Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) meraih predikat AA (istimewa) dengan nilai 100 dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026.

Predikat tersebut merupakan capaian untuk keempat kalinya secara berturut-turut bagi Kementerian PPN/Bappenas sekaligus bentuk apresiasi atas komitmennya dalam memperkuat reformasi hukum dan meningkatkan kualitas tata kelola regulasi guna mendukung perencanaan pembangunan nasional.

"Terima kasih kepada keluarga besar Kementerian PPN/Bappenas yang telah berkontribusi dalam menciptakan tata kelola hukum yang lebih baik. Capaian ini akan menjadi motivasi bagi kami, khususnya Biro Hukum, untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola regulasi dalam mendukung pembangunan nasional,” ujar Inspektur Utama Kementerian PPN/Bappenas Oktorika, saat menerima penghargaan dalam Forum Nasional Pembangunan Hukum Tahun 2026, yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum, sebagaimana dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Selasa.

Capaian ini menegaskan pentingnya reformasi hukum dalam mewujudkan regulasi yang berkualitas, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan.

Reformasi hukum tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek administratif dan prosedural, tetapi juga pada peningkatan efektivitas regulasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan dan memberikan kepastian hukum.

Penghargaan ini mendorong Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, fasilitasi penyusunan produk hukum, pemberian pertimbangan hukum, serta pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Penguatan fungsi-fungsi tersebut dianggap penting untuk memastikan kebijakan pembangunan memiliki landasan hukum yang kuat, selaras dengan arah perencanaan pembangunan nasional, dan dapat dilaksanakan secara efektif.

Forum nasional ini menghasilkan empat agenda aksi nasional, yaitu penerapan Regulatory Impact Analysis (RIA) pada tahap ex ante; penguatan harmonisasi produk hukum daerah; pemantauan dan evaluasi peraturan perundang-undangan berbasis bukti dan partisipatif; serta optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menekankan pentingnya transformasi tata kelola regulasi melalui penguatan harmonisasi, penyederhanaan, serta pemantauan dan evaluasi peraturan perundang-undangan berbasis bukti.

Sinergi antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah, integrasi data hukum, serta pemanfaatan teknologi digital dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan regulasi yang adaptif, berkualitas, dan berdampak nyata. Hal ini mengingat keberhasilan reformasi regulasi tercermin dalam meningkatnya kepastian hukum, kemudahan pelayanan publik, kelancaran investasi, dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Kepala Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas Ari Prasetyo mengungkapkan penghargaan ini menjadi pengingat bahwa kualitas regulasi berperan strategis dalam menentukan efektivitas kebijakan pembangunan.

Kementerian PPN/Bappenas memastikan akan terus memperkuat sinergi, meningkatkan kualitas pembentukan regulasi, dan mengoptimalkan pemanfaatan informasi hukum untuk memastikan hukum menjadi fondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Melalui penghargaan IRH Tahun 2026, Kementerian PPN/Bappenas akan terus memperkuat komitmen terhadap reformasi hukum yang berkelanjutan. Dukungan seluruh pihak di Kementerian PPN/Bappenas sangat penting untuk mendorong peningkatan kualitas regulasi dan pengelolaan informasi hukum. Hal ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta mendukung pembangunan nasional yang efektif dan berkelanjutan," ucap Ari.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menargetkan pembahasan awal terkait upah minimum provinsi (UMP) tahun 2027 bisa rampung pada akhir November 2026.

“Targetnya, kita punya target minggu terakhir November, Insya-Allah. Akhir November, tanggalnya saya lupa persis. Jadi, akhir November itu nanti sudah selesai minimal di level kitanya (evaluasi kementerian),” kata Yassierli saat ditemui di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pembahasan dan penghitungan terkait UMP 2027 memiliki mekanisme atau tahapan yang harus dijalani, termasuk bersama Dewan Pengupahan Nasional.

“Terkait UMP, sekali lagi, kita sudah punya mekanismenya. Nanti dibahas di Dewan Pengupahan Nasional, dan nanti juga akan ada berjenjang ke Dewan Pengupahan Daerah,” kata Menaker.

Sebelumnya, Yassierli mengatakan pemerintah masih menghitung estimasi kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan UMP 2027.

Selain menghitung estimasi KHL, Kementerian Ketenagakerjaan juga akan membahas formulasi pengupahan bersama Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional dan Dewan Pengupahan Nasional (Depernas).

Pembahasan tersebut akan mencakup tindak lanjut amanat undang-undang, khususnya mengenai KHL dan survei yang menjadi bagian dari proses penetapan upah minimum.

Adapun besaran UMP 2027 bakal ditetapkan oleh gubernur di masing-masing provinsi dengan mempertimbangkan masukan dari Dewan Pengupahan Provinsi.

Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan, penetapan upah minimum tahun 2027 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025.

“Penetapan upah minimum khusus untuk tahun 2027 tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025,” kata Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kemnaker Dhatun Kuswandari kepada ANTARA di Jakarta, Rabu (21/10).

Adapun dalam PP Nomor 49 Tahun 2025, rentang nilai indeks tertentu atau alfa yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,5-0,9.

Formula dasar penghitungan penyesuaian upah minimum dalam peraturan tersebut juga tetap menggunakan variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mendorong Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) meningkatkan ekspor kendaraan dari Indonesia, memperluas produksi mobil listrik berbasis baterai, serta menjajaki produksi kendaraan double cabin di Tanah Air untuk memperkuat industri otomotif.

Sarmuji menyampaikan dorongan tersebut dalam audiensi dengan produsen otomotif itu, yang turut membahas perkembangan produksi dan ekspor kendaraan, serta pengembangan industri otomotif di Indonesia.

“Kita minta ada peningkatan ekspor mobil Toyota dari Indonesia, baik peningkatan tentang modelnya maupun tujuan negaranya,” kata Sarmuji ditemui usai pertemuan di Jakarta, Selasa.

Ia mencontohkan Australia sebagai salah satu pasar yang berpotensi ditingkatkan untuk ekspor kendaraan buatan Indonesia. Menurut dia, Indonesia memiliki kedekatan geografis dengan Australia dan telah memiliki perjanjian perdagangan dengan negara tersebut.

Namun, pasokan kendaraan ke Australia masih banyak berasal dari negara tetangga Indonesia. Oleh karena itu, ia mendorong perusahaan pabrikan mobil Jepang itu mempertimbangkan produksi kendaraan double cabin di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut.

Sarmuji menyatakan pemerintah dapat mempertimbangkan upaya perbaikan ekosistem apabila diperlukan untuk mendukung produksi kendaraan double cabin di dalam negeri.

"Kalau ada keperluan untuk memperbaiki ekosistem mobil double cabin juga bisa kita lakukan," katanya.

Selain mendorong ekspor, Menperin meminta produsen otomotif Jepang itu untuk meningkatkan pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV).

Ia mengapresiasi perusahaan otomotif asal Jepang itu telah mengembangkan kendaraan hibrida dan memiliki fasilitas produksi baterai hibrida yang produknya telah diekspor ke negara lain.

Namun, pemerintah mendorong perusahaan tersebut melangkah lebih jauh dalam pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai.

“Kenapa? Karena ekosistem baterai kita kan sudah sangat maju. Pemerintah juga sangat concern ke ekosistem baterai,” ujar dia.

Sarmuji juga mengapresiasi kontribusi perusahaannya terhadap penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan catatan yang disampaikannya, anak perusahaan otomotif asal Jepang itu menyerap sekitar 8.000 pekerja secara langsung, sedangkan jumlah tenaga kerja yang terkait dengan rantai pasok dan dealer mencapai sekitar 360.000 orang.

Presiden Direktur TMMIN Nandi Julyanto menyampaikan perusahaannya telah memproduksi kendaraan listrik bZ4X di Indonesia dan tengah menyiapkan pengembangan model BEV lain yang sesuai dengan kebutuhan konsumen di dalam negeri.

“Kami sekarang sudah punya bZ4X produksi di Indonesia. Kami juga sedang siapkan untuk ke depannya model-model BEV yang bisa cocok dengan Indonesia,” kata Nandi.

Terkait peningkatan ekspor, Nandi mengatakan perusahaannya akan terus berupaya menambah volume ekspor, memperluas pilihan model kendaraan, dan menjangkau lebih banyak negara tujuan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencetak 41.824 tenaga kerja konstruksi dalam rangka memperkuat sumber daya manusia atau SDM infrastruktur berkualitas.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan dengan program sertifikasi tenaga konstruksi, para pekerja diharapkan mampu bekerja lebih profesional, efisien, dan aman dalam mendukung Asta Cita melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas.

“Asta Cita juga menugaskan kami untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Karena itu, bagi kami, pembangunan infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, tapi 'kendaraan' (yang) kuat untuk menggerakkan ekonomi rakyat,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Kementerian PU terus memperkuat kualitas sumber daya manusia konstruksi untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang andal, aman, dan berkelanjutan. Hingga 22 Oktober 2026, kementerian melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) mencatat capaian pemberian sertifikasi terhadap 41.824 tenaga kerja konstruksi (TKK) di seluruh Indonesia.

Program sertifikasi secara berkelanjutan ini dilaksanakan oleh tujuh Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) serta kerja sama dengan berbagai mitra DJBK. Pembinaan dilakukan untuk memastikan tenaga kerja konstruksi memiliki kompetensi sesuai jenjang dan bidang keahlian, sehingga siap menghadapi dinamika industri konstruksi yang terus berkembang.

Berdasarkan wilayah pelaksanaannya, BJKW IV Surabaya mencatat jumlah pembinaan terbesar dengan 14.288 tenaga kerja, disusul BJKW III Jakarta sebanyak 6.872 tenaga kerja dan BJKW VI Makassar sebanyak 6.691 tenaga kerja.

Sementara itu, BJKW I Banda Aceh membina 4.867 tenaga kerja, BJKW II Palembang sebanyak 3.478 tenaga kerja, BJKW V Banjarmasin sebanyak 3.311 tenaga kerja, serta BJKW VII Jayapura sebanyak 2.317 tenaga kerja. Sebaran ini mencerminkan pelaksanaan pembinaan tenaga kerja konstruksi di berbagai wilayah Indonesia.

Pembinaan mencakup tenaga kerja konstruksi terampil jenjang 1–6, tenaga kerja konstruksi ahli jenjang 7, instruktur dan asesor, tenaga kerja konstruksi percontohan, serta tenaga kerja konstruksi strategis atau dukungan manajemen (Dukman).

Melalui sertifikasi dan pembinaan kompetensi, Kementerian PU mendorong tenaga kerja konstruksi agar tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga mampu menerapkan standar keselamatan, mutu, dan profesionalisme dalam pelaksanaan pekerjaan.

Kementerian PU terus berkomitmen memperluas pembinaan dan meningkatkan jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat. Penguatan kompetensi SDM diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, membuka peluang kerja yang lebih baik, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum lingkungan dan kehutanan Sadino mendorong penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara tegas dan berbasis bukti untuk melindungi lingkungan serta memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, langkah pemerintah menindak pelanggaran perlu disertai pemeriksaan yang menjelaskan dasar pemberian sanksi dan bentuk tanggung jawab setiap perusahaan.

"Penegakan hukum harus tegas terhadap pihak yang melanggar. Dasar penindakannya juga harus jelas, baik data, fakta lapangan, maupun kewajiban yang tidak dipenuhi, sehingga sanksi diterapkan secara tepat dan adil," kata dia menanggapi kebijakan pemerintah mengenai pemberian sanksi administratif, mencakup pembekuan izin disertai paksaan pemulihan ekosistem hutan, paksaan pemulihan, serta pencabutan izin terhadap perusahaan terkait karhutla.

Sadino menjelaskan pemeriksaan perlu mencakup penyebab kebakaran, kondisi areal, kesiapan sarana pengendalian, serta tindakan perusahaan sebelum dan selama kebakaran berlangsung sehingga penilaian terhadap setiap kasus dapat dilakukan secara menyeluruh.

Apabila terdapat dugaan api berasal dari luar konsesi, lanjutnya perlu diuji melalui penelusuran lapangan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan juga tetap perlu menilai pemenuhan kewajiban pemegang izin dalam mencegah dan menangani kebakaran.

"Asal api harus ditelusuri, sementara kewajiban perusahaan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran tetap diperiksa. Keduanya diperlukan untuk menilai tanggung jawab masing-masing pihak sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Sadino menilai kejelasan dasar penindakan akan memperkuat kepercayaan terhadap penegakan hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pelaku usaha untuk memperbaiki kepatuhan. Penanganan perkara juga perlu disertai pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pemulihan lingkungan.

"Ingat kebakaran mayoritas terjadi di wilayah open akses dan sekitar lahan konsesi juga berkelindan dengan kehidupan dan aktivitas masyarakat. Kalau diteliti lebih jauh pembekuan izin dan pencabutan izin malah menjadi area yang kapan saja bisa diduduki dan dikuasai oleh masyarakat. Tentu dampaknya tidak lebih baik," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, Humas, dan Kerja Sama Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Erwansyah menyatakan penegakan hukum yang objektif serta penguatan pencegahan kebakaran di tingkat tapak, memberikan kepastian hukum dan kepastian keberlangsungan usaha.

"APHI mendorong penegakan hukum yang obyektif dan pemeriksaan yang transparan agar perusahaan memahami dasar sanksi dan kewajiban perbaikan yang harus dipenuhi," katanya.

Menurut dia, kepastian hukum diperlukan agar perusahaan memiliki acuan yang jelas dalam menjalankan kewajiban perlindungan hutan, meningkatkan kesiapsiagaan, dan menindaklanjuti hasil pengawasan pemerintah.

Erwansyah menyatakan perusahaan juga menghadapi risiko kerugian akibat kebakaran, mulai dari kerusakan tanaman dan sarana hingga terganggunya kegiatan produksi yang perlu ditangani melalui kerja sama pengendalian kebakaran yang menjangkau kawasan di dalam maupun di sekitar konsesi.

"Upaya pencegahan dan pemadaman yang dilakukan perusahaan perlu diperiksa dan didokumentasikan secara utuh. Seluruh pemegang izin juga harus memastikan kesiapan personel, peralatan, sumber air, serta sistem deteksi dan respons dini," ujar Erwansyah.

Erwansyah mendorong penguatan koordinasi antara perusahaan, pemerintah, aparat, Manggala Agni, dan masyarakat untuk mempercepat pertukaran informasi serta penanganan kebakaran, selain itu pendampingan pembukaan lahan tanpa bakar juga dinilai perlu diperluas untuk mengurangi risiko kebakaran dari sumbernya.

"Penguatan kepatuhan perusahaan, penegakan hukum yang transparan, dan kerja sama pengendalian kebakaran di tingkat lanskap diharapkan dapat mencegah karhutla berulang, melindungi kesehatan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan kegiatan ekonomi," ujarnya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar, Bali (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) siap membeli komoditas energi, seperti minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), hingga LPG dari Badan Layanan Umum (BLU) yang ditugaskan pemerintah, dalam hal ini Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas).

“Kami berkomitmen menjalankan penugasan dari pemerintah secara profesional dan bertanggung jawab agar pasokan energi bagi masyarakat dan industri tetap terjaga,” kata Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Denpasar, Bali, Selasa.

Pernyataan tersebut merupakan wujud dukungan penuh Pertamina terhadap kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026 yang memperkuat tata kelola pengadaan minyak bumi, bahan bakar minyak (BBM), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG), baik yang bersumber dari produksi dalam negeri maupun impor, guna mendukung ketahanan energi nasional.

“Pertamina mendukung penuh Perpres 107 Tahun 2026 sebagai langkah memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global,” kata Simon.

Melalui kebijakan tersebut, pengadaan dari luar negeri dapat dilakukan melalui skema kerja sama antarpemerintah (government to government/G2G) maupun pemerintah dengan badan usaha (government to business/G2B), dengan pelaksanaan oleh Badan Layanan Umum (BLU) yang ditugaskan pemerintah.

Sementara itu, secara terpisah, Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan Pertamina siap memperkuat koordinasi dengan Kementerian ESDM, BLU Lemigas, SKK Migas, serta pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan penugasan masing-masing.

Pertamina juga memastikan kesiapan infrastruktur dan operasional, mulai dari kilang, terminal, hingga jaringan distribusi, untuk mendukung pelaksanaan kebijakan sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah.

“Perpres ini memperkuat jalur pengadaan untuk ketahanan energi nasional. Pertamina siap bersinergi dengan BLU Lemigas dan para pemangku kepentingan lain. Tujuan kita sama, yaitu pasokan bagi masyarakat tetap terjaga,” katanya.

Baron menegaskan, pemanfaatan minyak mentah dalam negeri dan produksi kilang nasional tetap menjadi prioritas Pertamina. Bersama SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Pertamina terus memperkuat pasokan minyak mentah bagi kilang nasional sesuai kebutuhan operasional dan ketentuan yang berlaku.

“Pengadaan dari luar negeri melengkapi pasokan dalam negeri untuk menjaga kecukupan kebutuhan nasional,” ujar dia.

Baron menambahkan, fokus Pertamina saat ini adalah menjaga ketersediaan energi dan kelancaran penyaluran BBM serta LPG kepada masyarakat.

Untuk itu, Pertamina terus mengoptimalkan kesiapan fasilitas, armada, dan jaringan distribusi agar pelaksanaan kebijakan pemerintah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui ketersediaan energi dan pelayanan yang semakin andal.

“Pertamina akan terus bekerja sama dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan keandalan pasokan dan senantiasa berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Baron.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga terus mendorong bank sampah selaku mitra binaan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, mengumpulkan minyak jelantah untuk pengelolaan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan saat ini kegiatan pengumpulan minyak jelantah dilakukan tiga bank sampah binaan Pertamina Patra Niaga Kilang Cilacap yakni Beo Asri, Abhipraya, dan Cahaya Asri.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, melalui pengumpulan minyak jelantah, masyarakat tidak hanya memperoleh nilai ekonomi dari limbah rumah tangga, tetapi juga turut berkontribusi mengurangi pencemaran lingkungan.

"Hal ini juga sejalan dengan semangat Pertamina Patra Niaga dalam memanfaatkan minyak jelantah sebagai salah satu bahan baku Bioavtur atau sustainable aviation fuel (SAF) yang ramah lingkungan," ujar dia.

Kitty melanjutkan keberhasilan pengelolaan minyak jelantah tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang terlibat.

"Pengelolaan minyak jelantah membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, pendampingan yang berkelanjutan, serta terbukanya akses penyaluran hasil pengumpulan. Melalui kolaborasi tersebut, limbah rumah tangga dapat dikelola secara lebih bertanggung jawab dan memiliki nilai guna yang lebih besar," katanya menambahkan.

Sebelumnya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi keterlibatan ibu-ibu dan komunitas dalam mengelola minyak jelantah saat berkunjung ke Kilang Cilacap, Jawa Tengah, Senin (26/10).

Menurut dia, inisiatif dari lingkungan rumah tangga tersebut menunjukkan bahwa kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dapat berjalan beriringan dengan upaya menciptakan nilai ekonomi.

"Saya mengapresiasi peran ibu-ibu dan komunitas di Cilacap yang telah berkontribusi dalam pengelolaan minyak jelantah. Ini menunjukkan bahwa kegiatan sederhana yang dimulai dari rumah bisa terhubung dengan inovasi energi nasional dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat," kata Wapres Gibran.

Ketua Bank Sampah Cahaya Asri Rumdani Prapti Sumiwi menceritakan pengumpulan minyak jelantah di Kelurahan Tegal Kamulyan, Cilacap, tersebut awalnya untuk menjawab persoalan lingkungan.

"Setelah mendapat penjelasan dari Pertamina bahwa minyak jelantah memiliki nilai jual, kami semakin semangat mengumpulkannya. Alhamdulillah, lingkungan menjadi lebih bersih, ekonomi juga meningkat," ujar dia.

Bank Sampah Cahaya Asri mampu mengumpulkan sekitar 50-60 kilogram minyak jelantah setiap bulan.

Sementara itu, Ketua Bank Sampah Abhipraya Herry Yanto menjelaskan kelompoknya telah menjalankan kegiatan pemilahan sampah di Kelurahan Kutawaru, sejak 2019 sebelum dikembangkan melalui program pembinaan Pertamina Patra Niaga.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pertamina Patra Niaga karena anggota kami telah mendapatkan edukasi, pembinaan, dan fasilitasi yang sangat membantu perkembangan bank sampah," katanya.

Sementara itu, Direktur Bank Sampah Beo Asri Sri Widowati juga menyampaikan Pertamina Patra Niaga telah memberikan dukungan berupa pembinaan, pelatihan, serta bantuan sarana dan prasarana untuk memperkuat kapasitas kelompok.

"Harapan kami, dukungan ini dapat terus berlanjut, sehingga bank sampah dapat semakin berkembang dan meningkatkan kesejahteraan," ujar dia.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi mengapresiasi komitmen PT Pertamina (Persero) memastikan penguatan pasokan dan distribusi BBM kepada masyarakat.

Menurut dia, kepastian pasokan BBM itu merupakan hak mendasar konsumen. Terjadinya kelangkaan akan dapat meningkatkan beban ekonomi masyarakat.

"Jika pasokan tidak ada kepastian, maka akan berdampak terhadap situasi mikro ekonomi masyarakat. Dalam hal ini masyarakat harus membeli BBM dengan produk yang lebih mahal plus harus menambah ongkos tambahan untuk biaya transportasi, biaya logistik, dan lain-lain," kata Tulus dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dirinya menilai Pertamina memiliki pengalaman dan kapasitas dalam menjaga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia.

Tulus mengingatkan pentingnya memperkuat mitigasi sebagai langkah mengantisipasi perubahan perilaku konsumen. Ia melihat perubahan perilaku konsumen itu sangat mungkin terjadi akibat kesenjangan harga BBM subsidi dan nonsubsidi, sehingga berpotensi mendorong migrasi pengguna ke BBM subsidi.

Untuk itu, Tulus mengatakan pentingnya melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat normalisasi pasokan.

Di sisi masyarakat, dia juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan akibat kekhawatiran adanya kelangkaan BBM.

"Masyarakat juga punya tanggungjawab untuk menjaga stabilitas dan keandalan pasokan BBM, dan tidak perlu melakukan tindakan panic buying. Sebab tindakan panic buying justru bisa memicu keadaan semakin distortif, bahkan chaos," ujarnya.

Sebelumnya, Pertamina menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat pasokan dan distribusi BBM guna memastikan kebutuhan energi masyarakat di seluruh Indonesia terpenuhi.

Upaya ini dilakukan melalui penambahan pasokan, penguatan operasional SPBU, serta penyediaan layanan tambahan sesuai kebutuhan di lapangan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mendukung industri fesyen dan ekonomi kreatif nasional, terutama UMKM, melalui keterlibatannya sebagai official bank partner Jakarta Fashion Week (JFW) 2027.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan keterlibatan perseroan dalam JFW 2027 tidak hanya bertujuan memperkuat merek, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri kreatif melalui kolaborasi dengan desainer dan pelaku UMKM.

"Keterlibatan BTN dalam Jakarta Fashion Week 2027 merupakan bagian dari komitmen kami untuk mendukung perkembangan industri fesyen dan ekonomi kreatif nasional. Kami ingin memperkuat posisi BTN sebagai bank yang modern dan adaptif, serta mendorong pelaku UMKM agar semakin berkembang dan memiliki daya saing," kata Ramon, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

JFW 2027 berlangsung pada 26 Oktober hingga 1 November 2026 di Jakarta. Ajang ini menjadi wadah bagi para desainer untuk memperkenalkan karyanya sekaligus memperluas peluang pasar industri fesyen nasional, baik di dalam maupun luar negeri.

Selama penyelenggaraan JFW 2027, BTN melakukan berbagai aktivasi untuk memperkenalkan produk dan layanan perbankan. Upaya tersebut dilakukan melalui interaksi dengan pengunjung, desainer, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara.

Perseroan juga mengintegrasikan program BTN Fashion Lab untuk mendukung pengembangan UMKM binaan di sektor fesyen. Program ini dijalankan melalui kolaborasi dengan desainer terpilih JFW. Dengan begitu, dapat mendorong inovasi produk, kreativitas, dan daya saing pelaku usaha.

"Melalui BTN Fashion Lab, BTN berupaya meningkatkan kualitas produk dan memperluas akses pasar bagi UMKM fesyen," kata Ramon.

Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri mengatakan bahwa kekayaan wastra, keberagaman budaya, kreativitas desainer, serta keterampilan pelaku usaha menjadi modal penting bagi Indonesia untuk mengembangkan produk fesyen yang berdaya saing.

Namun, potensi tersebut perlu ditopang akses pasar, jejaring bisnis, dan kesempatan untuk bertemu langsung dengan konsumen. Dengan begitu, kreativitas pelaku industri dapat berkembang menjadi usaha yang produktif dan berkelanjutan.

Menurut Dyah, FashionLink sebagai platform ritel JFW berperan mempertemukan desainer dan merek fesyen dengan konsumen. Kehadiran platform tersebut juga membuka peluang bagi produk lokal untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Ia turut mengapresiasi dukungan BTN dalam pengembangan FashionLink selama beberapa tahun terakhir, termasuk melalui BTN Fashion Lab. Program ini mempertemukan pelaku UMKM dengan desainer untuk meningkatkan nilai tambah produk.

"Melalui FashionLink dan Dewi Luxe Market, kolaborasi ini diharapkan dapat membawa produk-produk lokal semakin dekat dengan pasar," kata Dyah.

Ia juga mengungkapkan peluang pengembangan industri fesyen nasional turut ditopang oleh besarnya pasar global.

Pada 2026, nilai pasar pakaian jadi dunia diproyeksikan mencapai sekitar 1,80 triliun dolar AS. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan Indonesia untuk memperkuat daya saing dan memperluas penetrasi produk fesyen nasional.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar, Bali (ANTARA) - BP BUMN bersama Danantara terus memperkuat sinergi antar-BUMN untuk mendukung pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), khususnya dalam memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dan barang bersubsidi.

“Visi Presiden itu sentral distribusi untuk setiap yang namanya bersubsidi itu lewat Kopdes (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih/KDKMP). Artinya, data itu akan ada di Kopdes itu nanti,” ujar Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Denpasar, Bali, Selasa.

Dengan demikian, koperasi diharapkan menjadi titik penyaluran berbagai kebutuhan masyarakat, didukung oleh ketersediaan pasokan dan armada distribusi BUMN.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui kolaborasi PT Pertamina Patra Niaga dan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) dalam memperkuat ekosistem distribusi energi dan pangan melalui jaringan KDKMP.

Berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari LPG, MinyaKita, hingga pupuk, didorong agar dapat disalurkan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat di desa dan kelurahan.

Oleh karena itu, Dony menggelar rapat koordinasi bersama jajaran Direksi PT Pertamina Patra Niaga dan PIHC.

“Kita suplai karena dampaknya untuk masyarakat benar-benar langsung. Jadi manfaat koperasinya benar-benar nyata. Jadi sudah berjalan terus,” ujar Dony.

Implementasi dukungan tersebut terlihat dari penyaluran pupuk dengan volume pesanan rata-rata 4–5 ton per koperasi. Sementara itu, distribusi LPG disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing koperasi agar ketersediaan pasokan tetap terjaga dan masyarakat dapat mengakses kebutuhan tersebut dengan lebih mudah.

BP BUMN bersama Danantara berkomitmen terus mendorong kolaborasi antar-BUMN untuk memastikan program KDKMP berjalan optimal dan berkelanjutan.

Sinergi tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat distribusi kebutuhan pokok dan barang bersubsidi, tetapi juga menjadikan koperasi sebagai penggerak ekonomi desa dan kelurahan serta memperluas pemerataan manfaat pembangunan nasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Medan (ANTARA) - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas menyebut seluruh program pemerintah pusat termasuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayah tersebut akan terus dioptimalkan di wilayah yang dipimpinnya.

"Semua program pemerintah pusat termasuk koperasi desa/kelurahan merah putih kita dukung penuh," ujar Rico Waas di Medan, Senin.

Rico Waas mengaku pelaksanaan program koperasi desa/kelurahan merah putih di wilayah yang dipimpinnya hingga saat ini terus berproses.

Berdasarkan data Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan jumlah koperasi desa/kelurahan merah putih yang baru beroperasi sebanyak 18 unit dari 151 unit di wilayah tersebut.

Meski jumlah tersebut terbilang rendah, Ia menegaskan proses pelaksanaan koperasi desa/kelurahan merah putih akan dilakukan pengkajian.

Rico Waas mengatakan pemerintah kota setempat bakal meningkatkan koordinasi dengan pemangku kebijakan terkait dalam pengoptimalan pelaksanaan program tersebut.

"Ini memang dalam proses, kita harapkan ini berjalan optimal," kata dia.

Rico Waas menyakini seluruh program pemerintah pusat tersebut bakal terlaksana dengan baik karena memberikan manfaat bagi seluruh elemen masyarakat.

"Program yang baik pastinya bisa berjalan dengan baik," sebut dia.

Kepala Dinas Koperasi, UMK, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Hendra Ridho sebelumnya mengatakan pemerintah kota setempat melakukan berbagai upaya dalam percepatan operasional program tersebut.

Ia mengatakan pemerintah kota setempat bakal melakukan pendampingan kelembagaan, pelatihan pengurus serta melakukan penyusunan rencana bisnis bagi para pelaku.

"Kami juga bakal melakukan pendampingan terhadap penguatan kemitraan usaha, termasuk dengan Bulog dan pelaku UMKM lokal," ujarnya.

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy meminta Bali menjadi provinsi percontohan penurunan emisi karbon.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, ia mengatakan upaya tersebut perlu dilakukan bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak, termasuk melalui penggunaan energi bersih dalam kegiatan pariwisata dan ekonomi.

“Saya minta supaya Bali dijadikan provinsi percontohan penurunan emisi karbon,” ujar dia saat menerima Gubernur Bali I Wayan Koster dalam pertemuan di Kementerian PPN/Bappenas.

Penguatan konektivitas antar wilayah dan percepatan penurunan emisi disebut menjadi bagian penting dalam pengembangan Bali ke depan. Dalam hal itu, pemerintah mendorong integrasi infrastruktur transportasi, logistik, pariwisata, dan energi untuk memperkuat pemerataan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan Bali.

Salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah upaya memudahkan mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar distribusi barang di Bali.

Adapun Pemerintah Provinsi Bali menyampaikan kebutuhan perbaikan akses menuju sejumlah kawasan strategis serta pengembangan sejumlah pelabuhan di Bali Utara dan Bali Timur. Pelabuhan tersebut diharapkan tidak hanya mendukung kegiatan perikanan, tetapi juga menjadi jalur pergerakan penumpang dan barang.

Kepadatan angkutan melalui jalur Gilimanuk–Ketapang diharapkan dapat dikurangi dengan bertambahnya pilihan jalur, sekaligus membuka akses bagi kegiatan ekonomi dan pariwisata di wilayah lain.

Rachmat Pambudy menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus membawa perubahan nyata bagi masyarakat. “Kita mesti melakukan sesuatu yang berbeda, dan itu mengurangi kemacetan, mengurangi polusi,” kata Kepala Bappenas.

Pembahasan juga mencakup persoalan lingkungan yang dihadapi Bali, mulai dari abrasi pantai, pengelolaan sampah, sanitasi, hingga air limbah.

Selain itu, pertemuan membahas kelanjutan perlindungan kawasan pantai serta pengembangan pengelolaan sampah organik agar dapat dimanfaatkan kembali.

“Arah tersebut penting karena pertumbuhan pariwisata Bali turut meningkatkan tekanan terhadap lingkungan,” ujar dia.

Kawasan Sarbagita (Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan), misalnya, menyumbang 71,41 persen timbulan sampah di Bali dan menghadapi defisit air sebesar 1,93 miliar meter kubik per tahun.

“Pembangunan yang lebih terhubung dan ramah lingkungan diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas Bali, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperluas peluang ekonomi bagi masyarakat di berbagai wilayah,” kata dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026