Semarang (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Tengah dan DIY siap mendukung kebijakan penerapan "Zero Over Dimension Over Loading"
(ODOL) pada awal Januari 2027.

Ketua Aptrindo Jawa Tengah dan DIY Bambang Widjanarko saat Musyawarah Daerah Aptrindo di Semarang, Kamis, mengatakan, pembinaan terhadap pada pengusaha angkutan barang tersebut terus dilakukan dalam menghadapi pemberlakuan kebijakan larangan kelebihan muatan dan dimensi itu.

"Kami terus melakukan pembinaan kepada anggota, serta berkolaborasi dengan dinas perhubungan dan kepolisian," katanya.

Salah satu yang penting dilakukan, kata dia, aktivasi program Sistem Informasi Angkutan Barang dari DPP Aptrindo.

Dalam sistem tersebut, lanjut dia, terdapat registrasi kendaraan serta pengawasan terhadap kendaraan-kendaraan para anggota.

"Diharapkan di Aptrindo tidak ada kendaraan yang tidak berizin. Semuanya memiliki izin," katanya.

Penerapan sistem tersebut, menurut dia, juga memudahkan dalam memantau kondisi muatan truk.

"Kalau memang kelebihan muatan bisa tahu, tinggal nanti disampaikan ke asosiasi, asosiasi yang akan menegur," katanya.

Selain itu, lanjut dia, Sistem Informasi Angkutan Barang juga akan mendukung pengawasan penyaluran BBM bersubsidi.

Dalam musyawarah daerah tersebut, Bambang Widjanarko kembali terpilih sebagai Ketua Aptrindo Jawa Tengah dan DIY untuk periode 2026-2031.

Sebelumnya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) menargetkan pada 1 Januari 2027 sudah tidak ada truk atau kendaraan over dimension over load (ODOL) di jalan tol.

"Kita targetkan paling sedikit 1 Januari 2027 itu di jalan tol sudah tidak ada ODOL," ujar Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Infra Nazib Faizal dalam Indonesia International Sustainable Forum di Jakarta.

Menurut dia, dari data yang diterima 1 dari 4 truk pasti melanggar aturan, melanggar ODOL.

Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut integrasi data terkait angkutan barang dan logistik sebagai bagian persiapan penerapan zero over dimension over loading (Zero ODOL) pada Januari 2027 telah mencapai 98 persen.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan, pemerintah menjalankan sejumlah langkah sesuai rencana aksi Zero ODOL, mulai dari integrasi data, digitalisasi pengawasan dan penegakan hukum hingga penyiapan regulasi.

Ia menegaskan, Kemenhub tetap mengacu pada rencana penerapan Zero ODOL mulai Januari 2027.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Hilirisasi merupakan kunci untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menargetkan nilai ekspor nikel Indonesia sedikitnya mencapai 45 miliar dolar AS pada 2026, melanjutkan tren lonjakan nilai ekspor yang telah dicapai melalui hilirisasi.

"Hilirisasi merupakan kunci untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional," ujar Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Program hilirisasi berhasil meningkatkan nilai ekspor nikel Indonesia dari sekitar 3,3 miliar dolar AS pada 2017–2018 menjadi lebih dari 40 miliar dolar AS pada 2025, setelah ekspor bijih nikel dihentikan dan industri pengolahan dibangun di dalam negeri.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa sumber daya alam memberi manfaat jauh lebih besar ketika diolah sebelum dipasarkan.

Menurut Bahlil, hilirisasi merupakan bagian penting dari transformasi struktur ekonomi Indonesia, dan dampaknya tidak berhenti pada pembangunan fasilitas pengolahan.

Hilirisasi turut mendorong tumbuhnya industri pendukung, meningkatkan partisipasi pengusaha nasional, memperkuat penguasaan teknologi, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas pasar produk bernilai tambah.

Untuk memperluas manfaat tersebut ke sektor lain, pemerintah telah menyiapkan peta jalan hilirisasi hingga 2040 dengan target investasi 618 miliar dolar AS. Cakupannya tidak terbatas pada mineral dan batu bara, tetapi juga minyak dan gas bumi, kehutanan, perikanan, hingga pertanian.

"Saya ingin menyampaikan bahwa master plan ke depan hilirisasi Indonesia pada tahun 2040 target kita mencapai 618 miliar dolar AS," ujar Bahlil.

Keberhasilan nikel menjadi bukti bahwa penciptaan nilai tambah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kemandirian dan posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong investasi pengolahan sumber daya alam agar kekayaan nasional memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia meminta, pemerintah daerah bersama PLN terus mengidentifikasi desa, dusun, serta rumah tangga yang membutuhkan penanganan, agar seluruh desa di Indonesia dapat menikmati listrik pada 2029-2030.

"Jadi itu yang pemerintah lakukan, agar semua desa dan dusun wajib untuk mereka mendapatkan hak yang sama, yaitu manfaat pelayanan daripada listrik. Dan listrik ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam keterangannya di Jakarta, Kamis

Secara nasional, Bahlil menyebut masih terdapat sekitar 11.000 desa yang belum memperoleh akses listrik dan jutaan rumah yang belum memiliki sambungan sendiri.

Hal itu dikatakan Bahlil, saat meninjau pelaksanaan Program Listrik Desa (Lisdes) dan rumah tangga penerima Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Desa Muara Baru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Kamis.

Dalam kunjungan itu, Bahlil meninjau tiang dan gardu distribusi, menyalakan kWh meter, serta berdialog dengan warga penerima manfaat.

Melalui Program Lisdes Tahun Anggaran 2025, pemerintah membangun Jaringan Tegangan Menengah sepanjang 0,549 kilometer sirkuit, Jaringan Tegangan Rendah sepanjang 0,91 kilometer sirkuit, serta satu unit gardu distribusi berkapasitas 50 kVA di Dusun Prau Bosok. Infrastruktur tersebut disiapkan untuk melayani 93 calon pelanggan rumah tangga.

Lisdes dilengkapi dengan BPBL bagi rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik sendiri. Penerima BPBL memperoleh instalasi listrik rumah, pengujian dan Sertifikat Laik Operasi (SLO), biaya penyambungan ke jaringan PLN dengan daya 900 VA, serta token listrik perdana senilai Rp100.000.

Menurut Bahlil, kedua program ini saling melengkapi. Lisdes menghadirkan dan memperkuat jaringan hingga ke wilayah yang belum terlayani secara memadai, sedangkan BPBL membantu rumah tangga kurang mampu agar memiliki sambungan listrik sendiri tanpa harus bergantung pada tetangga.

"Dulu, daerah ini, wilayah ini khususnya, itu sudah ada listrik. Tapi tegangannya rendah. Maka, arus yang masuk untuk mengalir listrik itu tidak maksimal. Program yang kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan arus masuknya listrik supaya kuat," ujarnya.

Di Kabupaten Karawang, BPBL tahun 2025 telah menjangkau 915 rumah tangga. Pada 2026 program ini menargetkan 683 rumah tangga, dimana 299 rumah tangga telah menyala, 360 telah terpasang dan menunggu penyalaan, dan 24 masih dalam tahap pemasangan instalasi. Khusus di Kecamatan Cilamaya Wetan, target BPBL 2026 sebanyak 52 rumah tangga.

Di tingkat Provinsi Jawa Barat, Program Lisdes 2025 telah menjangkau 210 lokasi dan melayani 10.893 pelanggan. BPBL pada tahun yang sama diberikan kepada 15.831 rumah tangga, dan pada 2026 ditargetkan menjangkau 25.000 rumah tangga.

Kehadiran listrik yang andal diharapkan tidak hanya menerangi rumah warga, tetapi juga mendukung kegiatan belajar, membuka peluang usaha produktif, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jayapura (ANTARA) - Maskapai penerbangan Trigana Air untuk sementara tidak melayani penerbangan ke sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Selatan, akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Adapun kota tujuan yang hingga kini belum dilayani adalah tujuan Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan dan Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel, Keppi, Kabupaten Mappi dan Agats, Kabupaten Asmat di Papua Selatan.

"Memang penerbangan ke empat kota itu hingga Kamis (15/10) ditunda akibat kabut asap yang disebabkan karhutla," kata GM Trigana Papua Irwan Rochendi kepada ANTARA di Jayapura, Kamis.

Dikatakan, kabut asap di kota-kota tersebut menyebabkan jarak pandang terbatas sehingga pihaknya memutuskan untuk sementara tidak melayani penerbangan ke kota-kota tersebut.

Bahkan penerbangan ke Tanah Merah dan Keppi sudah dihentikan sejak Jumat (9/10), kata Irwan yang dihubungi dari Jayapura.

Menurutnya, untuk penerbangan ke Wamena hanya sempat satu pesawat penumpang yang terbang dan kembali serta kembali ke Sentani, sedangkan lainnya ditunda akibat kabut asap.

"Saat cuaca membaik, pesawat penumpang Trigana Air terbang dan mendarat di Wamena serta kembali ke Bandara Sentani, sedangkan lainnya ditunda karena cuaca kembali tidak bersahabat,," kata Irwan Rochendi.

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Demak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah, menargetkan perlindungan sedikitnya 50.863,53 hektare atau 91,8 persen dari total lahan sawah di daerah itu dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011–2031 di tengah rencana perluasan kawasan industri.

Bupati Demak Eisti'anah dalam Konsultasi Publik II Revisi RTRW Kabupaten Demak 2011–2031 di Pendopo Satya Bhakti Praja, Kamis, mengatakan perlindungan lahan pertanian menjadi salah satu prioritas untuk menjaga ketahanan pangan daerah.

"Luas lahan sawah yang ditargetkan masuk dalam perlindungan tersebut setara dengan 91,8 persen dari total lahan sawah yang tersedia di Kabupaten Demak, yakni sekitar 55.424 hektare," ujarnya.

Menurut Eisti'anah, penetapan lahan sawah yang dilindungi (LSD) harus mempertimbangkan kondisi geografis serta kebutuhan pengembangan wilayah.

Sebagai salah satu daerah penyangga pangan, Demak menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan perlindungan lahan pertanian dengan kebutuhan ruang untuk permukiman, industri, dan pembangunan infrastruktur.

Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi turut meningkatkan kebutuhan lahan sehingga penataan ruang perlu dilakukan secara terukur agar tidak mengancam keberadaan sawah produktif.

Secara nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dari pemerintah daerah telah mencapai 87,63 persen hingga September 2026, melampaui target 87 persen dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2029.

Namun, pemerintah masih mendorong integrasi lahan pertanian tersebut ke dalam dokumen tata ruang agar memiliki kekuatan hukum dalam mencegah alih fungsi lahan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinputaru) Kabupaten Demak Nanang Tasunar David Narutomo mengatakan revisi RTRW juga memuat rencana perluasan kawasan industri di Kecamatan Sayung.

Menurut dia, pengembangan kawasan industri tetap harus memperhatikan ketentuan perlindungan lahan sawah agar tidak mengganggu keberlanjutan sektor pertanian.

Ia menjelaskan salah satu perbedaan mendasar antara rancangan revisi RTRW dan rencana sebelumnya adalah pengaturan perlindungan lahan sawah yang membatasi alih fungsi lahan pertanian.

Dengan demikian, pengembangan industri sebagai penggerak ekonomi daerah harus diselaraskan dengan upaya menjaga lahan pertanian produktif.

Nanang menambahkan penataan kawasan juga perlu mempertimbangkan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat, termasuk petani dan nelayan, serta aspek kelestarian lingkungan.

Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah pengembangan kawasan mangrove untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPRD Demak Zayinul Fata yang mengikuti konsultasi publik melalui konferensi video menegaskan pentingnya menjaga sektor pertanian dalam penyusunan kebijakan tata ruang.

Menurut dia, seluruh kecamatan di Kabupaten Demak memiliki potensi pertanian pangan yang perlu dipertahankan dan dikembangkan.

"Pengembangan RTRW ini tidak mengancam sistem pertanian, tetapi harus memperkuatnya sebesar-besarnya," ujarnya.

Terkait tahapan penyusunan, Nanang mengatakan rancangan revisi RTRW masih akan melalui proses pengkajian sebelum disampaikan kepada Kementerian ATR/BPN untuk pembahasan dan konsolidasi lebih lanjut.

Pemerintah Kabupaten Demak menargetkan proses penyusunan revisi RTRW di tingkat kabupaten dapat diselesaikan pada 2026 sebelum dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Konsultasi publik tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Demak Muhammad Badruddin, Sekretaris Daerah Ahmad Sugiharto, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Demak.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Syngenta Indonesia berkomitmen memberdayakan petani jagung melalui pengenalan bioteknologi benih jagung hibrida NK Sakti Series, yang mampu meningkatkan hasil panen dan efisiensi kerja.

"Melalui inovasi pertanian mutakhir pada NK Sakti Series, kami berkomitmen mendampingi petani mencapai kemandirian pangan, sekaligus menjadi penggerak utama dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional yang berkelanjutan," ujar National Sales Manager Seeds Syngenta Indonesia Wahyu Sampurno.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengenalkan bioteknologi benih jagung hibrida tersebut, lanjut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, yakni melalui ajang NK Festival 2026 di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dengan diikuti 1.500 petani jagung dari wilayah setempat.

Menurut Wahyu, Jawa Tengah memegang peranan vital bagi perekonomian pertanian nasional, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi jagung pipil kering provinsi tersebut pada 2025 mencapai sekitar 3,7 juta ton, menyumbang 17,02 persen dari total produksi nasional 16,55 juta ton.

Meskipun berpotensi besar, tambahnya, para petani dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah yaitu perubahan iklim yang sulit diprediksi, penyusutan lahan produktif, serangan hama penyakit yang terus berulang, hingga kelangkaan tenaga kerja pertanian yang membuat biaya operasional membengkak.

"Tantangan struktural ini menuntut adanya teknologi tepat guna yang mampu menyederhanakan perawatan di kebun sekaligus mendongkrak hasil panen," katanya.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Syngenta Indonesia memperkenalkan portofolio unggulan benih jagung hibrida bioteknologi yaitu NK Pendekar Sakti, NK Sumo Sakti, dan NK Perkasa Sakti.

Diformulasikan khusus untuk pengendalian gulma yang lebih mudah dan perlindungan internal terhadap hama penggerek batang jagung, varietas ini memberi solusi budidaya yang efisien dengan risiko minim bagi petani.

Oleh karena itu, melalui ajang tersebut para petani dapat berdiskusi langsung dengan para ahli agronomi guna memahami performa tanaman bioteknologi.

Selain itu, hadir pula Klinik Konsultasi Hama dan Penyakit yang memberikan panduan praktis mengenai cara menekan risiko gagal panen, khususnya strategi pengendalian hama penggerek batang jagung (Asian Corn Borer/ACB).

"Melalui festival ini, para petani dibekali wawasan praktis agar dapat berinvestasi secara bijak sesuai kondisi lahan dan iklim di wilayah masing-masing," ujar Wahyu.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Karawang (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah menargetkan seluruh desa di Indonesia teraliri listrik pada tahun 2029-2030.

"Perintah bapak Presiden Prabowo adalah harus kita pastikan semua desa di Indonesia pada tahun 2029-2030 semuanya teraliri listrik," katanya saat kunjungan ke Kabupaten Karawang, Jabar, Kamis.

Ia menyampaikan, target itu akan direalisasikan secara perlahan melalui dua program pemerintah, yakni program Listrik Desa (Lisdes) serta Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).

Menurut dia, kedua program tersebut memiliki sasaran yang berbeda. Lisdes menyasar wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik. Sedangkan program BPBL diperuntukkan bagi rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik sendiri.

Bahlil menyampaikan agar pemerintah daerah dan PLN di masing-masing daerah mengidentifikasi masyarakat yang rumahnya belum teraliri listrik. Sebab di seluruh Indonesia masih ada jutaan rumah di sekitar 11 ribu desa yang belum teraliri listrik.

Kondisi tersebut disebutkan tidak hanya terjadi di daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar. Di beberapa wilayah Jawa pun masih ada rumah yang belum terpasang listrik.

Bahlil menegaskan komitmen pemerintah untuk berupaya agar seluruh desa di Indonesia dapat teraliri listrik, guna meningkatkan target pelaksanaan program kelistrikan.

Ia menyebutkan, jumlah desa yang menjadi sasaran program meningkat dari sekitar 1.400 desa pada 2025 menjadi lebih dari 4.000 desa pada 2026.

"Insya Allah ya, pelan-pelan kita agresif untuk melakukan ini (target program kelistrikan)," katanya.

Meski begitu, diakui kalau program kelistrikan ini memiliki tantangan tersendiri, yakni terkait dengan geografis dan ekonomi masyarakat.

"Pemerintah terus berupaya lakukan agar semua desa untuk mendapatkan pelayanan kelistrikan. Karena (pemerataan penggunaan) listrik ini bagian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Bahlil.

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kehadiran barcode diharapkan dapat mendukung proses pendataan, identifikasi, serta pengelolaan produk secara lebih terstruktur, sehingga membuka peluang bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan daya saing produknya

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mendorong kesiapan produk UMKM memasuki pasar ritel modern dan ekspor melalui fasilitasi 4.100 barcode SKU (stock keeping unit).

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan, fasilitasi ini merupakan langkah konkret untuk membantu UMKM memiliki identitas produk berstandar internasional yang mendukung proses identifikasi dan pengelolaan produk, sekaligus mempersiapkan produk agar lebih siap memasuki ekosistem perdagangan modern.

"Kehadiran barcode diharapkan dapat mendukung proses pendataan, identifikasi, serta pengelolaan produk secara lebih terstruktur, sehingga membuka peluang bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan daya saing produknya," ujar Iqbal dalam Pangan Nusa Expo 2026 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis.

Sebanyak 4.100 barcode difasilitasi bagi pelaku UMKM binaan Kemendag yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari pangan, minuman, kesehatan dan perawatan kecantikan, kerajinan, hingga kebutuhan rumah tangga.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah menyampaikan bahwa fasilitasi barcode ini
merupakan wujud nyata dalam memperkuat daya saing UMKM Indonesia dan membuka akses yang lebih luas ke pasar domestik maupun internasional.

"Hippindo ingin mengambil peran nyata dalam membantu UMKM mempersiapkan produknya agar semakin siap bersaing dan memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke jaringan ritel modern," kata Budihardjo.

Ia menambahkan, momentum Trade Expo Indonesia ke-41 menjadi pengingat bahwa produk Indonesia harus semakin siap untuk tidak hanya menguasai pasar dalam negeri, tetapi juga menembus pasar ekspor.

Hippindo akan terus mendorong kolaborasi antara pemerintah, peritel, dan pelaku UMKM agar semakin banyak produk lokal yang berkembang, naik kelas, dan menjadi pilihan konsumen.

Dalam kesempatan yang sama, dilaksanakan juga penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) dengan Hippindo.

MoU antara Food Station dan Hippindo diarahkan pada penguatan kolaborasi perdagangan dalam negeri.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Kediri (ANTARA) - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyebut Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bukan untuk bersaing dengan pedagang atau pasar tradisional, melainkan menjadi saluran distribusi barang bersubsidi agar lebih mudah dijangkau masyarakat.

“Ini bukan bersaing, tetapi untuk kebutuhan subsidi masyarakat dicukupi dari koperasi ini,” kata Bupati Kediri saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau gerai KDKMP Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kamis.

Ia menjelaskan Pemerintah Kabupaten Kediri mendukung pembangunan 344 gerai KDKMP, terutama melalui penyediaan lahan.

Saat ini, pemerintah daerah juga memeriksa kelengkapan administrasi dan perizinan bangunan, termasuk Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

“Dari 344 gerai, kami menyiapkan bantuan untuk menyiapkan lahan dan sekarang lahan sudah tersedia. Hari ini yang kami cek adalah SLF-nya. Jadi, dari 344 itu semuanya apakah sudah memiliki SLF atau belum,” ujarnya.

Bupati juga menegaskan pemenuhan persyaratan administrasi dan perizinan perlu dilakukan secara tertib karena KDKMP merupakan program prioritas Presiden. Pemeriksaan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan bangunan sebelum digunakan untuk kegiatan koperasi.

Menurut dia, keberadaan KDKMP diarahkan untuk membantu masyarakat mendapatkan barang bersubsidi melalui saluran distribusi yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka.

Dengan demikian, koperasi diharapkan menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat tanpa diposisikan sebagai pesaing pedagang lain.

Ia juga menambahkan, pemkab menindaklanjuti arahan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang meminta kepala daerah dan aparat kewilayahan memeriksa kondisi koperasi serta mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi.

Pemerintah Kabupaten Kediri berharap dukungan penyediaan lahan dan pemenuhan persyaratan bangunan dapat memperlancar operasionalisasi 344 gerai KDKMP sehingga penyaluran barang bersubsidi kepada masyarakat dapat berjalan sesuai ketentuan.

Sementara itu, pemerintah juga mulai memantau kesiapan operasionalisasi 10.070 titik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara serentak pada 15 Oktober 2026 sebagai tindak lanjut arahan Presiden untuk memastikan ketersediaan barang dan sarana pendukung usaha koperasi.

Menko Zulhas mengungkapkan dalam pemantauannya akan memastikan seluruh sarana operasional di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dapat maksimal.

"Kita ingin memastikan barang dan sarana operasional sudah tersedia. Kalau belum, kita cari tahu apa masalahnya,” kata Zulkifli.

Sebanyak 10.070 titik yang menjadi sasaran pemantauan tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Lampung, dan Sumatera Selatan.

Ketersediaan barang subsidi menjadi salah satu fokus utama pemantauan, meliputi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), MinyaKita, elpiji tiga kilogram, dan pupuk.

Pemerintah juga mengevaluasi pasokan dari badan usaha milik negara (BUMN) sekaligus mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan agar koperasi dapat menjalankan usaha dan melayani masyarakat.

Berdasarkan data Kemenko Pangan per 14 Oktober 2026 pukul 09.05 WIB, sebanyak 83.363 KDKMP telah berbadan hukum, 79.733 telah memiliki akun Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIMKOPDES), dan 60.854 telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 28.240 titik telah menyelesaikan pembangunan 100 persen, sedangkan 7.392 titik lainnya masih dalam proses pembangunan.

Pemantauan tersebut juga melibatkan pemerintah daerah dan aparat kewilayahan, mulai dari gubernur, panglima daerah militer, bupati/wali kota, hingga camat, untuk membantu mengatasi hambatan pasokan dan pemenuhan kebutuhan operasional koperasi.

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Banjarbaru, Kalsel (ANTARA) - Produk kopi lokal Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, mendapat apresiasi Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo saat dipamerkan pada Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 di ICE BSD City, Tangerang, sebagai peluang memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk daerah.

Apresiasi tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha lokal untuk memperkuat promosi produk sekaligus menjajaki pasar yang lebih luas melalui pameran dagang internasional yang berlangsung pada 14–18 Oktober 2026.

Wamenko Perekonomian Dradjad Hari Wibowo saat mengunjungi stan Pemerintah Kota Banjarbaru, Kamis, mencicipi kopi Herborneo yang menawarkan varian kopi rempah dan kopi pahit original, serta menilai produk tersebut memiliki cita rasa yang sesuai dengan selera penikmat kopi.

“Kopinya mantap sekali ya, ada dua, satu kopi rempah, satu lagi kopi pahit, saya suka kopi pahit yang original, rasanya kalau buat saya buat pecinta kopi cocok banget,” ujar Dradjad.

Menurut Dradjad, potensi ekonomi kerakyatan melalui UMKM perlu terus dikembangkan karena berperan penting dalam memperluas kesempatan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dukungan pemerintah diperlukan agar produk lokal tidak hanya dikenal di daerah asal, tetapi juga mampu menembus pasar nasional dan internasional.

“Saya rasa memang potensi ekonomi rakyat seperti yang ditegaskan oleh Presiden dan merupakan salah satu prioritas dari Bapak Presiden itu sangat besar,” katanya.

Dia menegaskan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi rakyat melalui penguatan kapasitas usaha dan peningkatan daya saing, sehingga pelaku UMKM memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang.

“Tugas kita di Kemenko Perekonomian untuk membantu supaya ekonomi rakyat bisa tumbuh lebih cepat lagi sehingga kesejahteraan rakyat seperti yang ditetapkan oleh Bapak Presiden itu akan bisa semakin meningkat,” ujar Dradjad.

Keikutsertaan Banjarbaru dalam TEI ke-41 menjadi kesempatan memperkenalkan produk unggulan daerah kepada calon pembeli, mitra usaha, dan pelaku perdagangan dari berbagai negara.

Selain kopi, stan pemerintah kota turut menampilkan produk kriya dan olahan pangan lokal untuk memperlihatkan keragaman potensi ekonomi masyarakat.

Agar apresiasi tersebut berlanjut menjadi peluang usaha nyata, pelaku UMKM perlu memperkuat konsistensi kualitas produk, kemasan, kapasitas produksi, serta pemenuhan standar keamanan pangan dan persyaratan pasar tujuan. Pemerintah daerah juga perlu memfasilitasi promosi lanjutan dan penjajakan kemitraan bisnis setelah pameran berakhir.

Penguatan akses pasar dan pendampingan usaha diharapkan dapat membantu UMKM Banjarbaru meningkatkan penjualan, memperluas jaringan distribusi, serta menciptakan nilai tambah ekonomi lokal melalui produk yang mampu bersaing di pasar nasional maupun global.

Pewarta: Gunawan Wibisono
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Terlepas dari dampak yang bertubi-tubi dari konflik berkepanjangan di Timur Tengah, Indonesia harus menyambut peluang dari kondisi ini.

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Junior Center for Sharia Economic Development (CSED) Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Imas Damayanti menyatakan konflik berlarut yang terjadi di Timur Tengah (Timteng), khususnya wilayah Teluk membawa dampak buruk bagi perekonomian Indonesia secara langsung maupun tidak langsung.

Meski demikian, dia melihat, konflik tersebut juga menciptakan pergeseran modal dari wilayah Teluk dan membuka peluang investasi masuk bagi Indonesia.

"Terlepas dari dampak yang bertubi-tubi dari konflik berkepanjangan di Timur Tengah, Indonesia harus menyambut peluang dari kondisi ini. Capital flight dari Gulf States yang selama ini dianggap sebagai safe heaven oleh para investor, harus berhasil kita relokasi masuk ke Indonesia," kata Imas dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, ketegangan yang terjadi di Timur Tengah dan juga wilayah Teluk belum menunjukkan tanda penyelesaian yang konkret. Kondisi tersebut dinilai sangat berbahaya bagi keberlanjutan modal yang menggerakkan roda perekonomian negara di kawasan tersebut.

Apalagi saat ini, katanya lagi, instabilitas keamanan kawasan menjadikan indikator utama berjalannya sektor andalan wilayah Teluk yang saat ini sedang berupaya mendiversifikasi sektor nonmigasnya.

Pengamat Ekonomi Syariah dari Universitas Paramadina itu menyatakan isu ketidakamanan dan penutupan ruang udara maupun laut di wilayah Teluk menjadi bukti ketegangan konflik yang belum dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam sektor pariwisata, ujarnya lagi, penutupan ruang udara di wilayah Teluk berpotensi menghilangkan pendapatan belanja wisatawan internasional sebesar 58 miliar dolar Amerika Serikat (AS), selain itu, proyek-proyek strategis dalam sektor properti dan digital yang sedang berlangsung di wilayah Teluk seperti Dubai dan Doha, terancam mandek.

"Tidak ada upaya konkret dari pemimpin negara di wilayah Teluk untuk menyelesaikan konflik ini. Pastinya ini membuat investor tidak lagi percaya untuk berinvestasi di Teluk," katanya menegaskan.

Dia menyebutkan, sejumlah perusahaan multinasional yang sebelumnya berencana mendirikan kantor pusat regional (Regional HQ) di Riyadh dan Dubai mulai melirik wilayah yang lebih aman, seperti Asia Tenggara.

"Dalam hal ini, kita boleh percaya diri, karena Indonesia pun termasuk negara di kawasan ASEAN yang relatif aman dan terhindar dari konflik maritim maupun udara," ujarnya.

Oleh karena itu, Imas mendorong agar pemerintah menangkap peluang ini sesegera mungkin, jangan sampai Indonesia kehilangan momentum dalam menarik capital inflow yang berkorelasi dengan penguatan nilai tukar rupiah, pertumbuhan pasar, dan stimulus pembangunan nasional.

Pewarta: Subagyo
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Setiap program adalah investasi pada fondasi daya saing bangsa: generasi muda terdidik, tenaga kesehatan menjangkau wilayah paling membutuhkan, serta keluarga dengan akses air bersih sanitasi layak.

Jakarta (ANTARA) - Danantara Indonesia Trust memperluas program sosial di bidang pendidikan, kesehatan, hingga air bersih dan sanitasi dengan menjalin kemitraan strategis, termasuk menyalurkan beasiswa kepada 800 mahasiswa dan memperluas akses air bersih bagi sekitar 230.000 penerima manfaat di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Program tersebut disampaikan dalam momentum satu tahun perjalanan Danantara Indonesia Trust, yaitu yayasan filantropi independen dari Danantara Indonesia, di Jakarta, Kamis, dengan mengusung tema “From Commitment to Action” atau "Dari Komitmen Menuju Aksi."

Pembina Danantara Indonesia Trust sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan program filantropi tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia, memperluas jangkauan layanan kesehatan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi layak.

“Setiap program adalah investasi pada fondasi daya saing bangsa: generasi muda yang terdidik, tenaga kesehatan yang menjangkau wilayah paling membutuhkan, serta keluarga dengan akses air bersih dan sanitasi yang layak,” ujar Rosan.

Memasuki tahun kedua, Rosan mengatakan Danantara Indonesia Trust menjalankan tiga program strategis, yaitu Asa Nusantara di bidang pendidikan, Air Setara untuk akses air bersih dan sanitasi, serta Bakti Sehat Nusantara untuk penguatan tenaga kesehatan.

Melalui program Asa Nusantara, Danantara Indonesia Trust menyediakan beasiswa bagi 800 mahasiswa program sarjana dan vokasi di bidang sains, teknologi, teknik, matematika (STEM), serta ilmu kesehatan.

Program tersebut bekerja sama dengan Universitas Andalas, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Hasanuddin.

Adapun, penerima beasiswa diprioritaskan bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) atau pedesaan, wilayah terdampak bencana, mahasiswa generasi pertama dalam keluarga, serta penyandang disabilitas.

Selain biaya pendidikan, program tersebut mencakup bantuan biaya hidup dan pengembangan kapasitas selama empat tahun hingga 2030.

Di bidang air, sanitasi, dan higiene (WASH), Danantara Indonesia Trust bersama Plan Indonesia mengembangkan program Air Setara yang dirancang menjangkau 156 desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Manggarai, dan Belu, NTT.

Program tersebut menargetkan sekitar 230.000 penerima manfaat atau 60.000 rumah tangga, termasuk 86.700 siswa di 867 sekolah dan 79 fasilitas kesehatan.

Kemudian, pelaksanaannya juga didukung pendanaan Plan International serta dukungan kesehatan dan nutrisi selama empat tahun dari Vitamin Angels.

Sementara itu, melalui Bakti Sehat Nusantara, Danantara Indonesia Trust bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk memperkuat tenaga kesehatan, mulai dari perencanaan kebutuhan, pendidikan, pengembangan kompetensi, hingga penempatan dan retensi tenaga kesehatan di wilayah prioritas.

Pada tahap awal, dukungan biaya pendidikan program tersebut ditujukan kepada 1.343 tenaga medis dan tenaga kesehatan, terdiri atas 358 penerima pada 2026 dan 985 penerima pada 2027. Program ini mencakup tenaga kesehatan di 70 puskesmas, 131 rumah sakit daerah, dan 25 rumah sakit vertikal.

Ketua Yayasan Danantara Indonesia Trust, Nuraini Razak mengatakan pihaknya akan memperkuat kemitraan dengan pemerintah, perguruan tinggi, organisasi pembangunan, sektor swasta, dan masyarakat sipil agar program sosial dapat diperluas dan memberikan manfaat berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap kolaborasi tidak berhenti pada satu program, tetapi turut membuka ruang bagi dampak yang lebih luas dan berkelanjutan,” kata Nuraini.

Ke depan, Danantara Indonesia Trust akan memperkuat perannya sebagai platform filantropi katalitik yang menghubungkan berbagai sumber daya dan keahlian untuk mengembangkan solusi sosial yang dapat direplikasi dan diperluas manfaatnya bagi masyarakat.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026