Denpasar, Bali (ANTARA) - Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID menyiapkan rantai pasok mineral nasional untuk mendukung produksi komponen industri berteknologi tinggi, mulai dari kendaraan listrik, infrastruktur energi, hingga industri aviasi.

Melalui keterangannya yang diterima di Denpasar, Bali, Kamis, Chief Technology Officer (CTO) Danantara Indonesia Sigit Puji Santosa mengatakan pemerintah menargetkan investasi sebesar 20 miliar dolar AS hingga 30 miliar dolar AS atau sekitar Rp361,4 triliun hingga Rp542,1 triliun dalam tiga tahun mendatang untuk sejumlah proyek industri prioritas.

“Dari sejumlah sektor tersebut, mineral, material maju, dan semikonduktor sebagai prioritas pengembangan karena memiliki potensi memberikan dampak ekonomi yang besar,” kata Sigit.

Menurutnya, pengembangan industri strategis tidak cukup hanya mengandalkan kegiatan ekstraksi dan pengolahan sumber daya alam. Indonesia juga perlu membangun kemampuan teknologi yang memungkinkan industri nasional memproduksi komponen dengan tingkat kompleksitas dan nilai ekonomi lebih tinggi.

Dalam konteks tersebut, penguasaan material maju menjadi salah satu penghubung antara kekayaan mineral Indonesia dan kebutuhan industri manufaktur modern.

Pengolahan mineral menjadi material industri juga membuka peluang kerja sama teknologi, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta penguasaan proses produksi di dalam negeri.

Sementara itu Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan Indonesia perlu memanfaatkan capaian investasi hilirisasi sebagai pijakan untuk membangun kemampuan teknologi dan manufaktur nasional.

Menurut Rosan, transformasi tersebut membutuhkan kolaborasi dengan mitra investasi yang tidak hanya menghadirkan modal, tetapi juga berkontribusi terhadap penguasaan teknologi dan kemampuan produksi.

“Yakni beralih dari sekadar mengolah sumber daya menjadi merancang, membuat, dan menyempurnakan produk-produk masa depan,” kata Rosan.

Peluang transformasi tersebut didukung oleh meningkatnya kontribusi hilirisasi terhadap investasi nasional.

Sepanjang 2025, investasi hilirisasi tercatat lebih dari 32 miliar dolar AS atau sekitar 30 persen dari total investasi, meningkat dibandingkan dengan porsi 24 persen pada 2024. Hingga September 2026, kontribusinya mencapai 31 persen.

Capaian tersebut menunjukkan semakin besarnya peran industri pengolahan dalam struktur investasi Indonesia, sekaligus membuka peluang untuk memperluas investasi ke sektor manufaktur berbasis teknologi.

Dalam kerangka tersebut, Grup MIND ID mendukung penyelenggaraan DTIIF 2026 sebagai forum kolaborasi investasi, inovasi, dan teknologi untuk memperluas keterkaitan antara industri pertambangan dan manufaktur nasional.

Ketersediaan mineral strategis di dalam negeri menjadi modal awal untuk membangun rantai pasok industri yang lebih terintegrasi, mulai dari penyediaan bahan baku, pemurnian, pengolahan lanjutan, hingga pemanfaatannya dalam produksi komponen industri.

Integrasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi sumber daya mineral sekaligus membuka peluang tumbuhnya industri pendukung, kebutuhan tenaga kerja terampil, dan aktivitas manufaktur di dalam negeri.

Dengan demikian, keberhasilan hilirisasi ke depan tidak hanya diukur dari besarnya investasi atau kapasitas smelter, tetapi juga dari kemampuan Indonesia mengubah kekayaan mineral menjadi produk industri berteknologi tinggi yang memiliki nilai tambah lebih besar bagi perekonomian nasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan negara hadir untuk memberikan rasa aman bagi para petani sawit.

“Negara hadir secara penuh untuk memberikan rasa aman dan keadilan agraria bagi para petani yang selama ini menggantungkan hidupnya dari kebun sawit. Kami memastikan bahwa penataan kebun sawit rakyat perlu membuka kesempatan seluas-luasnya agar petani dapat menikmati peningkatan produktivitas melalui program peremajaan sawit rakyat,” ujarnya dalam agenda Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, dari keterangan resmi, Jakarta, Kamis.

Kelapa sawit, kata dia, merupakan sumber daya alam strategis nasional yang pengelolaannya wajib berpihak pada rakyat banyak sesuai mandat konstitusi dan arah pembangunan nasional, guna menghapus ketimpangan penguasaan lahan serta meningkatkan taraf hidup pekebun.

Pemerintah sendiri menetapkan penataan kebun sawit rakyat, baik peserta program kemitraan resmi pemerintah maupun kebun swadaya masyarakat, untuk diselesaikan secara mandiri, berkeadilan, dan terpisah dari hubungan penguasaan tanah oleh korporasi.

Para pekebun juga akan diikutsertakan dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk meningkatkan produktivitas tanaman tua, sehingga mendukung peningkatan kesejahteraan pekebun.

Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan secara terpadu lintas sektor, dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasiona (ATR/BPN), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Reformasi Agraria Nasional (BRAN), Badan Pengelola Dana Perkebunan, Satgas Penertiban Kawasan Hutan, dan BPI Danantara Indonesia.

Dalam konteks ini, Kemenhut mempercepat proses rekognisi dan penyesuaian tata batas kawasan hutan untuk memastikan legalitas lahan pekebun rakyat skala kecil hingga 5 hektare yang telah dikelola secara berkelanjutan selama lebih dari dua dekade.

Selanjutnya, Kementerian ATR/BPN memfasilitasi penerbitan sertifikat hak atas tanah melalui program reforma agraria. Perlindungan hukum serta kepastian kepatuhan regulasi diperkuat melalui mekanisme penataan terarah bagi kebun perseorangan yang telah memenuhi ambang batas penguasaan minimal lima tahun.

Langkah penyelesaiannya dilaksanakan melalui koridor mekanisme penataan kawasan sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa mengabaikan aspek akuntabilitas.

Dukungan itu diperkuat melalui Kemendagri yang akan menginstruksikan kepada para kepala daerah di lokus Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk menindaklanjuti percepatan pelayanan administratif secara akuntabel.

Fasilitasi pelayanan tersebut mencakup permohonan penataan lahan, penerbitan dokumen riwayat tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT), hingga penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya elektronik (e-STDB) kolektif bagi pekebun rakyat yang memenuhi persyaratan hukum dan usaha.

Sementara itu, penataan lahan perkebunan negara melalui PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di wilayah eks PT Torganda diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Pasca status kawasan diselesaikan oleh kementerian terkait, pengembangan lahan yang didukung investasi Badan Pengaturan BUMN dan BPI Danantara Indonesia mewajibkan PT APN mengalokasikan minimal 20 persen kebun masyarakat serta membangun kemitraan inklusif dengan koperasi warga setempat.

Untuk menjamin perlindungan jangka panjang bagi pekebun kecil dan menyatukan tata kelola sawit dari hulu hingga hilir, forum Rapat Koordinasi Tingkat Menteri mengusulkan pembentukan Badan Kelapa Sawit Nasional yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.

Lembaga ini diharapkan dapat memperkuat posisi pekebun, memperkuat rantai pasok industri, dan meningkatkan daya saing komoditas sawit nasional.

“Seluruh rekomendasi kebijakan pro-rakyat ini akan dikoordinasikan secara terpadu dan dilaporkan secara berkala kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut,” ungkap Kepala Bappenas.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Samarinda (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Kaltim menyebutkan pembatasan kuota produksi batu bara tahun 2026 oleh pemerintah, membawa dampak berantai yang terasa langsung hingga ke usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), termasuk bagi rumah tangga yang tinggal di sekitar kawasan pertambangan di Kalimantan Timur (Kaltim).

"Hasil kajian yang dilakukan oleh tim periset Brida mencatat efek pengganda negatif menyebar cepat, bahkan mengubah pola hidup masyarakat secara signifikan," ujar Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Kaltim, Fitriansyah di Samarinda, Kamis.

Dalam hal ini, tim peneliti melakukan survei pada 847 UMKM di 12 kecamatan kawasan pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur pada awal tahun 2026. Sebanyak 68 persen pelaku usaha melaporkan penurunan omset rata-rata antara 35 hingga 55 persen.

Lebih dari itu, sekitar 142 unit usaha atau setara dengan 17 persen dari total yang disurvei terpaksa tutup permanen. Kerugian ekonomi yang dialami oleh sektor penunjang ini diperkirakan mencapai Rp3,1 triliun per tahun.

"Rantai dampak berjalan sangat jelas, pekerja kontrak dirumahkan atau pindah, sehingga belanja rumah tangga menurun hampir seketika. Dampaknya langsung terasa pada katering dan logistik tambang, penyewaan kos dan kontrakan, bengkel, warung makan, hingga toko bangunan di sekitar lokasi tambang," kata Fitriansyah.

Di Kabupaten Kutai Timur, empat sektor paling terdampak adalah transportasi dan logistik, katering dan perdagangan, jasa penyewaan alat berat, serta properti sewa.

Omset UMKM di kawasan ini turun berkisar antara 40 hingga 50 persen, sementara warung dan usaha kecil mengalami penurunan sekitar 40 hingga 50 persen. Tiga dari sepuluh kamar sewa yang biasanya ditempati pekerja, kini kosong karena sebagian pekerja diberhentikan.

Tekanan tersebut kemudian merembes masuk ke dalam kehidupan rumah tangga masyarakat. Kehilangan pendapatan tetap, memaksa keluarga mengambil langkah berat, mulai dari menunggak cicilan kendaraan, melepas aset berharga seperti perhiasan dan sepeda motor, hingga anak terpaksa pindah sekolah ke tempat lebih murah atau ikut pindah ke kota lain.

Secara psikologis, dampak yang dirasakan juga pada banyak kepala keluarga yang mengalami stres, sulit tidur, dan cenderung lebih tertutup atau menjadi pendiam.

Dari sisi ketenagakerjaan, pekerja kontrak menghadapi ketidakpastian tinggi. Kontrak berakhir mendadak dengan masa pemberitahuan hanya dua minggu, sementara kompensasi yang diterima dinilai tidak memadai.

Sebagian pekerja terampil kemudian pergi mencari penghidupan ke kota lain, seperti Samarinda dan Balikpapan. Perempuan pun ikut menanggung beban ganda, bekerja lebih keras untuk menambah penghasilan keluarga sekaligus mengurus rumah tangga sendirian saat pasangan dirumahkan.

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Tujuannya untuk melaksanakan pembinaan kemandirian terhadap warga binaan, khususnya napiter

Cilacap (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) bersama Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri membekali puluhan narapidana terorisme (napiter) dari sejumlah lembaga pemasyarakatan di Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan keterampilan pembuatan produk bakeri.

Pembekalan tersebut diberikan Ditjenpas bersama Densus 88 melalui kegiatan Pelatihan Kemandirian yang dipusatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas Kembangkuning, Nusakambangan, Kamis.

Ditemui di sela kegiatan, Kepala Lapas Kembangkuning Sugeng Indrawan mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian bagi warga binaan dengan melibatkan pihak ketiga, yakni PT Manunggal Perkasa.

"Tujuannya untuk melaksanakan pembinaan kemandirian terhadap warga binaan, khususnya napiter. Kami berharap kegiatan ini memberikan solusi dan masa depan bagi mereka ketika kembali ke keluarga dan masyarakat," katanya.

Ia mengatakan keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi para napiter untuk mengembangkan usaha mandiri setelah menyelesaikan masa pidana, sehingga mampu mendukung perekonomian keluarga.

Menurut dia, pelatihan tersebut diikuti 50 napiter yang berasal dari sejumlah lapas di Nusakambangan, yakni Lapas Besi, Lapas Gladakan, Lapas Ngaseman, Lapas Kembangkuning, dan Lapas Karanganyar.

“Pelatihan pembuatan produk bakeri merupakan salah satu bentuk pembinaan kemandirian yang akan dikembangkan melalui berbagai kegiatan keterampilan lainnya,” katanya.

Pihaknya bersama Densus 88 juga merencanakan pelatihan di bidang pertanian, mulai dari teknik bercocok tanam, perawatan tanaman, hingga pemupukan.

Selain itu, terdapat rencana pelatihan pembuatan mi berbahan ubi yang diharapkan dapat menjadi alternatif keterampilan produktif bagi warga binaan.

"Kami akan mengonsep dan merencanakan pelatihan-pelatihan berikutnya agar hasilnya bisa maksimal," kata Sugeng.

Salah seorang peserta pelatihan, Iwan Darmawan (51) mengatakan kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena memberikan keterampilan yang dapat menjadi bekal untuk mencari nafkah setelah bebas dari masa pidana.

"Setidaknya kami diajari kemandirian, sehingga ketika di luar nanti, keterampilan ini bisa menjadi bekal untuk mencari nafkah," katanya.

Ia mengaku sebelumnya pernah membuat roti, tetapi baru kali ini mendapatkan kesempatan mempelajari proses pembuatan produk bakeri secara lebih profesional.

Dalam pelatihan tersebut, peserta mempelajari pembuatan pastri, bakpia, brownies kukus, dan martabak manis, mulai dari pengenalan bahan baku, tahapan pengolahan, hingga penggunaan peralatan dan mesin produksi.

Menurut dia, pengetahuan yang diperoleh dalam pelatihan itu membuka peluang baginya untuk mempertimbangkan usaha bakeri setelah bebas nanti.

"Kalau melihat harga produk bakeri di luar, harganya cukup mahal. Secara ekonomi, usaha ini sepertinya punya peluang," kata Iwan.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan upaya mencapai swasembada garam pada 2027 tidak hanya berfokus pada peningkatan volume produksi, tetapi juga pemenuhan standar kualitas garam sesuai kebutuhan industri dalam negeri.

"Banyak rakyat yang melakukan budidaya atau bertani garam di beberapa daerah. Namun demikian kan kualitasnya itu sporadis tidak bisa standar, sementara kalau industri butuh garam dengan spesifikasi lebih tinggi," kata Menteri Trenggono di Jakarta, Kamis.

Menurutnya kebutuhan garam nasional saat ini mencapai 4,5 hingga 5 juta ton per tahun, sedangkan produksi dalam negeri rata-rata berkisar 1 juta hingga 2 juta ton per tahun.

Kesenjangan antara kebutuhan dan produksi tersebut membuat Indonesia masih harus mengimpor sekitar 2,5 juta hingga 3 juta ton garam per tahun, terutama untuk memenuhi kebutuhan industri yang mensyaratkan garam kualitas tinggi.

Dari sisi kualitas, sebagian besar garam rakyat memiliki kadar natrium klorida (NaCl) sekitar 94 persen. Sementara itu sejumlah sektor industri membutuhkan garam dengan kadar NaCl minimal 97 persen.

Karena itu, menurut Trenggono, peningkatan produksi perlu diikuti dengan perbaikan mutu agar garam dalam negeri dapat memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan industri.

Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah mengembangkan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.

Kawasan tersebut dikembangkan dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan menghasilkan garam dengan kualitas yang lebih terukur. Produktivitasnya diproyeksikan mencapai 200 ton per hektar per tahun.

Trenggono mengatakan hasil uji coba produksi garam di kawasan tersebut menunjukkan kualitas yang mampu memenuhi kebutuhan industri dengan standar kemurnian lebih tinggi, termasuk kadar NaCl minimal 97 persen.

"Dari uji coba yang kita lakukan itu kualitas garamnya sama dengan garam yang ada di Australia," kata Trenggono.

Adapun pembangunan K-SIGN dilakukan secara bertahap. Tahap pertama seluas 616 hektare telah rampung dan disiapkan memasuki fase produksi. Sedangkan tahap kedua seluas 751 hektare masih dalam proses pengembangan.

Pembangunan kawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat pasokan garam dalam negeri, baik dari sisi volume maupun kualitas, sehingga kebutuhan industri dapat dipenuhi secara lebih optimal.

Pewarta: Moch Mardiansyah Al Afghani
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pengembangan teknologi mutakhir penting dilakukan agar petambak dapat mengenali kondisi udang dan lingkungan tambak

Bandung (ANTARA) - Pusat Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran bersama UNSW Business School Australia meracik platform berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) bertajuk SMARTAMBAK guna memangkas risiko gagal panen petambak udang di Indonesia.

Berdasarkan keterangan Unpad, platform SMARTAMBAK dirancang khusus untuk mendeteksi secara dini potensi indikasi penyakit udang serta memantau parameter kualitas air dan ekosistem tambak secara real-time, sehingga memudahkan petambak dalam mengantisipasi kerugian produksi secara presisi.

"Pengembangan teknologi mutakhir penting dilakukan agar petambak dapat mengenali kondisi udang dan lingkungan tambak," ujar Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpad Alexander M A Khan dalam keterangan di Bandung, Kamis.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unpad, Hamzah Ritchi, menjelaskan bahwa platform SMARTAMBAK sengaja didesain praktis agar mudah dioperasikan secara langsung oleh para petambak di lapangan tanpa kendala teknis yang rumit, guna menopang efektivitas pengelolaan budidaya harian.

Selain menaikkan angka produktivitas panen, alih teknologi ini dipadukan dengan pengelolaan tambak ramah lingkungan guna menanggulangi persoalan pencemaran air dan kerusakan ekosistem pesisir.

Pendekatan tata kelola budi daya terukur tersebut sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 12 mengenai Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab.

Manajer Proyek SMARTAMBAK, Rora Puspita Sari, menambahkan bahwa aplikasi ini dibangun menggunakan pendekatan inklusif agar dapat menjangkau kawasan pertambakan di berbagai pelosok wilayah Indonesia.

Rora mengatakan, kolaborasi lintas sektor antara peneliti Indonesia-Australia, pemerintah, dan pelaku usaha ini diharapkan mampu mempercepat hilirisasi riset kampus menjadi solusi riil yang menjamin keberlanjutan sektor perikanan budidaya nasional.

Diketahui, inovasi teknologi digital terapan yang difasilitasi oleh KONEKSI (Knowledge Partnership Platform Australia-Indonesia) tersebut, dievaluasi secara komprehensif melalui forum From Research to Innovation: Meet SMARTAMBAK di Hotel Kimaya Braga, Bandung, pada tanggal 20 Oktober 2026.

Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas Mohamad Rahmat Mulianda hadir langsung memimpin diskusi bersama perwakilan Kedutaan Besar Australia, akademisi, pemerintah, serta pelaku industri perikanan budi daya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji membidik pengembangan klaster khusus untuk pusat data atau data center di kawasan industri guna memenuhi kebutuhan listrik dan air, sekaligus mencegah persaingan penggunaan sumber daya dengan kawasan permukiman.

"Itu harus ditempatkan di tempat yang agak khusus sebenarnya. Kalau bisa data center di klaster. Karena membutuhkan daya dukung yang besar, listrik, air terutama," kata Sarmuji ditemui usai melakukan pertemuan dengan Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia di Jakarta, Kamis.

Ia menekankan pentingnya mengantisipasi potensi konflik penggunaan air antara pusat data dan kawasan perumahan atau permukiman.

"Jangan sampai data center itu rebutan air dengan kawasan perumahan atau pemukiman, itu nanti akan jadi konflik itu. Jadi perlu satu tempat khusus, mungkin lebih dekat dengan pantai supaya airnya berasal dari desalinasi air laut dan lain sebagainya, harus dipikirkan sampai ke sana," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Sarmuji juga membahas upaya meningkatkan utilisasi kawasan industri yang saat ini baru mencapai 57,20 persen. Menurut dia, peningkatan utilisasi dapat mendorong pertumbuhan kawasan industri sekaligus perekonomian nasional.

Ia mengatakan, pemerintah bersama pemangku kepentingan akan mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan hambatan yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan pemanfaatan kawasan industri.

Selain itu, Kementerian Perindustrian mendorong pengembangan kawasan industri tematik di luar Jawa berdasarkan keunggulan daerah masing-masing. Kawasan tersebut diharapkan terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk dengan ekosistem pendukungnya.

Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Akhmad Ma'ruf Maulana berharap pusat data dapat dikembangkan di dalam kawasan industri untuk memudahkan pengelolaan dan pengawasan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan air dan listrik.

"Ya kami minta harapannya data center masuk ke dalam kawasan industri supaya mudah pengontrolannya juga, dan juga masalah air dan listrik juga kan di dalam," kata Ma'ruf.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Tanjabbar, Jambi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung (Tanjabbar), Jambi mengharapkan program jaringan gas (jargas) bumi 6.811 sambungan rumah (SR) untuk rumah tangga yang telah selesai dikerjakan dapat segera diaktivasi.

"Pekerjaan konstruksi sudah selesai, namun belum aktivasi, Pemkab berharap jargas yang sudah selesai dibangun dapat segera diaktivasi," kata Kepala ​Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjabbar Suparti di Kuala Tungkal, Kamis.

Ia menjelaskan, meski konstruksi fisik ribuan jaringan telah tuntas, namun fasilitas tersebut hingga saat ini belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Selain mendorong percepatan aktivasi, Pemkab Tanjab Barat juga berharap program pembangunan jargas ini dapat terus dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang.

Lanjut dia, pemerintah setempat mengusulkan agar Kabupaten Tanjab Barat dapat dijadikan prioritas dalam alokasi pembangunan jargas untuk periode berikutnya untuk memperluas jangkauan layanan energi bersih bagi masyarakat setempat.

Karena kehadiran jargas di Kecamatan Tungkal Ilir ini dinilai sangat penting untuk memberikan alternatif energi yang lebih ekonomis, aman, dan ramah lingkungan bagi rumah tangga di daerah tersebut.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar proses aktivasi dapat segera dituntaskan.

Sebelumnya, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Katamso telah meminta Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM untuk mempercepat pengoperasian jaringan gas bumi di wilayahnya.

"Perhatian kami, bagaimana infrastruktur yang sudah selesai dibangun ini dapat segera difungsikan. Masyarakat sangat membutuhkan jargas, tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga untuk mendukung kegiatan UMKM," ungkapnya.

Katamso menambahkan, selain mendorong pengoperasian jaringan yang ada, Pemkab Tanjabbar juga menambah usulan penambahan 19.750 SR jargas baru yang tersebar di beberapa kecamatan untuk diprioritaskan pada program nasional tahun 2027.

Menurut dia, ekspansi jargas itu penting untuk menekan ketergantungan masyarakat terhadap liquefied petroleum gas (LPG) tabung tiga kilogram bersubsidi, yang pasokan sering langka di pasaran.

"Koordinasi seperti ini penting untuk memastikan pembangunan dari pemerintah pusat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Kami akan terus mengawal agar jargas yang selesai dapat segera mengalir. Usulan sambungan baru mendapat perhatian," tutupnya.

Pewarta: Agus Suprayitno
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menekankan pentingnya pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan akses terhadap pekerjaan layak agar generasi muda memiliki kesempatan membangun kemandirian ekonomi.

“Keduanya berperan dalam memperluas kesempatan generasi muda memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan,” kata Wamenaker dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, Afriansyah menjelaskan, upaya memperluas akses kerja antara lain dilakukan melalui pemagangan nasional, penyediaan informasi pasar kerja, pelindungan hak pekerja, serta perluasan kesempatan memperoleh pekerjaan layak yang inklusif.

Salah satu upaya mempersiapkan generasi muda memasuki dunia kerja dilakukan melalui pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK).

Pelatihan tersebut mencakup pengembangan keterampilan, pelatihan ulang, dan sertifikasi kompetensi agar peserta memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

“Kami harapkan dengan pelatihan yang dapat diakses secara terbuka dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi yang selaras dengan dunia industri,” kata Afriansyah.

Untuk menyelaraskan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) turut memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan dunia usaha.

Kolaborasi ini diarahkan agar materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga peserta memiliki keterampilan yang relevan dengan pekerjaan yang tersedia.

Selain pelatihan, akses terhadap informasi pasar kerja dan layanan penempatan tenaga kerja juga diperlukan agar pencari kerja dapat menemukan peluang kerja yang sesuai dengan kompetensinya.

Upaya tersebut didukung oleh standardisasi profesi, peningkatan produktivitas, serta kemitraan dengan dunia usaha.

Menurut Afriansyah, evaluasi pelatihan perlu mencakup jumlah peserta dan sertifikat yang diterbitkan serta perkembangan lulusan setelah mengikuti pelatihan, termasuk kemampuan memperoleh pekerjaan atau membangun usaha secara mandiri.

Penelusuran alumni dan masukan dari industri diperlukan untuk menilai kesesuaian pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja serta manfaatnya bagi peserta.

Ia menambahkan, kesempatan mengikuti pelatihan dan memperoleh pekerjaan layak harus terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk pencari kerja pemula, pekerja aktif, kelompok rentan, dan penyandang disabilitas.

“Agenda besar ke depan bertumpu pada perluasan akses, penjagaan inklusivitas, pemastian relevansi, peningkatan mutu, penguatan kolaborasi, serta pengukuran dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat,” ujar Wamenaker Afriansyah.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Pertamina Foundation Agus Mashud S Asngari mengatakan hingga saat ini penerima manfaat program PFmuda telah mencapai 16.601 orang.

"Memperingati Hari Sumpah Pemuda, Pertamina Foundation kembali menegaskan komitmen nyatanya dalam menggerakkan potensi besar generasi muda Indonesia untuk aktif mengambil bagian dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Agus mengatakan melalui program unggulan PFmuda, Pertamina Foundation hadir sebagai wadah strategis bagi para inovator muda, agen perubahan, dan sociopreneur dari berbagai tanah air guna menghadirkan solusi inovatif atas berbagai permasalahan nyata di sektor sosial, ekonomi, dan lingkungan.

"Sepanjang perjalanannya, PFmuda telah mencatatkan total penerima manfaat sebesar 16.601 orang, yang mencakup 9.067 perempuan dan 7.534 laki-laki," ujarnya.

Program ini juga memberikan perhatian kepada kelompok rentan, di antaranya melibatkan 1.625 ibu kepala rumah tangga, 1.043 masyarakat di wilayah 3T, 644 penyandang disabilitas, serta 89 anak jalanan.

Selanjutnya, dari sisi pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, inisiatif PFmuda membuka peluang kerja baru bagi 2.208 orang.

Para sociopreneur binaan ini juga mencatatkan rata-rata omzet Rp270 juta per tahun.

"Capaian finansial yang positif ini menunjukkan bahwa solusi sosial yang digagas oleh para pemuda tidak hanya bersifat filantropis semata, melainkan memiliki model bisnis yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing tinggi di pasar," ujarnya.

Ia menjelaskan, hingga 2025, inisiatif PFmuda telah merangkul 362 kelompok pemenang tersebar di 28 provinsi serta 227 kabupaten dan kota di Indonesia.

Jangkauan wilayah yang luas ini menunjukkan bahwa semangat inovasi sosial tumbuh subur tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di daerah-daerah yang membutuhkan sentuhan pembangunan kreatif.

Komitmen dalam melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan semakin diperkuat melalui pencapaian impresif pada 2025, yang mana PFmuda menjaring dan membina 110 kelompok pemenang sebagai Young Leaders.

Agus menambahkan konsistensi dan kreativitas para pemuda dalam menghadirkan inovasi sosial merupakan kunci utama dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan masa depan bangsa.

Menurut dia, energi kolektif kaum muda harus terus didukung dengan ekosistem pembinaan yang tepat guna agar manfaatnya dapat dirasakan secara jangka panjang.

"Melalui semangat Sumpah Pemuda, kami melihat bahwa anak-anak muda Indonesia tidak hanya memiliki gagasan yang kreatif, tetapi juga keberanian luar biasa untuk membawa perubahan nyata di tengah masyarakat," ujar Agus.

Pertamina Foundation percaya bahwa masa depan Indonesia yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan sangat bergantung pada kapasitas generasi mudanya.

"Dengan sinergi yang kuat, inovasi tanpa batas, serta aksi nyata yang konsisten melalui program PFmuda, para pemuda Indonesia akan terus berdiri di garis depan dalam membawa perubahan positif bagi negeri," jelas Agus.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Makassar (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare bersama Pemerintah Kabupaten Barru meresmikan Beranda Imigrasi di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Barru untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Kakanwil Ditjen Imigrasi) Sulawesi Selatan Friece Sumolang didampingi Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare Ade Yanuar Ikbal di Barru, Kamis, meresmikan Beranda Imigrasi tersebut.

"Beranda Imigrasi ini sebagai upaya mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat, khususnya dalam pengurusan paspor, agar lebih mudah, cepat, dan efisien tanpa harus bepergian ke Kota Parepare," ujarnya.

Dalam sambutannya, Friece Sumolang menyampaikan bahwa kehadiran Beranda Imigrasi di MPP Kabupaten Barru merupakan langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keimigrasian.

Fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan, efektivitas, dan efisiensi pelayanan sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang prima, profesional, dan berintegritas.

Sementara itu, Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari menyampaikan apresiasi kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare atas hadirnya Beranda Imigrasi di MPP Kabupaten Barru.

Menurutnya, keberadaan layanan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus paspor tanpa harus datang langsung ke Kota Parepare.

"Kehadiran titik layanan ini juga menjadi bagian dari komitmen Imigrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah dijangkau, profesional, dan berintegritas," katanya.

Prosesi pemotongan pita dilakukan oleh Bupati Barru bersama Wakil Bupati Barru, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Selatan, dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare sebagai tanda diresmikannya Beranda Imigrasi di MPP Kabupaten Barru.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Barru beserta para asisten dan kepala perangkat daerah, Ketua DPRD Kabupaten Barru, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah, serta para camat se-Kabupaten Barru.

Melalui peresmian Beranda Imigrasi ini, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare berharap masyarakat Kabupaten Barru semakin mudah memperoleh layanan keimigrasian.

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog membentuk satuan tugas khusus guna memperketat pengawasan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sekaligus memastikan evaluasi mitra berlangsung transparan demi menjaga distribusi tepat sasaran bagi masyarakat.

"Bulog memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap penugasan pemerintah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di Jakarta, Kamis.

Bulog bergerak cepat mengambil langkah tegas dan terukur dalam menyikapi dugaan penyalahgunaan beras SPHP oleh oknum mitra penyalur di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.

Sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga integritas penugasan pemerintah, perusahaan BUMN pangan itu segera melakukan langkah penertiban, penguatan pengawasan, serta evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi beras SPHP guna memastikan program stabilisasi pangan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Keseriusan tersebut diwujudkan melalui langkah menonaktifkan enam pegawai di lingkungan Perum Bulog sebagai bagian dari penanganan internal dan pemeriksaan lebih lanjut.

Kebijakan itu merupakan langkah administratif untuk memastikan proses evaluasi berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel tanpa mendahului hasil pemeriksaan.

Sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengendalian distribusi, Bulog juga membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgas Khusus) Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

"Pembentukan satgas ini menjadi wujud komitmen perusahaan dalam membangun sistem pengawasan yang lebih ketat, terintegrasi, dan berkelanjutan di seluruh wilayah operasional," ujar Rizal.

Ia menjelaskan, satgas khusus tersebut diarahkan untuk memperkuat pemantauan jalur distribusi, mengevaluasi kepatuhan mitra penyalur, serta memastikan setiap tahapan penyaluran beras pemerintah dilaksanakan sesuai ketentuan, sehingga potensi penyalahgunaan dapat dicegah sedini mungkin.

Rizal menegaskan setiap dinamika dalam pelaksanaan penugasan pemerintah harus disikapi secara profesional dan menjadi perhatian bersama untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan.

Karena itu, kata dia, setiap informasi maupun temuan di lapangan disikapi secara serius, objektif, dan sesuai ketentuan.

"Langkah evaluasi dan penertiban yang dilakukan merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus memperkuat integritas, kedisiplinan, serta kualitas pengawasan dalam pelaksanaan program pangan pemerintah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rizal menekankan pentingnya penguatan sistem pengendalian dan tanggung jawab seluruh jajaran Bulog dalam memastikan ketepatan pelaksanaan program SPHP.

"Saya telah memberikan arahan kepada seluruh jajaran Bulog baik di kantor pusat, wilayah, maupun cabang, untuk semakin meningkatkan kedisiplinan, ketelitian, dan pengawasan dalam setiap tahapan penyaluran," beber Rizal.

Ia menambahkan pembentukan satgas khusus itu menjadi salah satu langkah penguatan agar pelaksanaan program semakin tertib dan terukur.

"Prinsipnya, kita ingin memastikan beras SPHP tersalurkan sesuai ketentuan, harga yang ditetapkan tetap terjaga, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” beber Rizal.

Penguatan pengawasan tersebut juga diarahkan pada penataan dan evaluasi terhadap jaringan mitra penyalur, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK), sebagai salah satu saluran distribusi beras SPHP kepada masyarakat.

Bulog menekankan pentingnya kepatuhan seluruh mitra terhadap ketentuan distribusi, harga jual, dan larangan penyalahgunaan komoditas yang menjadi bagian dari program pemerintah.

Melalui pengawasan yang lebih intensif dan evaluasi secara berjenjang, Bulog berupaya memastikan penyaluran beras SPHP semakin tertib, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus meminimalkan risiko penyimpangan pada setiap mata rantai distribusi.

Di sisi lain, Bulog menegaskan bahwa langkah penertiban dan pembenahan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga efektivitas program SPHP yang memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas pasokan dan harga beras nasional.

Bulog berkomitmen untuk terus menjalankan penugasan pemerintah secara optimal dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Perusahaan juga mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat berwenang serta siap memberikan informasi yang diperlukan sesuai ketentuan agar setiap dugaan pelanggaran dapat ditangani secara objektif dan tuntas.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026