Penguatan hubungan perdagangan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian pasar bagi peternak NTB sekaligus mendukung ketersediaan pasokan bagi masyarakat di daerah tujuan

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat kerja sama perdagangan komoditas pangan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menjaga stabilitas harga, menjamin kelancaran distribusi kebutuhan pokok dan memperkuat ketahanan pangan antardaerah.

Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait penyediaan komoditas pangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pertukaran data dan teknologi di bidang peternakan.

"Semoga antara Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat bisa saling berbagi dan bisa sama-sama belajar menangani inflasi daerah," kata Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri di Mataram, Rabu.

Indah menilai kerja sama antardaerah menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketersediaan pasokan pangan sekaligus menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Menurut dia, NTB dan Jawa Barat memiliki potensi yang saling melengkapi untuk mengembangkan perdagangan komoditas pangan.

Jawa Barat memiliki potensi besar dari sisi pasar, perkembangan ekonomi, pariwisata dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sedangkan, NTB memiliki potensi komoditas peternakan yang dapat mendukung kebutuhan pasar di berbagai wilayah Indonesia.

Salah satu peluang kerja sama yang dilakukan kedua provinsi tersebut adalah pemenuhan kebutuhan hewan kurban dan komoditas peternakan asal NTB untuk pasar Jawa Barat.

"Penguatan hubungan perdagangan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian pasar bagi peternak NTB sekaligus mendukung ketersediaan pasokan bagi masyarakat di daerah tujuan," ujar Indah.

Selain perdagangan pangan, Pemprov NTB juga mendorong perluasan investasi dari Jawa Barat ke Nusa Tenggara Barat.

Indah memandang hubungan ekonomi kedua provinsi perlu dikembangkan tidak hanya melalui perdagangan komoditas, tetapi juga melalui investasi yang dapat menciptakan nilai tambah dan membuka peluang usaha baru.

"Kami harapkan mana yang sudah full di Jawa Barat, mohon didorong untuk bisa investasi ke Nusa Tenggara Barat," ucap dia.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan kunjungan ke NTB menjadi kesempatan untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman dalam menjaga stabilitas harga serta memperkuat koordinasi pengendalian inflasi.

Ia menegaskan pengendalian inflasi tidak cukup hanya berorientasi pada angka statistik, tetapi juga harus memperhatikan ketersediaan barang, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, serta keberlangsungan usaha petani dan peternak.

Sepanjang 2025, Jawa Barat mencatatkan nilai realisasi investasi sebesar Rp300 triliun. Pengalaman itu menjadi bahan pertukaran pengetahuan bagi NTB dalam memperkuat iklim investasi dan mengembangkan perekonomian daerah.

Erwan ingin kesepakatan kedua provinsi ditindaklanjuti melalui program yang jelas dan terukur, terutama dalam memperkuat rantai pasok komoditas strategis.

"Kerja sama yang dibangun harus menghasilkan tindak lanjut yang konkret dan terukur. Bukan berhenti pada dokumen kesepakatan semata atau sekadar MoU, tapi kita bisa berlanjut ke penguatan komoditas strategis lainnya," pungkas dia.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Digitalisasi di berbagai sektor diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan inovasi, sehingga memperkuat kontribusi ekonomi digital terhadap pertumbuhan ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menilai pendanaan terpadu menjadi hal penting dalam upaya mendorong transformasi digital, khususnya kontribusi ekonomi digital terhadap perekonomian nasional.

“Digitalisasi di berbagai sektor diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan inovasi sehingga memperkuat kontribusi ekonomi digital terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Sekretaris Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Rolly Rochmad Purnomo di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan strategi dukungan dari aspek pendanaan transformasi digital pada tahun 2027 ditekankan pada keterpaduan sumber pemerintah, BUMN, BUMD, swasta, serta kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

“Dilengkapi dengan instrumen seperti blended finance, pembiayaan berkelanjutan, dan pembiayaan berbasis hasil,” ujar Rolly.

Lebih lanjut, ia mengatakan keselarasan kebutuhan pusat dan daerah menjadi penting agar pendanaan terhubung dengan kebutuhan serta hasil pembangunan.

Untuk sektor digital, umumnya, sebagian besar berasal dari pendanaan sektor swasta atau nonpemerintah. Sementara itu, pendanaan pemerintah akan berfokus pada wilayah non-komersial termasuk wilayah 3T.

“Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah dalam memberikan insentif fiskal dan nonfiskal agar menarik investasi sektor digital termasuk keselarasan regulasi pusat dan daerah agar menjamin kepastian hukum dan investasi,” kata Rolly.

Di sisi lain, ia mengatakan ekosistem teknologi baru (emerging technology) juga penting karena menjadi potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital.

“Salah satunya yaitu melalui adopsi kecerdasan artifisial (AI) yang berpotensi dalam mempercepat kebutuhan ekonomi digital dengan meningkatkan produktivitas, mendorong efisiensi dan membuka ruang inovasi di berbagai sektor strategis,” ujar dia.

Pada sektor keuangan, pendidikan dan kesehatan, Rolly mengatakan pemanfaatan AI diarahkan untuk memperbaiki proses bisnis serta kualitas layanan.

Namun, potensi tersebut tidak terwujud hanya dengan menghadirkan teknologi. Ia menilai diperlukan kebutuhan infrastruktur digital, data yang berkualitas, literasi digital yang memadai, dan pendanaan yang terpadu agar penerapannya sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

“Oleh karena itu, percepatan adopsi kecerdasan artifisial perlu berjalan bersama penguatan infrastruktur digital, tata kelola data, dan keamanan, sehingga penerapannya dapat dioptimalkan secara bertanggung jawab,” kata Rolly.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Penetapan upah minimum khusus untuk tahun 2027 tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan, penetapan upah minimum tahun 2027 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025.

“Penetapan upah minimum khusus untuk tahun 2027 tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025,” kata Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kemnaker Dhatun Kuswandari melalui keterangan tertulis kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Adapun dalam PP No. 49 Tahun 2025, rentang nilai indeks tertentu atau alfa yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,5-0,9.

Formula dasar penghitungan penyesuaian upah minimum dalam peraturan tersebut juga tetap menggunakan variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, Dhatun mengatakan, kebutuhan hidup layak (KHL) masih menjadi aspek penting dalam penetapan upah minimum setiap tahunnya.

“Pekerja/buruh harus memperoleh upah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kondisi ekonomi di masing-masing daerah,” ujar dia.

Sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor168/PUU-XXI/2023, Dhatun mengatakan KHL tidak diperhitungkan secara langsung dalam formula penyesuaian upah minimum, tapi tetap menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam penentuan indeks tertentu.

“Dalam PP Nomor 49 Tahun 2025, pertimbangan KHL telah tercermin dalam penentuan indeks tertentu pada formula penghitungan upah minimum. Penentuan indeks tersebut juga memperhatikan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan serta prinsip proporsionalitas,” jelas dia.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan upah minimum regional (UMR) tahun 2027 dapat naik 7,5 hingga 9,5 persen, dengan mempertimbangkan kondisi inflasi dan pertumbuhan masing-masing daerah.

Menurut KSPI, angka tersebut sudah sesuai perhitungan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2025, yang menyatakan kenaikan upah minimum dihitung berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Dhatun mengatakan, Kemnaker menghormati aspirasi yang disampaikan oleh serikat pekerja/buruh terkait usulan kenaikan upah minimum tahun 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen.

Ia menilai, aspirasi tersebut merupakan bagian penting dari dialog sosial.

“Besaran kenaikan UMP 2027 nantinya harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mekanisme penetapan yang berlaku,” ujarnya lagi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM) Jawa Tengah mendorong penguatan pendampingan sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil (UMK) untuk membantu pelaku usaha memahami persyaratan dan mengatasi kendala dalam proses pengajuan.

Commercial and Partnership Director LPPOM Muslich, dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, mengatakan sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi halal perlu disertai pendampingan agar pelaku usaha dapat menyiapkan dokumen dan mengetahui langkah yang harus ditempuh ketika menghadapi hambatan.

"Banyak yang belum tahu dan banyak yang menghadapi kesulitan, tetapi tidak tahu cara menyelesaikannya. Karena itu, tugas kita adalah membantu mereka memahami prosesnya dan memberikan pendampingan ketika ada kendala," katanya.

Ia mengatakan kendala sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga kesiapan pelaku usaha, ketersediaan bahan baku bersertifikat halal, dan dukungan pembiayaan.

Menurut Muslich, edukasi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pelaku UMK tidak hanya mengetahui kewajiban sertifikasi halal, tetapi juga memahami persyaratan dan tahapan untuk memenuhinya.

Penyesuaian masa penahapan kewajiban sertifikasi halal yang diumumkan pemerintah pada 16 Oktober 2026 juga menjadi momentum bagi pelaku usaha untuk mempersiapkan pemenuhan persyaratan sesuai kategori produk masing-masing.

Sejumlah kategori, termasuk produk makanan dan minuman UMK serta hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, memperoleh penyesuaian masa penahapan hingga 17 Oktober 2028 sesuai ketentuan yang berlaku.

Muslich menekankan pentingnya pemanfaatan waktu tersebut untuk menyiapkan dokumen, memastikan informasi bahan baku, dan berkonsultasi jika menemui kendala dalam proses sertifikasi.

Sementara itu, Ketua Umum MUI Jawa Tengah KH Noor Achmad mengatakan musyawarah kerja daerah (mukerda) menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi dan sinergi organisasi dari tingkat pusat hingga daerah.

"Tujuan dari acara ini yang pertama adalah kita melakukan konsolidasi dan sinergi. Kita juga ingin memperkuat Majelis Ulama Indonesia di seluruh Jawa Tengah serta menyamakan gerakan dari pusat hingga daerah," ujarnya.

Direktur LPPOM Jawa Tengah Ahmad Rofiq mengajak pengurus MUI kabupaten dan kota berperan aktif menyosialisasikan sertifikasi halal kepada pelaku usaha dan masyarakat di wilayah masing-masing.

Menurut dia, jaringan organisasi di daerah dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan edukasi sekaligus membantu pelaku usaha memperoleh informasi dan pendampingan yang dibutuhkan.

Kegiatan sosialisasi yang berlangsung dalam rangkaian Mukerda MUI Jawa Tengah tersebut juga diikuti secara daring oleh unsur MUI dan LPPOM dari berbagai daerah di Indonesia.

Melalui kolaborasi dengan MUI dan pemangku kepentingan lainnya, LPPOM Jawa Tengah berharap edukasi dan pendampingan dapat membantu pelaku UMK memenuhi persyaratan sertifikasi halal sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka.

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Seluruhnya telah ditangani secara medis di puskesmas serta rumah sakit terdekat dan kini sudah diperbolehkan pulang

Tangerang (ANTARA) - PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) memastikan seluruh penumpang Kapal Motor Penumpang (KMP) Batumandi terbakar di perairan Pelabuhan Merak, Banten pada Selasa (20/10), akan mendapat jaminan asuransi sesuai kerugian yang dialami.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo dalam keterangan tertulis diterima di Tangerang, Rabu mengatakan bahwa saat ini, pihaknya telah berkoordinasi intensif dengan PT Jasa Raharja untuk mendata total kerugian materiil serta mekanisme ganti rugi yang akan diberikan kepada para korban terdampak.

"Namun demikian, fokus utama kami sejak awal adalah penanganan seluruh penumpang agar tidak ada korban jiwa, memastikan mitigasi kesehatan berjalan baik, dan mereka dapat kembali ke rumah dalam keadaan aman," katanya.

Ia menegaskan, dari seluruh penumpang KMP Batumandi yang berjumlah 420 orang telah berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat pasca insiden kebakaran yang melanda kapal tersebut.

Meski demikian, Heru membeberkan terdapat enam orang yang sempat mendapatkan perawatan medis akibat luka ringan, sesak napas, hingga syok pasca evakuasi.

"Seluruhnya telah ditangani secara medis di puskesmas serta rumah sakit terdekat dan kini sudah diperbolehkan pulang," ucapnya.

Sementara itu, untuk proses pemadaman api dipastikan berjalan lancar berkat kolaborasi cepat dari berbagai pihak terkait, termasuk upaya pengamanan 89 unit kendaraan yang berada di dalam turut dilakukan.
​
Dia menambahkan, mengenai dugaan penyebab dan titik awal munculnya kobaran api saat ini belum dapat memberikan spekulasi sebelum ada pernyataan resmi dari lembaga berwenang.
​
Untuk kondisi fisik KMP Batumandi saat ini telah sepenuhnya padam dan diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah tim KNKT serta kepolisian dalam melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengungkap penyebab pasti insiden tersebut.

"Kami belum bisa memastikan apakah api berasal dari buritan, dek kendaraan, maupun ruang mesin. Penyelidikan sepenuhnya merupakan kewenangan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan pihak Kepolisian," kata dia.

​

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kami berharap dengan adanya UU Ketenagakerjaan yang baru, kita harapkan bahwa produktivitas tenaga kerja kita harus semakin meningkat seiring peningkatan upah minimum

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengatakan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan diharapkan mampu menjaga produktivitas hingga kesejahteraan pekerja, termasuk soal skema upah yang ideal bagi pekerja dan dunia usaha.

“Kami berharap dengan adanya UU Ketenagakerjaan yang baru, kita harapkan bahwa produktivitas tenaga kerja kita harus semakin meningkat (seiring peningkatan upah minimum),” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, Sarman mengatakan dunia usaha tidak hanya mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja seiring dengan kenaikan upah minimum provinsi (UMP), tapi juga transformasi budaya kerja.

“Yang kedua adalah bagaimana supaya sumber daya manusia pekerja kita ini diperbaiki dari sisi disiplin, dari sisi budaya kerja, dari sisi tanggung jawab, dari sisi kontribusi. Itu harus memiliki perbaikan,” ujar dia.

Selain itu, Sarman mengatakan dunia usaha dan industri juga mendorong pemerintah bersama para pemangku kepentingan terkait lainnya untuk memperluas akses sertifikasi kompetensi bagi masyarakat.

Menurut dia, hal tersebut tidak hanya membantu masyarakat dalam mengakses pasar kerja, tapi juga sekaligus membantu dunia usaha dan industri mendapatkan talenta dengan kompetensi yang relevan dan dibutuhkan.

“Kemudian juga bagaimana supaya agar tenaga kerja kita ini juga betul-betul memiliki sertifikasi yang sudah berstandar,” kata Sarman.

“Sehingga memang lebih banyak yang sudah sertifikasi, maka mereka juga akan memiliki kualitas kerja yang lebih baik dan tentu juga akan disesuaikan dengan tingkat pendapatan dan gaji mereka dalam hal ini,” ujarnya menambahkan.

Di sisi lain, Sarman turut menanggapi usulan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) terkait upah minimum regional (UMR) tahun 2027 agar bisa naik 7,5 hingga 9,5 persen, dengan mempertimbangkan kondisi inflasi dan pertumbuhan masing-masing daerah.

Menurut KSPI, angka tersebut sudah sesuai perhitungan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2025, yang menyatakan kenaikan upah minimum dihitung berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu.

“Kita menunggu kira-kira regulasinya akan disusun oleh pemerintah melalui UU (Ketenagakerjaan) yang baru ini, atau mungkin rumus (lain) yang harus kita pakai sehingga kita menemukan suatu angka kenaikan UMP yang bijak, angka UMP yang dapat diterima oleh pekerja tapi tidak memberatkan dunia usaha,” kata Sarman.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Aman, semua kilang aman. Gas pipa juga lagi bagus-bagusnya

Jakarta (ANTARA) - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menjamin pasokan liquefied natural gas (LNG) domestik hingga akhir tahun 2026, dengan total kebutuhan hampir 20 kargo.

“Sudah dijamin sampai akhir tahun. (Kebutuhan) hampir 20-an kargo. Udah secure (aman),” ujar Grup Head Gas Supply dan LNG Trading PGN Muhammad Anas Pradipta ketika dijumpai di Jakarta, Rabu.

Anas menjelaskan pasokan LNG untuk memenuhi kebutuhan domestik diperoleh dari berbagai kilang, seperti Kilang Donggi Senoro (PT Donggi Senoro LNG), Kilang LNG Tangguh, hingga Kilang LNG Badak.

“Aman, semua kilang aman. Gas pipa juga lagi bagus-bagusnya,” ujar Anas.

Selain menjamin keamanan pasokan LNG untuk memenuhi kebutuhan domestik, Anas juga menyampaikan pemerintah telah menjamin harga LNG hingga akhir tahun.

“Harganya juga udah dijamin, kan sampai akhir tahun oleh pemerintah,” ucap Anas.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan diskon atau penurunan harga liquefied natural gas (LNG) untuk sektor industri menjadi 13 dolar AS per MMBTU berlaku hingga 31 Desember 2026.

Pemerintah memutuskan menurunkan harga liquefied natural gas (LNG) untuk sektor industri menjadi 13 dolar AS per MMBTU dari semula sekitar 20–23 dolar AS per MMBTU sebagai langkah menjaga daya saing industri nasional, sekaligus mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah merespons aspirasi pelaku industri di tengah kenaikan harga gas dunia yang membebani biaya produksi.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyampaikan penurunan harga LNG itu dicapai dengan menekan biaya seluruh komponen LNG, mulai dari hulu, industri antara (midstream), hingga unsur hilir dan distribusinya.

Dalam skema kebijakan gas industri, pemerintah tetap mempertahankan subsidi gas industri lewat Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) di kisaran 6,5 hingga 7 dolar AS per MMBTU.

Sementara untuk industri pengguna gas pipa di luar skema HGBT yang pasokan gasnya berasal dari wilayah Jawa, harga tetap dipertahankan sebesar 9,6 dolar AS per MMBTU.

Adapun persoalan utama terjadi pada industri yang menggunakan LNG akibat menurunnya produksi gas dari lapangan-lapangan di wilayah Jawa bagian barat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Investasi tersebut digunakan untuk memperkuat semua lini bisnis, terutama program tanam ulang komoditas, dan program hilirisasi komoditas perkebunan

Jakarta (ANTARA) - PTPN I (Persero) menginvestasikan Rp26,76 triliun untuk memperkuat hilirisasi perkebunan melalui pengembangan sektor hulu dan hilir guna meningkatkan nilai tambah, mendukung ketahanan pangan, energi, serta pertumbuhan ekonomi nasional.

"Sebagai BUMN perkebunan dengan aset lahan dan komoditas sangat besar, PTPN I mengambil inisiatif dalam mendukung program Asta Cita secara sistematis, PTPN I melakukan investasi senilai Rp26,76 triliun," kata Direktur Utama PTPN I Abdul Rivai Ras terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, program ketahanan pangan dan energi yang menjadi prioritas pembangunan Indonesia memiliki irisan cukup dominan dengan domain bisnis PTPN I.

"Investasi tersebut digunakan untuk memperkuat semua lini bisnis, terutama program tanam ulang komoditas, dan program hilirisasi komoditas perkebunan," ujarnya.

Ia mengatakan bidang bisnis PTPN I memiliki keterkaitan langsung dan sangat dekat dengan kebijakan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Asta Cita Presiden Prabowo, kata dia, memiliki korelasi sangat dekat dengan bidang bisnis PTPN I. Pada program prioritas, Presiden menekankan swasembada pangan, ketahanan energi, kesempatan kerja, pemerataan ekonomi, dan muaranya kepada pemerataan kesejahteraan masyarakat.

"Semua aspek itu melekat dengan operasional PTPN I,” ujar Rivai.

Rivai menjelaskan aset lahan PTPN I yang sangat luas dan tersebar hampir di seluruh Indonesia saat ini didorong untuk mensukseskan program swasembada pangan.

Selain lahan yang sudah ada tanaman yang berkaitan langsung dengan tanaman pangan, seperti tebu (gula putih), kelapa sawit (minyak goreng), dan kelapa, pada lahan idle saat ini dimanfaatkan untuk tanaman semusim.

“Kami punya resources besar untuk ketahanan pangan, ketahanan energi, dan punya lahan luas untuk mendukung berbagai program hilirisasi bidang pangan," ucapnya.

Selain itu pihaknya juga punya sifat padat karya yang artinya menyerap tenaga kerja sangat banyak.

"Sebaran unit kerja kami juga sangat luas dan berada di sejumlah pelosok. Bahkan, keberadaan unit kerja kami menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah yang sebelumnya terisolasi,” kata Rivai.

Menurut dia, selain berdasar kepada analisis data dan studi kelayakan yang dilakukan secara rigid, fakta aspek-aspek di lapangan tersebut menjadi penguat keyakinan berbagai langkah investasi yang dilakukan PTPN I.

"Lebih dari itu, aspek pengalaman PTPN I menjalankan bisnis berdampingan harmonis dengan masyarakat juga menambah optimistis bahwa visi-misi ini akan berhasil," ucapnya.

Rencana investasi besar itu disusun dalam roadmap selama empat tahun. Yakni, sudah dimulai pada 2025 dan akan berhasil sukses pada 2029. Bidang yang dibidik adalah integrasi bisnis secara menyeluruh dari hulu hingga hilir untuk semua komoditas, termasuk bisnis di luar bidang agro.

Rivai menjelaskan investasi Rp26,76 triliun tersebut digunakan untuk membangun ekosistem bisnis terintegrasi yang mencakup kegiatan budidaya (on-farm) hingga pengolahan (off-farm) sebagai bagian dari rencana yang mulai dijalankan perusahaan.

Beberapa komoditas unggulan masuk dalam radar pengembangan skala besar ini antara lain, jagung, kelapa, karet, kopi, kakao, jambu mete, pala, dan komoditas sekunder lain.

Salah satu fokus inovatif yang tengah digodok adalah pemanfaatan jagung yang tidak hanya difokuskan untuk pangan, melainkan disiapkan sebagai bahan baku bioetanol guna mendukung energi baru terbarutarukan (EBT).

Dari total investasi tersebut, porsi sebesar Rp16,34 triliun dialokasikan untuk sektor hulu (on-farm) dengan cakupan areal perkebunan seluas 342.321 hektare.

Sementara itu, alokasi Rp10,42 triliun disiapkan khusus untuk membangun 25 fasilitas pengolahan (off-farm) modern yang tersebar di pelbagai wilayah strategis di Indonesia.

Untuk menjaga efektivitas investasi, PTPN I menerapkan disiplin ketat dalam eksekusi proyek.

Manajemen menempatkan studi kelayakan bisnis, integrasi rantai pasok hulu-hilir yang solid, serta kepastian pasar melalui pembeli siaga (off-taker) sebagai pilar utama agar setiap proyek memiliki fondasi bisnis yang terukur dan berkelanjutan.

Agenda transformasi ini juga dirancang inklusif agar dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat bawah, khususnya petani lokal.

PTPN I merangkul para petani dan pelaku usaha di daerah melalui kemitraan strategis dan skema perkebunan plasma sebagai bagian dari rantai pasok industri.

Hingga awal Oktober 2026, realisasi lapangan menunjukkan tren positif. Pengembangan areal karet PTPN I telah mencapai 1.479 hektare, sedangkan komoditas jagung menembus 1.125 hektare.

Secara keseluruhan, realisasi pengembangan on-farm komoditas unggulan diproyeksikan menyentuh angka 11.516 hektare, atau setara 59 hingga 60 persen dari target tahunan hingga akhir 2026.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kunjungan ini juga merupakan bagian dari kegiatan CAFEO bersama 11 negara ASEAN yang terlibat melalui organisasi keinsinyuran masing-masing

Kota Bandung (ANTARA) - Persatuan Insinyur Indonesia bersama delegasi insinyur dari sejumlah negara ASEAN meninjau PT Pindad di Bandung, Jawa Barat, sebagai bagian dari rangkaian Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO) Ke-44 pada 20-22 Oktober 2026.

Ketua Umum PII Ilham Akbar Habibie mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk melihat perkembangan industri pertahanan dan keamanan negara.

“Kunjungan ini juga merupakan bagian dari kegiatan CAFEO bersama 11 negara ASEAN yang terlibat melalui organisasi keinsinyuran masing-masing,” kata Ilham di Bandung, Rabu.

Ia mengatakan Pindad saat ini mengembangkan berbagai produk untuk kebutuhan militer maupun sipil.

Pengembangan industri tersebut, kata dia, membutuhkan dukungan insinyur yang memiliki kompetensi untuk merancang, menerapkan dan menghasilkan produk berbasis teknologi.

“Kami merupakan organisasi profesi insinyur. Perusahaan seperti Pindad, yang mengembangkan teknologi, membutuhkan banyak insinyur untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi serta menghasilkan produk berbasis teknologi,” katanya.

Ilham mengatakan PT Pindad berpotensi menjadi salah satu dari tujuh perusahaan produsen propelan, yakni bahan yang digunakan dalam sistem pendorong amunisi.

Menurut dia, kemampuan memproduksi propelan di dalam negeri menjadi penting untuk memperkuat kemandirian industri pertahanan dan menjaga kedaulatan Indonesia atas kebutuhan strategis.

“Jika dapat diproduksi di Indonesia melalui PT Pindad, hal ini menjadi sangat penting karena kita harus memikirkan masa depan dan memiliki kedaulatan atas hal-hal strategis,” kata Ilham.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pindad Sigit S. Santosa mengatakan kunjungan delegasi insinyur ASEAN menjadi kesempatan untuk memperkenalkan perkembangan teknologi pertahanan yang dikembangkan perusahaan tersebut.

Dalam kunjungan itu, Pindad memaparkan pengembangan teknologi persenjataan, termasuk seperti alat berat, kendaraan berlapis baja, dan perangkat pengganggu sinyal atau jammer untuk menghadapi ancaman pesawat nirawak (drone).

Ia juga menyatakan kesiapan Pindad bekerja sama dengan PII dalam pengembangan produk melalui dukungan insinyur profesional agar produk yang dirancang dan diproduksi memenuhi spesifikasi serta standar yang ditetapkan.

“Kami berharap kolaborasi ini dapat terus didorong, termasuk dalam proses perancangan produk oleh para insinyur profesional,” kata dia.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Prioritas kami adalah memastikan para korban mendapatkan penanganan medis yang dibutuhkan dan proses penjaminan biaya perawatan berjalan dengan baik

Jakarta (ANTARA) - PT Jasa Raharja (Persero) menerbitkan jaminan biaya perawatan bagi 11 korban kebakaran Kapal Motor Penumpang (KMP) Batumandi di perairan sekitar Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, guna memastikan para korban memperoleh pelayanan medis sesuai ketentuan yang berlaku.

Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin mengatakan penjaminan tersebut menjadi prioritas perusahaan dalam penanganan korban insiden yang terjadi pada Selasa (20/10) sore.

"Prioritas kami adalah memastikan para korban mendapatkan penanganan medis yang dibutuhkan dan proses penjaminan biaya perawatan berjalan dengan baik," kata Awaluddin dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Awaluddin menjelaskan penerbitan jaminan biaya perawatan merupakan bentuk perlindungan dasar kepada korban kecelakaan angkutan umum yang diberikan Jasa Raharja.

Menurut dia, penjaminan bagi 11 korban tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

Perseroan juga berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan dan instansi terkait untuk memastikan proses penjaminan tidak menghambat penanganan korban.

"Jasa Raharja terus berkoordinasi dengan rumah sakit serta seluruh pihak terkait agar korban dapat berfokus pada pemulihan," ujarnya.

Sebelumnya, Awaluddin bersama Direktur Operasional Jasa Raharja Ariyandi menjenguk korban kebakaran KMP Batumandi di RS Krakatau Medika, Cilegon, pada Selasa (20/10) malam.

Kunjungan tersebut turut dihadiri Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Gubernur Banten Andra Soni, Kepala Kepolisian Daerah Banten Hendra Kurniawan, serta jajaran pimpinan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Dalam kunjungan itu, rombongan meninjau kondisi korban yang menjalani perawatan sekaligus memastikan pelayanan medis berlangsung dengan baik.

"Kami menyampaikan doa dan empati atas terjadinya musibah ini. Semoga seluruh korban yang tengah menjalani perawatan segera dipulihkan seperti sedia kala," kata Awaluddin.

KMP Batumandi mengalami kebakaran ketika hendak bersandar di Dermaga VI Pelabuhan Merak pada Selasa sore. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang.

PT ASDP Indonesia Ferry melaporkan seluruh 420 penumpang dan 40 awak KMP Batumandi berhasil dievakuasi dengan selamat. Kapal tersebut juga mengangkut 89 kendaraan.

Jasa Raharja menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan korban memperoleh pelayanan sesuai hak dan ketentuan yang berlaku.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Ukurannya harus mencakup tambahan kapasitas produksi, pekerjaan berkualitas, penguatan industri dan inovasi, pemerataan manfaat antar wilayah, serta ketahanan ekonomi dalam jangka panjang

Jakarta (ANTARA) - Danantara Development Management Fund (DDMF) mengungkapkan investasi strategis harus mencakup ketahanan ekonomi dalam jangka panjang.

Managing Director Development Investment PT Danantara Development Management Fund (DDMF) M. Rachmat Kaimuddin menilai investasi strategis perlu dinilai melalui dampak pembangunan yang dihasilkan, bukan hanya melalui indikator pengembalian modal.

“Investasi pembangunan tidak cukup dinilai dari imbal hasil finansial. Ukurannya harus mencakup tambahan kapasitas produksi, pekerjaan berkualitas, penguatan industri dan inovasi, pemerataan manfaat antar wilayah, serta ketahanan ekonomi dalam jangka panjang. DDMF ingin memastikan setiap rupiah investasi dapat dipertanggungjawabkan melalui dampak yang nyata dan terukur bagi Indonesia,” ujar Rachmat dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin kompleks, investasi strategis dituntut mampu menghasilkan dampak ekonomi dan sosial yang nyata, terukur dan berkelanjutan bagi Indonesia, sehingga perdebatan mengenai investasi pembangunan tidak lagi berhenti pada berapa tingkat keuntungan finansial yang dihasilkan.

Untuk proyek strategis yang berjangka panjang, ukuran yang lebih relevan adalah seberapa jauh investasi tersebut memperkuat kapasitas produksi, menciptakan pekerjaan berkualitas, memperluas nilai tambah domestik, serta meningkatkan ketahanan ekonomi dan lingkungan.

Bagi Danantara Development Management Fund (DDMF), lembaga investasi pengemban mandat untuk menaungi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berdampak sosial dan ekonomi jangka panjang, tantangannya adalah menerjemahkan manfaat tersebut ke dalam kerangka pengukuran yang konsisten, dapat dipertanggungjawabkan dan relevan bagi keputusan investasi.

DDMF berperan sebagai katalis yang menjembatani kebutuhan pembangunan nasional dengan pembiayaan jangka panjang melalui kolaborasi pemerintah, BUMN, swasta dan investor institusional.

DDMF saat ini sedang mengembangkan Danantara Dynamic Modelling Framework, sebuah kerangka pemodelan ekonomi struktural dengan pendekatan Financial Computable General Equilibrium.

Tujuannya bukan menghasilkan satu angka statis, melainkan membaca jalur dampak investasi dari waktu ke waktu, termasuk pengaruhnya terhadap Pendapatan Nasional, penciptaan lapangan kerja, penerimaan negara, struktur sektor, wilayah, pembentukan modal dan dinamika pembiayaan.

Berkaitan dengan framework tersebut, sumber pembiayaan menjadi variabel penting. Investasi yang hanya mengandalkan likuiditas domestik dapat berkompetisi dengan kebutuhan pembiayaan sektor lain.

Sebaliknya, pembiayaan bersama yang memobilisasi modal internasional dapat memperluas ruang investasi, tetapi tetap perlu dikelola dengan memperhatikan kewajiban eksternal dan keberlanjutan makroekonomi.

Karena itu, peran catalytic capital bukan menggantikan pasar, melainkan menurunkan risiko, mematangkan proyek dan membuka jalan bagi masuknya modal swasta serta institusional.

Pada setiap proyek strategis, pengukuran tidak boleh berhenti pada output ekonomi. Sejalan dengan ini diskusi menekankan tiga lapis ukuran yaitu output jangka pendek, outcome jangka menengah, dan impact jangka panjang.

Selain pendapatan nasional dan pekerjaan, indikator dapat mencakup akumulasi pembelajaran, kapabilitas inovasi, adopsi teknologi, penguatan pemasok domestik, pemerataan regional, efisiensi sumber daya, serta pengurangan emisi.

Dengan kerangka ini, investasi dinilai bukan hanya dari apa yang dibangun, tetapi dari kemampuan baru yang tumbuh setelah proyek berjalan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Transformasi transmigrasi hari ini bukan sekadar memindahkan penduduk, melainkan bagaimana memastikan kesejahteraan tumbuh di kawasan tersebut

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mengungkapkan Sekolah Foodpreneur Pangan Lokal yang digagas oleh Tim Ekspedisi Patriot Universitas Brawijaya (TEP UB) dan memberikan pendampingan kepada istri petani untuk merintis usaha pangan, sejalan dengan transformasi transmigrasi.

Pengembangan usaha pangan lokal tersebut sejalan dengan pesan Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara agar pembangunan kawasan transmigrasi menghadirkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

“Transformasi transmigrasi hari ini bukan sekadar memindahkan penduduk, melainkan bagaimana memastikan kesejahteraan tumbuh di kawasan tersebut,” ujar Iftitah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Cabai dan tomat yang selama ini dijual segar, serta jantung pisang yang jarang dimanfaatkan, menjadi bahan bagi 50 istri petani di Kawasan Transmigrasi Klamono-Segun, Papua Barat Daya, untuk merintis usaha pangan olahan.

Melalui pendampingan Tim Ekspedisi Patriot Universitas Brawijaya (TEP UB), mereka belajar menghasilkan produk bernilai tambah dengan sasaran pemasaran ke swalayan lokal hingga pusat oleh-oleh di Raja Ampat.

Pendampingan berlangsung melalui Sekolah Foodpreneur Pangan Lokal yang digagas TEP 19 UB di Kampung Wariyau, Distrik Klamono, dan Kampung Malasigit, Distrik Malabotom.

Sejak September 2026, para peserta yang terbagi dalam 10 kelompok mendapat pembekalan untuk mengembangkan lima produk utama: sambal bawang, sambal kepiting, saus tomat, cabai tabur daun jeruk dan abon jantung pisang.

Anggota TEP UB Dina Aqilla mengatakan program ini berangkat dari keluhan petani mengenai rendahnya harga jual hasil kebun. Penjualan dalam bentuk segar membatasi nilai tambah yang diperoleh keluarga petani, sementara potensi usaha pengolahan pangan belum banyak dikembangkan.

“Berdasarkan survei langsung di lapangan banyak petani yang mengeluhkan harga ekonomi tanamannya rendah,” ujar Dina Aqilla.

Untuk menjawab persoalan tersebut, lanjutnya, tim menggabungkan pembelajaran materi, pelatihan memasak dari rumah ke rumah, dan upaya perbaikan rantai distribusi. Pendampingan diarahkan agar peserta memahami proses usaha sejak pemilihan bahan hingga pemasaran.

“Ke depan kami menargetkan bisa memasok ke swalayan lokal dan pusat oleh-oleh di destinasi wisata seperti Raja Ampat,” kata Dina.

Menurut Dina, dengan modul, silabus dan standar operasional prosedur yang disusun tim, peserta mempelajari pemilihan bahan baku, kebersihan dan keamanan pangan, teknik pengolahan, pengemasan, serta dasar-dasar pemasaran.

Tim juga mendampingi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan pangan industri rumah tangga.

Bagi peserta, pelatihan ini membuka harapan untuk membangun usaha dari hasil kebun di sekitar mereka. Melalui Sekolah Foodpreneur, potensi hasil kebun di Klamono-Segun mulai dihubungkan dengan keterampilan pengolahan dan peluang pasar.

Pendampingan ini diharapkan menjadi pijakan bagi keluarga petani untuk mengembangkan usaha pangan lokal dan memperoleh nilai tambah dari hasil panennya.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026