Jadi ketika hasil karya seseorang kemudian diambil dimodifikasi, untuk ini bagaimana pengaturan nilai ekonominya di situ?

Bandung (ANTARA) - Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mendorong perlindungan nilai ekonomi karya kreator di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), seiring penyusunan peta jalan dan etika AI yang menunggu penetapan menjadi peraturan presiden.

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, di Bandung, Jawa Barat, Kamis, mengatakan peta jalan dan etika AI telah selesai disusun melalui inisiatif Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama kementerian/lembaga terkait.

“Jadi saat ini baru saja selesai penyusunan dari peta jalan AI dan juga etika AI yang diinisiasi, bukan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, tapi Komdigi,” kata Teuku Riefky dalam kegiatan Wonderful Voice of Indonesia 2026.

Menurut dia, perkembangan AI menghadirkan tantangan bagi pekerja kreatif, terutama ketika karya seseorang diambil dan dimodifikasi menggunakan teknologi tersebut tanpa kejelasan pengaturan hak serta nilai ekonomi bagi penciptanya.

“Jadi ketika hasil karya seseorang kemudian diambil dimodifikasi, untuk ini bagaimana pengaturan nilai ekonominya di situ?” ujarnya.

Ia mengatakan persoalan pemanfaatan karya melalui AI tidak hanya menyangkut pengisi suara, tetapi juga penulis dan pekerja media yang karyanya dapat digunakan untuk menghasilkan konten baru dengan bantuan teknologi tersebut.

Perlindungan terhadap kreator menjadi penting, mengingat sektor ekonomi kreatif menyerap 27,4 juta tenaga kerja atau 18,70 persen dari total tenaga kerja nasional pada 2025, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Selain menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sektor ekonomi kreatif juga memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dengan nilai produk domestik bruto (PDB) mencapai Rp1.611,2 triliun pada 2024 atau setara 7,28 persen dari PDB nasional.

Kemenekraf memandang pemanfaatan AI perlu diarahkan sebagai mitra dalam proses produksi karya kreatif, dengan tetap memperhatikan hak pencipta, kejelasan penggunaan karya, serta perlindungan nilai ekonomi yang dihasilkan oleh kreator manusia.

Melalui penguatan kebijakan AI, pemerintah diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang mampu memanfaatkan inovasi teknologi sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku industri agar perkembangan AI tidak mengabaikan kepentingan pencipta karya.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bandarlampung (ANTARA) - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta pemerintah daerah memperkuat sinergi untuk mengakselerasi Program Listrik Desa (Lisdes) guna mewujudkan pemerataan akses energi hingga ke pelosok wilayah.

General Manager PLN UID Lampung, Noer Soeratmoko, di Bandarlampung, Kamis, mengatakan bahwa koordinasi lintas instansi menjadi kunci utama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan perdesaan, khususnya pada daerah yang memiliki tantangan geografis maupun administratif.

"Target kami bukan sekadar membangun jaringan, tetapi memastikan listrik benar-benar dapat dirasakan masyarakat hingga ke wilayah yang belum terjangkau.

"Maka sinkronisasi dengan pemda dan Kementerian ESDM sangat penting agar kesiapan lokasi, lahan, hingga perizinan berjalan selaras," katanya.

Ia mengatakan bahwa hingga Juni 2026, Rasio Elektrifikasi (RE) PLN di Provinsi Lampung telah menyentuh angka 99,79 persen, sedangkan Rasio Desa Berlistrik (RDB) mencapai 99,85 persen.

"Meskipun telah mendekati 100 persen, perluasan jaringan terus difokuskan ke dusun dan permukiman yang belum terjamah arus listrik," katanya.

Ia mengatakan salah satu tantangan utama dalam realisasi Lisdes tahun 2026 adalah keberadaan permukiman warga di dalam kawasan hutan. Dari total 139 lokasi penugasan Lisdes tahun ini, sebanyak 25 lokasi berada di wilayah hutan yang memerlukan mekanisme perizinan dan kelengkapan administrasi khusus.

"Dukungan kepala daerah sangat krusial, terutama dalam fasilitasi penyelesaian status pemanfaatan areal permukiman di kawasan hutan sesuai regulasi yang berlaku," ujarnya.

Sementara itu, Manager Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Provinsi Lampung, I Putu Kesama P.W., menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pemetaan progres di setiap titik lokasi guna memastikan pekerjaan konstruksi berjalan sesuai target.

"Setiap lokasi Lisdes memiliki karakteristik dan kendala yang berbeda. Dukungan perizinan dan penyiapan lahan dari Pemda serta kementerian terkait akan sangat menentukan percepatan pembangunan di lapangan," katanya.

Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kalau ada yang minta bayaran, apalagi tinggi-tinggi bayaran seperti itu, tolong itu laporkan, karena itu kejahatan. (UMKM) Ditagih Rp5 juta, Rp10 juta, itu kejahatan. Itu gratis.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan sinergi lintas instansi berperan dalam mempercepat implementasi kewajiban sertifikasi halal (Wajib Halal), terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Ada CSR (Corporate Social Responsibility/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) dari pengusaha, perusahaan, (lembaga) lain, contohnya dari Bank Indonesia, misalnya, itu membantu (memfasilitasi sertifikasi bagi UMKM),” kata Haikal saat ditemui di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, ia mencontohkan Kementerian UMKM juga ikut serta memberikan fasilitas pendukung agar para pengusaha mikro dan kecil bisa mendapatkan kemudahan dalam sertifikasi halal bagi usahanya.

“Kemarin dari Kementerian UMKM, Pak Maman (Abdurrahman, Menteri UMKM), juga memberikan 50.000 sertifikat halal gratis. Dari perbankan, dari Himbara juga, dari PNM, jadi banyak (pihak yang membantu). Itu kami yang carikan, kami yang berusaha supaya mereka semua bisa halal,” ujar Haikal.

Selain itu, ia menyebutkan pemerintah telah menyediakan pemberian kuota sertifikasi halal gratis bagi 1,35 juta UMKM melalui program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) 2026. Pelaku usaha dapat mengajukan sertifikasi tersebut melalui sistem SiHalal.

“Saat ini semua kita proses, dan saya jamin UMKM itu tidak ada biaya, alias gratis. Itu komitmen saya,” kata dia lagi.

Haikal pun memastikan bahwa regulasi Wajib Halal bukan merupakan larangan terbatas, pembatasan, maupun pemaksaan kepada pelaku usaha.

Ia mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat, sekaligus kepastian berusaha bagi pelaku usaha.

Dalam implementasinya, pemerintah memastikan Wajib Halal dilaksanakan secara tertib, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan.

Selain itu, Haikal juga menegaskan bahwa tidak ada kebijakan untuk melakukan sweeping atau tindakan sejenis terhadap pelaku usaha di lapangan, serta permintaan biaya tambahan bagi UMKM.

“Kalau ada yang minta bayaran, apalagi tinggi-tinggi bayaran seperti itu, tolong itu laporkan, karena itu kejahatan. (UMKM) Ditagih Rp5 juta, Rp10 juta, itu kejahatan. Itu gratis,” kata Haikal.

BPJPH sebelumnya menegaskan bahwa tidak ada penundaan implementasi kewajiban sertifikasi halal (Wajib Halal) yang akan dimulai pada 18 Oktober 2026.

Informasi resmi mengenai kebijakan dan implementasi Jaminan Produk Halal dapat diakses melalui laman resmi BPJPH, yaitu bpjph.halal.go.id.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Memang secara sepenuhnya belum ter-cover secara totalitas, tetapi perlahan-lahan sudah dilakukan (pemulihan).

Karawang, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan antrean pembelian bahan bakar minyak (BBM) di Bali mulai terurai, meskipun belum pulih sepenuhnya.

“Sekarang mulai terurai,” ujar Bahlil ketika ditemui setelah peresmian Kilang LPG Cilamaya, di Karawang, Jawa Barat, Kamis.

Bahlil yang juga merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bahwa dirinya terus berkoordinasi dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri terkait penanganan antrean panjang pembelian BBM di Bali.

Hari ini, ujar dia melanjutkan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo berada di Bali untuk mengawal pemulihan distribusi BBM di Pulau Dewata.

“Memang secara sepenuhnya belum ter-cover secara totalitas, tetapi perlahan-lahan sudah dilakukan (pemulihan),” ujar Bahlil.

Bahlil memerintahkan Pertamina agar sejumlah SPBU di Bali dapat beroperasi selama 24 jam. Selain itu, Bahlil juga menyampaikan sudah dilakukan perbaikan alur distribusi BBM di Bali sebagai bentuk dari upaya pemulihan.

“Kemudian, beberapa SPBU yang kurang karyawan, kami meminta tolong ke aparat yang ada di sana untuk membantu, agar bisa membantu,” ujar Bahlil.

Sebelumnya, antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Bali dan memicu kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan stok BBM.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, seusai rapat bersama Gubernur Bali di Depo BBM Pesanggaran, Denpasar, Selasa (13/10), menjelaskan keterlambatan kedatangan kapal pengangkut BBM menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi jadwal distribusi.

Menurut Simon, kapal tersebut mengalami kendala saat proses penjangkaran, sehingga waktu kedatangannya bergeser dari jadwal yang telah direncanakan.

Ia pun meminta maaf atas peristiwa kelangkaan BBM yang terjadi di Bali beberapa hari terakhir.

Sebagai upaya pemulihan, PT Pertamina Patra Niaga mengoperasikan armada mobil tangki dan terminal nonsetop selama 24 jam untuk mempercepat pemulihan layanan distribusi BBM di wilayah Bali.

Kodam/IX Udayana pun turut membantu PT Pertamina (Persero) mengamankan distribusi BBM di Bali, menyusul kelangkaan BBM dan antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengimbau masyarakat tidak menyalahgunakan BBM subsidi di tengah proses normalisasi distribusi di Provinsi Bali.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bandung, Jawa Barat (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Cabang Bandung menyalurkan 53,5 ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke 107 titik koperasi desa/kelurahan merah putih (KDKMP) untuk memperluas akses masyarakat terhadap beras dengan harga terjangkau.

Pimpinan Perum Bulog Kantor Cabang Bandung Yanto Nurdianto di Bandung, Jabar, Kamis, mengatakan setiap titik koperasi menerima pasokan awal sebanyak 500 kilogram beras untuk didistribusikan kepada masyarakat.

"Kami sudah menggelontorkan sebanyak 53,5 ton yang masing-masing titiknya itu kita suplai 500 kg atau 100 pack (kemasan)," katanya.

Ia menjelaskan pasokan tersebut setara dengan 100 kemasan beras di setiap titik KDKMP untuk mendukung ketersediaan bahan pangan di tingkat desa dan kelurahan.

Menurut dia, penyaluran melalui koperasi itu diharapkan dapat mempermudah masyarakat memperoleh beras SPHP lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal.

Yanto mengatakan Bulog juga memberikan dukungan pasokan beras kepada KDKMP tanpa menetapkan batasan kuota khusus, sesuai arahan pimpinan, sehingga kebutuhan koperasi dapat didukung melalui penyaluran lanjutan.

Dukungan tersebut membuka peluang bagi KDKMP untuk memperluas jangkauan distribusi beras SPHP sekaligus memperkuat peran koperasi dalam menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat.

"Jadi, mudah-mudahan KDKMP bisa menjadi saluran yang mendekatkan Bulog kepada masyarakat," ujarnya.

Ia berharap kerja sama tersebut dapat membantu kelancaran distribusi beras dari Bulog hingga ke tingkat desa dan kelurahan serta memberikan alternatif tempat pembelian beras dengan harga terjangkau.

Melalui penyaluran beras SPHP di 107 titik KDKMP wilayah Bandung Raya tersebut, Bulog berharap akses masyarakat terhadap bahan pangan dapat semakin mudah sekaligus mendukung upaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga beras.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Perlu diluruskan bahwa menyalurkan gaji ASN lewat gerai koperasi itu adalah salah satu opsi saja.

Bandung (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) masih sebatas opsi yang terbuka untuk dipertimbangkan dan belum menjadi kebijakan yang berlaku bagi seluruh ASN.

“Perlu diluruskan bahwa menyalurkan gaji ASN lewat gerai koperasi itu adalah salah satu opsi saja,” katanya saat memberikan keterangan mengenai pengembangan KDKMP, di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis.

Ia menjelaskan gerai KDKMP ke depan dimungkinkan menjadi salah satu saluran penyaluran gaji ASN, termasuk pembayaran pensiun, tetapi pelaksanaannya masih membutuhkan proses dan persiapan lebih lanjut.

“Bisa saja untuk ke depannya dimungkinkan, terbuka kemungkinan, menjadi salah satu outlet untuk menyalurkan gaji, termasuk pensiun dari ASN misalnya,” ujarnya pula.

Menurut Bima, rencana tersebut merupakan bagian dari kemungkinan pemanfaatan gerai koperasi untuk memperluas layanan kepada masyarakat, termasuk dalam mendukung akses terhadap berbagai layanan keuangan.

Namun, ia menegaskan bahwa realisasi opsi tersebut perlu mempertimbangkan kesiapan kelembagaan koperasi serta koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam mekanisme penyaluran gaji dan pensiun ASN.

“Ya tapi kan ini prosesnya masih panjang dan kita juga harus betul-betul memastikan siapnya kelembagaan dan koordinasi dengan berbagai pihak gitu,” katanya lagi.

Bima menambahkan, pembahasan mengenai kemungkinan penyaluran gaji melalui gerai KDKMP tidak dapat dimaknai sebagai keputusan untuk mengalihkan seluruh mekanisme pembayaran gaji ASN ke koperasi.

Pemerintah masih perlu memastikan kesiapan operasional dan kelembagaan KDKMP agar dapat menjalankan fungsi tersebut apabila opsi itu nantinya direalisasikan.

Dengan demikian, penyaluran gaji ASN dan pembayaran pensiun melalui gerai KDKMP masih berupa kemungkinan yang memerlukan kajian serta persiapan lebih lanjut, bukan kebijakan yang mewajibkan seluruh ASN menerima gaji melalui koperasi.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bekasi, Jawa Barat (ANTARA) - Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Abdul Kadir Karding mendorong transformasi sistem perkarantinaan nasional menuju layanan yang lebih modern, terintegrasi, dan mampu menjawab tantangan perdagangan serta biosekuriti global.

"Perdagangan antarnegara semakin kompleks, perpindahan manusia dan barang semakin cepat, dan perubahan iklim terus mempengaruhi kehidupan kita. Dalam situasi seperti ini, peran karantina menjadi semakin penting," kata Karding di Bekasi, Jawa Barat, Kamis.

Hal itu dikatakan Karding, saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Karantina Indonesia 2026 di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Karantina, Bekasi, Jawa Barat.

Menurut Karding, perubahan pola perdagangan, meningkatnya mobilitas manusia dan barang, hingga perubahan iklim membuat tantangan perkarantinaan semakin kompleks. Karena itu, fungsi karantina tidak cukup hanya berada di pintu masuk dan keluar untuk mengawasi lalu lintas komoditas.

"Kami bertugas melindungi negeri ini, menjaga kesehatan masyarakat, kelestarian sumber daya alam, dan ketahanan pangan, sekaligus memfasilitasi produk-produk pertanian, perikanan, dan kehutanan Indonesia menembus pasar dunia. Tidak boleh ada bottleneck , tetapi harus bisa mempermudah akses perdagangan ke negara tujuan," ujarnya.

Dalam Rakornas tersebut, Barantin memprioritaskan sejumlah agenda pembenahan, mulai dari penguatan sistem pengamanan hayati yang terintegrasi, pengembangan ekosistem digital, pembangunan dan revitalisasi laboratorium, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Menurut Karding, penguatan tersebut diperlukan agar layanan karantina dapat berjalan lebih cepat, akurat, transparan, dan tetap mampu menjalankan fungsi pelindungan. Digitalisasi menjadi salah satu bagian penting karena lalu lintas komoditas membutuhkan pelayanan yang semakin terintegrasi dengan sistem perdagangan.

Sementara penguatan laboratorium sesuai standar internasional diperlukan untuk mendukung pemeriksaan dan diagnostik yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam tindakan karantina.

Di sisi lain, peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi bagian penting agar petugas mampu menghadapi ancaman hama dan penyakit yang terus berkembang (mutasi), sekaligus memahami dinamika perdagangan internasional.

"Kehadiran karantina harus menjadi mitra strategis yang melindungi sekaligus memudahkan masyarakat dan pelaku usaha. Kekuatan kita terletak pada kebersamaan, sinergi pusat dan daerah, serta kolaborasi seluruh unsur organisasi," kata Karding.

Rakornas 2026 diikuti jajaran pimpinan pusat serta perwakilan unit pelaksana teknis Barantin dari 38 provinsi.

Forum tersebut digunakan untuk refleksi dan mengevaluasi kinerja organisasi, menyamakan arah kebijakan pusat dan daerah, serta menyusun langkah penguatan sistem perkarantinaan nasional.

Rakornas juga menjadi bagian dari rangkaian Hari Karantina ke-149 yang mengusung tema “Dari Penjaga Gerbang ke Diplomasi Ekonomi, Menuju Indonesia Emas 2045”.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kami percaya media memiliki peran penting dalam membangun literasi publik.

Jakarta (ANTARA) - Holding industri pertambangan Indonesia, MIND ID, memperkaya narasi mengenai industri pertambangan nasional melalui Kompetisi Karya Jurnalistik MediaMIND 2026.

Head of Institutional Relations MIND ID Selly Adriatika menyampaikan MediaMIND tidak hanya dirancang sebagai ajang kompetisi karya jurnalistik, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi jurnalis untuk memahami dinamika industri pertambangan dan perannya dalam mendukung pembangunan nasional.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin membuka ruang yang lebih luas bagi para jurnalis untuk melihat secara langsung bagaimana sektor pertambangan dijalankan, bagaimana proses hilirisasi dilakukan, serta bagaimana perusahaan berupaya menghadirkan manfaat bagi masyarakat dan daerah. Kami berharap pengalaman tersebut dapat memperkaya perspektif peserta dalam menghasilkan karya jurnalistik yang informatif, berimbang, dan memberikan nilai tambah bagi publik," katanya dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Ajang tahunan yang memasuki tahun kelima ini menjadi ruang bagi insan pers untuk memahami secara langsung operasional pertambangan, hilirisasi, serta kontribusi industri mineral terhadap pembangunan nasional.

Dari total pendaftar 782, sebanyak 269 peserta mengirimkan 612 karya jurnalistik dalam kategori karya tulis, video, foto, dan infografis. Seluruh karya tersebut melalui proses seleksi independen oleh Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA bersama editor dan jurnalis senior media nasional.

Sebanyak 60 jurnalis dari berbagai media nasional dan daerah berhasil lolos ke babak final. Para finalis akan mengikuti rangkaian kunjungan lapangan ke wilayah operasional anggota Grup MIND ID untuk memperoleh gambaran langsung mengenai aktivitas pertambangan dan pengembangan industri mineral di Indonesia.

Dalam rangkaian babak final, para peserta akan mengunjungi sejumlah wilayah operasional anggota Grup MIND ID, yakni PT ANTAM Tbk di Kolaka, PT Bukit Asam Tbk di Ombilin, PT Freeport Indonesia di Timika, PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) di Kuala Tanjung, PT Timah Tbk di Batam, serta PT Vale Indonesia Tbk di Sorowako.

Melalui kunjungan tersebut, para finalis berkesempatan mengamati aktivitas operasional perusahaan, program hilirisasi, dan inisiatif keberlanjutan, sekaligus berinteraksi dengan pekerja serta masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Pengalaman lapangan itu diharapkan dapat memperkaya perspektif jurnalis dalam menyajikan informasi mengenai kontribusi industri pertambangan secara lebih komprehensif.

Selly menyampaikan karya yang dihasilkan melalui MediaMIND diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat dalam memahami industri pertambangan nasional, tidak hanya sebagai hasil kompetisi.

"Kami percaya media memiliki peran penting dalam membangun literasi publik. Karena itu, MediaMIND tidak hanya berupaya menghasilkan karya terbaik, tetapi juga mendorong terciptanya narasi yang mampu menggambarkan secara utuh tantangan, peluang, dan kontribusi sektor pertambangan bagi masa depan Indonesia," ujarnya pula.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Melalui desk layanan ini, perusahaan dapat berkonsultasi langsung mengenai pendaftaran MagangHub, pendaftaran Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP), serta penyelesaian kendala teknologi informasi. Kami ingin perusahaan memperoleh pendampingan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap membuka layanan konsultasi dan pendampingan pendaftaran mitra penyelenggara program Magang Nasional (MagangHub) Tahap 3 Tahun 2026 bagi perusahaan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan, layanan ini akan resmi diluncurkan pada 16 Oktober.

Ia mengatakan, desk layanan ini disediakan agar perusahaan dapat berkonsultasi dan mendapat pendampingan langsung, serta mengatasi kendala administrasi maupun penggunaan sistem selama pendaftaran melalui platform MagangHub.

“Melalui desk layanan ini, perusahaan dapat berkonsultasi langsung mengenai pendaftaran MagangHub, pendaftaran Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP), serta penyelesaian kendala teknologi informasi. Kami ingin perusahaan memperoleh pendampingan sehingga proses pendaftaran dapat berjalan lebih mudah,” ujar Darmawansyah.

Layanan dibuka satu hari, pukul 09.00–16.00 WIB, di Aula Gedung Vokasi, Jalan Gatot Subroto Kavling 44, Jakarta Selatan. Perusahaan yang ingin hadir dapat mengonfirmasi kehadiran melalui kode QR pada flyer resmi kegiatan.

Menurut Darmawansyah, keterlibatan perusahaan menjadi bagian penting dalam program pemagangan yang dirancang untuk memberi pengalaman kerja bagi lulusan perguruan tinggi.

Perusahaan dapat berkontribusi mengembangkan kompetensi talenta muda sekaligus mengenali kandidat potensial yang sesuai kebutuhan dunia kerja.

“Bagi perusahaan, program ini membuka akses ke talenta muda dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Keterlibatan sebagai mitra juga dapat mendukung rekrutmen, penyiapan calon tenaga kerja, serta peningkatan produktivitas dan inovasi perusahaan,” katanya.

Pada MagangHub Tahap 3, Kemnaker menyediakan kuota 70.000 peserta. Program ini ditujukan bagi lulusan sarjana, diploma, dan pendidikan profesi yang baru lulus (fresh graduate), paling lama satu tahun setelah kelulusan.

Selama enam bulan pemagangan, pemerintah menanggung sejumlah komponen biaya peserta, yakni uang saku senilai upah minimum, iuran BPJS Ketenagakerjaan, dan sertifikasi kompetensi melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sesuai ketentuan program.

Pendaftaran mitra penyelenggara MagangHub Tahap 3 2026 berlangsung pada 28 September hingga 22 Oktober. Kemnaker mengimbau perusahaan yang berminat segera mendaftar dan menyiapkan kesempatan pemagangan bagi lulusan perguruan tinggi.

Informasi lebih lanjut mengenai program dan pendaftaran dapat diakses melalui platform MagangHub di maganghub.kemnaker.go.id serta situs resmi Kemnaker di kemnaker.go.id.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Maskapai nasional Garuda Indonesia akan terus memperkuat langkah mitigasi operasional keselamatan penerbangan terkait eskalasi geopolitik di Timur Tengah (Timteng) melalui pemantauan situasi secara berkelanjutan serta koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan terkait di Indonesia maupun Arab Saudi.

"Upaya tersebut turut mencakup kesiapan skenario operasional alternatif, termasuk penyiapan bandara pengalihan, guna mengantisipasi berbagai perkembangan situasi yang berpotensi memengaruhi kelancaran operasional penerbangan, dengan keselamatan dan keamanan sebagai prioritas utama," ujar Direktur Operasi Garuda Indonesia Eric Ferdinand Sofyal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut Eric, Garuda Indonesia terus memantau secara intensif perkembangan situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah serta potensi dampaknya terhadap operasional penerbangan dari dan menuju Arab Saudi, khususnya rute Jeddah.

Dirinya menjelaskan sejak Jumat (9/10), Garuda Indonesia telah melakukan sejumlah penyesuaian operasional penerbangan melalui berbagai langkah mitigasi, mulai dari pengalihan rute penerbangan, pengalihan pendaratan (divert) ke bandara alternatif, hingga penundaan penerbangan, berdasarkan perkembangan situasi serta koordinasi dan arahan dari General Authority of Civil Aviation (GACA) di Arab Saudi.

"Langkah mitigasi tersebut merupakan bagian dari komitmen Garuda Indonesia untuk senantiasa mengedepankan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan melalui pengelolaan risiko operasional yang terukur, dengan mempertimbangkan perkembangan situasi serta hasil koordinasi bersama otoritas penerbangan terkait," katanya.

Lebih lanjut, ujar Eric, seluruh penumpang yang terdampak oleh penyesuaian penerbangan tersebut telah mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dia mengatakan adapun hingga saat ini, operasional penerbangan Garuda Indonesia dari dan menuju Jeddah diperkirakan masih akan mengalami penyesuaian jadwal penerbangan, dengan mempertimbangkan perkembangan situasi terkini serta hasil koordinasi bersama otoritas penerbangan di Arab Saudi.

"Sementara itu, penerbangan dari dan menuju Madinah tetap beroperasi normal sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan," katanya.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan terdapat lonjakan permintaan sertifikasi halal menjelang implementasi Wajib Halal pada 18 Oktober 2026.

"Jelas, banyak sekali, banyak sekali lonjakan itu, dan ini merupakan wujud kesadaran dari masyarakat. Saya ucapkan terima kasih kepada para pelaku usaha," kata Haikal saat ditemui di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, ia mengatakan saat ini, jumlah permintaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha rata-rata berada di angka 10 ribu per hari.

"Normalnya (permintaan sertifikasi halal) itu 6.000-7.000 sehari, saat ini melebih 10.000 sehari, dan semua kita proses, 1x24 jam untuk self-declare," ujar Haikal.

Ia menjelaskan implementasi Wajib Halal diharapkan mampu meningkatkan daya saing usaha dan industri, memperluas akses pasar domestik dan internasional, serta menjaga jaminan produk halal bagi masyarakat sebagai konsumen.

"(Dunia usaha dan industri) harus berdaya saing terhadap produk yang masuk ke luar negeri, sehingga proses lah (sertifikasi) halal itu. Bagi pengguna, bagi customer, ya pilihlah yang halal, karena itu yang lebih terjamin," kata Haikal.

Ia juga mengatakan bahwa regulasi Wajib Halal bukan merupakan larangan terbatas, pembatasan, maupun pemaksaan kepada pelaku usaha.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat, sekaligus kepastian berusaha bagi pelaku usaha.

Dalam implementasinya, pemerintah memastikan Wajib Halal dilaksanakan secara tertib, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan.

Sementara itu, BPJPH sebelumnya menegaskan bahwa tidak ada penundaan implementasi kewajiban sertifikasi halal (Wajib Halal) yang akan dimulai pada 18 Oktober 2026.

Informasi resmi mengenai kebijakan dan implementasi Jaminan Produk Halal dapat diakses melalui laman resmi BPJPH, pada laman bpjph.halal.go.id.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyederhanakan proses pelayanan publik, meningkatkan transparansi, serta mengembangkan inovasi layanan teknis untuk memperkuat iklim usaha dan meningkatkan daya saing industri nasional.

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyampaikan, Kemenperin memiliki peran strategis sebagai fasilitator dan akselerator pertumbuhan industri nasional.

Oleh karena itu, kata dia dalam pernyataan di Jakarta, Kamis, kualitas dan kecepatan pelayanan menjadi aspek penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.

"Pelayanan publik harus mengutamakan kualitas dan kecepatan. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, tetapi juga dengan memperbaiki sistem kerja, menyederhanakan proses, serta mempercepat penyelesaian layanan yang dibutuhkan pelaku industri," ujar Menperin.

Sejalan dengan upaya tersebut, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin memperkuat layanan teknis melalui 24 unit pelaksana teknis (UPT) yang tersebar di Indonesia.

Sebanyak 15 balai di lingkungan BSKJI telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kecepatan pelayanan.

Kepala BSKJI Kemenperin Emmy Suryandari mengatakan, fleksibilitas pengelolaan BLU diharapkan memungkinkan balai mengembangkan layanan yang adaptif terhadap kebutuhan industri.

Selain itu, BSKJI memperkuat tata kelola melalui pembangunan Zona Integritas, termasuk pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh sejumlah balai.

Salah satu upaya peningkatan layanan dilakukan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan (BBKFK) melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) 2026 di Jakarta, Kamis.

Forum ini menjadi wadah untuk menyerap aspirasi pengguna jasa dan merumuskan perbaikan pelayanan.

Kepala BBKFK Siti Rohmah Siregar menyampaikan, pihaknya menyediakan layanan pengujian, kalibrasi, sertifikasi, verifikasi, optimalisasi teknologi, serta pendampingan industri.

BBKFK juga mengembangkan layanan Verifikasi Penerbitan Rekomendasi Impor Bahan Berbahaya (B2) yang mulai beroperasi pada 22 September 2026.

Selain itu, BBKFK menyediakan fasilitas House of Wellness (HOW) untuk mendukung produksi obat bahan alam. Fasilitas tersebut telah menjalani asesmen sertifikasi Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik (CPOBAB) dan masih menunggu keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Publik Kementerian PANRB Insan Fahmi menekankan pentingnya tindak lanjut masukan dalam FKP agar menghasilkan perbaikan nyata.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026