Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menargetkan aturan teknis pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal rampung paling lambat pada 11 Oktober 2026.

Ia mengatakan aturan teknis berupa Peraturan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) itu diperlukan guna mengatur tahapan implementasi, pendampingan usaha mikro dan kecil (UMK), serta penataan kembali ketentuan barang gunaan.

“Mengingat waktu mendesak, penyiapan aturan teknis perlu diselesaikan paling lambat 11 Oktober 2026 untuk segera disosialisasikan kepada pelaku usaha dan asosiasi terkait,” kata Dradjad dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Pemerintah telah menyepakati pemberlakuan kebijakan wajib halal pada 18 Oktober 2026 dengan mempertimbangkan kesiapan implementasi di lapangan.

“Berdasarkan pertemuan Menko dengan Kepala BPJPH, kita sepakati implementasinya akan diberlakukan 18 Oktober 2026 dengan mempertimbangkan kesiapan, nanti tahapannya itu akan diatur melalui Perban,” ujarnya.

Kebijakan tersebut merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.

Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada tahap ini juga mencakup produk alat kesehatan kategori risiko A.

Untuk mendukung implementasinya, pemerintah terus memperkuat ekosistem halal nasional, mulai dari infrastruktur, sumber daya manusia, tata kelola, hingga rantai pasok dan dukungan industri keuangan syariah.

Hingga saat ini, ekosistem halal nasional didukung oleh 587 verifikator, 2.036 auditor halal, 108.211 Pendamping Proses Produk Halal (P3H), 5.561 Juru Sembelih Halal (JULEHA), serta 5.745 rumah potong hewan dan rumah potong unggas (RPH/RPU) bersertifikat.

Pemerintah juga melanjutkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) untuk membantu usaha mikro dan kecil memenuhi persyaratan sertifikasi halal.

Dradjad menuturkan evaluasi dan perbaikan akan terus dilakukan untuk memaksimalkan potensi sertifikasi halal sekaligus meminimalkan dampak yang mungkin timbul dari penerapan kebijakan tersebut.

“Karena merupakan kebijakan baru, evaluasi dan perbaikan akan dilakukan agar potensi sertifikasi halal dapat dimaksimalkan serta ekses yang muncul diminimalkan,” katanya.

Selain memberikan kepastian dan rasa aman bagi konsumen, penguatan ekosistem halal diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia dan memperluas akses ke pasar global.

Adapun saat ini, sekitar 4,4 juta sertifikat halal telah diterbitkan bagi 3,47 juta pelaku usaha, mencakup 14,68 juta produk.

Pengakuan sertifikasi halal Indonesia melalui skema Mutual Recognition Agreement (MRA) juga telah terjalin dengan 39 negara.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menguji coba skema pelatihan hibrida (hybrid) yang menghubungkan pembelajaran di balai pelatihan dengan praktik kerja langsung di industri.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan skema ini ditujukan untuk mengatasi kesenjangan kompetensi antara lulusan pendidikan dan kebutuhan dunia kerja.

Yassierli menambahkan, upaya tersebut perlu didukung ekosistem terintegrasi yang melibatkan sektor industri, asosiasi profesi, dan perguruan tinggi.

“Saat ini, uji coba (skema hibrida) sedang berjalan di Sumatera Selatan dengan melibatkan beberapa industri besar seperti Bukit Asam, Pusri Palembang, dan Pertamina,” ujar Menaker.

Dalam skema tersebut, peserta menjalani pembelajaran intensif selama 1–2 bulan di balai pelatihan pemerintah, lalu melanjutkan praktik kerja langsung di industri.

Adapun Kemnaker menanggung seluruh biaya pelatihan, dan peserta memperoleh sertifikat kompetensi secara gratis.

Menurut Yassierli, bidang teknik Heating, Ventilating, Air Conditioning, and Refrigerating (HVACR) menjadi salah satu bidang yang berpeluang menciptakan lapangan kerja baru.

“Seiring iklim global yang makin panas, kebutuhan masyarakat dan industri terhadap perangkat pendingin ikut meningkat,” kata Menaker.

Kondisi itu, lanjut dia, membuka peluang bagi terserapnya teknisi terampil. Industri membutuhkan tenaga ahli yang mampu merakit dan menginstal perangkat pendingin secara presisi, guna memitigasi risiko kebocoran sekaligus menekan emisi gas buang yang berdampak pada lingkungan.

Untuk menyiapkan tenaga terampil tersebut, Kemnaker memiliki 34 Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di seluruh Indonesia, dengan dukungan 1.627 instruktur kompeten.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perjalanan menuju kemandirian energi membutuhkan pemahaman publik yang semakin luas. Hadir ketujuh kalinya, PLN Journalist Awards (PJA) 2026 kembali mengajak jurnalis di seluruh Indonesia untuk menggali berbagai isu energi dan ketenagalistrikan serta menghadirkannya melalui karya jurnalistik dengan tema “Energi Mandiri, Indonesia Berdaya”.

Pendaftaran dan penyerahan karya jurnalistik dibuka pada 8 Oktober hingga 6 November 2026 melalui laman resmi https://plnjournalistawards2026.id/.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan insan pers memiliki peran strategis dalam mengawal narasi pembangunan energi nasional yang sejalan dengan Asta Cita, khususnya dalam memperkuat swasembada energi nasional.

Melalui karya jurnalistik yang informatif dan relevan, jurnalis turut membantu masyarakat memahami arah pembangunan serta kontribusinya terhadap kemandirian energi.

“Energi adalah fondasi bagi kemandirian sebuah bangsa. Ketika kita mampu mengoptimalkan kekuatan dan potensi energi dalam negeri, kita tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga membuka ruang yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing Indonesia. Dalam proses tersebut, insan pers memiliki peran penting untuk mengawal, menginformasikan, dan memperkaya pemahaman publik mengenai perjalanan kemandirian energi Indonesia,” ujar Darmawan dalam keterangannya pada Kamis.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, mengatakan PJA 2026 kembali membuka enam kategori untuk memberikan ruang bagi beragam bentuk karya jurnalistik, yaitu Teks Hard News, Teks Feature, Foto Tunggal, Foto Cerita, Video Hard News, dan Video Feature.

Karya yang didaftarkan wajib berbahasa Indonesia dan telah dipublikasikan atau disiarkan di media massa yang bersifat umum pada periode 23 Oktober 2025 hingga 6 November 2026.

“Keragaman format karya memberikan kesempatan bagi jurnalis untuk mengangkat isu energi dari berbagai sudut pandang dan menyampaikannya dengan kekuatan masing-masing karya jurnalistik. Kami berharap PJA 2026 ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, namun juga wadah untuk menyuarakan cerita bagaimana energi hadir dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat,” kata Gregorius.

Untuk memberikan pilihan fokus dalam mengembangkan karya jurnalistik, PJA 2026 mengangkat tiga subtema, yaitu Swasembada Energi: Mengoptimalkan Kekuatan Dalam Negeri; Energi untuk Pertumbuhan dan Daya Saing Indonesia; serta Energi Berkeadilan: Memperluas Akses dan Manfaat bagi Masyarakat.

Tahun ini, PJA juga mempertahankan skema regional untuk menghadirkan keberagaman karya dan isu energi dari berbagai wilayah Indonesia. Melalui skema ini, PLN akan memilih 81 peserta terbaik yang tergabung dalam Indonesia Top 81 Journalists dari tiga regional, yakni Jawa bagian Barat, Jawa bagian Timur, dan luar Jawa.

Para peserta terpilih selanjutnya wajib menghasilkan karya jurnalistik baru sesuai dengan ketentuan lomba untuk mengikuti tahap penilaian berikutnya. Karya tersebut akan menjadi dasar penentuan juara utama pada masing-masing kategori. Untuk menjaga objektivitas proses penilaian, seluruh karya akan dinilai oleh dewan juri independen yang memiliki kompetensi di bidang jurnalistik.

“Setiap daerah memiliki tantangan dan potensi energi yang berbeda. Kami mengajak jurnalis di seluruh Indonesia untuk mengangkat cerita terhadap berbagai upaya membangun kemandirian energi di wilayahnya, sehingga masyarakat dapat melihat lebih dekat beragam perkembangan energi di Tanah Air,” ujar Gregorius.

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menegaskan bahwa hutan produksi dan lindung memegang peran strategis dalam memperkuat jalan untuk memperkuat pengelolaan hutan lestari, mewujudkan target Indonesia's FOLU Net Sink 2030, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Hutan produksi dan hutan lindung bukan hanya penyangga keseimbangan alam, tetapi juga sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat. Karena itu, pengelolaannya harus terencana, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan, perekonomian, dan masyarakat," ujar Wamenhut dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Oleh karena itu, Kementerian Kehutanan (Kemenhut), melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), dan didukung Multistakeholder Forestry Programme (MFP) Fase 5, menyusun Rencana Investasi Nasional Hutan Produksi dan Hutan Lindung 2026-2030.

Indonesia memiliki kawasan hutan negara seluas lebih dari 120 juta hektare. Dari luasan tersebut, sebanyak 66,7 juta hektare atau 57 persen merupakan hutan produksi, dan 29,1 juta hektare atau 25 persen merupakan hutan lindung.

Wamenhut menyampaikan bahwa laju deforestasi nasional berhasil ditekan dari 462.000 hektare pada 2019 menjadi 175.000 hektare pada 2024.

Sementara itu, rehabilitasi hutan dan lahan pada 2024 mencapai 217.974 hektare, dengan target besar rehabilitasi 12 juta hektare lahan terdegradasi.

Adapun Rencana Investasi Nasional ini dirancang sebagai jembatan dari kebijakan nasional, seperti NDC, Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), dan FOLU Net Sink, menuju aksi nyata di lapangan dengan dampak yang terukur.

Rencana ini memiliki empat tujuan utama, yaitu mengidentifikasi intervensi prioritas; menghitung kebutuhan pendanaan dan hasil karbon; memetakan peran para pemangku kepentingan; serta menyiapkan portofolio program yang siap dijalankan.

Di hutan produksi, rencana ini diarahkan untuk menjamin pasokan bahan baku industri, mengembangkan multiusaha kehutanan, dan mendukung transisi energi terbarukan.

Sementara, di hutan lindung, fokusnya adalah optimalisasi jasa lingkungan dan karbon, perlindungan daerah aliran sungai, serta pendanaan konservasi yang mandiri.

Dampak yang diharapkan hingga 2030 bertumpu pada tiga pilar, yakni Planet, Prosperity, dan People.

Dari sisi lingkungan, sektor kehutanan ditargetkan mencapai tingkat emisi -140 juta ton CO2e.

Dari sisi ekonomi, nilai ekspor kehutanan didorong tumbuh dari baseline 12,6 miliar dolar AS (2022).

Dari sisi masyarakat, perhutanan sosial ditargetkan meluas dari 8,1 juta hektare menjadi 12,7 juta hektare, disertai penguatan ketahanan pangan dan energi berbasis hutan desa serta perlindungan hak masyarakat adat.

"Masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam menjaga hutan, sekaligus merasakan manfaatnya secara langsung melalui perhutanan sosial, hutan desa, dan agroforestri," kata Wamenhut.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Batam, Kepri (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mendukung pemanfaatan teknologi pengolahan air laut untuk memenuhi kebutuhan industri pusat data di Batam, Kepulauan Riau, sekaligus menjaga pasokan air bagi masyarakat.

"Investasi harus berjalan bersama tanggung jawab. Kebutuhan air pusat data harus disiapkan dengan baik, termasuk melalui SWRO," kata Iftitah dalam keterangannya yang diterima di Batam, Kepri, Jumat.

Menurut dia, teknologi seawater reverse osmosis (SWRO) atau pengolahan air laut menjadi air tawar dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan operasional pusat data tanpa membebani pasokan air masyarakat dari waduk.

"Dengan perencanaan yang jelas, kita bisa menjaga kebutuhan masyarakat sekaligus memberi ruang bagi tumbuhnya industri baru," ujarnya.

Iftitah menyampaikan hal tersebut sejalan dengan langkah Badan Pengusahaan (BP) Batam yang mendorong pembangunan fasilitas SWRO secara mandiri oleh pelaku industri pusat data.

Berdasarkan data BP Batam pada September 2026, terdapat 10 rencana pengembangan pusat data di Batam, dengan satu di antaranya telah beroperasi.

BP Batam memproyeksikan pembangunan fasilitas SWRO di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa dan kawasan industri Kabil dapat menambah kapasitas produksi air sekitar 750 liter per detik pada tahap awal dalam dua hingga tiga tahun mendatang.

Kapasitas tersebut direncanakan meningkat menjadi sekitar 1.000 liter per detik pada tahap berikutnya guna memenuhi kebutuhan industri tanpa mengurangi pasokan air waduk bagi masyarakat.

Selain kebutuhan air, Iftitah mendukung penguatan pasokan listrik dan infrastruktur penunjang melalui koordinasi antara pemerintah, BP Batam, penyedia energi, serta pelaku usaha.

Berdasarkan pemetaan BP Batam pada September 2026, kapasitas pusat data yang telah beroperasi, komitmen investasi, dan rencana pengembangan secara keseluruhan mencapai 1,47 gigawatt (GW) kapasitas teknologi informasi (IT).

Peningkatan kapasitas tersebut memerlukan kesiapan infrastruktur energi untuk mendukung pertumbuhan industri pusat data di Batam.

Iftitah mengatakan Batam memiliki peluang menjadi salah satu pusat data berskala global karena posisi geografisnya yang strategis dan potensi menarik investasi lanjutan di sektor ekonomi digital serta kecerdasan buatan (AI).

Menurut dia, peluang tersebut perlu didukung ekosistem yang andal, kepastian layanan investasi, dan kesiapan tenaga kerja agar manfaat pengembangan industri dapat dirasakan masyarakat setempat.

"Kehadiran pusat data bukan hanya soal teknologi, tetapi juga kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan, keterampilan, dan pendapatan yang lebih baik," katanya.

Sebelumnya, BP Batam pada Mei 2026 mengawal investasi pembangunan pusat data berbasis AI di kawasan Nongsa senilai 5 miliar dolar AS atau sekitar Rp88 triliun, dengan luas pengembangan sekitar 30 hektare.

Iftitah mengatakan Kementerian Transmigrasi siap mendukung peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya generasi muda, agar mampu memanfaatkan peluang kerja dan pengembangan keterampilan dari pertumbuhan ekonomi digital.

Ia menegaskan pengembangan investasi perlu memberikan manfaat bagi masyarakat setempat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan, serta pertumbuhan pendapatan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Pontianak (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan memperpanjang penerapan sistem ganjil-genap pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite di sembilan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat pada 8-14 Oktober 2026.

"Kami memahami bahwa masyarakat perlu menyesuaikan jadwal pengisian dengan aktivitas sehari-hari. Pertamina terus berkoordinasi dengan SPBU agar ketentuan pelayanan disampaikan secara jelas dan mudah dipahami," kata Area Manager Communication, Relations and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Edi Mangun dalam keterangan tertulisnya di Sintang, Jumat.

Edi mengatakan koordinasi dengan pengelola SPBU dilakukan untuk memastikan ketentuan pengisian BBM tersampaikan dengan jelas dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tertib.

Perpanjangan pengaturan tersebut mengacu pada Surat Edaran Bupati Sintang Nomor 500.10.1/359/INDAGKOP-C tentang Perpanjangan Aturan Ganjil Genap dan Pengaturan Pelayanan BBM Jenis Pertalite pada SPBU di Kabupaten Sintang yang ditetapkan pada 6 Oktober 2026.

Kebijakan itu ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sintang berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengaturan sebelumnya pada 1-7 Oktober 2026.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kendaraan roda dua dan roda empat dengan angka terakhir nomor polisi 1, 3, 5, 7, dan 9 dilayani pada tanggal ganjil. Sementara kendaraan dengan angka terakhir nomor polisi 0, 2, 4, 6, dan 8 dilayani pada tanggal genap.

Selain mengatur jadwal pengisian, pemerintah daerah juga menetapkan batas pembelian Pertalite bagi kendaraan roda dua maksimal Rp50.000 atau lima liter per hari, sedangkan kendaraan roda empat maksimal Rp300.000 atau 30 liter per hari.

Pengelola SPBU tidak diperbolehkan melayani pembelian berulang atau tidak wajar pada hari yang sama, baik di SPBU yang sama maupun di SPBU lainnya.

Ketentuan lainnya mewajibkan kesesuaian kode QR MyPertamina dengan nomor polisi kendaraan. Pengisian BBM ke tangki kendaraan yang telah dimodifikasi juga tidak diperbolehkan, sedangkan pembelian menggunakan jeriken hanya dapat dilayani bagi konsumen yang memiliki surat rekomendasi dari instansi terkait sesuai ketentuan.

Edi mengimbau masyarakat memeriksa kesesuaian jadwal pengisian dengan angka terakhir nomor polisi kendaraan sebelum mendatangi SPBU serta membeli BBM sesuai kebutuhan.

Ia juga meminta masyarakat menyampaikan pertanyaan atau kendala kepada petugas SPBU maupun melalui Pertamina Contact Center 135 agar dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak terkait.

Pemerintah Kabupaten Sintang, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sintang, dan Pertamina akan melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan pengaturan tersebut dengan mempertimbangkan perkembangan ketersediaan BBM.

"Koordinasi lintas pihak diharapkan mendukung penyaluran Pertalite yang tertib dan tepat sasaran sekaligus memperhatikan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang," katanya.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bogor, Jawa Barat (ANTARA) - Pusat Kajian Sains Keberlanjutan dan Transdisiplin (CTSS) dan Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University melakukan pembahasan terkait Konsorsium Sirkularitas Lahan Gambut (PCC) dengan Wageningen University and Research (WUR) Belanda.

"Gambut selama ini kerap dibicarakan dari sisi negatif karena kebakaran hutan, namun pada dasarnya gambut justru dapat membawa berkah melalui ekonomi sirkular," kata Kepala CTSS IPB University Prof Husin Alatas di Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Pembahasan dilakukan melalui dialog hibrida di Kampus IPB Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang merupakan bagian dari Program Diaspora Berdampak yang menghadirkan Dr Aritta Suwarno, diaspora Indonesia dari Wageningen University and Research (WUR) Belanda.

Departemen Silvikultur dan CTSS juga menandatangani letter of intent (LoI) dengan WUR.

"Melalui dialog ini, para pihak diharapkan dapat merumuskan PCC. Bukan sebagai entitas baru, PCC diposisikan sebagai platform kolaborasi yang menjembatani organisasi dan inisiatif gambut yang telah ada," katanya.

Konsorsium Sirkularitas Lahan Gabut ini diharapkan menghubungkan perguruan tinggi atau lembaga riset, pemerintah, NGO, dunia usaha dan komunitas untuk mendorong lanskap gambut yang sirkular, regeneratif, dan memberi nilai tambah bagi masyarakat.

Chief of Fellow CTSS IPB University Prof Damayanti Buchori menyoroti bahwa penelitian gambut sudah banyak, tetapi penerapannya masih kurang.

"PCC itu memang diharapkan untuk bisa menjadi implementor dari riset-riset yang sudah ada, tapi juga menjadi katalisator untuk mempercepat proses-proses restorasi, regeneratif, dan sebagainya," ujarnya.

Menurutnya, pendekatan transdisiplin menjadi kunci karena persoalan gambut sangat kompleks. Ia juga menyebut pentingnya pendanaan alternatif, model bisnis yang jelas bagi industri, dan dekolonisasi pengetahuan dengan mengintegrasikan pengetahuan lokal.

Sejumlah narasumber menekankan bahwa tata kelola air menjadi dasar. Ketua CIMTROP Universitas Palangka Raya Profesor Adi Jaya mengatakan meski karakteristik gambut beragam antarlokasi, tetapi tata kelola hidrologi berlaku lintas wilayah.

Setiap upaya untuk mengembangkan model ekonomi sirkular di lahan gambut perlu dimulai dengan desain tata kelola air yang spesifik terhadap karakteristik ekosistem dan kondisi setempat.

"Dengan hidrologi sebagai fondasi, berbagai pilihan pemanfaatan ekonomi dapat dikembangkan tanpa mengabaikan fungsi ekologis gambut,” tuturnya.

Pakar Gambut IPB University Prof Dr Suria Tarigan menyoroti keterkaitan antara hidrologi, karakteristik gambut, dan pemilihan komoditas. Pemilihan komoditas yang kompatibel dengan hidrologi gambut berpotensi mengurangi kebutuhan drainase berlebihan.

"Dalam konteks ini, memiliki relevansi karena toleransinya terhadap kondisi lahan basah dan genangan," katanya.

Dari perspektif industri, Direktur Utama PT Bangka Asindo Agri Fidrianto membagikan pengalaman mengembangkan industri sagu sirkular dengan pendekatan zero waste.

Ia menunjukkan bahwa sagu memiliki potensi sebagai komoditas yang menghubungkan pemanfaatan ekonomi dengan pengelolaan lanskap gambut secara lebih berkelanjutan.

Sementara itu, dari Wageningen University and Research (WUR) Belanda Dr Aritta Suwarno menekankan bahwa valorisasi gambut perlu menciptakan nilai ekonomi jangka panjang yang tetap memperkuat fungsi ekologis.

Pewarta: Syarif Abdullah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ekonomi Kreatif mengawal proses revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk memperkuat pelindungan kreator sekaligus mendukung pengembangan industri kreatif di tengah perkembangan teknologi digital.

Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif Mohammed Ali Berawi mengatakan pembaruan UU Hak Cipta berkaitan erat dengan upaya membangun ekosistem ekonomi kreatif yang mampu memberikan pelindungan dan kepastian bagi para kreator serta pemegang hak cipta.

"Perubahan UU Hak Cipta yang berdampak pada pencipta, pengelola kekayaan intelektual, komersialisasi karya, royalti, dan pemanfaatan karya kreatif mempunyai keterkaitan langsung dengan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif," ujar Ali dalam keterangan, yang diterima di Jakarta, Jumat.

Revisi UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri kreatif, termasuk terkait pengelolaan royalti, pemanfaatan karya di platform digital, karya berbasis kecerdasan artifisial, serta pelindungan karya jurnalistik.

Kementerian Ekraf juga menempatkan pelindungan kekayaan intelektual (KI) sebagai bagian penting dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif.

Kebijakan tersebut sejalan dengan UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026-2045.

Dalam Rindekraf, fasilitasi KI dan pelindungan hasil kreativitas menjadi dua strategi yang diarahkan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pelaku ekraf.

Keduanya merupakan instrumen penting dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian Ekraf telah terlibat dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Hak Cipta sejak tahap awal.

Sebanyak 56 masukan dari Kementerian Ekraf dan mitra heksaheliks telah dihimpun dan dikelompokkan dalam tiga isu utama, yakni tata kelola dan pelindungan royalti, hak cipta di era digital, serta hak ekonomi dalam penyelenggaraan kegiatan berbasis subsektor ekonomi kreatif.

Keterlibatan tersebut telah berlangsung sejak Maret 2025 melalui berbagai forum, mulai dari focus group discussion (FGD), penyampaian kajian, pembahasan lintas kementerian/lembaga, public hearing, hingga penyerahan DIM yang telah diparaf bersama pada 28 Juli 2026.

"Kami berkomitmen mendukung penuh dan berkontribusi secara aktif dalam setiap tahapan pembahasan RUU Hak Cipta bersama Pemerintah dan DPR RI. Dengan mempertimbangkan begitu pesatnya era digital saat ini, kami berharap revisi UU Hak Cipta ini akan mampu mengakselerasi perkembangan ekosistem ekonomi kreatif, memberikan perlindungan terhadap hasil kreativitas dan memperkuat tata kelola kekayaan intelektual," imbuh Ali.

Setelah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang dihimpun dari kementerian, lembaga, akademisi, serta asosiasi kepada DPR RI, pemerintah dan DPR RI kini memprioritaskan pembahasan revisi UU Hak Cipta dengan 1.117 DIM lebih lanjut.

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya memperbarui kerangka hukum hak cipta agar dapat menjawab tantangan industri kreatif, terutama terkait pemanfaatan karya di ruang digital dan perkembangan teknologi AI.

"Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah sepakat menetapkan batas akhir pembahasan Tingkat I RUU tentang Hak Cipta pada 17 Desember 2026, dengan jadwal yang bersifat tentatif. Pembahasan lanjutan akan dijalankan secara transparan melalui Panitia Kerja (Panja) di bawah kepemimpinan Martin Manurung, serta tetap membuka ruang partisipasi publik yang bermakna secara terbuka," ungkap Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya (ANTARA) - Perahu wisata bergerak perlahan membelah permukaan Sungai Maron yang tenang, meninggalkan riak kecil di atas air berwarna hijau kebiruan yang memantulkan cahaya matahari di sela rimbunnya pepohonan di sepanjang tepian.

Dari atas perahu, hamparan pohon kelapa tampak tumbuh rapat mengikuti aliran sungai, sementara tebing-tebing karst berdiri di beberapa sisi membentuk lorong alami yang membuat perjalanan menyusuri sungai terasa memasuki kawasan yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan.

Suara mesin perahu memecah kesunyian, disusul sapaan warga atau percakapan wisatawan yang menikmati perjalanan menyusuri sungai sepanjang sekitar empat kilometer tersebut, sebelum kembali tenggelam dalam suara air yang bergerak mengikuti laju perahu.

Pemandangan itu menjadi salah satu alasan Sungai Maron di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, kerap disebut sebagai "Amazon Indonesia", meskipun di balik panorama tersebut terdapat kehidupan masyarakat yang sejak lama tumbuh berdampingan dengan aliran sungai.

Bagi wisatawan, kejernihan air, pepohonan yang menaungi tepian, serta lanskap karst menjadi daya tarik untuk datang dan menyusuri sungai, sedangkan bagi masyarakat Dusun Maron, kawasan tersebut perlahan berubah menjadi ruang ekonomi yang memberi kesempatan untuk memperoleh penghasilan dari potensi yang mereka miliki.

Di antara perjalanan perahu dan aktivitas wisata itulah warga mulai menemukan cara untuk mengembangkan Sungai Maron tanpa kehilangan alasan utama mengapa tempat tersebut didatangi, yakni alam yang tetap terjaga.

Sumber penghidupan

Perubahan Sungai Maron tidak berlangsung dalam semalam karena masyarakat secara bertahap belajar mengelola potensi wisata yang sebelumnya belum sepenuhnya memberikan nilai ekonomi.

Sejumlah warga kemudian mengambil peran sebagai pengemudi perahu, pengelola wisata, pelaku UMKM, petani, anggota kelompok perempuan, hingga penggerak kegiatan lingkungan, sehingga manfaat ekonomi dari keberadaan Sungai Maron mulai menyebar ke lebih banyak rumah tangga.

Gayung bersambut, kegigihan masyarakat membangun desa melalui pengembangan potensi alam didukung oleh PLN Nusantara Power (NP) pada 2023.

Perusahaan milik negara ini datang untuk membantu memperkuat fondasi yang telah dibangun warga, memulai dengan mengenali potensi kawasan, memperkuat kelembagaan dan kelompok sadar wisata (pokdarwis), melatih 93 joki perahu, menyediakan fasilitas keselamatan, serta membuka alternatif mata pencaharian yang terhubung dengan aktivitas wisata.

Pendampingan kemudian berlanjut pada 2024 melalui penguatan aspek keselamatan serta penghijauan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga masyarakat mulai menghasilkan produk bernilai tambah dari potensi lokal.

Kolaborasi ini pun mulai terlihat dari kunjungan wisata yang meningkat dari 71.000 orang pada 2023 dan menjadi sekitar 91.000 kunjungan pada 2026 bersamaan dengan munculnya produk-produk usaha baru yang membuat kegiatan wisata tidak berhenti pada penjualan tiket perjalanan sungai.

Peningkatan aktivitas itu turut mendorong pendapatan masyarakat dengan penghasilan keluarga di Dusun Maron kini berada di kisaran Rp3 juta per bulan dari berbagai kegiatan ekonomi yang berkembang di kawasan tersebut.

Di sisi lain, penduduk tidak serta merta berbangga dengan pertumbuhan ekonomi dari Sungai Maron lantaran pertumbuhan ini justru menghadirkan kesadaran baru bagi mereka bahwa semakin banyak orang menggantungkan penghidupan pada sungai, semakin besar pula tanggung jawab warga untuk menjaganya.

Limbah dan solusi

Transformasi Sungai Maron tidak berhenti pada peningkatan kunjungan wisata karena pengembangan kawasan juga diarahkan untuk membangun hubungan antara aktivitas ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Pada 2025 melalui fase Sungai Maron Lestari, Bersih, dan Berdikari (SUMANTRI BERSERI), PLN NP mendukung hadirnya 10 unit perahu listrik CAKRA Electric Boat serta SPKLU berbasis tenaga surya.

Penggunaan teknologi energi bersih ini memberi dampak langsung terhadap aktivitas wisata karena peralihan perahu berbahan bakar fosil ke perahu listrik diproyeksikan mampu menurunkan emisi sekitar 2,71 ton CO2 per tahun, sekaligus menghemat sekitar 1.600 liter bahan bakar.

Untuk semakin menunjang lingkungan, fasilitas pendukung lain juga diberikan oleh PLN NP, mulai dari sistem peringatan dini (EWS) banjir, TPS3R, konservasi sempadan sungai, hingga limbah padat sisa pembakaran batu bara di pembangkit listrik tenaga uap (FABA) untuk sejumlah infrastruktur kawasan wisata.

Pemanfaatan FABA dari PLTU Pacitan menjadi salah satu contoh bagaimana keberlanjutan dapat diterapkan secara nyata. Material tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan berbagai fasilitas di kawasan Sungai Maron, seperti paving, gapura, serta elemen pendukung kawasan wisata.

Memasuki fase Sungai Maron Lestari, Berdaya, dan Adaptif (SUMANTRI BERANI) pada 2026, program dikembangkan dengan menggabungkan konservasi, keselamatan, pengelolaan sampah, energi bersih, UMKM, serta ekonomi sirkular.

Salah satu perubahan paling sederhana tetapi mencerminkan konsep ekonomi sirkular terlihat dari pemanfaatan limbah kelapa yang sebelumnya menjadi persoalan lingkungan dan kini diolah menjadi coco fiber, coco peat, serta coir log.

Coir log tersebut selanjutnya dikembalikan ke lingkungan untuk membantu menangani abrasi di kawasan sungai, sehingga limbah dari aktivitas masyarakat dapat kembali memiliki fungsi ekologis.

Sebanyak 1.136 kilogram limbah kelapa per bulan diolah, sementara pemanfaatan coir log untuk pengendalian abrasi memberikan manfaat bagi 116 rumah tangga.

Bahan yang sebelumnya dibuang, perlahan memiliki nilai ekonomi sekaligus fungsi ekologis, sehingga menunjang keberlanjutan lingkungan sekitar.

Setelah pendampingan pergi

Kini tantangan Sungai Maron bukan lagi sekadar mendatangkan wisatawan, melainkan memastikan kawasan tersebut tetap memberikan manfaat ekonomi tanpa kehilangan fungsi ekologisnya ketika program pendampingan perusahaan selesai.

PLN NP masih akan memberikan pendampingan hingga 2027 melalui sejumlah penyempurnaan, termasuk rencana penambahan titik wisata dan tempat persinggahan yang dapat memberi ruang bagi wisatawan untuk menikmati hasil lokal sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi warga.

Upaya menjaga keberlanjutan itu juga diarahkan kepada anak-anak melalui program Generasi Hijau Sungai Maron yang mengenalkan pentingnya sungai dan lingkungan sejak dini agar pengelolaan kawasan tidak berhenti pada satu generasi.

Hal ini demi memastikan manfaat program tetap berlanjut setelah perusahaan keluar dari kawasan tersebut karena ukuran keberhasilan pendampingan bukan terletak pada lamanya dukungan eksternal berada di tengah masyarakat, melainkan pada kemampuan warga melanjutkan pengelolaan secara mandiri.

Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji mengingatkan tantangan terbesar setelah berkembangnya wisata Sungai Maron justru terletak pada upaya masyarakat mempertahankan manfaat tersebut tanpa mengorbankan alam yang menjadi sumber daya utamanya.

"Karena Sungai Maron sudah memberikan berkah kepada kita semua, wajib kiranya kita menjaga kelestariannya," ujar Indrata.

Keberadaan sungai tidak dapat dipisahkan dari pepohonan dan tumbuhan yang menjaga ketersediaan air sehingga peningkatan aktivitas ekonomi harus berjalan bersama dengan upaya merawat kawasan hulu dan lingkungan di sekitarnya.

Bagi warga Maron, sungai yang selama ini mengalir di antara pepohonan kelapa itu kini membawa makna yang lebih panjang, yakni menjadi ruang bertemunya wisata, penghasilan, energi bersih, dan upaya menjaga lingkungan agar tetap menghidupi masyarakat di sekitarnya.

Sungai Maron pun perlahan tidak hanya menjadi tempat wisata yang dikunjungi, tetapi juga ruang belajar bahwa menjaga alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dalam satu aliran yang sama.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin mengungkapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan segera diselesaikan.

"Bapak Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, saya juga sudah menerima surat tembusan dari Ketua DPR RI terkait dengan RUU Kadin, dan informasi dari dalam, sepertinya dalam waktu sesingkat-singkatnya akan dibereskan," ujar Sultan Bachtiar Najamudin di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, RUU Kadin tersebut merupakan warisan atau legacy bagi generasi masa depan Kadin Indonesia.

"Semangat tersebut sejalan dengan tugas konstitusional DPD RI untuk memastikan kepentingan daerah mendapatkan tempat yang kuat dalam setiap agenda pembangunan nasional. Saya dan tentu kita semua percaya, tantangan Indonesia ke depan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendirian. Itu pasti," katanya.

Dirinya juga menyampaikan bahwa dunia usaha juga tidak dapat berjalan sendiri, membutuhkan kolaborasi yang lebih erat antarnegara bahkan, dunia usaha, daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil.

Indonesia tidak kekurangan potensi, lanjutnya, yang diperlukan adalah keberanian menghubungkan potensi itu menjadi kekuatan.

Menghubungkan desa dengan pasar, daerah dengan investasi, talenta dengan industri, dan kebijakan dengan kebutuhan nyata masyarakat.

"Kadin harus terus menjadi salah satu lokomotif pembangunan Indonesia. Di tengah perubahan iklim dan tekanan global, kita juga perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan," ujar Sultan Bachtiar Najamudin.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyampaikan bahwa RUU Kadin dapat membawa dampak dan manfaat yang lebih besar bagi dunia usaha, terutama para pelaku UMKM.

"Salah satu yang kita utamakan adalah bagaimana rancangan undang-undang ini justru bisa membawa dampak dan manfaat yang lebih besar lagi buat dunia usaha. Karena bagaimanapun juga, saya selalu menyampaikan, Kadin sudah cukup baik 58 tahun ini, tapi kita tahu bahwa 97 persen dari saudara-saudara kita itu ada di UMKM. Nah, apa yang kita bisa lakukan buat mereka, itu adalah sesuatu yang tentu akan membuat Kadin lebih bermakna lagi," kata Anindya.

Sebelumnya, Anindya mengatakan Undang-Undang Kadin Nomor 1 Tahun 1987 yang berlaku saat ini telah menjadi landasan organisasi selama puluhan tahun.

Namun, perkembangan ekonomi global, perubahan geopolitik, hingga transformasi digital menuntut adanya penyesuaian agar dunia usaha mampu menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada.

Menurut dia, kehadiran Kadin dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Kadin bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bertujuan menyampaikan berbagai aspirasi pelaku usaha dari seluruh Indonesia agar dunia usaha dapat terus tumbuh, berkembang, dan beradaptasi dengan perubahan zaman.

Anindya menjelaskan Kadin sebagai rumah besar dunia usaha yang menaungi berbagai asosiasi, himpunan, serta Kadin provinsi terus berupaya menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perum LKBN ANTARA menerima apresiasi dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam gelaran Gala Dinner HUT Kadin ke-58.

Piagam apresiasi Kadin Indonesia diterima oleh Koordinator Liputan Redaksi Ekonomi ANTARA Indra Arief Pribadi, yang mewakili Direktur Pemberitaan Perum LKBN ANTARA.

Selain Perum LKBN ANTARA, sejumlah media juga menerima apresiasi dari Kadin Indonesia seperti investortrust, tvOne, iNews, Viva.co.id, dan beberapa media lainnya.

"Saya berterima kasih tadi juga banyak sekali sponsor-sponsor yang selama ini membantu, media-media juga membantu," ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie saat gala dinner di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, saat ini perekonomian dunia penuh dengan tantangan, tapi juga penuh dengan peluang.

"Kita tentu mesti berjuang bersama karena memang ekonomi dunia ini penuh dengan tantangan, tapi juga penuh dengan peluang. Siapa yang berani mengatasi ini semua, pasti bisa mendapatkan manfaat di beberapa tahun ke depan," katanya.

Anindya menyampaikan Gala Dinner HUT ke-58 ini ditujukan bukan hanya untuk Kadin Indonesia, namun juga untuk Kadin Provinsi dan Daerah bersama asosiasi dan himpunan.

"Tapi, yang paling penting adalah Kadin ini adalah induk daripada dunia usaha. Jadi, ketika melaksanakan ulang tahun, kita merayakan bukan saja hari jadi, tapi bagaimana kita bisa berkontribusi lebih banyak lagi 58 tahun ke depan," katanya.

Gala Dinner HUT Kadin ke-58 tersebut juga dihadiri oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Thomas AM Djiwandono, dan sejumlah tokoh penting lainnya.

Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin mengucapkan selamat kepada Kadin Indonesia yang tahun ini merayakan hari jadinya yang ke-58 dan sudah menyertai bangsa Indonesia.

"Kadin sudah berusia 58 tahun. Atas nama DPD RI, kami mengucapkan selamat. Selamat kepada Kadin Indonesia yang hari ini berusia 58 tahun. Artinya, 58 tahun Kadin sudah membersamai bangsa ini. Kadin sudah membersamai Indonesia dengan seluruh fase yang dilewati," kata Sultan Bachtiar Najamudin.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Sangatta (ANTARA) - Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur kembali akan menerima investasi sekitar Rp30 miliar untuk pengembangan usaha gasifikasi batu bara di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK).

“Laporan yang saya terima akan gasifikasi batu bara masuk investasi di kawasan ekonomi khusus dalam waktu dekat, nilainya sekitar 30 triliun,” ucap Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, di Sangatta, Kamis.

Dia menyampaikan pada akhir Agustus 2026 Kabupaten Kutai Timur mendapatkan juga mendapatkan investasi senilai Rp40 miliar terkait gasifikasi batu bara dari PT Bumi Etam Chemical (BEC) di Kecamatan Bengalon.

Kemudian, dalam waktu dekat PT Nan Berkah Mineral juga akan membuka proyek gasifikasi batu bara di KEK Maloy.

“Kami yakin ke depan investasi di Kabupaten Kutai Timur dapat tembus Rp70 miliar,” kata Ardiansyah.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutim Novian Prananta mengatakan rencana investasi tersebut telah memasuki tahap awal setelah investor menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK MBTK.

“Sebagai tindak lanjut MoU, investor dijadwalkan meninjau lokasi KEK MBTK dalam dua pekan mendatang. Peninjauan tersebut untuk melihat kondisi kawasan sekaligus menentukan titik lokasi kegiatan usaha,” ungkapnya.

Dia berharap rencana penanaman modal tersebut berlanjut hingga tahap realisasi. Investasi ini diharapkan mendorong aktivitas ekonomi, membuka peluang usaha dan menyerap tenaga kerja lokal.

“Kami akan terus memfasilitasi proses investasi sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana tersebut dapat direalisasikan,” tuturnya.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026