Jakarta (ANTARA) - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga komoditas cabai rawit merah mencapai Rp105.750 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras Rp28.550 per kg.

Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta, Jumat, pukul 10.03 WIB, selain cabai rawit merah dan telur ayam tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp37.050 per kg, bawang putih Rp38.350 per kg.

Selain itu, beras kualitas bawah I di harga Rp15.650 per kg, beras kualitas bawah II Rp15.700 per kg. Sedangkan beras kualitas medium I Rp17.050 per kg, dan beras kualitas medium II di harga Rp17.000 per kg.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp18.200 per kg, dan beras kualitas super II Rp17.750 per kg.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp71.400 per kg, cabai merah keriting Rp87.700 per kg, dan cabai rawit hijau Rp82.500 per kg.

Kemudian, daging ayam ras segar R39.550 per kg, daging sapi kualitas I Rp152.900 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp145.250 per kg.

Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp20.250 per kg, gula pasir lokal Rp19.550 per kg.

Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp19.900 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp24.300 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp23.850 per liter.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat kesiapan peserta pemagangan ke Jepang menjelang pemberlakuan sistem magang baru melalui Employment for Skill Development Program (ESDP) mulai April 2027.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan persiapan itu diperlukan agar peserta dapat memenuhi kebutuhan keterampilan, bahasa, budaya, dan adaptasi terhadap lingkungan kerja di Jepang.

“Kami mencermati perubahan sistem tersebut yang perlu diantisipasi melalui persiapan terencana agar tenaga kerja Indonesia dapat mengikuti program dengan kompetensi yang sesuai dan memperoleh pelindungan selama berada di Jepang,” kata Menaker.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara Kemnaker, International Manpower Development Organization Japan (IM Japan), perusahaan penerima, dan pihak terkait di kedua negara.

Koordinasi tersebut diperlukan untuk mempersiapkan mekanisme pelaksanaan program serta memastikan keberlanjutan kerja sama dalam masa transisi menuju sistem baru.

“Karena yang perlu kita persiapkan bukan hanya jumlah peserta yang akan berangkat, tetapi juga kualitas kompetensinya. Penguasaan bahasa, keterampilan teknis, pemahaman budaya kerja, dan K3 menjadi bekal penting agar peserta mampu beradaptasi dan berkembang di lingkungan industri Jepang,” ujar Yassierli.

Sebagai salah satu langkah konkret, Kemnaker melalui Ditjen Binalavotas dan IM Japan menandatangani Kesepahaman Bersama (MoU) tentang Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dalam rangka Penyelenggaraan ESDP di Jepang.

Ruang lingkup kerja sama meliputi pertukaran data dan informasi untuk evaluasi program, sosialisasi kepada masyarakat, rekrutmen dan seleksi calon peserta, pelatihan pra-pemberangkatan di Indonesia, serta pelatihan pemantapan dan pendampingan peserta selama berada di Jepang.

Kerja sama juga mencakup pengembangan program pelatihan, peningkatan kompetensi instruktur, serta pemanfaatan sarana dan prasarana pelatihan.

“Kami berharap kerja sama ini menjadi landasan bagi kedua pihak untuk memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan pelatihan dan pengalaman kerja langsung di perusahaan Jepang,” katanya.

Selain itu, Menaker juga berharap kerja sama antara Kemnaker dan IM Japan terus diperkuat. Sehingga kerja sama itu ke depan terus berkembang dan berkelanjutan untuk memberikan manfaat nyata bagi kedua negara.

“Kami juga berharap IM Japan dapat terus memperluas peluang bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kebutuhan industri Jepang dan kapasitas pelatihan di Indonesia,” ujar Yassierli.

“Kami terbuka untuk menjajaki perluasan kerja sama ke berbagai sektor potensial, serta mendorong keterlibatan perusahaan Jepang dalam menyelaraskan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan kompetensi di tempat kerja,” katanya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kontrak yang sedang berjalan tentu harus dihormati. Tetapi setelah kontrak berakhir, pemerintah mempunyai ruang untuk menentukan kembali prioritas pemanfaatan gas nasional.

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menyampaikan rencana pemerintah untuk tidak memperpanjang kontrak ekspor gas ke negara tetangga sebagai langkah tepat guna memastikan kebutuhan energi industri nasional terpenuhi.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mendukung langkah pemerintah yang membuka opsi penghentian perpanjangan kontrak ekspor gas demi memprioritaskan kebutuhan domestik.

Menurut Ma’ruf dalam pernyataannya yang sudah dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, kebijakan tersebut relevan di tengah persoalan pasokan gas yang masih dihadapi sejumlah sektor industri nasional.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap ekspor ataupun negara mitra yang selama ini menjadi salah satu mitra ekonomi strategis Indonesia.

Namun, menurut dia, pengelolaan sumber daya energi harus mengutamakan kepentingan nasional dan keberlanjutan industrialisasi.

“Kontrak yang sedang berjalan tentu harus dihormati. Tetapi setelah kontrak berakhir, pemerintah mempunyai ruang untuk menentukan kembali prioritas pemanfaatan gas nasional. Bagi HKI, prinsipnya jelas, kebutuhan domestik harus dipastikan aman terlebih dahulu sebelum kontrak ekspor diperpanjang,” ujar Ma’ruf.

Berdasarkan data Kementerian ESDM hingga semester I-2026, sekitar 74,55 persen gas bumi Indonesia digunakan untuk kebutuhan domestik, sedangkan sekitar 25,39 persen dialokasikan untuk ekspor.

Secara volume, realisasi pemanfaatan gas domestik mencapai sekitar 3.972,26 Billion British Thermal Unit per Day (BBTUD), sementara ekspor tercatat sekitar 1.352,9 BBTUD.

Ekspor tersebut terdiri dari gas alam cair (LNG) sekitar 998,77 BBTUD dan gas melalui pipa sekitar 354,13 BBTUD.

Di sisi lain, industri menjadi konsumen gas domestik terbesar dengan penggunaan sekitar 1.263,20 BBTUD atau 23,72 persen dari total pemanfaatan gas nasional.

Ma’ruf menyampaikan, pemerintah perlu mempertimbangkan nilai tambah ekonomi yang dapat dihasilkan apabila gas dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas industri dalam negeri.

Lebih lanjut, pihaknya menilai persoalan pasokan gas bagi industri tidak hanya berkaitan dengan harga, tetapi juga kepastian volume, tekanan, dan kontinuitas pasokan.

Di Jawa bagian barat, realisasi pasokan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dilaporkan masih 88-90 persen dari alokasi yang ditetapkan pemerintah, sehingga berdampak terhadap sejumlah industri pengguna gas dan menekan tingkat utilisasi produksi.

Bagi industri yang membutuhkan proses produksi berkelanjutan, seperti keramik, kaca, baja, petrokimia, oleokimia, serta makanan dan minuman, gangguan pasokan gas dapat mengakibatkan penurunan produksi dan peningkatan biaya operasional.

Ia menegaskan, kebijakan energi harus menjadi bagian dari strategi industrialisasi nasional agar sumber daya alam Indonesia dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi industri dan masyarakat.

“Jangan sampai gas Indonesia ikut memperkuat daya saing industri negara lain, sementara industri Indonesia sendiri harus berjuang mendapatkan pasokan energi. Kalau pilihannya adalah memperkuat industri negara lain atau memperkuat industri nasional, maka posisi HKI jelas, industri Indonesia harus didahulukan,” ujarnya pula.

Selain itu, untuk memastikan kebutuhan domestik terpenuhi, HKI mendorong pemerintah menerapkan prinsip domestic industry first dalam mengevaluasi kontrak ekspor gas yang akan berakhir.

Pemerintah juga dinilai perlu menyusun neraca gas jangka panjang yang mengintegrasikan produksi nasional, kontrak ekspor yang masih berjalan, kebutuhan industri eksisting, kebutuhan pembangkit dan pupuk, serta proyeksi permintaan dari investasi baru di kawasan industri.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyatakan akan mengevaluasi kontrak ekspor energi dengan negara-negara lain yang dinilai tidak kooperatif dan tidak menghargai Indonesia.

“Saya akan melakukan evaluasi. Saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia,” ujar Bahlil dalam Peresmian Penerimaan Gas JNE#6 dan Fasilitas Produksi Lapangan Maha - South Hub, yang dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis (22/10).

Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan, apabila negara lain memiliki persoalan dengan Indonesia yang bisa dibicarakan baik-baik, maka semestinya permasalahan bisa diselesaikan dengan prinsip saling menghargai.

“Jangan di saat mereka butuh, baru mereka datang untuk memohon. Di saat ada persoalan lain, yang sesungguhnya itu mampu dibicarakan, seperti saudara yang tidak tahu adat saja. Ini yang kami tidak mau,” ujar Bahlil.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan Jumat, bergerak melemah 14 poin​ atau 0,08 persen menjadi Rp18.074 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.060 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Industri komik ini besar sekali potensinya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (Wamen Ekraf)/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Waka Bekraf) Irene Umar mengatakan potensi industri komik di Indonesia dapat diakselerasi dengan pemetaan ekosistem komik yang terukur sebagai aset ekonomi bernilai tinggi berbasis kekayaan intelektual (intellectual property/IP).

Menurut Irene, potensi komik tidak hanya sekadar hiburan visual, namun distribusi IP komik sangat potensial untuk dikembangkan mulai dari linimasa produk fisik, mainan koleksi, hingga adaptasi lintas media seperti animasi dan gim.

"Industri komik ini besar sekali potensinya. Kita tidak bisa hanya melihat komik dari sisi cetak dan digital. Kekayaan intelektualnya bisa dikembangkan menjadi berbagai bentuk produk dengan lapisan monetisasi yang berbeda. Karena itu, kita juga perlu mengubah persepsi masyarakat terhadap komik dan melihat potensi industrinya secara lebih menyeluruh,” kata Irene dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Diskusi yang dilakukan bersama pelaku ekosistem komik nasional dalam sesi The Ultimate Indonesian Comic Debate by Malaka Books pada rangkaian The 5th World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 ini, membahas persoalan ekosistem komik nasional yang memerlukan perhatian lebih seperti distribusi hingga kesenjangan regulasi.

Merespons tantangan tersebut, Wamen Ekraf menekankan bahwa pendataan terpadu menjadi fondasi utama penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Pemetaan ekosistem komik harus mencakup seluruh rantai pasok, mulai dari penyediaan kertas, percetakan, logistik, efisiensi distribusi, hingga tata kelola perpajakan dan hak cipta.

Data terukur ini penting untuk memperkuat argumentasi pemerintah dalam memperjuangkan regulasi yang berpihak pada industri kreatif di tingkat lintas kementerian.

"Kalau kita tidak memiliki data, bagaimana kita bisa memperjuangkan kebutuhan industri? Saya mengajak teman-teman untuk bersama-sama membangun basis data yang kuat agar potensi dan persoalan industri bisa dipetakan secara konkret,” ujar Irene pula.

Diskusi juga menghadirkan Gideon Kamang, Comics Researcher dari RMIT yang menyoroti hambatan logistik dan distribusi sebagai tantangan utama pertumbuhan industri komik nasional.

Menurutnya, penyelesaian masalah ini membutuhkan pendekatan regulasi yang mampu menjamin keterjangkauan pasar secara merata di luar kawasan perkotaan utama.

“Jika harus menunjuk satu hal yang dapat memberikan dampak besar terhadap transformasi ekosistem komik Indonesia, menurut saya, itu adalah regulasi yang menjamin pemerataan distribusi. Pemerataan ini harus mencakup akses geografis agar pelaku ekonomi kreatif, khususnya komikus, memiliki kesempatan yang adil untuk menjangkau pasar dan mengembangkan karyanya,” ujar Gideon.

Penguatan literasi sejak dini, penekanan biaya produksi, serta sinergi antara kebijakan pemerintah dan kesiapan bisnis menjadi kunci utama keberlanjutan industri komik Indonesia.

Mengusung tema Inclusively Creative: Collective Continuity, WCCE 2026 yang berlangsung pada 21-23 Oktober 2026 di Jakarta menegaskan kembali pentingnya keterhubungan antara regulasi, perlindungan hak cipta, dan perluasan pasar agar karya komik nasional mampu menjadi raja di negeri sendiri sekaligus menembus pasar global.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Lima berita seputar ekonomi Kamis (22/10) kemarin masih menarik untuk dibaca pagi ini, Jumat (23/10).

Jakarta (ANTARA) - Lima berita seputar ekonomi Kamis (22/10) kemarin masih menarik untuk dibaca pagi ini, Jumat. Mulai dari realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga soal rencana penghentian ekspor gas.

Berikut rangkumannya

Penyaluran KUR capai Rp257,84 triliun hingga 20 Oktober 2026

Pemerintah mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp257,84 triliun hingga 20 Oktober 2026, atau setara 87 persen dari plafon yang ditetapkan tahun ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis, mengatakan penyaluran tersebut telah menjangkau 4 juta debitur.

Baca selengkapnya

Prabowo terima laporan lima area konsesi bernilai Rp5.400 T

Presiden Prabowo Subianto mengungkap penerimaan laporan mengenai lima area konsesi di Indonesia dengan nilai cadangan mineral (proven reserves) yang diperkirakan mencapai Rp5.400 triliun.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis, Presiden mengingatkan jajarannya di kementerian dan lembaga untuk tidak terlalu mudah memberikan izin konsesi/izin usaha pertambangan (IUP) kepada perusahaan-perusahaan.

Baca selengkapnya

Prabowo serahkan Rp53,15 triliun kredit produktif untuk 2 juta lebih debitur

Presiden Prabowo Subianto menyerahkan secara simbolis akad kredit/pembiayaan produktif senilai Rp53,15 triliun yang telah disalurkan kepada 2.106.401 debitur, terdiri atas pelaku UMKM, petani, nelayan, serta wirausaha lainnya pada periode Agustus-Oktober 2026.

Prosesi tersebut digelar saat Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di Jiexpo Convention Centre, Jakarta, Kamis (22/10)

Baca selengkapnya

KKP targetkan 1.369 Kampung Nelayan Merah Putih beroperasi awal 2027

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan sebanyak 1.369 titik Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dapat beroperasi pada awal 2027 sebagai bagian dari target pembangunan 5.000 kampung nelayan di seluruh Indonesia.

Sekretaris Jenderal KKP Andy Artha Donny Oktopura di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (22/10), mengatakan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 5.000 KNMP yang tersebar di seluruh Indonesia bisa selesai secara bertahap.

Baca selengkapnya

Bahlil evaluasi kontrak ekspor energi ke negara yang tak hargai RI

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyatakan akan mengevaluasi kontrak ekspor energi dengan negara-negara lain yang dinilai tidak kooperatif dan tidak menghargai Indonesia.

“Saya akan melakukan evaluasi. Saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia,” ucap Bahlil dalam Peresmian Penerimaan Gas JNE#6 dan Fasilitas Produksi Lapangan Maha - South Hub, yang dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis (22/10)

Baca selengkapnya

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Penumpang diminta memeriksa status penerbangan secara berkala melalui kanal resmi maskapai dan bandar udara.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta calon penumpang rutin mengecek status penerbangan, menyusul dampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas ke sejumlah wilayah, guna memastikan perjalanan tetap aman sesuai kondisi operasional.

"Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terus mengawasi operasional penerbangan di tengah kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih melanda sejumlah wilayah Indonesia," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa terkonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dia menyebutkan berdasarkan data per 21 Oktober 2026, sebanyak 2.775 penerbangan berjadwal dalam negeri terdampak karhutla sejak 11 Agustus 2026. Jumlah ini bertambah 171 penerbangan dari data per 19 Oktober 2026.

Rinciannya, 1.170 penerbangan mengalami keterlambatan (delay), 1.544 dibatalkan atau ditunda (cancelled/postponed), 25 dialihkan ke bandar udara lain (divert), enam kembali ke bandar udara keberangkatan (return to base/RTB), dan 30 dimajukan jadwalnya (advance).

“Penyesuaian jadwal pada penerbangan yang terdampak karhutla semata-mata dilakukan demi keselamatan. Selama jarak pandang belum memenuhi batas minimum operasional, penerbangan tidak akan dipaksakan,” ujarnya.

Sebaran dampak asap kini juga menjangkau Nusa Tenggara Timur, selain Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Bandar udara yang terdampak, antara lain Iskandar (Pangkalan Bun), Supadio (Pontianak), Mutiara SIS Al-Jufrie (Palu), Sultan Babullah (Ternate), Pattimura (Ambon), Mozes Kilangin (Timika), Rendani (Manokwari), H Hasan Aroeboesman (Ende), Sultan Thaha (Jambi), dan Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang).

Asap mengurangi jarak pandang di sekitar bandar udara. Kondisi ini mempengaruhi proses lepas landas, pendaratan, dan pergerakan pesawat, sehingga dapat berujung pada keterlambatan, pengalihan, maupun pembatalan penerbangan.

Pada penerbangan internasional, 14 penerbangan dibatalkan. Rinciannya, 12 penerbangan Singapura-Pontianak pulang pergi dibatalkan pada 12-23 September 2026 akibat asap di Bandar Udara Supadio.

Sementara itu, dua penerbangan Singapura-Palembang pulang pergi dibatalkan pada 15 Oktober 2026 akibat asap di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II.

Di luar karhutla, 26 penerbangan dalam negeri dibatalkan akibat abu vulkanik Gunung Lewotolok dan Gunung Dukono, cuaca buruk, angin kencang, serta perawatan dan gangguan teknis pesawat.

Kemenhub tetap meminta penyelenggara bandar udara di wilayah terdampak menjaga kesiapsiagaan. Langkah tersebut meliputi penerapan Low Visibility Procedures (LVP), yaitu prosedur operasi saat jarak pandang rendah, bersama AirNav Indonesia dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Langkah lainnya adalah penerbitan Notice to Airmen (NOTAM) berisi informasi penting operasional penerbangan, serta peningkatan kesiagaan di sisi udara.

Pelayanan penumpang juga dioptimalkan melalui penyampaian informasi penerbangan secara berkala dan penyediaan masker.

Operasi water bombing juga terus berlangsung. Hingga 20 Oktober 2026, operasi pemadaman dari udara ini telah mencapai 5.320 flight cycle dan melibatkan 39 pesawat udara dari 11 operator.

Bandar udara di wilayah terdampak mendukung operasi tersebut dengan menyediakan area parkir pesawat dan helikopter, prioritas slot penerbangan, dan posko pemantauan karhutla. Dukungan lainnya berupa pendataan sumber air dan ketersediaan bahan bakar.

Melalui Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I hingga X, Ditjen Perhubungan Udara terus berkoordinasi dengan penyelenggara bandar udara, AirNav Indonesia, maskapai, BMKG, dan instansi terkait. Koordinasi dilakukan untuk memastikan penanganan berjalan sesuai ketentuan keselamatan penerbangan.

“Kami terus mendorong seluruh pihak meningkatkan koordinasi dan kesiapsiagaan. Penumpang juga kami minta mengikuti arahan petugas di bandar udara apabila terjadi perubahan jadwal,” ujar Lukman.

Sebagai langkah antisipasi, sejumlah maskapai telah membatalkan 40 penerbangan yang dijadwalkan pada 22-25 Oktober 2026, antara lain pada rute dari dan menuju Pangkalan Bun, Sampit, Ketapang, dan Singkawang.

Penumpang pada rute tersebut diimbau segera menghubungi maskapai terkait untuk informasi penjadwalan ulang (reschedule) maupun pengembalian biaya tiket (refund).

Masyarakat juga diimbau tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Jadwal penerbangan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi cuaca dan jarak pandang.

"Karena itu, penumpang diminta memeriksa status penerbangan secara berkala melalui kanal resmi maskapai dan bandar udara," kata Lukman.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Keselamatan pengguna jasa menjadi prioritas utama dalam setiap kejadian pelayaran, sehingga tindakan ASDP yang mengikuti prosedur darurat dinilai sudah sesuai ketentuan.

Jakarta (ANTARA) - Komunitas Pengguna Kapal Penyeberangan Nusantara (KPK-PN) menilai langkah PT ASDP Indonesia Ferry dalam menangani insiden kebakaran KMP Batumandi telah dilakukan secara tepat, dengan mengutamakan keselamatan penumpang.

"Penanganan insiden kapal terbakar tidak dapat dinilai hanya dari kondisi akhir kapal, tetapi harus dilihat secara menyeluruh berdasarkan prioritas penyelamatan jiwa, keamanan pelayaran, mitigasi risiko lingkungan, serta kepatuhan terhadap prosedur keselamatan dan investigasi," kata Koordinator KPK-PN Maruly Hendra Utama terkonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Menurut KPK-PN, keselamatan pengguna jasa menjadi prioritas utama dalam setiap kejadian pelayaran, sehingga tindakan ASDP yang mengikuti prosedur darurat dinilai sudah sesuai ketentuan.

Maruly mengaku sebagai orang yang pernah mengikuti pelatihan health, safety, and environment (HSE) maupun kesehatan dan keselamatan kerja (K3) menilai, langkah tanggap darurat yang dilakukan ASDP menunjukkan pentingnya pengambilan keputusan yang mempertimbangkan berbagai risiko secara bersamaan.

Dalam situasi kebakaran kapal, keputusan yang terburu-buru justru dapat menimbulkan persoalan baru apabila tidak memperhitungkan kondisi kapal, keselamatan awak dan penumpang, serta dampaknya terhadap aktivitas pelabuhan.

Dalam situasi darurat seperti kebakaran KMP Batumandi, kata dia, ukuran paling mendasar adalah bagaimana keselamatan jiwa diprioritaskan dan risiko lanjutan dikendalikan.

Penanganan tidak cukup hanya memadamkan api, tetapi juga harus memperhitungkan keamanan alur pelayaran, potensi pencemaran laut, kondisi kapal, dan kebutuhan investigasi.

"Dari perspektif itu, langkah-langkah tanggap darurat ASDP patut diapresiasi,” ujar Maruly.

Insiden kebakaran KMP Batumandi terjadi di alur masuk Pelabuhan Merak, Banten, dan ASDP bersama Kementerian Perhubungan langsung melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan berjalan optimal.

KPK-PN melihat langkah ASDP dalam mengamankan penumpang, melakukan pendataan, serta berkoordinasi dengan instansi terkait menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko setelah kejadian tersebut.

Selain penanganan keselamatan, ASDP juga memastikan operasional penyeberangan di Pelabuhan Merak tetap berjalan dengan pengaturan layanan, agar aktivitas transportasi masyarakat tidak mengalami gangguan berarti.

KPK-PN menilai pengelolaan kondisi pascakejadian menunjukkan pentingnya sinergi antara operator kapal, regulator, dan lembaga terkait untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan penyeberangan nasional.

Dalam proses lanjutan, ASDP turut mendukung langkah pengamanan lokasi kapal serta koordinasi persiapan operasi pengangkatan KMP Batumandi dengan memperhatikan aspek keselamatan pelayaran.

KPK-PN juga mengapresiasi upaya ASDP dalam memastikan hak-hak penumpang tetap diperhatikan melalui koordinasi bersama Kementerian Perhubungan, Jasa Raharja, dan pihak asuransi terkait.

Pemenuhan hak penumpang tersebut mencakup proses pendataan serta tindak lanjut klaim sesuai ketentuan, sehingga masyarakat terdampak memperoleh kepastian layanan setelah kejadian berlangsung.

Menurut KPK-PN, penanganan insiden transportasi laut membutuhkan komunikasi terbuka dan koordinasi cepat agar informasi kepada masyarakat tersampaikan secara akurat serta menghindari kesimpangsiuran.

KPK-PN berharap evaluasi menyeluruh terus dilakukan oleh seluruh pihak terkait guna memperkuat standar keselamatan pelayaran dan meningkatkan kesiapan menghadapi potensi kejadian serupa.

Komunitas tersebut menegaskan industri penyeberangan membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, operator, dan pengguna jasa untuk menciptakan layanan transportasi laut yang aman.

Dengan langkah penanganan yang telah dilakukan, KPK-PN menilai ASDP telah menunjukkan komitmen menjaga keselamatan penumpang sekaligus mempertahankan keberlangsungan layanan penyeberangan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Gas (Pertagas), bagian dari Subholding Gas Pertamina, mendukung penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera melalui bantuan bagi petugas dan masyarakat terdampak, serta dukungan operasional pemadaman.

"Upaya ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung penanganan bencana, menjaga keselamatan masyarakat, dan melindungi fasilitas operasional di sekitar wilayah terdampak," kata Corporate Secretary Pertagas Sulthani Adil Mangatur, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Perusahaan itu menyalurkan bantuan berupa paket kebutuhan tambahan makanan dan alat pelindung diri kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan sesuai kebutuhan petugas dalam penanganan karhutla.

Bantuan diserahkan di Posko 4 Kertapati, Kantor Kecamatan Kertapati, Palembang, pada 16 Oktober 2026 dan turut dihadiri unsur pemerintah daerah, aparat, serta relawan yang terlibat.

Paket kebutuhan tambahan makanan tersebut berisi susu murni, minuman penyegar, air mineral, biskuit, dan mi instan untuk membantu menjaga stamina petugas selama menjalankan tugas penanganan.

Selain dukungan konsumsi, Pertagas juga menyediakan alat pelindung diri berupa masker KN95, kacamata pelindung, sarung tangan antipotong, serta perlengkapan kesehatan sesuai kebutuhan lapangan.

Pertagas turut menyalurkan cartridge filter sebagai komponen penyaring perangkat filtrasi untuk membantu mengurangi paparan partikel maupun kontaminan yang muncul selama proses penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Selain bantuan logistik, Pertagas mengerahkan Tim Tanggap Darurat dan mobil pemadam kebakaran perusahaan untuk membantu penanganan kebakaran di wilayah Cambai dengan mengutamakan keselamatan personel.

Penanganan tersebut melibatkan Tim Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan serta Emergency Response Pertagas bersama BPBD, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Manggala Agni, perusahaan lain, dan Satgas Karhutla.

Kolaborasi lintas pihak dilakukan untuk mempercepat pemadaman, memperkuat koordinasi lapangan, serta mencegah kebakaran meluas hingga berpotensi mengganggu masyarakat maupun fasilitas operasional perusahaan.

Pertagas juga memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar jalur pipa yang terdampak asap karhutla berupa kebutuhan konsumsi, masker respirator setengah wajah, serta kacamata pelindung.

Menurut Sulthani, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama pemerintah, petugas pemadam, aparat, relawan, dan dunia usaha agar proses pemadaman berjalan efektif.

Ia menjelaskan dukungan Pertagas dilakukan melalui bantuan kemanusiaan, pengerahan tim tanggap darurat, serta mobil pemadam perusahaan untuk membantu penanganan kebakaran di wilayah Palembang.

Pertagas memastikan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan agar dukungan sesuai kebutuhan, sekaligus menjaga keandalan infrastruktur dan pasokan gas bagi pelanggan industri, UMKM, maupun rumah tangga.

Melalui sinergi penanganan darurat, bantuan sosial, dan perlindungan masyarakat, Pertagas menegaskan komitmennya untuk berkontribusi dalam menghadapi bencana serta mendukung pemulihan kondisi masyarakat.

Komitmen tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berkelanjutan, sejalan dengan peran Pertagas sebagai perusahaan infrastruktur energi terintegrasi di Indonesia.

Perwakilan BPBD Sumatera Selatan Dwi Zadine menyampaikan pihaknya mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan nyata Pertagas dalam penanggulangan karhutla di wilayah terdampak.

"Bantuan logistik berupa extra fooding dan APD sangat krusial untuk menjaga stamina serta keselamatan petugas gabungan di lapangan dari paparan asap pekat," kata

Ia juga menambahkan, pengerahan langsung Tim Tanggap Darurat dan armada pemadam kebakaran dari Pertagas membuktikan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah dan dunia usaha merupakan kunci utama percepatan pemadaman api.

"Sekaligus upaya nyata dalam melindungi masyarakat dan lingkungan di Sumatera Selatan," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - DHL Express Indonesia memperkuat jaringan logistik nasional dengan mengoperasikan 58 kendaraan listrik ramah lingkungan untuk mendukung konektivitas perdagangan, efisiensi pengiriman, serta pengurangan emisi operasional di berbagai wilayah Indonesia.

Senior Technical Advisor DHL Express Indonesia Ahmad Mohamad mengatakan berkembangnya perdagangan global membuat pelanggan semakin mengharapkan layanan logistik yang unggul secara operasional sekaligus memiliki komitmen nyata terhadap keberlanjutan lingkungan.

"Kehadiran kendaraan listrik ini membantu kami mengurangi emisi dari aktivitas pengiriman sekaligus memperkuat kemampuan kami dalam mendukung pelanggan yang terlibat dalam perdagangan internasional," kata Ahmad dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Sebelum penambahan armada terbaru, DHL Express Indonesia mengoperasikan 28 kendaraan listrik, kemudian menambah 30 unit Wuling Mitra EV Blind Van Long Range sehingga total armada listrik mencapai 58 unit.

Sebanyak 20 kendaraan listrik baru ditempatkan di Jakarta, delapan unit di Surabaya, serta masing-masing satu unit di Bandung dan Semarang untuk memperkuat operasional pengiriman beremisi lebih rendah.

Langkah tersebut dilakukan seiring semakin eratnya hubungan perdagangan internasional dan meningkatnya perhatian pelaku usaha terhadap pengurangan dampak lingkungan dalam aktivitas bisnis serta pengelolaan rantai pasok.

Berdasarkan DHL Global Connectedness Report 2026, Indonesia memiliki hubungan dagang yang kuat dengan berbagai ekonomi utama dunia, terutama Tiongkok, Singapura, dan Amerika Serikat yang terus mendorong aktivitas logistik.

Sementara itu, DHL Globalization Tracker menunjukkan perdagangan intra-Asia terus meningkat sehingga membuka peluang lebih besar bagi perusahaan Indonesia memperluas akses menuju pasar regional maupun pasar global.

Seiring perkembangan tersebut, semakin banyak perusahaan di Indonesia mengalokasikan anggaran khusus untuk program lingkungan sebagai bagian dari strategi meningkatkan daya saing, investasi, dan ketahanan bisnis jangka panjang.

Kondisi itu mendorong perusahaan logistik mencari solusi yang mampu menekan emisi operasional tanpa mengurangi kecepatan, keandalan, maupun kualitas layanan yang dibutuhkan pelanggan di berbagai sektor usaha.

Bagi DHL Express, transportasi darat menjadi penghubung utama jaringan logistik global dengan pelanggan lokal sehingga penggunaan kendaraan listrik dipandang penting untuk mengurangi emisi hingga tahap akhir pengiriman.

Penempatan armada listrik di luar Jakarta juga memberikan pilihan layanan lebih luas bagi pelanggan seiring berkembangnya pusat logistik baru, termasuk Surabaya dan Semarang yang semakin berperan dalam perdagangan nasional.

Secara keseluruhan, DHL Express Indonesia kini mengoperasikan 58 kendaraan listrik sebagai bagian dari 261 kendaraan operasional, menunjukkan meningkatnya pemanfaatan kendaraan komersial listrik dalam mendukung kegiatan logistik nasional.

Di tingkat global, DHL Group mengoperasikan lebih dari 1.400 kendaraan listrik di Asia Pasifik serta menargetkan emisi nol bersih pada 2050 dengan lebih dari 66 persen armada listrik dan penggunaan bahan bakar penerbangan berkelanjutan melebihi 30 persen pada 2030.

Sementara itu, Vice President of Wuling Motors Arif Pramadana mengucapkan terima kasih kepada DHL Express atas kepercayaan yang diberikan kepada Wuling Motors melalui pemanfaatan Mitra EV sebagai bagian dari armada operasional.

"Ini menjadi salah satu bentuk kolaborasi kedua perusahaan dalam menghadirkan solusi mobilitas yang dapat mendukung kebutuhan operasional bisnis," kata Arif.

Ia berharap kerja sama itu dapat memberikan manfaat bagi aktivitas operasional DHL Express serta membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dalam mendukung perkembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pasokan cabai nasional mencukupi sampai akhir tahun dengan memperkuat distribusi pangan antardaerah untuk mengantisipasi potensi lonjakan harga saat perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Sekretaris Utama Bapanas Ito Hediarto mengatakan ketersediaan cabai tidak menjadi persoalan menjelang momentum akhir tahun, namun pemerintah terus menjaga kelancaran distribusi terutama pengiriman dari daerah sentra produksi menuju wilayah konsumen

"Yang perlu dijaga saat ini adalah kelancaran distribusi, terutama pengiriman lewat jalur laut," kata Ito di sela kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka Hari Pangan Sedunia (HPS) 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan, sebagaimana keterangannya yang terkonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Ito menjelaskan pengiriman cabai ke daerah yang harus melewati laut kerap tersendat di jalan. Kondisi itu dapat menurunkan pasokan di daerah tujuan dan akhirnya mendorong harga naik.

"Kalau untuk cabai sendiri cukup, tinggal kita lihat saja sisi distribusinya," ujarnya.

Untuk menjaga harga, Bapanas memantau perkembangannya lewat rapat inflasi yang digelar setiap Senin. Ito menyebut cabai dan beras sebagai dua komoditas yang biasanya naik jelang akhir tahun.

"Di rapat-rapat inflasi setiap Senin, kita sampaikan, kita jaga harga-harga ini supaya tidak menjadi bagian dari inflasi," ucapnya.

Untuk mengatasi persoalan distribusi, Bapanas menyediakan fasilitasi distribusi pangan (FDP). Program itu membantu memobilisasi pasokan dari daerah surplus ke daerah yang membutuhkan, sehingga beban biaya distribusi berkurang dan cabai bisa sampai ke konsumen dengan harga lebih terjangkau.

Bapanas menaruh perhatian serius pada perkembangan harga cabai. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi, Senin (19/10), menunjukkan hampir 90 persen kabupaten/kota masih mengalami kenaikan harga cabai.

"Realisasi anggaran FDP saat ini sekitar 69,5 persen. Dengan demikian, masih ada sekitar 30,5 persen anggaran yang tersedia untuk daerah yang mengalami kenaikan harga ekstrem," katanya.

Selain cabai, Ito memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat selama Natal dan Tahun Baru. Bapanas telah berkoordinasi dengan Perum Bulog agar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan tersedia setiap bulan.

"Insya Allah tidak usah khawatir dari masyarakat, setiap bulannya akan ada beras di masyarakat, termasuk di bulan Desember," kata Ito.

Sementara itu, berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, Kamis, yang dikelola Bank Indonesia, mencatat harga komoditas cabai rawit merah mencapai Rp110.950 per kilogram (kg).

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp75.000 per kg, cabai merah keriting Rp89.100 per kg, dan cabai rawit hijau Rp89.700 per kg.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Pendekatan ini menempatkan AI bukan sekadar sebagai model atau aplikasi yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sebuah sistem terpadu yang melibatkan data, platform, infrastruktur, keamanan dan operasional bisnis

Jakarta (ANTARA) - Director Account Management FSI and Commercial Multipolar Technology Herryyanto menekankan pentingnya mengorkestrasi teknologi kecerdasan buatan atau AI sebagai bagian dari sistem inti perusahaan.

“Pendekatan ini menempatkan AI bukan sekadar sebagai model atau aplikasi yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sebuah sistem terpadu yang melibatkan data, platform, infrastruktur, keamanan dan operasional bisnis," kata Herryyanto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, kebutuhan itu semakin relevan ketika perusahaan memasuki era Frontier AI, yaitu kategori model AI dengan kapabilitas yang paling maju, setidaknya untuk saat ini.

Ia menjelaskan bahwa perkembangan kecerdasan buatan (AI) membuka peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, mempercepat pengambilan keputusan dan mengotomatisasi proses bisnis.

Seiring perkembangan teknologi, kata dia, batas kemampuan Frontier AI juga terus bergeser. Perubahan tersebut membawa AI dari semula hanya berperan menjawab pertanyaan menjadi memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan.

Menurut Herryyanto, siklusnya berkembang dari asisten yang memberikan informasi, copilot yang membantu pekerjaan, AI agent yang menggunakan perangkat untuk menyelesaikan tugas, hingga sistem multi-agent yang mengoordinasikan berbagai peran dan alur kerja (workflow).

"Semakin mandiri AI bekerja, semakin penting pula tata kelola, pemantauan dan pengawasan dari tim manusianya," ujarnya.

Bagi Multipolar Technology, orkestrasi AI berarti menghubungkan data, AI agent, aplikasi, infrastruktur, dan otomasi dalam satu pendekatan enterprise, dengan keamanan, tata kelola, kepatuhan, dan ketahanan sistem sebagai bagian dari rancangan sejak awal.

Melalui AI Framework, perusahaan dapat membangun fondasi untuk mengembangkan "use case" secara lebih terarah, dari tahap awal hingga penerapan yang lebih luas, tanpa mengabaikan kontrol dan kebutuhan operasional.

Perusahaan perlu melihat AI dari perspektif menyeluruh, bukan hanya mempertimbangkan model yang digunakan atau pilihan antara cloud dan on-premises.

Senior Vice President Multipolar Technology Achmad Fakhrudin menjelaskan bahwa Frontier AI tidak merujuk pada merek atau model tertentu, melainkan kategori kapabilitas AI paling maju pada suatu waktu.

Kapabilitas ini terus berkembang, termasuk dalam penalaran, pemrograman, perencanaan dan penggunaan perangkat. Perubahannya terlihat dari evolusi AI sebagai assistant yang menjawab pertanyaan, copilot yang membantu pekerjaan, agent yang menggunakan perangkat untuk menyelesaikan tugas, hingga multi-agent yang mengoordinasikan berbagai peran dan workflow.

"Dengan begitu, AI dapat berkembang sebagai sistem perusahaan yang terkelola, bukan hanya kumpulan teknologi yang terpisah-pisah," ujarnya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026