Jakarta (ANTARA) - Danantara Development Management Fund (DDMF) menjadikan ketahanan energi sebagai salah satu pilar strateginya, sebab berpengaruh terhadap kedaulatan nasional dalam hal mengurangi ketergantungan impor.

“Saat ini, energi menjadi topik yang sangat penting bagi kami,” ucap Managing Director, Development Investment, Danantara Development Management Fund Rachmat Kaimuddin dalam acara peluncuran IES 2027 yang digelar di Jakarta, Selasa.

Rachmat menyampaikan terdapat dua cara untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi. Cara pertama adalah dengan menciptakan lebih banyak energi di dalam negeri.

Kemudian, tutur Rachmat melanjutkan, cara kedua adalah dengan berfokus pada bagaimana penggunaan energi di dalam negeri.

Terkait dengan cara mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi, Rachmat menganjurkan perubahan pola penggunaan energi dalam kehidupan sehari-hari, dari yang semula menggunakan energi fosil seperti bahan bakar minyak (BBM) dan LPG, menjadi listrik.

“Daripada mengimpor fosil, kita bisa menggunakan kelistrikan di dalam negeri,” ucap Rachmat.

Rachmat menyampaikan Indonesia masih mengimpor sekitar 20 persen kebutuhan energinya, yakni BBM dan LPG. Ia meyakini, dengan perubahan pola konsumsi energi masyarakat, Indonesia bisa mengurangi ketergantungannya terhadap impor energi.

“Kita harus mengubah cara kita bertransportasi dan cara kita memasak. Itu untuk mewujudkan pilar kedaulatan (energi) atau substitusi impor,” ucap Rachmat.

Diwartakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyiapkan kompor listrik dengan daya di bawah 900 kilovolt ampere (kVA) untuk rumah tangga, sebagai langkah konversi kompor LPG menjadi kompor listrik.

Ia juga mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk program kompor listrik dalam rangka mengurangi ketergantungan impor LPG.

Selain kompor listrik, Bahlil juga mengusulkan alokasi anggaran dalam RAPBN 2027 sebesar Rp635,24 miliar untuk program konversi motor listrik.

Anggaran tersebut nantinya dikelola oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian ESDM.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bengkalis, Riau, (ANTARA) - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau telah melaksanakan penyemaian 100.000 benih cabai untuk mengantisipasi ketersediaan dan tingginya harga dalam rangka menyambut natal dan tahun baru 2027.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas TPHP) Kabupaten Bengkalis Mohammad Azmir, mengatakan penyemaian cabai tersebut dilaksanakan dalam kegiatan Kawasan Aneka Cabai tahap II tahun 2026. Lokasinya berada pada tiga desa di Pulau Bengkalis.

"Saat ini telah dilakukan oleh Kelompok Tani Penghijauan Bumi Desa Kuala Alam, Kelompok Tani Sabar Nrimo Desa Bantan Tengah dan Kelompok Tani Berancah Bersatu Desa Berancah," katanya di Bengkalis, Selasa.

Selain itu lanjutnya penyemaian cabai juga ditambah lagi kegiatan menanam secara mandiri oleh kelompok tani seperti Kelompok Tani Sumber Rezeki di Desa Pergam Kecamatan Rupat, Kelompok Tani Milenial di Desa Pambang Baru Kecamatan Bantan, Kelompok Tani Tunas Muda Desa Tanjung Kapal Kecamatan Rupat dan juga digelar gerakan pangan murah.

Azmir menjelaskan, perkirakan kegiatan tersebut akan panen pada akhir bulan Desember dan awal Januari 2027. Sesuai dengan harapan Bupati Bengkalis, mengajak seluruh masyarakat agar membeli hasil pertanian lokal yang harganya terjangkau.

"Diharapkan dengan adanya kolaborasi antara program pemerintah dan kemandirian masyarakat bisa mempercepat terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Bengkalis Kasmarni berharap masyarakat dapat mulai membiasakan diri memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah dengan kegiatan produktif. Dengan langkah sederhana tersebut, masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kemandirian pangan keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah, serta diharapkan bisa mencegah tingginya inflasi di Kabupaten Bengkalis.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pemanfaatan pekarangan rumah secara optimal, sehingga lahan yang sebelumnya tidak digunakan dapat memberikan nilai tambah bagi keluarga.

"Melalui gerakan menanam sayuran di pekarangan rumah, diharapkan tumbuh budaya hidup produktif dan mandiri di tengah masyarakat Kabupaten Bengkalis," tuturnya.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Ambon (ANTARA) - Pengelola Bandara Sultan Baabullah Ternate, Maluku Utara, mengantisipasi risiko keselamatan penerbangan akibat jarak pandang terbatas yang dipicu kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyelimuti wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir.

Kepala Pelaksana Harian Bandara Sultan Baabullah Ternate Zainal Abidin di Ternate, Selasa, mengatakan jarak pandang yang semula sekitar tiga kilometer pada Minggu (11/10), menurun menjadi 1,5 kilometer (km) pada Senin (12/10), sehingga mengganggu aktivitas penerbangan.

“Keselamatan penerbangan menjadi prioritas dalam kondisi jarak pandang yang terbatas akibat kabut asap yang menyelimuti wilayah ini,” katanya.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut menyebabkan sejumlah pesawat tidak dapat mendarat di Bandara Sultan Baabullah dan terpaksa dialihkan ke bandara lain, termasuk Bandara Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara, dan bandara di Gorontalo.

Selain pengalihan penerbangan, sejumlah penerbangan dari Jakarta dan Makassar juga mengalami penundaan. Ia mengatakan empat maskapai yang terdampak sejak Minggu, yakni Lion Air, Batik Air, Sriwijaya Air, dan Garuda Indonesia.

Zainal berharap, kondisi kabut asap segera membaik agar aktivitas penerbangan dari dan menuju Ternate dapat kembali normal.

Berdasarkan informasi terbaru yang diterima, kondisi kabut asap masih bertahan dengan jarak pandang sekitar 1,2 kilometer dan belum ada penerbangan yang beroperasi.

Sementara itu, pantauan di terminal penumpang Bandara Sultan Baabullah menunjukkan ratusan penumpang masih menunggu kepastian keberangkatan akibat penundaan penerbangan, terutama mereka yang hendak menuju Jakarta, Makassar, dan Manado. pandang 1,2 km. Belum ada penerbangan.

Pewarta: Winda Herman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah kabupaten berupaya menarik investor untuk berinvestasi industri pengolahan ikan hasil tangkap nelayan

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, menawarkan potensi pengembangan industri pengolahan ikan hasil tangkap nelayan guna menyokong rencana pemerintah pusat untuk pembangunan hilirisasi sektor perikanan laut.

"Pengembangan industri pengolahan dapat memperkuat usaha warga pesisir, sebagai upaya memperluas nilai ekonomi sektor perikanan," ujar Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara Rusli ketika ditanya mengenai pengembangan potensi perikanan laut di Penajam, Selasa.

"Pemerintah kabupaten berupaya menarik investor untuk berinvestasi industri pengolahan ikan hasil tangkap nelayan," tambahnya.

Pengembangan fasilitas pengolahan juga dapat dilakukan dalam pembangunan dan perkembangan Kampung Nelayan Merah Putih, yang dapat menunjang kegiatan masyarakat pesisir melalui penyediaan fasilitas aktivitas perikanan.

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki 2.902 nelayan tergabung dalam 367 kelompok, serta 2.505 unit kapal nelayan berbagai ukuran, juga garis pantai sepanjang 272 kilometer yang dapat menunjang produksi ikan tangkap dengan rata-rata hasil tangkapan nelayan lebih kurang 6.000 ton per tahun.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berharap peluang potensi investasi tersebut dapat menarik perhatian pelaku usaha untuk mengembangkan sektor pengolahan hasil laut agar potensi perikanan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sehingga juga terbentuk rantai usaha yang membuka kesempatan kerja bagi warga pesisir, jelas dia, peluang kebutuhan tenaga kerja pada kegiatan pengumpulan hasil tangkapan, penanganan ikan, pengolahan, pengemasan, maupun distribusi.

Salah satu potensi pembangunan pabrik pengolahan tepung ikan maupun pakan ternak dengan bahan baku ikan runcah, tercatat sekitar 150 kapal nelayan menangkap ikan non-konsumsi itu dengan hasil produksi tangkapan nelayan sekitar 200 ton per tahun.

Tangkapan nelayan sebagian dipasarkan ke luar daerah dengan adanya industri pengolahan memberikan alternatif untuk jenis ikan yang sesuai dijadikan bahan baku produk turunan bernilai tambah, kata Rusli.

Diharapkan Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi salah satu sasaran program hilirisasi perikanan laut.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memperkenalkan lima bekal bagi generasi muda saat memasuki dunia kerja yang dinamis, yang dirangkum dalam formula “5T” yakni “Think, Tech, Talk, Team,Trust”.

“Banyak pemuda yang berkualitas dan kompeten baru akan menjadi kekuatan bangsa. Untuk menjadi generasi unggul di Indonesia ke depan, saya merangkumnya menjadi lima bekal penting, yaitu Think, Tech, Talk, Team, dan Trust,” ujar Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan dua bekal pertama berkaitan dengan cara berpikir dan pemanfaatan teknologi yakni Think menekankan pentingnya berpikir kritis, memelihara rasa ingin tahu, dan berani bertanya. Sementara itu, Tech menekankan pentingnya memahami perkembangan teknologi, data, dan kecerdasan buatan (AI).

Menurut Menaker, kemampuan itu tidak hanya dibutuhkan siswa bidang sains, tetapi juga mereka yang menekuni bidang keilmuan lainnya.

Selain memahami teknologi, generasi muda perlu mampu menggunakannya secara bijak. Yassierli mengingatkan bahwa AI dapat membantu manusia mengolah informasi dan mencari data, tetapi penggunaannya tetap harus disertai empati, kebijaksanaan, dan tanggung jawab.

“AI gunakan sebaik-baiknya, dia akan menjadi mitra kita untuk mengolah dan mencari data. Dia tidak akan pernah bisa menggantikan manusia, dan orang-orang yang sukses adalah orang yang mampu berkolaborasi dengan AI, tetapi tetap harus diimbangi dengan empati, kebijaksanaan, dan tanggung jawab dalam penggunaannya,” ujar Yassierli.

Bekal berikutnya berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama. Melalui Talk, generasi muda diharapkan mampu mendengarkan, menyampaikan gagasan secara jelas, dan menguasai bahasa asing.

Adapun Team menekankan pentingnya kolaborasi dan kemampuan beradaptasi untuk mencapai tujuan bersama.

Kemampuan tersebut perlu ditopang oleh Trust, yang berkaitan dengan kejujuran, tanggung jawab, dan integritas.

Menurut Menaker Yassierli, keahlian perlu disertai karakter yang kuat agar seseorang dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan.

“Keahlian membuka pintu, integritas membuat orang percaya. Anda harus punya integritas, berani mengatakan tidak kalau itu tidak sesuai dengan hati nurani,” katanya.

Melalui formula 5T, Yassierli berharap generasi muda tumbuh menjadi pribadi yang kompeten, berkarakter, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Alhamdulillah, sudah melebihi target yang ditetapkan oleh pusat. Tim masih terus berjalan di lapangan, dan kami juga terus mendorong percepatan

Sukoharjo (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menyebutkan setidaknya 64 persen Koperasi Merah Putih di wilayah tersebut telah beroperasi dari total 8.523 Koperasi Merah Putih.

"Alhamdulillah, sudah melebihi target yang ditetapkan oleh pusat. Tim masih terus berjalan di lapangan, dan kami juga terus mendorong percepatan," katanya, di Sukoharjo, Selasa, saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Perdagangan Budi Santoso di Sukoharjo.

Kunjungan itu menyasar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Desa Purbayan, Kadilangu, dan Menuran Kecamatan Baki, Sukoharjo, untuk melihat kesiapan koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Jateng terus mendorong percepatan verifikasi dan validasi gerai KDKMP untuk memastikan kesiapan bangunan, sarana prasarana, serta kelengkapan administrasi sebelum beroperasi.

Berdasarkan data per 12 Oktober 2026, sebanyak 8.523 KDKMP telah terbentuk, dan dari jumlah tersebut, 5.427 koperasi atau sekitar 64 persen telah beroperasi, sedangkan 3.096 lainnya masih dalam tahap persiapan.

Dari sisi infrastruktur, sebanyak 5.895 gedung KDKMP telah selesai dibangun 100 persen yang menempatkan Jawa Tengah pada urutan kedua nasional. Khusus Kabupaten Sukoharjo, tercatat 151 gedung KDKMP telah selesai dibangun dari total 167 desa.

Ia menyebutkan sebanyak 4.230 KDKMP menjadi prioritas verifikasi, dan hingga 30 September 2026 progresnya telah mencapai 61,67 persen.

Selain verifikasi, Pemprov Jateng menyiapkan pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi 5.040 bendahara KDKMP secara bertahap mulai Oktober hingga akhir November 2026.

Penguatan koperasi juga dilakukan melalui fasilitasi kontak bisnis di 35 kabupaten/kota, pengembangan kemitraan usaha, serta pendampingan tata kelola dan pemasaran produk lokal.

Di Desa Purbayan, misalnya, terdapat potensi usaha berupa budidaya jamur kuping, kerupuk rambak, emping melinjo, sayuran yang dikelola PKK, hingga kerajinan wayang.

Rangkaian kegiatan diawali di KDKMP Purbayan, dengan agenda, meliputi penyerahan bantuan beras secara simbolis kepada 10 penerima, peninjauan gerai dan gudang koperasi, aktivitas transaksi, serta Gerakan Pangan Murah dan produk UMKM.

Sementara itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pengembangan KDKMP merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi hingga tingkat desa dan kelurahan.

Menurut dia, pembangunan gedung koperasi merupakan langkah awal. Keberadaan fasilitas tersebut harus diikuti dengan kegiatan usaha yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia menjelaskan, KDKMP diarahkan menjadi pusat pelayanan kebutuhan masyarakat, mulai dari penyediaan bahan pangan, pupuk dan elpiji bersubsidi, layanan keuangan, hingga pemasaran hasil produksi petani serta pelaku UMKM.

Pemerintah juga menyiapkan dukungan satu tenaga manajer koperasi yang pembiayaannya ditanggung selama dua tahun, dan setelah itu koperasi diharapkan mampu menjalankan usahanya secara mandiri.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Peluang investasi yang luas tersebut dapat dikembangkan melalui berbagai sektor penting, mulai dari energi bersih, industri rendah emisi, pengelolaan limbah, hingga transportasi berkelanjutan.

Denpasar (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyebut bahwa pengembangan investasi hijau dan sektor energi bersih merupakan peluang strategis yang sangat krusial untuk menjawab tantangan perubahan iklim saat ini.

"Maka di sinilah investasi hijau menjadi yang sangat strategis," ujar Hanif Faisol di tengah forum Pekan Iklim Bali 2026, di Denpasar, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa peluang investasi yang luas tersebut dapat dikembangkan melalui berbagai sektor penting, mulai dari energi bersih, industri rendah emisi, pengelolaan limbah, hingga transportasi berkelanjutan.

Selain itu, sektor bangunan hijau, pertanian berkelanjutan, serta perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan, mangrove, gambut, dan daerah pesisir juga memegang peranan yang tidak kalah vital.

Wamenko Pangan menyadari bahwa transisi dan upaya pemulihan lingkungan ini membutuhkan ketersediaan pendanaan dalam skala yang cukup besar untuk menutupi berbagai kebutuhan pembiayaan iklim yang selama ini masih menjadi tantangan di lapangan.

Melalui pembukaan ruang investasi hijau secara optimal, pemerintah berupaya menyediakan instrumen pendanaan yang kuat guna mendatangkan investor serta menggerakkan roda perekonomian daerah secara berkelanjutan.

"Dengan dibukanya investasi hijau ini melalui peraturan presiden, akan menjadi peluang yang sangat besar untuk mampu kita menyediakan kebutuhan dana pada satu sisi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada sisi yang lain, serta meningkatkan kualitas dan integritas lingkungan hidup kita pada sisi-sisi lainnya lagi," ujar Hanif.

Wamenko Pangan itu menjelaskan pemanfaatan investasi hijau ini juga dirancang agar beriringan langsung dengan komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca secara terukur melalui Second Nationally Determined Contribution (NDC) hingga tahun 2035.

Melalui regulasi seperti Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon, pemerintah membuka lebar pasar karbon domestik maupun internasional, agar tata kelola pembiayaan iklim menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah serta dukungan regulasi yang adaptif, ia yakin pengembangan energi bersih dan ekonomi rendah karbon mampu mendongkrak pertumbuhan yang berkelanjutan sekaligus menyejahterakan masyarakat.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia (PAAI) mendorong pemerintah mengevaluasi ketentuan perpajakan bagi agen asuransi profesional yang dinilai belum mencerminkan karakteristik pekerjaan agen asuransi, terutama terkait mekanisme pemotongan pajak penghasilan (PPh) dan kewajiban pembukuan.

Ketua Bidang Pajak dan Investasi PAAI Henny Dondocambey menyoroti persoalan perubahan mekanisme penghitungan dan pemotongan PPh bagi agen asuransi yang sebelumnya mengacu pada mekanisme penghitungan kumulatif dengan mekanisme pemotongan bulanan yang diterapkan saat ini.

"Pajak penghasilan kami sekarang dipotongnya per bulan, tidak lagi dengan akumulasi seperti peraturan nomor 11 tahun 2016 itu akumulasi, kumulatif namanya, dan sekarang tidak, sekarang itu per bulan, jadi mengakibatkan pembayaran pajak kami setiap tahun pribadi kami menjadi lebih besar," kata Henny dalam acara konferensi pers HUT PAAI ke 10 di Jakarta, Selasa.

Henny mengatakan sejumlah usulan telah disampaikan kepada Menteri Keuangan saat itu Purbaya Yudhi Sadewa dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), namun masih belum ada tanggapan memadai, hingga dibawa ke Komisi XI DPR RI melalui rapat dengan pendapat umum (RDPU).

Dia menjelaskan sebagian agen asuransi cenderung berfokus pada pendapatan bersih yang diterima setiap bulan tanpa memahami secara terperinci perhitungan pajak yang mendasarinya.

Perubahan mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan kekurangan pembayaran pajak pada akhir tahun yang cukup besar bagi agen yang tidak memahami cara penghitungan kewajiban perpajakannya.

"Para agen itu banyak yang tidak mengerti tentang pemotongan pajak. Ketika menerima pendapatan bersih, mereka merasa sudah selesai. Namun, pada akhir tahun, mereka bisa kaget karena harus membayar kekurangan pajak yang besar," jelasnya.

Selain persoalan pemotongan PPh, PAAI juga memperjuangkan keadilan dalam ketentuan pembukuan bagi agen asuransi yang menjalankan pekerjaannya secara mandiri.

Dia mencontohkan ketentuan kewajiban pembukuan bagi wajib pajak dengan peredaran bruto di atas Rp4,8 miliar per tahun perlu mempertimbangkan karakteristik kegiatan usaha dan biaya operasional agen asuransi profesional.

"Kami agen asuransi profesional bekerja sendiri dan memiliki biaya operasional. Karena itu, perlu ada aturan yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan kami," katanya.

Henny mengatakan PAAI juga telah menyiapkan usulan lainnya terkait perpajakan agen asuransi yang masih diperjuangkan. Organisasi tersebut juga ingin memastikan kontribusi agen terhadap penerimaan negara mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

PAAI turut membahas kemungkinan pengaturan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi agen asuransi. Henny menyebut pihaknya ingin agar kontribusi agen terhadap negara diperhitungkan secara adil dalam penyusunan kebijakan perpajakan.

Menurutnya, sosialisasi atas perubahan regulasi perlu diperkuat agar agen asuransi memahami kewajiban mereka sejak awal dan dapat mempersiapkan pembayaran pajak secara lebih terencana.

PAAI berharap pemerintah dapat meninjau kembali ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan karakteristik agen asuransi sebagai tenaga profesional yang memperoleh penghasilan dari aktivitas penjualan produk asuransi.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Menurut ketentuan undang-undang baru, alih daya dibatasi pada empat jenis pekerjaan penunjang, yakni kebersihan, keamanan, pengemudi, dan katering.

Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menilai peraturan mengenai alih daya (outsourcing) harus segera disesuaikan dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan.

“Menurut ketentuan undang-undang baru, alih daya dibatasi pada empat jenis pekerjaan penunjang, yakni kebersihan, keamanan, pengemudi, dan katering,” kata Iqbal dalam jumpa pers daring di Jakarta, Selasa.

Ia juga menyoroti pengaturan kegiatan penunjang pada sektor perminyakan, pertambangan, dan badan usaha milik negara (BUMN) melalui anak perusahaan atau bentuk perusahaan pelaksana lainnya, dengan hubungan kerja yang jelas.

Lebih lanjut, Iqbal menekankan bahwa pembatasan outsourcing harus menghasilkan kepastian mengenai pemberi kerja, status hubungan kerja, hak berserikat, dan pembayaran hak ketika hubungan kerja berakhir.

Ia menilai, klaim bahwa pembatasan outsourcing dengan sendirinya akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal adalah tidak benar.

“Apabila kebutuhan produksi dan pekerjaan masih ada, perusahaan perlu menata hubungan kerja sesuai ketentuan, bukan serta-merta menghilangkan pekerjaan,” ujarnya lagi.

Sebagai tindak lanjut, Iqbal menyampaikan rencana sidak ke kantor PT Pos di Pasar Baru, Jakarta, Rabu (14/10), bersama unsur Kementerian Ketenagakerjaan. Kunjungan tersebut akan menyoroti penggunaan status “mitra” dan mendorong kejelasan hubungan kerja bagi pekerjanya.

Ia meminta PT Pos melakukan penataan agar pekerja memiliki hubungan kerja yang jelas, termasuk melalui anak perusahaan dengan status kontrak atau tetap sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, Iqbal juga meminta pemerintah segera menerbitkan aturan pengganti atau menyesuaikan ketentuan dalam PP Nomor 35 Tahun 2021, agar sejalan dengan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Menurut dia, ketentuan pembayaran pesangon sebesar 0,5 kali telah dihapus dalam undang-undang baru. Karena itu, ia meminta agar pembayaran pesangon paling sedikit satu kali ketentuan, disertai uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai hak pekerja.

Selain itu, ia juga meminta sosialisasi dilakukan kepada seluruh dinas tenaga kerja agar penanganan perkara PHK mengikuti ketentuan terbaru, dan memperingatkan agar tidak ada penyimpangan maupun pungutan liar dalam penyelesaian hak pekerja.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Kita tidak cukup hanya menjaga agar ulos tetap ada, tetapi juga harus memastikan agar ulos tetap hidup, digunakan, berkembang, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang menjaganya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyebut diversifikasi produk kain ulos menjadi busana siap pakai, aksesori fesyen, dekorasi interior, hingga cinderamata, membuka peluang bagi industri kecil menengah (IKM) tenun ulos untuk menembus pasar ekspor.

Sarmuji menyampaikan, pengembangan produk berbasis kain tradisional Batak tersebut dapat memperluas pemanfaatan ulos sekaligus meningkatkan nilai ekonomi bagi para perajin.

"Kita tidak cukup hanya menjaga agar ulos tetap ada, tetapi juga harus memastikan agar ulos tetap hidup, digunakan, berkembang, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang menjaganya," ujar Sarmuji di Jakarta, Selasa.

Menurut Sarmuji, peluang pengembangan ulos tercermin dari kinerja ekspor tenun ikat Indonesia. Pada semester I 2026, nilai ekspor tenun ikat mencapai 34 ribu dolar AS, meningkat 150 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 13,6 ribu dolar AS.

Dari sisi produksi, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 mencatat terdapat 43 sentra tenun ulos di Sumatera Utara, antara lain di Tapanuli Utara, Toba, Samosir, dan Simalungun.

Menurut Sarmuji, keberadaan sentra produksi tersebut menjadi modal bagi pengembangan IKM tenun ulos, terutama untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional, baik untuk produk fesyen maupun produk turunan lainnya.

Di sisi lain, ia menegaskan pelestarian ulos tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga keberlanjutan tradisi menenun yang selama ini banyak dijalankan perempuan. Aktivitas tersebut tidak hanya mempertahankan warisan budaya, tetapi juga mendukung perekonomian keluarga dan daerah.

"Ulos bukan sekadar kain atau produk budaya, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas, tradisi, dan penghidupan masyarakat Batak, karena di setiap lembar ulos tersimpan ketekunan, keterampilan, serta nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun," kata dia.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin Reni Yanita mengatakan, industri tenun tradisional masih menghadapi tantangan, antara lain keberlanjutan keterampilan menenun, regenerasi perajin, inovasi desain, dan peningkatan kualitas produk.

"Kementerian Perindustrian berkomitmen penuh untuk terus memperkuat ekosistem industri ulos melalui sejumlah program pengembangan dan pembinaan, seperti penguatan SDM dan kewirausahaan melalui pelatihan, webinar, talkshow, serta penumbuhan wirausaha baru IKM," kata Reni.

Ia menambahkan, pemerintah juga mendukung perlindungan kekhasan produk daerah melalui sertifikasi Indikasi Geografis.

"Produk ulos yang telah mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis adalah Tenun Ulos Ragidup Silindung dari Tapanuli Utara. Ini merupakan aset bagi masyarakat Tapanuli Utara dan khususnya perajin ulos," ujarnya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Permasalahan agraria harus segera diperbaiki dan mendapatkan kepastian hukum, agar kelak tidak terjadi konflik yang berkepanjangan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) memberikan kepastian terkait masalah pertanahan, agar semua berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.

"Intinya kepastian saja," kata Menteri PKP Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, di Jakarta, Selasa, usai mengadakan pertemuan dengan Kepala BRAN Dedi Prasetyo.

Ara menyatakan bahwa permasalahan agraria harus segera diperbaiki dan mendapatkan kepastian hukum, agar kelak tidak terjadi konflik yang berkepanjangan.

Menurut dia, sebuah daerah harus bisa memetakan peruntukan lokasi pertanahan yang ada, misalnya lokasi untuk persawahan sudah dipetakan, perumahan, dan lokasi mana yang dapat digunakan untuk dimanfaatkan sebagai lahan energi.

Sehingga, kata Ara lagi, di kemudian hari tidak ada persoalan yang dapat mengganggu investasi maupun program yang dijalankan oleh pemerintah seperti halnya swasembada pangan.

"Misalnya di sebuah kabupaten di mana lokasi yang bisa untuk persawahan, energi, dan di mana yang untuk perumahan," ujarnya.

Ia meminta agar BRAN dapat memetakan permasalahan pertanahan, mengingat Kementerian PKP tidak bisa menyelesaikan persoalan terkait pertanahan.

Ara menambahkan bahwa ketika masalah pertanahan telah baik, maka pembangunan perumahan baik yang subsidi maupun komersial dapat dipertanggungjawabkan sehingga penjual, pembeli, dan penjamin bisa merasakan manfaatnya.

"Perumahan intinya kan dua saja, mana yang subsidi, mana yang komersial. Jadi ada kepastian bagi warga juga yang membeli, bagi developer yang mau membeli tanah, dan juga bagi perbankan yang mau membiayai. Intinya kepastian aja. Jadi itu aja," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Kehadiran Paviliun Indonesia di ajang Beautyworld Dubai 2026 merupakan langkah strategis, mengingat Dubai merupakan pusat industri kecantikan global dengan tingkat pengeluaran per kapita tertinggi di dunia

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Fajarini Puntodewi mencatat potensi transaksi produk kecantikan dan perawatan tubuh Indonesia sebesar Rp39,8 miliar di Beautyworld Dubai 2026.

“Kehadiran Paviliun Indonesia di ajang Beautyworld Dubai 2026 merupakan langkah strategis, mengingat Dubai merupakan pusat industri kecantikan global dengan tingkat pengeluaran per kapita tertinggi di dunia,” ujar Puntodewi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Produk kecantikan dan perawatan tubuh Indonesia dipamerkan dalam pameran Beautyworld Dubai 2026.

Paviliun Indonesia mencatatkan potensi transaksi 2,23 juta dolar AS atau sekitar Rp39,8 miliar. Beautyworld Dubai 2026 berlangsung pada 6—8 Oktober 2026 di Sheikh Saeed Hall 3 Dubai World Trade Center, Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

“Partisipasi Indonesia ini bertujuan memperkuat citra produk kecantikan dan perawatan tubuh Indonesia sekaligus mengirimkan pesan bahwa Indonesia siap bersaing dengan standar dan tren pasar global,” kata Puntodewi.

Paviliun Indonesia seluas 45 meter persegi pada pameran ini merupakan inisiatif Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) Dubai dengan dukungan penuh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag.

Menghadirkan enam perusahaan produk kecantikan, Paviliun Indonesia diresmikan oleh Duta Besar RI Abu Dhabi Judha Nugraha.

Dubes Judha menilai, Dubai memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan internasional yang membuka peluang bagi produk Indonesia untuk menjangkau pasar global. Dubai menjadi pusat perdagangan, pariwisata, dan investasi dunia berkat iklim usaha yang kondusif, keterbukaan terhadap produk impor, serta perannya dalam kegiatan reekspor.

“Berbagai pameran internasional di Dubai menarik pengunjung dari kawasan Timur Tengah hingga berbagai belahan dunia. Selain itu, kebijakan kepemilikan asing 100 persen memudahkan investor, termasuk dari Indonesia, untuk mendirikan perusahaan di UEA sekaligus mendorong persaingan usaha yang semakin kompetitif,” kata Dubes Judha.

Keenam perusahaan yang dinaungi Paviliun Indonesia, yaitu PT Sensatia Botanics, PT Bintang Mas Triyasa, BPT Aroma Prima Livindo, PT Mirael Global Manggala, PT Sumber Kosmetika Indah, dan PT Sadewi Ardhi Natha.

Pada Januari—Agustus 2026, total perdagangan Indonesia dengan UEA mencapai 4,31 miliar dolar AS. Ekspor Indonesia ke UEA adalah sebesar 2,38 miliar dolar AS dan impor Indonesia dari UEA 1,93 miliar dolar AS.

Sementara itu, pada 2025, total perdagangan Indonesia dengan UEA mencapai 6,42 miliar dolar AS. Nilai ekspor Indonesia ke PEA adalah 4,02 miliar dolar AS dan impor Indonesia dari PEA 2,39 miliar dolar AS.

Ekspor produk kecantikan Indonesia (kosmetik, parfum, sabun, produk perawatan tubuh) ke dunia pada tahun 2025 mencapai 1,57 miliar dolar AS. Ekspor jenis produk kecantikan ke UEA pada 2025 didominasi sabun sebesar 60,41 persen; beragam perawatan tubuh termasuk sampo dan keperluan mandi lainnya, keperluan pracukur dan sesudahnya sebesar 17,53 persen; wewangian sebesar 12,29 persen; dan perawatan wajah sebesar 9,77 persen.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026