Bagi anak-anak muda yang ingin berbisnis, tapi bingung mau bisnis apa, ya itu model bisnis waralaba. Ikut menjadi waralaba karena template-nya semuanya sudah ada dan kita tinggal menjalankan

Tangerang (ANTARA) - Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pengembangan bisnis waralaba lokal sebagai salah satu peluang bagi anak muda yang ingin memulai usaha dengan model bisnis dan sistem operasional yang telah tersedia.

“Bagi anak-anak muda yang ingin berbisnis, tapi bingung mau bisnis apa, ya itu model bisnis waralaba. Ikut menjadi waralaba karena template-nya semuanya sudah ada dan kita tinggal menjalankan,” kata Budi dalam acara Franchise and License Expo di PIK 2 Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat.

Menurut Budi, Indonesia telah memiliki beragam produk waralaba lokal yang berpotensi terus dikembangkan, mulai dari usaha bakso hingga berbagai produk kuliner lainnya.

Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dikenal masyarakat karena skala produksi dan pengembangan sejumlah waralaba lokal belum sebesar merek-merek asing.

Budi menilai pengembangan waralaba dapat menjadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperluas jangkauan bisnis melalui pembukaan cabang.

Selain itu, sistem manajemen yang baik diperlukan agar usaha dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang.

Data Kementerian Perdagangan menunjukkan jumlah pemberi waralaba dalam negeri yang memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) mencapai 169 entitas.

Pada 2024, industri waralaba nasional membukukan omzet lebih dari Rp143 triliun dan menyerap sekitar 98 ribu tenaga kerja.

Dalam kesempatan tersebut, Budi juga mendorong pelaku usaha lokal untuk memanfaatkan peluang pasar yang lebih luas, termasuk melalui ekspansi keluar negeri.

Dalam upaya memperkuat akses pasar internasional, Budi menyampaikan Kementerian Perdagangan memiliki 46 kantor perwakilan perdagangan yang tersebar di 33 negara yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung promosi dan pengembangan produk Indonesia.

Pemerintah juga menjalankan program business matching untuk mempertemukan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan calon pembeli dari luar negeri, serta program campuspreneur bersama perguruan tinggi untuk mendorong lahirnya wirausaha muda dan eksportir baru.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Tapanuli Selatan, Sumatera Uta (ANTARA) - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot secara resmi memulai tahap penggenangan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batang Toru yang berlokasi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, penggenangan PLTA Batang Toru, Tapanuli Selatan, dimulai,” ujar Yuliot di Bendungan Air PLTA Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Jumat.

Yuliot menyampaikan dengan adanya penggenangan, PLTA yang dikembangkan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) juga akan melalui uji coba terhadap seluruh instrumen yang ada.

Adapun yang dimaksud dengan uji coba instrumen, yakni memastikan power house atau rumah pembangkitnya dapat berfungsi dengan baik, tercapainya target genangan air, serta evakuasi atau penyaluran daya untuk transmisi.

“Jadi, proses yang kita lakukan hari ini adalah untuk proses penggenangan. Tanpa penggenangan, kita tidak bisa melakukan uji coba atas seluruh fasilitas yang ada di sini,” ucap Yuliot.

Dengan adanya penggenangan ini, Yuliot menyampaikan PLTA Batang Toru dapat memasuki tahap selanjutnya sebagaimana timeline atau lini masa yang sudah ditentukan.

Yuliot berharap agar pada akhir Oktober, seluruh kegiatan yang terkait dengan penggenangan bisa diselesaikan.

“Ini dua minggu dilakukan uji coba terhadap seluruh instrumen,” ujar Yuliot.

PLTA yang dikelola oleh PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) ini memiliki kapasitas terpasang total 510 megawatt (MW). PLTA tersebut dirancang untuk beroperasi penuh pada jam beban puncak (18.00–24.00).

PLTA Batang Toru dibidik untuk menjadi pilar stabilitas dan fleksibilitas subsistem Sumatera Bagian Utara (Sumbagut).

Selain itu, pemerintah juga membidik agar kehadiran PLTA Batang Toru dapat menggantikan pembangkit fosil dan/atau menghentikan pembangkit sewa berbiaya tinggi, seperti PLTD dan PLTMB BBM saat beban puncak.

Sejatinya, proyek tersebut dibidik untuk beroperasi pada akhir 2025, akan tetapi tertunda akibat terdampak oleh banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera pada November 2025.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan, masyarakat diharapkan memiliki bekal untuk kembali bekerja atau mengembangkan usaha secara mandiri

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Program “Kemnaker Peduli Bencana” menghadirkan pelatihan vokasi kepada masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Sukro Muhab dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan pelatihan vokasi ditujukan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan sebagai bekal kembali bekerja maupun mengembangkan usaha.

“Kemnaker hadir untuk membantu masyarakat terdampak bencana melalui peningkatan kompetensi dan keterampilan. Dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan, masyarakat diharapkan memiliki bekal untuk kembali bekerja atau mengembangkan usaha secara mandiri,” kata Sukro.

Lebih lanjut, ia berharap dukungan melalui pelatihan tersebut dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Provinsi NTT.

Untuk saat ini dukungan tersebut diwujudkan melalui program Pelatihan Vokasi Nasional sebanyak 40 paket yang tersebar di seluruh UPTD binaan di kabupaten-kabupaten wilayah Provinsi NTT.

Selain Pelatihan Vokasi Nasional, Kemnaker juga menghadirkan Tailor Made Training (TMT) yang dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah. Hingga saat ini, sebanyak 38 paket TMT telah disalurkan ke seluruh wilayah Provinsi NTT.

Menurut Sukro, pendekatan TMT memungkinkan pelatihan disesuaikan dengan kondisi masyarakat sehingga keterampilan yang diperoleh peserta lebih mudah diterapkan setelah pelatihan.

“Pelatihan tidak hanya berhenti pada peningkatan keterampilan. Yang penting, keterampilan tersebut relevan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah sehingga bisa dimanfaatkan untuk bekerja ataupun mengembangkan usaha secara mandiri,” ujar Sukro.

“Melalui berbagai pelatihan yang diberikan, Kemnaker berharap dapat memberikan modal bagi masyarakat untuk bangkit, produktif dan kembali mandiri secara ekonomi,” imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kuala Lumpur (ANTARA) - Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, akan menjadi tuan rumah 3rd Borneo Economic Forum pada 2027, melanjutkan upaya memperkuat kerja sama ekonomi lintas batas dan kemitraan bisnis di Pulau Borneo.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam acara Gala Dinner 2nd Borneo Economic Forum 2026 di Kuching, Sarawak, Rabu (7/10), yang ditandai dengan penyerahan tongkat estafet penyelenggaraan forum dari Co-Chair Borneo Economic Community (BEC) Arsjad Rasjid, kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.

Menurut keterangan KJRI Kuching yang diterima di Kuala Lumpur, Jumat, dalam kesempatan tersebut Kepala OIKN menegaskan pentingnya membangun kepercayaan terhadap Nusantara sebagai simpul pertumbuhan ekonomi baru di jantung Borneo.

Memasuki tahap kedua pembangunan periode 2025–2029, Nusantara diarahkan untuk berkembang sebagai kota hutan cerdas dan berkelanjutan yang membuka peluang kolaborasi serta investasi di berbagai sektor.

Kepala OIKN juga mengundang investor dari Kalimantan Timur maupun mancanegara untuk berpartisipasi dalam pengembangan Nusantara dan memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia.

Sementara itu, Co-Chair BEC Arsjad Rasjid menekankan pentingnya penguatan kerja sama lintas batas, lintas sektor, dan lintas komunitas untuk mengoptimalkan potensi ekonomi Borneo, khususnya di bidang energi, konektivitas, transformasi digital, dan pengembangan industri terintegrasi.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi kawasan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan perbaikan kesejahteraan.

BEC dirancang sebagai platform kolaborasi yang dipimpin sektor swasta dan bersifat inklusif, dengan mempertemukan kamar dagang, perusahaan, asosiasi industri, komunitas, serta pemangku kepentingan dari Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Platform ini bertujuan mengidentifikasi dan mengembangkan peluang bisnis yang konkret agar potensi ekonomi Borneo dapat diwujudkan menjadi investasi, kemitraan usaha, dan kesempatan kerja.

Pembahasan dalam 2nd Borneo Economic Forum 2026 yang diselenggarakan 7–8 Oktober 2026, di Kuching juga telah berkembang dari pertukaran gagasan menuju penjajakan proyek konkret, identifikasi mitra usaha, serta pembahasan rencana implementasi.

Hal ini menunjukkan peluang untuk memperkuat sinergi pemerintah dan sektor swasta dalam membangun konektivitas, mengembangkan rantai nilai regional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.

Adapun penunjukan Nusantara sebagai tuan rumah forum berikutnya menjadi kesempatan strategis untuk memperkenalkan potensi investasi IKN dan memperkuat peran Kalimantan Timur dalam jejaring ekonomi Borneo.

Melalui penyelenggaraan 3rd Borneo Economic Forum 2027, Indonesia diharapkan dapat mendorong kemitraan yang lebih erat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat lintas negara demi mewujudkan Borneo yang semakin terhubung, kompetitif, dan sejahtera.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

sejumlah faktor menjadi kendala dalam produksi biomassa sawit seperti hambatan biaya, logistik, operasi pabrik dan jaminan keberlanjutan

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah kalangan menilai potensi biomassa sawit Indonesia sangat besar, tetapi jumlah yang dihasilkan belum otomatis menjadi bahan baku yang bernilai karena masih menghadapi berbagai macam kendala.

Executive Director of UN Global Compact Network Indonesia (IGCN) M. Windrawan Inantha mengatakan sejumlah faktor menjadi kendala dalam produksi biomassa sawit seperti hambatan biaya, logistik, operasi pabrik dan jaminan keberlanjutan.

"Residu harus dapat dipulihkan dengan teknologi yang sesuai, dikumpulkan dan dikirim dengan biaya masuk akal, serta dipasok tanpa mengabaikan kebutuhan kebun dan perlindungan lingkungan," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dalam sesi “The Circular Bioeconomy of Oil Palm Biomass: A Circular Economy Built on Technological Feasibility, Supply Chain Reliability, and Sustainability” di Palmex Medan 2026, dia menjelaskan Indonesia menghasilkan 48,2 – 55,4 juta ton tandan kosong kelapa sawit (TKKS) per tahun, 24,1 – 36,1 juta ton serat mesokarp dan 11,4 –1 6,9 juta ton cangkang inti sawit.

Volume pelepah sawit diperkirakan mencapai 175 – 242 juta ton bahan kering per tahun, sementara limbah cair pabrik kelapa sawit (POME) berkisar 120–181 juta meter kubik.

Angka-angka tersebut, lanjutnya, menunjukkan skala sumber daya, namun setiap aliran biomassa memiliki karakter, pemanfaatan saat ini, dan tantangan pengolahan yang berbeda.

Sementara itu Prof. Dr. Diana Chalil dari Consortium Studies on Smallholder Palm Oil, Universitas Sumatera Utara (USU) menyebutkan dari produksi tandan kosong kelapa sawit (TKKS) nasional yang diperkirakan mencapai 46,16 juta ton, sekitar 23,08 juta ton berpotensi tersedia setelah memperhitungkan pemanfaatan yang sudah berlangsung.

TKKS antara lain dikembalikan ke kebun sebagai bahan organik, diolah menjadi abu untuk pupuk, atau dijual untuk kebutuhan lain. Jarak, kondisi jalan dan kapasitas truk turut menentukan biaya pengiriman.

Dalam produksi bioetanol berbahan TKKS, menurut dia, biaya pengangkutan menjadi komponen biaya bahan baku yang jauh lebih besar dibandingkan harga TKKS.

"Oleh karena itu lokasi pabrik pengolahan dan rancangan logistik menjadi penentu penting," ujarnya.

Dia menegaskan pemanfaatan biomassa perlu dirancang dari hulu hingga pasar, perusahaan harus mengetahui volume yang benar-benar dapat dipulihkan, menghitung biaya pengumpulan dan pengangkutan,

Kemudian memastikan teknologi menghasilkan produk yang memenuhi kebutuhan pembeli, serta menjaga agar pemanfaatan baru tidak mengganggu fungsi residu bagi kebun maupun komitmen keberlanjutan di lanskap pasokan.

Dengan pendekatan tersebut, biomassa sawit dapat menjadi peluang diversifikasi bagi pabrik dan perkebunan, tambahnya namun, nilai ekonominya baru akan terwujud jika teknologi, pasokan, logistik, kepastian pasar dan jaminan keberlanjutan berjalan sebagai satu kesatuan.

Senior Project Manager, Landscape, Daemeter Consulting Jimmy Wilopo , memaparkan pembelajaran dari Siak Pelalawan Landscape Programme (SPLP) yang melibatkan sembilan perusahaan hulu dan hilir sawit yang bekerja pada lanskap pasokan yang sama.

Sekitar 20 persen produksi sawit nasional berasal dari Provinsi Riau, lanjutnya, sementara 35 persen lanskap Siak dan Pelalawan merupakan kawasan berhutan, termasuk hamparan gambut yang tersisa di Sumatera.

SPLP, tambahnya, mendorong perusahaan, pemerintah, dan para pemangku kepentingan lokal berbagi tanggung jawab melalui perlindungan hutan dan gambut, pemantauan serta respons terhadap deforestasi, penguatan pekebun dan desa, ketelusuran, dialog sosial dan kolaborasi multipihak.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) -

“Program MBG salah satunya membuka akses lapangan kerja,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali Supendi kepada ANTARA di Denpasar, Jumat.

Para pekerja itu bertugas di satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang per 15 September 2026 sudah berdiri 277 unit di seluruh Bali.

Mereka sebagian besar bertugas di bagian dapur dan operasional MBG yang membeli bahan, memasak, mengemas hingga mendistribusikannya ke sejumlah sasaran.

Makanan yang mereka olah telah diberikan kepada 618.390 orang penerima manfaat di seluruh Pulau Dewata, dengan dua realisasi penerima paling besar ada di Kabupaten Buleleng mencapai 107.673 orang dan Kota Denpasar sebanyak 106.223 orang.

Kemudian di Kabupaten Gianyar sebanyak 61.537 orang, Badung (67.786), Tabanan (85.439), Jembrana (67.386), Klungkung (31.822), Bangli (38.424), dan Karangasem (52.100).

Realisasi paling banyak dari sisi penerima adalah pelajar sekolah dasar (SD) sebanyak 40,14 persen, kemudian SMP sebesar 22,16 persen, SMA (17 persen), TK (6,24 persen), balita non pendidikan anak usia dini (PAUD) (5,75 persen), serta sisanya ibu hamil, ibu menyusui, PAUD, guru dan tenaga pendidik.

Sementara itu, secara nasional berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan program MBG memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat penerima manfaat.

Adapun berdasarkan data BPS Bali, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bali pada Mei 2026 sebesar 1,52 persen atau turun 0,07 persen poin dibandingkan dengan Februari 2026.

Komposisi penduduk yang bekerja di Bali pada Mei 2026 mencapai 2,65 juta orang dan 40,97 ribu orang lainnya berstatus pengangguran.

Apabila dibandingkan pada Februari 2026, angka pengangguran di Bali mencapai 42,32 ribu orang pengangguran.

Program MBG adalah salah satu prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran yang pada 20 Oktober 2026 genap berusia dua tahun.

Agenda prioritas MBG di Bali perdana dimulai sejak 6 Januari 2025 di Kabupaten Jembrana.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan pihaknya tengah menyiapkan penguatan aturan untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pemanfaatan lahan transmigrasi oleh perusahaan.

Ia mengatakan lebih dari 50 perusahaan telah memanfaatkan lahan transmigrasi, tetapi Kementerian Transmigrasi belum dapat memperoleh PNBP dari pemanfaatan lahan tersebut karena terkendala ketentuan yang berlaku.

"Lebih dari 50 perusahaan itu melaksanakan pemanfaatan di atas lahan transmigrasi, tetapi sifatnya itu hanya kerja sama saja dengan Kementerian Transmigrasi. Padahal kita ingin pemanfaatan itu ada PNBP-nya," kata Iftitah dalam rangkaian Workshop dan Media Gathering Kehumasan Kementerian Transmigrasi 2026 di Batam, Kepulauan Riau, Jumat.

Menurut dia, kementeriannya tengah menyiapkan usulan pembaruan Undang-Undang Ketransmigrasian untuk memperkuat dasar hukum pengelolaan lahan sebagai aset produktif yang dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.

Iftitah menjelaskan pengaturan yang berlaku saat ini masih menitikberatkan pada administrasi pertanahan, sementara pemanfaatan lahan untuk kegiatan ekonomi memerlukan kepastian hukum dalam pengelolaan aset.

"Kalau saya tagih PNBP, 'Dasar hukumnya apa?' kata swasta. Dasar hukumnya apa?" ujarnya.

Oleh karena itu, ia berharap pembaruan regulasi dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengoptimalkan kerja sama pemanfaatan lahan transmigrasi dengan dunia usaha sekaligus meningkatkan penerimaan negara.

Iftitah mengatakan optimalisasi tersebut juga dilakukan melalui pendataan dan pemetaan potensi ekonomi lahan transmigrasi agar pemanfaatannya dapat memberikan nilai tambah bagi negara dan masyarakat.

"Kami ingin dalam sejarah baru transmigrasi, lahan-lahan kita petakan potensi-potensi ekonominya, dikerjasamakan dengan swasta sehingga mendapatkan PNBP," ungkap dia.

Selain penguatan regulasi, Iftitah menekankan pentingnya penyelesaian legalitas lahan, khususnya penerbitan sertifikat hak pengelolaan (HPL), guna memberikan kepastian hukum bagi pemerintah maupun pelaku usaha.

Ia menyebutkan masih banyak lahan transmigrasi yang baru memiliki surat keputusan HPL dan belum dilengkapi sertifikat sehingga pemanfaatannya untuk kegiatan investasi membutuhkan penataan lebih lanjut.

"Bagaimana kita pemerintah menarik PNBP kalau misalkan tidak clean and clear," ucapnya.

Kementerian Transmigrasi juga berencana mengembangkan portal yang memuat informasi lahan yang telah memiliki kepastian hukum agar dapat diakses oleh calon investor yang ingin mengembangkan kegiatan usaha di kawasan transmigrasi.

Berdasarkan data Kementerian Transmigrasi pada Februari 2026, sebanyak 72 bidang HPL transmigrasi seluas sekitar 300 ribu hektare telah diinventarisasi dari total potensi sekitar 3,1 juta hektare lahan HPL transmigrasi secara nasional.

Dari luasan yang telah diinventarisasi tersebut, sekitar 22 ribu hektare telah menjalani penilaian oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, dengan estimasi nilai aset mencapai Rp3,1 triliun.

Pada 2026, Kementerian Transmigrasi juga menargetkan inventarisasi HPL di 50 lokasi yang tersebar di 13 provinsi dengan total luas mencapai 217.043,26 hektare sebagai bagian dari penataan dan penguatan kepastian hukum aset kawasan.

Sebelumnya, Kementerian Transmigrasi bersama Komite I DPD RI pada 5 Oktober 2026 telah melakukan pembahasan awal mengenai usulan perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian.

Pembaruan aturan tersebut diharapkan dapat masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2027, dengan salah satu substansi yang dibahas berupa penguatan tata kelola tanah dan aset transmigrasi untuk mendukung investasi serta penerimaan negara.

Iftitah menegaskan pengembangan investasi di kawasan transmigrasi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja.

"Kami betul-betul ingin yang riil, sehingga betul-betul (kemajuan kesejahteraan masyarakat) bisa terukur," katanya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Saat meluncurkan mandatori biodiesel 50 persen (B50) pada pertengahan Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa implementasi program tersebut bukan sekadar pencapaian teknologi, melainkan bukti nyata kedaulatan bangsa di sektor energi.

Langkah tersebut menjadi penjelas bahwa Indonesia mampu mengoptimalkan kekayaan alamnya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa kedaulatan suatu bangsa ditentukan oleh kemampuannya memenuhi kebutuhan strategis secara mandiri, salah satunya energi. Pada kesempatan sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan, Indonesia dapat segera mencapai kemandirian energi dalam lima tahun ke depan.

Presiden Prabowo berpandangan, energi sangat penting untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, serta mentransformasikan bangsa kita menjadi negara modern dan negara maju.

​Menurut Presiden, kedaulatan sebuah negara sangat ditentukan oleh kemampuannya memenuhi kebutuhan strategis secara mandiri, terutama pasokan energi. Ia pun optimistis target kemandirian energi nasional dapat terwujud dalam kurun lima tahun ke depan.

Kemandirian ini dinilai sebagai fondasi vital untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus mentransformasikan Indonesia menuju negara maju dan modern.

Untuk itu Presiden Prabowo pasang target ambisius, agar Indonesia segera mencapai kemandirian energi, melalui peta jalan yang terukur.

Presiden juga menegaskan bahwa upaya mewujudkan swasembada energi telah menjadi prioritas sejak awal masa kepemimpinannya.

Optimisme ini berpijak pada melimpahnya potensi sumber daya energi domestik, mulai dari panas bumi, batu bara, hingga cadangan gas alam yang terbentang di berbagai wilayah Nusantara.

Komitmen BUMN

Presiden menegaskan bahwa selain pangan, energi merupakan sektor paling strategis bagi keberlangsungan suatu negara. Oleh karena itu, Indonesia dituntut untuk mandiri agar tetap kokoh dan berdaulat di tengah dinamika global.

“Negara sebesar kita, kalau masih mau merdeka dan bertahan hidup, mau tidak mau kita harus mandiri. Energi adalah salah satu bidang yang sangat menentukan,” ujar Presiden.

Guna mewujudkan tekad tersebut, PT Pertamina (Persero) selaku BUMN energi nasional menyatakan dukungan penuh terhadap visi kedaulatan dan ketahanan energi nasional. Bersama entitas anaknya, termasuk PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Pertamina terus mengoptimalkan pengelolaan sektor minyak dan gas bumi demi kesejahteraan rakyat sesuai amanat konstitusi.

Komitmen tersebut ditegaskan kembali oleh Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, saat memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lingkungan Pertamina Group, Senin (1/10).

Dalam pesannya, ia mengingatkan para perwira Pertamina untuk menjadikan momentum tersebut sebagai pendorong dalam menjaga amanat negara, yakni menjamin ketahanan energi nasional melalui penyediaan energi yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Dirut Pertamina juga mengajak seluruh perwira menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam bekerja dan melayani masyarakat. Semangat kebersamaan ini diharapkan menjadi penggerak utama bagi perusahaan dalam menunaikan mandat menjaga ketahanan serta kedaulatan energi nasional.

Langkah Pertamina dinilai sudah berada di jalur yang tepat, terutama ketika kinerja korporasi selaras dengan visi Asta Cita.

Dalam pidato tahunannya di DPR RI pada pertengahan Agustus 2026, Presiden Prabowo kembali menekankan krusialnya penguatan ketahanan dan kemandirian energi, salah satunya melalui peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas).

Dalam konsep Asta Cita, energi diposisikan bukan sekadar pemenuh kebutuhan infrastruktur, melainkan instrumen strategis untuk memacu industri nasional, memperkuat daya tahan ekonomi, serta memagari bangsa dari ketergantungan asing.

Sejalan dengan penekanan Presiden, energi adalah kunci kedaulatan, fondasi keadilan, dan pilar pembangunan. Tanpa pasokan energi yang merata dan berkelanjutan, sulit membayangkan hadirnya masyarakat yang sejahtera, industri yang kokoh, maupun akses pendidikan yang setara di seluruh pelosok negeri.

Di tengah dinamika geopolitik global yang penuh ketidakpastian, kemandirian energi telah menjadi keharusan mutlak. Bangsa yang gagal mengamankan sumber energinya akan senantiasa terbayang-bayang krisis.

Saat ini, dunia tengah memasuki babak baru ketika energi dan mineral strategis menjadi penentu arah ekonomi global. Pergeseran peta dari minyak dan gas menuju listrik, baterai, energi terbarukan, serta mineral kritis kian mengintensifkan persaingan geopolitik.

Indonesia memang diberkahi cadangan energi dan mineral yang melimpah. Namun, potensi besar tersebut baru akan menjelma menjadi kekuatan riil apabila seluruh elemen bangsa bergerak selaras dalam satu tujuan. Indikator kekuatan negara kini tak lagi sebatas diukur dari besarnya cadangan minyak bumi, melainkan mulai bergeser ke kemampuan menguasai teknologi dan memproduksi energi hijau yang ramah lingkungan.

Guna merespons perubahan lanskap global ini, Indonesia membutuhkan sebuah masterplan kedaulatan energi yang menjadi payung strategi lintas era pemerintahan. Rencana besar tersebut harus mencakup peta jalan transisi energi, strategi hilirisasi mineral, arah diplomasi energi internasional, penguatan industri domestik, penguasaan teknologi, hingga skema pendanaan berkelanjutan.

Kedaulatan energi bukan sebatas pemenuhan pasokan listrik dan bahan bakar minyak, melainkan tentang posisi tawar bangsa di panggung dunia.

Sejarah mengajarkan bahwa kemandirian energi memberikan ruang bebas bagi suatu negara untuk mengambil keputusan strategis tanpa bayang-bayang tekanan eksternal. Ketika Indonesia mampu mengelola dan menguasai potensi energinya secara mandiri, bangsa ini memegang penuh kendali atas masa depannya sendiri.

Dukungan Danantara

Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mencapai net-zero emission (NZE) pada 2060 melalui transisi energi menuju pembangunan rendah karbon. Dalam proses ini, skema pendanaan berkelanjutan menjadi kunci vital, tak hanya dari kapasitas ekonomi, tetapi juga dari legitimasi hukum yang mendasarinya.

Kehadiran Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai sovereign wealth fund (SWF) membuka peluang strategis untuk memperkuat investasi hijau, khususnya di sektor panas bumi, energi surya, serta hilirisasi nikel berbasis dekarbonisasi.

Pimpinan Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia juga sudah menyampaikan komitmennya dalam mendukung transisi energi berkeadilan menuju target NZE 206.

Mandat investasi Danantara terbagi menjadi tiga kategori, yakni optimalisasi kinerja BUMN, investasi langsung pada sektor strategis seperti ketahanan energi, ekonomi rendah karbon dan hilirisasi industri, serta investasi global untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

Seluruh portofolio investasi tersebut dievaluasi secara ketat melalui perspektif keberlanjutan yang mencakup aspek transisi dan adaptasi iklim, kelayakan ekonomi, hingga dampak sosial.

Langkah ini mendesak mengingat Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan (EBT) hingga 3.700 gigawatt (GW), tetapi kapasitas terpasangnya saat ini belum mencapai 20 GW. Guna mengoptimalkan raksasa potensi tersebut, fokus investasi perlu diarahkan pada pengembangan teknologi penyimpanan energi (energy storage) serta modernisasi jaringan kelistrikan pintar (smart grid).

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menyatakan bahwa komitmen terhadap ketahanan energi telah dibuktikan melalui kesuksesan program biodiesel B50 yang mampu memangkas secara signifikan impor solar. Dalam konteks ini, Danantara memainkan peran sentral dalam memfasilitasi pendanaan, termasuk melalui BUMN di sektor energi.

Seusai menopang keberhasilan B50, Danantara bersiap mengarahkan fokus investasinya pada pengembangan bioetanol berbasis tebu untuk melepaskan ketergantungan Indonesia dari impor bensin.

Danantara memastikan alokasi investasi produksi bioetanol ditujukan untuk memperkuat fondasi ketahanan energi nasional. Rencana pembangunan fasilitas pengolahan pun telah masuk dalam jajaran portofolio investasi prioritas.

Guna menjamin kecukupan pasokan bahan baku yang utamanya bersumber dari molase tebu, pemerintah bersiap mempercepat ekspansi perkebunan tebu sebagai bagian integral dari transisi energi nasional. Tak tanggung-tanggung, penyediaan lahan hingga dua juta hektare telah direncanakan untuk menopang produksi bioetanol yang kelak dialokasikan sebagai bahan campuran bensin menuju target E20 hingga E50.

​Dukungan penuh terhadap langkah strategis ini turut ditegaskan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Ia memastikan dividen BUMN yang dikelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara tidak dialokasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 maupun 2027, melainkan diputar kembali untuk investasi berkelanjutan.

Melalui skema reorientasi ini, seluruh pemupukan modal dari dividen BUMN dipertahankan di lingkungan Danantara untuk diinvestasikan kembali (reinvest) ke dalam proyek berkelanjutan dan infrastruktur energi masa depan. Sementara itu, APBN dapat difokuskan penuh untuk membiayai pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, serta program perlindungan sosial.

​Dengan tata kelola dana yang mandiri dan efisien, Danantara diharapkan mampu melipatgandakan efek pengganda (multiplier effect) investasi, termasuk menarik partisipasi modal swasta nasional maupun global.

Publik dan pemerintah menaruh harapan besar agar Danantara sebagai sovereign wealth fund sekaligus investment fund. menjadi katalis utama terwujudnya kemandirian dan kedaulatan energi Indonesia sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

*) Dr Taufan Hunneman adalah Dosen UCIC, Cirebon.

Copyright © ANTARA 2026

Melon yang ditanam merupakan varietas Kirana ini memiliki umur panen relatif singkat yakni mulai 55 hari setelah tanam. Penanaman dimulai pada 5 Agustus 2026 dan sekarang sudah bisa dipanen

Kota Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, mengembangkan budi daya melon Kirana sebagai upaya mendukung ketahanan pangan dan memberikan nilai tambah secara ekonomi.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Lili Sulistyawati di Pekalongan, Jumat, mengatakan bahwa budi daya melon ini memiliki masa panen relatif singkat dan mempunyai nilai jual yang baik.

"Melon yang ditanam merupakan varietas Kirana ini memiliki umur panen relatif singkat yakni mulai 55 hari setelah tanam. Penanaman dimulai pada 5 Agustus 2026 dan sekarang sudah bisa dipanen," katanya.

Menurut dia, budi daya melon menjadi salah satu upaya mengembangkan pertanian perkotaan yang produktif sekaligus memiliki nilai ekonomi.

Tingkat keberhasilan budi daya melon Kirana, kata dia, juga bisa mencapai sekitar 90 persen karena tahan serangan hama maupun penyakit.

"Dari populasi sebanyak 78 tanaman, sekitar 70 tanaman sukses dipanen dengan total produksi mencapai sekitar 56 kilogram. Rata-rata bobot buah yang dihasilkan sekitar 0,8 kilogram per buah," katanya.

Ia yang didampingi Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Ani Kusumaningrum, mengatakan hasil panen melon tersebut selanjutnya bisa dipasarkan.

Hasil penjualan melon, kata dia, dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan operasional budi daya seperti pengadaan bibit, pupuk, obat-obatan dan kebutuhan perawatan lainnya.

"Dari sisi ekonomi, budi daya melon premium dapat dipasarkan dengan harga sekitar Rp30 ribu per kilogram. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan untuk budi daya tanaman hortikultura tidak hanya mendukung ketahanan pangan tetapi juga berpeluang memberikan nilai tambah secara ekonomi," katanya.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kuala Lumpur (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) RI Rachmat Pambudy dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, memaparkan visi Indonesia dalam mengembangkan Kalimantan dan IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Dalam paparan mereka ketika menjadi pembicara kunci pada 2nd Borneo Economic Forum (BEF) 2026, pada 7–8 Oktober 2026 di Kuching, Sarawak, Malaysia, keduanya juga menyampaikan pentingnya penguatan konektivitas, energi, digitalisasi, investasi, dan rantai nilai regional.

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching dalam keterangan yang diterima di Kuala Lumpur, Jumat, menyampaikan, dalam forum tersebut Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan visi untuk memperluas pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia ke luar Jawa dan Sumatera dengan menjadikan Kalimantan sebagai “Nusantara Economic Superhub”, didukung oleh IKN sebagai pengungkit transformasi ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Saat ini Indonesia tengah fokus mengembangkan ekonomi Kalimantan pada enam klaster strategis, yaitu teknologi bersih, farmasi terintegrasi, pertanian berkelanjutan, ekowisata dan wellness tourism, industri kimia, serta energi rendah karbon.

Menteri PPN/Kepala Bappenas juga menekankan bahwa transformasi ekonomi Kalimantan memerlukan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur, termasuk kesehatan, pendidikan, pengembangan keterampilan, hilirisasi industri berkelanjutan, dan pariwisata.

Menurut dia, pembangunan perlu didukung tata kelola yang baik, perlindungan hak masyarakat adat, pelestarian hutan, serta penguatan ketahanan sosial dan ekologis. Selain itu, penguatan konektivitas melalui koridor Nusantara–Balikpapan–Samarinda, penyelesaian Jalan Trans-Kalimantan, pengembangan jaringan kereta api dan transportasi udara, serta peningkatan akses perbatasan, menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu Menteri PPN menyampaikan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta mitigasi banjir melalui sistem peringatan dini dan perencanaan tata ruang berbasis risiko juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di Kalimantan.

Dalam konteks regional, Indonesia juga mendorong optimalisasi kerja sama Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) serta peran Borneo Economic Community (BEC) dalam melengkapi kerangka kerja sama tersebut melalui fasilitasi dialog bisnis dan pertukaran pengalaman.

Prioritas kerja sama meliputi konektivitas transportasi dan perbatasan, interkoneksi energi, investasi industri dan penguatan rantai nilai regional, serta pengembangan infrastruktur digital, peningkatan keterampilan sumber daya manusia, dan pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) guna mendorong perdagangan, investasi, serta pertumbuhan ekonomi Borneo yang inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa pembangunan IKN berjalan sesuai rencana dan telah memasuki tahap kedua periode 2025–2029, sejalan dengan Perpres Nomor 79 Tahun 2025 yang menetapkan target IKN sebagai ibu kota politik pada 2028.

Pembangunan Nusantara direncanakan berlanjut hingga 2045 dengan mengusung konsep forest city, sponge city, dan smart city, serta membuka peluang investasi bagi sektor swasta dan mitra regional, termasuk dari ASEAN.

Forum 2nd Borneo Economic Forum 2026 7—8 Oktober 2026 di Sarawak, mempertemukan pejabat pemerintah, pemimpin dunia usaha, investor, akademisi, serta pemangku kepentingan dari Indonesia, Sarawak, Sabah, Brunei Darussalam, dan kawasan regional lainnya.

Forum dibuka oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg.

Bertindak selaku narasumber antara lain Co-Chair Borneo Economic Community (BEC) M. Arsjad Rasjid P.M; CEO Indonesian Business Council (IBC) Sofyan A. Djalil; Direktur Kerja Sama Eksternal ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Sade Bimantara; dan Ketua KADIN Kalimantan Barat Arya Rizqi Darsono.

Diskusi juga melibatkan perwakilan pemerintah dan dunia usaha Sarawak, Sabah, Brunei Darussalam, serta lembaga regional dan internasional untuk membahas peluang investasi, konektivitas, transisi energi, digitalisasi, dan integrasi ekonomi Borneo.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

hingga 8 Oktober 2026, Bulog telah telah merealisasikan penyerapan beras milik petani sebanyak 4,11 juta ton atau setara 102 persen dari target

Jakarta (ANTARA) - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) telah menyerap 4,11 juta ton beras petani hingga awal Oktober 2026 dan telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah.

"Bulog diperintahkan menyerap gabah setara beras 4 juta ton pada 2026," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di Jakarta, Jumat.

Rizal mengatakan bahwa data hingga 8 Oktober 2026, Bulog telah telah merealisasikan penyerapan beras milik petani sebanyak 4,11 juta ton atau setara 102 persen dari target.

Menurut dia, capaian tersebut melampaui penyerapan pada 2025 dengan capaian 3,19 juta ton dan berada di atas capaian tahun sebelumnya, dan bahkan melampaui penyerapan tertinggi pada 2012 silam yaitu 3,65 juta ton.

Rizal menyatakan bahwa capaian tersebut juga berkat kerja sama dari semua pihak baik TNI, Polri, dan yang utama yaitu para petani.

"Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu capaian ini bisa terwujud terutama kepada para petani. Berkat kerja keras bersama, dan semua akan bisa tercapai ketika bersatu demi swasembada pangan berkelanjutan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Bulog terus mengoptimalkan seluruh instrumen pengadaan mulai dari penguatan jaringan pembelian ditingkat produksi, peningkatan kesiapan sarana penyimpanan dan pergudangan.

Selain itu, kata Rizal, yang tidak kalah penting yaitu penyerapan pada momentum awal panen sehingga bisa menjaga harga gabah ditingkat petani.

"Capaian ini memecahkan rekor tertinggi sepanjang Bulog berdiri dan ini bukan sekedar angka, dibaliknya ada kerja keras semua pihak," katanya menambahkan.

Rizal mengungkapkan bahwa capaian penyerapan 4,11 juta ton beras juga menjadi kado dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen untuk swasembada pangan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai pergerakan rupiah dipengaruhi ketegangan antara AS dengan Iran yang meningkat.

“Muncul laporan bahwa Gedung Putih telah meminta opsi serangan militer terhadap Iran menjelang pemilu sela AS,” ungkapnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Kantor Berita Sputnik melaporkan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan tim keamanan nasional membahas sejumlah opsi untuk melanjutkan operasi militer berskala besar terhadap Iran dalam beberapa pekan mendatang, termasuk sebelum pemilu sela AS pada 3 November 2026.

Dalam laporan NBC News yang mengutip sumber dijelaskan bahwa beberapa pejabat pemerintahan Trump membahas strategi AS terkait Iran dan Yaman di pertemuan di Camp David pekan lalu. Setelah pertemuan tersebut, militer AS menyiapkan sejumlah opsi operasional baru untuk Trump, meskipun belum ada keputusan akhir yang diambil.

Jadwal terkait dimulainya kembali operasi militer berskala besar itu masih belum jelas.

Di samping itu, sentimen lainnya berasal dari ekspektasi bahwa Federal Reserve (The Fed) akan mempertahankan suku bunga pada level tinggi untuk waktu yang lebih lama.

“Kembali meningkatnya harga minyak juga menambah tekanan inflasi, sehingga memperkuat ekspektasi bahwa The Fed masih dapat melakukan pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut,” ujar dia.

Sementara itu, risalah Federal Open Market Committee (FOMC) September 2026 menunjukkan mayoritas anggota The Fed memperkirakan kenaikan Fed Funds Rate (FFR) kembali dilakukan tahun ini, meskipun waktunya masih belum pasti.

Gubernur The Fed, Waller juga menyampaikan bahwa kenaikan suku bunga tambahan mungkin diperlukan untuk mengembalikan inflasi ke target, dengan menekankan bahwa laju pengetatan kebijakan tetap fleksibel.

“Pasar saat ini memperkirakan probabilitas sekitar 78 persen bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga pada Oktober 2026, sementara probabilitas kenaikan sebesar 25 bps (basis points) pada Desember 2026 mencapai sekitar 69 persen,” kata Josua.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026