Medan (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Cabang Medan, Sumatera Utara, mengoptimalkan penyerapan gabah kering panen dari petani meskipun realisasinya telah melampaui target tahunan sebagai upaya memperkuat cadangan pangan.

"Kami tetap melakukan penyerapan gabah dari petani di wilayah kerja walaupun sudah mencapai target tahunan," ujar Pemimpin Cabang Perum Bulog Medan Lutfillah Barus di Medan, Senin.

Ia mengatakan, penyerapan gabah tersebut sudah mencapai 112 persen atau 34.696 ton gabah yang dikonversi setara beras 17.348 ton dari target 31.000 ton gabah atau 15.500 setara beras sampai pada 17 Oktober 2026.

Lebih lanjut, ia mengatakan, penyerapan gabah dari petani terus berlanjut mengingat sebagian di wilayah kerjanya masih melakukan panen di antaranya Kabupaten Langkat dan Kabupaten Serdang Bedagai.

"Estimasi penyerapan gabah di daerah tersebut bisa mencapai 3.000 sampai 4.000 ton lagi sampai Desember 2026, sebagai upaya dalam memperkuat stok pangan," ucapnya.

Lutfillah mengatakan, gabah hasil penyerapan tersebut akan diolah menjadi beras sebagai bagian dari cadangan pangan pemerintah untuk mendukung berbagai program, di antaranya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan penyaluran bantuan pangan kepada penerima manfaat.

Sebagai pelaksana penugasan pemerintah di bidang pangan, Bulog melakukan penyerapan gabah dari petani sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

Untuk mengoptimalkan penyerapan hingga akhir tahun, Bulog juga terus melakukan sosialisasi serta memperkuat kerja sama dengan gabungan kelompok tani (gapoktan), pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa nilai transaksi dalam program misi dagang ke-27 mereka ke Aceh hari ini telah mencapai Rp1 triliun lebih.

"Hingga hari ini, per jam 14.00 WIB, ini transaksi yang sudah terbangun Rp1,084 triliun lebih," kata Khofifah Indar Parawansa, di Banda Aceh, Senin.

Pernyataan itu disampaikan Khofifah Indar Parawansa kepada awak media dalam pelaksanaan misi dagang serta penandatanganan kerja sama bisnis tahun 2026, di Kota Banda Aceh, Senin.

Kegiatan misi dagang ini, Pemerintah Jawa Timur dan Aceh mempertemukan 149 pelaku usaha dari kedua provinsi dengan berbagai produk unggulan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masing-masing daerah, mulai dari kriya, kuliner, pakaian, buah-buahan khas daerah serta kerajinan lainnya.

Tidak hanya saling memasarkan atau jual-beli produk lokal Jawa Timur dan Aceh saja. Dalam misi dagang ini juga dilaksanakan kerja sama bisnis dan investasi dari kedua provinsi tersebut.

Adapun kesepahaman bisnis kerja sama yang ditandatangani antara Pemerintah Jatim dan Aceh terdiri berbagai sektor dan para pihak, mulai dari pertanian, perikanan, fesyen, serta berbagai industri lainnya.

Selain antar pemerintah, penandatanganan kerja sama komitmen transaksi perdagangan dan investasi tersebut juga dilakukan oleh sesama para pelaku usaha dari Jawa Timur dan Aceh.

Khofifah menjelaskan, dalam proses misi dagang ini pihaknya melakukan dua kali kurasi atau menilai produk, serta pelaksanaan bisnis matching minimal lima kali.

"Proses yang kita bangun ini melalui berbagai pertemuan secara online, dan business matching secara online," ujarnya.

Ia menuturkan, pelaksanaan kegiatan ini menjadi bagian penting untuk terus menguatkan hubungan dagang, ekonomi, persaudaraan antara Jawa Timur dan Aceh.

Dirinya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Aceh yang sudah membangun partnership luar biasa terhadap misi dagang dan investasi kali ini, sehingga prosesnya berjalan lancar.

"Terima kasih semuanya. Kita berharap melalui misi dagang ini kita akan tumbuh bersama, berkembang bersama, kita maju dan sejahtera bersama," kata Khofifah.

Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas kerja sama bisnis lewat kegiatan misi dagang bersama Pemerintah Jawa Timur ini. Apalagi, transaksi penjualannya mencapai Rp1 triliun lebih.

Menurutnya, perluasan jaringan dagang antar daerah ini dapat mendorong komoditas unggulan Aceh seperti kopi Gayo dan nilam menembus pasar internasional.

Dirinya juga berharap, posisi strategis Aceh sebagai pusat perdagangan internasional sejak masa Kesultanan Iskandar Muda dapat kembali diperkuat melalui kolaborasi investasi.

"Intinya hari ini adalah kerja sama kita dengan Pemerintah Jawa Timur. Tadi sudah sama-sama disaksikan sejumlah MoU (nota kesepahaman) yang akan terus berjalan mulai hari ini dan ke depannya dari berbagai sektor," demikian Fadhlullah.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan BDO di Indonesia menyoroti tantangan krusial dalam pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di dunia usaha seperti keamanan data yang dapat menyebabkan kebocoran informasi, sehingga memengaruhi kepercayaan pelanggan, reputasi, hingga keberlangsungan bisnis perusahaan.

CEO BDO di Indonesia Thano Tanubrata mengatakan, pesatnya perkembangan teknologi AI perlu diimbangi dengan kesiapan kebijakan, sistem pengendalian, dan pengawasan yang memadai agar penerapannya tidak menimbulkan risiko bagi perusahaan.

“Kebocoran data dapat menimbulkan kerugian finansial sekaligus merusak reputasi. Komite audit perlu memastikan organisasi memiliki tata kelola yang memadai agar adopsi AI tetap menjaga kepercayaan pelanggan dan keberlangsungan bisnis,” ujar Thano dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Menurut Thano, penguatan tata kelola diperlukan seiring meningkatnya penggunaan AI untuk mendukung efisiensi operasional dan pengambilan keputusan bisnis.

Associate Director IT & Digital BDO di Indonesia Reza Aminy menjelaskan, perusahaan perlu memahami kebijakan pengelolaan data dari penyedia layanan AI sebelum memasukkan informasi internal maupun data pelanggan ke dalam sistem tersebut.

Selain risiko kebocoran data, penggunaan AI juga menghadirkan tantangan lain, seperti penyalahgunaan teknologi deepfake untuk menyamar sebagai pimpinan perusahaan dalam rapat daring serta keluaran chatbot yang memuat informasi keliru atau referensi yang tidak nyata.

"Tata kelola perlu disiapkan sebelum AI diterapkan. Semakin tinggi risiko penggunaannya, semakin ketat pengendalian yang dibutuhkan, termasuk pemeriksaan oleh manusia agar hasil dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Reza.

Dia menambahkan, pengawasan perlu disesuaikan dengan tingkat risiko penggunaan AI, terutama ketika teknologi tersebut berinteraksi langsung dengan pelanggan, mengolah data sensitif, atau memengaruhi keputusan penting perusahaan.

Penerapan AI juga perlu didukung kejelasan tujuan penggunaan, penetapan penanggung jawab, evaluasi berkala, serta peningkatan kompetensi auditor internal.

Melalui kegiatan bersama Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) tersebut, BDO di Indonesia mendorong penguatan peran komite audit dalam memastikan penggunaan AI berjalan secara bertanggung jawab.

Ketua Dewan Pengurus IKAI Maliki Heru Santosa menekankan kegiatan ini menjadi ruang untuk memperluas jejaring, pertukaran pengalaman antaranggota untuk memperkuat pelaksanaan fungsi komite audit, dan menyegarkan pemahaman mengenai fungsi pengawasan atau oversight di tengah perkembangan teknologi.

"Networking dan berbagi pengalaman menjadi bagian penting dalam memperkuat peran komite audit. Melalui forum ini, anggota dapat menyegarkan pengetahuan dan memperluas perspektif agar fungsi pengawasan tetap relevan dengan tantangan yang dihadapi perusahaan," kata Heru.

Pengawasan yang memadai diharapkan dapat membantu perusahaan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengabaikan perlindungan data dan kepercayaan pelanggan.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Makassar, Sulsel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, menyebutkan produksi pertanian meningkat berkat program electrifying agriculture (EA) oleh PT PLN melalui pemanfaatan listrik untuk pengoperasian pompa air guna mendukung pengairan lahan persawahan, utamanya saat musim kemarau.

Salah satu penerapan program tersebut dilakukan di Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap.

"Panen Agustus 2026, produktivitas tercatat sekitar 10,4 ton per hektare, ini meningkat dibandingkan musim tanam sebelumnya yang berada di kisaran tujuh ton per hektare," ujar Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Sidrap Ibrahim, melalui keterangannya di Makassar, Senin.

Menurut dia, di desa tersebut, sekitar 395 hektare lahan pertanian dikelola oleh 13 kelompok tani. Sebelumnya, petani mengandalkan pasokan air dari Bendung Takkalasi yang dapat mengering ketika terjadi kemarau panjang.

Guna mengatasi keterbatasan air, sebanyak 39 titik sumur bor telah tersedia sejak 2025. Sumber air tersebut dimanfaatkan bersama program listrik masuk sawah untuk mendukung pengoperasian pompa air bagi kebutuhan pengairan pertanian.

"Upaya ini malah berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas pertanian di wilayah itu," tambahnya.

Peningkatan tersebut didukung sejumlah upaya, antara lain optimalisasi lahan, bantuan benih, penyediaan sumber air, serta pemanfaatan listrik untuk pengairan.

Ibrahim menyebut dengan dukungan listrik, petani memiliki alternatif untuk mengoperasikan pompa air tanpa sepenuhnya bergantung pada bahan bakar minyak.

Pengembangan EA membutuhkan sinergi antara PLN, pemerintah daerah, kelompok tani, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya agar pemanfaatan listrik sesuai dengan kebutuhan di lapangan, termasuk dukungan infrastruktur ketenagalistrikan yang memadai.

General Manager PLN UID Sulselrabar Didik Wicaksono mengatakan pemanfaatan listrik di sektor agrikultur tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah pelanggan dan daya tersambung, tetapi juga pada penciptaan nilai tambah bagi petani dan pelaku usaha melalui kegiatan produksi yang lebih efisien.

"PLN juga mendorong pemanfaatan listrik untuk berbagai kebutuhan usaha agrikultur, mulai dari pompa irigasi dan sistem pengairan hingga pencahayaan, ventilasi, serta peralatan pendukung peternakan," urainya.

Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan membantu pelaku usaha menjalankan kegiatan produksi secara lebih praktis dan modern.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menyebut ada dua ruas jalan di daerahnya yang dibangun melalui proyek Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun 2026 dengan nilai anggaran sekitar Rp30 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP) Kepri Rodi Yantari menyampaikan kedua jalan dimaksud, yaitu pembangunan lanjutan Jalan Gurindam 12 sisi kedua dari kawasan Tugu Sirih sampai depan Markas Komando Armada I (Koarmada) di Kota Tanjungpinang, lalu peningkatan Jalan Tembeling di Kabupaten Bintan.

"Saat ini sedang dalam proses lelang. Pembangunannya ditargetkan rampung dua bulan," kata Rodi di Tanjungpinang, Senin.

Rodi mengatakan anggaran pembangunan dua ruas jalan itu sekitar Rp30 miliar, bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI.

Proyek IJD diprioritaskan untuk Jalan Gurindam 12, yang merupakan kawasan objek wisata dan rekreasi masyarakat di Tanjungpinang sekaligus mempercantik wajah pusat ibukota Provinsi Kepri tersebut.

Sementara peningkatan Jalan Tembeling dilakukan karena akses jalan itu terhubung ke kawasan industri PT Japfa yang bergerak di sektor peternakan/perunggasan.

Rodi menambahkan IJD merupakan program kebijakan strategis nasional melalui Instruksi Presiden (Inpres) agar pemerintah pusat ikut membantu membangun dan memperbaiki jalan-jalan di daerah, meliputi kabupaten, kota, atau provinsi, dengan menggunakan dana APBN

Melalui program itu, pemerintah pusat fokus membangun infrastruktur jalan yang bertujuan meningkatkan produktivitas ekonomi daerah serta konektivitas antarwilayah.

Pada tahun 2024, Kepri mendapat dukungan anggaran IJD senilai Rp532 miliar untuk membangun dan memperbaiki 14 ruas jalan sepanjang 76 kilometer, yang tersebar di enam kabupaten/kota setempat.

"Kita sangat apresiasi pemerintah pusat, IJD ini telah berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena dapat memperlancar konektivitas angkutan orang dan barang antarwilayah," demikian Rodi.

Pewarta: Ogen
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyebutkan realisasi investasi per September 2026 mencapai sebesar Rp1.539,2 triliun dengan menyerap 2,19 juta tenaga kerja baru.

"Investasi Januari sampai dengan September 2026 menyerap tenaga kerja sebesar 2.194.496 orang," ucapnya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

Rosan menjelaskan bahwa capaian investasi nasional tersebut telah memenuhi 75,4 persen dari target yang ditetapkan oleh pemerintah sepanjang tahun.

Khusus untuk triwulan ketiga 2026, nilai investasi yang berhasil ditarik masuk menembus angka Rp528,7 triliun.

Penanaman modal asing (PMA) tercatat memberikan kontribusi sebesar Rp777,8 triliun atau 50,5 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang mencapai Rp761,4 triliun.

Pemerataan pembangunan ekonomi juga menunjukkan tren positif dengan nilai investasi di luar Pulau Jawa yang mendominasi sebesar Rp779,4 triliun atau 50,6 persen dari total capaian.

Sementara itu, realisasi penanaman modal di wilayah Pulau Jawa mengekor dengan pada angka Rp759,8 triliun atau setara dengan proporsi 49,4 persen.

Singapura menjadi negara asal penyumbang modal asing terbesar yang menanamkan investasi di Indonesia dengan nilai mencapai 14 miliar dolar Amerika Serikat.

"Yang pertama, Singapura sebesar 14 miliar dolar atau 29,6 persen, kedua Hong Kong 12,8 miliar atau 27,2 persen, dan ketiga Tiongkok 5 miliar atau 10,5 persen," katanya.

Sementara, investasi yang mengalir khusus ke sektor hilirisasi pada periode Januari hingga September 2026 telah mencatatkan nilai yang signifikan sebesar Rp480 triliun.

Sektor mineral tetap menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp335,1 triliun yang mencakup komoditas nikel, bauksit, besi baja, tembaga, hingga pasir silika.

"Kedua, perkebunan dan kehutanan Rp83,6 triliun, minyak dan gas bumi Rp54 triliun, dan perikanan dan kelautan Rp7,3 triliun. Tetapi, memang khusus untuk realisasi luar Jawa investasinya itu mencapai 78 persen dari total investasi (hilirisasi)," kata Rosan.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Medan (ANTARA) - PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum melalui ISP (Inalum smelter plant/pabrik peleburan) meraih dua penghargaan Gold (emas) di ajang Indonesian SDGs Awards (ISDA) 2026 atas pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kedua penghargaan itu diberikan atas program pemberdayaan ekonomi masyarakat, yakni Bank Sampah Berseri, dan Gubuk Jamur Dani di Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara.

"Penghargaan ini bagi kami bukan sekadar pencapaian perusahaan, tetapi juga apresiasi atas proses dan kerja bersama masyarakat," ucap Kepala Grup Layanan Strategis Inalum Daniel Hutauruk dalam keterangannya di Medan, Senin.

Indonesian SDGs Awards, ujar dia, merupakan ajang penghargaan yang digelar Corporate Forum for CSR Development (CFCD) untuk memberikan apresiasi perusahaan dan lembaga menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang berkontribusi pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Adapun penilaian Indonesian SDGs Awards tersebut mengacu pada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs penyelenggaraannya berlandaskan prinsip ISO 26000.

"Penghargaan ini menjadi apresiasi atas kolaborasi perusahaan bersama masyarakat mengembangkan program yang memberikan manfaat nyata sekaligus mendorong kemandirian," tutur Daniel.

Tercatat, Bank Sampah Berseri mengelola 76.444 kilogram sampah organik, dan 22.346 kilogram sampah anorganik per tahun guna mengurangi timbunan sampah hingga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Sedangkan Gubuk Jamur Dani merupakan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha budidaya jamur tiram putih memproduksi 90 baglog per hari dengan hasil panen 3–8,5 kilogram per hari.

Melalui intervensi Inalum berupa mesin steamer kapasitas produksi meningkat menjadi 270 baglog per hari dan hasil panen 7–22 kilogram per hari, lalu pendampingan budidaya hingga pengembangan usaha secara lebih produktif dan berkelanjutan.

Saat ini, Gubuk Jamur Dani mempekerjakan lima orang karyawan, dan membukukan pendapatan kotor sebesar Rp8,6 juta per bulan, dan pendapatan bersih Rp3,6 juta per bulan.

"Keberhasilan program pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak cukup diukur dari bantuan yang diberikan, tetapi juga kemampuan masyarakat melanjutkan dan mengembangkan program secara mandiri," katanya.

Penghargaan ISDA 2026 menjadi dorongan bagi perusahaan peleburan aluminium ini untuk terus mengembangkan program relevan kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

"Inalum berkomitmen melanjutkan berbagai inisiatif yang bisa menciptakan nilai tambah bagi masyarakat, dan lingkungan di sekitar wilayah operasional perusahaan," papar Daniel.

Pewarta: Muhammad Said
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan harga batu bara telah mencapai 154 dolar AS per ton untuk kalori 633, sehingga dia berharap produksi dapat dinaikkan.

"Alhamdulillah sekarang harga batu bara kita mulai naik dan sekarang hari ini mencapai 154 dolar per ton untuk kalori 633, dan harapan kita memang adalah harganya bagus, produksinya kita naikkan," kata Bahlil dalam pernyataan pers usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Bahlil mengatakan pemerintah akan tetap menerapkan relaksasi produksi secara terbatas guna menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan, sekaligus mendorong peningkatan penerimaan devisa.

“Sekarang kita tetap akan melakukan relaksasi terbatas untuk menjaga 'supply and demand', tapi kita juga ingin untuk dalam waktu dekat, kita ingin sekali untuk bagaimana devisa kita bisa masuk," ucapnya.

Selain sektor batu bara, Bahlil menyampaikan perkembangan hilirisasi nikel yang menurut dia berjalan baik. Presiden Prabowo sebelumnya meresmikan sejumlah pabrik di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Pemerintah, kata dia, juga bersiap meresmikan pabrik dalam ekosistem baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat.

"Sebentar lagi kita akan melakukan peresmian pabrik ekosistem baterai mobil di Karawang, yang satu tahun lalu Bapak Presiden melakukan 'groundbreaking', itu adalah kerja sama antara CATL (Contemporary Amperex Technology Co Limited) dan BUMN kita" kata Bahlil.

Dalam kesempatan itu, Bahlil juga menyampaikan pemerintah terus menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) nasional di tengah dinamika harga minyak dunia yang terus meningkat.

Dia menjelaskan bahwa harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) per hari ini berada di kisaran 105-106 dolar AS per barel. Sementara itu, Bahlil menyebut bahwa rata-rata ICP sejak Januari hingga Oktober 2026 tercatat berada di kisaran 91-92 dolar AS per barel.

Terkait ketersediaan BBM, Bahlil menyebut cadangan nasional Pertalite dengan RON 90 berada pada kisaran 16-18 hari. Sementara itu, cadangan BBM jenis lainnya, termasuk Pertamax dengan RON 92, RON 95, RON 98, serta Solar, berada di atas 20 hari.

Dia juga menyampaikan pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk memperkuat pasokan BBM di Bali dengan meningkatkan cadangan BBM di Bali menjadi 11-12 hari dan menargetkan peningkatan hingga 15 hari dalam satu minggu ke depan.

"Sehingga dia betul-betul sama dengan standar nasional. Masalahnya adalah memang kemarin terjadi kapal yang terlambat masuk dari Jawa ke Bali untuk menyuplai, tapi sekarang sudah bisa terurai yang dibantu oleh Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) dan Gubernur dan Kapolda dan TNI, dan sudah benar-benar Pertamina melakukan ini, itu dari sisi BBM," tuturnya.

Selain itu, Bahlil menyebut distribusi BBM di sejumlah wilayah Jawa Timur juga telah berangsur teratasi. Berdasarkan laporan Pertamina yang diterimanya, pasokan di wilayah tersebut telah diperbaiki melalui langkah-langkah distribusi yang dilakukan perusahaan.

"Beberapa tempat di Jawa Timur, karena memang tanggung jawab untuk menyuplai di bawah itu adalah Pertamina, sudah mendapat saya laporan bahwa sudah bisa terurai dengan pasokan yang sudah mereka lakukan di sana," ujar Bahlil.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kami akan aktifkan seluruh cabang untuk membebaskan masyarakat dari jeratan pinjaman ilegal, memberikan bantuan pangan, serta menyelesaikan masalah warga yang miskin

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi Ferry Juliantono ditetapkan sebagai Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam (SI) periode 2026-2031 dalam Kongres Nasional Majelis Tahkim ke-42 SI di Surabaya, Senin.

Ferry menggantikan Hamdan Zoelva yang kini ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pusat Syarikat Islam.

Dikutip dari siaran pers kementerian di Jakarta, Senin, Ferry menyatakan akan melanjutkan program yang telah dijalankan pada periode sebelumnya sekaligus meningkatkan kapasitas dan kualitas organisasi untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi umat.

Ia menyatakan SI akan terus memperkuat dakwah ekonomi sebagai upaya mendorong kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Ferry juga berkomitmen mengaktifkan seluruh cabang Syarikat Islam untuk membantu menangani persoalan warga miskin.

“Kami akan aktifkan seluruh cabang untuk membebaskan masyarakat dari jeratan pinjaman ilegal, memberikan bantuan pangan, serta menyelesaikan masalah warga yang miskin,” kata Ferry.

Sebagai Menkop, Ferry juga menyatakan akan berupaya menyinergikan agenda prioritas SI dengan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang menjadi salah satu instrumen pemerataan ekonomi masyarakat.

Ia meyakini keterlibatan kader dan anggota SI di berbagai wilayah dapat mendukung pelaksanaan program tersebut.

Ferry meminta dukungan seluruh anggota SI untuk merealisasikan program kerja organisasi selama lima tahun ke depan.

Ia juga mengajak anggota mengingatkan dan meluruskan langkah organisasi apabila menyimpang dari kaidah yang telah ditetapkan para pendahulu.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menempati peringkat ke-5 nasional dalam Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) tahun 2026 dengan skor 4,515.

"Alhamdulillah, Kaltim bisa masuk lima besar nasional dari penilaian IPKN Kementerian Pariwisata dari total 38 provinsi, yang merupakan prestasi bersama seluruh pemangku kepentingan kepariwisataan di Kaltim," kata Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Muhammad Faisal di Samarinda, Senin.

Penilaian IPKN tahun 2026 tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2026 yang mengukur lima dimensi utama, 17 pilar, dan 99 indikator.

Dalam hasil pemeringkatan nasional tersebut, Provinsi Kaltim berada di bawah Bali yang menempati posisi pertama dengan skor 5,091, Daerah Istimewa Yogyakarta di peringkat kedua dengan skor 4,831, Jawa Timur di peringkat ketiga dengan skor 4,698, serta DKI Jakarta di peringkat keempat dengan skor 4,654.

Capaian Kaltim menembus posisi lima besar nasional disokong oleh nilai yang sangat baik pada dua dimensi utama, yakni dimensi infrastruktur dan pelayanan yang meraih posisi ketiga nasional dengan skor 4,760.

"Sedangkan pada dimensi lingkungan pendukung, Kaltim berhasil menempati peringkat pertama secara nasional dengan raihan skor 5,350," ujar Faisal.

Ia menyampaikan bahwa keberhasilan ini menjadi motivasi untuk terus memperkuat pembangunan pariwisata berkualitas melalui pemaduan potensi destinasi, kearifan budaya lokal, flora dan fauna unik, keindahan alam, potensi ekonomi kreatif, hingga keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Pemprov Kaltim berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas ekosistem pariwisata melalui kolaborasi, inovasi, dan kreativitas sehingga semakin dikenal, memiliki daya saing, serta berdampak luas bagi masyarakat," kata Faisal.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi RI Bahlil Lahadalia menyoroti posisi Indonesia dalam perdagangan batu bara dunia yang dinilai belum sebanding dengan pengaruhnya terhadap pasokan global.

Pemerintah, kata dia, mulai menerapkan pendekatan pengelolaan produksi dengan mempertimbangkan keseimbangan pasokan dan permintaan untuk memperkuat kendali Indonesia atas komoditas tersebut.

"Total kebutuhan batu bara dunia itu sekitar 8,9 miliar ton, batu bara yang diperdagangkan itu 1,3 miliar yang menjadi trading. Dan 1,3 miliar di data 2025, Indonesia itu mensuplai kurang lebih sekitar 540 juta ton atau setara dengan 43 persen," kata Bahlil dalam forum Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Senin.

Bahlil menjelaskan meski menjadi pemasok utama, Bahlil menilai penentuan harga batu bara selama ini masih banyak dipengaruhi oleh pedagang komoditas atau trader di luar negeri.

Kondisi tersebut dinilai perlu dibenahi agar Indonesia memperoleh manfaat lebih besar dari sumber daya alamnya.

“Masalahnya adalah harganya ditentukan bukan oleh Indonesia. Harganya ditentukan oleh para trader yang bermain di luar negeri,” ujar Bahlil.

Ia mengatakan, sejak 2026 pemerintah mengubah pendekatan kebijakan dengan memperhatikan keseimbangan pasokan dan permintaan melalui pengaturan rencana kerja dan produksi batu bara. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar jumlah produksi lebih selaras dengan kebutuhan pasar.

Bahlil menyebut harga batu bara telah mencapai sekitar 154 dolar AS per metrik ton, yang menurut paparannya merupakan level tertinggi sejak 2023.

Namun, ia menegaskan bahwa pengelolaan komoditas tidak semata-mata menyangkut harga, tetapi juga kemampuan negara mengoptimalkan sumber daya alamnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan upaya mewujudkan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menempatkan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bahlil juga menyoroti komoditas lain, termasuk timah, yang menurutnya menunjukkan perlunya penguatan tata kelola perdagangan dan pengawasan rantai pasok.

Indonesia, katanya, harus memastikan potensi sumber daya alam memberikan manfaat ekonomi yang sepadan bagi negara.

Penguatan pengelolaan batu bara juga berkaitan dengan agenda hilirisasi nasional.

Pemerintah mendorong pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya melalui ekspor bahan mentah, tetapi juga melalui pengembangan industri yang menghasilkan nilai tambah di dalam negeri.

Bahlil menegaskan, Indonesia perlu memperkuat posisi dalam perdagangan komoditas global melalui kebijakan produksi yang terukur dan tata kelola yang berpihak pada kepentingan nasional.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah menjangkau sekitar 3,9 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang pertama kali mengakses pembiayaan formal selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

Dalam acara Sinergi Penguatan Ekonomi Lokal Kalimantan Barat melalui Pemberdayaan UMKM di Pontianak, Senin, Maman mengatakan capaian tersebut menunjukkan kesempatan bagi UMKM untuk mendapatkan dukungan permodalan semakin terbuka.

Ia mengatakan pemerintah terus memperluas akses KUR agar semakin banyak pengusaha UMKM memperoleh pembiayaan formal untuk mengembangkan usahanya, demikian dikutip dari keterangan pers kementerian.

Pada 2026, pemerintah mengalokasikan KUR sebesar Rp300 triliun. Dari alokasi tersebut, penyaluran ke sektor produksi telah mencapai 65,9 persen, melampaui target minimal 65 persen.

Menurut Maman, pembiayaan yang berfokus pada sektor produksi penting untuk mendorong pertumbuhan usaha sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja.

Namun, ia menyampaikan perluasan akses modal perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan pengusaha UMKM dalam mengelola keuangan dan menjaga keberlanjutan usaha.

“Ketika UMKM diberikan akses pembiayaan, kita harus memastikan mereka memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembalikan pinjaman tersebut,” ujarnya.

Ia menambahkan pendampingan usaha diperlukan agar modal yang diterima dapat dimanfaatkan secara produktif dan mendorong pertumbuhan bisnis.

Selain pembiayaan, Kementerian UMKM juga mendorong perluasan akses pasar melalui kemitraan dengan pemerintah, lembaga jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Upaya tersebut diharapkan membantu pengusaha UMKM meningkatkan penjualan, memperluas jangkauan bisnis, serta memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan formal.

Dalam kesempatan yang sama, Maman mengapresiasi peluncuran program Kredit Usaha Mikro (KUM) Peduli di Kalimantan Barat yang menawarkan bunga nol persen dengan plafon maksimal Rp5 juta.

Program yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Bank Kalbar dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Barat itu memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk memperluas akses permodalan bagi UMKM.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026