Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mendorong pengembangan kain ulos melalui penguatan ekosistem industri tenun tradisional, mulai dari peningkatan kapasitas perajin, inovasi produk, hingga perluasan pasar, guna meningkatkan daya saing dan nilai ekonomi budaya Indonesia.

Sarmuji menyampaikan ulos tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai budaya dan sosial yang mencerminkan identitas masyarakat Batak sekaligus keberagaman bangsa Indonesia.

Saat menghadiri Pameran Tenun Ulos di Jakarta, Selasa, Sarmuji menyampaikan bahwa pengembangan ulos perlu berjalan beriringan dengan upaya pelestarian budaya agar produk tersebut tetap relevan dengan perkembangan zaman dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya para perajin.

Berdasarkan catatan Kemenperin, saat ini terdapat 43 sentra tenun ulos yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Utara, antara lain Tapanuli Utara, Toba, dan Simalungun. Keberadaan sentra tersebut menunjukkan bahwa ulos memiliki basis produksi yang dapat terus dikembangkan.

Ia menilai peluang pengembangan ulos juga didukung oleh pasar domestik yang semakin terbuka bagi produk lokal.

Menurutnya selain digunakan dalam berbagai tahapan kehidupan masyarakat Batak, ulos kini telah dikembangkan menjadi busana siap pakai, aksesori fesyen, produk dekorasi interior, hingga cenderamata.

Meski demikian, pengembangan industri ulos masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keberlanjutan keterampilan menenun, regenerasi perajin, minat generasi muda, peningkatan kualitas produk, inovasi desain, serta kemampuan pelaku usaha mengikuti kebutuhan pasar.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pihaknya berkomitmen memperkuat ekosistem industri tenun tradisional melalui fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan kewirausahaan industri kecil menengah (IKM), perlindungan produk khas daerah melalui indikasi geografis, serta peningkatan kapasitas dan produktivitas sentra industri.

Upaya tersebut juga mencakup restrukturisasi mesin dan peralatan, penjaminan ketersediaan bahan baku, pemanfaatan teknologi dalam proses produksi, serta perluasan akses pasar melalui promosi dan fasilitasi pameran di dalam maupun luar negeri.

Menurut Sarmuji, potensi industri tenun juga tercermin dari kinerja ekspornya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor tenun ikat Indonesia pada 2025 mencapai 28.000 dolar AS.

Sementara itu, pada semester I 2026, nilainya mencapai 34.000 dolar AS, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar 13.600 dolar AS.

Ia berharap pengembangan ulos dapat membuka peluang pasar yang lebih luas sekaligus meningkatkan kesejahteraan para perajin dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berkomitmen mendorong peningkatan kualitas produk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, supaya dapat berdaya saing dan mampu menembus pasar global.

Adapun, salah satu bentuk komitmen yaitu berupa Bimbingan Teknis Standardisasi Bidang Perdagangan bertema "Dari Minang Mendunia: Produk Berkualitas, Cita Rasa Berkelas Dunia" yang diselenggarakan di Kota Padang.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa standardisasi dan pengendalian mutu menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing UMK sekaligus memperluas akses produk Indonesia ke pasar internasional.

"Produk UMK daerah memiliki potensi besar untuk berkembang dan bersaing di pasar global. Keunikan dan identitas lokal merupakan kekuatan yang harus dipertahankan, tetapi pada saat yang sama harus diperkuat dengan kualitas yang konsisten, pemenuhan standar, keamanan produk, serta pemahaman terhadap persyaratan pasar tujuan,” ujar Moga.

Menurut Moga, kesiapan ekspor tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, namun juga kemasan, branding, pemasaran, serta kemampuan untuk memenuhi regulasi dan persyaratan teknis negara tujuan ekspor.

"Kita ingin makin banyak produk lokal yang mampu naik kelas dan menjangkau pasar yang lebih luas. Untuk itu, UMK perlu dipersiapkan agar tidak hanya mampu menghasilkan produk yang baik, tetapi juga mampu membuktikan kualitasnya, memenuhi persyaratan pasar, dan membangun kepercayaan konsumen. Inilah semangat 'Dari Lokal Untuk Global',” ujar Moga.

Dalam kesempatan sama, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Sukoco mengatakan bahwa keunikan produk daerah merupakan modal penting untuk bersaing di pasar global.

"Produk UMKM daerah memiliki keunikan dan kekuatan yang menjadi modal untuk bersaing di pasar global. Potensi tersebut perlu didukung dengan kualitas produk, kemasan, branding, serta pemahaman terhadap persyaratan pasar tujuan,” ujar Sukoco.

Antusiasme peserta terlihat melalui keterlibatan aktif dalam diskusi dan sesi konsultasi, dengan salah satu peserta yaitu Pelaku UMK dari Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sulastri yang menilai bahwa Sumatera Barat memiliki beragam produk pangan yang berpotensi dapat dikembangkan ke pasar yang lebih luas.

“Selama ini, rendang memang sudah sangat dikenal dan identik dengan Sumatera Barat. Namun, masih banyak produk lainnya, seperti kalio dan berbagai makanan khas daerah yang juga memiliki potensi untuk dikembangkan dan diperkenalkan hingga ke pasar ekspor,” ujar Sulastri.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Setda Kota Padang, Syahrial Kamat menyampaikan bahwa standardisasi dan mutu merupakan instrumen penting dalam membangun kepercayaan konsumen sekaligus memperkuat daya saing produk daerah.

“Pemenuhan standar mutu bukanlah sebuah beban, melainkan instrumen utama untuk membangun kepercayaan konsumen, memperkuat citra produk, dan membuka pintu seluas-luasnya menuju pasar internasional,” ungkap Syahrial.

Syahrial menilai, kekayaan produk pangan Kota Padang yang sejalan dengan visi sebagai Gastronomy City merupakan modal penting untuk dikembangkan ke pasar global.

Namun demikian, menurutnya, cita rasa dan keunikan lokal perlu diperkuat dengan konsistensi mutu, keamanan pangan, pemenuhan regulasi teknis, serta kemasan dan penjenamaan (branding).

“Kita ingin menawarkan the taste of experience, pengalaman cita rasa kuliner Minang yang autentik kepada masyarakat dunia. Namun, di era kompetitif ini, memproduksi makanan lezat saja tidak cukup,” ujar Syahrial.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 211 peserta yang terdiri atas pelaku UMK dan para pemangku kepentingan terkait mengikuti pembekalan mengenai mutu dan standardisasi, persyaratan pasar ekspor, desain kemasan, strategi branding dan marketing produk, serta sesi berbagi pengalaman pelaku usaha yang telah memasuki pasar ekspor.

Melalui sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan para pemangku kepentingan terkait, “Dari Minang Mendunia” diharapkan menjadi momentum untuk mengangkat cita rasa, keunikan, dan identitas lokal menjadi produk yang semakin berkualitas, berdaya saing, dan siap memenuhi kebutuhan pasar global.

Dengan penguatan mutu, standardisasi, kemasan, branding, serta pemahaman persyaratan pasar tujuan, semakin banyak produk unggulan asal Minang diharapkan mampu naik kelas, menembus pasar internasional, dan membawa identitas Sumatra Barat ke panggung dunia.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster meminta warga Bali agar tidak panik terhadap situasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) karena pasokan dipastikan segera kembali normal dalam waktu dekat.

"Sebenarnya tidak perlu panik karena dipastikan pasokan itu tersedia dan cukup," ucap Gubernur Koster usai menghadiri Pekan Iklim Bali 2026 di Denpasar, Selasa.

Hal tersebut disampaikannya menanggapi antrean kendaraan yang terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), dimana menurut Koster antrean terjadi akibat kekhawatiran warga sehingga berbondong-bondong mengisi bahan bakar secara bersamaan.

Menurutnya, ketersediaan bahan bakar di depo utama saat ini sebenarnya sudah cukup tersedia yaitu di Manggis dan Sanggaran.

Meski demikian, ia mengakui kelancaran distribusi dari depo menuju ke SPBU cukup tersendat di jalan raya akibat kemacetan lalu lintas.

Lonjakan pengisian kendaraan secara serentak tersebut membuat suplai di SPBU cepat habis dan membutuhkan waktu bagi armada untuk bolak-balik mengisi ulang.

Walau terdapat kendala dalam distribusi BBM, Pemprov Bali memastikan bahwa tidak akan terjadi krisis bahan bakar berkepanjangan di wilayah Pulau Dewata.

"Untuk Bali saya pastikan untuk ke depan ini tidak, 1-2 hari mestinya sudah normal," ujarnya.

Terkait spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat mengenai dugaan pengalihan pasokan untuk mendukung kegiatan di Mandalika, ia secara tegas menepis hal tersebut.

"Oh, tidak tahu saya tapi itu tidak ada, tidak ada hubungannya sama Mandalika," kata dia.

Dengan meminta masyarakat tenang dan menunggu sedikit lagi, Gubernur Koster menjamin keamanan stok dan mempersilakan masyarakat untuk mengecek langsung ke lokasi penyimpanan.

"Aman, boleh dicek di Depo Manggis dan Sanggaran," ucapnya.

Dalam memperkuat penanganan kelangkaan BBM di lapangan, Gubernur Koster sebelumnya telah memanggil jajaran PT Pertamina Patra Niaga bersama Hiswana Migas dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Koster meminta Pertamina memperkuat pasokan dan mengoptimalkan distribusi Pertalite serta Pertamax secara ketat guna menjaga kondusivitas Bali di mata dunia.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pertamina mencatat rata-rata konsumsi harian Pertalite di Bali mencapai sekitar 2.200 kiloliter.

Untuk mengamankan ketersediaan, Pertamina Patra Niaga menjadwalkan kedatangan kapal pengangkut bertahap pada 12, 14, dan 16 Oktober 2026 melalui Terminal BBM Sanggaran dan Manggis dengan total muatan mencapai 26.200 kiloliter.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Sleman (ANTARA) - Ada sejenis matematika yang mungkin jarang muncul di papan tulis sekolah, tetapi sangat dikenal oleh pengemudi ojek daring (ojol).

Matematika itu berlangsung setiap kali sebuah pesanan selesai; berapa ongkos yang dibayar pelanggan, berapa bagian yang masuk ke aplikasi, dan berapa selisihnya yang bisa dibawa pulang.

Bagi pelanggan, selisih itu mungkin hanya angka kecil di layar. Tapi bagi pengemudi, selisih itu bisa berarti tambahan lauk untuk makan siang, uang saku anak, atau bensin untuk bekerja esok pagi.

Dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi memang kerap tak hadir sebagai teori besar, tapi justru sebagai pertanyaan sederhana: uang yang kita peroleh hari ini cukup untuk apa?

​Dari realitas tersebut, keputusan membatasi potongan aplikasi hingga 8 persen menjadi menarik untuk dicermati. Kebijakan ini bukan semata-mata urusan tarif antara perusahaan dan mitra pengemudi, melainkan menyimpan pertanyaan yang lebih luas: apa yang terjadi ketika sebagian uang yang sebelumnya tertahan di satu tempat, kembali ke tangan orang-orang yang cenderung segera membelanjakannya?

Bayangkan seorang pengemudi ojol bernama Santoso. Seharian ia membelah riuh kota, mengantar penumpang, makanan, hingga paket barang dari satu sudut ke sudut lainnya. Ia sudah kenyang dengan kepungan macet, hiruk-pikuk jam sibuk, hingga sepi penantian ketika layar ponselnya tak kunjung menyala.

Bagi Santoso, pendapatan bukanlah sekadar deretan angka di layar aplikasi. Di situlah bertumpu harga beras, bensin, sewa kontrakan, cicilan motor, hingga biaya sekolah anak. Setiap rupiah yang masuk seolah sudah berpemilik, bahkan sebelum benar-benar sampai di tangannya

Ketika potongan aplikasi berkurang menjadi 8 persen, pendapatan bersih yang dibawa pulang Santoso otomatis bertambah. Tambahan itu tentu tak lantas membuatnya mampu membeli mobil baru atau berinvestasi di luar negeri. Namun, selisih tersebut cukup untuk memesan sepiring nasi telur, membeli kopi saset, mengganti sepatu anaknya yang mulai sempit, atau sekadar mampir ke toko kelontong langganan untuk membeli beras dan sabun.

​Tak ada yang tampak luar biasa dari transaksi-transaksi kecil itu. Akan tetapi, bagi pemilik warung, uang tersebut adalah pendapatan yang berharga. Bagi pemasok beras, uang itu ikut menjaga roda penjualan tetap berputar. Sementara bagi pedagang kecil lainnya, belanja yang tampaknya sepele itu menjadi bagian penting dari perputaran ekonomi yang jauh lebih besar.

Uang memang memiliki kebiasaan menarik, karena jarang berhenti pada orang pertama yang menerimanya.

Dalam ilmu ekonomi, John Maynard Keynes memperkenalkan konsep ini melalui istilah marginal propensity toconsume,, yaknikecenderungan seseorang untuk membelanjakan tambahan pendapatannya. Bagi masyarakat berpenghasilan pas-pasan, daftar kebutuhan selalu sudah mengantre. Karena itu, saat mendapat tambahan uang, mereka cenderung langsung menggunakannya untuk kebutuhan harian dibanding menabungnya.

Mekanisme inilah yang memicu timbulnya dampak pengganda. Pengeluaran seseorang menjadi rezeki bagi orang lain, lalu sebagian rezeki itu dibelanjakan kembali. Rantai transaksi yang terus berputar ini menjadi bahan bakar utama yang menghidupkan roda ekonomi lokal.

Tentu saja, uang tidak selalu berputar dengan cara yang seperti itu. Sebagian bisa ditabung, dipakai membayar utang, atau mengalir ke barang impor. Sebagian lain mungkin tidak pernah benar-benar sampai ke pengemudi jika perubahan potongan hanya terlihat di atas kertas. Ekonomi bukan mesin yang setiap kali diberi satu rupiah akan mengeluarkan dua rupiah. Ekonomi lebih mirip pasar kaget di kaki lima. Banyak kemungkinan, banyak pelaku, dan tidak semuanya bisa dipastikan.

Namun, justru karena itu, kebijakan mengenai potongan aplikasi menjadi 8 persen layak dinilai lebih luas ketimbang sekadar perubahan angka dalam perjanjian kemitraan.

Selama ini, perdebatan tentang ekonomi digital sering berkisar pada pertumbuhan perusahaan, jumlah transaksi, valuasi, dan kemampuan platform memperluas pasar. Tentu ini tak salah. Namun, ada satu ukuran lain yang lebih dekat dengan kehidupan, yaitu berapa banyak nilai ekonomi yang benar-benar tinggal di tangan orang-orang yang menjalankan pekerjaan sehari-hari?

Aplikasi digital memang menyediakan pasar, teknologi, dan kemudahan. Tanpa itu, para pengemudi tentu kesulitan menggaet pelanggan. Perusahaan pun menanggung biaya operasional dan risiko bisnis yang tidak sedikit. Jadi, persoalannya bukan tentang ada atau tidaknya hak platform mengambil keuntungan, melainkan sejauh mana pembagian hasil itu adil. Jangan sampai sebuah usaha terus membesar, sementara pekerja di dalamnya dibiarkan terus merayap di batas terendah untuk bertahan hidup.

Angka 8 persen, jika diterapkan secara efektif, dapat menjadi salah satu cara menguji keseimbangan pembagian tersebut. Angka ini berpotensi menambah pendapatan bersih pengemudi, memperkuat daya beli rumah tangga, dan memberi sedikit ruang bernapas bagi mereka yang hidup dari penghasilan harian.

Akan tetapi, potensi bukanlah hasil. Dampaknya bergantung pada pelaksanaan kebijakan, transparansi perhitungan tarif, serta kepastian bahwa pengurangan potongan benar-benar meningkatkan pendapatan bersih mitra. Perubahan itu juga perlu dilihat bersama biaya operasional, perlindungan sosial, dan keberlanjutan usaha platform. Jangan sampai satu angka yang terdengar menjanjikan justru menyembunyikan biaya lain yang berpindah ke tempat berbeda.

Sebab itu, peran pemerintah tak berhenti pada menetapkan batas potongan, melainkan memastikan kebijakan itu benar-benar bekerja jujur di lapangan. Pengemudi butuh kejelasan rincian pendapatan; Konsumen perlu transparansi bila ada penyesuaian tarif; Dan perusahaan harus membuktikan bahwa roda bisnis bisa terus berputar tanpa harus mencekik pendapatan mitranya.

Di sinilah kebijakan yang tampak teknis sesungguhnya bersinggungan dengan pilihan ekonomi mendasar: apakah kemajuan hanya diukur dari besarnya volume transaksi, atau dari sejauh mana masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak? Kita sering membicarakan stimulus ekonomi dalam bahasa yang serba megah, seputar anggaran, insentif, investasi, dan beragam istilah yang membuat ekonomi seolah-olah hanya bisa digerakkan dari istana atau gedung parlemen. Padahal, sebagian besar roda ekonomi justru berputar di tempat-tempat biasa: di warung nasi, toko kelontong, kaki lima, hingga meja makan rumah-rumah yang saban akhir bulan sibuk menyusun ulang daftar kebutuhan.

Tentu, tambahan pendapatan pengemudi —melalui kebijakan pembatasan potongan aplikasi maksimal 8 persen— tidak akan serta-merta menyelesaikan ketimpangan atau memicu pertumbuhan nasional secara instan. Kendati demikian, kebijakan yang menopang penghasilan jutaan pekerja ini, jika diterapkan secara presisi, dapat menjadi fondasi penting demi memperkuat daya beli dan menggerakkan ekonomi dari bawah

Mari membayangkan kembali alur perjalanan uang sesaat setelah sebuah pesanan usai. Dari layar ponsel, rupiah berpindah ke rekening pengemudi seperti Santoso; dari rekening itu, sebagian mengalir ke warung makan; dari warung, uang bergerak lagi ke pemasok beras, pedagang sayur, hingga orang-orang yang namanya tak pernah tercatat dalam laporan resmi pertumbuhan ekonomi.

Mereka mungkin tak pernah mendengar istilah multiplier effect. Hal yang mereka tahu hanyalah warung hari ini sedikit lebih ramai, dagangan terjual lebih banyak, dan uang belanja esok tak lagi terlampau mencemaskan.

​Di sinilah tolok ukur paling sahih dari sebuah kebijakan ekonomi yang berpihak: bukan seberapa besar angka yang berhasil dihitung negara, melainkan seberapa lapang kehidupan yang dirasakan Santoso dan kawan-kawan setelah uang itu beredar.

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengumumkan pembukaan Seleksi Administratif Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Tahun 2026 pada 9 Oktober hingga 22 November 2026.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan seleksi itu memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses seleksi administratif calon hakim ad hoc PHI.

“Pembukaan seleksi ini memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial,” ujar Indah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Indah mengatakan calon peserta perlu membaca dengan saksama seluruh persyaratan administrasi dan memahami tata cara pendaftaran sebelum mengajukan berkas.

Setiap dokumen yang disiapkan harus lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar proses seleksi administratif dapat berjalan sesuai prosedur.

“Calon peserta agar memastikan seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi dan mengikuti tata cara pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Informasi lengkap mengenai persyaratan, tata cara pendaftaran, dan proses seleksi dapat diakses melalui sschphi.kemnaker.go.id.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

REDD+ memegang peranan krusial, tidak hanya dalam memperkuat tata kelola iklim global

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Sekretariat Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) mendorong kerja sama terkait tata kelola hutan dan pembiayaan iklim melalui program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) bersama negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

“REDD+ memegang peranan krusial, tidak hanya dalam memperkuat tata kelola iklim global, tetapi juga mengokohkan tata kelola kehutanan nasional,” kata Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim Haruni Krisnawati dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Penguatan kerja sama ini diwujudkan dalam ajang “REDD+ Community of Practice Regional Meeting for Asia-Pacific Countries” yang berlangsung hingga 15 Oktober 2026 di Bali.

Haruni mengatakan, acara ini dihadiri para ahli, pejabat pemerintah, dan praktisi kehutanan dari kawasan Asia-Pasifik untuk berbagi pengalaman praktis, mengevaluasi capaian, serta merumuskan strategi penanganan deforestasi dan degradasi hutan.

“Adalah sebuah kehormatan untuk terus melindungi dan mengelola hutan secara berkelanjutan. Pertemuan ini menjadi wahana berharga untuk saling belajar dari pendekatan yang beragam, memperkuat jaringan profesional, serta menjajaki peluang kerja sama baru,” ujarnya.

Sementara itu, Team Lead AFOLU Sekretariat UNFCCC Dirk Nemitz mengatakan, pertemuan di Bali ini dirancang untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman teknis antarnegara di kawasan Asia-Pasifik terkait implementasi REDD+ dan merespons lanskap pendanaan dan tata kelola REDD+ yang semakin kompleks pasca-implementasi Pasal 6 Persetujuan Paris.

“Hasil akhir dan keberlanjutan dari forum ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif para peserta untuk mendukung implementasi nyata," kata Nemitz.

Selama penyelenggaraan, para peserta membahas berbagai isu strategis, antara lain Refleksi 10 tahun implementasi REDD+; Harmonisasi pelaporan dan pendanaan berbasis hasil (result-based finance).

Lebih lanjut, Penguatan pengaman (safeguard) dan sinergi Konvensi Rio; dan kunjungan lapangan restorasi mangrove di Arboretum Mangrove, Mangrove Information Center dan Pusat Pembibitan Mangrove Wantilan di Bali untuk melihat praktik terbaik restorasi ekosistem pesisir.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Harga emas di laman Pegadaian dikutip dari Jakarta, Selasa pukul 10.44 WIB, menunjukkan harga emas jenama Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing turun menjadi Rp2.521.000, Rp2.613.000, dan Rp2.546.000 per gram.

Adapun harga tiga jenama emas tersebut kemarin yakni masing-masing di angka Rp2.537.000, Rp2.633.000, dan Rp2.562.000 per gram.

Namun harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Galeri24

0,5 gram: Rp1.322.000

1 gram: Rp2.521.000.

‎2 gram: Rp4.981.000

‎5 gram: Rp12.360.000

‎10 gram: Rp24.645.000

‎25 gram: Rp61.304.000

‎50 gram: Rp122.510.000

‎100 gram: Rp244.898.000

‎250 gram: Rp610.741.000

‎500 gram: Rp1.221.480.000

‎1.000 gram: Rp2.442.960.000

Antam

0,5 gram: Rp1.358.000

‎1 gram: Rp2.613.000

‎2 gram: Rp5.165.000

3 gram: Rp7.722.000

‎5 gram: Rp12.835.000

10 gram: Rp25.614.000

‎25 gram: Rp63.907.000

‎50 gram: Rp127.733.000

‎100 gram: Rp255.387.000

UBS

0,5 gram: Rp1.376.000

‎1 gram: Rp2.546.000

2 gram: Rp5.051.000

‎5 gram: Rp12.481.000

10 gram: Rp24.831.000

‎25 gram: Rp61.955.000

‎50 gram: Rp123.653.000

‎100 gram: Rp247.210.000

250 gram: Rp617.842.000

‎500 gram: Rp1.234.234.000

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan Selasa, bergerak melemah 26 poin atau 0,15 persen menjadi Rp17.939 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.913 per dolar AS.

Analis Doo Financial Lukman Leong mengatakan pelemahan rupiah dipicu eskalasi geopolitik di Timur Tengah (Timteng).

“Rupiah diperkirakan melemah terhadap dolar AS di tengah eskalasi geopolitik di Timteng yang memicu harga minyak mentah dunia kembali naik,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Mengutip Xinhua, Ansarullah Yaman (Houthi) menyatakan bahwa mereka telah meluncurkan serangan rudal balistik baru yang menyasar Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Juru Bicara Militer Ansarullah, Yahya Sarea, juga menyebutkan bahwa pihaknya melancarkan serangan pesawat nirawak (drone) terhadap Pangkalan Udara King Khalid di Khamis Mushait, wilayah barat daya Arab Saudi, dan mengklaim serangan tersebut mengenai sasaran secara langsung.

Pihaknya juga melaporkan bahwa Arab Saudi telah melancarkan 119 serangan terhadap sejumlah wilayah yang dikuasai Ansarullah, termasuk Bandara Internasional Sanaa di ibu kota Yaman dan Selat Bab al-Mandab.

Konflik tersebut menyebabkan kontrak berjangka minyak mentah West Texas Intermediate ditutup naik 2,06 persen pada level 93,74 dolar AS per barel, sementara minyak mentah Brent naik 1,84 persen menjadi 106,65 dolar AS per barel.

Melihat sentimen domestik, outflow di pasar ekuitas domestik masih terus membebani. Selain itu juga mata uang Asia umumnya terpantau juga melemah pagi ini.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, rupiah diprediksi berkisar Rp17.850-Rp18 ribu per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Babak berikutnya dari transmigrasi harus membantu mendorong industrialisasi di luar Jawa

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menawarkan kolaborasi riset dengan Peking University, China, untuk mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Dia menegaskan Indonesia perlu membangun lebih banyak pusat produksi dan kegiatan ekonomi di berbagai wilayah agar lapangan kerja, investasi, dan kesempatan meningkatkan kesejahteraan tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa.

“Babak berikutnya dari transmigrasi harus membantu mendorong industrialisasi di luar Jawa. Ini menyangkut di mana Indonesia membangun kapasitas produksi, di mana pekerjaan yang baik tercipta, dan apakah masyarakat di seluruh kepulauan kita dapat mengambil bagian dalam pertumbuhan negara,” ujar Iftitah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dirinya mengajak Institute of South-South Cooperation and Development (ISSCAD) dan Peking University menjajaki kerja sama penelitian terapan untuk mendukung transformasi kawasan transmigrasi Indonesia.

Ia menawarkan pendekatan yang konkret, yakni memilih satu atau dua kawasan transmigrasi sebagai lokasi kajian bersama antara peneliti dan mahasiswa Indonesia serta China.

Penelitian tersebut diusulkan mencakup pemetaan potensi ekonomi dan rantai nilai, identifikasi hambatan investasi, kebutuhan keterampilan tenaga kerja, serta teknologi yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat dan kawasan.

Hasil akhirnya diharapkan bukan sekadar publikasi akademik, melainkan rekomendasi praktis yang dapat dimanfaatkan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengambil keputusan pembangunan.

Iftitah juga menyampaikan peluang pengembangan kerja sama riset pertanian, teknologi, keterampilan, dan sistem produksi pangan di Salor dan Wanam, Merauke, Papua Selatan, yang sebelumnya telah menjadi lokasi penjajakan kerja sama antara mitra Indonesia dan Tiongkok.

Menurutnya, kolaborasi internasional harus mampu mempertemukan keunggulan pengetahuan dan teknologi dengan kebutuhan nyata masyarakat Indonesia.

Ia berharap pertukaran pengalaman dengan China dapat memperkuat kemampuan Indonesia mengembangkan industri berbasis potensi daerah, tanpa mengabaikan karakteristik sosial, budaya, dan lingkungan setempat.

Iftitah menegaskan keberhasilan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat.

Ukuran tersebut meliputi terciptanya pekerjaan yang berkualitas, peningkatan pendapatan produsen lokal, berkembangnya UMKM sebagai bagian dari rantai pasok industri, serta semakin luasnya kesempatan masyarakat untuk menentukan masa depan ekonominya.

“Indonesia yang kuat harus memiliki lebih dari satu pusat peluang. Mari kita dekatkan peluang kepada masyarakat dan bersama-sama membangun pusat pertumbuhan Indonesia berikutnya,” katanya.

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara memperkenalkan transformasi transmigrasi Indonesia sebagai strategi membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui industrialisasi di luar Jawa.

Gagasan tersebut disampaikan dalam kuliah umum bertajuk “Industrialisation Beyond Java: Transmigration and Indonesia’s New Growth Centres” di Institute of South-South Cooperation and Development (ISSCAD), Peking University, Beijing.

Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, tetapi potensi tersebut perlu diolah menjadi produk bernilai tambah agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat di daerah asalnya.

Karena itu, pembangunan kawasan transmigrasi tidak cukup hanya menyediakan permukiman dan lahan. Kawasan juga harus terhubung dengan kegiatan industri, investasi, teknologi, infrastruktur, pasar, dan kebutuhan tenaga kerja.

“Suatu daerah harus memiliki peran yang lebih besar daripada sekadar memasok bahan mentah. Daerah juga harus mampu menghasilkan nilai tambah,” ujarnya.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Ini akan mempermudah aksesibilitas masyarakat yang akan berkunjung ke KEK Tanjung Lesung

Tangerang (ANTARA) - Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Riyatno, mengatakan, Banten merupakan daerah strategis untuk pusat investasi kesehatan, pendidikan, pariwisata karena didukung oleh keunggulan infrastruktur.

​Ia menjelaskan, sejak 2025, realisasi investasi bidang kesehatan di Banten telah mencapai Rp12,7 triliun. Pada semester I 2026, realisasinya menyentuh angka Rp1,9 triliun, meningkat Rp800 miliar dibandingkan periode yang sama pada 2025.

​Di sektor perhotelan, keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dinilai sangat mendukung peningkatan kunjungan wisatawan asing. Melalui pengembangan infrastruktur kepariwisataan, khususnya menuju KEK Tanjung Lesung, Banten menjadi destinasi primadona baru bagi wisatawan.

​"Termasuk dalam sektor pendidikan tinggi, Banten menjadi daerah yang memiliki kampus bertaraf internasional di BSD, yakni Monash University Indonesia," kata Riyatno dalam keterangannya di Tangerang, Selasa.

​Secara makro, ekonomi Banten terus mencatatkan tren positif. Pada semester I 2026, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,45 persen, berada di atas rata-rata nasional. Capaian ini ditopang oleh aliran investasi yang menempatkan Banten di posisi lima besar secara nasional.

​"Dengan tren positif dan dukungan kuat dari seluruh pihak, kami meyakini target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029 seperti yang ditargetkan Presiden Prabowo dapat tercapai," kata Riyatno.

Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah menambahkan, sejak 2024, Banten telah memiliki kawasan International Education, Technology, and Healthcare Special Economic Zone (ETKI SEZ) di BSD, Kabupaten Tangerang. Selain untuk tiga sektor di atas, kawasan ini juga menjadi pusat pengembangan ekonomi kreatif dan digital.

​Selain itu, saat ini terdapat sejumlah pusat industri dan ekonomi yang terus berkembang antara lain BSD, Lippo, dan Sedayu di wilayah Tangerang Raya, kawasan industri di Kota Cilegon dan Serang, serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang.

​Guna mendukung keberlanjutan investasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus melengkapi infrastruktur penunjang, seperti ketersediaan lahan, kemudahan perizinan, serta jaminan keamanan dan kenyamanan bagi para investor.

​"Banten mempunyai ketersediaan lahan yang produktif, SDA (sumber daya alam) yang bagus, SDM (sumber daya manusia) yang andal, regulasi yang baik, daerah yang aman, serta infrastruktur yang mendukung. Ini akan sangat menguntungkan bagi investor. Belum lagi kawasan pantai kita cukup panjang dengan bentangan laut yang luas dan indah," ujar Wagub Dimyati.

​Ia juga menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Direktur PT Banten West Java (Tanjung Lesung SEZ) Poernomo Siswoprasetijo dan Direktur PT Bro Skydive Indonesia Fanny Kusuma Dewi terkait pengembangan destinasi dan fasilitas terjun payung (skydiving) berstandar internasional di KEK Tanjung Lesung yang ditargetkan beroperasi pada Desember 2026.

​Wagub Dimyati meyakini langkah tersebut akan mendorong KEK Tanjung Lesung menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, khususnya di sektor pariwisata. Prospek ini juga didukung oleh penyelesaian akses Jalan Tol Serang-Panimbang yang ditargetkan rampung tahun depan.

​"Ini akan mempermudah aksesibilitas masyarakat yang akan berkunjung ke KEK Tanjung Lesung. Apalagi, nantinya akan ada bandara perintis dan dermaga. Oleh karena itu, saya menginstruksikan Kepala DPMPTSP untuk terus berkoordinasi dengan BKPM terkait berbagai peluang investasi yang bisa ditarik ke Banten," jelas Wagub Dimyati.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

PT PLN Batam menegaskan bahwa seluruh informasi tersebut adalah tidak benar

Batam (ANTARA) - PT PLN Batam, Kepulauan Riau (Kepri) membantah bahwa terdapat pemadaman listrik terencana selama tiga hari (12-14 Oktober 2026) sehubungan dengan beredarnya unggahan grafis di media sosial yang menyebarluaskan informasi tersebut.

Manager Komunikasi PLN Batam Yoga Perdana Sulastama menegaskan bahwa pada Senin (12/10) sore ke malam, terdapat unggahan grafis mengenai Pengumuman Pemadaman Listrik Terencana Selama 3 Hari serta pesan berantai yang menyatakan bahwa listrik hanya menyala dari PLTD Tanjungpinang dan warga hanya kebagian nyala 6 jam.

“PT PLN Batam menegaskan bahwa seluruh informasi tersebut adalah tidak benar (hoaks),” katanya saat dikonfirmasi di Batam, Selasa.

Yoga mengatakan PLN Batam tidak pernah mengeluarkan pengumuman pemadaman terencana selama 3 hari berturut-turut, maupun pemberlakuan pembatasan nyala listrik 6 jam sebagaimana dinarasikan dalam pesan dan gambar yang beredar luas di masyarakat.

Ia juga mengatakan telah beredar infografis lainnya yang memuat informasi hoaks.

“Informasi yang beredar mengenai gangguan layanan internet akibat kerusakan kabel bawah laut Singapura-Batam tidak berkaitan dengan gangguan maupun proses pemulihan sistem kelistrikan PLN Batam,” kata dia.

Masyarakat dan pelanggan juga diimbau untuk memantau pembaruan informasi resmi secara berkala melalui kanal komunikasi resmi PLN Batam yakni Instagram @ptplnbatam, Facebook PT PLN Batam, Contact Center (0778) 5702 123, dan aplikasi bright by PLN Batam.

“Pastikan informasi yang diterima bersumber dari kanal resmi PLN Batam dan hindari menyebarkan informasi yang belum terverifikasi,” tambah Yoga.

PT PLN Batam juga mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh pihak, sehingga proses pemulihan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga rata-rata cabai rawit merah sebesar Rp105.300 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras Rp29.700 per kg.

Berdasarkan data PIHPS yang dihimpun di Jakarta, Selasa, pukul 08.40 WIB, harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional menunjukkan bawang merah ukuran sedang berada di harga Rp37.000 per kg dan bawang putih ukuran sedang Rp38.650 per kg.

Untuk komoditas beras, harga beras kualitas bawah I tercatat Rp14.900 per kg dan beras kualitas bawah II Rp14.700 per kg.

Sementara itu, beras kualitas medium I berada di harga Rp16.600 per kg dan beras kualitas medium II Rp16.450 per kg.

Selanjutnya, harga beras kualitas super I tercatat Rp17.950 per kg dan beras kualitas super II Rp17.350 per kg.

PIHPS juga mencatat harga cabai merah besar sebesar Rp73.800 per kg dan cabai merah keriting Rp88.350 per kg.

Kemudian, harga cabai rawit hijau tercatat Rp78.850 per kg dan cabai rawit merah Rp105.300 per kg.

Untuk kelompok protein hewani, harga daging ayam ras segar tercatat Rp41.250 per kg, sedangkan daging sapi kualitas I Rp152.550 per kg dan daging sapi kualitas II Rp143.450 per kg.

Adapun harga telur ayam ras segar berada di angka Rp29.700 per kg.

Selanjutnya, harga gula pasir kualitas premium tercatat Rp20.450 per kg dan gula pasir lokal Rp19.250 per kg.

Sementara itu, harga minyak goreng curah tercatat Rp20.400 per kg, minyak goreng kemasan bermerek I Rp24.350 per kg, serta minyak goreng kemasan bermerek II Rp23.600 per kg.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026