Kami harap warisan budaya dapat terus dilestarikan secara berkelanjutan

Gianyar, Bali (ANTARA) -

“Kami harap warisan budaya dapat terus dilestarikan secara berkelanjutan,” kata Ketua Dekranasda Provinsi Bali Putri Suastini Koster di Balai Budaya Gianyar, Rabu.

Dekranasda Bali Fashion Road Show merupakan pengembangan dari Dekranasda Bali Fashion Week (DBFW) dan Dekranasda Bali Fashion Day (DBFD).

Ketiga program tersebut menjadi bagian dari upaya membangun promosi wastra Bali secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, pihaknya menggandeng sejumlah perancang busana lokal yang merancang busana tren kekinian dengan bahan utama kain tenun endek.

Selain pemasaran, ajang itu juga sekaligus sebagai ruang pengembangan ekspresi.

Tak hanya menampilkan karya desainer, peragaan busana itu juga menghadirkan produk industri kecil dan menengah (IKM) Bali seperti kerajinan perak lebih dekat kepada masyarakat.

Ia melanjutkan berkembangnya karya seorang desainer turut memberikan manfaat bagi berbagai pihak dalam ekosistem fesyen, mulai dari penenun, penjahit, koreografer, pemusik, hingga model lokal.

“Selain itu, dalam pelaksanaannya peragaan busana juga dipadukan dengan musik karya seniman Bali serta menampilkan busana tradisional sebagai upaya menjaga kekayaan adat dan budaya,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Kabupaten Gianyar Ida Ayu Surya Adnyani Mahayastra menambahkan peragaan busana itu menjadi kesempatan untuk terus mengembangkan potensi wastra dan industri kreatif daerah di bidang fesyen.

“Melalui kegiatan Dekranasda Bali Fashion Show ini, kami melihat adanya peluang yang sangat baik untuk memperkenalkan wastra dan produk kerajinan lokal kepada masyarakat yang lebih luas,” ujarnya.

Ia menambahkan kolaborasi antara Dekranasda, pemerintah daerah, desainer, perajin, dan pelaku usaha merupakan kunci penting dalam meningkatkan daya saing produk lokal.

Ia berharap wastra dan kerajinan khas Bali tidak hanya dikenal karena keindahan dan nilai budayanya, tetapi juga semakin diminati pasar, memiliki nilai tambah ekonomi, serta mampu menembus pasar nasional maupun internasional.

“Kegiatan ini diharapkan juga memberikan inspirasi kepada generasi muda untuk semakin mencintai, menggunakan, dan mengembangkan produk lokal, sehingga warisan budaya dapat terus dilestarikan secara berkelanjutan,” imbuhnya.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Pengadaan 4.582 kapal ini tentunya tidak langsung dibangun sekaligus

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membeberkan progres program modernisasi 4.582 unit kapal perikanan nasional yang saat ini tengah memasuki tahap perancangan desain dan penyelesaian kontrak kerja sama dengan mitra asal Inggris, Babcock International.

Dalam forum nasional industri perkapalan di Jakarta, Rabu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan menyampaikan bahwa pelaksanaan program senilai ratusan triliun rupiah tersebut dilakukan secara bertahap guna memastikan kesiapan ekosistem industri maritim nasional.

“Pengadaan 4.582 kapal ini tentunya tidak langsung dibangun sekaligus. Intervensi hari ini bersama mitra dari Inggris yang dimotori oleh Babcock, kami melakukan kegiatan desain, proses kontrak, dan persiapan lainnya,” ujar Didit.

“Prosesnya panjang sekali. Dan belum selesai di Kementerian Pertahanan. Itu yang kami minta lebih cepat untuk melakukan penyelesaian,” ujarnya lagi.

Ia menjelaskan pada tahap awal, pembangunan diprioritaskan pada 1.000 unit kapal berukuran 30 gross tonnage (GT) untuk didistribusikan ke wilayah pesisir di seluruh Indonesia, khususnya kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Adapun total program modernisasi mencakup 1.582 unit kapal hasil kerja sama Indonesia–Inggris berukuran 30 GT, 200 GT, hingga 500 GT dengan kebutuhan anggaran Rp40,43 triliun

Armada ini diproyeksikan menghasilkan produksi 281 ribu ton per tahun senilai Rp6,6 triliun.

Sementara itu, 3.000 unit kapal lainnya direncanakan melalui pengadaan PT Agrinas Jaladri Nusantara (AJN) dengan anggaran Rp194,12 triliun, yang ditargetkan memproduksi 765 ribu ton per tahun senilai Rp21,9 triliun.

Armada ini mencakup kapal 30 GT hingga kapal skala industri untuk beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan laut lepas.

Meski demikian, Didit menekankan bahwa penambahan armada harus dibarengi dengan transformasi ekosistem perikanan secara menyeluruh.

Ia menyebutkan penguatan industri pendukung, peningkatan kompetensi awak kapal, penyiapan rantai pasok komponen seperti mesin dan suku cadang, hingga penyediaan sarana pendingin seperti pabrik es dan cold storage menjadi syarat mutlak.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kita membutuhkan kerangka perlindungan yang tidak hanya mengidentifikasi risiko, tapi juga menetapkan langkah pencegahan dan mitigasi, memperjelas tanggung jawab kelembagaan, serta memastikan adanya mekanisme partisipasi masyarakat yang bermakna

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) bersama KONEKSI merumuskan langkah mitigasi risiko lingkungan dan sosial dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung.

Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan Kementerian PPN/Bappenas Togu Pardede mengatakan, percepatan transisi energi tidak cukup diukur melalui penambahan kapasitas pembangkit atau penurunan emisi, tetapi juga harus memastikan prosesnya berlangsung secara berkeadilan dengan memperhatikan perlindungan lingkungan dan sosial.

“Kita membutuhkan kerangka perlindungan yang tidak hanya mengidentifikasi risiko, tapi juga menetapkan langkah pencegahan dan mitigasi, memperjelas tanggung jawab kelembagaan, serta memastikan adanya mekanisme partisipasi masyarakat yang bermakna," ucapnya dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Upaya tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) Delphi Round pada 19–20 Oktober 2026, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan Kerangka Kerja Perlindungan Lingkungan dan Sosial atau Environmental and Social Safeguards.​ FGDdiselenggarakan bersama KONEKSI, platform kemitraan Australia Indonesia di bidang pengetahuan dan inovasi,

Program PLTS 100 gigawatt (GW) merupakan salah satu agenda strategis dalam Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) 2027 untuk memperkuat ketahanan nasional melalui penyediaan energi berkelanjutan berbasis sumber daya domestik.

Pengembangan PLTS terapung atau Floating Solar Photovoltaic (FPV) dinilai potensial karena relatif tidak terkendala keterbatasan lahan seperti PLTS yang dibangun di darat. Namun, pengembangannya tetap memerlukan perhatian terhadap potensi risiko lingkungan dan sosial.

Dalam FGD hari pertama, peserta memetakan sejumlah isu prioritas lingkungan dan sosial, antara lain gangguan hidrologi, degradasi lingkungan, tekanan lingkungan, ketidakadilan sosial, gangguan terhadap ikan, serta partisipasi perempuan dan masyarakat.

Isu-isu tersebut selanjutnya akan diseleksi untuk menentukan lima prioritas dalam penyusunan kerangka perlindungan lingkungan dan sosial.

Pada hari kedua, diskusi difokuskan pada perumusan tindakan perlindungan yang terkoordinasi dengan melibatkan pelaksana program (actors), pemilik dan institusi terkait (owners), serta masyarakat (customers).

Pembahasan mencakup empat topik utama, yakni degradasi lingkungan, lemahnya partisipasi, kehilangan penghidupan, dan penurunan kualitas air.

Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat identifikasi dan pencegahan risiko, pemantauan pelaksanaan, serta efektivitas perlindungan lingkungan dan sosial.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan terdapat lima aspek yang perlu diperhatikan dalam penerapan perlindungan lingkungan, yaitu kualitas air, ekosistem akuatik, fungsi dan operasi waduk, konstruksi dan operasi PLTS, serta keselamatan dan pengelolaan limbah hingga akhir masa pakai fasilitas.

Selain itu, identifikasi risiko lingkungan harus mempertimbangkan karakteristik masing-masing lokasi karena tidak semua badan air maupun lahan dapat menerapkan pendekatan yang seragam.

Perwakilan tim riset Universitas Andalas Akhmad Suraji menyampaikan hasil penelitian di PLTS Cirata dan Singkarak menunjukkan kualitas air di kedua lokasi mendukung pengembangan PLTS terapung berskala besar. Meski demikian, pengembangan tersebut tetap perlu disertai identifikasi tantangan lingkungan dan sosial yang harus ditangani.

Suraji menyampaikan tim peneliti akan merumuskan konsep kebijakan dan implementasi perlindungan lingkungan dan sosial untuk disampaikan kepada pemerintah. Tim juga akan melanjutkan rangkaian FGD Delphi Round bersama pemerintah daerah, khususnya di Sumatera Barat dan Jawa Barat yang menjadi lokasi penelitian.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menargetkan penyelesaian peta jalan bioekonomi Indonesia pada Desember 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat transformasi ekonomi berbasis sumber daya hayati yang berkelanjutan.

Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian PPN/Bappenas Dadang Jainal Mutaqin mengatakan penyusunan peta jalan tersebut telah melalui sejumlah tahapan pembahasan dan diskusi bersama berbagai pemangku kepentingan.

"Kami berharap nanti di Desember peta jalan bioekonomi ini bisa kita selesaikan," kata Dadang dalam diskusi Bioeconomy and The SDGs pada Indonesia Impact Investment Summit 2026 di Jakarta, Rabu.

Peta jalan tersebut disiapkan untuk menyelaraskan langkah pemerintah, pelaku usaha, dan mitra pembangunan dalam mengembangkan potensi sumber daya hayati menjadi produk bernilai tambah tinggi.

Pengembangan bioekonomi merupakan bagian dari transformasi ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, terutama melalui hilirisasi sumber daya alam terbarukan.

Dadang menjelaskan bioekonomi mencakup pemanfaatan sumber daya dan proses hayati secara berkelanjutan, termasuk dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, dan perikanan, untuk menghasilkan barang dan jasa dengan nilai ekonomi lebih tinggi.

"Kita tidak bisa menjadi sumber-sumber bahan baku saja," ujarnya.

Menurut dia, Indonesia perlu meningkatkan pengolahan komoditas hayati menjadi produk turunan agar nilai tambahnya dapat dinikmati di dalam negeri dan memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat.

Bappenas telah mengidentifikasi lima kelompok produk prioritas bioekonomi, yakni pangan, energi, obat-obatan, kosmetik, dan biomaterial. Selain itu, terdapat satu kelompok jasa, yaitu jasa lingkungan, termasuk ekowisata.

Potensi pengembangan tersebut ditopang oleh kontribusi sektor berbasis sumber daya alam terhadap perekonomian. Berdasarkan data BPS, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 13,10 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada 2025, meningkat dari 12,61 persen pada 2024.

Sementara itu, data Bappenas mengenai Status Kekinian Keanekaragaman Hayati Indonesia 2024 mencatat sebanyak 31.031 spesies flora dan 744.279 spesies fauna di Indonesia. Kekayaan hayati tersebut turut menjadi salah satu modal bagi pengembangan produk berbasis sumber daya alam melalui inovasi dan hilirisasi.

Dadang mengatakan pengembangan bioekonomi harus memenuhi tiga kriteria utama, yaitu menghasilkan nilai tambah tinggi, memanfaatkan teknologi dan inovasi yang mencakup pengetahuan lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penerapan inovasi, menurut dia, tidak terbatas pada teknologi modern, tetapi juga dapat memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat setempat untuk meningkatkan nilai ekonomi suatu produk.

"Yang paling penting juga adalah bagaimana bioekonomi ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga berperan sebagai mitra industri sekaligus penjaga keberlanjutan ekosistem sumber daya alam.

Dadang mencontohkan kemiri dan bambu sebagai komoditas yang berpeluang menghasilkan nilai tambah lebih tinggi apabila diolah menjadi produk turunan dibandingkan hanya dipasarkan sebagai bahan mentah.

Pengembangan bioekonomi diharapkan dapat meningkatkan kontribusi terhadap PDB, investasi, ekspor, penciptaan lapangan kerja, serta kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi lingkungan, pengembangan tersebut juga diharapkan berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca, peningkatan tutupan hutan, perlindungan keanekaragaman hayati, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya.

Dadang menekankan pentingnya kerja sama pemerintah, dunia usaha, mitra pembangunan, dan masyarakat dalam mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumber daya hayati.

"Kita tidak bisa berjalan sendiri ya terkait bioekonomi ini," ujarnya.

Sebelumnya, pada Desember 2025, Bappenas telah mengumumkan rencana penyusunan Strategi Nasional Bioekonomi pada 2026 yang dapat berbentuk peta jalan, dilengkapi rencana aksi dan indikator sebagai panduan bagi para pemangku kepentingan.

Penyusunan peta jalan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya hayati nasional sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan visi Indonesia Emas 2045.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Sejalan dengan pertumbuhan penumpang, pergerakan pesawat pada kuartal III/2026 juga meningkat 6,42 persen menjadi 90.476 pergerakan, dari sebelumnya 85.014 pergerakan di kuartal II/2026

Tangerang (ANTARA) - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney) Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, telah melayani sebanyak 39.287.952 orang penumpang sepanjang periode Januari hingga September 2026.

General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi di Tangerang, Rabu, mengatakan bahwa capaian angka tersebut turut ditopang pertumbuhan lalu lintas udara mencapai 268.200 pergerakan pesawat yang terlayani.

"Sejalan dengan pertumbuhan penumpang, pergerakan pesawat pada kuartal III/2026 juga meningkat 6,42 persen menjadi 90.476 pergerakan, dari sebelumnya 85.014 pergerakan di kuartal II/2026," katanya.

Ia mengatakan, berdasarkan pengelolaan data kinerja operasional kuartal III/2026 tercatat adanya lonjakan signifikan terhadap jumlah penumpang pada periode itu yang mencapai 13.391.354 orang atau tumbuh 7,96 persen dibandingkan kuartal II/2026 yang tercatat 12.404.177 orang.
​
Heru merinci, dari total 39,28 juta penumpang sepanjang Januari–September, sebanyak 26,40 juta orang merupakan penumpang rute domestik dan 12,88 juta orang merupakan penumpang rute internasional.
​
"Saat ini, Bandara Soekarno-Hatta melayani aktivitas penerbangan dari 75 maskapai yang menghubungkan para pengguna jasa ke 81 destinasi domestik serta 149 destinasi internasional," katanya.
​
Menurut dia, tingginya aktivitas penerbangan di Bandara Soetta menjadi dorongan bagi manajemen untuk terus memperkuat kualitas pelayanan secara berkelanjutan melalui strategi transformasi terpadu.
​
"Bagi kami, pengalaman penumpang tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas, tetapi juga oleh kesiapan petugas dan kemudahan proses perjalanan. Seluruh aspek tersebut terus kami kembangkan secara terpadu agar setiap penumpang dapat melintas dengan lebih nyaman, mudah, dan efisien," paparnya.
​
Dia juga menjelaskan, fokus transformasi Bandara Soekarno-Hatta bertumpu pada tiga aspek utama, yakni Premises (infrastruktur), People (Sumber Daya Manusia), dan Process (proses layanan), dengan dukungan teknologi sebagai akselerator (enabler).
​
Di mana, pada aspek Premises, revitalisasi Terminal 1A saat ini masih terus berjalan guna mendongkrak kapasitas tampung dari 5,7 juta menjadi 10 juta penumpang per tahun.

"Di saat bersamaan, penataan (beautification) Terminal 3 dilakukan melalui peremajaan area check-in, boarding lounge, penambahan kapasitas tempat duduk di boarding gate, perbaikan toilet, hingga penyempurnaan fasilitas umum," ungkapnya.
​
Sementara pada aspek digitalisasi layanan (Process), pihak pengelola terus memperluas ruang peningkatan efisiensi perjalanan melalui implementasi self bag drop, bag tracking, sistem keberangkatan berbasis biometrik, hingga digital wayfinding yang terintegrasi langsung dalam aplikasi ponsel pintar.
​
Di sisi lain, penguatan kompetensi petugas di lapangan (People) turut diperketat guna menjamin standar pelayanan prima yang berorientasi penuh pada kebutuhan para pengguna jasa penerbangan.

"Transformasi bandara harus memberikan manfaat nyata. Kami ingin fasilitas yang semakin baik, petugas yang semakin siap, dan proses perjalanan yang semakin mudah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," tutur dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkirakan total kebutuhan anggaran untuk program modernisasi 4.582 unit kapal perikanan hingga 2029 mencapai Rp234,55 triliun.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, dalam forum nasional industri perkapalan di Jakarta, Rabu, merinci kebutuhan dana tersebut terbagi atas dua skema, yakni pembangunan 1.582 unit kapal senilai Rp40,43 triliun dan pengadaan 3.000 unit kapal senilai Rp194,12 triliun.

Didit menjelaskan alokasi anggaran sebesar Rp40,43 triliun ditargetkan untuk membangun 1.582 unit kapal berukuran 30 gross tonnage (GT), 200 GT, hingga 500 GT. Armada ini diproyeksikan menghasilkan produksi 281 ribu ton ikan per tahun dengan nilai Rp6,6 triliun.

Sementara itu, anggaran Rp194,12 triliun diperlukan untuk pengadaan 3.000 unit kapal berukuran 30 GT hingga kapal berkapasitas besar skala industri.

Armada ini diproyeksikan mampu mencatatkan hasil tangkapan 765 ribu ton atau senilai Rp21,9 triliun per tahun.

Secara keseluruhan, modernisasi 4.582 unit kapal ini diproyeksikan mampu mencatatkan total produksi hingga 1,05 juta ton per tahun dengan nilai ekonomi mencapai Rp28,5 triliun.

"Pada tahap awal, kami akan membangun 1.000 kapal ikan berukuran 30 GT untuk diserahkan ke wilayah pesisir di seluruh Indonesia," kata Didit.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KKP Mohammad Idnila mengungkapkan rincian sumber pendanaan dari target 4.582 kapal tersebut. Ia menyebut sebanyak 1.582 unit telah mendapatkan dukungan pendanaan dari Inggris.

"Sedangkan, 3.000 unit mungkin nanti dari pinjaman dalam negeri," kata dia.

Idnila menegaskan bahwa seluruh target pembangunan armada kapal tersebut ditargetkan rampung sepenuhnya dalam kurun waktu lima tahun ke depan atau pada 2029.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Proyeknya PGN untuk Sumatera Selatan di biometana itu targetnya 'on stream'-nya di 2027. Ini segera. Bakal disalurkan 2027

Jakarta (ANTARA) - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) membidik proyek biometana yang dikembangkan di Sumatera Selatan (Sumsel) dapat menyalurkan biometana mulai 2027.

“Proyeknya PGN untuk Sumatera Selatan di biometana itu targetnya on streamnya di 2027. Ini segera. (Bakal disalurkan) 2027,” ujar Grup Head Gas Supply dan LNG Trading PGN Muhammad Anas Pradipta ketika dijumpai di Jakarta, Rabu.

Anas menyampaikan gas tersebut akan disalurkan kepada pembeli-pembelinya yang berlokasi di Jawa Barat. Adapun calon pembeli gas biometana tersebut melibatkan perusahaan Jepang.

“Ini kerja sama yang bagus antara PGN dengan grup Jepang. Sumbernya pun ada keterlibatan pihak Jepang, nanti pembelinya pun ada keterlibatan pembeli Jepang,” ujar Anas.

Anas menjelaskan bahwa volume biometana yang memanfaatkan limbah pabrik kelapa sawit tersebut dipengaruhi oleh musim panen bahan baku, sehingga pasokannya mengalami fluktuasi.

Misalkan, tutur Anas, apabila produksi rata-rata berada di kisaran 1 juta kaki kubik standar per hari (million standard cubic feet per day/MMSCFD), volume produksi pada periode tertentu dapat mencapai 2 MMSCFD.

“Tapi di titik-titik lain cuman 0,5 MMSCFD. Yang ini yang kami jaga, jadi ada foundation buyernya, sama ada yang nanti untuk opsi-opsi tambahannya,” ucap Anas.

PGN berkolaborasi dengan PT Toyota Tsusho Indonesia (TTI) dan PT KIS Biofuels Indonesia (KIS) untuk mengoptimasi pemanfaatan biometana dalam rangka memastikan kesediaan pasokan energi domestik masa depan.

PGN hadir dalam groundbreaking biomethane plant yang dikembangkan oleh TTI dan KIS pada Senin (5/10/2026).

Fasilitas ini memanfaatkan limbah organik kelapa sawit, yang ditargetkan memproduksi biometana sekitar 150.000 MMBTU per tahun.

Proyek ini juga merupakan bentuk konkret dari memorandum of understanding (MoU) terkait pengembangan biometana di Indonesia antara PGN dan TTI pada 2022.

Dalam kerja sama ini, PGN berperan sebagai offtaker atau pembeli utama biometana tersebut.

Selain itu, PGN juga berperan sebagai transporter yakni biometana yang diproduksi PT KIS Toyota Tsusho Biomethane Indonesia (KTBI), perusahaan patungan antara KIS dan TTI, akan disalurkan ke Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) dan industri lainnya melalui jaringan pipa yang dimiliki PGN.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Ekonomi digital dan kecerdasan buatan adalah mesin-mesin pertumbuhan baru tersebut

Denpasar (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kecerdasan buatan (AI) bersama ekonomi digital merupakan mesin pertumbuhan baru untuk mencapai target pembangunan nasional.

"Ekonomi digital dan kecerdasan buatan adalah mesin-mesin pertumbuhan baru tersebut," ucap Menko Perekonomian secara daring dalam AI Impact Summit: Sovereign AI for Indonesia 2045 di Bali Tech Week Denpasar, Bali, Rabu.

Ia terlebih dahulu memaparkan bahwa di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia tetap tangguh dengan pertumbuhan 5,29 persen pada kuartal kedua dan 5,45 persen pada semester pertama 2026.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027 dan melompat hingga 8 persen pada tahun 2029 mendatang.

Untuk itu, pencapaian target tersebut memerlukan sumber pertumbuhan baru yang bertumpu pada pilar investasi, produktivitas, serta penguasaan teknologi.

Goldman Sachs memproyeksikan investasi AI global melampaui 1 triliun dolar AS pada 2026, sementara ekonomi digital Indonesia mencapai 100–140 miliar dolar AS tahun ini.

Skala ekonomi AI nasional bahkan diproyeksikan melonjak hingga menyentuh kisaran 360 sampai 400 miliar dolar AS pada tahun 2030 mendatang.

Menko Perekonomian memandang Indonesia tidak memerlukan pendekatan top-down, melainkan eksekusi strategi yang berdampak nyata bagi sektor riil dan masyarakat luas.

"Dan AI harus menjadi katalis bagi produktivitas, daya saing industri, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta penciptaan lapangan kerja bernilai tinggi dan pelayanan publik yang lebih baik," ujarnya.

Kebijakan pemerintah kemudian diarahkan untuk mendemokratisasi teknologi, meningkatkan produktivitas akar rumput, sekaligus melindungi hak-hak ekonomi warga negara.

"Kedaulatan AI bukan berarti menutup diri, kedaulatan AI berarti memperkuat talenta, data, infrastruktur, dan teknologi kita, sekaligus tetap terbuka terhadap investasi, inovasi, dan kemitraan," kata Airlangga.

Pemerintah sendiri mengapresiasi kemajuan kedaulatan teknologi melalui peluncuran AI.ID, agen AI Korika Claw, serta Korika Token dalam AI Impact Summit 2026 sebagai langkah mempercepat adopsi dan menarik investasi.

Empat prioritas utama telah disiapkan untuk mengawal transformasi ini, dimulai dari penguatan infrastruktur digital dan ketahanan energi nasional.

Menko Airlangga menjabarkan kapasitas pusat data nasional saat ini berada di kisaran 0,25–0,58 GW, di mana konsumsi listrik global diproyeksikan naik dari 485 TWh ke 950 TWh pada 2030.

Pemerintah menambah kapasitas hampir 60–70 GWh melalui RUPTL PLN 2025–2034 yang didampingi program energi surya puncak 100 GWh.

Prioritas kedua berfokus pada penyiapan 9 juta talenta digital pada 2030 melalui pendidikan, Beasiswa Talenta Digital, dan fasilitas super tax deduction hingga 200 persen.

Sektor semikonduktor juga didorong melalui kolaborasi industri dan perusahaan perancang cip untuk melatih 15.000 insinyur perancang cip dalam waktu 3 tahun.

Prioritas ketiga adalah mempercepat adopsi AI dengan dukungan 229 juta pengguna internet dan 22 juta UMKM digital di tanah air.

Penerapan AI diarahkan untuk mendongkrak rantai pasok manufaktur serta layanan publik seperti OSS, logistik, perpajakan, kesehatan, serta kawasan industri.

Prioritas keempat mencakup tata kelola dan kolaborasi global melalui posisi Indonesia sebagai pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization.

Catatannya, organisasi global tersebut berpotensi membuka investasi baru senilai 8–12 miliar dolar AS, yang diperkuat lewat Project NUSA antara Korika bersama Singapura.

"Saya berharap Project NUSA mendorong pertumbuhan berbasis AI dengan layanan yang lebih baik, lebih banyak lapangan kerja, dan pendapatan baru menuju Indonesia Emas 2045," tutur Menko Perekonomian.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Penguatan hubungan perdagangan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian pasar bagi peternak NTB sekaligus mendukung ketersediaan pasokan bagi masyarakat di daerah tujuan

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat kerja sama perdagangan komoditas pangan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menjaga stabilitas harga, menjamin kelancaran distribusi kebutuhan pokok dan memperkuat ketahanan pangan antardaerah.

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait penyediaan komoditas pangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pertukaran data dan teknologi di bidang peternakan.

"Semoga antara Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat bisa saling berbagi dan bisa sama-sama belajar menangani inflasi daerah," kata Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri di Mataram, Rabu.

Indah menilai kerja sama antardaerah menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketersediaan pasokan pangan sekaligus menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Menurut dia, NTB dan Jawa Barat memiliki potensi yang saling melengkapi untuk mengembangkan perdagangan komoditas pangan.

Jawa Barat memiliki potensi besar dari sisi pasar, perkembangan ekonomi, pariwisata dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sedangkan, NTB memiliki potensi komoditas peternakan yang dapat mendukung kebutuhan pasar di berbagai wilayah Indonesia.

Salah satu peluang kerja sama yang dilakukan kedua provinsi tersebut adalah pemenuhan kebutuhan hewan kurban dan komoditas peternakan asal NTB untuk pasar Jawa Barat.

"Penguatan hubungan perdagangan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian pasar bagi peternak NTB sekaligus mendukung ketersediaan pasokan bagi masyarakat di daerah tujuan," ujar Indah.

Selain perdagangan pangan, Pemprov NTB juga mendorong perluasan investasi dari Jawa Barat ke Nusa Tenggara Barat.

Indah memandang hubungan ekonomi kedua provinsi perlu dikembangkan tidak hanya melalui perdagangan komoditas, tetapi juga melalui investasi yang dapat menciptakan nilai tambah dan membuka peluang usaha baru.

"Kami harapkan mana yang sudah full di Jawa Barat, mohon didorong untuk bisa investasi ke Nusa Tenggara Barat," ucap dia.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan kunjungan ke NTB menjadi kesempatan untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman dalam menjaga stabilitas harga serta memperkuat koordinasi pengendalian inflasi.

Ia menegaskan pengendalian inflasi tidak cukup hanya berorientasi pada angka statistik, tetapi juga harus memperhatikan ketersediaan barang, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, serta keberlangsungan usaha petani dan peternak.

Sepanjang 2025, Jawa Barat mencatatkan nilai realisasi investasi sebesar Rp300 triliun. Pengalaman itu menjadi bahan pertukaran pengetahuan bagi NTB dalam memperkuat iklim investasi dan mengembangkan perekonomian daerah.

Erwan ingin kesepakatan kedua provinsi ditindaklanjuti melalui program yang jelas dan terukur, terutama dalam memperkuat rantai pasok komoditas strategis.

"Kerja sama yang dibangun harus menghasilkan tindak lanjut yang konkret dan terukur. Bukan berhenti pada dokumen kesepakatan semata atau sekadar MoU, tapi kita bisa berlanjut ke penguatan komoditas strategis lainnya," pungkas dia.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Digitalisasi di berbagai sektor diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan inovasi, sehingga memperkuat kontribusi ekonomi digital terhadap pertumbuhan ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menilai pendanaan terpadu menjadi hal penting dalam upaya mendorong transformasi digital, khususnya kontribusi ekonomi digital terhadap perekonomian nasional.

“Digitalisasi di berbagai sektor diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan inovasi sehingga memperkuat kontribusi ekonomi digital terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Sekretaris Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Rolly Rochmad Purnomo di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan strategi dukungan dari aspek pendanaan transformasi digital pada tahun 2027 ditekankan pada keterpaduan sumber pemerintah, BUMN, BUMD, swasta, serta kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

“Dilengkapi dengan instrumen seperti blended finance, pembiayaan berkelanjutan, dan pembiayaan berbasis hasil,” ujar Rolly.

Lebih lanjut, ia mengatakan keselarasan kebutuhan pusat dan daerah menjadi penting agar pendanaan terhubung dengan kebutuhan serta hasil pembangunan.

Untuk sektor digital, umumnya, sebagian besar berasal dari pendanaan sektor swasta atau nonpemerintah. Sementara itu, pendanaan pemerintah akan berfokus pada wilayah non-komersial termasuk wilayah 3T.

“Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah dalam memberikan insentif fiskal dan nonfiskal agar menarik investasi sektor digital termasuk keselarasan regulasi pusat dan daerah agar menjamin kepastian hukum dan investasi,” kata Rolly.

Di sisi lain, ia mengatakan ekosistem teknologi baru (emerging technology) juga penting karena menjadi potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital.

“Salah satunya yaitu melalui adopsi kecerdasan artifisial (AI) yang berpotensi dalam mempercepat kebutuhan ekonomi digital dengan meningkatkan produktivitas, mendorong efisiensi dan membuka ruang inovasi di berbagai sektor strategis,” ujar dia.

Pada sektor keuangan, pendidikan dan kesehatan, Rolly mengatakan pemanfaatan AI diarahkan untuk memperbaiki proses bisnis serta kualitas layanan.

Namun, potensi tersebut tidak terwujud hanya dengan menghadirkan teknologi. Ia menilai diperlukan kebutuhan infrastruktur digital, data yang berkualitas, literasi digital yang memadai, dan pendanaan yang terpadu agar penerapannya sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

“Oleh karena itu, percepatan adopsi kecerdasan artifisial perlu berjalan bersama penguatan infrastruktur digital, tata kelola data, dan keamanan, sehingga penerapannya dapat dioptimalkan secara bertanggung jawab,” kata Rolly.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Penetapan upah minimum khusus untuk tahun 2027 tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan, penetapan upah minimum tahun 2027 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025.

“Penetapan upah minimum khusus untuk tahun 2027 tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025,” kata Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kemnaker Dhatun Kuswandari melalui keterangan tertulis kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Adapun dalam PP No. 49 Tahun 2025, rentang nilai indeks tertentu atau alfa yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,5-0,9.

Formula dasar penghitungan penyesuaian upah minimum dalam peraturan tersebut juga tetap menggunakan variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, Dhatun mengatakan, kebutuhan hidup layak (KHL) masih menjadi aspek penting dalam penetapan upah minimum setiap tahunnya.

“Pekerja/buruh harus memperoleh upah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kondisi ekonomi di masing-masing daerah,” ujar dia.

Sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor168/PUU-XXI/2023, Dhatun mengatakan KHL tidak diperhitungkan secara langsung dalam formula penyesuaian upah minimum, tapi tetap menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam penentuan indeks tertentu.

“Dalam PP Nomor 49 Tahun 2025, pertimbangan KHL telah tercermin dalam penentuan indeks tertentu pada formula penghitungan upah minimum. Penentuan indeks tersebut juga memperhatikan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan serta prinsip proporsionalitas,” jelas dia.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan upah minimum regional (UMR) tahun 2027 dapat naik 7,5 hingga 9,5 persen, dengan mempertimbangkan kondisi inflasi dan pertumbuhan masing-masing daerah.

Menurut KSPI, angka tersebut sudah sesuai perhitungan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2025, yang menyatakan kenaikan upah minimum dihitung berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Dhatun mengatakan, Kemnaker menghormati aspirasi yang disampaikan oleh serikat pekerja/buruh terkait usulan kenaikan upah minimum tahun 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen.

Ia menilai, aspirasi tersebut merupakan bagian penting dari dialog sosial.

“Besaran kenaikan UMP 2027 nantinya harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mekanisme penetapan yang berlaku,” ujarnya lagi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Jawa Tengah mendorong penguatan pendampingan sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil (UMK) untuk membantu pelaku usaha memahami persyaratan dan mengatasi kendala dalam proses pengajuan.

Commercial and Partnership Director LPPOM Muslich, dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, mengatakan sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi halal perlu disertai pendampingan agar pelaku usaha dapat menyiapkan dokumen dan mengetahui langkah yang harus ditempuh ketika menghadapi hambatan.

"Banyak yang belum tahu dan banyak yang menghadapi kesulitan, tetapi tidak tahu cara menyelesaikannya. Karena itu, tugas kita adalah membantu mereka memahami prosesnya dan memberikan pendampingan ketika ada kendala," katanya.

Ia mengatakan kendala sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga kesiapan pelaku usaha, ketersediaan bahan baku bersertifikat halal, dan dukungan pembiayaan.

Menurut Muslich, edukasi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pelaku UMK tidak hanya mengetahui kewajiban sertifikasi halal, tetapi juga memahami persyaratan dan tahapan untuk memenuhinya.

Penyesuaian masa penahapan kewajiban sertifikasi halal yang diumumkan pemerintah pada 16 Oktober 2026 juga menjadi momentum bagi pelaku usaha untuk mempersiapkan pemenuhan persyaratan sesuai kategori produk masing-masing.

Sejumlah kategori, termasuk produk makanan dan minuman UMK serta hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, memperoleh penyesuaian masa penahapan hingga 17 Oktober 2028 sesuai ketentuan yang berlaku.

Muslich menekankan pentingnya pemanfaatan waktu tersebut untuk menyiapkan dokumen, memastikan informasi bahan baku, dan berkonsultasi jika menemui kendala dalam proses sertifikasi.

Sementara itu, Ketua Umum MUI Jawa Tengah KH Noor Achmad mengatakan musyawarah kerja daerah (mukerda) menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi dan sinergi organisasi dari tingkat pusat hingga daerah.

"Tujuan dari acara ini yang pertama adalah kita melakukan konsolidasi dan sinergi. Kita juga ingin memperkuat Majelis Ulama Indonesia di seluruh Jawa Tengah serta menyamakan gerakan dari pusat hingga daerah," ujarnya.

Direktur LPPOM Jawa Tengah Ahmad Rofiq mengajak pengurus MUI kabupaten dan kota berperan aktif menyosialisasikan sertifikasi halal kepada pelaku usaha dan masyarakat di wilayah masing-masing.

Menurut dia, jaringan organisasi di daerah dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan edukasi sekaligus membantu pelaku usaha memperoleh informasi dan pendampingan yang dibutuhkan.

Kegiatan sosialisasi yang berlangsung dalam rangkaian Mukerda MUI Jawa Tengah tersebut juga diikuti secara daring oleh unsur MUI dan LPPOM dari berbagai daerah di Indonesia.

Melalui kolaborasi dengan MUI dan pemangku kepentingan lainnya, LPPOM Jawa Tengah berharap edukasi dan pendampingan dapat membantu pelaku UMK memenuhi persyaratan sertifikasi halal sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka.

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026