Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat layanan kepelabuhanan di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui hibah lahan Pelabuhan Nunbaun Sabu untuk mendukung pengembangan fasilitas dan konektivitas transportasi laut di daerah tersebut.

"Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus memperkuat pengembangan infrastruktur dan pelayanan kepelabuhanan di NTT," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Lollan Panjaitan terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan implementasi penguatan itu melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah Barang Milik Daerah berupa tanah sisi darat Pelabuhan Nunbaun Sabu dari Pemerintah Kota Kupang kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Kupang di Jakarta, Selasa (20/10).

Penandatanganan BAST tersebut menjadi langkah penting dalam penyelesaian proses hibah yang telah berlangsung sejak 2012.

Aset berupa tanah seluas 3.134 meter persegi dengan nilai perolehan Rp501.440.000 itu selanjutnya akan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan fasilitas pelayanan serta sarana penunjang Pelabuhan Nunbaun Sabu.

Lollan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Kupang atas dukungan dan komitmennya dalam mendukung pengembangan sektor transportasi laut.

Menurutnya, hibah tersebut merupakan bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepelabuhanan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Transportasi laut memiliki peran yang sangat strategis, terutama di wilayah kepulauan seperti Nusa Tenggara Timur," ujarnya.

Karena itu, kata dia, dukungan infrastruktur kepelabuhanan perlu terus diperkuat agar konektivitas masyarakat semakin baik dan pelayanan transportasi laut dapat berjalan secara optimal.

Ia menegaskan, pengembangan infrastruktur pelabuhan juga harus berjalan seiring dengan peningkatan aspek keselamatan pelayaran.

“Kita juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keselamatan pelayaran, termasuk kedisiplinan memakai life jacket dan tidak merokok di atas kapal pada area yang dapat menimbulkan risiko kebakaran,” katanya.

Di sisi lain, menjelang periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Lollan juga meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kesiapan pelayanan, sarana dan prasarana, serta koordinasi untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat.

“Kesiapan seluruh pemangku kepentingan harus benar-benar diperhatikan, terlebih NTT merupakan wilayah kepulauan yang masyarakatnya sangat bergantung pada transportasi laut,” tegasnya.

Pihaknya juga meminta agar aset yang telah diserahterimakan dapat dikelola secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengamanan, pemeliharaan, serta perencanaan pemanfaatan aset perlu menjadi perhatian agar dapat mendukung pengembangan pelabuhan secara optimal dan berkelanjutan.

Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, Ditjen Perhubungan Laut berharap pemanfaatan aset Pelabuhan Nunbaun Sabu dapat mendukung peningkatan fasilitas kepelabuhanan, memperkuat konektivitas wilayah, serta mendorong pelayanan publik yang semakin baik.

Ke depan, kolaborasi antara Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kota Kupang akan terus didorong, tidak hanya dalam penyediaan dan pengelolaan aset, tetapi juga dalam pengembangan layanan transportasi laut yang aman, tertib, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Kupang, Christian Widodo, menyampaikan apresiasi atas tuntasnya proses hibah yang telah berlangsung selama kurang lebih 14 tahun.

Menurutnya laut memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat NTT karena menjadi jalur penghubung keluarga, membuka akses pendidikan dan kesehatan, serta mendukung perdagangan dan mata pencaharian masyarakat kepulauan termasuk para nelayan.

“Bagi kami, pelabuhan bukan hanya tempat kapal berangkat dan melakukan bongkar muat, tetapi juga tempat bertumpunya harapan dan kehidupan masyarakat,” ungkapnya.

Menurut Christian, penyelesaian hibah itu menjadi bagian dari upaya memperkuat dukungan infrastruktur transportasi laut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mencatat realisasi investasi di kawasan ekonomi khusus (KEK) sejak 2012 hingga September 2026 mencapai Rp382,1 triliun dengan menyerap 302.262 tenaga kerja dan melibatkan 509 badan usaha.

"Secara kumulatif, sejak dibentuk KEK, realisasi investasi senilai Rp382,1 triliun dan serapan tenaga kerja sebesar 302 ribu dan jumlah badan usahanya 509 badan usaha," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Dukungan Kementerian/Lembaga untuk Pengembangan KEK Triwulan III 2026 di Jakarta, Rabu.

Dari total investasi itu, realisasi investasi badan usaha tanpa APBN tercatat sebesar Rp39,7 triliun.

Sementara, realisasi investasi pelaku usaha mencapai Rp342,4 triliun.

Kemudian, Airlangga menyampaikan investasi KEK dari Januari-September 2026 tercatat Rp46 triliun atau 67 persen dari target tahun ini sebesar Rp69,1 triliun.

"Per Januari hingga September telah berhasil direalisasikan investasi sebesar Rp46 triliun dan penambahan 53 ribu tenaga kerja," kata Airlangga.

Realisasi tersebut secara rinci terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp13 triliun dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp33 triliun.

Adapun saat ini, Indonesia memiliki 25 KEK yang tersebar di berbagai wilayah, terdiri atas 13 KEK industri, enam KEK pariwisata, dua KEK kesehatan, satu KEK digital, dua KEK teknologi dan edukasi, serta satu KEK jasa lainnya.

"Kita saat ini sudah memiliki 25 KEK dengan tujuh KEK di Jawa, 18 di luar Jawa," tutur Menko Airlangga.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Harga emas di laman Pegadaian dikutip di Jakarta, Rabu, pukul 10.40 WIB, menunjukkan tren penurunan harga emas Galeri24, Antam, dan UBS masing-masing di angka Rp2.504.000, Rp2.593.000, dan Rp2.528.000 per gram.

Angka tersebut mengalami penurunan dari hari sebelumnya, Selasa (20/10), yakni masing-masing di Rp2.510.000, Rp2.603.000, dan Rp2.534.000 per gram.

Namun harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, dan Antam hanya hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas Antam:

‎- Harga emas Antam 0,5 gram: Rp1.347.000
‎- Harga emas Antam 1 gram: Rp2.593.000
‎- Harga emas Antam 2 gram: Rp5.124.000
‎- Harga emas Antam 3 gram : Rp7.661.000
‎- Harga emas Antam 5 gram: Rp12.734.000
‎- Harga emas Antam 10 gram: Rp25.411.000
‎- Harga emas Antam 25 gram: Rp63.399.000
‎- Harga emas Antam 50 gram: Rp126.718.000
‎- Harga emas Antam 100 gram: Rp253.357.000

Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.367.000
‎- Harga emas UBS 1 gram: Rp2.528.000
‎- Harga emas UBS 2 gram: Rp5.017.000
‎- Harga emas UBS 5 gram: Rp12.396.000
‎- Harga emas UBS 10 gram: Rp24.660.000
- Harga emas UBS 25 gram: Rp61.529.000
‎- Harga emas UBS 50 gram: Rp122.806.000
‎- Harga emas UBS 100 gram: Rp245.516.000
‎- Harga emas UBS 250 gram: Rp613.606.000
‎- Harga emas UBS 500 gram: Rp1.225.772.000

Harga emas Galeri24:

‎- Harga emas Galeri24 0,5 gram: Rp1.313.000
‎- Harga emas Galeri24 1 gram: Rp2.504.000
‎- Harga emas Galeri24 2 gram: Rp4.946.000
‎- Harga emas Galeri24 5 gram: Rp12.275.000
‎- Harga emas Galeri24 10 gram: Rp24.486.000
‎- Harga emas Galeri24 25 gram: Rp60.883.000
‎- Harga emas Galeri24 50 gram: Rp121.670.000
‎- Harga emas Galeri24 100 gram: Rp243.219.000
‎- Harga emas Galeri24 250 gram: Rp606.554.000
‎- Harga emas Galeri24 500 gram: Rp1.213.107.000
‎- Harga emas Galeri24 1.000 gram: Rp2.426.212.000

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai kebijakan menjaga harga energi bersubsidi dan memperkuat cadangan pangan menjadi capaian penting dalam menjaga stabilitas harga selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut dia, kebijakan tersebut berperan dalam meredam tekanan inflasi sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi dan kebutuhan pokok.

"Pemerintah secara konsisten mengarahkan agar harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tidak dinaikkan, serta menjaga tarif listrik yang diatur dan subsidi LPG tiga kilogram (kg) untuk meredam tekanan inflasi dan menjaga daya beli," kata Esther kepada ANTARA, di Jakarta, Rabu.

Pemerintah hingga saat ini mempertahankan harga Pertalite sebesar Rp10.000 per liter dan solar bersubsidi Rp6.800 per liter.

Pemerintah juga mempertahankan subsidi elpiji tiga kg untuk menjaga keterjangkauan harga energi bagi masyarakat. Pemerintah mencatat harga di tingkat pengecer sebesar Rp22.000 per tabung.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tarif listrik bagi pelanggan nonsubsidi tidak mengalami kenaikan pada triwulan IV 2026.

Dari sisi perkembangan harga, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan pada September 2026 sebesar 3,28 persen, dengan kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu penyumbang utama.

Selain menjaga harga energi, Esther menilai penguatan cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog menjadi instrumen penting dalam menjaga ketersediaan pasokan serta stabilitas harga pangan.

"(Pemerintah) memastikan cadangan beras Perum Bulog tetap kuat, mencapai 4,5 juta ton, sebagai instrumen utama untuk mengintervensi pasar dan menjaga stabilitas harga pangan," ujar Esther.

Pemerintah mencatat cadangan beras meningkat dari sekitar dua juta ton menjadi lima juta ton pada April 2026, sebelum berada pada posisi 4,5 juta ton per 18 Oktober 2026.

Sementara itu, Perum Bulog melaporkan stok beras pemerintah mencapai 4,55 juta ton pada 20 Oktober 2026. Cadangan tersebut antara lain dimanfaatkan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, serta penanganan kebutuhan masyarakat terdampak bencana.

Meski demikian, Esther mengingatkan bahwa penguatan cadangan nasional belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan keterjangkauan harga beras bagi masyarakat.

"Meski cadangan beras aman, tapi masih ada catatan penting harga beras masih mahal," ucapnya.

Data BPS mencatat harga rata-rata nasional beras medium sebesar Rp14.676 per kg pada minggu pertama Oktober 2026, meningkat 0,16 persen dibandingkan periode pemantauan sebelumnya.

Pada periode yang sama, BPS mencatat sebanyak 116 kabupaten/kota masih mengalami kenaikan indeks perkembangan harga beras dari berbagai kualitas.

Esther menyoroti harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani yang dalam sejumlah kondisi mencapai Rp7.000 hingga Rp7.500 per kg, melampaui harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kg.

Kebijakan HPP tersebut ditetapkan pemerintah pada 2025 dan dipertahankan pada 2026 sebagai instrumen untuk melindungi harga gabah di tingkat petani.

Esther menjelaskan tingginya harga gabah di beberapa kondisi turut meningkatkan biaya bahan baku penggilingan. Ia menyebut harga beras medium di tingkat penggilingan dapat mencapai Rp13.500 hingga Rp14.000 per kg sehingga harga jual sebelum sampai ke konsumen sudah relatif tinggi.

Selain biaya bahan baku, panjangnya rantai pasok dari petani, tengkulak, penggilingan, distributor, hingga pedagang eceran dinilai menyebabkan penambahan biaya pada setiap tahapan distribusi.

"Harga beras yang mahal disebabkan oleh kombinasi faktor di tingkat hulu, kebijakan harga, hingga distribusi," ucap Esther.

Di tengah kondisi tersebut, tekanan harga pangan juga terjadi di pasar global. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) mencatat indeks harga pangan dunia mencapai 136 poin pada September 2026, meningkat 1,5 persen secara bulanan dan 5,8 persen secara tahunan.

Lebih lanjut, Esther mengingatkan bahwa gangguan iklim seperti El Nino berpotensi menggeser jadwal musim tanam dan menurunkan produksi padi di sejumlah sentra pertanian sehingga dapat menambah tekanan terhadap harga pangan.

Tantangan lainnya, lanjut dia, adalah belum optimalnya integrasi data ketersediaan pangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang menurut dia dapat mengurangi ketepatan proyeksi stok maupun waktu pelaksanaan operasi pasar dan distribusi pangan.

Oleh karena itu, Esther menilai penguatan cadangan beras perlu dibarengi efisiensi distribusi, perbaikan infrastruktur, serta pengelolaan data pangan yang lebih terintegrasi agar kebijakan stabilisasi semakin efektif menjangkau masyarakat.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran, ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga pangan bagi konsumen dan peningkatan kesejahteraan petani.

"Saya rasa harga beras yang affordable harus menjadi prioritas kebijakan pangan ke depan. Selain itu juga kesejahteraan petani," tutur Esther.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menyatakan swasembada pangan tidak hanya menjaga ketahanan pangan nasional, tetapi juga berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui peningkatan produksi, pendapatan petani, dan ekonomi perdesaan.

“Keberhasilan sektor pertanian tidak hanya diukur dari peningkatan produksi, tetapi juga dari kesejahteraan petaninya. Ketika produksi meningkat dan nilai tukar petani membaik, ini menjadi sinyal positif bahwa pembangunan pertanian memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” kata Budiman terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Karena itu, dia mengapresiasi kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam mempercepat pencapaian swasembada beras nasional.

Target yang semula ditetapkan Presiden Prabowo Subianto dalam empat tahun berhasil direalisasikan dalam satu tahun, menjadi salah satu capaian penting pembangunan pertanian nasional.

Apresiasi tersebut disampaikan Budiman dalam momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan percepatan pembangunan pertanian dapat dilakukan melalui kebijakan yang konsisten, peningkatan produksi dalam negeri, dan pelaksanaan arahan Presiden secara konkret.

“Kita tahu target Pak Presiden untuk swasembada adalah empat tahun. Namun, Kementerian Pertanian di bawah Pak Amran berhasil mencapainya dalam waktu satu tahun. Ini merupakan capaian yang patut diapresiasi,” ujar Budiman.

Ia menilai, keberhasilan swasembada beras memiliki arti strategis di tengah ancaman perubahan iklim, fenomena El Nino, dan ketidakpastian geopolitik yang berpotensi mengganggu rantai pasok pangan global.

Penguatan produksi dalam negeri menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar negeri.

Salah satu indikator keberhasilan tersebut adalah penghentian impor beras konsumsi pada 2025. Berdasarkan angka tetap Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 30,62 juta ton.

Pada periode yang sama, produksi padi mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG), dengan luas panen sekitar 11,32 juta hektare.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan swasembada pangan pada 7 Januari 2026 di Karawang, Jawa Barat.

Capaian tersebut memperkuat fondasi kemandirian pangan nasional sekaligus menegaskan pentingnya keberlanjutan peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain produksi, Budiman juga menyoroti peningkatan kesejahteraan petani yang tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP). Berdasarkan data BPS, NTP pada September 2026 mencapai 131,11 atau meningkat 1,49 persen. Kenaikan ini menjadi salah satu indikator membaiknya daya beli petani.

Penguatan cadangan pangan pemerintah dan penyerapan hasil panen dalam negeri juga menjadi bagian penting dari capaian sektor pertanian. Hingga 8 Oktober 2026, pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh Perum Bulog tercatat mencapai 4.115.014 ton setara beras, atau 102,88 persen dari target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton.

Realisasi tersebut melampaui pengadaan sepanjang 2025 yang mencapai 3.191.969 ton setara beras. Penyerapan hasil panen dalam negeri berperan penting dalam memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP), menjaga stabilitas pasokan, serta mendukung pemasaran hasil panen petani.

Sementara itu, produksi beras nasional selama Januari–Agustus 2026 dilaporkan mencapai 25,29 juta ton. Adapun stok CBP pada September 2026 tercatat sekitar 4,61 juta ton. Penguatan cadangan ini menjadi instrumen penting untuk mengantisipasi risiko gangguan produksi dan menjaga ketersediaan beras bagi masyarakat.

Budiman menegaskan, keberhasilan mencapai swasembada harus diikuti dengan konsistensi kebijakan agar kemandirian pangan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Tantangan berikutnya adalah menjaga produktivitas, memastikan stabilitas harga, dan meningkatkan pendapatan petani secara berkelanjutan.

Ke depan, kata dia, tantangannya adalah menjaga agar swasembada berkelanjutan. Produksi harus tetap kuat, cadangan pangan terjaga, dan kesejahteraan petani harus terus meningkat.

"Dengan begitu, sektor pertanian bukan hanya menjadi penopang ketahanan pangan, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya pengentasan kemiskinan,” tegasnya.

Menurut Budiman, pembangunan pertanian memiliki keterkaitan erat dengan agenda pengentasan kemiskinan karena sebagian masyarakat yang rentan secara ekonomi menggantungkan penghidupannya pada sektor tersebut.

Karena itu, peningkatan produktivitas harus berjalan beriringan dengan penguatan pendapatan petani dan perluasan kesempatan ekonomi di perdesaan.

Ia menambahkan, sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk menjaga momentum peningkatan produksi serta memastikan manfaat pembangunan pertanian dirasakan secara luas oleh masyarakat.

“Sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar keberhasilan tersebut dapat dipertahankan dalam jangka panjang,” kata Budiman.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

“Gerakan Pangan Murah ini dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN),” kata Kepala Dinas Pangan Sulawesi Tengah Rohani Mastura di Palu, Rabu.

Ia mengatakan program tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mengintervensi harga bahan pokok penting agar tetap terjangkau serta menjaga daya beli masyarakat.

Menurut dia, harga sejumlah komoditas yang dijual dalam kegiatan tersebut dapat lebih murah dibandingkan harga pasar karena adanya subsidi pada sejumlah bahan pangan.

Komoditas yang dijual meliputi beras premium seharga Rp70 ribu per lima kilogram, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Rp60 ribu per lima kilogram, serta minyak goreng Minyakita Rp15.500 per liter.

Selain itu, bawang putih dijual Rp27 ribu per kilogram, bawang merah Rp30 ribu per kilogram, cabai rawit Rp45 ribu per kilogram, dan telur Rp50 ribu per rak.

Adapun stok yang disediakan dalam kegiatan ini meliputi beras premium sebanyak dua ton, beras SPHP dua ton, minyak goreng premium 1.000 liter, bawang putih dan bawang merah sekitar 100 kilogram, cabai 50 kilogram, ayam potong 100 ekor, serta telur sebanyak 200 rak.

Ia mengatakan pelaksanaan GPM itu mendapat dukungan subsidi sekitar Rp11 juta dari Bank Sulteng melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan sekitar 15 distributor dalam penyediaan komoditas pangan. Pasokan berasal dari sejumlah pihak, termasuk petani untuk komoditas cabai dan peternak untuk telur, sedangkan bawang dipasok melalui distributor.

Ia mengatakan dengan adanya program tersebut, daya beli masyarakat diharapkan tetap terjaga, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan menjelang perayaan hari besar keagamaan dan akhir tahun.

Pelaksanaan GPM juga diharapkan membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasaran.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkirakan Bendungan Karangnongko di Jawa Tengah, berpotensi rampung pada awal 2027 karena proses pembebasan lahan masih berlangsung, meski pekerjaan fisik dan lahan berjalan secara paralel.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PU Adenan Rasyid mengatakan pembangunan Bendungan Karangnongko masih berjalan sesuai target, namun penyelesaian diperkirakan bergeser ke awal 2027 akibat proses pembebasan lahan masih berjalan.

"(Apakah akhir) 2026 (bisa rampung) sepertinya tergantung teman-teman. Tapi kalau lihat dari kondisi sekarang dengan lahan seperti itu, sepertinya di awal 2027 mungkin ya (baru bisa rampung)," kata Adenan terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Adenan menjelaskan pekerjaan fisik dan pembebasan lahan dilakukan secara paralel, karena keduanya menjadi bagian penting dalam percepatan pembangunan bendungan tersebut agar dapat selesai sesuai rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Namun ia menyebutkan penyelesaian akhir 2026 masih bergantung pada perkembangan pembebasan lahan karena proses tersebut melibatkan banyak faktor yang harus diselesaikan sebelum pembangunan fisik dapat mencapai tahap akhir sesuai target.

"Iya, masih on-progress semua. Fisik sama lahan kan biasanya paralel tuh. Diharapkan semuanya selesai semua sesuai dengan target kita," ucapnya.

Menurut Adenan, secara teknis pembangunan Bendungan Karangnongko dinilai dapat dilakukan sesuai rencana apabila kebutuhan lahan telah terpenuhi.

"Karena kalau teknis sih bisa, tapi lahan kan banyak faktornya," katanya singkat.

Diketahui, Bendungan Karangnongko terletak di Sungai Bengawan Solo, sekitar 30 kilometer (km) di utara Kabupaten Ngawi. Sisi kanan bendungan berada di Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sedangkan sisi kiri berada di Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Konstruksi Bendungan Karangnongko mulai dikerjakan pada 2023 oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo melalui dua paket pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp1,26 triliun.

Proyek tersebut ditargetkan selesai pada 2026. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung sebesar 59,1 juta meter kubik (m3) dan dirancang untuk mengairi daerah irigasi seluas 63.774 hektare (ha).

Selain itu, Bendungan Karangnongko dirancang untuk menambah cadangan air baku sebesar 1.150 liter per detik bagi Kabupaten Bojonegoro, Ngawi, Blora, dan Tuban.

Suplai air baku tersebut diproyeksikan dapat memenuhi kebutuhan air minum bagi 270.305 jiwa. Bendungan ini juga diproyeksikan menyuplai air untuk kawasan Solo Valley Werken serta mendukung pengendalian banjir Sungai Bengawan Solo.

Keberadaan bendungan yang masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) ini diharapkan membantu mengoptimalkan pengendalian banjir, khususnya di wilayah hilir Kabupaten Lamongan yang selama ini mengandalkan Bendung Gerak Bojonegoro, Bendung Gerak Babat, dan Bendung Gerak Sembayat.

Di sisi lain, pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Karangnongko di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, mulai memasuki tahapan pemberian ganti rugi kepada pemilik lahan, setelah 14 dari 17 pemilik bidang tanah di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan menyepakatinya.

"Untuk 17 bidang ini, ada 14 pemilik yang sudah sepakat bahwa bentuk ganti kerugiannya adalah uang. Kesepakatan tersebut dicapai dalam musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian di Balai Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan," kata Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Sugiyanto di Blora, Kamis (17/9).

Nilai ganti kerugian setiap bidang tanah telah dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Penilaian tersebut menjadi dasar dalam musyawarah dengan masyarakat terdampak.

Secara keseluruhan, pengadaan tanah Bendungan Karangnongko mencakup 1.037 bidang di lima desa, yakni Mendenrejo 17 bidang, Ngrawoh 328 bidang, Nginggil 177 bidang, Nglebak 372 bidang, dan Megeri 143 bidang.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengatakan modifikasi cuaca disiapkan untuk menjaga ketersediaan air menyusul defisit di bendungan Pulau Jawa akibat kemarau berkepanjangan tahun ini.

Menurut Diana, berkurangnya volume air di bendungan merupakan dampak langsung dari musim kemarau akibat fenomena El Nino ekstrem yang menyebabkan pasokan air terus menurun di berbagai wilayah.

"Sebenarnya kalau bendungan-bendungan karena kemarau ya terus terang aja kan menyusut, ya kan? Masalah air dan sebagainya. Nah, untuk hal ini, kita berharap supaya bisa turun hujan ya, mungkin nanti kita dengan modifikasi cuaca ya," kata Diana terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Kementerian PU berupaya melakukan modifikasi cuaca sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan peluang hujan sehingga cadangan air di bendungan dapat tetap terjaga.

Selain penanganan jangka pendek, Kementerian PU juga mulai mengidentifikasi kebutuhan pembangunan bendungan yang belum selesai sebagai bagian dari perencanaan program tahun anggaran 2028.

Diana menyampaikan alokasi pembangunan bendungan pada 2027 pada dasarnya telah tersedia, sementara kebutuhan lanjutan untuk 2028 akan dipersiapkan sejak sekarang agar pelaksanaannya tidak tertunda.

Ia menegaskan identifikasi kebutuhan pembangunan bendungan akan segera dituntaskan sehingga proyek-proyek prioritas dapat mendukung ketahanan sumber daya air di tengah meningkatnya risiko kekeringan akibat kemarau.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PU Adenan Rasyid menambahkan pemerintah juga melakukan operasi modifikasi cuaca untuk menambah pasokan air di wilayah yang membutuhkan.

Selain itu, Kementerian PU menyusun pola operasi waduk sebagai langkah pengelolaan ketersediaan air di setiap bendungan.

Adenan menjelaskan pola operasi tersebut mencakup pengaturan batas minimal pengelolaan waduk dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

"Seperti Ibu Wamen (PU) sampaikan tadi bahwa kita mengadakan operasi modifikasi cuaca untuk menambah air melalui kementerian, juga kita membuat pola operasi waduk," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan sebanyak 36 persen bendungan di Pulau Jawa mengalami defisit air akibat kekeringan imbas adanya fenomena El Nino.

Selain itu, sebanyak 62 dari 119 kabupaten/kota di Jawa turut terdampak kondisi tersebut akibat kekeringan yang berpengaruh terhadap ketersediaan air sehingga pemerintah menyiapkan langkah mitigasi untuk menjaga pasokan air nasional.

"El Nino, 36 persen bendungan di Jawa defisit. Kemudian 62 dari 119 kabupaten/kota di Jawa terdampak dan beberapa bendungan lainnya di luar Pulau Jawa mengalami kekeringan," kata AHY dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Swasembada Air Nasional di Jakarta, Kamis (15/10).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kamojang sudah menyiapkan seratus tahun bahan pelajaran bagi mereka yang ingin studi banding dalam soal pengelolaan panas bumi.

Bandung (ANTARA) - Senin, 19 Oktober 2026, ratusan warga dari berbagai daerah memenuhi halaman Kantor DPRD Kabupaten Semarang di Ungaran. Mereka menolak rencana pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Gunung Ungaran dan Gunung Telomoyo.

Mereka juga meminta eksplorasi panas bumi di seluruh Indonesia dihentikan .

Tiga hari sebelumnya, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) setempat meminta rencana serupa di kawasan Gedongsongo dan Sepakung dikaji ulang karena khawatir pada mata air, pertanian, dan pariwisata.

Di Tasikmalaya, kalangan budayawan menyuarakan penolakan atas wacana pengembangan panas bumi di Gunung Galunggung.

Di perbukitan perbatasan Kabupaten Bandung dan Garut, lima unit PLTP Kamojang tetap memutar turbin dengan uap dari perut bumi. Unit pertamanya beroperasi sejak 1983. Sumur pertamanya, KMJ-3, dibor pemerintah kolonial Belanda pada 1926 dan hingga kini masih menyemburkan uap.

Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Sosial Tina Talisa menyebut persoalan panas bumi hari ini lebih banyak berada di wilayah pemahaman. Ketika izin panas bumi diserahkan pemerintah, yang menguat di media sosial justru suara penolakan, sebagian besar dari akun nonpers.

Daftar ketakutannya panjang: krisis air, gempa, gunung meletus, hutan gundul, reservoir habis, limbah, gas beracun, hingga pipa-pipa besar yang dianggap seram. Sebagian, menurut Tina, adalah miskonsepsi yang perlu dijawab ilmuwan dengan bahasa yang bisa dipahami warga.

Dua lapis air

Kekhawatiran paling sering dalam penolakan pembangunan PLTP adalah bakal keringnya air sumur.

Guru Besar Geologi ITB Prof Lambok Hutasoit menjelaskan bahwa air tanah yang dipakai masyarakat berada di lapisan akuifer dekat permukaan, kira-kira hingga kedalaman 300 meter. Sementara, fluida panas bumi tersimpan di reservoir yang jauh lebih dalam, dan keduanya biasanya dipisahkan lapisan batuan penudung yang tidak tembus air.

Konstruksi sumur dibuat untuk menjaga pemisahan itu. Di Kamojang, sumur produksi menembus kedalaman 1.500 hingga 2.500 meter.

Bagian atasnya dilapisi pipa pejal yang disemen, justru agar air tanah yang dingin tidak masuk, sebab air dingin menurunkan suhu fluida dan merugikan turbin. Lubangnya pun tidak sebesar bayangan orang, paling lebar sekitar 30 inci atau 75 sentimeter di bagian atas, lalu mengecil ke bawah.

Sumber fluida reservoir adalah air hujan yang meresap ke bumi yang terserap dalam waktu puluhan tahun.

Setelah memutar turbin, uap didinginkan di menara pendingin lalu diinjeksikan kembali melalui sumur injeksi yang sedalam sumur produksi. Siklus tertutup ini yang membuat sumber uap pembangkit listrik di Kamojang bertahan lama.

Kamojang kini mengelola 98 sumur, terdiri atas 64 sumur produksi, sembilan sumur injeksi, 16 sumur pemantauan, dan sembilan sumur yang tidak lagi dipakai. Lumpur dan serpih pemboran ditampung di kolam, sebagian diinjeksikan kembali, sebagian diolah menjadi bahan bangunan.

Karena reservoir bergantung pada resapan hujan, pengembang punya kepentingan langsung menjaga hutan di atasnya. Prof Lambok bersama timnya memetakan daerah resapan di lapangan tetangga, Wayang Windu, pada elevasi sekitar 1.300 sampai 1.600 meter, dan hasilnya sudah diserahkan ke pemerintah daerah untuk dilindungi.

Hutan, lahan, dan gas

Bayangan bahwa puluhan ribu hektare hutan akan dikeruk muncul karena orang menyamakan panas bumi dengan tambang batu bara. Wilayah kerja Kamojang mencapai sekitar 45.000 hektare, tetapi yang terpakai untuk lima pembangkit berkapasitas total 235 megawatt hanya sekitar 110 hektare, atau sekitar 0,2 persen.

Efisiensi itu datang dari pemboran berarah. Tiga hingga tujuh sumur dikumpulkan dalam satu klaster seluas dua sampai empat hektare, dengan jarak antarsumur di permukaan sekitar tujuh meter. Di bawah tanah, lubang-lubang itu berbelok ke berbagai arah hingga berkilo-kilometer, mengejar patahan tempat fluida mengalir. Seluruh 98 sumur Kamojang hanya menempati 38 klaster.

Lahan yang dibuka pun wajib diganti. Menurut PGE, setiap hektare yang dipakai harus diimbangi satu hektare reboisasi di tempat lain sampai tanamannya tumbuh menjadi hutan, dan bekas lokasi alat bor dihijaukan kembali.

Soal gempa, Prof Lambok memakai logika mekanika batuan. Pengambilan fluida menurunkan tekanan pori sehingga tegangan efektif batuan naik dan batuan menjadi lebih kuat, bukan lebih rapuh. Kedalaman 2.000 meter terdengar menakutkan, padahal kerak bumi tebalnya puluhan kilometer dan pemboran migas di Indonesia sudah biasa menembus kedalaman serupa. Setiap pemboran juga dilengkapi blowout preventer untuk mencegah semburan bertekanan tinggi.

Literatur internasional mencatat injeksi fluida dingin di sejumlah lapangan dunia, seperti The Geysers di California, dapat memicu gempa mikro yang umumnya tidak terasa di permukaan. Karena itu pemantauan kegempaan dan reservoir menjadi bagian baku pengelolaan lapangan modern.

Kekhawatiran tentang hidrogen sulfida (H2S) juga punya rujukan. Direktur Operasi PGE Andi Joko Nugroho menyebut konsentrasi H2S di lapangan panas bumi umumnya rendah dan dapat dikelola, serupa gas yang keluar alami di kawah-kawah gunung api. Hingga Mei 2026, Area Kamojang mencatat nol fatalitas.

Seabad bukti

Argumen paling kuat soal keamanan PLTP Kamojang adalah usianya. Sumur KMJ-3 dibor hanya sedalam sekitar 66 meter pada 1926 dan masih aktif seabad kemudian. Unit 1 PLTP sudah beroperasi lebih dari empat dekade. Di Italia, pembangkit panas bumi bahkan sudah berjalan lebih dari 120 tahun.

Pada 2025, PLTP Kamojang mencetak rekor produksi 1.806,41 gigawatt jam, memasok listrik bagi lebih dari 260.000 rumah tangga, dan menghindarkan emisi sekitar 1,22 juta ton karbon dioksida per tahun.

Berbeda dengan tenaga surya yang efektif hanya beberapa jam sehari atau air yang menyusut saat kemarau, panas bumi bekerja siang-malam tanpa bergantung cuaca. Sifat itu membuatnya cocok sebagai pemikul beban dasar dalam sistem kelistrikan.

Bersama dengan energi surya, energi air, energi angin, dan energi laut, energi panas bumi masuk dalam kategori ramah lingkungan dan energi baru dan terbarukan (EBT).

Indonesia memegang potensi sekitar 24 gigawatt, namun yang termanfaatkan baru sekitar 11,6 persen, atau hampir 2,8 gigawatt. Indonesia menempati posisi kedua dunia soal energi panas bumi setelah Amerika Serikat, tetapi Filipina yang di urutan ketiga sudah memanfaatkan potensinya dengan porsi jauh lebih besar.

RUPTL 2025-2034 menargetkan tambahan 5,2 gigawatt PLTP dalam sepuluh tahun, sementara PGE membidik kapasitas 1 gigawatt pada 2028.

Satu proyek butuh sekitar tiga tahun eksplorasi dan lima sampai enam tahun hingga beroperasi komersial dengan biaya tiap satu megawatt sekitar 5 sampai 6 juta dolar AS dan peluang berhasil sumur eksplorasi sekitar 50 persen. Pekerjaan sebesar itu adalah maraton yang melampaui satu periode pemerintahan.

Jawaban atas ketakutan warga perlu dibangun sama panjangnya. Di Lahendong, Sulawesi Utara, pengetahuan panas bumi sudah masuk muatan lokal SD dan SMP dengan guru yang dilatih PGE.

Geothermal Information Center Kamojang menerima lebih dari 5.000 pengunjung setahun, mulai dari murid SD hingga rombongan instansi. Kamojang sudah menyiapkan seratus tahun bahan pelajaran bagi mereka yang ingin studi banding dalam soal pengelolaan panas bumi.

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo menyatakan penyebab kebakaran KMP Batumandi masih didalami pihak berwenang, sementara perusahaan mengikuti proses pemeriksaan sesuai kewenangan dan hasil verifikasi lapangan.

"Terkait penyebab kebakaran, ASDP menyampaikan bahwa hal tersebut masih dalam proses pendalaman oleh pihak berwenang," kata Heru terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan perseroan akan mengikuti proses pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing instansi dan menyampaikan perkembangan informasi berdasarkan hasil verifikasi di lapangan.

ASDP memastikan penanganan insiden kebakaran KMP Batumandi pada Selasa (20/10) di perairan sekitar Pelabuhan Merak dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku, dengan mengutamakan keselamatan serta berkoordinasi dengan petugas gabungan dan instansi berwenang.

"Seluruh penumpang dan awak kapal dilaporkan telah berhasil dievakuasi, sementara proses penanganan insiden masih berlangsung," ujarnya.

Heru menyampaikan keprihatinan atas insiden yang terjadi dan menegaskan keselamatan penumpang serta awak kapal menjadi prioritas utama dalam seluruh proses penanganan.

“Kami menyampaikan permohonan maaf yang mendalam atas insiden kebakaran yang terjadi pada KMP Batumandi di Merak. Kami juga memohon maaf atas kejadian ini kepada para pengguna jasa serta pihak-pihak yang terdampak," ucap Heru.

Insiden bermula ketika KMP Batumandi yang bertolak dari Pelabuhan Bakauheni menuju Merak pukul 14.32 WIB. Lalu terdeteksi mengalami percikan api di bagian buritan kapal, tepatnya pada dek atas kendaraan kecil, sekitar pukul 16.15 WIB.

Saat itu, kapal berada di sekitar Pulau Merak Besar dalam proses olah gerak menuju Dermaga VI Pelabuhan Merak.

Penanganan insiden melibatkan petugas gabungan dari unsur pelabuhan, Basarnas, kepolisian, serta instansi terkait lainnya.

ASDP menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh petugas gabungan dan pihak terkait yang telah bergerak cepat membantu proses evakuasi penumpang dan awak kapal, serta mendukung penanganan insiden di lapangan.

“Kami mengapresiasi respons cepat, koordinasi, dan kerja sama seluruh petugas gabungan serta instansi terkait dalam proses evakuasi dan penanganan insiden ini," tuturnya.

Ia mengaku sinergi seluruh pihak sangat berarti dalam memastikan keselamatan penumpang dan awak kapal.

"Kami berterima kasih atas dedikasi dan upaya yang telah dilakukan, serta akan terus berkoordinasi hingga seluruh proses penanganan selesai,” tambah Heru.

Seiring dengan penanganan insiden tersebut, ASDP juga melakukan penyesuaian operasional untuk mendukung kelancaran layanan penyeberangan Merak–Bakauheni.

Saat ini, layanan penyeberangan dialihkan melalui Dermaga Express 2. Pengguna jasa diimbau untuk mengikuti arahan petugas di lapangan serta memperhatikan informasi terbaru terkait operasional pelabuhan.

ASDP terus memantau situasi dan melakukan koordinasi untuk memastikan pelayanan tetap berjalan dengan memperhatikan keselamatan pengguna jasa.

Bagi pengguna jasa yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai perkembangan penanganan insiden maupun layanan penyeberangan Merak–Bakauheni dapat menghubungi Contact Center ASDP 191 guna memperoleh informasi yang akurat dan terverifikasi.

Heru menegaskan perusahaan berkomitmen untuk mengutamakan keselamatan dalam setiap aspek operasional penyeberangan, termasuk dalam menghadapi situasi darurat.

Penanganan insiden akan terus dikawal bersama seluruh pihak terkait hingga tuntas, dengan mengedepankan keselamatan, ketepatan informasi, dan kepentingan pengguna jasa.

ASDP, tambah Heru, berkomitmen untuk selalu mengutamakan keselamatan dan keamanan dalam setiap layanan penyeberangan.

"Kami memastikan setiap langkah penanganan insiden dilakukan secara cermat, terukur, dan sesuai prosedur yang berlaku. Komitmen ini menjadi landasan kami dalam memberikan penanganan yang optimal seluruh pengguna jasa,” kata Heru.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pengamat ekonomi Unversitas Jember (Unej) Adhitya Wardhono, PhD mengatakan bahwa meskipun dengan berat, ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh cukup baik di tengah tekanan global dan domestik selama dua tahun tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Secara keseluruhan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran perlu dengan cermat memahami dan menyadari bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dirampungkan," kata Adhitya di Jember, Jawa Timur, Rabu.

Menurut dia, yang perlu menjadi fokus perhatian adalah pertumbuhan ekonomi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh perbaikan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah dan perbaikan manajemen pemerintahan dengan tata kelola yang benar dan kemampuan mengukur dosis efektivitas kebijakan yang dirilis adalah keniscayaan ke depan.

"Karena persoalannya bukan semata hanya harga pangan yang meningkat atau suku bunga yang masih relatif tinggi, tetapi juga karena pertumbuhan pendapatan masyarakat yang belum mampu mengimbangi kenaikan biaya hidup," tuturnya.

Dengan kata lain, pada pendapatan nominal tidak naik secepat biaya hidup dan kebutuhan tetap, maka disposible income menyusut. Konsekuensinya adalah masyarakat, khususnya rumah tangga merubah gaya hidupnya, mengurangi atau menunda pembelian-pembelian barang dan bahkan menurunkan barang dan jasa yang akan dibeli.

Di satu sisi, lanjut dia, pemerintah sudah berupaya menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan. Namun, di sisi lain, kelas menengah justru menghadapi tekanan yang cukup besar karena sebagian besar tidak tercakup dalam bantuan sosial yang jangka pendek, sementara beban pengeluaran dan cicilan terus meningkat.

"Menurut saya, kebijakan pemerintah tidak bisa hanya berfokus pada pengendalian inflasi atau pemberian stimulus konsumsi yang sifatnya sementara, namun yang lebih penting adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja formal dengan pendapatan yang lebih baik," katanya.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unej itu berharap pemerintah juga perlu terus menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok serta mengevaluasi beban perpajakan yang ditanggung kelas menengah.

"Pemerintah juga perlu memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan selaras agar stabilitas ekonomi tetap terjaga tanpa terlalu membebani aktivitas konsumsi dan dunia usaha," ujarnya.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, yang dikelola Bank Indonesia, mencatat harga komoditas cabai rawit merah mencapai Rp150.000 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras Rp29.500 per kg.

Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta, Rabu pukul 09.00 WIB, selain cabai rawit merah dan telur ayam tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp42.500 per kg, bawang putih Rp40.000 per kg.

Selain itu, beras kualitas bawah I di harga Rp17.000 per kg, beras kualitas bawah II Rp17.000 per kg. Sedangkan beras kualitas medium I Rp16.000 per kg, dan beras kualitas medium II di harga Rp18.000 per kg.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp18.000 per kg, dan beras kualitas super II Rp17.000 per kg.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp75.000 per kg, cabai merah keriting Rp80.000 per kg, dan cabai rawit hijau Rp140.000 per kg.

Kemudian, daging ayam ras segar Rp50.000 per kg, daging sapi kualitas I Rp152.650 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp143.600 per kg.

Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp20.000 per kg, gula pasir lokal Rp19.350 per kg.

Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp20.300 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp25.000 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp25.000 per liter.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026