Penjaminan merupakan salah satu instrumen yang dapat membantu memitigasi risiko dalam penyaluran dana bergulir. Karena itu, tata kelolanya perlu terus diperkuat, mulai dari proses kerja sama, penutupan penjaminan, pemantauan masa berlaku, hingga pena

Yogyakarta (ANTARA) - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi Kemenkop memperkuat tata kelola penjaminan pembiayaan melalui skema asuransi kredit terpusat serta pemanfaatan pialang asuransi sebagai mitra strategis guna mendukung penyaluran dana bergulir secara akuntabel dan prinsip kehati-hatian.

Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto dalam keterangan di Yogyakarta, Rabu, mengatakan, sebagai dana yang bersumber dari APBN, pengelolaan dana bergulir perlu didukung sistem mitigasi risiko memadai, tanpa mengabaikan kebutuhan koperasi untuk memperoleh akses pembiayaan.

"Penjaminan merupakan salah satu instrumen yang dapat membantu memitigasi risiko dalam penyaluran dana bergulir. Karena itu, tata kelolanya perlu terus diperkuat, mulai dari proses kerja sama, penutupan penjaminan, pemantauan masa berlaku, hingga penanganan klaim," katanya.

Menurut dia, selama ini LPDB Koperasi telah bekerja sama dengan berbagai lembaga penjaminan untuk mendukung pembiayaan koperasi di sejumlah wilayah, namun masih ada tantangan, terutama karena perbedaan ketentuan, persyaratan administrasi, masa berlaku perjanjian, serta mekanisme pengajuan dan penyelesaian klaim.

Kondisi tersebut mendorong LPDB Koperasi mengevaluasi tata kelola penjaminan agar prosesnya berjalan lebih terkoordinasi, salah satunya melalui pemanfaatan pialang asuransi sebagai mitra strategis dalam menjembatani kebutuhan LPDB Koperasi dengan perusahaan asuransi, termasuk proses negosiasi perlindungan dan pengelolaan administrasi penjaminan.

Menurut Krisdianto, pialang asuransi sebagai perantara yang membantu klien memperoleh solusi perlindungan sesuai kebutuhan diharapkan dapat mendukung proses yang lebih terstruktur, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, transparansi, serta prinsip tata kelola yang baik.

"Yang ingin kita bangun adalah sistem penjaminan yang lebih tertata dan terukur. Kita perlu memastikan bahwa setiap skema yang digunakan tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga dipahami dengan baik dari sisi cakupan perlindungan, kewajiban para pihak, dan mekanisme klaimnya," katanya.

Krisdianto mengatakan, penguatan tata kelola penjaminan bukan untuk meniadakan peran lembaga penjaminan mitra LPDB Koperasi, namun, untuk mencari pola kerja sama efektif, sekaligus menjaga agar dukungan penjaminan tetap menunjang akses pembiayaan bagi koperasi yang membutuhkan.

Direktur Pengembangan Usaha LPDB Koperasi Afif Thosin Roy Akhmad mengatakan penggunaan instrumen penjaminan menjadi salah satu pendekatan yang mendukung penyaluran dana bergulir kepada koperasi, terutama ketika calon mitra menghadapi keterbatasan dalam menyediakan agunan.

Menurut dia, LPDB Koperasi perlu terus mencari pendekatan yang adaptif agar pelayanan pembiayaan kepada koperasi dapat berjalan optimal. Namun, akses pembiayaan harus diimbangi dengan pengelolaan risiko yang bertanggung jawab karena dana yang disalurkan merupakan dana pemerintah.

"LPDB Koperasi perlu menjaga keseimbangan antara perluasan akses pembiayaan dan pengelolaan risiko. Instrumen penjaminan menjadi salah satu pilihan yang dapat mendukung upaya tersebut, sehingga mekanisme dan tata kelolanya perlu terus dievaluasi," katanya.

Dia mengatakan pengalaman kerja sama penjaminan selama beberapa tahun terakhir menunjukkan pentingnya memperkuat koordinasi antara LPDB Koperasi, lembaga penjaminan, perusahaan asuransi, dan pihak terkait lainnya.

Dalam konteks tersebut, kata dia, pialang asuransi berpotensi membantu proses koordinasi dan menjembatani kebutuhan perlindungan dengan pilihan produk atau skema yang tersedia di industri asuransi.

Meski demikian, pemanfaatannya perlu didukung kajian yang memadai, kejelasan ruang lingkup layanan, serta mekanisme kerja sama yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan hingga September 2026 telah menembus angka Rp1,64 triliun.

PNBP sektor kelautan dan perikanan sebelumnya tercatat Rp2,21 triliun pada 2024 dan Rp2,40 triliun pada 2025.

"Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo untuk menjaga laut kita, baik dari sisi kelestarian ekosistem maupun kedaulatan sumber daya perikanan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu.

Peningkatan pendapatan negara tersebut sejalan dengan kenaikan volume produksi perikanan nasional yang mencapai 19,89 juta ton hingga triwulan III 2026, setelah mencatatkan kenaikan dari 23,56 juta ton pada 2024 menjadi 26,25 juta ton pada 2025.

Adapun kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional meningkat dari 0,68 persen pada 2024 menjadi 4,95 persen pada 2025.

Capaian tersebut berlanjut meningkat hingga menyentuh 6,86 persen hingga triwulan II 2026.

Dari sisi perdagangan internasional, nilai ekspor perikanan Indonesia hingga Agustus 2026 telah mencapai 4,23 miliar dolar AS, setelah mencatatkan kenaikan dari 5,95 miliar dolar AS pada 2024 menjadi 6,27 miliar dolar AS pada 2025.

Trenggono mengatakan untuk terus memacu produktivitas dan pendapatan negara, KKP memfokuskan pelaksanaan enam program prioritas arahan Presiden.

Program tersebut meliputi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), budi daya perikanan tematik, kawasan industri garam nasional, revitalisasi tambak Pantura, budi daya udang terintegrasi, serta modernisasi kapal perikanan.

“Untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja dan meningkatkan daya saing hasil perikanan kita di pasar domestik maupun global,” katanya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Di Kementerian Ekonomi Kreatif, kita percaya kalau ke depannya, tren ekonomi masa depan adalah sesuatu yang customized, personalized, bukan lagi sesuatu yang mass production. Dan Indonesia punya kesempatan untuk mendominasi di industri tersebut

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar mengatakan, rangkaian program Creative Village yang menjadi bagian dari acara World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 membuka peluang bagi industri ekonomi kreatif Indonesia ke tren pasar kustomisasi (customized) dengan potensi pejuang ekraf yang luas di seluruh daerah di Indonesia.

“Di Kementerian Ekonomi Kreatif, kita percaya kalau ke depannya, tren ekonomi masa depan adalah sesuatu yang customized, personalized, bukan lagi sesuatu yang mass production. Dan Indonesia punya kesempatan untuk mendominasi di industri tersebut,” kata Irene saat ditemui media dalam pembukaan Creative Village 2 di MGP Space SCBD, Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, melalui Creative Village, Kemenekraf ingin memamerkan potensi besar dari pelaku usaha produk kreatif kepada seluruh peserta delegasi yang hadir dengan kualitas kustomisasi yang tinggi dan berbeda dari produk pasaran lainnya.

Namun ia mengatakan, produk ekraf Indonesia masih memiliki tantangan untuk bisa menangani produksi dalam jumlah banyak sehingga dari pameran ini diharapkan dapat membangkitkan kepercayaan diri pelaku ekraf untuk bisa memenuhi permintaan pasar namun dengan mempertahankan kualitas tinggi.

Melalui pameran ini, pemerintah juga ingin menjembatani potensi tersebut agar pelaku ekraf nasional mendapatkan pasar yang lebih luas sehingga bisa meningkatkan daya saing produk kreatif Indonesia.

“Jadi kita sih berharap satu hal dari teman-teman di Indonesia bisa merasakan kebanggaan. Bahwa Indonesia ada teman-teman pejuang ekonomi kreatif yang menghasilkan ini, dan kita dari pemerintah mencoba untuk nge-bridge supaya market bisa lebih terbuka, peraturan bisa lebih terbuka,” kata Irene.

Irene mengatakan, dalam Creative Village yang berlokasi di beberapa titik di kawasan SCBD ini, memamerkan 21 subsektor yang diampu Kementerian Ekonomi Kreatif dan memamerkan ratusan produk dari jenama-jenama yang telah terkurasi dari Sabang sampai Merauke mulai dari fashion, kriya hingga otomotif.

Selama lima hari pameran, Irene berharap akan ada kesempatan business to business matchmaking yang tidak hanya mendorong transaksi secara diplomatis tapi juga berkelanjutan yang dapat berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Kementerian juga berharap akan ada lebih dari 100.000 pengunjung dalam lima hari pelaksanaan WCCE 2026 termasuk pengunjung di 3 lokasi Creative Village di SCBD dan pada Conference Talks di Kempinski.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Harapannya dengan penempatan atlet-atlet yang tersebar di lima kabupaten/kota ini bisa menunjang ekonominya

Semarang (ANTARA) - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen berharap penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jateng XVII Tahun 2026 mampu menggerakkan ekonomi, mulai UMKM hingga perhotelan di lima kabupaten/kota di wilayah tersebut.

“Harapannya dengan penempatan atlet-atlet yang tersebar di lima kabupaten/kota ini bisa menunjang ekonominya,” kata tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu di Semarang, Rabu.

Ia menyebutkan ribuan atlet, ofisial dan perangkat pertandingan yang terlibat menjadi potensi pasar bagi sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga UMKM.

Porprov XVII berlangsung pada 20–30 Oktober 2026 dengan melibatkan 7.993 atlet dan 1.910 ofisial, serta didukung 3.571 perangkat pertandingan.

Sebanyak 58 cabang olahraga dengan 810 nomor pertandingan digelar di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, Demak dan Kota Salatiga.

Kebutuhan akomodasi ribuan peserta memanfaatkan 106 hotel dan penginapan di lima daerah, terdiri atas 42 hotel di Kota Semarang, 25 di Kendal, 18 di Salatiga, 13 di Kabupaten Semarang dan delapan di Demak.

Gus Yasin yang juga Ketua Umum PB Porprov Jateng, mengatakan penyebaran atlet dan ofisial di lima daerah penyelenggara diharapkan membuat perputaran ekonomi tidak hanya terpusat di Kota Semarang sebagai lokasi pembukaan.

Selain akomodasi, Pemprov Jateng juga berupaya memperluas peluang usaha bagi UMKM lokal, dengan melibatkannya dalam rangkaian pembukaan dan penutupan Porprov serta memanfaatkan keramaian di berbagai arena pertandingan.

"Kami juga mengajak para pelaku UMKM untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah kita umumkan," katanya.

Potensi keramaian juga terlihat menjelang pembukaan Porprov di Stadion Jatidiri, Kota Semarang, Minggu (25/10), sebab sebanyak 3.500 slot tiket gratis bagi masyarakat dilaporkan habis pada hari pertama dibuka.

Pembukaan tersebut dimeriahkan sejumlah penampil, di antaranya Ndar Boy, Pertelon Koplo dan Mikhayla yang diharapkan menarik kunjungan masyarakat sekaligus membuka peluang tambahan transaksi bagi pedagang dan pelaku usaha di sekitar lokasi.

Di luar dampak ekonomi, Porprov XVII juga menjadi ajang penjaringan atlet potensial untuk memperkuat kontingen Jawa Tengah menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.

"Porprov ini akan mengantarkan para atlet kita untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Syukur alhamdulillah di tahun ini para atlet kita juga banyak menorehkan medali emas, medali perak, medali perunggu yang kemarin sudah dibuktikan dalam ajang Asian Games," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum I PB Porprov Jateng Urip Sihabudin mengatakan panitia telah berkoordinasi dengan sub-PB Porprov di lima kabupaten/kota untuk mengantisipasi kendala nonteknis selama pertandingan, terutama dampak cuaca buruk di venue terbuka.

Setiap daerah diminta menyiapkan skenario penanganan apabila terjadi gangguan, seperti hujan dan angin kencang, termasuk melihat pengalaman penyelenggaraan pertandingan sebelumnya.

Rangkaian pembukaan Porprov akan diawali dengan prosesi api abadi Mrapen dari Kabupaten Grobogan pada 24 Oktober 2026, yang dijadwalkan dibawa berkeliling ke empat daerah sebelum tiba di Kota Semarang pada 25 Oktober 2026.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan bertambahnya penduduk lanjut usia (lansia) dapat menciptakan pasar baru

“Selama ini, bertambahnya penduduk lansia sering dipandang sebagai beban ekonomi. Padahal, perubahan demografi ternyata juga menciptakan pasar, investasi, lapangan kerja, dan sumber pertumbuhan ekonomi,” katanya dalam agenda Peluncuran Buku "Muda Menata, Tua Berdaya" dan Kick Off Pengembangan Desain Ekonomi Perak Indonesia di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, keberadaan lansia disebut membuka peluang dalam sektor kesehatan, perawatan, teknologi digital, jasa keuangan, hunian, pariwisata, hingga industri pangan dan gaya hidup sehat.

Karena itu, ia mengatakan perubahan paradigma diperlukan guna memahami bahwa ekonomi perak (aktivitas ekonomi, produk, dan layanan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kelompok penduduk lansia serta persiapan menghadapi masa tua) harus dipandang sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi nasional, bukan sekedar perluasan program kesejahteraan sosial.

Dalam bahasa lain, ekonomi perak tak boleh hanya menciptakan bagi kelompok lansia yang memiliki daya beli, tetapi investasi dan inovasi harus berjalan bersama dengan peningkatan aksesibilitas, keterjangkauan, serta perlindungan bagi seluruh lansia.

“Dengan demikian, ekonomi perak dapat menjadi sumber pertumbuhan baru yang sekaligus juga upaya untuk mengurangi kepingan,” kata Febrian.

Pada kesempatan tersebut, ia menyampaikan bagaimana negara Jepang mampu mendukung kelompok lansia, sehingga industri kesehatan semakin berkembang, teknologi pendukung kehidupan lansia kian dibutuhkan, layanan perawatan menciptakan lapangan kerja, hingga berbagai produk maupun jasa mulai dirancang khusus untuk masyarakat lansia.

Berkaca dari Jepang, Febrian menilai Indonesia berpeluang untuk mengembangkan ekonomi perak sebagai ekonomi baru. Pihaknya memproyeksikan penduduk berusia 65 tahun ke atas akan mencapai 50 juta orang pada 2050 atau 16 persen dari total populasi.

Berdasarkan konteks tersebut, ia mengharapkan momen “Kick Off Pengembangan Desain Ekonomi Perak Indonesia” bisa mengubah cara memandang kelanjutusiaan dari sekedar persoalan perlindungan sosial menjadi bagian dari strategi pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia menekankan bahwa umur panjang penduduk merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, yang berarti adanya kemajuan dalam aspek kesehatan hingga pendidikan yang membuat hidup masyarakat menjadi lebih lama. Maka dari itu, pihaknya menegaskan bahwa bertambahnya usia perlu diikuti dengan meningkatnya kualitas kehidupan

Saat ini, sebagian besar penduduk lansia di Indonesia disebut belum memiliki tabungan pensiun, lalu lebih dari separuh masih bekerja, terutama di sektor informal dengan perlindungannya sangat terbatas. Kemudian juga kebutuhan perawatan jangka panjang meningkat, sementara sebagian besar tanggung jawab perawatan masih ditanggung oleh keluarga.

“Karena itu, kebijakan kelanjutusiaan saya rasa tidak cukup hanya berfokus pada perlindungan sosial. Perlindungan sosial tentu tetap penting, terutama bagi manusia miskin, rentan dan mereka yang memang membutuhkan perawatan. Namun demikian, kita juga perlu menyadari bahwa lansia bukan kelompok yang homogen," ujar dia.

“Ada yang membutuhkan perlindungan penuh, ada yang masih mau bekerja, ada yang ingin berwirausaha, dan banyak pula yang ternyata memiliki pengalaman, pengetahuan, serta keterampilan yang berharga bagi masyarakat. Kita perlu mengubah cara pandang kita dari melihat lansia semata-mata sebagai penerima bantuan menjadi warga negara yang tetap memiliki hak, kemampuan, pilihan, dan kesempatan untuk berkontribusi,” ujar Febrian.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Yang masih kurang adalah proyek yang siap dibiayai, yang 'bankable'

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menilai kesiapan proyek usaha menjadi kunci menarik investasi bioekonomi karena minat investor dan ketersediaan dana belum diimbangi proyek yang layak dibiayai.

Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas Dadang Jainal Mutaqin mengatakan pengembangan bioekonomi tidak hanya membutuhkan modal, tetapi juga proyek usaha yang memenuhi persyaratan investor.

"Yang masih kurang adalah proyek yang siap dibiayai, yang bankable," kata Dadang di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, kendalanya mencakup perizinan lintas sektor, legalitas lahan, bahan baku, risiko pembiayaan, akses pasar, dan ketertelusuran produk.

Karena itu, pemerintah, pelaku usaha, investor, dan mitra pembangunan perlu bekerja sama menyiapkan proyek bioekonomi agar layak secara ekonomi dan menarik bagi penyandang dana.

"Ini perlu kerja sama mitra pembangunan, bagaimana kita menciptakan proyek-proyek bioekonomi yang siap dibiayai oleh investor atau yang bankable," ujarnya.

Dadang menjelaskan pembiayaan dibutuhkan sejak riset, inovasi, dan perintisan usaha hingga pengembangan bisnis serta komersialisasi. Pemerintah berperan menyelaraskan regulasi, memperkuat koordinasi lintas sektor dan menyiapkan insentif investasi.

Sementara itu, investor dan sektor swasta dapat menyediakan modal serta menjadi pembeli hasil produksi. Mitra pembangunan membantu penyiapan proyek, penyediaan bantuan teknis, dana katalis, dan pengurangan risiko investasi.

Langkah lanjutannya meliputi pemetaan kesenjangan pembiayaan, penyiapan proyek, pertemuan pemilik usaha dengan calon pembeli dan investor, serta perluasan skala investasi.

Sejalan dengan kebutuhan itu, Koalisi Ekonomi Membumi (KEM) bersama para kolaborator meluncurkan Indonesia Bioeconomy Finance Lab (IBFL) pada Indonesia Impact Investment Summit 2026.

Head of Executive Board KEM Gita Syahrani menjelaskan IBFL merupakan wadah kolaborasi yang mempertemukan pelaku usaha bioekonomi dengan pemilik dana untuk mencari skema pembiayaan sesuai kebutuhan.

"Jadi IBFL ini, bayangkan kita membuat memang lab inovasi di mana pelaku usahanya bisa langsung bertemu dengan pemilik dana dan bisa langsung mendiskusikan kasus-kasus spesifik," kata Gita.

Ia mengidentifikasi tiga persoalan, yakni keterbatasan modal kerja dan belanja modal, kebutuhan pendanaan infrastruktur seperti energi dan logistik, serta kesulitan usaha berkembang mengakses pembiayaan sesuai skalanya.

Persoalan terakhir disebut missing middle, yakni kondisi ketika usaha terlalu besar untuk pembiayaan mikro, tetapi belum memenuhi persyaratan investasi yang lebih besar.

Berdasarkan studi Indonesia Impact Alliance (IIA) pada 2024, kesenjangan pembiayaan usaha kecil dan menengah berorientasi dampak sosial dan lingkungan diperkirakan mencapai 50,8 miliar dolar AS per tahun atau sekitar Rp913,7 triliun.

Studi tersebut menemukan 55 persen usaha yang disurvei membutuhkan modal 100.000 hingga 2 juta dolar AS, atau sekitar Rp1,8 miliar hingga Rp36 miliar, sedangkan sebagian besar dana investasi berdampak menetapkan investasi minimum 1 juta dolar AS.

Gita menyebut IBFL telah memiliki 18 organisasi kolaborator. KEM sendiri beranggotakan 29 organisasi, memiliki sekitar 18 usaha dalam portofolio, serta mengkurasi sekitar 40 usaha lainnya dari portofolio kolaborator.

Dalam delapan bulan, IBFL menargetkan tiga hingga lima studi kasus pembiayaan yang diharapkan dapat berlanjut hingga penyaluran dana kepada pelaku usaha.

"Di dalam 8 bulan ke depan harapannya betul-betul ada produk atau instrumen pendanaan yang sesuai yang bisa sampai level disbursement ke perusahaan tersebut," ujar Gita.

Investment Manager Southeast Asia Partnerships for Forests (P4F) Hanny Chrysolite menambahkan kesiapan investasi membutuhkan kepastian pasar, harga kompetitif, pengujian produk, serta kerja sama antara pemasok, peneliti, dan pembeli.

Sementara itu, Partnership Manager PT Sobat Bumi Lestari (SOBI) Haga Ginting mencontohkan pengembangan rantai pasok agroforestri di Lanskap Menoreh yang menghubungkan petani dengan pembeli melalui pencatatan pasokan dan asal produk.

Menurut Haga, pencatatan tersebut membantu penilaian kelayakan usaha, sedangkan hibah tahap awal digunakan untuk mengurangi risiko sebelum mencari investasi lebih besar.

Dalam skema pembagian hasil SOBI, sebanyak 74 persen pendapatan dialokasikan kepada petani, 6 persen kepada lembaga lokal dan 20 persen kepada SOBI.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Penghargaan ini menjadi motivasi dan penyemangat bagi kami untuk terus berkomitmen melaksanakan program TJSL yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Kami juga berharap upaya ini dapat turut berkontribusi dalam mendukung pencapai

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga meraih penghargaan dalam ajang ESG NOW Awards 2026, yang diselenggarakan Republika, lewat program inovasi sosial dan ekonomi sirkular.

VP Community Involvement & Development Pertamina Patra Niaga Dian Hapsari Firasati, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan penghargaan kategori Social Innovation & Circular Economy Impact ini diberikan atas keberhasilan program Sagari (Sadar Lingkungan, Gerakan Aksi Reduce dan Inovasi) yang mendukung praktik keberlanjutan, inovasi sosial, dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.

Sagari merupakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) di Desa Energi Berdikari Pertamina Patra Niaga unit kerja Integrated Terminal Balongan, Regional Jawa Bagian Barat.

Program ini dibuat setelah melihat potensi dan kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasional, khususnya Desa Sliyeg Lor, Indramayu, Jabar.

Tujuannya untuk menjawab tantangan pertanian konvensional, penurunan produktivitas mangga, fluktuasi harga saat panen raya, serta limbah sisa panen yang belum dikelola dengan baik.

Peta program menunjukkan limbah sisa panen pertanian lebih dari 100 ton per tahun. Harga mangga saat panen raya pun bisa turun hingga 90 persen, dari Rp25.000 menjadi Rp2.500 per kg.

Untuk mengatasi tantangan itu, Pertamina Patra Niaga mengembangkan pemberdayaan masyarakat melalui tiga subprogram, yaitu Griya Mangga untuk penguatan budi daya ramah lingkungan, Griya Kreasi untuk pengembangan inovasi dan sarana budi daya, serta Griya Rasa untuk meningkatkan nilai tambah mangga lewat produk olahan.

Program ini juga melibatkan kelompok perempuan purna pekerja migran dan masyarakat rentan melalui pelatihan, pendampingan, serta pengembangan usaha berbasis potensi lokal.

Limbah sisa panen mangga diolah menjadi pupuk organik berbasis bioaktivator, sementara sebagian komoditas mangga diolah menjadi produk turunan bernilai tambah.

Pemanfaatan bioaktivator kulit mangga mengurangi emisi hingga 0,168 ton CO2eq, serta mampu menciptakan kemandirian ekonomi dengan rata-rata pendapatan kelompok binaan mencapai Rp234 juta per tahun.

Dian, yang turut hadir menerima penghargaan, menyampaikan apresiasi kepada Republika atas penghargaan yang diberikan.

"Penghargaan ini menjadi motivasi dan penyemangat bagi kami untuk terus berkomitmen melaksanakan program TJSL yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Kami juga berharap upaya ini dapat turut berkontribusi dalam mendukung pencapaian Indonesia Emas," ucapnya.

Sementara, Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Jawa Bagian Barat Reno Fri Daryanto menjelaskan Sagari dikembangkan berdasarkan kondisi yang ditemui di sekitar wilayah operasi Integrated Terminal Balongan.

"Program ini berangkat dari dua potensi isu di sekitar Integrated Terminal Balongan, yaitu kebutuhan lapangan pekerjaan bagi masyarakat purna pekerja migran serta melimpahnya limbah hasil panen mangga. Setelah program ini berjalan, limbah tersebut terbukti dapat diolah menjadi produk yang lebih bermanfaat, salah satunya pupuk menggunakan bioaktivator, sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru," katanya.

Dengan penghargaan ini, tambah Reno, Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

NUSA ini bukan berarti Nusantara, tetapi singkatan dari Network of Unified and Secure AI sebagai upaya kita untuk membangun komunikasi dan kolaborasi di dalam jaringan tersebut

Denpasar (ANTARA) - Indonesia dan Singapura resmi meluncurkan Project NUSA (Network of Unified and Secure AI) untuk membangun kerangka tata kelola kecerdasan artifisial dan data terbuka yang aman serta terpadu.

"NUSA ini bukan berarti Nusantara, tetapi singkatan dari Network of Unified and Secure AI sebagai upaya kita untuk membangun komunikasi dan kolaborasi di dalam jaringan tersebut," kata Ketua Umum Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (Korika) Hammam Riza saat AI Impact Summit di Bali Tech Week 2026.

Ia di Denpasar, Rabu, menjelaskan kolaborasi ini bertujuan agar seluruh pihak memiliki platform terpadu dalam pemikiran tata kelola, aplikasi, hingga adopsi AI di lingkup pemerintahan, industri, perguruan tinggi, maupun masyarakat.

Untuk menemukan jati diri dalam mengadopsi AI, Indonesia dan Singapura dinilai harus mampu mengendalikan teknologi tersebut melalui tata kelola sumber terbuka.

"Di situlah kata kunci pertama, yaitu tata kelola AI sumber terbuka (open source AI governance) yang bersumber terbuka tetapi menerapkan tata kelola berlandaskan seluruh prinsip etika dan keterlibatan manusia dalam prosesnya," ujar Hammam.

Selain tata kelola terbuka, hal penting berikutnya dalam Project NUSA adalah keterbukaan data dan pengetahuan.

Inisiatif pengembangan ekosistem AI ini juga menyerap tolok ukur kawasan Eropa, Amerika, Singapura, hingga Indonesia dalam proses Peraturan Presiden mengenai Peta Jalan AI Indonesia.

Korika sendiri berperan sebagai pengorkestrasi ekosistem AI di Indonesia yang memanfaatkan pengetahuan luas dari AI Singapore guna mendorong industri menggunakan kerangka kerja Project NUSA.

Ketua Umum Korika itu menegaskan bahwa pengembangan AI berdaulat bukan berarti mengisolasi diri dari kemajuan teknologi global.

"Jadi AI berdaulat adalah AI yang mengajak semua orang untuk bekerja sama dan berkolaborasi dalam mengikuti perkembangan teknologi AI," kata Hammam.

Kolaborasi ini bertujuan membawa kedua negara menjadi bagian dari tatanan yang dijadikan rujukan global dalam hal tata kelola dan pemanfaatan AI.

Terkait pusat data, proyek kolaborasi dua negara yang melibatkan 20 pihak lainnya ini memanfaatkan fasilitas yang tersebar di Indonesia maupun Singapura.

"Kita membangun proyek Nusa ini untuk menjadi nomor satu di dalam memberikan platform open source AI governance, dan membuka open data dan knowledge untuk berbagai aplikasi yang dibutuhkan," ujar Hammam.

Deputy Director of AI Products AI Singapore William Tjhi menambahkan bahwa perkembangan AI saat ini berada pada titik perubahan penting sehingga memerlukan penguatan tata kelola.

"Memikirkan tata kelola merupakan hal yang sangat sulit karena perkembangan dunia AI saat ini berlangsung dengan sangat cepat," kata William.

Ia menilai tata kelola AI akan kacau jika setiap pihak berjuang secara terpisah tanpa penyatuan upaya.

Menurutnya hubungan Singapura dan Indonesia saling melengkapi karena Singapura unggul dalam teknologi canggih, sementara Indonesia memiliki basis pasar besar untuk memvalidasi kasus penggunaan.

Pendekatan tata kelola yang digunakan bersifat terbuka dan adaptif seperti platform AI Verify yang dirilis Otoritas Pengembangan Media Infokom Singapura.

"Ini tidak akan menjadi milik Singapura, ini tidak akan menjadi milik Indonesia, kita membangun secara terbuka, kita akan menggabungkan yang terbaik dari apa yang kita miliki, dan kita juga akan mengundang orang lain untuk berpikir bersama kita," tutur William.

Pengelolaan data dalam Project NUSA menerapkan pendekatan berlapis, di mana data sensitif tetap disimpan di wilayah kedaulatan masing-masing negara.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Nonfiskal itu misalkan administrasi, di kota-kota bisa dipakai, ganjil genap tidak terkena, ada parkir khusus. Mungkin juga kalau yang masih perlu charger, ada fasilitas charger dan sebagainya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mendorong pemberian insentif nonfiskal bagi kendaraan hybrid, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), dan range extended electric vehicle (REEV) untuk mempercepat pengembangan industri otomotif sekaligus menghemat konsumsi BBM.

“Nonfiskal itu misalkan administrasi, di kota-kota bisa dipakai, ganjil genap tidak terkena, ada parkir khusus. Mungkin juga kalau yang masih perlu charger, ada fasilitas charger dan sebagainya,” ujar Menperin Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurut Sarmuji, kendaraan listrik berbasis baterai penuh atau battery electric vehicle (BEV) selama ini telah memperoleh sejumlah insentif, termasuk kemudahan administrasi dan pembebasan aturan ganjil genap. Sementara itu, kendaraan hybrid, PHEV, dan REEV masih memerlukan perumusan skema insentif tambahan yang sesuai dengan karakteristik teknologinya.

Padahal, pengembangan ketiga jenis kendaraan tersebut dinilai dapat membantu mengurangi konsumsi BBM, terutama BBM bersubsidi, sekaligus menekan emisi kendaraan.

“Kalau full battery selama ini sudah ada insentif yang memadai, baik berkaitan dengan administrasi maupun ganjil genap. Sementara yang plug-in hybrid dan REEV itu akan dirumuskan (penambahan) insentifnya,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, pengembangan kendaraan dengan berbagai teknologi elektrifikasi menjadi salah satu upaya untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Kendaraan yang mengombinasikan mesin pembakaran internal dengan sistem penggerak listrik memungkinkan konsumsi BBM lebih efisien tanpa sepenuhnya bergantung pada infrastruktur pengisian daya.

Selain mendukung penghematan energi, teknologi tersebut dinilai memberikan manfaat ekonomi bagi konsumen karena konsumsi bahan bakarnya relatif lebih hemat dibandingkan kendaraan konvensional.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait untuk membahas penerapan insentif tersebut.

Koordinasi diperlukan karena sejumlah kebijakan nonfiskal, seperti pengaturan lalu lintas dan penyediaan fasilitas parkir, turut melibatkan kewenangan instansi terkait serta pemerintah daerah.

Selain insentif nonfiskal, pemerintah juga akan mengkaji kemungkinan pemberian insentif fiskal, termasuk keringanan pajak.

Namun, Sarmuji menegaskan bahwa besaran insentif bagi kendaraan hybrid, PHEV, dan REEV tidak harus disamakan dengan fasilitas yang diberikan kepada kendaraan listrik berbasis baterai penuh.

“Keringanan pajaknya tidak harus sama. Yang penting ada insentif sehingga industri juga tumbuh. Karena manfaatnya juga sama-sama dirasakan, baik untuk masyarakat maupun negara,” jelasnya.

Dari sisi industri, pengembangan kendaraan hybrid, PHEV, dan REEV juga dinilai memberikan peluang bagi industri komponen otomotif nasional untuk beradaptasi secara bertahap menuju era elektrifikasi.

Ini karena, kendaraan tersebut masih menggunakan sejumlah komponen dari kendaraan bermesin pembakaran internal atau internal combustion engine (ICE).

“Insentif akan kita dorong secepatnya. Mumpung ada momentum harga BBM lagi naik, ini momentum untuk memperkuat industri berbasis baterai, tetapi dengan berbagai jenis tadi. Ini target diusahakan tahun ini,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum GAIKINDO Putu Juli Ardika mendukung langkah Kemenperin dalam mendorong pengembangan kendaraan dengan beragam teknologi elektrifikasi.

Dukungan kebijakan pemerintah diharapkan dapat menjaga pertumbuhan industri kendaraan bermotor nasional sekaligus memperkuat ekosistem pendukungnya.

“Kita mengikuti arahan Kementerian Perindustrian dan kita berharap bahwa itu bisa mendorong pertumbuhan industri kendaraan bermotor. Di samping itu, ekosistemnya juga akan terjaga dan berkembang,” ujar Putu.

Putu menambahkan, industri otomotif nasional juga terus berupaya memenuhi ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), termasuk pada kendaraan listrik.

Berdasarkan survei yang dilakukan GAIKINDO dan dilaporkan kepada Kemenperin, sebagian besar kendaraan yang diproduksi dinilai mampu memenuhi ketentuan TKDN sebesar 60 persen.

“Itu sudah dilakukan survei dan sudah kita laporkan kepada Kementerian Perindustrian bahwa dari kendaraan-kendaraan yang diproduksi itu sebagian besar bisa memenuhi ketentuan TKDN 60 persen,” katanya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Gubernur menginstruksikan seluruh jajaran untuk tidak menunggu gejolak harga terjadi

Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) memperketat pemantauan harga berkala dan menguatkan koordinasi bersama Bulog maupun pelaku usaha dalam rangka menjaga inflasi serta memastikan mekanisme pasar berjalan efektif.

"Tekanan harga ini didominasi oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau," kata Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB Lalu Moh Faozal saat menghadiri kegiatan seremoni gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) di Lombok Tengah, Rabu.

Ia mengatakan bahwa potensi sektor pertanian kini menjadi perhatian utama, mengingat posisi strategis NTB yang telah tumbuh menjadi penyangga pangan nasional.

"Meski menyimpan potensi besar, Gubernur meminta seluruh pemangku kepentingan untuk mencermati dinamika inflasi NTB," ujarnya.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan (yoy) NTB pada September 2026 mencapai 4,18 persen, inflasi bulanan (mtm) 0,36 persen, inflasi tahun kalender (ytd) 2,72 persen, inflasi tertinggi (yoy) Kota Bima 4,76 persen dan Inflasi terendah (yoy) Kota Mataram 3,73 persen.

"Inflasi tahunan NTB meningkat dari 3,01 persen pada Juli menjadi 4,03 persen pada Agustus dan 4,18 persen pada September 2026," katanya.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi gejolak harga komoditas seperti daging ayam dan telur, pemerintah telah melakukan intervensi aktif, salah satunya melalui sinergi Kerja Sama Antar-Daerah (KAD) pasokan telur bersama Pemerintah Kota Bima.

"Gubernur menginstruksikan seluruh jajaran untuk tidak menunggu gejolak harga terjadi," katanya.

Ia mengatakan, Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dituntut peka dalam memetakan wilayah surplus dan defisit secara dini pada komoditas pemicu inflasi, seperti cabai rawit, daging ayam dan bawang merah.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemprov NTB menetapkan empat agenda utama, di antaranya memperkuat produksi dan potensi pangan lokal, mengembangkan pertanian adaptif cuaca, mempercepat KAD dan hilirisasi pangan.

"Serta memperkuat tata kelola pengendalian inflasi yang terintegrasi di seluruh kabupaten/kota," katanya.

Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Kepastian soal relokasi warga menjadi salah satu persoalan penting yang perlu segera dituntaskan

Blora (ANTARA) - Bupati Blora Arief Rohman tetap memperjuangkan kepastian tempat tinggal bagi 535 kepala keluarga (KK) yang terdampak pembangunan Bendungan Karangnongko di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, termasuk menjajaki kemungkinan skema transmigrasi lokal.

"Kepastian soal relokasi warga menjadi salah satu persoalan penting yang perlu segera dituntaskan. Pemkab Blora juga mendorong percepatan pembangunan bendungan di sisi wilayah Blora sekaligus menyiapkan langkah penanganan warga," ujarnya di Blora, Rabu.

Bagi ratusan keluarga tersebut, menurut dia, pembangunan Bendung Karangnongko bukan sekadar proyek infrastruktur. Mereka juga menghadapi persoalan mendasar mengenai tempat tinggal baru dan keberlanjutan kehidupan setelah harus meninggalkan permukiman yang selama ini ditempati.

Karena itu, Bupati Blora Arief Rohman mendorong agar percepatan pembangunan berjalan beriringan dengan penyelesaian persyaratan administrasi dan koordinasi lintas kementerian untuk menangani masyarakat terdampak.

Salah satu langkah yang didorong adalah percepatan persetujuan pelepasan kawasan hutan yang masuk dalam area genangan bendung. Hal itu disampaikan Arief saat bertemu Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan Ade Tri Ajikusumah, Selasa (20/10).

Dalam pertemuan tersebut, Arief menyampaikan bahwa proses pengajuan pelepasan kawasan hutan telah sampai di meja Menteri Kehutanan dan kini tinggal menunggu persetujuan.

"Sekarang tinggal menunggu tanda tangan Bapak Menteri. Tahapan lainnya sudah selesai," ujarnya.

Kawasan hutan yang diajukan untuk dilepaskan berada di area genangan, bukan di lokasi konstruksi bangunan utama bendung. Penyelesaian persetujuan tersebut menjadi salah satu tahapan yang diharapkan dapat mendukung kelanjutan pembangunan Bendung Karangnongko.

Selain mendorong percepatan proses administrasi, Bupati Arief meminta agar pembangunan bendung di sisi wilayah Blora juga dipercepat. Dengan demikian, penyelesaian proyek dapat berjalan seiring dengan penyiapan langkah penanganan bagi masyarakat yang terdampak.

Berdasarkan data yang disampaikan, pembangunan Bendung Karangnongko mencakup 1.037 bidang tanah yang tersebar di lima desa. Wilayah tersebut meliputi Desa Mendenrejo sebanyak 17 bidang, Ngrawoh 328 bidang, Nginggil 177 bidang, Nglebak 372 bidang dan Megeri 143 bidang.

Dari cakupan tersebut, sebanyak 535 KK tercatat terdampak dan harus direlokasi. Desa Ngrawoh dan Desa Nginggil menjadi perhatian karena termasuk wilayah dengan jumlah penduduk terdampak cukup besar.

Besarnya cakupan lahan dan jumlah keluarga yang terdampak menunjukkan bahwa penanganan pembangunan bendung tidak cukup hanya berfokus pada aspek teknis dan administrasi. Penyiapan lokasi relokasi serta keberlanjutan kehidupan masyarakat juga perlu menjadi bagian dari koordinasi antarpemerintah.

Bagi warga terdampak, kepastian mengenai lokasi tempat tinggal baru menjadi hal penting dalam menghadapi proses relokasi. Karena itu, pemerintah daerah perlu mengoordinasikan langkah penanganan bersama kementerian terkait agar kebutuhan masyarakat dapat dibahas secara menyeluruh.

Salah satu opsi yang akan dibahas lebih lanjut adalah kemungkinan penerapan transmigrasi lokal bagi warga terdampak. Pemerintah Kabupaten Blora akan mengoordinasikan persoalan tersebut dengan Kementerian Transmigrasi sesuai arahan Bupati Arief Rohman.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kemenhut juga menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Blora berkonsultasi dengan Kementerian Transmigrasi untuk membahas kemungkinan skema tersebut secara lebih lanjut.

Pembahasan tersebut diperlukan untuk menjajaki skema relokasi yang sesuai, termasuk kemungkinan lokasi penempatan dan mekanisme pelaksanaannya. Namun, transmigrasi lokal masih sebatas opsi yang memerlukan pembahasan lebih lanjut bersama kementerian terkait.

Pemerintah Kabupaten Blora mendorong agar penanganan warga menjadi perhatian seiring percepatan pembangunan Bendung Karangnongko. Dengan koordinasi lintas kementerian, diharapkan penyelesaian tahapan pembangunan dapat berjalan beriringan dengan upaya menyiapkan kepastian tempat tinggal bagi keluarga yang terdampak.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Arief Rohman didampingi Ketua DPRD Blora Mustopa, Wakil Ketua DPRD Blora Lanova Chandra, serta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pengembangan Bandara Internasional Hang Nadim perlu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas melalui keterhubungan antara penerbangan, industri dan jasa

Batam (ANTARA) - Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau (Kepri), bidik investasi Korea Selatan di sektor aviasi untuk mengembangkan industri penerbangan dan pendukung di Bandara Internasional Hang Nadim.

Deputi Bidang Investasi BP Batam Fary Djemy Francis memperkenalkan peluang investasi pada industri penerbangan, perawatan dan perbaikan pesawat (maintenance, repair, and overhaul/MRO), kargo udara, logistik, serta industri pendukung bandar udara dalam South Korea Aero Summit 2026.

“Pengembangan Bandara Internasional Hang Nadim perlu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas melalui keterhubungan antara penerbangan, industri dan jasa. Landasan pacu harus menjadi landasan tumbuhnya investasi dan kesejahteraan,” kata Fary dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Rabu.

Forum yang diselenggarakan pada 21-22 Oktober 2026 di Seoul mempertemukan pelaku industri penerbangan, operator bandar udara, perusahaan teknologi, serta pemangku kepentingan sektor aviasi. Fary juga menjadi salah satu pembicara dalam forum tersebut.

Dalam paparannya, Fary menjelaskan bahwa kepastian regulasi, kepercayaan investor, dan kemudahan berusaha sebagai tiga pondasi penting untuk memperkuat daya saing investasi Batam.

Forum ini juga menghadirkan Deputy Director of Advanced Aerospace Technology Center, Institute for Aerospace Industry-Academia Collaboration Yeong-min Sim yang membahas pengembangan mobilitas udara maju di Korea Selatan.

Yeong-min memaparkan konsep transportasi udara dalam kota dan antardaerah, termasuk penggunaan pesawat listrik yang mampu lepas landas dan mendarat secara vertikal (electric vertical take-off and landing/eVTOL).

Pengembangannya memerlukan dukungan pengaturan lalu lintas udara, fasilitas pengisian daya, serta terminal yang terintegrasi.

Bagi BP Batam, pembahasan tersebut membuka perspektif untuk menjajaki investasi teknologi penerbangan masa depan, manufaktur komponen dan infrastruktur pendukung mobilitas udara.

Agenda ini turut diperkuat dengan rencana pertemuan bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul untuk menjajaki calon investor dan memperkuat kemitraan.

Berdasarkan data yang dipaparkan BP Batam, realisasi investasi Korea Selatan pada semester I 2026 mencapai sekitar 65,1 juta dolar AS, atau sekitar 34 kali nilai realisasi sepanjang 2025 sebesar 1,9 juta dolar AS.

Perbandingan ini menggunakan dua periode pencatatan yang berbeda, yakni enam bulan 2026 dan satu tahun penuh 2025.

Batam menawarkan sejumlah keunggulan, mulai dari status Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), empat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 31 kawasan industri, hingga ekosistem manufaktur dan logistik yang terus berkembang.

Melalui sinergi dengan KBRI Seoul, BP Batam berupaya mengarahkan pertemuan internasional ini menjadi tindak lanjut yang konkret: pemetaan calon investor, pencocokan kebutuhan usaha dengan peluang di Batam, serta fasilitasi penjajakan proyek.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026