Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengawal penerapan insentif bea masuk nol persen untuk sejumlah bahan baku plastik dan siap melakukan evaluasi guna memastikan kebijakan tersebut tepat sasaran, serta sesuai dengan kebutuhan industri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahan baku plastik yang saat ini memperoleh fasilitas insentif kebanyakan berbentuk cair, sedangkan industri hilir membutuhkan bahan baku dalam bentuk pellet.

"Berdasarkan informasi awal dari pelaku usaha, produk yang dikenakan saat ini mayoritas bahan baku plastik dalam bentuk cair yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri hilir kemasan, kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan UMKM yang memerlukan bahan baku plastik dalam bentuk pellet," kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Maka dari itu, ia mengatakan kebijakan pembebasan bea masuk itu terus dipantau seiring adanya berbagai masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder).

Sebagaimana diketahui, pemerintah memberikan insentif berupa bea masuk Most Favoured Nation (MFN) sebesar nol persen untuk enam pos tarif bahan baku plastik jenis Polyethylene (PE) dan Polypropylene (PP) selama 6 bulan.

Kebijakan tersebut diatur lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2026.

Airlangga menjelaskan pemberian insentif itu untuk menjaga keberlangsungan industri dalam negeri di tengah dinamika pasar global dan kenaikan harga bahan baku.

“Urgensi utamanya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dengan memperhatikan kondisi pasokan dalam negeri dan perkembangan harga di pasar internasional,” ujar dia.

Berdasarkan data harga internasional per 13 Oktober 2026, harga Polypropylene meningkat sekitar 42,79 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan harga Polyethylene naik sekitar 27,87 persen.

Melalui insentif tersebut, Airlangga berharap industri plastik nasional dapat menjaga efisiensi biaya produksi dan mempertahankan kesinambungan kegiatan usaha.

Pemerintah juga akan menggunakan hasil evaluasi sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan kebijakan agar manfaat fasilitas fiskal bisa dirasakan industri sesuai kebutuhan.

“Kami akan mendengar masukan dari berbagai pihak untuk memastikan pelaksanaan kebijakan ini efektif dan manfaat fasilitas dapat dirasakan secara tepat sasaran oleh industri pengguna. Tentu menjadi catatan terkait penerbitan insentif yang cukup lama dari keputusan Rakor, sehingga perlu didalami lagi terkait efektivitas dan kontekstualisasinya,” katanya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Tanjung Selor, Kaltara (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menjaga kelestarian ekosistem mangrove melalui penguatan kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan yang berkelanjutan.

“Pemprov Kaltara berkolaborasi dengan lintas sektor komitmen menjaga kelestarian ekosistem mangrove,” ujar Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang di Tarakan, Kaltara, Rabu.

Komitmen itu, kata Gubernur Zainal, salah satunya diwujudkan dengan menghadiri peringatan 20 tahun penanaman mangrove di kawasan Konservasi Mangrove, Kota Tarakan, Selasa (13/10).

Zainal mengapresiasi panitia, pegiat lingkungan, dunia usaha, serta mitra internasional yang telah berkontribusi dalam menjaga kelestarian mangrove di Kaltara selama dua dekade terakhir.

Dia menyebutkan, mangrove memiliki peran penting dalam melindungi kawasan pesisir dari abrasi dan badai, menyerap karbon, menjaga kualitas air, serta menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna. Ekosistem ini juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi selama 20 tahun dalam menjaga mangrove. Kolaborasi seperti ini perlu terus diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan,” ucapnya.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan peringatan 20 tahun penanaman mangrove, kata Zainal, luas ekosistem mangrove di Kaltara, baik di area penggunaan lain maupun kawasan hutan, mencapai 326.396,37 hektare. Kawasan ini tersebar di wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, hingga Kabupaten Tana Tidung.

Zainal menegaskan, peringatan dua dekade penanaman mangrove tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial, namun perlu dimanfaatkan untuk mengevaluasi upaya pelestarian sekaligus memperkuat langkah ke depan, termasuk rehabilitasi kawasan pesisir yang kritis dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Dia juga mendorong penguatan tata kelola mangrove melalui kerja sama pemerintah, dunia usaha, mitra internasional, pegiat lingkungan dan masyarakat lokal. Selain menjaga ekosistem, mangrove perlu dikelola secara berkelanjutan agar memberikan manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan.

Salah satu upaya yang dapat dikembangkan, sebut Gubernur Kaltara, adalah ekowisata berbasis pemberdayaan masyarakat serta pengolahan produk mangrove yang memiliki nilai tambah bagi warga pesisir.

“Pemprov Kaltara akan terus mendukung pelestarian mangrove. Kita ingin ekosistem ini tetap terjaga sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Dia berharap kolaborasi tersebut terus berlanjut sehingga mangrove Kaltara tetap lestari dan mampu memberikan manfaat ekologis serta ekonomi bagi generasi mendatang.

“Saya percaya, jika kita tulus menjaga lingkungan, alam juga akan memberikan manfaat bagi kita. Mari bersama-sama menjaga mangrove Kaltara agar tetap lestari untuk generasi berikutnya,” ujarnya.

Pewarta: Agus Salam
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Koalisi Bali Emisi Nol Bersih menggelar ajang penggalangan solusi iklim tingkat akar rumput di Pekan Iklim Bali 2026 untuk memperluas penerapan inovasi ramah lingkungan di tingkat desa dan banjar.

"Sesi pitch day ini sebetulnya kami mengundang NGO lokal yang ada di Bali, koperasi, desa, atau desa adat yang memang sudah punya solusi iklim untuk memperluas atau mereplikasi solusi tersebut dan kami berikan pendanaan katalitik," kata Kepala Sekretariat Koalisi Bali Emisi Nol Bersih Ni Putu Sekar Trisnaning Laksemi, di Denpasar, Rabu.

Ia menyampaikan program tersebut merupakan wujud nyata dukungan terhadap target Bali emisi nol bersih pada 2045 setelah sebelumnya sukses menyusun dokumen perencanaan strategis di tingkat masyarakat.

Dari total 16 proposal inovasi yang masuk ke Pekan Iklim Bali, proses seleksi dilakukan secara ketat melalui tahap administrasi, penilaian proposal, hingga uji teknis untuk mengerucut menjadi lima finalis terbaik.

Penilaian juga melibatkan juri eksternal dari lembaga filantropi, Viriya ENB, dan perbankan swasta agar memberikan perspektif komprehensif terkait program keberlanjutan.

Terkait besaran anggaran bagi inovasi terpilih, koalisi masih mematangkan skema final bersama para peserta yang bersumber dari program Koalisi Bali Emisi Nol Bersih dan Viriya ENB.

Sekar menjelaskan pemilihan inovasi terbaik sendiri didasarkan pada pertimbangan visibilitas program yang realistis dikerjakan dalam durasi waktu terbatas selama delapan bulan pendampingan.

Selain visibilitas, koalisi juga menekankan pentingnya proses kreasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta kemudahan replikasi model di wilayah lain.

Rangkaian pitch day Pekan Iklim Bali 2026 tersebut menghadirkan lima finalis inovasi iklim yang bersaing memperebutkan tiga posisi pemenang terbaik.

Finalis pertama mempresentasikan solusi pengolahan kakao berkelanjutan dengan teknologi pengering berbasis Solar Thermal dan sensor IoT untuk memangkas waktu pengeringan biji kakao.

Peserta kedua menampilkan integrasi data dan tata kelola sampah serta kolaborasi stakeholder untuk mengoordinasikan titik koordinat dan regulasi pemilahan dari sumber.

Selanjutnya ketiga mengusung peningkatan tata kelola dan digitalisasi sampah berbasis eco-lab banjar.

Finalis keempat menghadirkan model penyediaan akses air bersih tanpa pompa dan listrik.

Dan finalis kelima memaparkan sistem pengelolaan sampah organik terintegrasi desa yang menggabungkan TPS3R dengan pertanian.

Berdasarkan hasil penilaian tiga juri dalam sesi tersebut, tiga inovasi yang keluar sebagai pemenang utama adalah solusi pengolahan kakao berkelanjutan, sistem pengelolaan sampah berbasis banjar, serta sistem pengelolaan sampah organik terintegrasi.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengintervensi dampak guncangan ekonomi terhadap daya beli masyarakat akibat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa 13.044 pekerja sepanjang Januari hingga September 2026.

Langkah perlindungan ekonomi tersebut dilakukan melalui percepatan pencairan bantalan finansial Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT), sekaligus mengakselerasi reaktivasi produktivitas tenaga kerja guna menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga di kawasan industri Jawa Barat.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar di Bandung, Rabu, menegaskan pemenuhan hak-hak keuangan dan klaim jaminan sosial para pekerja terdampak PHK menjadi prioritas utama untuk menahan penurunan tingkat kesejahteraan keluarga.

"Koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan turut dilakukan untuk mendukung akses pekerja terhadap manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Kim.

Guna memulihkan putaran roda ekonomi buruh secara cepat, lanjut dia, Pemprov Jabar memangkas rantai birokrasi rekrutmen dan biaya perantara (calo) melalui integrasi ekosistem pasar kerja digital berbasis aplikasi "Nyari Gawe".

Hingga 9 Oktober 2026, aplikasi Nyari Gawe tercatat mengonsolidasikan 704.121 pencari kerja dengan 714 perusahaan, menyediakan 24.085 peluang kerja, serta sukses mengembalikan 1.209 tenaga kerja ke dalam sektor ekonomi formal.

Di samping itu, efisiensi penyerapan tenaga kerja diperluas melalui inovasi bursa kerja daring (live streaming) via akun TikTok resmi Gubernur Jawa Barat @dedimulyadiofficial.

Ia menjelaskan, dalam empat edisi bursa kerja daring hingga awal Oktober 2026, program ini berhasil menggaet 89 perusahaan dengan total ketersediaan 5.768 lowongan kerja siap isi.

Sebagai strategi mitigasi jangka panjang terhadap struktur dinamika industri, Disnakertrans Jabar mengarahkan pekerja terdampak PHK untuk masuk ke dalam ekosistem ekonomi kreatif dan manufaktur bernilai tambah tinggi.

Pemerintah menggelar pelatihan keterampilan berbasis kejuruan strategis—mulai dari teknisi otomotif, manufaktur, pengelasan, operator forklift, barista, hingga pembuat konten digital (digital content creator).

Lewat unit pelatihan keliling (Mobile Training Unit / MTU) dan program pendampingan kewirausahaan, para korban PHK didorong untuk bertransformasi dari pencari kerja menjadi pelaku usaha mandiri baru yang mampu menggerakkan ekonomi lokal.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memetakan potensi peningkatan ekspor di empat pasar utama, yakni China, Amerika Serikat (AS), Jepang, dan India.

Hal itu ditempuh melalui identifikasi selisih antara nilai ekspor saat ini dan potensi ekspor yang dapat dikembangkan.

“Pemerintah memandang perkembangan ini perlu direspons melalui penguatan strategi ekspor berbasis komoditas dan pasar," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

"Pendekatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi komoditas berkapasitas ekspor tinggi, memetakan kesenjangan antara ekspor Indonesia dengan kebutuhan impor negara mitra, serta mengurai hambatan yang dihadapi pelaku usaha,” tambahnya.

Berdasarkan hasil pemetaan, China memiliki potensi export gap sebesar 31 miliar dolar AS, terutama pada komoditas mineral dan logam beserta produknya, sumber daya mineral, mesin dan peralatan elektronik, kayu, kertas, karet, plastik, serta produk kimia.

Kemudian, potensi export gap di Amerika Serikat (AS) mencapai 14 miliar dolar AS, antara lain pada produk kendaraan, mineral dan logam, mesin dan peralatan elektronik, kayu, kertas, karet, plastik, serta produk kimia.

Sementara di Jepang, potensi export gap tercatat sebesar 5,5 miliar dolar AS dengan peluang utama pada produk mineral dan logam, hasil laut, produk nabati, serta bahan kimia.

Adapun di India, potensi export gap mencapai 10 miliar dolar AS, yang bersumber dari komoditas mineral dan logam, bahan kimia, mesin dan elektronik, serta produk nabati.

“Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan ekspor tidak hanya perlu dilakukan melalui pencarian pasar baru, tetapi juga dengan memperdalam pasar yang selama ini telah menjadi tujuan ekspor Indonesia,” tutur Menko Airlangga.

Untuk menangkap potensi tersebut, pemerintah akan mendorong penguatan ekspor berbasis komoditas dengan mempertemukan kapasitas produksi dalam negeri dan kebutuhan spesifik negara tujuan.

Pendekatan itu mencakup sektor pertambangan, pertanian dan perkebunan, perikanan, serta manufaktur.

Pemerintah juga memetakan potensi ekspor produk elektronik, teknologi, dan telekomunikasi.

Selain itu, lanjut Airlangga, pemerintah memperkuat koordinasi lintas K/L bersama pelaku usaha untuk mengatasi berbagai hambatan ekspor, mulai dari regulasi, standardisasi persyaratan pasar hingga kendala teknis di lapangan.

Menko berharap upaya itu dapat mendorong peningkatan nilai ekspor sekaligus memperkuat ekspor produk bernilai tambah dan diversifikasi komoditas Indonesia.

"Dengan pendekatan tersebut, optimalisasi pasar utama diharapkan tidak hanya dilakukan melalui peningkatan nilai ekspor secara agregat, tetapi juga melalui penguatan ekspor produk bernilai tambah dan diversifikasi komoditas, sehingga peluang pasar yang masih terbuka dapat dikonversi menjadi ekspor Indonesia yang lebih konkret,” tutup Airlangga.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wonderful Indonesia Gastronomy (WIG) menghadirkan gelaran Wonderful Indonesia Gastronomy (WIG) Culinary Festival 2026 dalam memperkuat gastronomi Nusantara terutama sebagai daya tarik wisata.

Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan dan Penyelenggaraan Kegiatan Kementerian Pariwisata, Hafiz Agung Rifai mengatakan melalui Wonderful Indonesia Gastronomy sebagai platform inklusif, Kementerian Pariwisata mendorong pertumbuhan destinasi berkualitas dengan atraksi dan kekayaan budaya, termasuk gastronomi di dalamnya.

“Kehadiran WIG Culinary Festival 2026 diharapkan dapat menjadi ruang untuk mengenalkan kekayaan gastronomi Indonesia secara lebih luas, termasuk potensi kuliner sebagai daya tarik wisata,” kata Hafiz dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Culinary Festival dirancang sebagai rangkaian Wonderful Indonesia Gastronomy (WIG) 2026 yang inklusif dan terbuka bagi seluruh masyarakat pencinta kuliner, sekaligus memberikan ruang promosi dan akses pasar yang lebih luas bagi para pelaku usaha makanan dan minuman.

Mengangkat tema “From Local Roots to Global Recognition”, WIG Culinary Festival 2026 ini menjadi kelanjutan rangkaian WIG 2026 yang sebelumnya telah digelar di Solo dan Yogyakarta pada 26 September–4 Oktober 2026. Festival ini mengajak masyarakat mengenal kekayaan gastronomi Nusantara sebagai warisan budaya sekaligus daya tarik pariwisata Indonesia.

Pendiri dan Ketua Indonesia Gastronomy Network Vita Datau mengatakan melalui WIG Culinary Festival 2026, ingin menghadirkan kekayaan kuliner Nusantara lebih dekat tidak hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat tertentu, tetapi juga dikenal dan dihargai sebagai bagian dari warisan budaya serta menjadi daya tarik pariwisata Indonesia.

“Kekayaan gastronomi memegang peranan penting dalam membentuk sekaligus memperkuat identitas budaya Indonesia. Di balik setiap hidangan yang disajikan, tersimpan ragam cerita mulai dari asal-usul bahan pangan, teknik pengolahan, hingga tradisi dan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun,” kata Vita Datau.

Wonderful Indonesia Gastronomy (WIG) Culinary Festival 2026 hadir sejak 7 Oktober–1 November 2026 dan diselenggarakan di 32 pusat perbelanjaan di berbagai wilayah Indonesia. Acara tersebut turut berkolaborasi strategis antara WIG dengan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) yang didukung oleh Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai Main Bank Partner.

Kini, WIG Culinary Festival 2026 berlangsung di Kota Kasablanka, Jakarta, dengan menghadirkan kolaborasi bersama Festival Kuliner D'Kambodja Heritage by Anne Avantie. Kolaborasi ini mengangkat kekayaan kuliner khas Semarang dan kawasan Joglosemar, yang mencakup Yogyakarta, Solo, dan Semarang.

Pewarta: Sri Dewi Larasati
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Serang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menggelar Pelatihan Barista Tematik Desa Wisata Tahun 2026 yang diikuti 16 pemuda guna mendorong pengembangan desa wisata di daerah tersebut.

Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja (Kabid PPTK) Disnakertrans Kabupaten Serang, Muhammad Furqon, di Serang, Rabu, menjelaskan bahwa pelatihan yang diikuti oleh perwakilan desa wisata itu berlangsung selama 8 hari atau setara 80 jam pelajaran, terhitung sejak 15 hingga 23 Oktober 2026.

"Pelatihan hari ini memang dirancang tematik untuk desa wisata. Harapannya, para peserta bisa meningkatkan keahlian (up skill) sehingga mampu mengembangkan potensi wisata di desanya masing-masing," kata Furqon.

Kegiatan pelatihan berbasis kompetensi tersebut dibuka oleh Sekretaris Disnakertrans Khairil Anwar di Cafe and Resto Cisait, Kecamatan Ciruas, serta dihadiri Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Serang Abdul Basit dan jajaran dinas terkait.

Selama delapan hari pelatihan, para peserta dibekali materi barista secara komprehensif, mulai dari pengenalan karakter biji kopi, teknik pengolahan dan penyajian, hingga praktik langsung di kedai kopi.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Serang, Abdul Basit, menyambut positif langkah strategis Pemkab Serang dalam membekali masyarakat lokal dengan keterampilan bernilai ekonomi tinggi.

Ia berharap alumni pelatihan dapat membawa dampak nyata bagi daya tarik pariwisata daerah setelah kembali ke desa masing-masing.

"Harapannya masyarakat yang dilatih hari ini mampu mengaplikasikan ilmunya di daerah asal. Ini akan menjadi daya tarik tersendiri agar Kabupaten Serang ke depan bisa dikenal sebagai daerah racikan kopi yang mendunia," ujarnya.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Manokwari (ANTARA) - Tim Ekspedisi Patriot Universitas Indonesia (TEP UI) mendampingi kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Distrik Nikiwar, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, mengembangkan produk olahan pala untuk memperluas jangkauan pemasaran.

Ketua TEP UI 08 Rambat Lupiyoadi dalam keterangan tertulis di Manokwari, Rabu, mengatakan pendampingan kelompok UMKM maPala mencakup pengolahan komoditas, penyiapan sarana produksi, sekaligus pemenuhan standar keamanan pangan.

“Kami juga berkoordinasi dengan instansi terkait supaya bisa memenuhi ketentuan standar keamanan pangan,” kata Rambat.

Dia menjelaskan bahwa program one disrik one product (ODOP) diarahkan untuk mendorong hilirisasi komoditas unggulan secara berkelanjutan, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

Komoditas pala yang sebelumnya dijual mentah kini diolah terlebih dahulu menjadi bubuk berkualitas premium, dan fuli kering siap pakai sehingga diharapkan dapat meningkatkan nilai jual komoditas tersebut.

“Kelompok maPala yang kami dampingi itu dikelola oleh Muddin Tesupu, Jumadil, La Ali, dan Halimah dengan rencana pengenalan awal produk pada akhir Oktober 2026,” ujarnya.

Ia menyebut, koordinasi pemenuhan standar keamanan pangan diawali melalui audiensi dengan Dinas Kesehatan Teluk Wondama pada 17 September 2026, kemudian pertemuan bersama Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Papua Barat.

Rangkaian koordinasi itu ditindaklanjuti dengan kunjungan BPOM Papua Barat bersama Dinas Kesehatan Teluk Wondama ke sejumlah UMKM di Distrik Nikiwar pada 13 Oktober 2026, termasuk sarana produksi kelompok maPala.

“Pertemuan dengan BPOM Papua Barat secara daring membahas tentang pendampingan untuk pemenuhan standar keamanan pangan,” ujar Rambat.

Dirinya berharap, pendampingan teknis dan pengurusan legalitas menjadi bekal bagi kelompok usaha untuk memperluas pemasaran, meningkatkan pendapatan, serta mengoptimalkan manfaat ekonomi komoditas pala bagi masyarakat.

“Kami berharap pendampingan yang dilakukan bisa meningkatkan nilai ekonomi komoditas pala,” ujarnya.

Kepala BPOM Papua Barat Agustince Werimon mengapresiasi TEP UI yang telah mendampingi pengembangan potensi pala di Teluk Wondama menjadi produk olahan bernilai ekonomi lebih tinggi.

BPOM akan memberikan asistensi langsung agar sarana produksi yang kelola kelompok UMKM dampingan TEP UI 08 dapat memenuhi standar CPPOB atau cara produksi pangan olahan yang baik.

“Kami siap memberikan asistensi proses pemenuhan legalitas produk sesuai ketentuan keamanan pangan,” ujarnya.

Dalam kunjungan itu, BPOM Papua Barat bersama Dinas Kesehatan Teluk Wondama mengevaluasi kebersihan peralatan penggilingan pala dan penanganan fuli untuk mencegah kontaminasi jamur maupun cemaran fisik.

Pemeriksaan yang dilakukan menyasar tata ruang dan alur produksi, terutama pemisahan area bahan baku, pengeringan, pengolahan, hingga pengemasan akhir, termasuk pelabelan informasi gizi, halal, tanggal kedaluwarsa, serta kode produksi.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperluas akses pasar digital bagi pelaku UMKM terdampak bencana di Aceh melalui fasilitasi pemasaran berbasis digital dan kolaborasi layanan logistik untuk mempercepat pemulihan usaha.

Asisten Deputi Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro Kementerian UMKM Ari Anindiya, dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, mengatakan pemulihan usaha pascabencana tidak cukup hanya dengan mengembalikan kemampuan produksi, tetapi juga perlu didukung perluasan akses pasar agar pelaku usaha dapat kembali memperoleh pendapatan.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Fasilitasi Landing Page UMKM Sumatera Bangkit Bersama dalam rangkaian Klinik UMKM Bangkit di Banda Aceh pada Selasa (13/10).

Melalui fasilitas tersebut, pelaku UMKM memperoleh dukungan untuk membangun toko digital yang terintegrasi dengan ekosistem lokapasar (marketplace), menampilkan produk secara lebih menarik, serta menjangkau konsumen di luar wilayah pemasaran sebelumnya.

“Kami ingin digitalisasi memberikan hasil nyata bagi pengusaha UMKM. Produk yang sebelumnya hanya dikenal di lingkungan sekitar harus semakin mudah ditemukan konsumen melalui kanal digital, sehingga peluang transaksi dan peningkatan penjualan semakin terbuka,” kata Ari.

Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, pengembangan landing page bersama berbagai lokapasar telah melibatkan lebih dari 4.000 UMKM dengan capaian penjualan lebih dari 45 juta produk.

Menurut Ari, capaian tersebut menunjukkan potensi perdagangan digital dalam membantu UMKM memperluas jangkauan pemasaran, meningkatkan transaksi, dan memulihkan kegiatan usaha setelah terdampak bencana.

Fasilitasi pemasaran digital tersebut menyasar pelaku UMKM di Kota Banda Aceh serta wilayah koordinasi Aceh 5 yang mencakup Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Gayo Lues, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kabupaten Aceh Tenggara.

Selain memperluas akses pasar digital, Kementerian UMKM berkolaborasi dengan J&T Express melalui program Jawara Lokal untuk mendukung pengembangan usaha dan distribusi produk UMKM.

Melalui program tersebut, UMKM terpilih berdasarkan proses kurasi bersama Kementerian UMKM dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh memperoleh dana pengembangan usaha masing-masing sebesar Rp15 juta.

Peserta juga mendapatkan potongan ongkos kirim sebesar 30 persen, akses layanan VIP J&T Express, dukungan promosi, serta pendampingan logistik untuk meningkatkan efisiensi pengiriman dan memperluas jangkauan distribusi produk.

Salah satu penerima manfaat program Jawara Lokal adalah Silfia Safriani, pemilik usaha Keuneubah Endatu asal Kabupaten Pidie Jaya. Usahanya sempat terhenti akibat banjir bandang pada akhir November 2025 sebelum kembali dirintis pada Februari 2026.

Silfia mengatakan pemasaran daring membantu usahanya menjangkau lebih banyak konsumen. Ia menyebut penjualan produknya yang sebelumnya sekitar satu kotak per hari kini dapat mencapai 100 kotak.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat Belanda, India, dan Jepang menjadi tiga dari 22 negara dengan potensi transaksi terbesar dalam penandatanganan 168 nota kesepahaman (MoU) antara pelaku usaha Indonesia dan pembeli luar negeri pada hari pertama Trade Expo Indonesia (TEI) 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan penandatanganan nota kesepahaman dari 22 negara tersebut mencatatkan potensi transaksi sebesar 13,2 miliar dolar AS atau setara Rp237 triliun pada hari pertama TEI 2026 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu.

"Belanda, India, dan Jepang menjadi 3 dari 22 negara dengan potensi transaksi terbesar pada penandatanganan hari ini," kata Budi.

Budi menyampaikan penandatanganan nota kesepahaman tersebut menjadi awal sinergi antara pelaku usaha Indonesia dan pembeli mancanegara. Menurutnya, kesepakatan itu menunjukkan produk Indonesia diminati pasar internasional.

Penandatanganan MoU hari ini merupakan hasil rangkaian penjajakan bisnis (business matching) antara eksportir Indonesia dan calon pembeli atau buyer mancanegara yang dilaksanakan sebelum TEI ke-41 berlangsung.

Penjajakan-penjajakan bisnis tersebut didukung Kedutaan Besar RI, Konsulat Jenderal RI, atase perdagangan RI, dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) di luar negeri.

Adapun produk-produk dengan nilai MoU terbanyak meliputi roti, pastri, kue, biskuit, dan produk roti; batu bara; briket dan bahan bakar padat sejenis yang terbuat dari batu bara; furnitur atau mebel lainnya beserta bagian-bagiannya; serta kertas dan karton tidak dilapisi.

Kemudian, dilakukan juga penandatanganan MoU untuk investasi bidang jasa.

"Penandatanganan MoU di hari pertama TEI ke-41 menjadi awal yang baik bagi eksportir Indonesia dan buyer untuk saling bekerja sama dan membangun peluang saling menguntungkan," ujar Budi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kami sedang memastikan agar seluruh tugas dan fungsi yang terkait dengan reforma agraria, pertanahan, dan tata ruang ke depannya dapat berjalan dengan semakin efektif

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menggelar pertemuan untuk memperjelas pembagian tugas dan fungsi reforma agraria di dua lembaga negara tersebut.

"Kami sedang memastikan agar seluruh tugas dan fungsi yang terkait dengan reforma agraria, pertanahan, dan tata ruang ke depannya dapat berjalan dengan semakin efektif," kata Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN Ossy Dermawan di Jakarta, Rabu.

Wamen Ossy mengatakan bahwa ATR/BPN kembali menggelar rapat tindak lanjut pembentukan BRAN dengan menggarisbawahi bahasan utama, yaitu penataan hubungan kerja serta pembagian kewenangan antara Kementerian ATR/BPN dan BRAN.

"Kita tidak sedang mempertahankan struktur atau nomenklatur dari lembaga kita masing-masing, baik ATR/BPN atau BRAN," ujarnya.

Menurut dia, BRAN terbentuk sejak Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria disahkan pada September lalu, dan diamanahkan tugas dalam tahap perencanaan, pelaksanaan hingga penyelesaian reforma agraria.

Namun, kata Ossy dalam lingkup tugas BRAN tersebut masih ada tugas yang beririsan dengan kewenangan Kementerian ATR/BPN.

Untuk itu, penyelarasan kewenangan dan penataan kelembagaan dinilai sebagai langkah penting untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria.

Upaya ini, kata Ossy, dilakukan agar kebijakan dan program reforma agraria berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan visi Presiden Republik Indonesia, yakni berhasil guna dan berdaya guna.

"Ini yang harus kita selaraskan supaya ke depan tidak ada pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan oleh kedua lembaga. Saya mohon pertemuan hari ini dimanfaatkan betul untuk memperjelas pembagian kewenangan antara BRAN dan Kementerian ATR/BPN," katanya.

Sementara itu, Kepala BRAN Dedi Prasetyo, memaparkan analisis komprehensif mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BRAN. Paparan tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan struktur organisasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan BRAN secara optimal.

"Semangat kita adalah semua bekerja untuk kepentingan rakyat. Sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, itulah landasan filosofi kenapa BRAN ini dibentuk," kata Dedi.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Portugal menyepakati pengakuan timbal balik sertifikat kompetensi awak kapal perikanan untuk mendukung mobilitas tenaga kerja maritim kedua negara sesuai standar internasional.

Kesepakatan tersebut ditandatangani dalam rangkaian Indonesia-Europe Business Forum (IEBF) 2026 di Portugal awal bulan ini dan menjadi bagian dari upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperluas akses kerja serta meningkatkan daya saing pelaut perikanan Indonesia di pasar global.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, mengatakan pengakuan sertifikasi perlu diperluas agar kompetensi pelaut Indonesia dapat diterima di negara mitra.

"Upaya ini harus tetap mengacu pada standar kompetensi, keselamatan, dan perlindungan awak kapal," kata Trenggono.

Kesepakatan bertajuk Agreement on the Mutual Recognition of the Personnel Certification of Fishing Vessels Between the Portuguese Republic and the Republic of Indonesia tersebut mengatur pengakuan sertifikat kompetensi dan sertifikat keahlian awak kapal perikanan yang diterbitkan otoritas berwenang kedua negara.

Pengakuan tersebut mengacu pada International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F) 1995.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) I Nyoman Radiarta menjelaskan mekanisme pengakuan dan pengesahan sertifikat (endorsement) memungkinkan awak kapal perikanan kedua negara bekerja di kapal berbendera negara mitra sesuai kualifikasi dan ketentuan yang berlaku.

Awak kapal yang tercakup meliputi nakhoda, mualim, masinis, dan operator radio. Meski demikian, pengakuan sertifikat tidak serta-merta menghapus persyaratan lain yang berlaku untuk bekerja di negara tujuan.

Selain dengan Portugal, KKP juga mendorong perluasan pengakuan sertifikasi pelaut perikanan melalui pembaruan perjanjian pengakuan bersama (Mutual Recognition Agreement/MRA) dengan Spanyol yang ditandatangani pada 2023.

Pembaruan tersebut diperlukan untuk menyesuaikan pengakuan sertifikasi dengan perkembangan standar internasional, termasuk amendemen STCW-F 2024 yang berlaku sejak 1 Januari 2026.

Indonesia mengusulkan agar cakupan pengakuan sertifikasi dengan Spanyol yang selama ini mencakup awak kapal tingkat operasional (rating) diperluas hingga jenjang perwira, termasuk nakhoda dan ahli mesin kapal.

Usulan itu mencakup sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan (ANKAPIN) dan Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan (ATKAPIN) tingkat I, II, dan III, serta sertifikat Basic Safety Training Fisheries Class I (BSTF-I) dan Buku Pelaut Perikanan sebagai dokumen pendukung verifikasi.

KKP juga mengusulkan pengaturan transisi untuk menjaga keberlanjutan pekerjaan awak kapal yang telah bekerja selama proses pembaruan perjanjian berlangsung.

Kedua negara turut menjajaki pembentukan kelompok kerja bersama guna membahas persoalan teknis dan memantau pelaksanaan perjanjian.

Dalam rangkaian kegiatan di Spanyol, KKP berdiskusi dengan asosiasi industri perikanan setempat, CEPESCA, mengenai kebutuhan tenaga kerja, posisi yang sulit dipenuhi, serta peluang penempatan pelaut Indonesia sesuai kompetensi dan kualifikasi.

Melalui penguatan pengakuan sertifikasi tersebut, KKP berharap kompetensi pelaut perikanan Indonesia semakin diakui secara internasional dan membuka peluang mobilitas kerja yang lebih luas, dengan tetap mengedepankan keselamatan serta perlindungan awak kapal.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026