Jadi, untuk mempercepat eksplorasi di 67 cekungan frontier, pemerintah akan membuat aturan baru.

Sanur, Bali (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan aturan baru untuk mempercepat eksplorasi 67 cekungan frontier atau wilayah yang masih minim kegiatan eksplorasi.

“Jadi, untuk mempercepat eksplorasi di 67 cekungan frontier, pemerintah akan membuat aturan baru,” ujar Koordinator Pengembangan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Konvensional Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Ivan dalam 51st ASEAN Council on Petroleum and Energy (ASCOPE), di Sanur, Denpasar, Bali, Senin.

Ivan menyampaikan aturan tersebut masih dalam proses, namun ia menjamin bahwa syarat dan ketentuan dalam pengembangan cekungan frontier tersebut akan lebih baik apabila dibandingkan dengan aturan yang saat ini berlaku.

Ivan menyatakan pemerintah siap menyesuaikan sejumlah persyaratan investasi, termasuk skema bagi hasil, bonus, dan komitmen pasti (firm commitment). Penyesuaian tersebut akan mempertimbangkan kondisi serta tingkat risiko masing-masing wilayah kerja.

“Untuk skema bagi hasil, bonus, dan komitmen pasti dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Tetapi, aturannya masih dalam proses,” ujar Ivan.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjelaskan Indonesia memiliki 128 cekungan sedimen yang mencerminkan besarnya potensi hulu minyak dan gas bumi nasional.

Sebanyak 20 cekungan telah berproduksi, 41 temuan migas di cekungan yang masih dalam tahap eksplorasi, dan 67 cekungan belum dieksplorasi.

Untuk meningkatkan peluang penemuan migas, pemerintah juga mendorong kegiatan eksplorasi melalui studi geologi, akuisisi data seismik, dan pengeboran sumur eksplorasi.

Berdasarkan paparan Ivan, rasio keberhasilan eksplorasi hingga menghasilkan wilayah kerja yang memasuki tahap produksi mencapai sekitar 14,5 persen.

“Itu berarti 1 dari 7 eksplorasi menjadi produksi,” kata Ivan.

Untuk meningkatkan rasio eksplorasi menjadi produksi, Ivan menyampaikan Indonesia memerlukan lebih banyak eksplorasi untuk mendapatkan data yang lebih baik.

Peningkatan kualitas data bawah permukaan menjadi salah satu upaya untuk membantu investor mengidentifikasi potensi sumber daya migas.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Prioritasnya untuk rakyat, UMKM-UMKM. Makanya nanti dijualnya enggak di Jakarta doang dilelangnya, tapi di seluruh tanah air.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan lelang 380 ribu ton beras turun mutu untuk diolah menjadi tepung, diprioritaskan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia guna mengoptimalkan cadangan pangan pemerintah.

"Prioritasnya untuk rakyat, UMKM-UMKM. Makanya nanti dijualnya enggak di Jakarta doang dilelangnya, tapi di seluruh tanah air," kata Rizal ditemui usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan, di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin.

Rizal mengatakan beras tersebut akan disalurkan melalui mekanisme lelang yang saat ini memasuki proses di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) seluruh Indonesia.

Menurut dia, pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan keputusan rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk memastikan pengelolaan stok beras berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Beras yang dilelang merupakan stok yang mengalami penurunan mutu, setelah melalui masa penyimpanan lebih dari enam bulan sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Rizal menjelaskan pemanfaatan beras tersebut dilakukan agar tidak mengalami kerusakan yang berpotensi menyebabkan kerugian negara akibat berkurangnya kualitas produk pangan.

"Kan dari pada rusak, berasnya rusak, terus nanti kalau rusak kan negara jadi rugi," ujarnya.

Beras turun mutu tersebut nantinya dapat dimanfaatkan oleh pelaku industri sebagai bahan baku, setelah melalui proses pengolahan sesuai kebutuhan masing-masing pengguna.

Lebih lanjut Rizal menyampaikan harga penjualan tetap mengikuti kebijakan pemerintah dengan mempertimbangkan harga pasar sehingga pelaku usaha masih memiliki ruang memperoleh keuntungan.

Bulog memastikan mekanisme penjualan tidak hanya dilakukan di wilayah Jakarta, melainkan melalui KPKNL yang tersebar di berbagai daerah seluruh Indonesia.

Penyebaran lelang secara nasional bertujuan membuka kesempatan bagi UMKM di berbagai wilayah untuk memperoleh akses bahan baku dengan harga yang lebih kompetitif.

Menurut Rizal, kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha kecil agar dapat berkembang melalui dukungan ketersediaan bahan baku pangan.

Bulog memastikan proses lelang tetap berjalan sesuai aturan, sekaligus menjaga tata kelola cadangan beras pemerintah agar memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara optimal.

Pemerintah menyepakati akan melakukan hilirisasi sekitar 380 ribu ton beras yang mengalami penurunan mutu menjadi tepung, guna menjaga nilai ekonomi serta menstabilkan harga pangan.

"Itu (stok beras) yang mutunya turun, itu nanti bisa dibeli oleh pabrik-pabrik pengusaha tepung, itu (stok beras turun mutu) untuk dijadikan tepung, sehingga harga tepung yang naik juga bisa turun," kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

Kebijakan tersebut telah diputuskan dalam rapat koordinasi pemerintah pada 7 September 2026 sebagai bagian dari langkah memperkuat pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CPB) yang terus berada pada tingkat tinggi, mencapai 5 juta ton lebih.

Pemerintah memperkirakan sekitar 380 ribu ton beras dengan mutu menurun dapat dilelang kepada industri pengolahan tepung dengan harga minimal Rp11.000 per kilogram agar tetap bernilai ekonomi.

Harga lelang tersebut hanya berbeda sekitar Rp1.000 per kilogram dibandingkan harga beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijual kepada masyarakat seharga Rp12.500 per kilogram.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Nelayan menyampaikan keluhan mengenai distribusi dan kuota BBM bagi kapal yang beroperasi di Cilacap serta pendangkalan jalur pelayaran yang mengganggu aktivitas melaut.

Cilacap (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat Kabupaten Cilacap yang disampaikan dalam rangkaian kunjungan kerja Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di daerah ini.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng Sumarno yang mendampingi kunjungan kerja Wapres, di Cilacap, Senin, mengatakan berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat mencakup kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan, pendangkalan jalur pelayaran, pengembangan energi hijau, hingga persoalan tanah yayasan milik masyarakat penghayat kepercayaan.

Menurut dia, kunjungan diawali dengan dialog bersama nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegalkatilayu.

“Dalam pertemuan tersebut, nelayan menyampaikan keluhan mengenai distribusi dan kuota BBM bagi kapal yang beroperasi di Cilacap serta pendangkalan jalur pelayaran yang mengganggu aktivitas melaut,” katanya.

Ia mengatakan pula, salah satu persoalan yang mengemuka adalah meningkatnya kebutuhan BBM akibat banyaknya kapal dari luar daerah yang masuk ke Cilacap.

Selain itu, kata dia, penanganan pendangkalan jalur pelayaran diusulkan melalui pengerukan dengan melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai kewenangannya.

Setelah berdialog dengan nelayan, ujar dia pula, Wapres bersama rombongan meninjau kilang Pertamina Patra Niaga Refinery Unit (RU) Cilacap untuk melihat pengembangan sustainable aviation fuel (SAF), yakni bahan bakar penerbangan berkelanjutan yang dapat diproduksi dari minyak jelantah.

“Ini potensi yang luar biasa. Kita dari Pemprov Jawa Tengah sebelumnya juga sudah mengumpulkan minyak jelantah dari teman-teman Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, pengumpulan ini harus lebih masif lagi karena lokasi produksinya ada di Cilacap,” katanya.

Ia mengatakan Pemprov Jateng akan mendorong koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memperluas pengumpulan minyak jelantah hingga tingkat desa, termasuk melalui kelompok masyarakat dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK).

Menurut dia, langkah tersebut menjadi peluang bagi masyarakat untuk mendukung pengembangan energi hijau, sekaligus memperkuat kemandirian energi.

Rangkaian kunjungan kemudian dilanjutkan dengan dialog bersama masyarakat penghayat kepercayaan di Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruklegi. Dalam pertemuan itu, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan, termasuk terkait tanah yayasan.

Sumarno mengatakan persoalan tersebut telah dicatat untuk dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Pemprov Jateng juga siap membantu apabila diperlukan, katanya lagi.

“Tadi sudah saya sampaikan kepada Bu Bupati (Pelaksana Tugas Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya), mungkin bisa ditindaklanjuti dulu di kabupaten. Kalau memang diperlukan, kami dari Pemprov Jawa Tengah akan membantu,” katanya.

Ia menegaskan Pemprov Jateng akan menindaklanjuti persoalan sesuai kewenangannya serta membantu koordinasi dengan pemerintah pusat untuk persoalan yang berada di luar kewenangan provinsi.

“Intinya Mas Wapres menyampaikan bahwa kita harus banyak berkolaborasi. Kalau itu menjadi kewenangan Pemprov, kita juga akan bergerak. Kalau bukan kewenangan kita, tentu saja kita membantu koordinasi, mendorong, dan mendukung agar itu bisa terealisasi,” kata Sekda Jateng.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Kami berharap kemitraan ini dapat diwujudkan melalui proyek-proyek konkret yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian kedua negara.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Azerbaijan memperkuat peluang kerja sama pengembangan industri dan investasi di berbagai sektor strategis, termasuk energi, industri pengolahan, dan infrastruktur, guna meningkatkan nilai tambah ekonomi serta mempererat hubungan bilateral kedua negara.

Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Todotua Pasaribu dengan Wakil Menteri Ekonomi Republik Azerbaijan Azer Bayramov, di Baku, Azerbaijan, Senin.

Todotua dalam keterangan resmi diterima di Jakarta menyampaikan, Indonesia memiliki potensi investasi yang luas dan terbuka terhadap penguatan kemitraan dengan Azerbaijan.

Melalui kebijakan peningkatan nilai tambah sumber daya alam dan pengembangan industri, Indonesia terus mendorong peluang investasi yang memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.

Realisasi investasi Azerbaijan di Indonesia saat ini masih relatif terbatas. Namun, kami melihat hal ini sebagai peluang untuk memperkuat kerja sama, mengingat kedua negara memiliki potensi ekonomi yang saling mendukung. Kerja sama ini perlu diarahkan tidak hanya pada perdagangan komoditas, tetapi juga pengembangan industri dan investasi di berbagai sektor strategis, katanya pula.

"Kami berharap kemitraan ini dapat diwujudkan melalui proyek-proyek konkret yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian kedua negara,” ujar Todotua.

Menurut dia, peluang kerja sama Indonesia dan Azerbaijan dapat diperluas melalui sejumlah sektor potensial, terutama energi, industri pengolahan, dan infrastruktur.

Penguatan komunikasi dan koordinasi antarlembaga kedua negara juga diperlukan untuk mengidentifikasi peluang kerja sama, sekaligus mendorong realisasi investasi.

“Indonesia dan Azerbaijan memiliki potensi besar untuk saling memperkuat di bidang sumber daya, investasi, dan pengembangan industri. Kini yang dibutuhkan adalah komitmen untuk mewujudkan kerja sama dalam proyek-proyek konkret," ujar Todotua.

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Azerbaijan Berlian Helmy menekankan pentingnya diplomasi ekonomi dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

Sinergi antara perwakilan pemerintah, lembaga promosi investasi, dan pelaku usaha diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang kerja sama sekaligus mempererat hubungan ekonomi Indonesia dan Azerbaijan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Pemetaan kebutuhan sejak awal diperlukan agar dukungan infrastruktur tepat sasaran.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng PT PLN (Persero) untuk mendukung pemenuhan kebutuhan listrik di lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), guna menunjang operasional fasilitas perikanan dan usaha masyarakat pesisir.

Kerja sama tersebut mencakup penyediaan listrik, digitalisasi, pengembangan ekosistem hijau, pertukaran data dan informasi, serta peningkatan kapasitas, demikian keterangan pers kementerian, di Jakarta, Senin.

Kesepakatan ditandatangani Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif dan Direktur Retail dan Niaga PLN M Fahrur Rozy.

Lotharia mengatakan ketersediaan listrik yang memadai diharapkan dapat mendukung operasional fasilitas KNMP, termasuk gudang berpendingin atau cold storage, pabrik es, tempat pelelangan ikan, dan unit pengolahan hasil perikanan.

“Pemetaan kebutuhan sejak awal diperlukan agar dukungan infrastruktur tepat sasaran. Ketersediaan listrik yang memadai diharapkan menunjang kegiatan di kawasan, termasuk operasional fasilitas perikanan dan pengembangan usaha masyarakat sesuai kebutuhan masing-masing lokasi," kata Lotharia.

Dalam kerja sama tersebut, KKP akan menyediakan data kebutuhan lokasi, jaringan, dan fasilitas. Selanjutnya, PLN akan melakukan survei bersama KKP serta mendukung penyediaan listrik sesuai ketentuan yang berlaku.

PLN juga akan mendukung pengembangan digitalisasi dan ekosistem hijau melalui anak perusahaan maupun subholding.

KKP telah membangun 100 KNMP pada 2025. Pada 2026, pembangunan dilanjutkan dengan target 1.269 lokasi menggunakan konsep hub and spoke atau pusat kegiatan yang didukung lokasi-lokasi penunjang.

Setiap KNMP dilengkapi dengan infrastruktur pendukung, di antaranya pabrik es, gudang beku, stasiun pengisian bahan bakar umur nelayan (SPBUN), dermaga dan tambatan kapal, tempat pelelangan ikan, dan bengkel kapal serta kios perbekalan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Kita menyiapkan persediaan logistik, distribusi sebaik-baiknya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan pemerintah memperkuat kesiapan pasokan pangan menghadapi Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 melalui persiapan logistik, distribusi, serta cadangan sejak dini.

Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan, di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin, Zulhas mengatakan langkah antisipasi dilakukan lebih awal karena periode akhir tahun akan berdekatan dengan bulan puasa Ramadhan pada Februari 2027.

"Kita akan menghadapi Desember nanti Natal, Tahun Baru, dan nggak lama berhimpitan nanti bulan puasa pada bulan Februari (2027). Jadi jauh hari kita bersiap-siap agar punya cukup waktu untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi," kata Zulhas.

Menurutnya, pemerintah fokus memastikan persediaan logistik pangan tersedia dengan baik serta memperkuat distribusi, agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi selama periode permintaan meningkat.

"Kita menyiapkan persediaan logistik, distribusi sebaik-baiknya," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, melalui rapat koordinasi pangan itu, pemerintah juga mencermati keluhan masyarakat terkait perkembangan harga sejumlah komoditas, termasuk kenaikan harga cabai rawit dan cabai merah.

Selain itu, pemerintah mempercepat pelaksanaan bantuan pangan beras untuk masyarakat penerima sebagai respons terhadap kondisi harga pangan dan menjaga kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bantuan pangan beras tersebut diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang masuk kelompok desil satu hingga desil empat di seluruh wilayah Indonesia. Distribusi bantuan itu dilakukan melalui Perum Bulog.

Setiap keluarga penerima memperoleh bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026 sehingga total mencapai 30 kilogram.

Total alokasi bantuan pangan yang disiapkan pemerintah mencapai sekitar 1 juta ton beras melalui koordinasi bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Perum Bulog.

Selain bantuan pangan, pemerintah juga mempercepat penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menjaga keterjangkauan harga beras di pasar masyarakat.

Program SPHP beras tersebut disalurkan dengan harga dari Bulog sebesar Rp12.500 per kilogram.

Zulhas menegaskan berbagai langkah penguatan pasokan pangan dilakukan untuk menjaga stabilitas harga, memperlancar distribusi, dan memberikan kepastian kepada masyarakat menghadapi akhir tahun hingga periode berikutnya.

Rakortas itu dihadiri Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, dan pejabat terkait lainnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Program ini diharapkan mampu memperkuat identitas dan kreativitas lokal, sekaligus meningkatkan produktivitas kawasan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Medan (ANTARA) - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution mendukung pemerintah kabupaten/kota se-Sumut mengembangkan desa dan kelurahan kreatif lewat program Kampung Kreatif Sumut Berkah (KKSB).

"Program ini diharapkan mampu memperkuat identitas dan kreativitas lokal, sekaligus meningkatkan produktivitas kawasan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat," ujar Bobby, usai mendengarkan paparan dan presentasi nominasi pemenang Kampung Kreatif Sumut Berkah 2026, di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin.

Gubernur mengatakan, program KKSB 2026 diikuti sebanyak 45 proposal desa dan kelurahan seluruh kabupaten/kota se-Sumut.

Menurutnya, tim penjaringan telah merampungkan berbagai tahapan evaluasi, termasuk rapat pleno hasil penilaian verifikasi maupun validasi lapangan.

"Ada beberapa indikator penilaian harus dipenuhi. Salah satunya desa yang mempunyai permasalahan atau persoalan, namun di dalamnya memiliki potensi," kata Bobby.

Pihaknya mencontohkan, misalnya daerah yang mempunyai aliran sungai atau anak sungai selama ini mengganggu pemandangan atau menjadi tempat pembuangan sampah.

"Ini dianggap masalah, namun mempunyai potensi yang bisa diubah menjadi penyelesaian. Kemudian penyelesaian itu ada tambahan potensi ekonomi,” ujar Bobby lagi.

Dia juga sempat mendengarkan pemaparan maupun presentasi nominasi pemenang program KKSB 2026.

Terdapat tiga kabupaten di Sumut menjadi nominasi pemenang, yakni Serdang Bedagai (Sergai), Deli Serdang, dan Humbang Hasundutan (Humbahas).

Program Kampung Kreatif Sumut Berkah (KKSB) 2026 merupakan Program Strategis Daerah (PSD) era kepemimpinan Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Sumut Surya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menyiapkan bantuan khusus hingga Rp50 miliar bagi desa dan kelurahan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

"Pemaparannya disampaikan langsung oleh Bupati Sergai Darma Wijaya, Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan, dan Bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan," ujar Bobby pula.

Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan, salah satu nominasi menjelaskan rencana pengembangan sentra wisata tanaman hias di Deli Serdang yang diberi nama Harapan Square.

"Kawasan wisata tanaman hias ini di Dusun VII–XI, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deli Serdang," katanya.

Bupati menjelaskan, Desa Bangun Sari Baru ini merupakan wilayah dataran rendah yang berjarak sekitar 25 kilometer dari Kota Medan.

Dengan lokasinya strategis dinilai potensial menjadi destinasi kunjungan wisatawan yang baru tiba di Bandara Internasional Kualanamu.

"Di kawasan itu, masyarakat sekitar sudah ada yang menjual tanaman hias, tapi belum tertata. Dengan adanya Harapan Square ini lokasinya lebih teratur dan menjadikan nilai tambah,” ujar Asri.

Pewarta: Muhammad Said
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Yang paling penting adalah bagaimana mereka itu bukan hanya literasinya, tetapi inklusinya, bagi mereka itu nanti masuk ke pasar modal.

Cirebon (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pengembangan investasi reksa dana syariah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning), Jawa Barat, melalui perluasan edukasi serta akses investasi bagi masyarakat.

Kepala Direktorat Pengawasan Pengelolaan Investasi, Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi 1 dan Pasar Modal Regional OJK Sujanto mengatakan Program Investasi Terencana dan Berkala (PINTAR) menjadi salah satu upaya, untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam produk reksa dana.

“Yang paling penting adalah bagaimana mereka itu bukan hanya literasinya, tetapi inklusinya, bagi mereka itu nanti masuk ke pasar modal,” katan Sujanto, di Cirebon, Senin.

Ia menyebut jumlah investor reksa dana syariah di Ciayumajakuning mencapai sekitar 34 ribu orang, dengan total nilai kepemilikan aset sebesar Rp378 miliar.

Menurut Sujanto, angka tersebut menunjukkan peluang untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam investasi berbasis syariah, terutama melalui kemudahan akses terhadap produk reksa dana.

“Dengan adanya hal yang demikian itu masih terdapat ruang yang sangat besar untuk meningkatkan partisipasi publik,” ujarnya.

Ia menjelaskan PINTAR menyediakan skema investasi reksa dana yang dapat diikuti masyarakat, secara terencana dan berkala dengan nominal sesuai kemampuan.

Sujanto mengatakan kelompok usia muda mendominasi investor reksa dana syariah di Ciayumajakuning, sehingga edukasi perlu terus dilakukan untuk memperluas keterlibatan mereka.

“Bagaimanapun mereka itu adalah calon-calon investor yang sophisticated di masa depan,” katanya pula.

Secara keseluruhan, kata dia, jumlah investor reksa dana di Ciayumajakuning mencapai sekitar 750 ribu orang atau sekitar 12 persen dari total investor reksa dana di Jawa Barat.

Ia menuturkan Provinsi Jawa Barat memiliki sekitar 6,2 juta investor reksa dana, sedangkan Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon mencatat sekitar 400 ribu investor dengan total aset hampir Rp1 triliun.

Sujanto menjelaskan reksa dana memiliki sejumlah kategori dengan tingkat risiko berbeda, sehingga calon investor perlu memahami produk sebelum menempatkan dana.

“Kami berharap perluasan akses dan edukasi melalui PINTAR dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam reksa dana syariah serta memperbesar kontribusi investasi terhadap perekonomian daerah,” ujar dia pula.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Penguatan produksi cabai melalui gerakan tanam menjadi solusi jangka panjang untuk menjaga ketersediaan pasokan, sekaligus mengurangi tekanan harga.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong gerakan tanam cabai di berbagai daerah untuk memperkuat pasokan nasional, sekaligus menjaga kestabilan harga komoditas tersebut.

Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan, di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin, Tito mengatakan kenaikan inflasi bulanan Agustus hingga September 2026 terutama dipengaruhi kelompok makanan minuman dengan cabai sebagai penyumbang utama.

"Kita melihat (inflasi) month to month Agustus-September ada kenaikan sedikit, yaitu 0,30 persen. Dan penyumbang utamanya adalah sektor makanan minuman. Namun, sektor makanan minuman ini kita melihat yang utama adalah cabai, bukan makanan pokok, (tetapi) cabai rawit dan cabai merah," kata Tito lagi.

Menurut Tito, kenaikan harga cabai terjadi akibat berkurangnya produksi di sejumlah daerah sentra akibat kondisi kekeringan yang mempengaruhi produktivitas tanaman.

Pemerintah menilai penguatan produksi cabai melalui gerakan tanam menjadi solusi jangka panjang untuk menjaga ketersediaan pasokan, sekaligus mengurangi tekanan harga.

Gerakan tanam cabai dapat dilakukan masyarakat melalui pemanfaatan lahan di desa, kelurahan, maupun kawasan perkotaan sebagai sumber tambahan pasokan pangan.

"Dikarenakan kekeringan, sehingga beberapa daerah produksi cabai rawitnya kurang. Sebenarnya bisa diatasi juga dengan menggenjot program tanam cabai yang banyak dilakukan di berbagai daerah, di desa-desa, di lurah-lurah, di kota," ujarnya.

Menurut Tito, peningkatan produksi cabai tidak hanya membantu pengendalian inflasi tetapi juga memberikan peluang ekonomi bagi petani ketika harga komoditas meningkat.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendorong masyarakat menanam cabai melalui berbagai program pemberdayaan yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

Menurut Tito, ketersediaan cabai yang cukup di tingkat lokal akan membantu mengurangi ketergantungan pasokan dari daerah lain ketika terjadi gangguan produksi.

Tito optimistis kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam gerakan tanam cabai mampu memperkuat ketahanan pangan serta menjaga inflasi tetap terkendali.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pasokan cabai nasional mencukupi sampai akhir tahun dengan memperkuat distribusi pangan antardaerah, untuk mengantisipasi potensi lonjakan harga saat perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Sekretaris Utama Bapanas Ito Hediarto mengatakan ketersediaan cabai tidak menjadi persoalan menjelang momentum akhir tahun, namun pemerintah terus menjaga kelancaran distribusi terutama pengiriman dari daerah sentra produksi menuju wilayah konsumen.

"Yang perlu dijaga saat ini adalah kelancaran distribusi, terutama pengiriman lewat jalur laut," kata Ito terkonfirmasi di Jakarta, Kamis (22/10).

Untuk mengatasi persoalan distribusi, Bapanas menyediakan fasilitasi distribusi pangan (FDP). Program itu membantu memobilisasi pasokan dari daerah surplus ke daerah yang membutuhkan, sehingga beban biaya distribusi berkurang dan cabai bisa sampai ke konsumen dengan harga lebih terjangkau.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, Senin, yang dikelola Bank Indonesia, mencatat harga komoditas cabai rawit merah mencapai Rp100.550 per kilogram (kg).

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp73.650 per kg, cabai merah keriting Rp84.100 per kg, dan cabai rawit hijau Rp80.600 per kg.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Nah khusus untuk daging ayam ras, telur ayam ras, ada memang yang tadinya dua minggu lalu terjadi kenaikan, sekarang agak menurun.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan penertiban praktik pihak perantara (middleman) pada tata niaga ayam dan telur mulai berdampak terhadap penurunan harga, setelah pemerintah melakukan langkah pengawasan.

"Nah khusus untuk daging ayam ras, telur ayam ras, ada memang yang tadinya dua minggu lalu terjadi kenaikan, sekarang agak menurun," kata Mendagri dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan, di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin.

Tito mengungkapkan awalnya terdapat anomali harga ayam dan telur ketika harga tingkat produsen rendah, namun harga konsumen mengalami peningkatan.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya rantai distribusi yang perlu diperhatikan, agar mekanisme perdagangan berjalan sehat dan memberikan manfaat kepada produsen serta konsumen.

Pemerintah menduga terdapat praktik pihak perantara yang menyebabkan perbedaan harga terlalu besar, sehingga diperlukan langkah penertiban untuk menjaga keseimbangan tata niaga pangan nasional.

"Kita melihat ada anomali. Di tingkat produsen itu harganya rendah, di tingkat konsumen tinggi. Artinya ada middleman, ya, ada middle party di situ yang kita duga melakukan praktik sehingga ini terjadi kenaikan," ujarnya pula.

Tito menyampaikan pemerintah telah melakukan koordinasi bersama Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman dan aparat penegak hukum (APH) untuk menindaklanjuti persoalan distribusi ayam serta telur.

Langkah pengawasan tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak sebagai upaya menciptakan perdagangan pangan yang lebih transparan dan memberikan kepastian harga bagi masyarakat.

Menurut Tito, setelah pemerintah menyampaikan langkah penertiban, harga ayam dan telur mulai menunjukkan penurunan dibandingkan kondisi sebelumnya yang mengalami kenaikan.

Pemerintah terus memperkuat pengawasan rantai pasok pangan, agar disparitas harga antara produsen dan konsumen dapat ditekan melalui sistem distribusi yang lebih efektif.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh produk protein hewani dengan harga yang lebih terjangkau.

"Dalam press conference dua minggu lalu dengan Pak Mentan, Mentan cukup keras meminta untuk penindakan dan sudah bekerja sama dengan Bareskrim dan sudah di disetujui oleh Bapak Kapolri. Ya, kita akan melakukan penertiban," ujar Tito.

Tito berharap penataan tata niaga pangan mampu menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat, sehingga peternak tetap memperoleh keuntungan dan konsumen terlindungi.

Kepala Bapanas sekaligus Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkapkan pemerintah menemukan adanya anomali dalam tata niaga daging ayam ras dan telur ayam ras.

Amran menjelaskan harga telur ayam di tingkat peternak hanya berkisar Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram, jauh di bawah harga yang semestinya berada pada kisaran Rp26.000 per kilogram.

Di sisi lain, harga telur ayam di tingkat konsumen mencapai Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram sehingga menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam rantai distribusi.

"Ada masalah di tingkat peternak, itu harga telur ayam Rp20.000–Rp21.000 per kg. Harusnya Rp26.000 per kg. Tetapi juga ironisnya di konsumen Rp40.000–Rp45.000 per kg, ini ada anomali," ujarnya pula.

Menurut Amran, pemerintah telah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penindakan terhadap dugaan anomali tersebut, yang diikuti penurunan harga telur di tingkat konsumen, setelah langkah itu diumumkan.

Amran menegaskan anomali harga yang terjadi antara tingkat produsen dan konsumen tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena berpotensi merugikan peternak maupun masyarakat sebagai konsumen.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, dilansir di Jakarta, Senin, pukul 20.53 WIB, yang dikelola Bank Indonesia, mencatat harga komoditas daging ayam ras segar mencapai Rp38.800 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras Rp29.450 per kg.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Solusi yang kami lakukan yang jangka pendek kepada peternak, yaitu SPHP (jagung pakan).

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan penugasan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan naik delapan kali lipat untuk mengatasi anomali harga daging ayam da telur ayam ras serta memperkuat pasokan pakan unggas peternak nasional.

Pemerintah memastikan hadir dalam menjawab kebutuhan peternak unggas terhadap pakan dengan harga yang lebih terjangkau melalui program SPHP yang telah dijalankan Perum Bulog sejak Mei atas penugasan dari Bapanas.

"Bahkan alokasi SPHP jagung di tahun ini telah naik hingga mendekati 8 kali lipat dibandingkan tahun 2025," kata Kepala Bananas sekaligus Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan, di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin.

Amran menyebutkan pelaksanaan program SPHP jagung pakan dilakukan, karena pemerintah menemukan adanya anomali dalam sektor perunggasan nasional.

Menurut dia, harga di tingkat peternak belum berada pada kondisi ideal, sementara harga yang dibayarkan konsumen masih cukup tinggi, sehingga pemerintah menyiapkan sejumlah langkah penyelesaian.

"Solusi yang kami lakukan yang jangka pendek kepada peternak, yaitu SPHP (jagung pakan). SPHP dari Bulog sudah dibagikan yaitu jagung yang diberikan kepada peternak kecil dengan subsidi oleh pemerintah. Ini juga menguntungkan peternak," kata Amran.

Amran menjelaskan kondisi tersebut terjadi meskipun produksi ayam dan telur nasional mengalami surplus, bahkan telah mampu memenuhi kebutuhan ekspor. Harga telur di tingkat peternak berada pada kisaran Rp20.000-Rp21.000 per kg, sementara di konsumen mencapai Rp40.000-Rp45.000 per kg sehingga terdapat anomali tata niaga.

"Ada masalah, di tingkat peternak itu harga telur ayam Rp20.000-21.000 per kg, harusnya Rp26.000 per kg. Tetapi juga ironisnya di konsumen Rp40.000-45.000 per kg, ini ada anomali," ujar Amran.

Bapanas memastikan penugasan SPHP jagung pakan ke Perum Bulog untuk tahun 2026 memiliki target alokasi tertinggi sejak dicanangkan mulai tahun 2023.

Untuk tahun 2026, penugasan SPHP jagung pertama sebanyak 241,9 ribu ton kemudian ditambah sebanyak 150 ribu ton, sehingga totalnya menjadi 391,9 ribu ton.

Sementara itu, realisasi SPHP jagung pakan tahun 2025 berada di angka 51,2 ribu ton. Jika dibandingkan dengan alokasi SPHP jagung 2026 telah meningkat mendekati hingga 8 kali lipat.

Program SPHP jagung pakan mulai dilaksanakan sejak tahun 2023. Saat itu realisasi di 2023 berada di angka 27,6 ribu ton dan di 2024 mencapai 275,5 ribu ton.

Adapun realisasi SPHP jagung pakan tahun 2026 sampai 26 Oktober telah menyentuh 215,4 ribu ton. SPHP jagung pakan itu melibatkan 151 unit koperasi/asosiasi dengan total peternak unggas mencapai 11.646 orang yang tersebar di 29 provinsi.

Bapanas memastikan ketersediaan jagung pakan secara nasional mencukupi. Bapanas memastikan pula tidak ada impor jagung pakan. Terakhir kali Indonesia impor jagung pakan pada tahun 2024.

Di sisi lain, langkah tegas pemerintah bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dilaporkan telah memberikan implikasi positif terhadap perkembangan harga telur ayam dan daging ayam ras.

Dugaan praktik pihak perantara (middleman) akan terus diusut agar keseimbangan harga dapat terwujud.

"Alhamdulillah terima kasih Pak Kabareskrim, juga Pak Kapolri, kami sudah bicara. Sudah mulai menindak. Baru diumumkan, harga sudah turun. Jadi harga turun di konsumen. Ini kabar baik," kata Amran.

Bapanas mencatat harga pangan di tingkat konsumen, rata-rata harga telur ayam ras secara nasional tercatat sebesar Rp28.414 per kilogram (kg).

Sementara itu, rata-rata harga daging ayam ras secara nasional berada di angka Rp39.310 per kg, dengan perkembangan harga menunjukkan tren penurunan setelah langkah pengendalian pemerintah dilakukan.

"Jika dibandingkan dengan kondisi satu bulan sebelumnya, harga telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 1,3 persen, sedangkan harga daging ayam ras turun lebih signifikan hingga 4,82 persen," kata Amran pula.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jika kita ingin mengurangi emisi di kawasan ASEAN, kita harus bergerak maju secara bersamaan di semua sektor tersebut,

Sanur, Bali (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) mengatakan, forum The 51st ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE) dapat mempercepat pengurangan emisi metana di sektor minyak dan gas bumi (migas).

“Saya berharap forum ini juga dapat menjadi faktor pendorong atau katalisator untuk mempercepat berbagai inisiatif pengurangan emisi,” ujar Perwakilan Divisi Keberlanjutan Pertamina Wahyu Dwi Astuti dalam forum The 51st ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE) di Sanur, Bali, Senin.

Salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk mendorong percepatan inisiatif pengurangan emisi metana adalah melalui penguatan kebijakan nasional dan pertukaran pengalaman antarnegara.

Menurut dia, upaya mitigasi perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kontribusi berbagai sektor terhadap emisi di kawasan ASEAN.

"Petronas telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Mereka juga memiliki faktor pendorong yang jelas, termasuk dorongan dari regulasi nasional,” ucap dia.

Berdasarkan paparan dalam forum tersebut, sektor energi menyumbang sekitar 26 persen emisi di ASEAN, sementara sektor pertanian dan limbah menyumbang sekitar 46 persen. Adapun sektor minyak dan gas berkontribusi sekitar 10 persen dari total emisi yang dibahas dalam pemaparan tersebut.

“Jika kita ingin mengurangi emisi di kawasan ASEAN, kita harus bergerak maju secara bersamaan di semua sektor tersebut,” ujar Astuti.

Dalam kesempatan tersebut, Astuti menyampaikan Pertamina berkomitmen dalam mengurangi emisi metana. Pertamina pun mendapatkan dukungan dari para mitra, seperti Bank dunia dan JOGMEC (Japan Organization for Metals and Energy Security).

“Kami bersyukur mendapatkan dukungan dari para mitra, seperti Bank dunia dan JOGMEC,” ucap Astuti.

Dalam paparannya mengenai Global Methane Tracker 2026, International Energy Agency (IEA) memperkirakan emisi metana dari sektor bahan bakar fosil mencapai sekitar 124 juta ton pada 2025.

Secara global, IEA memperkirakan upaya mitigasi emisi metana dari operasi minyak dan gas berpotensi meningkatkan ketersediaan gas di pasar hingga hampir 100 miliar meter kubik pada 2026.

Sementara itu, penghapusan pembakaran gas suar non-darurat (non-emergency flaring) berpotensi membuka tambahan volume gas sekitar 100 miliar meter kubik lagi.

“Di tengah krisis energi yang sedang berlangsung, penanganan emisi metana dapat membantu negara-negara meningkatkan keamanan pasokan gas mereka,” ujar penasihat hukum dan analis regulasi International Energy Agency (IEA) Sadhika Gulati.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026