Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan harga cabai merah dan cabai rawit meluas di berbagai kabupaten/kota pada pekan keempat Oktober 2026.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga cabai merah meluas ke 327 kabupaten/kota, sedangkan cabai rawit terjadi di 269 kabupaten/kota. Harga cabai merah sendiri meningkat hingga 23,47 persen dibandingkan dengan September 2026.

"Cabai merah berdasarkan catatan kami untuk yang minggu ke-4 Oktober 2026 mengalami peningkatan 23,47 persen dibandingkan dengan bulan September," ujar Ateng dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah dipantau secara daring di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan kenaikan harga cabai merah juga tercermin dari jumlah daerah yang mengalami peningkatan Indeks Perkembangan Harga (IPH). Pada pekan keempat Oktober, kenaikan harga cabai merah tercatat di 327 kabupaten/kota atau mencakup 90,83 persen dari wilayah yang dipantau.

BPS juga mencatat harga cabai merah pada pekan keempat Oktober meningkat 22,43 persen dibandingkan dengan Desember 2025.

Adapun harga rata-rata nasional cabai merah saat ini mencapai Rp70.849 per kilogram lebih tinggi dibandingkan harga acuan pemerintah (HAP) sebesar Rp55.000 per kilogram.

Sementara itu, harga cabai rawit juga menunjukkan kenaikan signifikan. Pada pekan keempat Oktober 2026, harga komoditas tersebut meningkat 12,49 persen dibandingkan dengan September 2026.

Dibandingkan dengan Desember 2025, harga cabai rawit telah naik 29,71 persen. Harga rata-rata cabai rawit tercatat mencapai Rp88.642 per kilogram.

Kenaikan harga cabai rawit ini terjadi di 269 kabupaten/kota atau sekitar 74,72 persen dari wilayah yang dipantau BPS.

Menurut Ateng, harga cabai rawit hampir seluruh kabupaten/kota yang dipantau telah berada di atas HAP. Salah satu daerah dengan selisih harga tertinggi adalah Kabupaten Teluk Bintuni, dengan harga 176,32 persen di atas HAP atau sebesar Rp157.500 per kilogram.

Adapun harga rata-rata nasional cabai rawit saat ini mencapai Rp88.642 per kilogram lebih tinggi dibandingkan harga acuan pemerintah (HAP) sebesar Rp57.000 per kilogram.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat rata-rata harga gula pasir di wilayah Maluku dan Papua mencapai Rp22.632 per kilogram atau 22,33 persen di atas harga acuan sebesar Rp18.500 per kilogram pada minggu keempat Oktober 2026.

Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Nawandaru Dwi Putra mengatakan harga gula pasir di wilayah non-Maluku dan Papua juga berada di atas harga acuan, yakni Rp18.292 per kilogram atau 4,5 persen lebih tinggi dibandingkan harga acuan yang ditetapkan Rp17.500.

"Untuk perkembangan harga gula pasir di wilayah Maluku Papua ini tercatat sudah mencapai harga Rp22.632 per kilogram di mana untuk harga acuan yang ditetapkan ini sebesar Rp18.500 dan ini memang tercatat kenaikannya sebesar 22,33 persen," kata Nawandaru dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan harga gula pasir di kedua wilayah tersebut cenderung meningkat dibandingkan bulan sebelumnya dan masih berada di atas harga acuan.

Untuk wilayah non-Maluku dan Papua, harga gula pasir terendah tercatat di Daerah Istimewa Yogyakarta Rp16,621 per kilogram, sedangkan harga tertinggi berada di Sulawesi Tengah Rp20.031 per kilogram.

Sementara itu, di wilayah Maluku dan Papua, terendah tercatat di Maluku Utara sebesar Rp19.700 per kilogram dan tertinggi berada di Papua Pegunungan Rp33.125 per kilogram.

Menurut Nawandaru, salah satu langkah yang perlu dipertimbangkan untuk mengendalikan kenaikan harga adalah penyaluran gula oleh BUMN pangan, yakni Perum Bulog dan ID FOOD, dengan mengacu pada harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan fasilitas distribusi gula pasir ke wilayah dengan harga relatif tinggi, terutama Indonesia Timur dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Nawandaru juga mendorong optimalisasi penyelenggaraan Cadangan Gula Pemerintah (CGP), dengan memprioritaskan penyaluran ke wilayah yang masih mengalami kenaikan harga tinggi.

"Kami mengharapkan dengan adanya kondisi saat ini, perlu juga dilakukan optimalisasi penyelenggaraan cadangan gula pemerintah melalui CGP dengan prioritas dan juga intervensinya adalah pemanfaatan cadangan gula pemerintah tersebut ke wilayah-wilayah yang utamanya masih mengalami kenaikan yang tinggi," imbuh Nawandaru.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengajak seluruh elemen serikat pekerja/serikat buruh untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan.

Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan, kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pelindungan pekerja dan mendukung terwujudnya ekosistem ketenagakerjaan yang adil, inklusif, produktif, dan berdaya saing.

“Untuk tahap selanjutnya, saya mengajak seluruh elemen serikat pekerja/serikat buruh untuk bersama-sama mengawal implementasi dan pelaksanaan UU Ketenagakerjaan terbaru ini di lapangan,” kata Yassierli.

Lebih lanjut, ia juga mengapresiasi peran aktif serikat pekerja dalam mengawal proses lahirnya UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Ia berharap semangat kolaborasi tersebut terus terjaga agar pemerintah dan serikat pekerja dapat bersama-sama mengawal pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan.

“Pemerintah mengapresiasi kontribusi aktif rekan-rekan serikat pekerja dalam mengawal lahirnya undang-undang baru ini,” ujar Yassierli.

Adapun UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026.

Penyusunan undang-undang ini merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 terkait pengujian materiil klaster ketenagakerjaan dan berasal dari usul inisiatif DPR RI.

Menaker Yassierli mengatakan, pembangunan ekosistem ketenagakerjaan yang adil, inklusif, produktif, dan berkelanjutan masih menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha diperlukan untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan serta meningkatkan daya saing Indonesia.

“Kita punya PR (pekerjaan rumah) besar untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Saya yakin dengan semangat kolaborasi dan semangat Merah Putih, kita mampu mewujudkan hal ini bersama-sama,” kata Menaker.

Kemnaker berharap hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan terus terjaga melalui komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha.

“Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung pelindungan pekerja sekaligus mendorong kemajuan ekonomi nasional,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Area Batam, Kepulauan Riau (Kepri) mencatat sebanyak 10 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menggunakan gas bumi untuk mendukung operasional memasak dapur.

Area Head PGN Batam Wendi Purwanto mengatakan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut tersebar di sejumlah wilayah di Batam

“Sudah berjalan. Data terakhir ada 10 SPPG atau dapur MBG yang menggunakan gas bumi di beberapa wilayah,” kata Wendi saat dikonfirmasi di Batam, Senin.

Sepuluh dapur tersebut meliputi Yayasan Mandiri Riau di Sei Panas dan STC Mall, Yayasan Rosa di Anggrek Mas, SPPG Cipta Asri, SPPG Tanjung Uncang, dapur MBG Nongsa, dapur MBG Bengkong, SPPG Cipta Land, SPPG Golden Prawn, serta SPPG Batu Aji.

Berdasarkan data tersebut, dapur yang menggunakan gas bumi tersebar di Kecamatan Batu Aji, Nongsa, Bengkong, Sekupang, Sagulung, dan Batam Kota.

Wendi mengakui jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan data sebelumnya dimana terdapat 12 dapur pada bulan Januari 2026. Namun, ia tidak merinci penyebab penurunan jumlah dapur yang menggunakan gas bumi.

Selain itu, ia menjelaskan pelanggan dari sektor dapur MBG masuk dalam kategori komersial, bukan rumah tangga.

“Penggunaan gas pada sektor tersebut termasuk dalam kelompok pelanggan setara Bronze 1, dengan rentang pemakaian 1.001 hingga 10.000 meter kubik,” kata dia.

Menurut Wendi, PGN membuka peluang bagi dapur MBG untuk menggunakan gas bumi melalui penawaran langsung dari perusahaan maupun permintaan dari pengelola dapur.

Selain melalui jaringan pipa, PGN juga memiliki alternatif penyaluran gas menggunakan tabung melalui layanan C-Cyl atau Gaslink Cylinder, yang menyalurkan gas alam terkompresi (Compressed Natural Gas/CNG).

“Kalau pakai C-Cyl bisa dimana saja dapurnya karena tidak harus melalui jaringan pipa,” katanya menjelaskan.

Skema tersebut memungkinkan pasokan gas menjangkau lokasi usaha yang belum terhubung dengan jaringan pipa gas bumi.

Wendi mengatakan PGN Batam terus menawarkan penggunaan gas bumi kepada pengelola SPPG dengan mempertimbangkan efisiensi operasional.

“Kami selalu membuat penawaran terkait efisiensi menggunakan gas bumi. Kalau ada dapur MBG yang membutuhkan, kami akan melayani,” ujarnya.

PGN Batam juga mengatakan pihaknya terbuka untuk melayani dapur MBG lain yang berminat menggunakan gas bumi, baik melalui jaringan pipa maupun skema penyaluran yang sesuai dengan kebutuhan dan lokasi pelanggan.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Tangerang Selatan, Banten (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) menindak tegas operator SPBU 34.152.06 di Bintaro, Kota Tangerang Selatan, Banten, karena melanggar pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite​​​​​​​.

Penindakan tegas ini, diberikan Pertamina setelah adanya video viral melalui media sosial (medsos) terkait dugaan pengisian BBM dengan tidak sesuai nominal yang dibayarkan konsumen.

"Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk memastikan setiap konsumen mendapatkan pelayanan yang baik, transparan, dan sesuai dengan permintaan pengisian," kata Area Manager Communications, Relations & CSR Regional Jawa Bagian Barat Pertamina Patra Niaga Reno Fri Daryanto di Tangerang, Banten, Senin.

Dalam hal ini, Pertamina Patra Niaga juga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami konsumen akibat insiden yang sempat menjadi perhatian publik di media sosial tersebut.

"Sebagai langkah penanganan, pihak manajemen SPBU telah menghubungi konsumen terkait untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung," katanya.

Selain itu, manajemen SPBU mengambil langkah tegas dengan mengenakan sanksi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap operator yang terbukti melakukan ketidaksesuaian nominal pengisian BBM tersebut.​​​​​​​

Reno menegaskan Pertamina secara berkelanjutan terus melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan di seluruh jaringan SPBU dan tidak segan menerapkan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kami mengimbau masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam menjaga kualitas pelayanan fasilitas pengisian BBM," ucap dia.

Sebelumnya, sebuah cuplikan video melalui akun Threads @bydemata menyoroti insiden saat melakukan pengisian BBM di SPBU Bintaro.

Dalam unggahannya, seorang konsumen kecewa terhadap layanan di SPBU tersebut karena tidak mendapatkan informasi langsung dari operator bila pengisian BBM-nya telah dihentikan sebelum nominal biaya yang ditentukan.

Pasalnya, ia membayar sebesar Rp100 ribu, namun pengisian bahan bakar dihentikan di angka Rp80 ribu sesuai yang tertera dalam mesin SPBU itu.

Dirinya pun langsung menegur operator SPBU tersebut dan kemudian mengembalikan selisih pembayaran sebesar Rp20 ribu.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap membuka pendaftaran calon peserta program Magang Nasional (MagangHub) Batch 3 pada 27 Oktober hingga 4 November 2026.

Pada periode ini, calon peserta juga dapat melakukan pemeriksaan kelayakan (cek eligibilitas) untuk memastikan kesesuaian data dan persyaratan sebelum melamar posisi magang.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengimbau calon peserta memperhatikan persyaratan dan jadwal setiap tahapan agar dapat mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan.

“Cek eligibilitas menjadi langkah penting bagi calon peserta untuk memastikan kesesuaian data dan persyaratan yang dibutuhkan. Kami mengimbau calon peserta mengikuti setiap tahapan sesuai jadwal agar dapat memanfaatkan kesempatan mengikuti Program Magang Nasional Batch 3 Angkatan II,” ujar Darmawansyah.

Sementara itu, pendaftaran perusahaan yang ingin menjadi mitra penyelenggara Program Magang Nasional berlangsung hingga 29 Oktober 2026. Perusahaan yang mendaftar akan melalui proses verifikasi sebelum ditetapkan sebagai mitra penyelenggara.

Kemnaker akan mengumumkan perusahaan yang ditetapkan sebagai mitra penyelenggara sekaligus menayangkan lowongan magang pada 30 Oktober 2026 melalui platform MagangHub.

Lebih lanjut, calon peserta dapat melihat lowongan yang tersedia dan memilih posisi sesuai kualifikasi serta minat masing-masing.

Pelamaran lowongan magang berlangsung pada 31 Oktober hingga 4 November 2026. Periode ini beririsan dengan tahap akhir cek eligibilitas. Karena itu, calon peserta perlu memperhatikan jadwal dan menyelesaikan tahapan yang dipersyaratkan.

Seluruh proses pendaftaran dan pemeriksaan profil dilakukan melalui portal resmi di maganghub.kemnaker.go.id.

Calon peserta dapat mengakses portal tersebut untuk memperoleh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan lowongan program Magang Nasional Batch 3 tahun 2026.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 309 kabupaten/kota mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu keempat Oktober 2026, terutama dipengaruhi oleh komoditas cabai merah dan cabai rawit.

Dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah dipantau secara daring di Jakarta, Senin, Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan Sumatera Barat (Sumbar) menjadi salah satu wilayah yang menonjol dalam persebaran kenaikan IPH.

Di provinsi tersebut, enam kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH, dengan Kabupaten Pesisir Selatan mencatat kenaikan tertinggi sebesar 5,68 persen. Selain Pesisir Selatan, kenaikan IPH di Sumatera Barat juga terjadi di Kabupaten Padang Pariaman sebesar 5,47 persen, Kabupaten Agam sebesar 4,61 persen, serta Kabupaten Payakumbuh, Tanah Datar, dan Sawahlunto.

"Kalau kita cermati berdasarkan kelompok pulaunya, di Pulau Sumatera yang cukup banyak mengalami peningkatan kabupaten/kota, kondisi Oktober minggu keempat 2026, yaitu di Sumatera Barat," kata Ateng.

Di luar Sumatera Barat, kenaikan IPH juga terjadi di sejumlah kabupaten di Provinsi Jambi. Kabupaten Sarolangun mencatat kenaikan sebesar 5,64 persen, sedangkan Kabupaten Muaro Jambi naik 3,68 persen.

Sementara itu, di Pulau Jawa, kenaikan IPH terutama terjadi di Jawa Timur dan Jawa Tengah. BPS mencatat enam kabupaten/kota di Jawa Timur dan empat kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami kenaikan IPH.

Kabupaten Blitar di Jawa Timur mencatat kenaikan IPH sebesar 3,04 persen, disusul Lamongan sebesar 2,61 persen. Adapun di Jawa Tengah, Kabupaten Purbalingga mencatat kenaikan sebesar 2,30 persen.

Ateng mengatakan kenaikan IPH di sebagian besar daerah tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga cabai merah dan cabai rawit. Di beberapa wilayah, perubahan harga juga dipengaruhi komoditas lain, seperti daging ayam ras dan daging sapi.

Secara provinsi, terdapat tiga daerah yang mencatat kenaikan IPH di atas 3 persen pada minggu keempat Oktober dibandingkan bulan sebelumnya, yakni Sumatera Barat, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Barat.

Selain itu, empat provinsi mencatat kenaikan IPH pada kisaran 2 persen, yakni Sulawesi Tengah, Jambi, Sulawesi Selatan, dan Maluku.

Di sisi lain, penurunan IPH terdalam terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, sebesar 5,23 persen. Penurunan juga tercatat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebesar 1,16 persen.

Sejumlah kabupaten di Sumatera Utara, yakni Nias Selatan, Nias Utara, dan Labuhanbatu Utara, turut mengalami penurunan IPH pada periode yang sama.

Dari sisi komoditas, BPS mencatat kenaikan IPH yang dipengaruhi cabai merah terjadi di 327 kabupaten/kota, sedangkan cabai rawit tercatat di 269 kabupaten/kota.

Adapun kenaikan IPH yang dipengaruhi beras terjadi di 138 kabupaten/kota, meningkat dari 134 kabupaten/kota pada minggu sebelumnya.

Sebaliknya, bawang merah mencatat penurunan IPH di 187 kabupaten/kota, sementara bawang putih mengalami penurunan di 183 kabupaten/kota.

Ateng menambahkan, meskipun perubahan IPH beras dan minyak goreng relatif rendah, level harga kedua komoditas tersebut masih perlu mendapat perhatian.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Aceh Utara (ANTARA) - Ratusan hektare sawah di Desa Krueng Seupeng, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, terendam banjir akibat hujan lebat yang bertepatan dengan pasang purnama. Untuk menghindari risiko gagal panen, para petani memilih memanen padi lebih awal meski tanaman mereka telah terendam banjir.

Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak perusahaan, instansi pemerintah, lembaga negara independen, serta BUMN/Danantara mendaftar sebagai mitra penyelenggara program Magang Nasional (MagangHub) 2026 Batch 3.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan pendaftaran mitra penyelenggara Magang Nasional dibuka hingga 29 Oktober 2026.

“Kami mengajak perusahaan, instansi pemerintah, lembaga negara independen, serta BUMN/Danantara untuk segera mendaftar sebagai mitra penyelenggara MagangHub Batch 3 Angkatan II,” kata Darmawansyah.

Lebih lanjut, ia mengatakan partisipasi berbagai pihak diperlukan untuk menyediakan kesempatan pemagangan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

“Kami berharap semakin banyak pihak yang berpartisipasi dengan menyediakan lowongan pemagangan sesuai kebutuhan dan bidang pekerjaan masing-masing,” ujar Darmawansyah.

Perusahaan dan instansi yang berminat dapat mendaftar melalui laman resmi MagangHub di maganghub.kemnaker.go.id.

Pendaftaran penyelenggara berlangsung pada 28 September hingga 29 Oktober 2026, sedangkan proses verifikasi dijadwalkan berlangsung hingga 30 Oktober 2026.

Setelah proses verifikasi, Kemnaker menetapkan penyelenggara dan menayangkan lowongan pemagangan pada 30 Oktober 2026. Tahapan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan kesempatan pemagangan yang dapat diakses calon peserta sesuai posisi yang tersedia.

Pendaftaran dan pengecekan eligibilitas calon peserta dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober hingga 4 November 2026. Selanjutnya, calon peserta dapat melamar lowongan pemagangan pada 31 Oktober hingga 4 November 2026.

Calon peserta diimbau memastikan kesesuaian data diri, terutama nama, nomor induk kependudukan (NIK), dan tanggal kelulusan, dengan data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Pemeriksaan data diperlukan untuk mendukung kelancaran proses pengecekan eligibilitas.

Setelah masa pelamaran berakhir, penyelenggara melaksanakan rekrutmen dan mengusulkan calon peserta pada 5–11 November 2026.

Kemnaker kemudian melakukan seleksi dan penetapan peserta pada 12–13 November 2026, dengan pengumuman hasil seleksi dijadwalkan pada 13 November 2026.

Peserta yang dinyatakan lolos seleksi dijadwalkan mulai menjalani pemagangan pada 16 November 2026.

Informasi mengenai program dan pendaftaran mitra penyelenggara dapat diakses melalui laman resmi maganghub.kemnaker.go.id.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Makassar (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sedang menyiapkan formulasi agar dapat melibatkan UMKM dalam penyediaan bahan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Sekarang BGN (Badan Gizi Nasional) selama dipimpin oleh Pak Sudaryono (Kepala BGN) kini sedang melakukan penataan internal. Sekaligus nanti bersama-sama dengan kami dari Kementerian UMKM," kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu.

Selain penataan internal di tubuh BGN, pihaknya juga sedang menyusun formula yang terbaik bagi UMKM untuk mendukung program MBG yang telah dijalankan Presiden Prabowo Subianto, agar program ini berjalan maksimal dan tepat sasaran.

"Kementerian UMKM, kita juga sedang menyiapkan formulasi untuk mendorong partisipasi keterlibatan UMKM sebesar-besarnya," tuturnya.

Menteri Maman mengklaim, sejauh ini sudah lebih dari 68 ribuan UMKM yang menjadi pemasok bagi dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Indonesia, seperti bahan makanan, telur dan lainnya. Ia menyebut suplai bahan ini dari daerah masing-masing yang sudah terdata.

"Artinya (sudah diakomodir), tapi dari target 68 ribu itu kita memang menganggap masih perlu ditingkatkan agar partisipasi UMKM sebanyak-banyaknya bisa didapatkan. Ini sedang kita siapkan formulasinya," ujarnya menegaskan.

Sesuai instruksi dari Presiden Prabowo Subianto, seluruh elemen jajaran kabinet merah putih pada di masa pemerintahannya bersama Wapres Gibran Rakabuming Raka wajib untuk memberikan perhatian yang besar kepada ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta unit usaha, atau sekitar 99,99 persen dari total unit usaha di Indonesia.

Pada sektor UMKM ini diklaim menyerap tenaga kerja sekitar 123 juta orang atau sekitar 97 persen tenaga kerja nasional. Keberadaan UMKM dianggap menjadi penopang utama dalam mengurangi angka pengangguran.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Makassar (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyebutkan penundaan pemberlakuan sertifikasi halal bagi UMKM hingga 2028 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Pesan Pak Presiden kepada kami untuk menunda batasan, seharusnya batas terakhirnya tanggal 18 Oktober kemarin. Presiden memahami dan mengerti bahwa cukup banyak aspirasi dari UMKM," katanya di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu.

Ia mengatakan, sejauh ini kewajiban sertifikasi halal terhadap UMKM belum memenuhi target. Sehingga dipandang perlu untuk melakukan penundaan. Sebab, sebagian besar pelaku UMKM, kata dia menilai masih kesulitan perihal pemenuhan syarat dokumen-dokumennya.

Berdasarkan target kuota sertifikasi halal gratis (SEHATI) dari pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tahun 2026 sebanyak 1,35 juta untuk UMKM. Kendati demikian target tersebut belum tercapai hingga batas akhir 18 Oktober 2026.

"Selain memang target tidak tercapai, sebagian besar UMKM juga melihat momentumnya belum pas, karena masih dianggap cukup berat dan belum punya kemampuan menyiapkan dokumen-dokumen administrasinya. Maka dari itu, ditunda sampai dua tahun atau sampai tahun 2028," tuturnya.

Kendati demikian, kata Maman menjelaskan, sertifikasi kewajiban halal bagi UMKM bukan merupakan program masa pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, tetapi merupakan amanah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dengan masa akhir 18 Oktober 2026.

"Maka dari itu, karena Pak Presiden juga melihat masih banyak UMKM yang memang belum bisa memenuhi, dalam rangka untuk meringankan beban UMKM, Pak Presiden memerintahkan untuk menundanya sampai tahun 2028," tuturnya lagi.

Oleh karena itu, pihak akan melihat sejauh mana efektivitas penundaan aturan ini serta menjalankan arahan presiden dengan mengkajinya serta mencari mekanisme jalan tengahnya agar mendapatkan solusi yang terbaik.

"Apa mekanisme jalan tengah itu? Mekanisme yang memang bisa mempertemukan dua sisi antara aspek perintah Undang-undang terkait kewajiban halal dengan melihat faktor kemampuan dari UMKM-nya," ujarnya menekankan.

"Jangan sampai malah menjadi beban bagi UMKM. Ini lagi kita kaji, mudah-mudahan dalam waktu ke depan kita bisa temukan formulasi yang terbaik," ucap Maman menambahkan.

Penerapan kewajiban sertifikasi halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan dan perlindungan bagi konsumen muslim agar terhindar mengonsumsi produk yang tidak jelas kehalalannya. Selain amanah konstitusi, hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Palu (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah meningkatkan akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan melalui pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 yang diselenggarakan sejak September.

“Melalui kegiatan ini, OJK bersama seluruh pemangku kepentingan berusaha untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada berbagai lapisan masyarakat dan meningkatkan pemahaman terhadap produk dan layanan keuangan,” kata Kepala OJK Sulteng Bonny Hardi Putra pada puncak BIK 2026 di Palu, Minggu (25/10) malam.

Ia mengatakan kegiatan tersebut juga bertujuan mendorong budaya menabung bagi pelajar dan memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Menurut dia, pelaksanaan BIK merupakan bagian dari upaya bersama untuk mencapai target inklusi keuangan nasional secara terintegrasi, masif, dan berkelanjutan.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, OJK ingin memastikan akses keuangan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat, disertai pemahaman yang memadai mengenai manfaat, risiko, serta penggunaan produk keuangan.

Bonny menegaskan inklusi keuangan tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka dan target, tetapi juga pada kemampuan masyarakat mengambil keputusan keuangan secara bijak.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan nasional tercatat sebesar 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen.

Sementara itu, indeks literasi keuangan di Sulawesi Tengah tercatat sebesar 60,07 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 88,65 persen pada 2026.

Bonny menyebutkan berbagai kegiatan telah dilaksanakan selama BIK 2026, di antaranya edukasi keuangan bagi pelajar dan mahasiswa, gelar wicara (talk show), kompetisi cerdas cermat keuangan, BIK Idol, serta UMKM Summit.

Menurut dia, UMKM Summit menjadi salah satu upaya untuk mempermudah akses pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap industri jasa keuangan, termasuk dalam memperoleh tambahan modal dan memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha.

Dia juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Sulawesi Tengah dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Sebagai bentuk apresiasi, OJK Sulteng turut memberikan penghargaan kepada industri jasa keuangan dan media massa yang berperan aktif mendukung program literasi dan inklusi keuangan.

Bonny menambahkan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan bukan hanya menjadi tanggung jawab OJK, melainkan upaya bersama seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ini bukan program OJK sebenarnya, program kita semua, bagaimana meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2026