Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) melalui Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Universitas Gadjah Mada (UGM) menguji pemasaran kolektif produk unggulan kawasan transmigrasi Muting, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, untuk memperluas akses pasar usaha masyarakat.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam Festival Kalimaro yang berlangsung pada 1–5 Oktober 2026 di Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, dengan memperkenalkan produk olahan masyarakat kepada pengunjung.

"Uji coba pemasaran kolektif ini merupakan langkah awal untuk menunjukkan bahwa kelompok-kelompok usaha masyarakat di Kawasan Transmigrasi Muting dapat saling menguatkan melalui kerja sama," kata Ketua Tim 16 Ekspedisi Patriot UGM, Rindu S M Firdaus dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin.

Melalui kegiatan tersebut, tim mendampingi kelompok usaha untuk memasarkan produk secara bersama-sama sehingga biaya transportasi, promosi, dan penyewaan stan dapat ditanggung secara kolektif.

Produk yang diperkenalkan antara lain kopi robusta, teh sarang semut, tepung sagu, serta pupuk organik hasil produksi masyarakat kawasan transmigrasi.

Kepala Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Kumbel Jaya, Kampung Belbelan, Distrik Ulilin, Suyekno menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang membantu memperkenalkan produk pupuk organik kepada calon konsumen.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Ekspedisi Patriot yang telah mendukung pemasaran pupuk organik kami di Festival Kalimaro. Kami sangat senang karena produk kami bisa dikenal lebih luas dan bermanfaat bagi para petani," ujarnya.

Selain memperkenalkan produk, tim menyusun katalog usaha lokal untuk memudahkan pengunjung mengenali hasil produksi masyarakat serta memperluas peluang kerja sama antarpelaku usaha.

Pendampingan tersebut juga mencakup pengenalan potensi wisata di Kawasan Transmigrasi Muting sebagai bagian dari upaya pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan laporan panitia, kegiatan tersebut mencatat sekitar 12.500 kunjungan selama lima hari penyelenggaraan.

Keikutsertaan masyarakat Muting dalam festival itu merupakan bagian dari program penguatan kelembagaan ekonomi KASUARI yang dijalankan Tim 16 Ekspedisi Patriot UGM.

Program tersebut menghubungkan kelompok usaha masyarakat adat dan warga eks-transmigran di Distrik Muting, Ulilin, serta Elikobel untuk memperkuat kerja sama produksi dan pemasaran.

Melalui pendekatan tersebut, kelompok usaha diharapkan dapat mengatasi keterbatasan biaya distribusi, promosi, dan akses pembeli yang selama ini menjadi tantangan pengembangan produk lokal.

Tim Ekspedisi Patriot juga menyiapkan pengembangan sarana informasi digital untuk memperkenalkan produk unggulan dan potensi wisata Kawasan Transmigrasi Muting kepada masyarakat yang lebih luas.

Ke depan, hasil uji coba pemasaran kolektif tersebut diharapkan menjadi dasar penguatan jaringan usaha, pengembangan produk, serta peningkatan kemampuan masyarakat mengelola potensi ekonomi kawasan secara mandiri.

Kegiatan itu merupakan bagian dari pendampingan Tim Ekspedisi Patriot yang melibatkan perguruan tinggi dalam pengembangan potensi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat kawasan transmigrasi.

Secara nasional, Kementrans pada 2026 menugaskan 1.476 peserta TEP yang tergabung dalam 246 tim ke 53 kawasan transmigrasi untuk melaksanakan riset, pendampingan, dan pengembangan potensi ekonomi masyarakat.

Pada September 2026, Kementrans juga mengevaluasi 246 program TEP untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sasaran transformasi transmigrasi.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat kinerja lapangan usaha (LU) industri pengolahan pada triwulan III 2026 meningkat dan tetap berada pada fase ekspansi atau dengan indeks lebih dari 50 persen.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa hal ini tecermin dari Prompt Manufacturing Index (PMI-BI) yang sebesar 52,28 persen.

PMI-BI triwulan III 2026 ini lebih tinggi dibandingkan realisasi pada triwulan sebelumnya sebesar 51,43 persen.

Lebih lanjut, berdasarkan komponen pembentuknya, BI mencatat komponen volume persediaan barang jadi, volume produksi, dan volume total pesanan meningkat dan berada pada fase ekspansi, masing-masing sebesar 54,80 persen, 54,31 persen, dan 53,34 persen.

Berdasarkan sublapangan usaha (sub-LU), PMI-BI pada sebagian besar sub-LU juga berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada industri barang galian bukan logam yakni sebesar 55,79 persen.

Kemudian, diikuti industri makanan dan minuman (55,03 persen); industri logam dasar (54,17 persen); industri karet, barang dari karet dan plastik (52,63 persen); serta industri tekstil dan pakaian jadi (52,40 persen).

Perkembangan tersebut sejalan dengan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia yang mengindikasikan kinerja kegiatan LU industri pengolahan meningkat dengan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 1,53 persen.

Untuk triwulan IV 2026, kinerja LU industri pengolahan diprakirakan meningkat, tecermin dari PMI-BI sebesar 52,37 persen.

Berdasarkan komponen pembentuknya, volume produksi, volume persediaan barang jadi, dan volume total pesanan diprakirakan tetap berada pada fase ekspansi.

Mayoritas sub-LU diprakirakan berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, diikuti industri barang galian bukan logam, serta industri makanan dan minuman.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Langkah ini diambil demi menjamin ketersediaan pupuk saat petani mulai memasuki masa tanam, sekaligus mendukung penguatan cadangan pangan strategis nasional

Tasikmalaya (ANTARA) - PT Pupuk Kujang Cikampek menyiapkan stok pupuk subsidi sebanyak 4.937,5 ton untuk kebutuhan petani di Kabupaten/Kota Tasikmalaya, Jawa Barat menjelang musim tanam padi yang sebentar lagi akan memasuki musim hujan setelah melewati kemarau panjang.

"Langkah ini diambil demi menjamin ketersediaan pupuk saat petani mulai memasuki masa tanam, sekaligus mendukung penguatan cadangan pangan strategis nasional," kata VP Komunikasi Korporat Pupuk Kujang, R. Idho Pramana di Tasikmalaya, Senin.

Ia menuturkan, daerah Jawa Barat (Jabar) dilanda musim kemarau panjang yang membuat tanaman sebagian kering sehingga petani tidak melakukan aktivitas menanam padi.

Namun berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kata dia, saat ini sudah mulai memasuki musim penghujan menandakan dimulainya musim tanam pada Oktober 2026.

Ia menyampaikan, masa transisi dari kemarau ke musim penghujan itu membuat PT Pupuk Kujang Cikampek memastikan operasional produksi dan ketersediaan stok pupuk tetap berjalan dalam kapasitas optimal.

Prediksi dimulainya musim hujan di berbagai wilayah Jabar tersebut, kata dia, menjadi momentum bagi petani untuk bersiap memulai tanam dan sudah bisa menebus pupuk subsidi di kios resmi.

"Jadi, para petani tak perlu khawatir, bisa segera menebus di kios resmi sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Ia mengatakan, selama musim kemarau banyak petani menunda masa tanam, meski begitu PT Pupuk Kujang tetap berproduksi terus secara konsisten untuk menjaga daya tampung gudang agar tetap siaga dan melimpah.

Ia menyampaikan, selama ini terus menjaga kestabilan stok pupuk bersubsidi maupun pupuk non-subsidi, terutama saat ini dipastikan pupuk tersedia untuk persiapan musim tanam penghujan.

Ia menyebutkan, sampai 15 Oktober 2026, stok pupuk bersubsidi di Jabar tercatat mencapai 98.011,8 ton, terdiri dari Urea sebanyak 69.212,7 ton, dan NPK sebanyak 28.799 ton, khusus untuk stok pupuk subsidi di Tasikmalaya mencapai 4.937,5 ton.

Ia menegaskan, Pupuk Kujang terus berupaya mendampingi petani di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya saat musim kemarau maupun saat ini menjelang musim tanam dengan menyiapkan pupuk bersubsidi di gudang untuk mendukung pertanian.

"Pupuk Kujang berkomitmen penuh untuk mendampingi petani dan memastikan para petani tidak menghadapi tantangan kemarau ini sendirian," katanya.

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Bandung, Jawa Barat (ANTARA) - PT KAI (Persero) mencatat kereta api (KA) Sangkuriang relasi Bandung-Banyuwangi via jalur selatan Jawa mencapai tingkat okupansi sebesar 240 persen selama periode Juli-September 2026.

VP Public Relations KAI Anne Purba di Bandung, Jawa Barat, Senin, menyebutkan meskipun beroperasi kurang dari satu tahun, KA Sangkuriang langsung menduduki peringkat pertama kereta api dengan tingkat keterisian (okupansi) tertinggi di wilayah Daerah Operasi 2 Bandung, mengalahkan KA Malabar dan KA Lodaya.

"Sangkuriang nomor satu, nomor dua Malabar, yang ketiga adalah Lodaya. Tapi yang sangat kita lihat pertumbuhan sangat luar biasa adalah justru kereta baru, Sangkuriang. Okupansinya itu bisa lebih dari 200, bahkan 240 persen," ujar Anne.

Tingginya angka okupansi yang melampaui 100 persen tersebut dimungkinkan berkat pergerakan penumpang dinamis di stasiun-stasiun antara sepanjang jalur Bandung menuju Banyuwangi dan sebaliknya.

"Bahkan, pada jam-jam sibuk maupun akhir pekan, okupansi KA Sangkuriang ini melonjak hingga 285 persen," ucap Anne.

Dengan kapasitas 456 tempat duduk yang terdiri dari kelas eksekutif, ekonomi komersial, hingga kelas kompartemen (priority), lanjut dia, KA Sangkuriang telah melayani lebih dari 330.000 pelanggan.

Hal ini menandakan kawasan Bandung dan selatan Jawa hingga Banyuwangi, menjadi destinasi unggulan dengan moda angkutan berbasis kereta.

"Tingginya minat masyarakat pada rute ini mengukuhkan kawasan Purwokerto, Bandung, dan Banyuwangi sebagai destinasi unggulan berbasis kereta api," tutur Anne.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kedua lintasan ini bukan sekadar jalur penghubung antarpulau, tetapi juga bagian penting dari pergerakan ekonomi nasional

Banyuwangi (ANTARA) - Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo menyebut penyeberangan lintas Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk merupakan bagian penting dari pergerakan ekonomi nasional.

"Kedua lintasan ini bukan sekadar jalur penghubung antarpulau, tetapi juga bagian penting dari pergerakan ekonomi nasional, dan setiap hari masyarakat dan kendaraan logistik mengandalkan kedua lintasan tersebut, sehingga keandalan pelayanan menjadi prioritas kami," ujarnya dalam keterangannya diterima di Banyuwangi, Jawa Timur, Senin.

Menurut Heru, tingginya pergerakan masyarakat pada penyeberangan Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk menjadi perhatian perusahaan dalam menjaga keandalan operasional dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Tingginya mobilitas di penyeberangan yang menghubungkan Pulau Jawa-Sumatera dan Pulau Jawa-Bali itu mencerminkan peran strategis kedua jalur dalam mendukung pergerakan masyarakat dan distribusi logistik.

Dalam catatan ASDP, lanjut Heru, sepanjang tahun 2025 sebanyak sekitar 33 juta penumpang melintasi dua penyeberangan utama Merak-Bakauheni Ketapang-Gilimanuk, rinciannya sekitar 20 juta penumpang tercatat pada lintasan Merak-Bakauheni dan 13 juta penumpang di Ketapang-Gilimanuk.

"Secara nasional, jaringan penyeberangan yang dikelola ASDP tercatat lebih dari 46 juta penumpang sepanjang 2025, dengan cakupan operasional 27 cabang, 320 lintasan, 37 pelabuhan dan 225 kapal. Dari keseluruhan lintasan tersebut, sebanyak 229 merupakan lintasan perintis dan 91 lintasan komersial yang mendukung konektivitas antardaerah, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan," paparnya.

Heru menjelaskan bahwa pengelolaan penyeberangan tidak hanya bergantung pada jumlah kapal, tetapi juga kesesuaian kapasitas kapal dan dermaga, kecepatan bongkar muat, pola kedatangan kendaraan, serta kondisi perairan.

Berbagai faktor tersebut, katanya, menjadi perhatian dalam pengaturan operasional, terutama saat terjadi peningkatan trafik pada periode libur panjang dan hari besar keagamaan.

"Jadi, kelancaran penyeberangan membutuhkan pengelolaan yang terintegrasi, mulai dari pengaturan kendaraan di pelabuhan, hingga proses bongkar muat kapal. Oleh arena itu, kami melakukan evaluasi dan penyesuaian pola operasional agar pelayanan semakin efektif, dengan tetap mengutamakan keselamatan pengguna jasa," kata Heru Widodo.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia membantah ada pemangkasan kuota BBM subsidi jenis Pertalite di Bali yang diduga menjadi salah satu pemicu kelangkaan BBM dalam satu pekan terakhir.

“Tidak, tidak ada pemangkasan kuota bahkan bisa ditambahkan,” kata Menko Bahlil Lahadalia usai menggelar rapat koordinasi penanganan antrean BBM di Terminal BBM Sanggaran di Denpasar, Bali, Senin.

Ia memastikan penyebab antrean panjang BBM di Bali karena keterlambatan pasokan akibat kapal pengangkut BBM mengalami kendala jangkar saat sandar.

Akibatnya, lanjut dia, cadangan Pertalite di Bali menurun tiga hingga empat hari.

Untuk itu, Bahlil telah menambah armada kapal pengangkut BBM dari yang selama ini tiga kapal menjadi tujuh kapal yang sandar di dermaga Terminal BBM Sanggaran Denpasar dan Terminal BBM Manggis Kabupaten Karangasem.

Menko yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu justru memerintahkan Direktorat Jenderal Migas dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas untuk menaikkan kuota (cadangan) BBM Pertalite yang awalnya memiliki daya tahan 11 hari menjadi 15 hari.

“Jadi bukan mengurangi (kuota), kami menambah,” ucapnya.

Meski tidak memberikan detail volume, Bahlil menegaskan kuota dengan daya tahan 15 hari tersebut disuplai secara berkelanjutan.

Sebelumnya, beredar narasi di media sosial yang menyebutkan penyebab utama kelangkaan BBM di Bali karena adanya pemangkasan kuota Pertalite di atas 50 persen.

Berdasarkan data Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, kuota Pertalite pada 2026 untuk Bali mencapai 764.106.000 liter.

Hingga September 2026, sudah terealisasi 560.869.000 liter atau 73,4 persen.

Sedangkan solar kuota 2026 di Bali mencapai 251.558.000 liter dengan realisasi mencapai 183.175.000 liter atau 72,8 persen.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Semarang, Jawa Tengah (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan program pelindungan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa bertujuan untuk menjaga keberlangsungan aktivitas masyarakat sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

“Ini juga menyelamatkan kawasan industri, kawasan pangan, kawasan logistik, dan pada akhirnya menjaga agar pertumbuhan ekonomi dapat terus terjaga,” kata AHY saat kegiatan Demonstration Plotting Perlindungan Kawasan Pesisir Pantai Utara Jawa berbasis Nature-based Solutions di Timbulsloko, Demak, Jawa Tengah, Senin.

AHY menyampaikan, kawasan Pantura Jawa menghadapi ancaman penurunan permukaan tanah dan kenaikan permukaan air laut yang dapat memperburuk abrasi serta meningkatkan risiko banjir rob.

Dia menyampaikan, kawasan Pantura Jawa memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional karena berkontribusi sekitar 28 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.

Ia menyebutkan, penurunan permukaan tanah di sejumlah wilayah Pantura mencapai 5–20 sentimeter per tahun, bahkan terdapat daerah yang mengalami penurunan hingga 25 sentimeter per tahun.

Menurut AHY, tanpa intervensi melalui pembangunan fisik dan penanaman mangrove, kondisi tersebut berpotensi semakin mengancam masyarakat pesisir. Oleh karena itu, penanganan Pantura perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.

AHY menjelaskan, penanaman mangrove di Desa Timbulsloko merupakan langkah awal dari gerakan nasional untuk melindungi Pantura Jawa. Program tersebut menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto melalui pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ).

Program perlindungan Pantura mencakup wilayah Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur yang melibatkan pemerintah daerah di lima provinsi dan 25 kabupaten/kota, serta 18 kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri.

Selain penanaman mangrove, upaya perlindungan pesisir dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pengendalian gelombang. Salah satunya dengan pembuatan hexbrick yang berfungsi sebagai pemecah gelombang atau breakwater untuk mengurangi arus dan energi gelombang sehingga dapat menekan risiko abrasi.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Ini adalah sebuah langkah maju untuk bagaimana menciptakan nilai tambah terhadap komoditas kita

Denpasar (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membidik nilai ekspor nikel Indonesia menembus 45 miliar hingga 50 miliar dolar AS pada 2026.

Target tersebut didorong melalui kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri global.

"Ekspor nikel kita di tahun 2023 itu mencapai 34 miliar US dolar, dan saya targetkan di tahun 2026 itu harus melebihi 40 miliar US dolar, mungkin sekitar kurang lebih 45 sampai 50 miliar US dolar," katanya dalam forum Bali Tech Week 2026 di Sanur, Denpasar, Senin.

Bahlil mengatakan hilirisasi menjadi instrumen penting untuk mengubah pola ekonomi Indonesia dari ketergantungan pada ekspor bahan mentah menuju industrialisasi yang menghasilkan produk bernilai tambah lebih tinggi.

“Ini adalah sebuah langkah maju untuk bagaimana menciptakan nilai tambah terhadap komoditas kita,” kata Bahlil.

Menurutnya, kebijakan hilirisasi merupakan bagian dari upaya Indonesia mengelola sumber daya alam untuk kepentingan nasional.

Ia menyinggung tantangan yang muncul ketika Indonesia membatasi ekspor bahan mentah, termasuk gugatan melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Bahlil menegaskan agenda hilirisasi tidak hanya mencakup nikel, tetapi juga 28 komoditas dari berbagai sektor.

Ia menjelaskan pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi untuk pengembangan hilirisasi tersebut mencapai sekitar 618 miliar dolar AS hingga 2040.

Komoditas yang menjadi sasaran pengembangan meliputi mineral, batu bara, minyak dan gas bumi, pertanian, perikanan, serta kelautan.

Pemerintah berharap pengolahan sumber daya alam di dalam negeri dapat memperkuat industri nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing produk Indonesia.

Bahlil menyebut hilirisasi sebagai salah satu pendorong untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen hingga 8 persen.

"Terkait dengan hilirisasi, sekarang kita sudah meletakkan 28 komoditas hilirisasi dengan total investasi kurang lebih sekitar 618 miliar US dolar sampai dengan 2040. Dan ini adalah pemacu pertumbuhan ekonomi kita untuk bisa kita dorong mencapai sekitar di atas 6 persen sampai dengan 8 persen," katanya.

Untuk itu, Indonesia perlu menggeser sumber pertumbuhan dari konsumsi menuju kegiatan ekonomi yang lebih produktif.

Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.

Menurutnya, kekayaan alam Indonesia harus memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Melalui percepatan hilirisasi, pemerintah menargetkan Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan baku dunia, tetapi juga pemain industri yang mampu memperoleh manfaat lebih besar dari pengolahan sumber daya alamnya sendiri.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 1,9 juta lapangan kerja baru tercipta di Indonesia selama Agustus 2024 hingga Agustus 2025. Pada periode yang sama, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,9 persen. Angka ini menunjukkan bahwa perekonomian masih mampu menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Namun, laporan Indonesia Economic Prospects Bank Dunia edisi Juni 2026 juga mencatat tantangan yang perlu mendapat perhatian. Hampir separuh lapangan kerja baru tersebut berasal dari sektor dengan produktivitas relatif rendah, terutama pertanian serta akomodasi dan jasa makanan.

Pada Agustus 2025, proporsi pekerja paruh waktu yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu mencapai 32,7 persen, sementara upah riil pekerja berketerampilan menengah dan tinggi turun sekitar satu hingga dua persen per tahun sejak 2018.

Dua gambaran itu memperlihatkan arah pekerjaan rumah pembangunan Indonesia. Penciptaan lapangan kerja merupakan capaian penting, tetapi tantangan berikutnya adalah memastikan pekerjaan tersebut mampu meningkatkan pendapatan dan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan momentum yang positif. Pada triwulan I 2026, ekonomi tumbuh 5,6 persen secara tahunan. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan sebesar 5,0 persen pada 2026, sebelum meningkat menjadi 5,2 persen pada 2027 dan 2028. Proyeksi tersebut menunjukkan bahwa fondasi pertumbuhan tetap tersedia, meskipun ketidakpastian global masih membayangi.

Momentum ini perlu dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas pertumbuhan. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat ekonomi berkembang, tetapi juga oleh seberapa luas kesempatan yang tersedia bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pekerjaan sebagai jalan mobilitas ekonomi

Bagi sebagian besar rumah tangga, pekerjaan merupakan pintu utama menuju kehidupan yang lebih baik. Pendapatan dari pekerjaan membiayai kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, layanan kesehatan, dan tabungan untuk menghadapi masa depan.

Pekerjaan yang produktif dan memberikan penghasilan memadai juga membantu rumah tangga membangun ketahanan ketika menghadapi kenaikan harga atau guncangan ekonomi.

Karena itu, memiliki pekerjaan dan memiliki pekerjaan yang mampu meningkatkan kesejahteraan merupakan dua hal yang saling berkaitan, tetapi tidak selalu sama. Seseorang dapat tercatat bekerja, tetapi masih menghadapi jam kerja yang terbatas atau pendapatan yang belum memadai.

Usaha kecil dapat menyerap tenaga kerja, tetapi menghadapi kesulitan meningkatkan produktivitas karena keterbatasan teknologi, pembiayaan, dan akses pasar. Demikian pula lulusan pendidikan menengah dan tinggi membutuhkan kesempatan kerja yang sesuai dengan keterampilan agar investasi pendidikan dapat memberikan manfaat ekonomi.

Tantangan tersebut membantu menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi belum tentu secara otomatis memperluas kelompok masyarakat berpendapatan menengah. Bank Dunia mencatat bahwa proporsi pekerja yang memperoleh pendapatan kelas menengah turun dari 14,5 persen pada 2018 menjadi sekitar 7 persen pada 2025.

Temuan ini merupakan pengingat penting bahwa perluasan kesempatan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan pekerja.

Angka tersebut tidak berarti seluruh masyarakat mengalami penurunan kesejahteraan. Namun, perkembangannya layak menjadi bahan refleksi untuk memastikan bahwa transformasi ekonomi Indonesia semakin kuat dalam menciptakan pekerjaan yang memberikan prospek pendapatan lebih baik.

Kelas menengah memiliki peran penting dalam pembangunan. Selain menopang konsumsi domestik, kelompok ini turut mendorong pertumbuhan usaha, meningkatkan investasi dalam pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga.

Dengan demikian, memperluas kelas menengah bukan sekadar menambah jumlah penduduk dalam kelompok pendapatan tertentu. Lebih jauh, agenda ini berarti memperbesar kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan taraf hidup secara berkelanjutan.

Memperluas kesempatan melalui produktivitas

Indonesia memiliki berbagai modal untuk mewujudkan agenda tersebut. Pasar domestik yang besar, pembangunan infrastruktur, perkembangan ekonomi digital, serta penguatan industri membuka peluang untuk menciptakan kegiatan ekonomi dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Tantangannya adalah memastikan peluang tersebut terhubung dengan peningkatan kemampuan tenaga kerja dan perkembangan usaha di berbagai daerah.

Penguatan industri pengolahan, misalnya, perlu diikuti dengan peningkatan keterampilan pekerja, pengembangan pemasok lokal, dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil untuk masuk ke rantai pasok. Sektor jasa modern juga berpotensi menciptakan pekerjaan produktif apabila didukung oleh keterampilan yang sesuai, infrastruktur digital, dan lingkungan usaha yang kondusif.

Pada saat yang sama, sektor pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah tidak boleh ditinggalkan. Peningkatan produktivitas melalui teknologi, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan usaha, dan perluasan pasar dapat membantu pekerja memperoleh pendapatan yang lebih baik tanpa harus selalu berpindah sektor.

Artinya, transformasi ekonomi tidak cukup hanya mendorong pertumbuhan sektor-sektor baru. Transformasi juga perlu meningkatkan kemampuan sektor yang selama ini menjadi sumber penghidupan banyak masyarakat.

Dari sisi tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan vokasi perlu semakin selaras dengan kebutuhan dunia usaha. Program peningkatan keterampilan akan lebih bermanfaat apabila mampu memperbesar peluang peserta memperoleh pekerjaan, meningkatkan pendapatan, atau beralih ke pekerjaan dengan produktivitas lebih tinggi.

Dari sisi kebijakan, kepastian regulasi, kelancaran logistik, dan akses pembiayaan perlu diperkuat agar dunia usaha terdorong melakukan investasi produktif. Investasi yang berkembang diharapkan tidak hanya menambah kapasitas produksi, tetapi juga memperluas kesempatan kerja dengan kualitas yang lebih baik.

Peluang tersebut perlu dibangun di berbagai wilayah. Konektivitas antardaerah, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan peningkatan kapasitas usaha dapat membantu memperluas akses masyarakat terhadap pekerjaan produktif, sehingga manfaat pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi tertentu.

Dengan pendekatan tersebut, peningkatan produktivitas bukan semata-mata agenda dunia usaha. Produktivitas menjadi bagian dari strategi pembangunan untuk memperluas kesempatan masyarakat meningkatkan kesejahteraan.

Data untuk memastikan kemajuan menjangkau masyarakat

Upaya memperluas kelas menengah memerlukan landasan kebijakan yang kuat. Salah satu fondasi pentingnya adalah data statistik yang mampu menggambarkan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara lebih utuh.

Statistik ketenagakerjaan membantu melihat jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran, dan setengah pengangguran. Data upah dan pendapatan memberikan gambaran mengenai kemampuan pekerja meningkatkan kesejahteraan.

Sementara itu, statistik kemiskinan dan ketimpangan membantu memahami bagaimana perkembangan ekonomi dirasakan oleh kelompok masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi yang berbeda.

Indikator-indikator tersebut perlu dibaca secara saling melengkapi. Penurunan pengangguran merupakan perkembangan positif, tetapi perlu diikuti dengan pemahaman mengenai kualitas pekerjaan yang tercipta. Peningkatan konsumsi juga perlu dibaca bersama perkembangan daya beli dan kemampuan rumah tangga membangun ketahanan ekonomi.

Data dapat membantu pemerintah menjawab pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah investasi di suatu wilayah diikuti oleh peningkatan pekerjaan produktif? Apakah pelatihan tenaga kerja mampu memperbaiki pendapatan peserta? Apakah perkembangan industri turut membuka peluang bagi usaha kecil dan pekerja lokal?

Pertanyaan semacam ini penting agar keberhasilan kebijakan tidak hanya dinilai dari besarnya anggaran atau jumlah program yang dilaksanakan, tetapi juga dari perubahan yang dihasilkan bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, statistik bukan sekadar alat untuk menggambarkan keadaan. Data menjadi dasar untuk menetapkan prioritas, mengevaluasi hasil, dan memperbaiki kebijakan secara berkelanjutan.

Penggunaan data juga perlu disertai pemahaman yang tepat mengenai konsep dan keterbatasan setiap indikator. Perubahan pada satu ukuran tidak selalu menggambarkan seluruh dimensi kesejahteraan.

Dengan membaca berbagai indikator secara terpadu, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai arah pembangunan dan kelompok masyarakat yang masih membutuhkan dukungan.

Menjadikan pertumbuhan sebagai kesempatan bersama

Jalan menuju kelas menengah memang tidak dapat dibangun dalam waktu singkat. Peningkatan produktivitas, penguatan keterampilan, dan penciptaan pekerjaan berkualitas membutuhkan konsistensi kebijakan serta kerja sama pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Namun, Indonesia memiliki modal untuk melanjutkan langkah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga memberikan kesempatan untuk memperkuat transformasi ekonomi dan memperluas manfaat pembangunan.

Tahap berikutnya adalah memastikan bahwa kesempatan tersebut semakin mudah dijangkau. Pekerja perlu memiliki peluang meningkatkan keterampilan dan pendapatan. Generasi muda perlu memperoleh akses menuju pekerjaan produktif. Pelaku usaha perlu mendapat ruang untuk berkembang. Rumah tangga juga perlu memiliki ketahanan ekonomi agar kemajuan yang telah dicapai tidak mudah hilang ketika menghadapi guncangan.

Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi tetap merupakan capaian penting, tetapi kualitasnya perlu dilihat dari kesempatan yang dihasilkannya. Angka pertumbuhan menunjukkan seberapa cepat ekonomi berkembang. Kualitas pekerjaan, perkembangan pendapatan, dan mobilitas ekonomi membantu menjelaskan bagaimana perkembangan itu membuka peluang bagi masyarakat untuk maju.

Karena itu, memperluas jalan menuju kelas menengah perlu menjadi bagian dari agenda pembangunan Indonesia ke depan. Bukan dengan mengabaikan capaian pertumbuhan yang telah diraih, melainkan dengan menjadikannya pijakan untuk menciptakan pekerjaan yang lebih produktif, pendapatan yang lebih baik, dan kesempatan yang lebih luas.

Sebab, ekonomi yang tumbuh dengan baik pada akhirnya diharapkan bukan hanya menghasilkan angka yang positif, tetapi juga menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi semakin banyak masyarakat Indonesia.

*) Analis data di Badan Pusat Statistik (BPS)

Copyright © ANTARA 2026

Pengembang juga dapat perlu melihat peluang hunian vertikal dengan skema FLPP yang dapat menjadi salah satu solusi. Tidak perlu tinggi-tinggi, cukup 4 atau 5 lantai sudah bisa untuk FLPP

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendorong pengembang untuk melihat peluang hunian vertikal dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Pengembang juga dapat perlu melihat peluang hunian vertikal dengan skema FLPP yang dapat menjadi salah satu solusi. Tidak perlu tinggi-tinggi, cukup 4 atau 5 lantai sudah bisa untuk FLPP,” ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah mengenai opsional masa tenor lebih panjang hingga 40 tahun dapat membuka peluang lebih lebar bagi masyarakat untuk memiliki rumah.

Heru juga menyampaikan bahwa pihaknya bersama pemerintah pusat saat ini tengah menggodok kebijakan pemilikan hunian pertama bagi masyarakat berpenghasilan menengah atau tanggung.

Lebih lanjut dia juga menjelaskan bahwa pihaknya juga terus melakukan pengembangan desain kebijakan rumah subsidi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan, penyediaan perumahan di kawasan perkotaan diarahkan melalui pembangunan hunian vertikal.

Dia mengatakan, permasalahan penyediaan perumahan terutama di kawasan perkotaan dihadapkan dengan keterbatasan lahan untuk pembangunan rumah.

Maruarar atau disapa Ara menyampaikan hal tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo supaya tanah-tanah, lahan-lahan itu tidak terlalu banyak terpakai untuk perumahan jadinya diarahkan ke hunian vertikal.

Dia juga berharap hunian berkonsep Transit-Oriented Development seperti hunian TOD di Manggarai, Jakarta, dapat hadir di tempat-tempat lainnya.

Ara berencana untuk melakukan pertemuan dengan pihak KAI dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kemungkinan terkait dengan hunian TOD di tempat lainnya.

Dia juga menjelaskan pembangunan hunian Manggarai menjadi salah satu contoh kolaborasi pemanfaatan aset negara melalui kerja sama antara KAI dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN dalam menyediakan perumahan rakyat.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Palu (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Wilayah (kanwil) Sulawesi Tengah (Sulteng) menggandeng penyuluh pertanian di Kabupaten Sigi untuk menunjang peningkatan produksi dan penyerapan jagung guna memperkuat program swasembada jagung nasional.

"Penyuluh pertanian berperan penting dalam mendampingi petani, mengidentifikasi potensi lahan, serta menyediakan informasi mengenai perkembangan produksi dan jadwal panen jagung," kata Pimpinan Bulog Kanwil Sulawesi Tengah Jusri Pakee dalam pertemuan dengan penyuluh pertanian di Kabupaten Sigi, Senin.

Ia mengemukakan sinergitas dengan penyuluh pertanian diperlukan untuk memperkuat koordinasi mulai dari tahap produksi hingga penyerapan hasil panen petani.

Bulog Sulawesi Tengah pada 2026 mendapat target penyerapan jagung domestik sebanyak 3.300 ton, hingga pertengahan tahun realisasi penyerapan telah mencapai lebih dari 800 ton.

"Kami berharap potensi jagung di Kabupaten Sigi dapat terpetakan dengan lebih optimal, sehingga penyerapan hasil panen bisa disiapkan sesuai kondisi di lapangan," terangnya.

Menurut Jusri, informasi yang akurat mengenai potensi produksi dan jadwal panen dapat membantu Bulog mengoptimalkan penyerapan jagung sehingga memberikan kepastian pasar bagi petani.

Kolaborasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor pertanian daerah, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menunjang pembangunan sistem pangan yang mandiri dan berkelanjutan.

"Kami berkomitmen melanjutkan kemitraan dengan penyuluh pertanian dan pemangku kepentingan lainnya, guna mendukung pencapaian swasembada jagung dan memperkuat ketahanan pangan nasional," ucapnya.

Ia menambahkan penyerapan hasil panen petani dan penyaluran jagung Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) langkah yang saling menunjang untuk menjaga keseimbangan pasokan, kestabilan harga hingga bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak lokal

Pewarta: Mohamad Ridwan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan (Wamenko Pangan) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pabrik peleburan besi dan baja tak boleh berada di Jakarta–Bogor–Depok–Tangerang–Bekasi–Cianjur (Jabodetabek) dan sekitarnya untuk menjaga kualitas udara dan mencegah terjadinya kontaminasi radioaktif.

“Saran saya, sih, industri-industri ini sebetulnya itu nggak boleh ada di Jabodetabek, mestinya. Di banyak negara itu (industri peleburan) dikeluarin, kok,” ucap Hanif dalam konferensi pers penanganan kontaminasi Cs-137 di Kawasan Industri Cikande yang digelar di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin.

Hanif menyampaikan larangan tersebut bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia dari polusi dan kontaminasi yang dapat ditimbulkan oleh industri tersebut. Terlebih, apabila fasilitas peleburan berlokasi berdampingan dengan fasilitas pengolahan makanan.

Menurut Hanif, pemindahan industri peleburan lebih memungkinkan daripada harus memindahkan manusia yang berisiko terdampak oleh aktivitas industri tersebut.

Pemindahan industri, tutur dia, juga berdasarkan kepada perintah Mahkamah Agung (MA) yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.

“Kita pilih antara kesehatan manusianya atau industri yang sebenarnya bisa dipindah. Kan industrinya juga tidak mahal-mahal banget, paling berapa puluh miliar. Itu bisa saja dipindah,” kata Hanif.

Selain itu, Hanif juga meminta agar kawasan industri peleburan tidak dibangun berdampingan dengan fasilitas pengolahan makanan. Langkah tersebut merupakan bentuk mitigasi untuk mencegah terulangnya kejadian kontaminasi Cesium-137.

“Kami tidak yakin peleburan mampu menjaga kualitas udaranya dengan baik. Kadang-kadang polusinya berimplikasi langsung ke makanan sekitar sehingga secara teknis sebenarnya peleburan-peleburan ini tidak boleh berada dalam satu hamparan dengan produksi makanan dan turunannya,” ujar Hanif.

Sebagaimana diketahui, kontaminasi Cs-137 berawal dari fasilitas smelting milik PT Peter Metal Technology (PMT).

Sumber paparan berasal dari scrap metal yang ternyata mengandung bahan radioaktif. Ketika proses peleburan berlangsung, terjadi penguapan material radioaktif yang kemudian terbawa melalui udara (airborne). Aliran udara inilah yang membawa partikel radioaktif tersebut ke berbagai titik lain di dalam kawasan industri.

Pada 19 Oktober 2026, Kementerian Koordinator Bidang Pangan secara resmi menyatakan fase penanganan kedaruratan kontaminasi radioaktif Cesium-137 di kawasan industri Modern Cikande, Serang, Banten, telah selesai.

Meskipun fase emergensi ini telah berakhir, tutur Bara, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Cs-137 memastikan penanganan lanjutan tetap dilaksanakan sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026