Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah berkomitmen tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir 2026, meskipun harga minyak mentah dunia terus mengalami kenaikan.

Bahlil yang juga merupakan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan pemerintah saat ini tengah memperhitungkan dampak kenaikan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) terhadap kebutuhan subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Yang sekarang kita lagi memperhitungkan adalah harga ICP global yang naik terus. Karena begitu harga ICP global naik terus, itu kemungkinan besar akan menambah top up subsidi. Tetapi pemerintah berkomitmen untuk tidak ada kenaikan BBM subsidi, tidak ada kenaikan," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan harga ICP saat ini berada di kisaran 92 dolar AS per barel, lebih tinggi dibandingkan asumsi yang digunakan dalam APBN, yakni sekitar 70 dolar AS per barel.

Pemerintah memperkirakan harga minyak mentah tersebut berpotensi berada di bawah 100 dolar AS per barel apabila tren saat ini berlanjut.

Meski demikian, ia mengatakan kenaikan harga minyak dunia berpotensi menambah kebutuhan anggaran untuk menanggung subsidi energi agar harga BBM bersubsidi tetap terjaga.

"Jadi relatif oke. Untuk BBM subsidi Insya-Allah tidak ada kenaikan ya," ujar dia.

Bahlil menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna dalam rangka evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan capaian sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), termasuk penerimaan negara dari sektor batu bara yang diperkirakan melampaui target.

Menurut Bahlil, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor tersebut yang ditargetkan sebesar Rp133 triliun diproyeksikan dapat melampaui Rp160 triliun. Sementara itu, devisa ekspor batu bara yang ditargetkan sebesar 27 miliar dolar AS diperkirakan mencapai lebih dari 30 miliar dolar AS.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Langkah ini menjadi manuver krusial bagi industri kelapa sawit nasional untuk memperluas akses pasar internasional di tengah bayang-bayang ketatnya regulasi EUDR yang akan berlaku efektif pada 1 Januari 2027

Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV PalmCo menggandeng Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencari pasar baru ekspor sawit guna memperkuat daya saing global menghadapi pemberlakuan regulasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) di 2027.

PTPN IV PalmCo bersama Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Primer, Kemendag menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) strategis dalam memperluas pasar ekspor sawit Indonesia.

"Langkah ini menjadi manuver krusial bagi industri kelapa sawit nasional untuk memperluas akses pasar internasional di tengah bayang-bayang ketatnya regulasi EUDR yang akan berlaku efektif pada 1 Januari 2027," kata Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan, sinergi itu tidak hanya dirancang sebagai bentuk pertahanan terhadap kebijakan diskriminatif di Benua Biru, melainkan sebagai momentum transformasi PTPN IV PalmCo dari pemasok komoditas domestik menjadi pemain ekspor langsung (direct exporter) berskala global.

Jatmiko menegaskan, penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) bukan lagi sebagai cara untuk menggugurkan kewajiban hukum, melainkan senjata utama untuk memenangkan persaingan di pasar internasional.

Ia menekankan, kepatuhan terhadap standar berkelanjutan, seperti persyaratan ketat dalam EUDR, adalah syarat mutlak agar produk agrikultur Indonesia dapat menembus dan bertahan di pasar dunia, khususnya Uni Eropa.

"Dalam hal ini, kinerja ESG tidak hanya tentang mengikuti aturan, tetapi juga menjamin akses pasar jangka panjang dan memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi bagi industri perkebunan nasional," kata Jatmiko.

Direktur Pemasaran dan Sistem Manajemen PTPN IV Rury C. Baskoro mengatakan, kapasitas produksi harus diimbangi kemampuan menembus pasar internasional secara mandiri melalui hubungan langsung dengan pembeli global.

Ia menyebut transformasi bisnis mulai menunjukkan hasil dengan peningkatan porsi ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dari sekitar satu persen pada 2024 menjadi sepuluh persen hingga September 2026.

"Insya Allah, tahun depan kami menargetkan porsi ekspor mencapai 25 persen, atau kurang lebih sekitar 759.000 ton," ujar Rury dalam sesi gelar wicara bertajuk Indonesian Sustainable Palm Oil: Global Competitiveness and Expanding International Market di ICE BSD.

Peningkatan eksponensial itu, lanjut Rury, mencerminkan perubahan cara PTPN IV mengelola bisnisnya dalam membangun hubungan langsung dengan pembeli, refiners, traders, hingga end-user di berbagai negara, sembari tetap memprioritaskan pemenuhan pasokan domestik.

Pemberlakuan EUDR menjadi kekhawatiran besar bagi importir dan operator di Eropa, mengingat ancaman denda yang mencapai 4 persen dari total pendapatan tahunan mereka jika komoditas terbukti melanggar kriteria bebas deforestasi per consignment (pengiriman).

Meski demikian, Rury memastikan PTPN IV PalmCo memiliki keunggulan yang tidak bisa dibantah.

"Kebun kami adalah peninggalan Belanda. Jadi bisa dipastikan tidak ada aktivitas deforestasi baru, tidak ada okupasi lahan dari masyarakat, dan tidak ada pengambilan lahan dari hutan," kata Rury.

Fakta historis tersebut diperkuat dengan kepemilikan sertifikasi berkelanjutan tingkat nasional maupun global, seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), yang menjamin aspek ketertelusuran (traceability).

Perjanjian kerja sama dengan Kemendag ini dirancang secara komprehensif dari hulu hingga hilir, mencakup lima komoditas perkebunan utama yaitu kelapa sawit, karet, kopi, teh, dan gambir.

Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Kemendag Miftah Farid menekankan Indonesia harus proaktif mencari ceruk pasar alternatif di tengah stagnasi pasar Eropa.

Ia menyebutkan berdasarkan data ITC Export Potential Map, kelapa sawit Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk diekspansi.

Selain memperkuat pasar yang sudah established melalui pendekatan G-to-G seperti di China dan India, Indonesia melihat peluang di Pakistan dan Filipina.

"Sebagai bentuk nyata penciptaan nilai ekonomi yang inklusif, kolaborasi ini juga menyepakati integrasi PTPN IV PalmCo ke dalam program prioritas 'Desa Bisa Ekspor'," ucapnya.

Miftah menambahkan, sebagai pilot project, pemberdayaan produk akan difokuskan pada komoditas gambir di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat.

Inisiatif itu diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani daerah penghasil, menyelesaikan masalah di sektor hulu, dan meningkatkan daya saing melalui penguatan standardisasi hilirisasi komoditas.

"Kerja sama ini diharapkan bukan sekadar penandatanganan dokumen di atas kertas, tetapi terwujud dalam intelijen pasar yang presisi, fasilitasi bisnis dengan pembeli internasional, serta bertambahnya volume ekspor dan kemitraan global berkelanjutan bagi Indonesia," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Kegiatan market sounding ini dapat terselenggara atas kerja sama yang baik antara Kantor Bersama KPBU dan Kementerian Perhubungan selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendorong investasi sektor transportasi melalui market sounding proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Terminal Tipe A Purabaya di Jawa Timur dan Terminal Tipe A Betan Subing di Lampung.

“Kegiatan market sounding ini dapat terselenggara atas kerja sama yang baik antara Kantor Bersama KPBU dan Kementerian Perhubungan selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK). Kami harap melalui kegiatan ini, para calon investor memperoleh gambaran awal proyek, struktur proyek, dan alokasi risiko,” ujar Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Ichsan Zulkarnaen sebagaimana keterangan resminya di Jakarta, Rabu.

Kegiatan yang diselenggarakan bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Selasa (20/10).

Ia menjelaskan, penjajakan pasar merupakan tahapan penting dalam penyiapan proyek pengembangan kedua terminal tersebut sekaligus menjadi bagian dari peran BKPM dalam Kantor Bersama KPBU untuk mempromosikan proyek yang siap ditawarkan kepada investor.

Ichsan menyampaikan bahwa investasi menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Pada triwulan II 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,29 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Sementara itu, realisasi investasi hingga triwulan III 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun, meningkat 7,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi berkontribusi sebesar Rp154,4 triliun.

Menurut Ichsan, investasi pada infrastruktur konektivitas dan transportasi menjadi salah satu fokus pemerintah karena dapat meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang, menekan biaya logistik, membuka akses ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Terminal Tipe A Purabaya memiliki kebutuhan investasi mencapai Rp780,4 miliar yang berdiri di atas lahan seluas 12 hektare dengan masa kerja sama selama 30 tahun, serta menawarkan tingkat pengembalian investasi atau Internal Rate of Return (IRR) sebesar 13,33 persen.

Sementara itu, Terminal Tipe A Betan Subing yang berada di Provinsi Lampung merupakan simpul transportasi yang menghubungkan aktivitas ekonomi di wilayah Sumatera bagian selatan.

Terminal seluas 5,48 hektare tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sebesar Rp397,3 miliar, dengan masa kerja sama selama 20 tahun dan nilai IRR sebesar 12,52 persen.

Melalui kegiatan market sounding, BKPM mengharapkan masukan, pandangan, dan minat dari investor serta pelaku usaha untuk menyempurnakan kajian, struktur proyek, dan dokumen pengadaan agar kedua proyek tersebut semakin menarik bagi calon mitra usaha.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengandalkan program Nyari Gawe untuk memastikan peningkatan investasi di daerah sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.

“Investasi di Jawa Barat terus melonjak dan mudah-mudahan investasi ini memiliki dampak bagi ketersediaan lapangan pekerjaan,” ujar Dedi di Bandung, Rabu.

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mendorong perusahaan industri agar lebih terbuka dalam memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat.

“Sistem layanan Nyari Gawe merupakan jalan dari banyak jalan untuk membuka lapangan kerja agar transparan dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat,” katanya.

Menurut dia, layanan tersebut menjadi salah satu cara untuk membantu masyarakat mengakses kesempatan kerja. Meski demikian, tidak semua pencari kerja dapat tertampung karena keterbatasan lapangan kerja yang tersedia.

Dedi menjelaskan aplikasi Nyari Gawe yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat mencatat 728.085 pencari kerja dengan total 2,4 juta lamaran hingga 21 Oktober 2026.

Dari 803 perusahaan yang terdaftar, sebanyak 230 perusahaan telah membuka lowongan dengan total 32.125 posisi kerja. Sementara itu, jumlah pelamar yang tercatat diterima melalui layanan tersebut mencapai 1.282 orang.

Berdasarkan sebaran wilayah, Kabupaten Subang mencatat jumlah pencari kerja terbanyak dengan 92.172 orang, disusul Kabupaten Karawang sebanyak 79.110 orang dan Kabupaten Bekasi sebanyak 52.852 orang.

Berikutnya, Kabupaten Purwakarta mencatat 43.380 pencari kerja dan Kabupaten Bandung sebanyak 42.159 orang. Sementara itu, pencari kerja dari luar Jawa Barat tercatat sebanyak 41.036 orang.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi gabungan penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Jawa Barat mencapai Rp91 triliun pada Triwulan III 2026.

Nilai tersebut setara dengan 17,2 persen dari total investasi nasional dan menjadi yang tertinggi dibandingkan provinsi lain.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Keselamatan merupakan prioritas utama dalam setiap aktivitas operasional PLN Energi Gas. Melalui pelatihan ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh insan perusahaan, baik yang bertugas di kantor pusat maupun di lapangan, memiliki pemahaman dan kesada

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Gas memperkuat budaya keselamatan dan keandalan operasional perusahaan melalui penyelenggaraan in house training tentang sistem manajemen keselamatan migas (SMKM).

Direktur Operasi PLN Energi Gas Mohammad Faradhy, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyampaikan penerapan keselamatan migas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perusahaan dalam menjaga keberlangsungan bisnis dan keandalan penyaluran energi kepada pelanggan.

"Keselamatan merupakan prioritas utama dalam setiap aktivitas operasional PLN Energi Gas. Melalui pelatihan ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh insan perusahaan, baik yang bertugas di kantor pusat maupun di lapangan, memiliki pemahaman dan kesadaran yang sama dalam mengidentifikasi potensi bahaya, mengelola risiko, serta menerapkan standar keselamatan secara konsisten," ujarnya.

Faradhy pun berharap keselamatan tidak hanya menjadi kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi benar-benar menjadi budaya dalam bekerja.

Pelatihan yang berlangsung selama dua hari diikuti oleh perwakilan pegawai dari berbagai unit kerja PLN Energi Gas, baik kantor pusat maupun unit operasional, meliputi tim Unit Pengendalian Operasi dan Pemeliharaan (UPOP), Gas Station Tanjung Batu, O&M CNG Duri, Regasifikasi LNG Tarakan, proyek Additional Pipeline Bali, serta perwakilan PT PLN EPI.

Direktur Utama PT KMI Waluyo, selaku pemateri, menekankan keberhasilan penerapan SMKM sangat bergantung pada komitmen bersama dan keterlibatan aktif seluruh insan perusahaan.

"Sistem ini bukan sekadar pemenuhan dokumen atau persyaratan regulasi, melainkan bagaimana perusahaan membangun sistem kerja, yang mampu mencegah terjadinya kecelakaan dan meminimalkan risiko operasional. Hal terpenting adalah memastikan bahwa setiap pegawai memahami perannya dan mampu menerapkan prinsip keselamatan secara nyata dan berkelanjutan di lingkungan kerjanya," ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai penerapan SMKM sekaligus menjadi penggerak budaya keselamatan di unit kerja masing-masing.

Kesamaan pemahaman antara fungsi pengelola keselamatan, operasional, dan konstruksi juga menjadi hal penting dalam membangun sistem pengendalian risiko yang lebih terintegrasi.

Penyelenggaraan pelatihan ini sekaligus menegaskan komitmen PLN Energi Gas, sebagai anak usaha PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), yang bergerak dalam bidang midstream gas, untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya dalam mendukung kegiatan usaha penyediaan infrastruktur dan layanan gas bumi yang memiliki karakteristik risiko operasional tinggi.

"Dengan penguatan kompetensi dan penerapan SMKM secara konsisten, PLN Energi Gas optimistis dapat terus menghadirkan layanan energi yang aman dan andal, sekaligus mendukung terwujudnya lingkungan kerja yang berorientasi pada prinsip zero harm zero loss," kata Faradhy.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Tujuannya mendukung upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan. Tentunya ini membantu masyarakat berkaitan dengan keterjangkauan pangan, sehingga ketika ada harga pangan yang sedang naik, pemerintah dapat membantu melalui penyediaan pangan dengan har

Pacitan, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Gerakan Pangan Murah selama dua hari di Kabupaten Pacitan, 21-22 Oktober 2026, untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau.

Ketua Tim Distribusi Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Endah Nora Susanti, Rabu, mengatakan, kegiatan tersebut menyediakan berbagai kebutuhan pokok, mulai dari beras, minyak goreng, gula, bawang merah, bawang putih, cabai, telur ayam, sayuran, hingga aneka produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

"Tujuannya mendukung upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan. Tentunya ini membantu masyarakat berkaitan dengan keterjangkauan pangan, sehingga ketika ada harga pangan yang sedang naik, pemerintah dapat membantu melalui penyediaan pangan dengan harga di bawah harga pasar," katanya.

Ia menjelaskan, minyak goreng dan cabai rawit menjadi komoditas yang banyak dicari masyarakat karena harganya sedang mengalami kenaikan.

Selain kedua komoditas tersebut, bawang putih juga diminati warga hingga persediaannya menipis pada hari pertama pelaksanaan kegiatan.

"Cabai rawit, bawang putih tadi juga tinggal sedikit. Bawang putih tadi banyak yang mencari, habis, insyaallah habis semuanya," ujarnya.

Salah seorang warga Pacitan, Kristina, mengatakan dirinya membeli minyak goreng Minyakita, bawang merah, dan cabai dalam kegiatan tersebut karena harganya lebih terjangkau dibandingkan dengan harga di pasar.

"Saya tadi beli Minyakita, terus bawang merah, cabai juga. Lumayan, bedanya dengan di pasar," katanya.

GPM tersebut berlangsung selama dua hari, yakni 21-22 Oktober 2026, sehingga masyarakat masih dapat memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau pada hari kedua.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Laut yang sehat dan terlindungi dari pencurian ikan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi nelayan dan generasi mendatang

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengamankan sebanyak 154 kapal pelaku penangkapan ikan secara ilegal (illegal, unreported, and unregulated/IUU fishing) di wilayah perairan Indonesia hingga September 2026.

Capaian ini melengkapi penindakan KKP pada tahun-tahun sebelumnya, ketika KKP mengamankan 88 kapal pencuri ikan pada 2024 dan 355 kapal pada 2025.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dalam siaran resmi di Jakarta, Rabu, mengatakan, operasi pengawasan tersebut dilakukan guna memastikan sumber daya perikanan nasional tidak dieksploitasi secara ilegal dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi nelayan lokal.

Selain pengawasan terhadap kapal-kapal IUU fishing, Trenggono mengatakan KKP juga memperkuat konservasi laut guna menjaga sumber daya kelautan.

KKP mencatat luas kawasan konservasi laut Indonesia hingga Oktober 2026 mencapai 31,6 juta hektare.

Trenggono mengatakan, perluasan kawasan konservasi menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.

Ia menyebut kawasan konservasi berperan melindungi habitat dan keanekaragaman hayati laut, sekaligus menjaga daya dukung stok ikan yang menjadi sumber penghidupan nelayan dan masyarakat pesisir.

Menurut Trenggono, penindakan illegal fishing dan perluasan kawasan konservasi merupakan dua upaya strategis yang saling melengkapi.

Ia menyampaikan konservasi menjaga ekosistem laut tetap lestari, sedangkan pengawasan memastikan sumber daya ikan Indonesia tidak dieksploitasi secara ilegal.

“Laut yang sehat dan terlindungi dari pencurian ikan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi nelayan dan generasi mendatang," kata Trenggono.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Nanti ada kendaraan dari pemda menjemput kalian di terminal bus terakhir, dan Pemkab Banyuwangi akan memfasilitasi keperluan kalian selama di Banyuwangi, termasuk juga hingga kalian kembali ke Lampung dan Palembang

Banyuwangi (ANTARA) - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyemangati lima orang penari Gandrung Sewu asal Palembang dan Lampung (Sumatra) yang merupakan korban selamat pada insiden kapal terbakar di penyeberangan Bakauheni (Lampung/Sumatra)-Merak (Cilegon, Banten).

Ipuk menghubungi lima penari Gandrung Sewu itu melalui panggilan video (video call) dan menyapa para penari dan pendamping yang selamat guna memastikan kondisi mereka dari Banyuwangi, Jawa Timur, pada Rabu.

Dalam percakapan itu, Bupati Ipuk memberi semangat agar tetap tabah dan menjaga kondisi kesehatan setelah kejadian yang mereka alami. Ia juga menyampaikan keprihatinan atas musibah tersebut serta berharap seluruh penari dapat tiba di Banyuwangi dalam keadaan selamat.

"Bagaimana kabar anak-anak semua? Sehat-sehat ya? Saya sangat khawatir kondisi kalian," tuturnya, mengawali panggilan video dengan pendamping penari, Suprianto.

Saat dihubungi, para penari gandrung dari luar daerah itu diketahui sedang melanjutkan perjalanan menuju Banyuwangi menggunakan bus setelah insiden kebakaran kapal.

Meski mengalami insiden kapal yang ditumpanginya terbakar, mereka mengaku tetap akan melanjutkan tampil di pergelaran Gandrung Sewu, pada Sabtu (24/10) malam.

"Nanti ada kendaraan dari pemda menjemput kalian di terminal bus terakhir, dan Pemkab Banyuwangi akan memfasilitasi keperluan kalian selama di Banyuwangi, termasuk juga hingga kalian kembali ke Lampung dan Palembang nantinya," kata Ipuk.

Di tengah musibah tersebut, para penari untuk tampil dalam pertunjukan Gandrung Sewu tetap bersemangat, dan mereka menyatakan tetap bertekad menari dalam perhelatan budaya tahunan kebanggaan Banyuwangi itu.

Kebulatan hati tersebut menjadi gambaran kecintaan mereka terhadap seni dan budaya daerah yang selama ini mereka tekuni.

"Terima kasih atas semangatnya yang tetap mau berangkat ke Banyuwangi untuk Gandrung Sewu, kami semua sangat terharu dengan perjuangan dan pengorbanan kalian semua," kata Bupati Ipuk saat video call penari gandrung asal Sumatra itu.

Gandrung Sewu 2026 dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 24 Oktober mendatang pukul 18.30 WIB. Pada tahun ini, dari 1.300 penari gandrung yang akan tampil, 200 penari di antaranya berasal dari luar Banyuwangi yang berpartisipasi. Mereka datang dari dari Palembang, Lampung, Jakarta, Bali, Malang dan Pasuruan.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Investasi di Kota Semarang tidak hanya pembangunan pabrik, tidak hanya pembangunan berbagai macam titik-titik untuk produksi barang, tetapi juga menawarkan investasi di bidang perdagangan dan jasa

Semarang (ANTARA) - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menawarkan 19 peluang pengembangan aset Pemerintah Kota Semarang dan badan usaha milik daerah (BUMD) kepada dunia usaha dalam Semarang Business Forum (Sembiz) 2026.

"Investasi di Kota Semarang tidak hanya pembangunan pabrik, tidak hanya pembangunan berbagai macam titik-titik untuk produksi barang, tetapi juga menawarkan investasi di bidang perdagangan dan jasa," katanya di Semarang, Rabu.

Dari jumlah tersebut, delapan peluang di antaranya telah dilengkapi model keuangan dan pra-studi, sedangkan 11 lainnya masih berada pada tahap awal.

Wali Kota menjelaskan peluang investasi tersebut mencakup sejumlah sektor, mulai dari logistik dan distribusi, penyimpanan pangan, ekonomi digital, hingga pariwisata dan rekreasi.

Melalui penawaran itu, ia ingin mempertemukan aset yang tersedia dengan modal, teknologi, keahlian, dan jaringan pasar yang dimiliki investor.

"Kami ingin mempertemukan aset yang tersedia dengan keahlian teknologi, modal, dan jaringan pasar yang dimiliki oleh dunia usaha," katanya.

Sejumlah proyek yang ditawarkan, antara lain Urban Consolidation Center (UCC) Terboyo di Kecamatan Genuk dengan indikasi investasi Rp60-70 miliar, fasilitas "cold storage" di Bangetayu sekitar Rp52 miliar, serta pengembangan pusat data di Tambakharjo senilai Rp101 miliar.

Di sektor pariwisata dan rekreasi, peluang pengembangan juga mencakup Semarang Zoo, Taman Lele, Taman Lalu Lintas, serta kawasan HOS Cokroaminoto atau Gajah Mada.

Ia menjelaskan arah investasi di Kota Semarang disesuaikan dengan karakter wilayah yang berkembang sebagai pusat perdagangan dan jasa.

Posisi Kota Semarang di jalur Pantura dan Tol Trans-Jawa, ditambah keberadaan Pelabuhan Tanjung Emas, Bandara Ahmad Yani, dan Stasiun Tawang, menjadi bagian dari jaringan konektivitas yang mendukung pergerakan barang, distribusi produk, serta perluasan pasar.

Menurut dia, Kota Semarang memiliki karakter investasi yang berbeda dari sejumlah daerah di sekitarnya yang berkembang sebagai pusat industri manufaktur.

Karena itu, peluang usaha juga diarahkan pada perdagangan, jasa, pariwisata, dan sektor lain yang memanfaatkan keunggulan kota.

Dari sisi ekonomi, produk domestik regional bruto (PDRB) Kota Semarang tercatat mencapai Rp280,05 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,49 persen.

Sementara itu, realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp11,15 triliun, melampaui target Rp11 triliun, dengan penyerapan sekitar 59.600 tenaga kerja.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Penjaminan merupakan salah satu instrumen yang dapat membantu memitigasi risiko dalam penyaluran dana bergulir. Karena itu, tata kelolanya perlu terus diperkuat, mulai dari proses kerja sama, penutupan penjaminan, pemantauan masa berlaku, hingga pena

Yogyakarta (ANTARA) - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi Kemenkop memperkuat tata kelola penjaminan pembiayaan melalui skema asuransi kredit terpusat serta pemanfaatan pialang asuransi sebagai mitra strategis guna mendukung penyaluran dana bergulir secara akuntabel dan prinsip kehati-hatian.

Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto dalam keterangan di Yogyakarta, Rabu, mengatakan, sebagai dana yang bersumber dari APBN, pengelolaan dana bergulir perlu didukung sistem mitigasi risiko memadai, tanpa mengabaikan kebutuhan koperasi untuk memperoleh akses pembiayaan.

"Penjaminan merupakan salah satu instrumen yang dapat membantu memitigasi risiko dalam penyaluran dana bergulir. Karena itu, tata kelolanya perlu terus diperkuat, mulai dari proses kerja sama, penutupan penjaminan, pemantauan masa berlaku, hingga penanganan klaim," katanya.

Menurut dia, selama ini LPDB Koperasi telah bekerja sama dengan berbagai lembaga penjaminan untuk mendukung pembiayaan koperasi di sejumlah wilayah, namun masih ada tantangan, terutama karena perbedaan ketentuan, persyaratan administrasi, masa berlaku perjanjian, serta mekanisme pengajuan dan penyelesaian klaim.

Kondisi tersebut mendorong LPDB Koperasi mengevaluasi tata kelola penjaminan agar prosesnya berjalan lebih terkoordinasi, salah satunya melalui pemanfaatan pialang asuransi sebagai mitra strategis dalam menjembatani kebutuhan LPDB Koperasi dengan perusahaan asuransi, termasuk proses negosiasi perlindungan dan pengelolaan administrasi penjaminan.

Menurut Krisdianto, pialang asuransi sebagai perantara yang membantu klien memperoleh solusi perlindungan sesuai kebutuhan diharapkan dapat mendukung proses yang lebih terstruktur, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, transparansi, serta prinsip tata kelola yang baik.

"Yang ingin kita bangun adalah sistem penjaminan yang lebih tertata dan terukur. Kita perlu memastikan bahwa setiap skema yang digunakan tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga dipahami dengan baik dari sisi cakupan perlindungan, kewajiban para pihak, dan mekanisme klaimnya," katanya.

Krisdianto mengatakan, penguatan tata kelola penjaminan bukan untuk meniadakan peran lembaga penjaminan mitra LPDB Koperasi, namun, untuk mencari pola kerja sama efektif, sekaligus menjaga agar dukungan penjaminan tetap menunjang akses pembiayaan bagi koperasi yang membutuhkan.

Direktur Pengembangan Usaha LPDB Koperasi Afif Thosin Roy Akhmad mengatakan penggunaan instrumen penjaminan menjadi salah satu pendekatan yang mendukung penyaluran dana bergulir kepada koperasi, terutama ketika calon mitra menghadapi keterbatasan dalam menyediakan agunan.

Menurut dia, LPDB Koperasi perlu terus mencari pendekatan yang adaptif agar pelayanan pembiayaan kepada koperasi dapat berjalan optimal. Namun, akses pembiayaan harus diimbangi dengan pengelolaan risiko yang bertanggung jawab karena dana yang disalurkan merupakan dana pemerintah.

"LPDB Koperasi perlu menjaga keseimbangan antara perluasan akses pembiayaan dan pengelolaan risiko. Instrumen penjaminan menjadi salah satu pilihan yang dapat mendukung upaya tersebut, sehingga mekanisme dan tata kelolanya perlu terus dievaluasi," katanya.

Dia mengatakan pengalaman kerja sama penjaminan selama beberapa tahun terakhir menunjukkan pentingnya memperkuat koordinasi antara LPDB Koperasi, lembaga penjaminan, perusahaan asuransi, dan pihak terkait lainnya.

Dalam konteks tersebut, kata dia, pialang asuransi berpotensi membantu proses koordinasi dan menjembatani kebutuhan perlindungan dengan pilihan produk atau skema yang tersedia di industri asuransi.

Meski demikian, pemanfaatannya perlu didukung kajian yang memadai, kejelasan ruang lingkup layanan, serta mekanisme kerja sama yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan hingga September 2026 telah menembus angka Rp1,64 triliun.

PNBP sektor kelautan dan perikanan sebelumnya tercatat Rp2,21 triliun pada 2024 dan Rp2,40 triliun pada 2025.

"Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo untuk menjaga laut kita, baik dari sisi kelestarian ekosistem maupun kedaulatan sumber daya perikanan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu.

Peningkatan pendapatan negara tersebut sejalan dengan kenaikan volume produksi perikanan nasional yang mencapai 19,89 juta ton hingga triwulan III 2026, setelah mencatatkan kenaikan dari 23,56 juta ton pada 2024 menjadi 26,25 juta ton pada 2025.

Adapun kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional meningkat dari 0,68 persen pada 2024 menjadi 4,95 persen pada 2025.

Capaian tersebut berlanjut meningkat hingga menyentuh 6,86 persen hingga triwulan II 2026.

Dari sisi perdagangan internasional, nilai ekspor perikanan Indonesia hingga Agustus 2026 telah mencapai 4,23 miliar dolar AS, setelah mencatatkan kenaikan dari 5,95 miliar dolar AS pada 2024 menjadi 6,27 miliar dolar AS pada 2025.

Trenggono mengatakan untuk terus memacu produktivitas dan pendapatan negara, KKP memfokuskan pelaksanaan enam program prioritas arahan Presiden.

Program tersebut meliputi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), budi daya perikanan tematik, kawasan industri garam nasional, revitalisasi tambak Pantura, budi daya udang terintegrasi, serta modernisasi kapal perikanan.

“Untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja dan meningkatkan daya saing hasil perikanan kita di pasar domestik maupun global,” katanya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Di Kementerian Ekonomi Kreatif, kita percaya kalau ke depannya, tren ekonomi masa depan adalah sesuatu yang customized, personalized, bukan lagi sesuatu yang mass production. Dan Indonesia punya kesempatan untuk mendominasi di industri tersebut

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar mengatakan, rangkaian program Creative Village yang menjadi bagian dari acara World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 membuka peluang bagi industri ekonomi kreatif Indonesia ke tren pasar kustomisasi (customized) dengan potensi pejuang ekraf yang luas di seluruh daerah di Indonesia.

“Di Kementerian Ekonomi Kreatif, kita percaya kalau ke depannya, tren ekonomi masa depan adalah sesuatu yang customized, personalized, bukan lagi sesuatu yang mass production. Dan Indonesia punya kesempatan untuk mendominasi di industri tersebut,” kata Irene saat ditemui media dalam pembukaan Creative Village 2 di MGP Space SCBD, Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, melalui Creative Village, Kemenekraf ingin memamerkan potensi besar dari pelaku usaha produk kreatif kepada seluruh peserta delegasi yang hadir dengan kualitas kustomisasi yang tinggi dan berbeda dari produk pasaran lainnya.

Namun ia mengatakan, produk ekraf Indonesia masih memiliki tantangan untuk bisa menangani produksi dalam jumlah banyak sehingga dari pameran ini diharapkan dapat membangkitkan kepercayaan diri pelaku ekraf untuk bisa memenuhi permintaan pasar namun dengan mempertahankan kualitas tinggi.

Melalui pameran ini, pemerintah juga ingin menjembatani potensi tersebut agar pelaku ekraf nasional mendapatkan pasar yang lebih luas sehingga bisa meningkatkan daya saing produk kreatif Indonesia.

“Jadi kita sih berharap satu hal dari teman-teman di Indonesia bisa merasakan kebanggaan. Bahwa Indonesia ada teman-teman pejuang ekonomi kreatif yang menghasilkan ini, dan kita dari pemerintah mencoba untuk nge-bridge supaya market bisa lebih terbuka, peraturan bisa lebih terbuka,” kata Irene.

Irene mengatakan, dalam Creative Village yang berlokasi di beberapa titik di kawasan SCBD ini, memamerkan 21 subsektor yang diampu Kementerian Ekonomi Kreatif dan memamerkan ratusan produk dari jenama-jenama yang telah terkurasi dari Sabang sampai Merauke mulai dari fashion, kriya hingga otomotif.

Selama lima hari pameran, Irene berharap akan ada kesempatan business to business matchmaking yang tidak hanya mendorong transaksi secara diplomatis tapi juga berkelanjutan yang dapat berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Kementerian juga berharap akan ada lebih dari 100.000 pengunjung dalam lima hari pelaksanaan WCCE 2026 termasuk pengunjung di 3 lokasi Creative Village di SCBD dan pada Conference Talks di Kempinski.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026