Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Keuangan tengah merevisi aturan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perikanan tangkap, termasuk mekanisme pemungutan terhadap kapal berizin pemerintah daerah berukuran di atas 5 gross tonnage (GT) hingga 30 GT.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan penyempurnaan aturan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai mekanisme pemungutan PNBP sekaligus memastikan kesesuaian data perizinan kapal.

“Pemerintah ingin memastikan potensi penerimaan negara dari pemanfaatan sumber daya ikan dapat dikelola secara optimal. Karena itu, penyempurnaan regulasi harus berjalan seiring dengan penyiapan mekanisme pemungutan dan integrasi data perizinan kapal,” kata Latif dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan pengaturan tersebut mencakup kapal berizin pemerintah daerah yang beroperasi di wilayah perairan hingga 12 mil laut.

Menurut Latif, pembahasan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KKP telah dilakukan bersama Kementerian Keuangan sejak 2025.

Pada Oktober 2026, pembahasan berlanjut melalui rapat panitia antarkementerian dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam rancangan revisi tersebut, pemerintah juga membahas kemungkinan pelibatan pemerintah provinsi sebagai Mitra Instansi Pengelola (MIP) PNBP.

Skema itu diharapkan mendukung keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan penerimaan negara, termasuk melalui mekanisme imbal jasa sesuai ketentuan yang nantinya ditetapkan.

Latif menegaskan bahwa seluruh substansi revisi masih dalam pembahasan dan belum menjadi ketentuan baru yang berlaku.

Latif mengatakan penyempurnaan regulasi tersebut merupakan bagian dari upaya KKP dan Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), memperkuat tata kelola penerimaan negara, serta mencegah potensi penerimaan yang tidak terpungut dari pemanfaatan sumber daya ikan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - LINC, anak perusahaan PT Lautan Luas Tbk yang bergerak di bidang layanan logistik terintegrasi, meraih penghargaan Warehouse Provider of the Year dalam ajang Indonesia Logistics Awards (ILA) 2026 yang diselenggarakan oleh Supply Chain Indonesia.

Penghargaan ini menjadi apresiasi atas komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan pergudangan yang andal, inovatif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

“Pencapaian ini sejalan dengan semangat Bettering Your World dan juga merupakan wujud dari nilai STRIVE yang menjadi bagian dari budaya kerja perusahaan, yang mendorong kami untuk terus berkembang, beradaptasi, dan meningkatkan standar layanan," kata President Director LINC Subakti Setiawan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Sebagai bagian dari transformasi layanan logistik yang berkelanjutan, perusahaan terus mengembangkan kapabilitas pergudangan untuk menjawab kebutuhan pelanggan dari berbagai industri.

Salah satu inisiatif yang turut mendukung pencapaian ini adalah penerapan konsep Green-Oriented Warehouse, yang mengedepankan efisiensi operasional, keselamatan kerja, serta praktik yang lebih ramah lingkungan dalam kegiatan pergudangan.

Melalui berbagai inisiatif, termasuk pengembangan Green-Oriented Warehouse di Jababeka, pihaknya berupaya menghadirkan operasional pergudangan yang efisien, andal, serta memberikan kontribusi positif bagi masa depan industri logistik Indonesia.

Selain memperkuat jaringan dan kapabilitas pergudangan di berbagai wilayah Indonesia, perusahaan juga terus berinvestasi dalam peningkatan kualitas layanan, teknologi operasional, serta pengembangan sumber daya manusia untuk memastikan pelanggan memperoleh solusi logistik yang terintegrasi dan bernilai tambah.

Aulia Febrial Fatwa, Commercial & Business Director LINC, menambahkan warehouse merupakan bagian penting dari solusi rantai pasok yang harus mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan mendukung pertumbuhan bisnis pelanggan. Penghargaan ini merupakan bentuk kepercayaan pelanggan sekaligus pengakuan atas komitmen LINC dalam memberikan layanan warehousing yang andal.

Sementara itu, Setijadi, Founder & CEO Supply Chain Indonesia, menilai pencapaian LINC sebagai Warehouse Provider of the Year 2026 merupakan pengakuan atas kapabilitas pergudangan yang andal dan efisien.

Ia juga menyoroti konsistensi LINC dalam meraih penghargaan selama dua tahun berturut-turut, setelah sebelumnya dinobatkan sebagai 3PL of the Year pada Indonesia Logistics Awards 2025.

Pencapaian ini memperkuat posisi LINC sebagai penyedia layanan logistik dan pergudangan terpercaya di Indonesia. LINC berkomitmen untuk terus mengembangkan solusi warehousing yang mendukung kebutuhan pelanggan sekaligus berkontribusi terhadap terciptanya ekosistem logistik yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Investor waralaba kini semakin selektif dalam menilai peluang bisnis di tengah tekanan daya beli masyarakat, kenaikan harga bahan baku dan biaya operasional, serta perubahan perilaku konsumen, kata Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI).

Ketua Umum WALI Levita Ginting Supit mengatakan calon penerima waralaba atau investor kini semakin kritis dalam menilai rekam jejak usaha, kelayakan investasi, perlindungan merek, serta dukungan yang diberikan pemberi waralaba kepada mitra bisnisnya.

“Daya beli masyarakat menghadapi tekanan. Harga bahan baku dan biaya operasional mengalami peningkatan, persaingan semakin terbuka,” kata Levita dalam Franchise and License Expo Indonesia di PIK 2, Tangerang, Banten, Jumat.

Menurut dia, investor juga mempertimbangkan kemampuan model bisnis waralaba dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen sebelum memutuskan bergabung dalam suatu jaringan waralaba.

Untuk itu, ia menyebut pemanfaatan teknologi digital menjadi semakin penting dalam pengelolaan usaha, mulai dari pemasaran, sistem pembayaran, pengelolaan persediaan dan rantai pasok, hingga analisis perilaku konsumen serta pengawasan standar operasional gerai.

Levita mengatakan konsistensi sistem bisnis dan kualitas pelayanan diperlukan agar model usaha dapat diterapkan di berbagai lokasi. Kepatuhan terhadap ketentuan hukum juga menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan antara pemberi waralaba dan penerima waralaba.

Di tengah tantangan tersebut, Kementerian Perdagangan mencatat industri waralaba nasional mencatat omzet lebih dari Rp143 triliun pada 2024 dan menyerap sekitar 98 ribu tenaga kerja. Pertumbuhan sektor tersebut pada 2025 disebut mencapai sekitar 6 persen, melampaui target sebesar 5 persen.

Data Kementerian Perdagangan juga menunjukkan terdapat 169 pemberi waralaba dalam negeri yang memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), lebih banyak dibandingkan pemberi waralaba luar negeri yang tercatat sebanyak 163 entitas.

Meski demikian, Levita menilai pengembangan industri waralaba perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan jumlah merek dan gerai, tetapi juga pada penciptaan wirausaha baru, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok.

Menurut dia, pengembangan waralaba juga relevan dengan upaya pemerintah meningkatkan rasio kewirausahaan nasional, yang disebut masih berada di kisaran 3 persen dari total angkatan kerja.

Ia menilai penguatan sistem bisnis dan kemampuan beradaptasi menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan industri waralaba di tengah perubahan kondisi ekonomi dan persaingan pasar yang makin terbuka.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

upaya menghadirkan akses air bersih dan sanitasi yang layak tidak hanya tentang menyediakan fasilitas tetapi juga menumbuhkan perilaku hidup bersih dan sehat yang dapat diteladani oleh para santri

Jakarta (ANTARA) - Danone Indonesia memperkuat akses sanitasi dan air bersih di pesantren melalui kolaborasi lintas sektor sebagai upaya menjawab keterbatasan fasilitas yang masih dihadapi banyak santri.

Public Affairs & Sustainability Director Danone Indonesia Karyanto Wibowo mengatakan pesantren memiliki peran strategis sebagai pusat pembelajaran dan pembentukan karakter yang memberikan pengaruh besar bagi masyarakat.

"Karena itu, upaya menghadirkan akses air bersih dan sanitasi yang layak tidak hanya tentang menyediakan fasilitas tetapi juga menumbuhkan perilaku hidup bersih dan sehat yang dapat diteladani oleh para santri serta diteruskan kepada keluarga dan komunitas di sekitarnya," kata Karyanto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Karena itu, Danone Indonesia menggandeng sejumlah mitra menggelar Festival Akses Air Bersih dan Sanitasi Pesantren Jawa Timur bertajuk "Mengalirkan Kebaikan: Akses Air Bersih dan Sanitasi untuk Santri Indonesia" di Pesantren Ngalah, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyongsong Hari Santri 2026 ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi antara pesantren, pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan dan masyarakat untuk mendorong peningkatan akses air bersih, sanitasi layak, serta edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan pesantren.

Menurut dia, akses terhadap air bersih dan sanitasi masih, menjadi tantangan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), akses sanitasi layak secara nasional pada 2024 mencapai 83,60 persen.

"Yang berarti masih terdapat sekitar 45,4 juta masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi layak," ucapnya.

Hampir 25 juta penduduk juga disebut belum menggunakan toilet, sementara baru sekitar 7 persen air limbah domestik yang diolah secara aman.

Tantangan tersebut juga dirasakan di lingkungan pesantren. Indonesia memiliki lebih dari 34.000 pondok pesantren dengan jutaan santri yang tinggal dalam sistem asrama.

Data dari survei yang dilakukan oleh Serikat Ekonomi Pesantren pada tahun 2024 terhadap 210 pondok pesantren di wilayah Jawa Barat.

DI Yogyakarta dan Jawa Timur menunjukkan baru sekitar 54 persen pesantren memiliki akses air bersih layak. sementara hanya 38 persen yang memiliki fasilitas sanitasi memadai.

Kondisi hunian yang padat, penggunaan fasilitas secara bersama, serta perlunya penguatan edukasi PHBS membuat akses air bersih dan sanitasi menjadi bagian penting dalam mendukung lingkungan belajar yang sehat dan produktif bagi santri.

"Melalui kolaborasi ini kami berharap semakin banyak pesantren yang dapat membangun lingkungan yang sehat sekaligus menjadi agen perubahan yang menginspirasi dan membawa dampak positif bagi masyarakat luas," ucapnya.

Sebagai bagian dari komitmen Danone Indonesia melalui Danone Impact Journey, program Air Bersih dan Sanitasi telah memberikan manfaat kepada lebih dari 500.000 jiwa di berbagai wilayah Indonesia.

Program tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tercapi juga mencakup edukasi PHBS, pengelolaan lingkungan, serta penguatan tata kelola berbasis komunitas termasuk pesantren di dalamnya.

Dalam pelaksanaannya, Danone Indonesia berkolaborasi dengan sejumlah mitra strategis, seperti Yayasan Sinergi Ekosistem Pesantren (SEP) sebagai jaringan pemberdayaan pesantren dan Water.org yang menghadirkan inovasi skema pembiayaan melalui program Water Credit.

"Skema tersebut ditujukan untuk membuka akses pembiayaan yang terjangkau bagi pesantren dalam membangun sarana air bersih dan sanitasi secara mandiri dan berkelanjutan," tuturnya.

Executive Director for Southeast Asia Water.Org Yuniar Restanto mengatakan ketika sebuah pesantren memiliki akses air bersih dan sanitasi yang memadai, manfaatnya tidak hanya dirasakan para santri, tetapi juga keluarga dan masyarakat di sekitarnya.

"Melalui Water Credit, kami ingin membuka jalan bagi pesantren untuk mengakses pembiayaan yang membantu mewujudkan fasilitas air dan sanitasi yang aman, layak, dan berkelanjutan," katanya.

Menurutnya investasi pada air dan sanitasi adalah investasi bagi masa dean generasi yang lebih sehat dan produktif.

Adapun festival yang dihadiri sekitar 3.500 peserta itu melibatkan santri Pesantren Ngalah, perwakilan pesantren di sekitar Kabupaten Pasuruan, pemerintah daerah, LSM, komunitas lokal, serta lembaga keuangan.

Ketua Dewan Pesantren Pasuruan KH Tantowie Abdullah Siradj menyampaikan pihaknya menyambut baik penyelenggaraan Festival Akses Air Bersih dan Sanitasi itu sebagai wujud nyata kolaborasi dalam meningkatkan kualitas hidup santri dan lingkungan pesantren.

Wakil Bupati Pasuruan Shobih Asrori menekankan pesantren menjadi salah satu perhatian utama pemerintah setempat.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus mengembangkan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta kualitas kehidupan santri.

"Kami berharap langkah ini dapat menciptakan santri-santri yang tangguh, santri yang hebat, yang kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan," kata Wakil Bupati.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mencatat ekspor emas mencapai 3,74 ton hingga September 2026 yang dilakukan oleh lima perusahaan.

Dari ekspor tersebut, pemerintah mengumpulkan penerimaan bea keluar sebesar Rp385,2 miliar.

“Saat ini, tahun 2026 ada lima perusahaan yang melakukan ekspor, kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan, dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan bea keluar yang telah dikumpulkan sekitar Rp385,2 miliar,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat.

Volume ekspor emas tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 19,66 ton, sebelum kebijakan bea keluar diberlakukan.

Djaka menduga pengenaan bea keluar emas membuat sejumlah perusahaan menunda ekspornya hingga September 2026.

“Jadi, mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas, karena bea keluarnya di pungut, mereka menahan tidak mengekspor emas sampai dengan bulan September ini,” jelas dia.

Ia berharap jumlah perusahaan pengekspor emas bisa bertambah ke depannya.

"Mudah-mudahan ke depannya akan tambah lagi yang melakukan ekspor, karena sampai sejauh mana mereka tahan untuk menahan emasnya di perusahaan," ujarnya.

Adapun ketentuan bea keluar untuk ekspor emas diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80 Tahun 2025 yang mulai berlaku efektif pada 23 Desember 2025.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bandarlampung (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Lampung menyatakan bahwa realisasi pengadaan di daerahnya hingga awal Oktober 2026 mencapai 471.767 ton gabah.

"Realisasi pengadaan gabah Lampung sejalan dengan capaian nasional. Dan Perum Bulog Kanwil Lampung terus mengoptimalkan pengadaan gabah dan beras dalam negeri sebagai bentuk dukungan nyata terhadap penguatan ketahanan pangan nasional," kata Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Lampung Rindo Safutra di Bandarlampung, Jumat.

Ia mengatakan berdasarkan data per 8 Oktober 2026, realisasi pengadaan telah mencapai 471.767 ton gabah, atau setara dengan 241.319 ton beras.

"Capaian tersebut memberikan kontribusi sekitar enam persen, terhadap realisasi pengadaan pangan nasional," ujar dia.

Dia melanjutkan dari sisi perkembangan kinerja, realisasi pengadaan Bulog Lampung hingga 8 Oktober telah melampaui realisasi sepanjang 2025 yang tercatat sebesar 202.564 ton setara beras.

"Dengan demikian, terdapat peningkatan sebesar 38.755 ton atau sekitar 19,13 persen dibandingkan realisasi sepanjang tahun sebelumnya," ucap dia.

Ia mengatakan adanya pertumbuhan tersebut menunjukkan perkembangan positif dalam upaya mengoptimalkan penyerapan hasil produksi petani di wilayah Lampung.

"Capaian ini sekaligus menegaskan peran aktif Bulog Lampung dalam mendukung pengadaan pangan nasional dan memperkuat ketahanan pangan Indonesia," tambahnya.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan pengadaan gabah dan beras di wilayah Lampung.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh petani, pemerintah daerah, TNI dan Polri, serta seluruh mitra kerja yang telah mendukung pelaksanaan pengadaan pangan di wilayah Lampung. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja serta mengoptimalkan penyerapan hasil produksi petani,” ujarnya.

Menurut dia, pihaknya terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga keberlanjutan pengadaan gabah dan beras dalam negeri. Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen dalam mendukung ketersediaan cadangan pangan pemerintah dan menjaga ketahanan pangan nasional.

"Capaian pengadaan pangan 2026 diharapkan menjadi dorongan bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat kolaborasi, dan memberikan kontribusi nyata bagi petani serta masyarakat Indonesia," tambahnya.

Diketahui berdasarkan data per 7 Oktober 2026, realisasi pengadaan pangan nasional mencapai 4.104.573 ton atau 102,61 persen dari target 4 juta ton.

Capaian tersebut merupakan realisasi pengadaan tertinggi sepanjang sejarah Bulog dan menjadi bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengadaan dan pengelolaan gabah dan beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah tahun 2026-2029.

Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Penundaan penerbangan terjadi akibat jarak pandang di Bandara SMB II Palembang berada di bawah standar minimum penerbangan, yakni 400 meter

Palembang (ANTARA) - Sebanyak empat penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang, Sumatera Selatan, mengalami penundaan pada Jumat, akibat jarak pandang yang berada di bawah batas minimum operasional penerbangan sebagai dampak dari adanya kabut asap.

General Manager Bandara Internasional SMB II Palembang Ahmad Syaugi Shahab dalam keterangan resminya di Palembang, Jumat, mengatakan empat penerbangan yang terdampak terdiri atas tiga penerbangan keberangkatan dan satu penerbangan kedatangan.

"Penundaan penerbangan terjadi akibat jarak pandang di Bandara SMB II Palembang berada di bawah standar minimum penerbangan, yakni 400 meter, sehingga berdampak terhadap operasional keberangkatan dan kedatangan pesawat,” katanya.

Tiga penerbangan keberangkatan tersebut yakni JT246 dengan rute Palembang-Batam, IU921 rute Palembang-Jakarta dan IU302 rute Palembang-Pangkalpinang. Sedangkan, penerbangan kedatangan yang terdampak adalah IU933 dari Yogyakarta menuju Palembang.

Pihaknya terus memantau perkembangan jarak pandang dan kondisi kabut asap untuk mendukung kelancaran operasional penerbangan.

Penyesuaian penerbangan dilakukan hingga kondisi jarak pandang memenuhi standar keselamatan penerbangan sehingga pesawat dapat melakukan keberangkatan maupun pendaratan dengan aman.

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan lebih dari 20 ribu transmigran kini telah memiliki sertifikat tanah seiring dengan upaya pemerintah mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi.

Ia menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan tersebut menjadi salah satu prioritas Kementerian Transmigrasi untuk memberikan kepastian hukum atas tanah yang telah ditempati dan dikelola masyarakat selama bertahun-tahun.

"Sudah lebih dari 20.000 mereka sekarang punya sertifikat para transmigran ini, Alhamdulillah," kata Iftitah dalam Workshop dan Media Gathering Kehumasan Kementerian Transmigrasi 2026 di Batam, Kepulauan Riau, Jumat.

Menurut dia, percepatan sertifikasi dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terutama untuk menyelesaikan persoalan kepemilikan tanah yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Ia menyebutkan terdapat transmigran yang sebelumnya harus menunggu hingga 25 tahun untuk memperoleh sertifikat atas tanah yang ditempatinya.

"Ada yang sudah 25 tahun enggak punya sertifikat, kini punya sertifikat," ujar dia.

Iftitah menjelaskan penyelesaian persoalan pertanahan merupakan bagian dari program Trans Tuntas yang diarahkan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah transmigran sekaligus mendukung pemanfaatannya bagi kegiatan ekonomi masyarakat.

Menurut dia, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah penyelesaian status tanah usaha transmigran yang pada masa lalu belum seluruhnya dilengkapi pengukuran dan penetapan batas bidang tanah secara jelas.

Ia menjelaskan dalam penyelenggaraan transmigrasi sebelumnya, masyarakat umumnya memperoleh lahan tempat tinggal beserta rumah serta alokasi lahan usaha I dan lahan usaha II.

Namun, dalam sejumlah kasus, lokasi dan batas lahan usaha yang dialokasikan kepada transmigran belum ditetapkan secara memadai sehingga proses sertifikasinya membutuhkan penanganan lebih lanjut.

"Jadi jangankan sertifikat, batasnya yang mana aja mereka bingung," ujar dia.

Iftitah mengatakan penyelesaian persoalan tersebut memerlukan dukungan pengukuran kadastral untuk memastikan letak dan batas bidang tanah sebelum proses penerbitan sertifikat dapat dilakukan.

Selain kepastian hukum, ia menilai penyiapan lahan juga penting agar tanah usaha yang telah dialokasikan kepada transmigran dapat dimanfaatkan secara produktif, terutama untuk kegiatan pertanian.

Menurut dia, pemerintah kini lebih menekankan kualitas penyelenggaraan transmigrasi, termasuk penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat yang telah lama menetap di kawasan transmigrasi.

"Karena perubahan tidak selalu mengganti, tapi juga memperbaiki yang lama," ucapnya.

Berdasarkan data Kementerian Transmigrasi pada Februari 2026, sebanyak 13.248 bidang sertifikat hak milik (SHM) telah dibagikan kepada transmigran di 22 provinsi sepanjang 2025 melalui program Trans Tuntas.

Pada 2026, Kementerian Transmigrasi menargetkan penerbitan 11.288 bidang SHM bagi transmigran di 61 lokasi sebagai bagian dari percepatan penyelesaian persoalan pertanahan.

Sementara itu, Kementerian Transmigrasi pada Juli 2026 menyebut masih terdapat lebih dari 80 ribu transmigran yang belum memperoleh sertifikat atas sekitar 129 ribu bidang tanah.

Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada September 2026, Kementerian Transmigrasi juga menetapkan target penerbitan 3.254 SHM dan penyelesaian 29 kasus tumpang tindih lahan transmigrasi pada 2027.

Iftitah menekankan penyelesaian persoalan pertanahan tetap menjadi perhatian pemerintah agar masyarakat transmigrasi memperoleh kepastian hak sekaligus memiliki kesempatan lebih baik untuk mengembangkan kegiatan usaha dan meningkatkan kesejahteraan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pembangunan IKN tidak hanya diarahkan membangun pusat pemerintahan, tapi membentuk ekosistem ekonomi baru di wilayah Kaltim

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyebutkan IKN yang dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, dirancang untuk membentuk ekosistem ekonomi baru di wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

"Pembangunan IKN kini memasuki tahap kedua," ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Penajam Paser Utara, Jumat, ketika ditanya menyangkut perkembangan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara.

"Pembangunan IKN tidak hanya diarahkan membangun pusat pemerintahan, tapi membentuk ekosistem ekonomi baru di wilayah Kaltim," tambahnya.

Lokasi IKN yang juga berada di antara Kota Balikpapan dan Kota Samarinda di Provinsi Kaltim tersebut, dirancang untuk menjadi bagian ekosistem pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus membuka peluang investasi jangka panjang.

"Kemajuan atau progres pembangunan IKN yang sudah tercapai saat ini, menjadi fondasi tahap selanjutnya dan akan lebih banyak dicapai," jelasnya.

Para pemimpin, pelaku bisnis dan perwakilan institusi diharapkan dapat mengunjungi ibu kota baru Indonesia melihat perkembangan pembangunan dan menjajaki peluang kerja sama, kata dia, terutama saat digelar kegiatan Borneo Economic Forum pada 2027 di IKN.

IKN ditetapkan sebagai tuan rumah Borneo Economic Forum 2027, lanjut dia, menjadi penyelenggara ketiga forum ekonomi kawasan Borneo tersebut.

Forum itu mempertemukan pelaku usaha, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan dari Indonesia, Brunei Darussalam, serta Malaysia (khususnya Sabah dan Sarawak) membahas peluang perdagangan, investasi, konektivitas, serta kerja sama ekonomi di Borneo.

Borneo Economic Forum 2027 di IKN dapat memperkuat kerja sama ekonomi lintas wilayah di Borneo, dan menjadi ruang bagi Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam membahas peluang kerja sama yang lebih konkret, demikian Basuki Hadimuljono.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Barat mencatatkan penyerapan gabah dan beras petani mencapai 665.757 ton atau 96 persen dari target 2026, menjadi penopang utama keberhasilan Bulog mencetak rekor pengadaan tertinggi sepanjang sejarah berdiri dengan melampaui 4 juta ton secara nasional.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Jawa Barat Nurman Susilo di Bandung, Jumat, menjelaskan penyerapan masif di sentra-sentra produksi Jawa Barat tersebut memperkokoh realisasi Public Service Obligation (PSO) nasional yang per 8 Oktober 2026 telah menembus 4.115.014 ton setara beras atau 102,88 persen dari target pemerintah sebesar 4 juta ton.

Nurman Susilo mengungkapkan penyerapan gabah petani lokal secara agresif dilakukan untuk memberikan kepastian pasar sekaligus memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

"Kami akan terus bergerak, bekerja, dan berkolaborasi untuk mendorong penyerapan gabah petani serta mendukung keberhasilan program ketahanan pangan nasional. Realisasi target setara beras di Bulog Jabar sudah mencapai 665,757 ribu ton atau 96 persen dari target tahun 2026," ujar Nurman dalam keterangannya.

Nurman menambahkan, capaian mendekati 100 persen di Jawa Barat ini bergerak selaras dengan kinerja historis nasional yang melewati rekor tertinggi sebelumnya pada 2012 sebesar 3,65 juta ton dan capaian 2025 sebesar 3,19 juta ton.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa pencapaian melampaui 102 persen sebelum akhir tahun 2026 ini merupakan bukti solidnya kolaborasi antara Bulog, kementerian, TNI, pemerintah daerah, dan para petani.

"Capaian lebih dari 4 juta ton setara beras yang memecahkan rekor capaian tertinggi sepanjang Bulog berdiri ini bukan sekadar angka. Di baliknya ada kerja keras, dedikasi, dan semangat seluruh insan Bulog di berbagai penjuru Indonesia yang terus bergerak, turun langsung ke lapangan, mendampingi petani, serta memastikan hasil panen dapat terserap dengan baik," kata Rizal.

Rizal menambahkan, rekor pengadaan nasional ini menjadi kado terbaik menuju dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus memberikan fondasi stok cadangan pangan yang kokoh bagi program stabilisasi harga serta penyaluran bantuan pangan masyarakat hingga akhir tahun.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) memperkuat hilirisasi nikel setelah Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek strategis dan melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik (EV) dari kawasan industri Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Presiden Direktur IWIP Kevin He mengatakan perkembangan tersebut menunjukkan semakin luasnya keterhubungan mata rantai industri di kawasan Weda Bay, dari pengolahan bahan baku hingga manufaktur produk bernilai tambah.

“IWIP telah memasuki fase baru. Dari pengolahan dan pemurnian nikel, kini semakin banyak mata rantai industri hadir dan terhubung di dalam kawasan, mulai dari bahan baku baterai, aluminum kendaraan listrik, truk dan alat berat listrik," kata Kevin dalam keterangannya yang terkonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Menurut Kevin, peluncuran 11 proyek hilirisasi senilai Rp180 triliun dan ekspor perdana baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) pada Kamis (8/10) tersebut menandai pengembangan ekosistem industri yang semakin terintegrasi di kawasan Weda Bay. Langkah itu memperluas kapasitas manufaktur sekaligus meningkatkan nilai tambah industri di dalam negeri.

Momentum tersebut menandai perluasan mata rantai industri di kawasan industri Weda Bay, dari pengolahan dan pemurnian nikel hingga material baterai, baterai kendaraan listrik, aluminium, truk dan alat berat berbasis listrik, serta industri pendukung energi terbarukan.

Sebelumnya, dalam peluncuran itu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya melanjutkan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya di Indonesia.

Peluncuran 11 proyek hilirisasi dan ekspor perdana baterai kendaraan listrik di kawasan industri Weda Bay menjadi bagian dari perkembangan kapasitas industri Indonesia dalam menghasilkan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

“Hari ini kita akan meluncurkan ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Kemudian kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi, terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru, di kawasan ini, Kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park,” ucap Presiden.

Dari 11 proyek tersebut, empat proyek memasuki tahap komersialisasi yang ditandai dengan ekspor perdana, yaitu PT Blue Sparking Energy yang berfokus pada material baterai kendaraan listrik (EV), PT REPT Battero Energy Indonesia yang memproduksi baterai EV.

Kemudian PT Pioneer Aluminium Industries yang produksi aluminium elektrolitik, serta PT XCMG Indonesia Manufacturing yang memproduksi alat berat berbasis listrik.

Sementara itu, tujuh proyek lainnya mulai memasuki tahap pembangunan. Pertama, PT Guang Ching Nickel Cobalt memproduksi material baterai.

Kedua, PT Inno Prima Material memproduksi separator baterai. Ketiga, PT Tinci Materials Indonesia yang memproduksi elektrolit baterai.

Keempat, PT Weda Bay Aluminium membangun smelter aluminium. Kelima, PT Bintang Karya Aluminium akan mengembangkan fasilitas peleburan aluminium. Keenam, PT Foton Guangqing Motor Indonesia yang berfokus pada produksi truk listrik (electric dump truck).

Ketujuh, PT Flatsolar Energy Indonesia yang memproduksi kaca fotovoltaik sebagai komponen utama panel surya untuk mendukung pemanfaatan energi surya.

Sementara itu, menurutnya Kevin perkembangan itu menunjukkan hilirisasi tidak berhenti pada pengolahan bahan baku, tetapi harus berlanjut menjadi industri manufaktur dengan teknologi, investasi, lapangan kerja, dan nilai tambah yang semakin besar di Indonesia.

Perluasan industri tersebut juga membawa dampak ekonomi yang lebih luas melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan kebutuhan barang dan jasa, serta tumbuhnya kesempatan usaha di sekitar kawasan.

Saat ini, lebih dari 100.000 karyawan telah menjadi bagian dari ekosistem kawasan industri Weda Bay, sementara 11 proyek yang diluncurkan dalam momentum tersebut diproyeksikan membuka hingga 13.950 lapangan kerja.

Ia menuturkan perkembangan kawasan industri Weda Bay bukan hanya tentang bertambahnya fasilitas industri, tetapi juga tentang semakin banyaknya aktivitas produksi, kesempatan kerja, dan peluang usaha yang dapat tumbuh di Indonesia.

"Kami ingin keberadaan industri di kawasan ini memberikan manfaat yang semakin luas, termasuk terbukanya ruang bagi peningkatan investasi, produksi, penyerapan tenaga kerja, dan penciptaan nilai tambah.” ujar Kevin.

Kevin menambahkan, keberlanjutan pengembangan industri di kawasan industri Weda Bay membutuhkan dukungan Pemerintah Indonesia serta kolaborasi antara dunia usaha, tenaga kerja, dan berbagai pemangku kepentingan.

“Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah Indonesia atas dukungan terhadap pengembangan hilirisasi di kawasan industri Weda Bay," tuturnya.

Bersama seluruh karyawan, mitra industri, dan pemangku kepentingan, pihaknya akan terus melanjutkan pengembangan industri, memperkuat sumber daya manusia, dan memperluas manfaat ekonomi kawasan industri Weda Bay bagi Indonesia.

Bagi IWIP, peluncuran 11 proyek hilirisasi dan ekspor perdana baterai kendaraan listrik menjadi tonggak penting dalam perkembangan kawasan industri Weda Bay.

Ia menambahkan momentum itu mencerminkan berlanjutnya pengembangan ekosistem industri yang menghubungkan proses dari hulu hingga hilir, sekaligus memperluas kapasitas manufaktur dan penciptaan nilai tambah di dalam negeri.

"Ke depan, IWIP akan terus mendukung pengembangan industri bernilai tambah tinggi serta memperkuat keterhubungan antar sektor sebagai bagian dari perjalanan hilirisasi menuju industrialisasi Indonesia," kata Kevin.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Badung (ANTARA) - Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Mira Tayyiba mengungkapkan bahwa sekitar 93,35 persen kepala keluarga yang mendaftar melalui portal Perlinsos di Bali masih membutuhkan bantuan pendampingan dari agen Perlinsos.

"Ternyata 93,35 persen kepala keluarga yang terdaftar melalui portal Perlinsos merupakan hasil dari pendampingan agen Perlinsos," kata Mira Tayyiba dalam acara Uji Coba Program Perlinsos di Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

Catatannya menyebut keberhasilan digitalisasi tersebut didukung oleh sebanyak 12.187 agen aktif yang turut berperan dalam proses pendaftaran di lapangan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak cukup hanya mengandalkan teknologi semata.

Pendekatan ini juga membutuhkan kehadiran dan pendampingan langsung kepada masyarakat secara berkesinambungan.

Kementerian Komdigi mengaitkan bantuan agen dengan keberhasilan digitalisasi lantaran sebanyak 80,88 persen masyarakat Bali sebenarnya telah memanfaatkan layanan internet dalam kehidupan sehari-hari.

Semangat gotong royong Pemprov Bali dan kabupaten/kota dalam menggerakkan perangkat daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, hingga agen Perlinsos dilihat menjadi salah satu kekuatan utamanya.

Bahkan, waktu pelayanan digitalisasi Perlinsos juga disesuaikan hingga sore dan malam hari agar masyarakat tetap dapat mendaftar di tengah kesibukannya.

Kementerian Komdigi mengambil pembelajaran penting yang dari Bali yaitu bahwa digitalisasi memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan sekadar masalah teknologi.

"Inilah pembelajaran penting yang ingin kami petik dari Bali, bahwa digitalisasi memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya sekedar masalah teknologi," ujar Mira Tayyiba.

Terkait dengan infrastruktur teknologi pada portal Perlinsos, pihaknya telah melakukan penguatan sistem secara berkala demi pelayanan yang optimal.

"Terkait masalah teknologi kami laporkan Bu Menteri, kita telah melakukan penguatan sistem secara berkala, baru selesai kemarin, sehingga Insyaallah dapat menampung atau dapat mengakomodasi hit yang lebih banyak," katanya di hadapan Menkomdigi Meutya Hafid.

Provinsi Bali sendiri tercatat sebagai provinsi pertama yang melibatkan seluruh kabupaten dan kotanya dalam pelaksanaan uji coba digitalisasi bansos.

Hingga minggu pertama bulan Oktober ini, sebanyak 652.858 kepala keluarga atau 50,52 persen dari seluruh kepala keluarga yang tercatat di Bali telah mendaftarkan diri melalui portal Perlinsos.

Capaian tersebut menjadikan Bali sebagai salah satu provinsi dengan cakupan kepala keluarga terdaftar yang tertinggi secara nasional.

Adapun tiga wilayah dengan jumlah pendaftaran tertinggi di Provinsi Bali adalah Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Badung.

Di Kabupaten Badung, lokasi uji coba mendapat apresiasi khusus karena telah menjadi salah satu dari tiga wilayah dengan jumlah pendaftaran terbanyak yang mencapai 66.970 kepala keluarga.

Kementerian Komdigi menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Bali atas kerja keras dan kerja bersama dalam mendorong digitalisasi bantuan sosial di Pulau Dewata, ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan sebagai contoh praktik baik bagi pelaksanaan digitalisasi bansos ke depan.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026