menggunakan kereta cepat Whoosh mencapai lebih dari 1 juta orang selama tiga tahun beroperasi.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan tingginya penggunaan Whoosh oleh wisatawan mancanegara turut mendukung konektivitas pariwisata antara Jakarta dan Bandung.

"Jumlah penumpang warga negara asing mencapai lebih dari 1 juta orang, dengan sekitar 43 persen atau 430 ribu penumpang berasal dari Malaysia," kata Eva di Bandung, Jabar, Senin.

Secara keseluruhan, KCIC telah melayani 18,2 juta penumpang sejak mulai beroperasi secara komersial pada 17 Oktober 2023 hingga 16 Oktober 2026.

"Selama tiga tahun terakhir, Whoosh telah menjadi bagian dari mobilitas masyarakat. Kepercayaan lebih dari 18 juta penumpang menunjukkan bahwa layanan kereta cepat semakin diterima dan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan perjalanan antara Jakarta dan Bandung," ujarnya.

Eva menjelaskan sejak memulai layanan komersial berbayar pada 17 Oktober 2023, Whoosh terus berkembang dari sisi operasional maupun jumlah pengguna. Jumlah perjalanan meningkat dari 14 menjadi 62 perjalanan per hari.

Sementara itu, volume penumpang harian yang semula sekitar 9.000 orang meningkat hingga mencapai puncaknya lebih dari 26.000 penumpang dalam satu hari. Saat ini, Whoosh juga melayani lebih dari 500 ribu penumpang setiap bulan.

Secara tahunan, Whoosh melayani sekitar 1,14 juta penumpang pada Oktober hingga Desember 2023, kemudian 6,06 juta penumpang sepanjang 2024 dan 6,2 juta penumpang pada 2025. Adapun pada Januari hingga 16 Oktober 2026, jumlah penumpang mencapai sekitar 4,86 juta orang.

"Dari sisi operasional, KCIC mencatat Whoosh mempertahankan catatan nihil kecelakaan selama tiga tahun beroperasi. Tingkat ketepatan waktu layanan mencapai 99,4 persen, sedangkan tingkat kepuasan pelanggan tercatat sebesar 95,95 persen," kata Eva.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyurati Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, untuk meminta penuntasan penegakan hukum terhadap mafia pangan yang merugikan petani, peternak, dan konsumen nasional agar praktik curang sektor pangan dapat diberantas.

"Kami menyurati Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto agar penegakan hukum terhadap mafia pangan dituntaskan," kata Amran terkonfirmasi di Jakarta, Senin.

Surat yang dikirim tersebut merupakan kali kedua Mentan Amran meminta dukungan penegakan hukum kepada Kapolri, setelah sebelumnya menyurati Kapolri terdahulu. Kali ini, surat ditujukan kepada Kapolri yang baru.

Surat tersebut mencakup berbagai dugaan pelanggaran di sektor pangan, mulai dari tata niaga ayam dan telur, kecurangan beras fortifikasi, hingga kasus yang sudah lebih dulu ditangani aparat.

Menurut Amran, penegak hukum harus turun tangan karena pangan adalah kebutuhan paling krusial bagi rakyat dan tidak boleh dipermainkan oleh sekelompok mafia yang sudah lama menikmati gurihnya pangan bersubsidi. Negara tidak sedang kekurangan dana untuk melindungi pangan rakyat.

Pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp155,5 triliun pada 2025 dan Rp164,4 triliun pada 2026.

Subsidi tinggi itu diberikan agar usaha pangan rakyat tumbuh, tetapi keuntungannya justru lebih banyak dinikmati pengusaha besar, sementara petani, peternak, dan masyarakat berpenghasilan rendah menanggung kerugiannya.

Amran menegaskan penindakan tidak boleh berhenti pada satu komoditas. Ia menyebut 102 tersangka telah ditetapkan dalam penindakan Satgas Pangan Polri sepanjang 2024 hingga 2026, dan jumlah itu masih akan bertambah.

Sebelumnya, Polri, Kejaksaan, dan Kementan membongkar 212 produsen beras oplosan dengan taksiran kerugian masyarakat Rp99 triliun. Pada kasus minyak goreng, Mentan juga telah menyerahkan 20 pelaku kepada penegak hukum.

"Beras juga, minyak goreng juga, kita harus awasi," ujarnya.

Persoalan itu kembali dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Kementerian Dalam Negeri pada 12 Oktober 2026 lalu, dengan ayam, telur, dan beras sebagai komoditas yang harus diwaspadai.

Mentan memaparkan harga ayam di tingkat peternak hanya Rp20.000 sampai Rp21.000 per kilogram, sementara di tingkat konsumen mencapai Rp45.000.

"Yang berteriak produsen, kemudian juga konsumen. Artinya ada yang tidak sehat," tegasnya.

Peternak telah lama tertekan. Pemerintah menetapkan harga acuan pembelian telur di tingkat peternak sebesar Rp26.500 per kilogram dan mewajibkan SPPG menyerapnya melalui petunjuk teknis.

Namun Ketua Pinsar Petelur Nasional Yudianto Yosgiarso mencatat harga telur peternak sempat jatuh ke kisaran Rp21.500 sampai Rp22.500 per kilogram pada Juni 2026, jauh di bawah biaya produksi.

Selisih harga di hilir tidak dapat dijelaskan oleh produksi, sehingga Mentan Amran meminta rantai pasok diperiksa dari hulu ke hilir.

Kerugian terbesar justru dialami konsumen pada beras fortifikasi. Mentan Amran menegaskan harga yang semestinya hanya Rp13.500 per kilogram, namun dijual hingga Rp30.000, Rp40.000, bahkan Rp57.000.

Beras itu dirancang bagi masyarakat miskin, ibu hamil dan menyusui, serta balita yang rentan stunting, bukan untuk menggantikan beras premium.

Pemerintah memperkirakan kerugian konsumen akibat dugaan praktik tersebut mencapai sekitar Rp89 triliun, dihitung dari selisih harga yang semestinya dengan harga jual rata-rata dikalikan volume beras yang beredar.

Pengawasan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Juli hingga Agustus 2026 di 11 provinsi menemukan 25 merek milik 11 pelaku usaha yang tidak memenuhi SNI 9314:2024 dan SNI 9372:2025. Atas temuan itu Mentan Amran memerintahkan tiga langkah, yakni menarik produk, mencabut izin, dan memproses pidana.

Kementan akan memperkuat koordinasi dengan Satgas Pangan dan instansi terkait agar setiap pihak yang terbukti melanggar hukum diproses tuntas. Pemerintah berkomitmen terus melindungi petani dan peternak rakyat, sekaligus konsumen pangan, agar memperoleh harga yang layak dan stabil.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan bantuan program Bedah Rumah tepat sasaran.

Ia menekankan bahwa ketepatan sasaran menjadi hal penting dalam pelaksanaan program Bedah Rumah.

Pemerintah melihat dua aspek utama, yakni kondisi ekonomi keluarga dan kondisi fisik rumah agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan.

"Tadi saya mengunjungi dua rumah dan penghasilan keluarganya di bawah UMP. Kita harus memastikan penerimanya tepat sasaran. Kita lihat kondisi ekonominya memang terbatas, dan kondisi rumahnya juga memang tidak layak huni,” ujar Maruarar atau Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ara mengunjungi penerima bantuan program Bedah Rumah di Kelurahan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara yakni Masulah dan Nusrobah.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan bantuan perbaikan rumah diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria, baik berdasarkan kondisi sosial ekonomi maupun tingkat kerusakan hunian.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kedua penerima bantuan tersebut memenuhi kriteria berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan keadaan tempat tinggal.

Masulah tercatat berada pada desil 1, sedangkan Nusrobah berada pada desil 2 dengan penghasilan di bawah upah minimum provinsi (UMP). Kondisi rumah keduanya yang tidak layak huni turut menjadi pertimbangan dalam memastikan bantuan diberikan kepada keluarga yang membutuhkan.

Ara menyampaikan keprihatinannya atas masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditemukan di Rorotan.

Ia menegaskan bahwa pemerintah terus meningkatkan jumlah rumah yang diperbaiki, meskipun belum seluruh rumah tidak layak huni dapat ditangani sekaligus.

"Saya mohon maaf karena kita belum bisa memperbaiki seluruh rumah tidak layak huni. Namun, kita terus meningkatkan jumlahnya. Tahun lalu di Jakarta ada 158 rumah yang diperbaiki, sedangkan tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 10.300 rumah," ujarnya.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam kunjungan, terdapat sekitar 2.500 keluarga dengan rumah tidak layak huni di Kelurahan Rorotan.

Sementara itu, jumlah rumah tidak layak huni di Jakarta Utara mencapai 174 ribu unit.

Pada 2026, Jakarta Utara memperoleh alokasi 2.000 unit program Bedah Rumah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

Pengerjaan rumah bagi para penerima bantuan dijadwalkan berlangsung mulai 26 Oktober hingga 26 Desember 2026.

Melalui program Bedah Rumah, Kementerian PKP terus mendorong peningkatan kualitas hunian masyarakat, dengan memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran, dilaksanakan secara transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi keluarga yang membutuhkan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memperkuat transformasi pertanian nasional guna menjaga keberlanjutan swasembada pangan melalui kolaborasi dan inovasi serta peningkatan produktivitas sektor pertanian.

"Kalau kita kompak, saya yakin swasembada pangan bisa kita jaga dan transformasi pertanian bisa kita percepat,” kata Mentan Amran di Jakarta, Senin.

Menteri menyambut Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Alim Setiawan Slamet di Jakarta untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga keberlanjutan swasembada pangan serta mendorong transformasi pertanian nasional secara modern.

Bagi Amran, kehadiran Wamentan Alim menjadi penguatan bagi Kementerian Pertanian dalam mengawal program prioritas pangan sekaligus mempercepat perubahan sistem pertanian tradisional menuju modernisasi melalui inovasi teknologi dan peningkatan produktivitas.

Mentan menegaskan pentingnya sinergi bersama Wamentan Alim untuk memperkuat arah kebijakan pertanian dan menjaga capaian swasembada pangan berkelanjutan.

Menurut Amran pertanian nasional semakin kuat dengan berbagai program peningkatan produksi yang telah berjalan dan perlu dilanjutkan melalui kerja bersama seluruh jajaran Kementerian Pertanian hingga tingkat lapangan.

Ia mengatakan transformasi pertanian harus dilakukan menyeluruh dari hulu hingga hilir dengan menetapkan komoditas unggulan berdasarkan potensi wilayah serta membangun rantai pasok yang terintegrasi untuk kesejahteraan masyarakat petani.

Ia menekankan langkah tersebut menjadi solusi permanen untuk meningkatkan produksi pangan nasional sekaligus menekan kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan masyarakat serta penguatan sektor pertanian yang lebih maju.

Lebih lanjut dia mengatakan pengembangan padi menjadi salah satu contoh program yang dikawal pemerintah melalui peningkatan produktivitas dan optimalisasi lahan dengan dukungan irigasi pompanisasi serta pendampingan petani agar hasil panen semakin meningkat.

Amran menjelaskan produktivitas padi perlu diperkuat agar Indonesia memiliki ruang lebih besar dalam mengembangkan komoditas strategis lainnya seperti kedelai, bawang putih, jagung, dan pangan prioritas masa depan.

Kementerian Pertanian juga mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam menghadirkan riset dan inovasi yang sesuai kebutuhan petani sehingga peningkatan produksi dapat berlangsung secara efisien berkelanjutan dan memberikan dampak nyata.

Karena itu, Amran menilai Wamentan Alim dengan latar belakang akademisi mampu memperkuat hubungan antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam penerapan teknologi pertanian modern di berbagai wilayah untuk meningkatkan hasil produksi.

Kolaborasi dengan kampus penting untuk mempercepat adopsi inovasi pertanian karena teknologi dapat membantu petani mengurangi biaya produksi dan meningkatkan daya saing komoditas pangan nasional secara berkelanjutan.

Selain padi pemerintah juga fokus mengembangkan kedelai, bawang putih, dan komoditas strategis lainnya untuk mengurangi ketergantungan impor serta memperkuat ketahanan pangan melalui program produksi yang berkelanjutan nasional.

Amran meminta seluruh jajaran Kementan mendukung Wamentan Alim menjalankan kebijakan bersama agar program pertanian berjalan konsisten dan memberikan manfaat langsung bagi petani di lapangan.

Ia menekankan keberhasilan transformasi pertanian membutuhkan kekompakan seluruh pihak mulai pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat untuk memastikan berbagai program berjalan efektif serta mencapai target swasembada pangan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Wamentan Alim menyatakan siap memperkuat sinergi dengan Mentan Amran dan seluruh jajaran Kementan untuk melanjutkan program strategis pertanian serta mendukung peningkatan produktivitas demi kemajuan sektor pangan Indonesia depan.

Kolaborasi tersebut diharapkan mempercepat transformasi pertanian nasional menuju sistem modern yang produktif, efisien, dan mampu menjaga keberlanjutan swasembada pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan pemulihan infrastruktur sanitasi di tujuh kabupaten yang terdampak bencana di Aceh.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur jalan maupun bangunan yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan layanan dasar.

“Pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Kementerian PU terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sanitasi pascabencana di tujuh kabupaten di Provinsi Aceh, meliputi Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Bireuen, Aceh Timur, dan Aceh Utara.

Penanganan ini difokuskan pada pemulihan fungsi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) agar pelayanan persampahan dapat kembali berjalan optimal sekaligus mengurangi risiko pencemaran lingkungan di wilayah terdampak bencana.

Penanganan yang dilaksanakan melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Provinsi Aceh ini mencakup peningkatan kapasitas landfill, pembangunan instalasi pengolahan air lindi, perbaikan jalan akses, serta pembangunan berbagai fasilitas pendukung sesuai kebutuhan masing-masing TPA.

Salah satu penanganan yang saat ini hampir rampung berada di Kabupaten Aceh Tamiang melalui rehabilitasi dan peningkatan TPA Kampung Durian. Pekerjaan meliputi penambahan satu sel landfill baru seluas 1,1 hektare, pembangunan instalasi pengolahan air lindi, serta peningkatan jalan akses sepanjang satu kilometer.

Di Kabupaten Bireuen, rehabilitasi dan rekonstruksi TPA Blang Beururu diarahkan pada peningkatan kapasitas landfill seluas 1,46 hektare (ha), pembangunan dinding penahan tanah sepanjang 153,65 meter (m), dan perbaikan jalan akses sepanjang 570,26 m.

Sementara itu, di Kabupaten Aceh Utara, penanganan TPA Teupin Keubeu menjadi prioritas karena fasilitas ini melayani sekitar 641 ribu jiwa di 25 kecamatan, dengan volume sampah mencapai 85 ton per hari. Pekerjaan mencakup pembangunan landfill seluas 1,2 ha, instalasi pengolahan air lindi, serta perbaikan akses dan fasilitas pendukung.

Di Kabupaten Pidie Jaya, peningkatan kapasitas dilakukan di TPA Blang Awe melalui pembangunan sel landfill seluas 0,71 ha pada bagian bawah dan 1,04 ha pada bagian atas, pembangunan dinding penahan tanah sepanjang 352,64 m, serta perbaikan jalan akses sepanjang 985,5 m.

Adapun di Kabupaten Aceh Tengah, penanganan TPA Uwer Tetemi meliputi peningkatan satu sel landfill seluas 0,65 ha, pembangunan sistem pelapis kedap (liner) dan pipa air lindi, dinding penahan tanah, jalan operasional, serta instalasi pengolahan air lindi.

Di Kabupaten Aceh Tenggara, penanganan TPA Selamat Indah mencakup peningkatan satu sel landfill seluas 0,41 ha, pembangunan sistem pengolahan air lindi, dinding penahan tanah, jalan operasional, dan infrastruktur pendukung lainnya. Sementara itu, di Kabupaten Aceh Timur, penanganan TPA Lhok Tujoh difokuskan pada pembangunan dinding penahan tanah sepanjang 320 m dan penataan sampah eksisting.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan penguatan ekosistem pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemetaan potensi ekonomi daerah agar penyaluran kredit lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pemetaan tersebut akan dilakukan melalui kajian ekonomi daerah untuk mengidentifikasi sektor-sektor potensial serta pelaku UMKM yang dapat berperan dalam pengembangannya.

"Concern kita ke depan bukan lagi kuantitas, tapi concern kita ke depan itu adalah kualitas," kata Dian dalam Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional (Munas) XII Perbarindo di Jakarta, Senin.

Menurut Dian, kantor-kantor OJK di daerah akan bekerja sama dengan bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) untuk mengidentifikasi peluang pembiayaan, termasuk bagi UMKM yang belum memperoleh akses kredit.

Melalui pendekatan tersebut, perbankan diharapkan memiliki informasi lebih lengkap mengenai perkembangan sektor ekonomi setempat dan potensi usaha calon debitur sehingga penyaluran kredit dapat dilakukan secara lebih berkelanjutan.

"Nah, berdasarkan hal ini kemudian kita akan bekerja sama dengan seluruh bank dan seluruh BPR di setiap kantor kita untuk memastikan bahwa penyaluran kredit itu mungkin lebih akan lebih sustain," ujar Dian.

Selain pemetaan ekonomi, OJK menyiapkan penguatan ekosistem UMKM melalui koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan perbankan untuk menyediakan pendampingan usaha, bantuan teknis, serta dukungan akses pasar.

Pendampingan tersebut mencakup peningkatan kapasitas pelaku usaha hingga upaya mempertemukan UMKM dengan pembeli hasil produksi atau off-taker.

Dian menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak cukup hanya mengandalkan pembiayaan, tetapi juga memerlukan penguatan sumber daya manusia, tata kelola usaha, digitalisasi, dan perluasan akses pasar.

OJK telah memulai sejumlah langkah pendukung, antara lain memantau implementasi Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM dan menyusun pedoman pelaksanaannya.

Menurut Dian, OJK juga mulai membahas pemanfaatan penilaian kelayakan kredit (credit scoring), menyusun panduan pemanfaatan fungsi sosial perbankan syariah bagi UMKM yang belum memenuhi persyaratan pembiayaan, serta memetakan ekosistem pembiayaan bersama pemangku kepentingan.

Pada saat yang sama, OJK mengembangkan Sistem Informasi Pembiayaan UMKM terintegrasi, menyempurnakan dasbor pembiayaan, dan menyusun metodologi indeks pembiayaan UMKM guna memperkuat ketersediaan data.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, OJK telah meluncurkan Laporan Perkembangan Kinerja Pembiayaan UMKM Semester I 2026 pada awal Oktober untuk mendukung penyusunan kebijakan dan strategi pembiayaan berbasis data.

Berdasarkan data yang dipaparkan Dian, total pembiayaan UMKM dari seluruh sektor jasa keuangan mencapai Rp1.956 triliun pada Agustus 2026, tumbuh 3,36 persen secara tahunan. Sektor perbankan menjadi sumber pembiayaan terbesar dengan pangsa 82,78 persen.

Sebagai pembanding, dalam laporan resmi yang diterbitkan OJK pada 7 Oktober 2026, total pembiayaan UMKM pada Juli 2026 tercatat sebesar Rp1.949 triliun, tumbuh 3,09 persen secara tahunan, dengan pangsa sektor perbankan mencapai 82,62 persen.

Sementara itu, kredit UMKM perbankan pada Agustus 2026 mencapai Rp1.529,38 triliun atau 16,66 persen dari total kredit perbankan.

Nilai tersebut tumbuh 2,32 persen secara tahunan dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) sebesar 4,53 persen.

Dian mengatakan BPR dan BPR Syariah (BPRS) memiliki peran strategis dalam mendukung UMKM di daerah.

Hal itu tercermin dari porsi kredit atau pembiayaan UMKM yang masing-masing melampaui 50 persen dari total penyaluran kredit atau pembiayaan BPR dan BPRS pada Agustus 2026.

Ia juga menyampaikan bahwa penyaluran kredit dan pembiayaan industri BPR-BPRS mencapai Rp179,48 triliun, tumbuh 3,7 persen, dengan rasio kecukupan modal masing-masing sebesar 28,5 persen dan 17,31 persen.

Melalui penguatan ekosistem yang lebih terintegrasi antara pusat dan daerah, OJK berharap penyaluran kredit UMKM dapat meningkat dengan kualitas yang lebih baik sekaligus menekan risiko pembiayaan bermasalah.

"Kami sangat yakin industri BPR dan BPRS dapat memainkan peran yang besar dan strategis dalam pemberdayaan UMKM dan menggerakkan ekonomi daerah," kata Dian.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) -

“Kami berjanji dan berkomitmen bahwa kejadian ini tidak akan terulang di kemudian hari,” kata Dirut Pertamina setelah rapat koordinasi penanganan BBM di Terminal BBM Sanggaran Denpasar, Bali, Senin.

Dalam kesempatan itu, Simon kembali menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Bali atas kendala pasokan dan distribusi BBM yang dihadapi selama beberapa hari terakhir.

“Saya atas nama Pertamina Grup sebagai Direktur Utama dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya,” ucapnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih atas kesabaran masyarakat Bali serta kerja sama dan dukungan seluruh pihak di Bali meliputi Gubernur Bali, Kapolda Bali, Pangdam IX/Udayana hingga instansi terkait lainnya.

Gubernur Bali Wayan Koster sebelumnya memberi arahan yang kemudian diterapkan terkait kebijakan ganjil genap nomor polisi untuk pembelian BBM Pertalite pada 17-19 Oktober 2026.

Koster kemudian memperpanjang kebijakan itu hingga 23 Oktober 2026 dan akan terus dievaluasi.

Sedangkan kepolisian dan TNI membantu pengamanan, membantu mengurai antrean hingga tenaga perbantuan untuk operator SPBU dan pengendara mobil tangki BBM.

Hingga saat ini antrean pembelian BBM di sejumlah SPBU di Bali sudah berkurang signifikan. Bahkan di Denpasar dan Kabupaten Badung sudah kembali normal.

Pihaknya juga mengirimkan pasokan tak hanya BBM subsidi Pertalite tapi juga BBM nonsubsidi Pertamax.

Adapun rata-rata konsumsi per hari Pertalite di Bali dalam kondisi normal mencapai sekitar 2.200 kiloliter dan Pertamax sekitar 1.000 kiloliter.

Sementara itu, selama antrean panjang BBM beberapa hari terakhir konsumsi Pertalite membengkak menjadi sekitar 3.000 kiloliter.

“Kami telah melakukan evaluasi dan akan terus melakukan upaya-upaya terbaik agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik pada masa mendatang,” ujar Simon.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengatakan pemerintah berusaha mencegah kejadian berulang, yakni kontaminasi radioaktif Cesium-137, melalui regulasi yang akan ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian.

“Akan ditetapkan peraturan Menteri Perindustrian tentang pencegahan dan penanganan kontaminasi zat radioaktif pada industri dan kawasan industri,” ujar Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital dan Hubungan Antar Lembaga Kemenko Pangan Bara Krishna Hasibuan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin.

Selain itu, upaya pencegahan kejadian berulang lainnya adalah penetapan persyaratan wajib menyertakan bukti bahwa importasi skrap baja bebas dari radioaktif, serta komitmen pemasangan Continuous Emission Monitoring System (CEMS) dan Radiation Portal Monitor (RPM) di lokasi industri peleburan baja.

Bara yang juga merupakan Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Penanganan Cs-137 mengatakan pada 24 September 2026, inspeksi BRIN dan Bapeten terhadap 12 lokasi terdampak menunjukkan laju dosis radiasi di bawah ambang batas dan tidak ditemukan kontaminasi baru.

Kawasan dinyatakan terkendali atau clean and clear, sehingga aktivitas industri dapat kembali berjalan normal.

“Pengawasan berkelanjutan dilakukan melalui pemasangan RPM di gerbang kawasan, penguatan kewajiban CEMS bagi industri terkait, serta pengamanan material terkontaminasi di fasilitas penyimpanan sementara PT Peter Metal Technology (PMT),” kata Bara.

Pengujian terhadap produk pangan dari industri dalam radius 5 km, tutur Bara melanjutkan, juga menunjukkan hasil di bawah ambang batas.

Sebagaimana diketahui, kontaminasi Cs-137 berawal dari fasilitas smelting milik PT Peter Metal Technology (PMT).

Sumber paparan berasal dari scrap metal yang ternyata mengandung bahan radioaktif. Ketika proses peleburan berlangsung, terjadi penguapan material radioaktif yang kemudian terbawa melalui udara (airborne). Aliran udara inilah yang membawa partikel radioaktif tersebut ke berbagai titik lain di dalam kawasan industri.

Pada 19 Oktober 2026, Kementerian Koordinator Bidang Pangan secara resmi menyatakan fase penanganan kedaruratan kontaminasi radioaktif Cesium-137 di kawasan industri Modern Cikande, Serang, Banten, telah selesai.

Meskipun fase emergensi ini telah berakhir, tutur Bara, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Cs-137 memastikan penanganan lanjutan tetap dilaksanakan sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) -

“Sekarang cadangan di Bali rata-rata 11 hari atau 12 hari, saya tingkatkan menjadi 15 hari. Jadi kapal saya tambah tujuh untuk menyuplai BBM,” kata Bahlil setelah memimpin rapat koordinasj terkait distribusi BBM di Terminal BBM Sanggaran, Denpasar, Bali, Senin.

Awalnya, Menko yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu mengungkapkan jumlah armada pengangkut BBM di Bali hanya tiga kapal dan kini sudah ditambah menjadi tujuh kapal BBM.

Ia menjelaskan kendala bongkar muat kapal menyebabkan keterlambatan pasokan sehingga berdampak terhadap cadangan BBM di Bali yang sempat menurun tiga hingga empat hari.

Kondisi itu, kata dia, membuat antrean panjang pembelian BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Adapun cadangan BBM di Pulau Dewata ditampung di dua lokasi yakni Terminal BBM Manggis di Kabupaten Karangasem dengan volume tampung mencapai 11 hari dan Terminal BBM Sanggaran di Denpasar dengan volume mencapai sekitar empat hingga lima hari.

“Dalam rangka untuk mempercepat proses ini, sekarang saya meminta kepada Pertamina untuk menaikkan statusnya (cadangannya) tadinya 11 hari menjadi 15 hari,” imbuhnya.

Selain menambah armada distribusi dari Jawa ke Bali, Pertamina Patra Niaga juga menambah stok Pertalite hingga total 48 juta liter yang telah dilakukan sejak pengiriman pada 7 Oktober hingga pada 17 Oktober 2026.

Upaya lain yang dilakukan di antaranya penambahan armada truk tangki, operasional terminal BBM dan SPBU 24 jam hingga penerapan ganjil genap juga berperan mengurai antrean panjang.

Adapun pemberlakuan ganjil genap nomor kendaraan bermotor dilaksanakan sesuai arahan Gubernur Bali Wayan Koster.

Pemberlakuan ganjil genap itu dimulai pada Sabtu, 17 Oktober hingga Senin, 19 Oktober 2026.

Saat ini, Koster memutuskan untuk memperpanjang penerapan ganjil genap hingga rencananya 23 Oktober 2026 dan akan terus dievaluasi.

Dalam rapat koordinasi itu selain dihadiri Menko Bahlil Lahadalia, juga Gubernur Bali Wayan Koster, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, Kepala Polda Bali Inspektur Jenderal Polisi Pasma Royce, Komandan Resor Militer (Danrem) 163/Wira Satya Brigadir Jenderal TNI Ida I Dewa Agung Hadisaputra, Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Pertamina Patra Niaga hingga jajaran terkait lainnya.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - PT PLN Batam, Kepulauan Riau (Kepri), memastikan kompensasi bagi pelanggan reguler yang terdampak gangguan listrik saat pemadaman listrik total (blackout) pada Senin (12/10), akan diberikan secara otomatis melalui tagihan listrik bulan November 2026.

Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha PLN Batam Raditya Surya Danu mengatakan pemberian kompensasi mengacu pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam.

“Untuk pelanggan reguler, sesuai peraturan gubernur, kompensasi sebesar 10 persen terhadap beban akan langsung otomatis masuk ke tagihan atau billing bulan November,” kata Raditya dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Senin.

Ia menjelaskan, pemberian kompensasi dilakukan berdasarkan evaluasi indikator Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) serta mekanisme yang diatur dalam ketentuan tersebut.

“Jadi kami ada dua jenis layanan, satu layanan bagi pelanggan reguler, yang otomatis jadi tidak perlu membuat permohonan maupun pergi ke kantor,” katanya.

Sementara itu, kompensasi bagi pelanggan layanan khusus atau bisnis ke bisnis (business-to-business/B2B) memiliki mekanisme berbeda.

Raditya menyebut kompensasi untuk pelanggan layanan khusus berada pada kisaran 15 hingga 25 persen dari total pemakaian pelanggan.

“Untuk layanan khusus B2B, berbeda-beda sesuai dengan pelayanan. Besarannya sekitar 15-25 persen dari total pemakaian pelanggan,” ujarnya.

Ia menambahkan, perhitungan kompensasi tersebut merupakan bagian dari pemenuhan hak pelanggan akibat gangguan pelayanan listrik.

PLN Batam juga akan melaporkan pelaksanaan pemberian kompensasi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Adapun nilai kerugian yang dialami PLN Batam akibat gangguan kelistrikan tersebut belum dihitung.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pontinak (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI Maman Abdurrahman mendukung peningkatan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Bank Kalbar menjadi Rp1 triliun pada 2027 guna memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di Kalbar.

“Bank Kalbar ini kan bank kita semua, bank yang menjadi identitas masyarakat Kalbar. Tentunya saya wajib bersama-sama dengan pemerintah provinsi mendorong pembinaan dan memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada bank daerah kita,” kata Maman di Pontianak, Senin.

Maman menyampaikan hal tersebut saat menghadiri kegiatan Sinergi Penguatan Ekonomi Lokal Kalbar melalui Pemberdayaan UMKM serta Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Senin (19/10).

Ia menjelaskan alokasi KUR Bank Kalbar pada 2025 sekitar Rp700 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp800 miliar pada 2026. Untuk 2027, Bank Kalbar telah mengajukan peningkatan alokasi menjadi Rp1 triliun.

Menurut dia, pemerintah mendukung pengajuan tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi likuiditas bank agar penyaluran pembiayaan dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Kita dukung tentunya dengan catatan aspek likuiditasnya,” kata dia.

Maman menilai penguatan peran Bank Kalbar penting untuk memperbesar kesempatan pelaku UMKM mendapatkan akses permodalan, sehingga usaha mereka dapat berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

Selain pembiayaan melalui perbankan daerah, pemerintah juga mendorong pengembangan UMKM berbasis potensi pariwisata di Kalbar. Kota Singkawang menjadi salah satu daerah percontohan untuk menyelaraskan pengembangan pariwisata dengan pemberdayaan UMKM.

Ia mengatakan optimalisasi sektor pariwisata di Singkawang berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM di kota tersebut maupun daerah sekitarnya.

Sinergi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga perbankan diharapkan dapat memperkuat akses pembiayaan sekaligus mendorong pertumbuhan usaha produktif di Kalbar.

Maman menambahkan, secara nasional pemerintah juga mendorong peningkatan plafon kredit UMKM dari sekitar Rp1.500 triliun menjadi Rp2.000 triliun pada 2027, atau bertambah sekitar Rp500 triliun.

Pewarta: Dedi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Sampit (ANTARA) - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, memastikan aktivitas pelayaran kapal laut tetap berjalan aman di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meliputi wilayah setempat.

“Sejauh ini aktivitas kapal laut tidak terganggu. Kami juga sudah berkoordinasi dengan KSOP dan melakukan imbauan. Pengawasan juga lebih diperketat bersama instansi terkait, baik saat kapal berangkat maupun ketika kapal datang untuk memasuki alur Sungai Mentaya,” kata Kepala Dishub Kotim Raihansyah di Sampit, Senin.

Ia menjelaskan, hingga saat ini belum ada perubahan jadwal maupun gangguan terhadap aktivitas kapal laut yang melayani wilayah Kotim. Meski begitu, pengawasan terhadap kapal yang keluar dan masuk melalui alur Sungai Mentaya terus ditingkatkan untuk menjaga keselamatan pelayaran.

Langkah tersebut dilakukan bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Sampit serta organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal yang memiliki kewenangan dalam pengawasan transportasi laut.

Menurutnya, kondisi kabut asap menjadi perhatian dalam menjaga keselamatan transportasi, sehingga koordinasi antar lembaga diperlukan untuk memastikan aktivitas pelayaran tetap berjalan dengan memperhatikan kondisi di lapangan.

“Pengawasan menjadi bagian penting untuk memastikan kapal dapat melintasi alur Sungai Mentaya dengan aman, baik ketika hendak menuju laut maupun saat memasuki kawasan perairan menuju pelabuhan Sampit,” tuturnya.

Selain keselamatan pelayaran, Dishub Kotim turut memberi perhatian terhadap kelancaran arus barang dan pasokan kebutuhan masyarakat. Hal ini karena tak sedikit pasokan logistik ke wilayah tersebut masih mengandalkan transportasi laut.

“Arus barang, sembako dan kebutuhan lainnya sebagian besar melalui kapal laut. Ini yang kami jaga dengan terus berkoordinasi bersama pihak terkait, terutama untuk pengawalan saat kapal memasuki maupun keluar dari alur Sungai Mentaya demi keselamatan barang dan penumpangnya,” ujarnya.

Raihansyah menegaskan, pasokan logistik yang diangkut menggunakan kapal laut hingga kini masih dalam kondisi aman. Oleh sebab itu, koordinasi dan pengawasan terus dilakukan agar distribusi kebutuhan pokok tetap berjalan serta tidak menimbulkan gangguan terhadap ketersediaan barang di daerah.

Disamping kabut asap, ia menyebutkan terdapat faktor lain yang turut menjadi pertimbangan dalam aktivitas pelayaran, yakni kondisi gelombang laut yang mulai meningkat. Kondisi tersebut perlu diperhatikan, terutama bagi kapal yang melintasi perairan Laut Jawa.

Keputusan keberangkatan kapal tidak hanya mempertimbangkan kondisi di sekitar pelabuhan, tetapi juga memperhatikan perkembangan cuaca dan kondisi gelombang selama perjalanan.

“Untuk pasokan logistik yang menggunakan kapal sampai sekarang masih aman. Yang menjadi pertimbangan juga adalah gelombang laut yang mulai besar, sehingga proses keberangkatan kapal harus mempertimbangkan rekomendasi dan perizinan dari BMKG maupun KSOP,” jelasnya.

Dishub Kotim bersama instansi terkait terus memantau perkembangan situasi dan kondisi cuaca guna mendukung keselamatan pelayaran sekaligus menjaga kelancaran distribusi logistik ke wilayah Kotim.

Ia juga mengimbau operator pelayaran aktif memantau perkembangan cuaca, kondisi lapangan dan berkoordinasi dengan pihak terkait sebelum melakukan pelayaran demi memastikan keamanan dan keselamatan.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat/Devita Maulina
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026