Usulan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan infrastruktur, memperkuat konektivitas antar wilayah, meningkatkan layanan irigasi pertanian, serta mendukung kelancaran aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat

Lubuk Basung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat mengusulkan dana sebesar Rp411,57 miliar ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan infrastruktur yang rusak terdampak bencana di daerah tersebut.

Bupati Agam Benni Warlis di Lubuk Basung, Rabu, mengatakan, dana Rp411,57 miliar tersebut akan digunakan untuk penanganan jalan senilai Rp194,75 miliar, pembangunan jembatan Rp49,82 miliar dan penanganan 228 irigasi Rp167 miliar.

"Penanganan 228 daerah irigasi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Agam," kata dia.

Ia mengatakan, usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo saat melakukan koordinasi pada Selasa (13/10).

"Usulan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan infrastruktur, memperkuat konektivitas antar wilayah, meningkatkan layanan irigasi pertanian, serta mendukung kelancaran aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan, penanganan jalan tersebut meliputi pelebaran menuju standar, rekonstruksi, pelapisan ulang atau overlay dan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ruas.

Pelaksanaan pekerjaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas jalan dan keselamatan pengguna, sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi hasil pertanian dan barang kebutuhan lainnya.

Untuk pembangunan jembatan, diharapkan dapat memperkuat akses antar nagari dan antar jorong, meningkatkan keselamatan perjalanan, serta memudahkan masyarakat menjangkau pusat pelayanan, pendidikan, pertanian, dan kegiatan perekonomian.

"Untuk usulan irigasi menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan layanan pengairan, mendukung ketersediaan air bagi lahan pertanian, serta menunjang produktivitas petani di Agam," ujar dia.

Dia mengucapkan terima kasih kepada Menteri PU beserta jajaran atas penanganan infrastruktur yang telah dilakukan di Agam, khususnya pemulihan akses jalan Koto Mambang-Balingka serta penanganan sejumlah sungai yang terdampak bencana.

Ia mengucapkan terima kasih atas dukungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS V) Padang dalam pemulihan infrastruktur, termasuk penanganan sungai dan pembangunan sejumlah sabo dam untuk mengurangi risiko bencana.

Koordinasi tersebut merupakan bagian dari komitmen Bupati Agam bersama Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal, untuk terus memperjuangkan perbaikan infrastruktur yang rusak melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dalam pertemuan itu, ia juga mengusulkan penanganan sejumlah ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten, termasuk keberlanjutan perbaikan jalan Manggopoh-Padang Lua.

"Langkah ini dinilai penting untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan aktivitas perekonomian daerah," katanya.

Ia menegaskan upaya memperjuangkan dukungan penanganan infrastruktur akan terus dilakukan melalui koordinasi lintas pemerintahan agar kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara bertahap berdasarkan skala prioritas dan kondisi di lapangan.

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi mencapai 459.468 unit sejak 2025 hingga 14 Oktober 2026.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, merinci realisasi tersebut terdiri atas 278.868 unit rumah sepanjang 2025 dan 180.600 unit rumah hingga 14 Oktober 2026.

"Sektor perumahan bukan hanya mengejar target realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk pencapaian tiga juta rumah, tetapi juga membangun ekosistem. Ini yang menjadi catatan penting bagi kami," kata Heru.

Untuk mengejar target penyaluran FLPP sebanyak 350.000 unit pada 2026, BP Tapera berkolaborasi dengan pengembang perumahan guna mempercepat penyediaan rumah subsidi hingga akhir Desember.

Heru mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi potensi sekitar 39.000 unit rumah yang dapat mendukung percepatan penyaluran, mencakup rumah siap huni (ready stock) maupun rumah yang masih dalam proses pembangunan.

Selain itu, BP Tapera memfokuskan strategi pemasaran di sejumlah provinsi yang memiliki potensi penyaluran besar berdasarkan capaian historis, tetapi penyerapannya masih perlu ditingkatkan.

"Fokus pemasaran kami yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Lampung. Harapannya capaian sampai 31 Desember 2026 bisa melebihi realisasi tahun lalu yang sebanyak 278,8 ribu unit," ujar Heru.

FLPP merupakan skema pembiayaan KPR bersubsidi yang disediakan pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memperoleh hunian yang layak dan terjangkau.

Melalui program tersebut, pemerintah menyediakan dukungan pembiayaan agar masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat membeli rumah dengan skema kredit bersubsidi.

Program FLPP menawarkan sejumlah kemudahan, antara lain suku bunga tetap selama masa cicilan, tenor kredit hingga 20 tahun, serta uang muka mulai satu persen. Penerima yang memenuhi ketentuan juga dapat memperoleh Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

Fasilitas tersebut dapat diakses oleh MBR yang memenuhi persyaratan, baik pekerja formal maupun informal, termasuk aparatur sipil negara (ASN), pekerja lepas, dan buruh harian.

Melalui percepatan penyaluran FLPP, pemerintah berharap akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau semakin luas sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan tiga juta rumah.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Banyuwangi, Jatim (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menerapkan strategi optimalisasi tahapan pekerjaan peningkatan infrastruktur dermaga di lintasan Ketapang (Banyuwangi)-Gilimanuk (Bali) dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif.

Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo menyampaikan peningkatan kapasitas dermaga itu menjadi bagian dari upaya kesiapan operasional menjelang periode angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

"Langkah ini untuk memastikan kesiapan infrastruktur sejalan dengan kebutuhan layanan penyeberangan yang terus berkembang, namun tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kualitas konstruksi," kata dia dalam keterangannya yang diterima di Banyuwangi, Jatim, Rabu.

Program peningkatan kapasitas dermaga di lintasan Ketapang-Gilimanuk itu, kata Heru, direncanakan berlangsung secara bertahap pada 2026 hingga 2029.

Tahap pertama tahun ini, lanjut dia, pekerjaan difokuskan pada Dermaga Ponton Pelabuhan Ketapang dan Dermaga II Gilimanuk.

Kedua fasilitas dermaga tersebut ditingkatkan untuk mendukung pelayanan kapal dengan kapasitas yang lebih besar sekaligus memperkuat keandalan infrastruktur penyeberangan.

Dari sisi Pelabuhan Ketapang, Dermaga Ponton yang sebelumnya difungsikan sebagai daerah labuh jangkar memiliki kapasitas beban 10 ton dan melayani kapal dengan kapasitas 500 GRT, dan saat ini ditingkatkan menjadi dermaga movable bridge (MB) dengan kapasitas beban hingga 60 ton dengan kemampuan melayani kapal hingga 5.000 GRT.

"Untuk Dermaga II Gilimanuk (Bali) sebelumnya memiliki kapasitas beban 30 ton dan melayani kapal 2.000 GRT, ditingkatkan menjadi berkapasitas 60 ton, dengan kemampuan melayani kapal hingga 5.000 GRT," kata Heru.

Sementara General Manajer ASDP Cabang Ketapang Media Syahrianto menambahkan pengerjaan peningkatan kapasitas kedua dermaga telah dimulai sejak Agustus 2026.

"Untuk mengejar target penyelesaian, selain menerapkan strategi percepatan melalui optimalisasi tahapan pekerjaan pemanfaatan sumber daya secara efektif, juga penerapan metode pelaksanaan yang adaptif dan efisien, ini untuk menjaga progres pekerjaan sekaligus memastikan kesiapan fasilitas sebelum memasuki periode puncak angkutan Natal dan tahun baru," katanya.

Media menyampaikan pada Selasa (13/10/2026) terdapat 26 kapal yang tercatat dalam pengaturan operasional lintasan.

Upaya itu menjadi bagian dari kesiapan ASDP dalam menjaga kelancaran layanan selama pengerjaan peningkatan infrastruktur berlangsung.

"Kami juga memastikan operasional harian tetap berjalan dengan baik, koordinasi di lapangan, kesiapan armada dan kedisiplinan pengguna jasa menjadi faktor penting agar layanan penyeberangan tetap optimal," ujarnya.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Peningkatan nilai kontrak dagang ini menunjukkan bahwa upaya promosi produk Indonesia dan fasilitasi pertemuan bisnis yang dilakukan KJRI Penang memberikan hasil yang positif

Kuala Lumpur (ANTARA) - Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Penang memfasilitasi empat kontrak dagang Indonesia–Malaysia senilai 4,64 juta dolar AS (setara Rp83 miliar), dalam ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2026, di Tangerang, Banten, Rabu.

KJRI Penang dalam keterangan kepada ANTARA di Kuala Lumpur menyampaikan, capaian ini meningkat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan total kontrak dagang yang difasilitasi pada TEI 2025, yakni senilai 1,44 juta dolar AS (Rp25,7 miliar).

“Peningkatan nilai kontrak dagang ini menunjukkan bahwa upaya promosi produk Indonesia dan fasilitasi pertemuan bisnis yang dilakukan KJRI Penang memberikan hasil yang positif,” ujar Konsul Jenderal RI Penang, Wanton Saragih.

Empat kontrak dagang yang difasilitasi yakni antara perusahaan importir kopi dan teh terbesar di Penang, Malaysia, di mana Fairtrade Commodities Sdn. Bhd. akan mengimpor komoditas kopi dengan nilai kontrak dagang senilai 2 juta dolar AS (sekitar Rp35,7 miliar) dari perusahaan asal Indonesia, PT Coffee Trade Factory.

Selanjutnya, perusahaan Aromatic Flavours & Extracts Sdn. Bhd. menyepakati pembelian komoditas teh dengan nilai kontrak dagang senilai 1 juta dolar AS (sekitar Rp17,8 miliar) dari PT Fair Trade Commodities.

Sementara itu, dua perusahaan sarung ternama Indonesia, PT Panggung Jaya Indah atau PAJITEX yakni produsen sarung tenun bermerek Mangga, bersama PT Prima Fara Textile selaku produsen sarung dengan merek legendaris Gajah Duduk, kembali melanjutkan kerja sama perdagangan dengan M. Chuharmall Sdn. Bhd., perusahaan tekstil terkemuka asal Kedah, Malaysia.

Kedua produsen sarung tersebut akan memasok berbagai jenis sarung dan kain printing untuk perusahaan M. Chuharmall Sdn. Bhd. Adapun kerja sama tersebut dikukuhkan dalam 2 kontrak dagang dengan total nilai mencapai 1,63 juta dolar AS (setara Rp29 miliar).

Konjen RI Penang Wanton Saragih mengatakan bahwa capaian ini merupakan cerminan dari peran aktif KJRI Penang dalam memfasilitasi dan memperkuat hubungan perdagangan antara Indonesia dan Malaysia.

“Berbagai kesepakatan ini menunjukkan tingginya potensi produk Indonesia untuk terus memperluas penetrasi pasar Malaysia,” ujarnya.

Konjen Wanton menambahkan langkah KJRI Penang ini sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan nilai ekspor nonmigas dan memperluas jaringan mitra dagang di kawasan ASEAN.

“Dengan menjembatani kesepakatan antara pelaku usaha dari Indonesia dan Malaysia, KJRI Penang berkontribusi langsung pada peningkatan daya saing produk nasional di pasar internasional,” jelasnya.

Selain menjembatani penandatanganan kontrak dagang, KJRI Penang juga aktif menggalang partisipasi dan membawa sejumlah pengusaha dari wilayah kerja yang meliputi Penang, Kedah, dan Perlis untuk mengikuti kegiatan business matching di TEI 2026.

Langkah ini bertujuan mempertemukan langsung pelaku usaha Malaysia dengan produsen dan eksportir Indonesia, sekaligus membuka peluang kerja sama komersial baru yang berkelanjutan.

Keikutsertaan pengusaha Malaysia dalam TEI 2026 dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan keunggulan dan daya saing produk Indonesia, memperluas jejaring bisnis, serta mengidentifikasi peluang perdagangan baru di pasar Malaysia.

Partisipasi aktif KJRI Penang dalam TEI 2026 bukan hanya sebatas fasilitasi transaksi, tetapi juga menjadi bagian dari misi diplomasi ekonomi Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai mitra dagang utama di kawasan Asia Tenggara.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama pembangunan multilateral melalui mobilisasi modal swasta, percepatan implementasi program pembangunan, serta kebijakan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas negara.

Dalam The 57th Joint Governors Meeting di Bangkok, Thailand, Suahasil menekankan pentingnya peran World Bank Group atau Grup Bank Dunia dalam mendorong investasi produktif dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.

"Bagi Indonesia, prioritasnya sudah jelas, pembiayaan yang menarik investasi produktif, implementasi yang menghasilkan lapangan kerja berkualitas, serta kemitraan yang terus berkembang seiring dengan kebutuhan negara," ujar Suahasil, sebagaimana dikutip dari keterangan pers di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, ia memaparkan tiga prioritas utama Indonesia dalam memperkuat kerja sama pembangunan internasional.

Pertama, mendorong mobilisasi modal swasta melalui penyediaan pembiayaan yang terjangkau untuk mendukung investasi produktif.

Kedua, mempercepat proses persetujuan dan pelaksanaan program pembangunan melalui penguatan kerja sama dengan Grup Bank Dunia.

Ketiga, menerapkan kebijakan graduation atau transisi status kelayakan dukungan pembiayaan yang tetap mempertimbangkan kepemilikan negara (country ownership) serta kesinambungan dukungan pembangunan.

Selain pembiayaan, Suahasil juga menyoroti pentingnya respons terhadap perubahan iklim dan bencana alam dalam agenda kerja sama pembangunan.

Menurut dia, aksi iklim dan kesiapsiagaan menghadapi krisis perlu dirancang secara praktis dengan mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan masing-masing negara (country-driven).

Dalam hal ini, Indonesia mendukung implementasi Perjanjian Paris (Paris Agreement) serta berbagai upaya adaptasi perubahan iklim yang sejalan dengan penguatan ketahanan energi, keterjangkauan biaya, daya saing ekonomi, dan kesinambungan fiskal.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Ini (Gandrung Sewu) menjadi sesuatu yang sangat menggembirakan buat kami, ya. Karena kami lihat ini salah satu peluang bagaimana kita menjual potensi daerah

Jakarta (ANTARA) - Direktur Komersial PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Veri Y. Setiady mengatakan, festival Gandrung Sewu 2026 menjadi peluang untuk mempromosikan potensi daerah Banyuwangi, Jawa Timur, untuk wisatawan domestik maupun mancanegara.

“Ini (Gandrung Sewu) menjadi sesuatu yang sangat menggembirakan buat kami, ya. Karena kami lihat ini salah satu peluang bagaimana kita menjual potensi daerah,” ucap Veri di sela-sela acara konferensi pers Gandrung Sewu 2026 yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu.

Veri menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pemerintah daerah yang menggelar berbagai acara kreatif, seperti pemerintah kabupaten Banyuwangi, sebab langkah tersebut akan menciptakan alasan bagi orang-orang untuk mengunjungi daerah tersebut.

Langkah tersebut, menurut dia, merupakan bentuk kolaborasi antara InJourney Airports dengan pemerintah daerah untuk mendongkrak kunjungan wisatawan.

Veri mengatakan InJourney Airports tidak bisa bekerja sendiri untuk merealisasikan peningkatan wisatawan.

“Kami tidak bisa mendatangkan wisatawan sendiri atau pengunjung untuk datang ke satu daerah. Kami bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan, berkolaborasi bersama-sama bagaimana membuat tujuan wisata ini bisa menjadi menarik,” kata Veri.

Terkait dengan kontribusi InJourney Airports terhadap festival Gandrung Sewu 2026, Veri menyampaikan, pengelola bandara akan membantu untuk mempromosikan acara tersebut.

“Kami harapkan kolaborasi ini akan berkelanjutan, dan kami sangat siap mendukung acara ikonik Banyuwangi ini, Gandrung Sewu ini, agar lebih menjangkau orang yang lebih banyak,” ujar Veri.

Gandrung Sewu 2026 akan digelar pada 22–24 Oktober 2026 di Banyuwangi, Jawa Timur.

Agenda tari kolosal Gandrung Sewu 2026 yang akan digelar di Pantai Marina Boom Banyuwangi, Jawa Timur, pada Sabtu (24/10) malam, juga diikuti ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia.

Ia mengatakan untuk pertama kalinya, acara puncak digelar pada malam hari, ketika biasanya digelar pada sore hari. Tahun ini, festival tersebut mengangkat konsep glow in the dark.

“Penarinya akan terlihat glowing, ya, glow in the dark. Tidak hanya itu, tetapi juga ada atraksi-atraksi lain yang nanti disuguhkan,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah telah merampungkan pembangunan dan perbaikan sebanyak 53.000 unit rumah dari target 400.000 unit pada 2026.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fitrah Nur mengatakan target BSPS tahun ini meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebanyak 45.000 unit.

"Tahun lalu itu program hanya 45.000 dan pencapaiannya juga sudah 100 persen. Tahun ini ada kenaikan yang sangat signifikan itu menjadi 400.000 atau hampir 8,5 kali lipat," kata Fitrah dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Peningkatan target tersebut juga diikuti kenaikan anggaran BSPS.

Pada 2025, anggaran program tersebut sebesar Rp1,02 triliun untuk 45.073 unit rumah, sedangkan pada 2026 meningkat menjadi Rp8,9 triliun untuk 400.000 unit rumah.

Dengan demikian, anggaran BSPS pada 2026 meningkat sekitar 773,5 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Fitrah menyampaikan progres pelaksanaan program BSPS saat ini mencapai 57,70 persen.

Namun, capaian di sejumlah daerah masih perlu ditingkatkan untuk mengejar target yang telah ditetapkan.

Ia menyebutkan sejumlah provinsi telah mencatatkan progres hingga 75 persen bahkan 80 persen. Sementara itu, sekitar 10 provinsi masih memiliki progres relatif rendah sehingga pemerintah terus mendorong percepatan di wilayah tersebut.

"Yang paling rendah itu ada sekitar 10 provinsi yang sekarang sedang kami genjot per hari progresnya, sehingga bisa menyamai teman-teman di provinsi yang lain," ujarnya.

Fitrah menjelaskan proses pembangunan atau perbaikan rumah dapat berlangsung lebih cepat setelah dana bantuan ditransfer ke rekening masyarakat penerima.

Dalam program BSPS, setiap unit rumah memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp17,5 juta dialokasikan untuk pembelian material bangunan, sedangkan Rp2,5 juta digunakan untuk membayar upah tukang.

Ia berharap kerja sama seluruh jajaran pelaksana, mulai dari pemerintah daerah hingga petugas di lapangan, dapat mempercepat penyelesaian program tersebut.

Fitrah optimistis target 400.000 unit rumah yang ditetapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat diselesaikan hingga akhir tahun ini.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Srikandi PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Aceh menyalurkan bantuan modal usaha dan peralatan operasional berbasis listrik bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perempuan terdampak bencana di Kampung Tanjung Keramat, Kuala Simpang, Aceh Tamiang.

“Bantuan yang disalurkan ini bagian dari upaya memulihkan denyut nadi perekonomian di Aceh Tamiang pascabencana banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang akhir November 2025,” kata General Manager PLN UID Aceh, Eddi Saputra dalam keterangan diterima di Banda Aceh, Rabu.

Ia menjelaskan program "Woman Support Woman UMKM Perempuan" merupakan wujud nyata tanggung jawab sosial perseroan yang melampaui tugas utamanya dalam menjaga keandalan pasokan listrik.

“Perseroan berkomitmen dalam memberdayakan masyarakat, khususnya perempuan yang kerap menjadi tulang punggung perekonomian keluarga. Kami menyadari perempuan memiliki peran krusial dalam menggerakkan ekonomi keluarga. Kehadiran PLN UID Aceh melalui bantuan ini adalah bentuk dukungan penuh agar para srikandi UMKM yang terdampak bencana bisa kembali bangkit, mandiri, dan berinovasi dalam menjalankan usahanya," kata Eddi.

Senior Manager Keuangan, Komunikasi, dan Umum (KKU) PLN UID Aceh, Sigit Fanani menambahkan sasaran utama dari program tersebut adalah perempuan-perempuan tangguh penggerak ekonomi desa.

"Kehadiran kami di sini merupakan wujud nyata kepedulian PLN. Ini bukan sekadar bantuan materil, melainkan simbol kolaborasi dan transfer energi dari kami, agar ibu-ibu di sini merasa tidak berjuang sendirian," jelas Sigit.

Adapun penyaluran bantuan tersebut difokuskan kepada 15 perempuan penerima manfaat yang tergabung dalam dua kelompok UMKM di Kuala Simpang.

Batuan pertama untuk UMKM Keripik Dondong (Siput) yang mempekerjakan sepuluh buruh perempuan. Usaha kelompok tersebut sempat mati suri setelah peralatan produksi mereka rusak diterjang banjir.

Ia mengatakan guna menghidupkan kembali operasional harian, Srikandi PLN menyerahkan suntikan modal beserta perabotan berbasis listrik seperti kulkas, dandang, kompor listrik, dan mixer.

Bantuan kedua adalah untuk UMKM Produksi Donat beranggotakan lima pekerja perempuan. Kelompok tersebut menerima modal usaha dan peralatan pendukung produksi, mulai dari oven, mixer, alat masak, hingga kompor listrik. Penggunaan alat-alat tersebut sejalan dengan kampanye gaya hidup ramah lingkungan (electrifying lifestyle) dari PLN, yang mendorong proses produksi lebih bersih, praktis, dan efisien.

Ketua Srikandi PLN UID Aceh, Octi Dwina Putri, berharap bantuan tersebut menjadi katalis pemulihan ekonomi di level akar rumput sehingga roda usaha para pelaku UMKM kembali berputar dan mempercepat kemandirian ekonomi, selaras dengan semangat 'Mandiri Bersama, Maju Tanpa Batas.

Di luar tanggung jawab sosial, PLN UID Aceh terus berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh penjuru Serambi Mekkah dan untuk mempermudah akses layanan, masyarakat juga memaksimalkan aplikasi PLN Mobile.

Lewat platform digital tersebut pelanggan dapat menyelesaikan berbagai urusan kelistrikan dari pembelian token, pembayaran tagihan, pelaporan gangguan, hingga pasang baru secara cepat dalam satu genggaman tangan.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan hingga 14 Oktober 2026 telah mencapai Rp27,37 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 114.672 debitur, serta memfasilitasi sekitar 110.000 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati di Jakarta, Rabu, mengatakan program KUR Perumahan yang diluncurkan pada Oktober tahun lalu tersebut memberikan fasilitas kredit berbunga rendah untuk mendukung ekosistem perumahan, mulai dari pengembang, kontraktor, hingga pedagang bahan bangunan.

Ia menjelaskan pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar 5 persen sehingga beban bunga yang dibayarkan debitur menjadi lebih murah dibandingkan suku bunga komersial.

Selain menyasar pelaku usaha dalam ekosistem perumahan, KUR Perumahan juga dapat dimanfaatkan pelaku UMKM untuk membeli, membangun, maupun merenovasi rumah guna mendukung kegiatan usaha.

Sri mengatakan, pada awal peluncuran, plafon KUR Perumahan ditetapkan sebesar Rp36 triliun. Namun, seiring dengan capaian penyaluran yang dinilai baik, alokasi plafon tersebut kemudian ditingkatkan menjadi Rp50 triliun tahun ini.

Dari sisi ekosistem perumahan (supply), program tersebut telah memfasilitasi 1.404 pengembang dengan nilai pembiayaan Rp5,4 triliun, 2.038 pedagang bahan bangunan sebesar Rp2,9 triliun, serta 396 kontraktor senilai Rp1,04 triliun. Total pembiayaan untuk ekosistem perumahan ini mencapai sekitar Rp9,3 triliun.

Sementara itu, dari sisi permintaan (demand), KUR Perumahan dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan hunian yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha UMKM.

“Yang luar biasa dari sisi demand, jadi seluruh UMKM yang punya usaha rumahan, jualan makanan dan sebagainya, mau membesarkan dapur dan sebagainya, itu juga diperkenankan,” ucap Sri.

Rinciannya meliputi pembiayaan renovasi 90.932 unit rumah usaha, pembelian 10.374 unit rumah untuk mendukung usaha, serta pembangunan 9.528 unit rumah guna menunjang kegiatan usaha, dengan total mencapai 110.834 unit rumah.

Sri menegaskan penyaluran KUR Perumahan tidak hanya membantu pembiayaan bagi pelaku usaha dalam ekosistem perumahan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ajang Pertamina SMEXPO Yogyakarta mencatatkan nilai gabungan berupa transaksi, potensi, dan kesepakatan bisnis dengan total mencapai sekitar Rp3,8 miliar.

President Director Pertamina Foundation Agus Mashud S Asngari, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, capaian ini menegaskan peran SMEXPO sebagai platform pengembangan UMKM untuk memperluas akses pasar, membangun kemitraan strategis, serta mendorong pertumbuhan bisnis yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan rekapitulasi penyelenggaraan, nilai tersebut terdiri atas potensi dan kesepakatan bisnis business-to-business (B2B) sebesar Rp3.548.833.310, transaksi ritel sebesar Rp129.335.400, serta transaksi layanan Bengkel Enduro sebesar Rp5.290.000.

Angka tersebut merupakan gabungan dari transaksi yang tercatat dan nilai potensi serta kesepakatan bisnis, sehingga tidak seluruhnya dapat diartikan sebagai penjualan yang telah terealisasi.

Agus menambahkan capaian SMEXPO tidak hanya diukur dari nilai transaksi, tetapi juga dari peluang kolaborasi dan perluasan akses pasar yang tercipta bagi pelaku UMKM.

"Capaian SMEXPO Yogyakarta sebesar Rp3,8 miliar menunjukkan bahwa UMKM memiliki potensi besar untuk terus berkembang ketika mendapatkan akses pasar dan peluang kemitraan yang tepat," jelasnya.

Melalui Pertamina SMEXPO, Pertamina Foundation berupaya menghadirkan ruang bagi UMKM untuk memperkenalkan produk unggulan, memperluas jejaring bisnis, serta membangun kolaborasi yang dapat ditindaklanjuti menjadi peluang usaha berkelanjutan.

"Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong UMKM untuk terus berinovasi, meningkatkan daya saing, dan menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk pasar internasional," sebut Agus.

Nilai potensi dan kesepakatan B2B yang mencapai Rp3,55 miliar menjadi kontributor terbesar dalam capaian tersebut.

Hal ini menunjukkan pentingnya mempertemukan pelaku UMKM dengan calon pembeli, mitra usaha, dan jejaring bisnis strategis agar peluang yang tercipta selama pameran dapat ditindaklanjuti menjadi kerja sama komersial yang berkelanjutan.

Peluang perluasan pasar juga terlihat dari keikutsertaan dua UMKM yang memiliki potensi ekspor, yakni PT Kritebar Hage Makmur melalui produk Kripik HG dan PT Allisha melalui produk Allisha Sate Ambal.

SMEXPO Yogyakarta juga turut menghadirkan inovasi produk yang mengedepankan aspek ramah lingkungan antara lain Agromina Fiber, Djati Ecocraft, Sambeliler Bag, dan Valmai Mie Organik.

Dari aspek inklusivitas, kegiatan ini juga melibatkan satu UMKM yang dimiliki penyandang disabilitas dan/atau memberdayakan penyandang disabilitas.

Menurut Agus, capaian tersebut memperlihatkan bahwa penguatan UMKM membutuhkan ekosistem yang tidak berhenti pada promosi produk.

Akses terhadap konsumen, pertemuan dengan calon mitra bisnis, pengembangan inovasi, dan peluang perluasan pasar menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan usaha.

Melalui Pertamina SMEXPO, Pertamina Foundation terus mendorong pengembangan UMKM agar memiliki daya saing yang lebih kuat, mampu memanfaatkan peluang kolaborasi, serta mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

"Ke depan, tindak lanjut terhadap peluang bisnis yang terbentuk diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha dan memperluas kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional," ujar Agus.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Banyuwangi dalam mengenalkan budaya Banyuwangi melalui festival Gandrung Sewu 2026.

“Harapannya InJourney ini bisa membantu berkolaborasi untuk penyelenggaraan event,” ujar Direktur SDM & Digital InJourney Herdy Harman di sela-sela acara konferensi pers Gandrung Sewu 2026 yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu.

Gandrung Sewu 2026 akan digelar pada 22–24 Oktober 2026 di Banyuwangi, Jawa Timur.

Herdy menyampaikan, dalam kolaborasi penyelenggaraan Gandrung Sewu 2026 bersama Pemkab Banyuwangi, InJourney berperan dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat, seperti memberi pelatihan hospitality hingga mempersiapkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memanfaatkan festival tersebut sebagai momentum.

“Kita juga ada kolaborasi untuk nanti program peluncuran peduli budayanya InJourney untuk mengangkat seniman-seniman tradisional,” kata Herdy.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan pariwisata Banyuwangi biasanya hanya mengandalkan alam.

Akan tetapi, lanjutnya, budaya juga menjadi salah satu modal utama bagi Banyuwangi.

“Gandrung adalah salah satunya. Dan mudah-mudahan dalam Gandrung Sewu ini tidak hanya kita melihat tari kolosal, tapi juga kami mempromosikan Banyuwangi di tingkat yang lebih luas lagi, mungkin di tingkat internasional,” kata Ipuk.

Ia mengatakan ingin mengenalkan Banyuwangi secara khusus melalui Gandrung Sewu 2026, dan berharap Festival Gandrung Sewu tidak hanya menghadirkan wisatawan untuk datang dan menyaksikan Gandrung Sewu, tetapi juga memberi dampak yang nyata di tengah masyarakat kami.

“Yaitu bagaimana pelaku UMKM kami fasilitasi, lalu juga ekonomi-ekonomi kerakyatan tumbuh, sektor jasa juga terdampak dalam kegiatan Gandrung Sewu ini,” ujar Ipuk.

Agenda tari kolosal Gandrung Sewu 2026 yang akan digelar di Pantai Marina Boom Banyuwangi, Jawa Timur, pada Sabtu (24/10) malam, juga diikuti ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia.

Ia mengatakan untuk pertama kalinya, acara puncak digelar pada malam hari, ketika biasanya digelar pada sore hari. Tahun ini, festival tersebut mengangkat konsep glow in the dark.

“Penarinya akan terlihat glowing, ya, glow in the dark. Tidak hanya itu, tetapi juga ada atraksi-atraksi lain yang nanti disuguhkan,” kata Ipuk.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Sebanyak 25 desa/kampung di Kabupaten Aceh Tengah mendapat alokasi Program Kebun Pangan Perempuan sebagai upaya memperkuat dan meningkatkan ketahanan pangan keluarga, peran perempuan, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

“Program ini sangat bagus. Kita ingin lahan yang ada di lingkungan masyarakat dapat dimanfaatkan secara produktif, sehingga membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga sekaligus mendukung penanganan stunting dan meningkatkan ekonomi masyarakat,” kata Bupati Aceh Tengah dalam keterangan diterima di Banda Aceh, Rabu.

Pernyataan itu disampaikan usai pertemuan dirinya bersama dengan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan di Jakarta.

Ia menjelaskan pelaksanaannya program di 25 desa tersebut akan diintegrasikan dengan program penanganan stunting, ketahanan pangan, serta pengembangan ekonomi produktif masyarakat.

Menurut dia, keterlibatan perempuan menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan pangan dari tingkat keluarga.

“Dengan adanya dukungan pemerintah dan masyarakat, program tersebut diharapkan mampu mendorong kemandirian keluarga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Aceh Tengah,” katanya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan bahwa bantuan bibit cabai dan kopi dari Menteri Pertanian sebelumnya telah ditanam.

Program tersebut juga akan disinergikan dengan Program Kebun Pangan Perempuan agar pemanfaatan lahan tidak berhenti pada kegiatan menanam, tetapi memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan mengatakan Provinsi Aceh menjadi salah satu wilayah dengan alokasi program yang cukup besar yakni mencakup 150 desa di enam kabupaten. Dari jumlah tersebut, sebanyak 25 desa berada di Kabupaten Aceh Tengah.

“Program tersebut direncanakan berlangsung selama tiga tahun secara berkelanjutan,” katanya.

Ia menjelaskan, Kebun Pangan Perempuan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga memperkuat peran dan akses perempuan dalam komunitas. Pemanfaatan lahan di sekitar rumah menjadi salah satu pendekatan agar kegiatan lebih mudah dijangkau dan dilakukan secara berkelanjutan.

Program tersebut memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya dekat dengan rumah, aman bagi ibu dan anak, menghemat waktu serta tenaga, mendorong penggunaan bahan pangan yang lebih sehat, dan menciptakan lingkungan yang asri serta menyenangkan.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026