Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) memprioritaskan program pengembangan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat perbatasan dan dapat segera direalisasikan untuk memberikan manfaat nyata bagi perekonomian setempat.

Kepala BNPPDT Maruli Simanjuntak meminta jajarannya mengutamakan inisiatif yang dapat dilaksanakan secara cepat dengan biaya relatif terjangkau.

Arahan tersebut disampaikan dalam forum koordinasi internal perdana bersama Sekretaris, para Deputi, dan Asisten Deputi BNPPDT di Jakarta, Selasa.

Menurut Maruli sebagaimana keterangan yang diterima, program yang memungkinkan untuk segera dijalankan perlu diuji pelaksanaannya agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

“Kalau misalnya ada satu konsep untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang kelihatannya tidak terlalu mahal atau mudah mengeksekusinya, kita cobakan, kita selesaikan,” katanya.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Maruli meminta Kelompok Ahli BNPPDT membentuk tim guna mengidentifikasi dan mengkaji potensi setiap wilayah. Tim tersebut diharapkan memiliki koordinator serta melibatkan akademisi, mahasiswa, dan tenaga ahli sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Hasil kajian itu nantinya menjadi dasar penyusunan rencana pengembangan wilayah secara terperinci, termasuk pemetaan kebutuhan infrastruktur dan sarana pendukung.

Selain itu, tenaga ahli dengan kompetensi teknis diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik setiap wilayah, termasuk sarana transportasi air di daerah yang memerlukannya.

Di sisi lain, Maruli menegaskan bahwa program dan pekerjaan BNPPDT yang sedang berjalan harus tetap dilaksanakan. Ia juga meminta jajarannya segera mengomunikasikan berbagai persoalan yang membutuhkan penanganan cepat agar dapat dikoordinasikan dan dicarikan solusinya.

“Semua pekerjaan tetap berjalan seperti biasanya. Ada hal-hal yang kira-kira perlu solusi cepat, silakan berkomunikasi dengan saya,” tegasnya.

Melalui pemetaan potensi wilayah dan penentuan program berdasarkan kebutuhan masyarakat, BNPPDT mendorong pengembangan wilayah perbatasan dan daerah terpencil yang lebih terukur.

Pendekatan tersebut, kata dia, diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan program yang dijalankan memberikan manfaat nyata.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Lambok Hutasoit menjelaskan aspek keamanan pengeboran panas bumi untuk menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai potensi gempa bumi, gangguan air tanah, dan semburan liar saat eksplorasi.

"Ah, saya bilang 100 persen aman itu. Enggak ada masalah pemboran," kata Lambok saat memberikan penjelasan di kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (20/10).

Menurut dia, masyarakat perlu memahami proses pengeboran dan karakteristik geologi bawah permukaan agar tidak mudah menerima informasi yang keliru mengenai pengembangan energi panas bumi.

Salah satu kekhawatiran yang ditanggapinya ialah anggapan bahwa aktivitas pengeboran secara langsung dapat memicu gempa bumi.

"Pengeboran ya itu aja dilubangin kan. Batunya itu dilubangin, udah. Apa hubungannya sama gempa?" ujarnya.

Lambok menjelaskan bahwa pengeboran merupakan proses pembuatan lubang pada lapisan batuan untuk menjangkau sumber energi panas bumi.

Dalam pengembangan panas bumi, risiko gempa terinduksi dapat berkaitan dengan perubahan tekanan fluida di dalam reservoir, termasuk akibat kegiatan injeksi dan produksi. Karena itu, pengelolaan reservoir dan pemantauan kegempaan menjadi bagian penting dalam pengendalian risiko.

Selain persoalan gempa, Lambok menanggapi kekhawatiran mengenai kemungkinan terganggunya sumber air tanah yang dimanfaatkan masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa akuifer atau lapisan batuan penyimpan air tanah umumnya berada pada kedalaman yang berbeda dengan reservoir panas bumi.

Menurut dia, lapisan batuan penudung yang memiliki permeabilitas rendah dapat membatasi hubungan hidrologis antara reservoir panas bumi dan akuifer di atasnya.

Dalam praktik pengeboran, perlindungan air tanah juga memerlukan konstruksi sumur yang baik, termasuk pemasangan pipa pelindung dan penyemenan untuk mengisolasi lapisan batuan yang dilalui sumur.

Lambok juga menjelaskan bahwa pengeboran panas bumi hingga kedalaman sekitar 2.000 meter merupakan praktik yang lazim dilakukan untuk menjangkau reservoir.

Kedalaman tersebut, menurut dia, masih relatif dangkal apabila dibandingkan dengan ketebalan kerak bumi.

Mengenai risiko semburan liar akibat tekanan fluida saat pengeboran, Lambok menyebut penggunaan perangkat pengendali tekanan sebagai salah satu langkah pengamanan.

"Setiap pemboran selalu ada blow out preventer. Jadi dipantau terus itu," jelas Lambok.

Blowout preventermerupakan perangkat keselamatan yang digunakan untuk membantu mengendalikan tekanan dan mencegah semburan fluida tidak terkendali dari sumur pengeboran.

Pengamanan pengeboran juga memerlukan pemahaman kondisi geologi setempat, penerapan prosedur operasional, serta pemantauan selama kegiatan berlangsung.

Sementara itu, PLTP Kamojang merupakan salah satu tonggak pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Kawasan tersebut mulai dieksplorasi oleh Pertamina pada 1974, sedangkan pembangkit listrik panas bumi pertamanya mulai beroperasi secara komersial pada 1983.

Berdasarkan data PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE), Area Kamojang saat ini memiliki lima unit PLTP dengan total kapasitas terpasang 235 megawatt (MW).

Pembangkit tersebut memanfaatkan uap panas bumi sebagai sumber energi untuk menghasilkan listrik dan menjadi bagian dari pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

Pengalaman pengoperasian PLTP Kamojang selama lebih dari empat dekade menjadi salah satu konteks dalam pembahasan mengenai teknologi pengeboran, pengelolaan reservoir, dan pengendalian risiko lingkungan pada kegiatan panas bumi.

Lambok menekankan pentingnya penjelasan berbasis ilmu pengetahuan agar masyarakat dapat memahami proses pengembangan panas bumi dan langkah-langkah pengendalian risikonya.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menggelar Forum Ekonomi, Keuangan, dan Komersial Hulu Minyak dan Gas Bumi (FOREK Hulu Migas) 2026 untuk memperkuat kolaborasi investasi di sektor hulu migas.

“Kami di Pertamina Hulu Energi hosting acara ini. Ini adalah komitmen kami sebagai pelaku industri hulu migas untuk bisa berkoordinasi, untuk bisa bekerja sama, mencari solusi atas ketahanan energi di Indonesia,” ujar Direktur Keuangan PHE Bayu Kusuma Dewanto pada konferensi pers FOREK Hulu Migas 2026 di Jakarta, Selasa.

FOREK Hulu Migas akan diselenggarakan pada 28–29 Oktober 2026 di Jakarta. Forum ini menjadi wadah kolaborasi bagi pemerintah, regulator, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), investor, lembaga pembiayaan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan solusi dalam memperkuat iklim investasi serta meningkatkan produksi migas nasional.

Bayu mengatakan, penguatan ketahanan energi Indonesia membutuhkan komitmen dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan. Pasalnya, kebutuhan energi nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi domestik.

Menurut Bayu, Indonesia memiliki potensi migas yang besar, tetapi sebagian masih menunggu untuk dikembangkan. Realisasi potensi tersebut membutuhkan investasi besar, teknologi, dukungan pembiayaan, serta koordinasi lintas sektor.

“Ini tidak mudah dan tidak murah, sehingga perlu kita pecahkan bersama,” ujar Bayu.

Ia menjelaskan, investasi hulu migas memiliki karakteristik jangka panjang. Sejak tahap eksplorasi hingga minyak dapat diproduksikan, suatu proyek dapat membutuhkan waktu sekitar lima hingga tujuh tahun, bergantung pada karakteristik lapangan, kompleksitas pengembangan, dan kesiapan infrastruktur.

Bayu menegaskan, kebutuhan investasi yang besar tidak dapat dipenuhi oleh satu perusahaan atau institusi saja. Dukungan pemerintah, SKK Migas, perbankan, investor, dan mitra strategis lainnya diperlukan untuk memastikan proyek dapat dikembangkan dengan skema pembiayaan yang tepat dan risiko yang terkelola.

Ketua Organizing Committee FOREK Hulu Migas 2026 Nyimas Fauziah Rikani mengatakan, forum ini hadir di tengah tantangan industri hulu migas yang semakin kompleks. Menurut dia, diskusi formal saja tidak cukup untuk menjawab persoalan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.

“Diperlukan wadah kolaborasi yang mempertemukan berbagai pihak untuk duduk bersama, membangun perspektif yang sama, dan menghasilkan solusi konkret yang bisa ditindaklanjuti,” ucap Rikani.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) Kamojang mematahkan anggapan kerusakan lingkungan akibat proyek panas bumi dengan menerapkan sistem operasi ramah lingkungan berbasis zero waste.

"Bicara Kamojang, sekarang wilayah konsesi kami itu 45.000 hektar. Yang kami pakai saat ini lebih kurang 110 hektar. Artinya hanya 0,2 persen untuk lima pembangkit sebesar 235 megawatt," kata General Manager PGE Area Kamojang Albertus Novi Purwono di Kamojang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa.

Penggunaan lahan yang terbilang sangat minim tersebut dapat dicapai berkat penerapan teknologi pemboran berarah (directional drilling) pada puluhan sumur produksi.

"Di permukaan jarak antarsumur sekitar tujuh meter. Tetapi di dalam, dia tidak hanya tegak, tapi ke segala arah, ke seluruh penjuru mata angin," ujar Novi.

Melalui metode pemboran tersebut, sebanyak 98 sumur panas bumi di area Kamojang dapat dikelompokkan hanya ke dalam 38 klaster sehingga area permukaan hutan yang perlu dibuka menjadi sangat terbatas.

Selain efisiensi lahan, PGE Kamojang juga menerapkan sistem sirkulasi tertutup (closed-loop system) untuk mengembalikan fluida yang telah digunakan memutar turbin kembali ke dalam perut bumi.

"Siklusnya ini tertutup. Air dipanaskan jadi uap, uap mutar turbin, lalu didinginkan kembali untuk diinjeksikan lagi ke sumur injeksi," kata Direktur Operasi PGE Andi Joko Nugroho.

Andi menjelaskan bahwa seluruh lumpur pemboran ditampung dalam kolam penampungan (pond) untuk diinjeksikan kembali, sedangkan sisa pemboran (cutting) dimanfaatkan menjadi bahan bangunan.

Di samping itu, perusahaan juga memiliki kewajiban mereboisasi lahan secara sepadan dengan mengganti setiap hektar area yang dibuka menggunakan lahan baru di lokasi lain untuk dikembalikan menjadi kawasan hutan.

Jika proses pemboran sudah selesai dan sumur uap sudah beroperasi, PGE akan berusaha mengembalikan fungsi hutan di area sumur agar pepohonan yang tumbuh bisa menjadi resapan untuk menangkap air hujan.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membidik antrean pembelian bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah daerah di Jawa Timur, seperti Malang, Jember, dan Blitar, dapat terselesaikan dalam 1–2 hari ke depan.

“Intinya, kami dalam satu-dua hari ini sudah harus tuntas masalah di Jatim,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa.

Laode menyampaikan pernyataan tersebut setelah bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak. Laode berharap agar antrean panjang yang terjadi di Bali, tidak terjadi lagi di daerah lain, termasuk Jawa Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Laode juga membantah perihal pasokan BBM Jawa Timur didistribusikan ke Bali ketika krisis BBM terjadi di Bali.

“Oh, nggak. Jawa Timur ini kan masuk MOR V (Marketing Operation Region V), Jatimbalinus. Jangan sampai dikirim ke tempat-tempat lain dari sana, tetapi Jatimnya sendiri tidak terpasok dengan baik,” ucap Laode.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika mengatakan, kementeriannya telah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Pertamina untuk memastikan stok BBM memadai hingga tingkat SPBU.

Upaya percepatan dilakukan melalui penambahan pasokan menggunakan kapal ke sejumlah depo di Jawa Timur, pengerahan 21 unit mobil tangki tambahan melalui skema spot charter, serta penambahan jam operasional depo menjadi 24 jam.

Ahmad Erani menegaskan, koordinasi dengan Pemprov Jawa Timur dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memulihkan kelancaran distribusi dan memastikan pasokan BBM di seluruh SPBU kembali aman.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak meminta Kementerian ESDM memastikan pasokan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM), terutama Biosolar dan Pertalite, hingga ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Khofifah mengatakan gangguan distribusi Biosolar dapat berdampak pada transportasi, logistik, kegiatan usaha, hingga aktivitas nelayan.

Khofifah meminta pengawasan distribusi diperketat, termasuk menindak tegas dugaan penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi.

Ia juga mengusulkan penambahan tim pengawasan untuk mengantisipasi penimbunan dan pembelian dalam jumlah besar yang berpotensi disalahgunakan. Selain itu, pemantauan digital perlu diimbangi pengecekan langsung di lapangan.

Khofifah menyebut masih ditemukan papan pengumuman di SPBU yang menyatakan Solar sedang dalam perjalanan meskipun informasi stok menunjukkan pasokan tersedia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Keuangan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Bayu Kusuma Dewanto mencatat investasi industri hulu minyak dan gas bumi (migas) dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) mencapai sekitar 15,42 miliar dolar AS sepanjang 2025.

“Tahun kemarin, itu dari kontraktor-kontraktor hulu migas, itu mengeluarkan sekitar 15 miliar dolar AS untuk investasi di hulu migas sendiri. Nilai yang sangat-sangat besar untuk ukuran hari ini,” ujar Bayu dalam acara konferensi pers Forum Ekonomi Hulu Migas (FOREK Hulu Migas) 2026 di Jakarta, Selasa.

Bayu menyampaikan investasi yang cukup besar tersebut membutuhkan kepastian, koordinasi, dan dukungan dari semua pemangku kepentingan di dalam negeri.

Ia menekankan pentingnya Indonesia untuk bisa mempertanggungjawabkan investasi yang fantastis tersebut dan bagaimana investasi itu bisa menghasilkan migas yang memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Bayu memaparkan total kebutuhan minyak di Indonesia berada di kisaran 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi minyak mentah Indonesia berada di angka 600 ribu barel per hari.

“Jadi, ada jarak yang cukup besar dari apa yang dibutuhkan oleh Indonesia dan apa yang bisa kita produksikan,” ujar Bayu.

Oleh karena itu, ia berharap Indonesia dapat memaksimalkan potensi hulu migas yang dimiliki untuk menambah jumlah produksi migas di dalam negeri. Pemerintah mencatat prospek hidrokarbon Indonesia berasal dari 128 cekungan sedimen (basins). Dari jumlah cekungan tersebut, baru 20 cekungan yang telah dikembangkan untuk menopang produksi migas nasional.

“Kalau datanya, dari 128 cekungan itu baru 20 yang kita kerjakan dari operator-operator hulu migas. Artinya apa? Sebagian besar potensi di Indonesia ini masih menunggu untuk dikerjakan,” ucap Bayu.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengatakan stimulus fiskal yang menarik dapat mengubah potensi migas Indonesia menjadi produksi.

“Bagaimana meng-unlock potensi menjadi produksi dan bagaimana menciptakan daya saing investasi? Melalui stimulus fiskal yang atraktif,” ucap Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Desti Melanti.

Desti menjelaskan bahwa mandat dari hulu migas untuk mencapai dan memenuhi target produksi dan lifting migas nasional tidak terlepas dari sejumlah isu yang harus dikawal.

Isu-isu tersebut meliputi kepastian hukum, kepastian investasi, dan kepastian stimulus fiskal yang memberikan peningkatan investasi.

Desti meyakini daya tarik sektor hulu migas Indonesia akan menarik minat investor apabila hal-hal tersebut dapat terpenuhi. Selain itu, Indonesia juga perlu untuk terus melakukan penemuan-penemuan cadangan baru yang nantinya akan berkontribusi terhadap tercapainya target produksi nasional.

“Tentunya ini juga tidak lepas dari upaya komersialisasi yang sangat adaptif dan lincah, di mana kita tidak lagi menggunakan pendekatan yang konservatif,” ucap Desti.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Prioritas kami adalah mempercepat pemulihan agar masyarakat dapat kembali menjalankan usaha dan aktivitas ekonominya.

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 5.729,33 hektare (ha) tambak dan kolam budi daya ikan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah kembali beroperasi hingga Oktober 2026, setelah rusak terdampak bencana yang melanda beberapa wilayah di Sumatera akhir tahun lalu.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pemulihan tersebut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan mata pencaharian masyarakat, sekaligus mengembalikan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir terdampak bencana.

“Prioritas kami adalah mempercepat pemulihan agar masyarakat dapat kembali menjalankan usaha dan aktivitas ekonominya,” ujar Trenggono dalam keterangan resmi, di Jakarta, Selasa.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat bencana di tiga provinsi tersebut berdampak pada 2.742 nelayan, 16.023 pembudidaya ikan, 364 unit pengolah ikan, serta 1.095 petambak garam.

Kerusakan juga mencakup 2.041 sarana penangkapan ikan, 31.248 ha lahan tambak dan kolam beserta prasarana pendukung, serta 2.053 unit keramba.

Selain itu, kawasan tambak garam di enam kabupaten/kota turut terdampak.

Untuk membantu nelayan kembali melaut, KKP telah menyalurkan 129 unit mesin kapal penangkap ikan dan 302 paket alat penangkapan ikan.

Bantuan tersebut ditujukan untuk memulihkan sarana usaha yang dibutuhkan nelayan dalam menjalankan kembali kegiatan penangkapan ikan.

Sementara itu, bagi pelaku usaha pengolahan hasil perikanan, KKP menyalurkan 366 unit coolbox dan paket peralatan pengolahan untuk mendukung penanganan hasil tangkapan serta pemulihan kegiatan produksi.

Trenggono mengatakan pemulihan harus menjangkau seluruh mata rantai usaha, mulai dari penangkapan dan budi daya hingga pengolahan hasil perikanan dan produksi garam.

Di sektor garam, KKP merehabilitasi 506 dapur perebusan garam yang tersebar di lima kabupaten di Aceh.

KKP menyatakan upaya rehabilitasi terus dilakukan agar sarana usaha yang terdampak dapat kembali berfungsi dan masyarakat kelautan serta perikanan dapat melanjutkan kegiatan ekonominya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan penindakan mafia pangan tidak hanya melalui sanksi administratif, tetapi pidana denda berlipat juga disiapkan bagi korporasi pelanggar untuk melindungi hak masyarakat.

"Tidak hanya sanksi administratif, instrumen sanksi pidana denda dengan pelipatgandaan siap diterapkan," katanya terkonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Amran yang juga Menteri Pertanian menyampaikan pihaknya bersama aparat penegak hukum (APH) terus melakukan penindakan tegas terhadap pelaku anomali pangan. Upaya itu juga dilakukan dengan penguatan instrumen hukum bagi produsen dan distributor skala korporasi yang melakukan pelanggaran.

Bapanas bersama APH akan memperkuat penerapan sanksi demi memberikan efek jera terhadap pelanggaran pada sektor pangan.

Sanksi tersebut termaktub dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pangan.

Salah satunya telah diatur pada Pasal 148 dalam UU Pangan. Pasal itu menetapkan selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurus korporasinya, pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan tiga kali dari pidana denda terhadap perseorangan.

"(Misalnya ada denda besar) bagus tidak? Jadi ini harga di peternak turun, harga di konsumen naik, menurut anda gimana? (Karena ulah) mafia, sudah," ucap Amran.

Ia menjelaskan sasaran penindakan juga mencakup anomali pada sektor pangan lainnya. Misalnya meliputi temuan pada beras fortifikasi, sawit, dan juga pakan.

"(Beras) fortifikasi, sawit, pakan. Kita lihat ayam segala macam, kenapa? Harga di peternak turun tapi konsumen naik. Ada inflasi lagi. Inflasi ayam dengan telur, kan kasihan," jelas Amran.

Bentuk sanksi administratif yang telah diatur dalam UU Pangan antara lain denda, penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran, penarikan pangan dari peredaran oleh produsen, ganti rugi, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

Sanksi administratif tersebut dapat diberlakukan pada perbuatan yang diatur dalam Pasal 54 berupa menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal yang ditetapkan.

Pasal 65 berupa melanggar ketentuan mengenai kewajiban dan tata cara penyaluran serta pengelolaan cadangan pangan pemerintah (CPP) dan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD).

Kemudian di Pasal 72, tidak mengendalikan risiko bahaya pangan serta tidak memenuhi persyaratan sanitasi dan jaminan keamanan pangan dalam proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran.

Pasal 76, menggunakan bahan tambahan pangan melebihi ambang batas maksimal atau menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan.

Lalu Pasal 79, memproduksi pangan hasil rekayasa genetik atau menggunakan bahan hasil rekayasa genetik yang belum memperoleh persetujuan keamanan pangan. Pasal 85, melanggar ketentuan mengenai produksi, pemasukan, pengeluaran atau peredaran pangan yang berkaitan dengan iradiasi pangan.

Pasal 94, tidak memenuhi standar mutu pangan, ketentuan label kemasan pangan, larangan mengedarkan pangan tercemar atau standar keamanan dan mutu pangan impor.

Kemudian pasal 102, melanggar ketentuan pencantuman label pangan, termasuk kewajiban label pangan dalam negeri, label pangan impor, serta larangan menghapus atau mengganti label tertentu.

Berikutnya Pasal 106, memuat keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan dalam iklan pangan, termasuk klaim halal atau klaim tertentu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyatakan pihaknya tengah menyusun peta jalan industri perkapalan nasional untuk memperkuat daya saing dan meningkatkan kontribusi industri tersebut terhadap perekonomian Indonesia.

Penyusunan peta jalan itu diharapkan menjadi dasar perumusan arah pengembangan industri perkapalan dengan target yang terukur, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan industri nasional ke depan.

“Sejalan dengan dinamika industri dan kebutuhan armada nasional, Kementerian Perindustrian saat ini sedang menyiapkan Peta Jalan Industri Perkapalan Nasional,” kata Sarmuji pada pengukuhan pengurus Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) masa bakti 2026-2030 di Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan, pengembangan industri perkapalan nasional tidak hanya mencakup peningkatan kapasitas galangan kapal, tetapi juga penguatan sumber daya manusia (SDM), penguasaan teknologi, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta peningkatan penggunaan komponen dalam negeri.

Pada periode 2026-2030 pemerintah mengarahkan pengembangan industri perkapalan pada peningkatan kapasitas galangan kapal, khususnya di luar Pulau Jawa dan Batam, agar mampu membangun kapal hingga 30.000 deadweight tonnage (DWT).

Selain itu, kapasitas pembangunan kapal tanker ditargetkan mencapai 60.000 DWT dan kapal penumpang hingga 2.000 orang, termasuk pengembangan kapal khusus untuk sektor minyak dan gas (migas) serta pertahanan.

Pemerintah juga mendorong penerapan teknologi liquefied natural gas (LNG), liquefied petroleum gas (LPG), dan elektrifikasi untuk mendukung pengembangan industri perkapalan yang ramah lingkungan. Adapun tingkat komponen dalam negeri (TKDN) ditargetkan meningkat hingga 40 persen.

Sarmuji menilai pengembangan industri perkapalan nasional memiliki peluang besar seiring posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau, garis pantai lebih dari 99 ribu kilometer, dan sekitar dua pertiga wilayah berupa perairan.

Menurut dia, konektivitas maritim menjadi fondasi bagi pemerataan pembangunan, perdagangan, ketahanan logistik, dan daya saing ekonomi.

Data 2022-2025 menunjukkan aktivitas bongkar barang tumbuh rata-rata 5,41 persen per tahun, sedangkan aktivitas muat barang meningkat 4,11 persen per tahun dan total bongkar-muat tumbuh 4,85 persen per tahun. Sementara itu, angkutan penumpang tumbuh rata-rata 12,66 persen per tahun.

Perkembangan tersebut menunjukkan kebutuhan terhadap kapal baru, jasa reparasi, dan modernisasi armada berpotensi terus meningkat, sehingga membuka peluang bagi pengembangan galangan kapal nasional.

Saat ini, Indonesia memiliki 342 perusahaan galangan kapal yang tersebar di lebih dari 29 provinsi dan 70 kabupaten/kota, serta 127 perusahaan komponen kapal yang sekitar 90 persennya merupakan usaha kecil dan menengah (UKM).

Industri galangan kapal menyerap sekitar 37 ribu tenaga kerja, sedangkan industri komponen kapal menyerap sekitar 6 ribu tenaga kerja. Selain itu, terdapat 16.620 tenaga kerja bersertifikat keahlian pengelasan atau welder.

Meski demikian, Sarmuji menegaskan tantangan industri perkapalan bukan hanya menambah jumlah galangan, melainkan juga meningkatkan kapasitas, mutu, produktivitas, ketepatan waktu, dan penguasaan teknologi secara konsisten.

Dari sisi perdagangan, ekspor produk kapal, perahu, dan bangunan terapung Indonesia mencapai sekitar 4,53 miliar dolar AS selama periode 2022 hingga Juni 2026. Namun, nilai impornya masih lebih tinggi, yakni sekitar 5,30 miliar dolar AS.

Menurut Sarmuji, kondisi tersebut menunjukkan industri perkapalan nasional telah mampu menembus pasar ekspor, tetapi masih memiliki peluang untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik.

Sementara Ketua Umum IPERINDO Anita Puji Utami mengatakan, pengukuhan pengurus DPP IPERINDO masa bakti 2026–2030 oleh Menteri Perindustrian menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen pelaku industri perkapalan nasional dalam mengoptimalkan potensi sektor tersebut.

Menurut dia, kepengurusan baru yang terbentuk melalui Rapat Umum Anggota pada Agustus 2026 diharapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas dan kemampuan produksi industri perkapalan nasional.

Anita mengatakan, IPERINDO berkomitmen memperkuat industri galangan kapal melalui transformasi teknologi, pengembangan digitalisasi, dan peningkatan efisiensi operasional agar proses produksi berjalan lebih efektif dan mampu meningkatkan daya saing industri.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) telah memperdagangkan 719 ton ikan senilai Rp18,77 miliar dari 65 lokasi yang menjalani uji coba operasional sejak awal Juni 2026.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran pers di Jakarta, Selasa, mengatakan capaian tersebut menunjukkan potensi KNMP dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat pesisir melalui penguatan ekosistem perikanan.

KKP mencatat nilai perdagangan tersebut berasal dari pengiriman ikan ke sejumlah pasar domestik, antara lain Jakarta, Kendari, Medan, Surabaya, Bandarlampung, Ternate, hingga Dompu.

Produk perikanan dari KNMP Margasari, Lampung, juga dilaporkan telah menembus pasar ekspor China.

Menurut Trenggono, KNMP dirancang untuk mengembangkan kegiatan perikanan dari hulu hingga hilir, tidak hanya melalui peningkatan produktivitas nelayan, tetapi juga pengolahan hasil tangkapan menjadi produk bernilai tambah.

Sejumlah produk olahan yang dihasilkan antara lain tuna loin dan tuna fillet, dengan komoditas utama meliputi tuna, cumi, gurita, tongkol, bawal, ikan demersal, dan kakap putih.

Untuk mendukung kegiatan tersebut, setiap lokasi KNMP dilengkapi sarana dan prasarana perikanan, seperti dermaga, fasilitas penyimpanan dingin (cold storage), kendaraan berpendingin, pabrik es, kios perbekalan, bengkel, mesin, serta sentra kuliner.

KKP juga memberikan pendampingan kepada pengelola KNMP untuk mengidentifikasi potensi bisnis, mencari mitra usaha, mengurus legalitas dan perizinan, serta meningkatkan kemampuan pengelolaan koperasi.

Pendampingan tersebut mencakup administrasi usaha, pengelolaan rantai dingin, literasi keuangan, diversifikasi produk, serta pemenuhan sertifikasi kelayakan pengolahan dan distribusi ikan.

Selain itu, KKP menghubungkan unit usaha KNMP dengan berbagai mitra pasar, termasuk unit pengolahan ikan, eksportir, pemasok, distributor, pedagang pengumpul, koperasi perikanan, dan kelompok pengolah hasil perikanan.

Pada 2025, KKP membangun 100 lokasi KNMP. Dari jumlah tersebut, 65 lokasi telah menjalani uji coba operasional, sedangkan 35 lokasi lainnya masih dalam tahap penyelesaian fisik bangunan.

Pada 2026, KKP kembali membangun 1.269 lokasi KNMP yang masih dalam tahap pembangunan fisik.

Berbeda dengan tahap sebelumnya, pembangunan tersebut menggunakan konsep pusat dan penyangga (hub and spoke) untuk mengintegrasikan lebih banyak wilayah pesisir dengan fasilitas perikanan di lokasi pusat.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai orientasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) perlu bergeser dari sekadar mengejar volume penyaluran menuju peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya dalam meningkatkan omzet, laba, serta penciptaan lapangan kerja.

Kementerian UMKM mencatat penyaluran KUR hingga 6 Oktober 2026 telah mencapai Rp243,3 triliun dengan 1,6 juta debitur baru. Namun, di saat yang sama, pertumbuhan kredit UMKM secara keseluruhan pada Agustus 2026 hanya mencapai 2,38 persen, jauh tertinggal dibandingkan pertumbuhan total kredit perbankan yang menembus 13,65 persen.

Saat dihubungi di Jakarta, Selasa, Yusuf menekankan bahwa indikator keberhasilan KUR tidak bisa lagi hanya diukur dari angka penyaluran dan jumlah penerima semata. Evaluasi program harus mulai memperhitungkan pertumbuhan omzet dan laba, penambahan tenaga kerja, kelancaran angsuran, hingga kemampuan debitur untuk naik kelas ke pembiayaan komersial.

“Tanpa ukuran tersebut, kenaikan penyaluran belum tentu mencerminkan peningkatan produktivitas usaha,” ujar Yusuf.

Di sisi lain, Kementerian UMKM mencatat hingga September 2026, jumlah debitur KUR yang berhasil naik kelas baru mencapai sekitar 511 ribu orang, atau belum separuh dari target 1,1 juta debitur pada tahun ini.

Menurut Yusuf, tingginya angka penyaluran KUR saat ini juga belum sepenuhnya mencerminkan hadirnya tambahan akses modal baru bagi UMKM. Ia berpendapat sebagian dari pembiayaan bersubsidi tersebut berpotensi sekadar menggantikan kredit mikro komersial yang sebelumnya sudah diakses oleh pelaku usaha.

Oleh karena itu, Yusuf mendorong agar perluasan pembiayaan juga diiringi dengan penguatan akses pasar dan produktivitas.

Salah satu langkahnya, pemerintah dapat melibatkan UMKM secara aktif dalam rantai pasok program strategis, seperti program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta pengadaan barang/jasa di pemerintah daerah.

Selain membuka akses pasar, kepastian pembayaran kepada para pemasok UMKM juga menjadi krusial agar pelaku usaha tidak mengalami krisis arus kas (cash flow) setelah menerima pesanan dalam jumlah besar.

Yusuf juga menekankan pentingnya mengintegrasikan seluruh program pendampingan—mulai dari sertifikasi halal, izin BPOM, digitalisasi, hingga pembiayaan—ke dalam satu basis data UMKM yang terpadu.

“Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat memantau dengan presisi pelaku usaha mana yang telah menerima dukungan, bagaimana perkembangan bisnisnya, serta program apa yang terbukti efektif meningkatkan pendapatan mereka,” katanya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Waspada harus, panik jangan. Tetap optimistis, tapi optimismenya harus realistis.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis mengejar pertumbuhan ekonomi enam persen pada 2027 melalui kebijakan fiskal terukur yang memperkuat investasi, menjaga stabilitas ekonomi, mendorong konsumsi, serta meningkatkan produktivitas nasional.

Direktur Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kemenkeu Wahyu Utomo mengatakan pemerintah tetap optimistis terhadap prospek ekonomi nasional dengan tetap mencermati berbagai risiko global.

“Waspada harus, panik jangan. Tetap optimistis, tapi optimismenya harus realistis,” ujar Wahyu dalam Katadata Policy Dialogue bertajuk 'Outlook Ekonomi 2027', di Jakarta, Selasa.

Ketidakpastian ekonomi global masih menjadi tantangan bagi banyak negara, mulai dari arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat hingga dinamika harga energi dan perdagangan dunia. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah Indonesia menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh 6 persen pada 2027.

Untuk mencapai sasaran tersebut, APBN diarahkan tidak hanya sebagai penyangga gejolak ekonomi, tetapi juga sebagai penggerak investasi, konsumsi masyarakat, dan aktivitas dunia usaha.

Menurut Wahyu, sejumlah indikator domestik masih menjadi modal untuk menjaga momentum pertumbuhan, antara lain inflasi yang terkendali, neraca perdagangan yang surplus, cadangan devisa yang memadai, dan pertumbuhan kredit dua digit.

Kinerja APBN hingga September juga menunjukkan perkembangan positif. Penerimaan negara tumbuh 25,5 persen, sedangkan belanja negara meningkat 19 persen. Pada periode yang sama, keseimbangan primer mencatat surplus Rp125,5 triliun.

Wahyu menjelaskan, pemerintah akan mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli dan stabilitas harga, sekaligus mempercepat belanja produktif dengan tetap memperhatikan disiplin fiskal.

Untuk mencapai target pertumbuhan 6 persen, Wahyu menjelaskan, pemerintah menyiapkan tiga pendekatan, yakni pragmatis, transformatif, dan diplomatis.

Pendekatan pragmatis berfokus pada penguatan sumber pertumbuhan yang sudah ada, terutama konsumsi rumah tangga dan investasi. Karena itu, kebijakan fiskal akan diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif, seperti manufaktur, perdagangan, dan pertanian.

Percepatan belanja serta pemberian insentif diharapkan dapat mendorong produksi, membuka lapangan kerja, dan menjaga daya beli masyarakat.

Sementara itu, pendekatan transformatif dilakukan melalui sinergi kebijakan fiskal dan sektor keuangan, termasuk mendorong investasi, industrialisasi, serta pengembangan industri berorientasi ekspor.

Adapun pendekatan diplomatik diarahkan untuk memperluas akses pasar, menarik investasi, dan membuka peluang perdagangan serta kesempatan kerja di luar negeri.

Dalam rancangan APBN 2027, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.435,1 triliun dan belanja negara Rp4.106,3 triliun. Defisit anggaran direncanakan sebesar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), masih di bawah batas 3 persen.

Belanja negara diarahkan untuk mendukung berbagai prioritas, antara lain pendidikan sebesar Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, kesehatan Rp244,9 triliun, serta ketahanan pangan Rp195,3 triliun.

Dari sisi penerimaan, perpajakan tetap menjadi komponen utama dengan kontribusi sekitar 75 persen terhadap pendapatan negara. Namun, peningkatan penerimaan juga perlu didukung oleh pertumbuhan aktivitas ekonomi dan perluasan basis usaha.

Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional Luthfi Ridho menilai koordinasi kebijakan fiskal dan moneter penting untuk menjaga stabilitas di tengah perubahan kondisi global.

Pergerakan suku bunga internasional dapat mempengaruhi arus modal dan nilai tukar, sehingga perlu diantisipasi melalui kebijakan yang terukur.

Wakil Ketua Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia Aviliani menekankan pentingnya kepastian kebijakan untuk mendorong dunia usaha merealisasikan investasi.

Menurut Aviliani APBN dapat menjadi katalisator pertumbuhan, tetapi perlu didukung partisipasi sektor swasta.

"Pemerintah juga dapat memperkuat keterhubungan perusahaan besar dan UMKM melalui pendampingan berkelanjutan serta insentif bagi perusahaan yang membantu UMKM masuk ke rantai pasok industri,” kata Aviliani.

Dengan strategi fiskal yang terukur, konsistensi kebijakan, dan kolaborasi antara pemerintah serta dunia usaha, APBN diharapkan mampu menjaga stabilitas sekaligus memperkuat sumber pertumbuhan ekonomi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026