Kalau enggak ada hasil, apa yang mau dibayar? Tapi, jangan sudah ada hasil enggak dibayar. Itu juga keliru kita

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan sistem perizinan hulu minyak dan gas bumi (migas) satu pintu melalui badan usaha khusus (BUK) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas guna mempercepat eksplorasi dan memberikan kepastian berusaha.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan penyederhanaan tersebut diperlukan karena panjangnya proses perizinan antarkementerian selama ini menghambat kegiatan eksplorasi migas.

"Saya tidak ingin nanti KKKS begitu sudah menang tender, izinnya pun mereka masih bisa jalan mutar dari kementerian ke kementerian. Ini yang membuat lama itu. Eksplorasinya lama, izinnya lama," kata Bahlil dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pemerintah tengah menyiapkan pemberian kewenangan yang lebih luas kepada BUK, termasuk dalam pengurusan perizinan bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Ia menyampaikan hal tersebut saat membuka Forum Ekonomi, Keuangan, dan Komersial Hulu Migas (FOREK Hulu Migas) 2026.

Melalui mekanisme tersebut, kontraktor yang telah memenangkan tender diharapkan dapat menyelesaikan proses perizinan melalui satu pintu tanpa harus mengurusnya secara terpisah ke sejumlah kementerian.

Bahlil mengatakan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Migas telah mencapai sekitar 90 persen, dengan penguatan kewenangan BUK menjadi salah satu substansi yang tengah disiapkan.

Ia menegaskan kepastian regulasi dan kemudahan perizinan menjadi faktor penting untuk menarik investasi serta mempercepat pelaksanaan kegiatan hulu migas.

"Salah satu prinsip daripada pengusaha itu adalah kepastian. Aturan tidak boleh berbelit-belit. Kepastian terhadap perizinan dan harus clear," ujarnya.

Selain penyederhanaan perizinan, pemerintah juga menyiapkan pengaturan keringanan pajak pada tahap eksplorasi melalui RUU Migas untuk mendukung kegiatan pencarian cadangan minyak dan gas bumi.

Bahlil mencontohkan bahwa kontraktor yang masih melakukan eksplorasi dan belum memperoleh hasil dapat diberikan keringanan berupa penundaan kewajiban pajak. Pembayaran dilakukan setelah kegiatan tersebut menghasilkan.

"Kalau enggak ada hasil, apa yang mau dibayar? Tapi, jangan sudah ada hasil enggak dibayar. Itu juga keliru kita," ucap dia.

Menurut dia, pengaturan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban pelaku usaha selama tahap eksplorasi yang memiliki risiko tinggi, sekaligus menjaga kepastian kewajiban perpajakan ketika kegiatan telah menghasilkan.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga meminta pemegang konsesi yang telah menyelesaikan eksplorasi dan memperoleh persetujuan rencana pengembangan (plan of development/PoD) untuk segera melaksanakan proyeknya.

Percepatan pelaksanaan proyek tersebut diperlukan guna meningkatkan produksi siap jual (lifting) migas nasional serta mendukung upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak.

Melalui penyederhanaan perizinan, rencana keringanan pajak eksplorasi, dan percepatan pengembangan lapangan migas, pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi hulu migas yang lebih baik untuk mendukung ketahanan dan swasembada energi nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan melalui peningkatan kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja yang lebih baik, dan perluasan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju 8 persen pada 2029 sebagaimana diarahkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025–2029. Target tersebut bukan soal mengejar angka pertumbuhan saja, tetapi bagaimana pertumbuhan dapat dirasakan melalui peningkatan kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja yang lebih baik, dan perluasan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya dalam Indonesia–Australia High-Level Policy Dialogue (HLPD) 2026, dari keterangan resmi, Jakarta, Rabu.

Karena itu, lanjutnya, transformasi struktural tidak cukup hanya dengan memindahkan tenaga kerja dari satu sektor ke sektor lain. Produktivitas di sektor yang sudah berjalan juga perlu terus ditingkatkan, antara lain melalui pemanfaatan teknologi, penguatan keterampilan, dan peningkatan kemampuan dunia usaha.

Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menekankan pula terkait urgensi transformasi industri untuk mendorong Indonesia menghasilkan produk dengan nilai tambah yang semakin tinggi. Dengan demikian, industrialisasi tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga membuka peluang bagi inovasi dan pekerjaan yang lebih baik.

“Pertumbuhan tanpa produktivitas tidak dapat dipertahankan. Industrialisasi tanpa lapangan kerja yang lebih baik tidak akan memberikan manfaat secara optimal. Dan kemajuan yang meninggalkan masyarakat bukanlah kemajuan yang kita inginkan,” kata Febrian.

Tantangan tersebut dinilai semakin penting di tengah persaingan ekonomi global, sehingga ke depan Indonesia perlu memperkuat kemampuan untuk mengolah sumber daya menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi dan memperluas jenis industri yang mampu bersaing di pasar global.

Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Eka Chandra Buana menegaskan bahwa pencapaian target pertumbuhan ekonomi membutuhkan peningkatan produktivitas dan kolaborasi lintas sektor.

“Kita tidak akan mencapai pertumbuhan 8 persen hanya dengan mengandalkan modal. Kita mencapainya dengan meningkatkan produktivitas melalui kolaborasi,” ucap Chandra.

HLPD 2026 sendiri membahas tiga agenda, yaitu Kebijakan Industri dan Iklim Investasi; Modal Manusia, Perubahan Teknologi, dan Transformasi Pasar Kerja; serta Integrasi Ekonomi Regional dan Global. Pembahasan melibatkan akademisi, dunia usaha, kementerian/lembaga, dan organisasi internasional untuk menghasilkan masukan bagi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 serta penyusunan RKP 2028 dan kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2028.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Para mahasiswa harus memanfaatkan kesempatan emas ini sebaik-baiknya sebagai ruang untuk tumbuh

Bogor (ANTARA) - IPB University berkolaborasi dengan Yayasan Dreamdelion Indonesia selenggarakan rangkaian program kewirausahaan Women’s Economic and Emotional Empowerment for Value Enhancement (WAVE) yang mencakup kompetisi bisnis, bootcamp hingga inkubasi bisnis.

Wakil Rektor IPB University Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Prof Deni Noviana dalam keterangannya di Bogor, Rabu, menyebutkan program WAVE sangat komprehensif karena mencakup empat pilar utama, yakni pengetahuan pengembangan bisnis, literasi keuangan, kesehatan mental dan resiliensi, serta kemampuan pengelolaan media sosial.

"Para mahasiswa harus memanfaatkan kesempatan emas ini sebaik-baiknya sebagai ruang untuk tumbuh, belajar, membangun jaringan, serta mengasah kemandirian ekonomi dan emosional," katanya.

Rangkaian panjang program ini dibuka melalui webinar bertajuk “Entrepreneurial Mindset: Discover, Build, and Grow Your Ideas”.

Prof Deni Noviana mengatakan tantangan dunia kerja maupun kewirausahaan semakin kompleks. Data menunjukkan adanya kesenjangan partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia, di mana pelaku usaha perempuan kerap menghadapi hambatan ganda, mulai dari literasi keuangan, jaringan bisnis, hingga ketahanan mental.

IPB University berkomitmen tidak hanya melahirkan lulusan yang unggul secara akademis di ruang kelas, tetapi juga mencetak generasi muda yang memiliki ketangguhan karakter, jiwa kewirausahaan dan literasi finansial yang kuat.

"IPB University sangat menyambut baik dan mengapresiasi kolaborasi strategis dengan Dreamdelion melalui WAVE Project ini,” tambahnya.

Founder Dreamdelion, Alia Noor Anoviar mengingatkan bahwa masa transisi pascakuliah menuntut kemandirian finansial dan ketangguhan mental.

Ia menegaskan bahwa kesuksesan karier maupun bisnis usai wisuda lahir dari kedisiplinan dan kerja keras selama di bangku kuliah, bukan sekadar keberuntungan instan.

Alia membagikan pengalamannya mendirikan Dreamdelion yang diawali dari Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) hingga mampu bertahan dan berkembang selama 16 tahun.

Menurutnya, masa perkuliahan memberikan keluangan waktu serta akses jejaring yang luas untuk menguji berbagai ide bisnis tanpa takut menghadapi kegagalan.

"Jangan pernah merendahkan skill yang dimiliki saat ini. Fokuslah melihat masalah di sekitar sebagai peluang, karena konsistensi dan keberanian beradaptasi adalah kunci utama membangun usaha yang berkelanjutan,” pesannya.

Inspirasi nyata juga dihadirkan oleh alumnus Departemen Proteksi Tanaman IPB University angkatan 49, Sonya Suci Ramadhani, yang sukses mendirikan usaha produk perawatan diri alami, Sonya Botanika.

Pewarta: Syarif Abdullah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menyampaikan sekitar 1.100 paket umrah terjual selama tiga hari penyelenggaraan BSI International Expo 2026 pada 23-25 Oktober 2026.

SEVP Funding & Transaction BSI Ida Triana Widowati mengatakan penjualan tersebut merupakan hasil kolaborasi perseroan dengan puluhan agen perjalanan haji dan umrah yang berpartisipasi dalam pameran tersebut.

"Fenomena ini menjadi angin segar bagi industri halal, khususnya sektor pariwisata religi. Umrah kini semakin dilirik sebagai perjalanan yang bisa dipersiapkan sejak dini, termasuk oleh generasi muda yang ingin mewujudkan impian ke Baitullah tanpa mengabaikan kebutuhan sehari-hari," kata Ida dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan masyarakat kini mulai merencanakan perjalanan umrah dengan mempertimbangkan persiapan keuangan agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi.

Melihat tingginya minat tersebut, BSI bersama sejumlah asosiasi dan mitra agen perjalanan haji dan umrah menghadirkan beragam pilihan paket perjalanan dengan harga kompetitif.

Pilihan tersebut mencakup paket umrah selama lima hari, paket umrah yang disertai kunjungan ke negara Muslim lainnya, serta perjalanan dengan durasi lebih singkat. Harga paket umrah lima hari ditawarkan mulai Rp22 juta.

Ida mengatakan minat masyarakat terhadap perjalanan umrah juga tercermin dari pertumbuhan tabungan haji dan umrah BSI.

Sebagai catatan, hingga kuartal III 2026, tabungan haji dan umrah BSI tumbuh 24,40 persen secara tahunan (year on year/yoy), dengan pertumbuhan yang didominasi oleh nasabah dari kalangan anak muda.

"Artinya, anak-anak muda sudah mulai aware rencana perjalanan umrahnya. Ini juga menjadi motivasi kami untuk menggandeng asosiasi travel haji dan umrah untuk menyediakan layanan paket umrah yang nyaman dan aman," ujarnya.

Saat ini, lebih dari 2.800 agen perjalanan haji dan umrah tercatat menjadi nasabah BSI.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 60 agen perjalanan telah menjadi mitra yang menyediakan berbagai pilihan paket umrah bagi masyarakat.

Selain menyediakan layanan tabungan, BSI juga menghadirkan kartu pembiayaan BSI Hasanah Card sebagai alternatif fasilitas pembayaran untuk kebutuhan perjalanan umrah, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan kemampuan finansial nasabah.

Melalui dukungan layanan perbankan dan kerja sama dengan mitra perjalanan, BSI berharap dapat memperluas akses masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pilihan perjalanan umrah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial mereka.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

UMKM memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Melalui program ini, kami ingin membantu pelaku usaha lokal meningkatkan daya saing produknya melalui pemenuhan aspek legalitas yang dibutuhkan pasar

Morowali, Sulawesi Tengah (ANTARA) - PT Vale Indonesia Tbk memfasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, untuk meningkatkan daya saing produk sekaligus memperluas akses pasar.

“UMKM memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Melalui program ini, kami ingin membantu pelaku usaha lokal meningkatkan daya saing produknya melalui pemenuhan aspek legalitas yang dibutuhkan pasar,” kata Head of External Regional & Growth Vale Indonesia Endra Kusuma di Morowali, Rabu.

Ia mengatakan penguatan kapasitas UMKM merupakan salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Menurut dia, program tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Komunitas UMKM Morowali dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Center Universitas Tadulako.

Kegiatan ini menyasar pelaku UMKM yang tergabung dalam program Pertanian Sehat Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PSRLB) dan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) Herbal di wilayah pemberdayaan perusahaan.

Ia menjelaskan inisiatif tersebut merupakan bagian dari program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang dijalankan melalui Indonesia Growth Project (IGP) Morowali.

“Sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga membuka peluang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan sosialisasi mengenai standar dan persyaratan halal, penelusuran data usaha, serta pendampingan proses pengajuan sertifikasi.

Tim verifikator juga melakukan peninjauan langsung ke lokasi produksi UMKM untuk memastikan kesesuaian proses pengolahan produk dengan standar halal yang berlaku.

Ia mengatakan melalui pendampingan tersebut, pelaku UMKM diharapkan dapat memenuhi persyaratan sertifikasi halal sehingga memiliki legalitas usaha yang lebih lengkap dan peluang lebih besar untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Bungku Timur Zaenab Arsan mengatakan pendampingan sertifikasi halal menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas produk sekaligus memperluas peluang usaha masyarakat.

“Kami mengapresiasi dukungan Vale Indonesia yang terus mendampingi pelaku UMKM melalui berbagai program pengembangan,” katanya.

Menurut dia, inisiatif ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas dan daya saing usaha masyarakat sehingga mampu berkembang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Pencapaian ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi seluruh insan PLN UID Sulselrabar untuk terus berinovasi

Makassar (ANTARA) - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) meraih empat penghargaan dalam ajang Awarding Hari Listrik Nasional (HLN) ke-81 yang digelar di Kantor Pusat PLN, Jakarta, pada 27 Oktober 2026.

Melalui keterangan yang diterima di Makassar, Rabu, empat penghargaan tersebut meliputi bidang keberlanjutan, tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), pekerjaan teknik ketenagalistrikan, serta pengelolaan logistik.

General Manager PLN UID Sulselrabar Didik Wicaksono mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras, kolaborasi, dan komitmen seluruh insan PLN dalam meningkatkan kinerja serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Pencapaian ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi seluruh insan PLN UID Sulselrabar untuk terus berinovasi, meningkatkan profesionalisme, dan memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan serta masyarakat," ujarnya.

Pada kategori Sustainability Awards, Nadhira Nurrahmah Buhari, pegawai PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Lakawan, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Pinrang, meraih Juara 1 Clash of Sustainability Champions.

Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi pegawai PLN dalam mengembangkan inovasi dan menerapkan prinsip keberlanjutan di lingkungan perusahaan.

Di bidang pemberdayaan masyarakat, PLN UID Sulselrabar meraih Juara 1 TJSL Awards kategori Pendidikan melalui program B-Power: Agen Perubahan Digital, Desa Berdaya Berkelanjutan.

Program tersebut berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dan penguatan kompetensi digital untuk mendukung kemandirian serta keberlanjutan desa.

Sementara itu, tim Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) UP3 Palopo meraih Juara 1 kategori PDKB Tegangan Menengah (TM) Favorit Operasi Distribusi Sulmapana (ODM).

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas upaya PLN dalam meningkatkan profesionalisme personel dan memperkuat budaya keselamatan kerja, sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik melalui pekerjaan pada jaringan bertegangan sesuai prosedur yang berlaku.

Penghargaan lainnya diraih UP3 Watampone yang memperoleh Juara 2 Logistic Awards kategori Gudang Distribusi Terbaik Operasi Distribusi Sulmapana (ODM).

Capaian tersebut menjadi dorongan bagi PLN untuk terus meningkatkan tata kelola pergudangan dan pengelolaan material guna mendukung efektivitas operasional serta kelancaran pelayanan kelistrikan.

Didik mengatakan momentum peringatan HLN ke-81 menjadi pengingat bagi seluruh insan PLN untuk memperkuat transformasi perusahaan dan menghadirkan layanan kelistrikan yang andal serta berkualitas.

PLN UID Sulselrabar terus berkomitmen mengembangkan inovasi, memperluas dampak program sosial, memperkuat budaya keselamatan kerja, dan meningkatkan kualitas tata kelola operasional guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Mulai sektor pendidikan hingga pengembangan pelabuhan, dan industri semikonduktor

Medan (ANTARA) - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution menawarkan sejumlah peluang investasi dan kerja sama strategis kepada Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk Indonesia Abdulla Salem Al Dhaheri.

"Mulai sektor pendidikan hingga pengembangan pelabuhan, dan industri semikonduktor," ucap Bobby usai menerima Duta Besar UEA untuk Indonesia Abdulla Salem Al Dhaheri di Aula Tengku Rizal Nurdin, rumah dinas Gubernur Sumut, Rabu.

Gubernur mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut hingga kini terus berupaya mewujudkan pemerataan pembangunan, dan peningkatan mutu pendidikan.

Salah satunya melalui pembangunan sekolah-sekolah unggulan, sehingga dengan sekolah unggulan di Sumatera Utara dapat menjalin kerja dengan UEA.

"Kami juga berharap salah satu SMA atau SMK unggulan di Sumatera Utara dapat bekerja sama langsung dengan UEA," tutur Bobby.

Lewat kerja sama ini, lanjut dia, mungkin mencakup penyesuaian materi pembelajaran, pengenalan tentang UEA, serta penyediaan sumber daya manusia (SDM).

"Tentunya sesuai dengan kebutuhan industri di Indonesia maupun kawasan Timur Tengah," kata Bobby.

Pihaknya juga memaparkan, potensi Pelabuhan Belawan Medan, dan Pelabuhan Kuala Tanjung Batu Bara di Sumatera Utara berada di kawasan strategis perairan Selat Malaka.

"Posisi ini membuka peluang kerja sama dalam pengembangan pelabuhan dan aktivitas ekonomi pendukungnya," ungkap Bobby.

Ia juga memaparkan, bahwa Pemprov Sumut berencana pembangunan kawasan industri semikonduktor di wilayah Sumatera Utara.

Pengembangan industri itu dibarengi penyiapan SDM sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga peluang kerja sama dengan UEA terbuka di sektor tersebut.

Gubernur juga menyampaikan, Pemprov Sumut saat ini memiliki sejumlah fokus pembangunan, seperti infrastruktur, pertanian dan ketahanan pangan, serta pemerataan mutu pendidikan.

Kemudian, pengembangan sekolah unggulan, kesehatan, serta pengembangan kawasan yang dinilai memiliki peluang untuk dikerjasamakan secara konkret dengan UEA.

"Tentu kami sangat berkeinginan pembangunan ini bisa kita lakukan lewat kerja sama lebih konkret lagi kedepannya," jelas Bobby.

Duta Besar UEA untuk Indonesia Abdulla Salem Al Dhaheri menyambut baik berbagai peluang peluang investasi dan kerja sama strategis disampaikan oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution.

Ia mengatakan, pihaknya akan membahas lebih lanjut sektor-sektor yang berpotensi menjadi prioritas untuk dikerjasamakan di Sumatera Utara.

Menurutnya, diperlukan pertemuan lanjutan untuk menentukan fokus kerja sama agar dapat segera ditindaklanjuti, termasuk sektor prioritas paling strategis dan memungkinkan direalisasikan.

"Ini agar kita bisa bergerak lebih fokus. Menurut saya perlu ada duduk bersama lebih lanjut, dan menyepakati setidaknya tiga bidang prioritas utama yang sangat penting," kata Abdulla.

Pewarta: Muhammad Said
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kami mendukung produk-produk tekstil itu supaya lebih berdaya saing, terutama untuk UMKM dengan fasilitasi pembiayaan diskon 25 persen dan sertifikasi industri hijau secara gratis untuk sertifikasi pertama

Denpasar (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan dukungan ke para perajin dan pelaku industri lokal dalam mengadopsi prinsip fesyen berkelanjutan guna menembus pasar global hingga meraih rekor dunia Guinness World Records.

"Kami mendukung produk-produk tekstil itu supaya lebih berdaya saing, terutama untuk UMKM dengan fasilitasi pembiayaan diskon 25 persen dan sertifikasi industri hijau secara gratis untuk sertifikasi pertama," kata Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil (BBSPJI Tekstil) Kemenperin Hagung Eko Pawoko di Denpasar, Rabu.

Hagung menjelaskan bahwa pemerintah secara konsisten memfasilitasi pengujian di laboratorium serta sertifikasi industri hijau agar tekstil dalam negeri makin berdaya saing tinggi.

Langkah ini sekaligus menjadi dorongan bagi industri tekstil nasional dalam menghadapi tantangan maraknya produk pakaian bekas dan tekstil impor di pasar domestik.

Untuk melindungi produk tekstil dalam negeri, Kemenperin bersama para pemangku kepentingan bahkan sedang menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Tekstil serta mendukung berbagai inisiatif penguatan industri domestik.

Selain itu, Kemenperin mengimbau industri fesyen dan tekstil dalam negeri untuk tidak saling beradu secara destruktif di pasar global maupun domestik, melainkan terus berkolaborasi mengoptimalkan potensi serat alam dalam negeri seperti katun dan rayon yang pasokannya dipastikan aman.

Dukungan pemerintah tersebut melandasi optimisme para pelaku industri tekstil nasional untuk mencatatkan prestasi bergengsi di tingkat dunia melalui pameran fesyen bersertifikat keberlanjutan.

Direktur Operasional PT Labda Anugerah Tekstil Wijaya Ng menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor yang didukung fasilitas pemerintah ini berhasil mendorong terwujudnya ajang pemecahan rekor dunia fesyen berkelanjutan bertajuk Labdanation Fashion Week (LFW) Season III: Threads of Legacy di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali.

"Rekor dunia yang dievaluasi oleh adjudikator Guinness World Records ini berkategori sangat ketat, yaitu The Most Sustainability by Certified Textile Clothing in a Fashion Show dengan memamerkan 67 busana bersertifikasi ramah lingkungan," kata Wijaya.

Wijaya menambahkan jika malam ini para perajin mampu memecahkan rekor tersebut, maka sekaligus akan membuktikan kemampuan industri tekstil nasional untuk tampil di panggung internasional.

"Rekor ini akan bisa terpecahkan melalui kolaborasi, tidak ada satu pun perusahaan yang mampu kalau tidak semua bergabung menjadi satu kekuatan," ujar Wijaya.

Wijaya mengatakan seluruh busana yang diperagakan menggunakan kain serat alam serta telah mengantongi hak kekayaan intelektual (HAKI) atas desain karya lima merek fesyen dan institusi lokal, yaitu Murotto Bali, Kimmyra, kampus IDB Bali, Unice, dan Novel Mice.

Menurutnya, langkah untuk memecahkan rekor dunia sudah di depan mata, sebab konsep berkelanjutan yang ditawarkan perajin Indonesia tidak hanya bahannya yang tersertifikasi ramah lingkungan.

“Bukan hanya bahan ramah lingkungan, tapi juga sistemnya, prosesnya berkelanjutan, berkelanjutan itu sosial, ekonomi, lingkungan, sumber daya manusianya bagaimana, lingkungannya bagaimana, merusak lingkungan tidak,” tuturnya.

Acara yang dipusatkan di KEK Kura Kura Bali ini sengaja dirancang untuk menjadikan Indonesia sebagai etalase fesyen berkelanjutan tingkat dunia yang mampu bersanding dengan pusat fesyen global.

Pemilihan kawasan pameran juga tidak bisa sembarang, area mal Sira Village di KEK Kura Kura Bali dipilih karena telah tersertifikasi berkelanjutan serta diverifikasi oleh pihak Guinness World Records.

"Menjadi tuan rumah bagi perhelatan fesyen berkelanjutan ini adalah manifestasi dari komitmen kami untuk menaikkan kelas UMKM lokal," kata Presiden Komisaris KEK Kura Kura Bali sekaligus Presiden Direktur Sira Village Grand Outlet Bali Tantowi Yahya.

Tantowi menjelaskan bahwa perhelatan ini memfasilitasi perajin lokal dengan ruang tumbuh yang suportif guna menghadirkan destinasi yang memadukan gaya hidup, komunitas, dan prinsip keberlanjutan.

Melalui sinergi antara teknologi tekstil berkelanjutan, fasilitas pemerintah, serta infrastruktur kawasan berkonsep hijau, industri fesyen dan kriya diharapkan terus berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang pada triwulan I 2026 telah menyumbang Rp120,13 triliun.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Perindustrian berkomitmen menjadi mitra strategis bagi pelaku industri untuk mendukung pertumbuhan sektor otomotif nasional

Makassar (ANTARA) - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Makassar 2026 yang resmi dibuka di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menghadirkan 18 merek kendaraan penumpang dan sepeda motor dari berbagai negara.

Pameran yang berlangsung selama lima hari, 28 Oktober hingga 1 November tersebut menampilkan beragam kendaraan dan teknologi otomotif terbaru, sekaligus menjadi ajang untuk memperluas peluang investasi, kolaborasi, dan pengembangan industri otomotif di Sulawesi Selatan dan kawasan Indonesia Timur.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian RI Setia Diarta di Makassar, Rabu, mengatakan, pemerintah mendukung penyelenggaraan GIIAS Makassar sebagai bagian dari upaya memperkuat industri otomotif nasional melalui pengenalan produk dan teknologi terkini kepada masyarakat.

"Kementerian Perindustrian berkomitmen menjadi mitra strategis bagi pelaku industri untuk mendukung pertumbuhan sektor otomotif nasional," ujarnya usai membuka GIIAS Makassar 2026.

Ia berharap pameran tersebut tidak hanya menjadi tempat untuk melihat perkembangan teknologi otomotif, tetapi juga membuka peluang kolaborasi, investasi, dan usaha baru yang dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.

Ketua Umum GAIKINDO Putu Juli Ardika mengatakan, GIIAS Makassar 2026 menghadirkan peserta yang lebih beragam dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya, termasuk enam merek baru dan dua merek yang kembali berpartisipasi.

"Tahun ini hadir lebih lengkap dan bervariasi dengan memamerkan 14 merek kendaraan penumpang dan empat merek sepeda motor dari berbagai negara," katanya.

Sebanyak 14 merek kendaraan penumpang yang berpartisipasi meliputi BAIC, BYD, Chery, Geely, Honda, Jetour, KIA, Mazda, Mitsubishi Motors, Jaecoo Indonesia, Suzuki, Toyota, VinFast, dan Wuling.

Adapun merek sepeda motor yang hadir meliputi Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio, dan Vespa. Selain itu, terdapat 24 merek industri pendukung yang turut meramaikan pameran.

Putu berharap kehadiran berbagai merek dan inovasi tersebut dapat memberikan pengalaman bagi masyarakat Sulawesi Selatan untuk mengenal perkembangan industri otomotif, sekaligus memperluas akses terhadap pilihan kendaraan dan teknologi terbaru.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Selatan Suharnah mengatakan Pemprov Sulsel berharap GIIAS Makassar 2026 dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian, memperluas investasi, serta meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap potensi daerah.

Menurut dia, kegiatan tersebut diharapkan turut memperkuat daya saing Sulawesi Selatan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

GIIAS Makassar merupakan bagian dari rangkaian GIIAS The Series 2026 yang diselenggarakan di sejumlah kota di Indonesia. Setelah rangkaian pameran di Tangerang, Surabaya, Bandung, dan Semarang, penyelenggaraan di Makassar menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan industri otomotif ke kawasan Indonesia Timur.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Targetnya adalah menyelesaikan distribusi banpres sebelum Desember. Koordinasi dengan OJK dan pihak terkait terus dilakukan untuk memastikan distribusi tepat sasaran

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menargetkan penyaluran bantuan presiden (banpres) rehabilitasi usaha mikro sebesar Rp3 juta per unit usaha bagi pengusaha terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat selesai sebelum Desember 2026.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, sebanyak 112.849 usaha mikro telah ditetapkan sebagai penerima bantuan tahap I hingga 28 Oktober 2026, setelah melalui proses verifikasi dan pemadanan data lintas kementerian dan lembaga.

“Targetnya adalah menyelesaikan distribusi banpres sebelum Desember. Koordinasi dengan OJK dan pihak terkait terus dilakukan untuk memastikan distribusi tepat sasaran,” kata Maman dalam rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera di Jakarta, Rabu, dikutip dari siaran pers.

Dari jumlah penerima tahap I tersebut, sebanyak 70.296 usaha mikro berada di Aceh, 25.491 di Sumatera Utara, dan 17.062 di Sumatera Barat.

Sebelumnya, sebanyak 206.466 calon penerima dari 48 kabupaten/kota terdampak telah diusulkan untuk memperoleh bantuan. Artinya, masih terdapat 93.617 calon penerima yang belum masuk dalam daftar penerima tahap I.

Maman mengatakan, proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran, antara lain dengan memeriksa validitas nomor induk kependudukan serta status penerima sebagai aparatur sipil negara, TNI, Polri, maupun penerima kredit usaha rakyat (KUR) atau kredit perbankan aktif.

Pemerintah daerah diminta melengkapi dan memperbaiki usulan penerima tahap II paling lambat 2 November 2026. Kementerian UMKM menyebut masih terdapat ruang bagi 87.151 usaha mikro untuk memenuhi kuota penerima bantuan.

Di luar banpres, Kementerian UMKM mengalokasikan Rp2,6 miliar untuk bantuan alat produksi, termasuk revitalisasi Rumah Produksi Bersama komoditas nilam di Aceh Tamiang serta penyediaan 11 unit alat dan mesin produksi.

Kementerian juga mengalokasikan Rp11,2 miliar untuk program pemberdayaan UMKM dan wirausaha yang ditargetkan menjangkau 12.386 pengusaha melalui peningkatan kapasitas produksi, pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), fasilitasi kemitraan, serta perluasan akses pasar dan pembiayaan KUR.

Sementara itu, Rp3,6 miliar dialokasikan untuk menghadirkan delapan Klinik UMKM Bangkit dengan dukungan 32 tenaga pendamping di wilayah terdampak.

Secara keseluruhan, Kementerian UMKM mengalokasikan anggaran Rp618,88 miliar pada 2026 untuk mendukung pemulihan 212.386 UMKM dan wirausaha di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Adapun kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana Sumatera untuk periode 2026–2028 diproyeksikan mencapai Rp1,26 triliun.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Kolaborasi kuartet ini dirancang untuk memaksimalkan potensi kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia agar dapat dikonversi secara sistematis menjadi produk bernilai tambah tinggi berupa bahan baku obat

Bandung (ANTARA) - Institut Teknologi Bandung (ITB), bersama PT Danantara Development Management Fund (DDMF), PT Indofarma (Persero), dan PT EBM Saintifik dan Teknologi, menjalin kerja sama hilirisasi dan komersialisasi riset bahan alam nusantara menjadi bahan baku farmasi nasional.

Rektor ITB Tatacipta Dirgantara menjelaskan kerja sama yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama yang dilangsungkan di Jakarta tersebut, guna mengikis ketergantungan industri farmasi domestik terhadap bahan baku obat impor.

"Kolaborasi kuartet ini dirancang untuk memaksimalkan potensi kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia agar dapat dikonversi secara sistematis menjadi produk bernilai tambah tinggi berupa bahan baku obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, hingga produk bioteknologi medis," kata Tatacipta dalam keterangan ITB di Bandung, Rabu.

Dalam ekosistem kolaborasi ini, ITB mengerahkan kapabilitas riset unggulannya di bidang bahan alam, farmasi, bioteknologi, dan rekayasa proses. Sementara itu, PT EBM Saintifik dan Teknologi, sebagai perusahaan spin-off berbasis riset ITB, berperan sebagai jembatan hilirisasi inovasi akademik menuju tahap industrialisasi komersial.

Salah satu produk hilirisasi unggulan yang telah dikembangkan oleh PT EBM adalah MarkHerb, yakni senyawa standar (marker compounds) untuk standardisasi dan pengendalian mutu produk herbal yang selama ini telah dimanfaatkan secara luas oleh berbagai industri dan lembaga riset.

Untuk dukungan finansial dan skema investasi strategis dikonsolidasikan melalui PT Danantara DDMF, sementara PT Indofarma (Persero), bertindak sebagai penanggung jawab utama dalam penyerapan, produksi massal, dan distribusi produk farmasi ke pasar nasional maupun global.

Ruang lingkup kerja sama komprehensif ini mencakup riset dan pengembangan ekstrak bahan alam serta turunannya, hilirisasi dan komersialisasi hasil riset, pengembangan publikasi ilmiah bersama, pemanfaatan teknologi hasil penelitian, pengembangan sumber daya manusia (SDM), hingga penjajakan skema pendanaan inovasi.

Selain penguatan produk hilir dan peningkatan skala produksi (scale-up), kerja sama ini turut membuka ruang integrasi dunia pendidikan tinggi, meliputi program magang mahasiswa, pengerjaan tugas akhir, serta pelatihan teknis terpadu yang melibatkan akademisi dan praktisi industri farmasi.

"Kemitraan strategis ini diharapkan menjadi katalisator utama dalam mewujudkan kemandirian kedaulatan kesehatan nasional melalui pemanfaatan riset anak bangsa yang berdaya saing tinggi," tuturnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Seperti yang kita ketahui, pemicu permintaan mineral kritis berasal dari kendaraan listrik (EV), energi terbarukan, baterai, dan AI. Sebelumnya, mungkin hanya butuh 0,5 kg per megawatt, tetapi sekarang kebutuhan timah di data center mencapai 4,5–5 kg

Denpasar, Bali (ANTARA) - Kepala Departemen Downstream & Mineral Ecosystem MIND ID Novi Muharam mengatakan, transisi energi dan ekosistem akal imitasi (AI) menambah permintaan mineral kritis 2–5 kali lipat pada 2050.

“Seperti yang kita ketahui, pemicu permintaan mineral kritis berasal dari kendaraan listrik (EV), energi terbarukan, baterai, dan AI. Sebelumnya, mungkin hanya butuh 0,5 kg per megawatt, tetapi sekarang kebutuhan timah di data center mencapai 4,5–5 kg per megawatt,” ujar Novi dalam Indonesia-Korea Energy Forum (IKEF) yang digelar di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu.

Melalui paparannya, Novi merinci bahwa kendaraan listrik membutuhkan enam kali lipat lebih banyak mineral kritis dibandingkan dengan kendaraan konvensional.

Sementara itu, untuk energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atau pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) membutuhkan 4–6 kali lipat lebih banyak mineral kritis apabila dibandingkan dengan pembangkit berbasis bahan bakar fosil.

Di sisi lain, mineral kritis juga memegang peranan penting untuk pengembangan battery storage atau penyimpanan baterai sebagai kunci stabilitas jaringan listrik dan keamanan energi dalam transisi energi.

Dengan demikian, Novi menyampaikan, mineral kritis menjadi pusat daya saing industri, ketahanan ekonomi, dan keamanan nasional.

“Kita membutuhkan lebih banyak kolaborasi, bisnis yang kompetitif, serta fokus pada isu keberlanjutan (sustainability) dan ekonomi sirkular,” ucap Novi.

Bagi MIND ID, tutur dia melanjutkan, keberhasilan tidak hanya diukur dari volume mineral, tetapi seberapa besar nilai ekonomi yang diciptakan dan lapangan kerja yang dihasilkan melalui industrialisasi domestik.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan pengembangan pusat data atau data center hingga penyimpanan energi (energy storage) menjadi pasar dari program hilirisasi mineral Indonesia sepanjang 2026–2030.

Koordinator Kerja Sama dan Investasi Minerba Ditjen Minerba Kementerian ESDM Yan Abrar menyampaikan Indonesia ingin memprioritaskan hilirisasi untuk proyek-proyek yang layak secara komersial, bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta terhubung dengan kebutuhan industri yang nyata.

Penetapan kriteria prioritas hilirisasi tersebut dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwasanya investasi dipengaruhi oleh kebijakan perdagangan, pembiayaan, hingga tuntutan untuk memenuhi standar ESG yang semakin tinggi.

Oleh karena itu, pemerintah memetakan potensi pasar yang akan menjadi sasaran dari produk-produk hasil hilirisasi mineral RI.

“Indonesia menerapkan hilirisasi secara selektif, bukan hilirisasi tanpa pertimbangan ekonomi,” ujar Yan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026