Kolaborasi ini membuka ruang untuk menggabungkan kapabilitas digital trust, cybersecurity, dan teknologi kriptografi

Jakarta (ANTARA) - Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk menjalin kerja sama untuk menjajaki pengembangan teknologi Post-Quantum Cryptography (PQC) guna memperkuat keamanan sistem dan transaksi digital nasional.

"Kolaborasi ini membuka ruang untuk menggabungkan kapabilitas digital trust, cybersecurity, dan teknologi kriptografi dalam pengembangan solusi yang relevan dengan kebutuhan Indonesia," ujar Direktur Utama Peruri Teguh Arief Indratmoko, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Kolaborasi tersebut merupakan bagian dari inisiatif Quantum-Safe Indonesia yang turut melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Danantara Indonesia.

Teguh mengatakan inisiatif itu diarahkan untuk meningkatkan kesiapan ekosistem digital nasional menghadapi perkembangan komputasi kuantum yang berpotensi melemahkan sejumlah metode kriptografi yang saat ini digunakan untuk melindungi data dan transaksi elektronik.

Kerja sama antara Peruri dan Telkom mencakup penjajakan pengembangan teknologi kriptografi tahan kuantum, penilaian kesiapan sistem keamanan, penerapan teknologi pada layanan digital, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Dari sisi Peruri, Teguh menyebut pengembangan teknologi ini berkaitan dengan penguatan layanan identitas digital, sertifikat elektronik, tanda tangan digital, serta keamanan dokumen elektronik yang menjadi bagian dari bisnis kepercayaan digital (digital trust) perusahaan.

Sementara itu, Direktur Utama Telkom Nanang Hendarno mengatakan perkembangan teknologi kuantum perlu diantisipasi melalui penguatan kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi risiko keamanan digital.

Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan dapat membantu organisasi memetakan aset kriptografi, mengukur tingkat kesiapan sistem, serta menyusun langkah mitigasi secara terstruktur.

"Penandatanganan hari ini merupakan strategic foundation, sementara implementasi teknisnya akan terus didalami bersama para pihak," kata Nanang.

Dalam pelaksanaannya, Peruri dan Telkom akan memanfaatkan kapabilitas masing-masing dengan mengacu pada kerangka dan standar keamanan siber BSSN serta dukungan sinergi ekosistem dari Danantara.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menargetkan sedikitnya 30 persen dari 1.079 wirausaha terdampak bencana di Aceh dan Sumatera Utara mampu meningkatkan kapasitas produksi dan mengakses pembiayaan untuk memulihkan keberlangsungan usaha.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan target tersebut menjadi bagian dari program pemulihan ekonomi pascabencana yang mencakup peningkatan kapasitas produksi, perluasan akses pasar, dan kemudahan pembiayaan.

“Program ini tidak boleh berhenti pada pelatihan semata. Kami ingin ada hasil nyata yang dapat diukur, baik dari peningkatan kemampuan produksi maupun akses pembiayaan, sehingga wirausaha terdampak dapat kembali tumbuh dan berkembang,” kata Riza dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu.

Program peningkatan kapasitas wirausaha terdampak bencana menjangkau 607 wirausaha dari delapan kabupaten/kota di Sumatera Utara dan 472 wirausaha dari lima kabupaten/kota di Aceh.

Di Sumatera Utara, sebanyak 200 peserta mengikuti program peningkatan kapasitas produksi, 169 peserta perluasan akses pasar, dan 238 peserta kemudahan pembiayaan.

Sementara di Aceh, program tersebut mencakup 158 peserta peningkatan kapasitas produksi, 134 peserta perluasan akses pasar, dan 180 peserta kemudahan pembiayaan.

Riza menjelaskan bencana yang melanda sejumlah wilayah Sumatera pada akhir 2025 telah mengganggu keberlangsungan usaha masyarakat, mulai dari kerusakan sarana produksi dan kehilangan aset produktif hingga terganggunya rantai pasok serta terbatasnya akses pasar dan pembiayaan.

Untuk membantu pemulihan usaha, Kementerian UMKM memberikan pembekalan mengenai efisiensi produksi, peningkatan kualitas produk, penguatan merek, pemanfaatan platform digital, serta pengelolaan keuangan dan kesiapan administrasi untuk mengakses pembiayaan.

Kementerian UMKM juga melibatkan pemerintah daerah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan inkubator bisnis untuk mendukung pendampingan serta keberlanjutan usaha peserta.

Riza mengatakan pemulihan UMKM pascabencana tidak hanya bertujuan mengembalikan aktivitas usaha, tetapi juga memperkuat produktivitas dan daya saing wirausaha agar mampu berkembang secara berkelanjutan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Sumedang (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang metrologi untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli pengukuran dan kalibrasi yang mendukung daya saing sektor perdagangan dan industri nasional.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan (BPSDMP) Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono di Sumedang, Jawa Barat, Rabu, mengatakan pengembangan kompetensi metrologi penting untuk menyiapkan tenaga ahli yang mampu memenuhi kebutuhan berbagai sektor ekonomi.

“Pengembangan sumber daya manusia di bidang metrologi menjadi bagian penting untuk mendukung perdagangan dan industri. Berbagai sektor, mulai dari otomotif hingga elektronik, membutuhkan tenaga ahli yang mampu memastikan ketepatan pengukuran dan proses kalibrasi,” katanya.

Ia menjelaskan kebutuhan tersebut menjadi dasar pentingnya menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang kemetrologian untuk mendukung kebutuhan teknis sektor industri.

Melalui Akademi Metrologi dan Instrumentasi (Akmeet), Kemendag menyelenggarakan pendidikan formal untuk menyiapkan tenaga ahli dengan keahlian di bidang pengukuran dan kalibrasi.

Terlebih hingga 2026, Akmet telah meluluskan 430 orang yang berkiprah di berbagai wilayah, baik pada instansi pemerintah maupun sektor industri dan jasa yang bekerja di bidang metrologi legal, kalibrasi, instrumentasi, pengendalian kualitas, hingga rekayasa teknis.

Djatmiko mengatakan pengembangan pendidikan kemetrologian diharapkan memberikan manfaat strategis bagi sektor industri nasional, terutama dalam memenuhi kebutuhan tenaga ahli yang memiliki kompetensi sesuai perkembangan teknologi.

Menurut dia, pengembangan pendidikan tersebut perlu menyesuaikan kebutuhan pengguna tenaga kerja agar kompetensi lulusan relevan dengan kebutuhan perdagangan dan industri.

Selain pendidikan formal, pengembangan kompetensi juga dapat dilakukan melalui pelatihan teknis di bidang pengukuran dan kalibrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak.

Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang metrologi sekaligus mendukung peningkatan kualitas pengukuran yang dibutuhkan dalam kegiatan perdagangan dan industri nasional.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kami optimistis dapat tembus di atas Rp70 triliun

Batam (ANTARA) - Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) mencatat realisasi investasi mencapai Rp59,8 triliun hingga triwulan III 2026 atau sekitar 85,4 persen dari target tahunan sebesar Rp70 triliun.

Deputi Bidang Investasi BP Batam Fary Djemy Francis mengatakan pihaknya optimistis realisasi investasi pada akhir 2026 dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

“Capaian investasi triwulan III Rp59,8 triliun dari Rp70 triliun. Kurang dari 15 persen lagi. Kami optimistis dapat tembus di atas Rp70 triliun,” kata Fary di Batam, Rabu.

Ia menjelaskan, Batam diarahkan menjadi pusat investasi dengan keunggulan yang tidak hanya bertumpu pada ketersediaan lahan, tenaga kerja, dan kedekatan geografis dengan Singapura, tetapi juga kepastian regulasi dalam memberikan pelayanan kepada investor.

“Jadi sekarang kita didorong untuk mengubah mindset. Investasi di Batam itu ada certainty dalam segi regulasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada investor dalam merealisasikan rencana bisnisnya,” katanya.

Fary juga menyebut pertumbuhan ekonomi Batam pada semester I 2026 berada di atas 7,2 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,5 persen.

Capaian tersebut menjadi salah satu indikator yang memperkuat posisi Batam sebagai kawasan dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi yang tinggi.

Ia menambahkan, realisasi investasi pada 2025 juga melampaui target. Dari target Rp60 triliun, realisasi investasi tercatat mencapai Rp69 triliun.

Dengan itu, Fary optimis target investasi di tahun 2026 dapat dilampaui seiring upaya memperkuat kepastian regulasi dan meningkatkan kenyamanan investor dalam menjalankan usaha di Batam.

Dalam mendukung program strategis pemerintah pusat, BP Batam turut mengawal sejumlah proyek investasi, termasuk pengembangan PSN Wiraraja dan kerja sama pengembangan kawasan industri di Galang.

Proyek tersebut antara lain pengembangan Wiraraja Green Renewable Energy & Smart Eco Industrial Park di Galang, dengan investasi tahap pertama senilai 500 juta dolar AS, serta pengembangan kawasan industri di Galang melalui PT Galang Bumi Industri dengan nilai investasi keseluruhan Rp175 triliun.

Selain itu, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Sauh juga telah berjalan.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan promosi terbaik bagi Batam adalah keberhasilan investor yang merasa nyaman berusaha dan kembali menanamkan modalnya.

“Promosi terbaik untuk Batam adalah successful investors that are happy to invest again. Kita ingin para investor percaya diri dan nyaman untuk beroperasi di Batam dan melakukan pengembangan,” ujar Amsakar.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Cimahi (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi, Jawa Barat menyiapkan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk mendukung biaya operasional Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya yang menjadi salah satu upaya meningkatkan layanan transportasi massal dan mengurai kemacetan di kawasan Bandung Raya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi Endang di Cimahi, Rabu, mengatakan anggaran tersebut dialokasikan melalui skema Public Service Obligation (PSO) atau pembiayaan bersama antarpemerintah daerah untuk menunjang operasional layanan BRT Bandung Raya.

"Ada, namanya PSO (Public Service Obligation) yaitu sharing anggaran untuk pembiayaan operasional BRT. Kota Cimahi menyiapkan sekitar Rp3 miliar," katanya.

Ia menjelaskan pembiayaan operasional BRT Bandung Raya mencakup sejumlah kebutuhan, mulai dari subsidi tarif penumpang, gaji pengemudi, bahan bakar, hingga biaya operasional armada.

Selain dukungan pembiayaan, Kota Cimahi juga akan dilintasi layanan BRT Bandung Raya dengan rencana penyediaan 26 titik pemberhentian yang tersebar di sejumlah ruas jalan berdasarkan status kewenangannya.

"Kalau tidak salah di kita itu ada 26 titik, tapi tidak semuanya dalam bentuk bangunan halte. Jadi ada sebagian yang berbentuk totem dan hanya rambu saja," ujarnya.

Endang merinci dari total 26 titik tersebut, sebanyak 12 titik berada di jalan kota, dua titik di jalan provinsi, dan 12 titik lainnya di jalan nasional sesuai rencana awal pengembangan fasilitas BRT Bandung Raya.

Ia mengatakan pembangunan halte on-corridor beserta fasilitas pendukung lainnya di sepanjang jalur BRT Bandung Raya menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan, termasuk penyediaan rambu dan marka jalan.

"Kalau untuk pembangunan fasilitas BRT itu semuanya oleh kementerian (Perhubungan), jadi satu paket dengan rambu dan markanya juga," kata Endang.

Sebelumnya, pembangunan halte on-corridor BRT Bandung Raya telah dimulai di sejumlah titik di Kota Bandung, sementara pengembangan fasilitas serupa direncanakan di wilayah lain yang menjadi bagian dari jalur layanan transportasi massal tersebut.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar, Bali (ANTARA) - Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan pengembangan pusat data atau data center hingga penyimpanan energi (energy storage) menjadi pasar dari program hilirisasi mineral Indonesia sepanjang 2026–2030.

“Menjelang 2030, permintaan akan semakin dipengaruhi oleh kendaraan listrik, energy storage, elektronik, energi terbarukan, pengembangan jaringan listrik, serta pusat data,” ujar Koordinator Kerja Sama dan Investasi Minerba Ditjen Minerba Kementerian ESDM Yan Abrar dalam Indonesia-Korea Energy Forum (IKEF) yang digelar di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu.

Yan menyampaikan Indonesia ingin memprioritaskan hilirisasi untuk proyek-proyek yang layak secara komersial, bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta terhubung dengan kebutuhan industri yang nyata.

Penetapan kriteria prioritas hilirisasi tersebut dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwasanya investasi dipengaruhi oleh kebijakan perdagangan, pembiayaan, hingga tuntutan untuk memenuhi standar ESG yang semakin tinggi.

Oleh karena itu, pemerintah memetakan potensi pasar yang akan menjadi sasaran dari produk-produk hasil hilirisasi mineral RI.

“Indonesia menerapkan hilirisasi secara selektif, bukan hilirisasi tanpa pertimbangan ekonomi,” ujar Yan.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga memberi gambaran terkait produksi mineral Indonesia.

Hingga September 2026, Indonesia memproduksi 23,43 juta ton bijih bauksit; 57,24 kiloton (kt) bijih timah; 34,6 kt refined tin (hasil pemurnian bijih timah); 114,9 juta ton bijih tembaga; 1,47 juta ton konsentrat tembaga dan 257 kt katoda; 225,3 juta ton bijih nikel; 419,08 kt feronikel; serta 60,81 kt nikel matte.

Adapun produksi nikel Indonesia terkonsentrasi di Maluku Utara, yakni sebesar 38 persen; Sulawesi Tenggara sebesar 36 persen; dan Sulawesi Tengah sebesar 21 persen.

“Namun, volume produksi saja tidak menjamin daya saing. Kita juga harus mengatasi sejumlah tantangan operasional dan struktural, seperti cuaca ekstrem, gangguan pelayaran, serta logistik antarpulau yang memengaruhi ketepatan waktu,” kata Yan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendorong penguatan pendampingan dan sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui koperasi, asosiasi, dan organisasi nelayan untuk memperluas akses pembiayaan bagi nelayan kecil.

Ketua KNTI Dani Setiawan mengatakan, kolaborasi antara lembaga penyalur KUR dan organisasi nelayan di tingkat lokal dapat membantu mendekatkan informasi serta layanan pembiayaan kepada masyarakat pesisir yang dinilai memahami kondisi masyarakat setempat, termasuk waktu dan cara yang efektif untuk menyampaikan informasi.

“Menurut kami itu yang efektif, karena mereka yang paham kapan waktu pertemuan yang bisa dilakukan, apa informasi yang bisa disampaikan,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Ia menilai, pendampingan langsung diperlukan agar nelayan kecil lebih mudah memahami persyaratan dan prosedur pengajuan KUR. Menurut Dani permasalahan kebijakan KUR saat ini masih kurang menyentuh nelayan kecil karena tidak semua nelayan memiliki akses informasi yang memadai atau merasa percaya diri untuk mengurus pembiayaan secara langsung ke kantor bank.

Ia menambahkan, kemudahan akses pembiayaan perlu diikuti pendekatan yang lebih proaktif dari lembaga penyalur agar program KUR dapat menjangkau nelayan kecil yang membutuhkan dukungan modal.

Upaya tersebut dinilai dapat membantu menjembatani kebutuhan nelayan dengan skema pembiayaan formal yang menawarkan biaya lebih terjangkau dibandingkan sejumlah sumber pinjaman komersial maupun informal.

“Sekalian misalnya membuka semacam outlet gitu di lapangan untuk bisa menyalurkan KUR, bagi yang memang membutuhkan atau yang memenuhi syaratnya,” katanya.

KNTI juga mendorong agar pendampingan disertai pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan KUR. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan ketentuan pembiayaan yang berlaku dijalankan secara konsisten oleh lembaga penyalur, termasuk terkait persyaratan agunan.

Selain memperluas sosialisasi, ia menilai skema pembiayaan perlu disesuaikan dengan karakteristik dan skala usaha nelayan. Nelayan skala mikro, misalnya, membutuhkan modal untuk membiayai kegiatan melaut, memperbaiki kapal, merawat mesin, serta membeli alat tangkap.

Sementara itu, koperasi nelayan berpotensi memanfaatkan akses pembiayaan untuk mendukung kebutuhan usaha bersama, termasuk pengembangan infrastruktur pendukung kegiatan perikanan, sepanjang sesuai dengan ketentuan skema pembiayaan yang berlaku.

Melalui penguatan pendampingan, kolaborasi dengan organisasi lokal, dan penyesuaian skema pembiayaan, KNTI berharap akses KUR bagi nelayan kecil dapat semakin terbuka sehingga mendukung keberlanjutan usaha dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan, impor minyak dan gas melalui Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) tengah memasuki masa transisi.

“Saya pikir ini teknis. Ini masih dalam transisi, ya. Perpres-nya sudah keluar, butuh waktu transisi,” ungkap Bahlil saat ditemui di Jakarta, Rabu.

Adapun hal tersebut menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026 yang telah diterbitkan. Peraturan ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola pengadaan minyak bumi, bahan bakar minyak (BBM), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG), baik yang bersumber dari produksi dalam negeri maupun impor, guna mendukung ketahanan energi nasional.

Melalui kebijakan tersebut, pengadaan dari luar negeri dapat dilakukan melalui skema kerja sama antarpemerintah (government to government/G2G) maupun pemerintah dengan badan usaha (government to business/G2B), dengan pelaksanaan oleh Badan Layanan Umum (BLU) yang ditugaskan pemerintah, dalam hal ini Lemigas.

Lebih lanjut, Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu mengakui bahwa implementasi dari kebijakan tersebut memang masih membutuhkan waktu.

“Transisinya itu butuh waktu, setelah kita melakukan konsolidasi dengan Pertamina, baru bisa implementasi, karena tidak serta-merta langsung (dilakukan). Sekarang masih transisi terus dengan Pertamina,” ujar dia.

Sementara itu, Menko Bahlil mengatakan anggaran pengadaan ini tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Tidak dari APBN, ya,” ujarnya singkat.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) siap membeli komoditas energi, seperti minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), hingga LPG dari Lemigas.

“Kami berkomitmen menjalankan penugasan dari pemerintah secara profesional dan bertanggung jawab agar pasokan energi bagi masyarakat dan industri tetap terjaga,” kata Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri dalam keterangan resminya, Selasa (27/10).

Selain itu, Pertamina siap memperkuat koordinasi dengan Kementerian ESDM, BLU Lemigas, SKK Migas, serta pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan penugasan masing-masing.

Pertamina juga memastikan kesiapan infrastruktur dan operasional, mulai dari kilang, terminal, hingga jaringan distribusi, untuk mendukung pelaksanaan kebijakan sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Dengan sisa waktu hingga akhir tahun, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengakselerasi penyaluran KUR, khususnya pada sektor produksi, pencapaian target debitur baru, dan pemerataan penyaluran di Bali dan Nusa Tenggara

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong pemerataan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara karena pembiayaan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza, dalam keterangan di Jakarta, Rabu, mengatakan, wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara menyumbang Rp150,5 triliun atau sekitar 57 persen dari total realisasi KUR nasional hingga 23 Oktober 2026.

Namun, penyaluran di regional tersebut masih didominasi Pulau Jawa.

Ia menyebutkan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat menyumbang sekitar 78 persen, sedangkan Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) baru mencapai sekitar 12 persen.

“Dengan sisa waktu hingga akhir tahun, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengakselerasi penyaluran KUR, khususnya pada sektor produksi, pencapaian target debitur baru, dan pemerataan penyaluran di Bali dan Nusa Tenggara,” ujar Helvi dalam Rapat Koordinasi Penyaluran KUR Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Surabaya, Selasa (27/10).

Ia menyampaikan, realisasi KUR nasional hingga 23 Oktober 2026 mencapai Rp262,4 triliun atau 91 persen dari target Rp290 triliun, dengan jumlah penerima sebanyak 4,07 juta debitur.

Meski demikian, porsi penyaluran KUR untuk sektor produksi di regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara baru mencapai 61,1 persen, masih di bawah target nasional sebesar 65 persen.

Sementara itu, realisasi debitur yang naik kelas atau graduasi baru mencapai 64 persen dari target.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kementerian UMKM mendorong peningkatan kesiapan pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan melalui fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), pendampingan pencatatan keuangan, serta peningkatan literasi pembiayaan.

Kementerian UMKM juga meminta pemerintah daerah lebih aktif mengidentifikasi calon debitur potensial dan memasukkan data mereka ke Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), sekaligus memetakan potensi industri daerah agar penyaluran KUR lebih tepat sasaran.

Helvi menegaskan perluasan akses KUR tidak hanya berorientasi pada penyaluran kredit, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar, Bali (ANTARA) - Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) memperkuat peran Indonesia dalam perdagangan produk mineral strategis.

"Indonesia sedang menyiapkan landasan bagi pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis nasional. Tujuannya adalah meningkatkan transparansi harga dan memperkuat peran Indonesia dalam perdagangan produk mineral strategis," ujar Koordinator Kerja Sama dan Investasi Minerba Ditjen Minerba Kementerian ESDM Yan Abrar dalam Indonesia-Korea Energy Forum (IKEF) yang digelar di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu.

Pernyataan tersebut ia sampaikan di hadapan para investor dari Korea Selatan.

Ia memahami bahwa investor memerlukan kejelasan dan kepastian regulasi. Terkait kejelasan tersebut, Yan menegaskan arah kebijakan hilirisasi Indonesia telah berlangsung secara konsisten selama lebih dari 15 tahun.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, tutur Yan, memberikan mandat untuk melakukan pengolahan di dalam negeri. Aturan tersebut lantas berkembang hingga saat ini untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.

Lebih lanjut, terkait dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahunan, penetapan harga berdasarkan tolok ukur, serta pengendalian produksi melalui pemangkasan kuota produksi merupakan bentuk upaya Indonesia menjaga keberlanjutan sumber daya dan meningkatkan disiplin pasar.

Selain itu, Yan juga menyampaikan pemerintah meningkatkan pengawasan digital melalui Minerba One yang terhubung dengan SIMBARA (Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga).

"Pesan utama bagi investor adalah Indonesia terus memperbaiki iklim investasi sembari mempertahankan pengelolaan sumber daya nasional yang bertanggung jawab," ucap Yan.

Dalam kesempatan tersebut, Manager, International Cooperation Team, Critical Mineral Department KOMIR (Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corporation) Eul Roh menyampaikan Indonesia dan Korea Selatan memiliki kekuatan yang saling melengkapi.

Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah, pengolahan hasil tambang, serta tujuan yang jelas untuk menciptakan ekosistem kendaraan listrik.

Sementara itu, Korea Selatan memiliki pasar dan teknologi untuk baterai, pengalaman dalam melakukan daur ulang dan reklamasi tambang, serta sistem yang menghubungkan informasi, teknologi, dan keuangan.

"Kemitraan Korea Selatan dan Indonesia bergerak dari batu bara ke baterai," ucap Eul Roh.

Namun, ia berharap agar ke depannya, standar kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan bisa ditingkatkan, seperti penggunaan energi bersih; manajemen pengolahan air dan limbah; perizinan yang terprediksi, dan kepercayaan masyarakat; serta akses pasar baterai global.

"Tidak ada satu perusahaan pun yang dapat menyelesaikan ini sendirian. Kedua negara harus menyelesaikannya bersama-sama," ujar Eul Roh.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Hari ini kita sudah menandatangani MoU dalam rangka untuk percepatan program strategis nasional di Galang. Setelah MoU ini kita akan membuat satu business plan untuk memulai dengan lahan 150 hektare

Batam (ANTARA) - Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) mempercepat pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Wiraraja Green Renewable Energy & Smart Eco Industrial Park (GESEIP) di Kecamatan Galang, Kota Batam, dengan nilai investasi keseluruhan mencapai Rp175 triliun.

Momentum tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara BP Batam dan bersama PT Galang Bumi Industri di Batam, Rabu.

Deputi Bidang Investasi BP Batam Fary Djemy Francis mengatakan, penandatanganan MoU menjadi langkah awal untuk mempercepat realisasi proyek strategis nasional tersebut, termasuk penyusunan rencana bisnis dan percepatan perizinan.

“Hari ini kita sudah menandatangani MoU dalam rangka untuk percepatan program strategis nasional di Galang. Setelah MoU ini kita akan membuat satu business plan untuk memulai dengan lahan 150 hektare,” kata Fary.

Pengembangan kawasan industri tersebut direncanakan berlangsung secara bertahap di atas lahan seluas sekitar 851 hektare.

Tahap awal akan dimulai dengan pengembangan lahan seluas 150 hektare, sebelum dilanjutkan ke tahap kedua dan ketiga.

Ia menjelaskan, BP Batam bersama Wiraraja Group akan berkoordinasi untuk mempercepat proses perizinan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan tersebut.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) sekaligus Presiden Direktur Wiraraja GESEIP Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan, pengembangan kawasan di Galang akan difokuskan pada hilirisasi pasir silika dan industri semikonduktor.

“Yang di Galang produknya hilirisasi pasir silika sama semikonduktor. Itu padat karya dan teknologi tinggi, ini semua pihak harus mendukung,” ujarnya.

Ia menyebutkan, proyek tersebut melibatkan konsorsium empat perusahaan, yakni Tynergy Technology Group, Quantum, Essence Global, dan Energy Tech.

“Nilai investasi Rp175 triliun merupakan nilai keseluruhan pengembangan proyek, yang dirancang dengan dukungan infrastruktur terintegrasi, termasuk pembangkit listrik dan penyediaan air,” katanya.

Dari sisi ketenagakerjaan, proyek tersebut diperkirakan dapat menyerap sekitar 20.000 hingga 30.000 tenaga kerja ketika pengembangan kawasan dan industrinya berjalan. Ia menargetkan sekitar 80 persen tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal.

Selain penyerapan tenaga kerja, pengembangan industri tersebut juga membutuhkan tenaga ahli.

“Sekitar 20 orang direncanakan mengikuti pelatihan di Jerman untuk mendukung kebutuhan keahlian untuk perusahaan,” katanya.

Untuk tahap awal, pembangunan akan dimulai dengan pekerjaan pematangan lahan atau cut and fill.

“Berdasarkan perencanaan awal, pekerjaan cut and fill ditargetkan berlangsung selama satu tahun mulai Januari 2027,” katanya.

Terkait masyarakat sekitar, ia mengatakan pendekatan dan sosialisasi kepada warga Galang telah dilakukan sejak lama.

“Sudah itu, kita sudah dari lama lakukan pendekatan ke masyarakat di sana, kalau tidak ini tidak mungkin terjadi,” katanya.

Pengembangan kawasan industri di Galang diharapkan menjadi salah satu penggerak investasi di Batam melalui industri hilirisasi dan teknologi tinggi, sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

tahun depan kita akan melanjutkan kembali pembangunan fasilitas yang masih menjadi kebutuhan di kawasan transmigrasi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) bersama Komisi V DPR RI menyerahkan sertifikat hak milik untuk 194 bidang tanah transmigran di Satuan Permukiman (SP) 1 Padang Tarok Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, melalui Program Trans Tuntas.

Penyerahan dilakukan Direktur Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementrans Robi Suherman Ponglabba bersama Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda di Kantor Bupati Sijunjung dengan penyerahan secara simbolis kepada 30 transmigran.

"Insya Allah, tahun depan kita akan melanjutkan kembali pembangunan fasilitas yang masih menjadi kebutuhan di kawasan transmigrasi," kata Zigo berdasarkan keterangan resmi diterima di Jakarta, Rabu.

Dalam kegiatan tersebut, warga juga menyampaikan aspirasi mengenai kelanjutan pembangunan fasilitas di kawasan transmigrasi yang ditanggapi Zigo dengan komitmen untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat.

Aspirasi masyarakat SP 1 Padang Tarok mencakup peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan guna mendukung kelancaran aktivitas serta keamanan akses warga di kawasan transmigrasi.

Selain itu, masyarakat mengusulkan penambahan penempatan transmigran di SP 1 Padang Tarok agar potensi kawasan dapat dikembangkan secara lebih optimal.

Perwakilan masyarakat transmigrasi SP 1 Padang Tarok M Syafaat menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan daerah atas dukungan terhadap pembangunan kawasan tersebut.

"Terima kasih kepada Bapak Menteri Transmigrasi, Bapak Bupati Sijunjung, dan seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan di kawasan kami," ujar Syafaat.

Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir turut menyampaikan apresiasi kepada Kementrans dan Zigo atas perhatian serta dukungan terhadap pembangunan Kabupaten Sijunjung.

Menurut Kementrans, penyerahan sertifikat tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Program Trans Tuntas yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat transmigrasi.

Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan transmigrasi yang produktif dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kementrans menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan DPR RI, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menyelesaikan persoalan transmigrasi dan mendukung pengembangan kawasan.

Sebelumnya, kementerian mencatat sebanyak 13.248 sertipikat hak milik telah dibagikan kepada transmigran di 22 provinsi sepanjang 2025 melalui Program Trans Tuntas.

Pada 2026, Kementrans menargetkan penerbitan sertifikat hak milik untuk 11.288 bidang tanah di 61 lokasi transmigrasi. Kementerian juga menargetkan inventarisasi hak pengelolaan lahan di 50 lokasi yang tersebar di 13 provinsi.

Sementara itu, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara pada Oktober 2026 menyatakan lebih dari 20 ribu transmigran telah memiliki sertifikat tanah seiring dengan percepatan penyelesaian persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi.

"Ada yang sudah 25 tahun enggak punya sertifikat, kini punya sertifikat," ujar Iftitah di Batam, Kepulauan Riau, pada 9 Oktober 2026.

Meski demikian, Kementrans pada Juli 2026 mencatat lebih dari 80 ribu transmigran masih belum memperoleh sertifikat atas sekitar 129 ribu bidang tanah. Penyelesaian persoalan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan kepastian hak atas tanah transmigran.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026