Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengecam dugaan pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bersubsidi menjadi premium karena merugikan masyarakat miskin yang menjadi sasaran program pemerintah.

"Ini adalah (perbuatan) amoral, tidak ada lagi kemanusiaannya. Ini (beras SPHP) adalah jatah beras untuk orang miskin, kemudian ini barang disubsidi, (tetapi) ini dioplos, dirampok ini," kata Amran dalam sidak oplos beras SPHP jadi premium di Jakarta, Rabu (28/10).

Kecaman itu disampaikan Amran atas dugaan praktik pengoplosan beras SPHP bersubsidi yang diduga diubah menjadi beras premium saat meninjau Toko Beras Kayumanis di kawasan Jakarta Timur.

Mentan menyebut tindakan tersebut tidak memiliki kemanusiaan karena beras bersubsidi merupakan bantuan pemerintah untuk menjaga akses pangan masyarakat berpenghasilan rendah agar memperoleh harga yang terjangkau.

Menurut dia, beras SPHP menjadi instrumen pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sehingga penyalahgunaan komoditas tersebut mencederai kepentingan masyarakat yang membutuhkan perlindungan pangan.

Amran mengatakan beras bersubsidi diperuntukkan bagi kelompok masyarakat ekonomi terbawah, termasuk penerima manfaat dari kelompok desil satu hingga lima yang membutuhkan akses pangan terjangkau.

Ia menjelaskan beras SPHP yang seharusnya dijual Rp12.500 per kilogram diduga dibongkar dan dipasarkan sebagai beras premium dengan harga sekitar Rp17.000 per kilogram. Amran menyebut pemerintah memberikan subsidi terhadap beras SPHP sebesar Rp6.000 per kilogram.

Karena itu, dia menegaskan praktik tersebut tidak hanya berpotensi merugikan masyarakat penerima manfaat, tetapi juga mengganggu upaya pemerintah menjaga kestabilan harga beras nasional.

Ia menegaskan pemerintah bekerja keras meningkatkan produksi pangan dan menjaga ketersediaan beras, terutama ketika dunia menghadapi tantangan krisis pangan, energi, dan air.

Menurut Amran, penyalahgunaan beras negara merupakan tindakan yang mengkhianati perjuangan petani dan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan serta memenuhi kebutuhan masyarakat luas.

Ia menyampaikan dugaan praktik tersebut perlu ditindak tegas agar program subsidi pangan tetap berjalan sesuai tujuan awal, yakni membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga terjangkau.

"Tahu? beras itu vital. Ingat kalau krisis pangan itu (bisa) berdampak pada krisis politik dan konflik sosial terjadi. Ini sabotase ini. Dia (mafia pangan) inginkan kita ini ribut. Jadi, yang inilah yang mengangkat harga (beras di pasar mahal)," ucapnya.

Amran meminta aparat penegak hukum memastikan pelaku bertanggung jawab sehingga beras SPHP tetap menjadi instrumen perlindungan masyarakat dan tidak disalahgunakan untuk keuntungan kelompok tertentu.

Adapun Mentan) melakukan inspeksi mendadak di dua lokasi dugaan praktik pengoplosan beras SPHP menjadi beras premium di Jakarta Timur, guna menjaga tata niaga perberasan.

Pada lokasi pertama di Toko atau Rumah Beras Kayumanis, Jalan Kayumanis X, Matraman, Amran menemukan dugaan penyalahgunaan beras bersubsidi yang dipasarkan kembali sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi sebanyak 600 ton.

Setelah dari Kayumanis, Amran bersama jajaran Polri melanjutkan inspeksi mendadak ke kawasan Pasar Induk Beras Cipinang

Atas hal itu, Mentan menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atas keberhasilan institusi itu mengungkap praktik culas pengoplosan beras bersubsidi program SPHP menjadi premium.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolri dan Kabareskrim, Pak Kapolda. Kami ucapkan terima kasih mewakili petani Indonesia 160 juta jiwa dan petani padi 115 juta jiwa," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Sudah jelas ada mafia pangan ya. Sudah clear ada mafia. (Tapi) ini masih sempat bertanya, tulis cepat mafianya sudah ketemu,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, pengungkapan dugaan pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi premium sebagai momentum memperkuat pemberantasan mafia pangan di Indonesia.

Menurut Mentan, pemerintah memiliki kesempatan besar memberantas jaringan mafia pangan karena kondisi produksi beras nasional saat ini semakin kuat dan pasokan tersedia.

"Sudah jelas ada mafia pangan ya. Sudah clear ada mafia. (Tapi) ini masih sempat bertanya, tulis cepat mafianya sudah ketemu," kata Mentan saat sidak di Toko/Rumah Beras Kayumanis di Jalan Kayumanis X No.46A RT 07 RW 01 Pisangan Baru Matraman Jakarta Timur, Rabu.

Ia menyampaikan hal tersebut sambil menunjukkan beras dengan klaim premium kepada awak media yang mengikuti sidak, yang diduga berasal dari praktik pengoplosan beras SPHP bersubsidi.

Ia menilai keberadaan pelaku yang memanfaatkan beras bersubsidi untuk keuntungan pribadi harus dihentikan karena merugikan negara dan masyarakat.

Menurut Amran, pemerintah tidak boleh membiarkan pihak tertentu mencari keuntungan dari program pangan yang dirancang untuk menjaga kebutuhan masyarakat.

Ia mengatakan, dukungan Presiden serta jajaran kepolisian menjadi kekuatan penting dalam mempercepat pengungkapan praktik penyimpangan sektor pangan nasional.

Amran mengapresiasi langkah jajaran Polri melalui Polres Jakarta Timur dan jajaran Intelijen Keamanan (Intelkam) yang bergerak cepat menemukan dugaan penyalahgunaan beras SPHP tersebut.

"Terkhusus Pak Kapolri, kami mewakili petani Indonesia, 115 juta petani padi, itu mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Ini kerja nyata yang kita lakukan dan hasil kolaborasi atas perintah Bapak Presiden. Ini (oplos beras) adalah perilaku yang tidak terpuji," ujarnya.

Ia berharap pengusutan kasus tidak hanya berhenti pada lokasi temuan, tetapi mampu mengungkap jaringan yang lebih luas dalam praktik mafia pangan.

Amran menegaskan, pemerintah akan terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) untuk membersihkan sektor pangan dari tindakan yang merugikan masyarakat.

Ia mengatakan, ketahanan pangan nasional harus dijaga bersama karena pangan merupakan kebutuhan strategis yang berkaitan langsung dengan stabilitas sosial masyarakat.

Amran menegaskan, pemberantasan mafia pangan menjadi komitmen pemerintah agar masyarakat memperoleh pangan berkualitas dengan harga wajar dan program subsidi tepat sasaran.

Mentan melakukan inspeksi mendadak di dua lokasi dugaan praktik pengoplosan beras program SPHP menjadi beras premium di Jakarta Timur, guna menjaga tata niaga perberasan.

Pada lokasi pertama di Toko atau Rumah Beras Kayumanis, Jalan Kayumanis X, Matraman, Amran menemukan dugaan penyalahgunaan beras bersubsidi yang dipasarkan kembali sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi sebanyak 600 ton.

Setelah dari Kayumanis, Amran bersama jajaran Polri melanjutkan inspeksi mendadak ke kawasan Pasar Induk Beras Cipinang untuk menelusuri dugaan praktik serupa.

Di lokasi ini, Amran menduga praktik pengoplosan di kawasan Pasar Induk Beras Cipinang berlangsung dalam skala besar dengan volume yang berpotensi mencapai ribuan ton apabila dilakukan secara berulang setiap hari.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2026 lalu, layanan Pengukuran Terjadwal sudah dijalankan di 466 Kantor Pertanahan (Kantah) dan Peralihan Hak Terintegrasi telah berjalan di 131 Kantah

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meluncurkan transformasi layanan pertanahan untuk lebih memberikan kepastian dalam waktu prosedur dan penyelesaian layanan.

Perubahan dilakukan melalui layanan Pengukuran Terjadwal dengan target penyelesaian 12 hari dan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) dengan target penyelesaian 10 hari.

"Sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2026 lalu, layanan Pengukuran Terjadwal sudah dijalankan di 466 Kantor Pertanahan (Kantah) dan Peralihan Hak Terintegrasi telah berjalan di 131 Kantah," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN Dalu Agung Darmawan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Layanan Pengukuran Terjadwal itu telah dikembangkan mulai Juli 2025 lalu oleh Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Ditjen SPPR). Pengembangan terus berjalan, hingga saat ini Pengukuran Terjadwal sudah sukses diterapkan di sekitar 96 persen Kantah di Indonesia.

Dalam proses pendaftaran tanah, layanan Pengukuran Terjadwal memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri tanggal pengukuran melalui slot ketersediaan jadwal petugas ukur yang tersedia.

"Implementasinya, waktu tunggu pengukuran selama tujuh hari, dan proses penyelesaian Peta Bidang Tanah (PBT) setelah pengukuran maksimal lima hari, jadi total layanan 12 hari. Masyarakat juga akan dijelaskan di loket pengukuran terjadwal terkait ketentuan layanan," ujarnya.

Sementara untuk layanan PERINTIS 10 Hari, Kementerian ATR/BPN menargetkan percepatan dalam proses peralihan hak atas tanah menjadi selesai dalam 10 hari.

Tahapannya termasuk, proses di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau instansi pemerintah tingkat daerah yang mengelola pendapatan daerah selesai maksimal 3 hari, proses di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maksimal 2 hari, dan proses di Kantah selesai maksimal 5 hari.

"Percepatan pelayanan membutuhkan pembenahan proses kerja sekaligus kolaborasi. Dalam PERINTIS, pemerintah daerah, PPAT, dan Kantah memiliki peran pada tahapan masing-masing. Karena itu, integrasi proses dan komitmen bersama menjadi kunci agar kepastian waktu yang dijanjikan kepada masyarakat dapat diwujudkan," katanya.

Dengan dua transformasi layanan yang diterapkan mulai tahun ini, Kementerian ATR/BPN berupaya merubah pola pelayanan yang lebih terukur, baik dalam proses pengukuran bidang tanah maupun peralihan hak.

Pelaksanaannya memerlukan kedisiplinan dalam memenuhi standar waktu, keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta koordinasi antarpihak agar proses pelayanan berjalan sesuai prosedur.

"Kami ingin masyarakat tidak hanya mendapatkan kepastian mengenai prosedur yang harus dilalui, tetapi juga kejelasan mengenai waktu penyelesaiannya. Karena itu, standar layanan yang telah ditetapkan harus menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan pelayanan di lapangan," ujar dia.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

VinFast bertujuan memberikan kesempatan bagi masyarakat di Makassar dan seluruh Sulawesi Selatan untuk merasakan langsung kendaraan listrik

Makassar (ANTARA) - VinFast menawarkan harga khusus untuk sejumlah model kendaraan listrik dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Makassar 2026 yang berlangsung pada 28 Oktober hingga 1 November 2026.

Selama pameran, VinFast memberikan potongan harga Rp3 juta untuk model VF 3, Rp4 juta untuk Limo Green dan VF MPV 7, serta Rp5 juta untuk VF 6 dan VF 7.

Chief Executive Officer VinFast Indonesia Arunodoy Das pada GIIAS 2026 di Makassar, Rabu mengatakan percepatan transisi menuju kendaraan listrik membutuhkan pilihan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, didukung infrastruktur pengisian daya, layanan purnajual, serta kebijakan kepemilikan yang menarik.

“Melalui GIIAS Makassar 2026, VinFast bertujuan memberikan kesempatan bagi masyarakat di Makassar dan seluruh Sulawesi Selatan untuk merasakan langsung kendaraan listrik, mengeksplorasi manfaat nyatanya, dan memilih solusi mobilitas yang sesuai dengan gaya hidup dan kebutuhan kerja mereka,” katanya.

Pameran ini menjadi upaya VinFast memperluas akses masyarakat Sulawesi Selatan terhadap kendaraan listrik sekaligus mendorong peralihan menuju mobilitas ramah lingkungan.

Dalam pameran tersebut, VinFast menampilkan sejumlah model, yakni VF 3, VF 6, VF 7, VF MPV 7, serta lini Green yang terdiri atas Nerio Green, Herio Green, dan Limo Green.

VF 3 ditujukan untuk kebutuhan mobilitas perkotaan, sedangkan VF 6, VF 7, dan VF MPV 7 menyasar kebutuhan perjalanan harian hingga keluarga. Adapun lini Green menawarkan pilihan kendaraan untuk kebutuhan transportasi komersial dan operasional usaha.

"Pengunjung juga dapat berinteraksi langsung dengan tim penasihat VinFast serta mencoba sejumlah model melalui fasilitas uji berkendara (test drive) selama pameran," tambah Arunodoy.

VinFast terus memperluas portofolio produk, jaringan distribusi, dan layanan purnajual di Indonesia sejak memasuki pasar nasional lebih dari dua tahun lalu, termasuk mengembangkan ekosistem mobilitas listrik dengan dukungan V-GREEN.

Partisipasi dalam GIIAS Makassar 2026 menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk memperluas penggunaan kendaraan listrik di Indonesia sekaligus memperkuat pertumbuhan bisnisnya di pasar nasional.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo menyatakan 232 lintasan perintis menghubungkan wilayah kepulauan, memperluas akses transportasi, mendukung distribusi logistik, serta menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat.

"Melalui pelayanan 229 lintasan perintis, ASDP mengambil peran dalam membuka akses transportasi bagi masyarakat kepulauan, sekaligus mendukung mobilitas, distribusi logistik, dan aktivitas ekonomi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)," kata Heru, dalam keterangan yang terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan hal itu dalam memperingati 98 tahun Sumpah Pemuda. ASDP menegaskan komitmennya dalam memperkuat persatuan bangsa melalui konektivitas penyeberangan yang menjangkau berbagai wilayah Indonesia.

Menurut Heru, semangat Sumpah Pemuda yang mengedepankan persatuan dan kebersamaan memiliki relevansi dengan peran ASDP sebagai penghubung antarpulau.

Di tengah kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau, konektivitas menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan masyarakat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan kegiatan ekonomi.

Semangat Sumpah Pemuda, kata dia, mengingatkan persatuan Indonesia perlu terus dijaga melalui langkah nyata. Bagi ASDP, salah satu wujudnya adalah menghadirkan layanan penyeberangan yang menghubungkan masyarakat antarpulau.

"Setiap lintasan yang dilayani bukan hanya menghubungkan dua wilayah, tetapi juga membuka akses dan peluang bagi masyarakat untuk tumbuh bersama,” ujarnya.

Secara nasional, ASDP melayani 232 lintasan perintis dan 94 lintasan komersial. Dengan demikian, sekitar 71 persen jaringan lintasan ASDP merupakan layanan perintis yang memiliki peran penting dalam menjaga akses transportasi di wilayah dengan keterbatasan pilihan angkutan.

Keberadaan lintasan perintis menjadi bagian dari pelayanan publik yang dilaksanakan ASDP melalui penugasan pemerintah.

Berbeda dengan lintasan komersial, layanan perintis dihadirkan untuk menjangkau wilayah yang secara ekonomi belum sepenuhnya dapat dilayani berdasarkan mekanisme pasar, tetapi memiliki kebutuhan transportasi yang penting bagi kehidupan masyarakat.

Melalui layanan tersebut, masyarakat di wilayah kepulauan dapat mengakses pusat perdagangan, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta mengangkut hasil pertanian, perikanan, dan berbagai komoditas lokal menuju pasar yang lebih luas.

Konektivitas ini sekaligus mendukung peluang usaha dan mobilitas generasi muda yang menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.

Salah satu wujud penguatan konektivitas perintis dilakukan ASDP melalui pengoperasian lintasan Banggai-Paisulamo-Dungkean di Sulawesi Tengah pada Januari 2026.

Dilayani KMP Teluk Tolo, lintasan tersebut mendukung pergerakan masyarakat dan distribusi kebutuhan pokok antarpulau, sekaligus memperluas akses ekonomi bagi masyarakat Banggai Laut.

Kehadiran layanan penyeberangan di wilayah kepulauan memiliki arti penting bagi generasi muda. Akses transportasi yang tersedia memberikan kesempatan lebih luas bagi pelajar untuk melanjutkan pendidikan, pelaku usaha muda untuk memasarkan produk lokal, serta masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah.

Heru menambahkan penguatan konektivitas nasional membutuhkan sinergi antara pemerintah, operator transportasi, dan seluruh pemangku kepentingan.

ASDP berkomitmen menjalankan perannya sebagai operator penyeberangan dengan mengutamakan keselamatan, kualitas pelayanan, dan keberlanjutan akses transportasi masyarakat.

"Persatuan tidak hanya diwujudkan melalui semangat kebangsaan, tetapi juga melalui kesempatan yang semakin terbuka bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia," tuturnya.

Ia berharap konektivitas penyeberangan dapat menjadi salah satu penggerak kemajuan daerah, termasuk memberikan ruang bagi generasi muda untuk belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi wilayahnya.

Ia menambahkan momentum Sumpah Pemuda menjadi pengingat bahwa pembangunan Indonesia memerlukan keterhubungan antardaerah yang kuat.

Melalui layanan penyeberangan komersial dan perintis, ASDP berupaya mendukung pemerataan akses transportasi sekaligus menjaga pergerakan masyarakat dan barang dari satu pulau ke pulau lainnya.

Dengan semangat satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, ASDP berkomitmen mengambil bagian dalam menghubungkan Nusantara, agar jarak geografis tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh kesempatan dan membangun masa depan yang lebih baik.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Harga singkong di tingkat petani yang sebelumnya anjlok hingga Rp700 per kilogram kini naik menjadi sekitar Rp3.000 per kilogram

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah segera membuka ekspor mocaf guna memperluas pasar dan meningkatkan nilai tambah komoditas tersebut seiring harga singkong petani di dalam negeri meningkat.

Amran mengatakan kebijakan penghentian impor singkong yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan dampak positif bagi petani dalam negeri.

"Harga singkong di tingkat petani yang sebelumnya anjlok hingga Rp700 per kilogram kini naik menjadi sekitar Rp3.000 per kilogram," kata Mentan terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Pemerintah selanjutnya mendorong pembukaan pasar ekspor melalui produk olahan seperti tepung mocaf (modified cassava flour) untuk meningkatkan nilai tambah singkong sekaligus memperluas pasar bagi produk pertanian Indonesia. Meski begitu, Amran belum menyebutkan negara yang akan dituju dalam ekspor tersebut.

“Ada informasi menarik, harga ubi singkong setelah kita tutup impor, harga di lapangan kemarin mencapai Rp3.000 per kilogram. Ini disambut gembira oleh petani singkong,” ujarnya.

Amran menjelaskan, penghentian impor singkong merupakan tindak lanjut atas laporan mengenai anjloknya harga yang merugikan petani. Saat persoalan tersebut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, pemerintah sepakat mengambil langkah tegas untuk melindungi petani domestik dan memperbaiki harga jual hasil panen.

“Pak Menteri, umumkan hari ini. Mulai detik ini, hentikan impor dari negara lain,” kata Mentan Amran mengutip arahan Presiden Prabowo.

Menurut Amran, kebijakan tersebut menjadi langkah penting untuk memberikan ruang bagi hasil produksi petani dalam negeri agar terserap pasar dengan harga yang lebih menguntungkan.

Dengan berkurangnya tekanan dari produk impor, petani diharapkan memperoleh kepastian usaha yang lebih baik sehingga memiliki insentif untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi.

Perbaikan harga juga terlihat di sentra produksi singkong Lampung. Berdasarkan laporan yang diterima Mentan Amran, harga singkong di daerah tersebut telah mencapai sekitar Rp3.000 per kilogram.

Bahkan, saat berdialog dengan petani di Pringsewu, Minggu (25/10), Mentan menerima laporan harga singkong di tingkat petani mencapai Rp3.050 per kilogram.

“Kesimpulannya, petani diuntungkan. Petani untung, mereka berproduksi,” tegasnya.

Pemerintah tidak ingin perbaikan harga singkong berhenti pada perlindungan pasar domestik. Mentan menyampaikan peluang ekspor tengah disiapkan dan diharapkan dapat terealisasi dalam waktu dekat.

Produk yang akan diekspor berupa mocaf, yakni tepung berbahan dasar singkong yang diproses melalui modifikasi karakteristik tepung untuk menghasilkan produk dengan fungsi dan kegunaan yang lebih luas.

“Bahkan minggu depan, insya Allah, ekspor ke luar negeri. Dari yang sebelumnya banyak impor, dalam waktu singkat kita berharap bisa menjadi ekspor,” tutur Amran.

Rencana ekspor dalam bentuk mocaf menegaskan pentingnya penguatan hilirisasi singkong nasional. Singkong tidak cukup hanya dipasarkan sebagai komoditas mentah, tetapi perlu diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah, daya saing, dan peluang pasar lebih luas.

Melalui pengolahan tersebut, potensi ekonomi singkong dapat dikembangkan melampaui penjualan hasil panen langsung.

Hilirisasi juga berpeluang memperkuat hubungan antara petani, industri pengolahan, dan pasar ekspor.

Ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan, standar mutu produk, kapasitas produksi, serta kepastian penyerapan hasil panen menjadi faktor penting agar industri mocaf berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi petani.

Dengan berkembangnya industri pengolahan, permintaan terhadap singkong lokal diharapkan semakin kuat. Kondisi itu dapat membuka peluang pasar yang lebih stabil bagi petani, mendorong peningkatan produktivitas, serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja di wilayah sentra produksi.

Pemerintah berharap penguatan pasar domestik yang diikuti pengembangan industri hilir dan perluasan ekspor dapat menciptakan ekosistem usaha singkong yang lebih sehat.

Dengan demikian, penghentian impor tidak hanya melindungi petani dari tekanan harga, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun daya saing komoditas singkong Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Gerakan Generasi Milenial Indonesia (GGMI) Batam menilai penguatan ekonomi biru dan pengembangan lumbung ikan nasional dapat mendukung ketahanan pangan nasional sejalan dengan tujuan Asta Cita pemerintah.

Ketua GGMI Batam M Ghoji Alghifari Lubis mengatakan pengembangan sektor kelautan dan perikanan dapat memperkuat ekonomi kerakyatan, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ia mengajak generasi milenial untuk turut berperan aktif mendukung agenda tersebut.

"Generasi milenial harus berperan aktif dalam mendukung program pembangunan pemerintahan melalui gagasan, inovasi, kewirausahaan, dan partisipasi masyarakat," kata Ghoji dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menurut Ghoji, momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk berkontribusi terhadap pembangunan nasional, khususnya melalui pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan.

Ia mengampaikan hal tersebut dalam diskusi publik bertajuk "Menatap Masa Depan Ekonomi Biru & Lumbung Ikan Nasional dalam Asta Cita" di Batam, Rabu, diikuti sekitar 60 peserta.

Ia menjelaskan kontribusi tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan usaha berbasis potensi lokal, inovasi pengolahan hasil laut, serta partisipasi dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah secara konstruktif.

"Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat, termasuk generasi milenial yang memiliki potensi besar dalam pengembangan inovasi dan kewirausahaan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, pengamat dari Universitas Batam Fendi Hidayat menilai Kepulauan Riau memiliki peluang strategis dalam pengembangan ekonomi biru melalui perikanan tangkap, budi daya laut, industri pengolahan, serta perdagangan dan konektivitas maritim.

Menurut dia, pengelolaan potensi tersebut secara terarah dapat memperkuat perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap ketahanan pangan nasional.

"Pengembangan ekonomi biru dan Lumbung Ikan Nasional membutuhkan sinergi antara pemerintah, akademisi, organisasi kepemudaan, pelaku usaha, nelayan, koperasi, serta masyarakat pesisir," kata Fendi.

Ia menjelaskan pengembangan Lumbung Ikan Nasional membutuhkan sistem perikanan terintegrasi, mulai dari produksi dan pendaratan ikan hingga penyimpanan, pengolahan, serta distribusi ke berbagai wilayah.

Ketersediaan pelabuhan perikanan, fasilitas penyimpanan berpendingin (cold storage), dan jaringan distribusi antarpulau dinilai penting untuk menjaga kualitas hasil tangkapan sekaligus meningkatkan daya saing produk perikanan.

Dengan dukungan infrastruktur dan industri pengolahan, hasil laut diharapkan tidak hanya dijual sebagai komoditas mentah, tetapi juga dikembangkan menjadi produk bernilai tambah yang membuka lapangan kerja dan peluang usaha.

Sebagai gambaran potensi daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau pada November 2025 menyebut produksi ikan di provinsi tersebut rata-rata mencapai sekitar 339 ribu ton per tahun, ditambah 39 ribu ton dari sektor budi daya.

Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat produksi perikanan nasional mencapai 19,89 juta ton hingga triwulan III 2026, sedangkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sektor perikanan mencapai 6,86 persen pada triwulan II 2026.

Dalam penguatan ekonomi pesisir, Dinas Perikanan Batam pada September 2026 juga melaporkan lima lokasi Kampung Nelayan Merah Putih telah memperoleh persetujuan KKP untuk pembangunan pada tahun ini.

Fendi menilai pengembangan infrastruktur dan pengolahan hasil perikanan dapat memberikan manfaat ekonomi lebih luas bagi nelayan, pelaku usaha, serta masyarakat pesisir.

"Bagi Kepulauan Riau, penguatan sektor ini berpotensi meningkatkan pendapatan nelayan, memperluas kesempatan usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperkuat kontribusi daerah terhadap ketahanan pangan nasional," ujarnya.

Ia menambahkan pengembangan ekonomi biru perlu memperhatikan kelestarian ekosistem laut agar manfaat ekonomi dari pemanfaatan sumber daya perikanan dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Diskusi yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat kontribusi generasi muda dalam mendukung Asta Cita melalui inovasi, kewirausahaan, dan pengembangan ekonomi lokal.

Melalui kegiatan tersebut, GGMI Batam berharap pengembangan ekonomi biru dan lumbung Ikan nasional dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan serta memperkuat ketahanan pangan menuju Indonesia Emas 2045.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kalau tidak mampu, serahkan konsesi itu kepada negara

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang sudah memegang konsesi dan mengantongi persetujuan rencana pengembangan (plan of development/PoD) segera mengeksekusi proyeknya.

"Kalau tidak mampu, serahkan konsesi itu kepada negara. Nanti kita akan menawarkan kepada siapa yang bisa mengerjakan," kata Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, saat ini Indonesia masih mengimpor sekitar 700-750 ribu barel minyak per hari. Untuk menekan angka itu, perlu percepatan eksekusi dari blok yang sudah PoD.

Hal itu disampaikan Bahlil saat membuka FOREK Hulu Migas 2026 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Rabu (28/10). Forum ini mempertemukan regulator, KKKS, kontraktor, akademisi, dan investor hulu migas.

Arahan tersebut juga berlaku bagi Pertamina. Menurut Bahlil, status sebagai perusahaan milik negara bukan alasan untuk bekerja lambat. Jika tidak sanggup, Pertamina diminta berbagi pengelolaan dengan perusahaan lain.

"Sekalipun Pertamina punya negara, saya tidak meminta untuk kalian kerjanya lambat. Harus cepat," ujarnya.

Desakan ini berangkat dari selisih besar antara konsumsi dan produksi minyak nasional. Bahlil menyebut konsumsi mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi baru sekitar 600-650 ribu barel per hari. Program biodiesel B50 menutup sekitar 250-300 ribu barel, sehingga sisa kebutuhan yang diimpor masih sekitar 700-750 ribu barel per hari.

"Pekerjaan yang masih berat sekali bagi kami adalah bagaimana meningkatkan lifting," kata Bahlil.

Ia menilai saat ini momentum yang tepat untuk bergerak. Harga minyak dunia sedang naik dan permintaan global menguat. Di sisi lain, kondisi geopolitik yang tidak menentu membuat setiap negara memproteksi kebutuhan energinya masing-masing, dan perebutan minyak berpotensi memicu ketegangan di berbagai kawasan, termasuk Asia Tenggara.

Upaya peningkatan produksi juga menghadapi tantangan. Sebagian besar sumur minyak Indonesia sudah tua dan lifting nasional terus turun dalam 10 tahun terakhir. Untuk itu, Bahlil meminta KKKS berinovasi dengan rekayasa teknologi untuk mengoptimalkan produksi, seperti yang dilakukan Exxon di Cepu, Jawa Timur.

Bahlil menyebut arahannya sebagai anjuran, bukan ancaman, agar pelaku usaha bergerak cepat. Ia optimistis, jika seluruh pemegang konsesi bekerja serius dan cepat, target Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai pada 2029-2030. Percepatan eksekusi proyek tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan swasembada energi.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan kolaborasi Kementerian Pertanian dan TNI menjadi kunci memperkuat swasembada pangan nasional menghadapi tantangan perubahan iklim serta menjaga ketahanan berkelanjutan.

"Sinergi tersebut perlu terus diperkuat untuk menjaga ketersediaan pangan, mengantisipasi ancaman perubahan iklim, dan memastikan ketahanan nasional berkelanjutan," kata Amran terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Mentan menyampaikan hal tersebut saat menerima audiensi 46 perwira siswa Pendidikan Reguler (Dikreg) 56 Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI) di Jakarta. Pertemuan itu merupakan bagian dari kunjungan objek strategis bertema Pilarisasi Pangan Lokal sebagai Strategi untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan Berkelanjutan.

Mentan menekankan tantangan pangan ke depan semakin kompleks, terutama akibat perubahan iklim yang memicu kekeringan dan mengganggu produksi pertanian. Karena itu, penguatan kolaborasi dan kesiapan menghadapi risiko produksi menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan swasembada pangan.

Amran juga menekankan pentingnya peran TNI dalam mendukung pembangunan pertanian.

Menurutnya, keterlibatan TNI menjadi bagian dari kerja bersama untuk memastikan program pangan dapat berjalan hingga ke lapangan, sekaligus memperkuat kesiapan negara menghadapi potensi gangguan pasokan pangan.

"Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan pangan, tetapi juga berhubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas nasional," ujarnya.

Karena itu, kata dia, kebijakan pangan perlu dirancang secara cermat, berbasis analisis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Dia juga menyoroti pentingnya keberanian mengambil keputusan yang tepat dalam memperbaiki tata kelola sektor pertanian. Ia mencontohkan penyederhanaan regulasi penyaluran pupuk sebagai salah satu bentuk kebijakan yang dapat mempercepat layanan kepada petani dan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Perwira siswa Sesko TNI, Kolonel Infanteri Henki Vantriardo, mengatakan audiensi tersebut memberikan banyak pencerahan mengenai pentingnya kolaborasi Kementan dan TNI dalam mendukung swasembada pangan.

“Kami mendapatkan banyak pencerahan, arahan, dan nasihat dari Bapak Menteri Pertanian. Beliau menekankan bahwa kolaborasi Kementerian Pertanian dengan TNI selama ini telah mewujudkan swasembada pangan yang sudah cukup lama kita idam-idamkan,” ujar Henki.

Menurut Henki, dukungan TNI terhadap pembangunan pertanian harus terus dijaga, dipelihara, dan ditingkatkan.

Kedaulatan pangan, katanya, merupakan salah satu fondasi strategis bagi kemampuan Indonesia untuk bertahan menghadapi tantangan, meningkatkan daya saing, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat.

“Kedaulatan pangan adalah salah satu senjata agar kita bisa bertahan, bersaing, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Karena itu, dukungan TNI terhadap kedaulatan pangan berkelanjutan harus tetap dijaga, dipelihara, dan ditingkatkan,” katanya.

Sebanyak 46 perwira siswa mengikuti audiensi tersebut, terdiri atas 21 personel TNI Angkatan Darat, 16 personel TNI Angkatan Laut, dan 9 personel TNI Angkatan Udara.

Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya para perwira siswa menghimpun bahan dan memperdalam pemahaman mengenai kebijakan serta strategi pembangunan pangan nasional untuk kebutuhan seminar Dikreg 56 Sesko TNI.

Henki menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdiskusi langsung dengan Menteri Pertanian. Ia menegaskan kesiapan para perwira siswa untuk terus mendukung kolaborasi dengan Kementan dalam memperkuat kedaulatan pangan nasional.

“Kami siap untuk berkolaborasi ke depannya dan memohon arahan dari Bapak Menteri Pertanian,” katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Jasa Raharja (Persero) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 melalui pencegahan kecelakaan, percepatan pelayanan korban, serta kolaborasi keselamatan transportasi bersama pemangku kepentingan.

"Berbagai langkah strategis disiapkan untuk mendukung perjalanan masyarakat yang aman dan berkeselamatan," kata Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin, dalam diskusi Forum Wartawan Perhubungan (Forwahub) di Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan upaya tersebut mencakup pencegahan kecelakaan, percepatan pelayanan korban, serta penguatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di sektor transportasi.

Menurutnya, kesiapan menghadapi Natal dan Tahun Baru menjadi bagian penting dari komitmen perusahaan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

"Peningkatan mobilitas masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru perlu diantisipasi melalui langkah yang terencana dan terintegrasi," ucapnya.

Karena itu, Jasa Raharja mengoptimalkan seluruh kapasitas perusahaan untuk mendukung keselamatan perjalanan, sekaligus memastikan kesiapan pelayanan apabila terjadi kecelakaan.

Dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru, Jasa Raharja tidak hanya berfokus pada kesiapan pelayanan santunan, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan kecelakaan.

"Kami ingin memastikan seluruh kapasitas perusahaan dapat memberikan kontribusi optimal melalui kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman," ujar Awaluddin.

Untuk mendukung kesiapsiagaan tersebut, Jasa Raharja menetapkan tiga fokus utama, yakni Prevent Accidents, Accelerate Protection, dan Integrate Safety Actions.

Ketiganya menjadi landasan dalam memperkuat pencegahan kecelakaan, meningkatkan kecepatan pelayanan korban, serta mengintegrasikan berbagai langkah keselamatan bersama instansi terkait.

Pada aspek Prevent Accidents, Jasa Raharja memprioritaskan pencegahan kecelakaan berbasis risiko. Langkah itu dilakukan melalui survei jalur dan penanganan titik rawan kecelakaan (blackspot) bersama Korlantas Polri, Kementerian Perhubungan, dan dinas perhubungan.

Perusahaan juga mendukung penguatan pemeriksaan kelaikan kendaraan (ramp check) angkutan umum serta edukasi keselamatan bagi pengemudi dan pengendara roda dua.

Selain itu, optimalisasi Pos Pelayanan Terpadu menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan pada titik rawan kecelakaan dan jalur wisata. Intervensi keselamatan tersebut diarahkan dengan mengacu pada data 7.229 titik kecelakaan yang menjadi basis penentuan lokasi prioritas.

Sementara itu, melalui Accelerate Protection, Jasa Raharja memperkuat kesiapan pelayanan bagi masyarakat yang mengalami kecelakaan.

Upaya tersebut mencakup integrasi data IRSMS Polri, DASI Jasa Raharja, dan rumah sakit melalui JR Care. Perusahaan juga menyiapkan aktivasi Tim Jasa Raharja Reaksi Cepat serta kesiapsiagaan personel secara nasional.

Adapun melalui Integrate Safety Actions, Jasa Raharja memperkuat kolaborasi dan pengendalian keselamatan secara nasional. Salah satu langkah yang disiapkan adalah aktivasi Command Center Jasa Raharja yang terhubung dengan posko Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, dan jaringan kantor wilayah.

Integrasi tersebut diarahkan untuk mendukung pemantauan harian terhadap kejadian kecelakaan, fatalitas, titik rawan, serta kesiapan pelayanan.

Selain itu, Jasa Raharja mendorong pemanfaatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai wadah untuk menghasilkan tindak lanjut yang lebih cepat dan terukur terhadap berbagai persoalan keselamatan transportasi.

Menurut Awaluddin, keberhasilan penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru membutuhkan sinergi yang kuat di antara seluruh pemangku kepentingan. Jasa Raharja berkomitmen memberikan dukungan sesuai mandat dan kapasitasnya, dengan tetap menghormati fungsi serta kewenangan masing-masing institusi.

"Melalui kesiapsiagaan yang terintegrasi, kami berharap dapat berkontribusi dalam mewujudkan angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 yang aman, lancar, dan berkeselamatan," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Industri pertahanan dalam negeri harus terus diperkuat agar semakin mandiri, menguasai teknologi, dan mampu memenuhi kebutuhan pertahanan nasional

Bandung (ANTARA) - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menginspeksi langsung kapabilitas teknologi dan fasilitas produksi elektronika PT LEN Industri (Persero) di Bandung, guna memastikan kesiapan industri dalam negeri memenuhi kebutuhan modernisasi alutsista nasional.

Dalam keterangan PT LEN di Bandung, Rabu, dijelaskan inspeksi tersebut mencakup peninjauan langsung integrasi sistem radar, pesawat nirawak (drone), sistem komunikasi taktis, hingga perangkat optronik pertahanan yang diproduksi secara end-to-end mulai dari perancangan, integrasi, hingga pengujian mutu.

Menhan dalam keterangan itu menegaskan bahwa integrasi teknologi berbasis interoperability atau kemampuan antar-sistem pertahanan untuk saling terhubung dan bertukar data secara terpadu, menjadi kunci efektivitas operasional serta kemandirian alutsista Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Industri pertahanan dalam negeri harus terus diperkuat agar semakin mandiri, menguasai teknologi, dan mampu memenuhi kebutuhan pertahanan nasional," ujar Sjafrie Sjamsoeddin.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Menhan memantau ketat lini produksi alat komunikasi (Alkom) dan teknologi pemantauan taktis yang dikembangkan PT LEN Industri guna memastikan jaminan mutu produk sesuai standar militer.

Skema interoperability yang diusung PT LEN Industri memungkinkan radar dan drone buatan dalam negeri saling terhubung dalam satu jaringan komando untuk mendukung pemantauan kondisi operasional secara real-time dan menyeluruh.

Direktur Utama PT LEN Industri Joga Dharma Setiawan mengatakan sebagai induk Holding Industri Pertahanan DEFEND ID, PT LEN Industri memperkuat posisinya sebagai integrator utama sistem elektronika pertahanan melalui sinergi intensif bersama Kemhan, TNI, perguruan tinggi, serta industri nasional.

Dia menegaskan komitmen perseroan dalam memperkuat ekosistem teknologi pertahanan serta menaikkan derajat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) alutsista.

"PT LEN Industri terus memperkuat perannya sebagai integrator sistem elektronika pertahanan melalui pengembangan kapabilitas teknologi, penguatan ekosistem industri nasional, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kami berkomitmen untuk menghadirkan solusi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, meningkatkan kandungan dan kemampuan industri dalam negeri, serta memperkuat kemandirian pertahanan Indonesia," kata Joga.

Melalui penguasaan teknologi elektronika pertahanan terintegrasi ini, Joga menambahkan PT LEN Industri optimistis mampu menopang kedaulatan serta daya saing industri pertahanan Indonesia di tingkat global.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan penguatan budaya keselamatan transportasi akan berjalan terus melalui pengawasan, penegakan hukum, serta edukasi berkelanjutan sebagai langkah meningkatkan kepatuhan pengguna jalan dan menekan risiko kecelakaan lalu lintas.

"Keselamatan transportasi darat perlu menjadi budaya yang diterapkan oleh semua stakeholders, tidak hanya pemerintah sebagai regulator tetapi juga pihak lainnya, seperti operator perusahaan angkutan dan masyarakat untuk mematuhi aturan," kata Direktur Keselamatan Transportasi Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Sigit Widodo dalam diskusi Forum Wartawan Perhubungan (Forwahub) bertajuk "Keselamatan dan Transportasi Jalan Tanggung Jawab Bersama" yang diadakan di Kantor Kemenhub, Jakarta, Rabu.

Ia menyebut Ditjen Perhubungan Darat terus memperkuat upaya untuk meningkatkan keselamatan dan meminimalisir kecelakaan lalu lintas dengan melibatkan berbagai pihak.

"Pemerintah sebagai regulator bertanggung jawab menjamin keselamatan tetapi perlu dukungan dan kolaborasi semua stakeholders," ujarnya.

Dia menuturkan pihaknya melakukan sejumlah langkah mulai dari mewajibkan perusahaan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU), dan menangani lokasi rawan kecelakaan.

Selain itu, rutin melakukan rampcheck di terminal penumpang dan pul perusahaan otobus guna memastikan kendaraan memenuhi persyaratan administratif dan teknik laik jalan.

Sigit juga menjelaskan berdasarkan data Korlantas Polri pada periode 2025 tercatat 158.508 kejadian kecelakaan lalu lintas dan kelompok usia pelajar/mahasiswa menyumbang 39 persen dari total keterlibatan kecelakaan.

Jumlah tersebut, kata dia, menjadi perhatian pemerintah, sebagai langkah pencegahan, Ditjen Perhubungan Darat menjalankan program Zona Selamat Sekolah (ZoSS) dan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) mulai dari kawasan permukiman hingga kawasan SD, SMP, dan SMA/sederajat.

"Sampai dengan tahun 2026 telah dibangun Zona Selamat Sekolah (ZoSS) pada 403 lokasi," ucapnya.

Selain itu, keselamatan transportasi jalan juga berfokus pada angkutan barang yang berkeselamatan dengan memastikan pengawasan serta penegakan hukum dilakukan secara lebih efisien dan transparan melalui pemanfaatan teknologi ETLE HUB.

Sistem itu telah mencatat 221.606 deteksi kendaraan di 51 titik UPPKB dan BUJT selama periode 10 Agustus hingga 27 Oktober 2026.

Selain pengawasan, upaya yang dilakukan untuk membangun budaya keselamatan dengan edukasi dan kampanye untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran hingga perubahan perilaku masyarakat.

"Kami menyasar pelajar, komunitas, pengemudi angkutan, maupun masyarakat umum lainnya, kami turut melibatkan berbagai mitra untuk berkolaborasi dalam memberikan edukasi keselamatan," ucap Sigit.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026