Jakarta (ANTARA) - Di tengah ambisi mempercepat transformasi digital, ada pertanyaan mendasar yang belum boleh diabaikan: apa yang terjadi jika internet dan listrik padam secara bersamaan?

Dampaknya tidak berhenti pada telepon yang kehilangan sinyal atau aktivitas daring yang terhenti. Masyarakat bisa kesulitan mengakses layanan perbankan, bertransaksi, memperoleh informasi, bahkan menghubungi keluarga dan petugas darurat. Ketika pasokan listrik terganggu, jaringan telekomunikasi juga berisiko ikut terdampak karena perangkatnya membutuhkan energi untuk beroperasi.

Pengalaman di Indonesia menunjukkan bahwa risiko ini bukan sekadar kemungkinan di atas kertas. Pada Mei 2026, gangguan kelistrikan di Sumatera berdampak pada ribuan situs base transceiver station (BTS). ANTARA melaporkan, pada puncak gangguan 24 Mei 2026, sebanyak 10.713 situs di 10 provinsi dan 142 kabupaten/kota terdampak. Layanan telekomunikasi kemudian dinyatakan pulih sepenuhnya pada 28 Mei 2026.

Situasi serupa terlihat dalam penanganan bencana di Aceh pada Desember 2025. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjelaskan bahwa pemulihan jaringan bergantung pada ketersediaan listrik. Ketika pasokan energi belum normal, pemulihan BTS ikut terhambat. Padahal, di tengah bencana, jaringan telekomunikasi dibutuhkan untuk mengetahui kondisi warga, menyampaikan informasi, dan menjangkau wilayah yang terisolasi.

Kedua pengalaman tersebut memperlihatkan hubungan erat antara infrastruktur energi dan konektivitas. Karena itu, kedaulatan digital tidak cukup diukur dari kemampuan membangun jaringan, menguasai teknologi, atau mengelola data. Ada ukuran lain yang tak kalah penting: seberapa mampu negara mempertahankan layanan penting ketika infrastruktur digital terganggu.

Sejumlah negara menempatkan kesiapsiagaan lintas sektor sebagai bagian dari ketahanan nasional. Finlandia, misalnya, mengembangkan latihan TIETO untuk mempertemukan otoritas publik dan sektor swasta dalam menghadapi gangguan siber, ancaman hibrida, dan disrupsi informasi. Program TIETO26 menjadi salah satu contoh pendekatan tersebut (Digipooli, 2025).

Estonia juga mengembangkan latihan manajemen krisis yang menguji koordinasi antarlembaga, komunikasi publik, dan keberlangsungan layanan esensial. Praktik semacam ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan tidak cukup dibuktikan dengan dokumen prosedur. Pemerintah dan penyedia layanan perlu menguji apakah prosedur itu benar-benar dapat dijalankan ketika krisis terjadi.

Indonesia memiliki modal untuk melakukan hal serupa. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menangani aspek keamanan siber, Komdigi menjalankan fungsi di bidang komunikasi dan infrastruktur digital, sedangkan PLN bertanggung jawab atas sistem kelistrikan. Berbagai tim tanggap insiden siber atau computer security incident response team (CSIRT) juga berperan dalam penanganan insiden sesuai lingkup tugasnya.

Tantangannya adalah menghubungkan kesiapan tersebut. Gangguan yang terjadi bersamaan pada listrik dan jaringan telekomunikasi tidak bisa ditangani hanya dengan mengandalkan prosedur masing-masing sektor. Rumah sakit, layanan pemerintahan, perbankan, operator telekomunikasi, dan pemerintah daerah perlu memahami peran serta ketergantungan satu sama lain.

Dalam penelusuran sumber untuk tulisan ini, belum ditemukan bukti yang cukup untuk memastikan bahwa Indonesia secara rutin menyelenggarakan latihan nasional terpadu dengan skenario listrik dan internet padam bersamaan, termasuk dampaknya terhadap layanan publik dan masyarakat. Keterbatasan temuan ini bukan bukti bahwa latihan semacam itu tidak pernah dilakukan. Namun, pengujian lintas sektor layak menjadi agenda yang diperjelas dan dievaluasi secara terbuka.

Tak jamin ketangguhan

Sejumlah kerangka internasional dapat menjadi acuan. Cybersecurity Framework 2.0 yang diterbitkan National Institute of Standards and Technology (NIST) pada 2024 membantu organisasi mengidentifikasi dan mengelola risiko keamanan siber, mulai dari tata kelola hingga pemulihan. NIST juga menerbitkan SP 800-61 Rev. 3 pada 2025 yang mengintegrasikan penanganan insiden siber dengan manajemen risiko (Pascoe, Quinn, dan Scarfone, 2024; Nelson dkk., 2025).

Sementara itu, ISO 22301:2019 menyediakan standar sistem manajemen keberlangsungan bisnis (business continuity management system). Prinsipnya relevan bagi layanan publik dan perusahaan infrastruktur kritis: fungsi penting harus tetap berjalan atau dapat dipulihkan dalam batas waktu yang direncanakan.

Penelitian Moglen, Leibowicz, dan Kwasinski (2025) juga menyoroti saling ketergantungan antara pemulihan jaringan listrik dan komunikasi nirkabel. Pemulihan keduanya perlu direncanakan secara terkoordinasi. Kajian mengenai dampak pemadaman internet dalam International Journal of Disaster Risk Reduction (2023) turut menekankan pentingnya prosedur alternatif, koordinasi antarpemangku kepentingan, dan pelatihan personel.

Kerangka tersebut memberi landasan, tetapi tidak otomatis menjamin layanan tetap berfungsi. Penerapannya membutuhkan target pemulihan yang terukur, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta latihan yang sesuai dengan kondisi geografis dan risiko Indonesia.

Skenario nyata

Indonesia tidak perlu menunggu seluruh infrastruktur digital sempurna untuk menguji ketahanannya. Pemerintah dapat memulai latihan ketahanan digital dari satu kabupaten atau kota, lalu memperluas cakupannya berdasarkan hasil evaluasi.

Latihan itu perlu melibatkan pemerintah daerah, operator telekomunikasi, PLN, rumah sakit, perbankan, badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), penyedia layanan digital, media, dan komunitas warga. Tujuannya bukan sekadar memastikan setiap pihak memiliki prosedur, melainkan menguji apakah mereka dapat bekerja bersama ketika sejumlah layanan terganggu sekaligus.

Skenarionya dapat dibuat sederhana tetapi realistis: listrik padam selama beberapa jam, jaringan seluler terganggu, transaksi digital tidak tersedia, dan informasi yang belum terverifikasi mulai beredar. Dalam keadaan itu, apakah rumah sakit masih dapat melayani pasien? Bagaimana warga memperoleh informasi resmi? Apakah pemerintah daerah memiliki saluran komunikasi alternatif? Bagaimana transaksi kebutuhan pokok dilakukan? Siapa yang membantu lansia, penyandang disabilitas, dan warga yang tidak memiliki akses komunikasi alternatif?

Ada lima aspek yang perlu diuji. Pertama, cadangan energi dan konektivitas. Baterai, generator, pasokan daya cadangan, dan jalur komunikasi alternatif harus diuji dalam kondisi operasional. Keberadaannya di atas kertas tidak menjamin semuanya siap digunakan.

Kedua, prosedur manual. Rumah sakit, layanan administrasi, distribusi kebutuhan pokok, dan layanan publik tertentu perlu memiliki cara kerja ketika sistem digital tidak tersedia.

Ketiga, komunikasi publik alternatif. Radio, pengeras suara, papan pengumuman, posko informasi, dan jaringan komunikasi komunitas tetap dibutuhkan ketika internet tidak dapat diandalkan. Warga juga perlu mengetahui sumber informasi resmi dan cara menghubungi keluarga saat jaringan terputus.

Keempat, ketahanan informasi. Pemerintah harus mampu memverifikasi dan menyampaikan informasi melalui beberapa kanal. Ketika penjelasan resmi tidak tersedia, ketidakpastian dapat berkembang dan kabar yang belum terverifikasi semakin sulit dikendalikan.

Kelima, evaluasi berbasis hasil. Ukuran keberhasilan bukan sekadar terlaksananya simulasi. Pemerintah perlu mengukur waktu pemulihan layanan, kecepatan penyampaian informasi resmi, jumlah layanan penting yang tetap beroperasi, serta kelompok masyarakat yang masih kesulitan memperoleh informasi. Hasil evaluasi harus diikuti perbaikan yang dapat diuji kembali.

Kesiapan bersama

Ketahanan digital tidak hanya bergantung pada pemerintah dan operator. Masyarakat juga perlu mengetahui sumber informasi resmi, menyimpan nomor darurat, menyiapkan penerangan dan sumber energi cadangan yang aman, serta menyepakati cara berkomunikasi dengan keluarga ketika jaringan terputus.

Penelitian Rizal dkk. (2025) mengenai komunikasi bencana berbasis komunitas di Pangandaran menyoroti pentingnya menghubungkan media digital dengan pengetahuan lokal, pendidikan kebencanaan, dan komunikasi berbasis masyarakat. Teknologi akan lebih berguna ketika masyarakat memahami cara memanfaatkannya, sekaligus siap menghadapi situasi ketika teknologi itu tidak tersedia.

Kesiapan ini juga perlu memperhitungkan perbedaan kondisi warga. Masyarakat di wilayah terpencil, kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, dan mereka yang bergantung pada layanan digital untuk bekerja atau mengakses bantuan sosial dapat menghadapi hambatan yang berbeda. Pemulihan perangkat belum tentu berarti seluruh warga telah kembali mendapatkan akses layanan.

Di sinilah latihan ketahanan digital perlu melampaui urusan teknis. Pemerintah harus memastikan bahwa layanan penting tetap dapat diakses, informasi yang dibutuhkan masyarakat tetap tersedia, dan kelompok yang paling rentan tidak tertinggal ketika sistem digital terganggu.

Keberhasilan transformasi digital pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh luasnya konektivitas. Ukuran lainnya adalah kemampuan menjaga layanan dan melindungi masyarakat ketika koneksi itu hilang.

Indonesia perlu menjadikan latihan ketahanan digital sebagai bagian dari kesiapsiagaan nasional. Bukan karena gangguan pasti terjadi, melainkan karena titik lemah infrastruktur dan koordinasi akan lebih mudah diperbaiki sebelum krisis datang. Kedaulatan digital bukan berarti menjamin gangguan tidak pernah terjadi. Kedaulatan itu juga tercermin dari kemampuan negara dan masyarakat menjaga layanan, menyampaikan informasi yang dapat dipercaya, dan memulihkan kehidupan ketika infrastruktur digital tidak berfungsi.

*) MT Hidayat adalah mahasiswa Doktoral Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan penanganan kawasan kumuh seperti revitalisasi Kampung Mrican di Yogyakarta dapat menjadikan kampung memiliki nilai tambah.

"Dari sini kita lihat bahwa kita harus kolaborasi dan harus ada kreativitas (creativity), sehingga bisa mewujudkan suatu kampung, suatu penanganan kawasan yang tadinya kumuh akan menjadi suatu kampung yang sangat bermanfaat dan ada nilai tambahnya," ujar Diana dalam konferensi pers di sela-sela World Conference on Creative Economy (WCCE) di Jakarta, Jumat.

Salah satu contohnya, menurut dia, adalah penanganan Kampung Mrican di Yogyakarta yang dulunya perkampungan kumuh.

"Jadi kita menanyakan kepada masyarakat yang ada di sana kebutuhannya apa, apa yang diinginkan. Kami juga memberikan guidance kira-kira suatu perkampungan itu harusnya seperti apa. Maka di situ akan muncul jalannya dibenahi, sampahnya mesti harus ada tempat pengolahannya, airnya juga mesti harus ada," katanya.

Dengan demikian, lanjutnya, terwujudlah Kampung Mrican yang saat ini dilengkapi dengan penataan sungainya, sampah sudah terkelola dengan baik karena sudah terdapat tempat pengolahan sampah terpadu, kemudian jalannya juga sudah rapi.

"Masyarakat yang perempuannya pun juga sudah bisa menghasilkan, kreativitasnya di sana ada hasil-hasil yang bisa dijual. Kemudian perdagangan jelas, saya yakin di sana ada ekonomi juga, dan pendidikannya pun saya pikir juga sudah ada juga untuk yang sekolah-sekolah di sana lebih banyak menghasilkan yang terbaik untuk penanganan kawasan kumuh yang ada di Kampung Mrican ini," kata Diana.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi keberhasilan penataan terpadu Kampung Mrican, Condongcatur, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bertransformasi dari kawasan padat dan kumuh menjadi lingkungan yang tertata rapi, sehat, dan nyaman.

Menko AHY menilai keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata pentingnya kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas permukiman.

Penataan kawasan seluas kurang lebih 5 hektare itu dilakukan melalui pendekatan 3M, yakni mundur, munggah (naik), dan madhep kali atau menghadap sungai. Melalui konsep tersebut, rumah-rumah warga yang sebelumnya membelakangi sungai kini ditata menghadap aliran air (riverfront), sehingga menciptakan lingkungan yang lebih terbuka, sehat, dan nyaman.

Menurut AHY, pendekatan tersebut tidak hanya memperbaiki estetika kawasan, tetapi juga meningkatkan sirkulasi udara, menurunkan risiko banjir, serta menghadirkan ruang terbuka yang lebih baik bagi masyarakat, terutama anak-anak.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Tuna ini milik bersama, bukan milik satu negara saja. Kita wajib tunduk pada aturan regional dan memastikan batas kuota penangkapan yang telah disepakati tidak terlampaui

Kendari (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Marine Stewardship Council (MSC) dan para pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi membenahi tata kelola perikanan tuna, cakalang dan madidihang di Sulawesi Tenggara (Sultra), agar memenuhi standar ekspor serta keberlanjutan internasional.

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI) KKP RI Syahrul Abd. Raup di Kendari, Jumat, menegaskan saat pembukaan acara bahwa komoditas tuna merupakan sumber daya milik bersama (shared stock) yang terikat aturan regional Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC), sehingga memerlukan kepatuhan dan kerja sama yang kuat dari seluruh pihak.

"Tuna ini milik bersama, bukan milik satu negara saja. Kita wajib tunduk pada aturan regional dan memastikan batas kuota penangkapan yang telah disepakati tidak terlampaui agar nilai kepatuhan Indonesia di tingkat internasional tetap terjaga," kata Syahrul saat melaksanakan diseminasi hasil pemutakhiran pre-assessment MSC serta konsultasi Rencana Aksi Perbaikan Perikanan (Fishery Improvement Project/FIP) untuk alat tangkap pukat cincin (purse seine) yang dioperasikan oleh PT Bahari Pahala Nusantara (PBN) di Kendari.

Ia menjelaskan untuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 714, kuota penangkapan di Sultra telah ditetapkan, di antaranya cakalang sebanyak 7.002,56 ton dan madidihang (tuna sirip kuning) sebanyak 4.119 ton.

Selain masalah kuota, KKP juga mendorong peningkatan akurasi pengisian buku catatan perikanan (logbook) dan penempatan pemantau di atas kapal (observer).

Sementara itu, Program Direktur MSC untuk Indonesia Hirmen menyampaikan bahwa pre-assessment menjadi pijakan awal untuk mengukur kesenjangan dan membenahi tata kelola perikanan pukat cincin di Kendari menuju sertifikasi ekolabel.

"Tujuan pre-assessment ini adalah mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki agar memenuhi standar MSC versi 2.1. Targetnya, seluruh indikator kinerja perikanan minimal mencapai angka 80 persen agar siap masuk ke tahap full assessment," ujar Hirmen.

Ia menambahkan perbaikan perikanan tidak hanya memperkuat kredibilitas dan reputasi perikanan Indonesia di pasar global, tetapi juga menjamin kepastian pasokan jangka panjang serta memberikan nilai tambah bagi Sultra sebagai pionir perikanan pukat cincin berkelanjutan di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Fishery and Sustainability Officer PT Pahala Bahari Nusantara Fransisca Sonya menyebutkan pihaknya telah memutakhirkan data penilaian perikanan sejak memulai program ini pada 2018.

Dia menyebut bahwa hasil pemutakhiran menunjukkan kondisi stok ikan yang semakin membaik, terbukti dari banyaknya indikator penilaian yang telah masuk zona hijau.

"Fokus kami ke depan melalui MSC Improvement Program adalah mengentaskan indikator kuning menjadi hijau dan merah menjadi kuning. Sebagai pelaku usaha, kami berkomitmen menjaga kelestarian stok sekaligus memastikan kepastian pasokan pasar," sebut Sonya.

Sementara itu, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari Andi Manijjengi menyambut positif kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, akademisi dan organisasi non-pemerintah tersebut. Rencana Aksi Perbaikan ini ditargetkan berlangsung dari 2026 hingga Juli 2030.

"Kendari merupakan sentra perikanan yang sangat strategis di WPPNRI 714. Kolaborasi ini penting untuk menyamakan pemahaman dan membagi peran agar tata kelola perikanan kita terukur, transparan dan lestari demi masa depan anak cucu kita," jelas Andi.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kemendag RI akan terus memperkuat langkah pembelaan dan pendampingan kepada eksportir Indonesia dalam menghadapi berbagai penyelidikan instrumen pengamanan perdagangan di negara mitra dagang

Jakarta (ANTARA) - India menghentikan penyelidikan antisubsidi terhadap impor produk kaca polos bening (Clear Float Glass/CFG) asal Indonesia setelah ditetapkan melalui laporan hasil akhir (final findings) yang diterbitkan Direktorat Jenderal Trade Remedies (DGTR) Kementerian Perdagangan dan Industri India pada 28 September 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan keputusan ini menjadi bukti keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam mengawal eksportir yang menghadapi penyelidikan antisubsidi di negara tujuan ekspor.

"Kemendag RI akan terus memperkuat langkah pembelaan dan pendampingan kepada eksportir Indonesia dalam menghadapi berbagai penyelidikan instrumen pengamanan perdagangan (trade remedies) di negara mitra dagang. Upaya ini menjadi bentuk komitmen Pemerintah RI dalam menjaga akses pasar ekspor Indonesia," kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Otoritas India menginisiasi penyelidikan antisubsidi terhadap produk CFG asal Indonesia tahun lalu, yaitu pada 29 September 2025. Sejak penyelidikan dimulai, Pemerintah RI melalui Direktorat Pengamanan Perdagangan Kemendag aktif melakukan pembelaan.

Kemendag memberikan tanggapan terhadap isu subsidi yang menjadi perhatian otoritas India, serta menyampaikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selama proses penyelidikan, Kemendag berkoordinasi dengan Kedutaan Besar RI New Delhi, Atase Perdagangan RI New Delhi, kuasa hukum, asosiasi, serta pelaku usaha.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana, menyebut hasil ini sebagai upaya nyata Pemerintah RI dalam melindungi pelaku usaha dalam negeri. Ia mengatakan Kemendag akan terus memantau segala dinamika perdagangan di negara mitra.

Pemerintah akan terus mengawal kepentingan eksportir Indonesia dalam menghadapi potensi pengenaan bea masuk imbalan (countervailing duty) melalui pendampingan teknis dan koordinasi dengan pelaku usaha.

"Kami juga akan terus memantau perkembangan kebijakan trade remedies di negara mitra dagang, dan memastikan kepentingan eksportir Indonesia terwakili dalam setiap proses penyelidikan yang berpotensi mempengaruhi akses pasar ekspor," kata Tommy.

Sepanjang Januari-Juli 2026, nilai ekspor produk CFG Indonesia ke India mencapai 156,35 juta dolar AS, meningkat 122,4 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang sebesar 70,31 juta dolar AS.

Khusus 2025, nilai ekspor CFG Indonesia ke India mencapai 112,03 juta dolar AS dengan volume 283,81 ribu ton. Terdapat peningkatan volume ekspor CFG Indonesia ke India selama tiga tahun terakhir (2023--2025) sebesar 9,81 persen, serta peningkatan nilai ekspor sebesar 0,82 persen pada periode yang sama.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) -

PT PAL Indonesia (Persero) menangani pemeliharaan dan perbaikan dua kapal perang Republik Indonesia (KRI) untuk menjaga kesiapan armada TNI Angkatan Laut (TNI AL) dalam menjalankan tugas operasional sekaligus memperkuat kemampuan industri pertahanan maritim nasional.

Direktur Produksi PT PAL Indonesia Diana Rosa mengatakan pemeliharaan terencana diperlukan untuk mempertahankan keandalan kapal perang sehingga aset pertahanan tersebut dapat beroperasi sesuai kebutuhan dan standar teknis yang ditetapkan.

“Pemeliharaan kapal harus memastikan kondisi fisik, mesin, dan sistem pendukung tetap berfungsi sesuai standar teknis. Melalui pemeriksaan menyeluruh dan penanganan yang tepat, keandalan kapal dapat dipertahankan untuk mendukung kebutuhan operasional,” katanya di Surabaya, Jumat.

Sebanyak dua kapal yang menjalani pemeliharaan dan perbaikan atau maintenance, repair, and overhaul (MRO) tersebut, adalah KRI Oswald Siahaan-354 dan KRI Fatahillah-361 dengan lingkup pekerjaan disesuaikan berdasarkan kondisi teknis masing-masing kapal.

Pada KRI Oswald Siahaan-354, pekerjaan mencakup pemeliharaan dan perbaikan badan kapal, terutama bagian bawah garis air, sedangkan KRI Fatahillah-361 menjalani docking rutin, perawatan bagian bawah garis air, serta perbaikan sistem bantu kapal.

Rosa menjelaskan pekerjaan MRO membutuhkan pemeriksaan terhadap kondisi aktual kapal untuk menentukan tindakan perbaikan yang tepat, sehingga setiap komponen dan sistem pendukung dapat berfungsi sesuai persyaratan teknis.

Menurut dia, kemampuan merawat dan memperbaiki kapal di dalam negeri menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan penggunaan aset pertahanan sekaligus mengembangkan kompetensi sumber daya manusia dan industri maritim nasional.

Berbekal pengalaman lebih dari empat dekade, kata Rosa, PT PAL terus mengembangkan kemampuan MRO untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan kapal perang maupun kapal komersial, sehingga dukungan teknis terhadap armada dapat dilakukan melalui kapasitas industri dalam negeri.

Pentingnya keandalan kapal juga terlihat pada penugasan KRI dr Radjiman Wedyodiningrat-992 yang menjalankan kunjungan pelabuhan di kawasan Pasifik pada 14 September hingga 12 November 2026, yang memerlukan kesiapan kapal dan sistem pendukung untuk menunjang pelayaran lintas kawasan.

“Bagi kami, kemampuan merawat dan memperbaiki kapal di dalam negeri sangat penting. Dengan begitu, kesiapan armada tetap terjaga dan kemampuan industri maritim nasional juga terus berkembang,” kata Rosa.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) -

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) memfasilitasi tiga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan untuk memperkenalkan produk unggulan dan menjajaki peluang perdagangan di Aceh melalui Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur.

Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo mengatakan keterlibatan perseroan dalam misi dagang tersebut merupakan bentuk kontribusi sektor perbankan untuk mempertemukan produk unggulan Jawa Timur dengan calon pembeli di daerah lain sekaligus memperluas peluang kerja sama perdagangan antardaerah.

"Bank Jatim memandang Misi Dagang dan Investasi ini sebagai momentum strategis untuk mempertemukan potensi UMKM dengan peluang pasar yang lebih luas," katanya dalam keterangan di Surabaya, Jumat.

Sebanyak tiga UMKM yang difasilitasi tersebut yakni Masnia Collection dari Pasuruan yang memproduksi pakaian bordir, Sharleez Skincare dari Surabaya yang menawarkan produk perawatan kulit, serta Batik Gajah Mungkur dari Gresik yang memasarkan produk batik.

Melalui keikutsertaan itu, Bank Jatim membuka kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk secara langsung kepada calon pembeli dan mitra bisnis di Aceh sekaligus menjajaki potensi transaksi yang dapat memperluas jangkauan pemasaran produk Jawa Timur.

Winardi menilai dukungan perbankan terhadap UMKM perlu disertai pembukaan akses pasar agar pelaku usaha tidak hanya memiliki kemampuan mengembangkan produksi tetapi juga peluang memperluas penjualan dan membangun kemitraan di luar daerah asal.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menuturkan misi dagang menjadi instrumen strategis untuk mempertemukan daerah yang memiliki komoditas dengan daerah yang membutuhkan pasokan, memperpendek rantai distribusi, dan memperluas pasar produk unggulan dalam negeri.

Khofifah menjelaskan capaian transaksi dalam misi dagang didukung proses kurasi pelaku usaha dan produk sedikitnya dua kali serta pelaksanaan business matching minimal lima kali termasuk secara daring untuk mempertemukan potensi produksi dengan kebutuhan pasar.

Capaian transaksi Rp1,21 triliun dalam misi dagang tersebut, menurut dia, membuka peluang bagi pelaku usaha kedua provinsi untuk mengembangkan kerja sama perdagangan dan investasi yang dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga komoditas cabai rawit merah mencapai Rp105.750 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras Rp28.550 per kg.

Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta, Jumat, pukul 10.03 WIB, selain cabai rawit merah dan telur ayam tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp37.050 per kg, bawang putih Rp38.350 per kg.

Selain itu, beras kualitas bawah I di harga Rp15.650 per kg, beras kualitas bawah II Rp15.700 per kg. Sedangkan beras kualitas medium I Rp17.050 per kg, dan beras kualitas medium II di harga Rp17.000 per kg.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp18.200 per kg, dan beras kualitas super II Rp17.750 per kg.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp71.400 per kg, cabai merah keriting Rp87.700 per kg, dan cabai rawit hijau Rp82.500 per kg.

Kemudian, daging ayam ras segar R39.550 per kg, daging sapi kualitas I Rp152.900 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp145.250 per kg.

Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp20.250 per kg, gula pasir lokal Rp19.550 per kg.

Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp19.900 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp24.300 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp23.850 per liter.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat kesiapan peserta pemagangan ke Jepang menjelang pemberlakuan sistem magang baru melalui Employment for Skill Development Program (ESDP) mulai April 2027.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan persiapan itu diperlukan agar peserta dapat memenuhi kebutuhan keterampilan, bahasa, budaya, dan adaptasi terhadap lingkungan kerja di Jepang.

“Kami mencermati perubahan sistem tersebut yang perlu diantisipasi melalui persiapan terencana agar tenaga kerja Indonesia dapat mengikuti program dengan kompetensi yang sesuai dan memperoleh pelindungan selama berada di Jepang,” kata Menaker.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara Kemnaker, International Manpower Development Organization Japan (IM Japan), perusahaan penerima, dan pihak terkait di kedua negara.

Koordinasi tersebut diperlukan untuk mempersiapkan mekanisme pelaksanaan program serta memastikan keberlanjutan kerja sama dalam masa transisi menuju sistem baru.

“Karena yang perlu kita persiapkan bukan hanya jumlah peserta yang akan berangkat, tetapi juga kualitas kompetensinya. Penguasaan bahasa, keterampilan teknis, pemahaman budaya kerja, dan K3 menjadi bekal penting agar peserta mampu beradaptasi dan berkembang di lingkungan industri Jepang,” ujar Yassierli.

Sebagai salah satu langkah konkret, Kemnaker melalui Ditjen Binalavotas dan IM Japan menandatangani Kesepahaman Bersama (MoU) tentang Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dalam rangka Penyelenggaraan ESDP di Jepang.

Ruang lingkup kerja sama meliputi pertukaran data dan informasi untuk evaluasi program, sosialisasi kepada masyarakat, rekrutmen dan seleksi calon peserta, pelatihan pra-pemberangkatan di Indonesia, serta pelatihan pemantapan dan pendampingan peserta selama berada di Jepang.

Kerja sama juga mencakup pengembangan program pelatihan, peningkatan kompetensi instruktur, serta pemanfaatan sarana dan prasarana pelatihan.

“Kami berharap kerja sama ini menjadi landasan bagi kedua pihak untuk memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan pelatihan dan pengalaman kerja langsung di perusahaan Jepang,” katanya.

Selain itu, Menaker juga berharap kerja sama antara Kemnaker dan IM Japan terus diperkuat. Sehingga kerja sama itu ke depan terus berkembang dan berkelanjutan untuk memberikan manfaat nyata bagi kedua negara.

“Kami juga berharap IM Japan dapat terus memperluas peluang bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kebutuhan industri Jepang dan kapasitas pelatihan di Indonesia,” ujar Yassierli.

“Kami terbuka untuk menjajaki perluasan kerja sama ke berbagai sektor potensial, serta mendorong keterlibatan perusahaan Jepang dalam menyelaraskan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan kompetensi di tempat kerja,” katanya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kontrak yang sedang berjalan tentu harus dihormati. Tetapi setelah kontrak berakhir, pemerintah mempunyai ruang untuk menentukan kembali prioritas pemanfaatan gas nasional.

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menyampaikan rencana pemerintah untuk tidak memperpanjang kontrak ekspor gas ke negara tetangga sebagai langkah tepat guna memastikan kebutuhan energi industri nasional terpenuhi.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mendukung langkah pemerintah yang membuka opsi penghentian perpanjangan kontrak ekspor gas demi memprioritaskan kebutuhan domestik.

Menurut Ma’ruf dalam pernyataannya yang sudah dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, kebijakan tersebut relevan di tengah persoalan pasokan gas yang masih dihadapi sejumlah sektor industri nasional.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap ekspor ataupun negara mitra yang selama ini menjadi salah satu mitra ekonomi strategis Indonesia.

Namun, menurut dia, pengelolaan sumber daya energi harus mengutamakan kepentingan nasional dan keberlanjutan industrialisasi.

“Kontrak yang sedang berjalan tentu harus dihormati. Tetapi setelah kontrak berakhir, pemerintah mempunyai ruang untuk menentukan kembali prioritas pemanfaatan gas nasional. Bagi HKI, prinsipnya jelas, kebutuhan domestik harus dipastikan aman terlebih dahulu sebelum kontrak ekspor diperpanjang,” ujar Ma’ruf.

Berdasarkan data Kementerian ESDM hingga semester I-2026, sekitar 74,55 persen gas bumi Indonesia digunakan untuk kebutuhan domestik, sedangkan sekitar 25,39 persen dialokasikan untuk ekspor.

Secara volume, realisasi pemanfaatan gas domestik mencapai sekitar 3.972,26 Billion British Thermal Unit per Day (BBTUD), sementara ekspor tercatat sekitar 1.352,9 BBTUD.

Ekspor tersebut terdiri dari gas alam cair (LNG) sekitar 998,77 BBTUD dan gas melalui pipa sekitar 354,13 BBTUD.

Di sisi lain, industri menjadi konsumen gas domestik terbesar dengan penggunaan sekitar 1.263,20 BBTUD atau 23,72 persen dari total pemanfaatan gas nasional.

Ma’ruf menyampaikan, pemerintah perlu mempertimbangkan nilai tambah ekonomi yang dapat dihasilkan apabila gas dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas industri dalam negeri.

Lebih lanjut, pihaknya menilai persoalan pasokan gas bagi industri tidak hanya berkaitan dengan harga, tetapi juga kepastian volume, tekanan, dan kontinuitas pasokan.

Di Jawa bagian barat, realisasi pasokan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dilaporkan masih 88-90 persen dari alokasi yang ditetapkan pemerintah, sehingga berdampak terhadap sejumlah industri pengguna gas dan menekan tingkat utilisasi produksi.

Bagi industri yang membutuhkan proses produksi berkelanjutan, seperti keramik, kaca, baja, petrokimia, oleokimia, serta makanan dan minuman, gangguan pasokan gas dapat mengakibatkan penurunan produksi dan peningkatan biaya operasional.

Ia menegaskan, kebijakan energi harus menjadi bagian dari strategi industrialisasi nasional agar sumber daya alam Indonesia dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi industri dan masyarakat.

“Jangan sampai gas Indonesia ikut memperkuat daya saing industri negara lain, sementara industri Indonesia sendiri harus berjuang mendapatkan pasokan energi. Kalau pilihannya adalah memperkuat industri negara lain atau memperkuat industri nasional, maka posisi HKI jelas, industri Indonesia harus didahulukan,” ujarnya pula.

Selain itu, untuk memastikan kebutuhan domestik terpenuhi, HKI mendorong pemerintah menerapkan prinsip domestic industry first dalam mengevaluasi kontrak ekspor gas yang akan berakhir.

Pemerintah juga dinilai perlu menyusun neraca gas jangka panjang yang mengintegrasikan produksi nasional, kontrak ekspor yang masih berjalan, kebutuhan industri eksisting, kebutuhan pembangkit dan pupuk, serta proyeksi permintaan dari investasi baru di kawasan industri.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyatakan akan mengevaluasi kontrak ekspor energi dengan negara-negara lain yang dinilai tidak kooperatif dan tidak menghargai Indonesia.

“Saya akan melakukan evaluasi. Saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia,” ujar Bahlil dalam Peresmian Penerimaan Gas JNE#6 dan Fasilitas Produksi Lapangan Maha - South Hub, yang dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis (22/10).

Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan, apabila negara lain memiliki persoalan dengan Indonesia yang bisa dibicarakan baik-baik, maka semestinya permasalahan bisa diselesaikan dengan prinsip saling menghargai.

“Jangan di saat mereka butuh, baru mereka datang untuk memohon. Di saat ada persoalan lain, yang sesungguhnya itu mampu dibicarakan, seperti saudara yang tidak tahu adat saja. Ini yang kami tidak mau,” ujar Bahlil.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan Jumat, bergerak melemah 14 poin​ atau 0,08 persen menjadi Rp18.074 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.060 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Industri komik ini besar sekali potensinya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (Wamen Ekraf)/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Waka Bekraf) Irene Umar mengatakan potensi industri komik di Indonesia dapat diakselerasi dengan pemetaan ekosistem komik yang terukur sebagai aset ekonomi bernilai tinggi berbasis kekayaan intelektual (intellectual property/IP).

Menurut Irene, potensi komik tidak hanya sekadar hiburan visual, namun distribusi IP komik sangat potensial untuk dikembangkan mulai dari linimasa produk fisik, mainan koleksi, hingga adaptasi lintas media seperti animasi dan gim.

"Industri komik ini besar sekali potensinya. Kita tidak bisa hanya melihat komik dari sisi cetak dan digital. Kekayaan intelektualnya bisa dikembangkan menjadi berbagai bentuk produk dengan lapisan monetisasi yang berbeda. Karena itu, kita juga perlu mengubah persepsi masyarakat terhadap komik dan melihat potensi industrinya secara lebih menyeluruh,” kata Irene dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Diskusi yang dilakukan bersama pelaku ekosistem komik nasional dalam sesi The Ultimate Indonesian Comic Debate by Malaka Books pada rangkaian The 5th World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 ini, membahas persoalan ekosistem komik nasional yang memerlukan perhatian lebih seperti distribusi hingga kesenjangan regulasi.

Merespons tantangan tersebut, Wamen Ekraf menekankan bahwa pendataan terpadu menjadi fondasi utama penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Pemetaan ekosistem komik harus mencakup seluruh rantai pasok, mulai dari penyediaan kertas, percetakan, logistik, efisiensi distribusi, hingga tata kelola perpajakan dan hak cipta.

Data terukur ini penting untuk memperkuat argumentasi pemerintah dalam memperjuangkan regulasi yang berpihak pada industri kreatif di tingkat lintas kementerian.

"Kalau kita tidak memiliki data, bagaimana kita bisa memperjuangkan kebutuhan industri? Saya mengajak teman-teman untuk bersama-sama membangun basis data yang kuat agar potensi dan persoalan industri bisa dipetakan secara konkret,” ujar Irene pula.

Diskusi juga menghadirkan Gideon Kamang, Comics Researcher dari RMIT yang menyoroti hambatan logistik dan distribusi sebagai tantangan utama pertumbuhan industri komik nasional.

Menurutnya, penyelesaian masalah ini membutuhkan pendekatan regulasi yang mampu menjamin keterjangkauan pasar secara merata di luar kawasan perkotaan utama.

“Jika harus menunjuk satu hal yang dapat memberikan dampak besar terhadap transformasi ekosistem komik Indonesia, menurut saya, itu adalah regulasi yang menjamin pemerataan distribusi. Pemerataan ini harus mencakup akses geografis agar pelaku ekonomi kreatif, khususnya komikus, memiliki kesempatan yang adil untuk menjangkau pasar dan mengembangkan karyanya,” ujar Gideon.

Penguatan literasi sejak dini, penekanan biaya produksi, serta sinergi antara kebijakan pemerintah dan kesiapan bisnis menjadi kunci utama keberlanjutan industri komik Indonesia.

Mengusung tema Inclusively Creative: Collective Continuity, WCCE 2026 yang berlangsung pada 21-23 Oktober 2026 di Jakarta menegaskan kembali pentingnya keterhubungan antara regulasi, perlindungan hak cipta, dan perluasan pasar agar karya komik nasional mampu menjadi raja di negeri sendiri sekaligus menembus pasar global.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Lima berita seputar ekonomi Kamis (22/10) kemarin masih menarik untuk dibaca pagi ini, Jumat (23/10).

Jakarta (ANTARA) - Lima berita seputar ekonomi Kamis (22/10) kemarin masih menarik untuk dibaca pagi ini, Jumat. Mulai dari realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga soal rencana penghentian ekspor gas.

Berikut rangkumannya

Penyaluran KUR capai Rp257,84 triliun hingga 20 Oktober 2026

Pemerintah mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp257,84 triliun hingga 20 Oktober 2026, atau setara 87 persen dari plafon yang ditetapkan tahun ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis, mengatakan penyaluran tersebut telah menjangkau 4 juta debitur.

Baca selengkapnya

Prabowo terima laporan lima area konsesi bernilai Rp5.400 T

Presiden Prabowo Subianto mengungkap penerimaan laporan mengenai lima area konsesi di Indonesia dengan nilai cadangan mineral (proven reserves) yang diperkirakan mencapai Rp5.400 triliun.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis, Presiden mengingatkan jajarannya di kementerian dan lembaga untuk tidak terlalu mudah memberikan izin konsesi/izin usaha pertambangan (IUP) kepada perusahaan-perusahaan.

Baca selengkapnya

Prabowo serahkan Rp53,15 triliun kredit produktif untuk 2 juta lebih debitur

Presiden Prabowo Subianto menyerahkan secara simbolis akad kredit/pembiayaan produktif senilai Rp53,15 triliun yang telah disalurkan kepada 2.106.401 debitur, terdiri atas pelaku UMKM, petani, nelayan, serta wirausaha lainnya pada periode Agustus-Oktober 2026.

Prosesi tersebut digelar saat Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di Jiexpo Convention Centre, Jakarta, Kamis (22/10)

Baca selengkapnya

KKP targetkan 1.369 Kampung Nelayan Merah Putih beroperasi awal 2027

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan sebanyak 1.369 titik Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dapat beroperasi pada awal 2027 sebagai bagian dari target pembangunan 5.000 kampung nelayan di seluruh Indonesia.

Sekretaris Jenderal KKP Andy Artha Donny Oktopura di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (22/10), mengatakan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 5.000 KNMP yang tersebar di seluruh Indonesia bisa selesai secara bertahap.

Baca selengkapnya

Bahlil evaluasi kontrak ekspor energi ke negara yang tak hargai RI

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyatakan akan mengevaluasi kontrak ekspor energi dengan negara-negara lain yang dinilai tidak kooperatif dan tidak menghargai Indonesia.

“Saya akan melakukan evaluasi. Saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia,” ucap Bahlil dalam Peresmian Penerimaan Gas JNE#6 dan Fasilitas Produksi Lapangan Maha - South Hub, yang dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis (22/10)

Baca selengkapnya

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026