Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menegaskan bahwa seruan boikot terhadap produk-produk Indonesia yang digaungkan oleh netizen Malaysia tidak berdampak pada hubungan perdagangan bilateral kedua negara.

Reaksi di media sosial tersebut dinilai hanya bersifat sementara.

"Saya kira tidak (berdampak). Ini kan mungkin hanya respons sesaat saja,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Ia menyatakan telah berkoordinasi langsung dengan Atase Perdagangan dan Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur untuk memantau situasi di lapangan. Hasil pemantauan menunjukkan aktivitas perdagangan tetap berjalan seperti biasanya.

"Enggak ada masalah, oke aja," kata Budi.

Seruan boikot terhadap produk-produk asal Indonesia marak berembus di lini masa media sosial Malaysia pasca-kemenangan Tim Nasional Indonesia yang berhasil melangkah ke babak final FIFA ASEAN Cup 2026.

Ketegangan persaingan olahraga tersebut merembet hingga ke ranah ekonomi dan budaya, di mana sejumlah netizen Malaysia menyuarakan aksi pembatasan atas produk serta karya asal Indonesia.

Aksi boikot tersebut menyasar sejumlah merek populer Indonesia yang memiliki pangsa pasar di Malaysia, seperti Indomie, Kopi Kenangan, J.Co Donuts, Garuda Indonesia, hingga produk outdoor Eiger.

Tidak hanya menyasar produk fisik, gelombang sentimen negatif tersebut juga menyerukan pembatasan terhadap pemutaran karya musik, konser, hingga penampilan artis-artis asal Indonesia di panggung hiburan Malaysia.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kami bersama tim juga melakukan monitoring guna memastikan penerapan pola penyajian baru tersebut berjalan baik dan memenuhi aspek gizi, kebersihan serta keamanan pangan

Jepara (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pola prasmanan mulai diberlakukan di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, dengan sasaran awal sembilan sekolah, sedangkan uji coba dilaksanakan di satu sekolah, Kamis.

"Dari rencana sembilan sekolah sasaran, untuk uji coba baru dilaksanakan di SD Kanisius Kauman Jepara. Kami bersama tim juga melakukan monitoring guna memastikan penerapan pola penyajian baru tersebut berjalan baik dan memenuhi aspek gizi, kebersihan, serta keamanan pangan," kata Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar saat monitoring di SD Kanisius Kauman Jepara, Kamis.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati didampingi jajaran terkait, di antaranya Asisten I Sekda Jepara, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan, Bagian Perekonomian, Camat Jepara beserta Satgas MBG Kecamatan, serta Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Jepara.

Penerima layanan prasmanan untuk tahap uji coba ini juga masih terbatas pada siswa kelas 4, 5 dan 6. Para siswa mengambil makanan secara langsung dari meja prasmanan yang telah disiapkan dengan tetap memperhatikan kebersihan dan ketertiban selama proses penyajian.

Dalam pelaksanaannya, siswa mendapatkan sejumlah komponen makanan yang terdiri atas nasi, lauk, sayuran dan buah. Penyajian dilakukan dengan menggunakan wadah makanan dan peralatan saji yang telah disiapkan, sementara petugas maupun siswa yang terlibat dalam proses pelayanan mengenakan perlengkapan pelindung seperti penutup kepala, masker dan sarung tangan.

Program uji coba tersebut sebelumnya telah berjalan selama empat hari. Monitoring dilakukan untuk melihat secara langsung proses pelaksanaan sekaligus mengidentifikasi berbagai hal yang masih perlu dievaluasi sebelum pola prasmanan diterapkan secara lebih luas.

Ibnu Hajar menilai tahap uji coba penting dilakukan agar pelaksanaan MBG dengan sistem prasmanan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kondisi di masing-masing satuan pendidikan.

Selain memastikan kecukupan gizi, kata dia, perlu juga memperhatikan aspek kebersihan, keamanan pangan, ketertiban, serta kemampuan siswa dalam mengambil makanan sesuai kebutuhan juga perlu menjadi perhatian.

Ia menambahkan hasil monitoring dan evaluasi dari sekolah yang menjadi lokasi uji coba akan menjadi bahan pertimbangan untuk penyempurnaan pelaksanaan sebelum pola serupa diterapkan di sekolah lainnya.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan bantuan pangan periode kuartal IV tahun 2026 segera dijalankan per Oktober ini.

“Saya rasa dari rapat terbatas kemarin sudah diputuskan untuk segera dilakukan eksekusi terkait dengan bantuan pangan, yang saat ini sedang berjalan, ya, saya kira,” kata Wamenko Hanif saat ditemui di Jakarta, Kamis.

Adapun sebelumnya, pemerintah telah mempersiapkan bantuan pangan untuk 33.244.408 keluarga penerima manfaat, dengan besaran 10 kilogram untuk tiga bulan pada kuartal terakhir tahun ini.

Bantuan pangan ini nantinya akan diserahkan satu kali untuk bulan Oktober dan Desember, kepada penerima manfaat yang merupakan masyarakat yang masuk ke dalam golongan desil 1 hingga 4.

Pemerintah pun telah mengalokasikan anggaran untuk bantuan pangan tersebut kurang lebih sebesar Rp17,5 triliun.

Lebih jauh, Wamenko Hanif mengatakan pemerintah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga tetap dijalankan sebagai upaya untuk menjaga keterjangkauan harga pangan masyarakat.

Beras SPHP dijual dengan harga Rp12.500 per kilogram, dengan tambahan alokasi satu juta ton hingga Maret 2027.

“Nanti yang untuk ini tambahan sampai di bulan Maret nanti juga sudah disiapkan, jadi saya pikir ini sudah sedang jalan, ya,” ujar Hanif.

Di sisi lain, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan stok beras nasional masih mencukupi untuk mendukung penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kilogram selama tiga bulan.

“Stok kami di Bulog, ini sekarang ada 4,5 juta ton. Nah, untuk kebutuhan 33,2 juta penerima manfaat untuk selama tiga bulan, itu masih di bawah 1 juta ton. Jadi, kalau pun nanti harus diserahkan yang tiga bulan tersebut, itu stok kami masih ada 3 juta ton lebih,” kata Rizal.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

KDKMP ini bermitra dengan PT Timah (Persero) Tbk akan mengelola tambang bijih timah di Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan itu

Pangkalpinang (ANTARA) - Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Arie Primajaya menyatakan sebanyak 35 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di daerah itu akan mengelola tambang bijih timah, guna menggerakkan aktivitas perekonomian masyarakat desa di daerah itu.

"KDKMP ini bermitra dengan PT Timah (Persero) Tbk akan mengelola tambang bijih timah di Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan itu," kata Arie Primajaya saat menghadiri Bintek Peningkatan Kapasitas Produksi KDKMP di Pangkalpinang, Kamis.

Ia mengatakan pada tahun ini, sebanyak 35 KDKMP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mengelola tambang bijih timah di IUP PT Timah (Persero) Tbk yang tersebar di Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung dan Belitung Timur.

"Saat ini sudah ada 35 KDKMP dan 19 koperasi existing yang bermitra dengan PT Timah (Persero) Tbk untuk mengelola pertambangan bijih timah di desa dan kelurahan koperasi ini," ujarnya.

Ia menyatakan pembentukan KDKMP merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Sementara di sisi lainnya, keberadaan koperasi yang telah berjalan dan berkembang juga memiliki peran penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

"Kami berharap KDKMP dan koperasi yang telah existing tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga mampu mengembangkan kegiatan usaha yang produktif, profesional dan berkelanjutan," ujarnya.

Menurut dia, sektor pertambangan timah memiliki keterkaitan erat dengan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman Good Mining Practice penting bagi KDKMP maupun koperasi existing yang terlibat atau berpotensi mengembangkan usaha di bidang pertambangan, khususnya terkait keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, kepatuhan, produktivitas dan tata kelola usaha.

"Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan memperoleh wawasan mengenai regulasi, kemitraan, tata niaga timah, peningkatan kapasitas produksi, serta penerapan K3," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan keputusan FTSE Russell mempertahankan status Indonesia sebagai pasar berkembang sekunder atau secondary emerging market merupakan sinyal positif bagi pasar modal domestik.

“Konfirmasi masih ditempatkannya kita bersama dengan negara lain dalam kelompok secondary emerging market yang tidak mengalami perubahan, tentu ini hal yang positif,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi kepada wartawan usai kegiatan BIG Market Insights 2026 di Jakarta, Kamis.

Menurut Hasan, keputusan itu menandakan FTSE Russell, sekaligus investor global, masih memiliki tingkat kepercayaan yang memadai terhadap pasar modal Indonesia.

Khususnya investor global, kata Hasan, masih mengapresiasi tingkat integritas dan kelayakan investasi pasar modal RI.

Selain itu, Hasan juga menyoroti FTSE Russell tidak mencantumkan Indonesia dalam daftar pantauan atau watchlist mereka, yang menggambarkan bahwa pasar modal Indonesia dalam kondisi yang sangat normal.

FTSE Russell pun mengakui dan mengapresiasi seluruh langkah yang telah diambil oleh Indonesia dalam mempercepat reformasi dan meningkatkan integritas pasar modal, kata Hasan.

Apresiasi itu utamanya menyoroti sejumlah isu utama, seperti transparansi kepemilikan, struktur kepemilikan, serta free float calculation atau perhitungan saham beredar bebas dari emiten-emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Secara spesifik, FTSE Russell menyinggung transparansi kepemilikan saham sebesar 1 persen, granularity atau tingkat perincian data, detail klasifikasi tipe investor, adanya high shareholding concentration atau konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi, serta upaya peningkatan free float di pasar melalui ketentuan kenaikan batas minimum free float.

Perkembangan tersebut dinilai menjadi sinyal positif atas kemajuan reformasi pasar modal Indonesia yang telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir, tepatnya sejak awal April 2026 yang menggunakan data per Maret 2026.

Selama periode tersebut, FTSE Russell terus melakukan evaluasi terhadap perkembangan pasar modal Indonesia.

“Jadi, setelah berjalan selama beberapa bulan, ini merupakan hasil evaluasi yang mereka lakukan selama periode tersebut. Hasilnya kemudian muncul dalam bentuk pernyataan yang cukup panjang dalam pengumuman resmi terkait kondisi pasar kita,” ujar Hasan.

“Intinya, sangat positif,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mendorong optimalisasi pelayanan publik oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk mempercepat respons terhadap kebutuhan pelaku industri sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.

Salah satu langkah yang didorong Sarmuji yakni menambah frekuensi hari pelayanan publik tematik subsektor industri dari satu menjadi dua kali dalam sepekan agar akses konsultasi masyarakat dan pelaku industri semakin luas serta antrean pelayanan dapat dipersingkat.

“Selama ini kita memiliki Hari Pelayanan Publik setiap Kamis. Saya minta agar tidak hanya satu hari dalam seminggu, tetapi bisa menjadi dua hari, misalnya Selasa dan Kamis. Dengan demikian, masyarakat dan pelaku industri memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkonsultasi sehingga antrean pelayanan juga semakin pendek,” ungkapnya di Jakarta, Kamis.

Menurut Sarmuji, peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana, tetapi juga perlu diikuti perbaikan sistem kerja, penyederhanaan proses, serta percepatan waktu penyelesaian layanan.

"Pelayanan publik, baik perizinan maupun konsultasi, sudah menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Namun, bagi saya, baik saja kadang tidak cukup. Harus lebih baik lagi dan terus ditingkatkan agar masyarakat maupun pelaku industri semakin puas dengan pelayanan yang diberikan. Selain kualitas, kecepatan pelayanan juga harus menjadi perhatian kita,” kata Menperin.

Sarmuji menilai kecepatan menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi persaingan industri yang semakin ketat. Perusahaan yang mampu bergerak cepat dan beradaptasi terhadap perubahan memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan persaingan, termasuk ketika berhadapan dengan perusahaan berskala usaha lebih besar.

Oleh karena itu, pemerintah dituntut mampu mengimbangi kebutuhan dunia usaha melalui pelayanan yang efisien dan adaptif.

“Sekarang industri yang besar pun bisa kalah dengan industri yang cepat. Kita sebagai fasilitator dan akselerator harus mampu mendorong industri bergerak lebih cepat lagi. Karena itu, pelayanan pemerintah juga harus semakin cepat dan mampu menjawab kebutuhan pelaku industri,” ujar Sarmuji.

Berdasarkan data Kemenperin, kapasitas konsultasi tatap muka meningkat dari maksimal 25 perusahaan per hari pada Februari 2024 menjadi maksimal 130 perusahaan per hari sejak Maret 2024, atau lebih dari lima kali lipat.

Indeks Pelayanan Publik Kemenperin juga meningkat dari 4,51 pada 2024 menjadi 4,58 pada 2025 dengan predikat pelayanan prima.

Selain layanan tatap muka, konsultasi juga diberikan melalui WhatsApp dan surat elektronik. Pada Juli 2026 tercatat 3.077 konsultasi melalui WhatsApp, 2.188 konsultasi tatap muka, dan 617 konsultasi melalui surat elektronik.

Sementara itu, Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) menyediakan 241 jenis layanan bagi pelaku industri.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan kenaikan harga cabai saat ini salah satunya dipengaruhi oleh penurunan produksi akibat faktor cuaca dan musim.

“Cabai ini kan salah satu faktornya adalah faktor produksi, termasuk juga faktor musiman. Pada musim tertentu, apalagi sekarang ini memang produksinya lagi turun,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Budi menyebut harga rata-rata cabai rawit saat ini berada di kisaran Rp70.000 per kilogram, lebih tinggi dibandingkan harga acuan penjualan (HAP) yang berada di sekitar Rp57.000.

Pemerintah, kata dia, telah berkomunikasi dengan asosiasi petani cabai untuk mendorong peningkatan produksi untuk menjaga ketersediaan pasokan di tengah penurunan produksi akibat kondisi cuaca.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, harga rata-rata nasional cabai merah keriting kini menembus Rp69.883 per kg, jauh di atas harga acuan sebesar Rp55.000 per kg.

Sementara itu, harga rata-rata nasional cabai rawit merah melonjak hingga Rp81.252 per kg, melampaui harga acuan yang dipatok Rp57.000 per kg.

Di sisi lain, Budi juga menyoroti perkembangan harga telur ayam. Saat ini, harga rata-rata nasional telur ayam ras berada di kisaran Rp26.800 per kilogram, masih di bawah harga acuannya yang ditetapkan sebesar Rp30.000 per kilogram.

Menurutnya, harga telur tidak boleh ditekan terlalu rendah karena dapat merugikan peternak. Ia mengingatkan, harga yang tidak mampu menutup biaya produksi berpotensi membuat peternak menghentikan usahanya.

“Jangan sampai harga terlalu rendah, nanti peternak tutup. Kalau peternak tutup ya telur nggak ada, terus telur langka dan telur menjadi mahal,” katanya.

Ia memastikan pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pelatihan vokasi memberikan keterampilan praktis bagi angkatan kerja sebelum memasuki dunia kerja.

“Melalui pelatihan yang memberikan keterampilan praktis, masyarakat dapat meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri,” kata Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah berkomitmen untuk memberikan fasilitas peningkatan kompetensi melalui berbagai program, termasuk salah satunya Pelatihan Vokasi Nasional.

“Pemerintah terus berkomitmen memfasilitasi masyarakat untuk melakukan skilling, upskilling, maupun reskilling,” ujar Yassierli.

Menaker mencontohkan Pelatihan Vokasi Nasional di Satuan Pelayanan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Satpel PVP) Bantul, Yogyakarta, yang mempersiapkan 96 peserta menjadi tenaga kerja kompeten maupun wirausaha mandiri.

Pelatihan mencakup tujuh kejuruan yang disesuaikan dengan permintaan pasar.

“Kehadiran 96 peserta ini menunjukkan tingginya kesadaran mereka untuk menjadikan keahlian teknis sebagai bekal memenangkan persaingan di dunia usaha dan dunia industri,” ujar Yassierli.

Adapun tujuh kejuruan tersebut meliputi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dengan materi desain grafis dan office advance; Garmen Apparel, yang mencakup menjahit fesyen dan mesin industri; serta Tata Boga untuk pengolahan makanan dan bakery.

Pelatihan juga mencakup Tata Kecantikan dengan materi make-up dan tata rambut; Otomotif untuk servis motor konvensional dan injeksi; Teknik Las Manufaktur (SMAW); serta Teknik Listrik dan Refrigerasi untuk instalasi penerangan dan teknisi AC.

Menaker Yassierli mengimbau masyarakat, terutama generasi muda yang sedang mencari kerja atau ingin beralih profesi, untuk memanfaatkan program pelatihan vokasi gratis yang disediakan pemerintah.

Informasi pendaftaran, ketersediaan kuota, dan pemilihan kejuruan dapat diakses melalui platform resmi SIAPkerja (kemnaker.go.id) pada menu “Skillhub”.

Kemudahan akses tersebut diharapkan membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja.

“Ke depan, Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan balai-balai pelatihan vokasi di berbagai daerah terus bertransformasi menjadi pusat inkubasi talenta unggul yang adaptif terhadap dinamika pekerjaan masa depan,” ujar Menaker Yassierli.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menegaskan pengemudi ojek online (ojol) tetap berstatus sebagai mitra perusahaan aplikasi setelah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, mengatakan penegasan status kemitraan tersebut sejalan dengan aspirasi komunitas dan asosiasi pengemudi ojol selama proses pembahasan regulasi.

Menurut Maman dikutip dari keterangan kementerian, kepastian status sebagai mitra menjadi bagian penting untuk menciptakan hubungan kerja sama yang lebih berimbang antara perusahaan penyedia aplikasi dan pengemudi.

Melalui regulasi tersebut, pemerintah juga memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak serta bentuk perlindungan yang dapat diperoleh pengemudi dalam menjalankan aktivitasnya melalui platform digital.

Maman mengatakan Kementerian UMKM akan mengawal dan memonitor perjanjian kemitraan antara aplikator dan pengemudi ojol.

"Pemerintah juga memberikan kepastian terkait perlindungan sosial dan berbagai manfaat lainnya kepada ojol. Kementerian UMKM akan mengawal dan memonitor perjanjian kemitraan antara aplikator dan pengemudi ojol," katanya.

Selain mengatur layanan transportasi penumpang, Perpres Nomor 27 Tahun 2026 juga mencakup layanan pengantaran barang dan makanan yang menjadi bagian penting dalam ekosistem ekonomi digital.

Pengaturan tersebut turut berkaitan dengan jutaan pelaku UMKM yang memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk dan menjangkau konsumen.

Maman menyebut saat ini terdapat sekitar 15 juta merchant atau pengusaha UMKM yang memanfaatkan platform digital. Layanan pengantaran menjadi salah satu mata rantai yang menghubungkan kegiatan usaha, distribusi produk, dan konsumen.

Di sisi lain, pemerintah juga memberikan kepastian mengenai aspek perpajakan bagi pengemudi ojol. Maman menegaskan pengemudi tidak dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan yang diterima masih berada di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemerintah juga menyepakati pembentukan satuan tugas (satgas) lintas kementerian untuk memastikan implementasi Perpres Nomor 27 Tahun 2026 berjalan efektif.

Satgas tersebut akan diketuai Kementerian UMKM dengan melibatkan Kementerian Perhubungan serta Kementerian Komunikasi dan Digital.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah telah menetapkan ketentuan mengenai biaya platform sebesar 8 persen serta pengaturan tarif layanan transportasi melalui regulasi yang berlaku.

"Biaya platform sebesar 8 persen telah kami tuangkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan. Kami juga mengatur mengenai tarif yang menjadi salah satu acuan dalam memberikan kepastian bagi pengemudi ojek online," ujar Dudy.

Adapun untuk layanan pengantaran barang dan makanan, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan Komdigi memiliki tanggung jawab dalam menetapkan ketentuan biaya jasa melalui platform digital.

Pengaturan tersebut akan memperhatikan kelayakan penghasilan pengemudi, perlindungan terhadap risiko pekerjaan, serta transparansi mekanisme penetapan harga oleh perusahaan aplikasi.

"Ketentuan ini nantinya dijabarkan melalui peraturan menteri, termasuk mengenai akuntabilitas dan transparansi penetapan harga oleh platform," ujar Nezar.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Aceh Tamiang (ANTARA) - Pemerintah melalui kolaborasi lintas kementerian mempercepat pembangunan 10.000 hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Desa Lubuk Hidup, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh dalam dua tahun.

Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ronny Hutahayan mengatakan dari total kebutuhan huntap lebih dari 18.000 unit di daerah tersebut, lebih dari 10.000 unit di antaranya akan dibangun melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Jadi ini memang sebagai suatu kabupaten ini terdampak paling masif dan juga pembangunannya membutuhkan pembangunan huntap paling besar. Di Tamiang ini sebenarnya paling besar nanti rencana penyediaan huntapnya,” kata Ronny dalam kunjungan dan pemantauan huntap dan huntara di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Kamis.

Pemerintah sebelumnya menetapkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi dalam waktu tiga tahun, yakni 2026 hingga 2028. Namun, berdasarkan arahan Presiden pada 25 Mei 2026, pembangunan huntap dipercepat menjadi dua tahun.

Ronny mengatakan pembangunan huntap ini menjadi salah satu fokus pemerintah dalam pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang.

Secara keseluruhan, kebutuhan huntap di Aceh Tamiang mencapai lebih dari 18.000 unit. Pembangunan tersebut terdiri atas hunian in situ yang berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta hunian ex situ atau relokasi yang dibangun Kementerian PKP.

Di lokasi Desa Lubuk Hidup sendiri, Kemenko Infra bekerja sama dengan Kementerian PKP akan memanfaatkan lahan seluas 10 hektare serta akan dibangun 169 unit rumah huntap yang saat ini masih tahap proses clearing area. Pembangunan di lokasi tersebut ditargetkan dapat diselesaikan pada akhir Desember 2026.

Ronny mengatakan percepatan pembangunan masih menghadapi sejumlah pekerjaan yang perlu diselesaikan, termasuk proses penyediaan lahan. Namun, pemerintah tetap memastikan lokasi hunian berada di luar zona rawan bencana untuk menjaga keselamatan masyarakat dalam jangka panjang.

“Pemilihan lahan di luar zona rawan bencana itu menjadi sangat penting, karena ini menyangkut keamanan dan keselamatan masyarakat ke depannya,” ujarnya.

Untuk 2026, Ronny mengatakan dari Kementerian PKP menargetkan pembangunan 2.399 unit huntap di Aceh Tamiang. Saat ini, sekitar 1.000 unit telah selesai dibangun, sementara pembangunan unit lainnya masih terus berjalan.

Selain pembangunan rumah, pemerintah juga menyiapkan sarana dan prasarana pendukung kawasan huntap yang dilengkapi jalan lingkungan, drainase, sanitasi, penerangan, serta akses air bersih.

Pemerintah juga berupaya memperkuat akses menuju kawasan hunian. Sejumlah ruas jalan menuju lokasi yang belum beraspal akan diupayakan melalui anggaran APBD maupun program jalan desa.

Ronny menekankan percepatan pembangunan huntap membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah juga akan melakukan pemantauan secara berkala selama proses pembangunan, bukan hanya pada tahap akhir.

“Kami mau memastikan bahwa bukan hanya nanti kita monitoring dan evaluasi di akhir, tetapi selama masanya progres pembangunannya,” katanya.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Manado (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan pada acara 'World Coconut Day 2026' mengatakan, kelapa adalah komoditas yang sangat strategis dan memiliki nilai tambah yang tinggi.

"Perkebunan dan hilirisasi produk kelapa mendapat perhatian khusus Bapak Presiden," kata Menko Zulhas di Manado, Kamis.

Menurut Menkop, berkali-kali topik hilirisasi kelapa menjadi topik pembahasan rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden.

Karena itu, ia menjelaskan, tugas yang dulu dikenal dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang dulu dikelola oleh Kementerian Ekonomi, sekarang dipindah ke Kemenko Pangan.

"Tinggal menunggu harmonisasi. Kelapa ini akan menjadi salah satu komoditas yang utama untuk kita kembangkan," katanya.

Menurut Menko Zulhas, nilai ekonomi kelapa sekarang ini lebih tinggi dari nilai-nilai perkebunan yang lain.

Bahkan teman-teman penghasil sawit mengatakan, komoditas kelapa sekarang lebih menguntungkan, jauh lebih tinggi nilainya daripada hasil perkebunan lainnya.

"Atas nama pemerintah Indonesia, saya mengucapkan selamat datang kepada para delegasi negara-negara anggota International Coconut Community (ICC)," katanya.

Menko Zulhas juga memberikan apresiasi kepada ICC atas penyelenggaraan perayaan tahun ini yang mengangkat tema 'Coconut in Times of Uncertainty: Securing Food, Energy, and Livelihoods'. Tema yang artinya "Kelapa di Masa Ketidakpastian: Mengamankan Pangan, Energi, dan Penghidupan" itu sangat relevan dengan tantangan global pada saat ini.

"Di bawah kepemimpinan bapak Presiden Prabowo, sektor pertanian dan pangan dikukuhkan sebagai prioritas utama pembangunan nasional untuk Indonesia," katanya menambahkan.

Acara 'World Coconut Day 2026' di Kota Manado, dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, bupati dan wali kota, Direktur Jenderal International Coconut Community (ICC) Jelfina C. Alow, pejabat setingkat deputi dari Malaysia, Filipina, Papua Nugini, perwakilan duta besar negara sahabat, akademisi, pelaku usaha, petani kelapa, serta undangan lainnya.

Acara berskala global ini diselenggarakan oleh ICC yang berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Manado pada tanggal 7–10 Oktober 2026.

Tema ini menyoroti bagaimana kelapa memiliki peran yang sangat krusial dalam menghadapi ketidakpastian iklim dan ekonomi global melalui tiga pilar utama:

Pertama, sebagai komoditi yang menjamin pangan (Securing Food) karena kelapa bukan lagi sekadar komoditas perkebunan mentah, melainkan sumber nutrisi dan hidrasi yang krusial.

Di tengah perubahan preferensi konsumen, diversifikasi produk turunan seperti air kelapa, krim kelapa, hingga virgin coconut oil (VCO) menjadi andalan pemenuhan pangan global. Dan saat ini, pasar global untuk minuman siap saji berbasis kelapa mengalami pertumbuhan pesat.

Kedua, sebagai sumber energi terbarukan (Securing Energy) dimana bagian limbah kelapa seperti sabut (coconut husk), batok (coconut shell), dan kayu kelapa tua dimanfaatkan sebagai bahan baku energi hijau terbarukan.

Kelapa diintegrasikan ke dalam pengembangan biofuel generasi kedua, briket, serta biochar yang mampu menekan emisi karbon dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Ketiga, sebagai penopang Penghidupan (Securing Livelihoods) dimana ​​​​​​​industri kelapa menjadi pilar ekonomi dan lapangan kerja bagi jutaan petani kecil di wilayah tropis.

Melalui program hilirisasi komoditas, negara produsen seperti Indonesia yang memproduksi sekitar 2,1 juta ton kelapa per tahun, berfokus mengolah produk di dalam negeri agar memberikan nilai tambah ekonomi langsung yang jauh lebih besar bagi kesejahteraan para petani lokal.

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) menjadi strategi tepat dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Saya rasa kita on the right strategy, dan kita sangat mengapresiasi Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang dalam waktu yang sangat singkat segera merumuskan, mengoptimalkan fungsi dari Badan Pengelola Gambut dan Mangrove,” kata Wamenko Hanif saat ditemui di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa BPGMN yang langsung berada di bawah kendali Kepala Negara, diharapkan mampu membuat desain ulang agar lahan dan hutan Indonesia dapat memiliki ketahanan dari potensi kebakaran, utamanya dari aktivitas manusia.

“Secara fundamental, Presiden sudah menyusun Badan Pengendalian Gambut dan Mangrove yang akan kemudian mendesain ulang dengan sangat cepat karena lesson learned-nya sudah banyak sekali untuk membangun landscape kita tahan pada kondisi apa pun,” ujar Hanif.

Selain peran BPGMN, Wamenko Pangan menyoroti pentingnya penanganan karhutla yang harus dilakukan secara terukur dan sistematis.

“Ini kejadian yang terus berulang, terutama di lahan gambut ini harus ditangani berdasarkan scientific-based. Kita sudah memiliki lesson learned yang cukup beragam untuk menangani itu. Tinggal bagaimana kemudian capacities ini dioperasionalkan di lapangan,” kata Hanif.

Ia juga menyoroti bahwa selama ini pemerintah memang masih mengandalkan operasi modifikasi cuaca (OMC) sebagai salah satu upaya penanggulangan permanen dari karhutla.

“Kita tidak boleh lagi menganggap ini biasa. Kita tidak boleh mengharapkan operasi modifikasi cuaca untuk menangani karhutla,” kata Hanif.

“Jadi kita benar-benar harus mulai sekarang, merekayasa landscape untuk kemudian kembali mampu melakukan penahanan landscape-nya dari ancaman karhutla. Jadi kondisi ini yang harus kita bangun,” ujarnya menambahkan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar tidak terus berulang.

Melalui BPGMN, pemerintah mendorong pengelolaan gambut yang terintegrasi mulai dari pencegahan, pemetaan dan deteksi dini hingga penguatan respons ketika terjadi kebakaran.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026