Tugas utama kita sebenarnya menciptakan ekosistem yang baik bagi tumbuhnya industri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menekankan penerapan standardisasi, seperti Standar Nasional Indonesia (SNI), perlu dilakukan secara tepat agar tidak justru menjadi hambatan bagi perkembangan industri nasional.

Menurut Sarmuji, standardisasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas produk, memenuhi harapan masyarakat dan memberikan perlindungan kepada konsumen.

Namun, kata dia di Jakarta, Kamis, penerapannya perlu mempertimbangkan kebutuhan industri agar tidak menimbulkan hambatan teknis bagi produk yang digunakan dalam proses produksi di dalam negeri.

"Tapi saya juga menekankan, benar kita maksudnya technical barrier untuk produk dari luar, cuman harus kita teliti SNI mana yang diterapkan memang untuk technical barrier, atau kita review beberapa produk-produk dari luar itu yang justru digunakan untuk produksi dalam negeri juga, terutama orientasi ekspor," ujar Sarmuji.

Ia mencontohkan produk ban yang tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga menjadi bagian dari proses produksi kendaraan bermotor yang memiliki orientasi ekspor.

"Misalkan ban, ban itu satu sisi itu untuk konsumen, orang mau ganti ban dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi dia adalah bahan produksi untuk menciptakan mobil yang mobil itu orientasinya ekspor, itu harus kita lihat lagi, supaya jangan sampai SNI justru menjadi technical barrier bagi industri kita sendiri. Itu yang harus kita pilah-pilah benar," katanya.

Menperin menilai pelaku industri memiliki kemampuan untuk berproduksi, berinovasi, dan memperluas pasar. Namun, keberhasilan itu juga sangat ditentukan oleh lingkungan usaha yang kondusif, termasuk kebijakan pemerintah yang memberikan kepastian dan kemudahan berusaha.

"Tugas utama kita sebenarnya menciptakan ekosistem yang baik bagi tumbuhnya industri. Kegiatan usaha dan produksi dijalankan oleh pelaku industri sendiri, tetapi ekosistem industri tidak bisa diciptakan oleh pelaku industri sendiri. Itu harus menjadi tanggung jawab pemerintah," ungkap Sarmuji.

Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong penyelarasan kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan sektor manufaktur, mulai dari peningkatan efektivitas regulasi dan percepatan pelayanan hingga penguatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kami tidak pernah memberikan larangan PKL untuk berdagang. Tetapi kami mohon koperatifnya semua pelaku PKL agar mengikuti penataan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung

Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, menegaskan tidak melarang pedagang kaki lima (PKL) menjalankan aktivitas usaha selama mengikuti aturan penataan yang telah ditetapkan pemerintah.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan PKL tetap diperbolehkan berjualan dengan memenuhi ketentuan mengenai lokasi, bentuk lapak, kebersihan dan jam operasional.

“Kami tidak pernah memberikan larangan PKL untuk berdagang. Tetapi kami mohon koperatifnya semua pelaku PKL agar mengikuti penataan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung,” kata Farhan di Bandung, Kamis.

Menurut dia, regulasi mengenai PKL di Kota Bandung terus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kota. Karena itu, aturan yang mengatur zona maupun lokasi berjualan dapat mengalami revisi.

“Setiap masa ada regulasinya. Mau tidak mau, regulasi memang akan direvisi, disesuaikan,” ujarnya.

Farhan menegaskan penertiban tetap dilakukan, terutama terhadap bangunan liar (bangli) maupun lapak PKL permanen yang berdiri di atas trotoar dan mengganggu fungsi fasilitas publik.

“Kalau penertiban jalan terus. Karena ketika bangli atau PKL permanen di atas trotoar itu diangkut, drainasenya tidak terpelihara, sampahnya numpuk di mana-mana, ya itu mau tidak mau harus dibersihkan,” ucapnya.

Ia mengatakan penataan dan pengawasan tidak hanya menyasar kawasan tertentu, tetapi dilakukan di seluruh wilayah Kota Bandung hingga tingkat kelurahan.

“Di semua kelurahan. Karena tidak ada kelurahan yang tidak bebas bangli,” kata Farhan.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUKM) Kota Bandung Budhi Rukmana mengatakan Pemkot Bandung sedang menyusun Peraturan Wali Kota (Perwal) dan Keputusan Wali Kota (Kepwal) yang mengatur lokasi yang diperbolehkan untuk berjualan para PKL.

Ia menambahkan konsep tersebut nantinya menentukan lokasi sesuai peruntukan sehingga PKL tetap dapat berjualan tanpa mengganggu fungsi trotoar maupun fasilitas publik lainnya.

“Untuk penataan dan penertiban ini, prinsipnya tidak boleh ada bangunan semipermanen, apalagi permanen di trotoar,” ujar Budhi.

Menurut dia, PKL yang berjualan di lokasi yang telah ditetapkan harus mematuhi sejumlah ketentuan, termasuk menggunakan lapak yang tidak berbentuk bangunan permanen maupun semipermanen dan menjaga kebersihan lingkungan.

“Datang harus bersih, pulang harus bersih. Jadi tidak boleh ada sampah di sekitar situ,” katanya.

Selain itu, Pemkot Bandung akan mengatur jam operasional berdasarkan karakteristik masing-masing lokasi agar aktivitas perdagangan dapat berlangsung pada pagi, sore, maupun malam hari sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

“Jadi artinya boleh berjualan tapi di lokasi yang sesuai peruntukan berdasarkan Kepwal. Nah, itu sedang kita susun,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Tapanuli Selatan, Sumatera Uta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mencatat puncak stok beras pada 2026 mencapai 5,4 juta ton, dan merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

“Alhamdulillah, pada tahun ini, kami laporkan puncaknya stok Bulog itu adalah 5,4 juta ton. Tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka,” ujar Rizal dalam sesi diskusi bertajuk “Kemandirian Pangan Fondasi Kedaulatan Bangsa” yang dipantau secara daring dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kamis.

Sementara itu, tutur Rizal, serapan beras sudah menyentuh 4,09 juta ton per 6 Oktober 2026, melampaui target yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto sebesar 4 juta ton.

Ia menjelaskan bahwa stok beras tersebut merupakan langkah antisipasi Bulog untuk menghadapi kondisi iklim, seperti fenomena El Nino, dan krisis iklim lainnya.

“Stok tersebut juga harus sampai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Itu wajib kami salurkan melalui 26 kantor wilayah Bulog dan 544 kantor cabang Bulog,” kata Rizal.

Langkah tersebut bertujuan untuk memastikan beras-beras Bulog dapat tersalurkan dengan harga standar yang diberikan oleh pemerintah.

Melalui paparannya, Rizal juga menyampaikan Bulog menyatakan tetap menyerap gabah petani sepanjang tahun 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo untuk kesejahteraan dan kepastian harga bagi petani.

“Untuk harga, sesuai dengan inpres yang diberikan oleh Bapak Presiden, Bulog itu menyerap gabah petani dengan kondisi any quality harganya adalah Rp6.500,” ucap Rizal.

Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menekankan cadangan beras nasional yang dikelola Bulog saat ini dapat mencegah kekhawatiran masyarakat soal risiko kelangkaan beras.

Titiek mengatakan cadangan beras menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga pasokan sekaligus mengendalikan pergerakan harga di pasar.

Selain itu, cadangan beras yang mencukupi bahkan melebihi kebutuhan dapat menjadi antisipasi jika terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat maupun perubahan kondisi pasokan.

Ia juga mengapresiasi kondisi produksi beras dalam negeri yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga ketergantungan terhadap beras impor dapat ditekan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyatakan optimistis okupansi perhotelan selama ajang MotoGP yang berlangsung 9-11 Oktober 2026 bisa di atas 90 persen, seiring meningkatnya tren kunjungan penonton dibanding pelaksanaan tahun lalu.

"Informasi dari Ketua Asosiasi Hotel Mataram akhir pekan lalu menyebutkan okupansi hotel sudah di atas 85 persen. Kami targetkan pada puncak MotoGP paling tidak bisa di atas 90 persen," kata Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram Cahya Samudra di Mataram, Kamis.

Dikatakan, walaupun Kota Mataram berada pada ring 3 dari pusat kegiatan di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, namun sebagai Ibu Kota Provinsi NTB, Mataram memiliki sejumlah daya tarik sendiri bagi wisatawan dan para penonton.

Kota Mataram memiliki sejumlah objek wisata antara wisata alam berupa pantai sepanjang 9 kilometer dengan pemandangan sunset yang indah, Kota Tua Ampenan, wisata religi, hingga wisata belanja yang berada di sejumlah sentra oleh-oleh.

Seperti di kawasan Sekarbela yang menjadi sentra kerajinan mutiara atau salah satu produk unggulan UMKM Kota Mataram, sebab setiap wisatawan datang ke Mataram pasti mencari oleh-oleh mutiara khas dari Kota Mataram.

Selain itu ada sentra kerajinan cukli yang merupakan kerajinan kayu yang dihias pecahan kerang mutiara dan menciptakan desain khas serta unik dari tangan pengrajin di kawasan Rungkang Jangkuk, Sayang-Sayang, Kota Mataram.

"Daya tarik lainnya yang tidak kalah menarik adalah Mataram sebagai sentra kuliner berbagai makanan khas lokal. Jadi setelah nonton MotoGP, wisatawan bisa menikmati aneka kuliner di Kota Mataram," katanya.

Bahkan untuk memfasilitasi wisatawan dan pengunjung, Dispar Kota Mataram telah menyiapkan banzar UMKM di Teras Udayana pada tanggal 9-10 Oktober 2026.

Para pelaku UMKM yang dilibatkan dalam bazar tersebut didominasi UMKM kuliner khas seperti Ayam Taliwang, Sate Rembiga, pelecing kangkung, sate pusut, dan kuliner jajan khas lainnya. Selain itu ada juga UMKM dari kriya dan garmen.

"Bazar UMKM itu sekaligus menjadi ajang promosi wisata kuliner di Kota Mataram, sehingga dapat membuang peluang pasar lebih luas," katanya.

Selain menyiapkan bazar UMKM, tambahnya, Dispar Kota Mataram juga menyiapkan hiburan musik langsung (live music) bagi para wisatawan dan penonton yang berkunjung atau menginap di Kota Mataram.

Pewarta: Nirkomala
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat jumlah kejadian layang-layang yang tersangkut di sekitar jalur kereta cepat Whoosh pada September 2026 turun sekitar 65 persen dibandingkan rata-rata kejadian pada periode Juni hingga Agustus 2026.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan pada September tercatat 26 kejadian layang-layang tersangkut, sedangkan rata-rata kejadian pada tiga bulan sebelumnya mencapai sekitar 75 kejadian per bulan.

“KCIC mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah turut menjaga keselamatan jalur Whoosh. Penurunan jumlah kejadian ini merupakan perkembangan positif,” ujar Eva di Bandung, Kamis.

Eva mengatakan dukungan dan kepedulian masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga perjalanan Whoosh tetap aman, lancar, dan andal.

Berdasarkan catatan KCIC, kejadian layang-layang tersangkut mencapai 78 kasus pada Juni, kemudian 90 kasus pada Juli, dan 58 kasus pada Agustus 2026. Angka tersebut kemudian turun menjadi 26 kejadian pada September.

KCIC terus memperkuat pencegahan dengan menyiagakan lebih dari 530 personel pengamanan di stasiun dan sepanjang jalur Whoosh.

“Petugas melakukan patroli selama 24 jam dengan pembagian pengawasan setiap 500 meter serta melakukan pemantauan dan penanganan apabila ditemukan aktivitas bermain layang-layang di sekitar jalur,” katanya.

Ia menyebut kejadian layang-layang banyak ditemukan di koridor Padalarang, Cimahi, Kota Bandung hingga Kabupaten Bandung, terutama di sekitar permukiman dan ruang terbuka.

“Aktivitas tersebut cenderung meningkat saat libur sekolah dan paling sering ditemukan pada pukul 15.00 hingga 18.00 WIB,” katanya.

Eva mengatakan benang layangan yang masuk ke area jalur dapat membahayakan sistem kelistrikan kereta cepat, terutama apabila tersangkut pada Overhead Catenary System (OCS) atau pantograf kereta.

“Kondisi tersebut harus segera ditangani petugas dan dalam situasi tertentu perjalanan kereta dapat ditahan sementara sebagai bagian dari prosedur keselamatan,” katanya.

KCIC mengimbau masyarakat tidak bermain layang-layang dalam radius minimal tiga kilometer dari sisi kiri dan kanan jalur kereta cepat serta menghindari aktivitas berisiko lainnya di sekitar jalur.

“Kami berharap tren positif ini dapat terus dipertahankan. Upaya pengawasan dan edukasi akan terus kami lakukan, namun keberhasilannya membutuhkan dukungan dan kepedulian bersama agar gangguan akibat layang-layang tidak kembali meningkat,” kata Eva.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

penerbangan rute Denpasar-Sorong sebelumnya dinonaktifkan sejak April 2026 karena permintaan penerbangan dari wisatawan mengalami penurunan

Sorong (ANTARA) - Garuda Indonesia Cabang Sorong mengaktifkan rute penerbangan Denpasar-Sorong mulai 25 Oktober 2026 hingga Maret 2027 seiring meningkatnya permintaan penerbangan pada periode kunjungan wisatawan.

General Manager Garuda Indonesia Cabang Sorong Nadia Anisa di Sorong, Papua Barat Daya, Kamis, mengatakan penerbangan rute Denpasar-Sorong sebelumnya dinonaktifkan sejak April 2026 karena permintaan penerbangan dari wisatawan mengalami penurunan.

"Seasonality dari para turis itu juga sudah mulai menurun, jadi demand-nya tidak ada. Sekarang ketika sudah mulai masuk periode turis, kami aktifkan kembali," katanya saat memberikan keterangan pers di Kantor Bandara DEO Sorong.

Ia menjelaskan penerbangan Denpasar-Sorong akan berangkat dari Denpasar pada pukul 08.00 Wita dan tiba di Sorong sekitar pukul 12.00 Wita.

Pesawat tersebut kemudian dijadwalkan kembali berangkat dari Sorong menuju Denpasar pada pukul 13.00 WIT.

Nadia mengatakan pengaktifan kembali rute tersebut berlangsung hingga Maret 2027 dengan menyesuaikan perkembangan permintaan penerbangan.

Selain mengaktifkan kembali rute Denpasar-Sorong, Garuda Indonesia juga menambah frekuensi penerbangan rute Jakarta-Sorong pada hari Sabtu hingga Maret 2027.

"Untuk rute Jakarta-Sorong, penerbangan reguler tetap beroperasi pada pukul 00.10 WIB, sedangkan penerbangan tambahan dijadwalkan berangkat dari Jakarta pada pukul 08.55 WIB," ujarnya.

Dia berharap penambahan frekuensi penerbangan dan pengaktifan kembali rute Denpasar-Sorong dapat memberikan lebih banyak pilihan perjalanan bagi masyarakat sekaligus mendukung konektivitas udara menuju Sorong.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - ​​Dinas Pariwisata Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyiapkan puluhan stan bazar usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk menyemarakkan dan memeriahkan ajang balap motor internasional MotoGP 9-11 Oktober 2026 di Sirkuit Mandalika.

"Stan kami siapkan sebanyak 20 unit untuk 20 tenan di bazar UMKM MotoGP di Teras Udayana Mataram," kata Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram Cahya Samudra di Mataram, Kamis.

Dikatakan, kegiatan bazar UMKM dalam rangka menyemarakkan gelaran MotoGP itu dijadwalkan berlangsung selama dua hari yakni 9-10 Oktober 2026, hingga pukul 23.00 Wita, sebagai salah satu rangkaian kegiatan sampingan atau "side event".

"Sekitar 20 pelaku UMKM yang mengisi stan, akan menyajikan beragam produk kuliner unggulan bagi para pengunjung," katanya.

Dikatakan, para pelaku UMKM yang dilibatkan dalam bazar tersebut didominasi UMKM kuliner khas seperti Ayam Taliwang, Sate Rembiga, pelecing kangkung, sate pusut, dan kuliner jajan khas lainnya. Selain itu ada juga UMKM dari kriya dan garmen.

"Bazar UMKM itu sekaligus menjadi ajang promosi wisata kuliner di Kota Mataram, sehingga dapat membuang peluang pasar lebih luas," katanya.

Selain menyiapkan bazar UMKM, Dispar Kota Mataram juga menyiapkan hiburan musik langsung (live music) bagi para wisatawan dan penonton yang berkunjung atau menginap di Kota Mataram.

"Kegiatan itu diselaraskan dengan program empat tematik mingguan kami. Khusus pada pekan penyelenggaraan MotoGP tanggal 9 dan 10, kami menggelar agenda khusus bertajuk 'Friday Relax' yang dipusatkan di Teras Udayana," katanya.

Cahya mengatakan, agenda "Friday Realx" sebagai kegiatan sampingan untuk memberikan kesempatan bagi para penonton MotoGP yang datang ke Kota Mataram agar bisa menikmati waktu senggangnya di Teras Udayana sebelum menonton kejuaraan final MotoGP pada 11 Oktober 2026.

Selain menyiapkan bazar dan hiburan di Teras Udayana, Dispar Kota Mataram juga menekankan kesiapan para pedagang UMKM dalam menyambut pagelaran bazar MotoGP.

"Para pelaku UMKM kami imbau untuk menjaga kesopanan, kerapian dan kebersihan lingkungan tempat berjualan sebagai bagian dari upaya mendukung sukses ekonomi di Kota Mataram," katanya.

Pewarta: Nirkomala
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kalau per hari ini belum bisa, karena peraturan bursanya masih ada yang sangat mutual. Belum boleh dia menawarkan saham di luar anggota bursa karena ada aturan yang membatasi.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) masih mempersiapkan perubahan sejumlah peraturan dan anggaran dasar dalam rangka pelaksanaan demutualisasi, di tengah minat Danantara untuk menjadi salah satu pemegang saham bursa.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan BEI saat ini masih mengidentifikasi peraturan internal yang perlu disesuaikan sebelum dapat menawarkan saham kepada pihak di luar anggota bursa.

“Kalau per hari ini belum bisa, karena peraturan bursanya masih ada yang sangat mutual. Belum boleh dia menawarkan saham di luar anggota bursa karena ada aturan yang membatasi,” kata Hasan kepada wartawan, usai kegiatan BIG Market Insights 2026, di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan anggaran dasar BEI saat ini masih mengatur kepemilikan saham oleh anggota bursa serta pembatasan pembagian dividen.

Oleh karena itu, perubahan ketentuan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum proses penawaran saham kepada investor baru dapat dilakukan.

Adapun perubahan anggaran dasar harus memperoleh persetujuan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menurut Hasan.

“RUPS dulu, karena anggaran dasarnya harus diubah. Anggaran dasar tidak boleh diubah tanpa melalui mekanisme RUPS,” ujarnya.

Setelah tahapan tersebut diselesaikan, BEI berpotensi menawarkan saham kepada pihak nonanggota bursa, termasuk badan hukum Indonesia yang dinilai dapat menjadi mitra atau investor strategis untuk mendukung penguatan, pengembangan, dan operasional bursa.

Hasan menjelaskan, calon investor selanjutnya dapat menyampaikan minat terhadap penawaran tersebut, kemudian dilanjutkan dengan proses negosiasi valuasi dan harga saham.

Ia pun belum dapat memastikan waktu penyelesaian persiapan demutualisasi, karena pelaksanaannya bergantung pada kesiapan BEI serta persetujuan pemegang saham yang ada saat ini.

“Prosesnya bisa cepat, bisa juga lambat. Artinya, sesuai dengan kesiapan bursa dan tentu disesuaikan dengan rencana penawarannya oleh bursa dan pemegang saham existing,” katanya.

Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani memperkirakan porsi saham yang akan dimiliki Danantara dalam skema demutualisasi BEI sekitar 5 hingga 10 persen.

Rosan mengatakan pembahasan mengenai porsi Danantara tersebut masih berlangsung setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengatur (BP) BUMN Dony Oskaria mengatakan optimistis laba bersih dari konsolidasi BUMN dapat mencapai Rp360 triliun pada tahun 2026.

“Perbaikan BUMN kita menunjukkan result yang luar biasa. Saya expect 2026 kita bisa closing paling tidak Rp360 triliun net income. This is a huge number dari laba kita,” kata Dony di Jakarta, Kamis.

“Saya cukup confident, paling tidak BUMN-BUMN konsolidasi BUMN kita tahun 2026 kita bisa untung Rp360 triliun,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Dony menilai laba tersebut bisa menjadi mesin pertumbuhan baru perekonomian Indonesia. Ia mengatakan, sebagian laba akan diberikan dalam bentuk dividen lalu diinvestasikan kembali (re-invest) untuk membiayai berbagai proyek strategis.

“Rp360 triliun ini menjadi engine of growth baru yang nanti kita re-invest. Kita berikan dalam bentuk dividen,” kata Dony.

Meski demikian, ia mengatakan kerja sama dengan mitra-mitra strategis juga diperlukan Danantara untuk menanggung kebutuhan ekuitas bersama dalam sebuah proyek.

“Tetapi, satu project itu tidak hanya kita sendiri, karena equity portion-nya juga ada partner yang kita ajak, dan lain sebagainya. Sehingga inilah yang diharapkan oleh pemerintah untuk menjadi pendorong (pertumbuhan ekonomi),” ujar Dony.

Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan Danantara tidak akan menyetorkan dividen ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 dan 2027.

Menkeu mengatakan, dividen dari Danantara belum diperhitungkan sebagai penerimaan negara dalam kedua tahun anggaran tersebut.

Meski demikian, Suahasil menilai kontribusi Danantara tidak hanya diukur dari penerimaan negara berupa dividen, tetapi juga bisa dilihat dari berbagai proyek dan aktivitas yang dijalankan melalui aset yang dikelola lembaga tersebut.

Berbagai aktivitas itu diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan produksi barang dan jasa, serta menghubungkan investasi dengan pihak swasta.

Dengan demikian, Suahasil menilai kinerja Danantara nantinya dapat dilihat dari kemampuannya mengoptimalkan aset yang dimiliki untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat.

“Bagaimana Danantara yang bekerja lebih keras, Danantara yang bekerja dengan aset yang sedemikian besar kemudian membantu menyelesaikan masalah-masalah di tengah masyarakat, menyerap tenaga kerja, membangun produksi barang dan jasa, menghubungkan dengan investasi dari pihak swasta dan kemudian mensejahterakan masyarakat Indonesia,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga menyesuaikan pola suplai BBM di wilayah Bali dalam rangka menjaga ketersediaan energi di Pulau Dewata tersebut.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan pihaknya terus memastikan pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat melalui pengelolaan stok dan penyesuaian pola suplai secara dinamis.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dinamika pada pola dan jalur suplai sekaligus menjaga ketersediaan BBM di berbagai wilayah, khususnya Bali.

Ahad mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap kondisi stok dan suplai di lapangan serta menyesuaikan pola suplai berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah.

"Memang sebelumnya keterlambatan pasokan Pertalite. Namun, pasokan telah tiba pada 7 Oktober dan kami terus melakukan pengaturan suplai untuk menjaga ketersediaan BBM di wilayah Bali. Selanjutnya, pasokan berikutnya dijadwalkan tiba pada 11 Oktober 2026," jelas Ahad.

Pertamina juga terus melakukan upaya percepatan pemulihan kondisi suplai dengan mengoptimalkan pengaturan stok, kesiapan sarana dan fasilitas, serta koordinasi operasional agar pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan secara optimal.

"Kami akan terus mengupayakan percepatan recovery suplai dan melakukan evaluasi secara berkala agar kondisi ketersediaan BBM dapat segera kembali normal. Kami juga memastikan kesiapan operasional untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat," tambah Ahad.

Pertamina mengimbau masyarakat untuk menggunakan BBM secara bijak sesuai kebutuhan.

Masyarakat juga diharapkan bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Transformasi GDPS bukan hanya tentang bagaimana kita bertumbuh secara bisnis, tetapi bagaimana kita terus meningkatkan kemampuan untuk memberikan solusi yang relevan bagi pelanggan.

Jakarta (ANTARA) - PT Garuda Daya Pratama Sejahtera (GDPS), bagian dari Garuda Indonesia Group, mengungkapkan transformasi bisnis yang dijalankan perusahaan tersebut mampu mendongkrak pendapatan hingga 24,6 persen pada 2025 dibandingkan 2024.

Direktur Utama GDPS Cornelis Radjawane mengatakan transformasi menjadi langkah perusahaan yang bergerak pada sektor "business process outsourcing" (BPO) atau penyedia jasa eksternal untuk terus memberikan solusi yang relevan bagi pelanggan.

“Transformasi GDPS bukan hanya tentang bagaimana kita bertumbuh secara bisnis, tetapi bagaimana kita terus meningkatkan kemampuan untuk memberikan solusi yang relevan bagi pelanggan," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Dari yang sebelumnya berfokus pada penyediaan tenaga kerja, katanya lagi, perusahaan terus bergerak menuju layanan berbasis solusi dengan mengintegrasikan manusia, proses, data, dan teknologi.

Saat bedah buku "Beyond the Horizon: Seven Years of GDPS Transformation" di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Cornelis menyebutkan secara total perusahaan mencatatkan pertumbuhan pendapatan sekitar 85 persen sejak 2021 hingga 2025.

Dalam rentang lima tahun, ujarnya pula, pendapatan hampir berlipat dua, capaian ini tidak lahir dari ekspansi agresif semata melainkan dari reposisi model bisnis secara fundamental, dari perusahaan penyedia tenaga kerja menuju penyedia layanan BPO berbasis proses, sistem dan tata kelola.

Dia menambahkan melalui transformasi bisnis tersebut sumber pendapatan yang semula mayoritas ditopang oleh sektor aviasi, namun kemudian kontribusi sektor non aviasi meningkat pesat seperti energi, otomotif, teknologi digital, FMCG hingga klien multinasional.

Jika pada 2021 kontribusi non aviasi masih di bawah 20 persen, maka pada 2025 mendekati 40 persen dengan proyeksi konservatif melampaui 50 persen pada 2030 atau pendapatan GDPS berpotensi mendekati Rp800 miliar dengan non aviasi sebagai penyumbang utama.

Terkait pengelolaan tenaga alih daya (TAD), Cornelis menyatakan pada 2022 GDPS mengelola 3.275 TAD, kemudian meningkat signifikan hingga pertengahan 2025 menjadi 6.927 tenaga kerja yang tersebar di 93 kota di Indonesia dengan konsentrasi terbesar di wilayah Jabodetabek

Direktur SDM & Operasi GDPS Vicky Firmansyah menambahkan penguatan kompetensi manusia harus berjalan seiring dengan pengembangan teknologi.

"Teknologi pada akhirnya adalah enabler. Yang menjadi penggeraknya tetap manusia. Karena itu, transformasi GDPS kami bangun secara bersamaan melalui penguatan kompetensi, pengembangan talenta, sistem kinerja, dan budaya kerja," katanya pula.

Pewarta: Subagyo
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Pontianak (ANTARA) - Jembatan Kapuas I duplikasi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat mulai dipersiapkan untuk dilalui kendaraan berat sebagai upaya mendukung kelancaran distribusi logistik sekaligus mengurangi beban lalu lintas di Kawasan Tanjung Raya.

"Yang penting adalah pertama memang melihat dari aspek kelancaran dan keselamatan," kata Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Pontianak, Kamis.

Edi mengatakan pembukaan jembatan duplikasi tersebut merupakan hasil pembahasan Forum Lalu Lintas Kalimantan Barat bersama Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas dan kebutuhan distribusi angkutan, seperti BBM, air bersih, serta sampah.

Menurut dia, Jembatan Kapuas I lama masih dibatasi untuk kendaraan dengan tonase lebih dari 8 ton karena sebelumnya tiang jembatan sempat tersenggol ponton dan berdasarkan kajian kondisi konstruksinya tidak memungkinkan untuk dilalui kendaraan dengan beban tersebut.

Sementara itu, jembatan duplikasi yang masih baru dinilai tidak memiliki persoalan dari sisi kapasitas konstruksi untuk mendukung angkutan berat. Namun, kewenangan menentukan kapasitas tonase kendaraan yang dapat melintas berada pada Kepala Balai Besar Jalan Nasional.

"Yang kedua, dari rekomendasi Kepala Balai, apakah jembatan yang ada ini memungkinkan dilewati. Yang berwenang menentukan kapasitas tonase kendaraan yang melewati jembatan tersebut adalah Kepala Balai Besar Jalan Nasional," ujarnya.

Edi menjelaskan pengaturan kendaraan berat yang melintas nantinya akan mencakup tonase, panjang kendaraan, serta batas ketinggian. Pengaturan waktu juga akan diterapkan untuk mencegah pembukaan jalur tersebut justru menimbulkan penumpukan kendaraan di kawasan Tanjung Raya I yang selama ini kerap mengalami kemacetan.

Menurut dia, angkutan berat dari pelabuhan menuju sejumlah gudang di kawasan Ambawang dan Ayani Dua membutuhkan jalur distribusi yang cepat karena aktivitas bongkar muat dari pelabuhan sungai menjadi salah satu sumber pergerakan kendaraan berat di Kota Pontianak.

"Makanya saya selalu menyampaikan, kegiatan ini harus cepat difungsikan supaya beban Kota Pontianak terhadap angkutan berat ini tidak semakin parah, antrean dan sebagainya," katanya.

Ia menyebut penerapan pengaturan tersebut saat ini sudah memasuki tahap implementasi dan uji coba. Dinas Perhubungan atau tim Forum Lalu Lintas akan melakukan pengaturan sekaligus mengevaluasi penerapannya berdasarkan kondisi lalu lintas di lapangan.

Edi menambahkan sistem transportasi perkotaan bersifat dinamis sehingga pengaturan kendaraan dapat disesuaikan berdasarkan kondisi arus lalu lintas. Karena itu, keputusan mengenai waktu dan pola pergerakan angkutan berat dapat dievaluasi apabila penerapannya justru menimbulkan persoalan baru.

"Jadi, mengutamakan keselamatan dan kelancaran itu yang paling penting," katanya.

Dalam jangka panjang, Edi mengatakan Kota Pontianak membutuhkan pengembangan infrastruktur transportasi yang lebih luas, termasuk outer ring road, jalan tol, serta jalan dengan kapasitas lebih besar untuk mengantisipasi pertumbuhan aktivitas ekonomi dan pergerakan logistik di Kalimantan Barat.

Pewarta: Dedi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026