Kami berharap sumur bor ini bukan hanya menjadi fasilitas yang dibangun, tetapi benar-benar bisa digunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan.

Jakarta (ANTARA) - PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah bersama Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Jakarta membangun sumur bor untuk 400 kepala keluarga (KK) di Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Kepala Sekretaris Perusahaan dan Hukum Askrindo Syariah Catur Heru Putranto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, menyampaikan pembangunan sumur bor tersebut ditujukan untuk mendukung kebutuhan air bersih yang berada di wilayah seluas 458,5 hektare.

Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat memberikan akses air yang lebih memadai, sekaligus mendukung aktivitas dan kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat.

“Yang kami lihat adalah kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Karena itu, kami berharap sumur bor ini bukan hanya menjadi fasilitas yang dibangun, tetapi benar-benar bisa digunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan,” ujar Catur.

Catur menilai, dukungan terhadap penyediaan sarana air menjadi salah satu bentuk kontribusi perusahaan kepada masyarakat di sekitar wilayah penerima manfaat.

Menurutnya, kegiatan sosial tidak semata-mata diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari keberlanjutan manfaat yang diberikan setelah program selesai.

Peresmian sumur bor tersebut, juga menjadi momentum bagi Askrindo Syariah dan LMI untuk memperkuat kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan sosial.

Askrindo Syariah didirikan pada akhir 2012 dan merupakan perusahaan penjaminan pembiayaan berbasis syariah pertama di Indonesia. Mayoritas saham perusahaan dimiliki PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo).

Sejak 31 Maret 2020, Askrindo menjadi bagian dari holding BUMN asuransi dan penjaminan, Indonesia Financial Group (IFG).

Saat ini, Askrindo Syariah memiliki 41 jaringan kantor yang tersebar di seluruh Indonesia. Perusahaan juga memperkuat layanan melalui transformasi digital dengan menerapkan host to host, Online System Application (OSA), dan mobile application (MAASya).

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Kegagalan G20 mencapai kesepakatan memperlihatkan bahwa koordinasi internasional belum menghasilkan respons yang cukup kuat

Jakarta (ANTARA) - Kegagalan mencapai kesepakatan mengenai cara mengatasi kelebihan kapasitas industri dunia pada Pertemuan Tingkat Menteri Perdagangan G20 di Milwaukee, Amerika Serikat, awal Oktober, menunjukkan bahwa tekanan barang berlebih akan tetap menjadi persoalan masing-masing negara.

Hampir semua anggota G20 mengakui masalah tersebut membutuhkan tindakan, tetapi instrumen dan respons perdagangan yang tersedia dinilai belum memadai.

Bagi Indonesia, perlindungan perdagangan dapat membeli waktu. Yang menentukan adalah apa yang dilakukan industri dan pemerintah selama waktu tersebut.

Ketika kapasitas produksi di negara produsen utama melampaui kebutuhan pasarnya, kelebihan barang dapat mengalir ke negara lain dan menekan harga di pasar tujuan.

Tekanan ini paling mudah terlihat pada sektor yang berhadapan langsung dengan produk impor, seperti baja, tekstil, keramik, plastik, dan elektronik.

Dampaknya tidak berhenti pada produsen yang kehilangan pangsa pasar. Ketika harga impor menjadi acuan yang sulit ditandingi, penggunaan kapasitas pabrik dapat turun, investasi tertunda, dan kemampuan industri mempertahankan tenaga kerja ikut tertekan.

Respons terhadap kondisi tersebut tidak bisa berhenti pada kenaikan tarif atau pembatasan impor. Kebijakan seperti itu memang dapat memberi ruang bagi produsen dalam negeri, tetapi manfaatnya bergantung pada apakah ruang tersebut diikuti peningkatan produktivitas dan kapasitas.

Perlindungan juga perlu dievaluasi agar tidak hanya menahan tekanan impor tanpa memperkuat daya saing. Pada saat yang sama, industri pengguna bahan baku dapat menghadapi biaya lebih tinggi jika harga domestik terlalu jauh dari harga internasional.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan bahwa penilaian kelebihan kapasitas perlu mempertimbangkan dinamika penawaran dan permintaan, tingkat penggunaan kapasitas, perilaku pasar, serta faktor mendasar yang mendorong produksi.

Karena setiap sektor memiliki siklus produksi, struktur rantai pasok, cakupan pasar, dan teknologi yang berbeda, penilaian kelebihan kapasitas juga perlu dilakukan secara spesifik untuk masing-masing sektor.

Membeli waktu

Prinsip itu penting ketika pemerintah menentukan sektor yang membutuhkan perlindungan. Produk yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan kualitas dan kuantitas memadai memiliki alasan berbeda untuk dilindungi dibandingkan bahan baku atau barang modal yang masih harus didatangkan dari luar negeri.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengambil posisi yang sejalan dengan prinsip tersebut.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan perlindungan perlu diperkuat secara terukur, selektif, dan berbasis data, terutama untuk produk yang sudah mampu diproduksi dan dipasok industri dalam negeri dari sisi kualitas dan kuantitas.

Menurut dia, kebijakan juga perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing produk.

Gagasan tersebut penting karena perlindungan perlu menghasilkan kemampuan baru. Pemerintah perlu memastikan bahwa tekanan impor memang mengancam kemampuan produksi dalam negeri dan bahwa produsen memiliki ruang untuk meningkatkan kapasitas.

Masa perlindungan kemudian dapat dipantau melalui tingkat penggunaan kapasitas, efisiensi biaya, produktivitas tenaga kerja, investasi mesin, dan peningkatan mutu.

Jika industri mendapat ruang untuk bernapas, ruang itu perlu digunakan untuk berubah. Apabila ruang perlindungan tidak diikuti peningkatan kapasitas dan produktivitas, kebijakan tersebut berisiko hanya menahan tekanan impor tanpa memperkuat daya saing.

Yang menentukan bukan seberapa lama pasar dilindungi, melainkan apakah perlindungan tersebut ikut memperkuat kapasitas dan daya saing industri.

Perbaikan itu juga tidak seluruhnya berada di tangan perusahaan. Biaya energi dan logistik, kepastian regulasi, ketersediaan bahan baku, pembiayaan, serta akses pasar menentukan kemampuan industri mengubah ruang perlindungan menjadi daya saing.

Oleh karena itu, perlindungan pasar perlu berjalan bersama pembenahan hambatan investasi dan perluasan kapasitas produksi.

Kadin juga menekankan bahwa pembatasan impor tidak boleh menghambat bahan baku dan barang modal yang belum mampu dipenuhi industri dalam negeri.

Pembedaan ini penting karena perlindungan terhadap produk yang bersaing dengan produksi domestik memiliki tujuan berbeda dengan pengendalian impor yang justru dapat mengganggu kegiatan produksi.

Evaluasi juga perlu memperhitungkan dampaknya terhadap industri pengguna. Ketika suatu produk mendapat perlindungan, produsen domestik memperoleh ruang lebih besar di pasar, tetapi industri yang menggunakan produk tersebut sebagai bahan baku dapat menghadapi biaya produksi yang lebih tinggi.

Kebijakan perlindungan perlu memperhitungkan kedua dampak tersebut agar penguatan satu sektor tidak melemahkan daya saing sektor lainnya.

Menguatkan rantai

Di luar sektor yang membutuhkan perlindungan, ada kelompok industri lain yang justru perlu memastikan tekanan global tidak menghambat akses terhadap input produktif.

Data Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa 71,45 persen impor Indonesia pada Januari-Juli 2026 berupa bahan baku dan bahan penolong, sedangkan 19,88 persen merupakan barang modal. Kedua kelompok tersebut mencapai 91,33 persen dari total impor.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai kenaikan impor tidak seluruhnya perlu dipandang negatif karena sebagian dapat mencerminkan peningkatan kapasitas produksi dan investasi.

Menurut dia, impor mesin, peralatan produksi, bahan baku, dan bahan penolong dapat memberikan manfaat apabila kemudian menghasilkan produksi dan ekspor dengan nilai tambah lebih tinggi di dalam negeri.

Dengan demikian, yang perlu diperhatikan bukan semata-mata seberapa besar impor, melainkan apa yang dihasilkan dari impor tersebut. Apabila mesin dan bahan baku impor hanya memperbesar kebergantungan pada pasokan luar negeri, manfaatnya bagi pendalaman industri terbatas.

Sebaliknya, jika diikuti peningkatan penggunaan pemasok dalam negeri, alih teknologi, pelatihan tenaga kerja, dan pengembangan produk antara hingga barang jadi, impor dapat menjadi bagian dari proses memperkuat kapasitas produksi nasional.

Di titik ini, kebijakan industri perlu bergerak dari sekadar mengatur arus barang menuju penguatan hubungan antara impor, produksi, dan ekspor.

Kenaikan impor barang modal, misalnya, akan lebih berarti jika mesin yang masuk meningkatkan produktivitas pabrik, memperluas kemampuan menghasilkan produk bernilai tambah, dan membuka pasar baru.

Pemerintah juga perlu memastikan perusahaan yang memperoleh ruang dari pasar domestik memiliki alasan untuk meningkatkan investasi. Penguatan pemasok lokal, pengembangan tenaga kerja, transfer teknologi, dan perluasan jaringan ekspor dapat memperdalam struktur industri.

Sementara itu, industri yang kapasitas produksinya sudah melampaui penyerapan pasar domestik, seperti semen dan keramik, membutuhkan strategi yang berbeda. Selain menjaga pasar domestik, perhatian perlu diarahkan pada pembukaan pasar ekspor.

Pendekatan ini penting karena kelebihan kapasitas tidak selalu dapat diselesaikan dengan memperbesar permintaan dalam negeri. Ketika kemampuan produksi sudah lebih besar daripada pasar domestik, perusahaan membutuhkan pasar baru agar kapasitas yang tersedia dapat digunakan secara lebih optimal.

Pemerintah dapat membantu melalui promosi dagang, penyelesaian hambatan akses pasar, perjanjian perdagangan, serta penguatan logistik ekspor.

Menteri Perdagangan Budi juga mendorong perluasan pasar ekspor untuk membuka peluang investasi dan memperkuat posisi Indonesia sebagai basis produksi dalam rantai pasok global.

Tekanan akibat kelebihan kapasitas global memang tidak dapat dikendalikan Indonesia sendirian. Kegagalan G20 mencapai kesepakatan memperlihatkan bahwa koordinasi internasional belum menghasilkan respons yang cukup kuat.

Namun, Indonesia tetap memiliki ruang untuk menentukan responsnya sendiri. Industri yang tertekan impor membutuhkan perlindungan yang terukur agar memiliki ruang memperbaiki produktivitas.

Industri yang masih bergantung pada bahan baku dan barang modal dari luar negeri membutuhkan akses terhadap impor produktif sekaligus penguatan pemasok domestik. Sedangkan industri dengan kapasitas berlebih membutuhkan pasar ekspor yang lebih luas.

Ketiga kondisi itu tidak dapat dijawab dengan satu instrumen. Perlindungan, impor produktif, dan perluasan pasar baru akan berarti jika semuanya mendorong investasi, produktivitas, pendalaman rantai pasok, dan pembukaan pasar yang lebih luas.

Dengan pendekatan ini, tekanan industri global tidak berhenti sebagai ancaman terhadap pasar domestik, tetapi dapat menjadi dorongan untuk membuat industri Indonesia lebih efisien dan lebih siap bersaing.

Copyright © ANTARA 2026

Dengan biaya produksi harian lebih rendah dan pasokan bahan baku urea lebih andal, kami dapat menjaga kinerja produksi yang kuat untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama (Dirut) Pupuk Kaltim Rafli Yandra mengatakan, hasil uji menunjukkan konsumsi energi Ammonia Pabrik-2 turun dari 39,28 menjadi 35,25 MMBtu per ton amonia, dan menghemat biaya produksi hingga 14,3 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau Rp228 miliar per tahun.

"Dengan biaya produksi harian yang lebih rendah dan pasokan bahan baku urea yang lebih andal, kami dapat menjaga kinerja produksi yang kuat untuk mendukung ketahanan pangan nasional," kata Rafli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, PT Pupuk Kaltim bersama Casale SA menandatangani deklarasi bersama atas keberhasilan kinerja proyek Revamping Ammonia Pabrik-2. Kedua pihak secara resmi menyatakan bahwa proyek telah memenuhi target kinerja yang disepakati.

Ia mengatakan bahwa dalam uji kinerja selama 168 jam berturut-turut pada Agustus 2026, Ammonia Pabrik-2 mencatat penurunan konsumsi energi lebih dari 10 persen, sekaligus meningkatkan kapasitas produksi amonia harian sebesar 4,18 persen. Uji tujuh hari tersebut merupakan tonggak penting proyek revamping.

Selama pengujian, kata dia lagi, pabrik beroperasi terus-menerus dan kinerjanya diukur terhadap target yang disepakati antara Pupuk Kaltim dan Casale, pemegang lisensi teknologi pabrik amonia asal Swiss.

"Deklarasi bersama ini menunjukkan hasil nyata proyek revamping. Pabrik yang beroperasi sejak 1984 kini memakai energi lebih sedikit dan menghasilkan amonia lebih banyak, sesuai target yang kami sepakati bersama," ujarnya.

Rafli menjelaskan bahwa bagi Pupuk Kaltim, capaian ini mencerminkan komitmen untuk selalu menerapkan operational excellence.

Menurut dia, gas bumi merupakan bahan baku sekaligus sumber energi utama produksi amonia, sehingga efisiensi energi berkontribusi langsung pada penghematan biaya produksi.

Hasil uji menunjukkan konsumsi energi Ammonia Pabrik-2 turun dari 39,28 menjadi 35,25 MMBtu per ton amonia, atau hemat 4,03 MMBtu, di atas target minimal 4,00 MMBtu.

Berdasarkan hasil tersebut, peningkatan efisiensi ini diproyeksikan menghasilkan penghematan biaya produksi hingga 14,3 juta dolar AS atau sekitar Rp228 miliar per tahun.

Revamping ini, kata dia lagi, juga meningkatkan rata-rata produksi amonia pabrik menjadi 1.841 ton per hari, naik 4,18 persen dari kapasitas sebelumnya sebesar 1.767 ton per hari. Tambahan produksi ini diharapkan memperkuat ketersediaan amonia sebagai bahan baku utama produksi urea Pupuk Kaltim.

Rafli menambahkan bahwa revamping Ammonia Pabrik-2 mencakup pembaruan shift converter, ammonia converter, dan CO2 removal system, serta integrasi Distributed Control System (DCS).

Revamping ini juga diproyeksikan mendukung upaya dekarbonisasi Pupuk Kaltim melalui pengurangan emisi sekitar 110 ribu ton CO2 per tahun.

"Capaian ini akan menjadi landasan bagi kami untuk terus berinovasi. Tugas kami berikutnya adalah memastikan pabrik yang kini lebih efisien ini beroperasi secara andal, sehingga pasokan pupuk bagi petani tetap terpenuhi," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Serang, Banten (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten tahun ini tidak melaksanakan bursa kerja atau job fair secara terbuka (offline) seperti biasanya pada rangkaian HUT Provinsi Banten ke-26, namun dilakukan secara online melalui aplikasi Siloker atau Sistem Informasi Lowongan Kerja.

"Job fair online. Bukan offline. Online dengan Siloker," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten Septo Kalnadi di Serang, Banten, Rabu.

Ia mengatakan pada tahun ini pelaksanaan job fair rangkaian HUT Banten ke-26 Tahun tetap dijalankan namun secara online, sebagai upaya dalam melakukan efisiensi anggaran serta agar berjalan lebih tertib. Selain itu, Siloker ini juga bisa langsung ke link aplikasi Siap Kerja yang dikelola Kementerian Tenaga Kerja.

"Kita jalan terus dong. Nge-link ke Siap Kerja Kemnaker," kata Septo.

Dalam pelaksanaan teknis Siloker ini, kata Septo, kewenangan provinsi bagi perusahaan yang bergerak di dua kabupaten/kota atau lebih. Sedangkan, lainnya kewenangan di disnaker kabupaten/kota.

Sementara, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Banten Yuni Setia Sari dalam keterangannya mengatakan, saat ini sudah ada sekitar 80 perusahaan besar dan kecil di Banten yang secara aktif memanfaatkan Siloker untuk melakukan rekrutmen karyawan di perusahaan tersebut melalui aplikasi Siloker.

Selain itu, ribuan masyarakat Banten juga sudah mengakses Siloker atau mendownload aplikasi Siloker untuk mencari informasi mengenai lowongan kerja, baik di wilayah Banten maupun luar Banten.

"Ada sekitar empat atau lima perusahaan rata-rata setiap bulannya yang membuka informasi lowongan kerja di Siloker. Jadi, silahkan masyarakat atau para pencari kerja bisa mengakses, karena puluhan lowongan kerja selalu tersedia," kata Yuni.

Selain perusahaan di wilayah Banten, kata dia, masyarakat Banten juga bisa melihat atau mendapatkan informasi lowongan kerja di luar daerah Banten, bahkan di luar negeri karena Siloker tersebut nge-link dengan Siap Kerja milik Kemenaker.

"Jadi bagi masyarakat Banten yang ingin cari informasi lowongan kerja silahkan akses Siloker. Informasi lowongan kerja tidak hanya di Banten saja, ada dari luar daerah dan luar negeri," kata Yuni.

Yuni mengatakan pihaknya terus berupaya door to door melakukan sosialisasi Siloker terutama ke perusahaan agar secara aktif memberikan informasi lowongan kerja kepada masyarakat secara terbuka agar mendapatkan calon pekerja yang sesuai kualifikasinya.

"Kita terus lakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman cara input data dan lain-lain, terutama ke perusahaan. Ini kan harapannya nanti perusahaan juga dapat calon pekerja sesuai kualifikasi serta memutus mata rantai percaloan tenaga kerja," sebut Yuni.

Pewarta: Bayu Kuncahyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kami targetkan 2028 selesai penataannya, tapi harus dimulai dari sekarang langkahnya

Depok (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, segera melakukan revitalisasi Pasar Cisalak yang berlokasi di Jalan Raya Bogor, Kecamatan Cimanggis, agar lebih nyaman saat kegiatan transaksi jual-beli.

"Kami targetkan 2028 selesai penataannya, tapi harus dimulai dari sekarang langkahnya,” ujarWali Kota Depok Supian Suri di Depok, Rabu.

Ia mengatakan revitalisasi dilakukan untuk mengembalikan fungsi pasar serta memberikan kenyamanan bagi pengunjung untuk berbelanja dan kenyamanan bagi para pedagang.

Revitalisasi yang dilakukan mencakup penataan bagian dalam dan luar pasar.

“Kami ingin mengembalikan fungsi pasar saja, sehingga harapannya yang berjualan ada di tempat yang memang sudah disiapkan dan tidak ada yang berjualan di luar, areanya akan tertata rapih, tertib, orang juga bisa nyaman, banyak pembeli yang bisa masuk ke dalam Pasar Cisalak untuk belanja,” jelasnya.

Ia mengatakanfokus penataan terletak pada bagian fisik pasar, seperti area parkir, drainase dan tempat pedagang berjualan.

Supian Suri meminta perangkat daerah terkait bersama-sama melaksanakan penataan kawasan Pasar Cisalak ini dengan sungguh-sungguh dan memperhatikan kenyamanan pengunjung.

Diketahui, beberapa bulan lalu Pemkot Depok telah melakukan penertiban ratusan pedagang yang berjualan di luar pasar karena menyalahi aturan yang berlaku.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jadi memang harus ada inovasi gerakan cepat untuk kita bisa melakukan hal ini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hilirisasi) sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan apabila pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 GigaWatt peak (GWp) telah selesai, maka dapat menghemat subsidi listrik mencapai Rp73 triliun.

Ia menyebut program PLTS 100 GW membutuhkan investasi sebesar 73 miliar dolar AS, dengan program dimulai dari sebanyak 14 PLTS yang tersebar di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau dengan kapasitas 5,3 GWp beberapa waktu lalu.

"Dan ini InsyaAllah kalau semua selesai, mampu kita melakukan efisiensi terhadap subsidi APBN kita kurang lebih sekitar Rp70 sampai Rp73 triliun," ujar Menteri Bahlil dalam acara Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu.

Bahlil mengatakan, penghematan sebesar Rp70 sampai Rp73 triliun tersebut penting karena total subsidi dan kompensasi listrik yang dibayarkan pemerintah saat ini telah mencapai lebih dari Rp200 triliun.

"Karena total subsidi dan kompensasi untuk di listrik sekarang udah lebih dari 200 triliun, besar sekali APBN kita Bapak, Ibu semua. Besar sekali. Jadi memang harus ada inovasi gerakan cepat untuk kita bisa melakukan hal ini," ujar Menteri Bahlil.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah resmi meluncurkan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) dengan tahap awal pembangunan 14 PLTS berkapasitas total 5,3 GWp di enam provinsi.

"Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi meluncurkan program PLTS 100 GWp, diawali dengan 14 PLTS di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau berkapasitas total 5,3 gigawatt peak," kata Prabowo.

Peluncuran dan peletakan batu pertama program tersebut dilakukan di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa-Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana.

Prabowo menargetkan pembangunan PLTS berkapasitas 100 GWp dapat diselesaikan dalam tiga tahun, bahkan menantang tim energi untuk menuntaskannya lebih cepat dalam dua tahun.

Ia mengatakan pengembangan PLTS tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan kemandirian energi nasional.

"Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apa pun di bagian mana pun dunia," katanya.

Selain itu, Presiden menginstruksikan jajaran Kabinet Merah Putih, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), PT PLN (Persero), dan PT Pertamina (Persero) bekerja cepat dan solid untuk mewujudkan ketahanan energi nasional.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengatakan bahwa setiap kebijakan memiliki dampak dan diharapkan dengan disahkannya Undang-undang Pelindungan Ketenagakerjaan memiliki dampak baik kepada masyarakat Indonesia.

"Yang paling penting setiap pekerjaan itu ujungnya harus lihat mana yang punya manfaat paling besar kepada rakyat Indonesia," kata Rosan di Jakarta, Rabu, menanggapi pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Rosan tidak menjawab secara terang, apakah UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan itu berpengaruh terhadap investasi di Indonesia.

Namun yang pasti, kata Rosan, semua kebijakan yang diambil harus berdampak baik terhadap masyarakat Indonesia sesuai apa yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Setiap kebijakan yang diambil ada opsi A, B, C, D, yang paling penting ujungnya mana yang mempunyai asas paling besar dampaknya terhadap rakyat Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan untuk disahkan menjadi undang-undang, sekitar tiga pekan sebelum batas waktu yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Ke-9 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

"Kami menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" kata Ketua DPR RI Puan Maharani yang kemudian dijawab setuju oleh peserta rapat.

Pengesahan RUU tersebut merupakan tindak lanjut Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang antara lain meminta pembentuk undang-undang memisahkan pengaturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Putusan MK itu diucapkan pada 31 Oktober 2024. Mahkamah memberi waktu paling lama dua tahun kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk undang-undang ketenagakerjaan baru, sehingga tenggat tersebut berakhir pada 31 Oktober 2026.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Lembaga pengkajian Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai percepatan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap merupakan solusi strategis agar Bali dapat mencapai target penurunan emisi.

"Memang salah satu langkah konkritnya sebetulnya adalah mendorong pemanfaatan PLTS atap ya," ucap Manajer Riset Pemodelan dan Analisis Sistem Energi IESR Abraham Octama Halim dalam Workshop Pekan Iklim di Denpasar, Rabu.

Pemprov Bali sendiri mematok target ambisius berupa emisi nol bersih atau Net ZeroEmission (NZE) pada tahun 2045 melalui berbagai komitmen transisi energi daerah.

Meski demikian, mitra Pemprov Bali itu mencatat bauran energi baru terbarukan di Bali hingga tahun 2024 dilaporkan masih sangat rendah, yaitu baru mencapai angka 1,48 persen dari seluruh total pembangkitan listrik eksisting.

Padahal, potensi sumber daya energi surya yang dimiliki oleh Pulau Dewata tercatat sangat melimpah hingga melampaui 20 gigawatt-peak (GWp).

Dalam pemodelan yang telah dilakukan IESR, Bali membutuhkan kapasitas PLTS sebesar 2 gigawatt (GW) pada 2034 dan melonjak drastis hingga 21 gigawatt pada 2045 untuk mencapai target NZE.

Angka kebutuhan tersebut dinilai jauh melampaui alokasi yang tercantum di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2034 yang baru menyentuh 771 megawatt (MW).

Selain terkendala lambatnya pengembangan skala utilitas besar berkapasitas 5-10 megawatt ke atas, realisasi proyek juga sering terhambat oleh masalah ketersediaan dan harga lahan yang mahal.

Kendala teknis dan administratif lainnya mencakup daftar penyedia terseleksi (DPT) PLN yang kurang transparan serta proses negosiasi perjanjian jual beli listrik (PJBL) yang berkepanjangan.

Lonjakan minat masyarakat serta sektor komersial dan industri terhadap PLTS atap kini juga terhambat oleh sistem kuota nasional dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 2 Tahun 2024 yang cepat terserap habis.

"Begitu kuota 2026 dibuka, langsung terserap habis sekitar 300 megawatt untuk memenuhi antrean tahun lalu, dan langsung menyisakan antrean baru untuk tahun depan," ujar Abraham.

Untuk mengatasi persoalan teknis kapasitas jaringan atau hosting capacity, IESR mendorong peningkatan kemampuan infrastruktur melalui pemasangan baterai skala utilitas serta perluasan jaringan transmisi dan distribusi.

Para pakar energi itu menyarankan Pemprov Bali aktif mewajibkan pemasangan PLTS atap pada gedung-gedung pemerintahan serta memberikan insentif pajak bumi dan bangunan (PBB).

IESR juga mendorong agar ketika ada proyek energi terbarukan, pemangku kepentingan di daerah terlibat sejak tahap perencanaan, seperti dengan mengoptimalkan kepemilikan oleh badan usaha milik daerah (BUMD).

Sebab, Abraham menilai langkah penguatan ekosistem ini tidak boleh bersifat top-down semata dari pemerintah pusat tanpa mempersiapkan pelatihan sumber daya manusia lokal untuk mengelola fasilitas energi terbarukan secara mandiri.

Solusinya perlu ada pembekalan sehingga setiap proyek energi tidak langsung diberikan tanpa perencanaan matang.

IESR merekomendasikan pembuatan peta jalan yang jelas, revisi RUPTL dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), reformasi sistem pengadaan, serta koordinasi lintas sektor yang erat antara kementerian, pemda, hingga tingkat BUMDes.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Ini merupakan hasil praktik siswa, baik yang dilakukan di sekolah maupun saat kegiatan di industri. Produk-produk yang kami tampilkan juga sudah memiliki sertifikat halal dan izin Pangan Industri Rumah Tangga

Mataram (ANTARA) - SMK Pertanian Pembangunan (SMKPP) Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, mempromosikan beragam produk pangan olahan hasil inovasi siswa dan guru pada ajang The 5th International Conference on Tropical Biology (ICTB) yang diselenggarakan oleh SEAMEO BIOTROP (Southeast Asian Regional Centre for Tropical Biology) di Bogor, Jawa Barat, pada 5–7 Oktober 2026.

Kepala SMKPP Negeri Mataram Sugiarta mengatakan partisipasi sekolah dalam forum internasional tersebut menjadi kesempatan penting untuk memperkenalkan produk inovasi sekaligus memperluas jejaring kerja sama dengan berbagai pihak dari dalam dan luar negeri.

“Alhamdulillah, kami diberi kesempatan mempromosikan hasil inovasi murid dan guru dalam ajang level internasional. Kegiatan ini menjadi peluang untuk memperkenalkan karya siswa lebih luas,” ujar Sugiarta dihubungi dari Mataram, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa keikutsertaan SMKPP Negeri Mataram dalam pameran tersebut merupakan bagian dari kemitraan dan pembinaan yang telah terjalin dengan SEAMEO BIOTROP.

Dalam pameran itu, sekolah menampilkan berbagai produk olahan pangan berbasis hasil pertanian dan sumber daya lokal yang dikembangkan melalui praktik pembelajaran siswa.

Produk yang dipamerkan antara lain keripik berbahan umbi-umbian, aneka olahan pisang, telur gulung, produk berbahan rumput laut, tortilla, olahan kolang-kaling, serta produk hasil kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Menurut Sugiarta, seluruh produk tersebut merupakan hasil praktik siswa dalam mata pelajaran pengolahan hasil pertanian yang dikembangkan menjadi produk inovatif dan bernilai ekonomi.

“Ini merupakan hasil praktik siswa, baik yang dilakukan di sekolah maupun saat kegiatan di industri. Produk-produk yang kami tampilkan juga sudah memiliki sertifikat halal dan izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT),” katanya.

Ia menambahkan keikutsertaan dalam pameran tidak hanya menjadi sarana edukasi dan promosi, tetapi juga membuka peluang pemasaran produk. Sejumlah produk yang dibawa dalam pameran tersebut dilaporkan mendapat respons positif dan berhasil terjual kepada pengunjung.

“Selain memamerkan inovasi, kami juga mencoba membangun jaringan bisnis agar produk siswa semakin dikenal dan memiliki pasar yang lebih luas,” ujarnya.

The 5th ICTB yang digelar SEAMEO BIOTROP di IPB International Convention Center, Bogor, menjadi forum internasional yang mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi, sekolah, dan pembuat kebijakan dari berbagai negara untuk berbagi pengetahuan, inovasi, serta memperkuat kolaborasi dalam mendukung pengelolaan ekosistem tropis dan pembangunan berkelanjutan.

Partisipasi SMKPP Negeri Mataram dalam forum tersebut dinilai menjadi bukti bahwa pendidikan vokasi mampu menghasilkan inovasi berbasis potensi lokal yang tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional.

Ke depan, SMKPP Negeri Mataram berharap dapat terus mengikuti berbagai ajang pameran dan forum serupa agar produk inovasi siswa semakin dikenal masyarakat, sekaligus mendorong lahirnya wirausaha muda di sektor pangan dan pertanian.

Pewarta: Agus Setiawan, Awaluddin
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Yogyakarta (ANTARA) - Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta menyatakan event Wayang Jogja Night Carnival (WJNC) di kawasan Malioboro Yogyakarta pada 5-7 Oktober 2026 tidak hanya menjadi hiburan bagi wisatawan, namun berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.

"Wisatawan pada belanja sehingga perekonomian bisa bergerak dan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta melalui pariwisata bisa diwujudkan bersama-sama," kata Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Lucia Daning Krisnawati di Yogyakarta, Rabu.

Menurut dia, aktivasi kawasan dan keterlibatan komunitas seperti dalam Pawai Ekosistem Malioboro pada 6 Oktober dapat memperpanjang lama tinggal wisatawan sekaligus meningkatkan belanja wisatawan melalui usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Length of stay (durasi tinggal)-nya dapat, pemberdayaan masyarakat melalui UMKM dapat, spending money (belanja)-nya juga dapat," katanya.

Rangkaian kegiatan WJNC telah dimulai sejak Senin (5/10) dengan penampilan band-band komunitas di kawasan Malioboro, kemudian pawai komunitas pada 6 Oktober, selanjutnya Pawai Budaya Nuswantoro pada Rabu (7/10) dengan melibatkan tujuh pemerintah daerah.

Menurut dia, kegiatan WJNC yang menjadi puncak Hari Ulang Tahun HUT ke-270 Kota Yogyakarta tersebut akan ditutup dengan WJNC di kawasan Titik Nol Kilometer dengan menampilkan potensi seni dan budaya dari 14 kemantren (kecamatan) di Kota Yogyakarta.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan keterlibatan komunitas itu sejalan dengan tema "Otentik Konkret", tema tersebut guna mengajak masyarakat mengangkat kekhasan Yogyakarta sekaligus menerjemahkannya dalam tindakan nyata yang memberikan manfaat.

"Kita ingin mengangkat hal-hal yang menjadi ciri khas Kota Yogyakarta sebagai kota budaya, kota pariwisata, kota pendidikan, kota pelajar, dan tentu banyak kearifan yang otentik di Kota Yogyakarta," katanya.

Menurut dia, keotentikan tersebut harus diwujudkan dalam kegiatan yang memberi manfaat bagi masyarakat, sebab otentik seperti apa pun, kalau tidak bermanfaat bagi masyarakat, maka namanya tidak kongkret.

"Kita ingin menerjemahkan bagaimana hal-hal yang otentik itu kemudian bisa diterjemahkan dalam langkah-langkah konkret yang bisa dinikmati oleh warga masyarakat," katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Serta menjaga keseimbangan produksi dengan kebutuhan pasar sehingga harga telur ayam ras di tingkat peternak dapat kembali sesuai harga acuan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga telur ayam ras di tingkat peternak melalui pengawasan penyediaan dan peredaran komoditas pangan tersebut.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan, pengawasan tersebut diarahkan untuk memastikan tata kelola usaha berjalan sesuai ketentuan, memperkuat pembinaan kepada peternak dan pelaku usaha.

"Serta menjaga keseimbangan produksi dengan kebutuhan pasar sehingga harga telur ayam ras di tingkat peternak dapat kembali sesuai harga acuan," kata Agung dalam Rapat Koordinasi Perunggasan Nasional secara hybrid terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan, stabilisasi harga telur membutuhkan kerja bersama karena sebagian besar produksi telur berasal dari peternak rakyat. Pemerintah memastikan harga jual tetap seimbang dengan biaya produksi sehingga keberlanjutan usaha peternak tetap terjaga.

Adapun dalam rapat tersebut, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur melaporkan harga telur ayam rata-rata di wilayahnya pada 5 Oktober 2026 sebesar Rp21.800 per kilogram. Harga terendah tercatat di Kabupaten Blitar sebesar Rp20.100 per kilogram dan tertinggi di Lumajang Rp22.500 per kilogram.

Menurut Agung, tekanan harga terutama terjadi di sentra produksi dengan pasokan yang melimpah. Karena itu, distribusi dari daerah surplus ke wilayah yang membutuhkan perlu diperkuat, disertai penyesuaian produksi agar keseimbangan supply-demand tetap terjaga.

Kementan juga mendorong penyesuaian produksi secara terukur melalui pengaturan populasi dan afkir ayam yang telah memasuki akhir masa produktif. Langkah tersebut diarahkan agar produksi sesuai dengan kapasitas penyerapan pasar dan tidak terjadi kelebihan pasokan.

Kementan memperkuat pelaksanaan Permentan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi secara berjenjang bersama pemerintah daerah.

Dalam implementasinya, pemerintah daerah memiliki peran utama dalam pengawasan di wilayah masing-masing.

Pemda perlu membangun dan menjalankan instrumen pengawasan sesuai karakteristik daerah, antara lain melalui pemantauan populasi dan produksi, pemetaan kondisi supply-demand, pengawasan peredaran dan distribusi telur, serta pengawasan perkembangan kapasitas usaha agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan pasokan di pasar.

Selain itu, Pemda perlu memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan usaha peternakan ayam petelur, sehingga perkembangan usaha dan kapasitas produksi di daerah dapat terdata, terpantau, dan selaras dengan daya dukung serta kebutuhan pasar.

Ruang lingkup pengawasan juga mencakup kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan Permentan 10/2024, antara lain pemanfaatan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan fasilitas rantai dingin, pemenuhan dokumen peredaran, serta pelaksanaan kemitraan.

Khusus usaha ayam ras pedaging dengan total chick-in paling sedikit 60.000 DOC FS per minggu, pengawasan diarahkan untuk memastikan kewajiban memiliki dan/atau menguasai RPHU yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan dilengkapi fasilitas rantai dingin, termasuk memastikan realisasi pemotongan livebird di RPHU sesuai ketentuan.

Permentan 10/2024 menetapkan pemenuhan kapasitas pemotongan secara bertahap hingga mencapai 100 persen dari total chick-in.

Pengawasan juga mencakup pelaksanaan kemitraan, termasuk kepatuhan terhadap ketentuan penyediaan dan peredaran DOC FS, pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, serta memastikan tidak terjadi praktik yang merugikan peternak mitra.

Permentan 10/2024 secara khusus memasukkan kemitraan sebagai salah satu objek pembinaan dan pengawasan.

"Pengawasan tersebut dilakukan secara rutin dan insidental melalui laporan pelaku usaha dan inspeksi lapangan," jelasnya.

Dalam Permentan 10/2024, lanjut Agung mengatakan pengawasan rutin dilakukan paling sedikit satu kali setiap tiga bulan, sedangkan pengawasan insidental dapat dilakukan berdasarkan laporan masyarakat atau dugaan penyimpangan kepatuhan.

Pengawasan perlu dilakukan secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat. Data dan hasil pengawasan daerah menjadi dasar bagi Kementan dalam melakukan pembinaan, evaluasi, koordinasi antarwilayah, serta merumuskan kebijakan perunggasan secara nasional.

Dengan demikian, Kementan berperan memastikan konsistensi kebijakan dan pengawasan secara nasional, sementara Pemda menjadi ujung tombak pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan langsung di lapangan.

“Mohon ini Permentan 10 Tahun 2024, sosialisasi seperti ini dimasifkan terutama di daerah-daerah sentra produksi,” kata Agung.

Menurut Agung, penyelesaian persoalan harga telur harus dilakukan secara terpadu dan berbasis data.

“Kita fasilitasi dan kita sinergikan bersama,” ujar Agung.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

kami juga menggandeng Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) untuk memberikan pelatihan pemaketan dan pemasaran paket wisata

Batang, Jateng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menyebutkan bahwa tujuh desa dari target 15 desa akan bertranformasi menjadi desa wisata sebagai upaya strategis bagi desa untuk meraih kemandirian ekonomi.

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang Ulul Azmi di Batang, Rabu, mengatakan bahwa pada tahun ini pihaknya fokus melakukan pendampingan di beberapa desa yang memiliki sumber daya sektor pariwisata.

"Di tahun ini kegiatan desa wisata ada pendampingan seperti di Desa Bawang dan Curug Genting," katanya.

Selain itu, kata dia, pihaknya mendatangkan konsultan terkait desa wisata, melatih pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan homestay, hingga pemasaran.

"Hal yang penting lagi, kami juga menggandeng Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) untuk memberikan pelatihan pemaketan dan pemasaran paket wisata. Edukasi wisata seperti petik teh, petik kopi, hingga proses roasting kopi juga menjadi fokus pengembangan," katanya.

Beberapa desa yang mulai menunjukkan komitmennya yaitu Desa Gombong, Surjo, Cepoko Kuning dan Brokoh, Kalirejo, Kuripan dan Pejambon.

Menurut dia, pihaknya memiliki 32 desa wisata unggulan seperti Deswita Pandansari, Pesantren, Pacet, Kedawung dan Sidorejo.

Kehadiran Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Desa Wisata oleh pemerintah daerah, kata dia, dapat mendukung pengembangan desa wisata di daerah ini.

"Perda ini menjadi payung hukum bagi desa wisata, terutama terkait penganggaran melalui Dana Desa (DD). Dengan adanya Perda Desa Wisata diharapkan desa-desa itu bisa ada payung hukum untuk melindungi mereka terutama untuk penganggaran terkait pengelolaan desa wisata," katanya.

Ia yang didampingi Kepala Bidang Destinasi dan Usaha Pariwisata Debby Sintya Rengganis mengatakan peraturan daerah ini akan mendorong dalam pengelolaan desa wisata yang lebih mandiri.

"Jika sebelumnya sangat bergantung pada desa, ke depan pengelola wisata dapat membuat badan hukum sendiri baik berupa pokdarwis, pengelola mandiri, maupun di bawah BUMDes," katanya.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026