Jakarta (ANTARA) - Chief Technology Officer (CTO) Badan Pengelola Investasi Danantara Sigit Puji Santosa menyatakan kendaraan dinas operasional berupa mobil Maung Garuda berwarna putih akan dibagikan secara serentak kepada para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.

Kendaraan nasional buatan PT Pindad tersebut merupakan bagian dari proyek pengadaan mobil dinas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Saat ditemui di sela Indonesia International Sustainability Forum di Jakarta, Rabu, Sigit menyampaikan bahwa pembagian mobil dinas Maung Garuda ini tidak hanya diperuntukkan bagi jajaran menteri dan wakil menteri, tetapi juga berpotensi menyasar jajaran pejabat negara lainnya.

"Spesifikasinya beda dong (dengan presiden), cukup banyak. Tapi nanti mungkin tunggu 20 Oktober ya, nanti akan ada kejutan," ungkapnya.

Saat ditanya mengenai kepastian jajaran penerima kendaraan dinas tersebut, ia menegaskan seluruh menteri dan wakil menteri dipastikan akan mendapatkannya.

“Bahkan lebih dari itu nanti," ucapnya.

Adapun sejumlah menteri koordinator Kabinet Merah Putih dan beberapa pimpinan lembaga per 5 Oktober 2026 mulai menggunakan mobil buatan PT Pindad, Maung Garuda, sebagai kendaraan dinas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang sudah mulai menggunakan mobil dinas Maung Garuda, mengatakan belum semua anggota Kabinet Merah Putih mendapatkan fasilitas kendaraan dinas buatan PT Pindad tersebut.

Maung Garuda yang digunakan para menteri sebagai kendaraan dinas memiliki fitur-fitur dan bentuk yang kurang lebih sama dengan Maung MV3 Garuda Limousine.

Namun, unit-unit baru untuk para menteri itu tidak langsung dilengkapi dengan sunroof sebagaimana mobil kepresidenan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kehadiran merchandise ini diharapkan dapat menjadi bagian dari pengalaman para penggemar dalam menyambut dan menyaksikan gelaran MotoGP di Mandalika

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Retail (Pertare) menghadirkan merchandise resmi Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di booth Pertamina di Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Corporate Secretary Pertare Ardhi Widodo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan kehadiran merchandise tersebut menjadi salah satu upaya perusahaan memberikan pengalaman yang lebih dekat sekaligus memperluas akses bagi masyarakat dan penggemar MotoGP yang datang ke Lombok.

Berlokasi di salah satu pintu masuk menuju Pulau Lombok, booth ini memungkinkan para penonton mendapatkan merchandise resmi sejak tiba di Lombok, sebelum melanjutkan perjalanan menuju Pertamina Mandalika International Circuit.

Beragam pilihan official merchandise Pertamina Grand Prix of Indonesia tersedia bagi pengunjung, dilengkapi dengan berbagai promo menarik.

"Kehadiran merchandise ini diharapkan dapat menjadi bagian dari pengalaman para penggemar dalam menyambut dan menyaksikan gelaran MotoGP di Mandalika," ujar Ardhi.

Booth official merchandise di Bandara Internasional Lombok dapat dikunjungi pada 7-13 Oktober 2026.

"Kehadiran merchandise ini juga menjadi kesempatan bagi pengunjung untuk membawa pulang memorabilia dari perhelatan MotoGP di Indonesia," jelasnya.

Selain di Bandara Lombok, merchandise Pertamina Grand Prix of Indonesia juga dapat diperoleh di Bright Store yang berlokasi di Pertamina Mandalika International Circuit pada 9-11 Oktober 2026.

"Dengan semakin dekatnya gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, kehadiran official merchandise di Bandara Internasional Lombok hingga area sirkuit diharapkan dapat menambah kemeriahan sekaligus memberikan pengalaman yang lebih lengkap bagi para penggemar MotoGP yang hadir di Mandalika," sebut Ardhi.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meluruskan simpang siur informasi mengenai isu usulan kenaikan jam kerja menjadi 45 jam sepekan, menyusul telah disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani di sela Indonesia International Sustainability Forum, Jakarta, Rabu, menegaskan bahwa asosiasi tidak pernah mengusulkan atau memaksakan perubahan jam kerja tersebut untuk diterapkan di Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa kemunculan angka 45 jam kerja sepekan murni merupakan hasil perbandingan atau studi banding dengan sejumlah negara tetangga di kawasan Asia, seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam.

"Saya rasa ada salah pengertian. Kita waktu itu cuma membandingkan dari segi beberapa negara Asia dengan Indonesia. Jadi mungkin ada kesalahpahaman bahwa kita memaksakan untuk menaikkan jam kerja, konteksnya tidak seperti itu," ucap Shinta.

Menurut dia, studi perbandingan tersebut dilakukan untuk memetakan peta persaingan dan regulasi ketenagakerjaan di tingkat regional. Apindo menilai Indonesia tetap harus menjaga daya saing industri agar dapat berkompetisi secara sehat dengan negara-negara tetangga.

"Konteksnya bukan hanya Indonesia, tapi negara lain seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Itu yang kita ajukan dalam studi banding. Buruh juga melakukan hal yang sama, jadi mereka juga tahu kondisi di negara lain seperti apa," lanjutnya.

Menurut Shinta, pemetaan tersebut penting saat memformulasikan regulasi agar para pemangku kepentingan memahami secara persis standar ketenagakerjaan yang berlaku di kawasan regional.

Sementara itu, terkait perkembangan Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang telah disahkan, Shinta mengaku belum menerima salinan atau draf resmi dokumen tersebut sehingga belum dapat memberikan respons atau komentar apapun.

DPR RI menyetujui RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan untuk disahkan menjadi undang-undang, sekitar tiga pekan sebelum batas waktu yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Ke-9 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Adapun aturan terkini terkait jam kerja di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja.

Dalam undang-undang tersebut, terdapat dua skema jam kerja yang berlaku di perusahaan yang ada di Indonesia.

Pertama, adalah 7 jam kerja dalam sehari atau 40 jam dalam seminggu yang berlaku untuk 6 hari kerja dengan ketentuan libur 1 hari.

Skema kedua adalah 8 jam kerja dalam sehari atau 40 jam dalam satu minggu yang berlaku untuk 5 hari kerja dengan ketentuan libur 2 hari.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan jaringan perkeretaapian nasional terus dikembangkan.

"Prinsipnya adalah memang kita terus ingin mengembangkan jaringan kereta. Artinya ada dua elemen. Yang pertama adalah prasarananya, relnya. Relnya kita kembangkan," ujar AHY dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, saat ini terdapat 7.000 km rel aktif di Indonesia, dan masih banyak lagi yang harus dilakukan reaktivasi atau pembangunan rel-rel pada trase-trase yang memang dirasa sudah sangat diperlukan untuk mobilitas manusia dan barang, terutama untuk logistik.

Komoditas yang ada di Sumatera, Kalimantan, termasuk Sulawesi sebetulnya sudah sangat membutuhkan jaringan kereta logistik.

Sedangkan untuk penumpang atau passengers, kata AHY, juga masih sangat memerlukan penambahan gerbong atau trainset bisa dikatakan yang modern, yang juga cukup kapasitasnya, dan tentunya diharapkan bisa dibangun kemandirian industri.

"Kalau ada kerja sama dengan negara-negara lain termasuk Jepang, saya rasa adalah sebuah kewajaran, tapi yang paling penting semangatnya juga adalah bagaimana industri perkeretaapian nasional juga hidup, berkembang. Ada transfer teknologi yang kemudian kita kembangkan sendiri menjadi inovasi domestik yang dibutuhkan untuk ke depan," ujar AHY.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan, pemerintah mendorong percepatan pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa sebagai langkah strategis menekan biaya logistik, mengurangi ketimpangan wilayah, serta memperkuat konektivitas nasional.

AHY menegaskan pengembangan jaringan kereta api lintas pulau merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), khususnya pada sektor infrastruktur dan konektivitas.

Ia menambahkan, hingga saat ini masih terdapat ketimpangan cukup besar dalam pengembangan transportasi berbasis rel di Indonesia. Karena itu, diperlukan langkah strategis yang terencana dan kolaboratif lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

“Padahal, kereta api memiliki keunggulan sangat besar, termasuk dari sisi efisiensi dan emisi. Bahkan kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca sangat rendah, kurang dari 1 persen. Ini harus kita dorong sebagai bagian dari komitmen menuju net zero emission,” kata AHY.

Dalam konteks pengembangan wilayah, dirinya menjelaskan setiap pulau memiliki tantangan dan potensi berbeda. Sumatera membutuhkan penguatan jaringan eksisting dan perluasan jalur baru, Kalimantan memerlukan pembangunan dari titik nol, sementara Sulawesi membutuhkan integrasi jaringan dengan kawasan industri dan komoditas unggulan.

Untuk mewujudkan pengembangan jaringan hingga sekitar 14.000 kilometer tambahan serta reaktivasi jalur, Menko AHY menyebut kebutuhan investasi mencapai Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun sampai tahun 2045.

AHY menegaskan pengembangan perkeretaapian nasional harus dilakukan secara terintegrasi dengan perencanaan tata ruang dan pertumbuhan kawasan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Semarang (ANTARA) - Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza menyebutkan bahwa realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) hingga periode 6 Oktober 2026 telah mencapai Rp243,3 triliun.

"Perkembangan realisasi KUR hingga Oktober 2026 telah tersalur sebanyak Rp243 triliun kepada 3,77 juta UMKM," katanya pada saat Bursa Wirausaha Unggulan 2026 yang digelar Kementerian UMKM di Muladi Dome, Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah, Rabu.

Untuk penyaluran sektor produksi, kata dia, sebesar Rp159 triliun atau 66 persen, dan telah mencapai target nasional sebesar 65 persen.

Realisasi debitur baru juga mencapai 1.606.995 debitur atau telah melampaui target nasional sebanyak 1.372.311 debitur baru secara nasional.

Sedangkan untuk debitur graduasi, dari target 1.105.793 debitur, telah terealisasi sebanyak 702.785 debitur atau 63,6 persen.

Ia menyebutkan penyaluran KUR untuk Jateng pada periode yang sama telah mencapai Rp42,8 triliun kepada 760.447 debitur.

"Kalau di Jawa Tengah, penyaluran KUR telah mencapai 42,8 triliun kepada 760.477 debitur dengan sektor produksi Rp25,5 triliun," katanya.

Dari 35 kabupaten/kota di Jateng, penyaluran KUR terbesar di Kabupaten Pati sebesar Rp2,87 triliun kepada 42.804 debitur.

Serta, Kabupaten Grobogan dengan penyaluran KUR sebesar Rp2,40 triliun kepada sebanyak 40.346 debitur.

"Jadi, masih ada kesempatan kepada teman-teman, pengusaha UMKM untuk bisa menikmati fasilitas ini," katanya.

Menurut dia, penyaluran KUR memang diarahkan ke sektor produksi, sebab di sektor tersebut tercipta banyak lapangan pekerjaan.

Khusus untuk Jateng, kata dia, penyaluran KUR terbanyak masih pada sektor pertanian, disusul oleh perikanan dan pengolahan makanan.

"Karena Jawa Tengah itu adalah penghasil tenaga kerja yang sangat banyak, kita berharap sektor produksi khusus Jateng itu bukan 65 persen, tetapi kalau bisa sekitar 67 persen," katanya.

Apalagi, kata dia, banyak perguruan tinggi di Jateng yang juga memiliki inkubator bisnis sehingga bisa mendukung pengembangan sektor produksi UMKM.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Inilah yang akan kita groundbreaking terlebih dahulu di Timbulsloko di Kabupaten Demak nanti diluncurkan sebuah gerakan sekaligus juga proyek mangrove di sejumlah segmen yang sudah ditetapkan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan rencana peletakan batu pertama (groundbreaking) program perlindungan Pantai Utara (Pantura) Jawa melalui pendekatan berbasis alam atau nature-based solution pada Oktober tahun ini akan dilakukan di Desa Timbulsloko Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Menurut dia, program perlindungan Pantura Jawa tidak semuanya melalui pendekatan grey infrastructure atau infrastruktur keras, namun juga sebetulnya ada pendekatan lain yang juga lebih tepat dengan menggunakan sifatnya yang lebih alami atau nature-based solution.

"Inilah yang akan kita groundbreaking terlebih dahulu di Timbulsloko di Kabupaten Demak nanti diluncurkan sebuah gerakan sekaligus juga proyek mangrove di sejumlah segmen yang sudah ditetapkan oleh Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ)," ujar AHY dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Dirinya selalu melakukan pembahasan bersama dan menerima update dari Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf mengenai perlindungan Pantura Jawa.

"Mungkin sekitar 2 minggu yang lalu saya juga berdiskusi dan memang benar ada rencana untuk groundbreaking program. Maksudnya adalah dalam konsep besar pembangunan giant sea wall atau sebetulnya lebih lengkap adalah coastal protection, perlindungan Pantai Utara Jawa," katanya.

Dia menambahkan karena kalau dibayangkan giant sea wall itu sebagai bangunan yang konkret semata, dirinya khawatir kurang lengkap pemahaman tersebut, karena sebetulnya ingin mengintegrasikan termasuk melakukan pendekatan yang sifatnya hibrid sehingga tidak semuanya perlindungan Pantura Jawa harus grey infrastructure atau infrastruktur keras.

AHY mengatakan, memang di sana-sini di berbagai wilayah atau segmen, misalnya di Teluk Jakarta, karena kondisinya sudah mengkhawatirkan maka harus dibangun tanggul pantai, juga tanggul laut. Jadi sifatnya forward ketika sudah tidak memungkinkan membangun tanggul pantai saja.

"Tetapi pada prinsipnya adalah tidak menunggu secara utuh semuanya mana yang bisa kita lakukan, karena mangrove juga membutuhkan waktu, butuh proses tahunan juga untuk supaya menjadi kawasan mangrove yang solid, tangguh dan bisa memecah ombak sekaligus juga mengurangi dampak intrusi air laut masuk ke daratan," ujarnya.

Sebagai informasi, Menko Infra AHY mendorong percepatan perlindungan, pembangunan dan pengelolaan Pantai Utara (Pantura) Jawa secara terpadu.

Kondisi Pantura saat ini dinilai semakin mengkhawatirkan akibat meningkatnya frekuensi banjir rob, penurunan muka tanah, serta dampak perubahan iklim berupa kenaikan permukaan air laut.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur perlindungan dan pengelolaan Pantura Jawa harus berjalan selaras dan berkelanjutan.

Pembangunan Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa direncanakan memiliki panjang sekitar 575 kilometer yang terbagi dalam dua wilayah. Wilayah I mencakup Serang, Tangerang, Teluk Jakarta, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, hingga Cirebon.

Kemudian Wilayah II mencakup Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara, Pati, Rembang, Tuban, Lamongan, hingga Gresik.

Adapun jenis infrastruktur yang akan dikembangkan meliputi tanggul laut (offshore dike), tanggul pantai (coastal dike), serta pendekatan berbasis alam seperti konservasi mangrove (soft dike).

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Untuk pupuk aman tadi saya tanya juga para petani penyaluran pupuknya

Kendari (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) bidang Pangan Zulkifli Hasan menjamin distribusi pupuk mudah didistribusikan kepada para petani saat melaksanakan Rembuk Tani di Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Menko Pangan Zulkifli Hasan saat ditemui di Konsel, Rabu, menyampaikan bahwa salah satu kebijakan pemerintah dalam menjamin distribusi pupuk, yakni penyediaan pupuk diskon untuk para petani.

"Untuk pupuk aman tadi saya tanya juga para petani penyaluran pupuknya. Itu tentu tidak terlepas dari kebijakan kemudahan pupuk diskon, ya," kata Zulkifli Hasan.

Namun, kata dia, kebijakan tersebut tidak dipersiapkan untuk pupuk subsidi karena sudah terdata di rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) untuk didistribusikan ke kelompok Tani.

Zulkifli Hasan menyampaikan bagi masyarakat atau petani yang ingin mendapatkan pupuk subsidi agar mendaftarkan kelompok tani mereka.

"Karena kalau semua orang ngambil pupuk enggak boleh, pupuk subsidi. Pupuk subsidi itu yang terdaftar, yang petani. Kalau tidak petani ya enggak dapat," ujarnya.

Dalam kesempatan itu pula, ia juga menyerahkan secara simbolis bantuan pupuk non subsidi jenis NPK sebanyak 1,5 ton dan jenis UREA sejumlah 1,5 ton.

Selain persoalan pupuk, Zulkifli Hasan juga turut menyoroti kebijakan fleksibilitas harga gabah demi menyejahterakan para petani. Pemerintah telah menetapkan harga pembelian gabah sebesar Rp6.500 per kilogram.

​Dia mengungkapkan bahwa pihaknya telah menghapus persyaratan kadar air gabah yang sebelumnya dipatok sebesar 14 hingga 18 persen, sehingga seluruh hasil panen padi yang matang dapat diserap tanpa terkendala aturan kadar air.

​"Kemudian harga gabah kita tingkatkan. Kalau dulu gabah itu ada syarat kadar air 14-18 persen, itu kita hapus. Pokoknya panen, ya, asal sudah matang padinya dipanen, itu harganya Rp6.500 per kilo," jelasnya.

​Ia menjelaskan Kebijakan penghapusan syarat kadar air ini diambil untuk melindungi petani dari praktik permainan harga oleh tengkulak yang kerap memotong harga gabah hingga Rp4.000—Rp4.500 per kilogram dengan dalih ketidaksesuaian kadar air.

​"Kalau dulu ada catatan kadarnya 18, sehingga itu permainan antar tengkulak, ya, sehingga harga gabah kadang-kadang Rp4.000, Rp4.500. Kadang petani tidak tahu kadar airnya berapa, 18, 14, 28, enggak paham-paham. Nah itu kita hapus," tegasnya.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/La Ode Ari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Pertumbuhan pelanggan sebesar 7,9 persen hingga Triwulan III 2026 menunjukkan bahwa kereta api semakin dipercaya masyarakat sebagai pilihan perjalanan

Surabaya (ANTARA) - PT KAI Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya melayani 9.789.933 pelanggan selama Januari hingga September atau triwulan III 2026, meningkat 7,9 persen dibandingkan periode sama 2025 sebanyak 9.073.675 pelanggan.

Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono mengatakan pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap kereta api sebagai pilihan mobilitas.

“Pertumbuhan pelanggan sebesar 7,9 persen hingga Triwulan III 2026 menunjukkan bahwa kereta api semakin dipercaya masyarakat sebagai pilihan perjalanan,” kata Mahendro di Surabaya, Jawa Timur, Rabu.

Ia menjelaskan dari total pelanggan tersebut, sebanyak 4.872.941 orang tercatat diberangkatkan dan 4.916.992 orang tiba di stasiun-stasiun wilayah KAI Daop 8 Surabaya.

Stasiun Surabaya Gubeng, kata dia, menjadi salah satu pusat pergerakan dengan melayani 2.942.063 pelanggan, terdiri atas 1.465.808 pelanggan diberangkatkan dan 1.476.255 pelanggan tiba.

Stasiun Surabaya Pasarturi melayani 2.789.978 pelanggan, dengan 1.411.851 pelanggan berangkat dan 1.378.127 pelanggan tiba, sedangkan Stasiun Malang melayani 1.668.821 pelanggan yang terdiri atas 814.918 pelanggan berangkat dan 853.903 pelanggan tiba.

Dari sisi kelas layanan, kereta kelas ekonomi menjadi pilihan terbanyak dengan 6.254.433 pelanggan, terdiri atas 3.123.863 pelanggan berangkat dan 3.130.570 pelanggan tiba.

Mahendro mengatakan peningkatan jumlah pelanggan perlu diikuti dengan peningkatan kualitas layanan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan masyarakat.

“Ke depan, KAI Daop 8 Surabaya berkomitmen menghadirkan layanan yang semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berharap semakin banyak masyarakat menjadikan kereta api sebagai pilihan perjalanan yang aman, nyaman, efisien dan berkelanjutan,” ujarnya.

Pewarta: Indra Setiawan/Naufal Ammar Imaduddin
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kita mesti melihat kondisi seperti daya beli dan lain-lain yang masih menjadi isu saat ini

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani menilai proyeksi Bank Dunia mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2 persen pada 2026 sebagai sinyal positif, tetapi kondisi daya beli masyarakat tetap perlu dicermati.

"Saya rasa bagus. Paling tidak Bank Dunia merasa ada optimisme bahwa ada peningkatan pertumbuhan. Tapi kita juga mesti melihat kondisi yang ada di lapangan," kata Shinta di sela Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026, Jakarta, Rabu.

Bank Dunia dalam East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2026 menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,2 persen pada 2026 dari sebelumnya 4,7 persen atau meningkat 0,5 poin persentase. Pertumbuhan pada 2027 juga diproyeksikan sebesar 5,2 persen.

Menurut Shinta, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif baik apabila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan global. Namun, capaian pertumbuhan tersebut tetap perlu dilihat bersama kondisi perekonomian yang dirasakan di lapangan.

Ia menyebut daya beli masyarakat masih menjadi salah satu isu yang perlu diperhatikan dalam membaca prospek pertumbuhan ekonomi.

"Kita mesti melihat kondisi seperti daya beli dan lain-lain yang masih menjadi isu saat ini," ujar dia.

Shinta juga mengingatkan laju pertumbuhan tidak sama pada setiap sektor sehingga kondisi masing-masing sektor perlu menjadi bagian dari penilaian terhadap prospek perekonomian.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan.

Pada periode yang sama, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 persen dan menyumbang 53,32 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Dalam perkembangan harga terkini, BPS mencatat inflasi Indonesia pada September 2026 sebesar 3,28 persen secara tahunan, dengan inflasi bulanan 0,30 persen dan inflasi tahun kalender 2,17 persen.

Shinta mengatakan Apindo juga telah menerbitkan mid-year outlook yang menunjukkan pelaku usaha memandang prospek 2027 sedikit lebih optimistis, meskipun masih berhati-hati dalam mengambil keputusan ekspansi.

"Pengusaha memang melihat tahun depan sedikit lebih optimistis, tapi untuk ekspansi masih berhati-hati. Jadi mungkin itu yang mesti menjadi kuncinya," ucap Shinta.

Bank Dunia sebelumnya menilai permintaan domestik masih menjadi penopang utama pertumbuhan Indonesia.

Seiring berkurangnya stimulus fiskal, pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah diperkirakan semakin bergantung pada investasi swasta.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

KAI Divre I Sumatera Utara akan terus melihat potensi pengembangan angkutan barang berdasarkan kebutuhan ekonomi daerah. Kami ingin kereta api tidak hanya menjadi sarana transportasi penumpang, tetapi juga menjadi salah satu tulang punggung konektivi

Medan (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre I Sumatera Utara mencatatkan peningkatan kinerja pada kuartal III 2026 yang melayani 238.334 ton angkutan barang atau tumbuh signifikan sebesar 45 persen dibandingkan kuartal III 2025 yang melayani 164.800 ton.

Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo di Medan, Rabu, menyampaikan bahwa pertumbuhan pergerakan logistik berbasis rel ini berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari kelancaran pergerakan barang. Ketika aktivitas industri, perdagangan, pertanian maupun distribusi meningkat, kebutuhan terhadap transportasi logistik yang mampu mengangkut barang dalam jumlah besar juga semakin penting.
Dalam konteks tersebut, kereta api menjadi salah satu bagian dari ekosistem logistik yang mendukung pergerakan ekonomi di Sumatera Utara," kata Anwar.

Pertumbuhan volume angkutan barang tersebut sejalan dengan tren positif pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang pada kuartal II 2026 tumbuh sebesar 5,06 persen secara tahunan (year-on-year).

Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Sumatera Utara pada periode Januari–Juli 2026 mencapai US$7,933 miliar, naik 12,48 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025.

”KAI Divre I Sumatera Utara melihat pertumbuhan kebutuhan logistik di Sumatera Utara sebagai peluang untuk terus memperkuat layanan angkutan barang berbasis rel, terutama untuk komoditas dengan volume besar dan membutuhkan kepastian jadwal pengiriman,” terang Anwar.

Secara kumulatif, sepanjang periode Januari hingga September 2026, KAI Divre I Sumatera Utara melayani sebanyak 625.886 ton angkutan barang. Angka ini tumbuh 20 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang mencatatkan 523.385 ton.

Sementara untuk kinerja bulanan pada September 2026, volume angkutan barang mencapai 75.724 ton atau meningkat drastis hampir 50 persen dibandingkan capaian September 2025 yang tercatat sebanyak 50.775 ton.

Penggunaan kereta api sebagai moda angkutan barang memberikan pilihan bagi pelaku usaha untuk mendistribusikan komoditas dalam jumlah besar secara terjadwal. Dengan demikian, keberadaan angkutan barang berbasis rel diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya bersama untuk menciptakan sistem logistik yang semakin efisien dan terintegrasi.

"KAI Divre I Sumatera Utara akan terus melihat potensi pengembangan angkutan barang berdasarkan kebutuhan ekonomi daerah. Kami ingin kereta api tidak hanya menjadi sarana transportasi penumpang, tetapi juga menjadi salah satu tulang punggung konektivitas logistik yang mendukung industri, perdagangan, dan aktivitas ekonomi masyarakat Sumatera Utara," katanya.

Pewarta: Juraidi
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Untuk menciptakan daya saing bisnis yang berkelanjutan, dibutuhkan pendekatan yang holistik. Pembinaan perlu mencakup hilirisasi komoditas unggulan, adopsi teknologi dan inovasi produk, serta peningkatan kapasitas modal dan SDM

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan, pembinaan industri kecil menengah (IKM) perlu dilakukan secara holistik, mulai dari hilirisasi komoditas, adopsi teknologi dan inovasi produk, hingga peningkatan kapasitas modal dan SDM untuk memperkuat daya saing secara berkelanjutan.

"Untuk menciptakan daya saing bisnis yang berkelanjutan, dibutuhkan pendekatan yang holistik. Pembinaan perlu mencakup hilirisasi komoditas unggulan, adopsi teknologi dan inovasi produk, serta peningkatan kapasitas modal dan SDM,” ujar Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita di Jakarta, Rabu.

Ia menyampaikan, pengembangan IKM masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diselesaikan secara terintegrasi.

Tantangan tersebut mencakup pembiayaan dan permodalan, adopsi teknologi dan literasi digital, SDM industri, rantai pasok dan kemitraan, inovasi dan desain, ketersediaan bahan baku, persaingan global dan akses pasar, serta standardisasi.

Sementara di sisi pasar, IKM menghadapi produk impor murah serta keterbatasan akses untuk menembus pasar ekspor.

Oleh karena itu, pihaknya menjalankan program peningkatan daya saing melalui berbagai instrumen, mulai dari akses pembiayaan, akses sumber bahan baku, fasilitasi teknologi dan sarana prasarana produksi, peningkatan kualitas produk dan keahlian SDM, perluasan akses pasar, hingga penguatan kemitraan.

Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, memperkuat rantai pasok IKM dengan industri besar atau sektor ekonomi lainnya, serta meningkatkan penetrasi produk IKM ke pasar ekspor.

Reni menambahkan, penguatan kemitraan menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong IKM naik kelas. Dengan masuk ke rantai pasok industri besar, IKM memperoleh kesempatan meningkatkan kapasitas produksi, kualitas produk, penerapan standar, sekaligus mendapatkan kepastian pasar.

Sepanjang 2026 hingga triwulan III, sebanyak 203 IKM telah mendapatkan fasilitasi temu bisnis. Pada sisi ekspor, sebanyak 313 IKM mendapatkan pembinaan untuk mendukung ekspor.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 98 IKM atau sekitar 31 persen telah melakukan ekspor, sedangkan 215 IKM atau sekitar 69 persen masih memiliki potensi untuk didorong menuju pasar ekspor.

Fasilitasi yang diberikan antara lain berupa restrukturisasi mesin dan peralatan, kemitraan, serta sertifikasi terkait keamanan pangan.

“Potensi IKM untuk masuk pasar global masih sangat besar. Karena itu, pembinaan perlu kita kawal dari peningkatan kapasitas produksi, kualitas dan standardisasi produk sampai kepada akses pasar dan pertemuan dengan calon pembeli,” jelas Reni.

Sejumlah program prioritas Ditjen IKMA hingga triwulan III 2026 juga mencatatkan capaian positif. Fasilitasi produk dan sertifikasi telah menjangkau 152 IKM dari target 69 IKM.

Sementara itu, program e-Smart, literasi digital, dan Making Indonesia 4.0 mencapai 376 IKM dari target 364 IKM. Layanan Klinik Kemasan dan Hak Kekayaan Intelektual juga telah menjangkau 306 IKM dari target 154 IKM.

Pada program restrukturisasi mesin dan peralatan, realisasi mencapai 59 IKM dari target 46 IKM. Sementara itu, program fesyen dan kriya telah menjangkau 38 IKM dari target 30 IKM.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Tentu positif karena smelter tembaganya Freeport merupakan yang terbesar. Dengan begitu nanti pengolahan konsentratnya menjadi lebih optimal

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Indonesia Mining & Energy Watch (IMEW) Ferdy Hasiman menilai kembali beroperasinya dua fasilitas pengolahan tembaga milik PT Freeport Indonesia (PTFI) menjadi momentum penting dalam memperkuat hilirisasi mineral nasional.

Ferdy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan operasional PT Smelting dan Smelter Manyar di Gresik, Jawa Timur, dinilai akan meningkatkan pengolahan konsentrat tembaga sekaligus memperkuat fondasi pengembangan industri turunan berbasis tembaga di dalam negeri.

“Tentu positif karena smelter tembaganya Freeport merupakan yang terbesar. Dengan begitu nanti pengolahan konsentratnya menjadi lebih optimal,” ujar Ferdy.

Adapun PT Smelting sebelumnya sempat dihentikan sementara sejak 8 Agustus 2026 untuk perbaikan fasilitas furnace, sementara Smelter Manyar kembali beroperasi setelah sebelumnya terdampak penghentian operasi pascainsiden di tambang Grasberg.

Berdasarkan laporan kuartal III 2026 Freeport-McMoRan (FCX), disebutkan kapasitas peleburan gabungan PTFI, termasuk PT Smelting, ditargetkan mampu menghasilkan hingga sekitar 800 ribu ton katoda tembaga per tahun.

Kapasitas tersebut menjadi salah satu penguatan penting dalam rantai nilai tembaga nasional, mulai dari pengolahan konsentrat hingga menghasilkan produk bernilai tambah.

Sementara itu, peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan pemulihan operasional fasilitas pengolahan Freeport menunjukkan perkembangan yang positif.

Smelter Manyar kembali menerima konsentrat pada Agustus dan mulai memproduksi katoda tembaga pada September, setelah sebelumnya pasokan konsentrat yang terbatas diprioritaskan untuk PT Smelting.

Yusuf berharap peningkatan kapasitas smelter terus berlangsung secara bertahap seiring dengan pemulihan produksi tambang Grasberg yang ditargetkan pada akhir 2027.

Ia menilai periode pemulihan tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem industri hilir tembaga nasional.

Menurut dia, peningkatan kapasitas smelter perlu diikuti dengan pengembangan industri pengolahan lanjutan agar nilai tambah dari komoditas tembaga semakin besar berada di dalam negeri.

Kendati demikian, Yusuf tetap memberi catatan bahwa sekitar tiga perempat produksi katoda PT Smelting masih diekspor karena industri pengolahan katoda domestik belum cukup besar.

Kondisi tersebut juga menunjukkan adanya peluang pengembangan industri turunan tembaga di Indonesia, yang nantinya akan diorkestrasi pemerintah melalui MIND ID.

“Persoalannya bukan sekadar ada atau tidak ada permintaan. Yang juga menentukan adalah harga, kepastian kontrak jangka panjang, spesifikasi produk, dan pola pasokan industri,” ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026