Pada pidato Bapak Presiden di DPR tanggal 14 Agustus 2026, beliau sudah menyatakan kepada DPR bahwa akan membentuk Badan Pengadaan Barang dan Jasa, dan ini akan sekaligus untuk melengkapi Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) tengah menyiapkan revisi Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang akan menjadi landasan hukum pembentukan Badan Pengadaan Pemerintah.

"Pada pidato Bapak Presiden di DPR tanggal 14 Agustus 2026, beliau sudah menyatakan kepada DPR bahwa akan membentuk Badan Pengadaan Barang dan Jasa, dan ini akan sekaligus untuk melengkapi Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa," kata Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej dalam acara Business Matching 2026 di Jakarta, Rabu.

Edward, yang akrab disapa Eddy mengatakan, pihaknya ditunjuk untuk memimpin proses penggodokan aturan terbaru pengadaan barang dan jasa itu.

“Kami dihubungi oleh Sekretariat Negara dan kami, Kementerian Hukum, ditunjuk sebagai leading sektor yang kemudian akan mendapatkan izin prakasa terkait (merancang) Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa,” ujarnya.

Adapun Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sendiri saat ini tengah mematangkan konsep Badan Pengadaan Pemerintah yang dicanangkan Presiden.

Kepala LKPP Sarah Sadiqa dalam rapat dengan pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu lalu (2/9), melaporkan pihaknya saat ini menyiapkan pembentukan Badan Pengadaan Pemerintah dengan terlebih dahulu memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) yang ada dan anggaran yang telah tersedia.

LKPP juga sudah melakukan studi banding atau benchmarking ke sejumlah lembaga di dalam maupun luar negeri untuk mempelajari model kelembagaan yang sesuai.

Pemanfaatan sumber daya yang telah tersedia juga dinilai dapat mendukung tahap awal operasional BPP.

Sarah menyebut, saat ini terdapat sekitar 20 ribu SDM pengadaan yang sudah memiliki sertifikasi dan tersebar di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

“Jadi untuk sekadar jalan dulu, karena sebenarnya SDM pengadaan yang ada hari ini, yang bersertifikat itu sekitar 20 ribu orang yang tersebar di kementerian dan juga di pemerintah daerah,” ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu menyampaikan rencana pemerintah meningkatkan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah untuk mengonsolidasikan pengadaan barang dan jasa seluruh kementerian/lembaga di pemerintah pusat serta pemerintah daerah.

Prabowo menilai konsolidasi diperlukan agar pengadaan barang yang sama tidak dilakukan oleh berbagai instansi dengan harga yang berbeda-beda.

Pemerintah nantinya akan menghimpun kebutuhan pengadaan barang dan jasa kementerian/lembaga serta pemerintah, kemudian menetapkan standar spesifikasi secara terpusat.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi belanja pemerintah sekaligus mengoptimalkan penggunaan anggaran negara.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Yang akan berkunjung besok itu seluruh kementerian, wakil menteri, kita udah bagi tugas ya. Besok itu yang hadir di rapat di sini ada 100 (KDKMP) lebih akan dikunjungi, besok

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah mulai memantau sekitar 8.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara serentak pada Kamis 15 Oktober untuk mengidentifikasi dan menangani kendala operasional.

Hal itu disampaikan Zulhas seusai memimpin rapat koordinasi terbatas KDKMP di Jakarta, Rabu, yang dihadiri sejumlah pejabat kementerian, lembaga dan badan usaha milik negara (BUMN).

"Besok tanggal 15 akan ada monitoring serentak," kata Zulhas dalam konferensi pers seusai rapat.

Ia menjelaskan pemantauan tahap pertama menyasar sekitar 8.000 koperasi, dengan pengecekan yang direncanakan berlangsung selama delapan hari untuk mengetahui kondisi di lapangan dan hambatan yang perlu ditangani.

"Monitoring itu untuk memastikan (contoh, seperti barang) ini sudah ada belum? Kalau belum ada, kenapa? (Jadi, terkait) masalahnya," ujarnya.

Menurut dia, perwakilan kementerian dan para wakil menteri telah mendapat pembagian tugas kunjungan.

Pemantauan di berbagai daerah juga akan melibatkan panglima komando daerah militer (pangdam), gubernur dan bupati.

"Yang akan berkunjung besok itu seluruh kementerian, wakil menteri, kita udah bagi tugas ya. Besok itu yang hadir di rapat di sini ada 100 (KDKMP) lebih akan dikunjungi, besok," tambah Menko.

Pelibatan berbagai pihak itu dimaksudkan agar persoalan yang ditemukan dapat dikoordinasikan dengan instansi terkait sehingga kegiatan usaha koperasi bisa berjalan.

"Agar memastikan koperasi ini bisa berjalan. Karena pasti akan banyak masalah. Akan ada banyak yang yang perlu bantuan semua pihak. Kenapa ini misalnya pupuknya belum sampai? Nah misalnya, itu nanti akan dibantu oleh para bupati, ya, gubernur, semua akan membantu ini agar ini bisa berjalan dengan baik," ucap Zulhas.

Ia mengatakan permasalahan yang ditemukan di lapangan dapat langsung dikomunikasikan kepada pihak terkait, bergantung pada pejabat yang melakukan kunjungan.

"Bisa langsung telepon, bisa saja. Tergantung yang datang," ungkap dia.

Untuk mendukung pemantauan, Kemenko Bidang Pangan telah membentuk posko yang akan mengawal perkembangan KDKMP selama satu bulan, termasuk mencatat persoalan yang belum terselesaikan.

Staf posko juga akan disiagakan selama 24 jam untuk memantau perkembangan di daerah dan meneruskan persoalan yang membutuhkan tindak lanjut kepada pejabat terkait.

"Saya tiap sore akan dapat laporan, yang enggak bisa ditembus, saya akan turun tangan," tuturnya.

Menurut Zulhas, pengawalan tersebut diperlukan karena operasional KDKMP melibatkan banyak pihak, mulai dari kementerian, BUMN, pemerintah daerah, hingga camat, kepala desa dan pengurus koperasi.

Ia menambahkan koperasi masih membutuhkan penguatan dan pendampingan usaha secara bertahap selama sekitar satu hingga dua tahun agar dapat menjalankan kegiatan usahanya secara mandiri.

"Kalau dua tahun sudah bagus, tentu dia akan berjalan dengan sendirinya," kata dia.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Ngawi (ANTARA) - Pemerintah Ngawi (Pemkab) Ngawi, Jawa Timur mendorong percepatan sertifikasi benih padi unggul lokal guna mempertahankan status Kabupaten Ngawi sebagai lumbung pangan nasional sekaligus mendukung ketahanan pangan.

"Langkah percepatan ini diambil untuk memastikan benih padi unggul lokal memiliki legalitas resmi sesuai aturan yang berlaku, sehingga memberikan nilai tambah ekonomi bagi para petani di Kabupaten Ngawi," ujar Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono di Ngawi, Rabu.

Menurutnya Pemkab Ngawi telah melakukan sejumlah tahapan yang diperlukan untuk proses sertifikasi. Pihaknya menyebutkan bahwa prosedur sertifikasi benih memerlukan komitmen dan sinergi antara pemerintah daerah, pemulia benih, dan Kementerian Pertanian.

Tahapannya cukup panjang dan kompleks, meliputi pendaftaran, pembuatan demplot di lima desa di lima kecamatan, hingga pengujian terhadap hama dan kerentanan penyakit tanaman.

"Jika teknologi pertanian terus ditingkatkan, kita dapat menjaga produktivitas padi yang tinggi. Hal-hal baik seperti ini harus ditindaklanjuti dengan mekanisme sesuai aturan yang berlaku agar manfaatnya terasa bagi petani," katanya.

Adapun, varietas padi unggul lokal Ngawi ini memiliki postur tinggi dan besar menyerupai Ciherang generasi awal. Sehingga membutuhkan asupan pupuk yang lebih banyak, namun tetap mengutamakan penggunaan bahan ramah lingkungan.

Varietas tersebut berdasarkan hasil uji coba panen perdana di lahan demplot di Desa Sukowiyono, Kecamatan Padas, mampu menghasilkan produktivitas lebih tinggi dibandingkan varietas yang selama ini biasa digunakan oleh petani.

"Penggunaan kimia sintetis secara berlebihan akan menghambat program pemerintah daerah. Maka, Kami menggunakan pendekatan Program Riset Lokasi Partisipatif (PRLP), dimana perhitungan hasil panen berdasarkan ubinan menunjukkan angka sekitar 10–12 ton per hektare," kata Bupati Ony.

Melalui konsistensi perawatan dan pemupukan organik yang terjaga, serta didukung dengan keberadaan 22.000 unit infrastruktur sumur dalam sawah bagian dari Jaringan Irigasi Air Tanah, Pemkab Ngawi berharap sertifikasi benih padi unggul lokal Ngawi dapat segera terwujud guna peningkatan produktivitas pertanian daerah setempat.

Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Ngawi mencatat produksi padi di wilayah Ngawi rata-rata per tahun mencapai 770 ribu ton gabah kering giling (GKG), yang menjadi daerah tersebut sebagai lumbung pangan nasional.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Titik beratnya membangun layanan lalu lintas atau transportasi yang aman dan nyaman, khususnya pada jam-jam krusial, yaitu pagi hari antara pukul 07.00 hingga 09.00 WIB, serta siang hari antara pukul 12.00 hingga 14.00 WIB

Aceh Barat (ANTARA) - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Aceh Barat mulai mengatur jam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi biosolar sebagai upaya mengoptimalkan penerapan Surat Edaran (SE) Bupati Aceh Barat terkait penyesuaian dan perubahan jam penyaluran BBM bersubsidi di seluruh SPBU di kabupaten setempat.

“Pengaturan jam penyaluran BBM ini diambil guna membangun manajemen transportasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat, Erdian kepada wartawan di Meulaboh, Rabu.

Ia menjelaskan penekanan utama dari edaran tersebut adalah untuk menciptakan kelancaran lalu lintas, terutama pada jam-jam penting atau jam padat aktivitas warga.

Menurut dia, Surat Edaran Bupati Aceh Barat yang sudah diterbitkan pada pekan lalu tersebut, semangatnya adalah membangun manajemen transportasi yang aman dan nyaman bagi warga.

“Titik beratnya membangun layanan lalu lintas atau transportasi yang aman dan nyaman, khususnya pada jam-jam krusial, yaitu pagi hari antara pukul 07.00 hingga 09.00 WIB, serta siang hari antara pukul 12.00 hingga 14.00 WIB," ujar Erdian.

Erdian menjelaskan selama ini antrean kendaraan khususnya mobil yang hendak membeli biosolar di SPBU, sering kali sangat panjang hingga memakan bahu jalan di ruas-ruas jalan vital kota Meulaboh.

Beberapa ruas jalan yang kerap terdampak antrean panjang di antaranya Jalan Manek Roo, Kota Padang, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Pasir Pinang, hingga Jalan Imam Bonjol sehingga kondisi tersebut memicu kerawanan lalu lintas.

Berdasarkan data laporan kecelakaan lalu lintas (laka lantas) resmi dari kepolisian selama enam bulan terakhir, tercatat ada 10 kasus kecelakaan lalu lintas yang dipicu oleh benturan saat kendaraan berusaha menyalip. Dari 10 kejadian tersebut, 6 orang di antaranya meninggal dunia.

Meski tidak secara spesifik disebutkan seluruh kecelakaan karena antrean SPBU, tetapi ada upaya menyalip kendaraan di depannya yang terhalang antrean.

“Jika kita menunggu semua pihak sempurna baru bergerak, masalah ini tidak akan selesai dan kecelakaan bisa terus terjadi. Paling tidak, dari 24 jam dalam sehari, ada 8 jam di mana lalu lintas bisa aman dan nyaman bagi anak sekolah, pekerja, hingga pemilik toko," tegasnya.

Menanggapi adanya keluhan masyarakat terkait tata kelola distribusi maupun keberadaan kendaraan tak layak yang ikut mengantre, Erdian menegaskan pihaknya fokus pada kewenangan manajemen transportasi dan rekayasa lalu lintas.

Dalam pelaksanaannya, Dishub Aceh Barat menyiagakan 30 personel aktif setiap hari di lapangan, yang dapat ditambah secara tentatif sesuai kebutuhan.

Program penguatan sinergi lintas sektoral ini dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu berkoordinasi dengan pihak TNI, Polri, Pertamina Patra Niaga, serta pengelola SPBU, serta penerbitan surat edaran bupati serta pemasangan spanduk himbauan bagi para pengantre BBM di area SPBU.

Pihaknya juga melakukan patroli dan pengawasan gabungan secara intensif di lapangan bersama unsur TNI dan Polri.

Erdian menyebutkan, dampak positif dari kebijakan ini sudah mulai dirasakan masyarakat. Pada jam-jam penting di pagi dan siang hari, suasana lalu lintas di sekitar jalan protokol dan area SPBU kini terpantau jauh lebih lengang dan kondusif.

Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kupang, NTT (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang, Nusa Tenggara Timur, membangun Pelabuhan Rakyat Bolok senilai Rp8,64 miliar untuk meningkatkan akses transportasi laut, mendukung aktivitas nelayan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.

“Pelabuhan Rakyat Bolok dirancang untuk menjalankan dua fungsi utama, yakni sebagai sarana penyeberangan masyarakat, khususnya dari dan menuju Pulau Semau, serta sebagai tempat pendaratan dan pemasaran hasil tangkapan ikan,” kata Bupati Kupang Yosef Lede di Kupang, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan Pelabuhan Rakyat Bolok merupakan salah satu upaya mencari solusi atas kebutuhan penyeberangan masyarakat Pulau Semau.

Karena itu, penyediaan fasilitas penyeberangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi bagian penting dari perencanaan pembangunan daerah.

Dia menegaskan bahwa pembangunan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan visi dan misi kepala daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kupang.

“Anggaran yang kita kelola adalah uang negara yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Pembangunan ini merupakan bagian dari upaya kami bersama Wakil Bupati untuk memastikan masyarakat mendapatkan manfaat dari anggaran yang diperjuangkan melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah),” tegasnya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa Pemkab Kupang terus mendorong pembangunan berbagai fasilitas pendukung pelayanan publik dan penguatan ekonomi masyarakat.

Selain Pelabuhan Rakyat Bolok, pemerintah daerah juga memperjuangkan pembangunan fasilitas perikanan, termasuk tempat pelelangan ikan, serta pengembangan kampung nelayan melalui dukungan anggaran pemerintah pusat.

Menurut dia, pembangunan sektor kelautan dan perikanan perlu didukung sarana yang memadai agar potensi sumber daya laut Kabupaten Kupang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Dengan tersedianya fasilitas pendaratan dan pemasaran ikan, aktivitas nelayan dapat berkembang, peluang usaha terbuka, dan kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah semakin meningkat.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang Frits Kuhurima menyatakan anggaran pembangun senilai Rp8,64 miliar itu untuk pekerjaan pembangunan meliputi area parkir dengan ukuran 57 meter (m) x 20 m, pembangunan terminal, pembangunan pos jaga, pembangunan tower air dan pembangunan causeway sepanjang 200,5 m x 8 m (eksisting 122 m x 4 m).

Dia berharap seluruh proses pembangunan dapat terlaksana sesuai perencanaan, memenuhi standar mutu, teknis, keselamatan, dan memperhatikan ketepatan waktu, serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Anggota DPRD Kabupaten Kupang Hengky Loden menyebutkan bahwa pembangunan dengan anggaran lebih dari Rp8 miliar tersebut berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di Kecamatan Kupang Barat, khususnya Desa Bolok, sekaligus mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah serta peningkatan pendapatan daerah.

Hengky berharap pembangunan pelabuhan tersebut dapat diselesaikan dengan baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan mendukung perkembangan ekonomi wilayah sekitarnya.

Pewarta: Yoseph Boli Bataona
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Produksi kita per tahun itu kan di angka lebih kurang 7.000 ton per tahun dengan 300-an kelompok budi daya

Yogyakarta (ANTARA) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), memastikan ketersediaan ikan air tawar, khususnya lele, di pasaran masih aman meskipun wilayah tersebut dilanda kemarau panjang.

Kepala DKP Kabupaten Bantul Istriyani di Bantul, Rabu, mengatakan pasar lele di Yogyakarta sangat dinamis karena ketika produksi dari daerah setempat berkurang, kebutuhan pasar umumnya dapat dipenuhi dari daerah lain.

"Ketika produk (lele) kita berkurang, pasti dari luar sudah masuk. Sangat, sangat dinamis," katanya.

Menurut dia, pasokan lele dari luar daerah membantu memenuhi kebutuhan pasar, terutama saat musim kemarau yang berpotensi menimbulkan kendala dalam proses panen.

Ia mengatakan produksi lele di Bantul mencapai sekitar 7.000 ton per tahun dengan melibatkan lebih dari 300 kelompok budi daya.

"Produksi kita per tahun itu kan di angka lebih kurang 7.000 ton per tahun dengan 300-an kelompok budi daya," ujarnya.

Istriyani menjelaskan kepadatan penebaran benih lele perlu disesuaikan dengan luas kolam dan kondisi sirkulasi air agar pertumbuhan ikan tetap optimal.

Menurut dia, kolam dengan luas tiga meter persegi dan kondisi air yang tidak mengalir umumnya dapat ditebar sekitar 1.000 benih lele.

"Kalau mengalirnya mungkin sedang, bisa di angka 3.000 ekor. Kalau mengalirnya deras, bisa di angka 5.000 ekor," katanya.

Ia menyebutkan salah satu kendala yang kerap dihadapi pembudi daya selama kemarau panjang ialah ikan lebih mudah mengalami stres akibat fluktuasi suhu ekstrem sehingga berpotensi terserang penyakit.

"Ada beberapa laporan, tapi kemudian kita sudah melakukan pengawasan karena kita punya tenaga dokter hewan, petugas pemantau kesehatan ikan, sudah terjun, langsung terjun," katanya.

Meski demikian, menurut Istriyani, banyak pembudi daya lele di Bantul telah menerapkan teknologi budi daya yang baik, terutama dalam pengelolaan sirkulasi air untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang.

"Dengan teknologi air mengalir, itu artinya tidak terjadi masalah," ujarnya.

Ia mengimbau para pembudi daya meningkatkan pemantauan terhadap kondisi dan perkembangan ikan, termasuk benih, agar dapat segera mengambil tindakan apabila muncul kendala selama musim kemarau.

"Kadang-kadang pagi sehat, nanti siang mungkin (kendala). Jadi memang kontrol di tiap kolam itu harus lebih rutin, lebih intens," ujarnya.

Pewarta: Agung Dwi Prakoso
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria menyampaikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan merupakan bagian penting dari transformasi BUMN untuk memperkuat daya saing dan keberlanjutan perusahaan.

Ia mengatakan upaya tersebut berawal dari perubahan pola pikir dalam memahami kebutuhan pelanggan, seiring ekspektasi mereka yang terus meningkat.

"Transformasi BUMN berawal dari kesamaan pandangan bahwa pelayanan merupakan fondasi keberlanjutan perusahaan. Dengan komitmen bersama para pemimpin di BUMN, kita ingin membangun pengalaman yang baik pada setiap titik interaksi dengan pelanggan. Pelayanan terbaik hadir ketika kita mampu memenuhi, bahkan melampaui, harapan mereka, termasuk memahami kebutuhan yang belum terungkap," ujar Dony dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu.

Dony mengatakan daya saing perusahaan BUMN di seluruh sektor ditentukan oleh kualitas produk, pelayanan, serta nilai yang dirasakan pelanggan.

Seiring dengan itu, lanjutnya, proses bisnis dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) perlu mendukung pengalaman pelayanan yang ingin dihadirkan perusahaan.

Menurutnya, pengalaman yang baik akan memperkuat loyalitas pelanggan, yang tercermin dari kesediaan mereka untuk kembali menggunakan layanan, memberikan rekomendasi, dan secara sukarela menjadi pendukung perusahaan.

"Hubungan jangka panjang ini menjadi landasan penting bagi keberlanjutan bisnis BUMN," ujar Dony.

Selain itu, Dony melanjutkan bahwa kualitas pelayanan juga membentuk persepsi masyarakat terhadap BUMN dan Danantara Indonesia.

“Danantara Indonesia tidak hanya akan dinilai dari laporan keuangan, tetapi juga dari pengalaman masyarakat atas layanan yang kita berikan. BUMN adalah perusahaan milik negara. Karena itu, kita harus memberikan yang terbaik kepada masyarakat,” tegas Dony.

Dalam kesempatan ini, Danantara mengumumkan Grand Champion, delapan Sector Champions, dan daftar peringkat Top 100 dalam Danantara Indonesia CX100 Award 2026.

Danantara Indonesia CX100 memberikan acuan bagi perusahaan untuk memahami kualitas pelayanan dari sudut pandang pelanggan serta menetapkan prioritas perbaikan.

Adapun penilaian menggunakan kerangka 3E, yaitu effectiveness atau ketepatan memenuhi kebutuhan, easeatau kemudahan layanan, dan emotion atau kenyamanan dan perasaan positif pelanggan.

Sementara, pengumpulan data mencakup wawancara tatap muka, survei daring, mystery shopping, polling publik, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terarah.

Penilaian memadukan perspektif pelanggan, publik, dan Index Committee, dengan keterlibatan Expert Committee dari kalangan akademisi dan praktisi.

Index Committee yang dipimpin oleh Prof Danang Parikesit melakukan kalibrasi metodologi serta supervisi pengumpulan data dan penilaian.

Peraih Penghargaan Danantara Indonesia CX100 2026, sebagai berikut :

Grand Champion: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Delapan Sector Champions yaitu:

1. Financial Services: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

2. Energy & Public Utilities: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)​​​​​​

3. Transportation Infrastructure: PT Angkasa Pura Indonesia

4. Transportation Modes: PT Kereta Api Indonesia (Persero)

5. Healthcare: PT Rumah Sakit Pelni

6. Tourism & Hospitality: PT IAS Hospitality​​​​​​​

7. Retail: PT Kimia Farma Apotek​​​​​​​

8. Logistics: PT Kereta Api Logistik

Danantara berharap apresiasi tersebut dapat mendorong perbaikan pelayanan secara berkelanjutan serta pertukaran praktik pelayanan yang baik antar perusahaan BUMN.

Seluruh peserta dapat memanfaatkan hasil CX100 untuk meningkatkan kemudahan akses, keandalan layanan, dan ketanggapan terhadap kebutuhan pelanggan.

Dony mengingatkan bahwa makna utama CX100 terletak pada komitmen bersama untuk memperbaiki pelayanan. Penghargaan menjadi momentum untuk menjadikan "Melayani Sepenuh Hati" sebagai nilai yang diwujudkan oleh direksi dan seluruh organisasi BUMN.

"Penghargaan ini menjadi momentum untuk saling belajar dan terus meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan komitmen bersama seluruh pemimpin BUMN, saya berharap Melayani Sepenuh Hati semakin hadir dalam keseharian organisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Dony.​​​​​​​

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria menyampaikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan merupakan bagian penting dari transformasi BUMN untuk memperkuat daya saing dan keberlanjutan perusahaan.

Ia mengatakan upaya tersebut berawal dari perubahan pola pikir dalam memahami kebutuhan pelanggan, seiring ekspektasi mereka yang terus meningkat.

"Transformasi BUMN berawal dari kesamaan pandangan bahwa pelayanan merupakan fondasi keberlanjutan perusahaan. Dengan komitmen bersama para pemimpin di BUMN, kita ingin membangun pengalaman yang baik pada setiap titik interaksi dengan pelanggan. Pelayanan terbaik hadir ketika kita mampu memenuhi, bahkan melampaui, harapan mereka, termasuk memahami kebutuhan yang belum terungkap," ujar Dony dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu.

Dony mengatakan daya saing perusahaan BUMN di seluruh sektor ditentukan oleh kualitas produk, pelayanan, serta nilai yang dirasakan pelanggan.

Seiring dengan itu, lanjutnya, proses bisnis dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) perlu mendukung pengalaman pelayanan yang ingin dihadirkan perusahaan.

Menurutnya, pengalaman yang baik akan memperkuat loyalitas pelanggan, yang tercermin dari kesediaan mereka untuk kembali menggunakan layanan, memberikan rekomendasi, dan secara sukarela menjadi pendukung perusahaan.

"Hubungan jangka panjang ini menjadi landasan penting bagi keberlanjutan bisnis BUMN," ujar Dony.

Selain itu, Dony melanjutkan bahwa kualitas pelayanan juga membentuk persepsi masyarakat terhadap BUMN dan Danantara Indonesia.

“Danantara Indonesia tidak hanya akan dinilai dari laporan keuangan, tetapi juga dari pengalaman masyarakat atas layanan yang kita berikan. BUMN adalah perusahaan milik negara. Karena itu, kita harus memberikan yang terbaik kepada masyarakat,” tegas Dony.

Dalam kesempatan ini, Danantara mengumumkan Grand Champion, delapan Sector Champions, dan daftar peringkat Top 100 dalam Danantara Indonesia CX100 Award 2026.

Danantara Indonesia CX100 memberikan acuan bagi perusahaan untuk memahami kualitas pelayanan dari sudut pandang pelanggan serta menetapkan prioritas perbaikan.

Adapun penilaian menggunakan kerangka 3E, yaitu effectiveness atau ketepatan memenuhi kebutuhan, easeatau kemudahan layanan, dan emotion atau kenyamanan dan perasaan positif pelanggan.

Sementara, pengumpulan data mencakup wawancara tatap muka, survei daring, mystery shopping, polling publik, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terarah.

Penilaian memadukan perspektif pelanggan, publik, dan Index Committee, dengan keterlibatan Expert Committee dari kalangan akademisi dan praktisi.

Index Committee yang dipimpin oleh Prof Danang Parikesit melakukan kalibrasi metodologi serta supervisi pengumpulan data dan penilaian.

Peraih Penghargaan Danantara Indonesia CX100 2026, sebagai berikut :

Grand Champion: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Delapan Sector Champions yaitu:

1. Financial Services: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

2. Energy & Public Utilities: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)​​​​​​

3. Transportation Infrastructure: PT Angkasa Pura Indonesia

4. Transportation Modes: PT Kereta Api Indonesia (Persero)

5. Healthcare: PT Rumah Sakit Pelni​​​​​​​

6. Tourism & Hospitality: PT IAS Hospitality​​​​​​​

7. Retail: PT Kimia Farma Apotek​​​​​​​

8. Logistics: PT Kereta Api Logistik

Danantara berharap apresiasi tersebut dapat mendorong perbaikan pelayanan secara berkelanjutan serta pertukaran praktik pelayanan yang baik antar perusahaan BUMN.

Seluruh peserta dapat memanfaatkan hasil CX100 untuk meningkatkan kemudahan akses, keandalan layanan, dan ketanggapan terhadap kebutuhan pelanggan.

Dony mengingatkan bahwa makna utama CX100 terletak pada komitmen bersama untuk memperbaiki pelayanan. Penghargaan menjadi momentum untuk menjadikan "Melayani Sepenuh Hati" sebagai nilai yang diwujudkan oleh direksi dan seluruh organisasi BUMN.

"Penghargaan ini menjadi momentum untuk saling belajar dan terus meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan komitmen bersama seluruh pemimpin BUMN, saya berharap Melayani Sepenuh Hati semakin hadir dalam keseharian organisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Dony.​​​​​​​

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Tangerang, Banten (ANTARA) - Harga emas di laman Pegadaian dikutip dari Tangerang, Rabu pukul 11.04 WIB, menunjukkan jenama Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp2.516.000, Rp2.613.000, dan Rp2.539.000 per gram.

Harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Galeri24

0,5 gram: Rp1.319.000

1 gram: Rp2.516.000.

‎2 gram: Rp4.970.000

‎5 gram: Rp12.333.000

‎10 gram: Rp24.602.000

‎25 gram: Rp61.172.000

‎50 gram: Rp122.247.000

‎100 gram: Rp244.373.000

‎250 gram: Rp609.432.000

‎500 gram: Rp1.218.864.000

‎1.000 gram: Rp2.437.726.000

Antam

0,5 gram: Rp1.358.000

‎1 gram: Rp2.613.000

‎2 gram: Rp5.165.000

3 gram: Rp7.722.000

‎5 gram: Rp12.835.000

10 gram: Rp25.614.000

‎25 gram: Rp63.907.000

‎50 gram: Rp127.733.000

‎100 gram: Rp255.387.000

UBS

0,5 gram: Rp1.373.000

‎1 gram: Rp2.539.000

2 gram: Rp5.040.000

‎5 gram: Rp12.454.000

10 gram: Rp24.778.000

‎25 gram: Rp61.821.000

‎50 gram: Rp123.389.000

‎100 gram: Rp246.680.000

250 gram: Rp616.519.000

‎500 gram: Rp1.231.589.000

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bagi kami, inklusi keuangan bukan hanya soal akses, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki pemahaman untuk menggunakan layanan keuangan secara bijak dan bertanggung jawab

Jakarta (ANTARA) - GoPay bersama Findaya dan Multifinance Anak Bangsa menghadirkan program edukasi keuangan Pintar Bareng GoPay bagi 80 pecalang yang berperan penting dalam menjaga keharmonisan, ketertiban, dan keseimbangan di lingkungan desa adat Bali.

Melalui program ini, pecalang mendapatkan edukasi praktis mengenai pengelolaan keuangan sehari-hari, mulai dari mengatur pemasukan dan pengeluaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, hingga memahami penggunaan layanan keuangan digital secara bijak dan bertanggung jawab.

"Bagi kami, inklusi keuangan bukan hanya soal akses, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki pemahaman untuk menggunakan layanan keuangan secara bijak dan bertanggung jawab," kata Head of Corporate Affairs GoTo, Audrey P. Petriny dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.

Dikemas secara interaktif, Pintar Bareng GoPay mengajak peserta untuk memahami prinsip dasar pengelolaan keuangan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta juga diajak mengenali tujuan keuangan masing-masing dan menyusun langkah yang lebih terencana untuk memenuhi kebutuhan saat ini sekaligus mempersiapkan kebutuhan di masa mendatang.

Melalui Pintar Bareng GoPay, pihaknya ingin membuat edukasi keuangan lebih sederhana, praktis, dan relevan bagi masyarakat, termasuk para pecalang di Bali. Melalui edukasi ini, pihaknya juga berharap pengetahuan keuangan yang diperoleh para pecalang dapat membantu mereka mengelola keuangan dengan lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.

Selain membahas perencanaan dan pengelolaan keuangan, kegiatan ini juga memberikan pemahaman mengenai penggunaan layanan pendanaan digital. Para pecalang diajak memahami bahwa penggunaan layanan pendanaan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan membayar, serta didahului dengan pemahaman terhadap manfaat dan risiko, biaya, tenor, serta ketentuan produk, termasuk GoPay Pinjam dan GoPay Later.

Patajuh/Wakil Bandesa Agung Baga Kasukertan, Krama dan Wewidangan sekaligus Pembina Pasikian Pacalang MDA Provinsi Bali, I Made Wena mengatakan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan penting bagi pecalang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus merencanakan masa depan.

"Kami mengapresiasi edukasi yang dilakukan GoPay dengan penyajian praktis dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pengetahuan yang diberikan dapat membantu para pecalang semakin memahami cara mengelola keuangan dan menggunakan layanan keuangan digital secara bijak dan bertanggung jawab," katanya.

Program Pintar Bareng GoPay merupakan rangkaian edukasi keuangan yang membantu masyarakat memahami berbagai aspek pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan keuangan dan pengelolaan tabungan hingga pengenalan terhadap berbagai pilihan investasi. Sejak 2019, program ini telah menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia melalui kegiatan edukasi secara daring maupun luring.

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

tercermin dari jumlah pelanggan yang mencapai 7.232.986 orang selama Januari-September 2026 atau tumbuh 11 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025

Purwokerto (ANTARA) - Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Persero (KAI) Daerah Operasi (Daop) 5 Purwokerto M As'ad Habibuddin mengatakan minat masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api di wilayah KAI Daop 5 Purwokerto terus meningkat.

“Hal itu tercermin dari jumlah pelanggan yang mencapai 7.232.986 orang selama Januari-September 2026 atau tumbuh 11 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025,” kata As'ad Habibuddin di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu.

Ia mengatakan jumlah tersebut terdiri atas 3.621.149 penumpang berangkat dan 3.611.837 penumpang tiba di berbagai stasiun wilayah KAI Daop 5 Purwokerto.

Menurut dia, peningkatan jumlah pelanggan menunjukkan peran kereta api yang semakin penting dalam memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat yang aman, nyaman dan andal.

“Peningkatan jumlah pelanggan menjadi indikator bahwa layanan kereta api terus diminati masyarakat sekaligus menjadi dorongan bagi KAI untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan dalam berbagai aspek perjalanan,” katanya.

Menurut dia, pertumbuhan tersebut didukung upaya peningkatan kapasitas dan kualitas layanan, penguatan operasional, serta optimalisasi kapasitas tempat duduk.

Selain itu, KAI juga menghadirkan berbagai program promo, antara lain diskon tarif pada periode libur sekolah, promo Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, dan promo HUT Ke-81 KAI untuk memberikan alternatif perjalanan dengan tarif lebih terjangkau.

‘Stasiun Purwokerto tercatat sebagai stasiun dengan aktivitas pelanggan tertinggi di wilayah KAI Daop 5 Purwokerto,” katanya.

Hingga Triwulan III 2026, kata dia, Stasiun Purwokerto melayani 2.769.526 pelanggan, terdiri atas 1.375.491 penumpang berangkat dan 1.394.035 penumpang tiba.

Ia mengatakan stasiun dengan aktivitas pelanggan terbanyak berikutnya secara berurutan adalah Kutoarjo, Kroya, Kebumen dan Gombong.

“Sementara lima stasiun tujuan favorit pelanggan yang bepergian ke luar wilayah KAI Daop 5 Purwokerto adalah Pasarsenen, Yogyakarta, Kiaracondong, Gambir dan Bekasi,” katanya menjelaskan.

Selain pertumbuhan jumlah pelanggan, pihaknya juga mencatat kinerja ketepatan waktu atau On Time Performance (OTP) keberangkatan kereta api penumpang sebesar 99,80 persen dan kedatangan sebesar 97,46 persen hingga Triwulan III 2026.

Ia mengatakan capaian tersebut dijaga melalui pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala, penguatan koordinasi antarpetugas dan unit kerja, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

”Ketepatan waktu merupakan salah satu bagian penting dari pengalaman perjalanan pelanggan,” katanya.

Ia menegaskan KAI Daop 5 Purwokerto berkomitmen mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan, keamanan, kenyamanan dan ketepatan waktu perjalanan.

“Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pelanggan atas kepercayaan yang diberikan. Kami juga berharap peningkatan jumlah pengguna kereta api menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan,” kata As’ad.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Sekarang dengan memiliki sendiri alumina maka kita tidak perlu impor. Itu sudah menghemat devisa kurang lebih Rp7 triliun sampai Rp9 triliun gitu ya. Dengan Inalum sudah tidak mengimpor alumina

Jakarta (ANTARA) - Direktur Strategi Korporasi, Pengembangan Usaha, dan Komersial PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Arif Haendra mengatakan Indonesia berpotensi menghemat devisa sekitar Rp7 triliun–Rp9 triliun per tahun melalui hilirisasi bauksit.

“Sekarang dengan memiliki sendiri alumina maka kita tidak perlu impor. Itu sudah menghemat devisa kurang lebih Rp7 triliun sampai Rp9 triliun gitu ya. Dengan Inalum sudah tidak mengimpor alumina,” kata Arif dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Inalum, anggota holding pertambangan MIND ID, kini dapat memenuhi kebutuhan alumina dari produksi dalam negeri akibat hilirisasi bauksit. Sebelumnya, kebutuhan bahan baku untuk mendukung produksi aluminium perusahaan masih bergantung pada pasokan impor.

Ketersediaan alumina domestik tersebut merupakan hasil pengembangan rantai industri yang menghubungkan penambangan bauksit, pemurnian menjadi alumina, hingga pengolahan lebih lanjut menjadi aluminium.

Integrasi ini memungkinkan sumber daya mineral Indonesia dimanfaatkan sebagai bahan baku industri di dalam negeri, sekaligus mengurangi kebutuhan pembelian dari pasar global.

Untuk memperkuat rantai pasok tersebut, Inalum bersama Antam terus mengembangkan ekosistem hilirisasi bauksit–alumina–aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat. Kawasan ini mencakup enam proyek, terdiri atas lima proyek di Grup MIND ID dan satu proyek milik Pelindo.

Pada sisi hulu, pasokan bauksit didukung oleh satu izin usaha pertambangan (IUP) milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dan enam IUP milik anak perusahaan Antam. Bijih bauksit tersebut menjadi bahan baku bagi fasilitas Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR), yang mengolahnya menjadi alumina untuk mendukung kebutuhan industri aluminium.

SGAR fase I saat ini telah berproduksi dengan kapasitas produksi mencapai 1 juta ton alumina per tahun. Dari kapasitas tersebut, sekitar 550 ribu ton dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan Inalum berdasarkan perjanjian jangka panjang, sedangkan sekitar 450 ribu ton lainnya ditujukan untuk ekspor.

Kehadiran fasilitas ini menjadi tahapan penting dalam membangun kemandirian pasokan bahan baku aluminium nasional. Selain mendukung kebutuhan industri domestik, kapasitas produksi yang tersedia juga membuka peluang penjualan alumina ke pasar internasional.

Pengembangan ekosistem tersebut akan dilanjutkan melalui pembangunan SGAR fase II. Menurut Arif, studi kelayakan yang memenuhi persyaratan perbankan (bankable feasibility study/BFS) untuk proyek tersebut telah selesai dan akan memasuki tahap keputusan investasi akhir (final investment decision/FID) dalam waktu dekat.

Ke depan, penguatan rantai industri bauksit–alumina–aluminium diharapkan tidak hanya mengurangi ketergantungan impor, tetapi juga memperkuat basis industri aluminium nasional.

Ketersediaan bahan baku di dalam negeri menjadi modal penting untuk meningkatkan daya saing industri pengolahan serta memperluas pemanfaatan aluminium bagi berbagai sektor mulai dari manufaktur kendaraan EV, konstruksi, transportasi dan kelistrikan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026