Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melakukan kegiatan normalisasi sungai sepanjang 16 kilometer pada aliran Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL) dengan target tuntas akhir tahun ini sebagai upaya meminimalisir risiko banjir akibat pendangkalan.

Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan normalisasi Kali CBL menjadi langkah penting untuk memperlancar aliran air, terutama menghadapi musim hujan guna menekan risiko banjir khususnya di wilayah utara seperti Kecamatan Sukawangi, Tambun Utara hingga Cibitung.

"Pekerjaan normalisasi terus kita kebut. Kemarin saya sudah meninjau Bendung Kedung Gede (BKG) di Kecamatan Pebayuran, sekarang Kali CBL di Tambun Utara. Semoga hasilnya optimal dan mampu meminimalisir dampak banjir," katanya di Cikarang, Selasa.

Dia mengatakan pengerjaan normalisasi dilakukan secara maraton dengan terlebih dahulu melaksanakan penertiban bangunan liar yang berdiri di sepanjang bantaran sungai sebagai pendukung kelancaran normalisasi sekaligus mengembalikan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) seperti sedia kala.

Normalisasi Kali CBL dilakukan sepanjang 16 kilometer lebih dengan rincian tujuh kilometer mengalir dari Tambun Utara hingga Kali Bekasi menuju muara atau pesisir pantai serta sembilan kilometer lebih yang membentang dari Cikarang Barat hingga Tambun Utara.

"Pemerintah Kabupaten Bekasi terus bekerja. Kami ingin memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya dalam mengantisipasi banjir saat musim penghujan," katanya.

Dirinya menegaskan pemantauan terhadap pelaksanaan pekerjaan infrastruktur, termasuk realisasi fisik dan penyerapan anggaran terus dilakukan guna memastikan pelaksanaan pengerjaan berjalan tepat waktu serta sesuai spesifikasi yang tertuang dalam dokumen kontrak kerja.

Asep Surya Atmaja menargetkan penyerapan anggaran pada Dinas SDA-BMBK Kabupaten Bekasi bisa mencapai 97 persen, dengan pelaksanaan pembangunan diupayakan semaksimal mungkin hingga mendekati 100 persen.

"Dalam dua bulan ke depan, pekerjaan infrastruktur akan terus kita kebut. Saya akan kembali turun ke lapangan untuk melihat sejauh mana progres pekerjaan. Target kami minimal 97 persen anggaran pembangunan infrastruktur fisik terserap," katanya.

Sekretaris Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi Denny Rusnandi menjelaskan normalisasi Kali CBL dilaksanakan melalui dua paket pekerjaan utama yakni segmen Desa Kalijaya di Kecamatan Cikarang Barat hingga Jembatan Pulo Puter di Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara.

Pada segmen ini, pekerjaan berlangsung sejak 1 September dengan target tuntas pada 29 Desember mendatang. Saat ini progres pekerjaan menggunakan total 11 alat berat itu sudah menjangkau sepanjang 950 meter.

"Segmen kedua mulai dari Jembatan Pulo Puter di Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara menuju Desa Sukamekar di Kecamatan Sukawangi. Pekerjaan ini dimulai sejak 31 Agustus hingga 28 Oktober 2026 dengan progres terkini sudah menjangkau 2,45 kilometer didukung 10 unit ekskavator," katanya.

Denny menjelaskan Kali CBL terpantau mengalami tingkat sedimentasi cukup tinggi hingga menyebabkan pendangkalan serta penyempitan pada badan sungai. Kondisi ini menghambat aliran air dari sejumlah saluran yang bermuara ke sungai tersebut.

Normalisasi diperlukan untuk meningkatkan kapasitas aliran sekaligus mengurangi risiko banjir, terlebih Kali CBL belum pernah dinormalisasi sejak dibangun. Akibatnya, sedimentasi terus menumpuk dan berpotensi menghambat aliran air, terutama ketika debit meningkat pada musim hujan.

"Melalui normalisasi Kali CBL diharapkan kapasitas sungai makin optimal, aliran air lebih lancar dan potensi banjir yang selama ini mengancam permukiman warga dapat ditekan, khususnya saat intensitas hujan meningkat," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Fokusnya adalah tata kelola yang baik. Yang kedua adalah business plan-nya

Yogyakarta (ANTARA) - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi telah menyalurkan pembiayaan total Rp6,37 miliar kepada delapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang tersebar di beberapa daerah.

Direktur Hukum dan Umum LPDB Koperasi Deva Rachman mengatakan, dua dari delapan koperasi tersebut bahkan telah melunasi pinjaman yang diterima.

Berdasarkan data LPDB yang diterima di Yogyakarta, Selasa, delapan KDKMP tersebut tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali.

Pembiayaan tersebut terdiri atas skema konvensional kepada enam koperasi dan skema syariah kepada dua koperasi.

Deva, dalam kegiatan temu media di Yogyakarta, Senin (12/10), mengatakan, LPDB memberikan kesempatan kepada KDKMP untuk mengajukan pembiayaan tanpa harus menunggu satu tahun, sebagaimana persyaratan yang berlaku bagi koperasi reguler.

Selain itu, ia menyebut KDKMP tidak dikenai batas minimum pembiayaan Rp500 juta sebagaimana disampaikan untuk koperasi reguler. Dengan skema tersebut, koperasi dapat mengajukan pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan usahanya.

Ia mencontohkan, sebuah koperasi yang mengajukan pinjaman sebesar Rp35 juta untuk menjalankan usaha pembuatan jas hujan dan telah mengembalikan pinjaman tersebut.

Menurut Deva, kemampuan koperasi menyusun rencana bisnis serta menjaga komitmen pengembalian menjadi faktor penting dalam keberhasilan pemanfaatan dana bergulir.

LPDB juga melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap koperasi penerima pembiayaan untuk memastikan kegiatan usaha berjalan dan kewajiban pembayaran dapat dipenuhi.

Untuk memitigasi risiko pembiayaan, LPDB menerapkan sistem peringatan dini yang memberikan pengingat kepada koperasi menjelang jatuh tempo pembayaran melalui pesan WhatsApp maupun sambungan telepon.

Lembaga tersebut juga melakukan kunjungan langsung untuk memeriksa keberadaan koperasi, perkembangan usaha, dan pengelolaan oleh pengurus.

Deva mengatakan pembiayaan kepada KDKMP termasuk dalam target penyaluran LPDB secara keseluruhan pada 2026 sebesar Rp2,1 triliun. Namun, ia menyebut LPDB tidak menetapkan target penyaluran khusus untuk KDKMP.

Selain memberikan pembiayaan, LPDB mengembangkan program inkubasi untuk memperkuat kapasitas koperasi. Program tersebut melibatkan 15 lembaga inkubator, termasuk sejumlah perguruan tinggi, yang masing-masing mendampingi sekitar 15 koperasi.

“Fokusnya adalah tata kelola yang baik. Yang kedua adalah business plan-nya," ujar Deva.

Pendampingan selama enam bulan itu mencakup pemetaan potensi ekonomi lokal, perbaikan tata kelola, penyusunan rencana bisnis, serta penguatan pengelolaan organisasi koperasi.

LPDB berharap program tersebut dapat meningkatkan kesiapan koperasi dalam menjalankan usaha dan mengakses pembiayaan secara bertanggung jawab.

Pada 2026, LPDB mencatat realisasi penyaluran pembiayaan sebesar Rp1,6 triliun dari target tahunan Rp2,1 triliun. Penyaluran tersebut menjangkau 115 koperasi mitra dengan 8.268 penerima manfaat di 22 provinsi.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Danantara Development Management Fund (DDMF) menyampaikan akan fokus berinvestasi di proyek pembangunan nasional dan layanan publik yang memberikan dampak sosial dan ekonomi untuk jangka panjang.

“Untuk DDMF, tugas kami adalah berinvestasi dalam pembangunan nasional dan layanan publik yang berdampak kepada sosial dan ekonomi masyarakat,” ucap Managing Director, Development Investment, Danantara Development Management Fund Rachmat Kaimuddin dalam acara peluncuran IES 2027 yang digelar di Jakarta, Selasa.

Dengan demikian, Rachmat menyampaikan DDMF memiliki ruang untuk berinvestasi di proyek-proyek yang berfokus pada dampak jangka panjang, maupun proyek-proyek dengan imbal hasil yang lebih rendah dari imbal hasil komersial.

DDMF memiliki empat pilar strategi, yakni kedaulatan nasional melalui ketahanan energi, pangan, dan air; kemudian, pilar strategi yang kedua adalah infrastruktur penting (essential infrastructure); pilar strategi ketiga adalah industrialisasi dan hilirisasi; dan pilar strategi yang keempat adalah pembentukan ekosistem finansial.

Untuk pilar kedaulatan nasional, Rachmat menyampaikan DDMF dapat mengambil peran dalam mewujudkan ketahanan energi melalui penciptaan lebih banyak energi di dalam negeri dan mengubah pola konsumsi energi bagi masyarakat domestik, dari yang semula bergantung kepada energi fosil menjadi energi listrik.

Kemudian, terkait pilar infrastruktur, Rachmat menjelaskan DDMF dapat mengambil peran dalam pembangunan perumahan hingga Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall).

“Kalau kita cerita coastal protection, itu perlindungan pesisir. Giant Sea Wall ini kan memang penting, dan itu kita akan kerjakan bareng-bareng tentunya,” ujar Rachmat.

Terkait dengan pilar ketiga, yakni hilirisasi dan industrialisasi, Rachmat menyampaikan DDMF bisa mengambil bagian untuk memastikan berjalannya program mobil dan motor listrik nasional.

“Program mobil listrik dan motor listrik nasional kan mengurangi penggunaan energi impor, ya. Tetapi kalau misalnya mobilnya, motornya, masih impor kan masih bergantung juga gitu. Kami ingin bikin industri,” ucap Rachmat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Tanjungpinang (ANTARA) - PLN Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) melakukan kebijakan penyalaan listrik secara bergilir menyusul terjadinya pemadaman total (blackout) sistem kelistrikan di Kota Batam, yang menjadi penyuplai utama listrik ke Pulau Bintan (Tanjungpinang dan Bintan).

Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kota Tanjungpinang Rully Agus Widanarto mengatakan saat ini pihaknya hanya mengandalkan dua pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), yaitu PLTD Suka Berenang dan PLTD Kelurahan Air Raja, dengan daya maksimal 32 MegaWatt.

"Sedangkan beban rata-rata pemakaian listrik di Pulau Bintan per hari mencapai 80-100 MegaWatt, makanya kita coba maksimalkan daya yang ada untuk melayani warga secara bergantian per enam jam," kata Rully di Tanjungpinang, Selasa.

Rully juga menekankan PLN Tanjungpinang memprioritaskan pembagian listrik di kawasan objek vital, seperti rumah sakit agar jangan sampai listrik mati dan menghambat pelayanan kesehatan.

Ia menyampaikan blackout listrik di Batam lalu menjalar ke Pulau Bintan terjadi sejak Senin (12/10) pagi, dipicu beberapa pembangkit listrik di Batam keluar dari sistem, sehingga pembangkit listrik lainnya tidak sanggup menanggung beban daya yang terlalu tinggi.

Menurutnya sampai Senin malam, beberapa pembangkit listrik di Batam sudah berangsur pulih, namun belum bisa menyuplai daya ke Pulau Bintan karena secara teknis frekuensinya belum stabil.

"Sampai tadi malam, listrik di Batam juga belum pulih total. Kondisinya padam nyala hingga pagi," ujarnya.

Rully turut menyampaikan permohonan maaf kepada sejumlah masyarakat yang masih mengalami dampak pemadaman listrik total sejak Senin pagi hingga Selasa, terutama di wilayah Kijang dan Tanjung Uban, Kabupaten Bintan.

Menurutnya PLTD dari Tanjungpinang tidak bisa mengirimkan listrik ke Bintan, mengingat jarak yang relatif jauh hingga memicu tegangan daya rendah atau tidak stabil.

"Kalau kita paksakan, masyarakat tetap tak bisa maksimal menikmati listrik. Justru dapat merusak peralatan listrik," ucapnya.

Ia menambahkan PLN Tanjungpinang terus berupaya melakukan pemulihan suplai listrik dari Batam ke Pulau Bintan, yang ditargetkan mulai dikirim Selasa sore.

PLN masih menunggu pemulihan PLTU Tanjung Kasam (Batam) supaya bisa beroperasi kembali dan menyuplai listrik ke Pulau Bintan.

"Mudah-mudahan malam ini, pasokan listrik di Pulau Bintan sudah pulih 100 persen," demikian Rully.

Pewarta: Ogen
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kami berharap kemitraan ini dapat memastikan gagasan kelautan rendah emisi tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi diwujudkan menjadi program yang konkret dan memberikan manfaat di lapangan

Yogyakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Asosiasi Zero Emisi Indonesia (AZEI) menjajaki pengembangan inovasi pembiayaan proyek karbon biru sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan kelautan rendah emisi dan perlindungan ekosistem pesisir.

Kerja sama tersebut merupakan salah satu dari enam ruang lingkup kesepakatan antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP dan AZEI yang ditandatangani pada 5 Oktober 2026.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara, dalam siaran pers KKP yang diterima di Yogyakarta, Selasa, mengatakan, kemitraan tersebut diharapkan dapat mendorong pelaksanaan program kelautan rendah emisi melalui kolaborasi lintas sektor.

Menurut dia, AZEI memiliki kepakaran dan platform lintas sektor yang dapat mempertemukan kepemimpinan, jaringan teknologi, pembiayaan, hingga investasi.

"Kami berharap kemitraan ini dapat memastikan gagasan kelautan rendah emisi tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi diwujudkan menjadi program yang konkret dan memberikan manfaat di lapangan,” kata Koswara.

Selain inovasi pembiayaan karbon biru, kesepakatan tersebut mencakup pengembangan model mobilitas dan infrastruktur rendah emisi, penguatan sistem pengelolaan karbon biru, pengelolaan sampah, serta pengembangan ekosistem pergaraman berkelanjutan.

Kerja sama juga meliputi publikasi dan diseminasi informasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

KKP menyatakan, kolaborasi dengan berbagai pihak diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan ekonomi biru, termasuk mendukung target perluasan kawasan konservasi laut hingga 30 persen dari total wilayah perairan Indonesia atau sekitar 97,5 juta hektare pada 2045.

Pengembangan karbon biru menjadi salah satu fokus kerja sama tersebut seiring upaya memperkuat perlindungan ekosistem pesisir yang berperan dalam penyerapan dan penyimpanan karbon.

KKP berharap kesepakatan bersama tersebut segera ditindaklanjuti melalui program yang terukur dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kualitas ekosistem laut sekaligus kesejahteraan masyarakat pesisir.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Kami akan menyusun timnas data center di mana kementerian/lembaga akan terlibat, yang di dalamnya saya akan usulkan Kadin masuk di dalam timnas ini

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan membentuk tim nasional (timnas) terkait data center yang rencananya melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

"Kami akan menyusun timnas data center di mana kementerian/lembaga akan terlibat, yang di dalamnya saya akan usulkan Kadin masuk di dalam timnas ini," ujar Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza di Jakarta, Selasa.

Faisol berharap timnas data center tersebut dapat terbentuk dalam waktu dekat.

​"Data center ini penting untuk industri dan pengungkit pertumbuhan ekonomi. Kami juga melihat, mendengar juga laporan dari banyak kementerian/lembaga maupun BUMN bahwa soal energi, kebutuhan listrik, kebutuhan air (data center) ini besar. Masukan dari PLN, kementerian/lembaga yang lain, ini bisa diatur sebaik-baiknya supaya tidak terlalu mengganggu kebutuhan atau pasokan bagi masyarakat. Industri harus mengatur ini," katanya.

Terkait penghentian proyek BDX Data Centers di kawasan Jatiluhur, Jawa Barat Faisol menyampaikan bahwa pihaknya akan mendengar dari berbagai pihak terkait mengenai evaluasinya.

"Saya belum bertemu secara resmi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi seperti yang kita dengar bahwa kegiatan investasi untuk data center di Jatiluhur itu dihentikan. Tapi lebih jauh nanti mungkin dalam waktu dekat kami akan mengundang Pemerintah Provinsi dan juga beberapa kementerian/lembaga melihat bukan hanya urusan data center di Jatiluhur, tapi di tempat-tempat yang lain juga," katanya,

Ia juga mengatakan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan rencananya akan melakukan pertemuan dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengenai sumber daya air untuk data center.

"Ya pasti, kemarin waktu rapat minggu lalu, kita juga sudah bicara dengan Kementerian ATR/BPN, dan mungkin minggu depan kita akan bicara dengan Kementerian PU terkait sumber daya air," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong pembangunan data center yang menjaga keseimbangan lingkungan.

Ia menyampaikan bahwa isu pembangunan atau pengembangan data center memang tidak terelakkan bahwa semakin mengadopsi ekonomi digital, termasuk untuk e-commerce dan berbagai kepentingan lainnya, maka semakin membutuhkan data center di berbagai daerah.

Sebagaimana diketahui setiap data center itu membutuhkan dukungan energi yang luar biasa, listrik, termasuk air bersih yang besar, sehingga memang harus benar-benar dihitung secara cermat.

Tentunya, lanjut dia, ini juga menjadi bagian dari penyusunan tata ruang wilayah. Pemerintah pusat tentu bersama pemerintah daerah. Kalau di kawasan industri juga memang dipersiapkan sebagai satu ekosistem yang tidak terpisahkan satu sama lainnya, dan tentunya saling mendukung satu sama lain.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Cabang Bandung, Jawa Barat, mencatat realisasi penyerapan gabah petani mencapai 84.653 ton hingga 12 Oktober 2026 atau sekitar 117 persen dari target tahunan sebesar 72.147 ton.

Pimpinan Perum Bulog Kantor Cabang Bandung Yanto Nurdianto di Bandung, Selasa, mengatakan penyerapan gabah akan terus dilanjutkan hingga akhir tahun meskipun realisasinya telah melampaui target yang ditetapkan.

“Hingga per tanggal 12 Oktober ini realisasi serapan gabah ada sekitar lebih dari 84 ribu ton dan melebihi target tahunan. Akan tetapi, Bulog akan tetap terus menyerap panen gabah di petani sampai akhir tahun,” katanya.

Berdasarkan data Bulog, realisasi penyerapan gabah sejak 1 Januari hingga 12 Oktober 2026 mencapai 84.653.087 kilogram gabah kering panen (GKP), sedangkan target tahunan ditetapkan sebanyak 72.147.000 kilogram.

Serapan tersebut berasal dari petani di wilayah Bandung Raya, meliputi Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, Kota Bandung, dan Sumedang.

Capaian tersebut melampaui target sekitar 12.506 ton atau setara 17 persen di atas sasaran awal, sementara kegiatan pengadaan masih berlangsung hingga Desember 2026.

Yanto menjelaskan Bulog tidak menetapkan target tambahan setelah realisasi penyerapan melampaui sasaran tahunan, tetapi tetap melanjutkan pembelian gabah petani untuk mengoptimalkan pengadaan hasil panen dalam negeri.

“Untuk target tambahan tidak ada. Namun, penyerapan tetap berjalan sampai akhir tahun karena kami masih melakukan pengadaan gabah dari petani,” ujarnya.

Dalam kegiatan pengadaan tersebut, Bulog membeli gabah kering panen dari petani dengan harga Rp6.500 per kilogram sesuai ketentuan pembelian yang berlaku.

Penyerapan gabah menjadi bagian dari upaya Bulog memperkuat cadangan beras pemerintah melalui pengadaan produksi dalam negeri sekaligus membantu memastikan hasil panen petani terserap melalui mekanisme pembelian yang berlaku.

Yanto mengatakan kelanjutan pengadaan hingga akhir tahun diharapkan dapat mengoptimalkan hasil panen yang tersedia dan menjaga kesinambungan pasokan beras untuk mendukung kebutuhan masyarakat.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pengawasan tidak berhenti pada penghentian kegiatan. Kami akan melakukan pemeriksaan dan pemantauan secara berkala untuk memastikan tambak-tambak tersebut tidak kembali beroperasi

Yogyakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel dua tambak udang seluas 7,71 hektare di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, karena diduga melanggar ketentuan perizinan.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan, pengawasan akan dilakukan secara berkala untuk memastikan tambak yang telah dihentikan itu tidak kembali beroperasi.

“Pengawasan tidak berhenti pada penghentian kegiatan. Kami akan melakukan pemeriksaan dan pemantauan secara berkala untuk memastikan tambak-tambak tersebut tidak kembali beroperasi,” kata Pung dalam keterangan resmi yang diterima di Yogyakarta, Selasa.

Penyegelan dua lokasi tambak tersebut dilakukan tim Stasiun PSDKP Cilacap pada Minggu (11/10), menyusul hasil pemantauan dan informasi masyarakat mengenai masih beroperasinya sejumlah tambak yang diduga melanggar aturan.

Berdasarkan data hasil pengawasan yang telah divalidasi, sebanyak 33 lokasi tambak dengan luas total sekitar 42 hektare di Pulau Karimunjawa telah berhenti beroperasi sejak 2023 dan 2024.

KKP menyatakan, pengawasan tersebut merupakan upaya menjaga kelestarian wilayah laut dan pesisir sekaligus melindungi sumber penghidupan masyarakat, khususnya nelayan yang bergantung pada sumber daya perikanan.

KKP menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha perikanan, termasuk budi daya, harus memenuhi ketentuan perizinan serta memperhatikan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan sumber daya ikan.

Selain ketentuan perizinan, kegiatan tambak di Karimunjawa juga harus memperhatikan aturan tata ruang daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2023–2043, wilayah Karimunjawa tidak diperuntukkan bagi kegiatan budi daya udang.

KKP menyatakan akan melanjutkan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala guna memastikan kegiatan perikanan di wilayah tersebut berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Gresik, Jawa Timur (ANTARA) -

Pertamina Patra Niaga melalui Bitumen Plant Gresik merenovasi gudang Bank Sampah Kuat di Kelurahan Ngargosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, untuk memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat sekaligus mengurangi risiko kebakaran akibat kebiasaan membuang sampah sembarangan.

"Program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan diarahkan untuk memberikan manfaat nyata," kata Area Manager Communication, Relations and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi di Gresik, Selasa.

Ahad menuturkan renovasi gudang ini merupakan bagian dari pendampingan Bank Sampah Kuat yang dilakukan Bitumen Plant Gresik sejak awal 2026 guna meningkatkan kelayakan fasilitas pengumpulan, pemilahan, dan penyimpanan sampah.

Ia mengatakan program TJSL perusahaan diarahkan untuk memberikan manfaat nyata melalui kolaborasi berkelanjutan dengan masyarakat dan pemerintah setempat.

Menurut dia, sinergi berbagai pihak diperlukan untuk meningkatkan kesadaran warga agar memilah dan mengelola sampah sejak dari sumbernya sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Operation Head Bitumen Plant Gresik Indra Gunawan menjelaskan penyediaan fasilitas yang lebih layak diharapkan dapat mengoptimalkan aktivitas bank sampah sekaligus mendorong keterlibatan dan kemandirian masyarakat dalam mengelola sampah secara bertanggung jawab.

“Dengan fasilitas yang lebih layak, kami berharap aktivitas Bank Sampah Kuat semakin optimal dan mampu mendorong keterlibatan serta kemandirian masyarakat dalam mengelola sampah secara bertanggung jawab,” ujar Indra.

Melalui pendampingan tersebut, Bank Sampah Kuat diharapkan berkembang menjadi wadah pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang tidak hanya mendukung kebersihan lingkungan, tetapi juga membantu mengurangi potensi kebakaran di wilayah Kelurahan Ngargosari.

Lurah Ngargosari Sutrisno pun menyampaikan terima kasih atas dukungan Pertamina Patra Niaga terhadap pembenahan Bank Sampah Kuat karena berhasil melahirkan inovasi berkelanjutan.

Ia menambahkan, pengelolaan sampah yang lebih baik diperlukan untuk mengurangi kebiasaan warga membuang sampah di area kebun yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran terutama saat musim kemarau.

"Kami berharap kolaborasi ini melahirkan inovasi yang bermanfaat dan berkelanjutan,” kata Sutrisno.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kupang (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara (Jatimbalinus) menyatakan menambah pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite sebesar 50 persen dari konsumsi rata-rata Pertalite harian sebesar 200 hingga 220 kiloliter (KL).

Sales Branch Manager (SBM) Wilayah Kupang Ali Uraidy secara daring di Kupang, mengatakan pasokan Pertalite ditambah karena banyaknya permintaan dari pengguna Pertalite.

"Biasanya untuk Kota Kupang konsumsi rata-rata harian itu 200 KL tetapi kemarin hari Senin kita tambahkan jadi 300 KL untuk penuhi kebutuhan masyarakat," katanya.

Hal ini disampaikannya saat zoom Bersama Gubernur NTT Melki Laka Lena, Kadis ESDM NTT, serta sejumlah pimpinan daerah di NTT terkait distribusi BBM ke NTT yang sempat terkendala akibat terlambat masuknya kapal pengangkut BBM.

Dia mengatakan saat di sejumlah SPBU di Kota Kupang masih terjadi antrean, namun hal itu hanya sementara karena pasokan masih terus bertambah.

Ali juga mengatakan kondisi yang terjadi beberapa hari ini di sejumlah daerah di NTT terkait kesulitan warga mendapatkan Pertalite ujar dia.

Sales Area Manager Pertamina NTT, Mahdi Syafar, menjelaskan bahwa antrean yang terjadi pada akhir pekan dipicu keterlambatan kedatangan kapal pengangkut BBM.

Kapal yang semula dijadwalkan tiba pada Jumat (9/10) baru sampai di Terminal BBM Tenau pada Sabtu (10/10) sore. Keterlambatan tersebut terjadi karena antrean di Kilang Balikpapan.

"Kapal itu membawa sekitar 6.500 kiloliter atau 6,5 juta liter Pertalite," ujar dia.

Setelah kapal tiba, Pertamina langsung mempercepat normalisasi penyaluran. Bahkan, distribusi tetap dioptimalkan pada Minggu, yang biasanya menjadi hari libur operasional depot, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pada Senin, penyaluran Pertalite di Kota Kupang dimaksimalkan hingga sekitar 312.000 liter yang didistribusikan ke sekitar 15 SPBU, mulai dari wilayah Oebufu hingga Oesapa.

Dia menambahkan masyarakat tidak perlu panik karena stok di Terminal BBM Tenau saat ini mencukupi. Walaupun demikian stok yang ada bersifat dinamis.

Karena itu, pemantauan persediaan dan koordinasi dengan kapal pengangkut berikutnya terus dilakukan agar distribusi ke berbagai daerah tetap terjaga.

Masyarakat juga diimbau tidak membeli BBM secara berlebihan, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan agar tidak menambah antrean dan mengganggu kelancaran pelayanan di SPBU.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Danantara Development Management Fund (DDMF) menjadikan ketahanan energi sebagai salah satu pilar strateginya, sebab berpengaruh terhadap kedaulatan nasional dalam hal mengurangi ketergantungan impor.

“Saat ini, energi menjadi topik yang sangat penting bagi kami,” ucap Managing Director, Development Investment, Danantara Development Management Fund Rachmat Kaimuddin dalam acara peluncuran IES 2027 yang digelar di Jakarta, Selasa.

Rachmat menyampaikan terdapat dua cara untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi. Cara pertama adalah dengan menciptakan lebih banyak energi di dalam negeri.

Kemudian, tutur Rachmat melanjutkan, cara kedua adalah dengan berfokus pada bagaimana penggunaan energi di dalam negeri.

Terkait dengan cara mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi, Rachmat menganjurkan perubahan pola penggunaan energi dalam kehidupan sehari-hari, dari yang semula menggunakan energi fosil seperti bahan bakar minyak (BBM) dan LPG, menjadi listrik.

“Daripada mengimpor fosil, kita bisa menggunakan kelistrikan di dalam negeri,” ucap Rachmat.

Rachmat menyampaikan Indonesia masih mengimpor sekitar 20 persen kebutuhan energinya, yakni BBM dan LPG. Ia meyakini, dengan perubahan pola konsumsi energi masyarakat, Indonesia bisa mengurangi ketergantungannya terhadap impor energi.

“Kita harus mengubah cara kita bertransportasi dan cara kita memasak. Itu untuk mewujudkan pilar kedaulatan (energi) atau substitusi impor,” ucap Rachmat.

Diwartakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyiapkan kompor listrik dengan daya di bawah 900 kilovolt ampere (kVA) untuk rumah tangga, sebagai langkah konversi kompor LPG menjadi kompor listrik.

Ia juga mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk program kompor listrik dalam rangka mengurangi ketergantungan impor LPG.

Selain kompor listrik, Bahlil juga mengusulkan alokasi anggaran dalam RAPBN 2027 sebesar Rp635,24 miliar untuk program konversi motor listrik.

Anggaran tersebut nantinya dikelola oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian ESDM.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bengkalis, Riau, (ANTARA) - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau telah melaksanakan penyemaian 100.000 benih cabai untuk mengantisipasi ketersediaan dan tingginya harga dalam rangka menyambut natal dan tahun baru 2027.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas TPHP) Kabupaten Bengkalis Mohammad Azmir, mengatakan penyemaian cabai tersebut dilaksanakan dalam kegiatan Kawasan Aneka Cabai tahap II tahun 2026. Lokasinya berada pada tiga desa di Pulau Bengkalis.

"Saat ini telah dilakukan oleh Kelompok Tani Penghijauan Bumi Desa Kuala Alam, Kelompok Tani Sabar Nrimo Desa Bantan Tengah dan Kelompok Tani Berancah Bersatu Desa Berancah," katanya di Bengkalis, Selasa.

Selain itu lanjutnya penyemaian cabai juga ditambah lagi kegiatan menanam secara mandiri oleh kelompok tani seperti Kelompok Tani Sumber Rezeki di Desa Pergam Kecamatan Rupat, Kelompok Tani Milenial di Desa Pambang Baru Kecamatan Bantan, Kelompok Tani Tunas Muda Desa Tanjung Kapal Kecamatan Rupat dan juga digelar gerakan pangan murah.

Azmir menjelaskan, perkirakan kegiatan tersebut akan panen pada akhir bulan Desember dan awal Januari 2027. Sesuai dengan harapan Bupati Bengkalis, mengajak seluruh masyarakat agar membeli hasil pertanian lokal yang harganya terjangkau.

"Diharapkan dengan adanya kolaborasi antara program pemerintah dan kemandirian masyarakat bisa mempercepat terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Bengkalis Kasmarni berharap masyarakat dapat mulai membiasakan diri memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah dengan kegiatan produktif. Dengan langkah sederhana tersebut, masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kemandirian pangan keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah, serta diharapkan bisa mencegah tingginya inflasi di Kabupaten Bengkalis.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pemanfaatan pekarangan rumah secara optimal, sehingga lahan yang sebelumnya tidak digunakan dapat memberikan nilai tambah bagi keluarga.

"Melalui gerakan menanam sayuran di pekarangan rumah, diharapkan tumbuh budaya hidup produktif dan mandiri di tengah masyarakat Kabupaten Bengkalis," tuturnya.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026