Kementerian Perindustrian berkomitmen menjadi mitra strategis bagi pelaku industri untuk mendukung pertumbuhan sektor otomotif nasional

Makassar (ANTARA) - Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Makassar 2026 yang resmi dibuka di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menghadirkan 18 merek kendaraan penumpang dan sepeda motor dari berbagai negara.

Pameran yang berlangsung selama lima hari, 28 Oktober hingga 1 November tersebut menampilkan beragam kendaraan dan teknologi otomotif terbaru, sekaligus menjadi ajang untuk memperluas peluang investasi, kolaborasi, dan pengembangan industri otomotif di Sulawesi Selatan dan kawasan Indonesia Timur.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian RI Setia Diarta di Makassar, Rabu, mengatakan, pemerintah mendukung penyelenggaraan GIIAS Makassar sebagai bagian dari upaya memperkuat industri otomotif nasional melalui pengenalan produk dan teknologi terkini kepada masyarakat.

"Kementerian Perindustrian berkomitmen menjadi mitra strategis bagi pelaku industri untuk mendukung pertumbuhan sektor otomotif nasional," ujarnya usai membuka GIIAS Makassar 2026.

Ia berharap pameran tersebut tidak hanya menjadi tempat untuk melihat perkembangan teknologi otomotif, tetapi juga membuka peluang kolaborasi, investasi, dan usaha baru yang dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.

Ketua Umum GAIKINDO Putu Juli Ardika mengatakan, GIIAS Makassar 2026 menghadirkan peserta yang lebih beragam dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya, termasuk enam merek baru dan dua merek yang kembali berpartisipasi.

"Tahun ini hadir lebih lengkap dan bervariasi dengan memamerkan 14 merek kendaraan penumpang dan empat merek sepeda motor dari berbagai negara," katanya.

Sebanyak 14 merek kendaraan penumpang yang berpartisipasi meliputi BAIC, BYD, Chery, Geely, Honda, Jetour, KIA, Mazda, Mitsubishi Motors, Jaecoo Indonesia, Suzuki, Toyota, VinFast, dan Wuling.

Adapun merek sepeda motor yang hadir meliputi Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio, dan Vespa. Selain itu, terdapat 24 merek industri pendukung yang turut meramaikan pameran.

Putu berharap kehadiran berbagai merek dan inovasi tersebut dapat memberikan pengalaman bagi masyarakat Sulawesi Selatan untuk mengenal perkembangan industri otomotif, sekaligus memperluas akses terhadap pilihan kendaraan dan teknologi terbaru.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Selatan Suharnah mengatakan Pemprov Sulsel berharap GIIAS Makassar 2026 dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian, memperluas investasi, serta meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap potensi daerah.

Menurut dia, kegiatan tersebut diharapkan turut memperkuat daya saing Sulawesi Selatan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

GIIAS Makassar merupakan bagian dari rangkaian GIIAS The Series 2026 yang diselenggarakan di sejumlah kota di Indonesia. Setelah rangkaian pameran di Tangerang, Surabaya, Bandung, dan Semarang, penyelenggaraan di Makassar menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan industri otomotif ke kawasan Indonesia Timur.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Targetnya adalah menyelesaikan distribusi banpres sebelum Desember. Koordinasi dengan OJK dan pihak terkait terus dilakukan untuk memastikan distribusi tepat sasaran

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menargetkan penyaluran bantuan presiden (banpres) rehabilitasi usaha mikro sebesar Rp3 juta per unit usaha bagi pengusaha terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat selesai sebelum Desember 2026.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, sebanyak 112.849 usaha mikro telah ditetapkan sebagai penerima bantuan tahap I hingga 28 Oktober 2026, setelah melalui proses verifikasi dan pemadanan data lintas kementerian dan lembaga.

“Targetnya adalah menyelesaikan distribusi banpres sebelum Desember. Koordinasi dengan OJK dan pihak terkait terus dilakukan untuk memastikan distribusi tepat sasaran,” kata Maman dalam rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera di Jakarta, Rabu, dikutip dari siaran pers.

Dari jumlah penerima tahap I tersebut, sebanyak 70.296 usaha mikro berada di Aceh, 25.491 di Sumatera Utara, dan 17.062 di Sumatera Barat.

Sebelumnya, sebanyak 206.466 calon penerima dari 48 kabupaten/kota terdampak telah diusulkan untuk memperoleh bantuan. Artinya, masih terdapat 93.617 calon penerima yang belum masuk dalam daftar penerima tahap I.

Maman mengatakan, proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran, antara lain dengan memeriksa validitas nomor induk kependudukan serta status penerima sebagai aparatur sipil negara, TNI, Polri, maupun penerima kredit usaha rakyat (KUR) atau kredit perbankan aktif.

Pemerintah daerah diminta melengkapi dan memperbaiki usulan penerima tahap II paling lambat 2 November 2026. Kementerian UMKM menyebut masih terdapat ruang bagi 87.151 usaha mikro untuk memenuhi kuota penerima bantuan.

Di luar banpres, Kementerian UMKM mengalokasikan Rp2,6 miliar untuk bantuan alat produksi, termasuk revitalisasi Rumah Produksi Bersama komoditas nilam di Aceh Tamiang serta penyediaan 11 unit alat dan mesin produksi.

Kementerian juga mengalokasikan Rp11,2 miliar untuk program pemberdayaan UMKM dan wirausaha yang ditargetkan menjangkau 12.386 pengusaha melalui peningkatan kapasitas produksi, pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), fasilitasi kemitraan, serta perluasan akses pasar dan pembiayaan KUR.

Sementara itu, Rp3,6 miliar dialokasikan untuk menghadirkan delapan Klinik UMKM Bangkit dengan dukungan 32 tenaga pendamping di wilayah terdampak.

Secara keseluruhan, Kementerian UMKM mengalokasikan anggaran Rp618,88 miliar pada 2026 untuk mendukung pemulihan 212.386 UMKM dan wirausaha di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Adapun kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana Sumatera untuk periode 2026–2028 diproyeksikan mencapai Rp1,26 triliun.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Kolaborasi kuartet ini dirancang untuk memaksimalkan potensi kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia agar dapat dikonversi secara sistematis menjadi produk bernilai tambah tinggi berupa bahan baku obat

Bandung (ANTARA) - Institut Teknologi Bandung (ITB), bersama PT Danantara Development Management Fund (DDMF), PT Indofarma (Persero), dan PT EBM Saintifik dan Teknologi, menjalin kerja sama hilirisasi dan komersialisasi riset bahan alam nusantara menjadi bahan baku farmasi nasional.

Rektor ITB Tatacipta Dirgantara menjelaskan kerja sama yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama yang dilangsungkan di Jakarta tersebut, guna mengikis ketergantungan industri farmasi domestik terhadap bahan baku obat impor.

"Kolaborasi kuartet ini dirancang untuk memaksimalkan potensi kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia agar dapat dikonversi secara sistematis menjadi produk bernilai tambah tinggi berupa bahan baku obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, hingga produk bioteknologi medis," kata Tatacipta dalam keterangan ITB di Bandung, Rabu.

Dalam ekosistem kolaborasi ini, ITB mengerahkan kapabilitas riset unggulannya di bidang bahan alam, farmasi, bioteknologi, dan rekayasa proses. Sementara itu, PT EBM Saintifik dan Teknologi, sebagai perusahaan spin-off berbasis riset ITB, berperan sebagai jembatan hilirisasi inovasi akademik menuju tahap industrialisasi komersial.

Salah satu produk hilirisasi unggulan yang telah dikembangkan oleh PT EBM adalah MarkHerb, yakni senyawa standar (marker compounds) untuk standardisasi dan pengendalian mutu produk herbal yang selama ini telah dimanfaatkan secara luas oleh berbagai industri dan lembaga riset.

Untuk dukungan finansial dan skema investasi strategis dikonsolidasikan melalui PT Danantara DDMF, sementara PT Indofarma (Persero), bertindak sebagai penanggung jawab utama dalam penyerapan, produksi massal, dan distribusi produk farmasi ke pasar nasional maupun global.

Ruang lingkup kerja sama komprehensif ini mencakup riset dan pengembangan ekstrak bahan alam serta turunannya, hilirisasi dan komersialisasi hasil riset, pengembangan publikasi ilmiah bersama, pemanfaatan teknologi hasil penelitian, pengembangan sumber daya manusia (SDM), hingga penjajakan skema pendanaan inovasi.

Selain penguatan produk hilir dan peningkatan skala produksi (scale-up), kerja sama ini turut membuka ruang integrasi dunia pendidikan tinggi, meliputi program magang mahasiswa, pengerjaan tugas akhir, serta pelatihan teknis terpadu yang melibatkan akademisi dan praktisi industri farmasi.

"Kemitraan strategis ini diharapkan menjadi katalisator utama dalam mewujudkan kemandirian kedaulatan kesehatan nasional melalui pemanfaatan riset anak bangsa yang berdaya saing tinggi," tuturnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Seperti yang kita ketahui, pemicu permintaan mineral kritis berasal dari kendaraan listrik (EV), energi terbarukan, baterai, dan AI. Sebelumnya, mungkin hanya butuh 0,5 kg per megawatt, tetapi sekarang kebutuhan timah di data center mencapai 4,5–5 kg

Denpasar, Bali (ANTARA) - Kepala Departemen Downstream & Mineral Ecosystem MIND ID Novi Muharam mengatakan, transisi energi dan ekosistem akal imitasi (AI) menambah permintaan mineral kritis 2–5 kali lipat pada 2050.

“Seperti yang kita ketahui, pemicu permintaan mineral kritis berasal dari kendaraan listrik (EV), energi terbarukan, baterai, dan AI. Sebelumnya, mungkin hanya butuh 0,5 kg per megawatt, tetapi sekarang kebutuhan timah di data center mencapai 4,5–5 kg per megawatt,” ujar Novi dalam Indonesia-Korea Energy Forum (IKEF) yang digelar di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu.

Melalui paparannya, Novi merinci bahwa kendaraan listrik membutuhkan enam kali lipat lebih banyak mineral kritis dibandingkan dengan kendaraan konvensional.

Sementara itu, untuk energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atau pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) membutuhkan 4–6 kali lipat lebih banyak mineral kritis apabila dibandingkan dengan pembangkit berbasis bahan bakar fosil.

Di sisi lain, mineral kritis juga memegang peranan penting untuk pengembangan battery storage atau penyimpanan baterai sebagai kunci stabilitas jaringan listrik dan keamanan energi dalam transisi energi.

Dengan demikian, Novi menyampaikan, mineral kritis menjadi pusat daya saing industri, ketahanan ekonomi, dan keamanan nasional.

“Kita membutuhkan lebih banyak kolaborasi, bisnis yang kompetitif, serta fokus pada isu keberlanjutan (sustainability) dan ekonomi sirkular,” ucap Novi.

Bagi MIND ID, tutur dia melanjutkan, keberhasilan tidak hanya diukur dari volume mineral, tetapi seberapa besar nilai ekonomi yang diciptakan dan lapangan kerja yang dihasilkan melalui industrialisasi domestik.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan pengembangan pusat data atau data center hingga penyimpanan energi (energy storage) menjadi pasar dari program hilirisasi mineral Indonesia sepanjang 2026–2030.

Koordinator Kerja Sama dan Investasi Minerba Ditjen Minerba Kementerian ESDM Yan Abrar menyampaikan Indonesia ingin memprioritaskan hilirisasi untuk proyek-proyek yang layak secara komersial, bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta terhubung dengan kebutuhan industri yang nyata.

Penetapan kriteria prioritas hilirisasi tersebut dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwasanya investasi dipengaruhi oleh kebijakan perdagangan, pembiayaan, hingga tuntutan untuk memenuhi standar ESG yang semakin tinggi.

Oleh karena itu, pemerintah memetakan potensi pasar yang akan menjadi sasaran dari produk-produk hasil hilirisasi mineral RI.

“Indonesia menerapkan hilirisasi secara selektif, bukan hilirisasi tanpa pertimbangan ekonomi,” ujar Yan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Kalau bea keluarnya dicabut, bahan baku untuk industri perhiasan Indonesia akan menipis. Orang akan cenderung menjual bahan baku ke luar negeri, sedangkan kita sangat membutuhkan bahan baku tersebut supaya industri perhiasan dalam negeri bisa lebih b

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji berharap kebijakan bea keluar terhadap bahan baku emas tetap dipertahankan untuk menjaga ketersediaan pasokan bagi industri perhiasan nasional.

Menurut dia, pencabutan kebijakan bea keluar tersebut berpotensi mendorong ekspor bahan baku emas sehingga pasokan untuk industri dalam negeri menipis.

"Kalau bea keluarnya dicabut, bahan baku untuk industri perhiasan Indonesia akan menipis. Orang akan cenderung menjual bahan baku ke luar negeri, sedangkan kita sangat membutuhkan bahan baku tersebut supaya industri perhiasan dalam negeri bisa lebih berkembang," ujar Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Sarmuji mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia (APPI), pelaku industri mengapresiasi penerapan kebijakan bea keluar emas. Namun, mereka juga mengkhawatirkan kemungkinan pencabutan kebijakan tersebut yang dapat mengganggu ketersediaan bahan baku untuk kebutuhan produksi.

Oleh karena itu, Sarmuji berharap kebijakan bea keluar emas dapat terus diberlakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Kami berharap dapat bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, khususnya Bea Cukai, supaya bahan baku perhiasan, terutama emas, tetap dikenakan bea keluar. Ini penting untuk mengamankan stok bahan baku industri perhiasan kita," tegasnya.

Sarmuji menjelaskan, sebelum kebijakan bea keluar diterapkan, industri perhiasan nasional terpaksa mengimpor bahan baku emas untuk memenuhi kebutuhan produksi. Kondisi tersebut membuat nilai tambah yang dihasilkan industri dalam negeri relatif terbatas karena bahan bakunya berasal dari luar negeri.

"Kalau kita mengimpor bahan baku dari luar negeri kemudian mengolahnya menjadi perhiasan, nilai tambahnya kecil. Tambahan devisa yang kita peroleh juga terbatas karena bahan bakunya berasal dari luar negeri. Nilai tambahnya hanya berasal dari proses pengerjaan atau kerajinannya saja," katanya.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Reni Yanita menambahkan, bea keluar menjadi salah satu instrumen penting untuk menjamin ketersediaan bahan baku sekaligus memperkuat struktur industri perhiasan nasional.

"Selama ini, sebagian bahan baku emas diekspor, kemudian industri justru harus mengimpor kembali bahan baku untuk kebutuhan produksi. Dengan semakin banyaknya bahan baku yang diolah di dalam negeri, nilai tambahnya tentu akan semakin besar," ujar Reni.

Menurut Reni, pengembangan industri berbasis emas juga berpotensi diperluas ke sektor industri lain yang membutuhkan logam mulia sebagai komponen produksi. Dengan demikian, pengolahan emas di dalam negeri dapat mendukung peningkatan nilai tambah pada berbagai sektor industri.

Sementara itu, Wakil Ketua APPI Arief Budiman menilai kebijakan bea keluar bahan baku emas memberikan dampak positif bagi industri perhiasan, terutama dalam menjaga pasokan bahan baku dan meningkatkan daya saing produk jadi di pasar internasional.

Menurut dia, dukungan pengembangan bullion bank turut mendorong terbentuknya ekosistem industri emas nasional, mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan, hingga produksi barang jadi.

"Sekarang ekosistemnya sudah mulai terbentuk, termasuk rantai pasoknya. Ini merupakan peluang yang sangat besar bagi Indonesia. Kita ingin emas yang dihasilkan dari tambang dalam negeri dapat diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi, sehingga yang diekspor bukan lagi bahan mentah, melainkan produk jadi," kata Arief.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Kami ingin menerjemahkan peluang kerja sama investasi menjadi rencana implementasi yang konkret

Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menjajaki peluang investasi di sektor tekstil, aspal buton, otomotif, kendaraan listrik, dan energi saat bertemu sejumlah pimpinan perusahaan di Shanghai, China, pada 22–23 Oktober 2026.

Pemerintah akan menindaklanjuti penjajakan tersebut agar dapat terealisasi dan memperkuat industri nasional.

“Kami ingin menerjemahkan peluang kerja sama investasi menjadi rencana implementasi yang konkret, mulai dari kapasitas produksi dan teknologi, pengembangan industri di dalam negeri, hingga tindak lanjut komersial bersama pemangku kepentingan terkait dan Danantara Indonesia,” ujar Rosan dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Dalam pertemuan tersebut, Rosan membahas penguatan industri tekstil bersama H&M Group dari Swedia dan sembilan mitra rantai pasoknya asal China dan Hong Kong. Para mitra tersebut berinvestasi pada sembilan pabrik baru di Pulau Jawa yang mencakup industri pencelupan benang, tenun, rajut, penyempurnaan, dan garmen.

H&M menyatakan kesiapan menjadi role model penerapan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) bagi merek fesyen Eropa.

Sementara itu, para mitra rantai pasok menyampaikan sejumlah hal terkait kemudahan perizinan dan akses terhadap energi hijau. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan menindaklanjuti berbagai masukan tersebut bersama instansi terkait.

Di sektor otomotif, Rosan bertemu dengan Geely Auto Group untuk membahas peluang kerja sama pengembangan industri otomotif dan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Pemerintah juga menjajaki pengembangan investasi energi terbarukan dan pengolahan sampah menjadi energi atau waste-to-energy (WtE).

Dalam pertemuan dengan Weiming Environment Protection, perusahaan tersebut melaporkan bahwa konstruksi sipil proyek pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) Bali atau Denpasar Raya dan Bogor Raya sebagian besar telah selesai dan kini memasuki tahap pemasangan peralatan. Kedua proyek yang merupakan bagian dari program WtE nasional itu ditargetkan beroperasi pada 2027.

Weiming juga tengah membangun pabrik peralatan PLTSa di Cilegon, Banten, yang ditargetkan mulai berproduksi pada 2027 untuk memperkuat kandungan lokal dalam program WtE.

Selain itu, perusahaan tersebut menyampaikan minat berinvestasi sebesar 1 gigawatt (GW) dalam program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 GW.

Dalam agenda lainnya, Rosan bertemu dengan Chairman Tsingshan Group Xiang Guangda untuk membahas tindak lanjut investasi perusahaan tersebut di Indonesia, termasuk pengembangan kawasan industri Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Maluku Utara.

Adapun pada sektor hilirisasi, Xi’an Zhongli Asphalt Co., Ltd. menyampaikan rencana investasi sekitar 60 juta dolar AS untuk membangun pabrik aspal berbasis aspal buton berkapasitas 600.000 ton per tahun.

Pabrik tersebut direncanakan berlokasi di Pulau Jawa dan dikembangkan secara bertahap hingga mencapai kapasitas penuh.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Saya berharap GIIAS Makassar 2026 tidak hanya menjadi tempat melihat produk dan teknologi terbaru, tetapi juga menjadi ruang lahirnya kolaborasi, investasi, dan peluang usaha baru yang memperkuat industri otomotif nasional

Makassar (ANTARA) - Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Setia Diarta mengatakan pasar domestik masih menjadi penopang utama industri otomotif nasional.

"Kota Makassar adalah salah satu kota besar tempat pelaksanaan GIIAS 2026. Saya berharap GIIAS Makassar 2026 tidak hanya menjadi tempat melihat produk dan teknologi terbaru, tetapi juga menjadi ruang lahirnya kolaborasi, investasi, dan peluang usaha baru yang memperkuat industri otomotif nasional,” ujarnya di Makassar, Rabu.

Pada pembukaan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Makassar 2026 itu, Setia Diarta mengatakan Sulawesi Selatan merupakan salah satu pasar otomotif terbesar di Indonesia.

Berdasarkan data penjualan kendaraan pada 2026, Sulawesi Selatan menempati peringkat ketujuh secara nasional dengan pangsa pasar sekitar 4 persen.

Ia menyatakan jika angka itu menunjukkan betapa kuatnya potensi Sulawesi Selatan dan kawasan timur Indonesia dalam penjualan produk otomotif tersebut.

Menurut Setia, potensi pasar itu perlu diikuti penguatan industri pendukung, mulai dari perluasan jaringan penjualan, layanan purnajual, pelatihan teknisi, hingga keterlibatan pelaku industri kecil dan menengah (IKM) dalam memasok komponen kendaraan.

"Secara nasional, industri otomotif juga masih mencatatkan pertumbuhan. Sepanjang Januari-September 2026, penjualan kendaraan secara wholesales mencapai sekitar 679 ribu unit atau tumbuh 21 persen. Sementara itu, penjualan secara retail meningkat 15,4 persen," katanya.

Selain itu, ia menyebut kinerja ekspor kendaraan turut mengalami peningkatan. Ekspor kendaraan utuh atau completely built up (CBU) tercatat mencapai 371 ribu unit, tumbuh 2,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara untuk ekspor kendaraan dalam bentuk terurai atau completeely knocked down (CKD) juga turut mengalami peningkatan dengan tumbuh sekitar 24,5 persen.

"Kami berharap GIIAS Makassar 2026 dapat menjadi ruang kolaborasi antara produsen kendaraan, pelaku industri komponen, dan pemerintah daerah untuk memperluas pasar otomotif, khususnya di kawasan timur Indonesia," ucapnya.

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia menilai kemampuan teknologi finansial dalam negeri dapat menjadi modal bagi perbankan nasional untuk memperluas usaha ke pasar Asia.

"Indonesia bisa menjadi pintu gerbang bagi perusahaan-perusahaan Indonesia untuk berkembang dan menjadi pemain regional," kata Managing Director Global Relations and Communications Danantara Indonesia Pahala Nugraha Mansury, dalam diskusi panel Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Jakarta, Rabu.

Menurut Pahala, perkembangan perbankan digital dan teknologi finansial menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan yang dapat dimanfaatkan untuk bersaing dengan pelaku usaha dari negara lain.

"Kalau kita melihat teknologi finansial, ini mungkin salah satu bidang yang kemampuan Indonesia tidak terlalu tertinggal dibandingkan pasar lain," ujarnya.

Ia mencontohkan perkembangan layanan perbankan melalui telepon seluler serta penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam transaksi lintas negara sebagai gambaran kemajuan teknologi pembayaran Indonesia.

Pahala juga mengungkapkan pengalamannya selama sekitar 15 tahun di Bank Mandiri, termasuk ketika bank tersebut memprioritaskan investasi pada layanan perbankan seluler dibandingkan perluasan jaringan anjungan tunai mandiri (ATM).

Menurut dia, investasi teknologi membutuhkan komitmen pimpinan, dukungan pendanaan, serta pengembangan kemampuan pegawai agar perusahaan mampu menghadirkan layanan yang kompetitif.

Dalam konteks persaingan regional, Pahala mencontohkan sejumlah bank negara tetangga yang telah mengembangkan usaha di Indonesia, seperti Maybank dan CIMB dari Malaysia, DBS, UOB, dan OCBC dari Singapura, serta Kasikornbank dan Bangkok Bank dari Thailand.

Ia menilai kehadiran bank-bank tersebut menunjukkan peluang pengembangan usaha lintas negara yang juga dapat dimanfaatkan perbankan nasional dengan mengandalkan kemampuan teknologi dan besarnya pasar domestik.

"Masih sangat sedikit bank Indonesia yang beroperasi di luar negeri. Kami di Danantara meyakini bahwa hal ini membutuhkan dorongan perubahan pola pikir," katanya.

Meski demikian, sejumlah bank nasional telah memiliki jaringan internasional. Berdasarkan laporan tahunan 2025, Bank Negara Indonesia (BNI) memiliki enam kantor cabang luar negeri, antara lain di Singapura, Hong Kong, Tokyo, Seoul, London, dan New York.

Bank Mandiri juga memiliki jaringan internasional untuk mendukung transaksi dan kegiatan usaha nasabah di luar negeri.

Pahala menambahkan keberadaan masyarakat Indonesia yang tinggal dan bekerja di berbagai negara dapat menjadi pasar potensial bagi pengembangan layanan keuangan lintas batas.

Dari sisi teknologi pembayaran, Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah pengguna QRIS mencapai 70,6 juta orang dengan 49,4 juta pedagang pada triwulan III 2026.

Pada periode tersebut, volume transaksi QRIS tumbuh 75,80 persen secara tahunan, sedangkan volume pembayaran digital secara keseluruhan mencapai 18,09 miliar transaksi atau meningkat 39,24 persen.

Layanan QRIS antarnegara juga telah terhubung dengan enam negara, yakni Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan China.

Hingga Agustus 2026, BI mencatat transaksi QRIS oleh pengguna asing di Indonesia mencapai 17,8 juta transaksi senilai Rp6,2 triliun. Sementara itu, transaksi pengguna Indonesia di negara mitra mencapai lima juta transaksi senilai Rp1,85 triliun.

Meski konektivitas pembayaran berbeda dengan ekspansi operasional perbankan, perkembangan tersebut menunjukkan semakin luasnya jangkauan teknologi pembayaran Indonesia.

Pahala mengingatkan perusahaan yang memasuki pasar regional harus siap menghadapi persaingan dengan pelaku usaha setempat, termasuk ketika tidak memiliki keunggulan yang sama seperti di pasar domestik.

Karena itu, penguatan teknologi, sumber daya manusia, dan kemampuan organisasi dinilai penting agar lebih banyak perusahaan nasional mampu mengembangkan usaha dan bersaing di kawasan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Utamanya, dalam mendukung pemenuhan, perawatan, serta modernisasi alutsista Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara berkelanjutan

Bandung (ANTARA) - Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung progres perbaikan dan upgrade alat utama sistem senjata (alutsista) di PT Dirgantara Indonesia (PTDI) baik untuk domestik maupun internasional, guna memastikan pengerjaannya sesuai dan tepat waktu.

Direktur Utama PTDI Gita Amperiawan menerangkan inspeksi langsung oleh menhan ini, menegaskan peran vital PTDI sebagai pilar utama kemandirian industri pertahanan nasional.

"Utamanya, dalam mendukung pemenuhan, perawatan, serta modernisasi alutsista Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara berkelanjutan," kata Gita dalam keterangan PTDI di Bandung, Rabu.

Pihak PTDI menjelaskan dalam peninjauan ini, Menhan melihat pengerjaan modernisasi tiga unit pesawat CN235-100 milik Angkatan Udara Uni Emirat Arab (UAE Air Force) yang ditargetkan rampung pada akhir 2027.

Pengerjaan pada tiga unit pesawat CN235-100 milik UAE Air Force mencakup Service Life Extension Program (SLEP) serta avionics upgrade guna memperpanjang usia pakai sekaligus memodernisasi sistem navigasi dan penerbangan pesawat buatan anak bangsa tersebut.

Pekerjaan ekspor layanan penerbangan ini menjadi bukti nyata pengakuan dunia internasional terhadap kapabilitas industri kedirgantaraan nasional dalam pemeliharaan dan modernisasi alutsista tingkat tinggi.

Selain menangani alutsista manca negara, Menhan Sjafri juga disebut memantau ketat upgrade mission system pada pesawat CN235-220 Maritime Patrol Aircraft (MPA) milik TNI AL serta proses produksi pesawat CN235-220 Military Transport (serial number N71) pesanan TNI AL yang ditargetkan selesai awal 2027.

Peninjauan dilanjutkan pada proyek rekondisi struktur dan pemeliharaan dan perawatan (Harwat) dua unit pesawat NC212-200 TNI AL, serta pengerjaan program modernisasi armada pesawat C-130 Hercules milik TNI Angkatan Udara (AU).

Rangkaian inspeksi alutsista militer domestik dan mancanegara tersebut diakhiri dengan peninjauan kesiapan lini produksi di Hanggar Final Assembly Line (FAL) N219.

Kunjungan kerja Menhan di Hanggar FAL Fixed Wing PTDI Bandung tersebut dilakukan pada Selasa (27/10), dengan didampingi Wamenhan Bidang Logistik, Industri Pertahanan dan Teknologi Marsekal TNI Yusuf Jauhari, Sekjen Kemhan Letjen TNI Gabriel Lema, serta Dirjen Pothan Kemhan Laksda TNI Sri Yanto.

Rombongan tersebut disambut langsung oleh Direktur Utama PTDI Gita Amperiawan, Wakil Komisaris Utama PTDI Marsdya TNI (Purn) Bagus Puruhito, serta Komisaris PTDI Yusron Ihza.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Teknologi mendalam memanfaatkan penelitian, sesuatu yang tidak mudah ditiru oleh industri lain

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Mohammad Fauzan Adziman menilai pengembangan teknologi berbasis riset membuka peluang lahirnya perusahaan rintisan berstatus unikorn di Indonesia.

Ia menyampaikan pandangan tersebut dalam diskusi panel Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Jakarta, Rabu, dengan mencontohkan perkembangan perusahaan rintisan teknologi mendalam di Eropa.

"Di Eropa, perusahaan teknologi mendalam mencapai valuasi lebih dari satu miliar dolar AS (unikorn) dalam lima tahun tujuh bulan, atau dua tahun empat bulan lebih cepat," kata Fauzan.

Berdasarkan data PitchBook yang dirujuk McKinsey dan ditampilkan dalam paparannya, perusahaan rintisan teknologi mendalam di Eropa rata-rata membutuhkan lima tahun tujuh bulan untuk mencapai status unikorn, dibandingkan tujuh tahun 11 bulan bagi perusahaan rintisan teknologi konvensional.

Status unikorn merujuk pada perusahaan rintisan dengan valuasi sedikitnya satu miliar dolar AS atau sekitar Rp18,14 triliun.

Fauzan menjelaskan teknologi mendalam atau deep tech merupakan inovasi yang bertumpu pada penelitian ilmiah, memiliki keunggulan teknologi yang sulit ditiru, serta berpotensi dikembangkan menjadi kegiatan usaha berskala besar.

"Teknologi mendalam memanfaatkan penelitian, sesuatu yang tidak mudah ditiru oleh industri lain, dan memiliki potensi untuk dikembangkan dalam skala besar," ujarnya.

Dalam paparannya, Fauzan menjelaskan keunggulan perusahaan teknologi mendalam antara lain berasal dari penguasaan kekayaan intelektual, teknologi yang sulit direplikasi, serta kemampuan menjawab kebutuhan jangka panjang.

Bidang yang berpotensi memanfaatkan pengembangan teknologi tersebut mencakup energi, pangan, dan kesehatan, yang membutuhkan inovasi untuk menjawab berbagai persoalan serta meningkatkan kemampuan industri.

Menurut Fauzan, peluang tersebut perlu diikuti penguatan kemampuan riset di Indonesia agar perusahaan tidak hanya bergantung pada teknologi yang sudah tersedia, tetapi juga mampu menghasilkan inovasi sendiri.

"Di sinilah inovasi produk secara mandiri dan penelitian serta pengembangan bersama mulai berperan," ujar dia.

Ia menjelaskan pengembangan kemampuan industri perlu dilakukan secara bertahap, dari kegiatan produksi rutin dan penyesuaian teknologi menuju inovasi produk secara mandiri serta kerja sama penelitian dengan berbagai pihak.

Berdasarkan data pada 2022 dalam paparannya, porsi belanja penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan sektor usaha di Indonesia tercatat sebesar 16,7 persen dari total belanja penelitian dan pengembangan nasional.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan Taiwan sebesar 85,5 persen, Korea Selatan 79,4 persen, China 77,6 persen, dan Jepang 73,1 persen.

Fauzan menilai penguatan kegiatan riset di dunia usaha perlu disertai pengembangan sumber daya manusia, dukungan pembiayaan, dan kepercayaan investor agar hasil inovasi dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi.

"Kita perlu membangun dua hal dengan kuat, yaitu talenta, kemudian kepercayaan," katanya.

Menurut dia, kepercayaan menjadi faktor penting bagi perusahaan berbasis penelitian untuk memperoleh dukungan investasi, terutama ketika pengembangan teknologi membutuhkan waktu dan pembiayaan sebelum dapat dimanfaatkan secara komersial.

"Investor tidak takut pada risiko, tetapi mereka takut pada ketidakpastian," tutur Fauzan.

Dari sisi dukungan pemerintah, Kemdiktisaintek pada 8 Juli 2026 melaporkan telah mengucurkan pendanaan sekitar Rp454 miliar untuk lebih dari 1.070 judul penelitian aplikatif yang melibatkan kerja sama perguruan tinggi dan industri.

Kementerian tersebut juga membuka skema Hackathon Deeptech dengan fasilitas pendanaan hingga Rp1,5 miliar bagi perguruan tinggi penyelenggara untuk menjaring solusi teknologi atas persoalan nyata, antara lain di bidang semikonduktor, pangan, dan energi.

Sementara itu, melalui Program Katalisator Kemitraan Berdikari 2026, pemerintah mengembangkan tiga skema, yakni Mandala, SKALA+, dan Saintek Nusantara, untuk memperluas penerapan hasil penelitian sesuai kebutuhan masyarakat dan daerah.

Pada 27 Oktober 2026, Fauzan juga menekankan pentingnya hilirisasi riset genomik dan bioteknologi agar hasil penelitian dapat dikembangkan menjadi produk atau usaha berbasis teknologi di bidang kesehatan, pangan, dan industri.

Ia menilai kerja sama antara peneliti, perguruan tinggi, pelaku industri, dan investor diperlukan agar inovasi dapat menjawab kebutuhan pasar sekaligus memiliki peluang untuk dikembangkan secara lebih luas.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Biosolusi merupakan peluang penting bagi Indonesia untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya hayatinya guna mendukung kemakmuran ekonomi, pelestarian lingkungan dan ketahanan nasional

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyebut pemanfaatan sumber daya hayati, biosolusi menjadi peluang bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga ketahanan nasional.

“Biosolusi merupakan peluang penting bagi Indonesia untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya hayatinya guna mendukung kemakmuran ekonomi, pelestarian lingkungan dan ketahanan nasional,” ujar Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo Teguh Sambodo di Jakarta, Rabu.

Dari laporan The Value of Biosolutions: Growth and Prosperity – Indonesia Edition memperkirakan sektor biosolusi di Indonesia berpotensi menghasilkan nilai ekonomi sebesar 2,23 miliar dolar AS pada 2035.

Jumlah lapangan kerja yang tercipta di sektor tersebut juga diperkirakan meningkat hampir tiga kali lipat dalam periode yang sama.

Nilai ekonomi tersebut setara dengan lebih dari dua kali nilai ekspor kopi Indonesia saat ini, yang merupakan salah satu komoditas pertanian Indonesia yang paling dikenal.

Ia mengatakan seiring dengan pengembangan strategi bioekonomi Indonesia, kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi dan mitra pembangunan akan menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi tersebut.

Menurut dia, studi itu menyoroti potensi kekayaan sumber daya hayati dan agenda pembangunan Indonesia untuk menempatkan negara ini sebagai salah satu pemimpin bioekonomi di Asia Tenggara pada masa mendatang.

Selain menghasilkan nilai ekonomi secara langsung, sektor biosolusi juga berpotensi memberikan efek berganda terhadap penciptaan lapangan kerja di sektor lainnya.

Setiap lapangan kerja baru di sektor biosolusi diperkirakan dapat mendukung penciptaan 3,8 lapangan kerja tambahan di sektor-sektor ekonomi lain, terutama pertanian dan sistem pangan. Efek berganda tersebut hampir 60 persen lebih tinggi daripada rata-rata global.

Temuan itu menunjukkan bahwa biosolusi berpotensi memperkuat rantai pasok lokal sekaligus menciptakan nilai ekonomi yang melampaui sektor tersebut.

Laporan tersebut juga mengidentifikasi potensi biosolusi dalam mendukung sejumlah prioritas pembangunan Indonesia, mulai dari ketahanan pangan, diversifikasi energi, transformasi industri hingga penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, penerapan prinsip ekonomi sirkular, serta penguatan ketahanan jangka panjang.

Country Manager Indonesia Novonesis Yonny Setiady mengatakan biosolusi telah membantu berbagai negara meningkatkan pemanfaatan sumber daya, memperkuat ketahanan pangan dan energi, mengurangi emisi, serta membangun industri yang lebih tangguh.

“Di berbagai belahan dunia, biosolusi membantu negara-negara menghasilkan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit, memperkuat ketahanan pangan dan energi, mengurangi emisi, serta membangun industri yang lebih tangguh,” ujar Yonny.

Ia mengatakan Indonesia memiliki sumber daya dan ambisi untuk menjadi pemimpin bioekonomi di Asia Tenggara.

“Indonesia memiliki sumber daya dan ambisi untuk menjadi pemimpin bioekonomi di Asia Tenggara. Laporan ini menunjukkan bagaimana biosolusi, dengan dukungan kebijakan yang tepat, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi, dan mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045," ucapnya.

Sementara itu, Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Timor-Leste, Papua Nugini, dan ASEAN Yang Mulia Sten Frimodt Nielsen mengatakan inovasi berbasis hayati di Denmark telah menghasilkan nilai ekonomi melalui pengembangan teknologi di bidang enzim, fermentasi, dan bioteknologi.

“Seiring dengan penyusunan strategi bioekonomi nasional Indonesia, terdapat peluang besar untuk menyatukan berbagai elemen ini dan memastikan bahwa biosolusi menjadi bagian dari pembangunan ekonomi jangka panjang negara,” ujar Sten.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberikan kepastian hukum atas tanah milik masyarakat hukum adat dengan mendaftarkan sebanyak 68 bidang tanah ulayat seluas 86,94 hektare.

"Kepastian hukum atas tanah ulayat perlu terus diperkuat melalui penatausahaan dan pendaftaran tanah," kata Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Kementerian ATR/BPN Bernadus Wijanarko di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, dalam dua tahun perjalanan Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN mencatat telah memberikan Hak Pengelolaan (HPL) terhadap 68 bidang tanah ulayat milik 16 kesatuan masyarakat hukum adat, yang luasnya mencapai 86,94 hektare.

Dengan tambahan pendaftaran tanah ulayat tersebut, kata dia, terhitung sejak 2023 hingga Oktober 2026 ini Kementerian ATR/BPN berhasil mendaftarkan 110 bidang tanah ulayat seluas 1.059 hektare yang dikelola oleh 31 masyarakat hukum adat.

Ia menjelaskan bahwa pada awal 2026, Kementerian ATR/BPN menargetkan pendaftaran 25 bidang tanah ulayat. Dari data per Oktober 2026, sudah terealisasi pendaftaran 48 bidang tanah ulayat, yang artinya melampaui target hingga 192 persen.

Sementara itu, untuk target pengadministrasian tanah ulayat sebanyak 50 bidang terealisasi sebanyak 86 bidang, atau mencapai 172 persen dari target.

"Dalam pelaksanaannya, Kementerian ATR/BPN tetap memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat serta hak-hak yang melekat pada tanah ulayat," ujarnya.

Dari sisi persebaran wilayah, pendaftaran tanah ulayat telah menjangkau 20 provinsi di Indonesia. Cakupan tersebut menunjukkan pelaksanaan penatausahaan dan pendaftaran tanah ulayat di berbagai daerah dengan tetap memperhatikan keberadaan serta hak-hak masyarakat hukum adat.

"Ke depan, Kementerian ATR/BPN terus mendorong penatausahaan dan pendaftaran tanah ulayat melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta pihak terkait. Kami berharap upaya ini dapat memperluas cakupan pendaftaran tanah ulayat sekaligus memperkuat kepastian hukum dengan tetap menghormati hak masyarakat hukum adat," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026