Sangatta (ANTARA) - Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur kembali akan menerima investasi sekitar Rp30 miliar untuk pengembangan usaha gasifikasi batu bara di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK).

“Laporan yang saya terima akan gasifikasi batu bara masuk investasi di kawasan ekonomi khusus dalam waktu dekat, nilainya sekitar 30 triliun,” ucap Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, di Sangatta, Kamis.

Dia menyampaikan pada akhir Agustus 2026 Kabupaten Kutai Timur mendapatkan juga mendapatkan investasi senilai Rp40 miliar terkait gasifikasi batu bara dari PT Bumi Etam Chemical (BEC) di Kecamatan Bengalon.

Kemudian, dalam waktu dekat PT Nan Berkah Mineral juga akan membuka proyek gasifikasi batu bara di KEK Maloy.

“Kami yakin ke depan investasi di Kabupaten Kutai Timur dapat tembus Rp70 miliar,” kata Ardiansyah.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutim Novian Prananta mengatakan rencana investasi tersebut telah memasuki tahap awal setelah investor menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK MBTK.

“Sebagai tindak lanjut MoU, investor dijadwalkan meninjau lokasi KEK MBTK dalam dua pekan mendatang. Peninjauan tersebut untuk melihat kondisi kawasan sekaligus menentukan titik lokasi kegiatan usaha,” ungkapnya.

Dia berharap rencana penanaman modal tersebut berlanjut hingga tahap realisasi. Investasi ini diharapkan mendorong aktivitas ekonomi, membuka peluang usaha dan menyerap tenaga kerja lokal.

“Kami akan terus memfasilitasi proses investasi sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana tersebut dapat direalisasikan,” tuturnya.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Nilai tanah merupakan hasil interaksi lokasi, aksesibilitas, infrastruktur, tata ruang, aktivitas ekonomi, kepastian hukum, dan lain-lain

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan mengatakan, integrasi data hak atas tanah, tata ruang, dan nilai tanah penting untuk mendukung penyelesaian berbagai persoalan tata ruang dan wilayah.

"Ketika kita memiliki satu peta tanah, kita mengetahui status haknya, kita mengetahui pemanfaatannya, rencana tata ruangnya, infrastrukturnya, serta informasi mengenai nilai tanahnya secara sama," kata Ossy di Jakarta, Kamis.

Menurut Wamen Ossy, integrasi tersebut dibutuhkan karena data hak, ruang, dan nilai tanah masih terlalu sering berjalan dalam sistem dan basis data masing-masing.

Padahal, ketiganya kata dia, bertemu pada bidang tanah yang sama. Kondisi tersebut juga perlu diantisipasi karena nilai tanah dapat berubah ketika terjadi perubahan aksesibilitas, pembangunan infrastruktur, aktivitas ekonomi, maupun tata ruang di suatu wilayah.

"Tanahnya tidak berpindah. Luasnya juga tidak berubah. Tetapi, nilai ekonominya dapat berubah secara drastis karena nilai tanah bukan sekadar angka rupiah per meter persegi," ujarnya.

Dalam kondisi tersebut, Wamen Ossy menilai profesi penilai memiliki peran strategis untuk menjelaskan perubahan nilai tanah sekaligus faktor yang mempengaruhinya.

Dengan dukungan data yang terintegrasi, informasi nilai tanah tidak hanya digunakan untuk mengetahui besaran nilai suatu bidang, namun juga untuk membaca perkembangan kawasan, melihat dampak pembangunan infrastruktur, dan memahami konsekuensi ekonomi dari suatu keputusan tata ruang.

"Jangan sampai kita memiliki peta hak yang baik, peta tata ruang yang baik, peta nilai tanah yang baik, tapi ketiganya hidup di dunia yang berbeda, terfragmentasi di sana-sini. Ketika ketiganya dapat terhubung, kita tidak hanya akan mengetahui di mana tanah berada, tetapi juga siapa yang memiliki hak, apa yang dapat dilakukan di atasnya, dan bagaimana nilai ekonominya berkembang," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Harapan kita sederhana bahwa rumah-rumah ini bisa selesai dengan baik, aman untuk ditempati, dan masyarakat tidak perlu lagi berlama-lama tinggal dalam hunian sementara

Aceh Tamiang (ANTARA) - Pemerintah mempercepat pembangunan 178 hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Desa Alur Jambu Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA).

Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ronny Hutahayan mengatakan teknologi tersebut dapat mempercepat pembangunan huntap sehingga masyarakat tidak perlu terlalu lama tinggal di hunian sementara.

“Harapan kita sederhana bahwa rumah-rumah ini bisa selesai dengan baik, aman untuk ditempati, dan masyarakat tidak perlu lagi berlama-lama tinggal dalam hunian sementara,” ujarnya saat acara ground breaking huntap Desa Alur Jambu Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Kamis.

Ia mengatakan pembangunan tersebut tidak hanya difokuskan pada rumah, tetapi juga prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) agar hunian dapat segera ditempati masyarakat.

Pelaksana Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Aceh, Safrizal Z.A menjelaskan teknologi RISHA dinilai dapat mempercepat proses konstruksi karena tidak membutuhkan waktu lama untuk menunggu struktur cor mengeras.

“Jadi cepat sekali karena nggak menunggu tiang-tiang cor untuk keras karena menggunakan sistem tahan gempa,” ujar Safrizal.

Hunian Tetap menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dirancang untuk mendukung proses pembangunan rumah secara lebih cepat, efisien, tepat mutu serta tetap memenuhi standar keamanan dan kenyamanan hunian.

Safrizal mengatakan teknologi ini mendukung pemerintah dalam percepatan pembangunan yang ditargetkan sebanyak 2.399 unit huntap di Aceh Tamiang pada 2026 dapat diselesaikan hingga 31 Desember 2026.

Selain persoalan lahan, proses pengadaan juga telah berjalan. Seluruh target pembangunan huntap untuk Aceh Tamiang pada 2026 disebut telah masuk kontrak, dengan waktu pengerjaan sekitar 90 hari.

Pemerintah berharap pembangunan dapat berjalan sesuai target meskipun kondisi cuaca mulai menjadi tantangan di sejumlah wilayah. Safrizal mengatakan kontraktor dan vendor perlu menyiapkan strategi agar pekerjaan tetap berjalan ketika hujan mulai turun.

"Kita berharap alam ini mendukung karena di beberapa titik sudah mulai hujan begitu, mudah-mudahan strategi daripada kontraktor, vendor menyiasati situasi supaya ini bisa gerak," katanya.

Kesiapan hunian juga dikejar pemerintah termasuk fasilitas pendukung seperti listrik, jalan yang dapat dilalui, serta lingkungan hunian nyaman bagi keluarga.

Pemerintah juga mendorong masyarakat ikut mengawasi proses pembangunan. Masyarakat dapat menyampaikan apabila menemukan kekurangan melalui datuk penghulu maupun pemerintah setempat.

Langkah tersebut dinilai penting karena rumah yang sedang dibangun nantinya akan menjadi tempat tinggal masyarakat terdampak bencana untuk kembali menata kehidupan mereka.

Secara keseluruhan, pembangunan huntap melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Aceh pada 2026 mencapai sekitar 10.000 unit. Sementara total kebutuhan huntap di seluruh Aceh mencapai sekitar 28.000 unit.

Sebagian kebutuhan tersebut akan dikerjakan pada 2027, sedangkan pembangunan hunian in situ dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta melalui dukungan sejumlah kementerian lainnya.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Balikpapan (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebutkan proporsi sumber daya manusia (SDM) berbasis sains, teknologi, rekayasa, dan matematika atau science, technology, engineering, and mathematics (STEM) di Indonesia saat ini baru sekitar 20 persen.

"Proporsi SDM berbasis STEM di Indonesia baru sekitar 20 persen. Angka ini masih tertinggal jika dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai 43,5 persen maupun Tiongkok yang berada di angka 41 persen," kata Menko AHY saat memberikan Orasi Ilmiah pada Dies Natalis ke-12 Institut Teknologi Kalimantan (ITK) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis.

AHY menjelaskan bahwa kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas modal manusia (human capital) serta penguasaan teknologi dan inovasi.

Oleh karena itu, keberadaan ITK yang diresmikan oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 6 Oktober 2014 diarahkan menjadi motor penggerak teknologi, inovasi, dan transformasi bagi Kalimantan dan Indonesia.

Kalimantan kini diproyeksikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus laboratorium besar transformasi nasional yang mencakup sektor energi, hilirisasi industri, ekonomi hijau, ekonomi maritim, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam kesempatan yang sama, Rektor ITK Prof. Dr. Agus Rubiyanto menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat dan daerah terkait pemenuhan lahan kampus serta pembangunan fasilitas pintu gerbang utama ITK.

Pihak kampus menilai pembangunan gerbang utama bukan sekadar fisik, melainkan simbol penyambutan bagi talenta terbaik dari seluruh Indonesia yang datang untuk menempuh pendidikan di Kalimantan.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menyambut baik aspirasi tersebut dan menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengawal penyediaan lahan serta dukungan anggaran pembangunan fasilitas kampus ITK.

Gubernur Rudy berharap kapasitas tampung dan jumlah mahasiswa ITK terus meningkat melampaui jumlah yang ada saat ini sekitar 9.000 mahasiswa, guna mencetak lebih banyak tenaga ahli lokal.

Rangkaian peringatan Dies Natalis ke-12 ITK tersebut juga ditandai dengan peresmian simbolis konsorsium ITX yang memperkuat kolaborasi empat institut teknologi negeri, yakni ITK, Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dan Institut Teknologi Sumatera (Itera).

Pewarta: Arumanto/Novi Abdi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Usaha Milik Negara PT Agrinas Palma Nusantara (APN) mengembangkan perkebunan sawit, jagung, kedelai, dan singkong sebagai lini bisnis perusahaan yang menghasilkan komoditas untuk mendukung percepatan swasembada pangan dan energi nasional.

"Begitu diangkat sebagai dirut (direktur utama) pada Maret 2026, APN yang merupakan transformasi dari PT Indra Karya yang bergerak di bidang jasa konstruksi, saya reset ulang dari nol karena kami mendapat penugasan pemerintah untuk mengembangkan sejumlah komoditas pertanian," kata Dirut APN Mohammad Abdul Ghani di Jakarta, Kamis.

Abdul Ghani mengungkapkan, pihaknya juga melakukan transformasi bisnis secara total serta menata ulang struktur perusahaan dari hulu hingga hilir.

Sesuai Inpres No 2/2026, lanjutnya, Agrinas Palma Nusantara mendapat mandat mengelola 4,1 juta lahan hasil penertiban dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Ia mengatakan terdapat sejumlah target perusahaan dari lahan tersebut, antara lain pembangunan kebun sawit seluas 400.000 hektare, reaktivasi pabrik biodiesel berkapasitas 600.000 ton per tahun serta pengembangan perkebunan singkong 300.000 hektare.

Perusahaan juga berencana membangun dua pabrik bioetanol serta mengembangkan perkebunan jagung dan kedelai masing-masing seluas 250.000 hektare dan 400.000 hektare.

Untuk mempercepat transformasi, APN melakukan sejumlah langkah antara lain verifikasi aset melalui pemetaan udara, optimalisasi penjualan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) melalui mekanisme tender, digitalisasi kegiatan pertanian, serta penguatan tata kelola perusahaan.

Perusahaan juga menerapkan digital farming sejak Juli 2026 untuk mencatat produksi dan pengadaan barang secara elektronik.

Abdul Ghani menyatakan dengan berbagai langkah tersebut, produksi tandan buah segar (TBS) sawit per Agustus 2026 mencapai 2,08 juta ton atau meningkat 190 persen year on year (yoy). Produktivitas TBS mencapai 4,65 ton per hektare atau naik 124 persen yoy.

Dari sisi kinerja keuangan hingga Agustus 2026, pendapatan APN mencapai Rp3,55 triliun atau tumbuh 185 persen secara tahunan. Sementara itu, laba bersih mencapai Rp1,63 triliun atau meningkat 123 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, untuk pengembangan bioetanol terintegrasi, Agrinas Palma memilih singkong menjadi salah satu bahan baku yang paling potensial.

"Singkong produktivitasnya relatif tinggi, memiliki tingkat kompetisi pangan yang lebih rendah dan cukup adaptif terhadap berbagai kondisi lahan," ujar Abdul Ghani.

Pengembangan bioetanol terintegrasi ditargetkan menggunakan lahan hingga 1 juta hektare dengan potensi produksi 5 juta kiloliter per tahun. Program tersebut diproyeksikan menciptakan 1,1 juta lapangan kerja serta memberikan potensi penghematan devisa hingga Rp93 triliun bagi negara.

Untuk pengembangan komoditas ini, Agrinas Palma mendorong model kemitraan dengan petani dan koperasi. Perusahaan mengembangkan konsep single management untuk pengelolaan sawit rakyat. Termasuk skema bagi hasil, peremajaan sawit rakyat, dan penanaman baru agar kesejahteraan petani turut meningkat.

Selain itu perusahaan mengimplementasikan Integrated Procurement System (IPS) guna menjamin akuntabilitas dan kredibilitas.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Sementara kita hitung pemanfaatan teknologi desalinasi. Teruskan Satgas Tangki Air, karena sangat dibutuhkan masyarakat yang tidak memiliki akses instalasi pengolahan air bersih

Balikpapan (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menginstruksikan jajarannya untuk meneliti pemanfaatan teknologi desalinasi air laut sebagai solusi jangka panjang mengatasi krisis pasokan air bersih di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

"Sementara kita hitung pemanfaatan teknologi desalinasi. Teruskan Satgas Tangki Air, karena sangat dibutuhkan masyarakat yang tidak memiliki akses IPA (instalasi pengolahan air bersih)," kata Menko AHY saat meninjau langsung proyek sumur bor di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur, Kamis.

Kunjungan kerja yang didampingi Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud beserta pejabat utama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tersebut dilakukan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan air baku masyarakat.

Saat ini, Kota Balikpapan tengah menghadapi defisit pasokan air bersih hingga 1.000 liter per detik di tengah ancaman kemarau panjang dan fenomena El Nino yang membuat volume air permukaan di Waduk Manggar serta Waduk Teritip menyusut tajam.

Kebutuhan air baku di wilayah Teritip baru terpenuhi sebesar 1.500 liter per detik dari total kebutuhan ideal yang mencapai 2.500 liter per detik.

Kondisi ini kian mendesak seiring melonjaknya jumlah penduduk akibat migrasi pendatangan yang masif semenjak Balikpapan ditetapkan sebagai kota mitra penopang Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menko AHY menilai teknologi desalinasi air laut kini sudah semakin matang dan maju secara global. Pihaknya berharap perhitungan ulang investasi teknologi ini menghasilkan skema harga yang kompetitif dan terjangkau bagi pemerintah daerah maupun dunia bisnis agar dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Teknologi desalinasi adalah proses teknologi yang digunakan untuk menghilangkan kandungan garam dan mineral berlebih dari air laut atau air payau, sehingga air tersebut berubah menjadi air tawar yang bersih dan layak dikonsumsi atau digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Sebelumnya, rencana instalasi desalinasi di Balikpapan sempat terkendala biaya investasi yang tinggi ditaksir mencapai Rp50 miliar hingga Rp60 miliar serta problem konsumsi energi listrik yang besar.

Dalam peninjauan tersebut, Menko AHY juga berdialog dengan warga setempat yang mengusulkan pembangunan pipanisasi air baku ke Sepaku Semoi atau penerapan sistem desalinasi guna memenuhi kebutuhan air bersih di Balikpapan.

Pewarta: Arumanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Saya sampaikan, industri harus menjadi leverage factor bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mendorong sektor industri untuk meningkatkan pertumbuhan, sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap perekonomian nasional dan penciptaan lapangan kerja.

"Saya sampaikan, industri harus menjadi leverage factor bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja," kata Sarmuji dalam acara Silaturahmi dan Tasyakuran Keluarga Alumni Universitas Jember, di Jakarta, Kamis malam.

Ia mengatakan sektor industri saat ini berkontribusi sekitar 19 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah perlu terus mencari terobosan agar sektor industri semakin kuat dan tidak mengalami perlambatan sebelum mencapai tingkat kematangan.

"Tentu menjadi menteri bukan sekadar tadi yang saya sebutkan sebagai kerendahan hati, tidak sekadar itu. Menteri pasti berhubungan dengan kinerja, dengan tuntutan bahwa sektor industri makin lama harus makin memberikan kontribusi besar bagi perekonomian," kata Sarmuji.

Dia mengatakan negara-negara maju umumnya mengalami penurunan kontribusi sektor industri setelah mencapai fase matang. Namun, kondisi tersebut berbeda dengan Indonesia yang masih perlu memperkuat sektor industri.

"Sekarang kontribusi sektor industri itu sekitar 19 persen dari PDB nasional. Kita tidak ingin sektor industri itu layu sebelum saatnya," ujarnya.

Ia juga membuka peluang agar sektor industri berperan dalam mendorong pemerataan ekonomi, terutama melalui pengembangan industri di daerah.

Menurut dia, potensi pemerataan melalui sektor industri dapat diwujudkan apabila pengembangan industri dilakukan dengan baik, khususnya di daerah-daerah yang selama ini menjadi sumber daya bagi perekonomian nasional.

Sebelumnya, Sarmuji membidik peningkatan kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDB menjadi lebih dari 20 hingga 25 persen sebagai bagian dari upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

Sarmuji menyampaikan sektor industri perlu tumbuh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi, karena industri dinilai menjadi salah satu penggerak utama perekonomian.

Ini disampaikannya menjelang dua tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026.

"Kita menargetkan supaya pertumbuhan industri kita lebih tinggi lagi, melebihi pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena industri inilah sebenarnya mengerek pertumbuhan ekonomi. Jangan justru sektor industri lebih rendah atau hanya seimbang saja dengan pertumbuhan ekonomi kita. Kita lagi mencari cara, benar-benar mencari cara supaya sektor ini tumbuh lebih cepat lagi," ujar Sarmuji.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bulog ini sekarang sudah profit oriented, sudah profit per 26 September yang lalu, Bulog itu sudah direview oleh BPKP total profitnya adalah Rp2,6 triliun.

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog mencatatkan laba sebesar Rp2,6 triliun hingga 26 September 2026, menurut Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, capaian ini sudah berdasarkan hasil review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Bulog ini sekarang sudah profit oriented, sudah profit per 26 September yang lalu, Bulog itu sudah direview oleh BPKP total profitnya adalah Rp2,6 triliun," kata Rizal kepada wartawan, di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, perolehan laba itu salah satunya ditopang oleh tingginya penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan.

Ia mengatakan penyaluran bantuan pangan mencapai sekitar 33,2 juta penerima manfaat setiap bulan.

Program tersebut merupakan bagian dari kebijakan stimulus pemerintah pada 2026 yang menetapkan bantuan pangan disalurkan selama delapan bulan.

"Nah ini akibat dampak penyalurannya yang luar biasa. Baik penyaluran beras SPHP sendiri, maupun beras bantuan pangan yang begitu besar lebih kurang 33,2 juta per penerima manfaat setiap bulannya, hampir setiap bulan,” ujarnya lagi.

Rizal menilai tingginya volume penyaluran beras turut memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan Bulog.

Selain menopang kinerja perusahaan, ia mengatakan program bantuan pangan juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan membantu menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras.

"Sehingga profit bulan cukup tinggi dan masyarakat juga happy alhamdulillah harga-harga tetap stabil," kata Rizal pula.

Pemerintah sebelumnya memutuskan melanjutkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan selama Oktober hingga Desember 2026.

Bantuan untuk tiga bulan tersebut akan disalurkan sekaligus, sehingga setiap keluarga penerima manfaat (KPM) menerima total 30 kg beras. Bantuan ditujukan kepada 33.244.408 KPM yang berasal dari kelompok desil 1 hingga 4.

Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp17,5 triliun untuk bantuan pangan tersebut sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi kuartal IV-2026.

Menanggapi rencana itu, Rizal menyatakan Bulog siap menyalurkan bantuan beras untuk periode Oktober-Desember 2026, dan saat ini tinggal menunggu surat perintah penyaluran.

Ia juga mengatakan beras untuk program bantuan pangan tersebut telah disiapkan dan dikemas, sehingga bisa segera disalurkan.

"Kalau saya secepatnya. Kalau sekarang sudah kami packaging, sudah kami masukkan ke karung-karung kemasan-kemasan berasnya, dan siap untuk disalurkan. Totalnya adalah 996 ribu ton," kata Rizal.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

ini akan menjadikan the whole ecosystem sudah ada di sini. Kita akan menjadi rantai pasok global baterai kendaraan listrik dan tentunya hilirisasi ini ujungnya adalah industrialisasi

Halmahera Tengah, Malut (ANTARA) - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menyatakan ekspor perdana baterai kendaraan listrik dari Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) memperkuat hilirisasi nasional serta rantai pasok global.

"Jadi ini akan menjadikan the whole ecosystem sudah ada di sini. Kita akan menjadi rantai pasok global baterai kendaraan listrik dan tentunya hilirisasi ini ujungnya adalah industrialisasi," kata Rosan dalam Groundbreaking dan Komersialisasi 11 Ekosistem Hilirisasi Nikel serta Ekspor Perdana Baterai Kendaraan Listrik Kawasan Industri Weda Bay di Halmahera Tengah, Maluku Utara, Kamis.

Adapun Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan rangkaian proyek strategis hilirisasi dengan total nilai investasi sekitar 10 miliar dolar Amerika Serikat (AS) di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Peresmian tersebut menjadi momentum penting dalam mempercepat pengembangan ekosistem industri hilirisasi terintegrasi, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri global.

Rangkaian kegiatan tersebut meliputi groundbreaking tujuh proyek strategis, serta peresmian komersial tiga proyek dan satu proyek peresmian ekspor perdana.

Keseluruhan 11 proyek tersebut diproyeksikan mampu menciptakan sekitar 13 ribu lapangan kerja baru. Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga meresmikan ekspor perdana sel baterai litium dari kawasan IWIP sebagai salah satu tonggak penting penguatan ekosistem industri baterai kendaraan listrik nasional.

Rosan menyampaikan pengembangan IWIP menunjukkan bagaimana kebijakan hilirisasi dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem industri yang terintegrasi, mulai dari pengolahan mineral hingga industri baterai dan kendaraan listrik.

"Dengan proyek-proyek yang baru ini akan menyebabkan kita mempunyai the whole ecosystem of EV battery sampai dengan daur ulang baterainya,” ujar Rosan.

Empat proyek yang memasuki tahap komersial dan ekspor meliputi PT Blue Sparking Energy, yang mengembangkan material baterai berbasis nikel dengan kapasitas produksi 67.000 ton mixed hydroxide precipitate (MHP) per tahun; PT REPT Battero Indonesia, dengan kapasitas produksi sel baterai kendaraan listrik sebesar 8 GWh per tahun.

Selanjutnya PT Pioneer Aluminium Industries, dengan kapasitas produksi aluminium elektrolitik 300.000 ton per tahun; serta PT XCMG Indonesia Manufacturing, yang mengembangkan alat berat berbasis listrik dengan kapasitas 700 unit per tahun.

Sementara itu, tujuh proyek yang memulai pembangunan mencakup PT Guang Ching Nickel Cobalt untuk produksi material baterai berbasis nikel; PT Inno Prima Material untuk produksi separator baterai; PT Tinci Materials Indonesia untuk elektrolit baterai.

Kemudian PT Weda Bay Aluminium dan PT Bintang Karya Aluminium untuk pengembangan industri aluminium elektrolitik; Foton Guangqing Motor Indonesia untuk kendaraan berat listrik; serta PT Flatsolar Energy Indonesia untuk produksi kaca fotovoltaik yang mendukung industri energi surya.

“Hilirisasi dan industrialisasi adalah agenda utama nasional yang tentunya akan memberikan dampak positif secara ekonomi kepada nasional dan juga tentunya kepada daerah sekitarnya, yang pada saat ini tentunya adalah Maluku Utara,” tutur Rosan.

Investasi di Maluku Utara juga menunjukkan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah. Sejak 2021 hingga Juni 2026, realisasi investasi di provinsi tersebut mencapai Rp423,7 triliun.

Pada semester I 2026, realisasi investasi tercatat sebesar Rp65,4 triliun, meningkat 46 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun Kabupaten Halmahera Tengah mencatat realisasi investasi sebesar Rp55,7 triliun pada periode tersebut.

Perkembangan tersebut berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara sebesar 15,35 persen pada triwulan II 2026, tertinggi di antara 38 provinsi.

Industri pengolahan kini menyumbang hampir separuh produk domestik regional bruto (PDRB) provinsi tersebut, sedangkan surplus perdagangan Maluku Utara mencapai Rp31,1 triliun pada 2025, dengan ekspor didominasi produk olahan nikel.

Secara nasional, realisasi investasi pada semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2 persen dan menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja langsung.

Sektor hilirisasi berkontribusi hampir 30 persen terhadap realisasi investasi, dengan lebih dari 75 persen investasi hilirisasi terealisasi di luar Pulau Jawa. Capaian ini memperlihatkan peran investasi dalam memperkuat basis industri sekaligus mendorong pemerataan aktivitas ekonomi antardaerah.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif, memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha, serta mengawal pengembangan investasi agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.

Pengembangan kawasan industri seperti IWIP diharapkan tidak hanya memperbesar kapasitas produksi nasional, tetapi juga memperluas kesempatan kerja, meningkatkan keterlibatan tenaga kerja lokal, dan memperkuat keterhubungan industri dengan perekonomian daerah.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Status Desa Mandiri di Bantul telah bertahan sejak 2018 hingga sekarang

Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) memastikan tidak ada kalurahan (setingkat desa) yang masuk kategori Tertinggal maupun Sangat Tertinggal sejak 2018.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan DPMK Bantul Suradi di Bantul, Kamis, mengatakan sebanyak 75 kalurahan tercatat dalam Indeks Desa sebagai Desa Mandiri yang pemutakhirannya dilakukan setiap tahun.

“Status Desa Mandiri di Bantul telah bertahan sejak 2018 hingga sekarang,” katanya.

Menurut dia, status mandiri tersebut menunjukkan ketersediaan dan akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar hingga tata kelola pemerintahan desa telah berjalan sangat baik di wilayah Bantul.

"Predikat Mandiri itu terus diperbarui dan diverifikasi berdasarkan kondisi serta indikator yang berlaku dalam pemutakhiran Indeks Desa," ujarnya.

Ia menyebut status mandiri di setiap kalurahan dapat berubah bergantung pada hasil verifikasi dan validasi dalam penetapan pemutakhiran Indeks Desa.

Selain itu, status desa berpotensi turun apabila terjadi kondisi tertentu yang berdampak terhadap berbagai indikator penilaian.

"Misalnya ada bencana yang berdampak pada rusaknya sarana prasarana dasar, sosial dan lingkungan," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menjelaskan Indeks Desa mencakup sejumlah dimensi, yakni layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa.

"Layanan dasar itu mencakup pendidikan, kesehatan dan utilitas dasar. Kemudian dimensi sosial meliputi aktivitas dan fasilitas masyarakat," katanya.

Dimensi ekonomi, lanjut dia, mencakup produksi desa dan fasilitasi pendukung ekonomi, sedangkan dimensi lingkungan meliputi pengelolaan lingkungan dan penanggulangan bencana.

"Aspek aksesibilitas mencakup kondisi akses jalan dan kemudahan akses serta aspek tata kelola pemerintahan desa meliputi kelembagaan, pelayanan dan tata kelola keuangan desa," ujarnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, kategori desa terdiri atas Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri.

Pewarta: Agung Dwi Prakoso
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Beras untuk program bantuan pangan tersebut telah disiapkan dan dikemas, sehingga bisa segera disalurkan.

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras dengan total 30 kilogram (kg) untuk periode Oktober-Desember 2026, dan saat ini tinggal menunggu surat perintah penyaluran.

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan beras untuk program bantuan pangan tersebut telah disiapkan dan dikemas, sehingga bisa segera disalurkan.

“Kalau saya secepatnya. Kalau sekarang sudah kami packaging, sudah kami masukkan ke karung-karung kemasan-kemasan berasnya, dan siap untuk disalurkan. Totalnya adalah 996 ribu ton,” kata Rizal saat ditemui di Jakarta, Kamis.

Pemerintah sebelumnya memutuskan melanjutkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan selama Oktober hingga Desember 2026.

Bantuan untuk tiga bulan tersebut akan disalurkan sekaligus, sehingga setiap keluarga penerima manfaat (KPM) menerima total 30 kg beras. Bantuan ditujukan kepada 33.244.408 KPM yang berasal dari kelompok desil 1 hingga 4.

Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp17,5 triliun untuk bantuan pangan tersebut sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi kuartal IV-2026.

Rizal menjelaskan proses penyaluran akan dilakukan setelah surat dari hasil rapat koordinasi terbatas (rakortas) diproses melalui Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan untuk penganggaran, sebelum kemudian diteruskan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk memberikan perintah kepada Bulog.

"Namanya rakortas kan, itu kan baru putusan rakortas. Nah setelah putusan rakortas, itu kan suratnya baru ke Setneg. Dari Setneg, nanti prosesnya ke Kemenkeu, penganggaran," kata Rizal.

"Setelah keluar anggaran dari Kemenkeu, suratnya baru ke Bapannas. Bapanas baru perintahkan ke saya. Namun pada prinsipnya, begitu keluar surat perintah, saya lakukan tugas," katanya pula.

Sementara dari sisi ketersediaan, Rizal memastikan stok beras Bulog masih mencukupi.

Stok beras Bulog saat ini ada sekitar 4,5 juta ton, sementara kebutuhan untuk menyalurkan bantuan kepada 33,2 juta penerima selama tiga bulan kurang dari 1 juta ton.

"Jadi walaupun nanti harus diserahkan (beras) yang 3 bulan tersebut, itu stok kami masih ada 3 juta ton lebih," ujarnya lagi.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

CORE menilai perluasan tersebut penting karena lulusan SMA dan SMK masih mendominasi struktur pengangguran nasional

Jakarta (ANTARA) - Lembaga kajian Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia mendorong pemerintah memperluas program Magang Nasional kepada lulusan SMA dan SMK untuk memperkuat transisi pendidikan ke dunia kerja.

Dalam laporan bulanan edisi Oktober 2026 yang dikutip di Jakarta, Kamis, CORE menilai perluasan tersebut penting karena lulusan SMA dan SMK masih mendominasi struktur pengangguran nasional.

Program Magang Nasional melalui platform MagangHub saat ini ditujukan bagi lulusan D3 dan S1.

Berdasarkan kajian CORE, lulusan SMA dan SMK menyumbang 50,39 persen atau sekitar 3,64 juta dari 7,22 juta penganggur nasional pada Mei 2026.

CORE merekomendasikan jalur magang bagi lulusan SMA dan SMK diintegrasikan dengan pendidikan vokasi sehingga peserta memperoleh pengalaman kerja sekaligus kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Selain memperluas sasaran, CORE mendorong pemerintah secara bertahap menerapkan skema berbagi biaya (cost-sharing) dengan perusahaan besar agar pembiayaan program tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Program Magang Nasional Angkatan II pada 2026 memiliki kuota 150 ribu peserta dengan anggaran Rp4,2 triliun. Program tersebut memberikan pengalaman kerja selama enam bulan bagi lulusan D3 dan S1 dengan masa kelulusan maksimal satu tahun.

Peserta memperoleh uang saku setara upah minimum yang ditanggung pemerintah, jaminan kecelakaan kerja dan kematian, serta sertifikat kompetensi.

“Meski dapat menjawab hambatan syarat pengalaman kerja melalui pelatihan langsung di tempat kerja, kuota program hanya 150.000 peserta atau sekitar 2,1 persen dari 7,22 juta penganggur pada periode Mei 2026,” tulis CORE.

Sebelum memperluas kuota, CORE juga merekomendasikan pemerintah membenahi indikator keberhasilan program, dari jumlah peserta menjadi kualitas hasil, seperti tingkat retensi kerja lebih dari satu tahun, tingkat setengah pengangguran alumni, dan selisih upah alumni dengan rata-rata upah buruh nasional.

Evaluasi tersebut dapat dilakukan melalui studi penelusuran (tracer study) yang terintegrasi dengan data BPJS Ketenagakerjaan.

CORE juga mendorong standardisasi kurikulum dan kualitas mentor serta pembatasan rasio peserta terhadap karyawan untuk mencegah peserta magang menggantikan pekerja reguler.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026