Kami berkomitmen untuk terus mendukung upaya dekarbonisasi sebagaimana diarahkan dan diberikan instruksi oleh Kementerian Perindustrian.

Jakarta (ANTARA) - PT Pupuk Indonesia menyatakan komitmen mendukung pengembangan teknologi dekarbonisasi sebagai bagian dari transformasi industri pupuk yang semakin berkelanjutan.

Direktur Utama (Dirut) Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perindustrian yang telah memberikan dukungan dan arahan dalam pengembangan teknologi Carbon Capture and Utilization (CCU).

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung upaya dekarbonisasi sebagaimana diarahkan dan diberikan instruksi oleh Kementerian Perindustrian,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, hasil proyek percontohan di Petrokimia Gresik telah menunjukkan pembuktian konsep (proof of concept) yang membuka peluang pengembangan teknologi menuju skala komersial.

Pengembangan menuju skala komersial, kata Rahmad Pribadi, akan mempertimbangkan hasil evaluasi teknologi serta kelayakan ekonomi agar penerapannya dapat memberikan manfaat optimal bagi industri.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyatakan PT Petrokimia Gresik (Persero), perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding PT Pupuk Indonesia (Persero), berpotensi mencetak sejarah sebagai pionir penerapan teknologi Carbon Capture and Utilization (CCU) di Indonesia.

Proyek kolaborasi antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Pupuk Indonesia, Petrokimia Gresik, dan UWin Resources Regeneration Inc. ini menjadi bagian dari upaya pengembangan teknologi pengurangan emisi sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pemanfaatan karbon hasil proses industri.

"Proyek percontohan CCU di Petrokimia Gresik merupakan langkah penting dalam pengembangan industri hijau nasional," katanya saat meninjau perkembangan proyek percontohan (pilot project) teknologi CCU di Gresik, Jawa Timur, Jumat (16/10).

Menurutnya, pengembangan teknologi ini diharapkan dapat membuka peluang penerapan yang lebih luas pada sektor industri lainnya.

“Ini akan menjadi sejarah bagi Petrokimia Gresik sebagai industri yang menjadi pionir bagi penerapan Carbon Capture and Utilization. Ini akan kita sebarluaskan karena proyek percontohan ini menghasilkan manfaat yang besar,” ujar Sarmuji.

Direktur Utama Petrokimia Gresik Daconi Khotob menyampaikan bahwa keterlibatan perusahaan dalam proyek percontohan CCU sejalan dengan berbagai upaya keberlanjutan yang telah dijalankan Petrokimia Gresik.

Menurutnya, pengembangan industri yang ramah lingkungan perlu didukung melalui penerapan inovasi dan peningkatan efisiensi secara berkelanjutan.

“Petrokimia Gresik berkomitmen menerapkan prinsip keberlanjutan dalam operasional perusahaan melalui efisiensi, inovasi, dan pengelolaan lingkungan, katanya lagi, yang diwujudkan dengan menjadi lokasi proyek percontohan CCU bersama Kementerian Perindustrian dan UWin.

"Kami berharap kolaborasi ini turut mendorong industri nasional yang lebih ramah lingkungan dan berdaya saing," ujar Daconi.

Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, Petrokimia Gresik memiliki roadmap dekarbonisasi untuk mendukung target Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) 2030 dan Net Zero Emission (NZE) 2060.

Hingga 2025, perusahaan mencatat pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) hampir 400 ribu ton setara CO₂ (CO₂e) melalui berbagai program dekarbonisasi.

Pewarta: Subagyo
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Mendapatkan pembeli dari luar negeri bukan perkara mudah bagi pelaku usaha yang baru merintis ekspor. Selain memiliki produk berkualitas, pelaku usaha perlu memahami karakter pasar, menjaga konsistensi produksi, hingga membangun kepercayaan dengan calon pembeli.

Pengalaman itu dirasakan Thio Siujinata, pemilik usaha kriya Craftote, yang mulai mengenal pasar ekspor melalui Trade Expo Indonesia (TEI) pada 2023. Berawal dari ketidaktahuan mengenai mekanisme perdagangan internasional, ia kini telah melakukan tujuh kali pengiriman produk ke Kanada sejak ekspor perdananya pada 2024.

Bagi Thio, TEI bukan sekadar tempat memamerkan produk, melainkan pintu untuk belajar dan mengembangkan usaha. Melalui fasilitas Kementerian Perdagangan, ia memperoleh akses ke calon pembeli mancanegara sekaligus kesempatan mengikuti pembinaan desain untuk meningkatkan daya saing produknya.

Perjalanan Craftote memperlihatkan bagaimana dukungan akses pasar dan pengembangan kapasitas dapat membantu usaha lokal melangkah menuju ekspor. Sementara itu, bagi perusahaan yang telah memiliki pengalaman perdagangan internasional, TEI menjadi kesempatan untuk menjangkau pembeli dan pasar baru.

Dari nol

Thio membangun usahanya berangkat dari keinginan membuka kesempatan kerja bagi anak-anak panti asuhan. Dengan latar belakang desain grafis dari Institut Kesenian Jakarta, ia bersama istrinya mendirikan Crafted Gallery & Coffee, usaha yang memadukan galeri kerajinan tangan dengan kedai kopi.

Pada awalnya, usaha tersebut berjalan dengan mengandalkan kemampuan sendiri. Kesempatan berkembang muncul setelah salah satu produknya mendapat penghargaan dalam pameran Kriyanusa pada 2023. Dari sana, Craftote memperoleh kesempatan mengikuti TEI.

Thio mengaku belum memahami bagaimana proses ekspor bekerja ketika pertama kali bertemu calon pembeli dari Jepang dan Kanada.

"Pertama kali ikut TEI pada 2023, kami senang, tetapi sebenarnya belum mengerti apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba bertemu buyer dari Jepang dan Kanada. Ibaratnya, orang yang belum bisa berenang langsung diceburkan ke kolam," kata Thio saat berbincang di ICE BSD, Kabupaten Tangerang beberapa waktu lalu.

Pertemuan tersebut menjadi awal pembelajaran. Thio mulai memahami pentingnya menindaklanjuti komunikasi dengan calon pembeli, mempelajari mekanisme pengiriman sampel, hingga mengurus kebutuhan ekspor.

Hasilnya tidak datang seketika. Craftote baru melakukan pengiriman perdana ke Kanada pada 2024. Namun, hubungan dengan pembeli tersebut terus terjaga hingga kini, dengan total tujuh kali pengiriman. Pada Juni 2026, Craftote bahkan mengirim satu kontainer berukuran 40 kaki dengan nilai sekitar Rp160 juta.

Perkembangan itu turut didukung pembinaan desain dari Indonesia Design Development Center (IDDC) di bawah Kementerian Perdagangan. Melalui fasilitas tersebut, Thio berkonsultasi untuk mengembangkan produk agar tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memiliki fungsi dan sesuai kebutuhan pasar.

Salah satu hasil pengembangannya adalah produk lampu berbahan bambu yang semula dirancang sebagai lentera dekoratif. Craftote juga mengembangkan kerajinan berbahan eceng gondok dan pelepah pisang menjadi tas serta keranjang dengan desain yang lebih beragam.

Menurut Thio, pembinaan tersebut memberinya pemahaman bahwa pengembangan produk membutuhkan riset dan pengembangan, bukan hanya kreativitas.

Di TEI 2026, Craftote kembali mencari peluang pasar baru. Usaha tersebut memperoleh penjajakan bisnis dengan calon pembeli dari Australia dan Finlandia, dengan potensi transaksi sekitar 40.000 dolar AS. Meski belum terjadi kesepakatan final, pertemuan itu membuka kesempatan untuk memperluas pasar di luar Kanada.

Thio juga melibatkan kelompok perajin dari sejumlah daerah dalam proses produksi. Dengan membagi pekerjaan sesuai keahlian dan kapasitas masing-masing kelompok, ia berupaya menjaga kualitas produk sekaligus memenuhi pesanan.

Bagi Thio, pengalaman mengikuti TEI dan pembinaan Kemendag membuatnya tidak hanya memperoleh calon pembeli, tetapi juga pengetahuan untuk mengembangkan usaha dan memahami persyaratan pasar internasional.

Mencari peluang pasar baru

Jika Craftote memanfaatkan TEI sebagai bagian dari perjalanan belajar menembus ekspor, Roemah Koffie hadir dengan pengalaman perdagangan internasional yang telah berkembang.

Perusahaan kopi yang berdiri pada 2022 tersebut mengembangkan bisnis melalui kedai kopi, fasilitas pemanggangan biji kopi atau roastery, serta pasokan untuk pelanggan bisnis. Saat ini, Roemah Koffie telah mengirim biji kopi mentah ke Australia dan Yunani, serta kopi sangrai dalam kemasan ke sejumlah negara, termasuk Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Amerika Serikat.

Assistant Sales Manager Roemah Koffie Alman Alamsyah mengatakan keikutsertaan dalam TEI 2026 menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk kepada calon pembeli baru dan memperluas jangkauan pasar.
Melalui fasilitasi business matching, Roemah Koffie telah menjajaki peluang dengan calon pembeli dari Amerika Serikat, Taiwan, dan Malaysia.

Salah satu penjajakan dengan importir dan distributor dari Amerika Serikat bahkan membuka potensi permintaan sekitar tiga hingga empat kontainer, dengan estimasi nilai 400.000-500.000 dolar AS.

Meski demikian, peluang tersebut masih memerlukan tindak lanjut sebelum menjadi transaksi ekspor yang terealisasi.

Selain mencari pembeli baru, Roemah Koffie membawa produk yang mengangkat identitas kopi Indonesia. Perusahaan menggandeng petani lokal dari berbagai daerah, seperti Kerinci, Gayo, Temanggung, dan Garut. Cerita mengenai asal biji kopi, petani, dan proses pascapanen menjadi bagian dari upaya memperkenalkan produk kepada konsumen.

Roemah Koffie juga mulai memperkenalkan produk kopi siap minum atau ready-to-drink yang diharapkan dapat membuka peluang ekspor pada segmen baru.

Assistant Sales Manager Roemah Koffie Martin Ariestian mengatakan perluasan pasar tetap membutuhkan kesiapan dalam memenuhi ketentuan negara tujuan, termasuk dokumen dan persyaratan khusus untuk produk yang diperdagangkan.

Karena itu, perusahaan berupaya memanfaatkan jejaring dan fasilitasi perdagangan untuk menemukan peluang yang sesuai dengan kapasitas usahanya.

"Kita open banget untuk semua negara. Cuma emang di tahun ini, kita rasa untuk negara seperti Rusia, Uzbekistan, dan US itu lagi seksi banget negaranya dan demand-nya juga kita tahu di sana lagi banyak banget. Semoga dengan terpilihnya produk kita di Pilihan Busan juga bisa membantu," kata Martin.

Ubah peluang jadi transaksi nyata

​​​​​​​

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan TEI merupakan salah satu program Kementerian Perdagangan untuk mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan calon pembeli mancanegara guna memperluas peluang ekspor.

Upaya tersebut sejalan dengan program prioritas Kemendag, Dari Lokal untuk Global, yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing produk lokal dan mendorong lebih banyak pelaku usaha memasuki pasar internasional.

Kemendag juga memfasilitasi penjajakan bisnis melalui jaringan 46 kantor perwakilan perdagangan Indonesia di 33 negara. Dukungan tersebut diharapkan membantu pelaku usaha memperoleh informasi pasar, menjangkau calon pembeli, dan menindaklanjuti peluang perdagangan.

Pengalaman Craftote dan Roemah Koffie menunjukkan bahwa kebutuhan pelaku usaha dapat berbeda. Bagi usaha yang baru merintis ekspor, akses pasar perlu disertai pembinaan agar mampu memenuhi kebutuhan pembeli. Sementara bagi eksportir yang telah berkembang, fasilitasi business matching menjadi kesempatan untuk memperluas jaringan dan mencari pasar baru.

Pada akhirnya, keberhasilan TEI tidak hanya ditentukan oleh banyaknya pertemuan bisnis atau nilai potensi transaksi selama pameran. Yang lebih penting adalah bagaimana peluang tersebut ditindaklanjuti menjadi pesanan, pengiriman, dan hubungan dagang berkelanjutan.

Dari perajin yang baru belajar menembus pasar internasional hingga perusahaan kopi yang ingin memperluas jangkauan, TEI menjadi salah satu ruang bagi produk Indonesia untuk menemukan pembelinya di dunia.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa bidang ekonomi terjadi pada Jumat (16/10), mulai dari Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Wamenko) Ekonomi minta investor tidak panik menyikapi pengumuman MSCI hingga Pemerintah pantau 10.070 KDKMP pastikan kesiapan operasional.

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca:

Wamenko Ekonomi minta investor tidak panik menyikapi pengumuman MSCI

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Hari Wibowo meminta para investor agar tidak panik menyikapi pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait soal penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia.

Baca selengkapnya di sini

Mendag dorong penciptaan pasar fesyen modest baru

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkomitmen untuk terus mendorong perkembangan industri fesyen modest nasional di pasar dalam dan luar negeri.

Baca selengkapnya di sini

OJK setujui penggabungan 117 BPR-BPRS menjadi 33 BPR-BPRS

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyetujui penggabungan 117 bank perekonomian rakyat (BPR) dan BPR syariah (BPRS) menjadi 33 BPR/BPRS selama tahun berjalan hingga September 2026, sementara lebih dari 200 lainnya masih dalam proses perizinan.

Baca selengkapnya di sini

Ini alasan mengapa BBM langka di beberapa daerah

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah di Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah antrean panjang kendaraan terjadi di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), khususnya di Bali. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan BBM, bahkan memunculkan kekhawatiran mengenai ketersediaan bahan bakar untuk kebutuhan sehari-hari.

Baca selengkapnya di sini

Pemerintah pantau 10.070 KDKMP pastikan kesiapan operasional

Pemerintah memantau kesiapan operasional 10.070 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk mengidentifikasi kendala dan memastikan koperasi tersebut dapat menjalankan kegiatan usahanya.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, di Jakarta, Sabtu, 09.15 WIB mengalami kenaikan Rp7.000 menjadi Rp2.572.000 dari semula Rp2.565.000, dengan harga beli kembali (buyback) turut naik ke Rp2.387.000 per gram.

Namun harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

- Harga emas 0,5 gram: Rp1.336.000.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp2.572.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp5.084.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp7.601.000.

‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp12.635.000.

‎- ⁠Harga emas 10 gram: Rp25.215.000.

‎- Harga emas 25 gram: Rp62.912.000.

‎- ⁠Harga emas 50 gram: Rp125.745.000.

‎- ⁠Harga emas 100 gram: Rp251.412.000.

‎- ⁠Harga emas 250 gram: Rp628.265.000.

‎- ⁠Harga emas 500 gram: Rp1.256.320.000.

‎- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp2.512.600.000.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terus memperluas peluang konektivitas maritim antarnegara melalui penjajakan pembukaan lintasan penyeberangan internasional Dumai–Malaka yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia.

Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara ASDP dan Parameswara Ferry Terminal di Kantor Pusat ASDP sebagai landasan awal untuk mengkaji potensi pasar, kesiapan operasional, dan kelayakan pengembangan rute tersebut.

"Penjajakan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam memperluas peluang konektivitas penyeberangan internasional melalui pendekatan yang terencana dan berbasis kajian," kata Direktur Operasi dan Transformasi ASDP Rio Lasse dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Malaysia H.E. Raden Dato’ Mohammad Iman Hascarya Kusumo, Atase Perhubungan RI Kuala Lumpur Sindu Rahayu, Koordinator Fungsi Ekonomi Fifi Afianita Firdaus, Atase Perdagangan RI Kuala Lumpur Aziza Rahmaniar Salam, Pengarah Eksekutif Parameswara Ferry Terminal (M) Sdn. Bhd., Datuk Shahrull Allam Shah bin Abdul Halim, Pengarah Operasi Parameswara Ferry Terminal (M) Sdn. Bhd.,MD Yusshalman Bin MD Yusof, Direktur Operasi dan Transformasi ASDP Rio Lasse, Direktur Teknik ASDP Nana Sutisna, beserta jajaran manajemen ASDP lainnya.

Rio Lasse mengatakan Penandatanganan MoU ini menjadi langkah awal bagi ASDP dan Parameswara Ferry Terminal untuk mengevaluasi potensi lintasan Dumai–Malaka secara menyeluruh.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap peluang pengembangan konektivitas didukung oleh kajian yang objektif, mulai dari potensi pasar, kesiapan operasional, hingga kelayakan bisnis dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku di kedua negara,” ujar Rio.

Kerja sama ini menjadi landasan bagi kedua pihak untuk melakukan kajian bisnis secara komprehensif, mencakup potensi permintaan pasar, proyeksi lalu lintas penumpang, aspek teknis dan operasional, kesiapan infrastruktur pelabuhan, hingga aspek regulasi dan perizinan lintas negara. Kajian tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi yang terukur sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan kelayakan pengembangan rute Dumai–Malaka.

Melalui MoU tersebut, kedua pihak akan melakukan pertukaran data dan informasi, studi pasar dan proyeksi permintaan, kajian teknis-operasional layanan penyeberangan, serta evaluasi kesiapan infrastruktur pelabuhan di Dumai dan Malaka.

Kajian juga mencakup aspek hukum, regulasi dan perizinan lintas negara, penyusunan alternatif skema kerja sama dan model bisnis, serta analisis kelayakan finansial, termasuk kebutuhan investasi, biaya operasional, proyeksi pendapatan, dan indikator kelayakan usaha.

“Kolaborasi ini membuka ruang bagi kedua pihak untuk menyatukan pengalaman dan kapabilitas dalam mengidentifikasi peluang sekaligus tantangan pengembangan rute,” tambah Rio.

Ia berharap kajian yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai kelayakan lintasan, sehingga keputusan untuk melangkah ke tahap selanjutnya dapat didasarkan pada kesiapan dan manfaat yang jelas bagi para pihak maupun masyarakat.

Penjajakan ini juga akan melibatkan koordinasi dengan otoritas terkait di Indonesia dan Malaysia guna mengidentifikasi persyaratan serta tahapan yang diperlukan dalam pengembangan layanan penyeberangan internasional. Sinergi antarpemangku kepentingan menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa setiap rencana pengembangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ASDP menegaskan bahwa MoU ini merupakan kerangka awal untuk pelaksanaan kajian bisnis dan belum menjadi komitmen untuk merealisasikan pembukaan rute maupun melakukan investasi. Hasil kajian nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi kedua pihak dalam mempertimbangkan langkah pengembangan selanjutnya.

Melalui penjajakan rute Dumai–Malaka, ASDP terus membuka peluang pengembangan konektivitas penyeberangan yang berorientasi pada kelayakan bisnis, peningkatan aksesibilitas, serta penguatan hubungan ekonomi antarnegara.

"Langkah ini sejalan dengan peran ASDP dalam mengembangkan layanan penyeberangan dan pelabuhan terintegrasi guna mendukung mobilitas masyarakat serta konektivitas kawasan secara berkelanjutan," katanya.

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026, yang mengusung tema “Inclusively Creative: Collective Continuity”, bakal digelar pada 21–23 Oktober 2026 di Jakarta. Forum ini mempertemukan para pemimpin ekonomi kreatif dunia, pembuat kebijakan, pelaku usaha, kreator, komunitas, akademisi, hingga investor.

Sejak diinisiasi Indonesia pada tahun 2018, WCCE merupakan konferensi ekonomi kreatif internasional dan multilateral terbesar di dunia.

Salah satu hasil utama yang diharapkan dari WCCE 2026 adalah Jakarta Vision, -- lengkapnya Jakarta Vision on Creative Economy -- dokumen yang disiapkan sebagai landasan bagi masukan terhadap resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2027.

Melalui Jakarta Vision, pemerintah Indonesia ingin ekonomi kreatif memperoleh tempat lebih kuat dalam agenda pembangunan global setelah berakhirnya periode Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030.

Keinginan Indonesia tersebut memiliki pijakan diplomatik. Pada 19 Desember 2023, Majelis Umum PBB tanpa pemungutan suara telah mengadopsi Resolusi 78/133 tentang promosi ekonomi kreatif untuk pembangunan berkelanjutan.

Artinya, ekonomi kreatif bukan isu yang baru diperkenalkan Indonesia melalui WCCE 2026. Pasalnya, sudah ada landasan multilateralnya, yang dapat dikembangkan lebih jauh.

Tinggal sekarang adalah bagaimana Indonesia ikut menentukan arah pembahasan, memperluas dukungan lintas kawasan, dan mendorong agar pengakuan terhadap ekonomi kreatif diterjemahkan menjadi kebijakan yang lebih berarti.

Kesempatan negara berkembang

Ekonomi kreatif -- yang mencakup, antara lain industri film, musik, desain, gim, penerbitan, animasi, dan berbagai layanan kreatif -- membuka kesempatan bagi negara-negara berkembang untuk memperoleh pendapatan dari pengetahuan, keterampilan, dan kekayaan budaya.

UN Trade and Development (UNCTAD), dalam Creative Economy Outlook 2024, mencatat bahwa ekspor jasa kreatif dunia mencapai sekitar 1,4 triliun dolar AS pada tahun 2022, sedangkan ekspor barang kreatif mencapai 713 miliar dolar AS.

Angka tersebut menunjukkan bahwa kreativitas telah menjadi bagian penting dari perdagangan internasional, dan bukan sekadar pelengkap sektor ekonomi lainnya.

Namun, angka global tersebut juga menyimpan persoalan yang patut diperhatikan. Menurut laporan yang sama, negara berkembang terutama mengekspor barang kreatif, sementara negara maju masih mendominasi ekspor jasa kreatif.

Pangsa negara berkembang dalam ekspor jasa kreatif memang meningkat dari 10 persen pada tahun 2010 menjadi 20 persen pada tahun 2022, tetapi kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan menghasilkan karya tidak selalu sejalan dengan kemampuan menguasai layanan bernilai tambah tinggi.

Walhasil, persoalan ekonomi kreatif pun bertemu dengan persoalan ekonomi-politik global, yakni siapa yang menciptakan nilai, siapa yang mengendalikan distribusi, dan siapa yang memperoleh bagian terbesar dari keuntungan.

Seorang perajin dapat menghasilkan produk yang khas, musisi menciptakan lagu yang diminati, atau pengembang lokal membuat gim yang memiliki pasar internasional. Akan tetapi, keberhasilan karya-karya tersebut belum tentu membuat penciptanya menguasai merek, hak kekayaan intelektual, pembiayaan, teknologi, atau jaringan pemasaran.

Dalam ekonomi digital sekarang ini, distribusi dan akses terhadap konsumen semakin banyak bergantung pada platform yang memiliki infrastruktur serta data.

Karenanya, UNCTAD menyoroti persoalan konsentrasi pasar dalam industri kreatif, termasuk dominasi perusahaan besar dalam layanan streaming musik.

Secara demikian, membuka akses ke pasar global merupakan langkah penting, tetapi belum cukup untuk menjamin pembagian manfaat yang lebih adil. Tentu saja, persoalan ini dapat menjadi salah satu substansi penting Jakarta Vision.

Jika dokumen Jakarta Vision hanya mendorong kolaborasi, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan investasi, manfaatnya tentu tetap ada.

Meskipun demikian, agenda yang lebih berani perlu pula menyentuh persoalan perlindungan hak cipta, kemampuan usaha kecil mengakses pembiayaan, persaingan dalam pasar digital, serta posisi kreator ketika berhadapan dengan perusahaan yang menguasai teknologi dan distribusi.

Persoalan negara berkembang

Bagi banyak negara berkembang, persoalan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana mengubah kreativitas menjadi pendapatan yang berkelanjutan tanpa kehilangan kendali atas nilai ekonomi yang mereka hasilkan.

Sudah barang tentu, Indonesia tidak dapat menyelesaikan persoalan tersebut hanya melalui satu konferensi atau sebuah dokumen. Proses pembentukan resolusi PBB perlu melibatkan negara-negara anggota dengan kepentingan yang beragam.

Jakarta Vision, sebagaimana diharapkan pemerintah Indonesia, dapat menjadi bahan untuk mendorong pembahasan berikutnya, tetapi tidak dengan sendirinya menjamin lahirnya resolusi baru atau penerimaan terhadap setiap gagasan yang dibawanya.

Justru karena itulah ikhtiar diplomasi perlu bekerja melampaui ruang konferensi, yakni dengan mengidentifikasi kepentingan yang beririsan, membangun dukungan sebelum keputusan diambil, dan menjaga komunikasi dengan negara-negara yang belum tentu memiliki pandangan sama.

Pengalaman Indonesia di G20 memberi pelajaran yang relevan. Presidensi Indonesia di G20 pada 2022 berlangsung ketika perang Rusia-Ukraina memperuncing ketegangan geopolitik dan menguji kemampuan forum tersebut mempertahankan kerja sama.

Ketika itu, Indonesia tetap berupaya menjaga ruang dialog di tengah perbedaan kepentingan. Pelajaran yang dapat ditarik bukan bahwa Indonesia selalu berhasil menjadi penengah, melainkan bahwa kredibilitas negara menengah seperti Indonesia tumbuh dari kemampuannya mempertahankan saluran komunikasi dan mencari kesepakatan yang dapat diterima bersama.

Dalam isu ekonomi kreatif, kemampuan serupa diperlukan agar agenda yang dibawa Indonesia tidak dipersepsikan sebagai kepentingan nasional yang diberi label global.

Kredibilitas diplomasi tidak hanya dibentuk oleh pidato di forum internasional semata, tetapi juga oleh kesesuaian antara gagasan yang ditawarkan dan kebijakan yang dijalankan.

Kebijakan domestik yang kuat dapat memberi Indonesia contoh konkret ketika mengajak negara lain membangun ekonomi kreatif yang inklusif.

Sebaliknya, kerja sama internasional dapat membuka peluang pertukaran teknologi, peningkatan keterampilan, perluasan pasar, dan pengembangan jaringan investasi bagi pelaku lokal.

Namun, manfaat tersebut tentu saja tidak datang secara otomatis. Pemerintah perlu memastikan bahwa kerja sama tidak berhenti pada penandatanganan kesepakatan atau pertemuan antarpemangku kepentingan, tetapi juga menghasilkan akses dan kemampuan baru yang dapat digunakan oleh kreator dan perusahaan Indonesia.

Koalisi lintas kawasan

Keberhasilan Jakarta Vision tidak cukup dinilai dari apakah dokumennya diumumkan di Jakarta atau dirujuk dalam pembahasan khusus di PBB.

Ukuran yang lebih substantif adalah apakah Indonesia mampu membangun koalisi lintas kawasan, memperjuangkan kepentingan yang benar-benar dirasakan negara-negara berkembang, dan mengawal gagasan-gagasan yang diapungkan sampai menghasilkan tindak lanjut.

Indonesia tidak harus menjadi kekuatan terbesar untuk memainkan peran penting dalam pembentukan agenda global. Ekonomi kreatif telah menyediakan ruang yang layak diperjuangkan karena menyangkut pekerjaan, teknologi, perdagangan, budaya, dan kesempatan pembangunan.

Untuk itu, Indonesia perlu membantu menghubungkan kepentingan yang berbeda, sekaligus memastikan bahwa pihak yang selama ini memiliki daya tawar lebih lemah tidak tertinggal.

Jakarta Vision akan memperoleh bobot strategis apabila mampu berjalan seiring dengan upaya memperkuat kreator di rumah sendiri. Dari situlah Indonesia dapat membuktikan bahwa perannya di Global South bukan sekadar klaim kepemimpinan, melainkan kemampuan menghasilkan manfaat untuk bersama.

*) Djoko Subinarto, kolumnis, alumnus Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mendorong penguatan industri mebel dan kerajinan nasional, khususnya berbasis rotan, untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, serta memperkuat daya saing melalui perlindungan dan dukungan yang lebih kuat.

Sarmuji dalam pernyataan dikonfirmasi dari Jakarta, Sabtu, menegaskan Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam industri rotan karena menguasai sekitar 85 persen potensi bahan baku rotan dunia.

"Keunggulan tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperkuat industri pengolahan nasional sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga produsen produk furnitur dan kerajinan bernilai tambah tinggi," kata Sarmuji saat mengunjungi Furniture & Home Décor Pavilion Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) di Trade Expo Indonesia (TEI) 2026, Tangerang, Rabu (14/10).

Sementara Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur menyampaikan, kekuatan bahan baku rotan harus diterjemahkan menjadi keunggulan industri nasional melalui kebijakan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

“Indonesia tidak boleh hanya bangga sebagai negara yang memiliki sumber daya rotan terbesar di dunia. Keunggulan tersebut harus diwujudkan menjadi kekuatan manufaktur, desain, merek, dan penguasaan pasar global. Karena itu, industri rotan perlu dijaga dan dikembangkan secara khusus agar nilai tambah serta lapangan kerjanya tetap berada di Indonesia,” kata dia.

Menurut Sobur, industri mebel dan kerajinan memiliki peran strategis karena berbasis sumber daya lokal, melibatkan banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta perajin, dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar di berbagai sentra produksi.

Selain itu, industri tersebut memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor lain, mulai dari kehutanan, logistik, desain, perdagangan, hingga pariwisata.

Oleh karena itu, penguatan industri mebel dan kerajinan dinilai dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

HIMKI berharap perhatian pemerintah terhadap industri mebel dan kerajinan dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret dan peta jalan pengembangan industri rotan nasional.

Menurut dia, dukungan yang konsisten diperlukan agar Indonesia mampu memperkuat posisinya sebagai pusat industri mebel dan kerajinan rotan dunia.

Adapun Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan Indonesia menjadi hub produksi manufaktur furnitur global melalui penguatan hilirisasi kayu berkelanjutan serta peningkatan daya saing industri nasional.

Sektor furnitur dan kerajinan juga dinilai memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja serta keterhubungan dengan pasar global yang nilainya mencapai lebih dari 736,21 miliar dolar AS.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Ekonomi Indonesia jauh lebih besar daripada angka yang bergerak di layar bursa. Ada jutaan pelaku UMKM, pekerja, industri, dan pengusaha yang setiap hari terus menggerakkan perekonomian. Inilah kekuatan yang harus kita jaga

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Ade Jona Prasetyo mengajak masyarakat, investor, dan pelaku usaha untuk tetap optimistis menyikapi anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Jumat (16/10).

"IHSG boleh anjlok hari ini, tetapi bukan berarti ekonomi Indonesia tamat," kata Ade Jona dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Menurut Ade Jona, tekanan yang terjadi di pasar saham tidak boleh langsung dimaknai sebagai berakhirnya prospek perekonomian Indonesia.

Ade menegaskan bahwa Indonesia memiliki fondasi ekonomi, potensi pasar, dan kekuatan sektor riil yang harus terus dijaga serta dikembangkan.

"Kita tidak boleh kehilangan optimisme hanya karena gejolak pasar dalam satu hari. Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar, pengusaha yang tangguh, dan peluang investasi yang masih sangat luas. Yang dibutuhkan sekarang adalah ketenangan, kepercayaan, dan kerja bersama," ujar Ade Jona.

Ade Jona menilai dinamika pasar modal merupakan bagian dari mekanisme perekonomian yang dipengaruhi berbagai faktor, termasuk perkembangan ekonomi global, sentimen investor, dan kondisi pasar keuangan.

Karena itu, ia mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak dalam kepanikan berlebihan yang justru dapat memperburuk sentimen dan mengganggu kepercayaan terhadap perekonomian nasional.

BPP HIPMI, lanjut Ade Jona, mendukung langkah pemerintah bersama otoritas keuangan dalam menjaga stabilitas pasar, memperkuat kepercayaan investor, dan memastikan aktivitas perekonomian tetap berjalan.

"Kami percaya pemerintah memiliki komitmen kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dalam situasi seperti ini, yang diperlukan bukan saling menyalahkan atau membangun ketakutan, melainkan memperkuat koordinasi, menghadirkan kebijakan yang tepat, dan memberikan kepastian kepada dunia usaha. HIPMI mendukung langkah-langkah pemerintah untuk menjaga kepercayaan pasar," kata dia.

Ade Jona juga menekankan bahwa kondisi perekonomian Indonesia tidak dapat diukur hanya dari naik turunnya indeks saham. Aktivitas industri, perdagangan, konsumsi masyarakat, investasi produktif, hingga perkembangan UMKM merupakan bagian penting dari kekuatan ekonomi nasional.

Menurut dia, selama sektor riil terus diperkuat, investasi didorong, dan kesempatan kerja diperluas, Indonesia tetap memiliki ruang besar untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

"Ekonomi Indonesia jauh lebih besar daripada angka yang bergerak di layar bursa. Ada jutaan pelaku UMKM, pekerja, industri, dan pengusaha yang setiap hari terus menggerakkan perekonomian. Inilah kekuatan yang harus kita jaga. Jangan sampai kepanikan sesaat membuat kita melupakan potensi besar bangsa sendiri," kata Ade Jona.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

Hari Pangan Sedunia mengingatkan kita bahwa pangan bukan hanya hasil kerja petani, melainkan hasil kerja seluruh bangsa.

Jakarta (ANTARA) - Ketika perang berkecamuk ribuan kilometer dari Indonesia, para petani di pedesaan mungkin tak mendengar suara ledakannya. Namun, mereka tetap merasakan dampaknya lewat lonjakan harga pupuk, biaya energi, hingga pembengkakan ongkos kirim hasil panen.

Demikian pula ketika kekeringan melanda negara penghasil pangan atau jalur perdagangan internasional terganggu, dampaknya dapat menjalar hingga ke harga makanan di meja keluarga.

Inilah wajah baru persoalan pangan dunia. Pangan tidak lagi dapat dipandang sebatas urusan sawah, ladang, atau pasar. Pangan telah menjadi bagian dari dinamika geopolitik, keamanan ekonomi, perubahan iklim, dan stabilitas suatu bangsa.

Pada Hari Pangan Sedunia, 16 Oktober 2026, kita patut merenungkan kenyataan tersebut sekaligus menilai seberapa tangguh sistem pangan Indonesia menghadapi masa depan yang semakin tidak menentu.

Kemandirian pangan bukan sekadar kemampuan menghasilkan beras yang mencukupi, melainkan kemampuan bangsa melindungi penghidupan rakyatnya ketika dunia menghadapi krisis.

Dunia belum terbebas dari kelaparan

Laporan The State of Food Security and Nutrition in the World 2026 mencatat sekitar 645 juta manusia mengalami kelaparan pada 2025. Jumlah tersebut memang menurun dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi sekitar 2,1 miliar orang masih mengalami kerawanan pangan sedang atau berat.

Di balik angka tersebut terdapat kenyataan yang lebih memprihatinkan.

Laporan FAO dan Program Pangan Dunia (WFP) pada Juni 2026 menempatkan Sudan, Sudan Selatan, Yaman, dan Palestina sebagai wilayah dengan krisis kelaparan yang sangat mengkhawatirkan.

Konflik militer menghancurkan lahan pertanian, mengganggu perdagangan, memutus distribusi, dan memaksa masyarakat meninggalkan sumber penghidupannya. Dalam situasi seperti ini, makanan dapat tersedia di suatu tempat, tetapi tidak mampu dijangkau oleh mereka yang paling membutuhkannya.

Sementara itu, perubahan iklim menghadirkan ancaman berbeda yang tidak kalah serius.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) telah mengingatkan meningkatnya risiko terhadap pertanian dan perikanan Asia akibat perubahan suhu, pola hujan, kekeringan, dan kejadian cuaca ekstrem.

Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, risiko tersebut diperbesar oleh kerentanan infrastruktur dan distribusi antarpulau terhadap bencana.

Krisis pangan dunia mengajarkan bahwa ketergantungan berlebihan pada stabilitas pasar global dapat menjadi kelemahan strategis ketika perang, bencana, dan persaingan dagang terjadi secara bersamaan.

Kemajuan Indonesia yang harus dipertahankan

Di tengah ketidakpastian tersebut, Indonesia memiliki capaian penting yang layak diapresiasi.

Badan Pusat Statistik mencatat produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan 2024. Produksi padi mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling.

Peningkatan tersebut menunjukkan kemajuan dalam kemampuan produksi pangan nasional dan memberikan fondasi penting bagi upaya swasembada beras.

Namun, kita perlu membedakan pencapaian produksi dengan kemandirian pangan yang sesungguhnya.

Swasembada suatu komoditas dapat dicapai ketika produksi domestik mampu memenuhi kebutuhan pada periode tertentu. Kemandirian pangan menuntut kemampuan yang lebih luas: menjaga keberlanjutan produksi, mengendalikan risiko ketergantungan input, menyediakan cadangan, menjamin keterjangkauan, dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Bangsa yang mampu menghasilkan beras melimpah belum tentu sepenuhnya mandiri apabila masih rentan terhadap gangguan pupuk, energi, benih, air, atau distribusi.

Demikian pula keberhasilan produksi belum sepenuhnya bermakna apabila petani tidak memperoleh keuntungan layak dan masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan membeli makanan bergizi.

Karena itu, capaian produksi harus menjadi pijakan untuk memperkuat keseluruhan sistem pangan, bukan menjadi alasan menghentikan pembenahan.

Modernisasi yang Berpihak kepada Petani

Modernisasi merupakan kebutuhan mendesak yang tidak boleh hanya dimaknai sebagai bertambahnya mesin pertanian.

Traktor, alat panen, sensor, teknologi digital, dan kecerdasan buatan hanya bermakna apabila mampu meningkatkan produktivitas, menekan kehilangan hasil, menghemat sumber daya, serta memperbaiki pendapatan bersih petani.

Teknologi harus sesuai dengan karakter lahan, kemampuan operator, kebutuhan pasar, dan kelayakan ekonomi usaha.

Di sinilah pemerintah, perguruan tinggi, industri, lembaga pembiayaan, koperasi, dan petani perlu bekerja dalam satu ekosistem yang saling mendukung.

Pendekatan Cross-Sector Supporting Systems dapat menghubungkan teknologi produksi dengan penguatan irigasi, layanan mekanisasi, pembiayaan, penyimpanan, pengolahan hasil, dan pemasaran.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga berpotensi membantu agregasi produksi dan pelayanan usaha, sepanjang memperkuat kegiatan ekonomi petani yang telah berjalan, bukan menggantikannya.

Modernisasi harus menjadikan petani sebagai pelaku utama transformasi, bukan sekadar penerima bantuan.

Dari ketahanan pangan menuju keamanan kawasan

Kemandirian pangan Indonesia memiliki arti lebih luas bagi Asia Tenggara.

ASEAN merupakan kawasan yang saling terhubung melalui perdagangan beras, bahan pangan, pupuk, energi, dan jaringan logistik. Gangguan produksi pada satu negara dapat memengaruhi harga dan penghidupan masyarakat di negara lainnya.

Jika Indonesia mampu menjaga produksi dan cadangan strategisnya, tekanan terhadap pasar regional ketika krisis berpotensi berkurang.

Sebaliknya, gangguan pangan yang berkepanjangan dapat memperburuk kemiskinan, meningkatkan ketidakpastian ekonomi, dan memperbesar kerentanan sosial kawasan.

ASEAN bersama China, Jepang, dan Korea Selatan telah mengembangkan mekanisme ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve untuk mendukung penyediaan beras dalam keadaan darurat.

Indonesia perlu memperkuat perannya melalui kerja sama cadangan pangan, informasi iklim, teknologi pertanian, dan perdagangan yang dapat diprediksi.

Kemandirian nasional tidak berarti menutup diri. Justru negara yang mempunyai sistem pangan tangguh memiliki kapasitas lebih besar untuk membantu tetangganya ketika krisis terjadi.

Stabilitas pangan Indonesia dengan demikian dapat berkontribusi terhadap keberlanjutan penghidupan masyarakat ASEAN, solidaritas regional, dan keamanan kawasan.

Pangan sebagai fondasi keutuhan bangsa

Arah pembangunan pangan Indonesia selanjutnya harus bertumpu pada tiga prioritas.

Pertama, mempertahankan keberhasilan produksi melalui perlindungan lahan produktif, penguatan irigasi, peningkatan produktivitas, dan teknologi adaptasi iklim.

Kedua, memperkuat ketahanan sistem melalui diversifikasi pangan, pengurangan kehilangan hasil, cadangan yang tersebar, serta infrastruktur logistik yang tetap berfungsi saat bencana.

Ketiga, memastikan keberhasilan pangan diterjemahkan menjadi kesejahteraan petani, keterjangkauan harga, pemenuhan gizi, dan pertumbuhan usaha masyarakat.

Ketiganya harus berjalan bersama.

Kita tidak boleh mengukur keberhasilan semata dari besarnya hasil panen. Ukuran yang lebih mendasar adalah kemampuan setiap keluarga memperoleh makanan aman dan bergizi, serta kemampuan petani membangun kehidupan yang sejahtera dari pekerjaannya.

Bagi Indonesia, negara kepulauan dengan wilayah perbatasan dan kawasan rawan bencana, pemerataan akses pangan juga merupakan bagian dari ketahanan nasional.

Kesulitan pangan tidak otomatis menimbulkan konflik. Namun, jika berlangsung bersama kemiskinan, ketimpangan, dan gangguan pelayanan publik, kerawanan tersebut dapat memperbesar tekanan terhadap stabilitas masyarakat.

Karena itu, membangun kemandirian pangan berarti memperkuat kepercayaan rakyat, ketahanan ekonomi, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hari Pangan Sedunia mengingatkan kita bahwa ketahanan pangan bukanlah sekadar hasil kerja petani, melainkan buah perjuangan seluruh bangsa.

Swasembada boleh jadi capaian berharga, tetapi kemandirian sejati adalah ikhtiar panjang yang tak boleh usai. Dan di atas segalanya, kesejahteraan rakyat harus menjadi muara akhir.

​Indonesia yang kuat bukan hanya bangsa yang sanggup memberi makan rakyatnya hari ini, melainkan yang mampu menjamin generasi mendatang tetap memiliki pangan, penghidupan, dan masa depan yang aman di tengah dunia yang terus berubah.

*) Muhammad Makky adalah Direktur Kerja Sama dan Hilirisasi Riset Universitas Andalas, akademisi bidang teknologi pertanian dan pengembangan hilirisasi komoditas.

Copyright © ANTARA 2026

Keberadaan industri pupuk juga mampu memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah, mulai dari penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha lokal, hingga peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Satya Hangga Yudha Widya Putra mengatakan keberlanjutan industri pupuk nasional memiliki peran strategis dalam mendukung swasembada pangan dan memperkuat kemandirian nasional.

"Keberadaan industri pupuk juga mampu memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah, mulai dari penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha lokal, hingga peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat," katanya saat kunjungan ke fasilitas produksi PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), bagian dari Pupuk Indonesia Holding, di Lhokseumawe, Aceh, Jumat (16/10).

Dalam keterangannya, yang diterima di Jakarta, Sabtu, Hangga, panggilan akrabnya, mengatakan kunjungannya ini bertujuan meninjau fasilitas produksi sekaligus membahas kepastian pasokan gas bumi dan liquefied natural gas (LNG) untuk mendukung operasional dan pengembangan perusahaan.

Hangga juga menambahkan keberlanjutan dan pengembangan PIM diharapkan tidak hanya memperkuat pasokan pupuk nasional, tetapi juga meningkatkan nilai tambah pemanfaatan gas bumi dalam negeri, mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh, serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Sinergi pemerintah dan pelaku industri menjadi kunci untuk memastikan ketersediaan energi yang andal bagi industri strategis nasional.

Pasokan PIM saat ini bersumber dari Blok A yang dioperasikan Medco dan LNG dari BP Tangguh melalui fasilitas PT Perta Arun Gas (PAG).

Dalam kunjungan tersebut, juga dibahas soal potensi tambahan pasokan dari Gebang, Bontang, Donggi-Senoro LNG (DSLNG), serta pengembangan lapangan gas jangka panjang, termasuk Andaman dan Masela.

"Kepastian pasokan, volume, dan harga gas yang kompetitif menjadi faktor penting bagi keberlanjutan produksi PIM," kata Hangga.

Karena itu, koordinasi antara Kementerian ESDM, SKK Migas, pemasok gas, dan PIM diperlukan untuk mengidentifikasi solusi pemenuhan kebutuhan gas serta mendukung implementasi kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Direktur Operasi dan Produksi Pupuk Iskandar Muda Guntur Prasetyo menyampaikan PIM terus mendorong pengembangan kapasitas dan peningkatan kinerja produksi, termasuk lini produk NPK serta pengembangan fasilitas amonia dan urea melalui proyek PIM-3.

Pengembangan tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan PIM dalam memenuhi kebutuhan pupuk nasional dan meningkatkan daya saing industri.

Selain itu, PIM turut memaparkan rencana pengembangan blue ammonia dan hybrid green ammonia sebagai bagian dari diversifikasi produk dan upaya menuju industri rendah emisi.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

Kami memastikan kesiapan pasokan berjalan seiring dengan dukungan operasional yang diperlukan

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus mengintensifkan langkah pemulihan layanan BBM di Bali melalui penguatan pasokan, kesiapan armada dan personel operasional, serta penerapan pengaturan pengisian BBM.

"Kami memastikan kesiapan pasokan berjalan seiring dengan dukungan operasional yang diperlukan. Pemantauan terus dilakukan agar langkah penanganan dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan," kata Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Ahad mengatakan bahwa berbagai langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan BBM sekaligus mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

Menurut dia, Pertamina Patra Niaga menargetkan stok BBM di Terminal Manggis, Kabupaten Karangasem, dan Fuel Terminal Sanggaran, Kota Denpasar, mencapai 48 juta liter pada 17 Oktober 2026. Jumlah tersebut diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan selama 14–15 hari ke depan.

Untuk mendukung kelancaran penyaluran BBM di Bali, Pertamina Patra Niaga telah menyiagakan 108 mobil tangki yang didukung oleh 465 awak mobil tangki.

Kesiapan armada tersebut diperkuat dengan penambahan 16 mobil tangki untuk mengoptimalkan pengiriman BBM ke SPBU. Selain itu, Polda Bali turut melakukan pengawalan mobil tangki guna memastikan perjalanan armada menuju SPBU berjalan lancar.

Dari sisi pelayanan, sebanyak 66 SPBU disiapkan beroperasi selama 24 jam, terdiri atas 42 SPBU di Kota Denpasar dan 24 SPBU di Kabupaten Badung. Dukungan operasional turut diperkuat dengan penyiapan 100 personel TNI dari Kodam IX/Udayana sebagai operator SPBU di malam hari.

Sesuai arahan Pemerintah Provinsi Bali, pengisian BBM dibatasi maksimal 20 liter untuk kendaraan roda empat dan maksimal 3 liter untuk kendaraan roda dua hingga situasi kembali normal.

Pengaturan juga mencakup sistem ganjil-genap berdasarkan nomor polisi kendaraan selama tiga hari, mulai Sabtu (17/10) hingga Senin (19/10). Pada Sabtu (17/10), pengisian diperuntukkan bagi kendaraan dengan nomor polisi ganjil, sesuai Surat Gubernur Bali Nomor B.21.500.1/16673/V/DISNAKER.ESDM.

"Kami memahami bahwa kelancaran layanan BBM sangat dibutuhkan masyarakat. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, membeli BBM sesuai kebutuhan, dan mengikuti pengaturan pengisian yang telah ditetapkan. Dengan dukungan bersama, kami berharap pelayanan dapat kembali normal secara bertahap," kata dia menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

Kami juga mendapat dukungan 100 personel TNI Kodam IX/Udayana sebagai operator SPBU di malam hari serta pengawalan patwal Polda Bali untuk kelancaran distribusi mobil tangki ke SPBU

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga mendukung penuh arahan Gubernur Bali terkait penerapan ganjil genap pengisian BBM jenis Pertalite mulai Sabtu ini hingga Senin (19/10).

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan berdasarkan Surat Gubernur Bali No.B.21.500.1/16673/V/DISNAKER.ESDM, penerapan pengisian BBM selama ganjil genap ini berlaku untuk kendaraan roda empat dan roda dua di seluruh Provinsi Bali.

Menurut dia, Pertamina Patra Niaga bersama Pemerintah Provinsi Bali juga menyepakati pengaturan maksimal pengisian BBM kendaraan yaitu maksimal 20 liter bagi kendaraan roda empat dan 3 liter bagi kendaraan roda dua.

Ahad menjelaskan selain penerapan pengisian maksimal kendaraan roda dua dan roda empat, dalam surat Gubernur I Wayan Koster tersebut juga dijelaskan prioritas kendaraan pengisian BBM di SPBU untuk kendaraan ambulans dan pemadam kebakaran serta pengisian BBM di SPBU untuk kendaraan truk hanya dapat dilakukan pada malam hari.

Ia berharap penerapan ganjil genap dalam pengisian BBM ini dapat membuat antrean di SPBU Bali berangsur landai dengan tetap menyiagakan 66 SPBU beroperasi 24 jam yang terdiri atas 42 SPBU di Kota Denpasar dan 24 SPBU di Kabupaten Badung.

"Kami juga mendapat dukungan 100 personel TNI Kodam IX/Udayana sebagai operator SPBU di malam hari serta pengawalan patwal Polda Bali untuk kelancaran distribusi mobil tangki ke SPBU. Hal ini tentunya guna mempercepat pemulihan layanan BBM di Bali dari penguatan pasokan, penambahan jam operasional SPBU, serta peningkatan kesiapan armada dan personel," ujar Ahad.

Pertamina pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan.

Masyarakat dapat mengikuti informasi mengenai layanan SPBU di Bali melalui akun Instagram resmi @patraniaga.jatimbalinus dan @pertaminabali.

"Untuk menyampaikan kendala atau memperoleh informasi lebih lanjut seputar layanan energi Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135," kata Ahad menjelaskan.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026