Meski kabut asap menyelimuti wilayah Banjarmasin, kami tetap menjalankan operasional secara normal dengan memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan kerja (K3)

Banjarmasin (ANTARA) - Terminal Petikemas Banjarmasin (TPK Banjarmasin) berusaha menjaga produktivitas bongkar muat di tengah kabut asap akibat dampak dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan Selatan.

"Meski kabut asap menyelimuti wilayah Banjarmasin, kami tetap menjalankan operasional secara normal dengan memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan kerja (K3)," kata Terminal Head TPK Banjarmasin Sirin Purnomo di Banjarmasin, Jumat.

Dia mengatakan, sebagai salah satu simpul logistik di Kalimantan Selatan, TPK Banjarmasin terus berupaya menjaga keandalan pelayanan kepelabuhanan untuk mendukung kelancaran arus barang dan distribusi logistik.

Upaya tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan prosedur keselamatan kerja serta perkembangan kondisi lingkungan.

Melalui langkah mitigasi dan pemantauan secara berkala, TPK Banjarmasin berkomitmen menjaga keberlangsungan pelayanan terminal sekaligus memperhatikan kesehatan dan keselamatan pekerja di tengah kondisi kabut asap akibat karhutla.

Sirin menambahkan, pihaknya juga telah menyalurkan sekitar 40 kotak masker untuk didistribusikan kepada pegawai sesuai kebutuhan.

Langkah ini merupakan bentuk perhatian perusahaan terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja, khususnya dalam menghadapi kondisi lingkungan yang terdampak kabut asap.

Selain itu, pemantauan kualitas udara dan pengawasan kondisi operasional terus dilakukan sebagai bagian dari upaya mengantisipasi potensi risiko di lapangan.

"Perkembangan situasi juga dikoordinasikan dan dilaporkan secara berkala kepada kantor pusat guna mendukung pemantauan kondisi serta keberlangsungan kegiatan operasional terminal," tambahnya.

Pewarta: Firman
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Tangerang (ANTARA) - Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan pameran Tangsel Otozone 2026 menjadi sarana edukasi bagi masyarakat dalam memilih kendaraan karena mempertemukan produsen otomotif, lembaga pembiayaan, hingga layanan pembayaran pajak dan retribusi dalam satu wadah.

Menurut Wagub Dimyati, penyelenggaraan Tangsel Otozone memiliki tujuan yang sangat positif bagi masyarakat, khususnya dalam memberikan edukasi serta ragam pilihan kendaraan.

​“Pameran Tangsel Otozone 2026 ini sangat bagus. Kegiatan ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menghadirkan banyak pilihan bagi masyarakat yang ingin membeli mobil,” ujar Dimyati saat pembukaan Tangsel Otozone 2026 di Bintaro Jaya Xchange Mall, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Jumat.

​Ia menilai, pusat perbelanjaan merupakan lokasi strategis karena menjadi pusat aktivitas warga mencari berbagai kebutuhan. Oleh karena itu, kehadiran pameran ini diharapkan tidak sekadar menjadi hiburan, tetapi juga sarana informasi yang bermanfaat.

​“Mudah-mudahan dengan adanya Otozone ini, masyarakat menjadi lebih paham mengenai perkembangan teknologi otomotif serta manfaat kendaraan,” tambahnya.

​Lebih lanjut, Dimyati mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momen akhir tahun guna mendapatkan berbagai penawaran menarik. Penawaran tersebut meliputi program diskon pajak kendaraan hingga promo khusus selama pameran berlangsung.

​“Belanjalah, karena menjelang tutup tahun biasanya akan ada banyak diskon. Otozone ini bisa menjadi ajang promosi kendaraan yang tepat untuk dimanfaatkan,” ungkapnya.

​Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang Selatan, Eki Herdiana, menjelaskan bahwa Tangsel Otozone tahun ini merupakan penyelenggaraan kali kedua. Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Bapenda Kota Tangsel dengan Bapenda Provinsi Banten.

​“Selain pameran kendaraan, kami juga menyiapkan gerai untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak restoran, dan jenis pajak lainnya. Pameran ini akan berlangsung selama tiga hari, mulai 16 hingga 18 Oktober 2026,” papar Eki.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Padang (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Padang, Sumatera Barat (Sumbar) melalui Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang mengusulkan program prioritas perikanan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI untuk memperoleh dukungan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.

“Kami berharap dukungan pusat mempercepat pengembangan usaha perikanan, meningkatkan produksi, serta memperkuat kapasitas pelaku usaha agar berdampak pada perekonomian masyarakat,” kata Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Muhammad Dwi Richie melalui keterangan yang diterima di Padang, Jumat.

Kunjungan kerja bersama tim Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang ke KKP RI pada 13-16 Oktober 2026 di Jakarta, Ia menjelaskan kunjungan kerja itu merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Padang agar perangkat daerah aktif mencari peluang pendanaan dari pusat untuk mempercepat pembangunan di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sejumlah usulan yang disampaikan meliputi revitalisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sentra Pengolahan Perikanan (SPP) Pasia Nan Tigo, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih Tematik Batang Arau, program Mini Recirculating Aquaculture System (Mini RAS), Minapadi, serta pengembangan budi daya rumput laut dan ikan kerapu.

Menurut dia, revitalisasi UPT SPP Pasia Nan Tigo mendapat sambutan positif dari pihak KKP dengan rencana memprioritaskan alokasi anggaran melalui APBN 2027.

Ia berharap revitalisasi tersebut dapat meningkatkan kualitas pengolahan hasil perikanan, memperkuat daya saing produk, serta memperluas akses pasar hingga berorientasi ekspor.

Selain itu, Pemkot Padang mengusulkan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih Tematik di kawasan Batang Arau dengan mengintegrasikan aktivitas perikanan, wisata bahari, kuliner olahan ikan, dan kawasan Kota Tua.

Ia mengungkapkan pengembangan kawasan tersebut juga diarahkan untuk mendukung upaya Kota Padang menuju jejaring Kota Gastronomi UNESCO. Pihak KKP menyatakan kesiapan untuk meninjau langsung lokasi yang diusulkan.

Pada sektor budi daya, Pemkot Padang mengajukan program Mini RAS dan Minapadi untuk mendukung rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program Mini RAS adalah sistem budi daya ikan tawar modren yang menghemat air dan lahan melalui teknologi sirkulasi serta filtrasi air secara berkelanjutan.

Sedangkan program Minapadi adalah metode budi daya terpadu yang menggabungkan penanaman padi dengan pemeliharaan ikan (seperti ikan nila atau ikan mas) dalam satu hamparan lahan sawah yang sama.

“Kami juga merencanakan kerja sama antara pembudidaya ikan lokal dan 74 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kota Padang agar hasil panen terserap dengan baik sekaligus mendukung pemenuhan gizi masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap kerja sama tersebut dapat memberikan kepastian pasar bagi hasil budi daya ikan lokal sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan bergizi dalam pelaksanaan program MBG.

Selain itu, dalam kunjungan kerja tersebut juga membahas pengembangan budi daya rumput laut dan ikan kerapu guna membuka peluang investasi, khususnya untuk komoditas rumput laut yang berorientasi ekspor.

Melalui pengajuan program tersebut, Pemkot Padang berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat realisasi program prioritas sektor perikanan, meningkatkan produktivitas usaha, serta memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan.

Kunjungan kerja ke KKP RI tersebut diterima Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Hendra Yusran Siry, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erwin Dwiyana, serta sejumlah direktur terkait di lingkungan KKP RI.

Pejabat KKP RI lainnya meliputi Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Ady Chandra, Direktur Ikan Air Tawar Gemi Triastutik, Direktur Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya Enggar Sadtopo, dan Direktur Rumput Laut Nono Hartanto.

Dari Pemkot Padang, kunjungan tersebut juga diikuti Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Elvida serta Kepala UPT Sentra Pengolahan Perikanan Pasia Nan Tigo Titin Sumarni.

Pewarta: Najmi Aulia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pasar yang sehat bukanlah pasar yang grafik indeksnya terus-menerus hijau. Pasar yang sehat adalah pasar yang memungkinkan investor mengukur risiko secara rasional, mengakses informasi yang akurat, serta terbebas dari manipulasi transaksi.

Jakarta (ANTARA) - Jumat (16/10) sore itu, grup WhatsApp keluarga saya mendadak ramai. Bukan membahas rencana liburan, melainkan kabar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang anjlok hingga 11 persen dalam sehari.

​Adik saya, yang baru saja hendak memulai investasi di reksa dana, penasaran dan bertanya, "Ini ada apa?"

Jawabannya ada di tanggal 15 Oktober 2026. . Morgan Stanley Capital International (MSCI) —lembaga penyedia indeks global asal New York— mengumumkan bahwa mereka sedang mengkaji ulang status pasar modal Indonesia, dari emerging market (pasar berkembang) menjadi standalone market (pasar mandiri).

Bagi sebagian besar orang, istilah itu mungkin terdengar asing. Namun, bagi para manajer investasi di London, Singapura, hingga Tokyo, klasifikasi, MSCI adalah salah satu acuan utama yang menentukan apakah modal mereka boleh ditanamkan di Indonesia atau wajib ditarik keluar.

Sederhananya, kalau Indonesia dicoret dari emergingmarket, dana-dana investor yang selama ini ditaruh di Indonesia bisa otomatis dialihkan ke pasar lain. Bukan karena mereka tidak suka Indonesia, tapi karena aturan portofolio mereka memang begitu.

​Ini adalah persoalan kepercayaan. MSCI pada dasarnya memberikan sinyal bahwa pasar keuangan Indonesia belum cukup transparan dan belum sepenuhnya dapat diandalkan.

Alarm dari MSCI

MSCI sebenarnya tidak menuduh Indonesia tidak berbuat apa-apa. Mereka mengakui ada reformasi keterbukaan informasi kepemilikan saham di atas satu persen, perbaikan data klasifikasi investor, pengungkapan High Shareholding Concentration, sampai aturan baru mengenai peningkatan batas minimum saham beredar di publik atau free float minimum 15 persen.

Namun, perhatian MSCI tidak berhenti pada apakah kebijakan yang diminta sudah ada atau belum. Tapi bagaimana kebijakan itu dijalankan.

Menanggapi isu integritas pasar, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejauh ini telah menjatuhkan sanksi dan denda administratif senilai Rp2,1 triliun kepada tiga emiten: PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).

Sanksi tersebut dijatuhkan setelah ditemukannya indikasi manipulasi perdagangan pada saham DSSA, serta pelanggaran dalam proses Penawaran Umum Perdana (IPO) saham BREN dan CUAN.

​Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menyampaikan bahwa masukan dari MSCI sebenarnya sejalan dengan Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia.

​Ia menegaskan bahwa OJK berkomitmen penuh memperkuat penegakan hukum demi menjaga integritas pasar modal, salah satunya melalui koordinasi dan sinergi erat dengan berbagai pemangku kepentingan.

Senada dengan OJK, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa reformasi pasar modal harus menunjukkan progres yang konkret di mata investor domestik maupun asing.

​Hal ini mempertegas bahwa pekerjaan rumah Indonesia pascapengumuman MSCI bukan sekadar mempertahankan label emerging market, melainkan memastikan reformasi tersebut benar-benar melahirkan perubahan substantif di industri pasar modal kita.

Reklasifikasi belum final

Sehari setelah pengumuman, Jumat (16/10), IHSG langsung ambruk. Indeks ditutup merosot 678,67 poin atau 11,57 persen ke level 5.185,11. Anjlok sedalam itu memaksa Bursa Efek Indonesia (BEI) menarik rem darurat melalui mekanisme trading halt (penghentian sementara seluruh atau sebagian aktivitas perdagangan saham).

Penurunan hingga 11 persen dalam sehari jelas bukan pergerakan normal. Itu adalah cerminan kepanikan investor. Padahal, pengumuman MSCI pada 15 Oktober 2026 tersebut sebatas usulan yang masih dalam tahap konsultasi.

​Artinya, belum ada keputusan final bahwa status Indonesia resmi diturunkan dari emerging market menjadi standalone market.

Direktur Pengembangan BEI, Iding Pardi, berusaha meredam kepanikan pasar. Ia menegaskan bahwa predikat standalonemarket bukanlah kasta terendah dalam peta investasi global.

​Secara umum, MSCI mengelompokkan pasar modal ke dalam tiga tingkatan utama: developed market (pasar maju), emerging market (pasar berkembang), dan frontier market (pasar perintis). Sementara itu, standalone market merupakan kategori khusus bagi pasar yang memiliki karakteristik atau isu teknis tertentu sehingga memerlukan penanganan tersendiri. Bukan tanda bahwa pasarnya paling buruk.

​Oleh karena itu, Iding mengimbau para investor agar tidak terjebak dalam aksi jual panik (panic selling). Keputusan investasi, idealnya tetap berpatokan pada analisis kondisi fundamental emiten serta prospek ekonomi jangka panjang.

Dampak bagi perekonomian

Bagi masyarakat awam, gejolak di pasar saham sering kali dianggap sebatas permainan angka yang hanya berdampak pada kelompok investor tertentu.

​IHSG naik, investor tersenyum. IHSG anjlok, investor gigit jari. Selesai. Seolah tak ada sangkut pautnya dengan kehidupan sehari-hari.

​Padahal, pasar modal adalah jantung pendanaan bagi dunia usaha. Ketika investor menaruh kepercayaan, korporasi dapat menghimpun modal segar secara efisien, dana yang lantas berputar menjadi ekspansi bisnis, pembangunan pabrik baru, hingga pembukaan lapangan kerja.

​Sebaliknya, ketika kepercayaan itu pudar, para pemilik modal akan menahan dana mereka atau memilih angkat kaki ke pasar lain yang memiliki aturan main lebih pasti.

​Bayangkan seorang manajer investasi global yang memegang mandat untuk menanamkan modal di emerging market. Sebelum mengalirkan dana jutaan dolar, ia wajib membedah kredibilitas emiten: siapa pemilik sebenarnya, berapa porsi saham publik (free float), hingga seberapa tegas regulator menindak kecurangan.

​Jika informasi penting itu kabur atau sulit diakses, mereka tak akan sudi bertaruh. Bukan karena membenci Indonesia, melainkan karena risikonya tak lagi bisa diukur.

​Di sinilah letak vitalnya transparansi dan kepastian hukum. Keduanya bukan sekadar formalitas di atas kertas, melainkan instrumen utama dalam mengukur dan mengelola risiko investasi.

PR pasar modal

Indonesia sebenarnya memiliki amunisi ekonomi yang solid untuk mempertahankan daya tariknya sebagai emerging market.

Tengok saja sejumlah indikator makro utamanya, seperti inflasi yang tetap terkendali, pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,5 persen pada semester I-2026, hingga cadangan devisa sebesar 146,6 miliar dolar AS yang sanggup membiayai impor selama hampir enam bulan.

Deretan angka tersebut jelas mencerminkan fundamental negara yang sehat, bukan ekonomi yang diterpa krisis. Namun, pasar keuangan global tidak sekadar berpatokan pada indikator ekonomi. Lebih dari itu, pasar juga menilai aspek kepercayaan.

Pasar yang sehat bukanlah pasar yang grafik indeksnya terus-menerus hijau. Pasar yang sehat adalah pasar yang memungkinkan investor mengukur risiko secara rasional, mengakses informasi yang akurat, serta terbebas dari manipulasi transaksi.

​MSCI telah memberi tenggat waktu bagi Indonesia hingga 20 Juni 2027 untuk membuktikan bahwa reformasi pasar modal benar-benar mengejawantah secara nyata.

​Tenggat sekitar delapan bulan ini mesti dimaksimalkan sebagai momentum emas untuk membenahi fondasi pasar modal nasional, menjadikannya lebih transparan, kredibel, dan berdaya saing tinggi dalam memikat arus modal global.

Copyright © ANTARA 2026

Mitra dapat menjajaki berbagai kebutuhan bisnis, dari destinasi dan akomodasi hingga layanan pendukung perjalanan, dalam satu forum. Kami ingin pertemuan ini menghasilkan peluang yang dapat ditindaklanjuti menjadi kerja sama distribusi, penjualan, da

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian berkolaborasi dengan sejumlah pihak menyelenggarakan pelatihan manajemen keuangan dan bisnis berkelanjutan untuk 100 pelaku industri kecil menengah (IKM).

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Kementerian Perindustrian Reni Yanita mengatakan bahwa transformasi menuju industri hijau bukan hanya tanggung jawab industri skala besar, tetapi juga menjadi peluang strategis bagi IKM dalam negeri.

"Kolaborasi lintas pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam memastikan transformasi industri hijau berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan," kata Reni dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, kegiatan pelatihan diikuti sebanyak 100 pelaku usaha yang terdiri dari IKM binaan Kemenperin dan pemasok lokal MR.D.I.Y. Indonesia. Melalui kegiatan ini, para peserta mendapatkan pembelajaran nyata dari para praktisi industri mengenai penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) hingga pengelolaan keuangan dan efisiensi bisnis.

Reni berharap, kolaborasi lintas sektor dengan MR.D.I.Y. Indonesia dan CIMB Niaga kali ini dapat membantu IKM mendapatkan role model yang bisa dijadikan inspirasi dalam menggerakkan transformasi hijau bagi IKM lainnya di Indonesia.

Dalam pelatihan ini, peserta memperoleh wawasan dari sejumlah praktisi dan pakar keberlanjutan yang membagikan pengalaman serta praktik terbaik dari berbagai sektor, mulai dari Tri Hita Consulting yang membawakan materi mengenai penerapan ESG bagi IKM.

Kemudian Jejakin memberikan pemahaman mengenai metode perhitungan emisi karbon dan pentingnya pengukuran jejak karbon dalam mendukung transformasi bisnis yang berkelanjutan.

Sementara itu, CFO MR.D.I.Y. Indonesia Rika Juniaty Tanzil mengatakan bahwa sebagai perseroan yang secara aktif menerapkan upaya ESG, pelatihan ini merupakan upaya awal untuk terus mendukung IKM bertumbuh secara berkelanjutan melalui edukasi langsung dari ahli dibidangnya.

"Bagi MR.D.I.Y. Indonesia, keberlanjutan merupakan bagian dari cara kami bertumbuh bersama ekosistem. Kami percaya bahwa ketika pemasok lokal memiliki akses terhadap pengetahuan keuangan dan manajemen bisnis serta kapasitas yang tepat, mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan daya saing bisnisnya," katanya.

Rika menambahkan, MR.D.I.Y. Indonesia terus memastikan bahwa produk-produk berkualitas buatan Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk hadir di pasar modern berskala nasional, sejalan dengan pilar ESG yang dua di antaranya adalah dampak terhadap masyarakat setempat dan rantai pasokan yang bertanggung jawab.

Tidak hanya memastikan rantai pasok yang bertanggung jawab, dalam semangat Bulan Inklusi Keuangan, pada pelatihan ini CIMB Niaga juga hadir untuk membagikan cara mengelola keuangan agar bisnis dapat tumbuh berkelanjutan khususnya bagi para pelaku usaha yang membutuhkan akses layanan keuangan formal dan investasi yang aman dan terpercaya.

Untuk itu, CIMB Niaga hadir berbagai one stop financial service yang dapat membantu pelaku usaha mengoptimalkan arus transaksi keuangan melalui supplier financing serta pengelolaan transaksi bisnis secara lebih efisien.

Head of Corporate Banking, Investment Banking Coverage, & Loan Syndication CIMB Niaga Miranty Supardi mengatakan sejalan dengan purpose CIMB Niaga, Advancing Customers & Society, pihaknya berkomitmen untuk berjalan berdampingan dengan para pelaku IKM sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

"Melalui penyediaan solusi pembiayaan berkelanjutan, kami hadir tidak hanya untuk memberikan akses pendanaan, tetapi juga mendampingi IKM melakukan transisi hijau menuju praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan dan berdaya saing tinggi," ujarnya.

Didukung oleh Kementerian Perindustrian, Pelatihan Manajemen Keuangan dan Bisnis Berkelanjutan juga sejalan dengan Program Pemberdayaan IKM Hijau yang diluncurkan pada Juli 2026 melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA).

Program IKM Hijau hadir untuk mempercepat transformasi IKM agar semakin adaptif dalam memenuhi tuntutan pasar global. Tidak hanya pengetahuan mengenai ekonomi hijau, IKM Hijau juga fokus pada pengembangan kapasitas pelaku IKM agar mampu menerapkan praktik usaha yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Mitra dapat menjajaki berbagai kebutuhan bisnis, dari destinasi dan akomodasi hingga layanan pendukung perjalanan, dalam satu forum. Kami ingin pertemuan ini menghasilkan peluang yang dapat ditindaklanjuti menjadi kerja sama distribusi, penjualan, da

Jakarta (ANTARA) - Holding BUMN sektor aviasi dan pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney) memperluas peluang kemitraan business-to-business (B2B) melalui Jakarta Wonderful Indonesia Tourism Fair (JWITF) guna memperkuat akses ekosistem pariwisata Indonesia ke pasar domestik dan internasional.

“Mitra dapat menjajaki berbagai kebutuhan bisnis, dari destinasi dan akomodasi hingga layanan pendukung perjalanan, dalam satu forum. Kami ingin pertemuan ini menghasilkan peluang yang dapat ditindaklanjuti menjadi kerja sama distribusi, penjualan, dan kolaborasi komersial yang berkelanjutan,” ujar Direktur Komersial InJourney Veronica H. Sisilia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Program kemitraan InJourney berfokus pada perluasan kanal distribusi dan pembukaan akses ke pasar sumber wisatawan baru.

Penjajakan dengan agen perjalanan, operator tur, serta jaringan grosir produk perjalanan dan penyedia inventori kamar hotel menjadi sarana untuk mempertemukan kapasitas layanan dalam ekosistem InJourney dengan kebutuhan pasar. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat pemasaran untuk segmen perjalanan individu, rombongan, korporat, maupun MICE.

Portofolio yang ditawarkan mencakup destinasi warisan budaya dan rekreasi, jaringan perhotelan, kawasan pariwisata, layanan pendukung aviasi, serta produk ritel Indonesia.

Di sektor perhotelan, penjajakan peluang kerja sama komersial dilakukan dengan mitra perjalanan melalui penawaran tarif khusus dan skema yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar.

Sementara itu, portofolio destinasi membuka peluang pengembangan paket perjalanan berbasis budaya dan pengalaman khas Indonesia. Kombinasi tersebut memberi ruang bagi mitra untuk menyusun penawaran yang relevan bagi segmen pasar yang mereka layani.

Veronica menambahkan, kolaborasi lintas entitas memungkinkan pengembangan pasar yang saling melengkapi. Hal ini penting untuk membantu mitra industri merancang perjalanan lintas destinasi, mengembangkan segmen pelanggan, dan memperkuat daya saing produk pariwisata Indonesia di jaringan pemasaran mereka.

“Setiap pasar memiliki kebutuhan yang berbeda. Karena itu, kami membuka ruang kerja sama yang disesuaikan dengan kebutuhan mitra dan potensi masing-masing destinasi. Dengan menghubungkan portofolio InJourney dengan jaringan distribusi yang tepat, kami ingin memperbesar peluang bisnis sekaligus mendorong nilai ekonomi yang lebih tinggi bagi ekosistem pariwisata Indonesia,” ujar Veronica.

Jakarta Wonderful Indonesia Tourism Fair (JWITF) diselenggarakan oleh GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia) pada 15–17 Oktober 2026 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta.

Pertemuan bisnis selama JWITF 2026 diarahkan untuk menghasilkan calon kerja sama yang memiliki kebutuhan dan potensi komersial yang jelas. Peluang tersebut menjadi dasar tindak lanjut bersama entitas terkait, baik dalam bentuk pembahasan kontrak, kemitraan distribusi, pengembangan penawaran, maupun kolaborasi pemasaran.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Peralihan sebagian konsumen dari pertamax ke pertalite turut meningkatkan permintaan terhadap jenis BBM tersebut karena perbedaan harga yang cukup signifikan menjadi salah satu alasan konsumen beralih menggunakan pertalite

Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Bonni Momenta mengatakan, perubahan pola konsumsi BBM dari nonsubsidi ke subsidi dan meningkatnya aktivitas masyarakat yang menyebabkan antrean panjang di SPBU Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

"Peralihan sebagian konsumen dari pertamax ke pertalite turut meningkatkan permintaan terhadap jenis BBM tersebut karena perbedaan harga yang cukup signifikan menjadi salah satu alasan konsumen beralih menggunakan pertalite," katanya di Lumajang, Jumat.

Selain perubahan pilihan BBM, lanjut dia, peningkatan aktivitas masyarakat juga berpengaruh terhadap jumlah kendaraan yang melakukan pengisian bahan bakar. Kondisi tersebut menambah aktivitas pelayanan di SPBU dan berpotensi menimbulkan antrean pada waktu tertentu.

“Adanya peningkatan aktivitas masyarakat juga menjadi faktor peningkatan aktivitas di SPBU dan menyebabkan antrean,” katanya.

Bonni juga menyoroti pengaruh informasi mengenai antrean panjang di sejumlah wilayah lain, termasuk Bali berpotensi mendorong sebagian masyarakat mengantisipasi kondisi serupa dengan membeli BBM melebihi kebutuhan biasanya.

Menurut dia, perubahan pola pembelian dan peningkatan permintaan perlu disikapi secara bijak agar pelayanan di SPBU tetap berjalan kondusif, sehingga masyarakat diharapkan tidak menjadikan informasi antrean di daerah lain sebagai alasan untuk membeli BBM secara berlebihan.

Pemkab Lumajang terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk memantau kondisi penyaluran BBM dan pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat membeli sesuai kebutuhan agar distribusi dapat dimanfaatkan secara wajar oleh seluruh pengguna.

Dengan memahami faktor yang mempengaruhi antrean dan menjaga pola pembelian tetap proporsional, masyarakat diharapkan turut mendukung kelancaran pelayanan BBM di Kabupaten Lumajang.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Bongkar ratoon menjadi bagian penting dalam upaya SGN meningkatkan produktivitas tebu, kami ingin memastikan peremajaan tanaman dilakukan secara konsisten dan memberikan dampak terhadap hasil produksi

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) -

PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) memperkuat kemitraan dengan petani tebu melalui peremajaan tanaman untuk menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku Pabrik Gula (PG) Rendeng di Kudus, Jawa Tengah, sekaligus mendukung kelangsungan produksi gula nasional.

“Bongkar ratoon menjadi bagian penting dalam upaya SGN meningkatkan produktivitas tebu, kami ingin memastikan peremajaan tanaman dilakukan secara konsisten dan memberikan dampak terhadap hasil produksi,” kata Direktur Utama SGN Mahmudi dalam keterangan di Surabaya, Jawa Timur, Jumat.

Mahmudi mengatakan keberlanjutan industri gula tidak hanya bergantung pada kemampuan pengolahan pabrik, tetapi juga pada ketersediaan tebu dari perkebunan petani yang menjadi bagian penting dalam rantai produksi.

Melalui metode bongkar ratoon, tanaman tebu yang produktivitasnya menurun setelah beberapa kali keprasan diganti dengan tanaman baru agar hasil panen dapat lebih optimal dan pasokan bahan baku tetap terjaga.

PG Rendeng menjadi salah satu unit kerja SGN yang berperan mendukung pengembangan budidaya tebu di Kudus dan sekitarnya melalui penguatan sektor hulu serta hubungan kerja sama dengan petani.

Menurut Mahmudi, kemitraan yang berkelanjutan diperlukan agar upaya peremajaan tanaman dapat berjalan konsisten dan memberikan manfaat bagi petani maupun industri pengolahan gula.

Ia pun memastikan PT SGN terus mendorong perbaikan budidaya dan peremajaan tanaman sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan pasokan tebu untuk mendukung operasional pabrik gula.

Melalui penguatan kemitraan dan pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan, ujar dia, SGN berharap pasokan bahan baku bagi industri gula semakin terjaga sehingga dapat berkontribusi terhadap penguatan produksi gula dalam negeri.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Peningkatan produktivitas harus dimulai dari tanaman yang sehat dan pengelolaan budi daya yang baik sehingga kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan petani perlu terus diperkuat agar produktivitas tebu meningkat secara berkelanjutan

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) -

“Peningkatan produktivitas harus dimulai dari tanaman yang sehat dan pengelolaan budi daya yang baik sehingga kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan petani perlu terus diperkuat agar produktivitas tebu meningkat secara berkelanjutan,” kata Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Heru Tri Widarto dalam keterangan diterima di Surabaya, Jumat.

Heru mengatakan, peremajaan tanaman menjadi salah satu langkah penting untuk mengatasi penurunan produktivitas tebu setelah tanaman mengalami beberapa kali keprasan sehingga hasil panen dapat ditingkatkan.

Melalui metode bongkar ratoon, kata dia, tanaman tebu yang produktivitasnya menurun diganti dengan tanaman baru agar pertumbuhan lebih optimal dan kemampuan lahan menghasilkan tebu dapat diperbaiki.

Menurut dia, peningkatan produktivitas perlu dilakukan melalui pengelolaan budi daya yang baik dengan melibatkan petani, perusahaan perkebunan, dan pemerintah agar perbaikan produksi dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Heru pun sempat memantau pelaksanaan kegiatan tanam bongkar ratoon di Kudus, Jawa Tengah, bersama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN).

Kegiatan peremajaan yang dilaksanakan melalui Pabrik Gula Rendeng ini sebagai bagian dari upaya memperkuat budi daya tebu dan ketersediaan bahan baku industri gula di wilayah Kudus dan sekitarnya.

Direktur Utama PT SGN Mahmudi mengatakan, perusahaan mendukung peningkatan produktivitas tebu melalui peremajaan tanaman secara konsisten serta penguatan kemitraan dengan petani.

Ia menekankan peningkatan produktivitas di tingkat perkebunan menjadi bagian penting dalam memperkuat rantai produksi gula, mulai dari budi daya hingga pengolahan di pabrik.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Data yang sudah dialihmediakan mencapai 80 persen. Kita akan tarik data dari server pusat untuk menerbitkan kembali Buku Tanah pengganti

Jakarta (ANTARA) - Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir karena 80 persen data pertanahan telah dialihmediakan sehingga dapat membantu proses penelusuran informasi dan pemulihan dokumen yang terdampak kebakaran.

"Data yang sudah dialihmediakan mencapai 80 persen. Kita akan tarik data dari server pusat untuk menerbitkan kembali Buku Tanah pengganti," kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat Hasan Basri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa BPN bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang berkoordinasi untuk memastikan layanan pertanahan bagi masyarakat bisa berjalan setelah kebakaran melanda Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Karawang pada Rabu (14/10) malam.

Hasan Basri menjelaskan, data pertanahan yang telah dialihmediakan dapat menjadi sumber untuk menelusuri kembali informasi yang dibutuhkan dalam pemulihan administrasi pertanahan.

Untuk saat ini, kondisi arsip fisik yang terdampak kebakaran masih perlu didata dan diperiksa untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.

"Untuk sertifikat kan umumnya dipegang oleh masyarakat, jadi insyaallah data aman," ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan, pelayanan pertanahan bagi warga Kabupaten Karawang untuk sementara disiapkan di Islamic Center Karawang.

Pemkab Karawang telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menyiapkan layanan laporan kehilangan di kantor Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Karawang. Sementara itu, pendataan dan pemeriksaan arsip yang terdampak kebakaran terus diperlukan untuk menentukan langkah pemulihan dokumen.

Kementerian ATR/BPN bersama Pemkab Karawang akan terus berkoordinasi dalam upaya pemulihan pelayanan pertanahan pascakebakaran. Sejalan dengan itu, masyarakat diimbau mengikuti informasi resmi dari Kantah Kabupaten Karawang mengenai lokasi, mekanisme, dan jadwal pelayanan sementara.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perum Perumnas membuka peluang kolaborasi strategis melalui kerja sama dengan PT Informasi Geo Sistem (IGS) untuk pengembangan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui proyek revitalisasi Rumah Susun Kebon Kacang di Jakarta Pusat.

Plt Direktur Utama Perum Perumnas Imelda Alini Pohan mengatakan kolaborasi dengan berbagai mitra merupakan bagian dari strategi Perumnas untuk mempercepat optimalisasi aset sekaligus menghadirkan pengembangan hunian yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

"Kami menyambut baik kerja sama antara Perumnas dan PT Informasi Geo Sistem ini. Kami juga berharap keterlibatan Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) dan KORINDO Group dapat membuka perspektif dan peluang baru dalam pengembangan aset Perumnas, sekaligus memperkuat jejaring kerja sama internasional Perumnas di bidang pembangunan infrastruktur dan kawasan perumahan," ujar Imelda dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dalam kolaborasi tersebut, IGS berperan sebagai fasilitator dalam penjajakan calon investor asing, yaitu Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) dan KORINDO Group untuk mendukung pengembangan proyek revitalisasi di lahan Perumnas.

Kolaborasi ini diharapkan dapat membuka peluang masuknya investasi dari berbagai mitra internasional, sehingga pengembangan kawasan hunian dapat dilakukan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Salah satu proyek yang menjadi bagian dari penjajakan tersebut adalah Revitalisasi Rumah Susun Kebon Kacang di Jakarta Pusat. Kawasan Kebon Kacang memiliki akses yang strategis terhadap berbagai pusat kegiatan ekonomi dan transportasi publik, termasuk koridor Thamrin-Sudirman, Halte Thamrin, MRT Bundaran HI dan Dukuh Atas, serta Stasiun Tanah Abang.

Saat ini, kawasan tersebut terdiri atas 8 blok low-rise dengan 632 unit hunian dan sekitar 2.400 penghuni. Melalui rencana revitalisasi, kawasan tersebut berpotensi dikembangkan menjadi lebih dari 2.700 unit hunian yang diperuntukkan bagi MBR.

Optimalisasi lahan yang telah berada di kawasan perkotaan strategis memungkinkan penyediaan hunian dilakukan dengan memanfaatkan infrastruktur dan konektivitas yang telah tersedia, sekaligus membuka peluang terciptanya kawasan hunian yang lebih produktif.

Revitalisasi kawasan hunian merupakan salah satu upaya memperkuat perannya sebagai salah satu mitra strategis Pemerintah dalam mendukung program 3 Juta Rumah bagi MBR melalui optimalisasi aset, pengembangan kawasan, serta penguatan kolaborasi dengan berbagai mitra strategis.

Peran Perumnas dalam mendukung agenda penyediaan perumahan nasional semakin diperkuat dengan ditetapkannya 14 lokasi proyek Perumnas sebagai proyek strategis nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2026.

Lokasi tersebut tersebar di berbagai wilayah dan mencakup beberapa jenis pengembangan, mulai dari kawasan perumahan skala besar, hunian berbasis transit oriented development (TOD), hunian vertikal perkotaan, hingga revitalisasi kawasan hunian.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Perumnas untuk menjaga keseimbangan antara mandat pelayanan publik dan keberlanjutan bisnis, dengan tetap menempatkan penyediaan hunian bagi MBR sebagai bagian penting dalam setiap pengembangan kawasan.

Perumnas berkomitmen untuk terus menjadi bagian penting dalam ekosistem penyediaan perumahan nasional, sekaligus memperkuat kontribusinya dalam mewujudkan program 3 Juta Rumah bagi masyarakat Indonesia.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kebijakan insentif potongan biaya layanan platform PMSE dapat diimplementasikan secara efektif mulai 25 Oktober 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memastikan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang menjual produk dalam negeri melalui platform perdagangan digital atau marketplace dapat memperoleh potongan biaya layanan minimal 50 persen mulai 25 Oktober 2026.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan, insentif tersebut mencakup potongan biaya administrasi (admin fee), komisi (commission fee), atau biaya aplikasi dasar toko bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan dan lolos verifikasi.

"Kebijakan insentif potongan biaya layanan platform PMSE dapat diimplementasikan secara efektif mulai 25 Oktober 2026," ujar Temmy dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Kebijakan tersebut merupakan implementasi Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Untuk memperoleh insentif, UMK harus mengajukan permohonan melalui aplikasi terpadu SAPA UMKM.

Temmy mengatakan, aplikasi tersebut telah siap menerima pendaftaran, dengan mekanisme pengajuan dan verifikasi yang diatur dalam Keputusan Menteri UMKM Nomor 398 Tahun 2026.

"SAPA UMKM secara teknis telah siap untuk menerima pendaftaran pengajuan insentif potongan biaya layanan platform PMSE bagi UMK," katanya.

Temmy menjelaskan, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain memiliki skala usaha mikro atau kecil, hanya menjual produk dalam negeri, tidak melakukan manipulasi transaksi atau menyalahgunakan fasilitas platform, serta memiliki rekam jejak usaha yang baik.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, usaha mikro memiliki modal usaha paling banyak Rp1 miliar atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2 miliar.

Adapun usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar hingga Rp5 miliar atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar hingga Rp15 miliar.

Perhitungan modal tersebut tidak mencakup tanah dan bangunan tempat usaha.

Dalam proses pengajuan insentif, pelaku UMK terlebih dahulu membuat akun di SAPA UMKM, kemudian mencantumkan platform perdagangan digital yang digunakan, identitas pedagang (merchant) atau nama pengguna (username), serta daftar kode produk (Stock Keeping Unit/SKU) beserta nama produk yang dijual.

Pemohon juga dapat menyertakan nomor dan tanggal sertifikat produk jika tersedia.

Setelah permohonan diajukan, platform perdagangan melalui sistem elektronik akan memverifikasi data UMK paling lama 10 hari kalender sejak menerima data melalui SAPA UMKM.

Verifikasi juga memastikan produk yang diajukan memenuhi kriteria produk dalam negeri.

Parameter yang digunakan mencakup tempat produksi di Indonesia oleh perusahaan dalam negeri, penggunaan seluruh atau sebagian bahan baku dan komponen dari dalam negeri, serta keterlibatan tenaga kerja warga negara Indonesia.

"Pemberian insentif potongan biaya layanan diberikan paling lambat 5 hari setelah dua tahap verifikasi data UMK melalui SAPA UMKM dan platform PMSE," ujar Temmy.

Ia mengatakan, integrasi data antara SAPA UMKM dan platform PMSE telah dipersiapkan selama sekitar lima bulan sejak penetapan keputusan menteri terkait.

Integrasi tersebut ditujukan untuk memastikan insentif diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi persyaratan sekaligus mencegah penyalahgunaan fasilitas.

Pemohon yang tidak lolos verifikasi, alasan penolakan akan disampaikan secara terperinci agar pelaku usaha mengetahui persyaratan yang belum terpenuhi.

Mereka dapat mengajukan kembali permohonan setelah memenuhi ketentuan, sepanjang tidak termasuk kategori pengguna platform PMSE berisiko tinggi (high-risk user).

Temmy menambahkan, insentif dapat dimanfaatkan untuk setiap transaksi selama penerima tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.

Namun, pemberian insentif dapat dihentikan apabila penerima terbukti melanggar persyaratan. Pelaku usaha yang keberatan atas penghentian tersebut dapat mengajukan banding melalui saluran yang disediakan platform PMSE, dengan pengawasan Kementerian UMKM.

Kementerian UMKM juga akan memantau pelaksanaan kebijakan secara berkala melalui data realisasi insentif dari platform PMSE dan laporan perkembangan usaha penerima manfaat.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026