Kita ingin lebih banyak produk diolah di Indonesia, lebih banyak nilai tambah tinggal di daerah dan lebih banyak masyarakat memperoleh pekerjaan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menjajaki peluang hilirisasi komoditas pertanian dan kelautan, mulai dari kacang hijau hingga rumput laut, bersama empat perusahaan China untuk meningkatkan nilai tambah produk dan membuka lapangan kerja di kawasan transmigrasi.

Penjajakan tersebut dilakukan dalam rangkaian kunjungan kerja Mentrans ke China pada 12–18 Oktober 2026, dengan fokus pada pengembangan industri pengolahan, transfer teknologi, investasi, serta perluasan akses pasar bagi komoditas unggulan kawasan transmigrasi.

“Kita ingin lebih banyak produk diolah di Indonesia, lebih banyak nilai tambah tinggal di daerah dan lebih banyak masyarakat memperoleh pekerjaan,” kata Iftitah dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Empat perusahaan yang ditemui pada Selasa (13/10) yakni China National Township Enterprises Co Ltd (CNTEC), FAMSUN Group, Shenzhen DJI Innovations Co Ltd (DJI) dan Beijing Leili Marine Bioindustry Inc.

Dalam pertemuan dengan CNTEC, perusahaan memaparkan kontrak perdagangan sepanjang 2026 yang mencakup 7.900 ton kacang hijau senilai 9,86 juta dolar AS atau sekitar Rp176,48 miliar dan 6.100 ton rumput laut penghasil karagenan senilai 9,73 juta dolar AS atau sekitar Rp174,16 miliar.

Secara keseluruhan, kedua komoditas tersebut memiliki nilai kontrak perdagangan sekitar 19,59 juta dolar AS atau sekitar Rp350,64 miliar dengan volume mencapai 14.000 ton.

Nilai tersebut merupakan kontrak perdagangan yang telah dipaparkan perusahaan, bukan komitmen investasi baru ataupun kontrak yang ditandatangani dalam pertemuan dengan Kementerian Transmigrasi.

Kementerian Transmigrasi mengatakan CNTEC juga telah menyampaikan minat melanjutkan kegiatan perdagangan dan menjajaki komoditas pertanian Indonesia lainnya.

Menurut Iftitah, peluang pasar tersebut perlu ditindaklanjuti dengan penguatan produksi, standardisasi mutu, pengelolaan pascapanen, dan rantai pasok agar komoditas dari kawasan transmigrasi dapat memenuhi kebutuhan pasar.

Sementara itu, penjajakan dengan FAMSUN Group difokuskan pada pengembangan teknologi penyimpanan biji-bijian, logistik pertanian, industri pangan dan pakan ternak, serta sistem pengolahan berbasis teknologi digital.

Pengembangan fasilitas pengeringan, penyimpanan, dan pengolahan hasil pertanian diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk, mengurangi kehilangan hasil pascapanen, serta memperluas akses pasar bagi petani dan pelaku usaha di kawasan transmigrasi.

Adapun pembahasan dengan DJI diarahkan pada pemanfaatan pesawat nirawak atau drone untuk kegiatan pertanian, termasuk penyemprotan, penebaran benih dan pupuk, pemberian pakan budi daya perairan, serta pengangkutan barang menggunakan teknologi yang sesuai.

Kementerian Transmigrasi juga menjajaki peluang pelatihan operator dan teknisi guna meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal sekaligus membuka kesempatan usaha baru dalam pemanfaatan teknologi pertanian.

Di sektor kelautan, penjajakan bersama Beijing Leili Marine Bioindustry Inc mencakup pengembangan produk turunan rumput laut, antara lain biostimulan pertanian dan bahan pendukung peningkatan kesehatan tanah serta produktivitas tanaman.

Peluang pengembangan industri tersebut masih memerlukan kajian mengenai kesesuaian bahan baku, kepastian pasokan, teknologi pengolahan, serta kemungkinan kemitraan dengan produsen dan pelaku usaha lokal.

Iftitah menekankan bahwa setiap peluang kerja sama perlu ditindaklanjuti melalui identifikasi proyek yang memiliki prospek bisnis dan manfaat ekonomi yang jelas bagi masyarakat di kawasan transmigrasi.

Oleh karena itu, lanjut dia, Kementerian Transmigrasi akan memetakan kesiapan lokasi, potensi komoditas, kebutuhan infrastruktur, nilai investasi, serta model kemitraan agar pengembangan industri dapat melibatkan petani, tenaga kerja, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat.

Melalui penjajakan tersebut, pemerintah berharap kawasan transmigrasi tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga berkembang sebagai pusat pengolahan komoditas yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperluas kesempatan kerja di luar Pulau Jawa.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kami melihat sertifikasi sebagai bagian dari transformasi tata kelola. Standar yang diterapkan menjadi sistem kerja nyata, terintegrasi dalam operasional dan mampu memastikan setiap proses berjalan konsisten, efisien serta bertanggung jawab

Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo mencatat nilai premi dari penjualan produk minyak sawit bersertifikat mencapai Rp190,78 miliar sepanjang Januari–September 2026, meningkat 47,87 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K Santosa mengatakan peningkatan nilai tersebut sejalan dengan penerapan sertifikasi keberlanjutan untuk memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus meningkatkan nilai tambah produk minyak sawit di pasar.

“Kami melihat sertifikasi sebagai bagian dari transformasi tata kelola. Standar yang diterapkan harus menjadi sistem kerja yang nyata, terintegrasi dalam operasional dan mampu memastikan setiap proses berjalan secara konsisten, efisien, serta bertanggung jawab,” kata Jatmiko dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan data perusahaan, nilai premi produk bersertifikat tersebut meningkat sebesar Rp61,76 miliar dari Rp129,02 miliar pada Januari–September 2025.

Nilai tersebut merupakan tambahan nilai ekonomi yang diperoleh melalui penjualan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan minyak inti sawit atau palm kernel oil (PKO) bersertifikat keberlanjutan.

Jatmiko menjelaskan penerapan standar keberlanjutan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi, tetapi juga membangun proses bisnis yang lebih terukur dan memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan.

Hingga Agustus 2026, sebanyak 67 pabrik kelapa sawit (PKS) dan 124 kebun yang dikelola PTPN IV PalmCo telah memperoleh sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), yakni standar internasional untuk produksi minyak sawit berkelanjutan.

Selain sertifikasi RSPO, perusahaan telah menerapkan standar sistem manajemen mutu ISO 9001 pada 176 unit, sistem manajemen lingkungan ISO 14001 pada 143 unit, serta Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada 191 unit.

Penguatan standar juga mencakup sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000 pada tiga unit serta sistem manajemen antipenyuapan ISO 37001 pada delapan unit.

Direktur Strategi dan Sustainability PTPN IV PalmCo Ugun Untaryo mengatakan penerapan standar tersebut menjadi bagian dari pengintegrasian prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola atau environmental, social, and governance (ESG) dalam kegiatan operasional perusahaan.

“Penerapan ESG tidak berhenti pada pemenuhan standar, tetapi bagaimana prinsip tersebut terintegrasi dalam proses bisnis,” ujar Ugun.

Menurut dia, salah satu penerapannya dilakukan melalui pengembangan ekonomi sirkular dengan mengoptimalkan pemanfaatan limbah kelapa sawit agar memiliki nilai ekonomi sekaligus mengurangi dampak kegiatan operasional terhadap lingkungan.

Perusahaan menilai penerapan sertifikasi keberlanjutan berpotensi memperluas akses pasar bagi produk sawit Indonesia, terutama pada pasar yang mensyaratkan pemenuhan standar lingkungan dan ketertelusuran produk.

Ke depan, PalmCo melanjutkan perluasan sertifikasi serta memperkuat penerapan prinsip ESG melalui peningkatan tata kelola, efisiensi penggunaan sumber daya, pengelolaan lingkungan, dan pengembangan ekonomi sirkular.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Implementasi kewajiban sertifikasi halal harus kita jadikan momentum untuk semakin meningkatkan kualitas dan daya saing produk industri nasional

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyampaikan implementasi kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk industri nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar domestik maupun global.

“Implementasi kewajiban sertifikasi halal harus kita jadikan momentum untuk semakin meningkatkan kualitas dan daya saing produk industri nasional. Industri halal memiliki potensi yang besar sehingga kesiapan pelaku industri dalam memenuhi standar halal menjadi bagian penting untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar domestik maupun global,” ujar Menperin sebagaimana keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Sarmuji menyampaikan penguatan ekosistem industri halal merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur industri nasional dan mendukung transformasi industri yang tangguh, berdaya saing, serta berkelanjutan.

Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tidak hanya fokus pada aspek regulasi, tetapi juga memperkuat layanan pendukung agar pelaku usaha dapat memenuhi standar mutu dan ketentuan yang berlaku secara efektif dan efisien.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan peran unit pelaksana teknis (UPT) Kemenperin di berbagai daerah untuk menyediakan layanan jasa industri, termasuk pendampingan dan fasilitasi pemenuhan persyaratan sertifikasi halal.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Emmy Suryandari mengatakan pelaku usaha perlu memandang implementasi Wajib Halal 2026 sebagai peluang strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk dan memperluas akses pasar.

“Sertifikasi halal bukan lagi sekadar pemenuhan administrasi, melainkan dapat menjadi katalisator peningkatan daya saing bagi industri kita untuk naik kelas. Dengan mengantongi sertifikat halal, produk lokal diharapkan semakin kompetitif dan tangguh untuk memasuki pasar domestik maupun global,” papar Emmy.

Emmy menjelaskan UPT Kemenperin menyediakan layanan mulai dari bimbingan teknis, pendampingan teknis, hingga membantu kesiapan industri menjalani proses sertifikasi halal melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang bersinergi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Menurutnya, dukungan tersebut diperlukan agar kewajiban sertifikasi halal tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan regulasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas produk dan memanfaatkan peluang pertumbuhan ekonomi halal.

Salah satu UPT yang memberikan dukungan tersebut adalah Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) Semarang.

Lembaga ini telah terakreditasi sebagai LPH berstatus Pratama dari BPJPH dan siap mendukung sertifikasi halal bagi industri kecil dan menengah (IKM) sektor makanan dan minuman di wilayah Jawa Tengah.

BBSPJPPI menargetkan peningkatan kapasitas layanan dengan meraih status LPH Utama pada 2027. Langkah tersebut ditujukan untuk memperluas cakupan layanan secara nasional dan internasional sehingga dapat memfasilitasi lebih banyak pelaku industri dalam memenuhi standar halal.

Selain pemeriksaan halal, BBSPJPPI menyediakan berbagai layanan jasa industri, antara lain pengujian, kalibrasi, sertifikasi produk, sertifikasi sistem manajemen ISO 9001 dan ISO 14001, sertifikasi industri hijau, verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta konsultansi dan pendampingan teknis industri.

Kepala BBSPJPPI Sofyari Rahman mengatakan pihaknya terus memperluas sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku industri untuk mempersiapkan implementasi Wajib Halal 2026.

“Fokus BBSPJPPI bukan sekadar membantu pemenuhan sertifikasi secara administratif, tetapi juga memastikan terjadinya transfer pengetahuan mengenai sistem penjaminan mutu. Dengan demikian, pelaku industri tidak hanya mampu memenuhi ketentuan yang berlaku, tetapi juga semakin kuat dari sisi kualitas dan daya saing,” ungkapnya.

Sofyari mengajak pelaku industri, khususnya di Jawa Tengah dan sekitarnya, untuk memanfaatkan layanan yang tersedia agar persiapan sertifikasi halal dapat dilakukan sedini mungkin.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

pengetatan pengawasan guna mencegah penyelundupan barang melalui pintu keluar masuk internasional sekaligus melindungi kepentingan negara

Lombok Tengah (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan memperketat pengawasan barang bawaan penumpang penerbangan internasional menyusul pengungkapan dua kasus penyelundupan emas 5,29 kilogram senilai total Rp13,1 miliar melalui Bandara Zainuddin Abdul Madjid di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Bali, NTB dan NTT Sunaryo mengatakan pengetatan pengawasan guna mencegah penyelundupan barang melalui pintu keluar masuk internasional sekaligus melindungi kepentingan negara.

"Semoga sinergi yang telah terjalin dengan baik terus diperkuat demi melindungi masyarakat dan mewujudkan perdagangan lintas batas yang lebih sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya dalam konferensi pers di kawasan Bandara Lombok, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Selasa.

Sunaryo menegaskan penyelundupan emas berpotensi mengganggu ketersediaan emas, stabilitas harga, serta program hilirisasi pemerintah.

Langkah pengawasan terhadap ekspor emas harus terus diperkuat agar perdagangan komoditas logam mulia tersebut berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya pada 3 Oktober 2026, Kantor Bea dan Cukai Mataram mengungkap dua kasus penyelundupan emas keluar negeri di Bandara Lombok.

Kasus pertama adalah ekspor ilegal emas yang terdiri atas empat emas batangan seberat 5.0003,6 gram dengan nilai barang diperkirakan mencapai Rp12,4 miliar dan potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp1,2 miliar.

Kemudian, kasus kedua berupa penyelundupan emas berbentuk perhiasan gelang seberat 294,2 gram dengan nilai barang sekitar Rp732 juta dan potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp73 juta.

Kepala Bea dan Cukai Mataram Zaeni Rokhman menuturkan penindakan pertama dilakukan terhadap seorang penumpang berinisial CGS yang hendak berangkat menggunakan pesawat Scoot Air (TR259) menuju Singapura untuk transit, lalu melanjutkan penerbangan menuju Hong Kong dengan pesawat Singapore Airline (SQ-874).

Petugas mendapati perilaku yang mencurigakan saat penumpang memasuki ruang tunggu, sehingga melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaannya.

Dari pemeriksaan tersebut, imbuh Zaeni, petugas menemukan empat batang emas dengan berat total 5.003,6 gram atau sekitar lima kilogram.

"Penumpang itu ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini dilakukan penahanan di Lapas Kelas 2A Lombok Barat," ucap dia.

Sedangkan, emas perhiasan berbentuk gelang seberat 294,2 gram diamankan dari dari seorang penumpang warga negara China berinisial ZY.

Perhiasan dengan perkiraan nilai Rp732 juta tersebut ditemukan di dalam tas ransel saat melewati pos pemeriksaan keberangkatan internasional di Bandara Lombok.

"Penanganan atas barang tersebut saat ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku," pungkas Zaeni.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

MBG bukan hanya sebagai program penyediaan makanan bagi anak-anak, melainkan juga bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan produktivitas tenaga kerja Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Board of Advisors Prasasti Hashim Djojohadikusumo menjelaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di hadapan Peraih Nobel Ekonomi Tahun 2024 James A. Robinson.

Ia mengaitkan persoalan gizi dengan kemampuan anak menyerap pelajaran, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas SDM dan produktivitas ketika memasuki usia kerja.

“Salah satu persoalannya, sekaligus yang menjadi landasan program kami adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mungkin sudah anda dengar. Program MBG merupakan salah satu program unggulan yang dijanjikan Presiden Prabowo selama kampanye,” kata Hashim dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa.

Hashim bercerita gagasan MBG sudah muncul sejak tahun 2006 ketika Presiden Prabowo Subianto khawatir mengenai kondisi gizi dan pendidikan anak-anak Indonesia.

Saat itu angka tengkes atau stunting di kalangan anak-anak cukup tinggi mencapai sekitar 30 persen.

Ia mengatakan persoalan gizi tidak selalu berarti anak-anak tidak mendapatkan makanan, tetapi juga dapat terjadi ketika makanan yang dikonsumsi tidak memenuhi kebutuhan nutrisi.

Bahkan Hashim mengungkapkan hasil kajian pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan sekitar 41 persen anak sekolah di Indonesia berangkat ke sekolah tanpa sarapan.

Kondisi tersebut dinilai mengganggu konsentrasi anak selama mengikuti pembelajaran di sekolah.

“Jadi bisa anda bayangkan ketika anak-anak harus mengikuti pelajaran selama tiga, empat atau lima jam dengan perut kosong,” tuturnya.

Maka dari itu, Hashim memandang persoalan gizi ini perlu ditangani agar Indonesia dapat memanfaatkan bonus demografi secara optimal.

Dengan terpenuhinya gizi anaka-anak, maka diharapkan anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi yang lebih produktif dan berkontribusi terhadap perekonomian.

Lebih lanjut, ia juga sempat membandingkan kualitas pendidikan Indonesia dengan Korea Selatan (Korsel).

Ia menyinggung hasil Programme for International Student Assessment (PISA) sebagai salah satu indikator untuk menggambarkan perbedaan capaian pendidikan kedua negara.

“Jika anda melihat, Korea hampir selalu berada di tiga besar, atau mungkin empat besar. Setahu saya, terakhir kali saya melihat negara-negara seperti Selandia Baru, Singapura, Korea, dan Finlandia berada di posisi teratas. Sementara itu, Indonesia hampir selalu berada di 10 persen terbawah, atau termasuk yang terburuk. Terakhir kali saya melihat, Indonesia berada di peringkat ke-62 dari 70 negara. Kita (Indonesia) berada di peringkat ke-62 dari 70 negara,” jelasnya.

Dengan demikian, peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan Indonesia untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Hashim menyampaikan MBG sebenarnya bukan kebijakan yang baru di dunia. Ia menyebut sejumlah negara sudah lebih dulu menjalankan program serupa. Justru Indonesia termasuk salah satu negara yang terlambat menerapkan kebijakan pemenuhan gizi tersebut.

Dengan demikian, Hashim menempatkan MBG bukan hanya sebagai program penyediaan makanan bagi anak-anak, melainkan juga bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan produktivitas tenaga kerja Indonesia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Anindya Novyan Bakrie mengungkapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kadin untuk meningkatkan kapasitas daripada UMKM.

"Kadin tetap ingin independen, non-budgeter, tapi ingin sekali istilahnya bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas daripada SDM, UMKM kita, dan lain-lain," ujar Anindya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal ini dikarenakan memang Kadin merasa terpanggil bahwa 92 persen ekonomi di Indonesia ini di luar daripada belanja pemerintah. Jadi secara tidak langsung dan langsung Kadin mempunyai peran di situ.

"Nanti di situ (RUU Kadin) juga akan ditulis bahwa kita mempunyai peran advokasi yang sudah tahu selama ini, tapi ditambah dua lagi yakni pendampingan dan juga pembinaan. Ini sangat penting, dan mudah-mudahan semua lancar dan mohon dukungannya," kata Anindya.

Melalui hal itu, bagaimana Kadin bisa menjadi mitra strategis pemerintah yang baik bukan saja bicara mengenai regulasi dan peraturan sesudah diciptakan, tapi mungkin bisa sebelumnya di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten.

Anindya berharap RUU Kadin dapat disahkan menjadi undang-undang. "Insya Allah bulan depan bisa diresmikan atau diketok setelah sebulan ini ada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan pemerintah," katanya.

Sebagai informasi, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan Revisi Undang-Undang (UU) Kadin akan mendorong UMKM agar bisa naik kelas.

Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, sebagaimana diketahui dari seluruh unit usaha di Indonesia 99 persennya adalah UMKM. Dan UMKM menyerap 97 persen tenaga kerja yang ada di Indonesia, dan menyumbangkan 61 persen Produk Domestik Bruto.

Selama 58 tahun ini, kata dia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin mampu untuk mengawal Kadin melewati berbagai macam dinamika seperti krisis moneter tahun 1998, krisis keuangan global 2008, pandemi 2020, dan hari ini tekanan geopolitik, geoekonomi, harga energi naik, perang dagang, perang fisik, dan lain-lain.

Menurut dia, pada tahun 1987 masih belum ada reformasi, apalagi Undang-Undang Cipta Kerja, belum ada internet, dan lain-lain.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong penguatan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) agar mampu membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia menembus pasar internasional.

Hal tersebut menjadi salah satu arah pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin yang tengah dibahas DPR RI.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar, Bali (ANTARA) - Pemprov Bali meyakini target nol emisi karbon (net zero emission) di Pulau Dewata dapat dicapai sebelum 2045.

"Tidak perlu tahun 2045, menurut saya mungkin 2040 sudah bisa tercapai,” ucap Gubernur Bali Wayan Koster dalam Pekan Iklim Bali 2026 di Denpasar, Selasa.

Koster menyatakan keyakinan tersebut didasari oleh langkah progresif Pemprov Bali yang telah bersepakat dengan Kementerian ESDM dan PLN untuk menghentikan tambahan suplai listrik dari PLTU Paiton, Jatim, dan beralih sepenuhnya ke energi bersih.

Transisi kelistrikan di Bali nantinya akan dipenuhi melalui pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar gas sebesar 1.550 megawatt secara bertahap mulai tahun ini hingga 2031 serta masifnya pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya.

Pembangkit listrik berbahan bakar fosil seperti batu bara dan diesel dipastikan akan dihentikan secara bertahap dengan batas waktu paling lama lima tahun ke depan harus sudah berakhir.

"Kalau pembangkit listriknya terwujud 2031 dengan bahan bakar gas, PLTS-nya sekarang diberikan kuota oleh Pak Presiden 1.000 megawatt, maka semua energi di Bali ini berbahan bakar yang ramah lingkungan, PLTS dan gas," ujar Koster.

Percepatan transisi energi ini turut diperkuat melalui regulasi daerah yang mewajibkan penggunaan PLTS atap sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh persetujuan bangunan gedung (PBG).

Pemprov Bali bersama bupati dan wali kota telah sepakat bahwa perizinan untuk bangunan baru tidak akan diterbitkan apabila pemohon belum mengimplementasikan PLTS, kendaraan listrik, bebas dari plastik sekali pakai, serta pengelolaan sampah berbasis sumber.

Selain sektor kelistrikan, Gubernur Koster juga mendorong gerakan masif penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk mengurangi emisi secara drastis dalam waktu dekat.

"Dengan makin dikencangkan lagi penggunaan kendaraan listrik, maka 90 persen emisi dari batu bara dan minyak, itu akan lebih cepat berkurang," kata dia.

Dalam menjalankan kebijakan transformasi energi ini, Koster mengaku tidak gentar menghadapi berbagai tekanan maupun hambatan dari pihak-pihak yang kepentingannya terganggu.

"Syaratnya tahan di-bully memang, kalau di-bully memang bagian dari sesuatu yang harus dinikmati oleh pemimpin, jadi tidak apa-apa," ucapnya.

Atas optimisme tersebut, Komite Pengarah Koalisi Bali Emisi Nol Bersih Suzanty Sitorus menilai target pencapaian emisi nol bersih di Bali yang lebih cepat dari 2045 sangat rasional untuk diwujudkan.

Menurutnya, tingkat adopsi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Indonesia saat ini sudah menyentuh angka 17 persen dari total penjualan kendaraan baru.

Capaian adopsi kendaraan listrik tersebut tercatat sudah lebih unggul dibandingkan Amerika Serikat, meskipun masih berada di bawah sejumlah negara tetangga di kawasan ASEAN.

Ia mengungkapkan terdapat dua faktor pemicu utama di Bali yang dapat membuat target percepatan emisi nol bersih tersebut lebih cepat tercapai.

Faktor pemicu pertama adalah lonjakan harga bensin yang memicu antrean panjang dan kemacetan hari ini, sehingga mendorong masyarakat secara alami beralih menggunakan kendaraan listrik.

Kemudian adalah karakteristik geografis Bali sebagai sebuah pulau yang jauh lebih kondusif dan memudahkan dalam hal pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).

Oleh karena itu, menurut para pakar dalam koalisi, penyediaan fasilitas pengisian daya dengan berbagai variasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik harus terus didorong.

Selain kendaraan pribadi, Suzanty mengingatkan agar ekosistem kendaraan listrik juga digenjot secara merata pada sektor transportasi publik seperti bus listrik, kendaraan roda dua, hingga sektor logistik.

"Kami ikut optimistis juga jika fokusnya dan apa yang sekarang direncanakan terus dilanjutkan, maka target itu sangat mungkin tercapai," kata Suzanty.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Institut Pertanian Bogor (IPB) melakukan uji coba varietas padi hemat air, yakni IPB 9G dan IPB 15S, untuk petani di Kawasan Transmigrasi Salor, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, guna menghadapi musim kemarau.

“Para Patriot adalah mata dan telinga kita di lapangan. Hasil kerja mereka akan menjadi salah satu fondasi penting bagi kebijakan dan pembangunan kawasan transmigrasi ke depan,” kata Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menteri Iftitah mengatakan, penguatan produksi pangan di kawasan transmigrasi ini pun sejalan dengan Asta Cita kedua Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan swasembada pangan sebagai jalan menuju kemandirian bangsa.

Adapun kedua varietas padi yang dikembangkan kampus tersebut ditanam di lahan demonstrasi plot seluas 4 hektare di Distrik Kurik pada 21 September 2026.

IPB 9G dirancang untuk lahan kering sehingga lebih hemat air, dan berumur relatif pendek. Karena itu, varietas ini dinilai cocok untuk musim tanam ketiga yang ditandai kemarau dan air pasang laut.

Selama ini, petani Salor menanam Inpari 32 dengan hasil 5 hingga 6 ton gabah kering panen per hektare.

Sementara potensi hasil IPB 15S mencapai 10,16 ton dan IPB 9G 9,09 ton gabah kering giling per hektare. Keduanya sama-sama varietas padi pulen.

Lebih lanjut, umur panen kedua varietas juga lebih pendek. IPB 15S dapat dipanen 100 sampai 105 hari setelah semai, sedangkan IPB 9G 110 sampai 113 hari.

Sebanyak 240 kilogram benih ditanam di lahan demonstrasi plot tersebut, atau 60 kilogram per hektare.

Pendampingan tim tidak berhenti pada penanaman, melainkan mencakup pengelolaan budidaya, pengendalian hama dan penyakit secara terpadu, serta pemanfaatan mekanisasi pertanian.

Program ini menyasar 50 hingga 100 petani yang tergabung dalam Gapoktan Harapan Makmur, yang menaungi 12 kelompok tani di kawasan tersebut.

Panen perdana diperkirakan pada pekan kedua Januari 2027, menyesuaikan umur tanaman.

“Saya selaku Kepala Distrik mendukung penuh semua kegiatan yang berada di wilayah Distrik Kurik. Semoga seluruh proses kegiatan berjalan lancar dan memberikan hasil yang berlimpah,” ujar Kepala Distrik Kurik Mariana Belekubun.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney memanfaatkan ajang balap motor dunia Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 untuk menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan pariwisata yang memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

"MotoGP Mandalika harus terus menjadi momentum untuk menggerakkan ekonomi lokal, memperkuat UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan membawa nama Indonesia semakin dikenal dunia," ujar Direktur Utama InJourney Maya Watono, dikutip dari laman resmi InJourney di Jakarta, Selasa.

Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang berlangsung pada 9-11 Oktober 2026 dan dihadiri 157.875 pengunjung menunjukkan besarnya potensi ajang olahraga internasional dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Sebagai holding BUMN di sektor aviasi dan pariwisata, InJourney turut menghadirkan ruang bagi pelaku UMKM untuk berpartisipasi melalui InJourney UMKM Expo.

Keterlibatan ratusan UMKM, baik melalui bazar maupun InJourney UMKM Expo, memperlihatkan bagaimana penyelenggaraan ajang dapat membuka peluang usaha, memperluas eksposur produk lokal, dan menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Kehadiran wadah ini menjadi bagian dari upaya menghubungkan potensi usaha lokal dengan tingginya arus wisatawan, sekaligus memperkaya pengalaman pengunjung melalui produk dan kreativitas khas daerah.

Dampak ekonomi dari Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 diperkirakan mencapai Rp5 triliun. Manfaat tersebut tidak hanya tercermin dari besarnya perputaran ekonomi selama penyelenggaraan, tetapi juga dari terbukanya peluang bagi pelaku usaha lokal untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas pasar.

Dengan aktivitas Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, yang ditargetkan terisi hingga 200 hari dalam setahun, potensi pengembangan ekosistem pariwisata dan ekonomi lokal di Mandalika dan NTB pun semakin terbuka.

Melalui sinergi penyelenggaraan ajang internasional dan keterlibatan pelaku usaha lokal, Pertamina Grand Prix of Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi panggung olahraga kelas dunia, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan pariwisata yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

"Bagi kami, keberhasilan MotoGP tidak berhenti ketika bendera finis dikibarkan. Legacy yang ingin dibangun adalah ketika semakin banyak wisatawan datang ke Mandalika, semakin banyak UMKM tumbuh, semakin banyak lapangan kerja tercipta, dan semakin kuat posisi Indonesia di peta pariwisata dunia. Inilah bagaimana MotoGP menjadi bagian dari perjalanan Indonesia Mendunia," ujar Maya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mendorong pengembangan hilirisasi kelapa sawit mengingat potensi sawit yang luar biasa.

Dia mengajak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan para pelaku usaha untuk mendorong pengembangan hilirisasi sawit.

"Kalau ini juga bisa jadi agenda yang prioritas di Kadin, saya kira kita bisa bersama-sama menjadikan subsektor ini menjadi salah satu hilirisasi yang optimal dan sukses. Karena semua, semua bahan mentahnya ada di kita," ujar Faisol dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Investasi, Hilirisasi, Energi, dan Lingkungan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tahun 2026 di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, hilirisasi sawit di Indonesia perlu dikembangkan lebih optimal mengingat Indonesia merupakan produsen CPO salah satu yang terbesar di dunia.

"Kita masih punya perluasan seperti gliserin, kemudian kita juga memerlukan surfaktan, kita memerlukan karoten, dan macam-macam. Sebenarnya potensi dari sawit luar biasa, tetapi kita baru menyaksikan B50 sekarang," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut hilirisasi sawit sebagai "senjata" strategis memperkuat ekspor Indonesia, setelah nilai ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya tumbuh 7,32 persen sepanjang semester pertama 2026.

Dia menyampaikan penguatan ekspor komoditas pertanian harus terus didorong melalui peningkatan nilai tambah dan hilirisasi, agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional maupun kesejahteraan petani.

Menurutnya, Indonesia memiliki keunggulan sebagai produsen sawit terbesar di dunia, sehingga peluang untuk memperbesar devisa melalui hilirisasi masih sangat besar.

Ia menegaskan, Kementerian Pertanian akan terus mendorong penguatan industri hilir agar ekspor Indonesia tidak hanya meningkat dari sisi nilai, tetapi juga menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja ekspor sektor pertanian terus menunjukkan tren positif. Salah satu pendorong kinerja tersebut berasal dari komoditas minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya yang mencatat pertumbuhan ekspor cukup signifikan.

BPS mencatat, sepanjang Januari-Juni 2026 nilai ekspor CPO dan produk turunannya tumbuh 7,32 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, didorong penguatan harga CPO di pasar global.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sudaryono menyatakan Provinsi Aceh merupakan salah satu lumbung pangan nasional dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat.

“Aceh menjadi salah satu target utama program pompanisasi. Jadi sejak saya mendapat penugasan menjadi Wakil Menteri Pertanian, kalau tidak salah pompa air sudah dibagikan lebih dari 20 ribu pompa air di seluruh Aceh,” kata Sudaryono di Aceh Besar, Selasa.

Pernyataan itu disampaikan di sela-sela melantik pengurus DPD HKTI Provinsi Aceh yang diketuai TA Khalid di Gampong Lamtoi, Kecamatan Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar.

Ia menjelaskan dengan kehadiran bantuan pompa tersebut memungkinkan lahan persawahan yang memiliki sumber air menerapkan sistem pompanisasi, sehingga petani dapat memaksimalkan penanaman padi.

“Dulu irigasi bertahun-tahun tidak diperbaiki, di era Pak Presiden Prabowo ribuan Km irigasi direvitalisasi, dinormalisasi dan pada 2029 seluruh irigasi bermasalah beres semua,” katanya.

Ia mengatakan irigasi itu sangat penting. Kalau ada air petani pasti akan menanam padi, kalau tidak ada pupuk masih bisa dicari, tetapi kalau air tidak cukup maka petani pasti tidak bisa menanam.

“Pupuknya dicukupi, yang tadinya kurang dilebihin dan yang tadinya mahal didiskon 20 persen. Pak Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat dalam mendukung sektor pertanian,” katanya.

Menurut dia dengan keberhasilan swasembada pangan, saat Indonesia tidak lagi melakukan impor beras, jagung konsumsi dan kegiatan tersebut akan terus berlanjut.

Ia menambahkan, berdasarkan data yang ada cadangan pangan nasional sangat cukup karena tingginya hasil panen di musim penghujan awal tahun, sehingga penurunan produksi akibat kemarau tidak signifikan.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) menilai kebijakan pemerintah perlu diarahkan untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi pelaku usaha berkembang dan meningkatkan skala bisnis guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Dalam risetnya, Prasasti mencatat bahwa besarnya jumlah pelaku usaha di Indonesia belum sepenuhnya diikuti kemampuan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Hal tersebut bergantung pada kemampuan perusahaan untuk berkembang dan meningkatkan skala usahanya.

“Hampir seluruh dari 26,4 juta usaha nonpertanian di Indonesia tergolong usaha mikro atau kecil, dan hanya sebagian kecil yang berhasil berkembang menjadi usaha menengah atau besar,” kata Board of Advisors Prasasti Burhanuddin Abdullah mengutip hasil riset Prasasti berjudul The Missing Graduation dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa.

Burhanuddin mengingatkan bahwa sektor swasta menyumbang sekitar 90 persen nilai tambah perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah dan dunia usaha perlu berjalan beriringan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Pemerintah dapat menetapkan arah, tetapi kelembagaanlah yang mengubah ambisi menjadi capaian. Kemakmuran tumbuh ketika kesempatan terbuka, persaingan sehat, dan aturan memberikan kepastian,” ujarnya.

Riset tersebut mengidentifikasi sejumlah hambatan yang membuat pelaku usaha kesulitan berkembang, sekaligus menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan usaha yang mendukung perusahaan naik kelas.

Direktur Eksekutif Prasasti Nila Marita menjelaskan bahwa riset The Missing Graduation dilatarbelakangi upaya mendorong lebih banyak usaha di Indonesia untuk berkembang sehingga menciptakan lapangan kerja berkualitas.

“Pelaku usaha di Indonesia tidak semuanya sama. Ada yang menjadi penopang kehidupan atau survivalist, ada pula yang punya ambisi untuk berekspansi, tetapi belum terwujud. Memahami faktor-faktor yang menghambat perkembangan pelaku usaha tersebut menjadi langkah penting bagi Indonesia untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas,” katanya.

Untuk mengidentifikasi potensi pertumbuhan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha, laporan The Missing Graduation mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan kinerja, kapabilitas, dan orientasi pertumbuhannya.

Klasifikasi tersebut digunakan untuk menganalisis perusahaan yang berpotensi berkembang, kontribusi pertumbuhannya terhadap penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta faktor-faktor yang menghambat perkembangan usaha.

Hasil riset menunjukkan sebanyak 1 juta usaha atau 4 persen tergolong top performer, yakni perusahaan dengan kapabilitas tinggi yang telah merealisasikan pertumbuhan.

Sebanyak 12,3 juta usaha atau 47 persen lainnya masuk kategori constrained gazelle. Kelompok ini mencakup usaha yang berorientasi tumbuh tetapi masih perlu meningkatkan kapabilitas, serta usaha yang telah memiliki kapabilitas memadai tetapi pertumbuhannya masih terhambat.

Sementara itu, sekitar 13,1 juta usaha atau hampir separuh dari seluruh usaha di Indonesia tergolong lagging firms atau usaha tertinggal.

Dari kelompok tersebut, sebanyak 13 juta usaha berskala mikro atau kecil dikategorikan sebagai usaha survivalist. Usaha ini kemungkinan muncul sebagai respons terhadap terbatasnya lapangan kerja yang layak.

Direktur Riset Prasasti Adhi Nugroho Saputro mengatakan peluang Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi justru terletak pada pelaku usaha yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk berkembang.

“Jumlah top performer dan constrained gazelles di Indonesia ini tidak sedikit, mencakup separuh dari jumlah pelaku bisnis di Indonesia. Fokus kita sebaiknya diarahkan untuk membuka hambatan bagi usaha-usaha tersebut untuk tumbuh sehingga dapat lebih banyak menciptakan lapangan kerja berkualitas di Indonesia,” ujarnya.

Prasasti menilai hambatan yang membedakan perusahaan berkapabilitas tinggi dengan usaha tertinggal sebagian besar berkaitan dengan aspek kelembagaan.

Terdapat tiga hambatan utama yang secara konsisten membedakan kedua kelompok tersebut, yakni persoalan ketenagakerjaan, regulasi dan birokrasi, serta pungutan liar.

Temuan tersebut sejalan dengan kajian peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson dalam bukunya Why Nations Fail.

Menurut Robinson, masyarakat yang maju membutuhkan institusi inklusif yang memberikan kesempatan setara bagi setiap orang.

“Untuk menjadi masyarakat yang inovatif, kita perlu membangun sistem institusi yang mampu menggali seluruh talenta terpendam di masyarakat dan memberi mereka jalan untuk naik ke atas. Karena itulah kata inklusif begitu penting,” ujar Robinson dalam forum tersebut.

Untuk mengatasi hambatan, Prasasti merekomendasikan agar pemerintah memusatkan kebijakan pada upaya membantu pelaku usaha naik kelas.

Pertama, memperbaiki tata kelola, terutama terkait kualitas tenaga kerja, kemudahan perizinan, dan pemberantasan pungutan liar, disertai kepastian regulasi dan kebijakan.

Kedua, menyesuaikan dukungan pemerintah dengan kebutuhan sektor dan skala usaha, termasuk memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro yang memiliki potensi untuk berkembang.

Ketiga, memperluas ketersediaan lapangan kerja yang layak.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026