Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut turunnya harga patokan ekspor (HPE) dan harga referensi (HR) komoditas emas pada periode kedua Oktober 2026 dipengaruhi oleh menguatnya nilai mata uang utama global.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana menjelaskan HPE Emas turun sebesar 3,15 persen selama periode pengumpulan data. Tren serupa juga terjadi pada HR emas yang pergerakannya turut dipengaruhi dinamika pasar global.

"Penurunan HPE dan HR emas pada periode kedua Oktober 2026 dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti menguatnya nilai tukar mata uang utama global serta meningkatnya imbal hasil obligasi di pasar internasional sehingga orang-orang mengalihkan investasi emas ke obligasi," kata Tommy dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

HPE ditetapkan sebesar 135.024,36 dolar AS per kilogram dari 139.409,07 dolar AS per kilogram pada periode I Oktober 2026. HR emas juga turun menjadi 4.199,73 dolar AS per troy ounce (t oz) dari 4.336,11 dolar AS per t oz.

Ketentuan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 2008 Tahun 2026 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar. Kepmendag tersebut berlaku untuk periode 15-31 Oktober 2026.

HPE dan HR emas ditetapkan berdasarkan data dan masukan teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengacu pada publikasi London Bullion Market Association (LBMA).

Penetapan ini juga melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian.

"Penetapan dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga berdasarkan informasi, data, dan masukan yang disampaikan kementerian dan lembaga terkait," ujar Tommy.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa bidang ekonomi terjadi pada Rabu (14/10), mulai dari Direktur Utama PLN diganti jadi Suroso Isnandar hingga BPJPH sediakan sertifikasi halal UMKM gratis jelang Wajib Halal.

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca:

Direktur Utama PLN diganti jadi Suroso Isnandar

Suroso Isnandar ditunjuk untuk menggantikan Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero), kata Komisaris PLN Andi Arief ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta.

Baca selengkapnya di sini

Menperin: Wajib halal jadi momen pacu daya saing produk industri

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyampaikan implementasi kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk industri nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar domestik maupun global.

Baca selengkapnya di sini

Pemerintah pantau serentak 8.000 KDKMP mulai 15 Oktober

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah mulai memantau sekitar 8.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara serentak pada Kamis 15 Oktober untuk mengidentifikasi dan menangani kendala operasional.

Baca selengkapnya di sini

Hashim jelaskan Program MBG di hadapan Peraih Nobel Ekonomi 2024

Board of Advisors Prasasti Hashim Djojohadikusumo menjelaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di hadapan Peraih Nobel Ekonomi Tahun 2024 James A. Robinson.

Baca selengkapnya di sini

BPJPH sediakan sertifikasi halal UMKM gratis jelang Wajib Halal

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan pemerintah telah menyediakan pemberian sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjelang Wajib Halal pada 18 Oktober ini.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) dan Danantara mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengantisipasi pertumbuhan jumlah penumpang dengan menyusun masterplan transformasi perkeretaapian untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan, khususnya KRL Jabodetabek.

“Saya minta nanti dibikinin roadmap, master plan mengenai transformasi publik kereta api ini,” ujar Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria dalam keterangannya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Penyusunan masterplan menjadi langkah strategis untuk mengantisipasi pertumbuhan jumlah penumpang sekaligus memastikan pengembangan infrastruktur dan layanan perkeretaapian berjalan terarah dalam jangka panjang.

KAI diminta menyusun peta jalan yang mencakup kebutuhan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas jaringan, serta pengalaman pelanggan.

Berdasarkan proyeksi KAI, jumlah penumpang KRL Jabodetabek pada 2026 diperkirakan mencapai 375 juta orang, melampaui target awal sebesar 369 juta penumpang.

Hingga September 2026, jumlah penumpang telah mencapai 271 juta orang. Dalam jangka panjang, volume penumpang diproyeksikan mendekati 600 juta orang per tahun pada 2036.

Untuk mengantisipasi pertumbuhan tersebut, KAI menyiapkan peningkatan kapasitas layanan melalui pemendekan jarak antarperjalanan dan penambahan kapasitas rangkaian kereta.

Pada lintas Green Line menuju Serpong dan Rangkasbitung, jarak antarperjalanan ditargetkan menjadi kurang dari 10 menit dengan penggunaan rangkaian SF-12.

Sementara itu, peningkatan kapasitas melalui penggunaan rangkaian SF-12 pada lintas Cikarang dan Bogor ditargetkan siap pada 2028–2029.

Masterplan juga akan mencakup pembenahan seluruh aspek pendukung operasional, mulai dari optimalisasi jumlah rangkaian kereta, peningkatan kapasitas stasiun dan peron, penguatan sistem komunikasi, hingga penanganan titik-titik dengan kepadatan lalu lintas kereta tertinggi.

“Jadi semua, semua pilarnya itu dirapihin, stasiunnya, bangun master plan-nya, termasuk jumlah keretanya, stasiunnya, alat komunikasinya, titik trafik yang tertingginya, berapa kapasitas stasiun di situ,” ujar Dony.

Melalui penyusunan masterplan yang komprehensif, BP BUMN dan Danantara mendorong KAI memastikan setiap pengembangan dilakukan secara terintegrasi untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah penumpang.

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas angkut sekaligus menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih nyaman, efisien, dan andal bagi masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus melanjutkan pembersihan material longsor di ruas jalan nasional Tapan–Batas Jambi, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar), untuk memulihkan kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.

Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan bahwa penanganan dilakukan secara bertahap dengan mengerahkan alat berat dan personel melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar. Upaya ini dilakukan untuk memastikan akses jalan tetap fungsional sekaligus mengamankan titik-titik longsor yang berisiko terhadap keselamatan pengguna jalan.

“Untuk Tapan–Batas Jambi, akses sudah kembali fungsional. Tetapi 14 titik longsor tetap harus ditangani dan diamankan. Pekerjaan darurat harus segera menyambung ke penanganan permanen,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Meski akses jalan telah kembali fungsional, penanganan di 14 titik longsor masih berlangsung dengan mengerahkan 10 alat berat. Selama proses pembersihan, lalu lintas diberlakukan dengan sistem buka-tutup.

Longsor dipicu hujan berintensitas tinggi yang terjadi pada 9–11 Oktober 2026 dan berdampak pada ruas jalan Tapan–Batas Jambi sepanjang 16,2 kilometer. Berdasarkan laporan penanganan bencana BPJN Sumbar, terdapat 14 titik longsoran, terdiri atas dua titik longsor di bawah badan jalan dan 12 titik longsor pada lereng di atas badan jalan.

Sejumlah titik mengalami kerusakan dengan tingkat risiko tinggi. Pada KM 219+100, badan jalan mengalami longsor hingga setengah bagian sehingga berisiko sangat tinggi mengalami amblas. Sementara itu, titik KM 231+650 juga masuk kategori berisiko tinggi dan memerlukan penanganan lebih lanjut.

Selain itu, longsoran besar dari lereng atas menutup akses di 10 titik, sedangkan dua titik lainnya mengalami longsoran kecil yang menutup setengah badan jalan.

Kondisi tersebut membuat pembersihan dan pengamanan harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi lapangan serta tingkat risiko di setiap lokasi.

Untuk mempercepat penanganan, Kementerian PU melalui BPJN Sumbar mengerahkan 10 unit alat berat dan alat pendukung, terdiri atas empat unit ekskavator, dua unit wheel loader, satu unit motor grader, dan tiga unit dump truck.

Peralatan tersebut digunakan untuk membersihkan material berupa tanah, bebatuan, batang pohon, serta material lain yang menutupi badan jalan, sekaligus mendukung penanganan pada titik-titik terdampak.

Hingga Rabu (14/10), lalu lintas pada ruas Tapan–Batas Jambi masih diberlakukan dengan sistem buka-tutup selama proses pembersihan berlangsung. Pengaturan ini dilakukan agar penanganan dapat berjalan dengan tetap memperhatikan keselamatan pengguna jalan dan petugas di lapangan.

Kementerian PU terus melanjutkan penanganan pada titik-titik terdampak untuk mendukung kelancaran perjalanan masyarakat dan distribusi logistik antar wilayah. Selain membersihkan material longsor, pengamanan lokasi berisiko juga menjadi bagian penting dari upaya pemulihan agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) memperkuat perlindungan pekerja untuk mendorong produktivitas dan keberlanjutan industri mebel, serta kerajinan nasional.

Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur menyampaikan, peningkatan daya saing industri harus berjalan beriringan dengan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja yang menjadi bagian penting dalam rantai produksi dan pasok industri.

“Industri mebel dan kerajinan Indonesia tidak mungkin tumbuh kuat tanpa pekerja yang terlindungi, produktif, dan sejahtera. Pada saat yang sama, perlindungan tenaga kerja akan semakin berkelanjutan apabila dunia usahanya juga sehat, bertumbuh, dan berdaya saing,” ujar Sobur dalam pernyataan yang diterima dan dikonfirmasi dari Jakarta, Kamis

Karena itu, lanjutnya, HIMKI dan BPJS Ketenagakerjaan hadir sebagai mitra strategis yang saling mendukung untuk memajukan industri, melindungi pekerja, serta memperkuat kesejahteraan seluruh pihak dalam ekosistem ini.

Menurut dia, salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui kemitraan strategis dengan BPJS Ketenagakerjaan dengan menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di Lounge HIMKI, Hall 9, Trade Expo Indonesia (TEI) 2026, ICE BSD City, Tangerang, Rabu (14/10).

Menurut dia, kerja sama tersebut tidak hanya bertujuan memperluas kepesertaan jaminan sosial, tetapi juga meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan tenaga kerja sebagai bagian dari tata kelola usaha yang baik.

“Melalui jaringan HIMKI di berbagai daerah, kami akan membantu membuka ruang sosialisasi, edukasi, dan koordinasi dengan para pelaku usaha. BPJS Ketenagakerjaan, pada sisi lain, akan mendukung dengan informasi, pendampingan, fasilitasi, serta layanan perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Dengan demikian, menurut dia, kerja sama ini memberikan manfaat nyata bagi perusahaan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pekerja, dan keluarganya.

Dalam kemitraan ini, HIMKI akan mendorong keterlibatan anggota serta memfasilitasi komunikasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan pelaku industri. Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan sosialisasi, edukasi, pendampingan, dan fasilitasi layanan kepesertaan.

Program BPJS Ketenagakerjaan mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan sesuai persyaratan masing-masing program.

Menurut dia, kedua pihak selanjutnya akan menindaklanjuti kesepakatan melalui sosialisasi, pemetaan kebutuhan, serta fasilitasi kepesertaan di berbagai daerah.

Kerja sama ini diharapkan memperkuat kesejahteraan pekerja sekaligus mendukung produktivitas dan daya saing industri mebel dan kerajinan Indonesia.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan operasi modifikasi cuaca (OMC) terus dioptimalkan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah, salah satunya Kalimantan Tengah.

Menhut dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan OMC dijadwalkan berlangsung pada 15-16 Oktober dengan pesawat yang akan diterbangkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Ia mengatakan strategi tersebut dilakukan karena kondisi jarak pandang di Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, dan Bandara Iskandar Pangkalan Bun belum memungkinkan untuk penerbangan pesawat OMC.

Pemerintah kemudian menyiapkan penerbangan dari Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin.

“Pasukan Udara OMC di tanggal 15 dan 16 Oktober. Mohon didoakan, bibit awan hujannya ada bagus. Tapi sekali lagi, karena tidak bisa diterbangkan pesawatnya dari Tjilik Riwut dan juga dari Pangkalan Bun, maka akan kita terbangkan dari Syamsudin Noor untuk OMC,” kata Menhut.

Selain OMC, pemerintah juga menyiapkan strategi pergeseran helikopter water bombing. Menhut mengatakan saat ini terdapat enam helikopter water bombing di Kalimantan Tengah, termasuk yang berada di Pangkalan Bun dan Tjilik Riwut.

Namun, operasi penerbangan terkendala jarak pandang yang belum memenuhi batas minimum.

“Visibility-nya minimum itu 5.000, ini tidak bisa terbang,” ujarnya.

Sebagai alternatif, pemerintah akan mencoba memindahkan helikopter dari Kalimantan Selatan ke Kuala Pembuang, Seruyan, yang memiliki kondisi jarak pandang lebih baik.

Pemerintah juga menjajaki kemungkinan menggeser helikopter dari daerah lain yang kondisi karhutlanya mulai membaik, seperti Riau.

“Ketimbang dari Syamsudin Noor Kalsel, mungkin lebih baik kita tarik ke Kuala Pembuang. Jadi itu kita lakukan, termasuk di dalamnya adalah di Sungai Perlu dan Sungai Tanjung Rengas. Nah, ini kita juga akan melakukan water bombing sekaligus juga menyisir dari darat,” kata Menhut.

Menhut menegaskan operasi udara tersebut akan berjalan beriringan dengan penguatan operasi darat.

“TNI, Polri, Manggala Agni, Kemenhut, BPBD, relawan, dan Masyarakat Peduli Api (MPA) akan dikerahkan untuk bersama-sama menangani karhutla di Tanjung Puting dan sekitarnya,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) -

“Kami optimalkan seluruh lini operasional,” kata Area Manager Communication, Relations and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Ahad Rahedi di Denpasar, Kamis.

Kapal tanker tersebut sandar di dermaga Terminal BBM Manggis di Kabupaten Karangasem dan dermaga di Terminal BBM Sanggaran, Denpasar.

Ia merinci total pasokan BBM itu terdiri atas 44,9 juta liter pertalite dan 13 juta liter pertamax.

Penguatan pasokan itu diharapkan dapat mendukung ketersediaan BBM serta memperkuat penyaluran ke SPBU di berbagai wilayah Bali.

“Selain pasokan, kami meningkatkan kesiapan SPBU, serta mengerahkan dukungan personel dan armada agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal,” imbuh Ahad.

Pihaknya juga menambah jam operasional SPBU di antaranya di Kota Denpasar, dari sebelumnya 24 SPBU yang beroperasi selama 24 jam, disiapkan penambahan 60 SPBU dengan jam operasional yang sama.

Sebelumnya, pihaknya telah mengerahkan kapal tanker secara bertahap untuk melakukan penyaluran BBM pada Rabu (7/10) dan Minggu (11/10) yang membawa 18.000 kiloliter pertalite dan 2.500 kiloliter pertamax di Terminal Manggis.

Kemudian kapal tanker Klasogun yang membawa 1.200 kiloliter pertalite sandar di Terminal BBM Sanggaran Denpasar pada Selasa (13/10).

Ia menjelaskan dalam kondisi normal, rata-rata konsumsi Pertalite di Bali mencapai sekitar 2.200 kiloliter per hari.

Pihaknya terus memantau kondisi pasokan dan penyaluran BBM serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait guna mempercepat pemulihan layanan BBM di Bali.

Ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, membeli BBM sesuai kebutuhan, serta mengikuti informasi melalui kanal resmi perusahaan BUMN itu.

Sementara itu di Bali seluruh instansi termasuk sektor pendidikan, BUMN dan BUMD melakukan sistem bekerja dari rumah sesuai edaran Gubernur Bali pada Rabu (14/10) yang berlaku mulai Kamis ini hingga Sabtu (17/10).

Bekerja dari rumah itu dilakukan untuk menekan mobilitas dan mendukung upaya penyediaan dan distribusi BBM.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat memprioritaskan pemulihan layanan air minum dengan menangani sejumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terdampak banjir di Kota Padang, Sumatera Barat.

Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangan yang dikonfirmasi dari Jakarta, Kamis, menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan layanan dasar.

“Pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar,” ujar Dody.

Banjir di Padang pada Jumat (9/10) dan Sabtu (10/10) lalu, mengakibatkan kerusakan pada sejumlah infrastruktur SPAM, di antaranya SPAM Guo Kuranji, SPAM Palukahan, dan SPAM Gunung Pangilun.

Menurut data Kementerian PU, pada SPAM Guo Kuranji, banjir menyebabkan kerusakan hingga jebolnya bangunan untuk pasokan (intake) serta terputusnya beberapa jaringan pipa transmisi. Sementara itu, bangunan intake SPAM Palukahan tertutup material banjir dan pada SPAM Gunung Pangilun, pekerjaan pembangunan prasedimen mengalami kendala akibat area pekerjaan yang terendam air.

Dari sejumlah infrastruktur yang terdampak, kata Dody, SPAM Guo Kuranji menjadi salah satu prioritas penanganan mengingat perannya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat.

SPAM Guo Kuranji memiliki kapasitas produksi sebesar 80 liter per detik dan melayani sekitar 10.000 sambungan rumah (SR) sehingga kerusakan yang terjadi berpotensi mengganggu kontinuitas pelayanan air minum bagi masyarakat yang bergantung pada sistem tersebut.

Penanganan SPAM Guo Kuranji, menurut Kementerian PU, menjadi tantangan tersendiri karena infrastruktur ini sebelumnya juga terdampak bencana pada November 2025 dan masih dalam proses konstruksi perbaikan.

Kementerian PU menyatakan BPBPK Sumbar akan memprioritaskan penanganan sementara guna mempercepat pemulihan layanan air minum bagi masyarakat, sebelum pekerjaan konstruksi permanen dilanjutkan sesuai dengan kondisi lapangan.

Menurut dia, dengan cara tersebut diharapkan meminimalkan dampak gangguan layanan sekaligus mendukung percepatan pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan berkomitmen menjaga hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan tanahnya serta memulihkan pelayanan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, secepat mungkin setelah kebakaran.

"Prioritas pertama kami adalah keselamatan seluruh pegawai dan masyarakat, kemudian pengamanan aset serta dokumen pertanahan yang masih dapat diselamatkan," ujar Wamen Ossy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Wamen Ossy mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang pada Kamis (15/10) dini hari untuk memastikan penanganan kebakaran berjalan dengan baik. Kebakaran terjadi pada Rabu (14/10) malam sekitar pukul 23.10 WIB, yang mana api dilaporkan berasal dari lantai dua gedung, sedangkan penyebab kejadian masih belum diketahui, karena perlu penyelidikan oleh kepolisian.

Wamen Ossy menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, petugas pemadam kebakaran, Polres, Kodim, serta pihak terkait dan masyarakat yang turut membantu penanganan kebakaran.

"Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Pemda, Damkar, Polres dan Kodim serta pihak terkait lainnya dan masyarakat dalam membantu proses penanganan pemadaman. Kami tentu akan berkoordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait untuk mengetahui penyebab kebakaran ini," ujarnya.

Ossy mengatakan bahwa terkait keberlangsungan layanan pertanahan, Kementerian ATR/BPN berkomitmen menjaga hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan tanahnya serta memulihkan pelayanan di Kabupaten Karawang secepat mungkin.

Kementerian ATR/BPN akan terus berkoordinasi dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, kepolisian, dan instansi terkait untuk menindaklanjuti kejadian tersebut.

Masyarakat diimbau tetap tenang dan mengikuti informasi dari kanal resmi Kementerian ATR/BPN. Informasi mengenai perkembangan penanganan kebakaran dan pelayanan pertanahan akan disampaikan melalui kanal resmi Kementerian ATR/BPN setelah tersedia keterangan yang terkonfirmasi.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) dan Danantara menyiapkan Rp581 miliar untuk transformasi Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) sebagai proyek percontohan peningkatan kualitas layanan kesehatan di bawah pengelolaan Indonesia Healthcare Corporation (IHC).

“Ini jadi Indonesia Hospital. Jadi, jangan tanggung-tanggung. Maunya memang ini flagship-nya kita, kayak orang kalau ke Indonesia itu rumah sakit terbaik. Itu harusnya rumah sakit kita,” ujar Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria dalam keterangannya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Transformasi RSPP akan menjadi tahap awal sebelum dilanjutkan ke 38 rumah sakit lainnya yang dikelola IHC. Hal tersebut menjadi pokok pembahasan Dony Oskaria saat bertemu jajaran direksi IHC di Wisma Danantara.

Kepala BP BUMN menekankan bahwa transformasi RSPP harus dilakukan secara menyeluruh untuk mewujudkan arahan Presiden RI agar rumah sakit tersebut menjadi Indonesia Hospital dan kebanggaan nasional.

Transformasi RSPP mencakup peningkatan kualitas pelayanan medis, fasilitas, tenaga profesional, serta pengalaman pasien.

Untuk memperkuat kapasitas layanan, IHC merencanakan penambahan 40 dokter spesialis dalam dua tahun ke depan dan 70 dokter spesialis baru pada 2030.

Pembaruan sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dalam mendorong perubahan budaya kerja di lingkungan rumah sakit.

“Kita perlu memulai rekrut dokter baru dan juga perawat baru dan pekerja baru. Kami memerlukan darah baru, darah muda, untuk transformasi budaya,” ujar Dony.

Dari sisi komersial dan keuangan, rencana pengembangan RSPP mencakup nilai investasi sebesar Rp581 miliar.

Transformasi dirancang melalui peningkatan kapasitas tempat tidur, pembenahan proses pelayanan, penguatan keselamatan pasien, serta peningkatan pengalaman pasien melalui layanan fisik dan digital.

Transformasi tersebut direncanakan berlangsung selama 24 bulan. Namun, Dony meminta percepatan pelaksanaan agar seluruh proses dapat diselesaikan pada pertengahan 2028.

Direksi IHC juga diminta melibatkan kontraktor profesional yang berpengalaman dalam pembangunan dan renovasi fasilitas rumah sakit guna memastikan kualitas pekerjaan dan ketepatan waktu.

Transformasi RSPP diharapkan menjadikannya rumah sakit rujukan berstandar nasional dan internasional sekaligus menjadi model peningkatan kualitas bagi 38 rumah sakit lainnya di bawah IHC.

Upaya ini menjadi bagian dari pembenahan layanan kesehatan BUMN yang berorientasi pada kualitas medis, keselamatan, dan pengalaman pasien.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Indonesia menyatakan dukungan terhadap kebijakan sains terbuka (open science) yang digagas UNESCO, sejalan dengan prinsip ilmu pengetahuan yang terbuka dan mendorong kolaborasi pendidikan.

Namun demikian, Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO IGAK Satrya Wibawa dalam Sidang ke-225 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Prancis, mengingatkan bahwa kebijakan tersebut harus tetap menghormati prinsip perlindungan data dan hak kekayaan intelektual.

“Sains terbuka bukan perlombaan menghasilkan sebanyak mungkin data terbuka,” tegasnya, sebagaimana keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

“Yang lebih penting adalah bagaimana keterbukaan meningkatkan kualitas dan integritas penelitian serta memperluas kolaborasi. Ini akan membuat pengetahuan ilmiah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Satrya melanjutkan.

Ia menjelaskan bahwa prinsip sains terbuka dibangun di atas tiga pilar, yaitu relevansi dan signifikansi, transparansi dan reproduksibilitas, serta “self-assessment” dan pemanfaatan bertanggung jawab. Penyusunan kebijakan tersebut melibatkan konsultasi dengan 150 lebih ahli dari 41 negara.

Indonesia menilai prinsip tersebut sejalan dengan penguatan tata kelola riset nasional, khususnya setelah Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menyediakan kerangka nasional bagi standar data, metadata, dan interoperabilitas.

Akan tetapi, implementasi “open science” tetap perlu menghormati regulasi nasional, keamanan penelitian, serta perbedaan kapasitas infrastruktur antarnegara, kata dia.

“Sistem pemantauannya juga tidak boleh berubah menjadi beban pelaporan baru bagi negara berkembang,” tambahnya.

Lebih lanjut, Satrya menyampaikan dukungan Indonesia terhadap keputusan komite implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 4 (SDG-4) tentang pendidikan berkualitas yang menempatkan ketahanan sistem pendidikan sebagai fokus agendanya pada periode 2026—2027.

Ia kemudian menjabarkan sejumlah langkah yang telah ditempuh Indonesia untuk memajukan pendidikan sesuai cita-cita SDG-4, antara lain program “upskilling” bagi guru sekolah kejuruan dan instruktur vokasional untuk memastikan kompetensi pendidik semakin relevan dengan teknologi dan kebutuhan industri.

Satrya pun kembali mengingatkan bahwa upaya memajukan sains terbuka dan ketahanan pendidikan memerlukan dukungan konkret UNESCO yang selaras dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing negara anggotanya.

“Ketahanan pendidikan dan sains terbuka hanya akan bermakna apabila komitmen global diterjemahkan menjadi komitmen untuk membuka akses yang lebih adil dan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” demikian Wadetap RI untuk UNESCO.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengawal penerapan insentif bea masuk nol persen untuk sejumlah bahan baku plastik dan siap melakukan evaluasi guna memastikan kebijakan tersebut tepat sasaran, serta sesuai dengan kebutuhan industri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahan baku plastik yang saat ini memperoleh fasilitas insentif kebanyakan berbentuk cair, sedangkan industri hilir membutuhkan bahan baku dalam bentuk pellet.

"Berdasarkan informasi awal dari pelaku usaha, produk yang dikenakan saat ini mayoritas bahan baku plastik dalam bentuk cair yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri hilir kemasan, kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan UMKM yang memerlukan bahan baku plastik dalam bentuk pellet," kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Maka dari itu, ia mengatakan kebijakan pembebasan bea masuk itu terus dipantau seiring adanya berbagai masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder).

Sebagaimana diketahui, pemerintah memberikan insentif berupa bea masuk Most Favoured Nation (MFN) sebesar nol persen untuk enam pos tarif bahan baku plastik jenis Polyethylene (PE) dan Polypropylene (PP) selama 6 bulan.

Kebijakan tersebut diatur lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2026.

Airlangga menjelaskan pemberian insentif itu untuk menjaga keberlangsungan industri dalam negeri di tengah dinamika pasar global dan kenaikan harga bahan baku.

“Urgensi utamanya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dengan memperhatikan kondisi pasokan dalam negeri dan perkembangan harga di pasar internasional,” ujar dia.

Berdasarkan data harga internasional per 13 Oktober 2026, harga Polypropylene meningkat sekitar 42,79 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan harga Polyethylene naik sekitar 27,87 persen.

Melalui insentif tersebut, Airlangga berharap industri plastik nasional dapat menjaga efisiensi biaya produksi dan mempertahankan kesinambungan kegiatan usaha.

Pemerintah juga akan menggunakan hasil evaluasi sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan kebijakan agar manfaat fasilitas fiskal bisa dirasakan industri sesuai kebutuhan.

“Kami akan mendengar masukan dari berbagai pihak untuk memastikan pelaksanaan kebijakan ini efektif dan manfaat fasilitas dapat dirasakan secara tepat sasaran oleh industri pengguna. Tentu menjadi catatan terkait penerbitan insentif yang cukup lama dari keputusan Rakor, sehingga perlu didalami lagi terkait efektivitas dan kontekstualisasinya,” katanya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026