Saya mengatakan bahwa dengan penambahan Kemenko baru bukan berarti kita harus melakukan pemborosan. Saya nggak mau, tipe saya bukan seperti itu. Jadi kami sudah menyampaikan bahwa Kemenko Hilirisasi ini karena menterinya satu, jadi kita memakai angga

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hilirisasi) sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyatakan, ia hanya menerima satu gaji meskipun rangkap jabatan yaitu sebagai Menko Hilirisasi dan Menteri ESDM.

Dengan penambahan Kemenko Hilirisasi, ia memastikan tidak akan terjadi pemborosan karena anggaran diprioritaskan berasal dari Kementerian ESDM

"Saya mengatakan bahwa dengan penambahan Kemenko baru bukan berarti kita harus melakukan pemborosan. Saya nggak mau, tipe saya bukan seperti itu. Jadi kami sudah menyampaikan bahwa Kemenko Hilirisasi ini karena menterinya satu, jadi kita memakai anggaran dari kementerian ESDM,” ungkap Menko Bahlil diwawancarai wartawan di sela-sela Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu.

Bahkan, ia mengatakan, selama ini selalu menyisihkan gajinya untuk diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, termasuk para aktivis muda sebagai generasi yang berpotensi menjadi penerusnya.

“Memang secara kebetulan saya sejak menjadi menteri, InsyaAllah dari gaji saya maupun dari dana operasional saya, selalu saya sisihkan semuanya untuk saudara-saudara saya berhak untuk saya bantu. Teman-teman aktifis kan banyak ya, adik-adik saya kan banyak, jadi itu saya kasih ke situ kemudian yang membutuhkan,” ujar Menko Bahlil.

Sebelumnya, Menko Bahlil menyampaikan bahwa pembentukan kementerian koordinator baru ditujukan untuk melakukan percepatan eksekusi target hilirisasi dan transisi energi dari Presiden Prabowo Subianto.

Adapun, kantor untuk Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sendiri saat ini masih akan berada di Kementerian ESDM.

"Kantornya akan tetap di Kementerian ESDM sambil kita melihat perkembangan. Karena saya melihat bahwa fokus kita kan hilirisasi, dari total investasi 100 persen, 90 persennya itu ada di sektor ESDM," kata Menko Bahlil,

Pada Kamis (1/10), Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sebagai jabatan baru, Bahlil dilantik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029 yang ditetapkan pada 30 September 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Kami terus melakukan pengawasan kendaraan angkutan barang melalui 89 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor demi meningkatkan aspek keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat pengawasan kendaraan angkutan barang demi memastikan kepatuhan aturan dan meningkatkan keselamatan lalu lintas melalui pemeriksaan rutin di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) secara berkala.

"Kami terus melakukan pengawasan kendaraan angkutan barang melalui 89 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor demi meningkatkan aspek keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kemenhub mencatat sejak Januari 2026 hingga 2 Oktober 2026 sebanyak 26,11 persen atau 607.984 kendaraan angkutan barang telah melakukan pelanggaran aturan dari total jumlah pengawasan sebanyak 2.328.629 kendaraan.

"Hingga 2 Oktober 2026, sebanyak 1.720.645 kendaraan atau sebesar 73,89 persen kendaraan angkutan barang tidak melakukan pelanggaran," ujarnya.

Ia menjabarkan dari 607.984 kendaraan yang melanggar, terdapat 797.313 jenis pelanggaran yang terdiri atas pelanggaran daya angkut sebanyak 386.859 kendaraan (48,52 persen), pelanggaran dimensi sebanyak 6.687 kendaraan (0,84 persen), pelanggaran dokumen sebanyak 399.596 kendaraan (50,12 persen).

Selanjutnya pelanggaran persyaratan teknis sebanyak 106 kendaraan (0,01 persen) dan pelanggaran tata cara muat sebanyak 4.065 kendaraan (0,51 persen).

"Kami telah melakukan penindakan terhadap 186.126 kendaraan atau 30,61 persen kendaraan," jelasnya.

Dari jumlah yang ditindak tersebut di antaranya diberikan peringatan kepada 173.531 kendaraan, dilakukan penilangan sebanyak 6.392 kendaraan, dikenakan tilang kepolisian sebanyak 664 kendaraan dan tilang oleh UPPKB lainnya sebanyak 5.539 kendaraan.

Ia menyebut lima perusahaan sebagai pelanggar tertinggi di antaranya PT SIL sebanyak 2.227 kendaraan, PT IP sebanyak 1.727 kendaraan, PT EW sebanyak 1.638 kendaraan, CV SKE sebanyak 1.451 kendaraan dan PT SA sebanyak 1.431 kendaraan.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan, terdapat lima komoditas muatan angkutan barang dengan pelanggaran tertinggi di antaranya barang campuran sebanyak 38.243 kendaraan, barang paket sebanyak 32.973 kendaraan, muatan pasir sebanyak 23.819 kendaraan, muatan CPO sebanyak 15.861 kendaraan dan muatan semen sebanyak 13.846 kendaraan.

Aan mengatakan kinerja pengawasan kendaraan angkutan barang pada periode berjalan tahun 2026 menunjukkan peningkatan capaian, dengan tingkat pengawasan terhadap lalu lintas harian rata-rata (LHR) kendaraan angkutan barang sebesar 8,58 persen lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2025 sebesar 7,47 persen.

Ia menambahkan kegiatan pengawasan tersebut akan dilakukan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kepatuhan para pengusaha kendaraan angkutan barang dan pemilik barang.

Beberapa hal yang akan dilakukan yaitu melanjutkan penyelesaian perbaikan Weight In Motion (WIM) di UPPKB serta penguatan koordinasi dengan BPTD dan Satuan Pelaksana (Satpel) UPPKB untuk meningkatkan kinerja pengawasan dan konsistensi penggunaan sistem Jembatan Timbang Online (JTO).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - World Resources Institute (WRI) Indonesia menilai kawasan Sanur di Kota Denpasar memiliki potensi besar untuk menjadi percontohan kawasan rendah emisi atau Low Emission Zone guna mengatasi tingginya polusi transportasi di Bali.

“Sanur menjadi salah satu kawasan yang telah memulai proses tersebut (menerapkan rendah emisi),” ucap Transport Decarbonisation Project Lead WRI Indonesia Haiqal Rizaldi dalam Workshop Pekan Iklim di Denpasar, Rabu.

Haiqal mengatakan mendorong kawasan menjadi rendah emisi sangat penting karena mobilitas di Bali masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi di tengah pertumbuhan yang terus meningkat setiap tahun.

Lembaga mitra Pemprov Bali itu mencatat populasi kendaraan di Pulau Dewata pada 2024 telah mencapai sekitar 5,2 juta unit dengan pertumbuhan sekitar 5 persen atau 250 ribu kendaraan tambahan per tahun.

Penggunaan sepeda motor mendominasi jalanan Bali hingga 62 persen, disusul mobil sebesar 33 persen, sementara transportasi non-motorized dan umum masing-masing hanya 1 persen.

Tingginya ketergantungan pada kendaraan pribadi tersebut membuat sektor transportasi menyumbang sekitar 41 persen dari total produksi emisi di Provinsi Bali pada 2024.

“Transportasi umum itu diperlukan untuk menurunkan emisi sektor transportasi di Bali yang berkisar 40 persen,” ujarnya.

Di sisi lain, layanan angkutan umum perkotaan yang meliputi Trans Metro Dewata, Trans Sarbagita, dan Shuttle Intaran baru menjangkau sekitar 10 persen dari wilayah Sarbagita.

Oleh karena itu WRI Indonesia memperkenalkan Bali Low Emission Zone Initiative sebagai pendekatan komprehensif yang menggabungkan intervensi transportasi dan penataan ruang yang humanis.

“Ini memang intervensi kawasan berbasis transportasi dan tata ruang yang berorientasi pada manusia,” kata Haiqal.

Melalui identifikasi sejak 2023, WRI Indonesia mencatat sejumlah kawasan lain selain Sanur yang juga dinilai potensial menerapkan konsep kawasan rendah emisi yaitu Kuta, Nusa Dua, dan Nusa Penida.

Penerapan konsep ini menggunakan pendekatan sandboxing untuk menguji efektivitas strategi di satu wilayah tertentu sebelum diadopsi secara lebih luas.

“Sandboxing itu menguji dulu apakah strategi di satu tempat ini bisa terbukti secara efektif menurunkan emisi atau meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya sebelum diperluas ke tempat lain,” ujarnya.

Kota Denpasar sendiri telah mengeluarkan Perwali terkait Kawasan Rendah Emisi pada 2025 sebagai landasan hukum bagi kawasan Sanur untuk memulai penataan tersebut, dimana hasil penataan di Sanur kini mulai terlihat nyata melalui penyediaan ruang pejalan kaki yang lebih luas, inklusif, serta memperlambat laju kendaraan bermotor.

“Dan tadi karena ruang untuk mobilnya dipersempit, mobil di daerah sana jadi jalannya pelan, begitu,” sambungnya.

Meski kawasan Sanur dan beberapa lainnya terlihat potensial, masih ada tantangan dalam komitmen mengurangi kendaraan pribadi mengingat pendapatan pemerintah daerah selama ini masih ditopang oleh pajak kendaraan bermotor.

Menanggapi hal tersebut, WRI Indonesia menegaskan bahwa transisi ini bertujuan untuk menghadirkan alternatif moda transportasi agar masyarakat tidak terpaku pada satu pilihan saja.

Sebagai alternatif pendanaan, Haiqal mengusulkan Pemprov Bali dapat memanfaatkan pendapatan dari sektor pariwisata seperti pemanfaatan pungutan wisatawan asing (PWA) serta konsep land value capture yang umum diterapkan di berbagai negara.

Keberhasilan penerapan di Sanur nantinya akan dievaluasi secara berkala melalui faktor emisi dan kualitas udara atau AQI guna memastikan perbaikan kualitas hidup warga.

Jika uji coba di Sanur berhasil, WRI menyiapkan peluang pengembangan ke kawasan heritage Jalan Gajah Mada Denpasar serta kawasan Kuta yang juga mulai membenahi pedestrian.

“Zona rendah emisi ini bukan sebagai tujuan, ini adalah strategi, strategi untuk bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sana,” tutur Haiqal.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong pembiakan anjing dan kucing dilakukan secara sehat dan bertanggung jawab melalui pedoman teknis guna menjamin kesejahteraan hewan, kesehatan, serta mencegah risiko genetik dan zoonosis.

"Minat masyarakat terhadap anjing dan kucing sebagai hewan kesayangan terus berkembang. Seiring itu, kegiatan pembiakan atau breeding juga semakin banyak dilakukan oleh individu, komunitas, maupun pelaku usaha," kata Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan I Ketut Wirata di Jakarta, Rabu.

Karena itu, ia mengatakan Kementerian Pertanian mendorong agar perkembangan tersebut berjalan seiring dengan penerapan kesehatan dan kesejahteraan hewan.

Dia meminta agar pembiakan perlu dilakukan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan kondisi indukan, kesehatan anak, kebutuhan dasar, nutrisi, serta perilaku alami hewan.

Ia mengatakan peningkatan permintaan terhadap anjing dan kucing perlu diimbangi dengan usaha pembiakan yang memenuhi prinsip kesehatan dan kesejahteraan hewan.

“Seiring meningkatnya minat dan permintaan terhadap kucing dan anjing, kegiatan pembiakan berkembang sangat pesat, tidak hanya oleh pelaku usaha komersial tetapi juga komunitas dan individu,” ujar Wirata.

Menurut Wirata, perkembangan pembiakan perlu diikuti pemahaman mengenai cara yang bertanggung jawab. Sejumlah risiko perlu dicegah, antara lain penggunaan indukan secara berlebihan, manajemen reproduksi yang tidak tepat, fasilitas pemeliharaan yang belum memadai, serta kurangnya perhatian terhadap nutrisi dan kebutuhan perilaku alami hewan.

Kegiatan inbreeding atau perkawinan antarkerabat yang tidak dikelola dengan baik juga perlu dihindari karena dapat meningkatkan risiko masalah genetik pada keturunan. Pembiakan bukan sekadar menghasilkan keturunan, tetapi juga memastikan induk dan anak berada dalam kondisi sehat dan sejahtera.

Perhatian juga diperlukan untuk mencegah berkembangnya usaha puppy mills dan kitten mills, yakni pembiakan intensif yang menempatkan produksi dalam skala besar tanpa diimbangi pemenuhan kesejahteraan hewan yang memadai.

"Dalam kondisi seperti ini, kebutuhan dasar hewan mulai dari ruang gerak, sanitasi, nutrisi, pelayanan kesehatan, hingga kesempatan menampilkan perilaku alaminya berisiko terabaikan," katanya menjelaskan.

Kementan telah memiliki landasan regulasi melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Hewan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perizinan Berbasis Risiko Sektor Pertanian.

Regulasi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kegiatan usaha tetap memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan hewan. Namun, kata Wirata, regulasi perlu diterjemahkan dalam pedoman teknis yang mudah dipahami dan diterapkan di lapangan.

“Sebagai tindak lanjut operasional, kita membutuhkan pedoman penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha pembiakan anjing dan kucing yang praktis dan terukur,” kata Wirata menjelaskan.

Sebelumnya, Kementan telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rancangan Pedoman Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Pembiakan Anjing dan Kucing di Jakarta, Selasa (6/10).

Melalui FGD tersebut, Kementan menggali masukan untuk menyusun pedoman pembiakan yang mencakup penerapan good breeding practices, identifikasi risiko kesehatan, kesejahteraan hewan dan zoonosis, serta pembinaan dan pengawasan.

Wirata menegaskan, pedoman tersebut perlu disusun bersama agar sesuai dengan ketentuan sekaligus dapat diterapkan oleh pelaku usaha.

“Saya mengajak seluruh peserta memberikan masukan dan pengalaman lapangan secara detail dan konstruktif agar menghasilkan pedoman teknis yang ideal secara regulasi sekaligus realistis untuk diimplementasikan di lapangan,” ujar dia.

Melalui pedoman yang jelas dan penerapan standar yang konsisten, Kementan mendorong pembiakan anjing dan kucing berkembang secara profesional dan bertanggung jawab.

"Masyarakat dapat menikmati kehadiran hewan kesayangan, sementara kesehatan dan kesejahteraan hewan tetap menjadi bagian penting dari setiap proses pembiakan," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 8 Surabaya menyatakan peningkatan pelayanan mendorong pertumbuhan jumlah pelanggan di Stasiun Malang, Kota Malang, Jawa Timur, pada Januari-September 2026 sebesar 3,9 persen dari periode yang sama di 2025.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono di Kota Malang, Rabu, mengatakan, selama Januari-September 2026 melayani 1.668.821 pelanggan, sedangkan periode yang sama di 2025 sebanyak 1.606.748 pelanggan terlayani di Stasiun Malang.

"Pertumbuhan jumlah pelanggan di Stasiun Malang menjadi cermin kepercayaan masyarakat menggunakan kereta api yang terus kami jaga," kata Mahendro.

KAI Daerah Operasi 8 Surabaya menyebut dari 1.668.821 pelanggan, sebanyak 814.918 orang tercatat naik dan 853.903 pelanggan turun di Stasiun Malang.

Ia menjelaskan, peningkatan kualitas pelayanan yang selama ini dilakukan mengedepankan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat pengguna jasa layanan angkutan perkeretaapian.

Tak hanya itu, pihaknya terus memberikan edukasi kepada seluruh penumpang supaya tetap mematuhi ketentuan keselamatan di stasiun dana selama perjalanan, dengan mengikuti instruksi yang diberikan oleh petugas.

"Dengan kolaborasi antara KAI dan pelanggan, perjalanan kereta api dapat berlangsung semakin aman dan nyaman," ucapnya.

Meski, jumlah pelanggan tumbuh tetapi pihaknya tetap berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di Stasiun Malang, seperti kenyamanan fasilitas, kemudahan informasi bagi masyarakat, pelayanan oleh petugas, sampai kelancaran mobilisasi masyarakat.

Selain itu, KAI Surabaya menyebut sepanjang periode Triwulan III 2026, kategori kelas ekonomi masih menjadi pilihan utama masyarakat, dengan jumlah 984.229 pelanggan yang terdiri dari 481.844 pelanggan naik dan 502.385 pelanggan turun.

Ia menjelaskan, minat masyarakat menggunakan kelas ekonomi menjadi cermin bahwa kereta api masih menjadi moda angkutan umum yang mampu merambah masuk ke berbagai lapisan.

KAI Surabaya pun mengajak masyarakat supaya menjadikan kereta api sebagai bagian dari pilihan utama menunjang mobilitas sehari-hari.

"Sehingga kereta api semakin menjadi pilihan dalam mendukung aktivitas masyarakat," tuturnya.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Ya mungkin ada 1-2 kementerian lagi yang terkait dengan industrialisasi. Kalau kita bicara hilirisasi kan kita bicara industrialisasi. Karena instrumen daripada hilirisasi untuk mencapai nilai tambah ya industri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hilirisasi) sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan sejumlah kementerian yang berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Kemenko Hilirisasi).

Ia mengungkapkan bahwa yang sudah pasti yaitu Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM, serta kemungkinan juga terdapat Kementerian Perindustrian.

“Ya mungkin ada 1-2 kementerian lagi yang terkait dengan industrialisasi. Kalau kita bicara hilirisasi kan kita bicara industrialisasi. Karena instrumen daripada hilirisasi untuk mencapai nilai tambah ya industri. Mungkin juga Kementerian Perindustrian,” ungkap Menko Bahlil diwawancarai wartawan di sela-sela Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, Bahlil menyampaikan bahwa pembentukan kementerian koordinator baru ditujukan untuk melakukan percepatan eksekusi target hilirisasi dan transisi energi dari Presiden Prabowo Subianto.

Ia memastikan akan menjalankan tugas dengan baik dalam dua jabatan yang diembannya, terutama untuk mencapai hilirisasi dan transisi energi yang menjadi salah satu Asta Cita Presiden Prabowo.

"Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya dalam Asta Cita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan eksekusi ke depan," kata Menko Bahlil.

Adapun, kantor untuk kementerian koordinator itu sendiri saat ini masih akan berada di Kementerian ESDM.

"Kantornya akan tetap di Kementerian ESDM sambil kita melihat perkembangan. Karena saya melihat bahwa fokus kita kan hilirisasi, dari total investasi 100 persen, 90 persen itu ada di sektor ESDM," kata Menko Bahlil,

Pada Kamis (01/10), Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sebuah jabatan baru, Bahlil dilantik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029 yang ditetapkan pada 30 September 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kendari (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut hasil produksi sektor pertanian khususnya komoditi beras di Sulawesi Tenggara (Sultra), mengalami surplus dan bisa mendukung upaya pemerintah untuk swasembada pangan.

Zulkifli Hasan yang biasa disapa Zulhas saat ditemui di Konawe Selatan, Sultra, Rabu, menyampaikan bahwa meningkatnya produksi beras tak lepas dari kebijakan pemerintah salah satunya mempermudah akses pupuk subsidi ke para petani.

"Luar biasa dukungan bupati, gubernur, Sulawesi khususnya Sulawesi Tenggara surplus beras, saya lihat sawah-sawah di sini masih ada yang menguning, luar biasa," katanya.

Ia mengatakan meski kondisi musim kemarau dan banyak petani yang kesulitan air untuk mengaliri sawah mereka, tapi produksi pertanian di Bumi Anoa bisa meningkat.

Menurut dia, peningkatan produksi beras di daerah bahkan bisa mendorong program pemerintah pusat dalam swasembada pangan dan mengekspor hasil pertanian ke luar negeri.

"Jadi kebijakan-kebijakan yang tepat terbukti bisa meningkatkan produktivitas, kita swasembada, tidak impor beras lagi," ujar dia.

Zulhas mengatakan bahwa selain peningkatan produksi beras, secara umum nilai tukar petani (NTP) juga meningkat dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS), yakni 131 persen.

Ia mengatakan peningkatan NTP 131 persen menandakan daya beli meningkat dan petani di desa juga semakin sejahtera.

"Artinya petani Indonesia, petani padi dan jagung alhamdulillah sepanjang sejarah nilai tukarnya paling tinggi sekarang ini, 131," katanya.

Dia menjelaskan bahwa capaian tersebut juga tak lepas dari kebijakan pemerintah selama dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan petani padi dan jagung.

Meski demikian, kata Zulhas, tugas pemerintah saat ini juga mengupayakan peningkatan produksi perikanan dan nelayan yang nilai tukar (NTN) masih berada di 103 persen.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Para UMKM Lombok Tengah telah sepakat menjual makanan dengan harga yang lebih terjangkau pada ajang MotoGP Indonesia 2026 ini

Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan harga makanan yang dijual para usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dilibatkan pada ajang MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Pertamina Mandalika, lebih terjangkau.

"Para UMKM Lombok Tengah telah sepakat menjual makanan dengan harga yang lebih terjangkau pada ajang MotoGP Indonesia 2026 ini," kata Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah Baiq Yuliana Sapriani di Lombok Tengah, Rabu.

Ia menjelaskan dengan aturan harga yang telah disepakati tersebut diharapkan penonton MotoGP bisa menikmati kuliner lokal dengan harga yang wajar dan UMKM tetap mendapatkan keuntungan.

"Harga makanan di UMKM tidak seperti harga di ajang MotoGP sebelumnya yang dinilai terlalu mahal bagi penonton," katanya.

Oleh karena itu, untuk menghindari keluhan mahalnya harga makanan di dalam sirkuit seperti yang viral di media sosial pada ajang sebelumnya, panitia menerapkan aturan harga yang ketat tahun ini.

"Kami telah melakukan evaluasi dari segi harga yang dinilai terlalu tinggi dan para UMKM diharapkan menjual makanan maksimal Rp30 ribu," ujarnya.

Ia mengatakan kebijakan tersebut dilakukan agar tidak terjadi persoalan harga yang berbeda, padahal jenis makanan yang dijual sama. Namun, aturan itu khusus untuk UMKM yang mendapatkan fasilitas dari pemerintah, berbeda dengan UMKM yang Mandiri atau yang sewa stan.

"Ada aturan yang telah ditetapkan, karena di media sosial masih ada keluhan penonton luar harga makanan terlalu tinggi di dalam sirkuit," katanya.

"Kalau harga di UMKM yang mandiri tentu harga makanan telah diperhitungkan sesuai dengan biaya operasional, karena mereka menyewa," katanya.

Ia mengatakan dari hasil kurasi yang telah dilakukan, sebanyak 60 pelaku UMKM asal Lombok Tengah dilibatkan dalam ajang MotoGP Mandalika 2026.

Pelibatan UMKM ini merupakan hasil kurasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan serta penyelenggaraan ajang MotoGP.

"Kami menyiapkan 30 stan, masing-masing stan diisi 2 UMKM, jadi total 60 UMKM yang dilibatkan," ujarnya.

Ia mengatakan dari total stan tersebut, sekitar 4 stan dikhususkan untuk produk kerajinan, seperti kain Songket dan produk khas Lombok lainnya, untuk memperkenalkan produk lokal kepada wisatawan mancanegara.

"Sisa stan itu untuk UMKM kuliner," katanya.

Ia menjelaskan lokasi stan UMKM Lombok Tengah pada ajang MotoGP Indonesia, 9-11 Oktober 2026 sangat strategis dan telah melalui evaluasi dari hasil penyelenggaraan MotoGP sebelumnya.

"Para UMKM akan ditempatkan di area sekitar Grandstand B yang menjadi salah satu titik keramaian penonton," katanya.

Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PTPN IV PalmCo menyalurkan 11,2 juta liter air bersih dan satu juta masker untuk membantu masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat serta Kalimantan Tengah.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K Santosa mengatakan keterlibatan perusahaan beserta seluruh ekosistem di dalamnya merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab sosial.

"Keterlibatan kami dalam penyaluran bantuan ini bukan hanya sebatas pemenuhan tanggung jawab sosial, tetapi merupakan bentuk dukungan konkret terhadap langkah pemerintah dalam penanganan dampak karhutla di Kalimantan," kata Jatmiko terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan langkah itu sejalan dengan upaya mitigasi dampak karhutla yang tengah diakselerasi oleh pemerintah.

"Harapan kami, apa yang disalurkan ini dapat sedikit meringankan beban masyarakat," ujar Jatmiko.

Bencana kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan dalam beberapa bulan terakhir, kembali memantik kepedulian dari berbagai pihak. Ia mengatakan sebagai wujud solidaritas, karyawan PalmCo mengambil inisiatif untuk turut serta menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh kabut asap dan krisis air bersih akibat kemarau panjang.

Bantuan yang disalurkan berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan kesehatan warga. Karyawan PTPN IV PalmCo saat ini telah merealisasikan penyaluran air bersih sebanyak 4 juta liter untuk wilayah Kalimantan Barat, serta 7,2 juta liter untuk wilayah Kalimantan Tengah.

Selain pemenuhan air bersih, sebanyak 1 juta lembar masker juga telah didistribusikan. Pembagian masker secara khusus menyasar sekolah-sekolah di wilayah Kalimantan Tengah guna melindungi para pelajar dari paparan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Lurah Sungai Bangkong, Kalimantan Barat, Tri Marianingsih menyampaikan apresiasinya atas penyaluran pasokan air bersih yang menyasar wilayahnya.

Menurut Tri, bantuan air bersih tersebut sangat berarti bagi warganya yang sempat mengalami kendala pasokan air selama puncak musim kemarau dan karhutla.

"Kami mengapresiasi inisiatif karyawan perusahaan yang telah merespons kebutuhan dasar masyarakat di lapangan secara cepat dan tepat sasaran," ujar Tri.

Senada dengan hal tersebut, Bima Teja, salah seorang warga Kelurahan Sungai Bangkong, Kota Pontianak, Kalimantan Barat penerima bantuan, menuturkan ketersediaan air bersih dan masker memang sangat dibutuhkan bagi warga saat ini.

"Sudah beberapa waktu terakhir kami kesulitan mendapatkan air bersih, ditambah lagi asap yang tebal cukup mengganggu anak-anak saat harus beraktivitas. Bantuan air dan masker ini datang di saat yang tepat dan amat membantu keluarga kami," kata Bima.

Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PTPN IV PalmCo Rizalmi Fitrah Z A menambahkan penggalangan bantuan itu berlangsung secara spontan sebagai respons atas situasi darurat di Kalimantan.

Rizalmi mengatakan aksi solidaritas tersebut melibatkan seluruh elemen karyawan, mulai dari tingkat Regional, Kantor Pusat (Head Office), hingga organisasi internal perusahaan seperti Forum Silaturahmi Muslim PalmCo (FOSIMP) dan Persatuan Karyawan Kristiani PalmCo (PKKP).

"Dana yang terkumpul merupakan hasil swadaya murni dari rekan-rekan karyawan, di mana sebagian proses pengumpulannya juga kami lakukan melalui kolaborasi dengan lembaga crowdfunding," ujar Rizalmi.

Ke depannya, ia mengatakan karyawan PTPN IV PalmCo berencana untuk kembali menyalurkan bantuan serupa maupun bentuk lainnya secara bertahap.

PTPN IV PalmCo juga terus memperkuat langkah preventif dan mitigasi di wilayah operasionalnya. Region Head PTPN IV Regional V Sudarma Bhakti Lessan menegaskan perusahaan telah menyiagakan personel serta peralatan standar penanggulangan karhutla secara penuh.

"Kami menyadari bahwa upaya penanggulangan harus berjalan beriringan dengan pencegahan di lapangan," kata Sudarma.

Karena itu, di tingkat operasional, pihaknya memastikan seluruh tim tanggap darurat dan sarana prasarana pendukung dalam kondisi siaga satu untuk memitigasi potensi meluasnya titik api.

Sebagai bentuk kesiapsiagaan karhutla khususnya di wilayah Riau dan Kalimantan, perusahaan saat ini telah menyiagakan kelengkapan individu sebanyak 594 unit, kelengkapan regu 48 unit, serta peralatan tangan sebanyak 155 unit.

Di samping itu, perusahaan tersebut juga telah menyiagakan pompa air beserta kelengkapannya sebanyak 80 unit, sarana komunikasi dan transportasi 80 unit, serta 41 unit prasarana deteksi dini cuaca yang berfungsi krusial untuk memantau pergerakan titik panas (hotspot) secara real-time.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan memperketat aturan soal pemutusan hubungan kerja (PHK).

Iqbal dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Rabu, mengatakan, ketentuan PHK dalam regulasi baru tersebut semakin diperkuat, sehingga perusahaan tidak bisa dengan mudah memberhentikan pekerja tanpa adanya pemberitahuan awal dan perundingan bipartit.

“Dalam UU yang baru ini, PHK dibuat tidak mudah. Pengusaha atau pemberi pekerja yang melakukan PHK wajib memberi tahu kepada buruh atau pekerja ketika akan terjadi PHK,” kata dia.

“Kemudian, harus memanggil pekerja buruh yang di-PHK, atau istilahnya perundingan bipartit antara pekerja/buruh, didampingi oleh serikat-serikat buruh, untuk berdiskusi secara bipartit dengan pengusaha yang akan mem-PHK. Jadi diperketat, diperjelas, ada kepastian hukumnya,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Iqbal mengatakan bahwa RUU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mengatur tahapan selanjutnya apabila dari perundingan bipartit tersebut tidak ditemukan kesepakatan.

Ia menambahkan, perundingan antara kedua belah pihak dapat dilanjutkan ke tahap mediasi melalui dinas tenaga kerja setempat, atau bahkan pekerja dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

“Sepanjang belum ada keputusan dari PHI sampai dengan inkrah, berarti (melalui putusan) Mahkamah Agung, maka kedua belah pihak wajib menjalankan kewajibannya masing-masing,” kata Iqbal.

“Pengusaha wajib tetap membayar upah buruh, buruh tetap wajib datang ke perusahaan menerima perintah kerja,” imbuh pria yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu.

Menurut dia, ketentuan ini perlu diapresiasi guna memberikan pelindungan yang lebih baik bagi para pekerja.

“Ada beberapa hal yang bisa kita terima, yang bisa kita jadikan pedoman di dalam isi Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan, isinya jauh lebih baik (dari UU sebelumnya),” kata Iqbal.

Sementara itu, DPR RI menyetujui RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan untuk disahkan menjadi undang-undang, sekitar tiga pekan sebelum batas waktu yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Ke-9 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/10).

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Tujuan kontes ini untuk menarik minat masyarakat agar mau memelihara sapi eksotik, sehingga populasi ternak di Lombok Tengah terus meningkat

Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong peningkatan populasi ternak sapi melalui kontes ternak sapi eksotik se-pulau Lombok.

"Tujuan kontes ini untuk menarik minat masyarakat agar mau memelihara sapi eksotik, sehingga populasi ternak di Lombok Tengah terus meningkat," kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah Zaenal Arifin di Lombok Tengah, Rabu.

Ia mengatakan, berdasarkan data sementara total populasi ternak sapi di Lombok Tengah hingga September 2026 ini mencapai 175 ribu ekor, baik yang dipelihara secara mandiri maupun kelompok.

Oleh karena itu, melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat memelihara ternak sapi eksotik, karena memiliki nilai jual lebih tinggi bila dibandingkan dengan jenis sapi Bali atau sapi biasa.

"Sapi eksotik ini merupakan bibit unggul yang dibeli dan memiliki genetik yang bagus, sementara sapi Bali genetik nya sudah lama," katanya.

Ia menjelaskan, keunggulan sapi eksotik sendiri terletak pada daging yang lebih mahal dan bobot yang lebih besar, sehingga dihargai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Untuk menjaga swasembada daging tidak bisa bergantung pada jenis sapi Bali, sehingga sapi eksotik ini harus mulai dikembangkan di Lombok Tengah," katanya.

Ia mengatakan, pendaftaran kontes ternak ini dibuka untuk umum atau se-pulau Lombok dan lokasi kontes di pusatkan di pasar hewan Barebali Lombok Tengah. Kontes ini digelar pada 24-25 Oktober 2026.

Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

pada momentum MotoGP Grand Prix of Indonesia 2026 yang berlangsung pada 9–11 Oktober 2026, Garuda Indonesia Group menyiapkan lebih dari 14 ribu kursi penerbangan selama periode 7–12 Oktober 2026

Jakarta (ANTARA) - Garuda Indonesia Group menyiapkan lebih dari 14 ribu kursi penerbangan menuju Lombok selama 7-12 Oktober 2026 guna mengantisipasi lonjakan mobilitas penumpang pada ajang MotoGP Mandalika.

"Mengantisipasi peningkatan pergerakan penumpang dari dan menuju Lombok pada momentum MotoGP Grand Prix of Indonesia 2026 yang berlangsung pada 9–11 Oktober 2026, Garuda Indonesia Group menyiapkan lebih dari 14 ribu kursi penerbangan selama periode 7–12 Oktober 2026," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan rata-rata penerbangan harian mencapai 7-8 penerbangan per harinya. Adapun 14 ribu kursi penerbangan tersebut terdiri atas 6.384 kursi Garuda Indonesia dan 7.740 kursi Citilink.

Penguatan kapasitas tersebut didukung melalui pengoperasian 26 penerbangan tambahan oleh Garuda Indonesia dan Citilink pada sejumlah rute menuju Lombok, termasuk Jakarta–Lombok pergi-pulang (pp) dan Surabaya–Lombok pp.

Garuda Indonesia juga meningkatkan kapasitas pada empat penerbangan melalui pengoperasian Boeing 777-300ER dan Airbus A330-300.

Glenny mengatakan MotoGP Mandalika telah berkembang menjadi salah satu momentum sport tourism terbesar di Indonesia yang secara konsisten mendorong peningkatan mobilitas masyarakat dan wisatawan dari dan menuju Lombok.

Menurutnya dalam konteks industri penerbangan, momentum MotoGP kini menjadi salah satu recurring peak traffic period yang perlu diantisipasi secara terencana, sebagaimana periode Hari Raya, libur akhir tahun, maupun peak season tahunan lainnya.

"Karena itu, kesiapan kapasitas dan konektivitas udara menjadi bagian penting untuk memastikan peningkatan demand dapat dilayani secara optimal,” ujar Glenny.

Menurut Glenny, karakter sport tourism juga menciptakan multiplier effect yang lebih luas karena pergerakan wisatawan tidak hanya berpusat pada lokasi penyelenggaraan event, tetapi turut mendorong aktivitas pada sektor hospitality , transportasi, kuliner, UMKM, serta destinasi wisata lainnya.

“Ekosistem aviasi dan pariwisata memiliki keterkaitan yang sangat erat," tuturnya.

Ia menekankan ketika sebuah event internasional mampu menciptakan demand yang kuat dan berulang, konektivitas udara memiliki peran strategis dalam memastikan pergerakan wisatawan terdistribusi dengan baik sekaligus memperluas dampak ekonominya bagi daerah.

Selain penguatan kapasitas penerbangan, Garuda Indonesia juga menghadirkan sejumlah program bagi masyarakat dan wisatawan, antara lain penukaran GarudaMiles untuk tiket 3 Day Pass MotoGP Mandalika hingga 7 Oktober 2026 melalui aplikasi FlyGaruda.

Selain itu kesempatan untuk memenangkan tiket MotoGP Mandalika gratis untuk 10 pengguna jasa yang memiliki tiket dengan pembelian dari tanggal 5-8 Oktober 2026 dengan periode penerbangan menuju Lombok pada periode 5-11 Oktober 2026, melalui instagram @garuda.indonesia dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.

“Bagi Garuda Indonesia Group, konektivitas bukan hanya mengenai membawa penumpang menuju sebuah destinasi, tetapi bagaimana aksesibilitas tersebut dapat mendorong pergerakan ekonomi yang lebih luas," katanya.

Ia menambahkan momentum MotoGP menunjukkan bagaimana aviasi, pariwisata, dan penyelenggaraan event dapat tumbuh sebagai satu ekosistem yang saling memperkuat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026