Jakarta (ANTARA) - Pertemuan World Conference on Creative Economy (WCCE) atau Konferensi Dunia Ekonomi Kreatif 2026 yang dihadiri 38 kepala delegasi dari beberapa negara menyepakati dokumen Jakarta Vision on Creative Economy yang menjadi fokus penguatan ekosistem ekonomi kreatif di tingkat global.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan kesepakatan tingkat menteri ini akan dibawa pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri untuk diajukan sebagai resolusi di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Desember 2026 di New York, Amerika Serikat.

“Ini adalah kontribusi Indonesia dalam mendorong penguatan ekonomi kreatif di tingkat global. Saya merasa bangga, merasa bersyukur pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menghasilkan sebuah dokumen yang akan disumbangkan untuk perkembangan pembangunan ekonomi kreatif global,” kata Riefky usai acara World Conference on Creative Economy 2026 di Jakarta, Kamis.

Beberapa delegasi setingkat menteri yang turut hadir dan menyaksikan pengesahan dokumen Jakarta Vision on Creative Economy antara lain dari Australia, Malaysia, Singapura, Ukraina, Rusia dan negara peserta lainnya.

Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif, Mohammed Ali Berawi mengatakan terdapat empat poin utama yang menjadi fokus pemerintah untuk penguatan ekonomi kreatif diantaranya pembahasan tentang teknologi, Artificial Intelligence (AI), dan transformasi digital.

Poin ini menegaskan bagaimana manusia memegang peranan penting di dalam perkembangan ekonomi kreatif berbasis human centris, dan pemanfaatan teknologi AI yang dilakukan dengan baik dalam koridor AI governance.

Kedua dalam dokumen ini dibahas mengenai sustainable development, circular economy, dan regenerative design, yang menegaskan peran serta ekonomi kreatif dalam menjaga keseimbangan alam dan lingkungan. Ketiga, Ali juga menerangkan pilar terkait kekayaan intelektual, hak kreatif, dan ekonomi berkeadilan bagi seluruh pelaku ekraf dunia.

Keempat Jakarta Vision on Creative Economy juga memfokuskan mengenai inklusivitas, pemberdayaan masyarakat, dan ekosistem kreatif.

“Bagaimana kita melakukan penguatan-penguatan kepada pelaku ekonomi kreatif dengan melakukan penguatan akses pendanaan, pembiayaan, dan investasi di dunia ekonomi kreatif jadi ini menjadi satu kesepakatan bersama termasuk juga bagaimana penguatan MSME (micro, small, medium enterprise),” kata Ali.

Ia menjelaskan Jakarta Vision on Creative Economy telah didiskusikan mulai dari April 2026 melibatkan para pelaku ekonomi kreatif dunia dengan pendekatan hexahelix.

Pembahasan dilanjutkan melalui tiga rangkaian forum Friends of Creative Economy Square (FCE Square), sebelum memasuki tahap pematangan dalam pertemuan Friends of Creative Economy yang melibatkan pelaku ekonomi kreatif internasional dan pengambil kebijakan.

Ali juga mengatakan diskusi menghasilkan respons yang positif dari delegasi berbagai negara untuk membawa ekonomi kreatif menjadi agenda pembangunan global setelah SDGs berakhir pada 2030.

Jakarta Vision on Creative Economy diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor utama dalam pengembangan ekonomi kreatif dunia.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kalau dari 5.000 tersebut, tahun 2025 sampai dengan 2026 itu KKP membangun 1.369 titik. Yang itu diharapkan bisa siap operasional seluruhnya itu pada awal tahun 2027

Yogyakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan sebanyak 1.369 titik Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dapat beroperasi pada awal 2027 sebagai bagian dari target pembangunan 5.000 kampung nelayan di seluruh Indonesia.

Sekretaris Jenderal KKP Andy Artha Donny Oktopura di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 5.000 KNMP yang tersebar di seluruh Indonesia bisa selesai secara bertahap.

“Target dari Bapak Presiden itu kita diminta membangun 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih,” kata Andy.

Ia menjelaskan dalam kurun waktu 2025 hingga 2026, KKP menargetkan pembangunan infrastruktur sebanyak 1.369 titik KNMP yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

“Kalau dari 5.000 tersebut, tahun 2025 sampai dengan 2026 itu KKP membangun 1.369 titik. Yang itu diharapkan bisa siap operasional seluruhnya itu pada awal tahun 2027,” ujarnya.

Dari total 1.369 titik tersebut, sebanyak 1.269 titik masih dalam proses pembangunan infrastruktur, sedangkan 100 titik lainnya telah memasuki tahap persiapan operasional.

“Untuk yang 100, termasuk yang ada di Poncosari ini, ini kan sudah proses untuk pendekatan persiapan operasional,” katanya.

Andy mengatakan KKP akan mengintensifkan bimbingan teknis bagi pengurus KNMP, memberikan edukasi kepada masyarakat dan nelayan, serta memfasilitasi mekanisme pembiayaan sebelum kampung nelayan tersebut beroperasi.

“Untuk pembangunan KNMP ini kan kita tidak hanya membangun terkait dengan infrastrukturnya, tapi juga kita membangun terkait dengan transformasi budaya dan tata kerja yang ada,” ujarnya.

Ia mencontohkan pengembangan ekosistem KNMP dilakukan melalui pembiasaan pola kerja nelayan, termasuk penyediaan es bagi nelayan melalui fasilitas KNMP dan pengelolaan sistem penjualan ikan hasil tangkapan.

“Mungkin tadinya nelayan itu nangkap langsung dijual. Nah, sekarang kan dengan adanya gudang beku portabel, hasil tangkapannya bisa disimpan dan mutunya tidak turun sehingga harganya pun tetap mendapatkan harga yang tinggi,” katanya.

Menurut Andy, KNMP merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk mentransformasi pembangunan, khususnya di kawasan pesisir, agar nelayan menjadi lebih produktif dan sejahtera serta mutu hasil perikanan meningkat.

“Tujuan utamanya di sini itu kita membentuk suatu ekosistem ekonomi yang menguntungkan dan mempermudah bagi para nelayan,” ujarnya.

Pewarta: Agung Dwi Prakoso
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengungkap penerimaan laporan mengenai lima area konsesi di Indonesia dengan nilai cadangan mineral (proven reserves) yang diperkirakan mencapai Rp5.400 triliun.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis, Presiden mengingatkan jajarannya di kementerian dan lembaga untuk tidak terlalu mudah memberikan izin konsesi/izin usaha pertambangan (IUP) kepada perusahaan-perusahaan.

"Sebagai contoh, baru saja saya menerima laporan bahwa ada lima (area) konsesi, lima IUP, dari sekian ratus IUP, lima IUP memiliki cadangan proven, yang didasarkan atas studi cadangan JORC namanya, nilainya itu Rp5.400 triliun, 300 miliar dolar (AS), (dari, red.) lima konsesi," kata Presiden Prabowo saat Rakornas TPAKD Tahun 2026.

Dari temuan di lima area konsesi itu, Prabowo yakin Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Oleh karena itu, kekayaan negara harus segera dikuasai agar tidak jatuh kepada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.

"Kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi. Jadi kita harus teliti, yang kita percayakan konsesi itu, dia benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankan. Masalahnya, banyak konsesi kita berikan, puluhan tahun tidak dikerjakan," kata Presiden Prabowo.

Presiden kemudian mengungkapkan rasa gusarnya terhadap perusahaan-perusahaan yang telah menerima konsesi, tetapi tak kunjung memulai operasi bisnis.

"Inilah yang sudah kami tertibkan. Mungkin dulu, para pengusaha tertentu spekulasi. Minta saja konsesi. Dia bukan ahli tambang. Dia tidak mengerti operasi tambang, tetapi dia minta saja. Begitu dikasih, dia pakai, entah untuk spekulasi, untuk dimasukkan ke bursa-bursa di mana. Ujungnya, kita juga rugi sebagai bangsa. Puluhan tahun tidak dikerjakan," kata Presiden Prabowo.

Prabowo mencontohkan konsesi di area Blok Masela, Kepulauan Tanimbar, Maluku, yang sempat mangkrak selama 28 tahun hingga mencapai tahap groundbreaking pada 16 Juli 2026. Konsesi itu diberikan kepada INPEX, dengan kantor pusat di Jepang.

"Saya terbang ke Jepang. Saya bertemu tokoh-tokoh di Jepang. Saya tanya dengan hormat. Saya tanya dengan sopan, karena kalau Presiden harus sopan kan. Saya tanya dengan baik. Yang mulia pihak Jepang, pihak Inpex, masih tertarik mengerjakan? Kalau tidak, ya terpaksa kami harus mencabut karena rakyat kami sangat membutuhkan. Rakyat kami masih banyak yang hidupnya susah," kata Presiden Prabowo menceritakan kembali lobi-lobi yang dilakukan dengan Pemerintah Jepang dan Inpex.

"Insyaallah, kemarin (saat groundbreaking​​​​​​​) mereka hadir, dan mereka janji dalam enam bulan akan sudah mulai kegiatan, aktivitas. Kita lihat saja nanti. Kita hormati siapa pun," kata Presiden.

Berkaca dari hal itu dan kasus serupa lainnya, Presiden Prabowo memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencabut izin konsesi perusahaan-perusahaan jika lebih dari dua tahun tidak menjalankan aktivitas usaha di area konsesinya.

"Lebih dari 2 tahun tidak ada aktivitas nyata, cabut!" ujar Presiden.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Imam Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Hari ini kami menerima kunjungan sembilan Manajer KDKMP di Kabupaten Bangka Barat, untuk memperkuat koordinasi sekaligus untuk memudahkan kita melakukan pembinaan dan pembinaan kepada lembaga usaha tersebut ke depan

Bangka Barat, Babel (ANTARA) - Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pendampingan kepada para Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) agar dapat menjalankan bisnis sesuai target dan aturan yang ada.

"Hari ini kami menerima kunjungan sembilan Manajer KDKMP di Kabupaten Bangka Barat, untuk memperkuat koordinasi sekaligus untuk memudahkan kita melakukan pembinaan dan pembinaan kepada lembaga usaha tersebut ke depan," kata Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Bangka Barat Imam Dwi Firyanto di Mentok, Kamis.

Menurut dia, kedatangan sembilan Manajer KDKMP tersebut merupakan bentuk keseriusan para pengelola koperasi dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah setempat.

"Dalam diskusi ini kita membahas banyak hal dan berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif," ujarnya.

Sebanyak sembilan Manajer KDKMP yang hadir dalam pertemuan, yaitu Manajer KDKMP Desa Tugang, Mancung, Airbelo, Jebus, Rukam, Kelapa, Tumbakpetar, Kelurahan Tanjung dan Kelurahan Menjelang.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas beberapa isu terkait upaya penguatan tata kelola kelembagaan KDKMP, strategi pengembangan unit usaha, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi agar sesuai dengan peraturan perkoperasian yang berlaku.

"Kami menyambut baik inisiatif para Manajer KDKMP yang berkomitmen untuk menjalankan usaha sesuai ketentuan dan kami juga akan terus melakukan pendampingan dan pembinaan secara intensif," katanya.

Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan KDKMP di Kabupaten Bangka Barat dapat tumbuh menjadi koperasi yang profesional, mandiri dan menjadi motor penggerak ekonomi desa.

Sebagai bentuk dukungan Pemkab Bangka Barat terhadap KDKMP, pada akhir Juli 2026 Pemkab setempat memfasilitasi kerja sama antara KDKMP dengan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di daerah itu.

Pada pertemuan itu, Bupati Bangka Barat Markus mengatakan kesepakatan kerja sama antara KDKMP dengan mitra SPPG merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi guna menjamin ketersediaan pasokan pangan lokal berkualitas dan berkelanjutan guna mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi di Kabupaten Bangka Barat.

Selain kerja sama itu, Bupati berpesan kepada seluruh perangkat daerah terus memberikan pendampingan sesuai tugas dan fungsi sehingga kemitraan yang sudah disepakati dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kepada pengurus KDKMP dan mitra SPPG kami minta menjaga komitmen kepercayaan dan berlaku profesional dalam melaksanakan isi perjanjian kerja sama karena dengan kolaborasi yang baik maka koperasi akan semakin maju dan ekonomi semakin kuat," katanya.

Pewarta: Donatus Dasapurna Putranta
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

kepastian tersebut merupakan ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan para pengemudi ojek online (ojol) berhak mendapatkan akses fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk peremajaan kendaraan bermotor hingga menambah modal usaha mandiri.

Maman menyatakan bahwa kepastian tersebut merupakan ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital.

Dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis, Maman menjelaskan bahwa pemerintah mendorong para pengemudi ojek online untuk memiliki usaha lain di luar profesi utama mereka.

"Apabila mereka membutuhkan dukungan akses pembiayaan, akan kami dorong dan kita berikan akses," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa peluang pengajuan pembiayaan bagi mitra pengemudi relatif lebih mudah karena seluruh rekam jejak aktivitas operasional di dalam ekosistem transportasi online telah terdigitalisasi dengan baik.

Ia menyebut Kementerian UMKM juga telah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk merumuskan skema pembiayaan tersebut.

Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza menambahkan bahwa dengan diakuinya pengemudi ojol sebagai bagian dari UMKM, mereka memiliki hak penuh untuk mengakses fasilitas pembiayaan resmi guna memiliki kendaraan pribadi maupun membuka unit usaha baru.

Langkah ini dipandang krusial mengingat saat ini masih banyak pengemudi yang menyewa sepeda motor untuk bekerja.

Fasilitas pembiayaan bagi pengusaha mikro transportasi online ini mencakup KUR konvensional dengan bunga 6 persen per tahun. Bunga rendah ini dapat dimanfaatkan pengemudi untuk peremajaan kendaraan bermotor pribadi atau menambah modal usaha yang sudah ada.

Selain itu, diusulkan pula skema pembiayaan berbasis transaksi harian dengan memanfaatkan data transaksi platform, serta melibatkan pihak perusahaan platform sebagai penjamin (avalis) sesuai skema yang disepakati.

Melalui skema ini, pemantauan angsuran dan kinerja keuangan mitra dilakukan langsung dari transaksi berjalan yang disertai pendampingan.

Kementerian UMKM juga menyiapkan program pemberdayaan khusus bagi perempuan pengemudi (lady ojol) serta para istri pengemudi ojol melalui Program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) atau lembaga pembiayaan mikro melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Program ini menyediakan plafon pinjaman hingga Rp15 juta per akad per penerima dengan suku bunga flat 8 persen per tahun tanpa agunan.

Adapun aturan turunan dari Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tersebut berupa Peraturan Menteri (Permen) ditargetkan dapat rampung pada akhir Desember 2026.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Di tengah peluang global yang semakin luas, kita juga perlu memastikan bahwa kemajuan pariwisata tetap berakar pada nilai-nilai budaya

Badung, Bali (ANTARA) - Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widiyanti Putri Wardhana menegaskan pengembangan pariwisata Indonesia harus berjalan seiring dengan pelestarian budaya dan lingkungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Saat pelepasan lulusan Wisuda Ke-32 Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Bali di Kabupaten Badung, Kamis, Menpar menekankan pentingnya nilai-nilai lokal sebagai landasan pengembangan industri pariwisata.

“Di tengah peluang global yang semakin luas, kita juga perlu memastikan bahwa kemajuan pariwisata tetap berakar pada nilai-nilai budaya,” kata Widiyanti.

Ia mencontohkan filosofi Tri Hita Karana yang berkembang di Bali sebagai pedoman untuk menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam.

“Bali memberikan pelajaran berharga melalui filosofi Tri Hita Karana yang mengajarkan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam,” ujarnya.

Menurut Widiyanti, filosofi tersebut relevan dalam pengembangan destinasi pariwisata agar kemajuan industri tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat setempat.

“Kemajuan pariwisata harus berjalan seiring dengan pelestarian budaya, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat,” kata Widiyanti.

Ia menilai sumber daya manusia pariwisata memiliki peran penting dalam menerapkan prinsip tersebut melalui pelayanan kepada wisatawan, pengelolaan destinasi, serta pengembangan produk wisata yang menghormati kearifan lokal.

Karena itu, para lulusan Poltekpar Bali diharapkan mampu membawa nilai budaya Indonesia ke dalam praktik profesional ketika memasuki industri pariwisata, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Widiyanti juga mengingatkan para lulusan agar tidak hanya mengejar pencapaian pribadi, tetapi turut memperhatikan dampak pekerjaan mereka bagi lingkungan dan masyarakat.

“Keberhasilan tidak hanya diukur dari seberapa tinggi posisi yang diraih, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dapat saudara hadirkan bagi masyarakat,” ujarnya.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Etanol ini bahan bakunya dari jagung, singkong, tebu. Nah, kalau di Karawang ini masih ada lahan-lahan tidur, itu bisa diarahkan untuk menanam hasil-hasil perkebunan yang berorientasi pada bahan baku etanol

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia membidik lahan tidur di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, untuk menjadi ladang bahan baku etanol, seperti jagung, singkong, dan tebu.

"Etanol ini bahan bakunya dari jagung, singkong, tebu. Nah, kalau di Karawang ini masih ada lahan-lahan tidur, itu bisa diarahkan untuk menanam hasil-hasil perkebunan yang berorientasi pada bahan baku etanol," ujar Bahlil melalui keterangannya yang diakses dari laman resmi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis.

Menurut Bahlil, langkah tersebut mampu menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Hasilnya pun sudah memiliki pembeli, karena Pertamina akan menjadi offtaker seluruh etanol yang diproduksi.

"Jadi seluruh etanol yang akan diambil, itu offtaker-nya Pertamina, karena kita akan bikin mandatory," kata dia.

Kebijakan etanol melanjutkan langkah konversi energi yang lebih dulu diterapkan pada solar. Bahlil menyebut Indonesia kini tidak lagi mengimpor solar karena telah beralih ke biodiesel B50 berbahan baku minyak sawit mentah (CPO).

Ke depan, pemerintah mendorong pencampuran etanol pada bensin melalui program E20.

Pengembangan etanol menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional. Melalui optimalisasi lahan untuk menghasilkan bahan baku etanol, pemerintah berupaya memperluas sumber pasokan energi dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).

Langkah ini menjadi bagian dari strategi diversifikasi energi yang sejalan dengan agenda swasembada energi, hilirisasi, dan industrialisasi dalam Astacita Presiden.

Bahlil menyebut mandatori etanol akan diterapkan bertahap hingga E50, dengan perencanaan menuju 2028 yang kini tengah dimatangkan sesuai kapasitas industri dalam negeri.

Bahan baku etanol, lanjut Bahlil, telah dipetakan di sejumlah wilayah, antara lain Jawa, Sumatera, dan Papua. Untuk tahap E20, dibutuhkan sekitar 8 juta kiloliter etanol dari bahan baku singkong, tebu, dan jagung.

Kebutuhan lahannya diperkirakan sekitar 1 juta hektare untuk singkong, 1,1 juta hektare untuk tebu, dan 1 juta hektare untuk jagung, dengan memanfaatkan lahan APL (Areal Penggunaan Lain) dan HGU (Hak Guna Usaha) telantar yang dikelola terintegrasi dari hulu ke hilir.

Pemerintah juga mengembangkan bahan baku alternatif. Pilot project sorgum manis telah berjalan di Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur, sementara pengolahan aren di Kamojang berkapasitas 1.000 liter per hari.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Kami juga akan memetakan beberapa SPBU yang rawan antrean, dan kami juga sudah mengeluarkan himbauan ya untuk larangan pembelian secara berulang

Yogyakarta (ANTARA) - Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melarang pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite secara berulang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk dijual kembali kepada konsumen.

Area Manager Communication, Relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Jateng DIY Taufiq Kurniawan di Yogyakarta, Kamis, mengatakan akhir-akhir ini di SPBU-SPBU telah terjadi antrean pembelian Pertalite dikarenakan ada migrasi dari Pertamax ke BBM bersubsidi tersebut.

"Kami juga akan memetakan beberapa SPBU yang rawan antrean, dan kami juga sudah mengeluarkan himbauan ya untuk larangan pembelian secara berulang," kata Taufiq.

Menurut dia larangan pembelian khususnya Pertalite berulang baik dengan jerigen maupun dengan kendaraan bermotor yang kapasitas tangki besar, agar tidak terjadi gejolak di masyarakat saat ini.

"Karena kasihan posisinya sudah panas-panas seperti ini, konsumen itu ngantre dengan yang melakukan pembelian berulang untuk dijual kembali," katanya.

Dia juga mengatakan untuk di beberapa SPBU yang antrean sudah terlalu panjang, akan dilakukan langkah-langkah tertentu dan harapannya juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah untuk bisa memberikan kenyamanan konsumen.

"Nah, itu kita petakan SPBU dan nanti akan kita ambil langkah-langkah tertentu apabila memang antrean itu mengular bersama dengan pemerintah daerah tentunya kita terus berkoordinasi dan terus melaporkan updatenya," katanya.

Menurut dia saat ini telah terjadi peningkatan konsumsi Pertalite sebesar tujuh persen, sehingga dalam kondisi tersebut mau tidak mau antrean kendaraan di SPBU bertambah karena peningkatan permintaan.

Meski demikian, kata dia, Pertamina menjamin stok tetap aman, bahkan untuk Pertalite stoknya tujuh kali lipat dari konsumsi normal, solar 14 kali lipat konsumsi normal, terlebih Pertamax stok 19 kali lipat dari konsumsi normal, dan Pertamax Turbo 34 kali konsumsi normal.

"Angka tersebut mencerminkan bahwa stok ini aman, meskipun ada antrean. Masyarakat tidak perlu khawatir, tetap membeli sesuai kebutuhan karena barangnya pasti ada, dijamin sesuai dengan konsumsi yang dilakukan sehari-hari oleh masyarakat," katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Saat ini kami sedang menjajaki kerja sama penerbangan dengan salah satu maskapai di Indonesia yang menghubungkan langsung Pulau Belitung - Pulau Bali

Tanjungpandan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menjajaki kerja sama penerbangan domestik rute Pulau Belitung ke Pulau Bali dan sebaliknya dengan salah satu maskapai di Indonesia.

"Saat ini kami sedang menjajaki kerja sama penerbangan dengan salah satu maskapai di Indonesia yang menghubungkan langsung Pulau Belitung - Pulau Bali," kata Bupati Belitung Djoni Alamsyah di Tanjungpandan, Kamis.

Ia menginginkan perjalanan ke Belitung dari Pulau Dewata semakin mudah. Wisatawan dari Bali datang ke Belitung tanpa harus menginap atau menunggu terlalu lama di Jakarta begitu juga sebaliknya.

"Akses penerbangan yang mudah antara Pulau Bali menuju Pulau Belitung tentu berdampak positif terhadap sektor pariwisata ke dua pulau," kata dia.

Ia menjelaskan, dari hasil penjajakan itu disepakati sementara dengan maskapai itu akan dilakukan uji coba pada 16 November 2026, dengan skema one stop connection Belitung - Jakarta - Bali dan arah sebaliknya.

"Skema ini memungkinkan para penumpang untuk melanjutkan perjalanan ke destinasi tujuan pada hari yang sama dengan waktu transit yang efisien di Jakarta tanpa perlu menginap," kata Djoni Alamsyah.

Untuk mendukung kelancaran koneksi perjalanan tersebut, lanjut dia, frekuensi penerbangan maskapai itu rute Belitung - Jakarta diupayakan meningkat menjadi dua kali dalam sehari.
‎
‎"Salah satu jadwal penerbangan diselaraskan untuk mendukung koneksi lanjutan menuju Bali," ujarnya.
‎
‎Djoni Alamsyah menjelaskan, Bali merupakan pusat pariwisata nasional yang memiliki jaringan wisatawan domestik maupun mancanegara yang sangat luas.
‎
‎Menurut dia, konektivitas yang responsif dan terintegrasi berpotensi besar menarik wisatawan untuk menggabungkan kunjungan Bali dan Belitung dalam satu paket perjalanan.
‎
‎"Potensi pariwisata unggulan Belitung seperti pantai berpasir putih, formasi batu granit ikonik, kekayaan bahari, hingga status Belitong UNESCO Global Geopark harus ditopang oleh kemudahan aksesibilitas udara," katanya.
‎
‎Dikatakan, selain skema transit one-stop connection melalui Jakarta, peluang pembukaan rute penerbangan langsung Belitung - Bali secara penuh juga terus dikaji sebagai langkah pengembangan selanjutnya.
‎
‎"Realisasi penerbangan langsung tersebut nantinya akan bergantung pada hasil kajian pasar serta kesiapan operasional maskapai," ujarnya.
‎
‎Ia berharap, dengan akses terbuka penerbangan yang efisien ini dapat memberikan dampak positif langsung bagi pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya pada sektor perhotelan, restoran, UMKM, serta pembukaan lapangan kerja baru.
‎
‎"Kami tidak boleh hanya menjual keindahan Belitung. Kita harus memastikan Belitung semakin mudah dijangkau, semakin terhubung, dan semakin kompetitif sebagai destinasi wisata," katanya.

Pewarta: Kasmono/Apriliansyah
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Kami juga menyerahkan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan yang meliputi sertifikat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB), dan sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) untuk kapal perikanan

Yogyakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Komisi IV DPR RI menyalurkan berbagai bantuan untuk mendukung produktivitas sektor perikanan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sekretaris Jenderal KKP Andy Artha Donny Oktopura di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Poncosari, Kapanewon Srandakan, Bantul, Kamis, mengatakan penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Bulan Bakti KKP untuk memperingati hari ulang tahun ke-27 kementerian tersebut.

“Program ini memang kita harapkan langsung bersentuhan ataupun langsung memberikan manfaat kepada masyarakat,” kata Andy.

Dalam kesempatan tersebut, KKP menyalurkan 50.000 ekor benih ikan budi daya untuk lima kelompok nelayan, 100 bibit cemara, serta 100 paket peralatan sekolah bagi keluarga nelayan.

"Kami juga menyerahkan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan yang meliputi sertifikat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB), dan sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) untuk kapal perikanan," ujarnya.

Selain itu, KKP memfasilitasi pendaftaran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 83 nelayan Poncosari serta menyalurkan 50 paket perlengkapan keselamatan melaut berupa rompi dan alat komunikasi handy talky (HT).

“Bantuan ini baik yang sifatnya langsung terkait dengan nelayan maupun keluarga nelayan,” ujarnya.

Menurut dia, rangkaian kegiatan Bulan Bakti KKP juga mencakup khitanan massal gratis, donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, bazar produk perikanan, serta kegiatan bersih pantai dan penanaman vegetasi pantai.

"Harapannya program dan bantuan dapat memberikan manfaat dan membantu pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Bantul," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati atau yang dikenal sebagai Titiek Soeharto mengapresiasi penyaluran bantuan untuk memperkuat usaha perikanan dan meningkatkan nilai tambah hasil laut.

“Ada bantuan 50.000 benih ikan untuk lima kelompok pembudi daya, serta 100 bibit cemara laut atau ketapang untuk mendukung penghijauan kawasan pesisir yang baru saja kita laksanakan,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, juga diserahkan tiga unit lemari pembeku (chest freezer) berkapasitas 200 liter, dua paket peralatan pengolahan hasil laut untuk usaha kerupuk dan pengolahan ikan, serta paket peralatan sekolah bagi peserta khitanan massal.

“Sebelumnya di Kapanewon Galur, Kulon Progo, juga dilaksanakan penyediaan sarana pengolahan ikan,” ujarnya.

Pewarta: Agung Dwi Prakoso
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Presiden ingin bukan hanya Bali atau Indonesia yang bersih, tetapi kita bersih lahir batin mulai dari hal sederhana di lingkungan kita

Denpasar (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menunjuk Provinsi Bali sebagai percontohan nasional dalam mengawali pembangunan berkelanjutan melalui pemanfaatan hibah 11 unit bus listrik dari Pemerintah Republik Korea.

"Kerja sama ini bukan hanya kerja sama negara dengan negara atau perusahaan dengan perusahaan, tetapi kerja sama di antara kita semua yang diawali dari Provinsi Bali untuk misi keberlanjutan," kata Rachmat Pambudy di Denpasar, Kamis.

Langkah tersebut diambil karena Bappenas menilai Bali konsisten menjaga lingkungan bersih serta menerapkan permodelan pembangunan yang sesuai dengan target Sustainable Development Goals.

Menurut Menteri Pambudy, proyek bus listrik menjadi bukti konkret kolaborasi bersama Global Green Growth Institute (GGGI) sebagai permodelan berbasis kebijakan dan bukti yang siap direplikasi secara bertahap di seluruh Indonesia.

Inisiatif transisi energi dari bahan bakar fosil menuju energi bersih ini sekaligus menjalankan arahan Presiden Prabowo untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari sampah plastik hingga polusi udara.

"Presiden ingin bukan hanya Bali atau Indonesia yang bersih, tetapi kita bersih lahir batin mulai dari hal sederhana di lingkungan kita," ujarnya.

Kepala Bappenas itu juga mengambil contoh kearifan lokal Tri Hita Karana yang diterapkan masyarakat Bali sebagai memberikan pijakan kokoh bagi permodelan pembangunan nasional yang bersifat lahir dan batin.

"Bali adalah model bagi pembangunan kita, Bali adalah model pembangunan yang sesuai dengan alam kita, Bali adalah model bagi pembangunan nasional kita, dan tentu saja, kita ingin Bali menjadi model tidak hanya pembangunan Indonesia, tapi juga pembangunan dunia,” ujarnya.

Bappenas berharap operasional 11 unit bus listrik hibah Pemerintah Republik Korea tersebut menjadi awal dari transformasi menyeluruh sektor transportasi menuju penggunaan energi ramah lingkungan di Provinsi Bali.

"Dari bus ini mengawali transisi energi ramah lingkungan, bahkan nanti kalau bus listrik sudah menyebar, tidak ada lagi antre bensin atau solar melainkan antre pengisian daya listrik," ucapnya.

Selain mendorong transisi armada, pemerintah pusat turut mendorong lahirnya inovasi industri kendaraan listrik yang diinisiasi oleh sumber daya manusia lokal asal Bali.

"Saya ingin ada merek bus, mobil, hingga sepeda motor buatan orang Bali yang bisa diproduksi di mana saja untuk dikirim dan digunakan di sini," tuturnya.

Ia berharap sinergi antara Bappenas, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Pemprov Bali, Pemerintah Korea, dan GGGI ini dapat mencatat sejarah baru dalam mempercepat pencapaian target penurunan emisi karbon nasional.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Januari hingga 21 Oktober 2026 telah mencapai sekitar Rp260 triliun yang tersalurkan kepada 4 juta debitur UMKM di seluruh Indonesia.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa penyaluran pembiayaan bersubsidi tersebut merupakan bagian dari total alokasi pembiayaan untuk sektor UMKM nasional yang mencapai sekitar Rp1.500 triliun, di mana porsi KUR dialokasikan sebesar Rp290 triliun hingga Rp300 triliun.

"Penyaluran KUR kurang lebih sekitar Rp260 triliun dengan jumlah debitur 4 juta, debitur barunya sebanyak 1,6 juta, dan debitur graduasinya sebanyak 700 ribu," kata Maman dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan pemerintah secara khusus menekankan agar alokasi KUR dioptimalkan pada sektor produktif seperti pertanian, perikanan, pengolahan, dan jasa produktif lainnya, bukan sekadar sektor perdagangan.

Pemerintah menetapkan target minimal 65 persen dari total alokasi KUR wajib disalurkan ke sektor produksi.

Maman menyebutkan hingga saat ini, realisasi penyaluran ke sektor produktif telah mencapai 65,9 persen atau setara Rp170,9 triliun, melampaui target yang ditetapkan.

Selain penguatan pembiayaan, Kementerian UMKM juga terus memacu daya saing usaha melalui akselerasi legalitas dan sertifikasi.

Hingga September 2026, akumulasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM telah mencapai 17,63 juta unit.

Di sektor perlindungan produk dan legalitas entitas, pemerintah mencatat penerbitan sertifikasi halal sebanyak 4,4 juta, sertifikasi merek mencapai 63.820 ribu.

Pendirian PT Perseorangan sebanyak 375.887, sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) sebanyak 628.948, serta program SNI Bina UMKM menjangkau 1,081 juta pelaku usaha.

Guna memperluas penciptaan wirausaha baru, Kementerian UMKM juga meluncurkan program graduasi bertajuk LAKSMI. Program itu mengintegrasikan penerima bantuan sosial (bansos) binaan Kementerian Sosial untuk dilatih dan disiapkan menjadi pengusaha mikro mandiri.

"Bulan lalu sudah kita lakukan sebanyak kurang lebih 2,25 juta peserta untuk mengikuti program LAKSMI," kata Maman.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026