Pangkalpinang (ANTARA) - PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kepulauan Bangka Belitung bergerak cepat mengamankan jaringan listrik di lokasi kebakaran permukiman di Dusun Serdang, Desa Jelutung II, Kabupaten Bangka Selatan, untuk mencegah bahaya kelistrikan dan mendukung pemulihan pasokan listrik secara aman.

General Manager PLN UIW Bangka Belitung Ira Savitri di Pangkalpinang, Minggu, mengatakan personel PLN langsung diterjunkan sejak awal kejadian untuk mengamankan jaringan listrik di sekitar permukiman yang terdampak kebakaran.

"Kita kerahkan sejumlah personel untuk bergerak cepat dalam menangani dampak kebakaran yang terjadi di permukiman warga Dusun Serdang, sejak awal kejadian, petugas PLN turun ke lokasi untuk mengamankan jaringan listrik di sekitar area terdampak," kata Ira.

Ia menjelaskan, penanganan cepat tersebut bertujuan mencegah potensi bahaya kelistrikan. Setelah proses pemadaman kebakaran selesai, petugas PLN melanjutkan pemeriksaan dan penanganan jaringan listrik di lokasi terdampak.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan jaringan dalam kondisi aman sebelum pasokan listrik dipulihkan secara bertahap, dengan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat dan petugas.

"Keselamatan masyarakat menjadi perhatian utama PLN dalam menangani kondisi darurat, termasuk saat terjadi kebakaran yang berpotensi berdampak pada jaringan kelistrikan," ujarnya.

Ira menegaskan, keselamatan masyarakat dan petugas menjadi prioritas dalam setiap tahapan penanganan. Karena itu, PLN mengimbau masyarakat tidak mendekati jaringan listrik yang terdampak kebakaran.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak mendekati jaringan listrik di area bekas kebakaran, menyentuh kabel yang terkelupas atau menjuntai, maupun melakukan penanganan instalasi listrik secara mandiri. Apabila menemukan potensi bahaya kelistrikan, masyarakat dapat melaporkannya melalui aplikasi PLN Mobile atau Contact Center PLN 123," katanya.

PLN UIW Bangka Belitung terus mendukung pemulihan kelistrikan di wilayah terdampak melalui penanganan terukur dengan mengutamakan keselamatan masyarakat dan petugas serta menjaga keandalan pasokan listrik.

Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid mengapresiasi respons cepat petugas PLN dalam mengamankan jaringan listrik saat kebakaran dan melanjutkan penanganan setelah api berhasil dipadamkan.

"Alhamdulillah beberapa jam setelah kebakaran PLN tetap berfungsi dengan baik, dan masyarakat yang terdampak masih bisa menggunakan listrik dari PLN. Terima kasih rekan rekan PLN yang sudah gerak cepat, semoga kalian sehat dan diberikan keberkahan dalam menjalani tugas," katanya.

Apresiasi serupa disampaikan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Sri Gusjaya atas respons petugas PLN dalam membantu masyarakat yang terdampak kebakaran.

"Atas nama masyarakat Babel khususnya masyarakat kita yang terkena musibah mengucapkan terima kasih yang sebesar besar nya, semoga seluruh karyawan mendapat pahala. Terima kasih rekan-rekan PLN luar biasa, ternyata bukan hanya jalan yang diterangi, tetapi hati masyarakat juga anda terangi dengan ikhlas dan baik” katanya.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaporkan kebakaran di permukiman warga Dusun Serdang, Desa Jelutung II, Kabupaten Bangka Selatan, terjadi pada Sabtu (10/10). Api diperkirakan mulai menyala sekitar pukul 15.10 WIB di lahan dekat permukiman penduduk.

Tiupan angin kencang dan kondisi lahan yang kering membuat api cepat merambat ke permukiman. Sebagian besar rumah warga berdinding papan sehingga rentan terdampak kebakaran. Api dilaporkan telah menghanguskan ratusan rumah sekitar pukul 21.10 WIB.

Berdasarkan pendataan BPBD pada Minggu pukul 09.40 WIB, kebakaran tersebut berdampak pada 600 unit rumah yang dihuni 600 kepala keluarga atau sekitar 2.400 jiwa.

Pewarta: Donatus Dasapurna Putranta/Try Mustika
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Pengawasan perlu dioptimalkan terutama pada jalur transportasi laut dan udara yang berpotensi dimanfaatkan untuk menyelundupkan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang dilindungi.

AMBON (ANTARA) - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati (Titiek Soeharto) meminta Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku memperkuat pengawasan lalu lintas tumbuhan dan satwa liar, guna mencegah perdagangan ilegal serta melindungi keanekaragaman hayati wilayah tersebut.

“Pengawasan perlu dioptimalkan terutama pada jalur transportasi laut dan udara yang berpotensi dimanfaatkan untuk menyelundupkan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang dilindungi,” kata Titiek Soeharto, usai melakukan kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI, di Ambon, Maluku, Minggu.

Menurut dia, perlindungan kekayaan hayati Maluku membutuhkan koordinasi lintas instansi, mulai dari petugas karantina, aparat kehutanan, hingga penegak hukum, agar upaya pencegahan penyelundupan berjalan efektif.

Pengawasan di pintu masuk dan keluar wilayah harus disertai tindakan tegas terhadap pelanggaran, serta peningkatan kewaspadaan terhadap modus perdagangan ilegal yang memanfaatkan jalur distribusi dan transportasi.

Komisi IV DPR RI menyoroti persoalan tersebut dalam diskusi penanganan perdagangan ilegal satwa liar dilindungi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku dan peninjauan tumbuhan serta satwa liar di Pusat Konservasi Satwa (PKS) Maluku.

“Pentingnya sinergi antara Kementerian Kehutanan, Badan Karantina Indonesia, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum untuk menutup celah penyelundupan satwa liar sekaligus menjaga kelestarian ekosistem Maluku,” ujarnya.

Balai Karantina Maluku memperkuat pengawasan dan tindakan pencegahan terhadap lalu lintas media pembawa di tempat pemasukan dan pengeluaran. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mencegah masuk dan tersebarnya organisme pengganggu serta peredaran komoditas hayati yang tidak memenuhi ketentuan.

Pengawasan karantina dilakukan melalui pemeriksaan dokumen dan fisik terhadap media pembawa sesuai ketentuan karantina, termasuk komoditas hewan, ikan, tumbuhan, dan produk turunannya yang dilalulintaskan melalui pelabuhan maupun bandara.

Dalam pelaksanaannya, petugas perlu memastikan persyaratan karantina dan dokumen pendukung terpenuhi, memeriksa kesesuaian jenis serta kondisi komoditas, dan melakukan tindakan karantina apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Untuk tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, pengawasan juga perlu dikoordinasikan dengan instansi berwenang di bidang konservasi dan penegakan hukum.

Penguatan pengawasan tersebut penting, mengingat Maluku memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang rentan terhadap eksploitasi dan perdagangan ilegal. Karena itu, pertukaran informasi antarinstansi, peningkatan kemampuan petugas dalam mengenali spesies yang dilindungi, serta tindak lanjut terhadap temuan di lapangan perlu menjadi bagian dari pengawasan berkelanjutan.

Melalui langkah tersebut, pengawasan lalu lintas hayati di Maluku diharapkan tidak hanya mencegah penyelundupan, tetapi juga melindungi kelestarian sumber daya alam dan ekosistem bagi generasi mendatang.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Palembang (ANTARA) - Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang, Sumatera Selatan, mencatat sebanyak 18 penerbangan terdampak kondisi kabut asap dengan jarak pandang di sekitar bandara mencapai 600 meter pada Minggu.

General Manager Bandara Internasional SMB II Palembang Ahmad Syaugi Shahab mengatakan berdasarkan pembaruan data operasional hingga pukul 15.30 WIB, penerbangan yang terdampak terdiri atas sembilan penerbangan keberangkatan dan sembilan penerbangan kedatangan.

Pada sektor keberangkatan, penerbangan yang terdampak meliputi Citilink QG981 dan QG985, AirAsia AK461, Lion Air JT856, Garuda Indonesia GA107, GA109, dan GA113, Batik Air ID7052, serta Pelita Air IP313.

Penerbangan tersebut melayani rute Palembang-Jakarta, Palembang-Kuala Lumpur, dan Palembang-Surabaya.

Sementara itu, pada sektor kedatangan, terdapat Citilink QG980 dan QG984, AirAsia AK462, Lion Air JT856, Garuda Indonesia GA102, GA104, dan GA108, Batik Air ID7051, serta Pelita Air IP312.

Penerbangan kedatangan tersebut berasal dari Jakarta, Kuala Lumpur, Surabaya, dan Halim Perdanakusuma.

“Kami terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan jarak pandang di sekitar bandara serta berkoordinasi dengan maskapai dan pihak terkait untuk memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan,” ujarnya.

Pihak pengelola bandara terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan jarak pandang di sekitar bandara serta berkoordinasi dengan maskapai dan pihak terkait guna mendukung keselamatan penerbangan dan kelancaran operasional bandara.

Calon penumpang diimbau untuk memantau informasi terbaru mengenai jadwal dan status penerbangan melalui maskapai masing-masing sebelum berangkat ke bandara.

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Blora (ANTARA) - Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, Jawa Tengah, mengimbau masyarakat segera menghapus catatan Hak Tanggungan (Roya) setelah melunasi pinjaman agar status sertifikat tanah lebih jelas dan tidak menyulitkan transaksi pertanahan berikutnya.

Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Elvyn Bina Eka Kusuma di Blora, Minggu, mengatakan sebanyak 3.912 pemohon mengajukan penghapusan catatan Hak Tanggungan selama Januari hingga 9 Oktober 2026, dengan total 5.045 sertifikat Hak Tanggungan yang diproses.

"Pengurusan Roya penting dilakukan masyarakat yang telah melunasi pinjaman di perbankan atau lembaga keuangan. Sebab, catatan Hak Tanggungan pada sertifikat tanah masih dapat tercantum apabila proses penghapusannya belum diurus," kata Elvyn.

Ia menjelaskan, catatan Hak Tanggungan yang belum dihapus berpotensi menyulitkan pemilik tanah ketika hendak menjual asetnya atau kembali menggunakannya sebagai jaminan pinjaman.

Roya adalah proses pencoretan atau penghapusan catatan Hak Tanggungan (HT) pada buku tanah dan sertipikat di Kantor Pertanahan (BPN) karena utang atau kredit yang dijaminkan telah lunas.

Istilah roya berasal dari serapan bahasa Belanda, yaitu royement, yang memiliki arti pencoretan, pembatalan, atau penghapusan suatu pembukuan, catatan, atau pendaftaran.

Dalam hukum agraria dan perbankan di Indonesia - yang banyak mewarisi sistem hukum dari era kolonial Belanda (Burgerlijk Wetboek / BW) - istilah royement diserap dan disingkat menjadi roya.

Pada Oktober 2026, Kantor Pertanahan Blora telah menerbitkan 159 Roya. Masyarakat yang mengurus layanan tersebut dikenai biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp50.000 per sertifikat.

Elvyn menegaskan, biaya tersebut merupakan penerimaan negara untuk layanan pendaftaran Roya, bukan pendapatan yang dikelola langsung oleh Kantor Pertanahan Blora.

"Biaya PNBP pendaftaran Roya hanya Rp50.000 per sertifikat. Masyarakat bisa datang langsung ke loket pelayanan ATR/BPN dengan membawa persyaratan yang diperlukan," ujarnya.

Persyaratan pengurusan Roya meliputi formulir permohonan, identitas pemohon, sertifikat tanah, sertifikat Hak Tanggungan, serta surat Roya atau keterangan pelunasan dari kreditur, seperti bank atau lembaga keuangan.

Pemohon juga perlu menyiapkan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemberi Hak Tanggungan atau debitur maupun kuasanya sesuai dengan ketentuan pelayanan.

Di sisi lain, Kantor Pertanahan Blora mencatat 5.045 sertifikat Hak Tanggungan didaftarkan sepanjang 2026 sebagai jaminan pinjaman di perbankan.

Khusus selama sembilan hari pertama Oktober 2026, sebanyak 181 sertifikat diajukan untuk pembebanan Hak Tanggungan sebagai agunan pinjaman.

Elvyn mengimbau masyarakat mengurus layanan pertanahan secara mandiri tanpa menggunakan perantara agar proses pelayanan berjalan sesuai ketentuan.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Kantor Pertanahan Blora juga menghadirkan inovasi "Sekar Arum, singkatan dari Sertipikat Jadi, Kami Antar ke Rumah". Melalui inovasi tersebut, petugas mengantarkan produk layanan pertanahan secara langsung kepada pemohon.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Ini merupakan pasar jadul ketiga yang kami gelar sejak 2 Agustus lalu. Kami merancang pasar ini bersama Pemerintah Kecamatan Bendungan dengan konsep perdagangan masa lalu.

Trenggalek, Jawa Timur (ANTARA) - Pasar Jadul Pangupo Jiwo di kawasan hutan pinus kaki Gunung Wilis, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, ramai dikunjungi warga, Minggu.

Pasar kuliner tradisional yang mengusung suasana Jawa tempo dulu itu menjadi ruang promosi produk lokal, sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sebanyak 14 lapak yang dikelola 10 kelompok wanita tani (KWT) dan empat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kecamatan Bendungan habis dalam waktu kurang dari dua jam sejak pasar dibuka pukul 08.00 WIB.

Pengunjung datang dari berbagai desa hingga luar daerah untuk menikmati aneka makanan dan jajanan tradisional yang disajikan menggunakan wadah alami, seperti daun, gerabah, batok kelapa, dan gelas bambu.

Transaksi juga dikemas menggunakan alat tukar berupa gebog dan koin kuno untuk memperkuat suasana pasar tempo dulu.

“Ini merupakan pasar jadul ketiga yang kami gelar sejak 2 Agustus lalu. Kami merancang pasar ini bersama Pemerintah Kecamatan Bendungan dengan konsep perdagangan masa lalu,” kata pendamping KWT Putri Wilis, Indah Ayu Lestari.

Mantan Camat Bendungan Sujatmiko, yang menggagas Pasar Jadul Pangupo Jiwo saat masih menjabat, mengatakan, pasar tersebut dirintis sebagai ruang pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan penguatan gotong royong.

"Kegiatan ini sejalan dengan tagline kami, 'nguri-uri budoyo, nguripi ekonomi ekonomi warga' (melestarikan budaya, menghidupkan ekonomi masyarakat lokal). Dari semangat inilah kemudian lahir ide rintisan pasar jadul ini," kata Sujatmiko yang baru pensiun per 1 Oktober 2026 dengan jabatan terkahir Camat Bendungan ini.

Ia berharap Pasar Jadul Pangupo Jiwo yang digelar sebulan sekali setiap Minggu Legi dalam penanggalan Jawa itu kelak bisa berkembang menjadi ikon pasar kuliner bergaya tempo dulu, di Trenggalek.

Pelaksanaan perdana Pasar Jadul Pangupo Jiwo digelar pada 2 Agustus 2026.

Data itu gelaran dilakukan swadaya dan swadana oleh Paguyuban KWT Putri Wilis bersama mahasiswa KKN Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dengan pendampingan pemerintah kecamatan serta Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Bendungan.

Ternyata, respons masyarakat sangat tinggi.

"Pada gelaran pertama, jualan kuliner peserta ludes dalam tempo kurang dari sejam. Kami lalu lakukan evaluasi dan pengembangan agar eventnya semakin semarak dan maksimal," ujar Sujatmiko.

Pada pelaksanaan kedua, 6 September 2026, pengelolaan pasar diteruskan oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Dompyong.

Keterlibatan masyarakat desa diharapkan menjaga keberlanjutan kegiatan, sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi pelaku usaha setempat.

Selain menjadi tempat berjualan, Pasar Pangupo Jiwo juga membuka ruang bagi kelompok wanita tani dan UMKM untuk memperkenalkan produk mereka kepada pengunjung.

Tingginya minat masyarakat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kesiapan dagangan, ketersediaan produk, dan pengelolaan lapak.

Ke depan, pasar tersebut diharapkan terus berlangsung setiap Minggu Legi sebagai penggerak ekonomi warga, sarana pelestarian tradisi Jawa, serta daya tarik wisata berbasis masyarakat di Kecamatan Bendungan.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Ingat, ancaman dari global warming, pencairan es di kutub kian terasa bagi negara kepulauan seperti Indonesia.

Denpasar (ANTARA) - Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri menyoroti ancaman perubahan iklim dalam penanganan abrasi di Pantai Kuta, Badung, Bali.

“Ingat, ancaman dari global warming, pencairan es di kutub kian terasa bagi negara kepulauan seperti Indonesia,” kata Megawati saat meninjau langsung kondisi pesisir.

Megawati dalam keterangan resmi Pemprov Bali, di Denpasar, Minggu, mengingatkan bahwa persoalan perubahan iklim ini sudah dibahas bertahun-tahun lalu, sehingga generasi penerus harus mampu mencari solusi terbaik.

Kunjungan peninjauan di kawasan Pantai Kuta turut didampingi Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta.

Dalam arahannya, Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya penanganan abrasi secara terpadu, karena Indonesia memiliki karakteristik geografis yang unik sebagai negara kepulauan.

“Orang-orang pintar di lembaga, kementerian, harus memahami bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, jadi jangan berpikir seperti menangani benua atau daratan kontinental,” ujarnya pula.

BRIN juga meminta seluruh pemangku kepentingan untuk meninggalkan ego sektoral serta mengedepankan kolaborasi berbasis ilmu pengetahuan yang selaras dengan kearifan lokal dalam hal penanganan abrasi pantai.

“Jadi kerjanya jangan sepotong-sepotong,” ujarnya sambil mendorong penerapan filosofi Tri Hita Karana untuk menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan alam.

Menurut Megawati, perhatian terhadap ancaman lingkungan menjadi semakin mendesak, mengingat kondisi abrasi di Pantai Kuta dilaporkan kian mengkhawatirkan akibat cuaca ekstrem dan gelombang laut yang kuat.

Berdasarkan data Pemprov Bali, laju kemunduran garis pantai di kawasan tersebut diperkirakan mencapai 1,9 meter per tahun hingga mempersempit area berpasir bagi wisatawan.

Terjangan ombak yang masif juga mengakibatkan kerusakan fisik pada sejumlah fasilitas publik, mulai dari jalur pejalan kaki, tembok pembatas, hingga area aktivitas pedagang.

Menanggapi permasalahan tersebut, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antarlembaga Triono Junoasmono memaparkan bahwa pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur pengaman pantai secara berkala.

Ia mengungkapkan bahwa sekitar 30 persen dari total garis pantai Bali yang membentang sepanjang lebih dari 1.300 kilometer kini telah terdampak abrasi.

Dari persentase tersebut, pemerintah pusat dan daerah masih memiliki tantangan besar untuk menyelesaikan sisa penanganan sepanjang puluhan kilometer.

“Dari 30 persen dari 1.300 kilometer lebih garis pantai di Bali yang terkena abrasi, kami masih menyisakan PR sepanjang 85 kilometer untuk ditangani, mudah-mudahan dengan kunjungan Ibu Ketua Dewan Pengarah BRIN dan pihak terkait lainnya bisa segera diselesaikan,” ujar Triono.

Sebagai langkah nyata, pemerintah saat ini tengah memprioritaskan pembangunan infrastruktur pemecah gelombang atau breakwater di bagian selatan Pantai Kuta guna meredam energi ombak.

Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan mampu melindungi kawasan pesisir secara berkelanjutan demi menjaga aset strategis pariwisata dan perekonomian masyarakat setempat.

Selain dihadiri pihak Kementerian PU dan Pemprov Bali, rangkaian kegiatan peninjauan lapangan Megawati Soekarnoputri ini turut dihadiri Wakil Kepala BRIN Prof Amarulla Octavian, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, serta Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Banyak brand Indonesia, khususnya di sektor kuliner dan kopi, telah memiliki daya saing untuk masuk ke pasar regional. Yang dibutuhkan adalah akses jejaring dan mitra yang tepat.

Jakarta (ANTARA) - Panorama Media resmi membuka FLEI Business Show edisi ke-27 dan Café & Brasserie Expo Indonesia (CBE) edisi ke-9 yang membuka peluang bagi jenama lokal untuk memperluas pasar ke kawasan regional melalui pertemuan dengan investor dan calon mitra bisnis dari sejumlah negara Asia Tenggara, yakni Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, Vietnam, dan Malaysia.

"Kami menghadirkan kedua pameran ini berdampingan karena kebutuhan pasarnya saling terhubung. Investor yang menemukan konsep usaha di FLEI juga membutuhkan pemasok dan peralatan di CBE. Dengan mempertemukan seluruh mata rantai tersebut di satu lokasi, kami ingin setiap kunjungan menghasilkan tindak lanjut bisnis yang nyata," ujar President Director Panorama Media Royanto Handaya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Salah satu program yang dihadirkan adalah business matching yang memfasilitasi pertemuan antara pemilik jenama, investor, dan calon mitra untuk membuka peluang kerja sama bisnis. Pameran ini juga menghadirkan konferensi bisnis yang membahas strategi pertumbuhan dan perkembangan industri waralaba.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pengembangan Ekspor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Juan Permata Adoe mengatakan, sejumlah jenama Indonesia, khususnya di sektor kuliner dan kopi, memiliki daya saing untuk memasuki pasar regional. Namun, ekspansi membutuhkan akses jejaring dan mitra bisnis yang tepat.

“Banyak brand Indonesia, khususnya di sektor kuliner dan kopi, telah memiliki daya saing untuk masuk ke pasar regional. Yang dibutuhkan adalah akses jejaring dan mitra yang tepat,” ujarnya.

Peluang ekspansi tersebut sejalan dengan perkembangan pendaftaran waralaba lokal di Indonesia. Kementerian Perdagangan mencatat, hingga Agustus 2026, jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk jenama lokal mencapai 169, melampaui jenama asing sebanyak 163 STPW.

Ketua Umum Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI) Levita G Supit menilai perkembangan tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan pasar terhadap jenama dalam negeri. Meski demikian, penguatan standar bisnis tetap diperlukan agar jenama lokal mampu bersaing di pasar domestik maupun global.

Menteri Perdagangan Budi Santoso sebelumnya juga mendorong jenama lokal untuk memperkuat standar bisnis agar mampu memperluas jangkauan pasar. Industri waralaba dinilai berperan dalam memperluas kesempatan berusaha, sekaligus menggerakkan perdagangan dalam negeri.

"Industri waralaba memiliki peran penting dalam memperluas kesempatan berusaha dan menggerakkan perdagangan dalam negeri. Kami mendorong brand lokal untuk terus memperkuat standar bisnisnya, agar mampu bersaing di pasar domestik maupun global, dan pameran seperti ini menjadi sarana yang efektif untuk mempertemukan pemilik brand dengan calon mitra," ujar Budi.

Penyelenggaraan tahun ini turut melibatkan kolaborasi asosiasi industri, antara lain Perhimpunan WALI, Asosiasi Kopi Indonesia (ASKI), Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), dan Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo).

Selain mempertemukan pemilik jenama dengan calon mitra, FLEI digelar bersamaan dengan Café & Brasserie Expo (CBE) Indonesia untuk mempertemukan pelaku usaha kuliner dengan pemasok bahan baku seperti kopi, teh, cokelat, beer, wine, dan spirits, peralatan, dan solusi operasional.

Pengunjung dapat menguji produk sebelum membeli, menjalin kerja sama melalui Business Matching, dan mengikuti Cafe Talks, Latte Art Workshop, serta Coffee Roasting Experience.

Prospek industri ini ditopang oleh pasar domestik yang terus bertumbuh. Laporan Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memproyeksikan konsumsi kopi Indonesia pada 2024/2025 mencapai 4,8 juta karung berukuran 60 kilogram, naik dari 4,45 juta karung pada 2020/2021.

"Pertumbuhan jumlah kedai kopi berdampak langsung pada permintaan biji kopi dalam negeri, yang pada akhirnya menguatkan petani dan roaster lokal. Semakin banyak pelaku usaha kafe yang menggunakan kopi Nusantara, semakin besar nilai tambah yang kembali ke hulu," ujar Ketua Umum DPP ASKI Irsan Yumeno.

FLEI Business Show edisi ke-27 dan Café & Brasserie Expo Indonesia (CBE) edisi ke-9, di NICE PIK 2, Tangerang, Banten, berlangsung hingga Minggu, 11 Oktober 2026.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Palembang (ANTARA) - Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Sumatera Selatan (Sumsel) memfasilitasi ekspor madu produksi masyarakat Kabupaten Muara Enim ke Singapura.

"Ekspor madu sebanyak 310 kilogram senilai Rp47,96 juta diberangkatkan melalui Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang pada pekan pertama Oktober 2026 ini," kata Kepala BKHIT Sumsel Sri Endah Ekandari, di Palembang, Minggu.

Dia menjelaskan, sebelum dikirim, komoditas tersebut menjalani pemeriksaan dan tindakan karantina oleh petugas BKHIT Sumsel untuk memastikan persyaratan karantina dan ketentuan negara tujuan telah terpenuhi.

Ekspor tersebut menunjukkan produk dari salah satu daerah di Sumsel itu memiliki peluang untuk terus berkembang di pasar internasional.

“Ekspor madu asal Muara Enim ini menunjukkan bahwa komoditas daerah memiliki peluang untuk bersaing di pasar internasional. Kami terus mendukung pelaku usaha agar komoditas yang diekspor memenuhi persyaratan karantina dan negara tujuan,” ujarnya.

Menurut dia, pengiriman tersebut menambah catatan ekspor madu Sumatera Selatan ke Singapura sepanjang 2026.

Berdasarkan data Best Trust Barantin, selama Januari hingga September 2026 ekspor madu ke Singapura tercatat mencapai 1,5 ton melalui empat kali pengiriman.

Jumlah itu meningkat tajam dibandingkan dengan tahun sebelumnya tercatat hanya 266 kilogram melalui satu kali pengiriman.

Bahkan, volume ekspor selama sembilan bulan pertama 2026 telah melampaui capaian sepanjang 2024 yang sebesar 1.373 kilogram dalam tiga kali pengiriman.

Data tersebut menunjukkan volume ekspor madu Sumsel ke Singapura pada 2026 menjadi yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir berdasarkan periode data yang tersedia.

Sri Endah mengatakan, keberlanjutan ekspor tidak hanya bergantung pada kemampuan produksi. Konsistensi dalam memenuhi persyaratan negara tujuan juga menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan pasar.

Pemeriksaan karantina dilakukan sebelum komoditas diberangkatkan untuk memastikan persyaratan yang berlaku telah dipenuhi.

“Pemenuhan persyaratan karantina sejak dari daerah asal menjadi salah satu kunci dalam menjaga kepercayaan pasar terhadap produk Indonesia,” jelasnya.

Balai Karantina Sumsel juga mendorong pelaku usaha untuk memahami persyaratan pasar tujuan sejak awal sehingga proses ekspor dapat berjalan lebih lancar.

Dengan tren pengiriman yang meningkat, madu asal Sumsel diharapkan tidak hanya mempertahankan pasar Singapura, tetapi juga memiliki peluang untuk menjangkau negara tujuan lainnya.

"Kami memastikan dukungan terhadap ekspor tetap berjalan beriringan dengan fungsi pengawasan untuk menjaga keamanan hayati dan memastikan komoditas memenuhi persyaratan perdagangan internasional," kata Sri Endah.

Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sekaligus Wakil Ketua Umum (WKU) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, Mufti Mubarok menyatakan dukungan penuh terhadap penerapan peraturan wajib halal yang mulai diberlakukan pada 18 Oktober 2026.

Namun demikian, Ia mengingatkan supaya implementasi kebijakan tersebut tidak menjadi beban baru bagi pelaku usaha mikro, khususnya pedagang kaki lima (PKL) yang memiliki keterbatasan modal dan akses informasi.

"Kewajiban sertifikasi halal merupakan langkah strategis untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada konsumen. Namun, pemerintah perlu memastikan pelaku usaha kecil memperoleh pendampingan, kemudahan prosedur, serta fasilitasi sertifikasi halal sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Mufti sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Minggu.

Pada prinsipnya, pihaknya mendukung penuh aturan wajib halal, karena penting untuk memberikan rasa aman, kepastian, serta kepercayaan kepada konsumen.

"Namun, pelaksanaannya harus mengedepankan keadilan. Jangan sampai pedagang kaki lima yang sedang berjuang mencari nafkah justru terbebani oleh prosedur yang rumit dan biaya yang tidak terjangkau,” ujar Mufti.

Mufti menilai kebijakan wajib halal perlu diiringi langkah konkret di lapangan, yang mana keberhasilan aturan tidak cukup diukur dari ketepatan waktu pemberlakuan atau jumlah sertifikat yang diterbitkan, namun juga dari kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan.

“Menjelang pemberlakuan aturan ini, pemerintah perlu memastikan informasi sampai kepada seluruh pelaku usaha, termasuk pedagang kaki lima. Mereka harus tahu apa yang wajib dipenuhi, bagaimana mengurus sertifikat halal, dan ke mana harus meminta bantuan. Jangan sampai keterbatasan informasi dan modal membuat mereka kesulitan memenuhi ketentuan,” ujar Mufti.

Selain itu, Ia juga menekankan pentingnya melindungi hak konsumen atas informasi produk yang jelas dan benar.

Sementara selaku WKU Kadin, Ia menyoroti pentingnya menjaga keberlangsungan usaha mikro dan kecil supaya tetap mampu berkembang di tengah penerapan regulasi.

Menurutnya, perlindungan konsumen dan pemberdayaan pelaku usaha bukanlah dua kepentingan yang harus dipertentangkan, yang mana keduanya justru harus berjalan beriringan.

“Negara harus hadir memastikan konsumen mendapatkan perlindungan, sementara pedagang kecil memperoleh kesempatan dan dukungan untuk memenuhi ketentuan. Jangan hanya menuntut kepatuhan, tetapi siapkan pula solusi konkret bagi mereka,” ujar Mufti.

Mufti mencontohkan pedagang gorengan, penjual bakso keliling, warung nasi sederhana, hingga pedagang makanan di pasar tradisional, yang merupakan bagian penting dari ekonomi rakyat yang menghidupi banyak keluarga.

Namun demikian, Ia menyebut tidak semua pedagang memiliki kemampuan administratif, pemahaman tentang sertifikasi halal, maupun akses terhadap layanan digital.

"Karena itu, pendekatan pemerintah harus mempertimbangkan kondisi riil mereka," ujar Mufti.

Selanjutnya, Ia juga mendorong perluasan program sertifikasi halal gratis bagi usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan, penyederhanaan proses administrasi, serta pendampingan langsung melalui pemerintah daerah, koperasi, komunitas pedagang, dan organisasi UMKM.

“Kalau pedagang kecil dibantu mendapatkan sertifikat halal, manfaatnya bukan hanya bagi konsumen. Usaha mereka juga bisa naik kelas, kepercayaan pelanggan meningkat, dan peluang pasar semakin terbuka,” ujar Mufti.

Lebih lanjut, Mufti meminta supaya sosialisasi dilakukan menggunakan bahasa sederhana dan menjangkau pedagang tradisional maupun pedagang kaki lima yang belum terbiasa mengakses layanan digital.

Ia menilai, pendekatan pembinaan dan edukasi perlu dikedepankan, terutama terhadap pelaku usaha yang menghadapi kendala biaya, informasi, dan administrasi.

Selain itu, Ia menyebut penegakan aturan tetap harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan, tetapi jangan sampai mengabaikan kondisi usaha kecil yang membutuhkan pendampingan.

Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat kolaborasi dengan Kadin Indonesia, BPKN RI, BPJPH, pemerintah daerah, koperasi, dan asosiasi UMKM untuk memperluas akses informasi serta membantu pedagang mempersiapkan sertifikasi halal.

“Jangan sampai pedagang kecil merasa ketakutan menghadapi aturan. Yang mereka butuhkan adalah informasi yang jelas, proses yang mudah, dan pendampingan yang nyata. Kalau ada kesulitan, harus ada saluran konsultasi dan solusi,” ujar Mufti.

Mufti menegaskan, kebijakan wajib halal juga dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas produk, memperkuat kepercayaan konsumen, serta memperluas pasar bagi usaha mikro dan kecil.

"Prinsipnya jelas, konsumen terlindungi dan pelaku usaha diberdayakan. Kebijakan wajib halal harus menjadi jalan untuk membangun kepercayaan sekaligus memperkuat ekonomi rakyat, bukan menjadi penghalang bagi pedagang kaki lima untuk mencari nafkah,” ujar Mufti.

Sebagai informasi, pemberlakuan wajib halal pada 18 Oktober 2026 telah ditegaskan pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan memastikan kebijakan tersebut tetap berjalan sesuai jadwal, dan menyatakan bahwa Wajib Halal tetap akan diimplementasikan mulai 18 Oktober 2026 dan tidak ada penundaan.

Ia menjelaskan, pemerintah tengah menyusun ketentuan khusus untuk kondisi tertentu, terutama bagi produk usaha mikro dan kecil serta produk impor, supaya penerapannya tetap tertib, proporsional, serta tidak mengganggu keberlangsungan usaha.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan mengatakan bahwa pemerintah telah mengadakan pertemuan untuk mematangkan kelembagaan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), yang baru dibentuk sebagai tindak lanjut Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria, termasuk penataan organisasi dan kewenangan BRAN.

"Kami telah membahas penataan organisasi dan kewenangan BRAN, termasuk koordinasinya dengan Kementerian ATR/BPN, untuk memperjelas pembagian tugas," kata Ossy dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Menurut Ossy, pemerintah telah menggelar rapat di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan melibatkan kementerian yang memiliki kewenangan terkait Reforma Agraria, termasuk ATR/BPN.

Pada rapat tersebut kata Ossy, dibuka pembahasan mengenai sumber daya manusia, tugas pokok dan fungsi, serta tujuan dari BRAN, termasuk koordinasinya dengan Kementerian ATR/BPN.

Menurut dia, kejelasan hubungan kerja diperlukan agar pelaksanaan Reforma Agraria dapat berjalan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.

"Ini untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, serta memperkuat efektivitas pelaksanaan Reforma Agraria," ujarnya .

Berdasarkan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria, BRAN bertugas untuk mengurai kebuntuan hukum dalam penyelesaian konflik agraria.

BRAN nantinya dapat melakukan perencanaan, menyusun peta jalan, menetapkan lokasi prioritas Reforma Agraria, serta melakukan verifikasi terhadap objek dan subjek yang berkaitan dengan konflik agraria.

Pembahasan kelembagaan ini menjadi bagian dari penyelarasan peran pemerintah dalam pelaksanaan Reforma Agraria. Dengan mematangkan pembagian peran, diharapkan koordinasi antara BRAN dan kementerian terkait dapat berjalan lebih terarah.

Selain Wamen ATR/Waka BPN, dalam rapat tersebut turut hadir Kepala BRAN Dedi Prasetyo, Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, serta Deputi Bidang Perundang-Undangan dan Administrasi Hukum, Lydia S. Djaman.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus terus melakukan pengaturan suplai bahan bakar minyak (BBM) ke Malang Raya, Jawa Timur untuk memastikan ketersediaan BBM di tiga daerah, yakni Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu tetap terjaga.

"Kebutuhan BBM masyarakat di Malang menjadi perhatian kami dalam mengatur pola pengiriman dan menjaga kelancaran pasokan," kata Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi dalam keterangan resmi yang diterima di Kota Malang, Minggu.

Ahad menjelaskan, pengiriman pasokan BBM ke Malang Raya menyesuaikan dengan total konsumsi di seluruh daerah yang masuk wilayah aglomerasi itu.

PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus mencatat rata-rata konsumsi harian BBM di Malang Raya mencapai 720 kiloliter per hari, per September 2026.

Ia mengemukakan, pengiriman bahan bakar minyak dari Surabaya ke Malang Raya dilakukan secara bertahap dan per harinya dilaksanakan sebanyak tiga kali, yakni pada pukul 01.00, 07.00, dan 13.00 WIB. Mekanisme itu telah diberlakukan per 8 Oktober 2026.

Sedangkan, saat momen akhir pekan pengiriman dilakukan sebanyak empat ritase untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat.

"Kami terus memantau kebutuhan di lapangan dan menyesuaikan suplai agar ketersediaan BBM serta pelayanan di SPBU tetap terjaga," ucapnya.

Untuk menambahkan keandalan penyaluran, maka Fuel Terminal Malang dipastikannya tetap beroperasi 24 jam sehingga operasional dapat terus berjalan optimal.

Ahad menambahkan, pihaknya juga terus melakukan evaluasi dan penghitungan guna memastikan perkembangan kebutuhan konsumsi BBM di wilayah Malang Raya.

Kemudian, kesiapan sarana dan fasilitas serta pelayanan di SPBU pun juga dicermati agar layanan pembelian tetap lancar.

"Pertamina mengimbau masyarakat untuk menggunakan BBM secara bijak sesuai kebutuhan serta merujuk pada kanal resmi Pertamina guna memperoleh informasi yang terverifikasi," ujarnya.

PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus mengimbau masyarakat agar melaporkan setiap temuan kendala layanan melalui call center di nomor 135.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Karawang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah pada triwulan keempat 2026, setelah realisasi pendapatan mencapai Rp3,83 triliun atau 73,15 persen dari target tahunan hingga akhir September 2026.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karawang Eka Sanatha dalam keterangannya di Karawang, Minggu, mengatakan realisasi pendapatan daerah hingga 30 September 2026 mencapai Rp3,83 triliun dari target Rp5,23 triliun.

Menurut dia, capaian tersebut didukung realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,83 triliun atau 74,24 persen dari target Rp2,47 triliun.

Selain itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat mencapai Rp1,93 triliun atau 72,22 persen dari target Rp2,68 triliun. Sementara itu, pendapatan lain-lain yang sah tercatat sebesar Rp58,16 miliar.

"Jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, capaian realisasi pendapatan daerah pada tahun ini secara umum cukup baik," katanya.

Di sisi belanja, Pemkab Karawang telah merealisasikan anggaran sebesar Rp3,22 triliun hingga akhir triwulan ketiga, setara 58 persen dari total alokasi Rp5,56 triliun.

Penyerapan terbesar berasal dari belanja operasi, yakni pengeluaran untuk membiayai kegiatan sehari-hari pemerintah daerah. Realisasinya mencapai Rp2,64 triliun dari alokasi Rp4,46 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja modal mencapai Rp188,96 miliar dari alokasi Rp605,77 miliar. Adapun belanja tidak terduga terserap sebesar Rp421,97 juta dari total alokasi Rp26,03 miliar.

Eka mengatakan, memasuki triwulan keempat 2026, sejumlah dinas teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang melakukan optimalisasi penyerapan belanja daerah.

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026