Solok (ANTARA) - Dinas Pertanian Kabupaten Solok, Sumatera Barat, mengembangkan budidaya tanaman kopi dengan target perluasan lahan mencapai 2.000 hektare sebagai upaya meningkatkan produksi dan membuka peluang pemasaran hingga ke pasar ekspor.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok Deslirizaldi di Solok, Selasa mengatakan pengembangan tanaman kopi tersebut merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang diarahkan untuk memperluas areal perkebunan kopi di daerah itu.

Pada 2025, penanaman kopi di Kabupaten Solok telah mencapai 525 hektare dari target pengembangan seluas 2.000 hektare.

Ia mengatakan program tersebut akan dilanjutkan pada tahun ini melalui penambahan bibit kopi yang akan ditanam di sejumlah wilayah di Kabupaten Solok.

Menurut dia, bantuan bibit kopi dari pemerintah pusat tersebut dijadwalkan kembali masuk ke Kabupaten Solok pada tahun ini.

Jumlah bibit yang akan didatangkan tersebut mencapai 1.100 satuan, namun satuan bibit perlu dipastikan kembali agar sesuai dengan data program.

Dinas Pertanian Kabupaten Solok berharap penambahan bibit tersebut dapat mendukung perluasan areal tanam dan mempercepat pencapaian target pengembangan kopi di daerah itu.

Ia menjelaskan, apabila seluruh target penanaman seluas 2.000 hektare telah terealisasi, Kabupaten Solok diharapkan mampu menghasilkan kopi dalam jumlah yang lebih besar.

Peningkatan produksi tersebut juga diharapkan membuka peluang bagi kopi asal Kabupaten Solok untuk menembus pasar ekspor.

Menurut Deslirizaldi, peluang pengembangan kopi cukup terbuka karena permintaan konsumen terhadap komoditas tersebut dinilai masih tinggi.

Dengan demikian, perluasan lahan dan penambahan bibit menjadi bagian penting dalam mempersiapkan produksi kopi daerah agar dapat memenuhi kebutuhan pasar.

Dinas Pertanian Kabupaten Solok berharap pengembangan budidaya kopi dapat meningkatkan produksi perkebunan sekaligus memberikan peluang ekonomi bagi petani melalui pemasaran hasil panen yang lebih luas.

Deslirizaldi juga menjelaskan bahwa kopi Solok yang telah resmi terdaftar sebagai produk Indikasi Geografis (IG) di Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu potensi daerah yang perlu dikembangkan.

Status tersebut dapat memperkuat identitas kopi Solok berdasarkan karakteristik dan asal geografisnya, sekaligus menjadi nilai tambah dalam pemasaran. Dengan pengembangan budidaya yang terarah, pihaknya berharap kopi Solok semakin dikenal luas dan berpeluang menembus pasar ekspor.

Sementara itu, seorang petani kopi di Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Nur Baini (52) mengatakan harga kopi dalam bentuk ceri merah saat ini mencapai Rp15.000 per kilogram.

Menurut dia, harga tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi petani dalam mengembangkan budidaya kopi. Dengan potensi pasar yang tersedia, pengembangan tanaman kopi diharapkan dapat memberikan peluang pendapatan bagi petani setempat.

Harga tersebut menjadi salah satu informasi yang menggambarkan kondisi pasar kopi di tingkat petani di wilayah sentra pertanian Kabupaten Solok.

Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pangkalpinang (ANTARA) - PT Timah (Persero) Tbk berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menenggelamkan 81 unit atraktor cumi, guna meningkatkan populasi cumi-cumi di daerah itu.

Atraktor cumi-cumi adalah struktur buatan dari besi atau bambu yang ditenggelamkan ke dalam laut untuk menarik, memberi tempat berlindung, serta menjadi media pemijahan bagi cumi-cumi.

"Atraktor cumi ini diharapkan menjadi tempat berlindung dan pemijahan cumi-cumi, sehingga mendukung keberlanjutan populasi biota laut sekaligus membuka peluang peningkatan hasil tangkapan nelayan," kata Kepala DLH Kabupaten Bangka, Boy Yandra di Sungailiat, Selasa.

Ia mengapresiasi kolaborasi PT Timah (Persero) Tbk dan HNSI Bangka yang telah menenggelamkan 81 unit atraktor cumi di Pantai Tambak Udang Kabupaten Bangka, guna mendukung pemulihan habitat cumi-cumi di perairan pesisir tersebut.

"Penempatan atraktor di Pantai Tambak Udang telah melalui kajian ilmiah bersama Universitas Bangka Belitung (UBB) untuk mendukung keberlanjutan program untuk meningkatkan populasi dan hasil tangkapan cumi-cumi nelayan di daerah ini," katanya.

Ia menambahkan cumi-cumi merupakan komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi salah satu hasil tangkapan utama nelayan di Pulau Bangka. Oleh karena itu, upaya menjaga keberlanjutan populasi cumi-cumi menjadi penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir

"Beberapa waktu lalu, PT Timah bersama Yayasan Sayang Babel Kite dan nelayan melaksanakan restocking cumi-cumi di perairan Pantai Tuing, Desa Mapur, Kabupaten Bangka. Dalam kegiatan tersebut, perusahaan juga menenggelamkan 10 unit atraktor cumi," katanya.

Ketua Yayasan Sayang Babel Kite, Indra Ambalika menjelaskan bahwa restocking dilakukan untuk meningkatkan peluang hidup cumi-cumi sejak fase awal kehidupannya sebelum dilepaskan kembali ke habitat alami.

Proses penetasan dalam wadah terkontrol diharapkan dapat mengurangi risiko telur dan anakan cumi dimangsa predator.

"Restocking dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan hidup cumi-cumi yang ditetaskan. Di alam, telur maupun anakan cumi memiliki risiko tinggi dimangsa predator seperti ikan. Melalui proses penetasan di wadah terkontrol, peluang hidupnya menjadi lebih besar sebelum dilepas kembali ke laut," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membidik kesepakatan perdagangan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dapat mencapai 33 miliar dolar AS pada tahun ini.

“Kesepakatan ini diharapkan dapat menghasilkan nilai sekitar 33 miliar dolar AS yang semoga dapat mendukung berbagai sektor, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat rantai pasok antara Amerika Serikat dan Indonesia,” kata Airlangga dalam pertemuan dengan perwakilan US-ASEAN Business Council (US-ABC) di Jakarta, Selasa.

Dalam pertemuan dengan Duta Besar Brian D. McFeeters, Presiden dan CEO US-ASEAN Business Council (US-ABC), Airlangga menyampaikan bahwa hubungan perdagangan dan investasi Indonesia-AS menunjukkan perkembangan positif.

Pada Januari-Agustus 2026, perdagangan bilateral kedua negara mencapai 32,34 miliar dolar AS, tumbuh 11,82 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

AS juga menjadi tujuan ekspor terbesar kedua bagi Indonesia.

Sementara itu, investasi AS di Indonesia pada triwulan I - triwulan III 2026 mencapai 3,4 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan sekitar 3 miliar dolar AS pada 2025.

“Saya juga senang dengan investasi AS, yang mencapai 3,4 miliar dolar AS dalam tiga kuartal terakhir, sehingga AS kini menjadi investor terbesar keempat di Indonesia,” jelas Menko.

Airlangga mengatakan pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen pada 2029 melalui delapan strategi utama, yakni swasembada pangan, industrialisasi berorientasi ekspor, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan biru, pembangunan perkotaan, transformasi digital, investasi, serta belanja pemerintah yang produktif.

Dalam upaya tersebut, pemerintah membuka peluang kerja sama dengan perusahaan AS di sejumlah sektor, antara lain manufaktur, teknologi digital, kecerdasan artifisial (AI), dan energi.

Pemerintah juga mendorong kemitraan yang tidak hanya mendatangkan investasi, tetapi turut membawa teknologi dan keahlian guna mengembangkan rantai pasok nasional.

Di sektor semikonduktor sendiri, Airlangga menyampaikan bahwa nilai pasar diperkirakan meningkat dari 5,08 miliar dolar AS pada 2025 menjadi 7,07 miliar dolar AS pada 2030.

Perkembangan itu dinilai membuka peluang penguatan kerja sama industri tersebut antara Indonesia dan AS.

Selain peluang investasi, Airlangga turut membahas berbagai hambatan (debottlenecking) yang dihadapi perusahaan AS dalam menjalankan kegiatan usaha di Indonesia.

Dirinya menegaskan pemerintah membuka ruang bagi pelaku usaha untuk menyampaikan kendala yang dihadapi agar dapat ditindaklanjuti bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait.

“Pemerintah Indonesia membuka ruang bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk menyampaikan kendala yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan usaha di Indonesia, sehingga dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait,” jelasnya.

Dalam bidang perdagangan, kedua pihak juga membahas sejumlah isu yang masih menjadi perhatian, termasuk terkait Section 301 dan excess capacity.

Airlangga berharap pembahasan berbagai isu tersebut dapat memberikan kejelasan bagi pelaku usaha sekaligus mendukung keberlanjutan perdagangan dan penguatan rantai pasok Indonesia-AS.

“Kami terbuka bagi seluruh industri yang sebagian besar memang sudah berdiri di Indonesia. Jadi, jika Anda memiliki permintaan lain atau menghadapi tantangan tertentu, mari kita coba cari solusinya bersama,” kata Airlangga.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Makassar (ANTARA) - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyebut Konferensi Musik Indonesia (KMI) 2026 yang gelar di Kota Makassar menjadi mesin perputaran ekonomi baru dengan semakin banyaknya event bertaraf nasional diselenggarakan.

"Merupakan suatu kebanggaan Kota Makassar mendapat kepercayaan tuan rumah KMI 2026. Ini mempertemukan ratusan insan musik dari berbagai daerah ini menjadi ruang untuk membahas masa depan industri musik Indonesia," ujarnya di Makassar, Selasa.

Munafri Arifuddin mengatakan, momentum KMI 2026 itu diharapkan tidak hanya memperkuat ekosistem musik nasional dan daerah, tetapi juga membuka peluang bagi musik untuk tumbuh sebagai sumber ekonomi baru bagi para musisi dan pelaku industri kreatif.

"Event nasional ini menjadi kebanggaan sekaligus peluang strategis untuk memperkenalkan potensi musik dan kreativitas lokal ke panggung yang lebih luas," katanya.

Kegiatan yang berlangsung pada 27 Oktober hingga 1 November 2026 tersebut diselenggarakan Kementerian Kebudayaan bersama Indonesia World Music Series, dengan fokus pada penguatan ekosistem musik nasional, termasuk potensi musik dari kawasan timur Indonesia.

Pembukaan konferensi turut dihadiri Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon, jajaran wakil menteri dan direktorat jenderal, anggota DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, serta jajaran perangkat daerah Pemerintah Kota Makassar.

Wali Kota Makassar dalam sambutannya mengatakan, Makassar menjadi ruang pertemuan para pemikir, penggerak, musisi, dan pelaku industri untuk merumuskan langkah bersama dalam membangun ekosistem musik yang lebih kuat, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

"Musik bukan sekadar rangkaian nada dan irama. Musik adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan, merekatkan persaudaraan, menyampaikan pesan kemanusiaan, sekaligus merekam perjalanan sejarah dan identitas suatu bangsa," terangnya.

Munafri menilai, Indonesia memiliki kekayaan musik yang besar, mulai dari musik tradisional yang diwariskan lintas generasi, musik daerah yang tumbuh bersama kehidupan masyarakat, hingga beragam genre modern yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman.

Lanjut dia, di Makassar dan Sulawesi Selatan, tradisi musik serta seni pertunjukan merupakan bagian dari identitas budaya yang perlu dirawat dan diperkenalkan kepada generasi muda maupun masyarakat internasional.

"Karena itu, kami berharap musik tradisional tidak hanya dipandang sebagai warisan masa lalu, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi kreativitas masa kini sekaligus membuka peluang ekonomi pada masa mendatang," harap dia.

Lebih lanjut, Munafri menyampaikan perihal perkembangan kekayaan intelektual lokal atau IP musik yang dinilainya terus menunjukkan pertumbuhan positif.

Menurutnya, perkembangan platform digital, kecerdasan buatan, dan algoritma distribusi konten telah membuka ruang yang lebih luas bagi musisi untuk memproduksi, mendistribusikan, serta memperkenalkan karya mereka kepada pendengar lintas negara.

Wali Kota berlatar pengusaha itu berharap perkembangan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai ekonomi karya musik.

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Sertifikasi kompetensi teknisi listrik dinilai menjadi salah satu upaya untuk mendukung pemerintah memperkuat keselamatan instalasi listrik melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja dan penerapan standar pemasangan yang tepat.

Business VP Home Solutions Schneider Electric Indonesia Ahmad Saiful mengatakan kompetensi teknisi perlu ditingkatkan seiring kebutuhan masyarakat terhadap instalasi listrik yang aman dan sesuai standar. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari tanggung jawab pelaku industri kelistrikan dalam menjaga keselamatan pelanggan.

"Yang perlu ditingkatkan bukan hanya produknya, tetapi juga orang yang memasang. Kami ingin memberikan bekal supaya tenaga-tenaga teknisi listrik lebih tersertifikasi dan bisa menerapkan standar pemasangan yang benar," kata Saiful dalam wawancara di Jakarta, Selasa.

Saiful menyampaikan hal tersebut dalam peluncuran Electrician Academy 2026, program pengembangan kompetensi yang mendorong teknisi listrik meningkatkan keahlian melalui pelatihan dan sertifikasi. Program tersebut mengusung visi mengubah profesi tukang listrik menjadi ahli listrik yang memiliki kompetensi terstandar.

Menurut Saiful, penerapan standar keselamatan perlu didukung pemahaman teknis yang memadai, baik oleh teknisi yang memasang instalasi maupun peritel yang menjual perlengkapan kelistrikan. Peritel juga berperan memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk dan perangkat keselamatan yang sesuai kebutuhan.

Ia menjelaskan sertifikasi dapat menjadi pengakuan formal atas kompetensi teknisi sekaligus meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap kualitas pekerjaan. Dengan bekal tersebut, teknisi diharapkan mampu memperluas peluang kerja dan membangun jejaring profesional.

Program Electrician Academy 2026 menargetkan sekitar 8.000 peserta mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi. Dari program tersebut, perusahaan menargetkan sekitar 400 teknisi mengikuti proses sertifikasi kompetensi pada tahap awal melalui kolaborasi dengan pihak terkait.

Saiful menambahkan kebutuhan tenaga terampil menjadi tantangan seiring pertumbuhan industri kelistrikan, termasuk pengembangan pusat data yang membutuhkan pasokan listrik besar. Karena itu, pengembangan kompetensi dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung kualitas instalasi dan keselamatan pengguna listrik.

Sementara itu, President Director Schneider Electric Indonesia dan Timor-Leste Martin Setiawan mengatakan pembinaan komunitas teknisi akan terus dilakukan melalui beragam program tahunan untuk mendorong peningkatan kompetensi tenaga ahli listrik di Indonesia.

Pewarta: Ida Nurcahyani/Vina Ashari
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Makassar (ANTARA) - Menteri Kebudayaan Fadli Zon meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendata atau memetakan kontribusi sektor budaya khususnya bidang musik sebagai penggerak ekonomi bangsa.

Fadli Zon di Makassar, Selasa, mengatakan berdasarkan data Global Music Report 2026, pendapatan industri rekaman musik di tingkat global untuk tahun 2025 itu mencapai 31,7 miliar dolar AS atau meningkat 6,4 persen dibanding tahun sebelumnya.

"Dari jumlah itu, 69,6 persen pendapatan musik rekaman global berasal dari layanan streaming, dengan lebih dari 837 juta pengguna akun langganan berbayar di seluruh dunia," katanya pada pembukaan Konferensi Musik Indonesia di Makassar.

Adapun kawasan Asia mencatat pertumbuhan pendapatan musik rekaman sebesar 10,9 persen tahun 2025, dan ini menunjukkan industri musik dunia terus berkembang dengan transformasi digital sebagai salah satu pendorong utama.

Menurut dia, perkembangan ini juga terlihat di Indonesia. Data Spotify itu sepanjang 2025, karya musisi Indonesia ditemukan lebih dari 6,3 miliar kali oleh pendengar.

Royalty yang diterima oleh musisi Indonesia melalui Spotify meningkat lebih dari 16 persen dibandingkan tahun sebelumnya dengan sekitar 60 persen berasal dari pendengar luar negeri antara lain dari Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Malaysia, dan Inggris.

Dan ini juga memperlihatkan musik Indonesia memiliki daya tarik dan peluang besar menjangkau pasar internasional.

"Kita minta BPS memetakan proporsi dari statistik ekonomi budaya, termasuk industri budaya, khususnya di bidang musik ini kepada ekonomi kita," ujarnya.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Untuk tanggung jawabnya petani mitra, yaitu menangani perawatan tanaman, pemanenan dan pemasaran hasil produksi.

Sawahlunto (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Sawahlunto, Sumatera Barat, menerapkan teknologi pertanian modern dan kemitraan lintas sektor untuk mengoptimalkan lahan pangan dan hortikultura di Desa Salak, Kecamatan Talawi, sekaligus mengevaluasi efektivitas program tersebut sebagai acuan pengembangan di desa lain.

"Sejauh ini hasil penerapannya menunjukkan perkembangan yang baik. Namun, kita mengingatkan seluruh pihak agar tetap mematuhi regulasi, mengidentifikasi kendala dan menyiapkan langkah perbaikan atau penyesuaian untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program," kata Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra, di Sawahlunto, Selasa.

Ia menyatakan telah turun langsung ke lahan pertanian di Desa Salak tersebut untuk peninjauan dan berdiskusi langsung dengan para petani dan pihak-pihak terkait di lapangan.

Dia menyaksikan penanaman padi menggunakan drum seeder, demonstrasi traktor roda dua serta pemetikan cabai keriting yang dikelola melalui kemitraan petani dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Karya Muda Mandiri Salak.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Sawahlunto Heni Purwaningsih menyatakan optimalisasi lahan perkebunan cabai di Desa Salak didukung kemitraan dengan PLN IP UBP Ombilin Sijantang.

Dukungan tersebut diberikan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan berupa bantuan pupuk berbahan fly ash and bottom ash (FABA), traktor roda dua, serta sejumlah benih.

Direktur BUMDes Karya Muda Mandiri Salak Arni Yunita menjelaskan dalam skema kerja sama dengan BUMDes yaitu BUMDes menyediakan modal, mengelola administrasi, serta memantau dan mengevaluasi usaha cabai keriting.

"Untuk tanggung jawabnya petani mitra, yaitu menangani perawatan tanaman, pemanenan dan pemasaran hasil produksi" kata dia lagi.

Ia menyebut usaha tersebut menargetkan penanaman 3 ribu batang cabai keriting dengan proyeksi produksi 1,5 ton per siklus tanam.

Dia mengungkapkan asumsi harga jual yakni Rp30 ribu per kg, maka potensi omzet kotor diperkirakan mencapai Rp45 juta per siklus sebelum dikurangi biaya operasional.

Secara nasional, Kementerian Pertanian mengembangkan Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS), yakni pendekatan modernisasi budi daya yang memadukan teknologi, mekanisasi, dan pengelolaan usaha tani untuk meningkatkan produktivitas serta efisiensi.

Pengembangan pertanian modern tersebut sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya agenda kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, yang menekankan peningkatan produksi dalam negeri dan penguatan ketahanan pangan nasional.

Pewarta: Najmi Aulia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan harga telur ayam mulai turun setelah pemerintah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) menindak anomali distribusi yang merugikan peternak dan konsumen.

"Alhamdulillah, terima kasih Pak Kabareskrim, juga Polri, kami sudah bicara, sudah mulai menindak. Baru diumumkan harga sudah turun. Jadi, harga turun di konsumen. Nah jadi ini kabar baik," kata Amran, dalam keterangannya yang terkonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan harga telur ayam di tingkat konsumen mulai turun setelah pihaknya berkoordinasi dengan Kabareskrim Polri terkait anomali harga komoditas tersebut.

Pemerintah juga memperkuat dukungan kepada peternak melalui penyediaan bahan baku pakan yang lebih murah serta menyiapkan pembangunan pabrik tepung telur untuk mengurangi ketergantungan impor.

Sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (26/10/2026), Mentan menyampaikan bahwa koordinasi dengan aparat penegak hukum mulai membuahkan hasil dalam menjaga stabilitas komoditas itu

Mentan menjelaskan anomali harga terlihat dari kesenjangan antara harga telur di tingkat peternak dan konsumen. Harga telur di tingkat peternak berada pada kisaran Rp20.000-Rp21.000 per kilogram, sedangkan di tingkat konsumen mencapai Rp40.000-Rp45.000 per kilogram.

"Telur ayam surplus, bahkan ekspor. Tapi di tingkat peternak itu harga telur ayam Rp20.000-Rp21.000 per kilogram. Harusnya Rp26.000 dan Rp30.000, tetapi ironisnya di konsumen Rp40.000-Rp45.000. Ini di atas harga eceran tertinggi. Ada anomali," ujar Amran.

Untuk membantu peternak, pemerintah menyiapkan langkah jangka pendek melalui dukungan bahan baku pakan. Pemerintah membeli bahan baku pakan berupa bungkil kedelai untuk disalurkan langsung kepada peternak dengan harga Rp8.630 per kilogram, lebih rendah dibandingkan harga swasta yang berkisar Rp10.000-Rp12.000 per kilogram.

"Solusi yang kami lakukan yang jangka pendek kepada peternak, pertama SPHP (jagung). Kemudian pemerintah yang membeli pakan soybean itu langsung ke peternak, harganya Rp8.630 per kilogram. Sedangkan swasta (harganya) Rp10.000, Rp11.000, Rp12.000 per kg," beber Amran.

Pemerintah juga menyalurkan jagung melalui skema Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog bagi peternak kecil dengan subsidi pemerintah. Langkah ini ditujukan untuk membantu peternak memperoleh bahan baku pakan dengan harga lebih terjangkau.

Di sisi hilir, pemerintah menyiapkan pembangunan pabrik tepung telur bersama badan usaha milik negara (BUMN).

Pembangunan fasilitas itu diharapkan memperkuat industri pengolahan hasil peternakan dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor tepung telur.

"Karena ada impor telur, tepung telur dari negara lain, insya Allah kita akan bangun bersama BUMN. Mudah-mudahan satu tahun selesai, impornya nanti kita stop," ujarnya.

Rangkaian kebijakan tersebut diarahkan untuk membenahi sektor perunggasan dari hulu hingga hilir. Pemerintah menangani anomali harga, membantu menekan biaya produksi peternak, dan mendorong pengembangan industri pengolahan agar produksi dalam negeri memberikan nilai tambah lebih besar.

Kementerian Pertanian terus mendorong penguatan sektor perunggasan nasional agar surplus produksi dapat memberikan manfaat bagi peternak, sementara konsumen memperoleh pangan dengan harga yang wajar.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Pariaman (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) meminta bantuan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) di Sumatera Barat (Sumbar) untuk menyosialisasikan kepada masyarakat terkait penertiban sekitar 6.800 bangunan di jalur bebas rel kereta api (KA) di provinsi itu.

"Kami mohon bantuan Forkopimda untuk sama-sama melakukan sosialisasi agar tidak ada bangunan-bangunan di sekitar rel kereta api," kata Direktur Utama PT KAI (Persero) Bobby Rasyidin saat Pencanangan Reaktivasi Jalur Kereta Api di Sumbar yang dilaksanakan di Stasiun Kereta Api Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Selasa.

Ia mengatakan bangunan warga di atas lahan milik KAI tersebut merupakan salah satu tantangan pihaknya untuk reaktivasi jalur kereta api di Sumbar selain dari geografi daerah yang berbukit serta potensi bencana alam.

Ia menyampaikan dalam dunia perkeretaapian jalur kereta harus bebas enam meter ke kanan dan enam meter ke kiri sehingga totalnya 12 meter bebas dari bangunan.

"Kami identifikasi ada enam ribu delapan ratus bangunan yang berpotensi mengganggu jalur bebas," katanya.

Ia menyampaikan pihaknya akan melakukan reaktivasi jalur kereta api dari Kayu Tanam ke Padang Panjang, lalu kemudian dilanjutkan ke Solok, dan Sawahlunto.

Untuk tahap pertama, lanjutnya direncanakan reaktivasi rel kereta api Kayu Tanam - Padang Panjang dilaksanakan pada 2027 dengan pajang jalur 15,3 kilometer.

"Rel yang digunakan khusus, bergerigi," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah yang memprioritaskan reaktivasi rel kereta api di Sumbar.

Ia juga menanggapi terkait dengan adanya bangunan milik warga di lahan milik KAI yang dapat menjadi tantangan dalam reaktivasi rel kereta api di provinsi tersebut.

"Ini akan ada komunikasi, KAI dan pemerintah daerah akan melakukan kolaborasi untuk menjelaskan kepada masyarakat. Apalagi ini merupakan tanah KAI bukan tanah ulayat," kata dia.

Ia mengatakan tanah di bawah ribuan bangunan tersebut merupakan milik KAI yang bersertifikat sehingga menurutnya dengan dialog yang baik maka kendala itu dapat diselesaikan lebih mudah dibandingkan dengan pembebasan lahan tol.

Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Hari ini kita melepas ekspor perdana produk UMKM asal Kabupaten Asahan berupa terasi udang rebon 40 ton ke Thailand dengan nilai sekitar Rp230 juta.

Medan (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) melepas ekspor terasi produk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) asal Kabupaten Asahan, Sumatera Utara (Sumut), sebanyak 40 ton ke Thailand.

"Hari ini kita melepas ekspor perdana produk UMKM asal Kabupaten Asahan berupa terasi udang rebon 40 ton ke Thailand dengan nilai sekitar Rp230 juta,” kata Zulhas didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Suryadi, di depan Kantor Bupati Asahan dalam keterangan tertulis di Medan, Selasa.

Menko Pangan mengatakan, ekspor terasi tersebut semakin membuka peluang produk olahan lokal dalam menjangkau pasar yang lebih luas, dan meningkatkan nilai ekonomi hasil perikanan.

Kabupaten Asahan memiliki garis pantai sekitar 56 kilometer di Selat Malaka, dan menjadi salah satu daerah dengan produksi perikanan tangkap terbesar di Sumut.

"Higga September 2026, produksi perikanan tangkap Asahan mencapai 50.658 ton. Potensi itu, turut menopang berbagai usaha pengolahan hasil laut yang memanfaatkan bahan baku dari nelayan setempat," ujar Zulhas.

Menurutnya, terasi dengan bahan baku udang rebon tersebut menjadi salah satu produk olahan yang terus dikembangkan untuk memperluas pasar hasil perikanan bagi masyarakat pesisir.

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Asahan menyatakan, volume ekspor komoditas terasi pada 2025 tercatat mencapai 1.897 ton dengan nilai sekitar Rp21 miliar lebih.

Volume ekspor terasi meningkat menjadi 2.758 ton dengan nilai sekitar Rp34 miliar hingga September tahun ini, dan capaian itu menunjukkan semakin besarnya peluang produk olahan hasil laut Asahan di pasar internasional.

"Pemerintah berharap pengiriman ekspor terasi perdana ke Thailand ini dapat dilakukan secara rutin, dan tentu semakin membuka akses pasar produk olahan hasil laut Asahan," ujar Zulhas.

Menko Pangan juga menyebutkan bahwa dukungan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait dinilai penting agar UMKM lokal terus berkembang dan mampu memperluas pasar.

"Dengan begini setelah melepas ekspor terasi, akses pasar semakin terbuka. Kita minta Bank Indonesia, pak Bupati, tolong didukung semua agar UMKM kita bisa berkembang,” kata Zulhas menegaskan.

Pewarta: Muhammad Said
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Pembangunan tanggul pantai tersebut diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama warga yang selama ini menghadapi dampak rob dan abrasi

Demak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengawal pembangunan hybrid seawall atau tanggul pantai di Desa Surodadi Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, sebagai upaya mengurangi dampak rob dan abrasi yang selama bertahun-tahun mengancam kawasan pesisir tersebut.

"Pembangunan tanggul pantai tersebut diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama warga yang selama ini menghadapi dampak rob dan abrasi yang menghambat aktivitas ekonomi, termasuk kegiatan budi daya perikanan di kawasan tambak," kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen saat meninjau langsung pembangunan tersebut di Desa Surodadi, Kabupaten Demak, Selasa.

Ia berharap infrastruktur yang didanai melalui APBD Provinsi Jateng 2026 sebesar Rp10 miliar itu mampu mengurangi dampak banjir rob dan abrasi. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat kembali mengelola tambak secara optimal sekaligus menggerakkan perekonomian kawasan pesisir.

Menurut dia, peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan proses pengerjaan proyek berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

Taj Yasin juga mengapresiasi respons positif masyarakat terhadap pembangunan hybrid seawall tersebut. Infrastruktur itu dirancang tidak hanya mengandalkan konstruksi beton, tetapi juga mendukung pertumbuhan mangrove sebagai pelindung alami kawasan pesisir.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro menjelaskan pembangunan hybrid seawall di Desa Surodadi mencakup penanganan sepanjang 930 meter, terdiri atas bangunan utama sepanjang 720 meter dan struktur groin atau bangunan pengendali gelombang sepanjang 210 meter.

Pekerjaan tersebut dibagi menjadi dua paket. Masing-masing paket mencakup bangunan utama sepanjang 362 meter dan struktur groin sepanjang 105 meter. Secara keseluruhan, konstruksi tersebut menggunakan 8.500 buah buis beton.

Berdasarkan laporan per 25 Oktober 2026, progres pengerjaan paket I mencapai 56,212 persen, sedangkan paket II mencapai 65,822 persen.

Proyek tersebut memiliki masa pelaksanaan selama 175 hari, terhitung sejak 5 Juni hingga 26 November 2026.

Selain pembangunan tanggul pantai, Pemprov Jateng juga melakukan upaya perlindungan kawasan pesisir melalui Program Mageri Segoro. Sepanjang 2025, program tersebut mencatat penanaman sekitar 2,34 juta batang mangrove di lahan seluas 257 hektare di kawasan pesisir Jawa Tengah.

Sementara itu, Kepala Desa Surodadi Supriyanto mengapresiasi pembangunan hybrid seawall yang dinilainya membantu masyarakat menghadapi persoalan abrasi selama bertahun-tahun.

Menurut dia, masyarakat mulai merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur pelindung pantai tersebut. Sebelumnya, air laut kerap masuk ke kawasan yang dihuni dan dimanfaatkan warga.

Kini, keberadaan struktur pelindung pantai tersebut memberikan harapan bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan yang lebih baik.

Supriyanto menilai manfaat pembangunan akan semakin luas apabila proyek tersebut dapat dilanjutkan hingga menjangkau wilayah pesisir lain yang masih membutuhkan perlindungan.

Menurut Supriyanto persoalan abrasi tidak hanya berdampak pada pemilik tambak, tetapi juga masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pembangunan perlindungan pantai dinilai penting untuk membantu memulihkan kondisi lingkungan sekaligus mendukung keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi warga pesisir.

Ia menambahkan pemerintah desa telah menyosialisasikan program tersebut kepada masyarakat, baik warga yang memiliki lahan di sekitar lokasi pembangunan maupun mereka yang tidak memiliki tambak.

Program tersebut, lanjut dia, menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah untuk membantu mengurangi beban masyarakat yang selama bertahun-tahun menghadapi dampak bencana pesisir.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah akan menelusuri anomali harga yang merugikan 4,8 juta peternak, sekaligus membebani konsumen.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah menindak tegas pihak perantara (middleman) jika mengambil keuntungan tidak wajar, sehingga merugikan peternak sekaligus membebani konsumen melalui anomali harga.

“Ini ada anomali. Harga di peternak turun, harga di konsumen naik. Terjadi inflasi. Harusnya kalau harga di peternak turun, itu di konsumen turun, tapi dua-dua berteriak. Berarti ada pelaku yang tidak bertanggung jawab, itu kita kejar,” kata Mentan, di Jakarta, Selasa.

Karena itu, Mentan menegaskan akan menindak tegas pihak-pihak yang bermain sebagai perantara dan mengambil keuntungan tidak wajar dalam rantai distribusi pangan, khususnya sektor peternakan.

Pemerintah akan menelusuri anomali harga yang merugikan 4,8 juta peternak, sekaligus membebani konsumen.

Amran menyoroti kondisi ketika harga ayam di tingkat peternak turun, tetapi harga di tingkat konsumen justru meningkat.

Menurutnya, ketidakwajaran tersebut perlu ditelusuri karena berpotensi menunjukkan adanya praktik perdagangan yang tidak bertanggung jawab.

Ia menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan praktik yang merugikan peternak terus berlangsung. Penelusuran akan dilakukan bersama Satgas Pangan dan aparat penegak hukum untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga mempermainkan rantai distribusi.

”Kita tindak tegas. Tidak ada kompromi,” ujar Mentan.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolri, Kabareskrim, dan Satgas Pangan atas dukungan dalam mengawal tata niaga pangan serta melindungi peternak Indonesia.

“Kita bela peternak Indonesia, petani Indonesia agar tidak gaduh di lapangan,” ujarnya pula.

Menurut Amran, penguatan tata niaga harus berjalan seiring dengan pembenahan sistem produksi dan distribusi.

Pemerintah tengah membangun sistem terintegrasi (closed system) yang menghubungkan petani jagung dengan peternak melalui koperasi, sehingga kebutuhan pakan dapat dipenuhi secara lebih terjamin dan rantai pasok menjadi lebih terkendali.

Melalui langkah tersebut, pemerintah ingin memastikan peternak memperoleh bahan baku pakan dengan harga yang wajar, sementara konsumen tetap mendapatkan produk peternakan dengan harga yang terjangkau.

Amran mengungkapkan upaya pembenahan harus memberikan manfaat nyata bagi seluruh pihak. Tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan secara tidak wajar dengan mengorbankan kesejahteraan peternak maupun masyarakat.

“Doakan, kita atur dulu harga acuan pemerintah, atau harga pembelian pemerintah, kemudian harga eceran tertinggi. Sementara digodok, kita lakukan terbaik untuk peternak. Tapi ingat, konsumen juga tidak boleh korban,” kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026