tantangan utama Koperasi Desa Merah Putih adalah bagaimana mentransformasikannya dari sebuah program pembangunan kelembagaan menjadi entitas ekonomi produktif, kompetitif dan memiliki keberlanjutan bisnis

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Fithra Faisal Hastiadi menilai tantangan utama pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP/Kopdes) memasuki tahun ketiga Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming adalah memastikan koperasi tersebut tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga mampu menjalankan usaha produktif dan berkelanjutan.

Menurut Fithra, Koperasi Merah Putih perlu ditransformasikan dari program pembangunan kelembagaan menjadi entitas ekonomi yang kompetitif, memiliki model bisnis yang layak, serta mampu menghasilkan pendapatan secara mandiri.

"Kami melihat tantangan utama Koperasi Desa Merah Putih adalah bagaimana mentransformasikannya dari sebuah program pembangunan kelembagaan menjadi entitas ekonomi yang produktif, kompetitif dan memiliki keberlanjutan bisnis," kata Fithra dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Ekonom ini menegaskan koperasi tidak semestinya hanya dipandang sebagai infrastruktur fisik atau instrumen distribusi bantuan pemerintah. Lebih dari itu, koperasi harus mampu memperkuat posisi masyarakat dalam kegiatan produksi, distribusi dan penciptaan nilai tambah ekonomi.

Dalam konteks tersebut, Fithra menilai kelayakan model bisnis (business viability) menjadi salah satu aspek fundamental yang perlu diperhatikan pemerintah dalam mempercepat pengembangan Koperasi Merah Putih.

Setiap koperasi, lanjutnya, harus memiliki kegiatan usaha yang sesuai dengan karakteristik dan potensi ekonomi lokal agar dapat beroperasi secara efektif sekaligus memenuhi kebutuhan anggotanya.

Sebagai contoh, koperasi di wilayah pertanian dapat berperan sebagai penyerap hasil panen atau off-taker. Sementara itu, koperasi di kawasan pesisir dapat diarahkan untuk memperkuat pengolahan, penyimpanan dan distribusi hasil perikanan.

Dengan model bisnis yang sesuai, koperasi diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi distribusi, tetapi juga meningkatkan nilai tambah produk lokal dan memperkuat pendapatan masyarakat.

Fithra juga menyoroti pentingnya integrasi Koperasi Merah Putih ke dalam jaringan produksi (production network) yang lebih luas. Menurutnya, koperasi dapat membantu memperbaiki efisiensi logistik, memperpendek rantai distribusi, serta meningkatkan posisi tawar produsen kecil.

Namun, ia mengingatkan agar pengembangan koperasi tetap memperhatikan keberadaan pelaku usaha yang telah tumbuh di desa, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), warung, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Selain model bisnis dan integrasi pasar, profesionalisme pengelolaan juga menjadi faktor penting untuk menjamin keberlanjutan koperasi.

Ia menyebut koperasi membutuhkan manajemen yang kompeten, sistem pembukuan transparan, digitalisasi transaksi, serta pengawasan yang memadai. Tata kelola tersebut diperlukan agar kegiatan usaha dapat berjalan secara akuntabel dan mampu menjaga kepercayaan anggota.

Dalam perspektif yang lebih luas, ia memandang Koperasi Merah Putih sebagai instrumen transformasi struktural ekonomi yang dapat menghubungkan kegiatan ekonomi masyarakat desa dengan sistem produksi nasional.

Melalui penguatan koperasi, desa diharapkan tidak hanya menjadi konsumen barang yang diproduksi di perkotaan atau luar negeri, tetapi juga berkembang menjadi pusat produksi, distribusi, dan penciptaan nilai tambah.

"Koperasi yang berhasil bukanlah koperasi yang sekadar memiliki gedung, tetapi koperasi yang memiliki pasar, menghasilkan pendapatan, memperkuat usaha anggotanya dan akhirnya mampu berdiri di atas kaki sendiri," ujarnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Hitungan kami dengan asumsi harga saat ini, bisa mencapai 109 persen, lebih tinggi daripada target APBN

Jakarta (ANTARA) - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memproyeksikan penerimaan negara dari sektor hulu migas bisa mencapai 109 persen dari target pada Desember 2026.

“Hitungan kami dengan asumsi harga saat ini, bisa mencapai 109 persen, lebih tinggi daripada target APBN,” ujar Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Desti Melanti dalam Konferensi Pers Forum Ekonomi Hulu Migas (FOREK Hulu Migas) 2026 di Jakarta, Selasa.

Desti menyampaikan proyeksi tersebut berdasarkan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) yang melebihi proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Adapun target penerimaan negara yang termaktub di dalam APBN 2026 sebesar 10,66 miliar dolar AS dengan asumsi makro harga minyak mentah Indonesia di angka 70 dolar AS per barel.

Sementara itu, SKK Migas memproyeksikan penerimaan negara dapat mencapai 11,63 miliar dolar AS dengan realisasi harga minyak mentah Indonesia yang berada di atas asumsi makro APBN.

“Tentunya ini (proyeksi penerimaan negara) tidak lepas dari adanya peningkatan harga komoditas dari minyak mentah itu sendiri,” ujar Desti.

Namun demikian, tutur Desti melanjutkan, tanpa upaya dan strategi komersialisasi yang dilakukan oleh SKK Migas, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), dan para pemangku kebijakan, target penerimaan negara akan sulit untuk terealisasikan.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menjelaskan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) saat ini telah mencapai kisaran 105–106 dolar Amerika Serikat (AS) per barel.

Sementara itu, rata-rata harga ICP sejak Januari hingga Oktober 2026 berada di kisaran 91–92 dolar Amerika Serikat (AS) per barel.

Menurut Bahlil yang merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), perkembangan tersebut menjadi bagian dari situasi global yang semakin tidak menentu.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kalau ada kendala, saya suka mendampingi para pengusaha untuk berkomunikasi dengan berbagai instansi, termasuk bertemu para menteri untuk membicarakan problem-problem yang ada

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat realisasi penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp132 triliun sepanjang Januari-September 2026, atau setara 17,9 persen dari total investasi asing nasional pada periode tersebut.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan capaian tersebut perlu diiringi pembenahan berbagai faktor pendukung investasi, mulai dari percepatan perizinan hingga peningkatan konektivitas infrastruktur, agar investor dapat menjalankan usaha dengan lancar dan memperluas penyerapan tenaga kerja.

“Kalau ada kendala, saya suka mendampingi para pengusaha untuk berkomunikasi dengan berbagai instansi, termasuk bertemu para menteri untuk membicarakan problem-problem yang ada,” ujar Dedi di Bandung, Selasa.

Dedi mengatakan realisasi PMA tersebut memperkuat posisi Jawa Barat sebagai salah satu tujuan utama investor global di Indonesia, terutama untuk sektor industri dan manufaktur.

Ia mengatakan kesiapan infrastruktur menjadi salah satu faktor penting dalam menarik investasi. Dukungan jalan tol, jaringan listrik, telekomunikasi, pipa gas dan air bersih perlu dipastikan agar kegiatan industri dapat berjalan optimal.

“Investasi itu akan datang manakala jalan tolnya baik, listriknya terkoneksi, jaringan telekomunikasinya terkoneksi, jaringan pipa gasnya terkoneksi, jaringan air bersihnya terkoneksi,” katanya.

Selain infrastruktur, ia menekankan pentingnya proses perizinan yang cepat dan dukungan pemerintah daerah dalam menyelesaikan hambatan yang dihadapi pengusaha.

“Perizinan harus cepat, infrastruktur harus dibangun dengan baik,” ujar Dedi.

Menurut dia, kawasan industri di Bekasi dan Karawang serta pengembangan kawasan Rebana, termasuk Subang dan sekitarnya, menjadi bagian penting dari ekosistem manufaktur Jawa Barat.

Dedi menambahkan investasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan pendapatan daerah.

“Kalau kita berinvestasi Rp500 miliar, tetapi menyerap 100.000 tenaga kerja, pajak, perputaran ekonomi, infrastruktur, kemudian kembali lagi menjadi pendapatan daerah, itu jauh lebih bermanfaat,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jayapura (ANTARA) - Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) meningkatkan kompetensi masyarakat adat di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan dalam bidang pertanian

"Peningkatan kompetensi masyarakat adat dalam bidang pertanian menjadi kebutuhan penting di tengah berkembangnya aktivitas pembangunan dan investasi di wilayah tersebut," kata Anggota Tim Pemberdayaan Masyarakat MPSI Dadan Ramlan dalam keterangannya kepada ANTARA di Jayapura, Selasa.

Menurut Dadan, penguatan keterampilan budidaya, pendampingan teknis, serta akses terhadap sarana produksi dan pemasaran diperlukan agar masyarakat lokal mampu mengoptimalkan potensi wilayahnya menjadi sumber kesejahteraan yang berkelanjutan.

Dia menjelaskan melalui proses pembelajaran dan diskusi diharapkan masyarakat memahami bahwa pertanian tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menanam, tetapi juga mencakup perencanaan produksi, pemilihan komoditas, pemeliharaan tanaman, pengelolaan hasil panen, hingga pemasaran.

"Proses tersebut menjadi bekal bagi masyarakat untuk membangun kerja sama dan membentuk enam kelompok tani perempuan yang diharapkan mampu mengembangkan usaha pertanian secara kolektif," ujarnya.

Kepala Kampung Wanam Kosmas Serilius Kaize mengatakan pentingnya pengembangan pertanian sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat khususnya perempuan adat.

Menurut Kosmas, peningkatan keterampilan perlu menjadi perhatian agar potensi yang tersedia di Kampung Wanam dapat dimanfaatkan secara produktif dan memberikan manfaat bagi keluarga.

"Pertanian perlu dikembangkan agar masyarakat memiliki sumber penghidupan dan pendapatan tambahan. Karena itu, keterampilan masyarakat harus terus ditingkatkan supaya potensi yang ada di Kampung Wanam dapat dimanfaatkan secara produktif dan memberikan manfaat bagi keluarga," katanya.

Dia menambahkan pihaknya berharap pembentukan enam kelompok tani tersebut tidak berhenti pada kegiatan pelatihan, tetapi dilanjutkan dengan pembinaan dan pendampingan agar masyarakat mampu menjalankan kegiatan pertanian secara nyata.

Sementara itu, Ketua Adat Kalai Woyu Maklew Yohanis Agabi Mahuze mengatakan peningkatan kesejahteraan harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap nilai-nilai adat, hubungan masyarakat dengan tanah, serta pelestarian identitas budaya yang diwariskan antar generasi.

Menurut Yohanis, pengembangan ekonomi masyarakat adat harus tetap memperhatikan nilai-nilai adat dan hubungan masyarakat dengan tanahnya sehingga diharapkan pertanian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan identitas budaya dan kehidupan sosial yang selama ini menjadi bagian dari masyarakat adat Wanam.

Pihaknya menekankan pentingnya menempatkan masyarakat adat sebagai pelaku utama dalam pengembangan ekonomi wilayahnya.

"Pengembangan pertanian perlu memperhatikan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat agar peningkatan produksi tidak mengabaikan hubungan sosial, budaya, dan sumber penghidupan yang selama ini menopang kehidupan mereka," katanya.

Pihaknya menilai pembekalan yang diberikan menjadi langkah awal untuk memperkuat kemampuan peserta dalam mengelola kegiatan pertanian.

"Namun, pengetahuan yang diperoleh perlu dilanjutkan melalui praktik lapangan, pemilihan komoditas yang sesuai, penyusunan jadwal tanam, serta penggunaan sarana produksi secara efektif," ujarnya.

Dia menambahkan kelompok tani juga membutuhkan keterampilan administrasi dan pencatatan usaha untuk mengetahui biaya produksi, hasil panen, serta potensi keuntungan.

Anggota Riset dan pemberdayaan masyarakat MPSI Kausar menegaskan bahwa pembentukan enam kelompok tani perempuan harus diikuti dengan program pendampingan berkelanjutan.

"Peningkatan kompetensi masyarakat merupakan prasyarat penting agar pembangunan wilayah dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat lokal," katanya.

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kupang, NTT (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong pemanfaatan hasil riset KARSA NUSA 2026 sebagai rekomendasi kebijakan strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.

“Kami berharap hasil penelitian dan kajian KARSA NUSA 2026 dapat ditindaklanjuti menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan dalam kebijakan dan program yang terukur bagi kemajuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat NTT,” kata Kepala KPw BI NTT Adidoyo Prakoso di Kupang, Selasa.

Program Kajian dan Riset Kebijakan Ekonomi NTT (KARSA NUSA) 2026 merupakan kolaborasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi NTT, dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) NTT, yang bertujuan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan guna mewujudkan NTT yang maju dan sejahtera.

KARSA NUSA 2026 mengusung tema “Sinergi Memperkokoh Struktur dan Mempercepat Transformasi Ekonomi NTT untuk NTT Maju dan Sejahtera”.

Pada pelaksanaan perdana, KARSA NUSA 2026 menghimpun 251 karya tulis ilmiah atau paper dari kategori mahasiswa dan umum, yang terdiri atas 191 karya dari penulis nasional, 57 karya dari penulis NTT, dan tiga karya dari penulis luar negeri.

Melalui proses penilaian, sebanyak 10 karya terpilih dari total 25 karya yang masuk dalam tahap penilaian akhir. Berbagai penelitian tersebut mengangkat gagasan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan ekonomi NTT.

Adidoyo mengatakan hasil riset menekankan pentingnya menghubungkan potensi unggulan NTT dengan pengolahan, logistik, pembiayaan, dan akses pasar untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal.

Adapun penguatan tata kelola, pemanfaatan hasil produksi, dan ketahanan terhadap perubahan iklim juga menjadi perhatian.

Selain melalui KARSA NUSA, BI NTT bersama Universitas Nusa Cendana juga telah melakukan penelitian mengenai kawasan Regional Trade Zone (RTZ) di NTT untuk mengembangkan potensi perdagangan lintas batas.

Dalam penelitian tersebut, Kabupaten Belu dan Kota Atambua diidentifikasi sebagai wilayah prioritas pengembangan kawasan perdagangan bebas, dengan Kupang dan Malaka berperan sebagai penyangga bahan baku dan pasokan logistik.

“Model pengembangan yang direkomendasikan memadukan pusat logistik dan perdagangan lintas batas dengan agroindustri pangan secara bertahap melalui penguatan tata kelola, kelembagaan, dan infrastruktur,” jelas Adidoyo.

Keterlibatan petani, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta tenaga kerja lokal dinilai penting agar peluang pasar Timor-Leste dan Australia dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat NTT.

Lebih lanjut, dia mengatakan pengembangan ekonomi NTT juga membutuhkan penguatan investasi dan pembiayaan produktif, peningkatan produktivitas dan nilai tambah, serta ketahanan energi.

Selain itu, pemanfaatan modal sosial dan kekuatan budaya lokal turut diperlukan agar transformasi ekonomi sesuai dengan karakteristik dan kesiapan masyarakat.

Ia menegaskan, BI NTT terus mendukung penguatan kajian ekonomi daerah, forum koordinasi, dan program pembangunan ekonomi sesuai dengan tugas dan kewenangan Bank Indonesia.

Pewarta: Yoseph Boli Bataona
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Data industri menunjukkan 59 persen profesional pengelolaan kekayaan menilai nasabah Indonesia semakin memahami investasi.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank OCBC NISP Tbk memperluas layanan personalisasi dalam solusi investasi melalui pengembangan bisnis pengelolaan kekayaan atau wealth management, seiring meningkatnya kebutuhan nasabah terhadap pendampingan finansial yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko masing-masing.

Wealth Management Advisory Head OCBC Diamond Stole mengatakan, investor affluent saat ini menginginkan keluasan solusi investasi yang diberikan bank secara proaktif tanpa diminta dibarengi dengan pemahaman terhadap tujuan finansial setiap nasabah oleh advisor.

“Sebanyak 75 persen investor affluent saat ini menginginkan saran yang disesuaikan dengan kondisi mereka, sementara 70 persen mengharapkan penasihat keuangan atau advisor memberikan pandangan secara proaktif tanpa harus selalu diminta,” kata Diamond dalam acara peluncuran OCBC Premier One, di Jakarta, Selasa.

Diamond mengatakan keleluasaan solusi investasi menjadi penting karena kebutuhan nasabah tidak bisa disamakan dalam satu instrumen. Personalisasi pengelolaan kekayaan dari wealth management advisor dapat memetakan tujuan nasabah yang disesuaikan menjadi solusi investasi yang relevan.

Kebutuhan tersebut semakin relevan di tengah perubahan perilaku investor. Data industri menunjukkan 59 persen profesional pengelolaan kekayaan menilai nasabah Indonesia semakin memahami investasi. Namun, lebih dari 70 persen saldo tabungan dan investasi ritel masih ditempatkan pada deposito.

Secara global, minat terhadap instrumen investasi alternatif juga meningkat. Sebanyak 68 persen individu dengan kekayaan bersih tinggi (high-net-worth individuals/HNWI) berencana meningkatkan eksposur terhadap private equity. Meski demikian, hanya 17 persen yang menilai pengalaman konsultasi investasi mereka telah berlangsung secara terintegrasi dan personal.

Kondisi itu menunjukkan adanya ruang bagi layanan konsultasi keuangan untuk membantu nasabah memahami pilihan investasi dan membangun portofolio yang lebih terdiversifikasi. Dalam proses tersebut, rekomendasi produk perlu mempertimbangkan profil risiko, tujuan investasi, kebutuhan likuiditas, serta pemahaman nasabah terhadap instrumen yang dipilih.

Menjawab kebutuhan tersebut, OCBC menghadirkan Premier One, layanan yang menggabungkan pendampingan finansial personal, akses prioritas terhadap solusi investasi, serta manfaat regional dan gaya hidup. Layanan ini dirancang berdasarkan tujuan keuangan, tahapan kehidupan, profil risiko, kebutuhan likuiditas, serta kepentingan keluarga dan bisnis nasabah.

Premier Banking Segment Head OCBC Stephanie M Kristanto mengatakan, Premier One memperkuat layanan pengelolaan kekayaan melalui pendampingan tenaga ahli, akses terhadap solusi investasi pilihan, serta dukungan jaringan regional OCBC.

“Melalui pendekatan ini, kami ingin menjadi mitra yang mendampingi nasabah dalam merancang, mengelola, mengembangkan, dan melindungi kekayaannya sesuai tujuan masing-masing,” ujar Stephanie.

Selain kebutuhan transaksi dan investasi, faktor Beyond Banking turut berperan dalam kepuasan nasabah. Data OCBC menunjukkan 42 persen nasabah HNWI menyatakan puas terhadap kemampuan bank dalam memberikan manfaat yang mendukung mobilitas, kesehatan, keluarga, dan kualitas hidup.

Pengembangan layanan personal tersebut menempatkan pendampingan finansial sebagai bagian dari hubungan jangka panjang antara bank dan nasabah, dengan rekomendasi investasi tetap mengacu pada kesesuaian produk serta penjelasan mengenai manfaat, risiko, biaya, dan karakteristik instrumen.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Pekanbaru, (ANTARA) - Sebanyak 138 Bendahara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Provinsi Riau mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi agar mampu menjalankan pengelolaan keuangan secara profesional, tertib, dan akuntabel.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Riau, Taufiq OH, mengatakan peserta tersebut berasal dari 12 kabupaten/kota yang dibagi ke dua tempat di Kota Pekanbaru. Pelaksanaan pelatihan berlangsung selama empat hari, 19-22 Oktober 2026.

"Pembagian lokasi kegiatan menjadi dua tempat dilakukan untuk mengakomodasi peserta dari berbagai kabupaten/kota di Riau sehingga pelaksanaan peningkatan kompetensi dapat menjangkau lebih banyak bendahara koperasi," katanya di Pekanbaru, Selasa.

Kegiatan tersebut lanjutnya dilaksanakan melalui dukungan Dana Dekonsentrasi Kementerian Koperasi Tahun Anggaran 2026. Program ini secara khusus diarahkan untuk meningkatkan kemampuan para bendahara KDKMP dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Selama pelatihan, peserta mendapatkan materi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pengelolaan keuangan koperasi. Materi tersebut mencakup penyusunan laporan keuangan koperasi, perpajakan koperasi, serta uji kompetensi bendahara sebagai bagian dari proses pengukuran kemampuan peserta.

Menurutnya, pemahaman terhadap penyusunan laporan keuangan menjadi aspek penting agar setiap transaksi koperasi dapat dicatat dan dilaporkan secara tepat. Sementara itu, pemahaman perpajakan diperlukan untuk membantu bendahara memenuhi kewajiban administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Jadi materi yang diberikan kepada peserta yaitu penyusunan laporan keuangan koperasi, perpajakan koperasi, uji Kompetensi bendahara. Inilah bekal mereka," terangnya.

Selain pembekalan materi, pelaksanaan uji kompetensi menjadi bagian penting dalam rangkaian kegiatan tersebut. Melalui pengujian ini, kemampuan peserta diharapkan dapat dinilai secara terukur sehingga mereka memiliki bekal yang memadai untuk menjalankan fungsi bendahara dalam mendukung operasional KDKMP.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jika kita ingin menciptakan dampak nyata bagi ekonomi digital Indonesia, pengembangannya harus terdistribusi

Denpasar (ANTARA) - PT. Telkom Indonesia menggenjot pemerataan infrastruktur kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) ke berbagai daerah agar manfaat ekonomi digital tidak hanya terkonsentrasi di Batam dan Jakarta.

Pengembangan ekosistem AI perlu menjangkau kota-kota lain dengan dukungan konektivitas, energi dan penerapan teknologi untuk kebutuhan nyata.

Direktur Network PT Telkom Indonesia Budi Satria Dharma Purba di Denpasar, Bali, Selasa, mengatakan pengembangan pusat data di Batam menjadi peluang bisnis yang penting. Namun, menjadikan Indonesia sekadar lokasi alternatif untuk menampung kebutuhan pusat data dari Singapura bukan tujuan akhir perusahaan.

“Jika kita ingin menciptakan dampak nyata bagi ekonomi digital Indonesia, pengembangannya harus terdistribusi,” kata Budi dalam forum Bali Tech Week di Sanur, Denpasar.

Menurut dia, pemerataan infrastruktur diperlukan untuk membangun ekosistem digital secara menyeluruh.

Karena itu, Telkom melihat peluang pengembangan konektivitas di luar kawasan yang selama ini menjadi pusat pertumbuhan pusat data.

Budi menyebut Surabaya sebagai salah satu kota yang perlu mendapat perhatian, disusul Solo atau Surakarta serta Manado. Pengembangan jaringan di kota-kota tersebut diharapkan membuka peluang bagi pertumbuhan kegiatan ekonomi digital di berbagai wilayah Indonesia.

Telkom juga mengembangkan konektivitas dari Batam menuju Singapura, Johor dan kawasan internasional lainnya.

Infrastruktur tersebut menjadi bagian dari penguatan hubungan digital lintas negara, tetapi pengembangan jaringan domestik tetap diperlukan untuk memperluas dampak ekonomi di dalam negeri.

Menurut Budi, infrastruktur AI tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan pusat data dan jaringan berkapasitas besar. Ekosistem tersebut juga membutuhkan pemanfaatan teknologi yang relevan dengan kebutuhan industri, pemerintah dan masyarakat di setiap daerah.

“Konektivitas itu penting, energi juga penting, tetapi kita juga perlu melihat penggunaan nyata yang bisa diterapkan untuk membantu ekonomi digital,” ujarnya.

Dengan pendekatan tersebut, Telkom berharap pengembangan AI dapat mendorong aktivitas ekonomi yang lebih luas, menciptakan peluang pemanfaatan teknologi di berbagai kota, serta mengurangi pemusatan pertumbuhan digital pada sejumlah kawasan saja.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Komitmen itu kami wujudkan melalui pembaruan sistem dan fasilitas, penguatan kemampuan personel, serta pengembangan prosedur operasional. Pemandu lalu lintas udara harus didukung perangkat yang andal dan informasi yang memadai agar dapat mengambil ke

Tangerang (ANTARA) - Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (AirNav Indonesia), menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat layanan navigasi penerbangan nasional melalui modernisasi sistem pelayanan, fasilitas operasional, hingga pengembangan kompetensi personel.

Direktur Utama AirNav Indonesia Capt. Avirianto Suratno menyatakan bahwa langkah modernisasi dan pengembangan tersebut diarahkan untuk mendukung keselamatan, keandalan, dan efisiensi pelayanan, sekaligus memperkuat dukungan operasional bagi para pemandu lalu lintas udara.

"Komitmen itu kami wujudkan melalui pembaruan sistem dan fasilitas, penguatan kemampuan personel, serta pengembangan prosedur operasional. Pemandu lalu lintas udara harus didukung perangkat yang andal dan informasi yang memadai agar dapat mengambil keputusan secara tepat," ucap Avirianto dalam keterangan tertulis di Tangerang, Selasa.

Ia mengatakan, bertepatan dengan peringatan Hari Pemandu Lalu Lintas Udara (Air Traffic Controller/ATC) Sedunia, AirNav telah mengoperasikan sistem otomasi pengelolaan lalu lintas udara generasi terbaru atau Air Traffic Management Automation System (ATMAS) di empat pusat pelayanan, yakni Jakarta, Medan, Pontianak, dan Balikpapan.
​
Menurut dia, pengoperasian ATMAS dilakukan secara bertahap sejak November 2025 hingga diterapkan secara penuh di New Jakarta Air Traffic Services Center (JATSC) pada 16 Juni 2026.
​
Modernisasi tersebut akan memperkuat fasilitas pengendalian penerbangan, baik saat pesawat berada pada fase jelajah (en-route) maupun saat mendekati bandara (approach).

Sistem ini mencakup integrasi perangkat pengaturan urutan kedatangan dan keberangkatan, pengelolaan arus lalu lintas udara, informasi aeronautika, pertukaran pesan penerbangan, serta komunikasi suara.
​
"Fokus kami adalah memastikan pengembangan fasilitas menjawab kebutuhan operasional. Pembaruan perangkat harus berjalan bersama kesiapan personel dan prosedur, sehingga dapat digunakan secara optimal dalam pelayanan sehari-hari," ujarnya.

Selain itu, AirNav menerapkan Free Route Operation (FRTO), yaitu layanan yang memungkinkan maskapai merencanakan rute penerbangan lebih efisien berdasarkan kondisi cuaca dan kebutuhan operasional.
​
Sepanjang 2025, tercatat sebanyak 5.030 penerbangan telah memanfaatkan FRTO di wilayah pelayanan penerbangan Jakarta dan Ujung Pandang. Jumlah ini melonjak 82 persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 2.770 penerbangan.
​
Menurut dia, pemanfaatan FRTO selama 2025 tersebut berhasil menghasilkan penghematan biaya bahan bakar maskapai hingga 8,04 juta dolar AS serta menekan emisi karbon dioksida (CO_2) sebanyak 5.426 ton.
​
"Pengalaman sukses penerapan FRTO di wilayah kepulauan Indonesia ini bahkan turut dipaparkan oleh Direktur Operasi AirNav Indonesia Setio Anggoro saat menjadi panelis dalam forum internasional ICAO Air Navigation World–Air Traffic Flow Management di Kantor Pusat ICAO, Montreal, Kanada, pada 5–9 Oktober 2026," paparnya.

Kemudian, dalam rangka meningkatkan kompetensi personel dan organisasi, AirNav juga menjalin kerja sama strategis dengan Airservices Australia melalui Indonesia Transport Safety Assistance Package (ITSAP).

"Rangkaian kegiatan workshop yang selesai pada 3 Juli 2026 ini mencakup perencanaan tenaga kerja, standar manajemen lalu lintas udara, pengelolaan dan pengolahan data pengawasan penerbangan, hingga manajemen program," ungkapnya.
​
Ia menambahkan, dengan melalui ITSAP Senior Engagement, pimpinan kedua lembaga juga mendiskusikan transformasi digital, keselamatan penerbangan, serta pertukaran pengetahuan melalui kunjungan langsung ke fasilitas operasional Airservices Australia.
​
"Di tingkat regional Asia-Pasifik, AirNav Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan perdana ICAO APAC Project 30/10 Task Force di Tangerang pada 16–18 Juni 2026.

Pertemuan ini dihadiri oleh 61 delegasi dari 18 negara dan perwakilan organisasi internasional untuk membahas optimalisasi jarak pemisahan (separation distance) antar pesawat guna meningkatkan kapasitas ruang udara dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Ketika kita berbicara tentang digitalisasi, prasyaratnya adalah konektivitas. Jadi, pertama-tama kita harus memastikan konektivitas itu aman

Denpasar (ANTARA) - PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk memperkuat keamanan infrastruktur digital untuk mengantisipasi ancaman kejahatan siber yang semakin kompleks seiring meningkatnya ketergantungan masyarakat dan dunia usaha terhadap konektivitas.

Pengamanan difokuskan pada jaringan dan perlindungan data yang ditransmisikan melalui infrastruktur digital.

Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom Seno Soemadji di Denpasar, Bali, Selasa, mengatakan konektivitas merupakan prasyarat utama dalam digitalisasi sehingga keamanan infrastruktur harus menjadi perhatian sejak awal.

“Ketika kita berbicara tentang digitalisasi, prasyaratnya adalah konektivitas. Jadi, pertama-tama kita harus memastikan konektivitas itu aman,” ujar Seno.

Menurut dia, posisi Telkom dalam ekosistem keamanan digital berfokus pada pengamanan infrastruktur.

Dalam menjalankan peran tersebut, Telkom berkoordinasi dengan pemerintah, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sesuai kewenangan masing-masing.

Salah satu pendekatan yang perlu diperkuat adalah penerapan zero trust network protection.

Pendekatan ini menekankan akses ke jaringan dan sumber daya digital tidak boleh diberikan hanya berdasarkan lokasi atau status pengguna, melainkan harus melalui proses verifikasi yang sesuai.

Seno juga menyoroti pentingnya autentikasi multifaktor atau multi-factor authentication (MFA) untuk memperkuat pengendalian akses.

Penerapan lapisan verifikasi tambahan dapat membantu mengurangi risiko akses tidak sah ketika kredensial pengguna diketahui atau dicuri pihak lain.

“Data yang melintas atau ditransmisikan juga harus diamankan,” katanya.

Selain teknologi, Seno menilai banyak insiden keamanan siber justru berawal dari kelalaian manusia dan lemahnya prosedur organisasi.

Pengguna yang tidak memahami modus penipuan digital, mengabaikan pembaruan sistem operasi, atau sembarangan mengeklik tautan dapat membuka celah bagi pelaku kejahatan siber.

Risiko juga muncul ketika organisasi tidak segera mencabut hak akses pegawai yang telah mengundurkan diri atau vendor pihak ketiga yang sudah tidak bekerja sama. Akses yang masih aktif dapat dimanfaatkan untuk memasuki sistem dan melakukan penyalahgunaan.

“Sebagian besar insiden sebenarnya bisa kita cegah dengan prosedur yang tepat dan perhatian yang memadai,” ujar Seno.

Karena itu, penguatan keamanan infrastruktur perlu disertai tata kelola akses yang disiplin, pembaruan perangkat lunak secara berkala, serta peningkatan kesadaran keamanan bagi seluruh pengguna.

Langkah-langkah tersebut menjadi bagian penting untuk memperkecil celah serangan sekaligus menjaga keandalan layanan digital.

Telkom menilai keamanan infrastruktur bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga membutuhkan konsistensi penerapan prosedur dan koordinasi antarpihak. Dengan pendekatan tersebut, konektivitas yang menjadi fondasi transformasi digital diharapkan dapat beroperasi secara lebih aman dan terpercaya.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) mencatatkan rekor produksi tertinggi (all time high) listrik yang dihasilkan yaitu sebesar 4.114 gigawatt hour (GWh) dari wilayah kerja yang dioperasikan sendiri sepanjang Januari—September 2026.

Capaian itu menjadi rekor produksi tertinggi untuk periode sembilan bulan, sekaligus mencapai 108,22 persen dari target periode yang sama, yakni sebesar 3.801 GWh.

“Rekor produksi ini menjadi pijakan yang kuat bagi kami. Kami optimistis dapat terus tumbuh secara disiplin, sehingga keunggulan operasional PGE memberi manfaat bagi pemegang saham, masyarakat, dan ketahanan energi Indonesia,” kata Direktur Utama PGE Ahmad Yani dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ahmad Yani menerangkan realisasi produksi tersebut meningkat sekitar 9,8 persen dibandingkan Januari–September 2025 yang mencapai 3.747 GWh.

Kinerja ini mencerminkan konsistensi PGE dalam menjaga keandalan operasional (operational excellence) serta mengoptimalkan aset panas bumi yang dikelola Perseroan.

Memasuki kuartal IV-2026, Ahmad Yani menyampaikan bahwa PGE akan berfokus menjaga keandalan pembangkit guna mendukung target produksi tahunan sekitar 5.255 GWh.

“Melalui pengelolaan aset yang optimal dan pengembangan proyek strategis, Perseroan terus memperkuat perannya dalam mendukung transisi energi Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Operasi PGE Andi Joko Nugroho mengatakan capaian all time high produksi diraih berkat disiplin operasi dan pemeliharaan pembangkit, optimalisasi produksi, serta kesiapan pasokan uap di berbagai wilayah kerja.

“Capaian ini merupakan wujud nyata komitmen kami menjaga keandalan listrik panas bumi,” katanya.

Andi menjelaskan kinerja produksi PGE didukung oleh keandalan pembangkit yang terjaga. Hingga September 2026, Equivalent Availability Factor (EAF) kumulatif mencapai 98,51 persen, melampaui rencana sebesar 92,20 persen.

Sementara itu, Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) tercatat 0,21 persen, lebih rendah dibandingkan batas rencana 1,48 persen.

Dari lima area operasi, Kamojang mencatat produksi 1.438 GWh atau 118,77 persen dari target, dengan kontribusi sekitar 35 persen terhadap total produksi.

Lumut Balai menghasilkan 702 GWh atau 115,84 persen dari target, didukung tingginya permintaan listrik serta kesiapan pasokan uap dan pembangkit.

Adapun Lahendong mencatat 658 GWh atau 106,44 persen dari target, seiring tingginya penyerapan listrik dari unit pembangkit yang beroperasi.

Direktur Keuangan PGE Fransetya Hasudungan Hutabarat menuturkan, kinerja operasional yang solid turut menopang fundamental keuangan Perseroan.

Sebelumnya pada semester I-2026, PGE membukukan pendapatan 79,61 juta dolar AS, meningkat 15,48 persen.

“Fundamental PGE tetap kuat. Produksi tumbuh di atas target, laba meningkat dua digit, dan neraca kami sehat, katanya.

Ke depan, pihaknya terus memperluas akses terhadap pembiayaan berbiaya kompetitif dimana beberapa proyek strategis telah masuk dalam Green Book Bappenas 2026.

"Hal ini membuka peluang pendanaan konsesional (concessional financing) dari lembaga pembiayaan internasional dengan biaya modal lebih rendah, yang diharapkan meningkatkan keekonomian proyek dan daya saing investasi," ujar Fransetya.

Ia menjelaskan bahwa fokus PGE bukan sekadar memastikan ketersediaan pendanaan.

“PGE juga mengoptimalkan struktur permodalan dengan menjaga keseimbangan antara ekuitas dan utang serta profil kredit yang kuat. Dengan begitu, kami terus menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemegang saham dan investor,” terangnya.

PGE melanjutkan strategi pertumbuhan melalui optimalisasi aset eksisting, ekspansi kapasitas, serta pengembangan sumber pendapatan baru.

Sejumlah proyek yang dikembangkan mencakup Lumut Balai Unit 3 dan 4, Hululais Unit 1 dan 2, serta Lahendong Unit 7 dan 8.

Perseroan menargetkan kapasitas terpasang mencapai 1 gigawatt (GW) pada 2028 dan 1,8 GW pada 2034.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Sekitar 80 persen UMKM belum melihat peluang usaha baru yang tercipta dari kedua program tersebut. Mengindikasikan rendahnya efek pengganda (multiplier effect) dari program ini

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai perlu ada integrasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk meningkatkan keterlibatan UMKM, s​​​erta memastikan belanja pemerintah memberikan dampak lebih besar terhadap perekonomian lokal.

Rekomendasi tersebut disampaikan berdasarkan kajian lembaga itu mengenai keterlibatan UMKM dalam ekosistem MBG dan KDKMP melalui survei terhadap 1.806 responden di berbagai wilayah Indonesia pada Agustus 2026.

Kajian itu menunjukkan bahwa jangkauan program MBG dan KDKMP belum diikuti oleh keterlibatan UMKM secara luas dalam rantai pasok, sehingga manfaat kedua program tersebut bagi UMKM belum optimal, demikian hasil kajian Indef yang diterima di Jakarta, Selasa.

Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 97 persen responden mengenal MBG dan program tersebut telah hadir di 92 persen desa/kelurahan responden. Namun, hanya 5 persen UMKM formal dan 1 persen UMKM informal yang telah bermitra atau sedang menjajaki kemitraan.

“Sekitar 80 persen UMKM belum melihat peluang usaha baru yang tercipta dari kedua program tersebut. Mengindikasikan rendahnya efek pengganda (multiplier effect) dari program ini,” tulis laporan tersebut.

Indef menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya perbaikan desain pelaksanaan agar belanja pemerintah tidak hanya menopang operasional program, tetapi juga menciptakan peluang usaha dan memperluas manfaat ekonomi bagi pelaku UMKM di daerah.

Untuk itu, Indef merekomendasikan perluasan akses pengadaan bagi UMKM lokal, penyederhanaan prosedur dan penyesuaian skala pengadaan, kepastian pembayaran pemasok, pengembangan pembiayaan berbasis kontrak, serta penguatan KDKMP sebagai agregator produksi dan distribusi lokal.

Sejumlah langkah yang diusulkan antara lain membuka data kebutuhan pasokan setiap dapur MBG dan KDMP serta menetapkan target belanja dari usaha mikro dan kecil lokal. Keterbukaan informasi tersebut diharapkan dapat memudahkan UMKM mengakses peluang pengadaan dan terlibat dalam rantai pasok program.

Selain akses pengadaan, kepastian pembayaran dan ketersediaan pembiayaan juga menjadi aspek penting. Indef mengusulkan penerbitan kontrak berjangka standar yang dapat digunakan sebagai dasar pembiayaan bagi UMKM untuk memenuhi pesanan.

Dalam skema integrasi tersebut, KDKMP diharapkan berperan sebagai agregator yang menghubungkan produsen dan UMKM lokal dengan dapur MBG, sekaligus memperkuat distribusi produk di tingkat daerah.

Penguatan rantai pasok lokal juga dinilai penting untuk memitigasi dampak persaingan terhadap usaha kecil.

Berdasarkan hasil survei Indef, sebanyak 22 persen responden melaporkan penurunan kegiatan usaha akibat MBG, sedangkan hanya 5 persen yang melaporkan peningkatan. Dampak penurunan tersebut terutama dirasakan oleh UMKM informal.

Untuk meminimalkan dampak tersebut, Indef mengusulkan penguatan kemitraan antara kantin sekolah, dapur MBG, KDMP, dan warung lokal. Skema ini diharapkan dapat memperluas akses pasar bagi UMKM sekaligus menjaga keberlangsungan usaha yang telah beroperasi di masyarakat.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026