Pengembangan teknologi mutakhir penting dilakukan agar petambak dapat mengenali kondisi udang dan lingkungan tambak

Bandung (ANTARA) - Pusat Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran bersama UNSW Business School Australia meracik platform berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) bertajuk SMARTAMBAK guna memangkas risiko gagal panen petambak udang di Indonesia.

Berdasarkan keterangan Unpad, platform SMARTAMBAK dirancang khusus untuk mendeteksi secara dini potensi indikasi penyakit udang serta memantau parameter kualitas air dan ekosistem tambak secara real-time, sehingga memudahkan petambak dalam mengantisipasi kerugian produksi secara presisi.

"Pengembangan teknologi mutakhir penting dilakukan agar petambak dapat mengenali kondisi udang dan lingkungan tambak," ujar Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpad Alexander M A Khan dalam keterangan di Bandung, Kamis.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unpad, Hamzah Ritchi, menjelaskan bahwa platform SMARTAMBAK sengaja didesain praktis agar mudah dioperasikan secara langsung oleh para petambak di lapangan tanpa kendala teknis yang rumit, guna menopang efektivitas pengelolaan budidaya harian.

Selain menaikkan angka produktivitas panen, alih teknologi ini dipadukan dengan pengelolaan tambak ramah lingkungan guna menanggulangi persoalan pencemaran air dan kerusakan ekosistem pesisir.

Pendekatan tata kelola budi daya terukur tersebut sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 12 mengenai Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab.

Manajer Proyek SMARTAMBAK, Rora Puspita Sari, menambahkan bahwa aplikasi ini dibangun menggunakan pendekatan inklusif agar dapat menjangkau kawasan pertambakan di berbagai pelosok wilayah Indonesia.

Rora mengatakan, kolaborasi lintas sektor antara peneliti Indonesia-Australia, pemerintah, dan pelaku usaha ini diharapkan mampu mempercepat hilirisasi riset kampus menjadi solusi riil yang menjamin keberlanjutan sektor perikanan budidaya nasional.

Diketahui, inovasi teknologi digital terapan yang difasilitasi oleh KONEKSI (Knowledge Partnership Platform Australia-Indonesia) tersebut, dievaluasi secara komprehensif melalui forum From Research to Innovation: Meet SMARTAMBAK di Hotel Kimaya Braga, Bandung, pada tanggal 20 Oktober 2026.

Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas Mohamad Rahmat Mulianda hadir langsung memimpin diskusi bersama perwakilan Kedutaan Besar Australia, akademisi, pemerintah, serta pelaku industri perikanan budi daya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji membidik pengembangan klaster khusus untuk pusat data atau data center di kawasan industri guna memenuhi kebutuhan listrik dan air, sekaligus mencegah persaingan penggunaan sumber daya dengan kawasan permukiman.

"Itu harus ditempatkan di tempat yang agak khusus sebenarnya. Kalau bisa data center di klaster. Karena membutuhkan daya dukung yang besar, listrik, air terutama," kata Sarmuji ditemui usai melakukan pertemuan dengan Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia di Jakarta, Kamis.

Ia menekankan pentingnya mengantisipasi potensi konflik penggunaan air antara pusat data dan kawasan perumahan atau permukiman.

"Jangan sampai data center itu rebutan air dengan kawasan perumahan atau pemukiman, itu nanti akan jadi konflik itu. Jadi perlu satu tempat khusus, mungkin lebih dekat dengan pantai supaya airnya berasal dari desalinasi air laut dan lain sebagainya, harus dipikirkan sampai ke sana," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Sarmuji juga membahas upaya meningkatkan utilisasi kawasan industri yang saat ini baru mencapai 57,20 persen. Menurut dia, peningkatan utilisasi dapat mendorong pertumbuhan kawasan industri sekaligus perekonomian nasional.

Ia mengatakan, pemerintah bersama pemangku kepentingan akan mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan hambatan yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan pemanfaatan kawasan industri.

Selain itu, Kementerian Perindustrian mendorong pengembangan kawasan industri tematik di luar Jawa berdasarkan keunggulan daerah masing-masing. Kawasan tersebut diharapkan terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk dengan ekosistem pendukungnya.

Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Akhmad Ma'ruf Maulana berharap pusat data dapat dikembangkan di dalam kawasan industri untuk memudahkan pengelolaan dan pengawasan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan air dan listrik.

"Ya kami minta harapannya data center masuk ke dalam kawasan industri supaya mudah pengontrolannya juga, dan juga masalah air dan listrik juga kan di dalam," kata Ma'ruf.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Tanjabbar, Jambi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung (Tanjabbar), Jambi mengharapkan program jaringan gas (jargas) bumi 6.811 sambungan rumah (SR) untuk rumah tangga yang telah selesai dikerjakan dapat segera diaktivasi.

"Pekerjaan konstruksi sudah selesai, namun belum aktivasi, Pemkab berharap jargas yang sudah selesai dibangun dapat segera diaktivasi," kata Kepala ​Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjabbar Suparti di Kuala Tungkal, Kamis.

Ia menjelaskan, meski konstruksi fisik ribuan jaringan telah tuntas, namun fasilitas tersebut hingga saat ini belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Selain mendorong percepatan aktivasi, Pemkab Tanjab Barat juga berharap program pembangunan jargas ini dapat terus dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang.

Lanjut dia, pemerintah setempat mengusulkan agar Kabupaten Tanjab Barat dapat dijadikan prioritas dalam alokasi pembangunan jargas untuk periode berikutnya untuk memperluas jangkauan layanan energi bersih bagi masyarakat setempat.

Karena kehadiran jargas di Kecamatan Tungkal Ilir ini dinilai sangat penting untuk memberikan alternatif energi yang lebih ekonomis, aman, dan ramah lingkungan bagi rumah tangga di daerah tersebut.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar proses aktivasi dapat segera dituntaskan.

Sebelumnya, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Katamso telah meminta Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM untuk mempercepat pengoperasian jaringan gas bumi di wilayahnya.

"Perhatian kami, bagaimana infrastruktur yang sudah selesai dibangun ini dapat segera difungsikan. Masyarakat sangat membutuhkan jargas, tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga untuk mendukung kegiatan UMKM," ungkapnya.

Katamso menambahkan, selain mendorong pengoperasian jaringan yang ada, Pemkab Tanjabbar juga menambah usulan penambahan 19.750 SR jargas baru yang tersebar di beberapa kecamatan untuk diprioritaskan pada program nasional tahun 2027.

Menurut dia, ekspansi jargas itu penting untuk menekan ketergantungan masyarakat terhadap liquefied petroleum gas (LPG) tabung tiga kilogram bersubsidi, yang pasokan sering langka di pasaran.

"Koordinasi seperti ini penting untuk memastikan pembangunan dari pemerintah pusat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Kami akan terus mengawal agar jargas yang selesai dapat segera mengalir. Usulan sambungan baru mendapat perhatian," tutupnya.

Pewarta: Agus Suprayitno
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menekankan pentingnya pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan akses terhadap pekerjaan layak agar generasi muda memiliki kesempatan membangun kemandirian ekonomi.

“Keduanya berperan dalam memperluas kesempatan generasi muda memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan,” kata Wamenaker dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, Afriansyah menjelaskan, upaya memperluas akses kerja antara lain dilakukan melalui pemagangan nasional, penyediaan informasi pasar kerja, pelindungan hak pekerja, serta perluasan kesempatan memperoleh pekerjaan layak yang inklusif.

Salah satu upaya mempersiapkan generasi muda memasuki dunia kerja dilakukan melalui pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK).

Pelatihan tersebut mencakup pengembangan keterampilan, pelatihan ulang, dan sertifikasi kompetensi agar peserta memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

“Kami harapkan dengan pelatihan yang dapat diakses secara terbuka dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi yang selaras dengan dunia industri,” kata Afriansyah.

Untuk menyelaraskan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) turut memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan dunia usaha.

Kolaborasi ini diarahkan agar materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga peserta memiliki keterampilan yang relevan dengan pekerjaan yang tersedia.

Selain pelatihan, akses terhadap informasi pasar kerja dan layanan penempatan tenaga kerja juga diperlukan agar pencari kerja dapat menemukan peluang kerja yang sesuai dengan kompetensinya.

Upaya tersebut didukung oleh standardisasi profesi, peningkatan produktivitas, serta kemitraan dengan dunia usaha.

Menurut Afriansyah, evaluasi pelatihan perlu mencakup jumlah peserta dan sertifikat yang diterbitkan serta perkembangan lulusan setelah mengikuti pelatihan, termasuk kemampuan memperoleh pekerjaan atau membangun usaha secara mandiri.

Penelusuran alumni dan masukan dari industri diperlukan untuk menilai kesesuaian pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja serta manfaatnya bagi peserta.

Ia menambahkan, kesempatan mengikuti pelatihan dan memperoleh pekerjaan layak harus terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk pencari kerja pemula, pekerja aktif, kelompok rentan, dan penyandang disabilitas.

“Agenda besar ke depan bertumpu pada perluasan akses, penjagaan inklusivitas, pemastian relevansi, peningkatan mutu, penguatan kolaborasi, serta pengukuran dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat,” ujar Wamenaker Afriansyah.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Pertamina Foundation Agus Mashud S Asngari mengatakan hingga saat ini penerima manfaat program PFmuda telah mencapai 16.601 orang.

"Memperingati Hari Sumpah Pemuda, Pertamina Foundation kembali menegaskan komitmen nyatanya dalam menggerakkan potensi besar generasi muda Indonesia untuk aktif mengambil bagian dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Agus mengatakan melalui program unggulan PFmuda, Pertamina Foundation hadir sebagai wadah strategis bagi para inovator muda, agen perubahan, dan sociopreneur dari berbagai tanah air guna menghadirkan solusi inovatif atas berbagai permasalahan nyata di sektor sosial, ekonomi, dan lingkungan.

"Sepanjang perjalanannya, PFmuda telah mencatatkan total penerima manfaat sebesar 16.601 orang, yang mencakup 9.067 perempuan dan 7.534 laki-laki," ujarnya.

Program ini juga memberikan perhatian kepada kelompok rentan, di antaranya melibatkan 1.625 ibu kepala rumah tangga, 1.043 masyarakat di wilayah 3T, 644 penyandang disabilitas, serta 89 anak jalanan.

Selanjutnya, dari sisi pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, inisiatif PFmuda membuka peluang kerja baru bagi 2.208 orang.

Para sociopreneur binaan ini juga mencatatkan rata-rata omzet Rp270 juta per tahun.

"Capaian finansial yang positif ini menunjukkan bahwa solusi sosial yang digagas oleh para pemuda tidak hanya bersifat filantropis semata, melainkan memiliki model bisnis yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing tinggi di pasar," ujarnya.

Ia menjelaskan, hingga 2025, inisiatif PFmuda telah merangkul 362 kelompok pemenang tersebar di 28 provinsi serta 227 kabupaten dan kota di Indonesia.

Jangkauan wilayah yang luas ini menunjukkan bahwa semangat inovasi sosial tumbuh subur tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di daerah-daerah yang membutuhkan sentuhan pembangunan kreatif.

Komitmen dalam melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan semakin diperkuat melalui pencapaian impresif pada 2025, yang mana PFmuda menjaring dan membina 110 kelompok pemenang sebagai Young Leaders.

Agus menambahkan konsistensi dan kreativitas para pemuda dalam menghadirkan inovasi sosial merupakan kunci utama dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan masa depan bangsa.

Menurut dia, energi kolektif kaum muda harus terus didukung dengan ekosistem pembinaan yang tepat guna agar manfaatnya dapat dirasakan secara jangka panjang.

"Melalui semangat Sumpah Pemuda, kami melihat bahwa anak-anak muda Indonesia tidak hanya memiliki gagasan yang kreatif, tetapi juga keberanian luar biasa untuk membawa perubahan nyata di tengah masyarakat," ujar Agus.

Pertamina Foundation percaya bahwa masa depan Indonesia yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan sangat bergantung pada kapasitas generasi mudanya.

"Dengan sinergi yang kuat, inovasi tanpa batas, serta aksi nyata yang konsisten melalui program PFmuda, para pemuda Indonesia akan terus berdiri di garis depan dalam membawa perubahan positif bagi negeri," jelas Agus.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Makassar (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare bersama Pemerintah Kabupaten Barru meresmikan Beranda Imigrasi di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Barru untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Kakanwil Ditjen Imigrasi) Sulawesi Selatan Friece Sumolang didampingi Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare Ade Yanuar Ikbal di Barru, Kamis, meresmikan Beranda Imigrasi tersebut.

"Beranda Imigrasi ini sebagai upaya mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat, khususnya dalam pengurusan paspor, agar lebih mudah, cepat, dan efisien tanpa harus bepergian ke Kota Parepare," ujarnya.

Dalam sambutannya, Friece Sumolang menyampaikan bahwa kehadiran Beranda Imigrasi di MPP Kabupaten Barru merupakan langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keimigrasian.

Fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan, efektivitas, dan efisiensi pelayanan sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang prima, profesional, dan berintegritas.

Sementara itu, Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari menyampaikan apresiasi kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare atas hadirnya Beranda Imigrasi di MPP Kabupaten Barru.

Menurutnya, keberadaan layanan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus paspor tanpa harus datang langsung ke Kota Parepare.

"Kehadiran titik layanan ini juga menjadi bagian dari komitmen Imigrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah dijangkau, profesional, dan berintegritas," katanya.

Prosesi pemotongan pita dilakukan oleh Bupati Barru bersama Wakil Bupati Barru, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Selatan, dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare sebagai tanda diresmikannya Beranda Imigrasi di MPP Kabupaten Barru.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Barru beserta para asisten dan kepala perangkat daerah, Ketua DPRD Kabupaten Barru, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah, serta para camat se-Kabupaten Barru.

Melalui peresmian Beranda Imigrasi ini, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare berharap masyarakat Kabupaten Barru semakin mudah memperoleh layanan keimigrasian.

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog membentuk satuan tugas khusus guna memperketat pengawasan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sekaligus memastikan evaluasi mitra berlangsung transparan demi menjaga distribusi tepat sasaran bagi masyarakat.

"Bulog memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap penugasan pemerintah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di Jakarta, Kamis.

Bulog bergerak cepat mengambil langkah tegas dan terukur dalam menyikapi dugaan penyalahgunaan beras SPHP oleh oknum mitra penyalur di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.

Sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga integritas penugasan pemerintah, perusahaan BUMN pangan itu segera melakukan langkah penertiban, penguatan pengawasan, serta evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi beras SPHP guna memastikan program stabilisasi pangan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Keseriusan tersebut diwujudkan melalui langkah menonaktifkan enam pegawai di lingkungan Perum Bulog sebagai bagian dari penanganan internal dan pemeriksaan lebih lanjut.

Kebijakan itu merupakan langkah administratif untuk memastikan proses evaluasi berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel tanpa mendahului hasil pemeriksaan.

Sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengendalian distribusi, Bulog juga membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgas Khusus) Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

"Pembentukan satgas ini menjadi wujud komitmen perusahaan dalam membangun sistem pengawasan yang lebih ketat, terintegrasi, dan berkelanjutan di seluruh wilayah operasional," ujar Rizal.

Ia menjelaskan, satgas khusus tersebut diarahkan untuk memperkuat pemantauan jalur distribusi, mengevaluasi kepatuhan mitra penyalur, serta memastikan setiap tahapan penyaluran beras pemerintah dilaksanakan sesuai ketentuan, sehingga potensi penyalahgunaan dapat dicegah sedini mungkin.

Rizal menegaskan setiap dinamika dalam pelaksanaan penugasan pemerintah harus disikapi secara profesional dan menjadi perhatian bersama untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan.

Karena itu, kata dia, setiap informasi maupun temuan di lapangan disikapi secara serius, objektif, dan sesuai ketentuan.

"Langkah evaluasi dan penertiban yang dilakukan merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus memperkuat integritas, kedisiplinan, serta kualitas pengawasan dalam pelaksanaan program pangan pemerintah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rizal menekankan pentingnya penguatan sistem pengendalian dan tanggung jawab seluruh jajaran Bulog dalam memastikan ketepatan pelaksanaan program SPHP.

"Saya telah memberikan arahan kepada seluruh jajaran Bulog baik di kantor pusat, wilayah, maupun cabang, untuk semakin meningkatkan kedisiplinan, ketelitian, dan pengawasan dalam setiap tahapan penyaluran," beber Rizal.

Ia menambahkan pembentukan satgas khusus itu menjadi salah satu langkah penguatan agar pelaksanaan program semakin tertib dan terukur.

"Prinsipnya, kita ingin memastikan beras SPHP tersalurkan sesuai ketentuan, harga yang ditetapkan tetap terjaga, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” beber Rizal.

Penguatan pengawasan tersebut juga diarahkan pada penataan dan evaluasi terhadap jaringan mitra penyalur, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK), sebagai salah satu saluran distribusi beras SPHP kepada masyarakat.

Bulog menekankan pentingnya kepatuhan seluruh mitra terhadap ketentuan distribusi, harga jual, dan larangan penyalahgunaan komoditas yang menjadi bagian dari program pemerintah.

Melalui pengawasan yang lebih intensif dan evaluasi secara berjenjang, Bulog berupaya memastikan penyaluran beras SPHP semakin tertib, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus meminimalkan risiko penyimpangan pada setiap mata rantai distribusi.

Di sisi lain, Bulog menegaskan bahwa langkah penertiban dan pembenahan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga efektivitas program SPHP yang memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas pasokan dan harga beras nasional.

Bulog berkomitmen untuk terus menjalankan penugasan pemerintah secara optimal dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Perusahaan juga mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat berwenang serta siap memberikan informasi yang diperlukan sesuai ketentuan agar setiap dugaan pelanggaran dapat ditangani secara objektif dan tuntas.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memanfaatkan peluang pasar global, serta memperkuat perlindungan kekayaan intelektual (KI) untuk meningkatkan daya saing produk kreatif Indonesia.

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar menyampaikan, perlindungan kekayaan intelektual menjadi salah satu pembeda utama antara UMKM dan ekonomi kreatif.

"Pembedanya hanya satu, IP, intellectual property. Saya ingin UMKM di seluruh Indonesia, seluruhnya memiliki sesuatu nama atas usahanya." kata Irene dalam JCI X Smesco UMKM Business Summit 2026 di Jakarta, Kamis.

Menurut Irene, tanpa perlindungan kekayaan intelektual, pelaku usaha berisiko kehilangan merek yang telah dibangun dengan susah payah. Selain perlindungan kekayaan intelektual, Irene menekankan pentingnya memperluas akses pasar melalui pemanfaatan teknologi digital.

Menurut dia, penggunaan telepon seluler membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk menjangkau konsumen, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di pasar internasional.

Ia menilai, tantangan pelaku usaha tidak semata-mata terletak pada akses pasar, tetapi juga pada kemauan untuk aktif mencari calon pembeli, membangun jejaring, dan memahami kebutuhan konsumen.

"Karena dengan kita menyalakan HP, itulah pasarnya kita. Itulah akses ke pasar kita. Bukan hanya 280 juta orang, tapi 8 miliar orang," ujarnya.

Irene juga menyoroti pentingnya mengembangkan produk berbasis budaya Indonesia melalui pendekatan pemasaran yang menonjolkan cerita dan makna di balik produk.

Menurut dia, kekayaan budaya nasional dapat menjadi keunggulan bagi produk Indonesia dalam menghadapi persaingan dengan negara lain.

Ia mencontohkan batik yang memiliki beragam motif dengan makna tersendiri. Pemahaman terhadap cerita di balik motif tersebut dapat meningkatkan daya tarik batik bagi konsumen, termasuk wisatawan dan pelaku bisnis mancanegara.

Oleh karena itu, Irene mendorong pelaku usaha untuk tidak hanya mempromosikan batik sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan, tetapi juga sebagai produk yang memiliki nilai, identitas, dan cerita yang relevan dengan konsumen.

Kemenekraf juga mendorong kolaborasi antara pelaku budaya dan industri kreatif global untuk memperluas jangkauan produk Indonesia. Irene mencontohkan kolaborasi dengan tiga gim, yakni PUBG Mobile, Mobile Legends, dan Free Fire, yang menghadirkan batik sebagai merchandise kejuaraan.

Selain itu, Kemenekraf meluncurkan kolaborasi Pokemon dan wayang untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada audiens internasional.

Lebih lanjut, Local President JCI Batavia Allana Abdullah dalam sambutannya menyampaikan, sinergi antara dunia usaha, pemerintah, lembaga keuangan, komunitas, dan pemimpin muda menjadi modal penting untuk membangun ekosistem kewirausahaan yang semakin kuat.

Ini menurutnya bisa mendorong UMKM Indonesia berkembang secara profesional, memperluas pasar, dan mengambil bagian lebih besar dalam rantai nilai ekonomi nasional maupun global.

“Melalui JCI Batavia X SMESCO UMKM Business Summit 2026, kami ingin mempertemukan pelaku UMKM dengan pemimpin bisnis, pemerintah, lembaga keuangan, inovator, dan komunitas kewirausahaan. Kami berharap forum ini tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi menghasilkan peluang kolaborasi, dan langkah nyata yang membantu UMKM naik kelas dan pemimpin muda berkembang dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas,” ujarnya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Intervensi langsung negara perlu dibuktikan mampu menghasilkan struktur harga komoditas yang lebih kompetitif sekaligus mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menjelaskan aturan baru dalam pengadaan minyak mentah, BBM dan LPG yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026, harus mampu menghadirkan sistem pasokan energi nasional yang andal, harga yang terjangkau serta efisiensi dan penghematan nyata bagi APBN.

“Intervensi langsung negara perlu dibuktikan mampu menghasilkan struktur harga komoditas yang lebih kompetitif sekaligus mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi,” ujar Komaidi menegaskan di Jakarta, Kamis.

Komaidi mengungkapkan, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026 membawa pembaruan mendasar pada tatanan pengadaan minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) nasional.

Melalui regulasi ini, pengadaan impor energi bertransisi dari mekanisme korporasi berbasis pasar (market-based) menjadi skema Government-to-Government (Gto-G) dan Government-to-Business (G-to-B) yang dieksekusi oleh Badan Layanan Umum (BLU) Lemigas di bawah Kementerian ESDM.

Di tingkat strategis, kebijakan ini mencerminkan penguatan peran sentral negara dalam pengelolaan sektor energi vital. Negara tidak lagi sebatas penyusun regulasi atau pengawas pasar, tetapi hadir langsung sebagai pengendali dan eksekutor utama di hulu rantai pengadaan impor energi. Ketahanan energi ditempatkan sebagai instrumen kedaulatan yang dikendalikan melalui diplomasi antar pemerintah, untuk mengamankan kepastian pasokan jangka panjang di tengah dinamika geopolitik global.

Dia mengatakan, skema yang ditetapkan di dalam Perpres No 107/2026, BLU Lemigas menjalankan peran pengadaan komoditas, sementara PT Pertamina (Persero) bertindak sebagai offtaker sekaligus pengelola rantai pasok fisik. Reputasi, kompetensi teknis, dan jaringan trading global yang telah dibangun Pertamina menjadi modal penting yang perlu dipadukan dengan fungsi diplomasi pemerintah.

“Kombinasi daya tawar politik negara (political leverage) dan kelincahan jaringan bisnis global Pertamina (commercial capability) akan menciptakan posisi tawar yang lebih kuat di tingkat internasional,” ujar Komaidi dalam diskusi dengan media.

Menurut dia, keberlanjutan tatanan baru ini juga memerlukan harmonisasi regulasi. Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001, kegiatan niaga hilir migas dilaksanakan oleh Badan Usaha berizin, sementara BLU Lemigas mengacu pada kerangka perbendaharaan negara (UU Nomor 1 Tahun 2004).

Karena itu, diperlukan Peraturan Menteri ESDM atau PMK khusus mengenai tarif layanan BLU, pencatatan persediaan, dan pedoman hedging komoditas, serta penyesuaian formula kompensasi BBM dan subsidi LPG agar harga beli dari BLU terintegrasi otomatis dalam perhitungan fiskal APBN.

Komaidi mengatakan, untuk kepastian jangka panjang, pembahasan RUU Migas yang tengah berjalan menjadi momentum untuk menempatkan kerangka kelembagaan ini secara permanen setingkat undang-undang.

Rencana pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas juga membuka peluang untuk mengintegrasikan fungsi pengadaan impor yang kini dijalankan BLU Lemigas, memisahkan secara tegas Cadangan Penyangga Energi (CPE) berbasis Perpres 96/2024 dari stok komersial harian, serta memberikan perlindungan hukum bagi pejabat pelaksana pengadaan energi strategis agar keputusan di pasar global dapat diambil secara cepat, akuntabel, dan transparan. Perpres 107/2026 merupakan pijakan awal dalam menata kembali arsitektur ketahanan energi nasional.

“Dengan sinergi erat BLU Lemigas dan Pertamina, regulasi operasional yang selaras, serta tata kelola kelembagaan yang dikunci dalam RUU Migas, Indonesia dapat memiliki sistem pasokan energi yang andal, terjangkau, tangguh, sekaligus menghemat anggaran negara,” ucap dia.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mendorong penguatan inovasi dan pengembangan teknologi kendaraan listrik karya anak bangsa untuk memperkuat kemandirian teknologi dan daya saing industri nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Wapres saat menerima Prof. Ching-Chuen Chan, akademisi kelahiran Magelang yang dikenal sebagai Father of Asian EV, dalam keterangan resmi BPMI Sekretariat Wakil Presidenan yang diterima di Jakarta, Kamis

Pertemuan, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu, tersebut membahas penguatan riset dan inovasi dalam negeri, dukungan pemerintah terhadap industri kendaraan listrik, serta peran generasi muda dalam mengembangkan teknologi secara mandiri.

Wapres menilai Indonesia memiliki sumber daya yang memadai untuk mengembangkan industri kendaraan listrik.

Namun, potensi tersebut perlu diimbangi dengan penguatan inovasi agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan teknologi sendiri.

"Kita memiliki semua sumber daya yang dibutuhkan. Namun, dalam hal inovasi, kita masih berada pada tahap yang sangat awal," kata Gibran.

Menurut Gibran, pengembangan kendaraan listrik, termasuk sepeda motor listrik, menjadi salah satu perhatian pemerintah sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Industri kendaraan listrik nasional yang mulai berkembang perlu didukung dengan kebijakan yang tepat, termasuk pemberian insentif untuk meningkatkan minat masyarakat.

"Bapak Presiden juga sedang fokus pada sepeda motor listrik. Industrinya sebenarnya sudah mulai melangkah maju. Jadi, kita tinggal melihat insentif apa yang bisa diberikan kepada konsumen," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie menekankan pentingnya penyesuaian kurikulum dan penguatan sertifikasi kompetensi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di industri kendaraan listrik.

Menurutnya, pengembangan pendidikan tinggi tidak boleh hanya berorientasi pada penyediaan tenaga kerja bagi industri, tetapi juga harus mendorong lahirnya inovasi dan teknologi yang dikembangkan di dalam negeri.

"Kementerian kami perlu mendorong perubahan kurikulum dan sertifikasi agar kita dapat memenuhi kebutuhan industri kendaraan listrik. Namun, kita juga harus memberikan perhatian besar pada pengembangan teknologi kita sendiri," ujar Stella.

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Ching-Chuen Chan menekankan pentingnya kolaborasi Indonesia dan Tiongkok untuk memperkuat pengembangan mobilitas listrik, memperluas pertukaran pengetahuan, serta mendorong generasi muda Indonesia menghasilkan terobosan teknologi.

Menurut Chan, dukungan dan insentif yang tepat diperlukan untuk membangun ekosistem yang mendorong anak muda berinovasi dalam pengembangan kendaraan listrik.

"Untuk mendorong inovasi di kalangan generasi muda Indonesia, perlu ada insentif yang dapat memacu mereka untuk berinovasi," kata Chan.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan pembelian teknologi dari negara lain. Penguasaan teknologi unggulan harus dibangun melalui riset, pengembangan, dan inovasi yang dilakukan secara mandiri.

"Kita tidak bisa berharap negara lain memberikan teknologi terbaiknya. Mereka bisa menjual teknologi kepada kita, tetapi teknologi yang dijual itu belum tentu merupakan teknologi kelas satu. Yang bisa kita beli mungkin teknologi kelas dua atau tiga," terang Chan.

Sejalan dengan upaya tersebut, General Manager International Academicians Science and Technology Innovation Centre (IASTIC) Indonesia Adrianto Gani menyampaikan inisiatif untuk mendorong peralihan penggunaan sepeda motor berbahan bakar bensin ke kendaraan listrik.

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) sekaligus membuka peluang pemanfaatan sumber energi alternatif, termasuk energi surya.

"Kita akan mengurangi ketergantungan terhadap BBM sebagai bahan bakar sepeda motor dan menggantinya dengan energi baru, seperti energi matahari," tandas Adrianto.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Imam Santoso
Copyright © ANTARA 2026

(Pejabat) Bulog dengan Bapanas, ada 10 orang. Diberi peringatan ada dua, delapan kita copot. Dan itu ditindaklanjuti oleh Satgas Pangan nanti. Kalau ada bersalah, itu akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot pejabat Bapanas dan Perum Bulog menyusul dugaan penyelewengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai langkah memperkuat tata kelola distribusi pangan nasional.

“(Pejabat) Bulog dengan Bapanas, ada 10 orang. Diberi peringatan ada dua, delapan kita copot. Dan itu ditindaklanjuti oleh Satgas Pangan nanti. Kalau ada bersalah, itu akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” kata Amran di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan, hal itu dilakukan menyusul terungkapnya dugaan penyelewengan beras SPHP yang diduga dioplos ke beras premium oleh pihak swasta.

Sebanyak delapan pejabat di lingkungan Perum Bulog dan Bapanas dicopot, sementara dua lainnya mendapat peringatan.

Di sisi lain, sembilan pelaku dari pihak swasta telah diproses hukum, dengan satu orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

Amran menegaskan, pencopotan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengawasan terhadap tata kelola beras SPHP.

Pemerintah tidak akan membiarkan pelanggaran berlangsung tanpa konsekuensi, terlebih komoditas yang diselewengkan merupakan beras bersubsidi untuk membantu masyarakat.

“Yang jelas, sudah ada tersangka. Tetapi pelaku utama, nanti (diungkapkan),” ujar Mentan Amran saat ditanya mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.

Ia menjelaskan, pegawai yang dicopot bertanggung jawab atas kelalaian dalam menjalankan tugas. Pemeriksaan lebih lanjut akan menentukan apakah terdapat keterlibatan pidana yang perlu diproses aparat penegak hukum.

“Dari atas ke bawah, copot semua. Karena tanggung jawab. Kita tidak tahu nanti sampai di mana keterlibatannya, tetapi dia lalai menjalankan tugas. Nah, kita copot,” tegasnya.

Dugaan modus penyelewengan beras SPHP dilakukan dengan membeli beras dari Bulog, kemudian membuka kemasan dan memindahkan beras ke karung lain.

Beras tersebut selanjutnya dijual dengan skema yang berbeda, antara lain dipasarkan sebagai beras premium atau dicampur dengan beras lain untuk memperoleh keuntungan lebih besar.

“Oknum, perusahaan, korporasi mempermainkan. Karena barang subsidi ini (beras SPHP) yang harusnya dijual (ke konsumen) Rp12.500 kilogram, dijual ke mereka (perusahaan) Rp11.500, tetapi ini dibongkar. Ini kan kejahatan. Ini dibongkar kemudian dijadikan premium atau dioplos, dicampur beras yang tidak bagus, kemudian dioplos. Dan dijual dengan harga lebih tinggi,” bebernya.

Ia menilai praktik tersebut merupakan penyimpangan serius karena beras SPHP disalurkan dengan dukungan subsidi pemerintah agar masyarakat dapat memperoleh pangan dengan harga terjangkau.

“Ini untuk membantu saudara kita yang kurang mampu, tetapi dia ambil haknya, kemudian manipulasi. Yang jelas, ini kejahatan,” tegas Amran.

Pemerintah mengalokasikan dukungan besar untuk menjaga keberlangsungan produksi hingga distribusi pangan.

Pada 2026, total subsidi dan dukungan pemerintah di sektor hulu yang ia paparkan mencapai sekitar Rp160 triliun, meningkat dari Rp144 triliun pada 2025. Dukungan tersebut antara lain mencakup pupuk, traktor, irigasi, dan lainnya.

Pemerintah juga menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk menjaga keberlangsungan usaha produsen serta Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk melindungi konsumen. Pada tahap penyerapan beras, Bulog turut memperoleh dukungan subsidi yang menurut Mentan Amran mencapai Rp6.000 per kilogram.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, pejabat yang dinonaktifkan merupakan jajarannya yang ada di Kantor Wilayah (Kanwil) DKI Jakarta dan Banten.

"Ini kan ibarat jabatan di wilayah gitu ya, contoh seperti Kapolda atau Pangdam, kalau terjadi kerusuhan atau ada terjadi ledakan bom yang besar, itu kan harus bertanggung jawab di wilayah yang bersangkutan. Ini juga sama dengan kejadiannya di wilayah khusus Kanwil Bulog DKI," kata Rizal.

"Jadi ini tanggung jawab seorang pimpinan beserta staf yang membidanginya. Jadi atas petunjuk dari Pak Mentan dan rapat Direksi (Bulog), kami putuskan ada enam orang yang dinonaktifkan, dan dua orang yang diberikan surat teguran, sesuai pertimbangan beliau (Kepala Bapanas sekaligus Mentan). Ini merupakan tanggung jawab responsibility kami," tambah Rizal.

Ia menegaskan, pencopotan pejabat Bulog merupakan bentuk tanggung jawab moral pimpinan sekaligus langkah preventif mendukung kelancaran proses investigasi dugaan penyelewengan beras SPHP.

Rizal menegaskan, pejabat yang dinonaktifkan belum terbukti melakukan tindak pidana sehingga kebijakan tersebut bukan karena keterlibatan, melainkan untuk menjaga profesionalisme dan objektivitas selama penyelidikan berlangsung.

Menurut Rizal, penonaktifan sementara dilakukan agar pejabat yang diperiksa tidak memiliki kesempatan mengganggu proses investigasi, sehingga seluruh pemeriksaan dapat berjalan independen, transparan, dan akuntabel hingga selesai.

Ia memastikan pejabat yang tidak terbukti terlibat akan dipulihkan haknya melalui penempatan pada jabatan sederajat, sedangkan pihak yang terbukti bersalah akan diproses sesuai ketentuan hukum berlaku.

Rizal menambahkan pengawasan Rumah Pangan Kita (RPK) merupakan kewajiban Bulog sehingga seluruh jajaran diminta aktif memverifikasi, memeriksa, dan mengawasi mitra penyalur untuk mencegah penyimpangan distribusi beras SPHP.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan sektor perumahan memiliki efek pengganda yang besar karena mampu mendorong berbagai industri dan aktivitas ekonomi terkait.

Karena itu, lanjutnya, percepatan pembangunan perumahan perlu didukung oleh perencanaan yang terintegrasi, pemanfaatan data dan teknologi, serta pengembangan kawasan yang tepat.

“Industri properti itu bisa menjadi indikator ekonomi bangkit atau jatuh. Dengan adanya pembangunan perumahan, apa yang Bapak (Menteri PKP) kerjakan ini bisa menarik dan mendorong industri yang lain. Jangan berhenti hanya karena tahun atau pemilu. Masih ada kesempatan untuk membangun 2027, 2028, sampai 2029. Kami dari Kementerian PPN/Bappenas setiap saat mendukung apa yang dikerjakan, terutama program utama seperti perumahan dan kawasan permukiman,” ujarnya saat menerima kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan jajaran Kementerian PKP, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi Bappenas di Jakarta, Kamis.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bappenas mendorong penguatan ekosistem perumahan nasional sebagai bagian penting dalam mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat sekaligus menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

Menteri Rachmat Pambudy menekankan bahwa pembangunan perumahan membutuhkan strategi dan kebijakan yang jelas agar berbagai program pemerintah dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan.

Penguatan ekosistem tersebut dianggap penting untuk mengatasi tantangan backlog perumahan sekaligus memastikan pencapaian target pembangunan hingga akhir periode perencanaan nasional.

“Kalau kita punya strategi, kita punya policy yang jelas, maka programnya juga jelas. Kita sudah bertahun-tahun menghadapi tantangan backlog. Kalau ekosistemnya terbentuk dan strateginya jelas, maka dia akan menarik banyak hal dan mendorong banyak hal,” kata Kepala Bappenas.

“Bapak sudah menciptakan ekosistem, kemudian punya strategi, dan dengan strategi yang jelas, program yang jelas, maka ada capaian. Capaian ini mohon menjadi bagian dari percepatan, nanti kita dalami percepatan untuk mengejar menuju 2027–2028,” ucap Menteri PPN.

Menteri PKP Maruarar Sirait juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan berbagai program perumahan, termasuk pembangunan dan renovasi rumah, pembiayaan perumahan bersubsidi, serta penguatan ekosistem pendukung

“Program perumahan juga diarahkan untuk memberikan dampak ekonomi yang lebih luas melalui keterlibatan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan penggunaan produk dalam negeri,” ungkap Maruarar.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026