Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) membangun Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) atau rest area di KM 203+800 Jalur A dan B Jalan Tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan (Cisumdawu), Jawa Barat dengan target fungsional pada periode Natal 2026/Tahun Baru 2027.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan jalan tol tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur transportasi, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan pembangunan wilayah dan penguatan ekonomi daerah.

“Pembangunan jalan tol tidak hanya tentang memperlancar perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga bagaimana infrastruktur tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Karena itu, fasilitas pendukung seperti tempat istirahat dan pelayanan perlu disiapkan dengan baik agar pengguna jalan mendapatkan pelayanan yang memadai,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta pada Sabtu.

Kehadiran rest area pertama di Tol Cisumdawu itu diharapkan melengkapi layanan perjalanan bagi para pengguna sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keselamatan berkendara.

Kedua rest area tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran arus perjalanan pada libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Pengguna Jalan Tol Cisumdawu direncanakan dapat memanfaatkan rest area di KM 203+800 secara fungsional, baik untuk Jalur A maupun B, selama periode Nataru 2026/2027. Rest Area Kembar Cisumdawu akan dilengkapi dengan area parkir, SPBU, masjid, toilet, minimarket, serta area UMKM dan kuliner.

Pada tahap fungsional, aspek utama yang dipastikan adalah kesiapan akses masuk dan keluar serta area parkir yang aman dan nyaman bagi kendaraan. Sementara itu, pelayanan dasar bagi pengguna jalan dapat disediakan secara sementara sesuai kebutuhan dan kesiapan di lapangan, antara lain melalui toilet portabel, minimarket bergerak (mobile store) menggunakan truk, serta area UMKM.

Fasilitas pendukung lainnya dapat berupa SPBU modular untuk rest area tipe A dan musala sementara menggunakan tenda. Penyediaan fasilitas tersebut ditujukan agar pengguna jalan tetap dapat beristirahat dan memenuhi kebutuhan dasar perjalanan meskipun pembangunan rest area secara permanen masih berlangsung.

Kehadiran fasilitas itu diharapkan memungkinkan pengguna jalan beristirahat, beribadah, mengisi bahan bakar, maupun memenuhi kebutuhan perjalanan tanpa harus keluar dari jalur tol. Area UMKM dan kuliner juga membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk menjangkau pengguna jalan tol dan mengembangkan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan data progres per 11 Oktober 2026, pembangunan Rest Area Cisumdawu telah mencapai 66,92 persen, dengan luas lahan TIP Jalur A sebesar 10 hektare, dan Jalur B sebesar 9,5 hektare.

Pekerjaan konstruksi terus berlangsung pada sejumlah bagian, di antaranya penataan jalan dan area parkir hingga pembangunan gedung serta fasilitas pendukung.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2026

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau masyarakat di Kota Malang tak melakukan panic buying pembelian bahan bakar minyak (BBM) karena pasokan dalam kondisi aman.

Khofifah seusai membagikan kupon BBM gratis kepada para pengemudi ojek daring di SPBU Jalan Ciliwung, Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu malam, mengatakan, suplai BBM dari Pertamina untuk wilayah setempat telah melebihi kuota harian.

"Sebetulnya SPBU di sini ini suplainya sudah melebihi kuota yang dicatatkan. Hindari panic buying," kata Khofifah.

Pihaknya memastikan akan terus berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk memantau perkembangan ketersediaan BBM di Kota Malang maupun daerah lain di wilayah aglomerasi Malang Raya.

Langkah yang diambil guna memastikan masyarakat bisa dengan mudah mengakses kebutuhan bahan bakar.

"Intinya adalah yang memang membutuhkan solar jangan sampai tidak terpenuhi, yang membutuhkan pertalite jangan sampai tidak terpenuhi," ujarnya.

Kemudian, lanjutnya, ketika ditemukan adanya antrean di SPBU di Kota Malang maka dirinya memastikan Pertamina akan mengambil langkah konkret meninjau kembali pola distribusi BBM, terlebih wilayah setempat memiliki tingkat aktivitas kendaraan bermotor yang padat lantaran menjadi daerah wisata sekaligus pendidikan di Jawa Timur.

"Jadi kalau ada kebutuhan yang pada saat tertentu ternyata memang harus dipenuhi dengan suplai melebihi kapasitas harian harus dikomunikasikan secara detail," ujarnya.

Tak hanya itu, pihaknya memastikan tetap berkoordinasi dengan kepolisian untuk mencegah adanya perbuatan curang dari pihak tak bertanggung jawab yang menyebabkan kelangkahan BBM.

Sementara itu, Sales Area Manager Ritel Pertamina Malang Angga Y Putra, mengemukakan, pasokan BBM untuk Kota Malang telah ditingkatkan dari semula 340 kiloliter (KL) menjadi 407 kiloliter (KL) per hari karena adanya peningkatan permintaan BBM.

"Kebutuhan paling tinggi ada di Kota Malang. Ditingkatkannya sekitar 120 persen dari kebutuhan yang tersedia,"ucap dia.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendorong pekerja berusia muda untuk memiliki rumah pertama melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Ini adalah program yang bisa menjawab tantangan yang ada saat ini, terutama bagi pekerja muda,” ujar Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Sid Herdi Kusuma dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Sid Herdi Kusuma menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi pekerja muda dalam memiliki rumah pertama, mulai dari kenaikan harga properti, tingginya suku bunga, hingga besarnya uang muka atau down payment (DP).

Untuk menjawab tantangan tersebut, BP Tapera menghadirkan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diharapkan dapat memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat.

Sementara itu, Direktur Consumer Banking Bank Syariah Nasional (BSN) Mochamad Yut Penta menjelaskan bahwa BSN mendukung penyaluran rumah subsidi melalui skema pembiayaan dengan angsuran tetap. Skema ini diharapkan dapat memberikan kepastian kepada pekerja muda dalam merencanakan keuangan untuk memiliki rumah pertama.

“Kepastian angsuran menjadi salah satu keunggulan kami dalam pembiayaan rumah subsidi,” ujar Yut Penta.

Sebagai informasi, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengajak masyarakat yang belum memiliki rumah, termasuk generasi muda yang telah memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan kesempatan kepemilikan rumah melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Menurut dia, berdasarkan realisasi sementara hingga 4 September 2026, penerima manfaat tertinggi justru berasal dari kelompok usia 19–25 tahun atau Generasi Z.

Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda mulai memiliki kesadaran dan keberanian untuk merencanakan kepemilikan rumah sejak dini.

Heru mengatakan, rumah pertama bukan sekadar bangunan tempat tinggal, tetapi menjadi bagian penting dari perjalanan masyarakat dalam membangun kehidupan yang lebih baik bersama keluarga.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - BUMN PT Jasa Marga menyabet dua penghargaan pada ajang The 17th Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) Corporate Governance Conference and Award 2026, sebagai pengakuan atas komitmen perseroan memperkuat tata kelola perusahaan, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono menyampaikan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola dan menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan.

"Pencapaian ini menjadi apresiasi atas komitmen Perseroan dalam memperkuat tata kelola, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas publik," kata Rivan dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu.

Mengusung tema “Strengthening Market Confidence through Governance Excellence”, Jasa Marga dinobatkan sebagai penerima penghargaan Top 50 Big Capitalization Public Listed Company dan Best Disclosure and Transparency.

Penilaian dilakukan secara independen oleh IICD dengan mengacu pada standar ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

Menurut Rivan, tata kelola yang kuat merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan bisnis sekaligus mendukung penciptaan nilai jangka panjang.

Penghargaan itu, kata dia, merupakan pengakuan atas komitmen Jasa Marga dalam menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten di seluruh proses bisnis.

"Bagi kami, keterbukaan informasi bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan komitmen untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan pasar modal. Seluruh informasi yang kami sampaikan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," tuturnya.

Lebih lanjut, Rivan menegaskan tata kelola yang kuat harus memberikan dampak nyata bagi layanan. GCG yang kuat harus sejalan dengan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

"Karena itu, kami akan terus memperkuat pengawasan, mengoptimalkan teknologi digital, dan meningkatkan keandalan operasional untuk menghadirkan layanan jalan tol yang aman, lancar, dan nyaman," ucap Rivan.

Ajang The 17th IICD Corporate Governance Conference and Award 2026 memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan publik di Indonesia yang dinilai terbaik dalam menerapkan praktik GCG. Evaluasi independen yang dilakukan oleh IICD mengacu pada standar ACGS.

Kedua penghargaan diterima oleh Corporate Secretary & Chief Administration Officer Jasa Marga Trias Andriyanto mewakili manajemen perusahaan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mengembangkan konsep aglomerasi wisata Borobudur-Kopeng-Rawa Pening (Bokor) untuk memperluas daya tarik pariwisata di wilayah tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng Sumarno, di Semarang, Sabtu, mengatakan bahwa salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pengembangan "sport tourism" atau wisata olahraga,

"Seperti Rawapening Run Heritage yang memadukan aktivitas lari dengan pengalaman menikmati alam dan sejarah Ambarawa," katanya, saat peluncuran dan konferensi pers Road to Rawapening Run Heritage.

Menurut dia, pengembangan pariwisata perlu dilakukan secara terintegrasi agar wisatawan tidak hanya berkunjung ke satu destinasi, tetapi juga tertarik menjelajahi kawasan lain di sekitarnya.

Ia mengatakan konsep aglomerasi memungkinkan sejumlah destinasi dengan karakter berbeda dikemas menjadi satu rangkaian perjalanan wisata.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperluas pilihan wisatawan, sekaligus meningkatkan daya tarik kawasan.

Ia juga menyambut penyelenggaraan Rawapening Run Heritage sebagai salah satu momentum untuk memperkenalkan potensi Rawa Pening dan Ambarawa kepada masyarakat yang lebih luas, termasuk wisatawan dari luar Jateng.

Ajang lari tersebut menawarkan pengalaman berbeda karena menggabungkan olahraga dengan bentang alam dan jejak sejarah.

Kawasan Ambarawa memiliki sejumlah daya tarik, mulai dari Rawa Pening, Benteng Fort Willem I, hingga Museum Kereta Api Ambarawa dan jejak sejarah Palagan Ambarawa.

Rawapening Run Heritage 2026 dijadwalkan berlangsung pada Minggu (28/11), dengan titik mulai dan finis di Benteng Fort Willem I, Kabupaten Semarang.

Penyelenggara menyiapkan tiga kategori, yakni 5 kilometer, 10 kilometer, dan 21 kilometer, dengan kuota 1.500 peserta dari kalangan pelari lokal, nasional, komunitas, hingga keluarga.

Untuk pendaftaran peserta Rawapening Run Heritage 2026 akan dibuka mulai per Sabtu (17/10).

Meskipun demikian, kata dia, pengembangan pariwisata di kawasan tersebut juga perlu diiringi dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Ia mengajak masyarakat, termasuk komunitas pelari yang terlibat dalam Rawapening Run Heritage untuk turut menyuarakan pentingnya menjaga kelestarian danau tersebut.

Rawa Pening bukan hanya memiliki nilai wisata dan sejarah, tetapi juga menjadi bagian penting dari ekosistem yang menopang kehidupan masyarakat di kawasan sekitarnya.

"Mari kita sama-sama suarakan bagaimana kita menjaga Rawa Pening," pungkas Sumarno.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) mempersempit ruang gerak mafia pangan yang terus mencari celah melalui berbagai modus manipulasi komoditas.

Menurut dia, keberadaan mafia di sektor pangan bukan fenomena baru karena para pemburu rente terus mencari celah, sehingga seluruh institusi terkait harus konsisten memerangi praktik yang merugikan kepentingan pangan nasional.

"Semua institusi itu tidak boleh berhenti memerangi mafia pangan. Cerita dan narasi tentang sepak terjang mafia pangan bukan hal baru. Sebagai pemburu rente, mafia pangan tak pernah berhenti mencari modus baru," kata Bamsoet terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Untuk itu, pemerintah bersama aparat penegak hukum (APH) perlu untuk melakukan berbagai langkah dalam mengeliminasi mafia pangan tersebut.

Ia menegaskan eliminasi mafia pangan adalah keharusan, karena tujuan utamanya adalah mengamankan subsidi sektor pangan.

"(Misalnya) terbukti bahwa setelah manipulasi atau mengoplos beras premium diperangi, muncul modus lain, yakni beras fortifikasi. Izin untuk beras fortifikasi pun dimanipulasi karena ternyata sebagian besar tidak memenuhi syarat," beber Bamsoet.

Karena itu, ia menekankan agar pemerintah tidak boleh membiarkan mafia pangan leluasa bergerak melakukan manipulasi. Apabila sanksi administratif belum cukup ampuh, penindakan harus ditingkatkan menjadi lebih tegas dan terang benderang.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan telah menyampaikan surat kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Ia tidak ingin ada ruang bagi mafia pangan.

"Ini ada anomali, perlu kami sampaikan, ini dulu dijadikan kambing hitam. Kalau stok tidak ada, harga naik. Nah sekarang lebih anomali benar. Produsen demo, harga turun. Ini negeri kita, kalau begini terus tidak beres," kata Amran.

Ia berharap diharapkan sebagai salah satu APH dapat mendukung pemberantasan mafia di sektor pangan. Hal itu karena pangan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Mafia ini tidak boleh dikasih ruang. Jadi yang demo adalah produsen, konsumen juga demo. Dua-duanya demo. Terus dimana kita? Inilah pemerintah. Kami sudah menyurat ke Kapolri. Ini harus ditindaki. Ini harus diberesin. Ini menyengsarakan rakyat kecil," tegas Amran.

Diketahui, pemerintah secara kolaboratif bersama Satgas Pangan Polri telah menindak terhadap 102 tersangka sejak tahun 2024 sampai 2026. Ini dilakukan karena berkaitan dengan praktik yang dinilai merugikan kepentingan pangan nasional.

Temuan yang terbaru, pada pertengahan September 2026, pemerintah mengumumkan terdapat 25 merek beras fortifikasi yang melanggar administrasi, nilai gizi, dan mutu. Adapun dari 25 merek beras fortifikasi yang bermasalah tersebut dimiliki oleh 11 pelaku usaha.

Pemerintah memastikan penindakan tegas yang tak pandang bulu diimplementasikan kepada para pelaku usaha yang terbukti tidak patuh aturan sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah. Seluruh pelaku usaha sektor pangan, terutama perberasan, harus patuh dan tidak boleh ada yang memainkan pasar.

Temuan 25 merek beras fortifikasi bermasalah berasal dari hasil pengawasan Bapanas selama bulan Juli sampai Agustus tahun 2026.

Bapanas telah melakukan pengawasan terhadap peredaran beras fortifikasi di 11 provinsi. Hasilnya terkumpul sebanyak 190 sampel beras fortifikasi yang beredar di pasaran yang mewakili 27 nama dagang.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry melayani 33 juta penumpang yang melintasi Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk sepanjang 2025, sehingga memperkuat konektivitas masyarakat serta distribusi logistik antarpulau Jawa, Sumatera, dan Bali.

"Kami mencatat sekitar 33 juta penumpang melintasi dua koridor penyeberangan utama, Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk, sepanjang 2025," kata Direktur Utama ASDP Heru Widodo terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dia merinci dari 33 juta tersebut, berdasarkan data operasional perusahaan, sekitar 20 juta penumpang tercatat pada lintasan Merak–Bakauheni dan 13 juta penumpang pada Ketapang–Gilimanuk.

Menurutnya tingginya mobilitas tersebut mencerminkan peran strategis kedua jalur dalam mendukung pergerakan masyarakat dan distribusi logistik antara Jawa, Sumatera, dan Bali.

Ia mengatakan, besarnya pergerakan masyarakat pada kedua lintasan menjadi perhatian perusahaan dalam menjaga keandalan operasional dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk, kata Heru, bukan sekadar jalur penghubung antarpulau, tetapi juga bagian penting dari pergerakan ekonomi nasional.

"Setiap hari, masyarakat dan kendaraan logistik mengandalkan kedua lintasan ini, sehingga keandalan pelayanan menjadi prioritas kami,” ujar Heru.

Secara nasional, jaringan penyeberangan yang dikelola ASDP mencatat lebih dari 46 juta penumpang sepanjang 2025, dengan cakupan operasional 27 cabang, 320 lintasan, 37 pelabuhan, dan 225 kapal.

Dari keseluruhan lintasan tersebut, sebanyak 229 merupakan lintasan perintis dan 91 lintasan komersial yang mendukung konektivitas antardaerah, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan.

Heru menjelaskan, pengelolaan penyeberangan tidak hanya bergantung pada jumlah kapal, tetapi juga kesesuaian kapasitas kapal dan dermaga, kecepatan bongkar muat, pola kedatangan kendaraan, serta kondisi perairan.

Berbagai faktor tersebut menjadi perhatian dalam pengaturan operasional, terutama saat terjadi peningkatan trafik pada periode libur panjang dan hari besar keagamaan.

“Kelancaran penyeberangan membutuhkan pengelolaan yang terintegrasi, mulai dari pengaturan kendaraan di pelabuhan hingga proses bongkar muat kapal," jelasnya.

Karena itu, pihaknya melakukan evaluasi dan penyesuaian pola operasional agar pelayanan semakin efektif, dengan tetap mengutamakan keselamatan pengguna jasa.

Dalam pelaksanaannya, pelayanan penyeberangan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan kewenangan masing-masing.

ASDP berperan sebagai operator kapal dan pengelola fasilitas pelabuhan, sedangkan pengaturan jadwal operasional kapal serta pengawasan keselamatan pelayaran berada dalam kewenangan otoritas terkait, termasuk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) pada lintasan Ketapang–Gilimanuk.

Koordinasi juga dilakukan bersama Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), kepolisian, dan pemerintah daerah untuk mendukung pengaturan arus kendaraan menuju pelabuhan.

Selain pengelolaan trafik, kondisi cuaca dan perairan menjadi pertimbangan penting dalam menjaga keselamatan pelayaran.

Informasi dan peringatan dini cuaca maritim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), termasuk kecepatan angin dan tinggi gelombang, menjadi acuan bagi otoritas terkait dalam menentukan langkah operasional apabila kondisi perairan berpotensi mempengaruhi keselamatan penyeberangan.

Di sisi pelayanan, ASDP telah mengembangkan fasilitas kapal dan pelabuhan, termasuk layanan kapal ekspres dan pelabuhan eksekutif di Merak–Bakauheni.

Sementara itu, pada lintasan Ketapang–Gilimanuk, perusahaan melakukan evaluasi pola operasional, optimalisasi pemanfaatan dermaga, serta peningkatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung kelancaran penyeberangan.

Upaya tersebut turut diperkuat melalui pengembangan infrastruktur dermaga secara bertahap, dengan fokus awal pada Ponton Ketapang di Banyuwangi dan Dermaga II Gilimanuk di Bali.

Pengembangan itu diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan kapal dan fleksibilitas pengaturan operasional, sekaligus mendukung kesiapan layanan menghadapi periode peningkatan trafik penyeberangan.

“Bagi ASDP, konektivitas bukan hanya tentang menghubungkan pulau, tetapi juga memastikan masyarakat dan distribusi barang dapat terus bergerak. Komitmen inilah yang kami jaga bersama seluruh pemangku kepentingan melalui peningkatan kualitas pelayanan yang aman, tertib, dan andal,” kata Heru.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) kembali menghadirkan layanan pemindahan muatan antarkapal (ship-to-ship/STS) di kawasan Nipa Transhipment Anchorage Area (NTAA), Batam, Kepulauan Riau, untuk memperkuat peran Indonesia pada jalur pelayaran internasional.

Direktur Utama PT Pelindo Jasa Maritim, Arief Hermawan, menyampaikan dimulainya kembali pelayanan STS di Nipa merupakan langkah strategis Pelindo dalam memperkuat bisnis jasa maritim sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi dari aktivitas pelayaran internasional yang melintasi kawasan tersebut.

“Dimulainya kembali pelayanan STS di Nipa menjadi momentum penting bagi Pelindo Group dalam memperluas jangkauan layanan maritim," kata Arief terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Pelayanan yang kembali dimulai pada 9 Oktober 2026 ini dilaksanakan melalui anak usahanya, PT Pelindo Jasa Maritim (PJM), sebagai penyedia jasa maritim untuk mendukung kelancaran aktivitas STS di kawasan tersebut.

Terletak di sekitar Selat Malaka dan Selat Singapura, kawasan Nipa memiliki posisi geografis yang strategis karena berada di dekat salah satu jalur pelayaran dan perdagangan internasional tersibuk di dunia.

Melalui layanan STS, kegiatan pemindahan muatan dapat dilakukan secara langsung antarkapal tanpa harus melalui terminal di darat. Potensi ini menjadi peluang bagi Pelindo untuk memperluas layanan maritim sekaligus meningkatkan daya tarik perairan Indonesia bagi industri pelayaran internasional.

Dimulainya kembali pelayanan STS di kawasan NTAA ditandai dengan kedatangan satu kapal induk (mother vessel) dan dua kapal penerima (daughter vessel) yang terlibat dalam rangkaian kegiatan alih muat secara bertahap.

Kapal induk berukuran 25.487 Gross Tonnage (GT) dengan panjang 180 meter tiba pada 9 Oktober 2026 pukul 02.00 waktu setempat, diikuti kapal penerima pertama berukuran 30.681 GT dengan panjang 195,26 meter.

Selanjutnya, kapal penerima kedua berukuran 25.085 GT dengan panjang 175,93 meter tiba pada 10 Oktober 2026 untuk melanjutkan rangkaian kegiatan STS.

"Melalui PJM, kami memastikan kesiapan operasional, baik dari sisi sarana pendukung maupun tenaga pandu yang kompeten, dengan tetap mengutamakan keselamatan, keandalan, dan kepastian pelayanan bagi pengguna jasa,” ujar Arief.

Dalam mendukung kelancaran kegiatan tersebut, PJM telah menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan, armada pendukung, serta personel operasional sesuai kebutuhan.

Pelindo juga telah melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk otoritas kesyahbandaran, kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan, serta agen kapal guna mendukung kelancaran aktivitas STS sesuai ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, Arief menegaskan pengembangan layanan STS di Nipa tidak hanya berorientasi pada peningkatan aktivitas operasional, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem jasa maritim yang lebih terintegrasi dan kompetitif.

Menurutnya keunggulan geografis Nipa merupakan peluang besar yang perlu didukung dengan kualitas layanan yang konsisten dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

"Kami ingin menjadikan Nipa sebagai salah satu pilihan utama bagi pelaku pelayaran internasional untuk melakukan kegiatan alih muat, sekaligus membuka peluang pengembangan layanan maritim lainnya yang memberikan nilai tambah bagi Indonesia,” tutur Arief.

Penguatan layanan STS di Nipa juga sejalan dengan transformasi bisnis Pelindo dan arah strategis Danantara Indonesia dalam mendorong optimalisasi aset, peningkatan produktivitas, serta penguatan daya saing BUMN.

Melalui sinergi antarentitas Pelindo Group, perusahaan terus berupaya mengembangkan ekosistem layanan kepelabuhanan dan maritim yang terintegrasi, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna jasa.

Dengan kembali dilayaninya kegiatan STS di kawasan NTAA, Pelindo optimistis dapat meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai lokasi kegiatan alih muat internasional, memperluas peluang bisnis jasa maritim, serta mendorong terciptanya nilai ekonomi dari aktivitas pelayaran global yang melintasi perairan Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan RI (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri mengatakan, kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dapat menguatkan perdagangan, sehingga perdagangan yang dibangun bukan hanya melalui besarnya nilai transaksi saja, melainkan melalui kepercayaan yang tumbuh dari waktu ke waktu.

"Perdagangan internasional tidak selalu berjalan seperti harapan, bisa saja muncul hambatan dari negara tujuan ekspor. Namun kepercayaan yang terjalin antara pemerintah dan dunia usaha akan menguatkan perdagangan itu," kata Roro dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dalam seminar bertema “Menembus Hambatan, Menjaga Pasar Ekspor Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM): Kisah Sukses Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha”, Roro mengatakan kepercayaan lahir dengan kemampuan menghadirkan produk berkualitas, memenuhi komitmen, memahami kebutuhan mitra, dan membangun hubungan yang memberikan manfaat bagi semua pihak.

Wamendag Roro mendorong peserta seminar untuk mengoptimalkan pengalaman dalam Trade Expo Indonesia (TEI), khususnya agenda seminar dan forum bisnis.

Seminar yang dihadiri Wamendag Roro tersebut merupakan rangkaian dari Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, yang digelar pada 14--18 Oktober 2026.

Ia menyatakan bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui unit kerjanya dan perwakilan perdagangan di luar negeri (perwadag) merupakan fasilitator bagi pelaku usaha.

"Pesan saya, tetap optimalkan peluang ekspor dan bangun jejaring dengan perwadag, terlebih perwadag hadir dalam TEI untuk memfasilitasi penjajakan bisnis (business matching)," ujar Wamendag Roro.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Tommy Andana menyampaikan bahwa terdapat 46 perwadag RI yang tersebar di 33 negara, termasuk atase perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC).

Perwadag RI bertugas untuk meriset pasar dan mempertemukan produk Indonesia dengan buyer di negara penempatan masing-masing.

Lebih lanjut, Tommy menyampaikan, dalam dua tahun terakhir, Kemendag berhasil mengamankan potensi penerimaan ekspor senilai lebih dari Rp8 triliun. Nilai tersebut berasal dari penanganan sebanyak 60 kasus hambatan perdagangan berupa antidumping, antisubsidi dan safeguards serta hambatan teknis perdagangan lainnya.

Beberapa keberhasilan Indonesia dalam penanganan hambatan perdagangan meliputi produk kertas, produk kaca (clear float glass), produk biodiesel, produk kimia hulu, dan produk baja nirkarat (stainless steel).

"Hambatan perdagangan yang tentu memunculkan tantangan bagi pelaku UMKM. Dengan demikian, hal tersebut perlu dihadapi dengan kerja sama semua pemangku kepentingan. Diharapkan forum bisnis ini dapat terus meningkatkan kerja sama dan koordinasi erat pemerintah dan pelaku usaha untuk membuka peluang ekspor Indonesia ke pasar dunia," kata Tomy.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Singkawang (ANTARA) - Pemerintah Kota Singkawang, Kalimantan Barat, mendorong pengembangan wisata heritage berbasis sejarah dan budaya sebagai salah satu upaya menggerakkan ekonomi lokal, dengan memperkenalkan pengembangan wisata budaya daerah kepada delegasi dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Pengenalan tersebut dilakukan melalui kegiatan Heritage City Tour yang diikuti para wali kota dan delegasi APEKSI dengan mengunjungi sejumlah lokasi bersejarah dan ikonik di Singkawang, Sabtu.

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie mengatakan, wisata sejarah dan budaya memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daya tarik yang dapat memperluas kunjungan wisatawan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

“Melalui Heritage City Tour ini, Pemerintah Kota Singkawang berupaya memperkenalkan potensi pariwisata berbasis sejarah dan budaya yang sedang dikembangkan,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, para delegasi diajak mengunjungi kawasan Pecinan, Masjid Raya, klenteng tertua, hingga kawasan kampung toleransi. Lokasi-lokasi itu menggambarkan kekayaan sejarah dan keberagaman yang menjadi ciri khas Singkawang.

Menurut Tjhai Chui Mie, warisan sejarah dan budaya tidak hanya penting untuk dijaga sebagai identitas daerah, tetapi juga dapat menjadi modal pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pengembangan wisata tersebut diharapkan membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk melalui aktivitas perdagangan dan penyediaan produk lokal bagi wisatawan.

Selain memperkenalkan destinasi wisata, kegiatan itu juga memberikan pemahaman kepada delegasi mengenai kehidupan masyarakat Singkawang yang hidup berdampingan di tengah perbedaan etnis, agama, dan budaya.

Tjhai Chui Mie berharap, pengalaman tersebut dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah kota lain dalam mengembangkan potensi daerah masing-masing, khususnya dalam pelestarian budaya dan penguatan sektor pariwisata.

"Pemkot Singkawang berharap pengembangan wisata heritage dapat berjalan beriringan dengan pelestarian bangunan bersejarah dan nilai budaya agar manfaat ekonomi yang dihasilkan tetap menjaga identitas kota," ujarnya.

Pewarta: Narwati
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali mempertahankan posisi tiga besar nasional sebagai destinasi pariwisata ramah Muslim pada ajang Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2026, di bawah Jawa Barat dan Jawa Tengah yang masing-masing menempati peringkat pertama dan kedua.

Penghargaan tersebut diterima Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Abul Chair dari Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana pada gelaran Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13 di Jakarta International Convention Center (JICC) melalui keterangan diterima di Mataram, Sabtu.

Sekda NTB Abul Chair menyampaikan bahwa penghargaan tersebut bukan semata-mata pengakuan atas capaian daerah, melainkan juga cerminan kerja bersama dalam menjaga kualitas dan memperkuat ekosistem pariwisata ramah Muslim di NTB.

"Alhamdulillah, NTB kembali meraih peringkat ketiga di IMTI 2026. Ini merupakan kebanggaan sekaligus pengakuan atas konsistensi kita dalam membangun pariwisata ramah Muslim. Namun, yang lebih penting dari penghargaan ini adalah bagaimana kita menjaga kualitas, meningkatkan pelayanan, dan memastikan pariwisata memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Abul Chair.

Menurutnya, capaian tersebut harus dimaknai sebagai dorongan untuk terus berbenah. Persaingan destinasi pariwisata semakin kompetitif, sehingga keunggulan NTB tidak cukup hanya bertumpu pada keindahan alam dan kekayaan budaya.

Menurut dia, kualitas layanan, kemudahan akses terhadap fasilitas yang dibutuhkan wisatawan Muslim, kebersihan, keamanan, kenyamanan, serta keramahan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam membangun pengalaman wisata yang berkesan.

Ia menegaskan, pengembangan pariwisata ramah Muslim tidak berarti membatasi segmen wisatawan, melainkan menghadirkan destinasi yang semakin nyaman dan inklusif bagi berbagai kalangan.

Dengan pendekatan tersebut, lanjutnya, NTB memiliki peluang memperluas pasar wisatawan sekaligus memperkuat citra sebagai destinasi yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya, dan layanan berkualitas.

Ia mengatakan, penghargaan ini milik seluruh masyarakat NTB, termasuk para pelaku usaha pariwisata, pemerintah kabupaten/kota, komunitas, dan semua pihak yang terus menjaga keramahan serta kualitas destinasi.

"Tantangan berikutnya adalah memastikan prestasi ini berbanding lurus dengan peningkatan kunjungan, tumbuhnya usaha masyarakat, terbukanya lapangan kerja, dan semakin kuatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah," katanya.

Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci dalam mempertahankan daya saing tersebut. Pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, masyarakat, serta mitra strategis, termasuk Bank Indonesia, perlu terus memperkuat sinergi untuk meningkatkan standar pelayanan, kapasitas sumber daya manusia, promosi destinasi, dan pengembangan rantai nilai ekonomi halal.

Prestasi NTB ini juga berada dalam momentum penguatan pariwisata ramah Muslim Indonesia di pasar global. Dalam gelaran Indonesia Muslim Friendly Travel Summit yang menjadi bagian dari ISEF 2026, disampaikan bahwa Indonesia naik ke peringkat kedua dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) 2026, dari posisi kelima pada 2025.

"Perkembangan ini membuka peluang lebih luas bagi destinasi daerah untuk memperkuat daya saing dan menjangkau pasar wisatawan Muslim internasional," ujarnya.

ISEF ke-13 berlangsung pada 14-18 Oktober 2026 di JICC, Jakarta, dengan melibatkan mitra ekonomi dan keuangan syariah domestik maupun internasional serta lebih dari 1.000 pelaku industri halal.

Berbagai forum dan kegiatan dalam penyelenggaraan tersebut menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah, termasuk pengembangan pariwisata ramah Muslim sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) menanggapi positif kebijakan terbaru pemerintah yang akan melakukan penyesuaian terhadap kewajiban bersertifikat halal secara bertahap untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang berasal dari luar negeri atau impor.

“Pada prinsipnya kita support kebijakan wajib halal ini, apalagi produk halal untuk makanan minuman yang dimpor, termasuk produk fashion, kulit, sepatu, dan lainnya. Hal ini supaya tidak sembarangan masuk tanpa kita ketahui kehalalannya," ujar Wakil Ketua Umum BPP GINSI Erwin Taufan dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan, selama ini produk luar negeri yang masuk ke dalam negeri perlu mendapatkan perhatian serius dari sisi kehalalannya guna melindungi mayoritas konsumen di dalam negeri.

Oleh karena itu, ia menilai pelaku usaha yang berkecimpung pada importirtasi juga telah bersiap mengikuti aturan tersebut.

“Namun, di tengah berbagai persiapan sebelumnya oleh pelaku usaha, implementasinya diundur hingga 2028,” ujar Taufan.

Lebih lanjut, GINSI juga menilai bahwa penerapan sertifikasi halal terhadap produk yang beredar di masyarakat merupakan wujud tanggung jawab dan kehadiran negara dalam melindungi hak-hak konsumen.

Melalui lembaga yang berwenang, negara berperan aktif memastikan bahwa produk yang dikonsumsi, digunakan, maupun dikenakan oleh masyarakat telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, ujar Taufan, sertifikasi halal tidak hanya menjadi persyaratan administratif bagi pelaku usaha, tetapi juga merupakan instrumen perlindungan negara untuk menjamin hak masyarakat atas produk yang halal dan memberikan rasa aman dalam penggunaannya.

“Perlindungan tersebut juga mencakup pemberian kepastian hukum bagi masyarakat sebagai konsumen,” kata dia.

Ia memaparkan, melalui mekanisme jaminan produk halal, negara bertanggung jawab memastikan bahwa proses verifikasi dilaksanakan secara memadai, meliputi pemeriksaan dokumen, proses produksi, kesesuaian produk, serta pengawasan terhadap peredaran produk di masyarakat.

“Pada akhirnya, kehadiran negara melalui sistem pengawasan dan penjaminan halal yang kredibel diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk yang telah memenuhi ketentuan halal, sekaligus menciptakan kepastian dan kesetaraan dalam penerapan standar halal bagi produk dalam negeri maupun produk impor,” kata Taufan.

Sebelumnya, pemerintah memperpanjang masa penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah produk dan jasa hingga Oktober 2028, dari jadwal yang semula mulai berlaku pada 18 Oktober 2026, dengan mempertimbangkan kesiapan pelaku usaha dan ekosistem halal nasional.

Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan penyesuaian tersebut akan dilakukan melalui perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026