Bogor, Jawa Barat (ANTARA) - Harga emas di laman Pegadaian dikutip dari Bogor, Kamis, pukul 11.11 WIB, menunjukkan harga emas jenama Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp2.499.000, Rp2.589.000, dan Rp2.524.000 per gram.

Namun harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Galeri24

0,5 gram: Rp1.311.000

1 gram: Rp2.499.000.

‎2 gram: Rp4.938.000

‎5 gram: Rp12.254.000

‎10 gram: Rp24.443.000

‎25 gram: Rp60.778.000

‎50 gram: Rp121.460.000

‎100 gram: Rp242.799.000

‎250 gram: Rp605.507.000

‎500 gram: Rp1.211.014.000

‎1.000 gram: Rp2.422.026.000

Antam

0,5 gram: Rp1.345.000

‎1 gram: Rp2.589.000

‎2 gram: Rp5.116.000

3 gram: Rp7.649.000

‎5 gram: Rp12.713.000

10 gram: Rp25.370.000

‎25 gram: Rp63.298.000

‎50 gram: Rp126.515.000

‎100 gram: Rp252.951.000

UBS

0,5 gram: Rp1.364.000

‎1 gram: Rp2.524.000

2 gram: Rp5.008.000

‎5 gram: Rp12.374.000

10 gram: Rp24.618.000

‎25 gram: Rp61.424.000

‎50 gram: Rp122.595.000

‎100 gram: Rp245.091.000

250 gram: Rp612.548.000

‎500 gram: Rp1.223.658.000

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Potensi transaksi yang tercipta menunjukkan bahwa produk Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang besar di pasar internasional.

Jakarta (ANTARA) - Pelaku usaha yang didukung oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank membukukan potensi ekspor senilai 7,3 juta dolar Amerika Serikat (AS) dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2026.

Kepala Divisi Jasa Konsultasi LPEI Maria Sidabutar mengatakan Trade Expo Indonesia menjadi momentum strategis untuk mempertemukan eksportir nasional dengan calon pembeli global sekaligus membuka akses ke pasar-pasar ekspor baru.

“Potensi transaksi yang tercipta menunjukkan bahwa produk Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang besar di pasar internasional,” kata Maria dalam keterangan pers, di Jakarta, Kamis.

LPEI mencatat potensi transaksi terbesar berasal dari komoditas kopi dengan nilai mencapai 7 juta dolar AS untuk tujuan Belanda dan Amerika Serikat.

Selain itu, terdapat potensi ekspor teh senilai 23 ribu dolar AS ke Malaysia dan Jerman, serta produk home decor senilai 250 ribu dolar AS ke Kanada.

Di samping menghasilkan potensi transaksi, kata Maria, partisipasi dalam Trade Expo Indonesia 2026 juga membuka peluang penetrasi ke sejumlah pasar ekspor baru yang sebelumnya belum digarap secara optimal oleh pelaku usaha binaan LPEI.

Dalam upaya memperluas akses pasar bagi pelaku usaha Indonesia, Indonesia Eximbank turut bersinergi dengan Atase Perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) di berbagai negara.

Sinergi itu bertujuan untuk mengidentifikasi peluang pasar, menjaring calon pembeli potensial, serta mempertemukan eksportir dengan buyer yang sesuai dengan karakteristik produknya.

Menurut Maria, tingginya minat UKM, perusahaan, dan pembeli internasional turut tercermin dari antusiasme pengunjung selama penyelenggaraan TEI 2026.

Sepanjang lima hari pameran, sekitar 2.000 pengunjung yang terdiri atas pembeli, eksportir, pengusaha korporasi, serta UKM mendatangi stan Indonesia Eximbank untuk mencari informasi terkait layanan finansial dan nonfinansial LPEI serta melihat 10 produk yang ditampilkan oleh debitur dan mitra binaan LPEI.

Untuk memberikan layanan yang lebih komprehensif kepada pengusaha berorientasi ekspor, Indonesia Eximbank turut menggandeng Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Lembaga National Single Window (LNSW) dalam penyediaan layanan konsultasi ekspor.

“Indonesia Eximbank akan terus memperkuat perannya sebagai mitra pertumbuhan eksportir melalui pembiayaan, penjaminan, asuransi, jasa konsultasi, serta perluasan akses pasar internasional,” kata Maria.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, yang dikelola Bank Indonesia, mencatat harga komoditas cabai rawit merah mencapai Rp110.950 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras Rp29.150 per kg.

Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta, Kamis pukul 10.14 WIB, selain cabai rawit merah dan telur ayam tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp38.750 per kg, bawang putih Rp38.800 per kg.

Selain itu, beras kualitas bawah I di harga Rp15.700 per kg, beras kualitas bawah II Rp14.950 per kg. Sedangkan beras kualitas medium I Rp17.000 per kg, dan beras kualitas medium II di harga Rp16.800 per kg.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp18.300 per kg, dan beras kualitas super II Rp17.700 per kg.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp75.000 per kg, cabai merah keriting Rp89.100 per kg, dan cabai rawit hijau Rp89.700 per kg.

Kemudian, daging ayam ras segar R39.600 per kg, daging sapi kualitas I Rp152.200 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp144.500 per kg.

Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp20.600 per kg, gula pasir lokal Rp19.600 per kg.

Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp19.800 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp24.300 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp24.050 per liter.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Rupiah hari ini diperkirakan melemah dipengaruhi oleh domestik hasil keputusan RDG BI yang menahan suku bunga acuan tetap di 5,75 persen.

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan Kamis, bergerak melemah 11 poin atau 0,06 persen menjadi Rp18.033 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.022 per dolar AS.

Analis Bank Woori Saudara Rully Nova mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi hasil keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) tetap mempertahankan suku bunga.

“Rupiah hari ini diperkirakan melemah dipengaruhi oleh domestik hasil keputusan RDG BI yang menahan suku bunga acuan tetap di 5,75 persen,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Untuk suku bunga deposit facility, diputuskan untuk naik sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5 persen. Sementara suku bunga lending facility diputuskan untuk tetap pada 6,5 persen.

Di samping itu, BI juga menurunkan giro wajib minimum (GWM) secara rata-rata bagi perbankan sebesar 2 persen guna memperkuat kecukupan likuiditas rupiah.

Lebih rinci, GWM untuk bank umum konvensional (BUK) diturunkan dari 9 persen menjadi 7 persen. Sementara bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) diturunkan dari 7,5 persen menjadi 5,5 persen.

Terkait MSCI, BI disebut terus mewaspadai risiko yang terjadi di pasar saham domestik, termasuk memantau risiko arus keluar (outflow) modal asing, usai pengumuman MSCI mengenai usulan perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia.

Melihat sentimen global, Rully melihat ada peluang peningkatan pasar obligasi pemerintah Indonesia seiring meningkatnya permintaan obligasi pemerintah AS, sehingga mendorong yield turun menjadi 5,1 persen.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, rupiah diprediksi berkisar Rp18 ribu - Rp18.120 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Fokus utama kita adalah peningkatan keterampilan mahasiswa maupun lulusan agar benar-benar sesuai dengan apa yang dicari oleh pasar kerja saat ini

Jakarta (ANTARA) - ​Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjajaki kerja sama dengan Universitas Harkat Negeri di Jawa Tengah untuk menyiapkan lulusan yang sesuai kebutuhan dunia kerja.

​​Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan penjajakan ini mencakup rencana pendirian fasilitas teaching factory (tempat belajar bersuasana industri) di kampus dan penyaluran lulusan ke lowongan kerja melalui Karirhub.

Cris mengatakan bahwa kerja sama itu difokuskan pada penguatan ekosistem ketenagakerjaan, mulai dari pelatihan (hulu) hingga penempatan kerja (hilir).

​“Fokus utama kita adalah peningkatan keterampilan mahasiswa maupun lulusan agar benar-benar sesuai dengan apa yang dicari oleh pasar kerja saat ini,” ujarnya.

​Selain itu, kerja sama yang dijajaki mencakup integrasi Karirhub, portal layanan ketenagakerjaan resmi Kemnaker.

Melalui Karirhub, mahasiswa tingkat akhir dan alumni Universitas Harkat Negeri dapat mengakses informasi lowongan kerja dari berbagai perusahaan di Indonesia.

​“Lulusan yang telah diasah skill-nya melalui teaching factory nantinya akan langsung dipetakan dan dihubungkan dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan melalui Karirhub,” kata Cris.

​Adapun fasilitas teaching factory yang akan didirikan Universitas Harkat Negeri dirancang agar mahasiswa merasakan langsung suasana, prosedur, dan standar kerja di industri, bukan sekadar simulasi teori di dalam kelas.

Nantinya, lanjut Cris, mahasiswa akan dilatih menghasilkan produk atau jasa yang memiliki standar kualitas industri.

Sementara itu, Rektor Universitas Harkat Negeri Sudirman Said mengapresiasi keterbukaan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menjajaki potensi kerja sama tersebut.

​“Sebagai pelaku pendidikan vokasi, Universitas Harkat Negeri sangat membutuhkan dukungan dari otoritas ketenagakerjaan. Dari sini kebutuhan dan kualifikasi tenaga kerja terampil akan didefinisikan. Kami berharap bisa diberikan akses ke berbagai balai latihan kerja di wilayah kampus beroperasi,” ujar Sudirman Said.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Kompetensi dan sertifikasi resmi adalah kunci utama agar tenaga kerja tidak hanya mahir secara teknis, tapi juga beretika, aman, dan berdaya saing global

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan, standar kompetensi yang jelas dan sertifikasi resmi dapat mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) secara berkelanjutan.

“Kompetensi dan sertifikasi resmi adalah kunci utama agar tenaga kerja tidak hanya mahir secara teknis, tapi juga beretika, aman, dan berdaya saing global,” kata Wamenaker dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia menambahkan, pelatihan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri agar keterampilan yang dimiliki tenaga kerja relevan dengan perkembangan dunia kerja.

Lebih lanjut, Afriansyah mengatakan, peningkatan kompetensi membutuhkan keterlibatan pemerintah, pelaku industri, dan lembaga pelatihan.

Dialog dengan industri, pemetaan kompetensi, serta pelatihan berbasis praktik dapat menjadi bagian dari upaya menyelaraskan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri.

Ia juga menekankan pentingnya kemitraan yang setara dan pengukuran hasil agar pengembangan kompetensi dapat mendukung produktivitas, memperluas peluang kerja, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

“Mari kita bangun industri ini bersama-sama melalui ruang dialog yang terbuka, kemitraan yang setara, serta komitmen bersama untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja kita,” kata Afriansyah.

Di sisi lain, Wamenaker menyoroti pentingnya standar kompetensi dan sertifikasi profesi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di bidang permanent makeup.

Menurut Afriansyah, tenaga kerja di bidang permanent makeup perlu menguasai keterampilan teknis sekaligus memahami etika profesi, standar kerja, dan keselamatan pelanggan.

Kombinasi kompetensi tersebut penting untuk menjaga kualitas layanan dan membangun kepercayaan pelanggan.

Sementara itu, Permanent Make Up Indonesia Festival 2026 berlangsung hingga 23 Oktober 2026 di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

Acara berskala internasional ini dihadiri oleh 700 peserta yang terdiri dari 400 peserta asal Indonesia dan 300 Warga Negara Asing (WNA).

Para delegasi tersebut mewakili 24 negara, yakni Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Myanmar, Korea Selatan, Tiongkok, Hong Kong, Taiwan, Jepang, Kazakhstan, Uzbekistan, Kirgistan, Rusia, Turki, Republik Turki Siprus Utara, Irak, Nigeria, Spanyol, Polandia, Jerman, Inggris Raya, Irlandia, dan Brasil.

Melalui festival internasional ini, ia pun berharap industri Permanent Make Up Indonesia dapat terus berkembang dan membawa nama negara Indonesia bersaing di kancah global.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya (ANTARA) - Menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, kestabilan harga pangan kembali menjadi ujian bagi daya beli masyarakat.

Di pasar tradisional, beras, minyak goreng, telur, dan cabai bukan sekadar komoditas perdagangan. Bahan-bahan tersebut menentukan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama ketika pengeluaran rumah tangga bertambah menjelang pergantian tahun.

Bagi keluarga berpenghasilan terbatas, selisih harga beberapa ribu rupiah dapat menentukan apakah uang belanja masih cukup untuk memenuhi kebutuhan lain.

Karena itu, Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di Kota Surabaya, Jawa Timur, menjadi lebih dari sekadar kegiatan menjual bahan pokok dengan harga terjangkau.

Program ini merupakan bentuk intervensi pemerintah kota untuk menjaga daya beli, sekaligus menguji seberapa dekat kebijakan pangan dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Pada 21 Oktober 2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya menggelar GPM di Balai RW 3 Karangrejo Sawah III, Kelurahan Wonokromo. Kegiatan tersebut menghadirkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Minyakita, telur, gula, dan aneka bumbu dapur.

Pemerintah juga melibatkan Perum Bulog, badan usaha milik daerah, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat.

Langkah itu relevan karena menjaga pangan bukan hanya persoalan memastikan stok tersedia di gudang, melainkan juga memastikan masyarakat mampu membelinya.

Pangan yang melimpah belum sepenuhnya menjamin ketahanan pangan apabila harganya melampaui kemampuan sebagian keluarga.

Harga bergerak

Daya tarik GPM Surabaya terlihat dari selisih harga yang ditawarkan. Dalam kegiatan di Wonokromo, Minyakita dijual Rp15.500 per liter, sedangkan beras SPHP kemasan lima kilogram dipasarkan Rp58.000.

Beras premium ukuran lima kilogram dijual Rp74.500, sementara telur ayam ras ditawarkan Rp23.000 per kilogram. Bawang merah, bawang putih, dan sejumlah jenis cabai juga tersedia dalam kemasan dengan harga Rp5.000 per bungkus.

Apabila dibandingkan dengan harga pasar yang disebutkan dalam laporan kegiatan tersebut, beras SPHP dan minyak goreng memberikan ruang penghematan yang berarti.

Meskipun demikian, manfaat itu perlu dibaca secara proporsional. Harga pada satu lokasi dan waktu tertentu tidak otomatis mewakili seluruh pasar di Surabaya. Perbedaan mutu, biaya distribusi, ketersediaan barang, dan saluran penjualan juga memengaruhi harga yang dibayar konsumen.

Selisih harga tersebut menjelaskan mengapa GPM menarik perhatian warga. Dalam pelaksanaan di Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, pada 7 Oktober 2026, masyarakat terlihat mengantre untuk memperoleh beras SPHP dan Minyakita.

Tingginya minat itu menunjukkan bahwa akses terhadap bahan pokok dengan harga lebih rendah memiliki arti langsung bagi pengeluaran rumah tangga.

Kebutuhan intervensi semakin relevan jika melihat perkembangan harga secara lebih luas. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan (year-on-year/yoy) Kota Surabaya pada September 2026 sebesar 3,68 persen, lebih tinggi daripada inflasi nasional pada periode yang sama sebesar 3,28 persen.

Angka tersebut merupakan inflasi umum, bukan khusus pangan, sehingga tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menilai keberhasilan program pasar murah. Hanya saja, data itu memberikan gambaran bahwa tekanan biaya hidup masih perlu diperhatikan.

Komoditas tertentu, bahkan membutuhkan perhatian lebih besar. Badan Pangan Nasional pada 17 Oktober 2026 menyampaikan bahwa harga cabai rawit merah di Jawa Timur rata-rata Rp58.720 per kilogram pada 16 Oktober.

Pada saat yang sama, harga di Sulawesi Utara mencapai Rp127.604 per kilogram. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan harga tidak selalu terletak pada ketersediaan produksi nasional, tetapi juga pada persebaran pasokan dan kelancaran distribusi antardaerah.

Dalam konteks itu, GPM tidak cukup dipandang sebagai tempat berbelanja murah. Program tersebut seharusnya menjadi bagian dari mekanisme pengendalian harga yang merespons komoditas paling bergejolak, wilayah yang paling membutuhkan, dan periode ketika tekanan permintaan meningkat.

Pemerintah pusat dan daerah perlu menjaga keseimbangan antara intervensi jangka pendek dan pembenahan rantai pasok.

Ketika harga cabai naik karena distribusi tersendat, misalnya, menambah pasokan ke pasar sasaran dapat lebih efektif daripada sekadar memperbanyak komoditas lain yang harganya relatif stabil.

Mendekatkan akses

Di Surabaya, GPM telah dikembangkan bersama pasar murah yang menjangkau 31 kecamatan. Pola pelaksanaannya mengombinasikan satu lokasi GPM dengan pasar murah di kecamatan lain, sehingga komoditas utama, seperti beras SPHP, Minyakita, dan gula dapat ditawarkan secara lebih luas.

Pemerintah kota juga merencanakan kegiatan rutin hingga Desember 2026. Pendekatan ini layak dipertahankan, tetapi keberhasilan program tidak semestinya hanya diukur dari jumlah kegiatan atau banyaknya komoditas yang dipajang.

Ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak keluarga yang benar-benar memperoleh manfaat, seberapa besar penghematan yang didapat, serta apakah bahan pangan tersedia ketika warga membutuhkannya.

Pengalaman warga dalam sejumlah kegiatan menunjukkan bahwa waktu dan jangkauan masih menjadi persoalan yang perlu diperhatikan. Antusiasme tinggi dapat membuat barang tertentu cepat habis.

Warga yang datang terlambat berisiko pulang tanpa memperoleh kebutuhan yang dicari. Sementara itu, warga yang tinggal jauh dari lokasi harus memperhitungkan biaya perjalanan dan waktu untuk berbelanja.

Situasi tersebut mengandung pelajaran penting. Pangan murah belum tentu sepenuhnya terjangkau apabila ongkos untuk mendapatkannya justru mengurangi penghematan.

Pemerintah perlu memastikan persebaran lokasi mempertimbangkan kepadatan penduduk, kemampuan ekonomi warga, dan kemudahan transportasi, bukan hanya ketersediaan tempat kegiatan.

Jadwal, jenis komoditas, perkiraan stok, dan ketentuan pembelian juga perlu diumumkan secara terbuka sebelum kegiatan berlangsung. Informasi tersebut membantu warga mengatur kebutuhan dan mengurangi ketidakpastian.

Pembatasan pembelian dalam jumlah wajar untuk komoditas bersubsidi juga dapat dipertimbangkan agar manfaat tidak terkonsentrasi pada segelintir pembeli atau pelaku usaha yang berbelanja dalam jumlah besar.

Di sisi lain, pemetaan kebutuhan perlu dilakukan secara berkala. Data harga harian, laporan pedagang, informasi dari kecamatan, dan masukan warga dapat digunakan untuk menentukan lokasi serta komoditas yang menjadi prioritas.

Apabila harga telur meningkat di satu kawasan, misalnya, pemerintah dapat mengarahkan tambahan pasokan ke kawasan tersebut tanpa mengurangi pelayanan bagi wilayah lain yang juga membutuhkan.

Pendekatan demikian akan membuat GPM lebih adaptif, bukan sekadar mengikuti kalender kegiatan. Intervensi menjadi lebih tepat ketika disesuaikan dengan perubahan harga dan kebutuhan masyarakat.

Menjaga keseimbangan

Salah satu kekuatan GPM Surabaya ialah keterlibatan kelompok tani, pembudi daya ikan, koperasi, dan UMKM.

Dalam kegiatan di Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, pada 9 September 2026, pemerintah kota melibatkan 17 penyedia bahan pokok, hasil pertanian, ikan, hingga makanan olahan.

Kolaborasi tersebut membuka peluang agar GPM tidak berhenti sebagai tempat membeli barang dengan harga lebih rendah. Kelompok tani memperoleh akses pasar, UMKM memiliki ruang mengenalkan produk, sedangkan masyarakat mendapat pilihan pangan yang lebih beragam.

Jika dijaga konsisten, pola ini dapat mempertemukan kepentingan produsen dan konsumen tanpa bergantung pada subsidi pangan.

Meskipun demikian, keterjangkauan bagi pembeli tidak boleh dibayar dengan kerugian bagi produsen. Pemerintah perlu memperkuat hubungan antara kelompok tani, distributor, koperasi, dan pasar lokal.

Rantai distribusi yang pendek berpotensi menekan biaya perantara, sementara kepastian penyerapan membantu produsen merencanakan produksi.

Pasokan juga perlu dikelola dengan memperhitungkan cuaca dan perbedaan musim panen. Badan Pangan Nasional pada Oktober 2026 menekankan pentingnya menyalurkan cabai dari sentra produksi ke wilayah yang mengalami gejolak harga, termasuk melalui fasilitasi biaya pengiriman.

Produksi nasional yang mencukupi belum tentu menjamin keterjangkauan jika distribusi tersendat dan biaya logistik tinggi.

Menjelang Natal dan tahun baru, Surabaya perlu menyiapkan langkah antisipatif sesuai perubahan permintaan, terutama untuk komoditas yang rentan bergejolak. Koordinasi dengan Bulog, distributor, pasar tradisional, dan pelaku usaha lokal harus dilakukan sebelum harga melonjak.

Setelah kegiatan, pemerintah perlu mengevaluasi perubahan harga, jumlah barang terserap, sebaran penerima manfaat, serta keluhan warga. Hasilnya menjadi dasar untuk memperluas atau mengarahkan kembali program.

GPM bukan sekadar menghadirkan harga rendah di satu lokasi, melainkan memastikan pangan tetap terjangkau. Keberhasilan tidak cukup diukur dari antrean atau barang habis, tetapi dari penghematan yang dirasakan keluarga dan kestabilan harga setelah kegiatan berakhir.

Dengan mendekatkan pasokan, melindungi daya beli, dan membuka pasar bagi produsen lokal, GPM dapat menjadi bagian dari tata kelola pangan yang lebih merata dan fondasi ketahanan ekonomi masyarakat.

Copyright © ANTARA 2026

Kita ingin pangan Indonesia semakin berdaulat dan masyarakat yang bekerja di sektor pangan semakin sejahtera.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan dua tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan, disertai peningkatan nilai tukar petani.

Zulhas mengatakan capaian tersebut merupakan bagian dari penguatan produksi pangan dalam negeri yang diikuti kebijakan perlindungan harga hasil pertanian, penyediaan pupuk bersubsidi, dan pengembangan ekonomi masyarakat desa.

"Alhamdulillah, ikhtiar memperkuat kedaulatan pangan mulai menunjukkan hasil. Kita bersyukur Indonesia semakin mampu memenuhi kebutuhan pangan dari dalam negeri," kata Zulhas dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.

Zulhas menjelaskan delapan komoditas yang dinyatakan mencapai swasembada, meliputi beras, jagung, gula konsumsi, cabai rawit, cabai besar, telur ayam, daging ayam, dan bawang merah.

Menurut dia, pemerintah juga tidak lagi mengimpor beras untuk kebutuhan konsumsi masyarakat seiring dengan peningkatan kemampuan produksi pangan nasional.

Penguatan pasokan dalam negeri turut ditopang cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani pada 20 Oktober 2026 melaporkan stok beras pemerintah mencapai sekitar 4,55 juta ton.

Dari sisi kesejahteraan petani, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada September 2026 mencapai 131,11, meningkat dibandingkan September 2024 yang sebesar 120,30.

NTP merupakan indikator perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayarkan untuk kebutuhan konsumsi serta produksi pertanian.

Peningkatan indikator tersebut mencerminkan penguatan daya tukar hasil pertanian, meskipun tidak secara langsung menggambarkan pendapatan seluruh petani.

Pemerintah juga memperkuat perlindungan harga hasil panen melalui kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram (kg).

Sementara itu, HPP jagung sebesar Rp5.500 per kg diberlakukan untuk jagung yang telah memasuki usia panen dengan kadar air 18-20 persen.

Selain kebijakan harga pembelian hasil pertanian, pemerintah menyederhanakan tata kelola distribusi pupuk bersubsidi agar proses penyalurannya kepada petani lebih cepat.

Pemerintah juga menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak 22 Oktober 2025. Harga pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kg, sedangkan pupuk NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kg.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, jumlah petani yang menebus pupuk bersubsidi hingga Juli 2026 meningkat rata-rata tujuh persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Zulhas menegaskan peningkatan produksi pangan perlu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan.

"Capaian ini harus dirasakan oleh petani, nelayan, dan masyarakat yang selama ini suaranya kerap kurang terdengar dalam rantai pangan. Inilah amanah yang harus kita jaga bersama," ujarnya.

Di tingkat desa, pemerintah mengembangkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai sarana distribusi kebutuhan pokok, produk bersubsidi, dan layanan ekonomi masyarakat.

Zulhas menyebutkan sebanyak 10.070 KDKMP telah beroperasi. Pada periode yang sama, 28.662 bangunan KDKMP telah rampung. Pemerintah menargetkan jumlah bangunan koperasi yang selesai meningkat menjadi sekitar 35 ribu hingga 40 ribu unit pada akhir 2026.

Sementara itu, penguatan kesejahteraan masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang diarahkan untuk meningkatkan fasilitas pendukung usaha dan memperkuat kegiatan ekonomi nelayan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat sebanyak 65 lokasi KNMP yang menjalani uji coba operasional telah memperdagangkan 719 ton ikan senilai Rp18,77 miliar sejak awal Juni 2026.

Menko Pangan mengatakan berbagai capaian dan kebijakan tersebut menjadi landasan untuk terus memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika global.

"Kita ingin pangan Indonesia semakin berdaulat dan masyarakat yang bekerja di sektor pangan semakin sejahtera. Kerja keras ini harus terus dilanjutkan dengan kebijakan yang berpihak kepada petani, nelayan, dan masyarakat desa," katanya pula.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

SKK Migas terus mengawasi dan memastikan INPEX melibatkan tokoh adat, nelayan, serta pemerintah desa setempat sejak tahap awal operasional proyek.

AMBON (ANTARA) - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) meningkatkan pengawasan operator Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) INPEX Masela Ltd, guna memastikan keterlibatan aktif masyarakat lokal mendukung kelancaran operasional Blok Masela.

Kepala Departemen Sekuriti SKK Migas M Indarto Wibowo dalam keterangan yang diterima di Ambon, Maluku, Rabu (21/10), menyampaikan bahwa berdasarkan peta risiko keamanan dan hasil Social Risk Assessment (SRA) pada proyek Lapangan Gas Abadi, potensi gangguan keamanan di wilayah tersebut tidak didominasi oleh ancaman fisik melainkan oleh dinamika sosial-adat, tuntutan ekspektasi ekonomi, serta legitimasi lokal.

"Peta risiko menunjukkan bahwa dinamika sosial-adat seperti sengketa ulayat, fragmentasi sosial, hingga ekspektasi manfaat ekonomi yang tinggi menjadi perhatian utama. Karena itu, SKK Migas terus mengawasi dan memastikan INPEX melibatkan tokoh adat, nelayan, serta pemerintah desa setempat sejak tahap awal operasional proyek," ujar dia.

Dia menegaskan, pengawasan SKK Migas berfokus pada pengelolaan ekspektasi masyarakat pesisir secara realistis dan transparan. Langkah tersebut diwujudkan melalui pembentukan forum dialog berkala serta penyediaan kanal pengaduan (complaint mechanism) yang transparan dan akuntabel bagi warga.

Selain itu, keamanan maritim di sekitar lokasi proyek beririsan langsung dengan ruang hidup nelayan pesisir. SKK Migas mendorong komunikasi terintegrasi, agar rantai kegiatan proyek berjalan tertib tanpa mengganggu mata pencaharian warga setempat.

"Pengamanan laut bukan sekadar menjaga fasilitas proyek, melainkan membangun kepercayaan publik (public trust). Melalui keterlibatan masyarakat lokal, transparansi, dan penghormatan terhadap tata nilai adat setempat, keberlanjutan proyek hulu migas berkapasitas besar ini dapat terjamin," katanya pula.

Dalam model pengamanan terpadu ini, SKK Migas menjalankan fungsi tata kelola dan pengawasan. Sementara itu, INPEX bertugas memetakan risiko operasional dan rencana mitigasi, yang diselaraskan bersama pemangku kepentingan daerah, TNI AL, Polri, serta partisipasi aktif masyarakat pesisir.

Blok Masela merupakan wilayah kerja minyak dan gas bumi di Laut Arafura, lepas pantai Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dengan Lapangan Gas Abadi sebagai pusat pengembangannya.

Proyek yang dikelola INPEX Masela Ltd sebagai operator bersama mitranya, PT Pertamina Hulu Energi dan Petronas Masela Sdn Bhd, memiliki nilai investasi yang diperkirakan mencapai 20,9 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Pengembangan Lapangan Abadi dirancang memiliki kapasitas produksi 9,5 juta ton gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) per tahun, 150 juta kaki kubik gas per hari, serta 35.000 barel kondensat per hari. Proyek tersebut ditargetkan mulai berproduksi secara komersial pada 2029.

Besarnya skala pengembangan Blok Masela membuka peluang ekonomi bagi Maluku, termasuk kebutuhan tenaga kerja dalam tahapan konstruksi dan pembangunan fasilitas pendukung. Namun, pemanfaatan peluang tersebut membutuhkan kesiapan sumber daya manusia lokal yang sesuai dengan kebutuhan industri migas.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Penguatan UMKM perempuan tidak cukup hanya dengan membuka akses pembiayaan.

Jakarta (ANTARA) - Koalisi Indonesia untuk Kesehatan Keuangan atau Indonesian Coalition for Financial Health (ICFH) menggandeng Women’s World Banking dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk menggelar program nasional Tumbuhkan Peluang, di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Kegiatan ini bagian dari rangkaian lokakarya untuk mempertemukan sekitar 200 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan mitra industri dan pembeli besar (offtaker), sekaligus mendorong formalisasi usaha melalui edukasi dan fasilitasi registrasi Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi Halal, PIRT dan pembukaan rekening bank.

"Melalui kolaborasi lintas sektor, kami ingin memastikan lebih banyak perempuan pelaku UMKM di daerah tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga naik kelas dan mengubah potensi usahanya menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di level akar rumput," kata Head of Secretariat ICFH dan Chairman Amartha.org Aria Widyanto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (21/10).

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Sulteng yang mencapai 8,47 persen pada 2025 membuka peluang bagi UMKM lokal untuk memperluas usaha dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Momentum ini perlu dioptimalkan melalui kolaborasi yang menghubungkan penguatan kapasitas usaha, akses pasar, formalisasi usaha, dan kesehatan finansial, khususnya bagi perempuan pengusaha UMKM agar dapat tumbuh lebih berkelanjutan.

Ia menjelaskan bahwa formalisasi usaha menjadi langkah penting bagi UMKM perempuan untuk meningkatkan kesiapan bisnis dan menjangkau pasar yang lebih luas. Kepemilikan NIB menjadi pintu masuk untuk mengurus perizinan lanjutan, mengakses program pemerintah dan layanan keuangan formal, serta memenuhi persyaratan kerja sama dengan calon pembeli.

Namun, proses formalisasi masih menjadi tantangan bagi sebagian pengusaha mikro perempuan akibat keterbatasan literasi digital, pemahaman mengenai persyaratan administrasi, serta waktu yang terbagi antara mengelola usaha dan tanggung jawab rumah tangga.

Dengan lokakarya Tumbuhkan Peluang, peserta memperoleh pendampingan langsung bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam pengurusan NIB, sehingga legalitas usaha dapat menjadi fondasi untuk mengembangkan bisnis dan memanfaatkan peluang.

"Penguatan UMKM perempuan tidak cukup hanya dengan membuka akses pembiayaan. Mereka membutuhkan ekosistem yang membantu usaha menjadi lebih formal, mampu mengakses pasar lebih luas, sekaligus memiliki ketahanan dan kesehatan finansial," ujarnya.

Melalui lokakarya ini, UMKM diperkenalkan dan berdiskusi langsung dengan calon mitra pasar lokal seperti Toko Oleh-Oleh Sri Rejeki, Toko Oleh-oleh Sal-Han, G.I (Gampiri Interaksi Lestari), dan Nina Agro Jaya. Pertemuan ini turut memberi kesempatan bagi UMKM untuk memahami standar produk, menjajaki peluang kurasi, dan memperoleh umpan balik dari calon pembeli.

Peserta lokakarya didominasi UMKM di sektor pertanian dan pangan olahan, yang memiliki potensi untuk dikembangkan seiring besarnya kontribusi kedua sektor terhadap ekonomi Sulteng.

Pada 2025, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatat nilai tambah Rp67,96 triliun, sementara industri makanan dan minuman mencapai Rp7,24 triliun. Potensi ini membuka ruang bagi UMKM untuk memperluas pasar melalui penguatan kualitas produk dan pemahaman terhadap kebutuhan pembeli.

Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan Pemerintah Daerah, Kemen PPPA Eni Widiyanti mengatakan, pemberdayaan ekonomi perempuan tidak cukup hanya dengan meningkatkan keterampilan berusaha, tetapi juga harus memastikan perempuan memiliki akses yang setara terhadap pembiayaan, legalitas usaha, teknologi, dan pasar.

"Masih banyak perempuan pelaku usaha mikro yang menghadapi keterbatasan akses informasi, jaringan pemasaran, serta tanggung jawab pengasuhan dan pekerjaan domestik," katanya.

Melalui kegiatan Tumbuhkan Peluang, kata dia lagi, pihaknya ingin mendorong agar perempuan pelaku UMKM tidak hanya mampu mempertahankan usahanya, tetapi juga memiliki kesempatan untuk naik kelas, memperluas pasar, dan meningkatkan kemandirian ekonominya.

"Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan menjadi kunci untuk membangun ekosistem kewirausahaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan," ujarnya.

Selain akses pasar, kesehatan finansial (financial health) menjadi landasan penting bagi keberlanjutan usaha. Bagi UMKM, hal ini mencakup kemampuan mengelola arus kas, memenuhi kebutuhan bisnis, menghadapi risiko keuangan, dan merencanakan pertumbuhan usaha. Dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik, pertumbuhan bisnis diharapkan dapat turut memperkuat kesejahteraan perempuan dan keluarganya.

Senior Policy Strategist, Southeast Asia, Women’s World Banking Desi Vicianna menuturkan, kesehatan finansial merupakan bagian penting dari pemberdayaan ekonomi perempuan.

"Kegiatan ini akan dilanjutkan dengan pendampingan intensif oleh fasilitator lokal untuk membantu pengusaha mikro perempuan memperkuat praktik pengelolaan keuangan dan pengembangan usaha, sehingga kemajuan usaha dapat berjalan beriringan dengan kesehatan finansial yang lebih kuat," kata dia pula.

Lewat lokakarya Tumbuhkan Peluang, ICFH bersama para mitra berharap koneksi yang terbentuk dapat berkembang menjadi kemitraan usaha yang berkelanjutan.

Dengan menghubungkan kapasitas usaha, akses pasar, dan kesehatan finansial, semakin banyak perempuan UMKM diharapkan mampu memperluas peluang bisnis dan memperkuat ketahanan ekonomi.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak menyebut penurunan harga pupuk subsidi hingga 20 persen guna membantu petani, merupakan kebijakan luar biasa pemerintah yang baru terjadi sejak Indonesia merdeka.

Menurut Hanan, penurunan harga pupuk subsidi hingga 20 persen menunjukkan perhatian pemerintah dalam memperkuat produktivitas petani menuju swasembada pangan yang berkelanjutan.

"Harganya turun 20 persen. Nah, ini luar biasa perhatian pemerintah ya. Baru terjadi ini, kelihatannya (sejak) Indonesia merdeka, baru ini ya pupuk turun harganya. Ini sangat luar biasa," kata Hanan dalam Forum Diskusi Pertanian bertajuk 'Dua Tahun Transformasi Pertanian Era Presiden Prabowo' di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan harga pupuk sebelumnya cukup tinggi sehingga berpotensi menyulitkan petani dalam memperoleh sarana produksi apabila tidak ada dukungan pemerintah melalui kebijakan subsidi.

Hanan mengatakan kenaikan harga bahan baku pupuk seperti gas, fosfat, dan kalium akibat dinamika global menjadi tantangan tersendiri bagi industri pupuk nasional dalam menjaga keterjangkauan harga.

Namun, menurutnya, pemerintah mampu memberikan perhatian luar biasa dengan menurunkan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen meskipun biaya produksi mengalami peningkatan.

Ia menilai kebijakan tersebut menjadi langkah penting karena pupuk dapat tersedia tepat waktu, tepat jumlah, dan dengan harga yang lebih terjangkau bagi petani di seluruh Indonesia.

Selain penurunan harga pupuk, Hanan juga mengapresiasi penyederhanaan aturan distribusi pupuk yang sebelumnya mencapai 145 ketentuan menjadi lebih sederhana sehingga memudahkan petani mendapatkan kebutuhan produksi.

Menurut dia, ketersediaan pupuk dan benih yang semakin baik menjadi faktor pendukung peningkatan produktivitas pertanian serta memperkuat upaya pemerintah mencapai target swasembada pangan nasional.

"Pupuknya juga mudah diperoleh dengan penyederhanaan aturan, dari 145 aturan disederhanakan, kalau tidak salah 4 apa 5 sekarang ini ya, disatukan gitu, sehingga mudah sekali, bisa diperoleh tepat waktu, tepat jumlah, harganya terjangkau oleh petani. Ini luar biasa," ucapnya.

Hanan juga menyoroti pentingnya mekanisasi pertanian karena usia rata-rata petani semakin meningkat sehingga tenaga kerja di sektor pertanian membutuhkan dukungan teknologi dan mesin pertanian.

Ia menyebut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memiliki perhatian besar terhadap modernisasi pertanian sejak 2014 melalui penguatan mekanisasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas petani.

Menurut Hanan, kebijakan pemerintah dalam sektor pertanian berjalan secara paralel, tidak hanya melalui teknologi, tetapi juga kebijakan sosial ekonomi seperti penetapan harga pembelian pemerintah.

Ia juga menjelaskan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram memberikan kepastian bagi petani sekaligus memperkuat cadangan beras pemerintah.

Hanan menyebut berbagai intervensi pemerintah, mulai dari irigasi, pupuk, mekanisasi, hingga kebijakan harga, telah mendorong peningkatan produksi gabah kering panen (GKP).

Ia menilai capaian tersebut menunjukkan arah positif menuju swasembada pangan, dengan dukungan anggaran pertanian yang meningkat dan kebijakan pemerintah yang semakin berpihak kepada petani.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A Rozak mendukung langkah pemerintah memperkuat fondasi swasembada pangan melalui berbagai kebijakan pertanian yang disusun berdasarkan target pembangunan nasional.

Menurut dia, pemerintah telah menetapkan target-target strategis untuk mewujudkan swasembada pangan, termasuk mempertahankan capaian tersebut dengan memperkuat berbagai sektor pendukung pertanian.

"Waktu di 2025 itu ada target-target, apalagi tekadnya adalah tidak ada impor lagi, tekadnya adalah swasembada, mempertahankan swasembada. Nah, itu yang ngitung pemerintah, kemudian hasil perhitungan itu diterjemahkan dalam bentuk target-target," katanya dalam Forum Diskusi Pertanian bertajuk "Dua Tahun Transformasi Pertanian Era Presiden Prabowo" di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan target pembangunan pertanian tersebut disusun melalui perhitungan pemerintah dan diterjemahkan dalam berbagai program yang diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan nasional secara berkelanjutan.

Menurut dia, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam memperkuat fondasi swasembada pangan mulai perbaikan irigasi, penyediaan benih, dan pemenuhan sarana produksi pertanian nasional patut diapresiasi.

Pemerintah menetapkan target pembangunan pertanian berdasarkan kebutuhan nasional, termasuk meningkatkan luas tanam sebagai langkah memperbesar produksi pangan dalam negeri.

Ia mengatakan target luas tanam ditingkatkan dari sekitar 10 juta hektare pada 2024 menjadi lebih dari 11 juta hektare pada 2026 melalui berbagai program strategis pemerintah.

Hanan menilai peningkatan luas tanam didukung perbaikan jaringan irigasi yang dilakukan pemerintah sehingga lahan pertanian dapat memperoleh pasokan air secara lebih optimal.

Menurut dia, normalisasi irigasi hingga tingkat tersier memungkinkan lahan yang sebelumnya kurang produktif kembali dimanfaatkan untuk meningkatkan intensitas tanam dan hasil produksi.

"Kenapa kok bisa meningkat? Nah, ini karena ada program, ada kebijakan. Perbaikan irigasi misalnya ya, tadinya irigasinya tidak normal dinormalkan sampai level tersier. Nah, sehingga yang tadinya bisa tanam misalnya hanya 10 juta hektare, akibat ada perbaikan air irigasi bisa lebih meningkat lagi. Nah, seperti itu. Banyak kebijakan-kebijakan," ucapnya.

Dia menilai pemerintah telah hadir membiayai pembangunan infrastruktur pertanian yang tidak mungkin dilakukan petani secara mandiri, terutama pembangunan bendungan serta jaringan irigasi termasuk pemberian bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).

"Contoh terkait irigasi, Kementerian PU (Pekerjaan Umum) membangun mulai dari bendungan, primer, sekunder, tersier. Kementerian Pertanian juga ada urus tersier karena yang paling dekat dengan petani. Pemerintah hadir di situ, itu tidak mungkin dibiayai oleh petani," katanya.

Selain irigasi, pemerintah juga memastikan ketersediaan benih melalui dukungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan perbenihan agar kebutuhan petani dapat dipenuhi dengan harga yang terjangkau.

Menurutnya, pemerintah tidak mengambil alih kewajiban petani menyediakan benih, tetapi memastikan benih berkualitas mudah diperoleh sehingga kegiatan budidaya berjalan lebih optimal.

Ia menilai pemerintah juga memperkuat penyediaan berbagai sarana produksi pertanian agar petani memperoleh dukungan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas lahan.

Ia menjelaskan keberhasilan produksi padi tidak hanya ditentukan benih dan pupuk, tetapi juga dukungan infrastruktur, pengelolaan lahan, serta proses alam yang menunjang pertumbuhan tanaman.

Hanan berharap, pembangunan irigasi, penyediaan benih, penguatan sarana produksi, dan berbagai kebijakan pemerintah terus dilanjutkan guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional yang berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026