Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai pembangunan ketenagakerjaan perlu berorientasi pada produktivitas, bukan hanya penyelesaian persoalan hubungan industrial.

“Pembangunan ketenagakerjaan harus mampu menjawab tantangan riil di lapangan melalui perluasan ruang lingkup kerja sama, yang tidak sekadar menyelesaikan masalah hubungan industrial, melainkan berfokus pada peningkatan produktivitas,” ujar Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Menaker menjelaskan, kebutuhan keterampilan tenaga kerja terus berubah seiring perkembangan kecerdasan buatan (AI), teknologi informasi, dan ekonomi hijau. Karena itu, program pelatihan perlu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pekerjaan.

Selain kualifikasi akademis, keterampilan yang dimiliki seseorang juga menjadi pertimbangan dalam menilai kesesuaiannya dengan kebutuhan industri.

Menurut dia, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan keterampilan baru melalui pembelajaran bersama dan berbagi pengetahuan.

Pendekatan ini memungkinkan perusahaan memanfaatkan sumber daya dan pengalaman yang tersedia tanpa harus membangun platform pembelajaran sendiri dengan biaya besar.

“Isu keterampilan masa depan merupakan tantangan bersama lintas sektor. Alih-alih setiap perusahaan merintis platform mandiri berbiaya besar, mari satukan potensi dan pengetahuan yang ada ke dalam wadah pembelajaran kolektif,” ujar Menaker Yassierli.

Di sisi pemerintah, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga tengah merampungkan pembangunan sistem informasi pasar kerja terpadu.

Sistem ini dirancang untuk memetakan ketersediaan tenaga kerja dan kebutuhan industri. Informasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pelatihan dan pengembangan kompetensi sesuai kondisi pasar kerja.

Pembangunan sistem tersebut mencakup pembaruan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI), penyusunan daftar okupasi kritis atau jabatan yang penting bagi kebutuhan industri, serta integrasi portal SIAPKerja dengan basis data Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut Menaker, langkah ini diharapkan membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja dan keterampilan yang perlu dikembangkan.

Lebih lanjut, Yassierli mengatakan, pemerintah siap memfasilitasi infrastruktur dan regulasi pendukung agar pengembangan kompetensi melibatkan berbagai pihak.

Kemitraan salah satunya dengan Gerakan Nasional Indonesia Kompeten (GNIK) diharapkan dapat mempertemukan dukungan pemerintah dengan pengalaman praktisi dalam mengembangkan keterampilan tenaga kerja sesuai perubahan kebutuhan industri.

“Pemerintah siap memfasilitasi infrastruktur serta regulasi pendukung agar kompetensi generasi muda dapat berkembang secara optimal,” ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mendorong generasi muda mengembangkan kewirausahaan melalui pengembangan model bisnis, pelatihan kewirausahaan dan inovasi digital, serta penguatan kepemimpinan guna memanfaatkan peluang pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah nasional.

"Anak muda Indonesia memiliki potensi besar untuk membawa perubahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadilah generasi yang mampu berkarya, membawa kemajuan, dan membanggakan bangsa," ujar Deputi Gubernur Senior BI Aida S. Budiman dalam Forum Kewirausahaan Syariah Muda pada rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026, dikutip dari keterangan pres di Jakarta, Sabtu.

Aida menjelaskan pengembangan kewirausahaan muda semakin didukung pertumbuhan ekosistem digital Indonesia, dengan jumlah pengguna internet mencapai 235,3 juta orang atau 81,7 persen dari populasi.

Sementara itu, nilai transaksi bruto (gross merchandise value/GMV) ekonomi digital mencapai sekitar 100 miliar dolar AS, dengan perdagangan elektronik (e-commerce) sebagai kontributor terbesar senilai 71 miliar dolar AS.

Pemanfaatan sistem pembayaran digital juga terus meluas, tercermin dari penggunaan QRIS yang telah menjangkau 47,11 juta pedagang dan 69,32 juta pengguna hingga Agustus 2026.

Untuk mendukung pengembangan usaha generasi muda, BI menjalankan tiga strategi utama, yakni penguatan model bisnis dan pembiayaan, pelatihan kewirausahaan serta inovasi digital, dan pengembangan kepemimpinan.

Implementasinya mencakup pengembangan usaha pertanian melalui Eptilu di Garut, pelatihan kewirausahaan kopi melalui Cangkir Barista, serta inovasi produk wastra melalui Citra Nusa.

BI juga mengembangkan inovasi digital melalui program PIDI–DIGDAYA x Hackathon dan penguatan kepemimpinan melalui program beasiswa Generasi Baru Indonesia (GenBI) yang telah menjangkau 175 perguruan tinggi.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koperasi Fery Juliantono melalui sambutan yang dibacakan Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Destri Anna Sari mendorong generasi muda tidak hanya menjadi konsumen produk halal, tetapi juga produsen dan pelaku usaha yang menciptakan lapangan kerja.

"Forum ini diharapkan dapat melahirkan kolaborasi nyata antara generasi muda, koperasi, lembaga keuangan syariah, dunia usaha, masjid dan pemerintah," ujar Destri.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menekankan pentingnya sinergi dan transformasi digital untuk mempercepat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di industri halal nasional.

Deputi Gubernur Senior BI Aida S. Budiman mengatakan pemberdayaan perempuan dalam ekonomi syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas UMKM sekaligus memperkuat perekonomian keluarga.

"Investasi pada perempuan memberikan manfaat luas bagi perekonomian karena pendapatan yang diperoleh turut mendukung kesejahteraan keluarga, pendidikan anak, dan kesehatan," ujar Aida dalam Konferensi Pemberdayaan Komunitas Perempuan dan Syariah pada rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026, dikutip dari keterangan pers di Jakarta, Sabtu.

Aida menjelaskan BI menjalankan tiga langkah strategis untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan.

Pertama, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akses pembiayaan melalui pengembangan merek, korporatisasi, sertifikasi halal, serta pelatihan dan pendampingan usaha.

Kedua, memfasilitasi penggunaan sistem pembayaran digital untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi.

Ketiga, memperluas akses pasar melalui promosi dan kemitraan bisnis di tingkat daerah, nasional, hingga internasional.

Penguatan tersebut dinilai penting mengingat sekitar 37 juta pelaku UMKM di Indonesia atau 64,5 persen merupakan perempuan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024.

Sementara itu, data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menunjukkan industri halal berkontribusi sekitar 27 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia atau senilai Rp4.900 triliun pada 2026.

Ekspor produk halal juga tercatat mencapai 35,7 miliar dolar AS pada semester I 2026, sedangkan sebanyak 14,06 juta produk telah memperoleh sertifikasi halal hingga Juli 2026.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menekankan pentingnya kesempatan yang setara bagi perempuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.

"Perempuan yang berdaya tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara," kata Arifah.

Ia menilai kolaborasi antarpemangku kepentingan diperlukan untuk memperluas peluang usaha serta meningkatkan produktivitas dan daya saing perempuan dalam ekosistem industri halal.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) menyatakan bahwa pemerintah, regulator, dan pelaku usaha perlu terus bersinergi agar kepercayaan investor dapat pulih dan aktivitas ekonomi tetap tumbuh secara berkelanjutan.

"Optimisme bukan berarti menutup mata terhadap tantangan. Justru kita harus menghadapi tantangan dengan kebijakan yang tepat, tata kelola yang semakin baik, dan keberanian untuk terus berinvestasi," kata Ketua Umum BPP Hipmi Ade Jona Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Hal itu dikatakan Ade Jona menanggapi anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Jumat (16/10).

Lebih lanjut, BPP Hipmi mendorong agar momentum tekanan pasar ini juga menjadi kesempatan untuk memperkuat fundamental perekonomian nasional, meningkatkan transparansi pasar modal, menjaga kepastian regulasi, serta mempercepat reformasi yang mendukung investasi dan daya saing Indonesia.

"Hipmi siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat sektor riil dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan," ujarnya.

Ia juga mengajak para pengusaha muda untuk tidak menghentikan langkah ekspansi dan inovasi hanya karena sentimen negatif jangka pendek, dengan tetap memperhitungkan risiko dan kondisi masing-masing usaha.

Menurut Ade Jona, perjalanan ekonomi Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan dan perubahan. Karena itu, setiap tekanan harus dijadikan momentum untuk memperkuat ketahanan dan daya saing perekonomian nasional.

“Hari ini IHSG boleh merah, tetapi masa depan Indonesia tidak boleh kita lihat dengan pesimisme. Pasar bisa bergejolak, namun semangat pengusaha Indonesia harus tetap menyala. Kita dukung pemerintah, kita jaga kepercayaan investor, dan kita terus bekerja menciptakan investasi serta lapangan kerja. Indonesia tidak berhenti hanya karena satu hari yang berat di pasar saham," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memantau dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap operasional 16 bandar udara di Papua akibat kabut asap yang berpotensi mengganggu keselamatan penerbangan.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa mengatakan pihaknya melalui Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I hingga Wilayah X terus berkoordinasi dengan penyelenggara bandar udara, AirNav Indonesia, maskapai penerbangan, BMKG, serta instansi terkait.

"Koordinasi ini dilakukan untuk memantau perkembangan situasi di masing-masing wilayah dan memastikan keselamatan serta keamanan penerbangan tetap menjadi prioritas," kata Lukman terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan terus memantau perkembangan karhutla dan dampaknya terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk wilayah Papua, berkoordinasi dengan instansi terkait.

Berdasarkan laporan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X pada Kamis (15/10), terdapat 16 bandar udara di wilayah kerjanya yang operasionalnya terdampak kabut asap akibat Karhutla.

Lukman merinci di Provinsi Papua bandara terdampak yakni Bandar Udara Sentani; di Provinsi Papua Tengah yakni Bandar Udara Mozes Kilangin (Timika), Bandar Udara Ilaga, dan Bandar Udara Ilu; di Provinsi Papua Pegunungan yakni Bandar Udara Wamena, Bandar Udara Oksibil, dan Bandar Udara Dekai;

Selanjutnya di Provinsi Papua Selatan yakni Bandar Udara Mopah (Merauke), Bandar Udara Tanah Merah, Bandar Udara Kepi, Bandar Udara Ewer, Bandar Udara Bade, Bandar Udara Senggo, Bandar Udara Manggelum, Bandar Udara Yaniruma, dan Bandar Udara Mindiptanah.

Kondisi asap dapat menurunkan jarak pandang di sekitar bandar udara, sehingga berpotensi menyebabkan keterlambatan, penundaan, maupun pembatalan penerbangan. Setiap keputusan operasional penerbangan diambil dengan mengutamakan aspek keselamatan.

Secara nasional, berdasarkan data posisi 13 Oktober 2026, tercatat 2.021 penerbangan berjadwal dalam negeri terdampak Karhutla sejak 11 Agustus 2026.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 919 penerbangan mengalami keterlambatan (delay), 1.067 penerbangan dibatalkan atau ditunda (cancelled/postponed), 18 penerbangan dialihkan ke bandar udara lain (divert), enam penerbangan kembali ke bandar udara keberangkatan (return to base/RTB), dan 11 penerbangan dimajukan jadwalnya (advance).

Dampak Karhutla juga dirasakan oleh penerbangan berjadwal luar negeri. Sebanyak 12 penerbangan rute Singapura–Pontianak pulang pergi dibatalkan selama periode 12–23 September 2026 akibat kondisi asap di Bandar Udara Supadio, Pontianak.

Selain dampak Karhutla, dalam periode yang sama juga tercatat 18 penerbangan dalam negeri dibatalkan akibat faktor lain. Faktor tersebut yaitu sebaran abu vulkanik Gunung Lewotolok dan Gunung Dukono, cuaca buruk, angin kencang, serta kebutuhan perawatan pesawat.

Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam penanganan Karhutla, operasi water bombing terus dilaksanakan.

Selama periode 20 April–12 Oktober 2026, operasi water bombing telah dilakukan sebanyak 5.035 kali penerbangan (flight cycle) dengan melibatkan 38 pesawat udara yang dioperasikan oleh 11 operator di berbagai wilayah rawan Karhutla.

Masyarakat dan pengguna jasa transportasi udara diimbau untuk tetap tenang dan memahami apabila terjadi penyesuaian jadwal penerbangan akibat kondisi asap.

"Masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi," ucap Lukman.

Penumpang diharapkan memperhatikan perkembangan cuaca dan memantau informasi penerbangan terkini melalui maskapai masing-masing sebelum berangkat ke bandar udara.

"Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan menyampaikan informasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan situasi dan hasil koordinasi dengan instansi terkait," kata Lukman.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meminta maskapai memenuhi hak penumpang terdampak penutupan bandara di Riyadh, Arab Saudi akibat gangguan keamanan yang menyebabkan sejumlah penerbangan internasional mengalami penyesuaian layanan.

"Maskapai telah kami imbau untuk melakukan penanganan dengan tepat kepada para penumpang yang terdampak gangguan operasional penerbangan," kata Menhub terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Penutupan bandara di ibu kota Arab Saudi itu akibat serangan kelompok Houthi yang menyebabkan penerbangan internasional terganggu.

Menhub menyampaikan situasi di Arab Saudi yang mempengaruhi perjalanan penumpang angkutan udara harus terus dipantau dan diantisipasi dengan baik.

Penanganan hak penumpang angkutan udara terdampak penutupan bandara di Riyadh mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 30 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penumpang Angkutan Udara.

"Keselamatan dan keamanan penerbangan menjadi prioritas utama, termasuk kepatuhan terhadap instruksi otoritas bandar udara, otoritas penerbangan, dan pengendali lalu lintas udara," ujarnya.

Sejumlah maskapai internasional telah melakukan penyesuaian layanan akibat penutupan bandara Riyadh. Qatar Airways misalnya, telah membatalkan sejumlah penerbangan rute Doha-Riyadh dan sebaliknya pada 9 hingga 17 Oktober 2026, dengan pengalihan penumpang melalui sejumlah kota alternatif di Arab Saudi.

Emirates juga membatalkan sejumlah penerbangan menuju dan dari Riyadh Sementara itu, sejumlah maskapai lainnya menerapkan penyesuaian koneksi, pengalihan rute, pembatalan penerbangan, atau penghentian sementara layanan menuju Riyadh.

Sementara penerbangan dari/ke Arab Saudi yang dilayani dengan penerbangan reguler langsung (direct flight) oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan Saudia masih berjalan dengan normal.

Terkait adanya keterlambatan penerbangan akibat alasan operasional, penumpang dipastikan mendapat penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menhub mengingatkan adanya kewajiban pemenuhan hak atas pelayanan selama penumpang menunggu keterlambatan penerbangan.

Pelayanan tersebut di antaranya menyediakan akses informasi dan petugas layanan selama penumpang menunggu kepastian penerbangan, melaksanakan pelayanan keterlambatan sesuai kategori dan penyebab gangguan berdasarkan peraturan yang relevan.

"Serta memfasilitasi kebutuhan dasar penumpang sesuai kewajiban pelayanan yang berlaku, termasuk makanan, minuman, atau akomodasi apabila dipersyaratkan," ucap Menhub.

Petugas perlu mengutamakan penumpang lanjut usia, penyandang disabilitas, anak tanpa pendamping, ibu hamil, dan penumpang yang memerlukan bantuan khusus.

Jika terjadi penundaan berkepanjangan, maka perlu diupayakan akomodasi, transportasi darat, atau kebutuhan tambahan, dengan memperhatikan dasar kewajiban dan kebijakan yang berlaku.

Terkait pengembalian dana (refund) pada penerbangan internasional, masing-masing maskapai memiliki aturan yang bergantung pada kebijakan maskapai serta peraturan hukum negara asal atau negara tujuan penerbangan.

Untuk itu, Menhub mengimbau penumpang untuk berkoordinasi dengan maskapai terkait kebijakan ini.

Otoritas Arab Saudi melakukan penutupan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh menyusul laporan serangan rudal yang diklaim dilakukan oleh kelompok Houthi.

Terkait penutupan ini, Kementerian Perhubungan terus memantau perkembangan informasi dari Otoritas Penerbangan Sipil Arab (GACA) dan dampak insiden keamanan terhadap operasional penerbangan internasional, khususnya penerbangan transit yang terhubung dengan Indonesia.

Sejumlah penerbangan transit yang terhubung dengan Riyadh mengalami pembatalan, penyesuaian rute, maupun pengaturan ulang perjalanan penumpang.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan strategi menjaga inflasi melalui stabilitas pangan dengan memastikan keseimbangan harga komoditas dari tingkat produsen hingga konsumen agar ekonomi nasional tetap berjalan stabil.

Amran menyebut inflasi Indonesia pada September 2026 berada di level 3,28 persen dan masih terkendali dibandingkan sejumlah negara sahabat yang mengalami tekanan inflasi lebih tinggi akibat berbagai faktor ekonomi global.

"Inflasinya negara sahabat kemarin kan baru berkunjung, Arab Mesir, 12 persen inflasinya. Jadi kita bersyukur, Indonesia inflasi kita masih 3,28 persen dan terkendali," kata Amran terkonfirmasi di Jakarta pada Sabtu.

Menurut Amran, pengendalian pangan menjadi kunci menjaga inflasi tetap terkendali, terutama pada komoditas strategis seperti beras, telur, dan daging ayam ras yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat serta kondisi ekonomi.

Amran menjelaskan, pemerintah menjaga stabilitas pangan dengan mengatasi anomali pada dua sisi ekosistem pangan, yakni produsen di hulu dan konsumen di hilir melalui kebijakan produksi dan distribusi agar harga wajar.

Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan produksi, operasi pasar, serta intervensi distribusi untuk memastikan pasokan pangan tersedia dan harga tetap terjangkau bagi masyarakat secara merata di berbagai wilayah Indonesia dari pusat.

Ia menegaskan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan upaya kolaboratif menjaga inflasi melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah tanpa terkecuali demi menciptakan stabilitas ekonomi serta memperkuat ketahanan pangan nasional.

Amran membeberkan kunci pengendalian inflasi berada pada kemampuan pemerintah mengelola keseimbangan kepentingan petani sebagai produsen sekaligus melindungi konsumen dari gejolak harga pangan yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat luas Indonesia.

Menurut dia, produsen dan konsumen harus mendapatkan perhatian agar ekosistem pangan berjalan sehat karena surplus komoditas tidak boleh terganggu akibat praktik yang merugikan pelaku usaha kecil maupun masyarakat sebagai pembeli.

Amran mengatakan pemerintah terus menjaga harga pangan melalui berbagai intervensi termasuk operasi pasar beras yang dilakukan untuk menyeimbangkan kondisi hulu dan hilir sehingga petani tetap memperoleh keuntungan serta konsumen terlindungi.

"Makanya operasi pasar, karena beras kita banyak. Saya sudah minta Bulog melakukan operasi pasar," ujar Amran.

Operasi pasar tidak hanya dilaksanakan untuk menggelontorkan beras medium, tetapi juga beras premium ke pasaran. Untuk mendukung langkah tersebut, stok beras komersial di Perum Bulog diperkuat secara signifikan dalam sebulan terakhir.

Dalam laporan Bapanas, per 14 Oktober stok beras komersial Bulog mencapai 15,88 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat 120,25 persen dibandingkan sebulan sebelumnya yang masih berada di kisaran 7,21 ribu ton.

Sementara itu, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam bentuk beras kualitas medium di Bulog dipastikan sangat memadai. Penyaluran CBP dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) kepada masyarakat terus dilakukan, termasuk melalui program bantuan pangan beras.

Untuk menjaga stabilitas harga beras hingga akhir tahun, Bapanas memberikan penugasan tambahan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras kepada Bulog sebanyak 74,18 ribu ton dari sisa anggaran yang tersedia.

Realisasi penyaluran SPHP tambahan sejak awal Oktober hingga 14 Oktober telah mencapai 52 ribu ton atau 70,19 persen. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kekosongan stok SPHP di pasaran setelah penugasan sebelumnya sebanyak 828 ribu ton selesai direalisasikan pada 23 September.

Selain itu, program bantuan pangan beras tahap ketiga periode Oktober, November, dan Desember kepada 33,24 juta penerima juga sedang berjalan. Target penyaluran diperkirakan dimulai Oktober dengan kebutuhan CBP mencapai 997 ribu ton.

Untuk menjaga stabilitas produk ternak unggas, pemerintah melakukan intervensi sejak tingkat hulu dengan menyasar peternak unggas. Salah satunya melalui pelaksanaan program SPHP jagung pakan.

Amran telah menginstruksikan Perum Bulog terus melayani kebutuhan jagung pakan bagi peternak unggas dengan harga lebih ekonomis. Alokasi SPHP jagung pakan juga direncanakan ditambah sebanyak 150 ribu ton.

Surplus daging ayam ras tetap harus dijaga secara proporsional dengan memastikan keseimbangan harga dari hulu hingga hilir. Intervensi di hilir melalui subsidi biaya angkut juga diiringi penguatan sektor hulu bagi peternak unggas.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyebut dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sektor pangan nasional semakin kokoh, menyusul capaian swasembada dan kolaborasi seluruh elemen bangsa.

"Insya Allah Indonesia akan lebih baik di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo," kata Amran terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Menurutnya, dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, swasembada pangan yang dicapai Indonesia menjadi modal penting untuk memperkuat kemandirian bangsa sekaligus menjaga kepentingan nasional.

Capaian positif itu merupakan kerja keras seluruh anak bangsa yang berkecimpung di sektor pangan.

Pemerintah terus berkomitmen memperkuat sektor pangan melalui kerja bersama seluruh elemen bangsa serta memastikan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dengan melanggar ketentuan.

Amran yang juga Menteri Pertanian meyakini kekuatan pangan Indonesia akan semakin kokoh di bawah komando Presiden Prabowo.

"Alhamdulillah kita sekarang ini sudah capai swasembada, ini karena kerja keras kita semua. Saya tidak pernah mengatakan (itu) saya, (bukan) saya buat swasembada pangan. (Tapi) seluruh anak bangsa yang ikut. Itulah yang membuat negara kita kuat sektor pangan," ujar Amran.

Adapun Indonesia telah mencapai swasembada pangan delapan komoditas meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

Saat ini pemerintah melalui Kementerian Pertanian masih mengejar swasembada untuk tiga komoditas pokok lainnya dari total 11 kebutuhan pokok nasional, meliputi bawang putih, kedelai, dan daging sapi.

Ketiga komoditas ini masih terus didorong oleh Kementerian Pertanian lewat berbagai program peningkatan produksi agar pemenuhannya bersumber dari dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor.

Meski begitu, Amran mengungkapkan masih ada pihak-pihak yang tidak senang atas capaian swasembada, namun Amran memastikan tidak akan gentar untuk menghadapi pelaku anomali pangan tersebut.

"Banyak yang tidak senang kalau Republik ini kuat. Importir tidak senang. Negara pengekspor tidak senang. Mafia tidak senang. Koruptor tidak senang. Tapi pantang kita mundur menghadapi mereka semua, demi Indonesia raya. Kita tidak boleh lengah pasti mereka tidak senang," tambah Amran.

Karena itu, pemerintah secara kolaboratif bersama Satgas Pangan Polri telah menindak terhadap 102 tersangka sejak tahun 2024 sampai 2026. Hal itu dilakukan karena berkaitan dengan praktik yang dinilai merugikan kepentingan pangan nasional.

Temuan yang terbaru, pada pertengahan September 2026, pemerintah mengumumkan terdapat 25 merek beras fortifikasi yang melanggar administrasi, nilai gizi, dan mutu.

Adapun dari 25 merek beras fortifikasi yang bermasalah tersebut dimiliki oleh 11 pelaku usaha. Semua merek tersebut telah ditarik dari pasaran demi melindungi konsumen.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur, Provinsi Aceh melalui Dinas Perikanan memverifikasi ulang terhadap data sebanyak 525 nelayan terdampak banjir guna memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur Syarifuddin di Aceh Timur, Sabtu, mengatakan awalnya data nelayan terdampak bencana mencapai 600 orang. Namun perbaikan data tercatat sebanyak 525 nelayan yang perlu diverifikasi kembali.

"Kami memverifikasi ulang sebanyak 525 nelayan terdampak bencana hidrometeorologi guna memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran," kata Syarifuddin

Menurut dia, verifikasi ulang tersebut dilakukan karena masih ditemukan banyak kekeliruan. Verifikasi ulang dilakukan bersama Panglima Laot, lembaga adat laut di Kabupaten Aceh Timur.

"Awalnya, ada sekitar 600 orang, tetapi setelah diverifikasi ulang karena banyak data yang salah, jumlahnya sementara menjadi 525 orang. Data ini masih belum final karena kembali diverifikasi," katanya.

Syarifuddin menyebutkan verifikasi tahap pertama meliputi administrasi di antaranya pemeriksaan kartu tanda penduduk (KTP) dan alamat nelayan calon penerima bantuan.

Pendataan tersebut, kata Syarifuddin, menjadi bagian dari tindak lanjut penanganan pascabanjir yang berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Dampak banjir terhadap sektor perikanan tidak hanya menyangkut kerusakan atau perahu dan alat tangkap nelayan, tetapi juga menyasar usaha perikanan lainnya yang menjadi sumber penghidupan masyarakat," kata Syarifuddin.

Sebelumnya, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky menyatakan pihaknya memprioritaskan pemulihan sektor perikanan guna memulihkan sumber pendapatan masyarakat pascabencana hidrometeorologi.

"Pemulihan sektor perikanan menjadi prioritas pemerintah daerah karena banyak masyarakat menggantungkan mata pencaharian dari usaha tambak," katanya.

Bupati menyebutkan bencana banjir akhir November 2025 memberikan dampak sektor perikanan di antaranya perikanan tangkap, budi daya perikanan, kerusakan tambak, tanggul jebol, sedimentasi lumpur yang menghambat sirkulasi air, dan lainnya.

Pemulihan sektor perikanan, kata dia, mendapatkan dukungan dari Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) RI. Dukungan tersebut di antaranya bantuan 4,2 juta benur udang vaname yang ditebar di tambak seluas 120 hektare.

"Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat bisa kembali berusaha. Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar dukungan untuk pemulihan sektor perikanan di Aceh Timur dapat terus berlanjut," kata Iskandar Usman Al-Farlaky.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kuningan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, fokus mengembangkan pariwisata olahraga (sport tourism) sebagai salah satu agenda daerah untuk menarik wisatawan mancanegara sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.

Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar di Kuningan, Sabtu, mengatakan pengembangan sport tourism dipadukan dengan kegiatan budaya agar wisatawan dapat menikmati keindahan alam sekaligus mengenal tradisi masyarakat Kuningan.

Ia menyebut pemerintah daerah sedang menyiapkan kegiatan yang direncanakan berlangsung pada April 2027, dengan melibatkan wisatawan dari dalam dan luar negeri.

“Targetnya menurut panitia sekitar 5.000 wisatawan melalui kegiatan olahraga dan budaya. Rencananya kegiatan ini dikemas selama tiga hari,” katanya.

Menurut dia, rangkaian kegiatan tersebut dirancang agar wisatawan mengikuti aktivitas olahraga, sembari berinteraksi dengan masyarakat selama berada di Kabupaten Kuningan.

Pihaknya pun merekomendasikan peserta menginap di fasilitas glamping atau rumah inap (homestay), sehingga mereka dapat merasakan suasana lingkungan setempat dan mengenal kehidupan warga.

Dian menjelaskan wisatawan diarahkan pula untuk mengikuti kegiatan budaya, seperti belajar membuat angklung dan mengenal aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan budidaya ikan.

“Wisatawan akan berbaur mengenal tradisi budaya kami, bisa membuat angklung, budidaya ikan, dan sebagainya. Mereka juga bisa menikmati pemandangan alam yang kami punya,” ujarnya.

Kabupaten Kuningan, kata dia, selalu siap menjadi tuan rumah kegiatan sport tourism dan akan menjajaki kerja sama dengan berbagai pihak.

Ia menilai penyelenggaraan kegiatan tersebut memerlukan kolaborasi, agar pengembangan pariwisata tetap berjalan meskipun pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran.

Menurut dia, kunjungan wisatawan selama kegiatan berlangsung dapat membuka peluang pendapatan bagi masyarakat yang menyediakan penginapan, makanan, serta layanan pendukung pariwisata.

“Kami harus punya optimisme di tengah segala keterbatasan yang kita punya. Kami yakin pariwisata ini akan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Kuningan,” ucap dia.

Adapun data dari Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Kuningan mencatat total kunjungan wisatawan ke daerah tersebut mencapai 2,51 juta orang pada periode Januari hingga September 2026.

Rinciannya, angka tersebut terdiri atas 2.513.970 kunjungan wisatawan domestik serta 527 kunjungan wisatawan mancanegara yang datang berkunjung ke Kuningan.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pekanbaru, (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR Republik Indonesia yang tergabung dalam Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri terus memperjuangkan soal tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan diwajibkan dengan membantu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mengatakan saat ini TJSL dari perusahaan di kawasan industri banyak hanya berbentuk bantuan sosial seperti sembilan bahan pokok, tetapi tidak ada kewajiban membantu UMKM di sekitarnya.

"Selama ini hanya berbentuk bantuan sosial seperti sembako, seharusnya perusahaan industri tidak hanya memberikan ikan tapi juga punya kewajiban membantu industri kecil menengah yang ada di kawasan industri tersebut dengan memberikan pancing agar bantuannya lebih jelas," katanya di Pekanbaru, Sabtu.

Dia mengatakan satu indikator yang sudah disiapkan aturannya dalam RUU Kawasan Industri yakni TJSL itu harus betul-betul terukur, seperti pada awalnya membina lima UMKM, setelah sekian tahun harus meningkat misalnya menjadi 50 UMKM, termasuk dengan peningkatan lainnya seperti omset dan kapasitas produksinya.

"Sekarang ini sedihnya perusahaan itu besar tapi UMKM di sekitarnya tidak ada peningkatan signifikan karena tidak ada aturan yang mewajibkan mereka membina UMKM. Kalau ini berhasil ini berlaku tidak hanya di Riau tapi seluruh Indonesia," ungkapnya dalam kegiatan pelatihan penumbuhan dan pengembangan kepada wirausaha baru industri kecil di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Lebih lanjut dia menambahkan bahwa salah satu bantuan diharapkan juga berupa peralatan hingga mesin pengemasan. Menurutnya, banyak produk UMKM yang bagus namun dari segi kemasannya masih terlihat kurang menarik.

Hendry Munief mengatakan kegiatan pelatihan ini dilakukan bersama mitranya sebagai wakil rakyat. Dirinya menyatakan komitmennya untuk terus berupaya mendapatkan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat daerah pemilihannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kedelai dilaksanakan secara terukur untuk menjaga stabilitas harga serta melindungi keberlanjutan usaha perajin tahu dan tempe di tengah dinamika pasar.

"SPHP kedelai bukan subsidi yang diberikan secara otomatis setiap saat. Pelaksanaannya dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan perkembangan harga, kondisi pasokan, serta ketentuan yang berlaku," kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Hermawan dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Bapanas menilai perkembangan harga kedelai asal impor terpantau masih berada dalam kondisi yang stabil karena belum melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat perajin tahu dan tempe.

Menurut Bapanas berdasarkan data Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo), rata-rata harga kedelai impor di regional Pulau Jawa pada pekan pertama Oktober 2026 berada di kisaran Rp11.573 per kilogram (kg).

"Harga kedelai secara umum masih relatif terkendali, terutama di wilayah Jawa sebagai salah satu sentra utama perajin tahu dan tempe. Yang paling penting, pemerintah tidak tinggal diam atau hanya menunggu harga kedelai di perajin naik," ujarnya.

Mengutip data harga kedelai Gakoptindo pada pekan pertama 7 Oktober, untuk regional Pulau Jawa rata-rata harga kedelai impor yang hampir mendekati HAP, ada di Banten dengan Rp11.900 per kg.

Sementara di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan D.I. Yogyakarta rata-rata harga tertinggi di Rp11.850 per kg. Namun masih ada kedelai dengan harga rendah di Rp11.300 per kg.

Adapun HAP untuk kedelai impor di tingkat perajin tahu dan tempe maksimal Rp12.000 per kg. Sementara HAP kedelai untuk kedelai lokal maksimal di harga Rp11.400 per kg. HAP kedelai tersebut diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 330 Tahun 2026.

"Pemerintah tidak hanya melihat harga rata-rata nasional. Pemantauan dilakukan terhadap harga, stok, pasokan, distribusi, dan kondisi perajin di masing-masing wilayah, sehingga langkah stabilisasi dapat disesuaikan dengan kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan," ucap Hermawan.

Pemerintah melalui Bapanas telah menyiapkan anggaran untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kedelai. Ini merupakan salah satu direktif Presiden Prabowo Subianto sebagai stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Total anggaran sebanyak Rp 100 miliar.

Kendati demikian, Bapanas harus memastikan pelaksanaan SPHP kedelai dijalankan secara terukur. Dalam direktif Presiden disebutkan SPHP kedelai diutamakan bagi daerah yang mengalami harga di atas HAP kedelai di tingkat perajin.

"Komitmen pemerintah adalah menjaga kedelai tetap tersedia, harga tetap terkendali, dan usaha tahu tempe tetap berjalan secara berkelanjutan," tutur Hermawan.

Dengan begini, kata dia, kondisi harga kedelai impor yang masih cukup stabil itu juga menandakan bukti kepatuhan dari para importir dan distributor kedelai untuk saling menjaga harga.

Sebelumnya memang sudah ada arahan dari pemerintah yang meminta saling kolaborasi untuk menstabilkan harga kedelai untuk para perajin tahu dan tempe.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, sebelumnya meminta importir kedelai agar dapat saling menjaga harga, terutama bagi kalangan perajin tahu dan tempe.

Importir dan distributor kedelai harus dapat bekerja sama mendukung upaya pemerintah menjaga perajin tahu dan tempe yang skala usahanya masih kecil dan mikro.

"Kami akan telusuri kalau terdampak pada perajin, pada produsen tahu tempe. Kami akan cek sumbernya dari mana. Jangan menaikkan harga semena-mena," kata Amran.

Amran menegaskan pula kedelai merupakan komoditas strategis nasional karena menjadi bahan baku utama tahu, tempe, hingga berbagai produk olahan yang dikonsumsi masyarakat setiap hari.

Menurutnya, Indonesia harus segera keluar dari ketergantungan impor dan mulai membangun kemandirian produksi dalam negeri.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian menyebutkan kebutuhan kedelai nasional tahun 2026 diproyeksikan mencapai 2,7 juta ton. Namun sekitar 95 persen atau 2,6 juta ton masih dipenuhi dari impor. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang besar untuk meningkatkan produksi dalam negeri.

Rata-rata produksi kedelai nasional dalam lima tahun terakhir mencapai sekitar 227 ribu ton per tahun dengan luas tanam 136 ribu hektare dan produktivitas rata-rata 1,6 ton per hektare. Hingga April 2026, produksi nasional mencapai 4.982 ton dari luas tanam 7.018 hektare.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026