Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjajaki kerja sama strategis dengan Asia Pacific Institute for Events Management (APIEM) United Kingdom (UK), guna meningkatkan kualitas dan standar industri penyelenggara acara (event) di Lombok.

Pertemuan yang berlangsung di kantor Gubernur Pemprov NTB, Kamis, dihadiri langsung oleh Presiden APIEM UK Profesor David Hind, Direktur Mandalika Internasional Festival (MIF) Sirajuddin, dan diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair bersama Kepala Dinas Pariwisata NTB, Ahmad Nur Aulia.

Presiden APIEM UK, David Hind menyatakan rasa hormatnya karena dapat berdiskusi secara langsung dengan jajaran Pemprov NTB untuk memperkenalkan peran serta misi lembaganya.

“Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk hadir di kantor pemerintah Nusa Tenggara Barat yang luar biasa ini dan berbagi dengan Sekretaris Daerah mengenai Asia Pacific Institute for Events Management. Hari ini adalah pertemuan pengenalan untuk menjelaskan tentang APIEM serta membuka pintu bagi kolaborasi dan kemitraan masa depan antara organisasi kita masing-masing,” katanya.

David Hind menjelaskan bahwa APIEM berkomitmen untuk membantu menyelaraskan pengelolaan event di Nusa Tenggara Barat dengan standar internasional bersama para pelaku industri event, serta lembaga pendidikan di daerah.

Ia menekankan pentingnya membangun fondasi standar internasional yang kuat dalam setiap penyelenggaraan kegiatan di NTB.

“Misi kami adalah berkontribusi pada profesionalisasi industri event di seluruh Asia Pasifik, dan kami sangat senang dapat bekerja sama dengan pemerintah, industri event, serta para pendidik event agar standar internasional dalam pengelolaan event dapat tertanam kuat dalam DNA industri event di Lombok,” katanya.

Guna mendukung program kerja Gubernur NTB, APIEM menawarkan dukungan berupa sertifikasi profesional berstandar Inggris (UK) bagi para praktisi event lokal.

Sertifikasi ini dinilai sangat vital untuk memberikan jaminan kualitas dan profesionalisme pengelola acara di mata dunia.

Menurut David Hind, keahlian dan pengalaman bertahun-tahun yang dimiliki para praktisi lokal perlu dilengkapi dengan pengakuan standar internasional.

“Banyak praktisi event yang memiliki pengalaman, mungkin 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun pengalaman. Namun, apakah mereka tahu cara mengelola event sesuai standar internasional? Hal tersebut sangat penting jika Anda ingin menarik event internasional berskala besar ke Lombok,” tuturnya.

Keberadaan akreditasi internasional ini diharapkan tidak hanya mendukung ajang yang sudah ada seperti MotoGP, tetapi juga membuka peluang besar bagi hadirnya berbagai festival seni, konser musik, dan kegiatan budaya berskala global di Lombok. Kualifikasi teruji dari tim pengelola lokal akan menjadi magnet utama bagi para investor dan klien internasional.

David menambahkan bahwa kesiapan para profesional yang tersertifikasi akan meningkatkan kepercayaan penyelenggara acara dunia untuk memilih NTB.

“Klien internasional akan sangat tertarik untuk mengetahui apa sertifikasi dari para profesional event yang akan menyelenggarakan event mereka. Jadi, itulah yang ingin kami bagikan untuk membantu membangun pemahaman tentang standar internasional, lalu menyediakan akreditasi dari Inggris bagi para profesional event tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Sekda NTB, Abul Chair menyambut positif inisiatif kemitraan yang ditawarkan oleh APIEM UK.

Ditekankannya, Pemprov NTB memandang kerja sama ini sebagai sarana penting untuk mendidik dan melatih SDM lokal agar mampu mempromosikan serta memasarkan potensi NTB secara tepat di panggung internasional.

Sekda menggarisbawahi bahwa kekayaan potensi pariwisata daerah harus diimbangi dengan strategi pemasaran yang mumpuni dan berstandar global.

“NTB ini dengan potensi yang luar biasa harus terpasarkan dengan baik dan kita butuh mitra-mitra yang seperti ini mampu mendidik kita bagaimana cara memasarkan NTB secara benar,” tegasnya.

Selain itu, dia memaparkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan event berstandar internasional akan membawa dampak ekonomi berganda yang luas, mulai dari pergerakan UMKM, peningkatan okupansi hotel, hingga dukungan terhadap program prioritas Pemprov NTB dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Mengenai pengembangan kompetensi SDM event, Abul Chair menegaskan bahwa sertifikasi kini telah menjadi kebutuhan mutlak di dunia profesional.

“Sertifikat itu adalah standar minimal orang bisa mengelola. Sekarang itu bukan lagi gelar-gelar sekolah, tapi sertifikat certified,” katanya.

Ia menambahkan bahwa standardisasi ini akan terus didorong demi memajukan sektor pariwisata daerah.

“Ke depan, tentu pelaku-pelaku usaha, pelaku-pelaku pariwisata dan lain sebagainya memang mutlak perlu sertifikasi,” pungkas Sekda.

Pewarta: Agus Setiawan, Ahmad Khaerul Arham
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menyatakan, kementerian berupaya menerapkan manajemen risiko dalam transformasi digital dengan pendekatan "Governance, Risk, and Compliance" atau GRC.

"Melalui pendekatan GRC diharapkan dapat membantu kita bergerak dari pengendalian yang reaktif menuju pengendalian yang berbasis data dan juga peringatan dini," kata Ossy di Jakarta, Kamis.

Ia menekankan kepada jajaran pegawai Kementerian ATR/BPN untuk memperkuat pengelolaan manajemen risiko melalui integrasi dengan proses bisnis dan transformasi digital.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengendalian internal, terutama dalam mengantisipasi potensi permasalahan yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan pertanahan dan tata ruang.

Penerapan manajemen risiko dalam transformasi digital perlu disertai penguatan proses bisnis, mulai dari alur kewenangan, validasi data, pemisahan fungsi, hingga mekanisme pengendalian.

Menurut Wamen Ossy, digitalisasi tidak serta-merta menghilangkan risiko apabila proses bisnis yang mendasarinya masih memiliki kelemahan. Sebagai contoh, dalam pelayanan peralihan hak, percepatan proses perlu tetap memperhatikan keandalan verifikasi, keabsahan dokumen, keamanan data, dan keterlacakan setiap tahapan pelayanan.

"Pelayanan yang cepat, tetapi mengandung risiko hukum bukanlah pelayanan yang berkualitas. Sebaliknya, pengendalian yang terlalu berlebihan hingga melumpuhkan pelayanan juga bukan manajemen risiko yang baik. Di sinilah diperlukan keseimbangan antara kecepatan, kepastian, dan pengendalian," ujar Wamen Ossy.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Kementerian ATR/BPN Einstein Al Makarima Muhammad menjelaskan seminar Governance, Risk, and Compliance (GRC) tahun 2026.

Seminar ini menjadi wadah pertukaran pengetahuan dan praktik baik, sekaligus menghimpun rekomendasi yang relevan dengan kebijakan agraria, pertanahan, dan tata ruang, untuk memperkuat pemahaman jajaran mengenai penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan dalam setiap siklus proses bisnis kementerian.

Melalui seminar GRC tahun 2026, Kementerian ATR/BPN juga mendorong penguatan sinergi antarunit kerja agar pelaksanaan kebijakan lebih selaras, tumpang tindih proses dapat dikurangi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas semakin baik.

"Hendaknya kesadaran akan manajemen risiko ini tercermin baik dalam perencanaan kegiatan, menetapkan keputusan, melaksanakan pengendalian, ataupun saat mengevaluasi pekerjaan," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong pemanfaatan riset, teknologi, dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi kreatif Indonesia dan memperkuat daya saing pelaku usaha kreatif di pasar global.

Kepala BRIN Arif Satria mengatakan, integrasi antara ilmu pengetahuan tradisional, warisan budaya, talenta kreatif, dan kemampuan riset dapat membuka peluang penciptaan nilai ekonomi yang lebih besar bagi industri kreatif nasional.

“Dengan menghubungkan kekuatan negara ini dengan kemampuan penelitian dan teknologi, kita dapat memperkuat daya saing industri kreatif dan meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi,” ujarnya dalam Plenary Session World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 di Jakarta, Kamis.

Arif mengatakan BRIN menyiapkan tiga arah strategis untuk mendukung penguatan ekonomi kreatif Indonesia. Pertama, memperkuat usaha kecil, usaha mikro, dan perusahaan rintisan melalui riset dan inovasi agar teknologi semakin mudah diakses oleh pelaku usaha, termasuk bisnis kreatif.

Pemanfaatan teknologi diharapkan membantu pelaku usaha mengembangkan kualitas produk sekaligus menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan demikian, hasil riset dapat memberikan manfaat langsung bagi pengembangan bisnis dan peningkatan nilai tambah produk.

Kedua, BRIN mendorong penguatan kolaborasi riset dan inovasi dengan industri dalam negeri, termasuk industri strategis dan badan usaha milik negara (BUMN). Kolaborasi tersebut ditujukan untuk menghubungkan kapasitas penelitian dengan kebutuhan industri sekaligus mempercepat adopsi teknologi.

Ketiga, BRIN berupaya meningkatkan kemampuan riset nasional agar Indonesia tidak hanya mengadopsi teknologi yang telah dikembangkan pihak lain, tetapi juga mampu membangun kapasitas teknologi secara mandiri.

“Ketiga langkah tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni mengubah pengetahuan ilmiah menjadi nilai ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Dalam prosesnya, pengembangan inovasi juga perlu melibatkan para pencipta, pelaku budaya, dan masyarakat,” katanya.

Arif menambahkan, penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis inovasi menjadi bagian dari agenda strategis riset dan inovasi nasional. Ekosistem tersebut diharapkan mampu memperkuat fondasi industri kreatif, mempercepat pertumbuhan bisnis berbasis riset, serta mendorong pemanfaatan teknologi yang berkembang.

Melalui pendekatan tersebut, potensi kreativitas dan kekayaan intelektual Indonesia diharapkan dapat dikembangkan menjadi produk yang kompetitif secara global, tanpa menghilangkan identitas budaya yang menjadi sumber keunikannya.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Malinau, Kaltara (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan telah mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar menuntaskan pembangunan jalan perbatasan Kalimantan sepanjang 2.300 kilometer pada akhir tahun 2028.

“Saya sebenarnya hanya menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beberapa saat lalu beliau menelepon saya untuk menuntaskan jalan di perbatasan Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia itu sepanjang total kurang lebih 2.300 kilometer itu bisa selesai di akhir 2028,” ujar Dody Hanggodo di Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara), Kamis.

Ia mengunjungi Kabupaten Malinau melihat ruas jalan perbatasan yang dibangun, khususnya jalan dari Kabupaten Malinau menuju Kabupaten Nunukan, Krayan perbatasan Indonesia dan Malaysia.

Setelah melihat langsung kondisi jalan Malinau-Krayan, menurutnya jalan yang dibangun masih kurang lebar, karena itu ia meminta distandarkan jalan nasional selebar tujuh meter.

“Saya lihat itu kurang lebar. Saya minta itu tadi distandarkan jalan nasional jadi lebar tujuh meter,” katanya.

Saat ditegaskan apakah jalan ini pasti dilaksanakan dan selesai pembangunannya pada akhir 2028, Menteri Dody mengiyakan. Karena menurutnya itu sudah perintah Presiden langsung.

“Insya Allah.. Insya Allah. Bismillah ya. Karena sudah arahan Bapak Presiden juga,” kata Dody Hanggodo.

Berdasarkan arahan Presiden, lanjutnya, jalan perbatasan Kalimantan sepanjang 2.300 kilometer tersebut yaitu itu dari timur, utara ke barat.

Termasuk, kata dia, wilayah perbatasan Kaltara, di antaranya Krayan dan Apau Kayan.

“Itu kita sebut sebagai Kalimantan Border, total 2.300 kilometer dari Kalimantan Timur, Kaltara dan Kalimantan Barat,” bebernya.

Menteri PU merasa yakin pembangunan jalan ini terlaksana sesuai target karena mendapat dukungan dari berbagai lembaga dan kementerian, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan dan juga TNI.

“Kita saling support Bappenas, Kementerian Keuangan juga support. Saya kok yakin 2028 akhir selesai. Pak Panglima TNI juga support untuk bisa membantu kita mempercepat proses pembangunannya,” ujarnya.

Pewarta: Agus Salam
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mochammad Firman Hidayat menilai fondasi ekonomi nasional semakin kuat dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Indonesia mampu mempertahankan kinerja ekonomi di tengah ketidakpastian global, termasuk tekanan perdagangan, konflik geopolitik, dan perubahan iklim,” kata Mochammad Firman Hidayat di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan ketahanan ekonomi dan penguatan energi menjadi perhatian dalam evaluasi dua tahun pemerintahan.

Ia menilai keberlanjutan reformasi serta perencanaan kelistrikan diperlukan agar pembangunan dirasakan masyarakat.

“Namun, ekonomi Indonesia terbukti resilien. Pertumbuhan tetap berada di atas lima persen, inflasi terjaga, dan sejumlah kebijakan seperti hilirisasi turut menjadi faktor pendorong ketahanan ekonomi nasional,” kata dia

Ia mengingatkan bahwa pencapaian target pembangunan membutuhkan pembenahan berkelanjutan.

“Presiden Prabowo memiliki target pembangunan yang tinggi dan masih banyak tantangan yang harus dijawab dan langkah-langkah reformasi secara berkelanjutan harus terus dijalankan,” kata dia.

Dari sektor energi, Kepala Pusat Energi dan Pangan INDEF Abra Talattov menilai pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berskala besar berpeluang memperkuat ketahanan energi melalui pemanfaatan sumber daya domestik dan pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil.

Menurut dia pengembangan tersebut juga berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangkitan, memperluas elektrifikasi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta memasok listrik hijau bagi industri.

Ia mengatakan potensi tersebut baru dapat diwujudkan apabila pembangunan PLTS dirancang sebagai bagian dari transformasi sistem kelistrikan secara menyeluruh, bukan semata-mata sebagai penambahan kapasitas pembangkit.

Menurut dia pembangunan perlu menyesuaikan proyeksi kebutuhan listrik, kondisi kelistrikan wilayah, kesiapan jaringan, serta tahapan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

“Penguatan transmisi, interkoneksi, digitalisasi jaringan, dan penyimpanan energi diperlukan untuk mengimbangi produksi listrik surya yang dipengaruhi cuaca,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menyampaikan hasil survei mengenai kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Jika digabungkan yang sangat puas dengan yang puas itu totalnya ada 65,4 persen,” kata dia.

Ia menjelaskan survei yang dilakukan pada 26 September hingga 6 Oktober 2026 melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi.

Sebanyak 32,5 persen menyatakan tidak puas, sedangkan 2,1 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Memasuki tahun ketiga, stabilitas ekonomi perlu diikuti peningkatan mutu program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, bantuan sosial, dan layanan kesehatan.

Selain itu, ketepatan sasaran, akuntabilitas, serta tindak lanjut terhadap masukan masyarakat menjadi bagian penting untuk memperluas manfaat pembangunan serta menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Berdasarkan perkembangan dan hasil pemantauan di lapangan telah menunjukkan bahwa tidak ditemukan lagi titik api, sehingga akses wisata di area Penanjakan yang sempat dibatasi dibuka kembali pada 23 Oktober 2026

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) membuka seluruh akses wisata di area Penanjakan, kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, setelah sempat dilakukan pembatasan akibat kebakaran beberapa waktu lalu.

Kepala Balai Besar TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha melalui keterangan resmi diterima di Kota Malang, Kamis malam, mengatakan pembukaan seluruh akses wisata di Penanjakan mulai diberlakukan pada Jumat (23/10) pukul 01.00 WIB.

"Berdasarkan perkembangan dan hasil pemantauan di lapangan telah menunjukkan bahwa tidak ditemukan lagi titik api, sehingga akses wisata di area Penanjakan yang sempat dibatasi dibuka kembali pada 23 Oktober 2026," kata Rudi.

Dibukanya akses wisata di Penanjakan yang masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Pasuruan, diumumkan oleh Balai Besar TNBTS melalui Surat Pengumuman Nomor: PG.30/T.8/TU/HMS.01.07/B/10/2026 yang diterbitkan Kamis ini.

Untuk diketahui, pintu masuk menuju Gunung Bromo membentang di empat daerah, yakni Kabupaten Malang, Probolinggo, Lumajang dan Pasuruan.

Secara keseluruhan, Balai Besar TNBTS menerapkan kuota kunjungan wisata ke Gunung Bromo sebanyak 2.752 wisatawan per hari.

Rudi mengingatkan kepada wisatawan dan pelaku usaha jasa wisata agar mematuhi ketentuan yang berlaku serta arahan dari petugas saat berada di area Penanjakan.

Salah satu aturannya adalah tak melakukan tindakan atau aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran, seperti membuat api unggun atau perapian dan membakar sesuatu benda.

Kemudian, tidak membuang puntung rokok, korek api, maupun benda lain yang dapat menjadi sumber api.

"Tetap menjaga kewaspadaan selama beraktivitas di kawasan dan memperhatikan kondisi lingkungan serta mengutamakan keselamatan bersama," ujarnya.

Dia juga mengimbau setiap orang yang berada di kawasan Gunung Bromo dan melihat maupun menemukan titik api supaya segera melaporkan kepada petugas, sehingga penanganan bisa dilakukan secepatnya.

"Harus menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan dan kelestarian kawasan," ucap dia.

Balai Besar TNBTS mengingatkan wisatawan dan pelaku jasa wisata tidak boleh mengganggu kegiatan pemantauan, patroli dan pengamanan yang dilaksanakan oleh petugas.

"Kami berharap seluruh pihak dapat menyikapi pembukaan kembali akses wisata dengan mengedepankan kedisiplinan, tanggung jawab, dan menjaga seluruh area taman nasional supaya aman dari kebakaran," tuturnya.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah tengah mencari solusi agar kebijakan kewajiban sertifikasi halal tidak membebani pelaku UMKM.

Maman mengatakan pihaknya melakukan pembahasan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, asosiasi UMKM, serta asosiasi pengusaha untuk merumuskan kebijakan yang tidak memberatkan pelaku UMKM.

“Kita setuju bahwa kita perlu menjalankan undang-undang ini, tetapi jangan sampai undang-undang ini justru menjadi beban bagi UMKM kita,” kata Maman dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Pemerintah resmi memperpanjang periode kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah produk dan jasa hingga Oktober 2028, dari jadwal semula 18 Oktober 2026, dengan mempertimbangkan kesiapan pelaku usaha dan ekosistem halal nasional.

Maman menjelaskan kewajiban sertifikasi halal merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak UMKM yang belum mampu memenuhi kewajiban tersebut, antara lain karena kendala biaya.

Berdasarkan data yang disampaikan Maman, sertifikasi halal telah mencakup sekitar 4,43 juta entitas usaha, sedangkan jumlah produk yang tersertifikasi mencapai sekitar 16 juta.

Menurut dia, capaian tersebut masih jauh dari target sehingga pemerintah perlu mencari formula yang dapat memperluas cakupan sertifikasi tanpa mengganggu keberlangsungan usaha pelaku UMKM.

“Karena faktanya hari ini beberapa UMKM lumayan cukup terbebani dengan kewajiban sertifikasi halal ini,” ucapnya.

Maman mengatakan pembahasan mengenai formula kebijakan tersebut masih berada pada tahap awal sehingga belum dapat merinci langkah teknis yang akan diterapkan.

Kewajiban sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil (UMK) untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan diperpanjang hingga 17 Oktober 2028.

Pemerintah juga menetapkan tanggal tersebut sebagai awal pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan yang berasal dari luar negeri.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Nah, itu nanti jumlahnya kan jadi enam, dan kita harapkan di tahun 2027 itu juga ada lagi lokasi-lokasi kampung-kampung nelayan yang ada di Jogja yang nantinya akan kita bangun juga

Yogyakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun enam Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang tersebar di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul.

Sekretaris Jenderal KKP Andy Artha Donny Oktopura mengatakan salah satu KNMP di DIY yang pembangunan infrastrukturnya telah selesai 100 persen berada di Kalurahan Poncosari, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul, karena pembangunannya telah dimulai sejak 2025.

“Untuk di Yogyakarta tahun 2025 itu ada satu, yaitu di Poncosari,” kata Andy ditemui di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Poncosari, Kapanewon Srandakan, Bantul, DIY, Kamis.

Ia menjelaskan KKP menargetkan penambahan lima titik pembangunan KNMP di DIY pada 2026 yang tersebar di Kabupaten Gunungkidul dan Bantul.

“Nah, itu nanti jumlahnya kan jadi enam, dan kita harapkan di tahun 2027 itu juga ada lagi lokasi-lokasi kampung-kampung nelayan yang ada di Jogja yang nantinya akan kita bangun juga,” ujarnya.

Menurut Andy, KNMP Poncosari menjadi contoh kawasan yang telah memiliki sarana dan prasarana secara lengkap.

KKP selanjutnya akan memberikan edukasi kepada masyarakat dan nelayan di KNMP Poncosari sebelum kawasan tersebut resmi beroperasi.

“Di sini juga ada pendampingan, pendampingan ada empat orang yang ada di sini di bawah salah satu BUMN di Indonesia yang memang mempunyai tugas untuk memberikan pendampingan agar di dalam memanfaatkan seluruh fasilitas ini itu sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan,” katanya.

Andy mengatakan pendampingan tersebut bertujuan menjaga mutu ikan di KNMP Poncosari serta memastikan proses bisnis berjalan secara akuntabel dan memenuhi persyaratan perbankan.

“Harapannya koperasi ini ke depan bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat yang ada di sini. Masyarakat nelayan akan lebih sejahtera dan bisa naik kelas,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY R. Hery Sulistio Hermawan mengatakan lima titik pembangunan KNMP pada 2026 tersebar di Kabupaten Gunungkidul, yakni Kalurahan Songbanyu, Kanigoro, Banjarejo, Kemadang dan Sidoharjo.

“Kalau yang di Bantul ya di Poncosari ini, kalau di Kulon Progo memang belum ada,” katanya.

Ia mengatakan pembangunan lima titik KNMP tersebut masih berlangsung dengan realisasi rata-rata mencapai 18 persen, melampaui target sebesar tujuh persen.

“Realisasinya 18 persen rata-rata, karena kan memang beragam, tapi kalau dirata-rata sekian,” ujarnya.

Pewarta: Agung Dwi Prakoso
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kami memahami insiden ini menimbulkan kerugian dan dampak bagi korban. ASDP bertanggung jawab memastikan setiap laporan ditangani dengan baik dan proses penyelesaiannya dikawal secara serius. Kami mengupayakan nilai penggantian yang maksimal sesuai k

Tangerang (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menegaskan komitmennya untuk menuntaskan penanganan kerugian yang dialami penumpang yang menjadi korban insiden kebakaran KMP Batumandi di perairan Pelabuhan Merak, Cilegon.
​
Direktur Utama ASDP Heru Widodo melalui keterangan resmi yang diterima di Tangerang, Kamis menyatakan bahwa perusahaannya akan memberikan perhatian serius terhadap dampak insiden tersebut dan memastikan setiap laporan kerugian ditindaklanjuti secara optimal sesuai ketentuan asuransi maupun kebijakan internal perusahaan.

"Kami memahami insiden ini menimbulkan kerugian dan dampak bagi korban. ASDP bertanggung jawab memastikan setiap laporan ditangani dengan baik dan proses penyelesaiannya dikawal secara serius. Kami mengupayakan nilai penggantian yang maksimal sesuai ketentuan," katanya.

Ia mengatakan, untuk mempercepat dan memudahkan pendataan serta pengajuan klaim kerugian, ASDP meminta korban untuk segera menyampaikan laporan beserta dokumen pendukung melalui beberapa layanan resmi.

Pihaknya menyediakan posko fisik di Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni. Selain itu, terdapat kanal digital resmi melalui tautan atau QR Code resmi yang diakses serta bisa melalui kontak center di (021) 191 atau WhatsApp di nomor 0811-1021-191.

"Melalui langkah-langkah terstruktur ini, ASDP memastikan para korban mendapatkan akses yang jelas serta pendampingan penuh hingga seluruh proses klaim dan penggantian kerugian selesai ditangani," paparnya.

ASDP telah mencatat hingga kini, sebanyak 65 kendaraan telah dilaporkan untuk proses klaim asuransi. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pihak asuransi dan pemangku kepentingan terkait guna memverifikasi seluruh laporan yang masuk.

Heru menjelaskan, setiap tiket penyeberangan resmi ASDP telah mencakup perlindungan asuransi risiko jiwa yang langsung ditangani oleh PT Jasa Raharja. Kendaraan dan barang muatan ditangani oleh PT Jasaraharja Putera dan untuk barang bawaan pribadi (di luar cakupan asuransi) difasilitasi langsung oleh ASDP melalui kebijakan perusahaan berdasarkan hasil verifikasi kerugian.

"Bagi ASDP, tanggung jawab tidak berhenti pada penanganan darurat. Kami berkomitmen terus mendampingi proses penyelesaian kerugian dengan mengedepankan kepedulian, transparansi, dan tanggung jawab," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Ini kan harus tapak dulu yang kita tetapkan. Dari tapak yang sudah ditetapkan, nanti PLN itu melakukan tender lelang untuk pelaksanaannya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan segera membuka tender pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) setelah penetapan tapak pembangunan PLTN.

“Ini kan harus tapak dulu yang kita tetapkan. Dari tapak yang sudah ditetapkan, nanti PLN itu melakukan tender lelang untuk pelaksanaannya,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Kamis.

Yuliot mengatakan ada 28 tapak yang sudah disiapkan tempo hari. Ia menyampaikan akan ada tambahan beberapa tapak lagi.

Lebih lanjut, Yuliot menyampaikan kebutuhan listrik untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan di beberapa daerah cukup besar dan tidak bisa hanya mengandalkan energi baru terbarukan.

Kapasitas listrik yang cukup besar, tutur Yuliot, di antaranya disuplai dari PLTN. Ia merujuk ke Prancis yang mayoritas suplai listriknya berasal dari PLTN.

“Kalau kita lihat untuk Korea sendiri, mereka waktu awal mengembangkan PLTN justru belajar dari Indonesia, karena reaktor riset kita yang punya. Itu tahun 1962,” ucap Yuliot.

Akan tetapi, sekarang, Yuliot menyampaikan Korea telah menjadi vendor teknologi PLTN. Selain itu, negara-negara ASEAN juga mulai mengembangkan PLTN, seperti Timor Leste yang sudah membuat perencanaan PLTN, Vietnam yang sudah memulai konstruksi, termasuk Thailand, Malaysia dan Singapura.

“Jadi, ini kan kita karena sudah ada target waktu, dari sekarang kan kita juga sudah harus menyiapkan karena pembangunan PLTN itu kan membutuhkan waktu 7 tahun sampai dengan 10 tahun. Kalau target tahun 2034, ya dari sekarang kita harus menyiapkan tapak untuk PLTN itu sendiri,” ujar Yuliot.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Indonesia akan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) berkapasitas 7 gigawatt (GW) untuk mewujudkan ketahanan energi.

Selain itu, Hashim juga menyampaikan Indonesia memiliki target ambisius dalam proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp).

Berbagai langkah tersebut, tutur Hashim, merupakan upaya pemerintah menjamin keberlangsungan energi bagi masyarakat Indonesia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Badung, Bali (ANTARA) - Kementerian Pariwisata mencatat 354 kegiatan atau gelaran pariwisata selama dua tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih, menghasilkan perputaran ekonomi senilai Rp45,9 triliun yang menunjukkan besarnya potensi kegiatan pariwisata dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan capaian tersebut berasal dari berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku seni, komunitas, tenaga kerja, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah.

“Kementerian Pariwisata mendukung selama dua tahun ini sebanyak 377 event, dan dari 354 event yang dikaji, perputaran ekonomi yang dicapai adalah Rp45,9 triliun,” kata Widiyanti saat pelepasan lulusan Wisuda Ke-32 Politeknik Pariwisata (Poltekpar) di Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

Menurut dia, penyelenggaraan acara pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai daya tarik bagi wisatawan, tetapi juga menciptakan aktivitas ekonomi yang menjangkau berbagai sektor pendukung, mulai dari transportasi, akomodasi, kuliner, hingga ekonomi kreatif.

Kegiatan tersebut turut membuka ruang bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi melalui penyediaan jasa, produk kerajinan, pertunjukan seni, dan berbagai kebutuhan penyelenggaraan acara.

Widiyanti menilai keterlibatan pelaku usaha lokal menjadi salah satu aspek penting agar manfaat ekonomi dari penyelenggaraan acara dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat di sekitar destinasi.

“Pertumbuhan ekonomi, investasi pariwisata yang bertumbuh, dan membuka lapangan pekerjaan,” ujarnya, saat memaparkan perkembangan sektor pariwisata nasional dalam dua tahun terakhir.

Ia menambahkan, penyelenggaraan acara pariwisata dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan potensi daerah kepada pengunjung, sekaligus memperkuat daya tarik destinasi Indonesia di tengah persaingan global.

Karena itu, pengembangan kegiatan pariwisata perlu didukung sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan acara, pelayanan wisatawan, serta pengembangan produk dan pengalaman wisata.

Widiyanti berharap para lulusan Poltekpar Bali dapat mengambil bagian dalam perkembangan industri tersebut melalui inovasi dan profesionalisme, sehingga penyelenggaraan acara pariwisata mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

“Berbagai capaian yang disampaikan hari ini memberikan satu pesan penting: saudara memasuki sektor dengan peluang luar biasa untuk berkarya, berinovasi, dan membawa Indonesia semakin dikenal dunia,” kata Widiyanti.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pertemuan World Conference on Creative Economy (WCCE) atau Konferensi Dunia Ekonomi Kreatif 2026 yang dihadiri 38 kepala delegasi dari beberapa negara menyepakati dokumen Jakarta Vision on Creative Economy yang menjadi fokus penguatan ekosistem ekonomi kreatif di tingkat global.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan kesepakatan tingkat menteri ini akan dibawa pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri untuk diajukan sebagai resolusi di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Desember 2026 di New York, Amerika Serikat.

“Ini adalah kontribusi Indonesia dalam mendorong penguatan ekonomi kreatif di tingkat global. Saya merasa bangga, merasa bersyukur pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menghasilkan sebuah dokumen yang akan disumbangkan untuk perkembangan pembangunan ekonomi kreatif global,” kata Riefky usai acara World Conference on Creative Economy 2026 di Jakarta, Kamis.

Beberapa delegasi setingkat menteri yang turut hadir dan menyaksikan pengesahan dokumen Jakarta Vision on Creative Economy antara lain dari Australia, Malaysia, Singapura, Ukraina, Rusia dan negara peserta lainnya.

Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif, Mohammed Ali Berawi mengatakan terdapat empat poin utama yang menjadi fokus pemerintah untuk penguatan ekonomi kreatif diantaranya pembahasan tentang teknologi, Artificial Intelligence (AI), dan transformasi digital.

Poin ini menegaskan bagaimana manusia memegang peranan penting di dalam perkembangan ekonomi kreatif berbasis human centris, dan pemanfaatan teknologi AI yang dilakukan dengan baik dalam koridor AI governance.

Kedua dalam dokumen ini dibahas mengenai sustainable development, circular economy, dan regenerative design, yang menegaskan peran serta ekonomi kreatif dalam menjaga keseimbangan alam dan lingkungan. Ketiga, Ali juga menerangkan pilar terkait kekayaan intelektual, hak kreatif, dan ekonomi berkeadilan bagi seluruh pelaku ekraf dunia.

Keempat Jakarta Vision on Creative Economy juga memfokuskan mengenai inklusivitas, pemberdayaan masyarakat, dan ekosistem kreatif.

“Bagaimana kita melakukan penguatan-penguatan kepada pelaku ekonomi kreatif dengan melakukan penguatan akses pendanaan, pembiayaan, dan investasi di dunia ekonomi kreatif jadi ini menjadi satu kesepakatan bersama termasuk juga bagaimana penguatan MSME (micro, small, medium enterprise),” kata Ali.

Ia menjelaskan Jakarta Vision on Creative Economy telah didiskusikan mulai dari April 2026 melibatkan para pelaku ekonomi kreatif dunia dengan pendekatan hexahelix.

Pembahasan dilanjutkan melalui tiga rangkaian forum Friends of Creative Economy Square (FCE Square), sebelum memasuki tahap pematangan dalam pertemuan Friends of Creative Economy yang melibatkan pelaku ekonomi kreatif internasional dan pengambil kebijakan.

Ali juga mengatakan diskusi menghasilkan respons yang positif dari delegasi berbagai negara untuk membawa ekonomi kreatif menjadi agenda pembangunan global setelah SDGs berakhir pada 2030.

Jakarta Vision on Creative Economy diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor utama dalam pengembangan ekonomi kreatif dunia.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026