Sehingga kita tidak lagi bergantung pada waktu pasang surut air laut. Dengan ada pompa kita bisa mengalirkan air laut ke lokasi tambak dengan memperhatikan kecepatan aliran air, banyaknya air dan lainnya

Kupang (ANTARA) - Balai Besar Produksi Garam Kupang, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan teknik produksi garam di Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, merupakan sejarah baru dalam dunia pergaraman di Indonesia.

“Teknik produksi garam dengan tetap menggunakan lahan atau yang dikenal dengan sebutan ekstensifikasi lahan ini baru pertama kali dilakukan di Indonesia, dan Rote Ndao menjadi lokasi yang cocok untuk penerapan teknik tersebut,” kata Kepala Balai Besar Garam Kupang Muhamad Zaki Mahasin ditemui di Kupang, NTT, Kamis.

Zaki mengatakan sebenarnya di Indonesia sudah ada teknik tersebut, namun teknik itu bukan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, namun pada jaman kolonial, yakni di Madura.

Yang dikerjakan oleh KKP di Rote, ujar dia, adalah hal baru di mana dimulai dengan pembukaan lahan baru di atas 500 hektare dengan menggunakan teknologi modern.

Dalam pengembangan KSIGN di Rote Ndao, menurut Zaki, hal yang paling utama adalah pompa, yang digunakan untuk memompa air laut ke area tambak garam.

“Sehingga kita tidak lagi bergantung pada waktu pasang surut air laut. Dengan ada pompa kita bisa mengalirkan air laut ke lokasi tambak dengan memperhatikan kecepatan aliran air, banyaknya air dan lainnya,” ujar dia.

Saat ini, ujar dia, luas lahan atau area K-SIGN di Rote Ndao mencapai kurang lebih sekitar 10 ribu hektare yang tengah menjadi fokus KKP untuk pengembangan tambak garam pada tahap satu dan tahap dua.

Lebih lanjut, kata dia, saat ini pembangunan KSIGN Rote Ndao di tahun 2026 ini dilakukan dengan tahapan yang semuanya menggunakan APBN.

Untuk luas lahan tahap pertama mencapai 600-an hektare dan luas lahan di tahap dua mencapai 700-an hektare.

“Untuk sisa lahannya, kami akan undang investor menjadikan kawasan itu menjadi sentra industri garam,” tambah dia.

Dia menambahkan progres pengerjaan di tahap pertama saat ini produksinya sudah ada. Tetapi dia enggan untuk menyampaikan berapa produksi yang sudah dihasilkan di tahap pertama itu.

“Memang untuk tahap satu ini pekerjaan pompa sudah selesai, tetapi masih ada pemeliharaan di beberapa tempat pekerjaan pompa sudah selesai,” tambah dia.

Untuk lahan garam tahap satu, ujar dia, kini pihaknya sudah memompa air laut ke lokasi tambak, dengan jarak mencapai 12,5 kilometer.

Lebih lanjut, kata dia, pihaknya memperhatikan betul kualitas dari garam yang dihasilkan. Karena itu mulai penyaluran air laut ke lokasi tambak, serta kecepatan air laut juga diperhatikan agar kandungan senyawa lainnya tidak merusak kualitas garam itu sendiri.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Prinsipnya data e RDKK menjadi salah satu dasar dalam penetapan alokasi pupuk subsidi

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengingatkan penyuluh dan petani segera mengisi e-RDKK (elektronik Rencana Kebutuhan Definitif Kebutuhan Kelompok) yang akan mendapatkan pupuk subsidi untuk Masa Tanam Oktober-Maret (MT Okmar) karena batas waktu hanya sampai 25 Oktober 2026.

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian (BPPSDMP Kementan) Eko Nugroho Dharmo Putro menegaskan data kebutuhan pupuk pada e-RDKK harus akurat, aktual dan sesuai kondisi lapangan.

Data tersebut, lanjut dia di Jakarta, Kamis, yakni identitas petani (NIK), lahan usaha tani (lokasi dan luas lahan usaha), jenis komoditas, kebutuhan pupuk (jenis dan jumlah sesuai rekomendasi) dan keanggotaan di kelompok tani.

"Prinsipnya data e RDKK menjadi salah satu dasar dalam penetapan alokasi pupuk subsidi,” ujarnya saat Webinar “Optimalisasi Pupuk Bersubsidi pada Musim Tanam Okmar dan Sosialisasi e-RDKK Tahun 2027" yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani bersama PT Pupuk Indonesia.

Eko meminta penyuluh pertanian agar memberikan pendampingan ke petani, sebab kondisi petani dan usaha tani dapat berubah dari waktu sewaktu.

Kadang, tambahnya, juga ada petani yang sebelumnya belum terdata, sehingga perlu identifikasi kembali. Selain itu, ada kemungkinan perubahan data seperti luas lahan, lokasi dan komoditas.

Sementara itu untuk membantu kemudahan petani mengakses pupuk subsidi, pemerintah telah melakukan deregulasi penyaluran pupuk subsidi, dari sebelumnya sebanyak 145 peraturan kementerian/lembaga, bahkan ada 41 undang-undang, 23 peraturan pemerintah, 6 peraturan presiden dan instruksi presiden kini bisa langsung dari Pupuk Indonesia ke petani.

Pemerintah juga telah menurunkan harga eceran tertinggi pupuk subsidi sebesar 20 persen tanpa tambahan APBN, lanjutnya kini pupuk Urea harganya Rp 1.800/kg, pupuk NPK Phonska Rp 1.840/kg, pupuk NPK kakao Rp 2.640/kg dan pupuk ZA tebu Rp 1.360/kg.

Ketua Tim Kerja Alokasi Pupuk Bersubsidi Direktorat Pupuk, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Yustina Retno Widiawati menambahkan, ada beberapa ketentuan yang perlu mendapat perhatian saat menginput data petan, misalnya, penambahan petani baru, luas lahan, komoditas serta periode tanam.

Dikatakannya jika ada penghapusan data petani tidak dapat dilakukan pada tahun berjalan. Penghapusan petani lama dapat dilakukan pada pendataan tahun berikutnya dengan tidak memasukannya sebagai calon penerima pupuk bersubsidi.

"Pemutakhiran hanya dapat dilakukan berupa penambahan data baru," ujarnya.

Stok aman

Sementara itu VP Perencanaan Penjualan Ritel PT. Pupuk Indonesia, Saeful Huda Rijaludin mengatakan, hingga 9 Oktober 2026 penyaluran pupuk subsidi sudah sebanyak 7,10 juta ton atau naik 20 persen dari tahun lalu sebanyak 5,90 juta ton.

Jumlah penyaluran tersebut 72,11 persen dari alokasi Kementerian Pertanian sebanyak 9,55 juta ton.

“Dengan waktu tersisa hingga akhir tahun, kami berharap petani bisa mengoptimalkan alokasi pupuk subsidi tersebut,” ujarnya.

Untuk musim tanam Oktober-Maret, Saeful menjelaskan, ada stok pupuk sebanyak 1,39 juta ton atau ketahanan stok selama 46 hari dengan rata-rata penebusan pupuk subsidi oleh petani sebanyak 30 ribu ton/hari.

Saat ini stok pupuk subsidi pupuk Urea sebanyak 838.825 ton, NPK 604.299 ton, NPK Kakao 18.733 ton, SP-36 sekitar 11.105 ton, pupuk ZA sebanyak 3.783 ton dan organik 57.845 ton.

“Dengan ketersediaan stok tersebut, diperkirakan mencukupi kebutuhan selama 46 hari,” tuturnya.

Bukan hanya pupuk subsidi, Pupuk Indonesia juga menyiapkan stok pupuk non subsidi. Sampai 12 Oktober masih sebanyak 419.554 ton. Terdiri dari pupuk Urea sebesar 358.973 ton, NPK 22.912 ton dan ZA 37.669 ton.

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat, Otong Wiranta menyatakan selama ini rantai birokrasi penyaluran pupuk dari hulu hingga hilir diduga menjadi kendala tersendiri.

Oleh karena itu, tambahnya, pemangkasan rantai birokrasi penyaluran pupuk bersubsidi merupakan berita menggembirakan buat petani sehingga lebih mudah lagi dalam memperoleh pupuk bersubsidi.

"Harga pupuk turun 20 persen semakin membuat semangat berbudidaya," kata Otong.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Arahan Presiden sangat jelas, bahwa penguatan ekosistem logistik nasional menjadi kunci untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menargetkan biaya logistik nasional turun menjadi 12,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2029 dari 14,29 persen pada 2022.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menugaskan dirinya untuk mengoordinasikan penguatan ekosistem logistik nasional guna menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi.

Arahan tersebut ditindaklanjuti lewat penerbitan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional yang diundangkan pada 16 Juli 2026.

“Arahan Presiden sangat jelas, bahwa penguatan ekosistem logistik nasional menjadi kunci untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi. Untuk itu, Presiden menugaskan saya melalui Kemenko Perekonomian untuk mengoordinasikan percepatan transformasi logistik nasional melalui Perpres 41/2026,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Selain target pada 2029, pemerintah menargetkan biaya logistik nasional bisa ditekan lagi menjadi 8 persen terhadap PDB pada 2045.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Perpres Nomor 41 Tahun 2026 memuat tiga strategi utama, yakni penguatan infrastruktur konektivitas, layanan backbone, dan sarana penunjang logistik; penguatan integrasi dan digitalisasi logistik; serta peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) dan penyedia jasa logistik.

Salah satu langkah yang ditempuh yakni memperkuat platform National Logistics Ecosystem (NLE) melalui digitalisasi layanan secara menyeluruh.

Airlangga menyebut NLE selama ini telah memberikan dampak berupa pengurangan biaya logistik hingga 17 persen dan pemangkasan waktu layanan hingga 73 persen.

Ke depan, digitalisasi NLE akan diperluas dari layanan perizinan yang berfokus pada hubungan antarpelaku usaha dengan pemerintah (business to government/B2G) dan antarpemerintah (government to government/G2G).

Pemerintah juga mendorong pengembangan pelabuhan darat (dry port), termasuk di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), untuk mengurangi beban truk di jalan raya sekaligus mendekatkan layanan kepabeanan ke kawasan industri.

Selain itu, integrasi angkutan jalan, kereta api, dan transportasi laut melalui sistem transportasi multimoda menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang dan mengurangi ketergantungan berlebihan pada angkutan jalan.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah mendorong pemanfaatan Kredit Industri Padat Karya (KIPK) untuk mendukung peremajaan armada truk yang semakin tua.

Lebih lanjut, melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2026, sektor transportasi dan penyimpanan dapat mengakses program KIPK sehingga pelaku usaha angkutan truk memperoleh dukungan pembiayaan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan.

Pemerintah turut memperkuat kapasitas SDM logistik melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan kapasitas penyedia jasa logistik agar mampu beradaptasi dengan pemanfaatan teknologi digital.

Dengan demikian, Airlangga optimistis koordinasi lintas sektor dapat membantu menekan biaya logistik nasional hingga 8 persen terhadap PDB pada 2045.

“Dengan sistem logistik yang lebih efisien dan terintegrasi, produk ekspor kita akan semakin berdaya saing, dan produk di pasar domestik akan semakin terjangkau bagi masyarakat,” katanya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

menunjukkan harga emas jenama Galeri24, Antam dan UBS masing-masing di angka Rp2.509.000, Rp2.600.000 dan Rp2.533.000 per gram

Jakarta (ANTARA) - Harga emas di laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Kamis pukul 10.32 WIB, menunjukkan harga emas jenama Galeri24, Antam dan UBS masing-masing di angka Rp2.509.000, Rp2.600.000 dan Rp2.533.000 per gram.

Namun harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram dan Antam hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Galeri24

0,5 gram: Rp1.316.000

1 gram: Rp2.509.000.

‎2 gram: Rp4.958.000

‎5 gram: Rp12.302.000

‎10 gram: Rp24.538.000

‎25 gram: Rp61.015.000

‎50 gram: Rp121.932.000

‎100 gram: Rp243.744.000

‎250 gram: Rp607.862.000

‎500 gram: Rp1.215.723.000

‎1.000 gram: Rp2.431.446.000

Antam

0,5 gram: Rp1.351.000

‎1 gram: Rp2.600.000

‎2 gram: Rp5.138.000

3 gram: Rp7.682.000

‎5 gram: Rp12.769.000

10 gram: Rp25.482.000

‎25 gram: Rp63.577.000

‎50 gram: Rp127.073.000

‎100 gram: Rp254.067.000

UBS

0,5 gram: Rp1.370.000

‎1 gram: Rp2.533.000

2 gram: Rp5.027.000

‎5 gram: Rp12.422.000

10 gram: Rp24.713.000

‎25 gram: Rp61.662.000

‎50 gram: Rp123.071.000

‎100 gram: Rp246.045.000

250 gram: Rp614.931.000

‎500 gram: Rp1.228.417.000.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kami melakukan berbagai langkah strategis untuk mengurai antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Manado dan sekitarnya

Manado (ANTARA) - Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memperkuat pasokan bahan bakar minyak (BBM) dengan melakukan penambahan stok sebanyak 3.000 kl pertalite di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

"Kami melakukan berbagai langkah strategis untuk mengurai antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Manado dan sekitarnya," kata Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Lilik Hardiyanto di Manado, Kamis.

Dia mengatakan upaya ini dilakukan melalui penguatan pasokan BBM, optimalisasi pelayanan SPBU, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum (APH) dan pihak terkait guna memastikan distribusi BBM kepada masyarakat berjalan lancar dan tepat sasaran.

Sebagai langkah penanganan, katanya, Pertamina Patra Niaga melakukan monitoring secara intensif terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di setiap SPBU.

Pemantauan ini dilakukan untuk mengidentifikasi SPBU yang mengalami peningkatan konsumsi maupun kondisi stok kritis sehingga dapat segera dilakukan percepatan suplai dan "build up stock" guna menjaga ketersediaan BBM serta mengantisipasi potensi antrean yang lebih panjang.

Selain memperkuat pasokan, katanya, Pertamina Patra Niaga juga mengerahkan petugas marshal di sejumlah SPBU untuk membantu mengatur antrean kendaraan, mengarahkan konsumen menuju jalur pengisian yang tersedia, serta memastikan proses pelayanan berlangsung lebih tertib dan efisien.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat waktu pelayanan sekaligus mengurangi kepadatan kendaraan di sekitar area SPBU.

Dari sisi ketahanan stok, Pertamina Patra Niaga turut memperkuat suplai BBM melalui Integrated Terminal (IT) Bitung dengan kedatangan Kapal MT Naura yang membawa kargo Pertalite sebanyak 3.000 kl.

Tambahan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan stok untuk mendukung kelancaran distribusi BBM di wilayah Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado dan sekitarnya.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi juga terus meningkatkan koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta pihak terkait dalam melakukan monitoring dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi.

Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan, mencegah potensi penyalahgunaan, serta menjaga agar BBM subsidi dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Ia mengatakan bahwa seluruh langkah tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam merespons kondisi antrean sekaligus menjaga keandalan layanan energi bagi masyarakat.

"Kami memahami bahwa antrean BBM yang terjadi di sejumlah SPBU telah menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Karena itu, kami terus melakukan berbagai langkah percepatan, mulai dari penguatan stok di SPBU, optimalisasi distribusi, hingga penempatan marshal untuk membantu kelancaran pelayanan," jelasnya.

Dengan adanya tambahan pasokan Pertalite sebanyak 3.000 kl melalui IT Bitung, pihaknya berharap ketahanan stok semakin kuat dan kondisi pelayanan di SPBU dapat berangsur membaik.

Pertamina Patra Niaga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga kelancaran distribusi BBM dengan melakukan pembelian secara bijak dan sesuai kebutuhan.

Masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan pembelian berlebihan maupun pengisian berulang yang tidak sesuai peruntukan sehingga ketersediaan BBM dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh konsumen.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan. Pertamina terus berupaya menjaga kelancaran pasokan dan pelayanan di SPBU," katanya.

Dukungan masyarakat untuk menggunakan BBM secara bijak, tertib saat mengantre, serta tidak melakukan pembelian berlebihan sangat membantu mempercepat pemulihan kondisi pelayanan.

"Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penyaluran BBM subsidi agar benar-benar tepat sasaran," tambahnya.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi terus melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap perkembangan kondisi di lapangan, termasuk melakukan penyesuaian pola distribusi dan penguatan pasokan apabila diperlukan.

Sinergi bersama seluruh pihak terus diperkuat untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat Sulawesi Utara dapat terpenuhi dengan baik.

Pewarta: Nancy Lynda Tigauw
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Berdasarkan informasi terbaru yang kami terima, kondisi kelistrikan Batam sudah pulih 100 persen

Batam (ANTARA) - Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau (Kepri), memastikan pasokan listrik di Kota Batam telah kembali normal pascagangguan pasokan listrik yang melanda Batam sejak Senin (12/10) dan berdampak pada aktivitas masyarakat, pelayanan publik.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad menyampaikan bahwa pasokan listrik telah kembali pulih sepenuhnya berdasarkan informasi terbaru yang diterimanya.

“Berdasarkan informasi terbaru yang kami terima, kondisi kelistrikan Batam sudah pulih 100 persen,” katanya dalam keterangan resmi di Batam, Kamis.

Namun bagi Amsakar, pemulihan listrik bukan sekadar persoalan menyalakan kembali jaringan.

“Yang terpenting adalah memastikan masyarakat dapat kembali beraktivitas, kebutuhan dasar terpenuhi dan pelayanan publik berangsur normal,” kata dia.

Pihaknya memastikan pemerintah mengawal setiap progres agar seluruh aspek layanan dasar bagi masyarakat Kota Batam dapat kembali normal.

Di tengah situasi tersebut, Amsakar juga menyampaikan apresiasi kepada tim teknis PLN Batam yang bekerja menangani gangguan.

Sejak kejadian berlangsung, pihaknya terus berkoordinasi dengan Direksi PLN Batam beserta jajaran untuk memantau penanganan dan mendorong percepatan pemulihan.

“Kami memahami seluruh lapisan masyarakat merasakan langsung dampak gangguan ini. Karena itu, sejak awal kami terus berkoordinasi dengan PLN Batam dan seluruh pihak terkait agar penanganan berjalan cepat dan langkah-langkah yang diperlukan segera dilakukan. Kami mengapresiasi kerja keras seluruh tim yang terlibat,” ujarnya.

Dengan pasokan listrik yang kembali normal, distribusi air juga sedang melalui pemulihan, namun memerlukan waktu hingga jaringan perpipaan kembali terisi secara bertahap.

Data BP Batam per Rabu (14/10) pukul 06.00 WIB menunjukkan sekitar 80 hingga 85 persen area pelanggan telah kembali menerima aliran air pada elevasi normal.

Sementara itu, 319 trip mobil tangki disiapkan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di wilayah yang masih mengalami gangguan.

Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam Denny Tondano menjelaskan bahwa pulihnya operasional instalasi pengolahan air tidak serta-merta membuat seluruh pelanggan langsung menerima air secara normal.

“Jaringan perpipaan membutuhkan waktu untuk kembali terisi hingga tekanan dan volume air stabil. Wilayah yang berada di ujung jaringan maupun kawasan dengan elevasi lebih tinggi berpotensi membutuhkan waktu lebih lama,” kata Denny.

BP Batam memperkirakan proses pemulihan jaringan perpipaan secara keseluruhan dapat membutuhkan waktu.

Selama proses tersebut, distribusi air menggunakan mobil tangki disiapkan sebagai dukungan sementara, dengan prioritas bagi fasilitas kesehatan, rumah sakit, rumah ibadah dan pemukiman yang masih mengalami gangguan.

Kondisi ini menjadi perhatian karena kebutuhan air bersih tidak dapat ditunda.

Ia mengimbau masyarakat yang belum menerima aliran air secara normal diharapkan mengikuti informasi resmi mengenai distribusi bantuan dan perkembangan pemulihan di wilayah masing-masing.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kami terus mempercepat pemulihan layanan BBM di Bali melalui penguatan armada mobil tangki, penambahan personel, optimalisasi operasional terminal selama 24 jam serta kedatangan kapal pengangkut BBM

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga mengoperasikan armada mobil tangki dan terminal nonstop selama 24 jam untuk mempercepat pemulihan layanan distribusi BBM di wilayah Bali.

"Kami terus mempercepat pemulihan layanan BBM di Bali melalui penguatan armada mobil tangki, penambahan personel, optimalisasi operasional terminal selama 24 jam serta kedatangan kapal pengangkut BBM," sebut Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, berbagai langkah ini dilakukan untuk mempercepat distribusi ke SPBU dan membantu mengurai antrean yang masih terjadi di sejumlah wilayah Bali.

Kitty mengatakan penguatan distribusi dilakukan dengan menyiagakan 108 mobil tangki, terdiri atas 99 unit mobil tangki standby dan 9 unit mobil tangki spot charter.

Kesiapan armada tersebut didukung oleh 465 awak mobil tangki (AMT), termasuk 365 personel standby dan 100 personel perbantuan lintas daerah.

"Penambahan armada dan personel ini menjadi bagian dari upaya mempercepat penyaluran BBM dari terminal menuju SPBU," jelasnya.

Selain itu, Fuel Terminal (FT) Sanggaran dan Integrated Terminal (IT) Manggis dioperasikan selama 24 jam untuk mendukung kelancaran proses distribusi.

Penguatan pasokan juga dilakukan melalui kedatangan kapal pengangkut BBM yang telah bersandar, sehingga proses penerimaan dan penyaluran BBM dapat terus dioptimalkan sesuai kebutuhan di lapangan.

"Seluruh upaya ini dilakukan untuk mempercepat penyaluran BBM ke SPBU, membantu mengurai antrean, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan BBM," ujar Kitty.

Untuk mendukung akses masyarakat terhadap BBM, lanjutnya, sebanyak 66 SPBU di Denpasar dan Badung juga beroperasi selama 24 jam.

Pengoperasian SPBU tersebut diharapkan dapat memberikan lebih banyak pilihan waktu bagi masyarakat untuk mendapatkan BBM sekaligus mendukung upaya pemulihan layanan di berbagai wilayah.

Di tengah percepatan distribusi, Pertamina Patra Niaga tetap mengutamakan aspek keselamatan.

Setiap awak mobil tangki wajib menjalani pemeriksaan kesiapan kerja (fit to work) sebelum bertugas.

Pengaturan rotasi kerja juga diterapkan untuk menjaga stamina personel dan mencegah kelelahan, sehingga proses penyaluran BBM dapat berlangsung dengan aman.

Pertamina Patra Niaga terus memperkuat koordinasi dan mengoptimalkan seluruh rantai distribusi BBM untuk mendukung pemulihan layanan di Bali.

Masyarakat dapat memantau informasi mengenai SPBU yang dapat dikunjungi melalui akun Instagram resmi Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, @pertaminabali, sebelum menuju SPBU.

"Melalui berbagai langkah ini, Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus mengoptimalkan distribusi BBM agar kebutuhan energi masyarakat serta aktivitas perekonomian di Pulau Dewata tetap terjaga," sebut Kitty.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Terbitnya PP Nomor 39 Tahun 2026 merupakan capaian penting bagi pemerintah yang juga sesuai dengan program kerja utama Kementerian Perdagangan, yaitu pengamanan pasar dalam negeri

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2026 tentang Tindakan Pengamanan, Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan (PP TPTATI) pada 22 September 2026 untuk memperkuat perlindungan industri dalam negeri dari praktik perdagangan tidak adil dan lonjakan impor yang merugikan.

Dalam keterangan di Jakarta, Kamis, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan regulasi tersebut memperkenalkan pengaturan khusus mengenai anti-circumvention atau pencegahan penghindaran tindakan antidumping dan tindakan imbalan.

Pengaturan ini memungkinkan pemerintah merespons praktik penghindaran tindakan perdagangan, seperti perubahan rute pengiriman, pengalihan negara asal dan perubahan pola produksi.

"Terbitnya PP Nomor 39 Tahun 2026 merupakan capaian penting bagi pemerintah yang juga sesuai dengan program kerja utama Kementerian Perdagangan, yaitu pengamanan pasar dalam negeri," ujar Budi.

PP Nomor 39 Tahun 2026 juga menyempurnakan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam PP Nomor 34 Tahun 2011. Perubahan tersebut mencakup pengaturan tindakan pengamanan bilateral dan regional, tindakan perdagangan di kawasan berfasilitas, serta penguatan mekanisme penyelidikan.

Selain itu, regulasi baru tersebut menyelaraskan pengaturan instrumen perlindungan perdagangan (trade remedies) dengan komitmen Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Budi berharap penyempurnaan regulasi ini dapat meningkatkan efektivitas penyelidikan dan penerapan tindakan perdagangan, memperjelas koordinasi antarkementerian/lembaga, serta memberikan kepastian hukum bagi industri dalam negeri dan pelaku usaha.

"Melalui penguatan kerangka hukum tersebut, pemerintah berupaya memastikan bahwa industri nasional memiliki kesempatan bersaing yang lebih adil di pasar domestik," kata Budi.

PP TPTATI disusun melalui proses pembahasan yang berlangsung hampir satu dekade. Regulasi ini diharapkan memperkuat efektivitas perlindungan perdagangan sekaligus memberikan landasan hukum yang lebih adaptif dalam menghadapi dinamika perdagangan global.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

mengalami penurunan Rp13.000 menjadi Rp2.561.000 dari semula Rp2.574.000, dengan harga beli kembali ('buyback' turut turun ke Rp2.370.000 per gram

Jakarta (ANTARA) - Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Kamis, pukul 09.30 WIB mengalami penurunan Rp13.000 menjadi Rp2.561.000 dari semula Rp2.574.000, dengan harga beli kembali (buyback) turut turun ke Rp2.370.000 per gram.

Namun harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

- Harga emas 0,5 gram: Rp1.330.500.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp2.561.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp5.062.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp7.568.000.

‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp12.580.000.

‎- ⁠Harga emas 10 gram: Rp25.105.000.

‎- Harga emas 25 gram: Rp62.637.000.

‎- ⁠Harga emas 50 gram: Rp125.195.000.

‎- ⁠Harga emas 100 gram: Rp250.312.000.

‎- ⁠Harga emas 250 gram: Rp625.515.000.

‎- ⁠Harga emas 500 gram: Rp1.250.820.000.

‎- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp2.501.600.000.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Target kita bukan sekadar memperkenalkan produk kreatif Indonesia ke pasar global, tetapi memastikan produk tersebut mampu menghasilkan transaksi ekspor yang berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ekonomi Kreatif mengakselerasi 46 jenama binaan untuk memperluas penetrasi produk kreatif Indonesia di pasar internasional sekaligus mendorong keberlanjutan ekspor melalui partisipasi dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2026.

Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya mengatakan partisipasi jenama kreatif Indonesia di TEI 2026 tidak hanya untuk diperkenalkan tapi juga untuk menggaet potensi pasar global dan menghasilkan transaksi ekspor yang berkelanjutan.

“Target kita bukan sekadar memperkenalkan produk kreatif Indonesia ke pasar global, tetapi memastikan produk tersebut mampu menghasilkan transaksi ekspor yang berkelanjutan. Melalui Program ASIK dan Partisipasi Trade Expo Indonesia 2026 yang merupakan salah satu langkah strategis dalam memperkuat kesiapan ekspor, membuka akses ke pembeli internasional, serta mendorong jenama lokal tumbuh menjadi pemain global,” ujarnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Keikutsertaan Kementerian Ekraf dalam ajang ini menjadi bagian dari kolaborasi dengan Kementerian Perdagangan untuk memperluas akses pasar internasional bagi produk kreatif Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Kementerian Ekraf untuk periode Januari–April 2026, Amerika Serikat menjadi negara tujuan utama ekspor ekonomi kreatif Indonesia dengan nilai mencapai 3,31 miliar dolar AS. Ekspor tersebut didominasi subsektor fesyen senilai 2,80 miliar dolar AS, disusul kriya sebesar 480 juta dolar AS dan kuliner sebesar 15,55 juta dolar AS.

Subsektor kuliner disebut memiliki peluang besar untuk menembus pasar internasional. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, nilai ekspor produk pangan Indonesia ke pasar dunia mencapai sekitar 59,04 miliar dolar AS pada 2025.

Potensi ini ditopang oleh kekayaan bahan baku lokal, rempah-rempah, keragaman cita rasa, serta cerita budaya Nusantara yang menjadi keunikan produk kuliner Indonesia.

Amerika Serikat menjadi pasar ekspor produk pangan Indonesia terbesar kedua setelah Tiongkok. Pada 2025, nilai ekspor produk pangan Indonesia ke AS mencapai 5,97 miliar dolar AS, meningkat 14,06 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 5,23 miliar dolar AS. Angka tersebut menyumbang sekitar 10,1 persen dari total ekspor pangan Indonesia ke dunia.

Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain, Yuke Sri Rahayu mengatakan keikutsertaan Kementerian Ekraf dalam Trade Expo Indonesia merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membawa produk ekonomi kreatif Indonesia lebih dekat dengan pasar global.

“Kami ingin memastikan bahwa kreativitas dan kekayaan budaya Indonesia dapat dikonversi menjadi nilai ekonomi melalui perluasan akses pasar, peningkatan jejaring bisnis dan peluang ekspor,” ujar Yuke.

Digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, TEI 2026 memasuki penyelenggaraan ke-41 pada 14–18 Oktober 2026. Dalam TEI 2026, Kementerian Ekraf menghadirkan tiga booth yang mewadahi 46 jenama lokal diantaranya dari 18 jenama dari subsektor kriya, 16 jenama dari kuliner, dan 12 jenama fesyen turut berpartisipasi.

Seluruh jenama tersebut merupakan hasil binaan program Akselerasi Ekspor Kreasi Indonesia (ASIK). Jenama kriya dan kuliner berasal dari ASIK batch 2 dan batch 3, sedangkan jenama fesyen merupakan binaan ASIK batch 1 dan batch 2. Program ini menjadi salah satu upaya Kementerian Ekraf untuk memperkuat kesiapan ekspor, memperluas jejaring bisnis, dan membuka akses ke pembeli internasional.

Kehadiran Kementerian Ekraf di TEI 2026 juga memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam mengembangkan ekosistem ekspor nasional. Dukungan yang terintegrasi dibutuhkan agar pelaku ekonomi kreatif dapat meningkatkan kapasitas usaha, memperkuat kualitas produk dan kemasan, memenuhi standar pasar, serta mengakses promosi, pembiayaan, dan jejaring distribusi.

Melalui TEI 2026, Kementerian Ekraf berharap semakin banyak jenama lokal mampu mengubah potensi kreatif menjadi nilai ekonomi, memperluas jangkauan pasar, dan membangun transaksi ekspor yang berkelanjutan.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Masing-masing berkapasitas 16 kiloliter

Denpasar (ANTARA) -

“Masing-masing berkapasitas 16 kiloliter,” kata Area Manager Communication, Relations and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Ahad Rahedi di Denpasar, Bali, Kamis.

Untuk wilayah operasi di Bali, suplai BBM dipasok dari Terminal BBM Manggis di Kabupaten Karangasem dan Terminal BBM Sanggaran di Kota Denpasar.

Berdasarkan data Pertamina Wilayah Pemasaran Bali, Terminal BBM Sanggaran Denpasar didukung 25-30 armada truk tangki BBM.

Kemudian, di Terminal BBM Manggis Karangasem didukung 72 unit truk tangki yang hingga saat ini dikebut penyalurannya ke sejumlah SPBU.

Pihaknya juga menyiapkan pengemudi mobil tangki cadangan serta menambah operator SPBU cadangan untuk antisipasi petugas kelelahan dan berkoordinasi dengan Kodam IX/Udayana dalam mendukung kebutuhan operasional.

Selain itu, menggunakan layanan motoris BBM atau petugas yang membawa motor untuk menyalurkan bensin kepada pengguna kendaraan roda dua sesuai ketentuan operasional sebagai salah satu alternatif layanan.

Pihaknya kembali mengirim pasokan BBM melalui Terminal BBM Manggis di Kabupaten Karangasem dan dermaga di Terminal BBM Sanggaran, Denpasar.

Ia merinci total pasokan BBM itu terdiri atas 44,9 juta liter pertalite dan 13 juta liter pertamax yang dikirim bertahap periode 14-17 Oktober 2026.

Sementara itu, hingga Kamis pukul 10.00 Wita masih terjadi antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali di antaranya SPBU Gatot Subroto Denpasar Timur dekat Teras Ayung Denpasar, SPBU Bandara Ngurah Rai Badung, SPBU di dekat Patung Sakah Sukawati Gianyar, hingga SPBU Padang Kerta Karangasem.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan surat edaran Gubernur Bali pada Rabu (14/10) untuk skema bekerja dari rumah (WFH) untuk instansi pemerintah termasuk sektor pendidikan, BUMN, BUMD yang berlaku mulai Kamis ini hingga Sabtu (17/10).

Bekerja dari rumah itu dilakukan untuk menekan mobilitas dan mendukung upaya penyediaan dan distribusi BBM.

Sebelumnya,

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut turunnya harga patokan ekspor (HPE) dan harga referensi (HR) komoditas emas pada periode kedua Oktober 2026 dipengaruhi oleh menguatnya nilai mata uang utama global.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana menjelaskan HPE Emas turun sebesar 3,15 persen selama periode pengumpulan data. Tren serupa juga terjadi pada HR emas yang pergerakannya turut dipengaruhi dinamika pasar global.

"Penurunan HPE dan HR emas pada periode kedua Oktober 2026 dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti menguatnya nilai tukar mata uang utama global serta meningkatnya imbal hasil obligasi di pasar internasional sehingga orang-orang mengalihkan investasi emas ke obligasi," kata Tommy dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

HPE ditetapkan sebesar 135.024,36 dolar AS per kilogram dari 139.409,07 dolar AS per kilogram pada periode I Oktober 2026. HR emas juga turun menjadi 4.199,73 dolar AS per troy ounce (t oz) dari 4.336,11 dolar AS per t oz.

Ketentuan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 2008 Tahun 2026 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar. Kepmendag tersebut berlaku untuk periode 15-31 Oktober 2026.

HPE dan HR emas ditetapkan berdasarkan data dan masukan teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengacu pada publikasi London Bullion Market Association (LBMA).

Penetapan ini juga melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian.

"Penetapan dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga berdasarkan informasi, data, dan masukan yang disampaikan kementerian dan lembaga terkait," ujar Tommy.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026