Prinsipnya adalah Badan Usaha Khusus ini akan diberikan kewenangan yang besar, termasuk urusan perizinan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan akan memberikan kewenangan lebih luas untuk Badan Usaha Khusus (BUK) Migas, termasuk soal perizinan eksplorasi dan investasi hulu minyak dan gas bumi (migas).

“Prinsipnya adalah Badan Usaha Khusus ini akan diberikan kewenangan yang besar, termasuk urusan perizinan,” kata Menko Bahlil dalam Forum Ekonomi, Keuangan dan Komersial Hulu Minyak dan Gas Bumi (FOREK Hulu Migas) 2026 di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah berkomitmen memberikan kepastian aturan serta kemudahan berusaha melalui BUK Migas.

Hal ini pun masuk ke dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-undang (RUU) Migas yang ia sebut tengah dimatangkan.

“Untuk di rancangan undang-undang yang akan kita bahas nanti, DIM-nya sudah sekitar 90 persen, sudah hampir 100 persen,” kata Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu.

Ia menyoroti bahwa salah satu kendala utama yang kerap dikeluhkan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) adalah panjangnya durasi dan birokrasi perizinan antarkementerian atau instansi terkait yang dinilai cukup rumit.

“Salah satu prinsip daripada pengusaha itu adalah kepastian. Aturan tidak boleh berbelit-belit, kepastian terhadap perizinan dan harus clear,” ujar Bahlil.

Di sisi lain, selain penataan kelembagaan, pemerintah menempatkan peningkatan lifting atau produksi migas dan kepastian berusaha sebagai perhatian dalam pembaruan UU Migas.

Kedua aspek tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki pengelolaan sektor minyak dan gas bumi nasional.

Penyusunan DIM merupakan salah satu tahapan sebelum pembahasan RUU Migas berlanjut bersama DPR. Meski progresnya telah mencapai sekitar 80–90 persen, penyelesaian dokumen tersebut belum berarti keseluruhan proses legislasi telah tuntas

Pemerintah berharap pematangan regulasi ini dapat mendukung pengelolaan industri migas yang lebih baik, meningkatkan kepastian berusaha, serta memperkuat ketahanan energi nasional.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kalau bisa dibongkar sampai akar-akarnya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta kepolisian membongkar mafia beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga ke akar setelah menemukan dugaan pengoplosan beras bersubsidi menjadi beras premium di Jakarta Timur.

Amran menegaskan pengungkapan perkara tidak boleh berhenti pada pelaku yang telah diamankan apabila penyelidikan masih menemukan keterlibatan jaringan lain dalam distribusi maupun pengemasan beras bersubsidi tersebut.

"Kalau bisa dibongkar sampai akar-akarnya. Kami sebagai Menteri Pertanian, kami memohon kepada Pak Kapolres, kepolisian, ini dibongkar sampai akar-akarnya," kata Mentan di sela sidak di Toko/Rumah Beras Kayumanis di Jalan Kayumanis X No.46A RT 07 RW 01 Pisangan Baru Matraman Jakarta Timur, Rabu.

Menurut Amran, aparat penegak hukum perlu menelusuri seluruh rantai distribusi mulai asal beras, lokasi pengemasan, jalur pemasaran, hingga pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik tersebut.

Ia menilai pembongkaran jaringan mafia beras menjadi langkah penting untuk memastikan program stabilisasi pasokan dan harga pangan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan secara berkelanjutan.

Amran menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap siapa pun yang terbukti menyalahgunakan beras bersubsidi karena tindakan tersebut merugikan masyarakat sekaligus mengganggu tata niaga pangan nasional.

Ia mengatakan informasi awal mengenai asal beras mengarah pada gudang Bulog di Kelapa Gading, namun seluruh informasi tersebut masih memerlukan pendalaman melalui proses penyidikan kepolisian.

Apabila ditemukan pegawai Kementerian Pertanian ataupun pihak lain yang terbukti terlibat, Amran memastikan tindakan pemberhentian serta proses hukum akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan berlaku nasional.

Ia juga mengapresiasi langkah cepat Polres Jakarta Timur bersama jajaran Intelkam yang dinilai berhasil mengungkap dugaan penyalahgunaan beras SPHP sebelum peredarannya semakin meluas kepada masyarakat.

Menurut Amran, penegakan hukum terhadap mafia beras diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program pangan yang dijalankan pemerintah secara berkesinambungan.

Amran berharap pengusutan perkara dilakukan hingga tuntas agar seluruh pelaku bertanggung jawab di hadapan hukum serta praktik penyalahgunaan beras SPHP tidak kembali terulang di kemudian hari.

Adapun Mentan melakukan inspeksi mendadak di dua lokasi dugaan praktik pengoplosan beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi beras premium di Jakarta Timur, guna menjaga tata niaga perberasan.

Pada lokasi pertama di Toko atau Rumah Beras Kayumanis, Jalan Kayumanis X, Matraman, Amran menemukan dugaan penyalahgunaan beras bersubsidi yang dipasarkan kembali sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi sebanyak 600 ton.

Setelah dari Kayumanis, Amran bersama jajaran Polri melanjutkan inspeksi mendadak ke kawasan Pasar Induk Beras Cipinang untuk menelusuri dugaan praktik serupa.

Di lokasi ini, Amran menduga praktik pengoplosan di kawasan Pasar Induk Beras Cipinang berlangsung dalam skala besar dengan volume yang berpotensi mencapai ribuan ton apabila dilakukan secara berulang setiap hari.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kemenkop mendorong koperasi agar tidak lagi berhenti pada pengelolaan kebun hulu, melainkan mandiri membangun pabrik crude palm oil (CPO) hingga kilang minyak goreng sendiri

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi menargetkan gerakan koperasi nasional memiliki kilang minyak goreng sendiri pada 2027 sebagai bagian dari upaya memperkuat hilirisasi industri kelapa sawit dan meningkatkan nilai tambah bagi petani.

Dalam Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia yang digelar Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) di Jakarta, Rabu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan koperasi petani sawit perlu memperluas kegiatan usaha dari pengelolaan perkebunan hingga pengolahan hasil menjadi produk bernilai tambah, termasuk minyak goreng.

“Melalui strategi penguatan ekonomi kerakyatan, Kemenkop mendorong koperasi agar tidak lagi berhenti pada pengelolaan kebun hulu, melainkan mandiri membangun pabrik crude palm oil (CPO) hingga kilang minyak goreng sendiri,” kata Ferry dalam siaran pers kementerian.

Ferry menyebut pengembangan hilirisasi berbasis koperasi diperlukan agar petani memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari rantai industri sawit, yang selama ini didominasi korporasi besar.

Ia mencontohkan koperasi di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang telah mengelola pabrik CPO berkapasitas 60 ton per jam sebagai salah satu model pengembangan industri sawit berbasis koperasi.

Menurut Ferry, produk minyak goreng yang nantinya dihasilkan koperasi direncanakan dipasarkan melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

“Jadi, pasarnya sudah punya, outlet-nya sudah punya. Kita bisa bayangkan ada puluhan ribu outlet Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang bisa menjual minyak goreng milik koperasi sendiri,” ucap dia.

Selain mendorong hilirisasi, Kementerian Koperasi juga mengajak Apkasindo menjalin kemitraan dengan PT Agrinas Palma Nusantara melalui skema kemitraan plasma.

Kerja sama tersebut diarahkan untuk melibatkan koperasi dalam pengelolaan lahan hasil penertiban Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), sehingga nilai tambah ekonomi dapat dinikmati petani sawit.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan pentingnya kekompakan petani dan penguatan hilirisasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit rakyat.

Rachmat meminta para petani plasma menjaga solidaritas, termasuk dalam menjaga stabilisasi harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani agar tidak mudah tergiur menjual murah ke pihak luar.

​Sementara itu, Ketua Dewan Pembina DPP Apkasindo, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menegaskan komitmen asosiasi dalam menjalankan dua fungsi strategis organisasi: sebagai mitra pemerintah dalam mengawal regulasi yang berpihak pada petani dan menjadi jembatan antara kepentingan petani, pengusaha dan negara.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

di saat kondisi dunia krisis pangan energi dan air, Indonesia alhamdulillah bisa bertahan, tetapi ada orang yang masih tidak punya perasaan, beras negara dioplos

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak di dua lokasi dugaan praktik pengoplosan beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi beras premium di Jakarta Timur, guna menjaga tata niaga perberasan.

"Kita ini berjibaku tidak tidur siang malam, dicaci maki sampai teman-teman sakit untuk swasembada beras, mempertahankan pangan di saat kondisi dunia krisis pangan energi dan air, Indonesia alhamdulillah bisa bertahan, tetapi ada orang yang masih tidak punya perasaan, beras negara dioplos," kata Mentan di Jakarta, Rabu.

Pada lokasi pertama di Toko atau Rumah Beras Kayumanis, Jalan Kayumanis X, Matraman, Amran menemukan dugaan penyalahgunaan beras bersubsidi yang dipasarkan kembali sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi.

Beras SPHP yang seharusnya dijual Rp12.500 per kilogram diubah menjadi beras premium dan dipasarkan sekitar Rp17.000 per kilogram.

Amran menyebut praktik tersebut sebagai tindakan amoral karena beras bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, namun diduga dimanfaatkan pelaku untuk memperoleh keuntungan melalui pengoplosan dan pengemasan ulang.

Menurut Amran, informasi awal menunjukkan barang bukti mencapai sekitar 600 ton, namun jumlah keseluruhan diperkirakan telah mencapai ribuan ton sehingga memerlukan pendalaman lebih lanjut oleh aparat kepolisian.

Karena itu, Amran meminta kepolisian mengusut perkara tersebut hingga ke akar-akarnya dengan menelusuri asal beras, jalur distribusi, serta seluruh pihak yang diduga terlibat dalam jaringan pengoplosan tersebut.

Setelah dari Kayumanis, Amran bersama jajaran Polri melanjutkan inspeksi mendadak ke kawasan Pasar Induk Beras Cipinang untuk menelusuri dugaan praktik serupa.

Di lokasi kedua, Amran menyebut temuan tersebut merupakan bagian dari satu komplotan atau sindikasi mafia beras yang harus dibongkar secara menyeluruh agar tidak kembali merugikan masyarakat.

Menurut Amran, kondisi stok beras nasional yang melimpah menjadi momentum tepat memberantas mafia pangan karena pemerintah tidak lagi menghadapi tekanan kekurangan pasokan maupun kebutuhan impor beras.

Ia mengatakan cadangan beras pemerintah kini mencapai sekitar 4,5 juta ton sehingga kapasitas gudang tidak lagi mencukupi dan pemerintah harus menyewa tambahan ruang penyimpanan untuk menampung stok.

Amran menduga praktik pengoplosan di kawasan Pasar Induk Beras Cipinang juga berlangsung dalam skala besar dengan volume yang berpotensi mencapai ribuan ton apabila dilakukan secara berulang setiap hari.

Ia menegaskan pemerintah bersama kepolisian akan terus memburu seluruh jaringan mafia beras agar Program SPHP tetap melindungi masyarakat serta menjaga stabilitas pasokan, harga dan ketahanan pangan nasional.

Amran juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia yang dinilai berhasil mengungkap dugaan penyalahgunaan beras bersubsidi tersebut secara cepat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Perlu lebih proaktif, jemput bola, dan mempercepat sertifikasi agar perusahaan industri di Jawa Timur yang jumlahnya sangat banyak bisa terlayani

Surabaya (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Haryo Soekartono meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mempercepat dan mempermudah proses sertifikasi halal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar produknya mampu bersaing di pasar internasional.

“Perlu lebih proaktif, jemput bola, dan mempercepat sertifikasi agar perusahaan industri di Jawa Timur yang jumlahnya sangat banyak bisa terlayani,” kata Bambang saat mengunjungi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Surabaya, Rabu.

Ia menilai, biaya sertifikasi masih menjadi kendala bagi pelaku industri kecil. Menurut dia, tarif sertifikasi yang mencapai sekitar Rp16 juta perlu ditekan agar terjangkau oleh UMKM.

Bambang juga mendorong agar potongan biaya sertifikasi bagi industri kecil dan menengah (IKM) dapat ditingkatkan hingga 80 persen, sehingga lebih banyak pelaku usaha mampu memenuhi standar produk.

Menurut dia, sertifikasi halal dan SNI penting untuk memastikan keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal terhadap barang impor.

Ia berharap pendampingan dan proses sertifikasi yang lebih mudah dapat membantu UMKM meningkatkan kualitas produk serta naik kelas hingga mampu menembus pasar internasional.

Sementara itu, Kepala BSPJI Kemenperin Rian Adhi Saputra mengatakan, biaya masih menjadi salah satu kendala utama bagi industri kecil dalam mengurus sertifikasi.

Pihaknya, kata dia, memberikan pendampingan dan konsultasi serta menerapkan tarif khusus bagi IKM. Untuk layanan sertifikasi SNI, BSPJI memberikan potongan tarif sekitar 20 persen bagi IKM pada ketentuan tertentu.

Adapun sertifikasi halal mengikuti tarif yang ditetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sedangkan BSPJI berperan dalam proses verifikasi di lapangan.

Rian mengatakan, Kemenperin mendukung upaya peningkatan kapasitas industri kecil agar dapat memenuhi standar dan meningkatkan daya saing produk.

Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Dengan berdatangannya peserta, ofisial dan pelatih dari berbagai daerah, mereka juga bisa mencoba kekhasan Kabupaten Demak. Selain itu, penginapan-penginapan juga mengalami penambahan pendapatan yang signifikan

Demak (ANTARA) - Bupati Demak Eisti'anah menyebut penunjukan Kabupaten Demak, Jawa Tengah, sebagai tuan rumah empat cabang olahraga (cabor) pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jateng 2026 turut menggerakkan perekonomian daerah, terutama sektor jasa penginapan atau hotel dan kuliner.

"Dengan berdatangannya peserta, ofisial dan pelatih dari berbagai daerah, mereka juga bisa mencoba kekhasan Kabupaten Demak. Selain itu, penginapan-penginapan juga mengalami penambahan pendapatan yang cukup signifikan," kata Eisti'anah seusai pembukaan cabang olahraga gulat di Wisma Halim Demak, Rabu.

Menurut dia, kehadiran peserta dan pendamping dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah menjadi peluang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan penjualan, khususnya produk kuliner khas Demak.

Selain memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha, penyelenggaraan ajang olahraga tingkat provinsi tersebut juga menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan kemampuan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para tamu.

"Ini juga menjadi penyemangat bagi kami. Yang terpenting, kami bisa memberikan yang terbaik untuk para tamu yang datang ke Kabupaten Demak," ujarnya.

Kabupaten Demak menjadi tuan rumah empat cabang olahraga Porprov Jateng 2026, yakni sepak takraw, gulat, drum band dan bulu tangkis.

Eisti'anah berharap para atlet Demak mampu menunjukkan prestasi terbaik dalam ajang tersebut. Pemerintah Kabupaten Demak juga telah menyiapkan penghargaan bagi atlet yang berhasil meraih prestasi.

"Untuk penghargaan atau reward sudah kami siapkan dari pemerintah kabupaten. Sekarang kami menunggu prestasi dari atlet-atlet," ujarnya.

Terkait dukungan anggaran, dia menjelaskan bahwa pembinaan olahraga dialokasikan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dinpora), sedangkan dukungan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan dan kemampuan keuangan daerah.

Adapun anggaran melalui Dinpora untuk penyelenggaraan Porprov 2026 mencapai sekitar Rp600 juta hingga mendekati Rp700 juta.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Cabang Olahraga Gulat Porprov Jateng 2026 Sukarjo mengatakan pertandingan gulat diikuti 147 atlet dan 37 pelatih dari 20 kabupaten/kota yang lolos pra Porprov Jateng.

Menurut dia, terdapat tiga gaya yang dipertandingkan, yakni gaya grego, gaya bebas putra, dan gaya bebas putri. Secara keseluruhan, terdapat 18 kelas yang memperebutkan 18 medali emas.

"Kami menyediakan tujuh hotel untuk penginapan para atlet gulat serta ofisial," ujarnya.

Ia menambahkan penunjukan Demak sebagai tuan rumah turut memberikan keuntungan bagi sektor usaha lokal karena kebutuhan akomodasi dan konsumsi para peserta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Pertandingan cabang olahraga gulat Porprov Jateng 2026 di Kabupaten Demak berlangsung pada 27-30 Oktober 2026.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kalau secara aturan kendaraan (tambang dan perkebunan besa) itu harus membangun jalan sendiri, tapi kenyataannya masih melalui jalan yang ada sehingga menjadi kendala, apalagi tonasenya tidak bisa dikontrol

Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Bengkulu menyoroti kendaraan angkutan batu bara, TBS sawit, minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan angkutan lain yang membawa muatan berlebih (ODOL) sebagai salah satu kendala dalam penanganan kerusakan jalan nasional di daerah itu.

"Kalau secara aturan kendaraan (tambang dan perkebunan besa) itu harus membangun jalan sendiri, tapi kenyataannya masih melalui jalan yang ada sehingga menjadi kendala, apalagi tonasenya tidak bisa dikontrol," kata Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Tejo Suroso di Bengkulu, Rabu.

Tejo menjelaskan, jalan nasional di Bengkulu yang menjadi perhatian tersebut hanya memiliki batas tonase sekitar 12 ton, sedangkan kendaraan yang melintas dapat mencapai 25–26 ton. Kondisi itu dinilai menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan yang telah diperbaiki kembali terjadi.

Menurut dia penanganan kerusakan jalan tidak cukup hanya melalui perbaikan fisik apabila kendaraan yang melintas tetap membawa muatan melebihi kemampuan jalan.

Tejo mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum bersama pemerintah provinsi telah beberapa kali melakukan rapat dan razia terkait kondisi jalan. Namun, pengendalian kendaraan dengan muatan berlebih masih menjadi tantangan dalam menjaga kondisi infrastruktur jalan.

PUPR Bengkulu mengimbau masyarakat ikut berpartisipasi aktif mengawasi kendaraan yang melintas agar tidak membawa muatan melebihi ketentuan. Pengendalian tersebut diperlukan agar jalan yang telah diperbaiki dapat digunakan lebih lama dan tidak kembali mengalami kerusakan dalam waktu singkat.

Sementara itu, untuk penanganan sejumlah titik jalan yang mengalami kerusakan di wilayah utara Bengkulu, Tejo menyebut Kementerian PU melalui Balai Sungai VII.

Pekerjaan yang dilakukan antara lain penanganan pada titik jalan yang mengalami kerusakan berat serta pekerjaan beton di kawasan tertentu. Penanganan darurat juga dilakukan pada sejumlah lokasi yang mengalami longsor di jalur dari Bengkulu menuju Mukomuko.

Tejo berharap penanganan jalan diikuti dengan pengendalian kendaraan berlebih muatan agar kerusakan serupa tidak terus berulang. Menurut dia pengawasan bersama diperlukan untuk menjaga kondisi jalan dan mendukung kelancaran mobilitas masyarakat di Provinsi Bengkulu.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Indonesia sudah jadi bagian daripada supply chain global, dan besok kami akan sampaikan bahwa kita juga ingin memperbesar persentase kapasitas di dalam setiap global brand dan mempunyai brand sendiri

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyatakan, pihaknya membidik peningkatan porsi produksi nasional bagi merek global sekaligus pengembangan merek Indonesia sendiri.

"Indonesia sudah jadi bagian daripada supply chain global, dan besok kami akan sampaikan bahwa kita juga ingin memperbesar persentase kapasitas di dalam setiap global brand dan mempunyai brand sendiri," kata Anindya seusai menghadiri Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, rencana tersebut akan dibahas dan disampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin pada 29–30 Oktober 2026.

Meski demikian, Anindya belum merinci besaran peningkatan porsi produksi yang diharapkan maupun waktu pencapaiannya.

Ia menilai Indonesia perlu meningkatkan kemampuan pengolahan dan penguasaan teknologi agar industri nasional dapat menghasilkan produk bernilai tambah lebih tinggi sekaligus memperkuat keterlibatannya dalam rantai pasok global.

"Karena tanpa melakukan suatu pengolahan atau loncatan-loncatan yang tinggi, tentu Indonesia akan hanya menjadi pasar," ujar dia.

Dalam diskusi panel, ia mencontohkan industrialisasi Jepang, Korea Selatan, dan China yang mampu mengembangkan sumber daya alam menjadi produk akhir melalui penguatan kemampuan manufaktur dan teknologi.

Anindya menilai transformasi tersebut membutuhkan tenaga kerja terampil, pembiayaan jangka panjang, serta kemitraan teknologi dengan perusahaan internasional untuk meningkatkan daya saing industri nasional.

Upaya memperbesar peran produsen Indonesia di pasar internasional sejalan dengan gerakan Buy from Indonesia yang disiapkan Kadin untuk meningkatkan pembelian barang dan jasa nasional oleh pembeli luar negeri.

Pada 22 Oktober 2026, Kadin menyebut buku "We Buy From Indonesia: Behind the World's Greatest Products" mendokumentasikan keterlibatan produsen Indonesia dalam rantai pasok sekitar 80 merek global, termasuk Tesla, IKEA, dan Uniqlo.

Buku tersebut menggambarkan kontribusi produsen nasional melalui pasokan bahan baku, komponen, hingga barang jadi di berbagai sektor, antara lain alas kaki, makanan dan minuman, kosmetik, elektronik, serta kendaraan listrik.

Lebih lanjut, Kadin ingin memanfaatkan hubungan bisnis yang telah terbangun untuk memperluas pesanan, meningkatkan kapasitas produksi, dan membuka kesempatan bagi lebih banyak pemasok dari daerah.

Selain peningkatan kapasitas industri, Anindya melihat peluang perluasan pasar ekspor Indonesia melalui hubungan perdagangan dengan sejumlah negara mitra.

Ia menyebut China dan Amerika Serikat sebagai mitra perdagangan utama Indonesia, sementara negara-negara Eropa dinilainya semakin berpotensi menjadi tujuan pemasaran produk nasional.

"Saya rasa tentunya negara yang paling besar transaksinya adalah China, yang kedua adalah Amerika, tapi yang kelihatannya emerging adalah negara-negara di Eropa yang membutuhkan produk kita," ujarnya.

Dalam diskusi panel, Anindya menyebut kerja sama ekonomi Indonesia dan Uni Eropa membuka peluang perdagangan produk alas kaki, tekstil, pakaian jadi, elektronik, dan furnitur.

Selain pasar Eropa, ia memandang negara-negara anggota BRICS sebagai pasar potensial untuk memperluas hubungan perdagangan dan kerja sama ekonomi Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor industri pengolahan Indonesia pada Januari–Agustus 2026 mencapai 159,55 miliar dolar AS atau sekitar Rp2.894 triliun, meningkat 7,87 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Industri pengolahan menyumbang 85,95 persen dari total ekspor nonmigas pada periode tersebut.

Sementara itu, China menjadi tujuan terbesar ekspor nonmigas Indonesia sepanjang Januari–Agustus 2026 dengan pangsa 25,55 persen, disusul Amerika Serikat sebesar 12,07 persen dan India sebesar 6,88 persen.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Melalui berbagai program TJSL, Pertagas berkomitmen mendukung masyarakat yang tumbuh mandiri mulai dari pertanian yang lebih produktif dan pengelolaan modern, penguatan ekonomi desa, hingga inovasi ramah lingkungan yang menjawab tantangan perubahan i

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Gas (Pertagas) meraih lima penghargaan Platinum pada Asian Impact Awards 2026 berkat program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang mendorong pemberdayaan masyarakat serta pembangunan desa berkelanjutan.

Corporate Secretary Pertagas Sulthani Adil Mangatur mengatakan, penghargaan itu merupakan apresiasi dan pengakuan dunia atas inovasi program TJSL yang dijalankan secara konsisten sehingga memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat terutama di sekitar wilayah operasi perusahaan.

"Melalui berbagai program TJSL, Pertagas berkomitmen mendukung masyarakat yang tumbuh mandiri mulai dari pertanian yang lebih produktif dan pengelolaan modern, penguatan ekonomi desa, hingga inovasi ramah lingkungan yang menjawab tantangan perubahan iklim," kata Sulthani dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan, program TJSL yang dijalankan Pertagas tak sebatas seremonial dan menggugurkan kewajiban semata. Sebagai perusahaan infrastruktur energi terintegrasi, Pertagas berkomitmen menjalankan program pemberdayaan masyarakat secara sistematis dan penuh inovasi.

"Komitmen Pertagas dalam membangun masyarakat desa yang mandiri mendapat pengakuan masyarakat dunia. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Pertagas memboyong lima penghargaan kelas tertinggi kategori Platinum," ujarnya.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat pada Asian Impact Awards & CEPI Recognition 2026 and Exclusive 100 ESG Impact Leader yang diselenggarakan di Jakarta.

Direktur Utama Pertagas Indra Pehulisa Sembiring mendapat penghargaan dan masuk dalam jajaran Exclusive 100 ESG Impact Leaders untuk kategori Executive ESG Impact Leader dengan meraih predikat Platinum Leader Performance.

"Sebuah penghargaan tertinggi untuk pimpinan perusahaan infrastruktur energi yang telah berperan penting dalam kemajuan masyarakat mandiri," jelas Sulthani.

Selain itu, empat penghargaan lainnya yang berskala internasional kategori Platinum yakni Program Karya Darsa (PT Pertamina Gas Operation Kalimantan Area (OKA).

Lalu Cakra Sembada (Pertamina Gas Operation East Java Area), Pina Lestari (PT Pertamina Gas Operation South Sumatera Area) dan Megamendung yang diinisiasi PT Pertamina Gas Operation West Java Area (OWJA).

“Sebagai bagian dari Subholding Gas Pertamina dan Pertamina Group, Pertagas berkomitmen terus mendukung cita-cita Pemerintah mewujudkan masyarakat desa yang mandiri sejalan dengan Asta Cita,” ujar Sulthani.

Melalui Program Karya Darsa, Pertagas berhasil memberdayakan masyarakat Desa Karyajaya, Kecamatan Samboja, Kalimantan Timur, melalui pendekatan berbasis ekologi yang mengintegrasikan pengelolaan pertanian berkelanjutan, pemerataan distribusi air, serta penguatan ekonomi masyarakat.

Upaya itu dilakukan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan sekaligus membangun kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.

Sementara itu, melalui Program Cakra Sembada, Pertamina Gas Operation East Java Area (OEJA) turut mendorong pengembangan greenhouse melon di Desa Ganggangpanjang, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.

Program itu menjadi salah satu upaya strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui penerapan praktik pertanian modern yang produktif dan berkelanjutan.

Melalui Program Pina Lestari, Pertagas juga secara konsisten mendorong pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi lokal.

Program itu berhasil meningkatkan nilai tambah limbah daun nanas melalui inovasi pengembangan produk, sekaligus membekali masyarakat dengan keterampilan baru yang berpotensi membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan.

“Melalui Program Megamendung, Pertagas turut menjawab tantangan perubahan iklim yang berkaitan dengan isu energi, lingkungan, dan urbanisasi, yang juga berdampak pada keberlanjutan mata pencaharian masyarakat," tambahnya.

Program itu diwujudkan melalui pengembangan biogas, pelestarian batik, pengelolaan limbah serta penguatan peternakan mandiri sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

"Lima penghargaan Platinum yang diboyong Pertagas menunjukkan komitmen kuat Perusahaan dan pimpinannya dalam menjawab kebutuhan nyata masyarakat," ucapnya.

Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menyampaikan, keberlanjutan lingkungan merupakan bagian penting dalam menciptakan nilai dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

"Dalam menjalankan investasi bisnis ke depan, kita juga perlu memastikan bahwa aspek lingkungan tetap menjadi prioritas," kata Jumhur.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Rangkaian kesepakatan ini mendukung upaya Pemerintah menjaga pasokan gas domestik

Jakarta (ANTARA) - MedcoEnergi bersama mitra Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menandatangani dua Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dan satu amendemen PJBG untuk menjaga pasokan gas domestik.

Penandatanganan tersebut dilakukan di sela agenda Forum Ekonomi, Keuangan, dan Komersial Hulu Minyak dan Gas Bumi (FOREK Hulu Migas) 2026 yang digelar di Jakarta, Rabu.

“Rangkaian kesepakatan ini mendukung upaya Pemerintah menjaga pasokan gas domestik. Kami mengapresiasi kerja sama dengan PGN, PAU, dan para mitra KKKS dalam memenuhi kebutuhan gas di dalam negeri,” kata Direktur & Chief Operating Officer MedcoEnergi Amri Siahaan.

Adapun dokumen tersebut mencakup PJBG untuk Wilayah Kerja Sakakemang dan amendemen PJBG untuk Wilayah Kerja South Sumatera dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), serta PJBG untuk Wilayah Kerja Senoro-Toili dengan PT Panca Amara Utama (PAU).

Medco E&P Sakakemang B.V., sebagai operator yang mewakili KKKS lainnya di Wilayah Kerja Sakakemang, yaitu PC Sakakemang B.V. dan MOECO Sakakemang B.V., menandatangani PJBG dengan PGN untuk pasokan gas dari Wilayah Kerja Sakakemang di Sumatera Selatan.

Perjanjian ini mencakup volume gas sebesar 89 TBTU, termasuk porsi gas bagian negara, untuk periode 2027-2037.

Untuk Wilayah Kerja South Sumatera, PT Medco E&P Indonesia menandatangani amendemen ketiga PJBG dengan PGN. Amendemen tersebut menambah volume kontrak sebesar 6,8 TBTU, sehingga total kontrak menjadi 16,5 TBTU.

PJBG gas bumi dari Wilayah Kerja Senoro-Toili ditandatangani oleh PT Pertamina Hulu Energi Tomori Sulawesi, PT Medco E&P Tomori, dan Tomori E&P Limited dengan PAU, dengan perkiraan total volume kontrak sebesar 205,59 BSCF.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Sampai saat ini sudah delapan PBS yang dihentikan sementara sebagian kegiatannya

Palangka Raya (ANTARA) - Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Jaya Samaya Monong menghentikan sementara delapan perusahaan besar swasta (PBS) yang bergerak di bidang perkebunan budidaya sawit yang beroperasi di daerah setempat.

"Sampai saat ini sudah delapan PBS yang dihentikan sementara sebagian kegiatannya," kata Bupati Gunung Mas, Jaya Samaya Monong di Kuala Kurun, Rabu.

Dia menerangkan, salah satu perusahaan perkebunan sawit sejak awal Oktober 2026 hingga Selasa (27/10) kemarin sudah tidak beroperasi. Sementara tujuh perusahaan besar swasta lainnya yang lebih dahulu dihentikan sementara.

Secara umum penghentian sementara tersebut dilakukan karena kedelapan perusahaan sawit belum memenuhi kewajiban terkait pembangunan kebun plasma bagi masyarakat atau hak guna usaha (HGU).

Pemkab Gumas sebenarnya telah mengingatkan para perusahaan tersebut sejak beberapa tahun lalu terkait kewajiban itu, namun hingga kini tidak ada perkembangan yang berarti. Sebagian di antaranya bahkan sudah menerima surat teguran hingga peringatan ketiga.

"Khusus untuk satu perusahaan yang baru diberhentikan sementara operasionalnya karena perusahaan belum melaksanakan pemisahan HGU kebun inti untuk pembangunan kebun plasma bagi Koperasi Takaras Handep Hapakat," katanya.

Bupati menyerahkan surat keputusan penghentian sementara langsung kepada perusahaan saat mendatangi lokasi pada Selasa (27/10), didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Gumas Baryen, camat, kepala perangkat daerah, kepala desa, dan masyarakat setempat.

Dengan berlakunya keputusan tersebut, perusahaan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan operasional, termasuk menjual tandan buah segar (TBS) maupun minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

Pengawasan dilakukan oleh Tim Investasi Gumas bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pemerintah kecamatan dan desa, serta masyarakat setempat.

Orang nomor satu di Bumi Habangkalan Penyang Karuhei Tatau itu menegaskan, jika ditemukan pelanggaran, sanksi dapat ditingkatkan hingga pencabutan izin usaha perkebunan.

Pemkab Gumas menegaskan tidak anti investasi, namun investor wajib taat hukum dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

"Langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperjuangkan pemenuhan hak masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku," demikian Jaya.

Pewarta: Rendhik Andika/Chandra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Semangat kebangsaan pada akhirnya harus terlihat dari apa yang kita lakukan dan manfaat yang kita hadirkan bagi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - PT Jasa Raharja (Persero) memaknai Hari Sumpah Pemuda ke-98 pada 28 Oktober 2026 sebagai momentum mendorong peningkatan kecepatan dan kepastian pelayanan yang berdampak nyata bermanfaat bagi masyarakat.

Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin mengatakan, peringatan tahun ini yang bertemakan “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia” diwujudkan dalam budaya kerja melalui kolaborasi dan tanggung jawab bersama agar persoalan pelayanan tidak tertinggal di bagian lain.

“Semangat kebangsaan pada akhirnya harus terlihat dari apa yang kita lakukan dan manfaat yang kita hadirkan bagi masyarakat,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, kualitas pelayanan tidak cukup dibangun oleh satu bagian, melainkan membutuhkan koordinasi antara kantor pusat, kantor wilayah, dan unit kerja lainnya. Hal ini penting agar masyarakat memperoleh layanan yang terpadu tanpa harus menghadapi kendala koordinasi internal perusahaan.

Kualitas pelayanan juga termasuk empati, yang berarti memahami bahwa di balik setiap proses pelayanan terdapat manusia dengan kebutuhan dan harapan yang harus diperhatikan. Karena itu, pelayanan kepada korban kecelakaan maupun keluarga yang ditinggalkan harus mengedepankan kecepatan, kepastian, dan kepedulian.

“Bagi keluarga yang kehilangan anggota keluarganya akibat kecelakaan, persoalan koordinasi internal bukanlah sesuatu yang seharusnya mereka tanggung. Bagi korban yang membutuhkan penanganan, kecepatan, kepastian, dan kepedulian bukan sekadar nilai tambah,” ujar Awaluddin.

Selain koordinasi, Jasa Raharja juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dan data untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Upaya tersebut perlu disertai kemauan untuk terus belajar, memperbaiki cara kerja, serta memahami kebutuhan masyarakat yang dilayani.

Dalam konteks ini, generasi muda di lingkungan perusahaan diharapkan dapat mengambil peran dalam mendorong perubahan tanpa harus menunggu jabatan. Sementara itu, pegawai yang lebih berpengalaman diharapkan berbagi pengetahuan sekaligus membuka ruang bagi generasi berikutnya untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar.

Awaluddin menambahkan, perbaikan tidak selalu harus dimulai dari perubahan besar. Penyelesaian persoalan yang berlarut-larut, pengajuan cara kerja yang lebih efektif, dan pelaksanaan tanggung jawab secara lebih baik dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan mutu layanan.

Ia berharap peringatan Hari Sumpah Pemuda menjadi momentum bagi seluruh insan Jasa Raharja untuk memperkuat komitmen dalam menjaga integritas, meningkatkan kualitas pelayanan, dan menghadirkan kepedulian dalam setiap pelaksanaan tugas.

“Jangan sampai kita hanya mewarisi semangat para pemuda terdahulu sebagai cerita. Warisilah keberanian mereka sebagai tindakan,” tutup Awaluddin.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026