Mahulu, Kaltim (ANTARA) - Bahan bakar minyak (BBM) satu harga yang ditetapkan Pemerintah RI dan dijalankan PT Pertamina Patra Niaga, mampu menopang aktivitas ekonomi warga di daerah terluar, tertinggal, dan terluar (3T), salah satunya Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur.

"Meski jalur sungai yang biasanya menjadi andalan pengiriman terganggu di musim kemarau ini, alternatif jalur darat tetap diandalkan untuk memastikan stok BBM tidak terputus," ujar Operator Agen Premium dan Minyak Solar (APMS)/SPBU Kompak Long Pahangai, Kasnawi di Long Pahangai, Minggu.

Di Kecamatan Long Pahangai, Mahakam Ulu (Mahulu), pasokan BBM satu harga tetap terjaga lancar karena jalur darat yang bisa dimanfaatkan, sehingga menjadi penopang penting roda ekonomi warga di daerah yang masuk kategori 3T ini.

Distribusi BBM melalui jalan darat antara Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun (Mahulu) ke Long Pangai sekira 160 kilometer memerlukan kerja keras karena akses jalan masih berupa tanah, sehingga berdebu saat musim kemarau dan becek saat musim hujan.

“Stok BBM disimpan di gudang Long Bagun. Saat sungai surut, pengiriman dilakukan menggunakan mobil dengan kapasitas sekitar 1.000 liter per hari. Meski volumenya lebih kecil dibandingkan saat menggunakan jalur sungai, pasokan tetap rutin masuk sehingga warga tidak kekurangan pasokan," ujar Kasnawi.

Saat debit air sungai normal, pengiriman menggunakan perahu mampu mengangkut 6.000 hingga 8.000 liter sekali jalan dengan jadwal rutin setiap dua hari sekali. Sementara di musim kemarau, pengiriman harian menggunakan mobil untuk memastikan stok tetap tersedia setiap hari.

Kelancaran pasokan ini sangat dirasakan dampaknya oleh warga Long Pahangai, diantaranya Juk Ding, warga Kampung Liu Mulang. Ia membeli 10 liter pertalite untuk mengisi ketinting (mesin tempel untuk perahu).

Harga BBM di kawasan 3T ini sama dengan harga di kawasan perkotaan, yakni biosolar Rp6.800 per liter, pertalite Rp10.000 per liter, dan dexlite Rp24.200 per liter.

BBM satu harga membuat biaya operasional warga, mulai dari kebutuhan rumah tangga, transportasi hasil bumi, hingga aktivitas pertanian dan perkebunan, menjadi lebih terjangkau.

Tanpa adanya BBM satu harga, warga harus menanggung biaya angkut yang jauh lebih mahal, sehingga daya beli dan keuntungan hasil usaha mereka akan berkurang signifikan.

Sistem pembagian jatah melalui mekanisme rekomendasi diterapkan agar keadilan terjaga. Warga yang tinggal lebih jauh mendapatkan jatah lebih banyak dibandingkan yang berdekatan dengan pusat kecamatan. Hal ini dilakukan karena biaya transportasi mereka lebih besar.

"Satu rekomendasi untuk warga sekitar mendapat 5–10 liter, jarak sedang 10-20 liter, sedangkan yang lebih jauh kami berikan 20 liter ke atas. Kami sesuaikan dengan jarak tempuh agar semua tetap terbantu," kata Kasnawi.

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan guna memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman, mudah, dan terjangkau, dalam memperkuat kesejahteraan sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni di Samarinda, Minggu, mengatakan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai produk dan layanan jasa keuangan, sekaligus memperluas akses bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya pengelolaan keuangan secara bijak, mengenali produk dan layanan keuangan sesuai kebutuhan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai risiko, termasuk penipuan dan aktivitas keuangan ilegal,” ujar Sri Wahyuni saat menutup Puncak BIK Kaltim Tahun 2026 di Big Mall Samarinda.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimtara) tersebut mengusung tema “Inklusi Keuangan Cerdas Menuju Indonesia Emas”.

Sementara itu, Kepala OJK Kaltimtara Misran Pasaribu mengungkapkan bahwa perluasan akses keuangan saat ini harus diimbangi dengan penguatan literasi secara agresif.

Menurut dia, edukasi ini mendesak dilakukan menyusul tercatatnya 2.272 aduan masyarakat yang masuk ke OJK Kaltimtara dengan dominasi masalah Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Selain investasi bodong dan pinjaman online ilegal, Misran juga menyoroti adanya tren laporan modus kejahatan finansial baru di Kaltim, yakni penipuan berkedok asmara atau love scam.

Terkait maraknya potensi penipuan tersebut, OJK mengimbau masyarakat Samarinda dan Kaltim pada umumnya untuk selalu memegang teguh prinsip 2L, yaitu Legal dan Logis, sebelum menaruh dana atau menggunakan produk jasa keuangan.

Warga yang menjadi korban kejahatan siber ini juga diminta segera melapor dalam kurun waktu 1x24 jam melalui wadah resmi Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).

Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) terbaru, indeks inklusi keuangan nasional telah mencapai 93,61 persen dan melampaui target RPJMN pemerintah, sementara indeks literasi keuangan nasional berada di angka 69,57 persen.

Sri Wahyuni menegaskan bahwa Pemprov Kaltim mendukung penuh pemerataan akses keuangan formal ini agar dapat menjangkau masyarakat secara luas, termasuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) demi kemandirian ekonomi.

"Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan diharapkan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih merata serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas," imbuh Sri Wahyuni.

Pewarta: Arumanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) menyebutkan sejumlah UMKM binaan menunjukkan bahwa bisnis tidak hanya dapat menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak sosial yang luas bagi masyarakat.

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan dampak sosial tersebut di antaranya mulai dari melestarikan budaya batik, menciptakan ruang pemberdayaan bagi perempuan dan penyandang disabilitas, hingga membuka peluang usaha bagi para perajin lokal.

Ia mengatakan pengembangan UMKM menjadi salah satu upaya perusahaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

Menurut dia, dukungan yang diberikan tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas bisnis, tetapi juga pada penciptaan manfaat yang lebih luas bagi lingkungan sekitar.

"Program pembinaan UMKM Pertamina dirancang untuk membantu pelaku usaha memperkuat kapasitas, memperluas akses pasar, dan meningkatkan daya saing. Kami berharap pertumbuhan UMKM juga mampu menciptakan manfaat ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat secara langsung," ujarnya.

Baron mencontohkan UMKM binaan yakni Adhimas Batik, Joglo Ayu Tenan, dan Kraton Leather terus berkembang bersama masyarakat melalui dukungan pembinaan, pelatihan, dan akses pasar yang diberikan Pertamina.

Selama lebih dari 30 tahun, pemilik Adhimas Batik, Suyanto, tidak hanya menghasilkan kain batik tulis, tetapi juga menghadirkan inovasi dengan mengaplikasikan motif batik pada berbagai produk seperti topeng, tempat tisu, nampan kayu, payung, hingga tumbler.

Usaha yang berlokasi di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Klaten, tersebut juga melibatkan masyarakat sekitar dalam proses produksi, termasuk penyandang disabilitas wicara yang hingga kini aktif bekerja sebagai pembatik.

Dukungan Pertamina melalui program pembinaan yang diikuti sejak 2013 turut membantu Suyanto mengembangkan kapasitas usaha.

Selain memperoleh pelatihan dan pendampingan, Adhimas Batik juga mendapat kesempatan mengikuti berbagai pameran, termasuk Inacraft, yang membuka akses pasar hingga mancanegara.

Sementara itu, di Yogyakarta, Joglo Ayu Tenan yang didirikan Yayuk pada 2015, berkembang menjadi ruang kreatif berbasis konsep creative wellbeing yang menggabungkan aktivitas berkarya dengan upaya meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional.

Joglo Ayu juga menjadi wadah kolaborasi bagi para perajin, perempuan, komunitas kreatif, serta penyandang disabilitas.

Selain menciptakan peluang ekonomi, ruang kreatif tersebut turut mendorong lahirnya berbagai aktivitas berbasis budaya lokal yang menarik minat wisatawan dan masyarakat umum.

Melalui pembinaan Pertamina sejak 2018, Joglo Ayu Tenan berhasil memperluas jejaring bisnis dan menjangkau pasar internasional.

Produk-produknya kini dipasarkan hingga Jepang yang menjadi salah satu pasar ekspor utama mereka.

Sementara, Kraton Leather yang dirintis Aziz Imawan Prasetyo atau Wawan di Yogyakarta, berkembang menjadi bisnis kerajinan kulit yang melibatkan puluhan perajin lokal dalam proses produksinya.

Wawan menerapkan pola kemitraan yang tidak hanya memberikan penghasilan, tetapi juga transfer pengetahuan agar para perajin memiliki kesempatan menjadi pelaku usaha mandiri di masa depan.

Dukungan Pertamina yang diperoleh sejak 2021 membantu Kraton Leather memperluas promosi melalui berbagai pameran dan kegiatan pemasaran sehingga semakin dikenal oleh pembeli maupun mitra usaha.

"Para mitra binaan Pertamina ini menunjukkan bahwa UMKM dapat menjadi lebih dari sekadar penggerak ekonomi. Di tangan para pelaku usaha tersebut, UMKM juga menjadi sarana pelestarian budaya, pemberdayaan kelompok rentan, penciptaan lapangan kerja, hingga ruang tumbuh bagi masyarakat untuk berkembang bersama," jelas Baron.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memacu program Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Merauke, Papua Selatan, melalui penguatan sarana produksi, infrastruktur, dan kelembagaan petani untuk meningkatkan produktivitas pangan nasional.

“Ke depan, saya akan laporkan ke Pak Menteri (Pertanian Andi Amran Sulaiman) untuk ada semacam solusi terpadu. Khusus untuk cetak sawah ini, dari mulai hulu sampai hilirnya, sampai bisa berjalan dengan baik,” ujar Wakil Menteri Pertanian Muhammad Saleh Mustafa dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Saleh meninjau langsung lokasi cetak sawah di Desa Muram Sari, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke pada Sabtu (24/10).

Penguatan infrastruktur pertanian, pemenuhan sarana produksi, serta kelembagaan petani menjadi bagian penting untuk mengoptimalkan lahan yang telah dibuka agar semakin produktif dan memberikan manfaat nyata bagi petani.

Berdasarkan data program, luas cetak sawah di Papua Selatan mencapai 45.993 hektare, terdiri atas 17.693 hektare pada 2025 dan 28.300 hektare pada 2026.

Wamentan berdialog dengan kelompok tani dan mendengarkan langsung berbagai kebutuhan di lapangan, mulai dari jalan usaha tani, irigasi, mekanisasi, hingga ketersediaan pupuk dan benih.

Ia mendorong jajaran pertanian untuk terus memperkuat dukungan kepada petani dan memastikan berbagai kebutuhan produksi terpenuhi.

Ketersediaan pupuk, benih, air, serta dukungan alat dan mesin pertanian perlu dioptimalkan agar percepatan tanam berjalan lancar dan lahan yang telah dibuka dapat segera produktif.

“Jangan sampai ada petani yang kurang pupuk, jangan sampai ada petani yang kurang benih. Ibu (Kadis), laporkan,” tegasnya.

Saleh menilai Merauke memiliki potensi besar menjadi lumbung pangan nasional. Pengembangan pertanian di wilayah tersebut perlu terus diperkuat secara berkelanjutan melalui optimalisasi lahan, peningkatan produktivitas, dan dukungan yang memadai bagi petani.

Menurutnya, pengembangan cetak sawah merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan swasembada pangan. Karena itu, perluasan lahan harus diikuti peningkatan produktivitas serta kepastian bahwa hasil pertanian memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Pangan yang kita cita-citakan dan usahakan bersama ini harus terus berlanjut, ditingkatkan, dan dijaga,” tuturnya.

Selain meningkatkan produksi, Wamentan menekankan pentingnya memperkuat kesejahteraan petani, termasuk melalui akses pasar dan pengembangan koperasi.

Petani perlu didukung agar hasil panennya memberikan pendapatan yang layak serta memiliki posisi tawar yang lebih kuat, sehingga tidak bergantung pada praktik ijon maupun tengkulak.

“Semua yang kita usahakan ini akan bisa mendatangkan manfaat apabila kita bersama-sama, saling tolong-menolong, saling baku bantu, saling menyelesaikan persoalan,” ujarnya.

Melalui percepatan tanam, penguatan sarana produksi, dan dukungan dari hulu hingga hilir, Wamentan Saleh mendorong optimalisasi program Cetak Sawah Rakyat di Papua Selatan agar tidak hanya memperluas areal pertanian, tetapi juga meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani.

Upaya ini menjadi bagian dari penguatan potensi Merauke sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional, sekaligus mendukung keberlanjutan swasembada pangan melalui peningkatan produktivitas dan penguatan peran petani.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) menjalin kerja sama dengan Polri dalam mengembangkan potensi kreativitas masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap karya yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

“Penguatan ekonomi kreatif membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar potensi kreativitas masyarakat dapat berkembang dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional,” Ketua Umum DPP Gekrafs sekaligus Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian di Jakarta, Minggu,

Ia mengatakan Presiden Prabowo sangat komitmen dengan ekonomi kreatif, bahkan di dalam Asta Cita dua kali diucapkan kata ekonomi kreatif.

“Tentunya perhatian Presiden luar biasa dan ini tentunya menjadi semangat kita bersama. Masih banyak lagi yang kita perjuangkan,” kata dia.

Ia mengatakan kerja sama dengan Polri tercatat melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dalam puncak peringatan Hari Ekonomi Kreatif Nasional (Hekrafnas) 2026 di Sampoerna Strategic Building, Jakarta, Sabtu (24/10).

Ia mengatakan kerja sama ini menjadi salah satu agenda strategis dalam puncak Hekrafnas 2026 yang mengusung semangat rekacipta, kolaborasi, dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif nasional.

“Kolaborasi Gekrafs dan Polri diharapkan dapat membuka ruang sinergi antarlembaga dalam mendukung perkembangan industri kreatif Indonesia,” kata dia

Ia mengatakan Penandatanganan MoU dengan Polri merupakan bagian dari rangkaian agenda puncak Hari Ekonomi Kreatif Nasional (Hekrafnas) 2026.

Gekrafs juga menandatangani nota kesepahaman dengan KJRI Pakistan dan Kementerian Hukum RI, serta meluncurkan maskot Gekrafs, Krafa Krafi dan Ekraf Awards.

“Melalui semangat Rekacipta, Polri dan Gekrafs diharapkan dapat terus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk melindungi karya, mengembangkan potensi pelaku ekonomi kreatif, serta mendorong ekonomi kreatif menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Indonesia,” kata dia.

Sementara Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto menyampaikan apresiasi kepada para pelaku ekonomi kreatif yang dinilai memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan bangsa.

Ia juga menegaskan komitmen Polri untuk mendukung dan menjaga perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia.

“Saya sangat berbahagia bisa hadir di tengah orang-orang hebat, orang-orang kreatif yang bisa membawa Indonesia semakin luar biasa. Saya senang karena kalau banyak orang kreatif, Indonesia aman,” kata dia.

Ia menegaskan bahwa Polri siap mengambil peran dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif, termasuk melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.

Menurutnya, kreativitas dan inovasi merupakan modal penting untuk membangun Indonesia menjadi bangsa yang semakin maju dan berdaya saing.

“Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin meyakinkan bahwa Polri berada di depan untuk menjaga ekonomi kreatif,” kata dia.

Suyudi meyakini bahwa kreativitas dan inovasi yang dimiliki masyarakat dapat menjadi kekuatan besar dalam membangun masa depan Indonesia. Dengan dukungan terhadap orang-orang kreatif, ia optimistis Indonesia mampu tumbuh menjadi bangsa yang kuat dan bermartabat.

“Karena memang ketika Indonesia diemban oleh orang-orang yang kreatif, penuh dengan inovasi, saya yakin bangsa ini menjadi bangsa yang hebat, kuat, bermartabat,” kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebut kesadaran masyarakat di kawasan Pantai Selatan (Pansela) untuk mengembangkan pariwisata secara mandiri mulai tumbuh, ditandai dengan kemunculan sejumlah destinasi baru yang diinisiasi dan dikelola kelompok masyarakat setempat.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Saryadi di Bantul, Minggu, mengatakan sejumlah destinasi wisata di sepanjang kawasan Parangtritis hingga Depok muncul atas inisiatif kelompok masyarakat di tingkat pendukuhan.

“Di Pansela kita, khususnya yang Parangtritis, sepanjang dari Parangkusumo sampai Depok itu kan banyak spot-spot destinasi. Ada Pantai Widuri, Pantai Tallwolu, Gumuk Pasir, Cemoro Sewu, dan seterusnya,” kata Saryadi.

Ia menjelaskan destinasi wisata tersebut dikembangkan oleh kelompok masyarakat setempat, seperti Pantai Tallwolu yang dikelola warga setempat.

Menurut dia, keberadaan destinasi baru tersebut menunjukkan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan potensi pariwisata di wilayahnya sekaligus membuka peluang kegiatan ekonomi bagi warga.

“Karena di Pansela Bantul itu enggak ada destinasi baru yang muncul dari investor, Destinasi-destinasi baru itu muncul dari mereka, kelompok-kelompok masyarakat itu,” ujarnya.

Ia menilai inisiatif tersebut turut membantu pemerintah daerah dalam memperkuat daya tarik wisata di kawasan Pansela, meskipun keterbatasan anggaran daerah dalam beberapa tahun terakhir berdampak pada terbatasnya pendampingan.

“Kita merasa terbantu, itu bagian dari mendesak daya tarik di Pansela. Tapi ya karena beberapa tahun terakhir ini kan anggaran Pemda juga terbatas, maka ya terbatas juga pendampingan kita,” katanya.

Meski demikian, Saryadi mengatakan pendampingan kepada kelompok masyarakat tidak harus selalu dilakukan melalui kegiatan yang menggunakan anggaran pemerintah daerah.

“Kalau ada kelompok masyarakat yang membuat spot destinasi baru kemudian laku menghasilkan ekonomi, nanti akan memicu yang lain untuk juga membuat spot-spot baru,” katanya.
‎
‎Sementara itu, Dukuh Kretek, Kalurahan Parangtritis Sumanto mengatakan asal muasal nama Tallwolu berangkat dari adanya jumlah pohon tall di pintu masuk pantai yang berjumlah delapan.

‎"Karena ada pohon tall jumlahnya delapan (wolu) yang ada di pintu masuk Pantai Tall Wolu," tambahnya lagi.
‎
‎Menurutnya, komitmen warga cukup kuat intuk mengembangkan destinasi Pantai Tall Wolu sebagai destinasi alternatif Pansela Bantul diawali dengan menyiapkan berbagai fasilitas yang nyaman bagi wisatawan melalui swadaya warga Padukuhan Kretek.
‎
‎"Secara bertahap dibangun fasilitas kamar mandi, toilet, joglo untuk kegiatan wisatawan yang datang berombongan, pembangunan ikon Pantai Tall Wolu hingga komunitas jeep wisata gumuk pasir dengan base camp di Pantai Tall Wolu," ujarnya.

Pewarta: Agung Dwi Prakoso
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Banjarmasin (ANTARA) - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) RI Helvi Moraza membuka secara resmi gelar Kumitra Jambore 2026 di halaman Mahligai Pancasila Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu.

Wamen Helvi menyampaikan, kegiatan ini atas kerja sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga keuangan, asosiasi serta pengusaha UMKM.

Kegiatan ini juga, lanjut Wamen Helvi, untuk menyatukan empat program dari eselon I di kementeriannya, sebagai dukungan kuat dari negara untuk memajukan UMKM di Provinsi Kalsel khususnya.

"Ini juga sesuai amanat pak presiden, bahwa Kabinet Merah Putih tugasnya mengabdi kepada bangsa dan negara, bagaimana caranya harus melayani kegiatan masyarakat dengan kolaborasi, kami terjemahkan itu menangani UMKM seperti saat ini," ujarnya.

Melalui kegiatan yang bertema "bertemu, bermitra, bertumbuh" ini, kata Wamen Helvi, membantu mendapatkan layanan, mitra pembudayaan dan pasar agar usaha bisa berjalan berkehidupan keluarga dan berjaya.

Dia mengungkapkan, potensi usaha di Provinsi Kalsel sangat besar, tercatat hingga 2025 sebanyak 518 ribu lebih UMKM.

"Jumlah ini bertambah sekitar 8.000 UMKM dari tahun sebelumnya," kata Wamen.

Khusus di Banjarmasin sendiri data yang diterimanya sebanyak 51 ribu, diharapkan bisa meningkat dengan adanya kegiatan ini.

"Melihat kondisi tersebut agar usaha dapat tumbuh, akses modal diberi kemudahan. Karenanya juga pada kegiatan ini dilangsungkan akad kredit usaha rakyat (KUR) bagi usaha mikro yang memenuhi persyaratan," ujarnya.

Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Kumitra Jambore 2026 yang didukung Kementerian UMKM RI.

Tentunya kegiatan ini sangat inspiratif dan membawa kebaikan serta kemajuan bagi dunia usaha dan UMKM Kalsel.

Sesuai semangat pemerintah provinsi yang juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas produk UMKM, kata Hasnur, agar bisa naik kelas ke tingkat nasional.

"Dengan adanya kegiatan ini, sebagai perhatian tinggi pemerintah pusat bagi UMKM daerahnya, kita optimis bisa membawa kemajuan lebih baik lagi ke depannya," kata dia.

Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR juga menyampaikan sangat bersyukur kegiatan ini dilangsungkan di kotanya, hingga banyak UMKM daerah ini bisa terlibat bahkan dapat bantuan kemudahan untuk KUR.

Menurut dia, ada puluhan UMKM yang terlibat pada bazar kegiatan ini, dari kuliner, kerajinan tangan hingga kain sasirangan.

"Kami berharap pemerintah pusat dan provinsi terus memberikan dukungan besar yang berkelanjutan," ujarnya.

Pewarta: Sukarli
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah meluncurkan program Pengawal Energi 2026 untuk memperkuat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi dan penugasan dengan melibatkan putra-putri daerah dan ditargetkan menjangkau 3.679 SPBU di seluruh Indonesia.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot meluncurkan program tersebut pada Malam Puncak Perayaan Hari Jadi ke-81 Pertambangan dan Energi di Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Pada acara yang sama, dalam keterangannya yang diperoleh di Jakarta, Minggu, Kementerian ESDM menganugerahkan Penghargaan Energi Subroto 2026 kepada pelaku industri, pemerintah daerah, dan tokoh yang berkontribusi bagi sektor energi dan pertambangan.

Melalui program Pengawal Energi 2026, para petugas terlibat langsung mengawasi distribusi energi, memperkuat ketersediaan data pengawasan, serta mencegah potensi kebocoran dan penyalahgunaan BBM bersubsidi maupun BBM penugasan.

Pemerintah berharap program ini melahirkan pengawal energi yang kompeten, berintegritas, dan berdedikasi agar pasokan energi menjangkau masyarakat secara merata dan tepat sasaran.

"Penugasan ini sekaligus menjadi wahana strategis dalam membina talenta muda bangsa melalui pemberian akses pengalaman lapangan langsung dan peningkatan kompetensi teknis di sektor energi, sehingga tata kelola subsidi yang transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan dapat terwujud secara optimal," ujar Yuliot.

Penempatan petugas akan memprioritaskan putra-putri daerah sesuai domisili provinsi atau wilayah terdekat.

"Pendekatan pemberdayaan lokal ini ditujukan untuk mengoptimalkan pemahaman kondisi geografis, efisiensi logistik penugasan, penerimaan masyarakat setempat, serta ketahanan dan kesigapan petugas di lapangan," jelas Yuliot.

Meski demikian, tambah Yuliot, setiap petugas menandatangani Pakta Integritas Komitmen Penempatan dan menyatakan kesediaan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

Program kolaborasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas ini terbuka bagi talenta muda lulusan perguruan tinggi.

Pendaftaran dibuka mulai 24 Oktober hingga 1 November 2026 melalui portal resmi daring di https://pengawalenergi.akamigas.ac.id/.

Sementara itu, dalam sambutannya, Yuliot menegaskan Penghargaan Energi Subroto bukan sekadar tradisi apresiasi tahunan, melainkan penghormatan atas dedikasi Prof Subroto yang meletakkan fondasi pembangunan sektor energi dan pertambangan nasional.

Ia mengingatkan tata kelola sumber daya energi tidak semata mengejar nilai ekonomi dan produksi, tetapi merupakan tanggung jawab besar untuk menjaga kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.

"Sebuah penghargaan mungkin hanya diterima dalam beberapa menit di atas panggung, tetapi kerja keras di baliknya berlangsung bertahun-tahun. Itulah yang sesungguhnya kita rayakan malam ini," kata Yuliot di hadapan pejabat pimpinan tinggi Kementerian ESDM, pemangku kepentingan, dan pelaku industri swasta sektor ESDM.

Penganugerahan Energi Soebroto mencakup berbagai bidang, mulai dari keunggulan operasional, keberlanjutan dan transisi energi, inovasi dan penciptaan nilai tambah, tata kelola dan kepatuhan, hingga partisipasi publik.

Berikut penerima Penghargaan Energi Subroto 2026:

1. Keunggulan Operasional

-Kinerja Keselamatan Ketenagalistrikan Terbaik: PT PLN Indonesia Power UBP Kamojang (PLTP Kamojang-Darajat)

-Kinerja Produksi Minyak dan Gas Bumi Terbaik: Medco E&P Natuna Ltd

-Kinerja Operasi Pertambangan Terbaik: PT Borneo Indobara

2. Keberlanjutan & Transisi Energi

-Proyek Energi Terbarukan Terbaik: PT Pelita Agung Agrindustri

-Inisiatif Dekarbonisasi Terbaik: PT Pertamina EP Donggi Matindok Field

-Pengembangan Masyarakat dan Dampak Lingkungan Terbaik: PT Comestoarra Bentarra Noesantarra

3. Inovasi & Nilai Tambah

-Inovasi Teknologi Terbaik: PT Donggi-Senoro LNG (Izin Usaha Pengolahan Migas)

-Transformasi Digital Terbaik: PT PLN Nusantara Power

-Hilirisasi dan Penciptaan Nilai Tambah Terbaik: PT Eco Prima Energi

4. Tata Kelola & Kepatuhan

-Tata Kelola dan Kepatuhan Terbaik untuk Pemda: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

-Tata Kelola dan Kepatuhan Terbaik untuk Perusahaan: Pertamina Hulu Mahakam

-Pengembangan SDM dan Pengetahuan Terbaik: PT Saptaindra Sejati (SIS)

5. Partisipasi Publik

-Tokoh Penggerak Energi: Neni Sintawardani

-Tokoh Energi Inspiratif (Telah Wafat): Kuntoro Mangkusubroto

-Tokoh Muda Inspiratif: Ghifari Jauhar Yajri

Kementerian ESDM berharap Penghargaan Energi Subroto 2026 terus mendorong lahirnya praktik terbaik, inovasi, dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan.

"Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan sektor energi dan pertambangan yang andal, berdaya saing, berkelanjutan, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat," sebut Yuliot.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendorong pengembangan pariwisata berbasis kelompok masyarakat atau Community-Based Tourism (CBT) melalui desa wisata guna mewujudkan pengelolaan pariwisata yang lebih seimbang.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Saryadi di Bantul, Minggu, mengatakan sejak awal pemerintah mendorong pengembangan pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada destinasi yang dikelola oleh pemerintah kabupaten.

"Kita juga mengembangkan CBT, wisata-wisata yang dikelola oleh kelompok-kelompok masyarakat, salah satu wujudnya ya desa wisata itu," katanya.

Menurut dia, salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan pendampingan secara intensif kepada para pengelola desa wisata di tengah keterbatasan anggaran.

"Kalaupun kita tidak punya anggaran kegiatan yang dari APBD, kita punya banyak kerja sama dengan kampus-kampus, dengan lembaga-lembaga lain untuk melakukan pendampingan," ujarnya.

Ia mengatakan forum kepariwisataan Kabupaten Bantul yang terdiri atas berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) juga telah melakukan peninjauan ke sejumlah desa wisata untuk menentukan destinasi prioritas yang akan mendapat dukungan lebih optimal.

"Kita dukung lebih optimal, termasuk kalau memungkinkannya tahun depan dianggarkan untuk pembangunan destinasi, untuk publikasi, pemasaran dan sebagainya," katanya.

Saryadi menyebutkan sejumlah lokasi yang telah dikunjungi, antara lain Desa Wisata Jagalan, Desa Wisata Pleret, Desa Wisata Kajii di Gilangharjo, serta desa wisata di wilayah Kapanewon Sedayu.

Keempat desa wisata tersebut dinilai telah siap untuk dikembangkan, salah satunya karena pernah memenangkan lomba pariwisata tingkat provinsi.

"Belum diputuskan mana yang mau dipilih dari empat itu. Termasuk juga destinasi unggulan yang lain, misalnya pantai, kemudian gua, itu juga nanti yang kita pilih," ujarnya.

Menurut Saryadi, upaya tersebut penting dilakukan agar desa wisata yang mendapat dukungan optimal dapat mencapai kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.

"Misalnya seperti Desa Wisata Wukirsari itu kan sudah maju, jadi bisa berjalan sendiri. Nah yang lain-lain di bawahnya ini yang perlu kita dorong agar menyusul mereka," katanya.

Ia mengatakan seluruh pendapatan dari destinasi wisata berbasis CBT akan kembali dikelola oleh kelompok masyarakat yang berperan sebagai penggagas, pengembang, sekaligus pengelola destinasi.

"Hasil pungutan wisata itu masuk ke mereka, menjadi bagian dari layanan dari mereka dan tidak ada pungutan maupun layanan dari Pemkab," ujarnya.

Pewarta: Agung Dwi Prakoso
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Petani di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang terpaksa memanen padi secara manual menggunakan sabit di tengah genangan air di sawah yang masih tinggi akibat jebolnya tanggul sungai di wilayah setempat.

Salah seorang petani Desa Teluk Halban, Sugiono (36), Ahad, mengatakan sawah mulai terendam sejak tanggul yang jebol di Desa Marlempang, airnya mencapai permukiman dan kawasan pertanian setempat.

"Sudah lebih dari sepekan sawah terendam. Awalnya ketinggian air sekitar satu meter lebih sehingga kami belum bisa memanen padi,” kata Sugiono.

Sebagai informasi, banjir akibat jebolnya tanggul sungai di Desa Marlempang, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang telah menyebabkan areal persawahan di Desa Teluk Halban terendam saat padi memasuki masa panen.

Sugiono mengatakan, petani baru dapat memulai panen secara bertahap pada hari kesembilan, tetapi, kondisi tanaman yang terlalu lama terendam menyebabkan batang padi mulai membusuk dan bulirnya berguguran.

Untuk menyelamatkan hasil panen yang tersisa, petani menggunakan perahu karet atau perahu berbahan terpal saat memotong padi untuk dibawa ke darat. Cara tersebut ditempuh karena alat panen (mesin combine) tidak dapat beroperasi di tengah genangan banjir.

Sugiono menuturkan, petani juga kesulitan mendapatkan tenaga kerja karena kondisi sawah yang berat, air berbau, serta menimbulkan rasa gatal.

Keterbatasan alat panen dan sulitnya mencari tenaga kerja membuat proses panen membutuhkan waktu hingga beberapa pekan.

Sebelumnya, biaya panen mencapai Rp150 ribu per rantai. Namun, dalam kondisi saat ini, petani dan pekerja memilih sistem bagi hasil dengan pembagian masing-masing 50 persen dari hasil panen.

“Kalau tidak menggunakan sistem bagi hasil, padi kami terancam membusuk begitu saja karena tidak ada yang sanggup memanennya,” ujarnya.

Menurut Koordinator Kecamatan (Korcam) Kelompok Tani Merdeka ini, areal persawahan yang terdampak dikelola empat kelompok tani dengan luas masing-masing sekitar 25 hektare, dan jumlah petani lebih dari 100 orang.

Sebelum padi terendam banjir, Sugiono mengaku telah berkoordinasi dengan petugas Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) untuk mengupayakan ketersediaan alat panen sebelum banjir mencapai persawahan.

Petani juga sempat bergotong royong memperkuat tanggul seadanya, tetapi derasnya aliran air tidak mampu dibendung.

Sementara itu, Datok Penghulu Desa Teluk Halban, Abdullah Boyak mengatakan genangan air mulai surut, tetapi sebagian besar persawahan masih terendam karena air belum dapat mengalir keluar secara optimal.

Ia menyebutkan, luas areal persawahan produktif di Desa Teluk Halban mencapai 62 hektare dengan pola tanam dua kali setahun. Sekitar 70 persen areal persawahan terdampak banjir ketika tanaman padi hampir memasuki masa panen.

Menurut dia, sektor pertanian menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian besar masyarakat Desa Teluk Halban.

Selain sawah milik masyarakat, banjir juga mengancam lahan percontohan penerapan teknologi pertanian (PMAAS) seluas sekitar satu hektare yang sebelumnya telah ditanami pada Juli lalu. Lahan tersebut belum dapat dipanen meskipun tanaman padi sudah menguning.

"Percepatan penanganan tanggul sangat penting untuk mengurangi risiko kerugian petani, terutama ketika banjir terjadi menjelang masa panen," ujarnya.

Plt Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan (Distanakbun) Aceh Tamiang, Irwan Hadi membenarkan dampak tanggul jebol berimbas terhadap ratusan hektare sawah di wilayah pesisir Aceh Tamiang.

"Iya, banyak sawah yang terimbas banjir. Tapi kami belum dapat update infonya berapa hektare. Ini sedang tunggu data masuk," demikian Irwan Hadi.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kupang, NTT (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang, Nusa Tenggara Timur, menyiapkan anggaran Rp5 miliar pada 2027 untuk mengembangkan kampung adat di wilayah Amfoang sebagai destinasi wisata berbasis budaya dan kearifan lokal.

Bupati Kupang Yosef Lede di Kupang, Minggu, mengatakan Pemkab Kupang telah meninjau lokasi potensial untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata berbasis budaya dan kearifan lokal di Amfoang dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 miliar pada 2027.

“Amfoang memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Kita ingin mengembangkan kampung adat sebagai destinasi wisata agar semakin banyak orang datang berkunjung. Dengan demikian, masyarakat juga memperoleh manfaat ekonomi melalui pengembangan usaha lokal dan berbagai aktivitas pariwisata,” jelasnya.

Pernyataan itu disampaikan saat mengikuti kegiatan reses Anggota DPR RI Viktor Bungtilu Laiskodat di Bukit Wisata Humon, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang.

Ia menegaskan bahwa pembangunan Kabupaten Kupang membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan DPR RI.

Menurut dia, sinergi tersebut diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah Amfoang yang memiliki tantangan geografis tersendiri.

Yosef juga memaparkan sejumlah rencana pembangunan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2027, di antaranya pembangunan jalan menuju Amfoang Utara melalui kawasan Gunung Timau serta pengembangan destinasi wisata kampung adat di wilayah Amfoang.

Pada kesempatan tersebut, Pemkab Kupang menyalurkan bantuan benih padi, benih jagung, dan pupuk kepada kelompok tani di wilayah Amfoang Raya. Total bantuan benih yang disebutkan dalam data kegiatan mencapai 10 ton, disertai bantuan pupuk sebanyak 500 kilogram.

Adapun bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung produktivitas pertanian dan memperkuat usaha tani masyarakat.

Sementara itu, Anggota DPR RI Viktor Bungtilu Laiskodat menyoroti besarnya potensi sumber daya alam Kabupaten Kupang yang perlu dikelola secara lebih produktif dan berkelanjutan.

Ia menyebut sektor kelautan, perikanan, rumput laut, dan pengembangan garam sebagai potensi unggulan yang dapat dikembangkan melalui perencanaan yang matang, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Viktor juga menekankan bahwa pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan anggaran, tetapi harus disertai pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola potensi daerah.

Karena itu, ia mendorong peningkatan akses pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan sektor unggulan Kabupaten Kupang.

Menurut dia, potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Kupang perlu diikuti dengan langkah-langkah nyata, kepemimpinan yang kuat, serta kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam mengelolanya agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.

Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan sumber air secara produktif. Pembangunan sumur bor dan penyediaan jaringan air, menurutnya, perlu diikuti dengan kegiatan pertanian dan penanaman tanaman produktif agar fasilitas yang dibangun memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Selain itu, Viktor mendorong pengembangan keterampilan teknis di bidang peternakan, pengolahan garam, kelautan, dan teknologi.

“Dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan, masyarakat diharapkan mampu mengolah potensi yang tersedia menjadi kegiatan ekonomi produktif dan meningkatkan pendapatan keluarga,” ujarnya.

Pewarta: Yoseph Boli Bataona
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Palembang (ANTARA) - Harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional Kota Palembang, Sumatera Selatan naik dari sebelumnya kisaran Rp35.000 per kilogram (kg) menjadi Rp40.000 per kg.

"Dua hari lalu daging ayam ras potong masih dipatok kisaran Rp35.000 per kg, kini naik menjadi Rp40.000 per kg," kata Gani, salah seorang pedagang daging ayam potong di Pasar 7 Ulu Palembang, Minggu.

Dia mengatakan, kenaikan harga yang terjadi bukan akibat pasokan terbatas mengingat stok ayam potong cukup lancar dan berlimpah.

Kenaikan justru dipicu karena agen pemasok daging ayam dari Kabupaten Ogan Ilir (OI) mematok harga tinggi sehingga pedagang terpaksa menyesuaikan harga jual agar tidak merugi.

"Mungkin harga pakan di peternakan ayam saat ini naik sehingga agen menaikkan harga jual," katanya.

Hal senada dikatakan Marni, pedagang lainnya mengaku kenaikan harga tersebut berdampak pada daya beli masyarakat menjadi turun drastis.

Menurutnya, dampak dari kenaikan harga tersebut pembeli menjadi sepi sehingga omzet pedagang turun drastis dibandingkan saat harga normal.

"Biasanya ayam potong habis terjual 40-50 kg per hari. Namun, selama dua hari ini paling banyak 20 kilogram yang terjual," ujarnya.

Ia berharap pemerintah segera bertindak untuk dapat menstabilkan kembali harga-harga kebutuhan pokok, termasuk daging ayam potong agar kembali normal.

Sementara, Kepala Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan (SSDP) Dinas Perdagangan Kota Palembang, Elsa Noviani secara terpisah mengatakan bahwa kenaikan harga daging ayam potong biasanya disebabkan meningkatnya biaya produksi di tingkat peternak.

Biaya pakan ternak mengalami lonjakan akibat keterbatasan stok dan tingginya harga bahan baku pakan sehingga berdampak pada meningkatnya modal usaha.

Menurutnya, saat ini pihaknya sedang menggencarkan monitoring pasar untuk memastikan tidak terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) pemerintah.

Pengawasan tersebut menyasar pada lapak-lapak pedagang di pasar tradisional Kota Palembang meliputi Pasar KM 5, Lemabang, Soak Bato, 10 Ulu, dan Pasar 16 Ilir.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengimbau pedagang untuk tidak menaikkan harga kebutuhan pokok melebihi ketetapan ataupun menimbun barang agar tidak mendapat sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.

Pewarta: Edo Purmana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026