Jakarta (ANTARA) - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga rata-rata cabai rawit merah mencapai Rp132.850 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras Rp32.150 per kg.

Berdasarkan data PIHPS yang dipantau di Jakarta, Senin, harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah ukuran sedang Rp46.300 per kg dan bawang putih ukuran sedang Rp43.150 per kg.

Selain itu, beras kualitas bawah I tercatat Rp16.150 per kg, beras kualitas bawah II Rp15.750 per kg, beras kualitas medium I Rp17.400 per kg, serta beras kualitas medium II Rp17.150 per kg.

Selanjutnya, beras kualitas super I tercatat Rp18.600 per kg dan beras kualitas super II Rp17.700 per kg.

PIHPS juga mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp80.800 per kg, cabai merah keriting Rp112.450 per kg, serta cabai rawit hijau Rp118.950 per kg.

Kemudian, harga daging ayam ras segar tercatat Rp41.550 per kg, daging sapi kualitas I Rp147.850 per kg, dan daging sapi kualitas II Rp145.550 per kg.

Harga komoditas berikutnya, yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp21.850 per kg dan gula pasir lokal Rp20.400 per kg.

Sementara itu, minyak goreng curah tercatat Rp20.050 per kg, minyak goreng kemasan bermerek I Rp26.200 per kg, serta minyak goreng kemasan bermerek II Rp24.200 per kg.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Yang harus kita bangun adalah kemitraan produktif antara rakyat dan dunia usaha dalam satu sistem agribisnis dan agroindustri

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Bungaran Saragih mengatakan kemitraan antara petani dengan dunia usaha adalah salah satu kunci utama dari keberhasilan reforma agraria.

“Yang harus kita bangun adalah kemitraan produktif antara rakyat dan dunia usaha dalam satu sistem agribisnis dan agroindustri,” kata Bungaran dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia menekankan pentingnya mengintegrasikan penataan aset (asset reform) dengan penataan akses ekonomi (access reform).

Menurut dia, redistribusi tanah tidak secara otomatis meningkatkan kesejahteraan penerimanya apabila tidak disertai dukungan terhadap kegiatan produksi.

Petani tetap membutuhkan teknologi, benih, pembiayaan, manajemen, infrastruktur, pengolahan hasil, logistik, dan akses pasar.

“Dalam konteks ini, dunia usaha memiliki peran strategis untuk membangun kemitraan produktif dengan petani melalui pengembangan sistem agribisnis dan agroindustry,” ujar Menteri Pertanian periode 2000–2004 tersebut.

Model kemitraan tersebut, kata Bungaran, dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Petani memperoleh akses terhadap teknologi, modal, dan pasar, sedangkan perusahaan mendapatkan pasokan bahan baku yang lebih berkelanjutan.

Pada saat yang sama, peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil di daerah berpotensi memperbesar nilai tambah ekonomi serta mengurangi sumber konflik agraria.

Selain itu, ia mengatakan reforma agraria perlu dipandang sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional, bukan sekadar kebijakan redistribusi tanah.

Kebijakan tersebut, lanjut dia, harus mampu memperkuat kepastian hukum, meningkatkan produktivitas, mengurangi konflik agraria, serta memperluas kesejahteraan masyarakat.

Menurut Bungaran, keberhasilan kebijakan reforma agraria tidak cukup diukur dari luas tanah yang didistribusikan, tetapi juga dari dampaknya terhadap produktivitas ekonomi, kesejahteraan petani, dan kepastian investasi.

Bungaran menilai, bagi dunia usaha, persoalan mendasar dalam pemanfaatan tanah bukan semata-mata ketersediaan lahan, melainkan kepastian hukum atas penguasaannya.

“Investasi di sektor perkebunan, industri, perumahan, dan infrastruktur membutuhkan kepastian jangka panjang agar kegiatan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan,” kata dia.

Konflik terkait hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), kawasan hutan, tanah masyarakat, tanah adat, hingga tumpang tindih perizinan dapat meningkatkan risiko investasi dan menghambat kegiatan ekonomi.

Karena itu, apabila UU Pengaturan Reforma Agraria (PRA) mampu mempercepat penyelesaian konflik agraria melalui mekanisme yang transparan dan adil, dunia usaha juga akan memperoleh manfaat. Namun, kepastian hukum tersebut harus berlaku dua arah.

“Hak masyarakat harus dilindungi, tetapi hak badan usaha yang diperoleh secara sah dan dilaksanakan dengan benar juga harus mendapat perlindungan,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, di Jakarta, Senin, 08.50 WIB naik Rp2.000 ke angka Rp2.594.000 dari semula Rp2.592.000 per gram, dengan harga beli kembali (buyback) turut naik ke Rp2.408.000 per gram.

Namun harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

- Harga emas 0,5 gram: Rp1.347.000.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp2.594.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp5.128.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp7.667.000.

‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp12.745.000.

‎- ⁠Harga emas 10 gram: Rp25.435.000.

‎- Harga emas 25 gram: Rp63.462.000.

‎- ⁠Harga emas 50 gram: Rp126.845.000.

‎- ⁠Harga emas 100 gram: Rp253.612.000.

‎- ⁠Harga emas 250 gram: Rp633.765.000.

‎- ⁠Harga emas 500 gram: Rp1.267.320.000.

‎- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp2.534.600.000.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kita harus mengejar bagaimana balai-balai pelatihan ini bisa memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan tingkat kebekerjaan lulusan Pelatihan Vokasi Nasional bisa mencapai 70 persen.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Senin, hal ini senada dengan upaya pemerintah mendorong transformasi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) agar pelatihan semakin sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

“Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan peluang lulusan memasuki dunia kerja, dengan target tingkat kebekerjaan lulusan pelatihan vokasi nasional mencapai 70 persen,” kata dia.

Menaker Yassierli mengatakan, BPVP perlu dikelola sebagai pusat pelatihan berstandar tinggi yang memiliki budaya belajar kuat dan jaringan alumni terintegrasi.

Dengan demikian, pelatihan vokasi diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lebih responsif terhadap kebutuhan pasar kerja.

“Kita harus mengejar bagaimana balai-balai pelatihan ini bisa memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Melalui transformasi pelatihan vokasi nasional, kita memperluas akses dan meningkatkan kualitas agar mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan saat ini,” ujar Yassierli.

Untuk memantau hasil pelatihan, Kemnaker akan menerapkan tracer study paling lambat dua bulan setelah pelatihan selesai.

Mekanisme ini digunakan untuk menelusuri rekam jejak alumni di pasar kerja sebagai bagian dari evaluasi hasil pelatihan.

Selain itu, Kemnaker juga mendorong model pelatihan yang melibatkan industri, pemerintah daerah, kawasan industri, hingga badan usaha milik negara (BUMN).

Melalui pendekatan Demand Driven, peserta mendapatkan pelatihan di balai yang disesuaikan dengan kebutuhan industri sehingga dapat meningkatkan peluang kebekerjaaan pascapelatihan.

Selain menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri, BPVP diarahkan untuk memperluas layanan melalui pelatihan bagi penyandang disabilitas, Labor Productivity Clinics bagi industri menengah, serta Talent & Innovation Hub sebagai pusat inovasi.

“Jadi tidak hanya vokasi, di setiap balai nantinya akan ada Talent Innovation Hub, lengkap dengan pengantar kerja bagi disabilitas dan klinik produktivitas,” ujar Yassierli.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Pembangunan industri nasional tidak hanya membutuhkan investasi dan teknologi, tetapi juga SDM yang kompeten, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan industri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyampaikan penguatan sumber daya manusia (SDM) harus menjadi bagian terintegrasi dalam pembangunan industri nasional guna meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan daya saing manufaktur.

“Pembangunan industri nasional tidak hanya membutuhkan investasi dan teknologi, tetapi juga SDM yang kompeten, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan industri. Karena itu, pembangunan SDM industri harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam penguatan struktur industri nasional,” kata Sarmuji dalam keterangan resminya dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Menurut Menperin, peningkatan produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting untuk memperkuat daya saing industri nasional. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan produktivitas tenaga kerja industri manufaktur meningkat dari Rp124,35 juta per orang pada 2025 menjadi Rp147,7 juta per orang pada 2029.

Untuk mencapai target tersebut, pendidikan dan pelatihan vokasi perlu diselaraskan dengan kebutuhan dunia industri. Pendekatan link and match, serta penguatan dual system dinilai penting untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja.

“Pendidikan vokasi perlu memiliki keterkaitan yang kuat dengan kebutuhan dunia industri. Konsep link and match dan penguatan dual system menjadi pendekatan penting agar lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja,” ujarnya.

Sarmuji menambahkan, pengembangan kompetensi SDM industri juga perlu mengikuti perubahan teknologi yang semakin cepat, termasuk penguasaan kompetensi digital, otomasi, analisis data, hingga keamanan siber.

“Dengan SDM industri yang semakin kompeten, produktivitas tenaga kerja dapat terus ditingkatkan dan pada akhirnya memperkuat daya saing industri manufaktur nasional. Kemenperin akan terus memastikan program pengembangan SDM selaras dengan kebutuhan pembangunan industri,” katanya.

Sejalan dengan upaya tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin menjalankan program pendidikan dan pelatihan vokasi melalui 13 perguruan tinggi vokasi, sembilan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan tujuh Balai Diklat Industri (BDI).

Program tersebut mencakup pendidikan vokasi sistem ganda, pelatihan kompetensi, sertifikasi, inkubasi bisnis, serta pengembangan kompetensi Industri 4.0.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPSDMI Adie Rochmanto Pandiangan mengatakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan nyata sektor industri.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kurikulum, kompetensi tenaga pengajar, infrastruktur pendidikan, serta keterhubungan dengan dunia usaha dan dunia industri.

“BPSDMI terus memastikan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan memiliki relevansi dengan kebutuhan industri. Lulusan tidak hanya dibekali pengetahuan, tetapi juga kompetensi praktis dan sertifikasi yang dibutuhkan di lingkungan kerja,” katanya.

Minat masyarakat terhadap pendidikan vokasi industri juga tercermin dari jumlah pendaftar hingga 30 Juni 2026. Pendidikan tinggi vokasi mencatat 61.744 pendaftar dengan kuota 4.566 orang, sedangkan pendidikan menengah vokasi menerima 33.592 pendaftar untuk kuota 2.749 orang.

Adie menyampaikan tingginya minat tersebut menjadi modal untuk menyiapkan talenta industri sejak jenjang pendidikan. Namun, kualitas lulusan tetap perlu diperkuat agar kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.

“Kami juga memperkuat ekosistem pengembangan SDM industri melalui sertifikasi kompetensi, inkubasi bisnis, serta peningkatan kompetensi Industri 4.0. Dengan pendekatan tersebut, lulusan memiliki pilihan untuk bekerja, melanjutkan pendidikan, maupun mengembangkan kewirausahaan industri,” ujarnya.

Dalam sasaran pembangunan jangka menengah BPSDMI hingga 2029, persentase SDM industri yang kompeten ditargetkan meningkat secara bertahap hingga 89 persen.

Sementara itu, persentase lulusan pendidikan yang bekerja dan memiliki kompetensi ditargetkan mencapai 88 persen pada 2029.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kami ingin mengaktivasi Creative Hub di berbagai daerah sebagai tempat bagi para pelaku fesyen untuk meningkatkan kemampuan sekaligus membangun komunitas

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong pelaku usaha fesyen Tangerang Selatan, Banten, meningkatkan kapasitas bisnis dan mengembangkan produk berkelanjutan melalui pelatihan manajemen usaha agar mampu memperluas jangkauan pasar, termasuk ke tingkat internasional.

Direktur Fesyen Kementerian Ekonomi Kreatif Iffah Sa’aidah mengatakan, pelatihan ini diikuti oleh 33 pelaku usaha di Tangerang Selatan, pada 10–11 Oktober 2026 yang merupakan bagian dari aktivasi Creative Hub di Tangerang Selatan.

"Kami ingin mengaktivasi Creative Hub di berbagai daerah sebagai tempat bagi para pelaku fesyen untuk meningkatkan kemampuan sekaligus membangun komunitas. Mereka yang sebelumnya menjalankan usaha secara mandiri dapat saling mengenal, berbagi pengalaman, dan membuka kesempatan kerja sama sehingga ekosistem kreatif di daerah semakin kuat,” ujar Iffah dalam keterangan yang diterima, di Jakarta, Senin.

Program ini menyasar pelaku usaha di tingkat kabupaten/kota dan provinsi agar memiliki kapasitas bisnis yang lebih baik. Pelatihan juga mencakup pembangunan jejaring antarpelaku industri, pengembangan produk, strategi merek, pemanfaatan kekayaan intelektual, hingga penerapan konsep fesyen berkelanjutan

Menurut dia, pengembangan Creative Hub menjadi salah satu upaya memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di daerah.

Dalam pelatihan tersebut, peserta mempelajari tren industri fesyen, praktik ramah lingkungan, serta teknik upcycling atau pemanfaatan kembali material untuk menghasilkan produk baru. Materi lainnya meliputi pengembangan produk, branding, dan kekayaan intelektual yang dapat mendukung penguatan identitas serta nilai tambah produk lokal.

Iffah berharap peningkatan kapasitas tersebut dapat membantu lebih banyak merek fesyen lokal menembus pasar yang lebih luas. Selain memperkuat penjualan domestik, pengembangan merek lokal juga diarahkan untuk membuka peluang ekspor dan menarik investasi ke sektor ekonomi kreatif.

“Harapannya, produk fesyen dari daerah tidak hanya berkembang di pasar domestik, tetapi juga memiliki kesempatan bersaing secara internasional. Kami ingin semakin banyak merek lokal yang dapat menjangkau pasar ekspor dan menarik investasi sehingga pertumbuhan ekonomi kreatif memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional,” jelas Iffah.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan S. Maringan mengatakan, pengembangan usaha fesyen dan sektor kreatif lainnya berpotensi memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah.

Menurutnya, pelaku usaha fesyen, alas kaki, hingga parfum memiliki peluang untuk mengembangkan bisnis dan menjangkau pasar luar negeri. Pertumbuhan usaha tersebut diharapkan turut membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan di Tangerang Selatan. Masih banyak pelaku usaha fesyen yang perlu didorong untuk meningkatkan skala bisnisnya," kata Maringan.

Sementara itu, pemilik merek My Faye Indonesia, Asri Septiana, menilai pelatihan tersebut memberikan tambahan wawasan untuk mengembangkan produk batik dan tenun menjadi busana siap pakai.

Dia juga menilai interaksi dengan sesama pelaku usaha membuka kesempatan untuk bertukar pengalaman dan memperoleh inspirasi dalam mengembangkan bisnis.

Melalui penguatan kapasitas usaha dan kolaborasi, pelaku fesyen daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk sekaligus memanfaatkan peluang pertumbuhan industri fesyen di pasar domestik maupun global.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa bidang ekonomi terjadi pada Minggu (11/10), mulai dari Pemerintah dorong KEK Kura-Kura Bali jadi pusat pengembangan AI hingga penerimaan pajak Agustus 2026 angin segar bagi fiskal nasional.

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca:

Menperin: Pengembangan kawasan industri jadi PSN untuk pacu hilirisasi

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyampaikan percepatan pengembangan kawasan industri sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) bertujuan untuk mempercepat hilirisasi, memperkuat struktur industri, serta mendorong pemerataan investasi di Tanah Air.

Baca selengkapnya di sini

Pemerintah dorong KEK Kura-Kura Bali jadi pusat pengembangan AI

Pemerintah mendorong Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali menjadi pusat pengembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan semikonduktor melalui penguatan kerja sama Indonesia–China.

Baca selengkapnya di sini

Peraturan insentif pajak royalti penulis ditargetkan terbit November

Pemerintah menargetkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) soal insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final atas royalti penulis buku terbit pada November 2026.

Baca selengkapnya di sini

Mentrans jajaki kerja sama hilirisasi dengan China

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara melakukan kunjungan kerja ke China pada 12–18 Oktober 2026 untuk menjajaki kerja sama pertanian modern, hilirisasi dan industrialisasi, guna membuka peluang kerja bagi masyarakat di kawasan transmigrasi.

Baca selengkapnya di sini

NEXT: Penerimaan pajak Agustus 2026 angin segar bagi fiskal nasional

Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center Ade Holis mengatakan penguatan penerimaan perpajakan hingga Agustus 2026 memberikan angin segar bagi penyehatan fiskal nasional, karena tidak hanya berhasil menekan defisit anggaran namun juga meningkatkan porsi pembiayaan belanja negara secara signifikan.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Enam wilayah di Bali sebagai kawasan rendah emisi ini selanjutnya akan dikerjakan secara terukur hingga target 2030

Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bersiap mengangkat inisiatif strategis terkait penetapan kawasan rendah emisi dalam perhelatan Pekan Iklim Bali 2026.

“Provinsi Bali dengan bangga menyelenggarakan Pekan Iklim Bali di kawasan rendah emisi Sanur sebagai wadah bagi setiap daerah untuk berbagi pandangan dan strategi dalam merespon perubahan iklim, daerah harus menjadi yang terdepan dalam mendorong aksi iklim dan harus didukung penuh oleh pemerintah pusat, mitra pembangunan, serta lembaga-lembaga internasional,” kata Gubernur Bali Wayan Koster di Denpasar, Minggu.

Ia menjelaskan, kawasan rendah emisi sebelum diumumkan secara luas saat Pekan Iklim, program pelestarian lingkungan ini didahului dengan peluncurannya di Hari Suci Tumpek Wayang pada Sabtu (10/10) kemarin sebagai wujud mendoakan alam semesta.

Enam wilayah di Bali sebagai kawasan rendah emisi ini selanjutnya akan dikerjakan secara terukur hingga target 2030.

“Ubud, Kepulauan Nusa Penida, Nusa Dua, Kuta, Sanur, serta Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada Kota Denpasar merupakan kawasan yang ditetapkan, Kerthi Bhumi Satwika bukan sekadar nama kawasan melainkan perubahan arah pembangunan untuk memastikan keselarasan alam, budaya, dan manusia.” ujarnya.

Dengan dukungan kerja sama seluruh kabupaten/kota terkait, Pemprov Bali meyakini program ini mampu membawa citra khusus bagi Pulau Dewata di kancah nasional maupun internasional.

Gubernur Koster menyampaikan, selain pelaksanaan program kawasan rendah emisi, Pekan Iklim Bali 2026 turut mengangkat bagaimana pemda mendukung proyek besar dari Presiden RI yang mendorong penyediaan tenaga surya berkapasitas besar di Bali.

Kapasitas yang awalnya direncanakan sebesar 1.000 megawatt bahkan ditambah menjadi 1.500 megawatt berkat keseriusan dan kecepatan eksekusi di daerah.

Menurut Koster, saat ini proses perizinan dan persetujuan suplai dari kementerian terkait sedang dalam tahap penyelesaian dalam waktu dekat.

Pekan Iklim Bali 2026 sendiri mengangkat tema “Gerakan Iklim Daerah: Memaknai Transisi Berkeadilan untuk Semua” yang dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 17 Oktober 2026.

Penyelenggaraan acara ini turut didukung oleh Koalisi Bali Emisi Nol Bersih yang beranggotakan berbagai lembaga dan organisasi non-pemerintah yang menjadi mitra pemerintah dalam hal energi.

Rangkaian acara utama dipusatkan di kawasan rendah emisi Sanur dengan mengajak para peserta menggunakan jalur pejalan kaki, sepeda kayuh, hingga shuttle listrik Intaran.

“Penetapan kawasan rendah emisi di Bali menjadi wujud nyata dari komitmen Emisi Nol Bersih pada 2045, hal ini merupakan contoh bahwa pemimpin daerah memiliki posisi strategis dalam memahami tantangan maupun solusi iklim dari daerahnya masing-masing,” kata Komite Pengarah Koalisi Bali Emisi Nol Bersih Suzanty Sitorus.

Ia menambahkan bahwa kawasan rendah emisi bukan hanya berfungsi untuk mengurangi polusi udara demi kesehatan yang lebih baik, melainkan juga untuk meningkatkan produktivitas ekonomi lokal dan mendukung pariwisata yang berkelanjutan.

Upaya besar berupa penyediaan energi bersih serta penetapan wilayah rendah emisi ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Koalisi Bali Emisi Nol Bersih berkomitmen untuk terus mendampingi Pemprov Bali dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor demi tercapainya target emisi nol bersih.

Suzanty menyampaikan, rangkaian Pekan Iklim Bali 2026 nanti menghadirkan empat kegiatan utama yang meliputi Forum Kebijakan Publik, Forum Investasi Iklim, Jelajah Inovasi, serta Festival Rakyat.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Perkembangan transportasi online perlu diikuti dengan kerangka regulasi yang jelas agar penyelenggaraannya dapat diawasi secara efektif

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan pengaturan transportasi berbasis aplikasi dimasukkan dalam revisi Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

"Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan peraturan terkait layanan transportasi berbasis aplikasi, termasuk ojek online (ojol), revisi dalam Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)," kata Menhub terkonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan langkah itu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan layanan transportasi online memenuhi standar keselamatan, dengan tetap memperhatikan kepentingan pengemudi, perusahaan aplikator, dan masyarakat sebagai pengguna jasa.

Menurutnya, perkembangan transportasi online perlu diikuti dengan kerangka regulasi yang jelas agar penyelenggaraannya dapat diawasi secara efektif.

"Kita tidak bisa membiarkan layanan yang sudah berkembang di masyarakat berjalan tanpa pengaturan yang memadai, karena pada akhirnya dapat menimbulkan polemik. Selain itu, juga untuk tetap menjaga keselematan transportasi jalan" ujar Dudy.

Menhub menuturkan pengaturan dalam UU LLAJ menjadi salah satu upaya untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan layanan transportasi berbasis aplikasi yang masif digunakan masyarakat saat ini.

Aturan yang tengah dibahas adalah melalui Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

"Terkait transportasi berbasis aplikasi, Pemerintah menyetujui usulan DPR RI terkait penambahan Bab XIII A dengan materi muatan yang mengatur mengenai angkutan sewa khusus serta angkutan terbatas menggunakan sepeda motor untuk angkutan orang, pengantaran barang dan makanan," jelas Menhub.

Pemerintah akan menetapkan aturan agar layanan angkutan orang menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat dapat diselenggarakan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan kepentingan publik. Salah satu aspek yang menjadi perhatian Kemenhub adalah standar keselamatan kendaraan dan pengemudi.

Ia menegaskan apabila sudah berbicara mengenai keselamatan, tentu harus ada standar yang dipenuhi, mulai dari kondisi kendaraan hingga perlengkapan keselamatan pengemudi.

"Dalam implementasinya, Kemenhub juga akan mendorong peran aktif perusahaan aplikator dalam memastikan kendaraan yang digunakan mitra pengemudi memenuhi persyaratan keselamatan," kata Menhub.

Pengawasan dapat dilakukan melalui pemantauan kondisi kendaraan, pemenuhan perlengkapan keselamatan, serta pelatihan pengemudi, disertai penerapan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan.

Kemenhub juga akan memperhatikan keberlanjutan ekosistem transportasi online agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya melindungi pengguna jasa, tetapi juga mempertimbangkan kondisi pengemudi dan kemampuan industri untuk terus beroperasi.

"Kemenhub menilai pengawasan layanan transportasi online membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, aplikator, dan pengemudi," tuturnya.

Transaksi perjalanan melalui aplikasi perlu didukung sistem pencatatan dan pemantauan yang memadai agar perjalanan dapat ditelusuri, sehingga aspek keselamatan dan akuntabilitas layanan tetap terjaga.

Melalui penyusunan regulasi yang lebih komprehensif, Kemenhub berharap transportasi online dapat berkembang secara berkelanjutan, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pemerintah akan terus mengkaji substansi pengaturan dengan mempertimbangkan dinamika industri, perlindungan mitra pengemudi, keselamatan penumpang, serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi yang mudah diakses dan terjangkau.

"Kita usahakan secepat mungkin revisi UU LLAJ ini rampung, karena ini kan masuk dalam Prolegnas 2026, jadi harapannya tahun ini bisa segera diselesaikan. Harapan kami 2026 ini bisa selesai, sehingga bisa dilaksanakan pada 2027," kata Menhub.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Apapun yang terjadi, jangan pernah mengganggu cagar budaya. Ketika PLN menentukan titik di situ, saya yang pertama menentang

Semarang (ANTARA) - Pakar geothermal Universitas Diponegoro Semarang Prof Agus Setyawan menjawab berbagai kekhawatiran masyarakat terkait rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang.

"Banyak kekhawatiran kerusakan di lingkungan karena wilayah kerjanya 29.000 hektare. Itu bukan wilayahnya (sebesar itu, red.) harus dikeruk semua," katanya di Semarang, Minggu malam.

Hal tersebut disampaikannya saat Suluk Senen Pahingan edisi ke-43 mengangkat tema "Panas Bumi: Mitos dan Sains" di Joglo Pondok Pesantren Al Itqon, Semarang.

Ia mengibaratkan, WKP (wilayah kerja panas bumi) seluas itu sebagai keseluruhan badan manusia, tetapi tidak lantas dikerjakan semua, melainkan disurvei satu-persatu mana daerah yang potensial.

"Wellpad pengeboran mungkin setengahnya pendopo ini. Dilihat dari lahan yang digunakan kecil, mungkin 3 ha. Cuma, surveinya harus banyak," katanya.

Kekhawatiran selanjutnya adalah air tanah akan berkurang karena aktivitas pengeboran, tetapi ia menjelaskan kedalaman geothermal 1.500-2.500 meter, sedangkan air tanah ada di kedalaman 100-200 meter.

"Air permukaan hanya dipakai saat 'ngebor' untuk menentukan titik pengeboran," kata Guru Besar Fakultas Sains dan Matematika (FSM) Undip yang berkesempatan belajar geothermal di Jepang itu.

Kemudian, kekhawatiran PLTP Gunung Ungaran akan memunculkan gas beracun, terutama H2S (Hidrogen Sulfida) atau sulfur belerang, ia membandingkan dengan kondisi PLTP Dieng, serta dilakukannya pemantauan setiap saat.

"Soal Candi Gedongsongo, saya sepakat mendukung, tidak boleh diganggu gugat. Apapun yang terjadi, jangan pernah mengganggu cagar budaya. Ketika PLN menentukan titik di situ, saya yang pertama menentang," katanya.

Di sisi lain, Agus menjelaskan banyak dampak positif dari kehadiran PLTP Gunung Ungaran, yakni peningkatan pendapatan daerah hingga terciptanya lapangan kerja, baik tahap prakonstuksi, konstruksi, maupun produksi.

"Prakonstruksi itu menyerap tenaga kerja banyak, konstruksi pembangunan PLTP banyak melibatkan masyarakat, sedangkan produksi fase ketika pembangkit bergerak juga menyerap," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jateng Fahmi Bastian mempertanyakan urgensi pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geothermal di wilayah tersebut.

Berdasarkan riset Walhi, pasokan listrik di Jateng telah mengalami surplus, dengan kapasitas pembangkit listrik yang telah beroperasi mencapai sekitar 8.000 megawatt (MW), sedangkan beban puncak kebutuhan listrik sekitar 5.200 MW.

Dengan perhitungan tersebut, ia menyebutkan terdapat surplus pasokan listrik sekitar 2.800 MW sehingga mempertanyakan urgensi pembangunan PLTP Gunung Ungaran.

Ia mengatakan penolakan Walhi terhadap sejumlah proyek geothermal juga didasarkan pada potensi dampak lingkungan dan konflik agraria.

"Aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kelayakan pengembangan proyek geothermal," katanya.

Turut hadir dalam diskusi tersebut, yakni pengamat dan pemikir Islam Nur Wahid sebagai pembicara, dan KH Ubaidillah Sodaqoh selaku pengasuh Ponpes Al Itqon Semarang.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Agenda strategis tersebut juga akan mendatangkan para direktur negara dari 12 wilayah tempat WRI aktif menjalankan program operasionalnya

Denpasar (ANTARA) - Lembaga pemikir World Resources Institute (WRI) Indonesia menetapkan Bali sebagai tuan rumah pelaksanaan rapat tahunan dewan pengurus global pada Juli 2027 sebab provinsi ini dinilai memiliki komitmen kuat dalam menurunkan emisi karbon.

"Tahun depan dewan pembina dari seluruh global board World Resources Institute yang merupakan LSM internasional yang sangat ternama untuk bidang iklim dan bidang keberlanjutan, akan melakukan rapat di Bali tahun depan di bulan Juli," kata Anggota Dewan Pembina WRI Indonesia sekaligus Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu di Denpasar, Minggu malam.

Mari Elka mengungkapkan bahwa pemilihan Provinsi Bali didasarkan pada status wilayah tersebut sebagai etalase nyata bagi daerah yang sungguh-sungguh berupaya mencapai target emisi nol bersih pada 2045 melalui rencana aksi daerah yang jelas.

WRI Indonesia mencatat sejumlah program transisi telah berjalan di Pulau Dewata, termasuk inisiatif pengembangan kawasan rendah emisi yang dirintis dari wilayah Sanur dan lima titik lainnya.

Pertemuan tingkat tinggi tersebut direncanakan akan dihadiri oleh sekitar 15 hingga 20 anggota Dewan Global WRI yang berkedudukan di Washington DC dengan latar belakang multinasional.

Jajaran dewan pengurus internasional itu nantinya diisi oleh para profesional dari sektor bisnis serta tokoh-tokoh yang berpengalaman luas sebagai pembuat kebijakan publik.

Selain para petinggi dewan global, agenda strategis tersebut juga akan mendatangkan para direktur negara dari 12 wilayah tempat WRI aktif menjalankan program operasionalnya.

Mari Elka berharap kehadiran perwakilan dari berbagai negara seperti Tiongkok, Brazil, dan India mampu memperluas gaung praktik pembangunan berkelanjutan yang sedang diterapkan di Provinsi Bali.

"Mereka memilih Bali dan mereka juga setuju memilih Bali karena Bali adalah etalase untuk suatu daerah yang sangat komit untuk emisi nol bersih dan ada rencana-rencana aksi yang mereka bisa lihat secara langsung," ujar Mari Elka.

Atas rencana memboyong pakar dunia terkait iklim itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyambut hangat rencana tersebut dengan menyatakan kesiapan penuh Pemprov Bali dalam memberikan dukungan penyelenggaraan.

"Karena ini sangat nyambung dengan kebijakan Pemprov Bali untuk menjaga alam yang bersih yang berkelanjutan itu, saya tentu dengan sangat senang dan bahagia menerima informasi ini dan kami akan dukung penuh," ujar Gubernur Bali.

Pemerintah daerah menilai momentum pertemuan internasional itu selaras dengan visi pembangunan berwawasan lingkungan yang selama ini konsisten dijalankan di tingkat lokal.

Lewat kehadiran dan dukungan lembaga riset dunia itu, Gubernur Koster akan memanfaatkannya juga untuk menggencarkan kampanye pembangunan ramah lingkungan yang jauh lebih progresif ke depannya.

Agenda kampanye lanjutan itu mencakup perluasan pemanfaatan energi bersih, transisi penggunaan transportasi hijau, optimalisasi sistem pertanian organik, hingga pengetatan pengendalian sampah plastik.

Koster meyakini kehadiran para tokoh lingkungan global ini tidak sekadar membantu mempromosikan daerah di kancah internasional, tetapi juga mengukuhkan posisi Bali sebagai destinasi pariwisata dunia yang terhormat.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Industri yang akan dibangun di Bangkalan itu merupakan industri padat karya, berupa pabrik tekstil, plastik, hingga pabrik coklat

Bangkalan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur akan menyediakan lahan seluas 3.500 hektare untuk kebutuhan pembangunan industrialisasi di wilayah itu.

"Dari total 3.500 hektare lahan yang dibutuhkan, sebanyak 500 hektare lahan kini sudah tersedia," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bangkalan Rizal Moris di Bangkalan, Minggu.

Ia menjelaskan, penyediaan lahan sebanyak 3.500 hektare itu, terkait adanya perusahaan asing yang telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan perusahaan nasional untuk membangun kawasan industri di Kabupaten Bangkalan.

Menurut Rizal, investasi perusahaan asing asal Tingkok itu berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Sejumlah wilayah yang berpotensi menjadi lokasi pengembangan kawasan industri di antaranya Kecamatan Socah, Kamal, dan Kecamatan Bangkalan. Karena itu, penyediaan lahan di tiga lokasi ini," katanya.

Menurut dia, fasilitasi penyediaan lahan itu sebagai komitmen Pemkab Bangkalan dalam mendukung investasi dan memajukan perekonomian masyarakat di sekitar lokasi industri.

Pemkab Bangkalan juga telah menyederhanakan proses perizinan dan bekerja sama dengan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) bekerja sama dalam hal riset, hilirisasi, dan penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan oleh perusahaan.

Menurut Kepala DPMPTSP Bangkalan Rizal Moris, industri yang akan dibangun di Bangkalan itu merupakan industri padat karya, berupa pabrik tekstil, plastik, hingga pabrik coklat.

"Menurut pemaparan pihak investor ke Pemkab Bangkalan, industri ini diproyeksikan bisa menyerap antara 700 hingga 1.000-an orang tenaga kerja," ujar Rizal.

Koordinasi lintas sektor dan upaya mendapatkan dukungan dari semua elemen masyarakat terus dilakukan, terutama dalam ikut menciptakan rasa aman bagi investor.

Pemkab Bangkalan juga menargetkan sekitar 80 persen dari total kebutuhan tenaga kerja di kawasan industri itu, harus berawal dari Kabupaten Bangkalan dan masyarakat Madura pada umumnya dan permintaan itu disepakati oleh pihak investor.

Pewarta: Abd Aziz
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026