Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Aceh mencatat nilai transaksi dari jual-beli produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Aceh dalam kegiatan Meuseuraya Festival 2026 mencapai Rp3 miliar lebih.

"Pameran produk UMKM makanan, minuman, wastra, dan kriya telah mencapai akumulasi transaksi penjualan lebih kurang Rp3 miliar," kata Kepala KPwBI Aceh, Agus Chusaini, di Banda Aceh, Senin.

Laporan itu disampaikan Agus Chusaini dalam penutupan Meuseuraya Festival 2026, di Balee Meuseuraya Aceh (BMA) Banda Aceh. Nilai tersebut berdasarkan hasil pencatatan melalui transaksi digital atau via QRIS selama event berlangsung.

Sebagai informasi, KPwBI Aceh telah melaksanakan Meuseuraya Festival 2026 dengan tajuk "Meukarya Wastra Indatu" ini berlangsung sejak 22-25 Oktober 2026, di Gedung BMA, Banda Aceh.

Pelaksanaan Meuseuraya Festival 2026 ini melibatkan 150 pelaku UMKM, baik usaha makanan, minuman, wastra, kriya, dan usaha kreatif lokal lainnya, serta, bazar kuliner hingga kopi Aceh.

Agus menyampaikan, Meuseuraya Festival tahun ini mencapai 10.000 pengunjung. Dan mereka secara aktif melakukan transaksi serta mengikuti ragam kegiatan di sana mulai dari talkshow, donor darah, perlombaan dan lainnya.

Selain transaksi jual-beli, kata Agus, kegiatan Meuseuraya Festival tersebut juga mencatatkan nilai business matching sekitar Rp13,7 miliar, dan hasil ini mendukung perluasan akses pasar UMKM Aceh ke pasar ritel domestik maupun mancanegara.

"Tak hanya itu, kegiatan ini juga telah memfasilitasi kesepakatan pembiayaan untuk UMKM dari perbankan sekitar Rp1,5 miliar, dan sudah ditandatangani bersama," ujarnya.

Agus menambahkan, Meuseuraya Festival ini terlaksana dengan baik berkat kolaborasi kemitraan yakni Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota se Aceh dalam hal ini Dekranasda, asosiasi perbankan serta stakeholder lainnya.

"Semoga kolaborasi ini dapat terus kita pupuk untuk memberikan manfaat secara menyeluruh bagi perekonomian Aceh. Terima kasih dan apresiasi kami kepada seluruh pihak yang telah mensukseskan Meuseuraya Festival 2026 ini," kata Agus Chusaini.

Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P Gozali menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong penguatan UMKM di Aceh melalui peningkatan kualitas produk, perluasan akses pasar, penguatan kemitraan, serta digitalisasi dan akses pembiayaan syariah.

"Meuseuraya Festival menjadi wadah pengembangan UMKM secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kapasitas dan kualitas produk hingga perluasan akses pasar dan pembiayaan," katanya.

Ia mengapresiasi para perajin dan pelaku UMKM yang berperan sebagai penggerak utama ekonomi rakyat. Selain menjaga warisan budaya Aceh, mereka juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan menghadirkan kebanggaan terhadap produk daerah.

Menurutnya, kekayaan budaya merupakan modal penting bagi pengembangan ekonomi daerah. Melalui semangat gotong royong, kreativitas pelaku usaha dapat dipertemukan dengan dukungan pemerintah daerah, perbankan, dan berbagai mitra untuk mendorong UMKM Aceh semakin maju dan berdaya saing.

"Harapan kita sederhana, semakin banyak produk yang terjual, semakin luas pasar yang terbuka, dan semakin kuat kerja sama yang berlanjut setelah festival ini," demikian Ricky P Gozali.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pontianak (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperluas akses pembiayaan, pemasaran, dan legalitas bagi pelaku UMKM di Kalbar melalui Bursa Wirausaha Unggulan (BWU) untuk mempercepat pertumbuhan usaha dan penciptaan wirausaha baru.

“Pertumbuhan ini tidak akan mungkin tercapai tanpa dukungan kebijakan dari pemerintah. Dukungan tersebut mencakup aspek pembiayaan, legalitas, sertifikasi, serta akses pasar,” kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Pontianak, Senin, saat menghadiri BWU Kalbar bertema “Berani Mulai, Bertumbuh, Siap Berdampak” di Auditorium Universitas Tanjungpura (Untan).

Menurut dia, BWU merupakan program fasilitasi dan pencocokan bisnis (business matching) untuk membantu calon pengusaha, mahasiswa, serta pelaku UMKM mengembangkan usaha melalui akses pembiayaan, pendampingan, dan perluasan jaringan pemasaran.

Program tersebut menjadi salah satu upaya Kementerian UMKM mendukung target penciptaan 10 juta wirausaha baru hingga 2029, sekaligus mendorong sektor usaha menjadi penggerak penyerapan tenaga kerja.

Maman mengatakan pelaku UMKM membutuhkan dukungan konkret agar produk mereka tidak hanya mampu diproduksi, tetapi juga memenuhi persyaratan usaha dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Oleh karena itu, pemerintah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk jaringan ritel seperti Alfamart dan Indomaret, untuk membuka peluang pemasaran produk UMKM melalui jaringan perdagangan modern.

Selain itu, Kementerian UMKM bersama 14 kementerian lainnya mengembangkan sistem SAPA UMKM untuk mengintegrasikan layanan pembiayaan, legalitas, akses pasar, serta informasi kebijakan dan insentif pemerintah.

Sistem tersebut diharapkan memudahkan pelaku usaha di wilayah yang jauh dari pusat perkotaan, termasuk Kapuas Hulu dan Ketapang, dalam memperoleh layanan pengembangan usaha.

“Melalui sistem SAPA UMKM ini, kami mengintegrasikan berbagai layanan, mulai dari pembiayaan, akses legalitas, akses pasar, hingga informasi mengenai kebijakan dan insentif pemerintah,” ujarnya.

Maman juga menyampaikan kebijakan potongan biaya administrasi sebesar 50 persen bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang berjualan melalui platform perdagangan elektronik, seperti Lazada, Shopee, TikTok Shop, dan Tokopedia.

Manfaat tersebut ditujukan bagi pelaku usaha yang menjual produk lokal dalam negeri dan telah melakukan pendaftaran (onboarding) ke dalam sistem UMKM.

Dalam kegiatan tersebut, Kementerian UMKM menandatangani nota kesepahaman dengan TVRI, 14 pemerintah kabupaten kota di Kalbar dan Universitas Tanjungpura serta komitmen bersama untuk mendukung implementasi SAPA UMKM.

Maman berharap kerja sama itu memperkuat ekosistem layanan terpadu sehingga pelaku UMKM di Kalbar memperoleh akses lebih luas untuk mengembangkan usaha, meningkatkan daya saing produk, dan memperluas jangkauan pasar.

Pewarta: Dedi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Belum, ya. Belum. Karena kan kalau dimerger-kan kondisinya belum betul-betul baik dua-duanya

Jakarta (ANTARA) - Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menyatakan, pembenahan bisnis dan layanan Garuda Indonesia menjadi prioritas sebelum rencana penggabungan maskapai BUMN dilaksanakan guna memastikan kondisi perusahaan lebih sehat.

Ia menjelaskan bahwa penggabungan belum dilakukan karena perusahaan yang akan dikonsolidasikan masih memerlukan perbaikan kinerja bisnis.

"Belum, ya. Belum. Karena kan kalau dimerger-kan kondisinya belum betul-betul baik dua-duanya," kata Dony seusai memberikan paparan dalam Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, Danantara memilih memprioritaskan transformasi masing-masing perusahaan agar proses konsolidasi nantinya tidak menimbulkan tambahan beban operasional maupun keuangan.

Khusus Garuda Indonesia, Dony yang juga menjabat Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) menilai, transformasi bisnis masih perlu dilanjutkan secara menyeluruh, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pengalaman penumpang.

Menurut dia, pembenahan tersebut mencakup seluruh tahapan perjalanan penumpang, mulai dari pelayanan sebelum penerbangan, selama berada di pesawat, hingga setelah tiba di tujuan.

"Saya sebenarnya kan berharap bahwa ini total terjadi perubahan mulai dari pre-flight, in-flight, post-flight-nya. Service-nya mesti berubah," ujarnya.

Danantara juga tengah mengevaluasi kualitas proses lapor masuk penerbangan (check-in) serta pelayanan di dalam pesawat sebagai bagian dari upaya meningkatkan standar layanan Garuda Indonesia.

Ia menilai peningkatan kualitas pelayanan perlu menjadi perhatian utama karena transformasi yang berjalan sejauh ini belum sepenuhnya memenuhi harapan Danantara.

Selain pembenahan layanan, Danantara juga menyiapkan rencana penyegaran merek (rebranding) Garuda Indonesia, termasuk kemungkinan penyesuaian seragam dan identitas visual perusahaan.

"Nanti akan kita ada rebranding juga. Tapi bukan namanya ya, namanya tetap ya pasti Garuda Indonesia," ungkap Dony.

Ia menjelaskan, penyegaran tersebut dimaksudkan untuk menghadirkan tampilan yang lebih segar, disertai semangat dan motivasi baru dalam meningkatkan kualitas perusahaan.

Namun, perubahan seragam maupun identitas visual masih dalam tahap evaluasi sehingga belum menjadi keputusan final.

Dony menegaskan, penggabungan maskapai baru akan dilanjutkan apabila kondisi bisnis perusahaan yang terlibat dinilai telah membaik.

"Nanti kalau dua-duanya sudah bagus, baru kita lakukan merger-nya," tutur dia.

Danantara bersama BP BUMN pada 24 Juli 2026 menyampaikan rencana konsolidasi maskapai pelat merah dengan menempatkan Garuda Indonesia sebagai induk usaha, sedangkan Pelita Air direncanakan menjadi bagian dari Garuda Indonesia Group.

Selanjutnya, pada 15 Oktober 2026, BP BUMN dan Danantara memperkuat arah transformasi Garuda Indonesia melalui optimalisasi armada, pengembangan pasar, peningkatan pengalaman pelanggan, serta penguatan daya saing maskapai nasional.

Berdasarkan laporan keuangan pada 2 Oktober 2026, Garuda Indonesia mencatat pendapatan sebesar 1,80 miliar dolar AS atau sekitar Rp32,52 triliun pada semester I 2026, meningkat 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, rugi bersih perseroan menyusut 23,2 persen menjadi 113 juta dolar AS atau sekitar Rp2,04 triliun, dari 147,1 juta dolar AS pada semester I 2025.

Berdasarkan laporan tahunan resmi perusahaan, Garuda Indonesia Group melayani 21,2 juta penumpang sepanjang 2025, turun 10,5 persen dibandingkan 23,7 juta penumpang pada 2024, seiring penurunan frekuensi penerbangan domestik.

​​​​​​​

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asian Development Bank Institute (ADBI) memandang, sektor swasta dan badan usaha milik negara (BUMN) secara bersama-sama dapat menjadi penggerak ekonomi Indonesia untuk membantu negara keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap).

Dekan sekaligus CEO ADBI Bambang Brodjonegoro menilai, kehadiran Danantara menunjukkan upaya Indonesia mengadopsi model Tiongkok yang menempatkan BUMN sebagai salah satu lokomotif penggerak ekonomi. Namun, ia mengusulkan agar Indonesia juga memperkuat sektor swasta sebagai mesin penggerak lainnya.

“Mengapa kita tidak melaju dengan dua mesin sekaligus daripada hanya bertumpu pada satu mesin? Satu mesin digerakkan oleh sektor swasta, dan satu mesin lagi digerakkan oleh BUMN dengan mandat penugasan yang jelas,” kata Bambang dalam "Kadin Geoeconomics Policy Dialogue" di Jakarta, Senin.

Bambang mencatat, pengalaman Jepang dan Korea Selatan menunjukkan pentingnya peran sektor swasta dalam mendorong industrialisasi. Kedua negara tersebut berhasil menjadi negara berpendapatan tinggi dalam kurun waktu yang relatif singkat dengan bertumpu pada sektor manufaktur dan ekspor.

Menurutnya, keberhasilan kedua negara tersebut bukan semata-mata ditopang oleh pemerintah atau BUMN, melainkan juga oleh sektor swasta. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai orkestrator yang mendorong swasta untuk mengembangkan industri dan meningkatkan kemampuan teknologinya.

Di Jepang, jelas Bambang, perusahaan-perusahaan besar memiliki tradisi manufaktur yang panjang yang juga berjalan beriringan dengan kemajuan teknologi, di mana perusahaan terus berinovasi dan mengembangkan bisnisnya.

Ia mencontohkan Toyota yang berawal dari industri tekstil sebelum berekspansi ke otomotif dengan memanfaatkan keahlian teknologi mesin tekstil dan mempelajari teknologi otomotif Amerika Serikat (AS) melalui reverse engineering.

Sejumlah perusahaan besar Korea Selatan juga mengalami transformasi bisnis, seperti Samsung yang awalnya bergerak di bidang perdagangan, LG di produk kosmetik, Hyundai di konstruksi sipil, serta SK di industri tekstil, sebelum berkembang ke berbagai sektor industri, termasuk elektronik, otomotif, dan telekomunikasi.

“Pesan inilah yang ingin saya tekankan untuk Indonesia. Sektor swasta itu sangat penting, tetapi Anda tidak bisa berpuas diri atau hanya menikmati apa yang sudah diraih hari ini. Pemerintah harus terus mendorong sektor swasta agar bersama-sama membawa bangsa ini lolos dari jebakan pendapatan menengah,” kata Bambang.

Ia menambahkan, dukungan pemerintah terhadap sektor swasta tidak cukup hanya melalui perumusan kebijakan industri, tetapi juga perlu disertai pembiayaan.

Jepang, misalnya, menyediakan skema pembiayaan khusus untuk modernisasi industri, sedangkan Korea Selatan memberikan fasilitas kredit ekspor guna mendorong perusahaan memperluas pasar ke luar negeri.

Selain pengembangan industri, Bambang juga menekankan pentingnya integrasi ekonomi global, belajar dari pengalaman Tiongkok dan negara-negara yang baru bergabung dengan Uni Eropa (EU) pada 2004.

Tiongkok, yang bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 11 Desember 2001, berhasil meningkatkan pendapatan per kapitanya secara signifikan.

Sementara itu, negara-negara seperti Ceko, Estonia, Hungaria, Latvia, Lithuania, Polandia, Slowakia, hingga Slovenia yang bergabung dengan Uni Eropa pada Mei 2004 juga mengalami peningkatan pendapatan hingga masuk kelompok negara berpendapatan tinggi.

“Pelajaran penting dari kedua kisah ini (Tiongkok dan Uni Eropa) adalah integrasi ekonomi itu mutlak diperlukan,” kata Bambang.

Berkaca pada pengalaman Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, hingga Uni Eropa, ia juga memandang pemerintah perlu menyediakan regulasi yang konsisten serta membangun infrastruktur dasar yang dibutuhkan industri.

Selain itu, pemerintah perlu menetapkan target kerja sama berbasis capaian (contracted milestone) dengan sektor swasta, sebagaimana diterapkan di Jepang dan Korea Selatan.

Dalam konteks Indonesia, ia menilai Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dapat berperan sebagai penghubung antara pembeli (buyers) dan pemasok (suppliers) yang kredibel. Peran tersebut, menurutnya, diperlukan untuk membangun rantai pasok dan rantai nilai global, sekaligus mengintegrasikan Indonesia ke dalam jaringan produksi internasional.

Bambang pun mengusulkan sejumlah langkah konkret yang dapat segera dijalankan untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Terdapat tiga proyek percontohan (pilot projects) yang ia usulkan.

Pertama, membangun kapabilitas dan daya saing pemasok (supplier). Kedua, mengembangkan layanan industri pendukung, seperti penyediaan utilitas bersama, logistik, dan fasilitas pengujian (testing). Ketiga, memperkuat kapabilitas rekayasa teknik (engineering), termasuk melalui adopsi dan peningkatan teknologi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan inflasi tahunan di September 2026 sebesar 3,28 persen masih berada dalam sasaran pemerintah sehingga menjaga keseimbangan kepentingan produsen, konsumen, serta stabilitas ekonomi.

"Jadi inflasi kita di September untuk year on year (yoy/secara tahunan) itu pada posisi 3,28 persen. Ini masih dalam target, rentang target kita yaitu 2,5 persen plus minus 1,5 persen," kata Mendagri dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin.

Menurut Tito, pemerintah menetapkan sasaran inflasi sebesar 2,5 persen dengan rentang toleransi hingga 3,5 persen agar keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen tetap terpelihara secara optimal.

Ia menegaskan inflasi yang terlalu rendah dapat menekan pendapatan petani, nelayan, serta pelaku usaha sehingga kesejahteraan produsen perlu dijaga melalui kebijakan harga yang seimbang nasional.

Sebaliknya, inflasi yang terlalu tinggi berpotensi mengurangi daya beli masyarakat terutama kelompok berpenghasilan rendah sehingga pemerintah menjaga kenaikan harga tetap berada dalam batas sasaran nasional.

Pemerintah juga mencatat inflasi bulanan Agustus hingga September meningkat sebesar 0,30 persen dengan penyumbang utama berasal dari kelompok makanan dan minuman akibat kenaikan harga cabai nasional.

Menurut Tito, kenaikan harga cabai dipengaruhi kondisi kekeringan yang mengurangi produksi pada sejumlah daerah sentra sehingga pasokan sementara belum mampu memenuhi kebutuhan pasar secara optimal.

Pemerintah mendorong perluasan program penanaman cabai di desa maupun kawasan perkotaan sebagai langkah memperkuat pasokan sekaligus menjaga kestabilan harga komoditas hortikultura nasional secara berkelanjutan.

"Sebenarnya bisa diatasi dengan menggenjot program tanam cabai yang banyak dilakukan di berbagai daerah, di desa-desa, di kelurahan, di kota," tuturnya.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan cabai ketika produksi menurun sekaligus memberikan peluang keuntungan lebih baik bagi petani pada saat harga mengalami peningkatan pasar domestik.

Pemerintah akan terus memantau perkembangan harga pangan melalui koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar pengendalian inflasi berjalan efektif sesuai sasaran yang telah ditetapkan bersama.

Tito optimistis pengendalian inflasi yang konsisten akan menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha, petani, serta masyarakat dalam menghadapi dinamika harga ke depan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Rote Ndao (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, membentuk Satuan Tugas (Satgas) Garam untuk memastikan pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) berjalan transparan.

Bupati Rote Ndao Paulus Henuk mengatakan, pembentukan satgas tersebut bertujuan menyamakan persepsi antara pemerintah dan masyarakat sekaligus memastikan proses pembangunan berlangsung terbuka.

“Satgas (Garam) ini untuk memastikan bahwa proyek ini dilakukan secara transparan, tidak ada hidden agenda, tidak ada juga hengki-pengki di situ, tidak ada yang disembunyikan,” kata Paulus.

Satgas Garam melibatkan unsur pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan tokoh masyarakat untuk membantu menyelesaikan persoalan lahan yang sering muncul dalam pengembangan kawasan.

Menurut dia, persoalan yang perlu ditangani di antaranya terkait kepemilikan sertifikat ganda, klaim lahan tanpa dokumen pendukung, serta ketidakjelasan batas bidang tanah.

Persoalan-persoalan tersebut merupakan masalah yang paling banyak ditemukan di tengah masyarakat selama proses pembangunan K-SIGN berlangsung.

Satgas Garam juga bertugas menginventarisasi lahan warga, menerima pendaftaran tanah yang memiliki sertifikat resmi, serta membantu memperjelas status kepemilikan lahan di area proyek.

“Apa yang menjadi kewajiban pemerintah pusat dikerjakan, apa yang menjadi kewajiban pemerintah daerah dikerjakan, apa kewajiban dan yang menjadi hak masyarakat harus dibayarkan dan terdistribusi dengan adil secara transparan sehingga tidak ada kecurigaan-kecurigaan,” katanya.

Melalui pembentukan Satgas Garam, pemerintah daerah berharap persoalan pertanahan dapat ditangani secara terkoordinasi dan tidak menghambat pembangunan K-SIGN.

Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) dikembangkan untuk meningkatkan produksi garam dalam negeri sekaligus mendukung target swasembada garam nasional pada 2027.

Adapun proses pembangunan tahap pertama K-SIGN seluas 616 hektaree telah rampung sepenuhnya. Pemerintah kini melanjutkan pengembangan kawasan tersebut melaluipembangunan tahap kedua yang mencakup 715 hektare.

Pewarta: Moch Mardiansyah Al Afghani
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras nasional aman menghadapi Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 dengan cadangan beras pemerintah (CBP) sekitar 4,5 juta ton serta produksi dalam negeri tetap berlanjut stabil.

“Pangan kita khususnya beras yang menjadi pangan strategis selama dua tahun pemerintahan saat ini swasembada berkelanjutan. Tahun lalu tidak impor, tahun ini juga tidak impor. Insya Allah stok kita aman, aman sampai bulan Juli. Stok kita tertinggi sepanjang sejarah saat ini,” kata Mentan Amran.

Dalam Rapat Koordinasi Terbatas Pangan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin Amran menyampaikan kondisi itu memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah ancaman El Nino dan memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terjaga.

Amran mengatakan Indonesia mempertahankan swasembada beras selama dua tahun pemerintahan tanpa impor. Ketersediaan beras nasional ditopang oleh cadangan pemerintah, produksi yang masih berlangsung di lahan, serta beras yang beredar di masyarakat.

Ia menjelaskan, cadangan beras di Bulog mencapai sekitar 4,5 juta ton. Sementara itu, ketersediaan beras nasional juga didukung oleh produksi yang masih berada di lahan atau standing crop serta stok yang berada di masyarakat, termasuk sektor hotel, restoran, dan katering (horeka).

Dengan kebutuhan beras nasional sekitar 2,5 juta ton per bulan, pemerintah optimistis pasokan beras tetap terjaga.

Mentan menyebut, berdasarkan perhitungan ketersediaan beras nasional secara keseluruhan, pasokan diperkirakan mencukupi hingga Juli–Agustus 2027.

“Standing crop kita itu 10 juta ton. Kemudian horeka itu 10 juta ton. Di Bulog 4,5 juta ton, total sekitar 25 juta ton. Kebutuhan per bulan 2,5 juta ton. Kalau 25 juta ton dibagi kebutuhan 2,5 juta per bulan, berarti itu bisa untuk 10 bulan ke depan. Artinya sampai bulan Juli-Agustus aman,” terangnya.

Untuk menjaga kesinambungan produksi di tengah ancaman El Nino, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, mulai dari pompanisasi, optimalisasi lahan, perbaikan irigasi, hingga penggunaan benih tahan kekeringan.

“Jadi, El Nino tidak perlu mengkhawatirkan karena kita sudah mengantisipasi sebelumnya. Dengan pompanisasi, oplah, irigasi kita perbaiki, kemudian benih tahan kekeringan,” beber Amran.

Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga produksi beras agar tetap berkelanjutan, sehingga ketahanan pasokan tidak hanya bergantung pada cadangan yang tersedia, tetapi juga ditopang kemampuan produksi dalam negeri.

Keberlanjutan swasembada beras tanpa impor menjadi modal penting bagi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional, termasuk menghadapi periode peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang akhir tahun.

Kementan terus memperkuat produksi domestik dan mengantisipasi risiko iklim agar pasokan beras tetap terjaga.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pemalang (ANTARA) - Kepolisian Resor Pemalang, Jawa Tengah, bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Pemalang memfasilitasi warga untuk mengikuti pelatihan kerja secara gratis.

Kepala Polres Pemalang AKBP Anggaito Hadi Prabowo di Pemalang, Senin, mengatakan bahwa pihaknya akan hadir sebagai inisiator dan fasilitator bagi warga usia produktif yang belum memiliki pekerjaan.

"Ini merupakan bagian dari implementasi program prioritas Kapolri melalui visi Polisi Bersama Masyarakat," katanya.

Melalui program Polisi Peduli Pengangguran ini, kata dia, sekaligus sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam upaya menekan angka pengangguran di daerah.

"Pengangguran berkorelasi dengan kerawanan kamtibmas sehingga kami melakukan upaya preventif untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif dengan membantu masyarakat mandiri secara ekonomi," katanya.

Ia mengatakan pada tahap awal program Polisi Peduli Pengangguran ini, personel Bhabinkamtibmas akan turun langsung ke desa dan kelurahan untuk melakukan pendataan warga yang belum memiliki pekerjaan.

"Kami menilai hal ini dilakukan agar program tepat sasaran bagi yang benar-benar membutuhkan," katanya.

AKBP Anggaito Hadi Prabowo mengatakan sejumlah pelatihan kerja gratis yang ditawarkan seperti menjahit, teknik las, otomotif sepeda motor, tata boga, desain grafis, teknisi AC residensial, hingga bahasa jepang untuk persiapan magang ke luar negeri.

"Kami tidak melatih sendiri secara teknis di balai latihan kerja. Kami memfasilitasi dan mengkolaborasikan warga akan dilatih langsung oleh instruktur profesional dari BLK," katanya.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Sebanyak 14 negara mengkaji inovasi manajemen mutu dan produktivitas organisasi melalui Konferensi Internasional Asian Pacific Quality Organization (APQO) ke-31 Tahun 2026 di Sanur, Bali.

"Negara yang hadir di acara konferensi yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Selandia Baru, Fiji, Sri Lanka, Australia, India, Filipina, Rusia, Amerika Serikat, Singapura, Jepang, dan Tiongkok," ucap Ketua Bidang Luar Negeri Asosiasi Manajemen Mutu dan Produktivitas Indonesia (AMMPI) Damayanti.

Damayanti di Denpasar, Senin, menyampaikan para delegasi dari organisasi mutu berbagai negara yang jumlahnya sekitar 550 orang itu akan hadir selama 26–29 Oktober 2026 ini.

"Total peserta yang hadir di APQO tahun ini berjumlah kurang lebih hampir 550 orang, dengan kontribusi terbesar berasal dari organisasi di Indonesia sebanyak 350 peserta," ujarnya.

Untuk peserta dari luar negeri, asosiasi mencatat pakar inovasi mutu dan produktivitas terbanyak datang dari Thailand dengan sekitar 82 utusan, disusul oleh Malaysia di urutan kedua.

Damayanti mengatakan seluruh delegasi APQO dari 14 negara tersebut memanfaatkan konferensi internasional ini sebagai ajang untuk saling berbagi pengalaman serta memamerkan praktik terbaik inovasi mutu di instansi dan negara masing-masing.

Pengalaman inovasi yang dihadirkan peserta merupakan praktik teruji dari perusahaan-perusahaan berskala nasional maupun internasional.

Bagi Indonesia, APQO tidak hanya wadah untuk menyerap inovasi mutu dari negara lain, sebab kualitas inovasi yang dibawa oleh delegasi Indonesia juga terbukti memiliki daya saing yang kuat di tingkat global.

"Pengalaman inovasi Indonesia tidak kalah dan selalu mendapatkan apresiasi luar biasa, contohnya dari Pertamina, Pupuk Indonesia, hingga PT Kereta Api Indonesia yang menyajikan pengelolaan perusahaan unggul," ujar Damayanti.

Dari total 95 tim yang berkompetisi di ajang APQO tahun ini, Indonesia bahkan mengirimkan sekitar 45 tim inovasi yang siap beradu gagasan dengan utusan dari negara lain.

Ketua Dewan Pakar AMMPI Agung Yunanto menambahkan bahwa konferensi tahun ini mengusung tema Intelligence Innovation for Sustainable Impact.

Tema tersebut diangkat sebagai respons atas pesatnya perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI), perubahan preferensi pelanggan antargenerasi, serta implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG).

"Untuk tetap eksis dan kompetitif, perusahaan tidak cukup hanya mengandalkan inovasi inkremental, melainkan memerlukan inovasi strategis agar tetap relevan dalam jangka panjang," kata Agung.

Dalam forum Best Practice Session, pihak Indonesia membagikan model pengelolaan inovasi yang diterapkan oleh sejumlah industri strategis nasional.

"Indonesia menyampaikan model Structural Innovation Management (SIM), yaitu cara perusahaan di Indonesia mengelola inovasinya hasil eksplorasi dari perusahaan besar di sektor perbankan, perkeretaapian, semen, farmasi, hingga pertambangan," tuturnya.

Selain kerangka SIM, asosiasi mutu di Indonesia juga membagikan pengalaman mengenai manajemen pengalaman pelanggan pada Pelita Air Service serta pengelolaan sumber daya manusia untuk memaksimalkan proses peningkatan mutu.

Ketua Penyelenggara Konferensi Internasional APQO ke-31 Tahun 2026 Budihartono turut menambahkan bahwa tren inovasi organisasi saat ini sudah sangat erat kaitannya dengan pendayagunaan AI secara masif.

"Kira-kira secara umum 1–2 tahun terakhir ini lebih dari 50 persen inovasi yang ditampilkan sudah memiliki unsur AI, mulai dari audit otomatis real-time hingga perawatan prediktif pada mesin," kata Budihartono.

Menurutnya, keberadaan teknologi AI bukan menjadi ancaman bagi tenaga kerja, melainkan tantangan bagi SDM untuk dapat memanfaatkannya secara efektif.

Budihartono menegaskan bahwa konferensi internasional ini menjadi forum penting untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, serta perkembangan terkini di bidang mutu dan produktivitas.

Rangkaian kegiatan utama konferensi diisi dengan materi kunci dari asosiasi mutu berbagai negara maju, kelas khusus, berbagi praktik baik, kompetisi inovasi tim (ACE Competition), hingga program kunjungan lapangan.

Selain itu, panitia akan menyerahkan sejumlah penganugerahan mutu internasional meliputi Global Performance Excellence Award (GPEA), APQO Innovation Class, APQO International Best Practice, dan APQO International Individual Award (AIIA).

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia Dony Oskaria menyatakan transformasi pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN) turut meningkatkan laba bersih gabungan sebesar 18,4 persen menjadi Rp214,9 triliun pada Januari–Agustus 2026.

Dony, yang juga menjabat Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), memaparkan capaian tersebut dalam Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Jakarta, Senin.

"Karena itu tadi, transformasi yang sudah kita lakukan memberikan hasil," kata Dony dalam sesi C-Suite Danantara.

Berdasarkan data yang ditampilkan Danantara, laba bersih gabungan BUMN meningkat dari Rp181,5 triliun pada Januari–Agustus 2025 menjadi Rp214,9 triliun pada periode yang sama tahun ini, atau bertambah Rp33,4 triliun secara tahunan.

Peningkatan laba tersebut juga diikuti perbaikan tingkat pengembalian atas ekuitas (return on equity/ROE) yang disetahunkan menjadi 8,0 persen pada delapan bulan pertama 2026, dibandingkan 7,4 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Dengan demikian, ROE gabungan BUMN meningkat sebesar 0,6 poin persentase, yang mencerminkan perbaikan tingkat pengembalian atas modal pemegang saham.

Dony menjelaskan bahwa transformasi dilakukan melalui evaluasi model bisnis, sumber dan komposisi pendapatan, struktur biaya, serta tingkat keuntungan perusahaan dengan mengacu pada praktik terbaik industri global.

Salah satu BUMN yang mencatat pertumbuhan laba terbesar adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), dengan peningkatan laba bersih sebesar 427 persen secara tahunan pada periode Januari–Agustus 2026.

"Bapak-Ibu bisa lihat, Semen Indonesia membukukan keuntungan, kenaikan keuntungan 427 persen," ujar Dony.

Selain Semen Indonesia, paparan Danantara menunjukkan pertumbuhan laba Pupuk Indonesia sebesar 233 persen, Danareksa 110 persen, serta PTPN III sebesar 55 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sejumlah BUMN lainnya juga membukukan peningkatan laba, yakni Pertamina sebesar 48 persen, Pelindo 45 persen, Bank Tabungan Negara (BTN) 35 persen, dan Bank Mandiri 16 persen secara tahunan.

Dony mengaitkan perbaikan kinerja tersebut dengan pembenahan model bisnis dan pengelolaan perusahaan yang dilakukan secara bertahap, termasuk penguatan disiplin keuangan dan tata kelola BUMN.

"Sekarang perusahaan-perusahaan kita di-manage dengan tata kelola yang baik," ungkapnya.

Menurut Dony, peningkatan kinerja BUMN menjadi faktor penting bagi keberlanjutan Danantara Indonesia karena sumber pendanaan investasinya bertumpu pada dividen yang dihasilkan perusahaan negara.

Oleh karena itu, perbaikan profitabilitas BUMN menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas Danantara untuk membiayai investasi pada sektor-sektor strategis yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan kerja di Indonesia.

Sebelumnya, pada 8 Oktober 2026, Dony menyampaikan bahwa Danantara melakukan pembenahan tata kelola BUMN, antara lain melalui pembentukan komite investasi untuk memastikan setiap penanaman modal sesuai dengan peruntukan dan rencana kerja perusahaan.

Selanjutnya, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan dividen Danantara belum diperhitungkan sebagai penerimaan APBN pada 2026 dan 2027.

Menurut dia, kontribusi Danantara juga dapat dilihat dari kemampuannya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi, dan menarik investasi swasta.

Danantara resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025 sebagai lembaga pengelola investasi strategis nasional. Pembentukannya berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 untuk memperkuat pengelolaan aset dan investasi negara.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kota Bandung (ANTARA) - Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung menggandeng Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) untuk memperkuat pendampingan industri kecil dan menengah (IKM) melalui program Pendampingan IKM Naik Tingkat, Adaptif, dan Resilien (PINTAR).

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Industri Disdagin Kota Bandung Muhammad Qadafi mengatakan program tersebut dirancang untuk mendorong pelaku IKM binaan agar mampu mengembangkan usaha, beradaptasi dengan perubahan pasar, serta meningkatkan daya saing.

“Kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kapasitas usaha, sehingga IKM tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu berkembang dan meningkatkan daya saingnya,” ujar Qadafi di Bandung, Senin.

Qadafi mengatakan kerja sama tersebut menjadi upaya memperkuat kualitas pembinaan IKM melalui dukungan akademik, penelitian, dan pendampingan usaha yang lebih terarah.

“Melalui program PINTAR, kami ingin pendampingan IKM binaan Kota Bandung semakin terarah dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha,” katanya.

Ia menjelaskan, ruang lingkup kerja sama tersebut mencakup pelaksanaan dan pengembangan penelitian kolaboratif di berbagai bidang yang mendukung sektor perdagangan dan perindustrian.

Qadafi menambahkan kerja sama itu juga meliputi penyusunan dan pengembangan kurikulum, perangkat pembelajaran, serta materi pembinaan bagi pelaku IKM dan usaha perdagangan.

“Materi akan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pelaku usaha agar relevan dan dapat diterapkan secara langsung,” katanya.

Ia berharap melalui kolaborasi tersebut, pendampingan bagi pelaku usaha binaan dapat menjadi lebih terarah, terukur, dan berbasis kebutuhan nyata.

“Sinergi pemerintah daerah dan perguruan tinggi juga membuka peluang penerapan pengetahuan akademik untuk menjawab berbagai tantangan industri kecil dan menengah,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pekanbaru, (ANTARA) - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Riau bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Riau Pangan Bertuah menggelar operasi pasar murah selama lima hari di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop UKM) Provinsi Riau, Tetty Nurdianti mengatakan pasar murah dilakukan guna memastikan ketersediaan bahan pokok di tengah masyarakat. Di samping itu juga untuk kelancaran distribusi dan kestabilan harga di masyarakat dalam memenuhi kebutuhan.

"Kami ingin menjaga dan memastikan ketersediaan bahan pokok, kelancaran distribusi dan kestabilan harga di masyarakat dalam memenuhi kebutuhan," kata Tetty di Pekanbaru, Senin.

Operasi pasar murah pekan ini lanjutnya m tersebar pada lima titik lokasi yang terbagi atas empat di Kota Pekanbaru dan satu di Kabupaten Rokan Hulu. Pada hari ini digelar di Halaman Kantor Kelurahan Industri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.

Kemudian pada Selasa (27/10) akan digelar di Halaman Kantor Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bujit Raya. Kemudian, pada Rabu (28/10) digelar di Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu.

Untuk dua titik selanjutnya, dikatakan Tetty, kembali digelar di Kota Pekanbaru. Pada Kamis (29/10) di Halaman Masjid Babussalam, Kelurahan Agrowisata, Kecamatan Rumbai Barat dan Sabtu (31/10) di Halaman Kediaman RW 09, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai.

Tetty menyebutkan, untuk harga bahan pokok yang tersedia di operasi pasar murah, diantaranya beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Rp60ribu per 5 kilogram, beras anak daro dan beras sokan Rp165 ribu per 10 kg, beras sokan dan beras anak daro Rp83 ribu per 5kg.

Untuk gula pasir dibandrol dengan harga Rp18 ribu per kg, minyak goreng kemasan Minyakita Rp15.500 per bungkus. Kemudian untuk garam krista Rp2 ribu per 200gram, garam nusantara Rp2 ribu per 250 gram dan telur Rp49 ribu per papan.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026