Karawang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah pada triwulan keempat 2026, setelah realisasi pendapatan mencapai Rp3,83 triliun atau 73,15 persen dari target tahunan hingga akhir September 2026.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karawang Eka Sanatha dalam keterangannya di Karawang, Minggu, mengatakan realisasi pendapatan daerah hingga 30 September 2026 mencapai Rp3,83 triliun dari target Rp5,23 triliun.

Menurut dia, capaian tersebut didukung realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,83 triliun atau 74,24 persen dari target Rp2,47 triliun.

Selain itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat mencapai Rp1,93 triliun atau 72,22 persen dari target Rp2,68 triliun. Sementara itu, pendapatan lain-lain yang sah tercatat sebesar Rp58,16 miliar.

"Jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, capaian realisasi pendapatan daerah pada tahun ini secara umum cukup baik," katanya.

Di sisi belanja, Pemkab Karawang telah merealisasikan anggaran sebesar Rp3,22 triliun hingga akhir triwulan ketiga, setara 58 persen dari total alokasi Rp5,56 triliun.

Penyerapan terbesar berasal dari belanja operasi, yakni pengeluaran untuk membiayai kegiatan sehari-hari pemerintah daerah. Realisasinya mencapai Rp2,64 triliun dari alokasi Rp4,46 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja modal mencapai Rp188,96 miliar dari alokasi Rp605,77 miliar. Adapun belanja tidak terduga terserap sebesar Rp421,97 juta dari total alokasi Rp26,03 miliar.

Eka mengatakan, memasuki triwulan keempat 2026, sejumlah dinas teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang melakukan optimalisasi penyerapan belanja daerah.

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Palangka Raya (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran meninjau langsung Pelabuhan Bagendang Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk memastikan aktivitas logistik dan pelayanan kepelabuhanan tetap berjalan optimal di tengah berbagai tantangan termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Berdasarkan penjelasan pihak pengelola, aktivitas di Pelabuhan Bagendang berjalan lancar ya,” kata Agustiar di Palangka Raya, Minggu.

Dia menjelaskan peninjauan dilakukan Sabtu kemarin bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Gubernur menegaskan, pelabuhan merupakan salah satu pintu utama penggerak perekonomian sehingga kelancaran aktivitasnya harus terus dijaga.

Menurutnya, pengecekan langsung diperlukan untuk memastikan kondisi operasional di lapangan sesuai dengan laporan yang diterima pemerintah daerah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap kelancaran aktivitas pelabuhan tersebut terus terjaga sehingga distribusi barang, terutama bahan kebutuhan pokok, tetap berlangsung baik dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi di tengah kondisi karhutla.

Head Terminal Peti Kemas (TPK) Bagendang Bumiharjo Akhmad Fajar menjelaskan aktivitas bongkar muat dan distribusi logistik hingga saat ini berjalan dengan baik meskipun Kalimantan Tengah menghadapi karhutla.

Kelancaran aktivitas di pelabuhan memastikan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjaga, khususnya di wilayah Kabupaten Kotim, Seruyan dan Katingan.

“Alhamdulillah, selama kondisi kebakaran hutan dan lahan ini, aktivitas kita tetap normal, terutama distribusi bahan sembako kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Pelabuhan Bagendang menangani aktivitas bongkar muat hingga mencapai 6.000 TEUs per bulan. Aktivitas tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran arus barang dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah.

Menurut dia, operasional pelabuhan juga tetap berjalan dengan menyesuaikan kondisi pasang surut air. Kegiatan kapal dan bongkar muat dilaksanakan sesuai kondisi perairan serta prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku. Penyesuaian dilakukan agar aktivitas kepelabuhanan tetap berlangsung aman dan lancar.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan memperkuat kesiapsiagaan penanggulangan pencemaran laut melalui Regional Marine Pollution Exercise (MARPOLEX) 2026 yang melibatkan 21 kapal Indonesia, Filipina, dan Jepang dalam latihan bersama.

"Latihan penanggulangan pencemaran laut melalui Regional MARPOLEX 2026 berhasil dilaksanakan di Selat Lembeh, Bitung, Sulawesi Utara," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Triono di Jakarta, Minggu.

Dia menyebutkan sebanyak 21 kapal dari berbagai unsur Indonesia, Filipina, dan Jepang terlibat dalam simulasi untuk menguji kesiapan operasional, koordinasi, serta respons bersama dalam menghadapi insiden pencemaran laut.

"Latihan ini mencakup tiga skenario, yakni penanggulangan tumpahan minyak (Oil Spill Response Operation), pemadaman kebakaran kapal (Fire Fighting), serta pencarian dan pertolongan (Search and Rescue/SAR)," ujarnya.

Pada skenario Oil Spill Response Operation, penanggulangan tumpahan minyak dilaksanakan melalui tiga lapisan penanganan. Pada Layer 1, MB Rancung IV dan MB Transko Sepat 16 mendukung upaya penanganan awal untuk membatasi penyebaran tumpahan minyak.

Selanjutnya, Layer 2 dilaksanakan oleh KN Gandiwa P-118 sebagai unsur utama dengan dukungan KT Anoman V untuk pengoperasian peralatan penanggulangan tumpahan minyak.

Sementara itu, pada Layer 3, BRP Gabriela Silang dan BRP Tubbataha dari Philippine Coast Guard turut melakukan penggelaran oil boom.

Pada skenario Fire Fighting, Fireboat Wisnu 3 mengawali operasi pemadaman dengan air pada kapal yang mengalami kebakaran. Operasi tersebut kemudian didukung oleh SHIKISHIMA PLH-31 dari Japan Coast Guard, KN Chundamani P-116, KN P-380, KT Bunaken, serta BRP Gabriela Silang.

Sementara itu, skenario SAR melibatkan unsur pencarian dan pertolongan untuk menangani simulasi awak kapal yang jatuh ke laut. RBB 01 dari Basarnas Manado turut berperan dalam mendukung pencarian dan penyelamatan korban. SHIKISHIMA, BRP Gabriela Silang, dan BRP Tubbataha juga berpartisipasi dalam operasi pencarian dan pertolongan tersebut.

Selain unsur yang terlibat langsung dalam ketiga skenario, sejumlah kapal turut mendukung pengawasan dan pengamanan area latihan, di antaranya KN 50059, KN P-500118, KN P-50118, KP Hiu 2805, dan KP Hiu Macan Tutul 01.

Dukungan operasional juga diberikan oleh Sea Rider Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Bitung dan RIB Navigasi untuk menunjang kelancaran dan respons keadaan darurat selama latihan berlangsung.

Adapun selama latihan berlangsung, KN Sarotama P-112 dari Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP) Tanjung Uban berfungsi sebagai Command Vessel untuk memantau situasi dan mengoordinasikan jalannya latihan.

Triono menuturkan kondisi alam turut mendukung keberhasilan pelaksanaan Regional MARPOLEX 2026 di perairan Bitung.

“Cuaca cerah dan kondisi perairan yang tenang sangat mendukung pelaksanaan latihan hari ini. Dengan kondisi tersebut, seluruh rangkaian latihan dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan skenario yang telah direncanakan,” ujar Triono.

Menurutnya keberhasilan pelaksanaan Regional MARPOLEX 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kesiapsiagaan antarnegara dalam menghadapi keadaan darurat di laut, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan maritim demi terwujudnya keselamatan pelayaran.

Kepala Delegasi Jepang Kyoko Ono, menilai MARPOLEX menjadi wadah penting untuk meningkatkan kesiapan bersama dalam menghadapi pencemaran laut.

“Latihan bersama membantu setiap negara memahami peran masing-masing dan membangun koordinasi yang efektif saat menghadapi insiden nyata,” kata Kyoko.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 8 Surabaya memberlakukan penyesuaian tarif khusus pada sejumlah relasi perjalanan yang berangkat dari Stasiun Malang, Kota Malang, Jawa Timur, per 12 Oktober 2026.

"Kami menyampaikan informasi penyesuaian tarif khusus ini agar pelanggan dapat mengetahui besaran tarif yang berlaku dan mempersiapkan perjalanan dengan lebih baik," kata Manager Humas PT KAI Daerah Operasi 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono dalam keterangan resmi yang diterima di Kota Malang, Minggu.

Layanan tarif khusus berlalu untuk kelas eksekutif maupun ekonomi dengan relasi Malang–Yogyakarta, Malang–Madiun, Malang–Blitar, Malang–Kediri, dan Malang–Surabaya.

Besaran penyesuaian tarif khusus untuk kelas eksekutif berkisar Rp25 ribu-Rp50 ribu dan Rp25 ribu-Rp45 ribu untuk kelas ekonomi.

Dengan pemberlakuan kebijakan tersebut, maka tarif untuk kelas eksekutif berkisar Rp45 ribu-Rp335 ribu dan kelas ekonomi mulai Rp35 ribu-Rp190 ribu.

Tarif khusus pada sejumlah layanan kereta api, seperti Kereta Api Gajayana, Malabar, Majapahit, Brawijaya, Kertanegara, Matarmaja, Arjuno Ekspres, Jayabaya, dan Malioboro Ekspres.

KAI Surabaya menegaskan bahwa nilai tarif yang dibayar melihat pada tujuan perjalanan, kelas, dan kereta api yang dipilih.

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan menggunakan transportasi kereta api dari Stasiun Malang supaya memeriksa tarif yang berlaku sebelum menyelesaikan transaksi sehingga dapat menentukan pilihan perjalanan sesuai kebutuhan.

Selain itu, setiap calon penumpang juga diingatkan agar memastikan jadwal keberangkatan dan ketersediaan tiket perjalanan dari Stasiun Malang ke daerah tujuan.

Mahendro menyampaikan, pembelian tiket tarif khusus bisa melalui mekanisme go show di lokasi stasiun dan dapat diakses sejak dua jam sebelum jadwal keberangkatan kereta api, namun tetap memperhatikan ketersediaan tempat duduk.

Selanjutnya, masyarakat yang akan melakukan perjalanan dapat memesan tarif khusus lewat aplikasi Access by KAI dan situs web resmi KAI di kai.id.

"Kami berkomitmen memastikan informasi layanan dapat diakses pelanggan secara jelas dan mudah, tentu berharap informasi penyesuaian ini membantu pelanggan merencanakan perjalanan dengan lebih baik, sekaligus memberikan keleluasaan dalam memilih layanan kereta api yang sesuai dengan kebutuhan," tuturnya.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Palu (ANTARA) -

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Palu melatih ratusan nasabah di Kabupaten Tolitoli, untuk lebih cakap digital dalam pengembangan usaha.

“UMKM saat ini tidak hanya dituntut untuk menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi digital sebagai media promosi dan memperluas jangkauan pasar,” kata Pimpinan Cabang PNM Palu M. Akbar Rifani dalam keterangan tertulisnya di Palu, Minggu.

Dia menjelaskan transformasi digital menjadi salah satu kunci penting, bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, PNM terus memberikan pendampingan agar pelaku usaha semakin siap berkembang.

PNM menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha (PKU) Akbar dengan mengusung tema, "Cakap digital: konten menarik, produk makin laris". Kegiatan itu, sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

M. Akbar Rifani menyatakan kegiatan itu menjadi bagian dari program pendampingan dan pemberdayaan PNM cabang Palu, dalam membantu nasabah serta pelaku UMKM agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital, khususnya dalam strategi pemasaran dan pengembangan usaha.

“Kami berharap para pelaku UMKM dapat semakin percaya diri, dalam memanfaatkan ruang digital sebagai peluang pertumbuhan usaha. Sehingga produk lokal mampu memiliki nilai tambah dan menjangkau pasar yang lebih luas,” katanya.

Dalam kegiatan PKU Akbar itu, peserta mendapatkan materi dari dua narasumber yakni Nurfitriana dan Moh. Ikbal Akbarsyah, yang membahas strategi digital marketing, pembuatan konten kreatif, pengelolaan media sosial, serta cara meningkatkan daya tarik produk agar mampu menarik lebih banyak konsumen.

Sementara itu, Wakil Bupati Tolitoli Mohammad Besar Bantilan menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada PNM Cabang Palu, yang telah menyelenggarakan kegiatan PKU Akbar di Tolitoli.

Mewakili pemerintah daerah, dia memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dinilai menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas pelaku usaha khususnya UMKM.

Melalui kegiatan tersebut, PNM mendorong para nasabah untuk semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus memanfaatkan kanal digital sebagai sarana promosi dan pengembangan usaha.

Pewarta: Fauzi
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

PLTA Batang Toru memikul beragam harapan dari masyarakat di sekitarnya

Tapanuli Selatan, Sumatera Uta (ANTARA) - Gemericik air sungai Batang Toru sayup-sayup menyertai perjalanan menuju bendungan utama pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, akhir pekan kedua Oktober.

Pepohonan nan rimbun tampak berbaris di sisi jalan, bagai pasukan yang mengelilingi dan menjaga tepi bendungan.

Aroma khas dari tanah dan dedaunan yang diguyur hujan menyambut siapa pun yang bertandang untuk melihat perkembangan proyek PLTA berkapasitas 510 megawatt (MW) tersebut. Meski Indonesia tengah dilanda fenomena El Nino, hujan telah rutin membasahi bumi Tapanuli Selatan sejak awal September.

Dari sanalah, pemerintah melihat potensi air dari sungai Batang Toru, di Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), dapat menjelma menjadi karunia bagi masyarakat di sekitarnya.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menyampaikan PLTA Batang Toru dapat menjadi pilar ketahanan energi dan stabilitas kelistrikan untuk kawasan tersebut.

“Ini (PLTA Batang Toru) merupakan upaya kita memperkuat ketahanan energi nasional, upaya kita memperkuat keandalan energi nasional. Tentu ini merupakan bagian dari Astacita,” ujar Yuliot ketika bertandang ke Bendungan Air PLTA Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Jumat (9/10).

Kehadirannya kala itu sekaligus untuk memulai tahap penggenangan PLTA Batang Toru. Langkah tersebut merupakan upaya percepatan proyek PLTA agar dapat mendukung keandalan sistem kelistrikan Sumbagut menjelang periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Penopang energi Sumbagut

Selaras dengan cita-cita pemerintah, PT PLN Nusantara Renewables turut mengoptimalkan potensi sumber daya air melalui PLTA Batang Toru 510 MW untuk kepentingan ketenagalistrikan domestik.

Direktur Teknologi, Teknik, dan Keberlanjutan PT PLN (Persero) Edwin Nugraha Putra mengamini signifikansi kehadiran PLTA Batang Toru.

Saat ini, pembangkit-pembangkit Sumatera memiliki daya mampu pembangkit sebesar 2.551 MW dan beban puncak mencapai 2.446 MW, sehingga menyisakan cadangan daya sekitar 105 MW. Cadangan operasional yang tersisa berada di kisaran 4 persen, sementara cadangan yang ideal berada di level 15–20 persen.

Sementara itu, Edwin menyampaikan kebutuhan listrik Sumatera terus menunjukkan tren peningkatan. Sejak 2025 hingga Oktober 2026, permintaan listrik meningkat sekitar 490 MW.

Peningkatan kebutuhan listrik tersebut menjadi pengingat betapa pentingnya PLTA Batang Toru untuk masuk ke sistem kelistrikan Sumatera.

PLTA Batang Toru akan dimanfaatkan sebagai pembangkit peaker atau pembangkit listrik puncak yang dioperasikan untuk memenuhi lonjakan beban listrik dalam waktu singkat, terutama pada jam beban puncak.

PLTA yang dikelola oleh PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) dirancang untuk beroperasi penuh pada jam beban puncak (18.00–24.00) dengan spesifikasi konsumsi air sebesar 0,24 liter per kWh.

Berdasarkan kalkulasi pakar energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti, PLTA Batang Toru menaikkan cadangan sistem Sumatera dari empat persen menjadi sekitar sembilan persen.

Selain itu, ia juga mengatakan PLTA Batang Toru dapat memangkas kebutuhan LNG di Arun hingga 4–5 kargo per tahun.

Yayan menilai PLTA Batang Toru cukup untuk menambal kekurangan pasokan listrik, namun hanya untuk jangka waktu 3–5 tahun ke depan. Oleh karena itu, Yayan mengatakan rencana pembangkit lain tetap perlu berjalan sebagaimana yang termaktub di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034.

Dalam RUPTL tersebut, telah terjadwal pengembangan lebih dari 2 ribu MW PLTA kuota Sumbagut pada 2031–2034, sekitar 700 MW panas bumi Sumatera, serta baterai penyimpanan energi (BESS) 250 MW pada 2028–2029.

Dengan demikian, keandalan listrik nasional, khususnya Sumatera, dapat terwujud sebagai buah kolaborasi antara pemerintah, PLN, dan pihak swasta.

Dampak ekonomi

“Dulu waktu belum ada PLTA, orang memikul duren dari situ,” tutur Saiin (61) sembari menunjuk ke arah kebun durian dan karet yang berlokasi di kawasan Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kebun durian itu terletak tak jauh dari lokasi bendungan utama PLTA Batang Toru.

Ketika musim panen, menurut Saiin, warga sekitar yang memiliki atau bekerja di kebun durian maupun karet harus berjalan kaki meniti kontur tanah yang tidak rata sembari memikul hasil panen mereka.

Pandangan Saiin lantas beralih ke bawah, menunjuk beton yang kini menjadi tempat kakinya berpijak.

“Tadinya ini nggak bisa dilalui mobil, sekarang bisa. Dibangun jalan, sekarang mobil udah sampe untuk mengambil hasil panen,” kata Saiin.

Saiin yang kala itu mengenakan seragam berwarna kelabu serta helm putih bertulisan NSHE merupakan warga Tapanuli Selatan yang tinggal di sekitar kawasan proyek PLTA Batang Toru.

Tak hanya mendapat akses untuk mengangkut hasil panen, Saiin menyampaikan ia bersama sejumlah anggota keluarganya juga bekerja di NSHE. Kesempatan untuk turut bergabung dalam proyek pengembangan PLTA Batang Toru menambah penghasilan bagi keluarga Saiin.

Sebagai seorang pensiunan, Saiin mengatakan dirinya merasa sangat bersyukur masih diberi kesempatan untuk bekerja akibat kehadiran PLTA Batang Toru, sehingga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari di masa tua.

“Kalau bagi keluarga saya sendiri, tadinya yang seharusnya saya sudah nganggur, sekarang masih bisa bekerja. Masih ada penghasilan. Juga anak-anak saya sudah di sini semua,” ujar Saiin.

Dampak ekonomi juga dirasakan oleh Sanjani (36), seorang warga Tapanuli Selatan yang bekerja di proyek pengembangan PLTA Batang Toru sejak tahap pengeboran dan pengambilan sampel tanah.

Sanjani yang kini bekerja sebagai penerima tamu menyampaikan perekonomian masyarakat di sekitar proyek PLTA Batang Toru menunjukkan peningkatan.

Ia menjadikan kondisi rumah masyarakat sekitar sebagai indikator dari peningkatan kondisi perekonomian. Dari yang sebelumnya bukan bangunan permanen, kini sudah menjadi bangunan permanen.

“Dari yang enggak bisa bangun rumah, setelah kerja di sini bisa bangun rumah. Saya dulu belum ada kebun, sekarang alhamdulillah ada kebun terbeli,” kata Sanjani.

Menurut dia, peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar proyek PLTA Batang Toru juga didukung oleh program-program pelatihan yang diberikan pihak pengembang. Terdapat pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, pelatihan engineering atau keteknikan, pelatihan bahasa Mandarin, hingga pelatihan pelayanan tamu seperti yang dijalani oleh Sanjani.

Pelatihan tersebut diberikan kepada karyawan yang berminat dan sesuai dengan bidang yang sedang dilakoni. Pelatihan tersebut lantas mengasah keterampilan untuk menjadi bekal bagi masyarakat di sekitar proyek PLTA Batang Toru.

Dalam kesempatan tersebut, Sanjani berharap agar kelistrikan di Sumbagut dapat menjadi lebih stabil guna mendukung kelancaran aktivitas masyarakat setelah PLTA Batang Toru beroperasi. Terlebih, perkembangan zaman menuntut kondisi listrik yang andal dan stabil.

“Segala sesuatunya kan sudah perlu listrik, masak pakai listrik, apalagi yang kerja sibuk kan tinggal colokkan nasi atau panaskan segala macam, nggak perlu cari-cari gas,” kata dia.

PLTA Batang Toru memikul beragam harapan dari masyarakat di sekitarnya. Untuk energi yang stabil, untuk dampak ekonomi yang berganda, untuk memudahkan kehidupan masyarakat Sumatera.

Aspek kelestarian alam dan terjaganya ekosistem tetap harus menuai perhatian yang utama, sebab hanya dengan rimbunnya hutan dan alam yang permai, karunia berupa air Batang Toru dapat terus mengalir untuk negeri.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

Situbondo (ANTARA) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyebut program Anyer-Panarukan 3R akan dijadikan kalender tahunan.

Pemerintah Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur bersama Pemkab Serang, Provinsi Banten, telah menandatangani nota kesepakatan dan perjanjian kerja sama optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui program Anyer-Panarukan 3R.

"Saya haqqul yaqin program Anyer-Panarukan 3R akan menjadi gerakan ekonomi, gerakan budaya dan infrastruktur serta lainnya," kata Mendes Yandri saat peluncuran program Anyer-Panarukan 3R di Auditorium Bank BJB Jakarta Selatan, dipantau secara daring dari Situbondo, Jawa Timur, Minggu.

Ia menjelaskan, yang dimaksud 3R merupakan singkatan dari road (jalan), yakni mengangkat Jalan Raya Pos sebagai warisan sejarah sekaligus penghubung antardaerah.

Kemudian route (rute), untuk mengembangkan jalur Anyer-Panarukan sebagai koridor perjalanan dan destinasi wisata, serta roots (akar), untuk menggali, merawat dan memperkuat identitas, sejarah, budaya, serta kearifan lokal masyarakat di sepanjang jalur Anyer-Panarukan.

"Anyer-Panarukan (Jalan Raya Pos) merupakan artefak sejarah yang memiliki peran vital dalam pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa hingga saat ini, sehingga perlu dihidupkan kembali melalui program yang kreatif," ujarnya.

Menurut dia, Festival Anyer-Panarukan bukan sekadar ajang seremonial, akan tetapi menjadi momentum untuk mengenang sejarah dan sekaligus menggerakkan perekonomian dan kebudayaan.

Dalam kesempatan itu, Mendes Yandri menyampaikan bahwa Jalan Raya Pos Anyer (Serang)-Panarukan (Situbondo) membentang dan melewati ribuan desa dengan berbagai karakteristik, mulai dari kawasan pertanian, pesisir/nelayan, desa wisata.

Oleh karena itu, dia juga mengusulkan agar program Anyer-Panarukan 3R dapat dipadukan dengan 14 kategori Festival Bangun Desa Bangun Indonesia, yang beberapa waktu lalu diluncurkan oleh Kemendes PDT.

Yandri juga mengutip pesan Presiden RI Prabowo Subianto, bahwa pemerintah bukanlah superman, melainkan sebuah super team.

Dia juga meminta gaung festival ini diperluas, dan perhelatan tidak hanya terpusat pada dua kabupaten saja (Serang dan Situbondo), tetapi juga melibatkan kabupaten/kota serta desa-desa bersejarah lainnya, yang berada di sepanjang jalur Anyer-Panarukan agar memberikan dampak yang lebih masif.

"Kami dari Kemendes PDT siap memberikan dukungan penuh, menjembatani jejaring kerja sama dengan swasta, BUMN, hingga mitra luar negeri," kata Mendes Yandri.

Informasi diperoleh ANTARA, Anyer-Panarukan 3R merupakan program branding jangka panjang yang bertujuan menghidupkan kembali nilai sejarah Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan, sekaligus mendorong kolaborasi antardaerah dalam pengembangan sejarah, budaya, pariwisata, ekonomi kreatif dan potensi lokal.

Dalam agenda Kick Off Anyer-Panarukan 3R itu, juga dihadiri Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, dan Wakil Bupati Ulfiyah, Ketua DPRD Situbondo Mahbub Junaidi, Bupati dan Wakil Bupati Serang, serta pejabat dari Pemkab Situbondo dan Pemkab Serang.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero), melalui PT Pertamina Patra Niaga, memanfaatkan momentum balapan motor dunia MotoGP di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk memperluas akses pasar produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lokal.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan melalui booth MyPertamina, Pertamina menghadirkan produk kerajinan unggulan Lombok sebagai merchandise resmi, yang dapat dibeli pengunjung selama penyelenggaraan ajang balap internasional pada 9-11 Oktober 2026.

Kehadiran produk UMKM di tengah Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 merupakan bagian dari komitmen Pertamina dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui promosi produk, perluasan akses pemasaran, serta pengenalan karya perajin daerah kepada konsumen yang lebih luas, termasuk pengunjung dari berbagai daerah dan mancanegara.

Kitty mengatakan Pertamina Grand Prix of Indonesia tidak hanya menjadi ajang olahraga internasional, tetapi juga kesempatan untuk memperkenalkan potensi ekonomi kreatif daerah kepada dunia.

"Kami ingin menghadirkan manfaat lebih luas bagi masyarakat, termasuk UMKM lokal. Produk kerajinan yang dipasarkan sebagai official merchandise di booth MyPertamina jadi salah satu cara untuk mempertemukan karya perajin Lombok dengan pengunjung internasional. Kami harap kesempatan ini memperluas pengenalan produk, membuka peluang pasar, dan mendorong pertumbuhan UMKM," ujarnya.

Salah satu UMKM yang berpartisipasi adalah Loyok Kreatif, usaha kerajinan anyaman bambu yang diprakarsai Agus Hartadi di Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur.

Dibentuk pada 2017, kelompok ini mengembangkan keterampilan menganyam, yang diwariskan secara turun-temurun menjadi berbagai produk bernilai ekonomi, seperti tas dan kerajinan berbahan bambu, rotan, serta material lainnya.

Loyok menggabungkan keterampilan tradisional dengan pengembangan desain yang mengikuti kebutuhan pasar.

Selain itu, sebagai pelaku UMKM penyandang disabilitas, Agus juga menunjukkan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk berkarya, membangun usaha dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pertamina turut pula menghadirkan UMKM lokal D'Etnick Istana Mutiara Lombok, usaha milik Janual Aidi, yang mengembangkan produk aksesori dan perhiasan berbahan mutiara.

Janual mengatakan keikutsertaannya dalam Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 menjadi kesempatan untuk memperkenalkan mutiara Lombok kepada konsumen lokal maupun mancanegara.

"Event ini sangat penting bagi kami karena tidak hanya mendatangkan customer pada hari pelaksanaan, tetapi juga memberikan database berupa kontak dan asal negara pengunjung yang dapat kami manfaatkan untuk menentukan target pasar," ujarnya.

Kitty menambahkan pemberdayaan UMKM perlu dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya melalui pembinaan, tetapi juga dengan menghadirkan peluang pemasaran yang konkret.

"Partisipasi UMKM dalam Pertamina Grand Prix of Indonesia merupakan bentuk dukungan agar pelaku usaha lokal memiliki kesempatan untuk tumbuh, memperkenalkan produknya, dan menjangkau konsumen baru. Kami harap ajang ini memberi nilai tambah bagi UMKM sekaligus memperkuat keterhubungan antara penyelenggaraan ajang internasional dan pertumbuhan ekonomi masyarakat," sebutnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Samarinda (ANTARA) - Pelaku usaha ikan asin di Desa Pela, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, menjual dan mengirim rata-rata 600 kilogram ikan asin per pekan, sebagian di antaranya ke Pulau Jawa, terutama Surabaya.

“Rata-rata penjualan serta pengiriman produk ikan asin kami mencapai sekitar 600 kilogram per minggu dan sebagian dikirim ke Pulau Jawa, terutama Surabaya,” kata pelaku usaha ikan asin Desa Pela, Rahmaniah, di Tenggarong, ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Minggu.

Rahmaniah menjelaskan bahwa tingginya permintaan dari luar daerah didukung oleh mutu produk, ketersediaan bahan baku, serta cita rasa khas olahan perikanan Danau Semayang.

Seluruh bahan baku ikan segar diperoleh langsung dari tangkapan alami nelayan lokal di kawasan perairan danau dan sungai di sekitar Desa Pela.

“Bahan baku murni berasal dari tangkapan sungai nelayan tradisional, bukan hasil budidaya keramba seperti patin, nila, gurami, atau baung,” ujar Rahmaniah.

Proses pengolahan diawali dengan membersihkan atau menyiangi ikan segar, kemudian menggaraminya sebelum memasuki tahap penjemuran secara alami.

Pengeringan dilakukan di atas papan penjemuran khusus. Satu papan kayu penjemuran mampu menampung sekitar lima kilogram ikan basah.

“Jika kondisi cuaca terik matahari sangat panas, proses penjemuran membutuhkan waktu seharian, tetapi saat mendung memakan waktu dua hingga tiga hari,” tutur Rahmaniah.

Produk ikan asin yang dihasilkan mencakup berbagai jenis ikan air tawar, seperti diawan, sepat siam, rapang, puyau (Anabas testudineus), toman (Channa micropeltes), serta haruan.

Harga jual ikan asin bervariasi, bergantung pada jenis dan ukuran ikan, mulai dari Rp20.000 hingga Rp85.000 per kilogram.

“Ikan toman ukuran besar menjadi produk dengan harga tertinggi mencapai Rp85.000 per kilogram, sedangkan haruan (gabus) rata-rata dijual Rp75.000 per kilogram,” kata Rahmaniah.

Sementara itu, ikan asin rapang menjadi varian dengan harga paling terjangkau, yakni Rp20.000 per kilogram untuk agen penampung.

Kepala Desa Pela Supyan Noor menjelaskan bahwa terdapat sembilan kelompok nelayan di wilayahnya. Setiap kelompok beranggotakan sembilan hingga 12 nelayan.

“Komoditas nelayan tangkap di desa kami ialah ikan haruan, lais, baung, sepat siam hingga Toman,” katanya.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Perluasan harga rumah subsidi tentu akan membuat pengembang memperhitungkan kemudahan akses dengan pusat aktivitas di wilayah perkotaan.

Kota Batu, Jawa Timur (ANTARA) - DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) mengusulkan perluasan batas harga rumah subsidi hingga Rp300 juta-Rp400 juta guna menjawab kebutuhan masyarakat terhadap kepemilikan hunian tapak, khususnya kalangan anak muda.

Ketua Umum DPP Himperra Ari Tri Priyono, di Kota Batu, Jawa Timur, Minggu, mengatakan dengan besaran harga tersebut, maka masih ada kemungkinan anak muda yang memiliki pendapatan tidak lebih dari Rp17 juta per bulan bisa memiliki rumah.

"Semula yang FLPP (Fasilitas Lukuiditas Pembiayaan Perumahan) mendapatkan subsidi, tetapi nanti harga Rp300 juta-Rp400 juta dapat. Jadi, penghasilan Rp17 juta itu bukan berarti yang gajinya per bulan di bawah angka itu tidak dapat mengakses, tetapi justru bisa semua," kata Ari.

Perluasan harga rumah subsidi tentu akan membuat pengembang memperhitungkan kemudahan akses dengan pusat aktivitas di wilayah perkotaan.

Ia menyampaikan kalangan anak muda dalam memilih lokasi tempat tinggal punya kecenderungan memperhitungkan kedekatan jarak dan kemudahan akses menuju tempat bekerja dan pusat keramaian umum, meski tidak langsung berada di pusat kota.

"Bunga yang biasanya 12 persen sampai 13 persen, karena subsidi nanti bisa di kisaran enam atau tujuh persen, separuhnya. Orang yang membayar Rp3 juta bisa jadi Rp1,5 juta dengan cara ini," ujarnya lagi.

Ari menyampaikan, usulan tersebut sekaligus menjadi solusi terhadap dinamika yang sedang muncul di sektor perumahan.

Saat ini, para pengembangan sedang menghadapi persoalan kenaikan harga bahan baku konstruksi bangunan, sehingga perlu melakukan penyesuaian terhadap harga jual.

Menurutnya, kenaikan harga konstruksi bukan lagi berada di angka lima sampai sepuluh persen tetapi sudah menyentuh 30 persen.

"Satu-satunya cara subsidinya dilebarkan, sehingga pengembangan yang tidak bisa lagi membangun untuk harga murah, dia membangun untuk harga di atasnya," ujar dia.

Selain itu, dirinya memastikan bahwa Himperra tetap mendukung penuh upaya pemerintah menyediakan hunian subsidi melalui FLPP untuk mengatasi backlog kepemilikan hunian.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026, backlog kepemilikan rumah turun menjadi 9,29 juta rumah dari Maret 2025 yang berada di angka 9,64 juta rumah.

Sedangkan untuk realisasi FLPP mencapai 178.211 unit atau sekitar 50,92 persen per 9 Oktober 2026 dari target 350 ribu unit rumah.

"Saya menjamin Himperra full power," katanya pula.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara merencanakan penyediaan beasiswa jenjang sarjana (S1) bagi masyarakat lokal di kawasan transmigrasi Barelang (Batam–Rempang–Galang), Batam, Kepulauan Riau, untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) daerah tersebut dalam mengisi kebutuhan tenaga kerja industri.

Iftitah mengatakan pemerintah juga membuka peluang rencana perluasan akses pendidikan tinggi hingga jenjang magister (S2) melalui pengembangan pembangunan Kampus Patriot dengan melibatkan sejumlah perguruan tinggi nasional.

"S1-nya nanti kita buka dengan beasiswa untuk yang masyarakat lokal," kata Iftitah seusai Festival Transmigrasi 2026 di Tanjung Banon, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, dikonfirmasi Minggu.

Ia menjelaskan rencana tersebut diarahkan agar masyarakat setempat dapat mengikuti pendidikan tinggi tanpa harus berpergian jauh meninggalkan kawasan tempat tinggalnya.

Perguruan tinggi yang disebut berpotensi terlibat dalam pengembangan kegiatan pendidikan di kawasan tersebut antara lain Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Diponegoro (Undip).

"Kami juga tidak ingin masyarakat lokal ini jauh-jauh sekolah ke luar," ujarnya.

Iftitah mengatakan fasilitas berupa bangunan modular telah tersedia di kawasan transmigrasi Barelang dan digunakan oleh peserta kegiatan akademik dari Jerman selama lebih dari satu minggu.

Kegiatan tersebut melibatkan 20 mahasiswa dan tiga staf dari Technical University of Munich (TUM), Jerman, yang bersama Undip mengikuti pembelajaran serta pengamatan lapangan mengenai pengembangan kawasan transmigrasi.

Meski fasilitas tersebut telah digunakan untuk kegiatan akademik, Iftitah belum merinci waktu dimulainya perkuliahan reguler melalui Kampus Patriot, kuota beasiswa S1 bagi warga Barelang, maupun mekanisme penerimaan mahasiswanya.

Sebelumnya, Kementerian Transmigrasi telah mengumumkan rencana penyelenggaraan Beasiswa Patriot jenjang S2 melalui kerja sama dengan perguruan tinggi nasional, dengan kegiatan pembelajaran yang dirancang berlangsung di kawasan transmigrasi.

Iftitah menegaskan pengembangan pendidikan tinggi tersebut bertujuan mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan peningkatan keterampilan masyarakat lokal.

"Kementerian Transmigrasi menjembatani antara dunia usaha dengan dunia pendidikan supaya pendidikan yang mereka sekolah ini berdampak kepada masyarakat," ucapnya.

Menurut dia, penyiapan sumber daya manusia perlu dilakukan seiring pengembangan investasi dan industri di Batam agar penduduk setempat memiliki kesempatan mengisi berbagai posisi pekerjaan.

Melalui pendidikan tinggi, masyarakat lokal diharapkan tidak hanya bekerja pada tingkat dasar, tetapi juga dapat menempati posisi tenaga profesional hingga manajerial.

Iftitah mengatakan pendekatan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan masyarakat transmigrasi lokal memperoleh manfaat langsung dari pengembangan ekonomi wilayahnya.

Ia menambahkan, apabila pengembangan pendidikan yang terhubung dengan kebutuhan industri di Barelang berhasil, pendekatan serupa dapat diterapkan di kawasan transmigrasi lainnya.

"Kalau ini sukses, Insya Allah sebagai pilot project-nya, kita akan kembangkan di seluruh wilayah Indonesia," tutur Iftitah.

Salah satu wilayah yang dicontohkannya ialah Mamuju, Sulawesi Barat, yang memiliki rencana pengembangan pertambangan dan membutuhkan penyiapan sumber daya manusia sesuai potensi daerah.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mendorong Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali menjadi pusat pengembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan semikonduktor melalui penguatan kerja sama Indonesia–China.

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian sekaligus Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Ali Murtopo Simbolon mengatakan KEK Kura-Kura Bali menjadi salah satu kawasan strategis untuk mengembangkan kolaborasi di bidang teknologi dan industri.

“Dalam situasi persaingan dan ketidakpastian global, Indonesia menawarkan ruang yang aman bagi pengembangan akademik dan kolaborasi industri. Tsinghua Southeast Asia Center (TSEA) dapat menjadi jembatan antara Tiongkok, kawasan Asia Tenggara, dan dunia,” ujar Ali dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu.

Ia menegaskan kerja sama Indonesia-China ke depan perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan investasi, tetapi juga penguatan teknologi, riset, sumber daya manusia, dan kapasitas industri nasional.

Di KEK Kura-Kura Bali, TSEA telah menjalankan sejumlah program di bidang fisika dan neurosains serta menginisiasi forum semikonduktor bersama Tsinghua University.

Ke depan, kawasan tersebut dipersiapkan untuk menindaklanjuti program di bidang AI, riset dan pengembangan digital, serta ekonomi digital.

Pengembangan ekosistem teknologi itu juga didukung oleh kehadiran investor China di berbagai KEK di Indonesia.

Pada triwulan II-2026, sebanyak 97 dari total 481 badan usaha atau tenant di KEK merupakan perusahaan asal China.

Secara keseluruhan, Indonesia memiliki 25 KEK dengan luas sekitar 23.797,88 hektare.

Kawasan-kawasan tersebut telah mencatat investasi kumulatif sekitar 20,7 miliar dolar AS, melibatkan 481 badan usaha, dan menciptakan lebih dari 283 ribu lapangan kerja.

Untuk memperkuat kemitraan industri, pemerintah juga mendorong kerja sama melalui skema Two Countries Twin Parks (TCTP), yang menghubungkan potensi sumber daya dan pasar Indonesia dengan kapasitas investasi, teknologi, dan industri Tiongkok.

Melalui skema tersebut, kedua negara diharapkan dapat mengembangkan proyek industri yang lebih konkret dan terintegrasi, sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Sementara itu, hingga semester I 2026, KEK Kura-Kura Bali mencatat realisasi investasi kumulatif sebesar Rp1,8 triliun dengan penyerapan 2.173 tenaga kerja.

Kawasan tersebut juga mencatat 131.657 kunjungan.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026