Kita akan membuat suatu aturan-aturan, dan tentunya tidak akan mengesampingkan lagi mereka masyarakat yang mengatasnamakan penambang masyarakat tetapi menggunakan alat-alat yang berat

Nabire (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan aturan untuk mengakomodasi kegiatan pertambangan rakyat di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, dengan tetap menindak aktivitas yang melanggar hukum dan ketentuan perlindungan lingkungan.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Nabire, Kamis, meminta masyarakat yang selama ini melakukan penambangan menyikapi penertiban kawasan hutan secara bijaksana karena kebijakan tersebut ditujukan untuk kepentingan bersama.

“Kita akan membuat suatu aturan-aturan, dan tentunya tidak akan mengesampingkan lagi mereka masyarakat yang mengatasnamakan penambang masyarakat tetapi menggunakan alat-alat yang berat,” katanya.

Ia mengatakan, penyusunan aturan tersebut perlu memperhatikan masyarakat yang melakukan penambangan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tanpa mengabaikan ketentuan hukum dan kelestarian lingkungan.

Menurut dia, pemerintah perlu membedakan kegiatan penambangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan aktivitas yang menggunakan alat berat dan tidak sesuai ketentuan.

Ia menegaskan, penggunaan alat berat yang melanggar aturan tetap akan ditindak sesuai hukum. Penanganan lebih lanjut terhadap aktivitas tersebut menjadi kewenangan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian.

“Pengelolaan kekayaan alam harus berjalan sesuai hukum, menjaga kelestarian lingkungan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah berharap aturan pertambangan rakyat nantinya dapat memberikan kepastian bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan, sekaligus mencegah penggunaan nama masyarakat sebagai kedok bagi kegiatan pertambangan yang melanggar ketentuan.

Hingga saat ini, bentuk aturan, mekanisme perizinan, wilayah yang dapat dimanfaatkan, dan persyaratan bagi penambang rakyat belum dirinci dalam keterangan tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah penertiban kawasan hutan yang ditandai dengan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Kristalin Eka Lestari.

Pencabutan izin itu dilakukan setelah tim gabungan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menemukan kegiatan pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan perizinan penggunaan kawasan hutan.

Perusahaan tersebut juga belum memenuhi kewajiban jaminan reklamasi dan pelaksanaan reklamasi sesuai ketentuan.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot mengungkapkan terdapat penimbunan solar sebanyak 400 ribu liter di Semarang, Jawa Tengah, yang dimanfaatkan untuk industri, perkebunan, dan untuk pertambangan.

“Sore hari ini untuk penegakan hukum, Dirjen Gakkum (Penegakan Hukum) mengumumkan ini ada penangkapan di Semarang, itu kapasitas yang ditimbun 400 ribu liter,” ucap Yuliot ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa penyelewengan solar tersebut terindikasi akan dimanfaatkan untuk kegiatan industri, perkebunan, serta pertambangan.

Yuliot menyatakan komitmen Kementerian ESDM dalam menertibkan seluruh penyelewengan bahan bakar minyak (BBM), baik solar maupun bensin.

“Jadi, dari indikasi penegakan hukum yang dilakukan oleh Dirjen Gakkum, ini sudah dilakukan penertiban tadi, ya. 400 ribu liter ini kan berpengaruh terhadap distribusi bagi masyarakat,” kata Yuliot.

Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman membidik antrean pembelian bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah daerah di Jawa Timur, seperti Malang, Jember, dan Blitar, dapat terselesaikan pekan ini.

Laode menyampaikan pernyataan tersebut setelah bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak. Laode berharap agar antrean panjang yang terjadi di Bali, tidak terjadi lagi di daerah lain, termasuk Jawa Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Laode juga membantah perihal pasokan BBM Jawa Timur didistribusikan ke Bali ketika krisis BBM terjadi di Bali.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika mengatakan, kementeriannya telah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Pertamina untuk memastikan stok BBM memadai hingga tingkat SPBU.

Upaya percepatan dilakukan melalui penambahan pasokan menggunakan kapal ke sejumlah depo di Jawa Timur, pengerahan 21 unit mobil tangki tambahan melalui skema spot charter, serta penambahan jam operasional depo menjadi 24 jam.

Ahmad Erani menegaskan, koordinasi dengan Pemprov Jawa Timur dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memulihkan kelancaran distribusi dan memastikan pasokan BBM di seluruh SPBU kembali aman.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kami ingin memastikan pembangunan Flyover Sitinjau Lauik berjalan sesuai dengan perencanaan

Padang (ANTARA) - Legislator Komisi V DPR RI meninjau pembangunan Flyover Sitinjau Lauik, Sumatera Barat (Sumbar) dalam rangka reses perorangan Masa Sidang I Tahun Sidang 2026–2027.

“Kami ingin memastikan pembangunan Flyover Sitinjau Lauik berjalan sesuai dengan perencanaan, mengingat proyek ini memiliki peran penting dalam meningkatkan keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat, khususnya pada jalur Padang-Solok,” kata Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda di Padang, Kamis.

Ia mengatakan berbagai pihak di Sumbar memiliki komitmen yang sama untuk mempercepat pembangunan flyover. Sejumlah kendala termasuk pembebasan lahan, sebelumnya menjadi tantangan dalam pelaksanaan proyek.

Proses pembangunan Flyover Sitinjau Lauik hingga 18 September 2026 mencapai 30,697 persen. Memiliki total 1,8 km pembangunan jalan baru dan 1 km untuk pekerjaan jembatan.

“Alhamdulillah, progresnya sudah berada di atas target yang ditetapkan. Memang sebelumnya terdapat beberapa kendala, mulai dari pembebasan lahan dan persoalan lainnya. Namun, alhamdulillah, semua itu dapat kita atasi bersama,” ujarnya.

Ia juga berharap pengadaan tanah tahap II segera terlaksana agar pembangunan berjalan lancar.

Ia menyebut pembangunan Flyover Sitinjau Lauik menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai investasi yang tercatat di berbagai media antara Rp2,79 hingga Rp2,824 triliun.

Ia menyatakan dukungannya terhadap proyek tersebut sekaligus mengingatkan pentingnya pengawasan selama pengerjaan berlangsung.

Selain progres pembangunan, ia menyoroti potensi gangguan terhadap pasokan air bersih masyarakat Kota Padang.

Ia meminta pelaksana proyek mengantisipasi dampak pekerjaan terhadap sumber air baku, terutama menjelang musim hujan.

Sebagai pelaksana pembangunan Flyover Sitinjau Lauik, PT Hutama Karya diminta memastikan proses konstruksi tidak mengganggu ketersediaan dan kualitas air bersih yang digunakan masyarakat Kota Padang.

PT Hutama Karya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang jasa konstruksi, pengembang, serta penyedia jasa jalan tol.

“Kita sudah cukup direpotkan dengan persoalan pembebasan lahan. Jangan sampai persoalan pasokan air bersih juga menimbulkan masalah yang lebih besar,” kata dia.

Ia meminta PT Hutama Karya memperhatikan metode pengerjaan di sepanjang sungai dan mengingatkan agar aktivitas konstruksi tidak mencemari aliran air yang dimanfaatkan masyarakat.

Menurut dia, antisipasi tidak cukup hanya dilakukan pada instalasi pengolahan air atau titik pengambilan air baku (intake). Pelaksana proyek juga perlu memperhatikan kondisi sungai sebelum air mencapai titik tersebut.

Ia meminta tim teknis mengkaji langkah pencegahan yang sesuai, termasuk metode pengerjaan di sekitar sungai dan kebutuhan perlindungan sumber air baku.

“Jangan hanya fokus pada titik intake. Kita juga harus memperhatikan kondisi sebelum air mencapai titik tersebut. Saya berharap tim teknis dapat memberikan penjelasan dan solusi yang konkret,” ujarnya.

Ia menegaskan percepatan pembangunan tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat. Ia meminta seluruh pihak mengantisipasi potensi gangguan sejak awal agar warga tidak menanggung dampak pekerjaan.

Ia mendukung penuh pembangunan Flyover Sitinjau Lauik dan berharap proyek tersebut dapat selesai lebih cepat dari target yang direncanakan.

Ia mengatakan pihaknya mendorong percepatan pembangunan agar dapat rampung pada 2027, lebih awal dari target penyelesaian yang ditetapkan pada Mei 2028.

“Saya mendukung 100 persen pembangunan flyover ini agar cepat selesai. Namun, kita juga harus memastikan persoalan air bersih dan dampak lingkungan diantisipasi sejak dini,” kata dia.

Ia berharap pemerintah, balai, dan pelaksana proyek terus berkoordinasi untuk menjaga kelancaran pembangunan. Menurutnya, penyelesaian proyek harus berjalan seiring dengan perlindungan sumber air baku masyarakat.

Menurut dia, pembangunan Flyover Sitinjau Lauik diharapkan berjalan sesuai rencana tanpa mengabaikan kebutuhan air bersih warga Kota Padang.

Pewarta: Najmi Aulia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan Perjanjian Kemitraan Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kapasitas ekspor Indonesia ke negara-negara anggota Uni Eropa.

"Uni Eropa atau European Union (EU) ini sangat menarik bahwa ini jualannya mirip-mirip sama Amerika Serikat, jadi bisa ditingkatkan kapasitasnya," ujar Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Menurut Anindya, komoditas-komoditas ekspor Indonesia ke Eropa seperti tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, kopi, elektronik dapat ditingkatkan kapasitasnya.

Dirinya berharap IEU-CEPA ini dapat menjadi kesempatan emas, dan juga diharapkan perjanjian tersebut bisa diratifikasi oleh pihak Uni Eropa pada akhir tahun ini atau awal 2027.

"Jadi ini suatu kesempatan," katanya.

Sebagai informasi, Pemerintah mendorong percepatan penandatanganan dan ratifikasi Perjanjian Kemitraan Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) agar segera berlaku mulai awal 2027.

Sebab, implementasi IEU-CEPA nantinya dapat membuka peluang pasar Eropa yang lebih luas bagi produk Indonesia.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan penting untuk menjaga momentum positif penyelesaian IEU-CEPA melalui penguatan koordinasi dan diplomasi dengan institusi UE. Percepatan penandatanganan juga perlu diikuti dengan persiapan ratifikasi dan implementasi agar manfaat perjanjian dapat segera dirasakan oleh pelaku usaha kedua pihak.

Setelah mencapai penyelesaian substantif pada September 2025 serta menuntaskan proses legal scrubbing pada Agustus 2026, Indonesia dan Uni Eropa kini memasuki tahapan akhir persiapan penandatanganan.

Pada bulan Juni 2026, Komisi Eropa telah menyampaikan proposal mengenai IEU-CEPA kepada Dewan Uni Eropa untuk mendapatkan persetujuan penandatanganan dan penyelesaiannya.

Kedutaan Besar RI untuk Belgia, Keharyapatihan Luksemburg, dan Uni Eropa juga menyampaikan perkembangan komunikasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan Uni Eropa, termasuk Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Maroš Šefčovič, guna mendorong percepatan penyelesaian prosedur internal Uni Eropa.

Kedua pihak terus mengupayakan agar penandatanganan IEU-CEPA dapat terlaksana sebelum akhir tahun 2026.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka program pelatihan vokasi bagi 50 ribu orang pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan program tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi pekerja agar lebih siap kembali memasuki pasar kerja atau mengembangkan usaha secara mandiri.

"Program ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam mendampingi teman-teman pekerja yang terdampak PHK untuk kembali produktif,” ujar Yassierli.

Lebih lanjut, ia mengatakan program itu diprioritaskan bagi pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang mengalami PHK pada periode Januari 2024 hingga 2026 dan tidak sedang menerima manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagakerjaan.

Pelatihan tersedia dalam berbagai bidang sesuai kebutuhan dan ketersediaan program, antara lain pemasaran digital (digital marketing), menjahit dan busana, serta makanan dan minuman (food and beverage).

Materi pelatihan pemasaran digital mencakup dasar-dasar pemasaran dan pembuatan konten media sosial. Bidang menjahit dan busana meliputi keterampilan menjahit, memasang payet, dan membuat pola.

Sementara itu, bidang makanan dan minuman mencakup pembuatan roti dan kue, pengolahan espresso, serta pembuatan hidangan pembuka. Pilihan lainnya meliputi pemasangan kaca film, perawatan AC, dan instalasi hidroponik.

Pelatihan berlangsung selama lima hari dengan total 40 jam pelajaran (JP) di 21 balai pelatihan vokasi Kemnaker, yang terdiri atas Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) serta Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di berbagai wilayah Indonesia.

Peserta memperoleh fasilitas berupa uang harian, konsumsi, pengganti biaya transportasi, seragam, dan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Peserta juga mendapatkan sertifikat pelatihan serta sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Calon peserta perlu menyiapkan salah satu dokumen bukti PHK, yaitu surat keputusan atau pemberitahuan PHK, surat pemutusan kontrak, perjanjian bersama pengakhiran hubungan kerja, atau surat keterangan pengalaman kerja (paklaring).

Seleksi peserta dilakukan melalui empat tahapan, yakni verifikasi dokumen, wawancara, penyesuaian minat dan potensi peserta dengan pilihan program, serta penempatan pada program pelatihan yang ditetapkan. Calon peserta harus lolos verifikasi dokumen dan wawancara untuk dapat mengikuti pelatihan.

“Kami mengajak teman-teman pekerja terdampak PHK untuk memanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya. Peningkatan kompetensi menjadi salah satu langkah penting untuk memperluas peluang kembali bekerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri,” kata Menaker.

Informasi mengenai pendaftaran dan pilihan program pelatihan dapat diakses melalui portal resmi SkillHub Kemnaker di skillhub.kemnaker.go.id.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan anggaran Program Satu Orang Satu Rekening turun dari Rp3,8 triliun menjadi Rp1,28 triliun.

Ia menerangkan perubahan anggaran itu menyesuaikan hasil penyisiran dan pemadanan data calon penerima, yakni masyarakat berusia 17 tahun ke atas yang belum memiliki rekening bank dan masuk kelompok desil 1-4.

"Ya kita karena jumlahnya kan kita lihat dari yang umur 17 (tahun) dan yang belum punya rekening. Kita crossing (pengecekan ulang) datanya, dicoklit (pencocokan dan penelitian)," kata Airlangga saat ditemui usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jakarta, Kamis.

Airlangga mengatakan pemerintah telah mengumpulkan data calon penerima rekening. Maka dari itu, ditetapkan untuk anggaran awal sebesar Rp1,28 triliun.

"Sudah ada (data calon penerima). Makanya anggarannya sekitar Rp1,28 berapa triliun," ujarnya.

Adapun pemerintah menyiapkan anggaran awal Rp1,28 triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening.

Melalui program tersebut, pemerintah membukakan rekening bagi 25 juta warga berusia di atas 17 tahun yang termasuk kelompok desil 1-4.

Airlangga menargetkan program ini bisa meningkatkan inklusi keuangan masyarakat mendekati 99 persen.

“Menidaklanjuti Bapak Presiden, kami siapkan Program Satu Orang Satu Rekening dan dengan Program Satu Orang Satu Rekening ini, inklusivitas keuangan mendekati 99 persen. Jadi naik dari 93 persen menjadi 99 persen,” kata Airlangga dalam sambutannya.

Pemerintah bakal menyalurkan setoran awal sebesar Rp50.000 untuk setiap rekening. Pemerintah menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai mitra bank penyalurnya.

Datanya berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Badan Pusat Statistik (BPS), serta data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui kolaborasi Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) bersama Kementerian Hukum (Kemenkum) dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong pemanfaatan aset kekayaan intelektual (KI) dari karya menjadi jaminan dalam bentuk plafon kredit sebagai upaya memberikan dampak ekonomi nyata bagi pelaku ekonomi kreatif.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan akses pembiayaan berbasis kekayaan intelektual menjadi salah satu isu yang perlu diperjuangkan bersama oleh para pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun global.

“Banyak para pegiat ekraf yang ketika mencari pembiayaan dari sebuah konsep hasil kreativitasnya itu masih kesulitan. Dari karya kreativitasnya juga masih kesulitan. Hal-hal ini yang sekarang kita lihat perlu kita perjuangkan bersama-sama,” ujar Teuku Riefky kepada awak media dalam acara World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan pembahasan tersebut akan tertuang dalam dokumen Jakarta Vision on Creative Economy mengingat masih sulitnya pelaku ekonomi kreatif memperoleh pembiayaan untuk mengembangkan konsep maupun karya yang mereka hasilkan.

Ia menambahkan, WCCE menjadi ruang untuk menghimpun aspirasi para pemangku kepentingan ekonomi kreatif dalam pembahasan dokumen tersebut yang tidak hanya berasal dari pelaku ekosistem kreatif Indonesia, tetapi juga pemangku kepentingan internasional.

Melalui forum tersebut, pemerintah mendorong penguatan ekosistem ekonomi kreatif yang memungkinkan karya dan kekayaan intelektual memiliki nilai ekonomi serta membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi para kreator.

Di tempat yang sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, pemerintah telah menyiapkan plafon kredit kredit dengan jaminan kekayaan intelektual (KI) senilai Rp10 triliun pada 2026 yang direncanakan segera diluncurkan bersama Menteri Ekonomi Kreatif.

“Tahun ini hak kekayaan intelektual sudah bisa menjadi jaminan atau kolateral. Bekerja sama dengan Menteri UMKM, Menteri Ekonomi Kreatif, Pemerintah Republik Indonesia sudah menyiapkan platform kredit dengan kolateral hak kekayaan intelektual sebesar Rp10 triliun tahun ini. Dan akan segera kita launching bersama dengan Menteri Ekonomi Kreatif,” kata Supratman dalam Plenary Session WCCE 2026.

Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah agar perlindungan kekayaan intelektual tidak berhenti pada pendaftaran hak, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta dan pelaku industri kreatif.

Menteri Hukum menilai, perkembangan industri kreatif seperti gim, film, dan animasi menunjukkan potensi pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai aset ekonomi. Peningkatan pendaftaran KI di sejumlah subsektor tersebut juga dinilai menjadi perkembangan positif bagi ekosistem kreatif nasional.

Untuk mendukung langkah tersebut, sebanyak 35 kementerian dan lembaga tengah menyusun peta jalan kekayaan intelektual Indonesia. Penyusunan peta jalan itu diharapkan memperkuat koordinasi antarkementerian, termasuk dalam menyelaraskan program dan kalender kegiatan agar pelaksanaan kebijakan terkait KI tidak tumpang tindih.

"Melalui forum acara ini, kita berharap, kita memberi pesan kepada dunia bahwa Indonesia siap memberi fasilitas kepada seluruh negara-negara sahabat kita untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Tapi sekaligus juga memberi harapan kepada seluruh teman-teman kreator, pelaku industri kreatif untuk terus mendaftarkan hak-haknya kepada Kementerian Hukum," katanya.

Pemerintah juga berharap penguatan perlindungan KI dapat mendorong pelaku industri kreatif untuk mendaftarkan hak atas karya mereka agar kekayaan intelektual tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga berpotensi dimanfaatkan sebagai aset untuk mendukung pengembangan usaha.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Makassar (ANTARA) - Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Universitas Hasanuddin (Unhas) memetakan tantangan pertanian dan perubahan iklim terhadap produksi petani di Kawasan Transmigrasi Mahalona, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Ketua TEP Unhas Regita Faridatunisa Wijayanti dalam keterangannya di Makassar, Kamis, menyampaikan keterbatasan air menjadi salah satu persoalan utama yang mempengaruhi perencanaan musim tanam sekaligus produksi pertanian di daerah itu.

"Petani mengusulkan pembangunan bendungan permanen atau infrastruktur penyediaan air lainnya agar kebutuhan irigasi lebih terjamin," kata Regita.

Temuan tersebut, kata dia, mengingatkan kita bahwa pengembangan kawasan transmigrasi membutuhkan pendekatan yang melampaui bantuan sarana produksi.

Ia menyampaikan, petani memerlukan ekosistem pendukung yang memungkinkan mereka mengambil keputusan budidaya secara tepat, mengurangi risiko gagal panen, dan meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian.

Dukungan pemerintah daerah melalui bantuan pompanisasi merupakan langkah awal yang penting. Namun, pompanisasi perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pengelolaan air yang lebih menyeluruh.

Menurut Regita, ketersediaan sumber air, jaringan distribusi, biaya operasional, dan pemeliharaan harus diperhitungkan agar intervensi tersebut memberikan manfaat berkelanjutan.

Informasi iklim juga merupakan bagian dari infrastruktur pertanian yang penting. Kehadiran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam forum tersebut membuka peluang pemanfaatan prakiraan cuaca dan informasi iklim untuk membantu petani menentukan waktu tanam.

Informasi ini akan lebih bermanfaat apabila disampaikan secara berkala melalui penyuluh pertanian dan diterjemahkan menjadi rekomendasi yang sesuai dengan kondisi lokal.

Persoalan lain adalah kualitas jalan dan jembatan. Infrastruktur transportasi yang memadai dapat memperlancar distribusi hasil panen, menekan hambatan logistik, dan memperluas akses petani terhadap pasar.

"Artinya, peningkatan produktivitas harus berjalan beriringan dengan upaya memastikan hasil pertanian dapat dipasarkan secara efisien," ujarnya.

Tantangan Mahalona menunjukkan pentingnya koordinasi lintas sektor. Dinas pertanian, pekerjaan umum, transmigrasi, pemerintah desa, BMKG, dan kelompok tani perlu membangun agenda bersama berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, disertai pembagian tanggung jawab dan evaluasi hasil.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kita bisa berhasil, kalau UMKM itu bisa turut naik kelas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, standardisasi produk buatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sektor perumahan akan turut mendorong peningkatan kelas dari usaha tersebut.

“Saya tidak mau membuat UMKM itu manja. Jangan kita sudah kasih pekerjaan, tapi produknya tidak bagus, nanti masyarakat yang menerima (kurang senang), karena tidak tanggung jawab dengan kualitasnya (yang kurang baik),” kata Menteri PKP di Jakarta, Kamis.

“Dua-duanya harus happy. UMKM happy mendapatkan kerjaan dan order, rakyat yang menerima (produk seperti misalnya) genteng, juga happy,” ujarnya menambahkan.

Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan, untuk mewujudkan hal tersebut memerlukan waktu yang tidak singkat dan kerja sama yang kuat dari berbagai pihak.

Ia mencontohkan Gerakan Gentengisasi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, 8 November mendatang.

Peluncuran tersebut akan mendistribusikan sekitar 2,4 juta keping genteng (setara dengan 600 truk) dari sentra industri genteng Jatiwangi untuk mendukung program perumahan rakyat dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jawa Barat.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengatakan bahwa program seperti ini diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas hunian masyarakat melalui pemanfaatan genteng produksi UMKM lokal sekaligus memperkuat daya saing industri genteng dalam negeri.

“Kita bisa berhasil, kalau UMKM itu bisa turut naik kelas,” ujar Ara.

Selain itu, Menteri PKP menekankan bahwa pemberdayaan UMKM perlu berjalan seiring dengan peningkatan mutu produk.

Seluruh genteng yang digunakan harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan agar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sekaligus mendorong pengrajin dan pelaku usaha lokal untuk terus meningkatkan kapasitas produksinya.

Tak hanya itu, ia juga meminta agar seluruh tahapan pelaksanaan gentengisasi dilakukan secara terukur, didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memperhatikan kesiapan produksi dan ketepatan sasaran penerima manfaat.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengungkapkan Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas Kadin 2026 berfokus pada ekspor dan fundamental ekonomi.

"Untuk Rapimnas ini, kita fokus pada dua hal. Yang pertama adalah ekspor, bagaimana meningkatkannya, dan yang kedua adalah bagaimana fokus kepada fundamental ekonominya supaya perlahan pasar masuk kembali baik di pasar modal maupun foreign direct investment (FDI)," ujar Anindya dalam konferensi pers menjelang Rapimnas Kadin 2026 di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, dunia usaha harus fokus kembali pada fundamental ekonomi, karena melalui fundamental ekonomi maka dunia usaha bukan hanya bertahan tetapi juga berhasil meningkatkan daya saing.

"Jadi kita memang harus fokus kepada fundamental, tapi bukan saja daya tahan kita yang cukup resilien, tapi juga daya saing. Nah, ini yang tadi saya bicara daya saing kita mesti ditingkatkan karena negara tetangga kita itu jauh lebih kompetitif," katanya.

Anindya juga menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah melalui swasembada pangan, ketahanan energi dan lainnya merupakan upaya untuk mencegah kenaikan biaya hidup, sehingga gonjang-ganjing yang saat ini terjadi di sejumlah negara Eropa akibat kenaikan biaya hidup tidak dialami oleh Indonesia.

"Kita melihat bahwa gonjang-ganjing di Eropa disebabkan karena kenaikan biaya hidup. Kenaikan biaya hidup inilah yang pada saat ini kita coba tahan dengan swasembada pangan, energi walau kita masih impor tapi efeknya dan subsidi kita masih berada pada skala 3-4 persen dari sisi inflasinya," katanya.

Anindya juga mengimbau para pelaku usaha Indonesia untuk tetap tenang, berfokus pada fundamental ekonomi, meningkatkan ekspor dan kekuatan cashflow perusahaan untuk bisa berkelanjutan.

"Dan tentunya kalau ekspor, membawa devisa dan bisa memperkuat kekuatan apa namanya ini apa foreign reserve kita dan lain-lain jadi kuat," katanya.

Sementara itu, Ketua Penyelenggara Rapimnas sekaligus Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa menyampaikan bahwa agenda utama dari Rapimnas Kadin 2026 antara lain evaluasi kinerja Kadin selama satu tahun. Kemudian menyusun program kerja untuk tahun 2027.

"Di Kadin ini kami matangkan substansi dan konten yang akan dibahas di Rapimnas. Mudah-mudahan hasil dari Rapimnas ini bisa menghasilkan rumusan atau rekomendasi kepada pemerintah, juga kita akan mengesahkan working group yang akan meneliti beberapa kebijakan publik selama satu tahun ke depan, dan nantinya menghasilkan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah," kata Erwin.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menyalurkan 249.917 dosis obat hewan untuk ternak terdampak bencana di wilayah Pulau Sumatera guna mendukung pemulihan usaha peternakan masyarakat di daerah tersebut.

Ratusan ribu dosis obat tersebut disalurkan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan untuk tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebagai bagian dari upaya mendukung pemulihan peternakan di wilayah terdampak.

"Bantuan tersebut mencapai 249.917 dosis dan dialokasikan untuk 27 kabupaten/kota. Rinciannya, 128.552 dosis untuk Aceh, 77.024 dosis untuk Sumatera Utara, dan 44.341 dosis untuk Sumatera Barat," kata Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Kementan Hendra Wibawa dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan bencana tidak hanya berdampak pada rumah dan lahan warga, tetapi juga pada ternak yang menjadi sumber penghidupan keluarga peternak. Karena itu, kesehatan ternak perlu mendapat perhatian dalam proses pemulihan pascabencana.

Hendra mengatakan kesehatan ternak merupakan bagian penting dari upaya memulihkan usaha peternakan setelah bencana.

“Bagi peternak, ternak bukan sekadar hewan peliharaan, tetapi juga sumber penghidupan keluarga. Karena itu, kesehatan ternak perlu diperhatikan dalam proses pemulihan pascabencana," ujarnya.

Bantuan itu diharapkan dapat membantu peternak merawat ternaknya sesuai kebutuhan dan petunjuk penggunaan.

Bantuan tersebut mencakup vitamin, obat cacing, disinfektan untuk membantu menjaga kebersihan kandang, obat penurun demam, serta premiks atau campuran tambahan pakan.

Penyalurannya dilakukan melalui dinas yang menangani peternakan di daerah untuk diteruskan kepada kelompok peternak penerima manfaat.

Lebih lanjut dia mengatakan pemulihan peternakan pascabencana membutuhkan gotong royong. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh, dan petugas kesehatan hewan perlu bekerja bersama agar bantuan dapat sampai kepada peternak yang membutuhkan dan digunakan sesuai petunjuk.

Di Kabupaten Aceh Tamiang, penyerahan bantuan secara simbolis dilaksanakan pada 15 Oktober 2026 di Desa Lueng Manyo, Kecamatan Manyak Payed.

"Wakil Bupati Aceh Tamiang, Ismail, menyerahkan bantuan kepada Ketua Kelompok Tani Muda Sedang, Julfa. Selanjutnya, dinas setempat akan meneruskan bantuan kepada kelompok-kelompok penerima manfaat," jelas Hendra.

Pada hari yang sama, bantuan untuk Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, diserahterimakan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan setempat di Kecamatan Stabat. Berdasarkan laporan pendampingan, penyaluran kepada kelompok-kelompok penerima manfaat mulai dilakukan pada 19 Oktober 2026.

Sementara itu, penyerahan bantuan untuk Sumatera Barat berlangsung di Kabupaten Pasaman Barat pada 15 Oktober dan Kabupaten Agam pada 16 Oktober 2026.

"Distribusi di kedua kabupaten tersebut mulai dilakukan dengan melibatkan penyuluh. Bantuan di Sumatera Barat juga disertai leaflet panduan penggunaan obat untuk membantu penerima memahami pemanfaatannya," bebernya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mengupayakan memperkuat pasar produk kerajinan dan mebel nasional ke Amerika Serikat (AS), melalui peningkatan daya saing, penguatan hubungan perdagangan jangka panjang, serta efisiensi logistik.

Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur menyampaikan AS merupakan salah satu pasar strategis bagi industri mebel dan kerajinan Indonesia. namun, peningkatan penetrasi pasar tersebut membutuhkan daya saing yang kuat, mulai dari kualitas produk, desain, kepastian pengiriman, hingga efisiensi biaya logistik.

“Peluang di pasar Amerika Serikat terbuka, tetapi peningkatan ekspor membutuhkan daya saing yang kuat. Pembeli mempertimbangkan desain, mutu yang konsisten, kepastian pengiriman, biaya logistik, dan kepatuhan terhadap ketentuan pasar,” ujar Abdul Sobur dalam pernyataan tertulisnya yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Disampaikan dia, berdasarkan data U.S. Trade Representative (USTR), perdagangan barang antara AS dan Indonesia mencapai 45,5 miliar pada 2025, sedangkan impor barang AS dari Indonesia tercatat sebesar 34,6 miliar dolar AS, meningkat 24,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun untuk ekspor barang AS ke Indonesia mencapai 10,8 miliar dolar AS atau tumbuh 7 persen.

Khusus sektor mebel, pasar AS juga menawarkan potensi besar di tengah persaingan global, berdasarkan data impor kategori HS 9403 tahun 2025 nilai impor AS mencapai 26,46 miliar dolar AS.

Abdul Sobur menilai, efisiensi logistik dan penguatan rantai pasok menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing produk nasional.

Katanya, konektivitas perdagangan, kepastian biaya, serta ketepatan waktu pengiriman perlu diperkuat agar produk Indonesia semakin kompetitif di pasar internasional.

Menurut dia, perhitungan daya saing ekspor tidak hanya ditentukan harga produk, tetapi juga keseluruhan biaya hingga barang diterima pembeli, termasuk tarif perdagangan, biaya angkutan, dan penanganan logistik.

Dari sisi industri, pihaknya mendorong peningkatan kemampuan desain, pemanfaatan teknologi, penggunaan bahan baku yang bertanggung jawab, serta penguatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu memenuhi kebutuhan pasar global.

HIMKI juga mengoptimalkan Indonesia International Furniture Expo (IFEX) dan Trade Expo Indonesia (TEI) sebagai sarana mempertemukan produsen nasional dengan pembeli mancanegara.

Selain itu, disampaikan dia, HIMKI merancang pengembangan pusat penghubung pasar (market hub) dalam empat tahun mendatang untuk menjaga komunikasi dan hubungan bisnis dengan pembeli internasional secara berkelanjutan.

Pihaknya menargetkan nilai ekspor mebel dan kerajinan Indonesia mencapai 6 miliar dolar AS pada 2031, dengan visi jangka panjang sebesar 25 miliar dolar AS pada 2045.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026