Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR Hendry Munief mendorong perluasan akses pembiayaan UMKM, pengembangan pariwisata daerah, serta peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan membuka lapangan kerja.

Hendry dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menekankan pada sektor UMKM tentang pentingnya memperluas akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan berbasis syariah, dan instrumen keuangan alternatif agar pelaku usaha dapat meningkatkan kapasitas produksi serta memperluas pasar.

Menurut dia, dukungan terhadap UMKM juga perlu disertai pendampingan berkelanjutan, peningkatan kapasitas usaha, pemasaran digital, serta kemudahan memenuhi persyaratan dan standar produk.

“UMKM harus mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas, pendampingan yang berkelanjutan, dan dukungan pemasaran yang memadai. Dengan begitu, pelaku usaha tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan naik kelas,” katanya memaparkan program mitra Komisi VII DPR RI kepada anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) se-Indonesia dalam Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) DPP PKS, Pekanbaru, Riau, Selasa (20/10).

Di sektor pariwisata, ia mendorong optimalisasi potensi destinasi daerah melalui pengembangan desa wisata, promosi budaya dan kuliner lokal, serta penyelenggaraan festival untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan membuka peluang usaha bagi masyarakat.

Ia juga menyoroti perlunya peningkatan infrastruktur, akses transportasi, fasilitas pendukung, kemudahan perizinan, serta ketersediaan pemandu wisata tersertifikasi untuk meningkatkan daya saing destinasi wisata Indonesia.

“Potensi pariwisata Indonesia sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana kita mengoptimalkan potensi tersebut melalui infrastruktur yang memadai, promosi yang efektif, serta keterlibatan masyarakat agar pariwisata benar-benar memberikan dampak ekonomi bagi daerah,” ujar Ketua Forum Bisnis (Forbis) Riau tersebut.

Dalam penguatan IKM, ia menekankan peningkatan kualitas produk, desain, kemasan, standardisasi, dan pemasaran agar produk lokal memiliki nilai tambah dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan pasar domestik dari peredaran barang impor ilegal dan persaingan usaha yang berpotensi menekan industri dalam negeri.

“Produk lokal harus diperkuat dari sisi kualitas, desain, kemasan, standardisasi, dan pemasaran. Kita ingin industri kecil dan menengah mampu bersaing di pasar yang lebih luas, sekaligus memastikan produk dalam negeri mendapatkan ruang untuk tumbuh,” kata dia.

Menurut Hendry, penguatan sektor UMKM, pariwisata, dan IKM membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan serta program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi masing-masing wilayah.

Ia menegaskan anggota DPRD memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah, termasuk memastikan dukungan pembiayaan usaha, pengembangan destinasi wisata, dan penguatan industri lokal dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

“Anggota DPRD memiliki peran strategis untuk mengawal program pemerintah agar tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat sehingga program pembiayaan UMKM, pengembangan pariwisata, dan penguatan industri lokal dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujar dia.

Melalui penguatan koordinasi tersebut, berbagai program diharapkan dapat memperluas peluang usaha, meningkatkan daya saing produk daerah, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Malinau, Kaltara (ANTARA) - Irau Malinau Ke-12 yang masuk sebagai salah satu dari 125 Karisma Event Nusantara (KEN) Kementerian Pariwisata 2026, diharapkan dapat memperkuat daya tarik wisata daerah.

Festival budaya dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-27 Kabupaten Malinau ini resmi digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau mulai Selasa malam (20/10) dan dilaksanakan hingga Senin (26/10).

“Masuknya Irau dalam Karisma Event Nusantara kita harapkan dapat semakin memperkuat daya tarik pariwisata daerah, memperluas promosi budaya Malinau, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat,” ujar Bupati Malinau Wempi W Mawa di Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara), Rabu.

Menurut Bupati Malinau, terpilihnya Irau Malinau sebagai bagian dari KEN merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Malinau karena Festival Budaya Irau Malinau itu berhasil melewati proses kurasi yang ketat dan bersaing dengan ratusan kegiatan pariwisata dari berbagai daerah di Indonesia.

“Karisma Event Nusantara merupakan salah satu program strategis Kementerian Pariwisata untuk mendorong kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian daerah melalui penyelenggaraan berbagai event unggulan,” katanya.

Karena itu, Wempi berharap penyelenggaraan Irau Malinau ke depan semakin dikenal luas hingga ke tingkat internasional.

Ia juga berharap Kemenpar dapat turut menginformasikan kegiatan tersebut kepada para duta besar agar mereka berkesempatan berkunjung dan melihat langsung potensi daerah perbatasan, khususnya Kabupaten Malinau.

“Irau Malinau bukan sekadar pesta rakyat atau perayaan hari jadi daerah. Lebih dari itu, Irau merupakan cerminan jati diri masyarakat Malinau sekaligus ruang perjumpaan berbagai suku dan budaya,” kata Wempi.

Melalui Irau yang melibatkan partisipasi aktif dari 11 etnis dan 15 paguyuban nusantara yang ada di Malinau, menurut dia, masyarakat dapat memperkuat persaudaraan, menjaga tradisi, serta menumbuhkan semangat gotong royong di tengah keberagaman.

Melalui pertunjukan seni dan budaya serta karnaval budaya, Irau juga menjadi momentum untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi muda agar identitas budaya masyarakat Malinau tetap hidup dan berkembang di tengah kemajuan zaman.

“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk hadir dan menyaksikan beragam pertunjukan budaya yang ditampilkan selama rangkaian Irau Malinau dan HUT ke-27 Kabupaten Malinau,” ujarnya.

Pewarta: Agus Salam
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menekankan pentingnya penerimaan masyarakat terkait pengembangan proyek energi baru dan terbarukan (EBT), salah satunya pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata.

"Tantangan pengembangan PLTS Terapung salah satunya adalah bagaimana kita bisa memastikan penerimaan masyarakat sekitar yang sedikit banyak pasti akan terdampak," ujar Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Eri Nurcahyanto dalam keterangan resmi dikonfirmasi dari Jakarta, Rabu.

Menurutnya, pemerintah dan pengembang proyek perlu memberi perhatian khusus bagi nelayan, pemilik Keramba Jaring Apung (KJA), dan masyarakat setempat.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika mendampingi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meninjau PLTS Terapung Cirata, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (20/10).

Ia mengatakan kunjungan ke PLTS Terapung Cirata untuk menilai pelaksanaan kebijakan dan program Kementerian ESDM telah sejalan dengan pemenuhan HAM.

"Ini merupakan rangkaian kegiatan pengukuran yang terencana dan sistematis untuk melakukan penilaian terhadap situasi hak asasi manusia melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga negara, dalam hal ini adalah Kementerian ESDM," ujarnya.

Menurut dia, PLTS Terapung Cirata salah satu pembangkit listrik berbasis energi terbarukan berskala besar yang memberikan pembelajaran bagi pengembangan proyek sejenis di Indonesia.

Komisioner Komnas HAM Saurlin P Siagian mengatakan kunjungan ini bertujuan mempelajari praktik baik yang berpotensi diterapkan di wilayah lain.

Menurutnya, penilaian perlu memperhatikan tidak hanya menemukan persoalan, tetapi juga mencari solusi yang dapat dikembangkan lebih luas.

“Kita perlu mendorong hal-hal baik agar berkembang lebih cepat dan memberikan dampak yang lebih luas, sehingga dapat membantu mengatasi persoalan-persoalan lain yang mungkin belum bisa kita selesaikan,” katanya.

Ia menilai pengembangan energi terbarukan memberikan harapan bagi masa depan lingkungan dan generasi mendatang.

Meski demikian, penting untuk menjaga hubungan yang baik antara kegiatan industri dan masyarakat, termasuk memastikan akses nelayan terhadap wilayah tangkap mereka.

Ia juga menekankan pentingnya penyampaian informasi dan pelibatan masyarakat sejak sebelum proyek dimulai, supaya potensi dampak terhadap kehidupan masyarakat dapat dibahas sejak awal dan tidak hanya ditangani setelah muncul keluhan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Majalengka (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat menyita 88,2 juta batang rokok ilegal senilai Rp152,69 miliar dari hasil 3.243 penindakan selama periode Januari hingga September 2026 di sejumlah wilayah, termasuk Majalengka, Jabar.

Kepala Kanwil DJBC Jabar Finari Manan di Majalengka, Rabu, mengatakan penindakan tersebut dilakukan untuk mengurangi peredaran rokok ilegal yang berdampak terhadap penerimaan negara.

"Sebagai bagian dari penanganan barang hasil penindakan, kami bersama pemerintah daerah sudah memusnahkan 33,89 juta batang rokok ilegal senilai Rp50,8 miliar di Pendopo Kabupaten Majalengka," katanya.

Ia menyampaikan Provinsi Jabar bukan wilayah produksi rokok ilegal, tetapi lebih banyak menjadi jalur lintasan dan pemasaran.

Dari total rokok ilegal yang ditindak, kata dia, sekitar 21 juta batang berasal dari penindakan di wilayah kerja Bea Cukai Cirebon yang menjadi salah satu jalur distribusi rokok ilegal.

Finari menyebut rokok ilegal yang melintasi Cirebon umumnya berasal dari Jawa Timur sebelum dikirim ke berbagai daerah tujuan, bahkan berpotensi berlanjut ke luar Pulau Jawa.

“Yang paling banyak itu lintasan di Cirebon karena rokok ini melintas dari Jawa Timur, kemudian bisa menuju Sumatera, Kalimantan, dan daerah lainnya,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan jumlah rokok ilegal yang ditindak mencapai sekitar 62 juta batang pada 2024, kemudian meningkat menjadi 101 juta batang sepanjang 2025.

Finari mengatakan peredaran rokok ilegal tidak hanya mempengaruhi penerimaan negara dari cukai dan pajak rokok, tetapi dapat mengganggu persaingan usaha bagi industri yang mematuhi ketentuan.

“Kalau ada rokok ilegal, penerimaan negara akan terdampak karena cukai dan pajak rokok itu juga berpengaruh bagi masyarakat,” tuturnya.

Ia menegaskan untuk menekan peredaran rokok ilegal, pihaknya bekerja sama dengan pemerintah daerah mengoptimalkan penindakan, pengawasan jalur distribusi, serta edukasi masyarakat yang didukung pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Sementara itu, Bupati Majalengka Eman Suherman mengatakan pemerintah daerah turut melakukan penindakan terhadap 233.788 batang rokok ilegal atau 11.689 bungkus hingga September 2026.

Pihaknya mendata pula jumlah rokok ilegal yang ditindak di Majalengka, tercatat turun dari 890.280 batang pada 2024 menjadi 282.180 batang pada 2025.

“Penindakan ini merupakan wujud komitmen bersama untuk menegakkan aturan, menjaga ketertiban, dan menolak peredaran produk ilegal di masyarakat,” kata dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - BP BUMN dan Danantara akan memanfaatkan aset BUMN sebagai fondasi bangunan untuk mengembangkan 12 kota masa depan dengan konsep smart city atau kota pintar.

“12 smart city yang dibentuk di berbagai kota, skalanya enggak sebesar ribuan-ribuan hektare. Jadi ada sekolahnya, ada rumah sakitnya, itu yang penting ya. Kemudian juga kita menjadikan rumah murah buat kelas menengah ke bawah,” ujar Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria dalam keterangan dikonfirmasi dari Jakarta, Rabu.

Pengembangan ini diarahkan untuk menghadirkan kawasan perkotaan terintegrasi yang tidak hanya didukung infrastruktur modern, tetapi juga menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah.

Menurutnya, pembangunan kota masa depan perlu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih luas, termasuk akses terhadap perumahan dan fasilitas publik yang memadai.

Dia menjelaskan pengembangan tahap berikutnya akan memanfaatkan sejumlah aset BUMN, antara lain aset PTPN di Walini, Padalarang, kawasan Batang, serta lahan di Deli Serdang, Medan.

Aset-aset tersebut akan dikonsolidasikan sebagai bagian dari upaya mempercepat pengembangan kawasan kota masa depan.

Untuk mempercepat pelaksanaannya, Dony mendorong pembentukan badan usaha dan proses pengalihan aset segera dilakukan sehingga pengembangan dapat segera berjalan.

Pengembangan 12 kota masa depan ini dirancang dengan mengintegrasikan hunian, fasilitas pendidikan, rumah sakit, dan infrastruktur perkotaan lainnya.

Konsep transit-oriented development (TOD) juga menjadi bagian dari perencanaan untuk mendukung konektivitas kawasan dan menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih hidup.

Salah satu rencana pengembangan di Padalarang mencakup penyediaan sekitar 200 ribu hingga 250 ribu unit hunian. Perumahan tersebut direncanakan menggunakan skema yang terjangkau, dengan dukungan infrastruktur dan pengembangan TOD.

Melalui pengembangan ini, BP BUMN dan Danantara mendorong pemanfaatan aset negara menjadi kawasan produktif yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Kota masa depan diharapkan tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, tetapi juga menghadirkan akses hunian layak dan fasilitas publik yang lebih merata, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan dan TNI Angkatan Darat bersinergi pemanfaatan aset negara di Badan Layanan Umum (BLU) Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kalimarau, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur guna mendukung pertahanan sekaligus menjaga pelayanan penerbangan sipil yang aman.

"Kerja sama ini menjadi wujud sinergi antar-lembaga dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset negara sekaligus mendukung pelayanan transportasi udara dan pelaksanaan tugas pertahanan negara," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Achmad Setiyo Prabowo terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan bersama TNI AD menandatangani perjanjian kerja sama tentang penggunaan sementara dan penggunaan bersama barang milik negara (BMN) di BLU UPBU Kalimarau, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Ia mengatakan penandatanganan perjanjian itu langkah strategis memperkuat kolaborasi antara sektor transportasi dan sektor pertahanan.

“Kerja sama ini menunjukkan bahwa aset negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan bersama, baik untuk mendukung pelayanan penerbangan sipil maupun pelaksanaan tugas pertahanan negara,” ujarnya.

Melalui perjanjian itu, lahan seluas 50.600 meter persegi di BLU UPBU Kalimarau digunakan sementara untuk mendukung pembangunan dan pengoperasian fasilitas Skadron 41 Amur Nirbaya Yudha, Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat (Puspenerbad).

Selain itu, landas pacu bandar udara diatur untuk digunakan bersama dalam mendukung kegiatan penerbangan sipil dan kegiatan pertahanan.

Ia menegaskan pengelolaan BMN dalam kerja sama ini harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan sementara tersebut tidak mengubah status kepemilikan aset yang tetap tercatat sebagai BMN Kementerian Perhubungan.

"Setiap kegiatan pembangunan dan pengembangan juga harus dikoordinasikan serta mendapat persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Di samping itu, keselamatan dan keamanan penerbangan serta keberlangsungan pelayanan penerbangan sipil tetap menjadi prioritas.

Seluruh kegiatan operasional, penggunaan fasilitas bersama, maupun penyesuaian jam operasional bandar udara akan dikoordinasikan dengan BLU UPBU Kalimarau dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas, personel, pelayanan lalu lintas penerbangan, serta kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Dia berharap, perjanjian itu tidak hanya menjadi landasan administratif, tetapi juga dilaksanakan secara konsisten melalui koordinasi, pengawasan, serta pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

"Dengan demikian, pemanfaatan aset negara dapat berjalan optimal, mendukung tugas pertahanan, dan tetap menjamin pelayanan penerbangan sipil yang selamat, aman, dan berkelanjutan,” katanya.

Ditjen Perhubungan Udara juga menyampaikan apresiasi kepada TNI AD beserta jajaran atas dukungan dan komitmen dalam mewujudkan kerja sama ini.

Sinergi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara serta menjadi contoh kolaborasi yang baik dalam pengelolaan aset dan infrastruktur nasional.

Komandan Puspenerbad Mayor Jenderal TNI Moch Masrukin menyampaikan apresiasi kepada Kemenhub atas dukungan dalam pemanfaatan aset di BLU UPBU Kalimarau.

Menurut dia, kerja sama itu sebagai berarti dalam mendukung kesiapan operasional Skadron 41 Amur Nirbaya Yudha untuk melaksanakan tugas pertahanan negara, khususnya di wilayah Kalimantan.

"Kami berkomitmen untuk mematuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan serta terus berkoordinasi dengan pengelola bandar udara agar kegiatan kami tidak mengganggu pelayanan penerbangan sipil,” ujar dia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memproyeksikan program modernisasi 4.582 kapal perikanan mampu menghasilkan produksi sekitar 1,05 juta ton ikan per tahun dengan nilai ekonomi mencapai Rp28,5 triliun.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan di Jakarta, Rabu, mengatakan program tersebut juga diperkirakan membutuhkan 61.729 awak kapal dan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sekitar 3,5 juta kiloliter.

Program modernisasi tersebut bagian dari upaya meningkatkan kapasitas armada penangkapan ikan nasional sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan.

Kapal-kapal tersebut terdiri atas berbagai ukuran mulai dari 30 gross tonnage (GT) sampai 3.000 GT untuk mendukung kegiatan perikanan di wilayah pesisir, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, hingga laut lepas.

Meski demikian, ia menekankan penambahan armada harus dibarengi transformasi ekosistem perikanan secara menyeluruh, mulai dari penguatan industri galangan kapal, pemeliharaan armada, hingga pembenahan pelabuhan perikanan.

Ia juga menyoroti kondisi sejumlah pelabuhan dan kawasan industri perkapalan di wilayah pesisir, termasuk Pantai Utara (Pantura) Jawa, yang dinilai masih menghadapi persoalan kebersihan dan pemeliharaan lingkungan.

“Bahkan pembuangan oli dan pembersihan tangki masih dilakukan sembarangan ke laut karena belum dilengkapi fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL),” katanya.

Didit menegaskan program modernisasi tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik kapal, tetapi juga harus memastikan kesiapan infrastruktur pendukung dan peningkatan kesejahteraan nelayan.

Menurut dia, pengadaan armada baru harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir, termasuk melalui peningkatan produktivitas dan pendapatan nelayan, termasuk perbaikan Nilai Tukar Nelayan (NTN).

Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KKP Mochamad Idnillah mengatakan masih terdapat potensi sumber daya ikan sekitar 2,2 juta ton per tahun yang belum dapat dimanfaatkan oleh armada penangkapan ikan eksisting.

Menurut dia, lebih dari 50 persen potensi tersebut berada di zona penangkapan ikan zona 3 atau Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718, yang mencakup perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur.

Berdasarkan data keragaan kapal perikanan terdaftar KKP tahun 2025, jumlah kapal perikanan yang terdaftar di pusat mencapai 19.406 unit.

Kapal berukuran 6-30 GT mendominasi dengan jumlah 7.938 unit atau 40,91 persen dari total kapal terdaftar, kapal berukuran 31-60 GT tercatat 4.170 unit, 61-100 GT sebanyak 3.480 unit, 101-200 GT sebanyak 3.214 unit, 201-300 GT sebanyak 413 unit, dan di atas 300 GT sebanyak 188 unit.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Indonesia tidak hanya membutuhkan wacana tentang AI semata, melainkan eksekusi nyata dari strategi hingga dampak langsung

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memacu penguatan kapasitas listrik nasional guna menopang pengembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penguatan infrastruktur digital dan ketahanan energi menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan AI.

“Indonesia tidak hanya membutuhkan wacana tentang AI semata, melainkan eksekusi nyata dari strategi hingga dampak langsung. AI harus menjadi katalisator bagi produktivitas, daya saing industri, UMKM yang lebih kuat, lapangan kerja bernilai tambah tinggi, serta pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Airlangga saat menyampaikan pidato kunci secara virtual pada The Artificial Intelligence Impact Summit 2026 di Jakarta, Rabu.

Pemerintah menyiapkan penambahan kapasitas listrik hingga 70 gigawatt (GW) melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034.

Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp).

Langkah tersebut disiapkan untuk mendukung peningkatan kebutuhan energi seiring dengan pengembangan pusat data nasional.

Saat ini, kapasitas pusat data Indonesia berada pada kisaran 0,45-0,58 GW.

Selain infrastruktur energi, Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan penguatan sumber daya manusia untuk adopsi AI di berbagai sektor.

Dalam hal ini, pemerintah menargetkan pemenuhan kebutuhan 9 juta talenta digital pada 2030.

Upaya tersebut dilakukan melalui program Beasiswa Digital Talent, insentif super tax deduction hingga 200 persen untuk pelatihan vokasi, serta kolaborasi Danantara dengan Arm untuk melatih 15.000 insinyur desain cip semikonduktor 3 tahun.

Penerapan AI juga diarahkan ke sektor manufaktur, rantai pasok, dan pelayanan publik, termasuk sistem perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS), logistik, perpajakan, dan kesehatan.

Menko Airlangga menyebut Indonesia memiliki fondasi ekonomi digital yang kuat dengan 229 juta pengguna internet dan 22 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang telah terdigitalisasi.

Adapun ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai 100–130 miliar dolar AS pada 2026. Sementara itu, potensi kontribusi AI diperkirakan menembus 360–400 miliar dolar AS pada 2030.

Meski demikian, menurutnya pengembangan AI juga perlu didukung tata kelola yang memprioritaskan keamanan, akuntabilitas, perlindungan publik, dan kepastian regulasi agar teknologi tersebut dapat memberikan manfaat luas bagi perekonomian nasional.

"Mari kita satukan upaya kita untuk menjadikan AI sebagai kekuatan pendorong transformasi ekonomi Indonesia. Melalui kedaulatan teknologi dan aksi kolektif, kita dapat membangun Indonesia yang produktif, inovatif, inklusif, dan berdaya saing global," tutur Menko Airlangga.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengerahkan Kapal Negara (KN) Trisula P.111 membantu pendinginan KMP Batumandi setelah proses pemadaman kebakaran kapal tersebut telah selesai dilakukan.

"Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengerahkan KN Trisula P.111 untuk membantu penanganan kebakaran KMP Batumandi di alur masuk Pelabuhan Penyeberangan Merak, Banten," kata Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Capt. Budi Mantoro terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan hingga Rabu (21/10) sore, proses pemadaman telah mencapai 100 persen, sementara pendinginan masih berlangsung dengan melibatkan kapal patroli dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten, Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Tanjung Priok, serta Basarnas.

“Proses pemadaman telah mencapai 100 persen dan saat ini dilanjutkan dengan pendinginan untuk memastikan kondisi kapal tetap terpantau," ujarnya.

Ia menuturkan penanganan kebakaran KMP Batumandi dilakukan melalui pengerahan unsur kapal bantuan dan koordinasi lintas instansi.

"Kami terus berkoordinasi dengan seluruh unsur terkait guna mendukung penanganan yang aman serta menjaga keselamatan pelayaran di sekitar lokasi kejadian,” ujar Budi.

Sebelumnya, pada Rabu pagi, asap tebal dan api kembali terpantau dari KMP Batumandi. KN Jembio P.125 kemudian melakukan upaya pemadaman pada pukul 07.27 waktu setempat, disusul dukungan pendinginan oleh kapal tunda TB Ratu Harbour dan TB Gunung Cipala mulai pukul 07.45.

Pada pukul 08.51, KN Trisula P.111 menginformasikan bahwa kapal sedang merapat ke posisi KMP Batumandi untuk membantu proses pemadaman dan pendinginan.

Kepala KSOP Kelas I Banten, Raden Yogie Nugraha, menyampaikan koordinasi dengan VTS Merak, Basarnas, badan usaha pelabuhan, dan unsur terkait lainnya terus diperkuat untuk mendukung penanganan kebakaran serta pemantauan kondisi kapal.

“Koordinasi terus kami perkuat bersama seluruh unsur terkait untuk memastikan proses penanganan berjalan aman dan terkoordinasi, dengan tetap memperhatikan keselamatan personel serta keamanan pelayaran di sekitar lokasi kejadian,” ujar Yogie.

Selain itu, KSOP Kelas I Banten juga mendukung proses pendinginan melalui KN. 333 serta melakukan langkah antisipatif untuk mencegah potensi pencemaran laut melalui pemasangan oil boom di sekitar KMP Batumandi.

Peralatan tersebut dipasang untuk membatasi penyebaran minyak apabila terjadi kebocoran bahan bakar atau minyak pelumas dari kapal, sehingga risiko pencemaran terhadap perairan, ekosistem, biota laut, dan aktivitas masyarakat pesisir dapat diminimalkan.

Untuk mendukung koordinasi dan pemantauan, posko penanganan didirikan di Gedung Sosoro Mall PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Merak.

Posko tersebut menjadi sarana koordinasi bagi unsur terkait dalam memantau perkembangan situasi dan mendukung pelaksanaan langkah-langkah penanganan KMP Batumandi.

Sejumlah kapal dan unsur pendukung turut terlibat dalam penanganan kebakaran dan evakuasi, antara lain KN Trisula P.111, KN Jembio P.125, KN SAR Tetuka, TB Gunung Cipala, TB Avatar Harbour, TB Teluk Jakarta, TB Tirtayasa V, TB Gunung Batur, TB Gunung Santri.

Kemudian TB Karya Pacific 2291, TB Rizaluta Patra 00, TB Ratu Harbour, TB Krakatau IP 01, TB Diasraya VII, KNP 333, KMP Royce 1, KMP Munic 3, KMP SMS Mulawarman, SPOB Samawa, serta BC 9006 dari unsur Bea Cukai.

Kementerian Perhubungan terus memantau perkembangan penanganan KMP Batumandi selama proses pendinginan berlangsung.

Kesiapsiagaan petugas, koordinasi lintas instansi, dan langkah antisipatif terhadap potensi pencemaran laut menjadi bagian dari upaya mendukung penanganan keadaan darurat pelayaran secara aman dan terkoordinasi.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengapresiasi dukungan dan kerja sama seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan kebakaran KMP Batumandi.

Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung penyelesaian penanganan secara optimal sekaligus menjaga keselamatan pelayaran dan kelestarian lingkungan laut di perairan sekitar Merak.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - International Test Center (ITC) menyelenggarakan ITC Leadership Conclave 2026 yang mempertemukan para pemimpin dari sektor pemerintahan, dunia usaha, pendidikan, dan industri untuk membahas tantangan kepemimpinan serta transformasi sumber daya manusia di tengah perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan ketidakpastian global.

Chief Executive Officer (CEO) ITC Jenny Lee mengatakan bahwa di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi, organisasi dituntut untuk tidak hanya mengadopsi teknologi, tetapi juga memastikan bahwa pemanfaatannya mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing, serta mengembangkan kapabilitas manusia secara berkelanjutan.

"Melalui forum ini, ITC mendorong para pemimpin untuk melihat transformasi organisasi secara lebih menyeluruh," kata Jenny dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pemimpin perlu mengintegrasikan sumber daya yang tepat, inovasi teknologi, serta kemampuan manusia seperti berpikir kritis, pengambilan keputusan yang etis, adaptabilitas, resiliensi, dan pembelajaran berkelanjutan.

Ia menjelaskan bahwa penyelenggaraan ke-15, ITC Leadership Conclave 2026 mengangkat tema “Durable Leadership, Lasting Impact: Optimizing the Integration of Resources, New Technologies, and Adaptive Human Skills” atau kepemimpinan yang tangguh dan berdampak jangka panjang melalui integrasi sumber daya, teknologi baru, dan keterampilan manusia yang adaptif.

ITC Leadership Conclave 2026 kata dia, menghadirkan Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta periode 2014–2017, sebagai keynote speaker melalui sesi bertajuk “Leading with Purpose in an Environment of Complexity: Building Durable Leadership for a Challenging World.” Sesi ini membahas pentingnya kepemimpinan yang berlandaskan tujuan, pengambilan keputusan strategis, dan kemampuan organisasi untuk tetap tangguh dalam menghadapi perubahan.

Menurut Basuki Tjahaja Purnama, perkembangan AI memang berpotensi mengubah kebutuhan tenaga kerja, bahkan memunculkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Namun, teknologi juga membuka peluang baru yang perlu dipersiapkan melalui pengembangan kompetensi dan jejaring," katanya .

Ia menegaskan seorang pemimpin di era disrupsi harus rutin melakukan "kalibrasi diri" agar tidak kehilangan kompas etika di tengah godaan dan ketidakpastian.

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam sesi ExecuTalk bertajuk “Building Competitive Organizations in the World of Continuous Transformation: Integrating Human Capability, Technology, and Business.” Diskusi ini menyoroti hubungan antara pengembangan kapabilitas manusia, pemanfaatan teknologi, dan daya saing bisnis di tengah transformasi yang berlangsung secara berkelanjutan.

Anindya Novyan Bakrie menegaskan bahwa teknologi harus menjadi solusi yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Indonesia perlu kembali berfokus pada tujuan utama pembangunan ekonomi agar tidak kehilangan momentum untuk keluar dari middle income trap.

Salah satu langkah yang diperlukan adalah memperkuat daya saing dunia usaha di tengah berbagai tantangan global terutama di sektor teknologi.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Ada apartemen dan perkantoran dari China itu Starbright yang Rp1,5 triliun. Kemudian ada yang dari Dian Jaya dari Korea Selatan yang Rp2,5 triliun itu untuk apartemen dan perkantoran

Jakarta (ANTARA) - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebutkan sejumlah investasi swasta dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), termasuk proyek apartemen dan perkantoran dengan nilai investasi mencapai Rp4 triliun.

Investasi tersebut, kata Basuki, berasal dari perusahaan asal China, Starbright, dengan nilai sekitar Rp1,5 triliun, serta perusahaan asal Korea Selatan, Dian Jaya, senilai Rp2,5 triliun.

"Ada apartemen dan perkantoran dari China itu Starbright yang Rp1,5 triliun. Kemudian ada yang dari Dian Jaya dari Korea Selatan yang Rp2,5 triliun itu untuk apartemen dan perkantoran," ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Selain kedua proyek tersebut, Basuki mengatakan, terdapat minat investasi untuk pembangunan restoran, hotel, serta usaha makanan dan minuman (food and beverage/F&B) di IKN.

Menurut dia, pembangun IKN tidak hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), tetapi juga didukung investasi swasta dan skema KPBU.

Ia menambahkan, proyek KPBU juga mencakup pembangunan hunian untuk aparatur sipil negara (ASN), baik berupa bangunan bertingkat maupun rumah tapak.

Basuki mengatakan, terdapat rencana pembangunan delapan menara hunian ASN serta tambahan 109 unit rumah tapak melalui skema KPBU.

"Yang KPBU itu ada dua. Delapan tower dan 109 tapak. Yang delapan tower untuk ASN," imbuhnya.

Di sisi lain, Basuki melaporkan pembangunan kawasan eksekutif di IKN telah mencapai 100 persen. Sementara itu, pembangunan fasilitas untuk lembaga legislatif dan yudikatif saat ini rata-rata mencapai sekitar 30 persen.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Memang angka PHK cukup lumayan tapi semuanya tertutupi oleh ketersediaan lapangan kerja ada yang berhenti ada yang masuk dan ingat ketika dia berhenti ada yang masuk lagi kerja

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap pergerakan positif investasi Jawa Barat yang terealisasi Rp91 triliun pada Triwulan III 2026, atau tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia, berdampak pada ketersediaan lapangan kerja.

Meskipun, dia juga mengakui jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) masih cukup tinggi, dan angkatan kerja lebih besar dibandingkan dengan kesempatan kerja yang tersedia.

"Terimakasih pada semua pihak, bahwa investasi di Jawa Barat terus melonjak dan mudah-mudahan investasi ini memiliki dampak bagi ketersediaan lapangan pekerjaan. Memang angka PHK cukup lumayan tapi semuanya tertutupi oleh ketersediaan lapangan kerja ada yang berhenti ada yang masuk dan ingat ketika dia berhenti ada yang masuk lagi kerja," kata Dedi di Bandung, Rabu.

Pemprov Jabar, mengandalkan aplikasi Nyari Gawe untuk membantu masyarakat Jawa Barat mencari pekerjaan dengan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

"Sistem layanan Nyari Gawe merupakan jalan dari banyak jalan untuk membuka lapangan kerja agar transparan dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat," kata Dedi.

Namun, Dedi mengakui aplikasi yang dikembangkan oleh Disnakertrans dan Diskominfo Jabar ini tidak bisa dengan sendirinya menampung seluruh pencari kerja apabila jumlah lowongan yang tersedia masih terbatas.

"Jumlah angkatan kerja lebih banyak dibanding ketersediaan lapangan kerja. Dan itu tugas kami pemerintah provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten kota dan pemerintahan desa untuk memacu investasi agar masuk ke Jawa Barat," kata dia.

Berdasarkan data aplikasi Nyari Gawe, hingga 21 Oktober 2026, tercatat 728.085 pencari kerja telah mengajukan sekitar 2,4 juta lamaran. Sementara itu, dari 803 perusahaan yang terdaftar, baru 230 perusahaan yang membuka lowongan dengan total 32.125 posisi kerja dan yang tercatat diterima mencapai 1.282 orang.

Data ini menunjukkan besarnya jumlah pencari kerja yang mengakses layanan tersebut dibandingkan dengan posisi yang tersedia. Meski begitu, angka penerimaan di aplikasi belum tentu mencakup seluruh proses rekrutmen perusahaan di Jawa Barat.

Di sisi lain, berdasarkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar, realisasi gabungan penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Jawa Barat mencapai Rp91 triliun pada Triwulan III 2026.

Nilai tersebut setara dengan 17,2 persen dari total investasi nasional dan menjadi yang tertinggi dibandingkan provinsi lain.

Adapun akumulasi total realisasi investasi di Jawa Barat sepanjang periode Januari hingga September 2026 tercatat telah mencapai sekitar Rp229,1 triliun gabungan PMA dan PMDN.

DPMPTSP Jawa Barat sendiri menyatakan realisasi investasi sepanjang Januari hingga September 2026 telah menyerap 399.003 tenaga kerja.

Adapun penyerapan tenaga kerja tersebut berasal dari berbagai sektor usaha, mulai dari manufaktur hingga pergudangan dan ritel. Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Subang menjadi sejumlah daerah dengan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar.

Berdasarkan sebaran wilayah dalam aplikasi Nyari Gawe, Kabupaten Subang menjadi daerah dengan jumlah pencari kerja terbanyak, yakni 92.172 orang. Berikutnya Kabupaten Karawang dengan 79.110 orang dan Kabupaten Bekasi sebanyak 52.852 orang.

Kabupaten Purwakarta mencatat 43.380 pencari kerja, disusul Kabupaten Bandung sebanyak 42.159 orang. Sementara itu, jumlah pencari kerja dari luar Jawa Barat mencapai 41.036 orang.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026