Jakarta (ANTARA) - PT Jasaraharja Putera bersama PT ASDP Indonesia Ferry mempercepat pemenuhan hak korban KMP Batumandi melalui Posko Sinergi, verifikasi proaktif, dan percepatan penyelesaian klaim sesuai ketentuan berlaku.

"Seluruh jajaran PT Jasaraharja Putera berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, adil, dan transparan dalam setiap tahapan penyelesaian klaim insiden KMP Batumandi ini," tulis keterangan resmi PT Jasaraharja Putera sebagaimana diterima di Jakarta, Jumat.

PT Jasaraharja Putera menyampaikan rasa simpati yang mendalam atas insiden tenggelamnya KMP Batumandi.

Sebagai bentuk komitmen perlindungan dan pelayanan prima kepada masyarakat, PT Jasaraharja Putera langsung berkoordinasi aktif dengan pihak PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Basarnas, serta instansi terkait untuk memastikan percepatan penanganan hak-hak korban.

Guna memberikan kemudahan dan kepastian informasi bagi para korban maupun keluarga korban, PT Jasaraharja Putera bersama ASDP dan pemangku kepentingan terkait telah mendirikan Posko Sinergi Pelayanan Klaim di lokasi terdekat dari area evakuasi.

Posko itu berfungsi sebagai pusat informasi, pendataan, serta penerimaan dokumen pengajuan klaim asuransi secara terpadu.

Selain memastikan penggantian barang dan kendaraan pengguna jasa yang terdampak, PT ASDP Indonesia Ferry bersama PT Jasaraharja Putera terus mengawal pemenuhan hak korban melalui penanganan klaim secara terpadu.

PT Jasaraharja Putera telah menyerahkan santunan atau klaim tahap awal secara simbolis dan bertahap kepada sejumlah korban yang dokumen administrasinya telah lengkap serta terverifikasi sesuai ketentuan berlaku.

Saat ini, tim penilai dan verifikator PT Jasaraharja Putera terus menyisir serta memproses dokumen klaim yang masuk melalui verifikasi transparan dan komunikasi langsung dengan korban guna mempercepat kelengkapan administrasi.

Bagi korban yang dokumennya masih dalam proses, Posko Sinergi Pelayanan Klaim memberikan pendampingan hingga seluruh persyaratan terpenuhi agar pencairan klaim dapat diselesaikan secepat mungkin sesuai ketentuan.

Direksi PT Jasaraharja Putera menegaskan keselamatan dan kenyamanan masyarakat adalah prioritas utama.

Seluruh jajaran PT Jasaraharja Putera berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, adil, dan transparan dalam setiap tahapan penyelesaian klaim insiden KMP Batumandi.

Masyarakat atau keluarga korban yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat mendatangi langsung Posko Sinergi setempat atau menghubungi Contact Center resmi PT Jasaraharja Putera.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyatakan dukungan dan kesiapan mengawal kepastian pasokan gas bumi yang diprioritaskan bagi kebutuhan industri nasional.

Dukungan tersebut sejalan dengan gagasan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia untuk memprioritaskan pemanfaatan gas bumi domestik, serta arahan Presiden Prabowo Subianto agar kekayaan alam Indonesia dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional.

"Kemenperin mendukung arahan Presiden untuk mengutamakan kepentingan nasional, termasuk gagasan Menko Hilirisasi dan Transisi Energi agar gas bumi diutamakan bagi kebutuhan dalam negeri. Kami akan berkoordinasi agar industri mendapat porsi pasokan yang memadai, terutama di Jawa bagian barat dan Lampung yang saat ini paling membutuhkan," kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Sarmuji menjelaskan, gas bumi memiliki peran strategis bagi industri nasional, baik sebagai sumber energi maupun bahan baku produksi. Industri pupuk dan petrokimia memanfaatkan gas sebagai bahan baku utama, sedangkan industri keramik, kaca, dan baja membutuhkan pasokan energi yang stabil dengan harga kompetitif.

Oleh karena itu, kepastian pasokan gas menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga keberlangsungan operasional pabrik sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.

Data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat, realisasi pasokan gas dengan skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) di wilayah Jawa Bagian Barat berada di kisaran 65,69 persen pada 2025.

"Masih ada ruang yang perlu diisi. Karena itu, setiap tambahan pasokan gas di dalam negeri adalah peluang untuk memperkuat daya saing industri, menjaga utilisasi pabrik, dan melindungi lapangan kerja," ujarnya.

Menurut Sarmuji, pengutamaan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik juga sejalan dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Kebijakan tersebut mengarahkan pengurangan ekspor gas bumi secara bertahap dan peningkatan alokasi gas untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk untuk mendukung kegiatan industri.

Ia menegaskan, penguatan pasokan gas domestik membutuhkan proses bertahap dan koordinasi lintas kementerian serta pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Kemenperin akan terus bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta pihak terkait lainnya.

Menurut dia, koordinasi tersebut dilakukan untuk menjaga kepastian pasokan dan harga gas bagi industri yang telah beroperasi, sehingga kebutuhan energi dan bahan baku dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

"Hilirisasi membutuhkan industri yang kuat, dan industri yang kuat membutuhkan energi serta bahan baku yang terjamin. Di situlah Kemenperin akan mengambil peran," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyatakan akan mengevaluasi kontrak ekspor energi dengan negara-negara lain yang dinilai tidak kooperatif dan tidak menghargai Indonesia.

“Saya akan melakukan evaluasi. Saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia,” ucap Bahlil dalam Peresmian Penerimaan Gas JNE#6 dan Fasilitas Produksi Lapangan Maha - South Hub, yang dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis (22/10).

Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan, apabila negara lain memiliki persoalan dengan Indonesia yang bisa dibicarakan baik-baik, maka semestinya permasalahan bisa diselesaikan dengan prinsip saling menghargai.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyampaikan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Kristalin Ekalestari di Papua, bentuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap tata kelola sumber daya alam (SDA) nasional.

Pencabutan izin tersebut dilakukan setelah adanya rekomendasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) serta permohonan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Pemerintah terus membuka pintu seluas-luasnya bagi investasi yang berkualitas dan berkelanjutan. Namun kepatuhan terhadap hukum adalah hal mutlak yang tidak bisa ditawar," ujar Rosan dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan, setiap aktivitas usaha pertambangan di Indonesia harus beroperasi sesuai koridor hukum, memegang persetujuan lingkungan dan kehutanan yang sah, serta menghormati batasan konsesi yang telah ditetapkan.

Rosan menyatakan pemerintah menyambut baik investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, setiap pelaku usaha wajib mematuhi regulasi perizinan dan ketentuan mengenai kelestarian lingkungan hidup.

Keputusan pencabutan IUP PT Kristalin Ekalestari tertuang dalam Keputusan Nomor 20261012-01-0001 tertanggal 12 Oktober 2026. Keputusan tersebut membatalkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 112/IUP-OPEMAS/DPMPTSP/2020 tentang IUP Operasi Produksi Mineral Logam Emas DMP.

Pencabutan izin itu didasarkan pada permohonan Menteri ESDM Nomor T-356/MB.04/MEM.B/2026 tanggal 9 Oktober 2026, yang merujuk pada Surat Rekomendasi Menteri Pertahanan selaku Ketua Pengarah Satgas PKH Nomor R-2070/PKH-RAH/08/2026 tanggal 31 Agustus 2026.

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan Satgas PKH di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, PT Kristalin Ekalestari terbukti melakukan kegiatan bukaan tambang di dalam kawasan hutan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), baik di dalam maupun di luar wilayah izin usahanya.

Melalui keputusan tersebut, seluruh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Kristalin Ekalestari seluas 3.500 hektare resmi dikembalikan kepada penguasaan Pemerintah Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, perusahaan tetap diwajibkan menyelesaikan seluruh kewajiban yang tertunggak, termasuk tanggungan fasilitas kepabeanan atau impor peralatan dan mesin apabila ada. Perusahaan juga harus merampungkan penyelesaian hak-hak ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihaknya kata dia, akan terus bersinergi dengan kementerian teknis terkait, Satgas PKH, dan aparat penegak hukum untuk memastikan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko berjalan optimal.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum DPP Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Kawendra Lukistian menegaskan perayaan Hari Ekonomi Kreatif Nasional (Hekrafnas) 2026 yang jatuh pada 24 Oktober harus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kami berharap Hekrafnas 2026 dapat memperluas peluang bagi pelaku ekonomi kreatif dan memperkuat solidaritas sosial serta mendorong kontribusi ekonomi kreatif bagi masyarakat luas,” kata Kawendra di Jakarta, Jumat.

Dia menilai penguatan ekonomi kreatif juga perlu berjalan beriringan dengan semangat berbagi dan gotong royong.

Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, kata dia, kegiatan ekonomi kreatif diharapkan mampu menghasilkan dampak yang lebih luas.

“Baik bagi pertumbuhan usaha maupun bagi lingkungan sosial,” ujar Kawendra.

Menurut dia, semangat tersebut juga sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya persatuan dan gotong royong dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa.

“Insya Allah, bangsa ini diberi kekuatan dan bisa melewati semua ujian yang ada. Saya berharap keluarga besar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) terus berkarya dan semakin memperkuat kepedulian kita terhadap sesama,” ucap Kawendra.

Dia mengatakan Hekrafnas tidak hanya menjadi ruang untuk mendorong kreativitas dan pemberdayaan pelaku usaha.

“Tetapi juga kesempatan untuk memperkuat kepedulian sosial melalui gerakan bersama.

Untuk itu, dia menyebutkan persiapan kegiatan telah dilakukan oleh keluarga besar Gekrafs di berbagai daerah dan di luar negeri dalam beberapa waktu terakhir.

Berbagai agenda tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan gerakan ekonomi kreatif sekaligus memperkuat kolaborasi antarpelaku usaha dan masyarakat.

“Sejak beberapa bulan lalu, kawan-kawan Gekrafs di Jakarta, tujuh provinsi lainnya, serta 17 negara telah mempersiapkan kegiatan untuk memperingati Hari Ekonomi Kreatif Nasional (Hekrafnas) 2026 yang bertepatan pada 24 Oktober,” tutur Kawendra.

Sebelumnya, Gekrafs telah menggalang kepedulian bagi warga masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam puncak peringatan Hekrafnas 2026 yang akan digelar pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

“Perayaan Hekrafnas tidak hanya berlangsung di Jakarta. Rangkaian kegiatan ini juga diselenggarakan di tujuh provinsi lainnya serta 17 negara, membawa semangat kolaborasi, pemberdayaan ekonomi kreatif, dan solidaritas kemanusiaan,” ungkap Kawendra.

Dia menuturkan dalam perayaan Hekrafnas 2026, pihaknya mengusung semangat “Berkarya, Berdaya, dan Berdampak”.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2026

Makassar (ANTARA) - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, Kota Makassar menjadi bagian penting dalam memperkuat peran strategis distribusi pangan di kawasan timur Indonesia (KTI), khususnya Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua).

"Pengendalian inflasi membutuhkan sinergi semua pihak. Makassar memiliki peran strategis dalam distribusi pangan di kawasan timur Indonesia (KTI) dan kami siap menyukseskan program pusat dalam kelancaran distribusi itu," katanya di Makassar, Jumat.

Munafri Arifuddin yang menghadiri Seremoni Peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2026 itu, turut serta dalam memperkuat upaya pengendalian inflasi, khususnya di wilayah timur.

Ia menuturkan pemilihan Pelabuhan Soekarno-Hatta sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada peran strategis Kota Makassar sebagai pintu gerbang distribusi pasokan pangan menuju berbagai daerah di kawasan timur Indonesia.

"Makassar adalah hub di kawasan timur Indonesia dan menjadi pintu gerbangnya. Kesuksesan dan kelancaran program maupun distribusi harus dimulai dari pusatnya, yakni Makassar," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mentan RI sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapenas), Andi Amran Sulaiman, bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, hadir memberikan sejumlah arahan.

Amran menekankan pentingnya memperkuat produksi dan distribusi pangan untuk menghadapi risiko perubahan iklim, termasuk dengan pembangunan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) dan pemangkasan rantai pasok agar ketersediaan pangan terjaga serta harga lebih stabil.

"Kami optimistis Sulsel sebagai hub KTI dapat mendorong terwujudnya swasembada pangan beras yang berkelanjutan. Karena itu, semua pihak harus bekerja bersama-sama, membangun kolaborasi yang kuat," ujarnya.

Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono, menyampaikan bahwa GPIPS kali ini merupakan pelaksanaan seremoni keempat pada 2026, digelar untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi dan pasokan pangan.

“Ini merupakan momentum GPIPS keempat pada 2026 sekaligus momentum memperkuat upaya pengendalian inflasi, khususnya di wilayah timur,” katanya.

Ia menuturkan pemilihan Pelabuhan Soekarno-Hatta sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada peran strategis Kota Makassar sebagai pintu gerbang distribusi pasokan pangan menuju berbagai daerah di kawasan timur Indonesia.

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Magetan, Jawa Timur (ANTARA) - Pondok Pesantren Al Fatah Temboro, Magetan, Jawa Timur, berkolaborasi dengan perusahaan FKS Group untuk memproduksi tempe yang lebih higienis guna mencukupi kebutuhan protein nabati para santri.

"Saat ini produksi tempe per hari berkisar 100-200 kilogram kedelai," kata Penanggung Jawab rumah produksi tempe di Ponpes Al Fatah Temboro Hasan Syarif di Magetan, Jumat.

Menurut dia, produksi tempe kali ini merupakan bentuk kolaborasi antara Ponpes Al Fatah Temboro, Magetan dengan perusahaan FKS Group.

Ia menjelaskan bahwa kolaborasi yang sudah berjalan dua bulan lebih itu telah memberikan manfaat bagi mereka, terutama dalam menyediakan protein nabati untuk para santrinya.

Hasan menjelaskan bahwa produksi tempe yang baru berjalan kurang lebih dua bulan tersebut masih terus disempurnakan dan hasilnya kini sudah bisa dinikmati oleh para santri.

"Kalau sekarang memang belum bisa memenuhi kebutuhan bagi semua santri, karena kapasitas produksi yang belum banyak. Apalagi santri di Al Fatah mencapai 20 ribuan," ujarnya.

Hasan yang juga tenaga pendidik di Ponpes Al Fatah itu mengaku untuk dapat memenuhi kebutuhan santri, produksi tempe harus ditingkatkan tiga sampai lima kali lipat dan itu akan diupayakan seiring berjalannya waktu.

Hasan mengatakan bahwa peran FKS Group begitu besar, karena mereka memberikan pelatihan dan juga alat produksi tempe yang lebih memiliki nilai gizi serta higenis.

Sementara itu, mitra dari FKS Foundation Ari Handoko mengatakan bahwa dipilihnya tempe untuk memenuhi kebutuhan protein nabati santri Al Fatah ini dikarenakan tempe menjadi salah satu menu favorit di pesantren.

Untuk itu, pihaknya mencoba menjembatani antara FKS dan Ponpes Al Fatah agar bisa memproduksi tempe sendiri. Selain itu kolaborasi ini juga diharapkan dapat memberikan bekal kepada para santri untuk menjadi enterpreneur.

"Dibangunnya pabrik tempe di pesantren ini diharapkan dapat memberdayakan ekonomi. Selain itu bisa mengurangi kos belanja pesantren," katanya.

Ari mengatakan, selain memberikan ilmu terkait pembuatan tempe yang baik, Al Fatah dan FKS ke depannya juga akan bersinergi dalam budi daya kedelai sehingga kebutuhan protein nabati dapat dipenuhi dari hulu hingga hilir.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Untuk itu, diperlukan solusi pengolahan yang dapat mengurangi massa sampah sekaligus membuka peluang pemanfaatan hasil olahan

Jakarta (ANTARA) - Pengembangan teknologi pengolahan sampah di sumbernya dinilai menjadi salah satu alternatif untuk mendukung penerapan ekonomi sirkular di Indonesia.

Direktur PT Wannan Inti Teknologi (WIT) Jeremy Wijaya menyatakan pengelolaan sampah organik tidak hanya berfokus pada pengumpulan dan pembuangan, tetapi juga mencakup upaya mengolah dan memanfaatkan kembali material yang masih bernilai.

"Untuk itu, diperlukan solusi pengolahan yang dapat mengurangi massa sampah sekaligus membuka peluang pemanfaatan hasil olahan," ujar Jeremy Wijaya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia memaparkan teknologi biochemical chamber sebagai salah satu alternatif pengolahan sampah organik, mulai dari skala usaha hingga industri.

Mengutip data, dia menyebutkan Pulau Jawa menyumbang sekitar 58,7 persen dari total timbunan sampah nasional. Di tengah tantangan ini, pengolahan sampah organik di lokasi sumbernya, seperti hotel, restoran, industri makanan dan minuman, serta kawasan komersial, menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi beban penanganan sampah konvensional.

Sampah organik memiliki karakteristik yang membutuhkan penanganan khusus, antara lain kadar air yang tinggi dan potensi menimbulkan bau selama proses penguraian.

Namun, lanjutnya dengan pengelolaan yang tepat, material tersebut juga berpotensi diolah menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Jeremy memperkenalkan sistem pengolahan terintegrasi yang mencakup pemilahan serta pengolahan fraksi padat menggunakan mesin biochemical chamber.

Teknologi ini tersedia dalam variasi kapasitas input mulai dari 30 kilogram hingga 120 ton per hari, bergantung pada model dan spesifikasi unit.

“Dengan mesin biochemical chamber, dalam 1 x 24 jam reduksi massanya mencapai 80 persen. Hasil dari reduksi massa itu bisa digunakan untuk media tanam, membantu menstabilkan pH tanah, meningkatkan unsur hara, serta mendukung reklamasi lahan,” kata Jeremy.

Dengan berkurangnya massa material, teknologi ini juga menawarkan potensi efisiensi dalam penanganan hasil proses.

Pengolahan sampah dari sumbernya menjadi salah satu langkah untuk mendukung ekonomi sirkular, dengan mengoptimalkan pemanfaatan limbah sebagai sumber daya bernilai.

Menurut dia, selama ini limbah organik kerap dipandang sebagai beban yang harus dibuang, padahal, dengan pengolahan yang tepat, limbah tersebut berpotensi menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

“Pemanfaatan kembali sumber daya ini mendukung ekonomi sirkular di tengah masyarakat,” kata Jeremy.

Sementara itu CEO PT Indonesia Environment Consultant, E. Kurniawan Padma berharap produksi berkelanjutan melalui konsumsi yang bertanggung jawab, penggolongan, pengolahan dan juga daur ulang serta pemulihan material.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Makassar (ANTARA) - Nelayan dan masyarakat pesisir Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan merasakan manfaat besar dari program apartemen ikan yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Sulsel dengan meningkatnya hasil tangkapan.

Kepala Desa Kupa, Barru Suardi Haruna dalam keterangannya di Makassar, Jumat, menyampaikan, nelayan setempat pernah memperoleh hasil tangkapan hingga 6 ton Ikan Bakuta, sejenis Ikan Cepa dalam waktu setengah hari dan ditaksir mencapai Rp200 juta.

Program apartemen ikan itu adalah terumbu karang buatan berupa struktur bertingkat dengan sekat dan rongga yang ditenggelamkan di dasar laut. Bangunan itu menjadi rumah, tempat pemijahan serta ruang asuhan yang aman bagi larva dan anakan ikan.

Keberadaan apartemen ikan itu meningkatkan populasi ikan di sekitarnya sehingga tangkapan ikan nelayan juga meningkat.

Suardi menyatakan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Andi Sudirman atas bantuan apartemen ikan yang telah dibangun pada tahun 2025.

Menurutnya, keberadaan apartemen ikan memberikan dampak positif terhadap aktivitas penangkapan ikan dan penghasilan nelayan di wilayahnya.

Capaian ini menjadi gambaran manfaat program apartemen ikan dari Gubernur Sulsel dalam memperkuat produktivitas sektor perikanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta mendekatkan manfaat pembangunan kelautan kepada nelayan

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, atas bantuan apartemen ikan. Dengan adanya fasilitas ini, penghasilan nelayan di Desa Kupa dapat meningkat,” katanya.

Salah seorang nelayan Desa Kupa, Muhammad Anas, mengatakan keberadaan apartemen ikan membantu nelayan setempat mendapatkan hasil tangkapan tanpa harus melaut terlalu jauh.

Ia berharap program serupa dapat dilanjutkan dan dikembangkan agar semakin banyak nelayan di wilayah pesisir merasakan manfaatnya.

“Alhamdulillah, kami para nelayan di Desa Kupa tidak perlu lagi pergi jauh-jauh untuk mencari ikan. Terima kasih kepada Bapak Gubernur atas bantuan apartemen ikan ini. Manfaatnya sangat kami rasakan,” ungkapnya.

Sebelumnya, program apartemen ikan ditanam di perairan pesisir Desa Kupa, Kabupaten Barru merupakan salah satu dari 1.657 unit apartemen ikan yang telah dibangun pada tahun 2025 mencakup 13 titik lokasi di Sulsel.

Ketiga belas lokasi itu yaitu di perairan Kota Makassar, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Kepulauan Selayar, Pangkep, Barru, Pulau Panikiang (Barru), Pinrang, Luwu Timur, dan Palopo. Program ini mencakup luasan total sekitar 11 hektare di sejumlah wilayah pesisir Sulsel.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bagi KAI, keamanan bukan hanya tentang menjaga aset dan fasilitas perusahaan, tetapi juga memastikan setiap pelanggan merasa aman dan nyaman sejak memasuki stasiun, saat melakukan proses pelayanan, hingga melanjutkan perjalanan menggunakan kereta api

Palembang (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang melaksanakan audit Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) di Stasiun Kertapati untuk memastikan penerapan prosedur keamanan berjalan optimal guna menjaga keselamatan dan kenyamanan pelanggan.

Manager Humas KAI Divre III Palembang Aida Suryanti di Palembang, Jumat, mengatakan, audit tersebut merupakan upaya perusahaan mengevaluasi efektivitas sistem pengamanan sekaligus mengidentifikasi potensi risiko dan gangguan di lingkungan operasional perkeretaapian.

Stasiun Kertapati menjadi salah satu lokasi percontohan pemeriksaan dalam pelaksanaan audit di wilayah kerja KAI Divre III Palembang. Evaluasi berkelanjutan dilakukan untuk menjaga konsistensi penerapan standar pengamanan di fasilitas operasional lainnya.

“Bagi KAI, keamanan bukan hanya tentang menjaga aset dan fasilitas perusahaan, tetapi juga memastikan setiap pelanggan merasa aman dan nyaman sejak memasuki stasiun, saat melakukan proses pelayanan, hingga melanjutkan perjalanan menggunakan kereta api,” katanya.

Ia menjelaskan, audit mencakup pemeriksaan sejumlah fasilitas dan area pelayanan di Stasiun Kertapati, mulai dari ruang tunggu pelanggan, pemeriksaan tiket atau boarding pass, penerimaan tamu, loket, layanan customer service, hingga pengawasan melalui kamera pemantau atau CCTV.

Pemeriksaan juga meliputi keamanan area parkir, emplasemen stasiun, ruang kontrol CCTV, serta pengamanan aset perusahaan untuk memastikan seluruh fasilitas berfungsi dengan baik dan prosedur pengawasan diterapkan sesuai ketentuan.

"Hasil audit menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pengamanan, memperkuat mitigasi risiko, serta meningkatkan kesiapsiagaan petugas dalam menghadapi potensi gangguan yang dapat memengaruhi keselamatan pelanggan dan kelancaran operasional kereta api," jelasnya.

Audit tidak hanya berfokus pada pemenuhan standar administrasi, tetapi juga memastikan prosedur pengamanan diterapkan secara nyata di lapangan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap prosedur pengamanan benar-benar memberikan manfaat bagi pelanggan dan masyarakat. Lingkungan stasiun yang aman, tertib, dan terpantau dengan baik akan mendukung kenyamanan pelanggan sekaligus menjaga kelancaran operasional,” ujarnya.

Pelaksanaan audit tersebut juga menjadi bagian dari upaya KAI memastikan pengelolaan pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu milik perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu, sesuai ruang lingkup penerapannya.

KAI Divre III Palembang berkomitmen memperkuat sistem pengamanan melalui evaluasi berkala, peningkatan kepatuhan terhadap prosedur, optimalisasi fasilitas pengawasan, serta peningkatan kesiapsiagaan petugas guna memberikan layanan kereta api yang aman dan andal bagi masyarakat.

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Serang (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menyalurkan bantuan modal usaha senilai Rp1 juta bagi setiap pelaku UMKM dalam upaya pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat.

Wali Kota Serang Budi Rustandi, mengatakan, bantuan modal dari Gubernur Banten Andra Soni tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pelaku UMKM di Curug.

"Terutama untuk mengembangkan kapasitas produksi, memperkuat daya saing, dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga serta menggerakkan roda perekonomian daerah," kata Wali Kota Serang dalam keterangannya usai acara penyerahan di Lobby Sekretariat Daerah Kota Serang, Jumat.

Selain itu, lanjut Wali Kota, bantuan ini bagian dari implementasi program unggulan daerah, yakni Serang Preneur. Maka itu, stimulus modal tersebut menyasar langsung para pedagang kecil di tengah masyarakat, mulai dari penjual keripik, kue pancong, tempe, hingga pedagang gorengan.

"Bantuan ini merupakan wujud perhatian dari Bapak Gubernur Banten untuk pelaku UMKM skala mikro dan menengah ke bawah. Harapannya, manfaat dari stimulus modal ini dapat langsung dirasakan oleh warga Kota Serang, khususnya di wilayah Curug, guna mengembangkan usahanya secara mandiri," ujar Wali Kota Budi Rustandi.

Pemkot Serang merencanakan program Serang Preneur ini dapat berjalan secara berkesinambungan dan menjangkau seluruh kecamatan secara bertahap.

Edukasi dan akses permodalan yang aman ini menjadi instrumen penting dari pemerintah untuk melindungi masyarakat dari praktik pinjaman yang merugikan kelangsungan usaha kecil.

"Fokus utama kami adalah membantu pelaku usaha kecil agar mereka bisa berdaya dan mandiri tanpa harus terjerat pinjaman tidak resmi atau lintah darat. Kami akan terus berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Banten untuk memastikan pemenuhan dan kesuksesan program ini ke depannya," tegasnya.

Langkah kolaboratif ini sejalan dengan program prioritas Pemkot Serang dalam menumbuhkan iklim usaha yang sehat, tangguh, dan inklusif.

"Melalui inisiatif Serang Preneur dan dukungan berkelanjutan dari pemerintah provinsi, diharapkan roda perekonomian kerakyatan semakin kuat dan mampu mengangkat taraf kesejahteraan keluarga secara nyata," ujarnya.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Batang (ANTARA) - Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang Kamulyan Kabupaten Batang, Jawa Tengah, memastikan pasokan air bersih untuk kebutuhan masyarakat masih lancar pada saat memasuki musim kemarau ini.

Direktur Umum PDAM Sendang Kamulyan Kabupaten Batang Sys Mandayun di Batang, Jumat, mengatakan pihaknya memiliki banyak sumber mata air yang dapat diandalkan untuk mencukupi kebutuhan air bersih untuk pelanggan pada saat memasuki musim kemarau ini.

"Kita sudah mengantisipasi ketersediaan (air bersih). Alhamdulillah kita sudah banyak memiliki sumber mata air dan sumber pengganti yang kini dalam proses agar bisa menambah kapasitas untuk menjaga ketersediaan air bersih masyarakat," katanya.

Menurut dia, secara umum kebutuhan air bersih untuk masyarakat yang berada di wilayah atas seperti Kecamatan Wonotunggal, Tersono, dan Bawang masih mencukupi meski terjadi kemarau panjang.

Untuk sumber mata air yang dimiliki PDAM antara lain sumber air Bismo yang memiliki debit air 350 liter per detik, Pagerkeji yang memiliki debit air 60 liter per detik, sumber Pager Ukir, dan tujuh sumur cadangan yang tersebar di wilayah kecamatan.

"Untuk sumber air Pagerkeji ini memang kami fokuskan untuk membantu mencukupi kebutuhan air bersih di wilayah Kecamatan yang mencapai sekitar 40 ribu pelanggan dari jumlah total 68 ribu pelanggan," katanya.

Ia mengatakan untuk meningkatkan ketercukupan air bersih, pihaknya juga rutin melakukan pengawasan atau kontrol pada semua pipa jaringan dapat diketahui rusak atau tidak.

"Oleh karena itu, insya Allah pasokan air bersih kami jamin aman dan lancar untuk memenuhi 68 ribu pelanggan pada saat musim kemarau ini," katanya.

Menurut dia, pihaknya juga menambah memberlakukan jam puncak penggunaan air bersih semula hanya dua jam kini menjadi tiga jam yaitu mulai pukul 05.00 WIB hingga pukul 08.00 WIB dan pukul 16.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.

"Akibat musim kemarau kami menambah jam puncak pemanfaatan air bersih kepada para pelanggan semula hanya dua jam kini bertambah tiga jam," katanya.

Sys Mandayun mengimbau para pelanggan agar menampung air bersih dengan menggunakan tandon maupun ember sebagai upaya mengantisipasi apabila terjadi gangguan pelayanan.

"Demikian pula, selama memasuki musim kemarau ini, kami sudah memenuhi permintaan bantuan air bersih dari Polres, BPBD, dan kejaksaan negeri untuk diberikan pada warga yang mengalami kesulitan air bersih," katanya.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mencatat realisasi investasi sebesar Rp3.923,2 triliun selama dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terhitung sejak Oktober 2024 hingga September 2026.

Hal tersebut disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani dalam laporannya pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP), di Jakarta, Rabu (21/10).

"Mulai bulan Oktober 2024 sampai dengan September 2026, total investasi yang sudah masuk sebesar hampir Rp4.000 triliun Bapak Presiden, atau Rp3.923,2 triliun," ucap Rosan dalam keterangan Sekretariat Presiden, Jumat.

Rosan menjelaskan bahwa dari sisi penyerapan tenaga kerja, realisasi investasi selama periode tersebut telah menyerap 5.485.944 orang. Sementara itu, investasi di luar Jawa mencapai 51,8 persen, sedangkan investasi di Jawa tercatat 48,2 persen.

Penyerapan tenaga kerja mencapai 5.485.944 orang. Kontribusi di wilayah luar Jawa adalah 51,8 persen atau Rp2.031 triliun dan Jawa 48,2 persen atau Rp1.892,2 triliun.

Rosan menuturkan bahwa berdasarkan asal modal, investasi dalam negeri mencapai Rp1.998,7 triliun, sedangkan penanaman modal asing mencapai Rp1.924,5 triliun.

"Investasi dalam negerinya 50,9 persen atau Rp1.998,7 triliun dan penanaman modal asing adalah Rp1.924,5 triliun. Jadi ini adalah selama dua tahun persis Bapak Presiden, dari dua tahun Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden," ujar Rosan.

Selain realisasi investasi, Rosan melaporkan perkembangan penataan perusahaan di bawah Danantara melalui langkah streamlining atau penyederhanaan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan optimalisasi aset.

Hingga saat ini, sebanyak 364 perusahaan telah menjalani proses streamlining, dengan target mencapai 700 perusahaan pada akhir Desember 2026.

Lebih lanjut, Rosan menyampaikan bahwa profitabilitas perusahaan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Dengan tren tersebut, profitabilitas perusahaan diproyeksikan mencapai Rp334 triliun pada akhir tahun ini.

"Dari segi pertumbuhan profitabilitas juga meningkat cukup signifikan Bapak, sehingga pada target mungkin di akhir tahun ini bisa mencapai Rp334 triliun," imbuh Rosan.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026