Kehadiran barcode diharapkan dapat mendukung proses pendataan, identifikasi, serta pengelolaan produk secara lebih terstruktur, sehingga membuka peluang bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan daya saing produknya

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mendorong kesiapan produk UMKM memasuki pasar ritel modern dan ekspor melalui fasilitasi 4.100 barcode SKU (stock keeping unit).

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan, fasilitasi ini merupakan langkah konkret untuk membantu UMKM memiliki identitas produk berstandar internasional yang mendukung proses identifikasi dan pengelolaan produk, sekaligus mempersiapkan produk agar lebih siap memasuki ekosistem perdagangan modern.

"Kehadiran barcode diharapkan dapat mendukung proses pendataan, identifikasi, serta pengelolaan produk secara lebih terstruktur, sehingga membuka peluang bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan daya saing produknya," ujar Iqbal dalam Pangan Nusa Expo 2026 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis.

Sebanyak 4.100 barcode difasilitasi bagi pelaku UMKM binaan Kemendag yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari pangan, minuman, kesehatan dan perawatan kecantikan, kerajinan, hingga kebutuhan rumah tangga.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah menyampaikan bahwa fasilitasi barcode ini
merupakan wujud nyata dalam memperkuat daya saing UMKM Indonesia dan membuka akses yang lebih luas ke pasar domestik maupun internasional.

"Hippindo ingin mengambil peran nyata dalam membantu UMKM mempersiapkan produknya agar semakin siap bersaing dan memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke jaringan ritel modern," kata Budihardjo.

Ia menambahkan, momentum Trade Expo Indonesia ke-41 menjadi pengingat bahwa produk Indonesia harus semakin siap untuk tidak hanya menguasai pasar dalam negeri, tetapi juga menembus pasar ekspor.

Hippindo akan terus mendorong kolaborasi antara pemerintah, peritel, dan pelaku UMKM agar semakin banyak produk lokal yang berkembang, naik kelas, dan menjadi pilihan konsumen.

Dalam kesempatan yang sama, dilaksanakan juga penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) dengan Hippindo.

MoU antara Food Station dan Hippindo diarahkan pada penguatan kolaborasi perdagangan dalam negeri.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Kediri (ANTARA) - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyebut Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bukan untuk bersaing dengan pedagang atau pasar tradisional, melainkan menjadi saluran distribusi barang bersubsidi agar lebih mudah dijangkau masyarakat.

“Ini bukan bersaing, tetapi untuk kebutuhan subsidi masyarakat dicukupi dari koperasi ini,” kata Bupati Kediri saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau gerai KDKMP Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kamis.

Ia menjelaskan Pemerintah Kabupaten Kediri mendukung pembangunan 344 gerai KDKMP, terutama melalui penyediaan lahan.

Saat ini, pemerintah daerah juga memeriksa kelengkapan administrasi dan perizinan bangunan, termasuk Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

“Dari 344 gerai, kami menyiapkan bantuan untuk menyiapkan lahan dan sekarang lahan sudah tersedia. Hari ini yang kami cek adalah SLF-nya. Jadi, dari 344 itu semuanya apakah sudah memiliki SLF atau belum,” ujarnya.

Bupati juga menegaskan pemenuhan persyaratan administrasi dan perizinan perlu dilakukan secara tertib karena KDKMP merupakan program prioritas Presiden. Pemeriksaan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan bangunan sebelum digunakan untuk kegiatan koperasi.

Menurut dia, keberadaan KDKMP diarahkan untuk membantu masyarakat mendapatkan barang bersubsidi melalui saluran distribusi yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka.

Dengan demikian, koperasi diharapkan menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat tanpa diposisikan sebagai pesaing pedagang lain.

Ia juga menambahkan, pemkab menindaklanjuti arahan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang meminta kepala daerah dan aparat kewilayahan memeriksa kondisi koperasi serta mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi.

Pemerintah Kabupaten Kediri berharap dukungan penyediaan lahan dan pemenuhan persyaratan bangunan dapat memperlancar operasionalisasi 344 gerai KDKMP sehingga penyaluran barang bersubsidi kepada masyarakat dapat berjalan sesuai ketentuan.

Sementara itu, pemerintah juga mulai memantau kesiapan operasionalisasi 10.070 titik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara serentak pada 15 Oktober 2026 sebagai tindak lanjut arahan Presiden untuk memastikan ketersediaan barang dan sarana pendukung usaha koperasi.

Menko Zulhas mengungkapkan dalam pemantauannya akan memastikan seluruh sarana operasional di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dapat maksimal.

"Kita ingin memastikan barang dan sarana operasional sudah tersedia. Kalau belum, kita cari tahu apa masalahnya,” kata Zulkifli.

Sebanyak 10.070 titik yang menjadi sasaran pemantauan tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Lampung, dan Sumatera Selatan.

Ketersediaan barang subsidi menjadi salah satu fokus utama pemantauan, meliputi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), MinyaKita, elpiji tiga kilogram, dan pupuk.

Pemerintah juga mengevaluasi pasokan dari badan usaha milik negara (BUMN) sekaligus mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan agar koperasi dapat menjalankan usaha dan melayani masyarakat.

Berdasarkan data Kemenko Pangan per 14 Oktober 2026 pukul 09.05 WIB, sebanyak 83.363 KDKMP telah berbadan hukum, 79.733 telah memiliki akun Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIMKOPDES), dan 60.854 telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 28.240 titik telah menyelesaikan pembangunan 100 persen, sedangkan 7.392 titik lainnya masih dalam proses pembangunan.

Pemantauan tersebut juga melibatkan pemerintah daerah dan aparat kewilayahan, mulai dari gubernur, panglima daerah militer, bupati/wali kota, hingga camat, untuk membantu mengatasi hambatan pasokan dan pemenuhan kebutuhan operasional koperasi.

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Banjarbaru, Kalsel (ANTARA) - Produk kopi lokal Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, mendapat apresiasi Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo saat dipamerkan pada Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 di ICE BSD City, Tangerang, sebagai peluang memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk daerah.

Apresiasi tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha lokal untuk memperkuat promosi produk sekaligus menjajaki pasar yang lebih luas melalui pameran dagang internasional yang berlangsung pada 14–18 Oktober 2026.

Wamenko Perekonomian Dradjad Hari Wibowo saat mengunjungi stan Pemerintah Kota Banjarbaru, Kamis, mencicipi kopi Herborneo yang menawarkan varian kopi rempah dan kopi pahit original, serta menilai produk tersebut memiliki cita rasa yang sesuai dengan selera penikmat kopi.

“Kopinya mantap sekali ya, ada dua, satu kopi rempah, satu lagi kopi pahit, saya suka kopi pahit yang original, rasanya kalau buat saya buat pecinta kopi cocok banget,” ujar Dradjad.

Menurut Dradjad, potensi ekonomi kerakyatan melalui UMKM perlu terus dikembangkan karena berperan penting dalam memperluas kesempatan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dukungan pemerintah diperlukan agar produk lokal tidak hanya dikenal di daerah asal, tetapi juga mampu menembus pasar nasional dan internasional.

“Saya rasa memang potensi ekonomi rakyat seperti yang ditegaskan oleh Presiden dan merupakan salah satu prioritas dari Bapak Presiden itu sangat besar,” katanya.

Dia menegaskan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi rakyat melalui penguatan kapasitas usaha dan peningkatan daya saing, sehingga pelaku UMKM memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang.

“Tugas kita di Kemenko Perekonomian untuk membantu supaya ekonomi rakyat bisa tumbuh lebih cepat lagi sehingga kesejahteraan rakyat seperti yang ditetapkan oleh Bapak Presiden itu akan bisa semakin meningkat,” ujar Dradjad.

Keikutsertaan Banjarbaru dalam TEI ke-41 menjadi kesempatan memperkenalkan produk unggulan daerah kepada calon pembeli, mitra usaha, dan pelaku perdagangan dari berbagai negara.

Selain kopi, stan pemerintah kota turut menampilkan produk kriya dan olahan pangan lokal untuk memperlihatkan keragaman potensi ekonomi masyarakat.

Agar apresiasi tersebut berlanjut menjadi peluang usaha nyata, pelaku UMKM perlu memperkuat konsistensi kualitas produk, kemasan, kapasitas produksi, serta pemenuhan standar keamanan pangan dan persyaratan pasar tujuan. Pemerintah daerah juga perlu memfasilitasi promosi lanjutan dan penjajakan kemitraan bisnis setelah pameran berakhir.

Penguatan akses pasar dan pendampingan usaha diharapkan dapat membantu UMKM Banjarbaru meningkatkan penjualan, memperluas jaringan distribusi, serta menciptakan nilai tambah ekonomi lokal melalui produk yang mampu bersaing di pasar nasional maupun global.

Pewarta: Gunawan Wibisono
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Terlepas dari dampak yang bertubi-tubi dari konflik berkepanjangan di Timur Tengah, Indonesia harus menyambut peluang dari kondisi ini.

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Junior Center for Sharia Economic Development (CSED) Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Imas Damayanti menyatakan konflik berlarut yang terjadi di Timur Tengah (Timteng), khususnya wilayah Teluk membawa dampak buruk bagi perekonomian Indonesia secara langsung maupun tidak langsung.

Meski demikian, dia melihat, konflik tersebut juga menciptakan pergeseran modal dari wilayah Teluk dan membuka peluang investasi masuk bagi Indonesia.

"Terlepas dari dampak yang bertubi-tubi dari konflik berkepanjangan di Timur Tengah, Indonesia harus menyambut peluang dari kondisi ini. Capital flight dari Gulf States yang selama ini dianggap sebagai safe heaven oleh para investor, harus berhasil kita relokasi masuk ke Indonesia," kata Imas dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, ketegangan yang terjadi di Timur Tengah dan juga wilayah Teluk belum menunjukkan tanda penyelesaian yang konkret. Kondisi tersebut dinilai sangat berbahaya bagi keberlanjutan modal yang menggerakkan roda perekonomian negara di kawasan tersebut.

Apalagi saat ini, katanya lagi, instabilitas keamanan kawasan menjadikan indikator utama berjalannya sektor andalan wilayah Teluk yang saat ini sedang berupaya mendiversifikasi sektor nonmigasnya.

Pengamat Ekonomi Syariah dari Universitas Paramadina itu menyatakan isu ketidakamanan dan penutupan ruang udara maupun laut di wilayah Teluk menjadi bukti ketegangan konflik yang belum dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam sektor pariwisata, ujarnya lagi, penutupan ruang udara di wilayah Teluk berpotensi menghilangkan pendapatan belanja wisatawan internasional sebesar 58 miliar dolar Amerika Serikat (AS), selain itu, proyek-proyek strategis dalam sektor properti dan digital yang sedang berlangsung di wilayah Teluk seperti Dubai dan Doha, terancam mandek.

"Tidak ada upaya konkret dari pemimpin negara di wilayah Teluk untuk menyelesaikan konflik ini. Pastinya ini membuat investor tidak lagi percaya untuk berinvestasi di Teluk," katanya menegaskan.

Dia menyebutkan, sejumlah perusahaan multinasional yang sebelumnya berencana mendirikan kantor pusat regional (Regional HQ) di Riyadh dan Dubai mulai melirik wilayah yang lebih aman, seperti Asia Tenggara.

"Dalam hal ini, kita boleh percaya diri, karena Indonesia pun termasuk negara di kawasan ASEAN yang relatif aman dan terhindar dari konflik maritim maupun udara," ujarnya.

Oleh karena itu, Imas mendorong agar pemerintah menangkap peluang ini sesegera mungkin, jangan sampai Indonesia kehilangan momentum dalam menarik capital inflow yang berkorelasi dengan penguatan nilai tukar rupiah, pertumbuhan pasar, dan stimulus pembangunan nasional.

Pewarta: Subagyo
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Setiap program adalah investasi pada fondasi daya saing bangsa: generasi muda terdidik, tenaga kesehatan menjangkau wilayah paling membutuhkan, serta keluarga dengan akses air bersih sanitasi layak.

Jakarta (ANTARA) - Danantara Indonesia Trust memperluas program sosial di bidang pendidikan, kesehatan, hingga air bersih dan sanitasi dengan menjalin kemitraan strategis, termasuk menyalurkan beasiswa kepada 800 mahasiswa dan memperluas akses air bersih bagi sekitar 230.000 penerima manfaat di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Program tersebut disampaikan dalam momentum satu tahun perjalanan Danantara Indonesia Trust, yaitu yayasan filantropi independen dari Danantara Indonesia, di Jakarta, Kamis, dengan mengusung tema “From Commitment to Action” atau "Dari Komitmen Menuju Aksi."

Pembina Danantara Indonesia Trust sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan program filantropi tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia, memperluas jangkauan layanan kesehatan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi layak.

“Setiap program adalah investasi pada fondasi daya saing bangsa: generasi muda yang terdidik, tenaga kesehatan yang menjangkau wilayah paling membutuhkan, serta keluarga dengan akses air bersih dan sanitasi yang layak,” ujar Rosan.

Memasuki tahun kedua, Rosan mengatakan Danantara Indonesia Trust menjalankan tiga program strategis, yaitu Asa Nusantara di bidang pendidikan, Air Setara untuk akses air bersih dan sanitasi, serta Bakti Sehat Nusantara untuk penguatan tenaga kesehatan.

Melalui program Asa Nusantara, Danantara Indonesia Trust menyediakan beasiswa bagi 800 mahasiswa program sarjana dan vokasi di bidang sains, teknologi, teknik, matematika (STEM), serta ilmu kesehatan.

Program tersebut bekerja sama dengan Universitas Andalas, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Hasanuddin.

Adapun, penerima beasiswa diprioritaskan bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) atau pedesaan, wilayah terdampak bencana, mahasiswa generasi pertama dalam keluarga, serta penyandang disabilitas.

Selain biaya pendidikan, program tersebut mencakup bantuan biaya hidup dan pengembangan kapasitas selama empat tahun hingga 2030.

Di bidang air, sanitasi, dan higiene (WASH), Danantara Indonesia Trust bersama Plan Indonesia mengembangkan program Air Setara yang dirancang menjangkau 156 desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Manggarai, dan Belu, NTT.

Program tersebut menargetkan sekitar 230.000 penerima manfaat atau 60.000 rumah tangga, termasuk 86.700 siswa di 867 sekolah dan 79 fasilitas kesehatan.

Kemudian, pelaksanaannya juga didukung pendanaan Plan International serta dukungan kesehatan dan nutrisi selama empat tahun dari Vitamin Angels.

Sementara itu, melalui Bakti Sehat Nusantara, Danantara Indonesia Trust bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk memperkuat tenaga kesehatan, mulai dari perencanaan kebutuhan, pendidikan, pengembangan kompetensi, hingga penempatan dan retensi tenaga kesehatan di wilayah prioritas.

Pada tahap awal, dukungan biaya pendidikan program tersebut ditujukan kepada 1.343 tenaga medis dan tenaga kesehatan, terdiri atas 358 penerima pada 2026 dan 985 penerima pada 2027. Program ini mencakup tenaga kesehatan di 70 puskesmas, 131 rumah sakit daerah, dan 25 rumah sakit vertikal.

Ketua Yayasan Danantara Indonesia Trust, Nuraini Razak mengatakan pihaknya akan memperkuat kemitraan dengan pemerintah, perguruan tinggi, organisasi pembangunan, sektor swasta, dan masyarakat sipil agar program sosial dapat diperluas dan memberikan manfaat berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap kolaborasi tidak berhenti pada satu program, tetapi turut membuka ruang bagi dampak yang lebih luas dan berkelanjutan,” kata Nuraini.

Ke depan, Danantara Indonesia Trust akan memperkuat perannya sebagai platform filantropi katalitik yang menghubungkan berbagai sumber daya dan keahlian untuk mengembangkan solusi sosial yang dapat direplikasi dan diperluas manfaatnya bagi masyarakat.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

dekarbonisasi dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk memimpin pengembangan industri rendah karbon di kawasan

Jakarta (ANTARA) - Dekarbonisasi industri nasional menghadapi tantangan mulai dari kebutuhan teknologi rendah emisi hingga tingginya biaya investasi yang disiapkan perusahaan manufaktur.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Green Industry Service Company (Gisco) disiapkan sebagai jembatan pembiayaan yang menghubungkan pelaku industri, penyedia teknologi, dan lembaga keuangan guna mempercepat transformasi menuju industri hijau.

Inisiatif yang dikembangkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ini menjadi semakin relevan seiring dengan dorongan penerapan teknologi penangkapan dan pemanfaatan karbon atau Carbon Capture and Utilization (CCU).

Teknologi tersebut telah diuji coba di PT Petrokimia Gresik dan dilaporkan mampu menurunkan emisi karbon dioksida hingga lebih dari 95 persen, sekaligus menghasilkan produk sampingan bernilai ekonomi.

Selain menekan emisi, teknologi itu berpotensi menghasilkan soda abu atau soda ash, bahan baku industri yang selama ini masih bergantung pada impor. Pemerintah juga tengah menyiapkan skema insentif bagi perusahaan yang memasang teknologi tersebut.

Dorongan ini memperlihatkan bahwa dekarbonisasi tidak hanya berkaitan dengan pengurangan emisi, tetapi juga membuka peluang efisiensi, penciptaan produk baru, dan penguatan daya saing industri.

Namun, penerapan teknologi membutuhkan investasi yang tidak kecil, sehingga mekanisme ini diharapkan memainkan peran strategis untuk mempertemukan kebutuhan industri dengan sumber pembiayaan dan solusi teknologi yang sesuai.

Bagi industri yang beroperasi dengan kebutuhan energi besar dan margin usaha terbatas, biaya investasi menjadi salah satu pertimbangan utama.

Inisiatif ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui ekosistem yang menghubungkan lembaga pembiayaan, penyedia teknologi, dan pelaku industri.

Kemenperin telah menginisiasi pengembangan Gisco dengan dukungan Bank Dunia yang berupa pendampingan, komitmen pinjaman lunak, dan hibah.

Inisiatif tersebut juga telah masuk dalam Blue Book Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan ditargetkan meluncur pada semester II 2026.

Keberadaan mekanisme tersebut penting karena manfaat dekarbonisasi tidak selalu langsung terlihat dalam jangka pendek. Perusahaan perlu memperhitungkan biaya pemasangan peralatan, penyesuaian proses produksi, serta kepastian pengembalian investasi sebelum mengambil keputusan.

Oleh karena itu, pembiayaan yang terjangkau menjadi salah satu faktor penentu agar kebijakan industri hijau dapat diterapkan secara lebih luas, terutama pada sektor-sektor yang memiliki intensitas emisi tinggi.

Salah satu contoh penerapan teknologi rendah karbon di Indonesia adalah proyek percontohan CCU di PT Petrokimia Gresik yang dikembangkan melalui kerja sama dengan penyedia teknologi dari Jepang dan Taiwan.

Teknologi ini juga diproyeksikan memungkinkan Petrokimia Gresik menghasilkan soda abu hingga satu juta ton per tahun. Produksi ini berpotensi menggantikan impor soda abu sekaligus memberikan tambahan pendapatan sekitar 200 juta dolar AS atau Rp3,6 triliun per tahun.

Potensi ekonomi tersebut menunjukkan bahwa teknologi penangkapan dan pemanfaatan karbon dapat dikembangkan lebih jauh daripada sekadar perangkat untuk memenuhi target lingkungan. Karbon yang ditangkap dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari proses produksi yang menghasilkan nilai tambah.

Penerapannya juga berpotensi diperluas ke industri semen, kimia, baja, keramik, serta sektor lain yang menghasilkan emisi karbon dioksida dalam jumlah besar.

Peta jalan

Pengembangan mekanisme pembiayaan Gisco dan penerapan teknologi CCU mesti bertumpu pada kerangka kebijakan industri hijau yang telah dibangun.

Kemenperin mempercepat target net zero emission (NZE) sektor manufaktur pada 2050, atau satu dekade lebih cepat daripada target nasional 2060.

Peta jalan dekarbonisasi disusun untuk sembilan subsektor industri penyumbang emisi besar, yakni semen, pupuk amonia, logam, pulp dan kertas, kimia, tekstil, keramik dan kaca, makanan dan minuman, serta otomotif.

Peta jalan tersebut mencakup enam pilar, antara lain efisiensi energi dan material, substitusi bahan bakar, elektrifikasi, pemanfaatan energi terbarukan, serta penangkapan dan pemanfaatan karbon.

Dari sisi regulasi, sejak 2020 hingga sekarang, Kemenperin telah menerbitkan 35 peraturan menteri terkait industri hijau dan 62 Standar Industri Hijau yang 50 standarnya diterbitkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2025.

Kebutuhan mempercepat transformasi industri hijau juga semakin mendesak karena pasar internasional mulai menerapkan persyaratan lingkungan yang lebih ketat.

Salah satunya adalah Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa yang memasuki tahap definitif pada 2026.

Mekanisme tersebut mengenakan kewajiban terkait emisi karbon yang terkandung dalam produk tertentu yang masuk ke pasar Uni Eropa, termasuk sektor-sektor industri yang tercakup dalam kebijakannya.

Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa memperkirakan potensi kewajiban karbon terhadap produk Indonesia mencapai 208,1 juta dolar AS dan dapat meningkat menjadi 288,4 juta dolar AS apabila cakupannya diperluas.

Emisi sektor industri mencapai sekitar 382 juta ton karbon dioksida pada 2023, setara dengan 32,9 persen emisi nasional.

Besarnya kontribusi tersebut membuat upaya dekarbonisasi industri berpengaruh terhadap pencapaian target iklim sekaligus kemampuan produk nasional mempertahankan akses ke pasar global.

Fabby juga menilai dekarbonisasi dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk memimpin pengembangan industri rendah karbon di kawasan.

Sementara itu, industri hijau berbasis ekonomi sirkular diproyeksikan menghasilkan nilai tambah ekonomi Rp700 triliun hingga Rp1 kuadriliun pada 2030, meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,4–0,7 poin persentase per tahun, serta membuka 3,5 juta hingga 5 juta lapangan kerja.

Apabila dijalankan secara efektif, mekanisme ini berpotensi mempercepat penerapan teknologi seperti CCU sekaligus memperluas akses industri terhadap investasi hijau.

Perusahaan juga memungkinkan untuk mengurangi emisi tanpa harus menghentikan kegiatan produksi secara mendadak, sehingga menjaga kesinambungan aktivitas industri, lapangan kerja, dan pasokan produk bagi pasar domestik.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Deputi Pengembangan Strategis Kementerian Ekonomi Kreatif Mohammed Ali Berawi mengatakan Creative Village yang menjadi salah satu rangkaian acara World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 menjadi ruang pamer produk kreatif sekaligus wadah kolaborasi antara pelaku industri kreatif Indonesia dan mitra internasional.

Ali mengatakan salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam Creative Village adalah peningkatan peluang akses pasar dan investasi bagi pelaku ekonomi kreatif yang terlibat dalam forum tersebut.

"Kami juga berharap melihat adanya peningkatan peluang untuk akses pasar, kemudian untuk investasi dan aspek ekonomi yang bisa dikembangkan bersama-sama pelaku ekonomi kreatif yang tergabung di dalam WCCE," kata Ali dalam konferensi pers WCCE 2026 di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Kamis.

Ali yang juga sebagai Ketua Pelaksana WCCE 2026 ini mengatakan Creative Village dirancang untuk menampilkan beragam produk dan karya kreatif dari dalam maupun luar negeri.

Kegiatan yang berlangsung pada 21-25 Oktober 2026 ini melibatkan lebih dari 20 mitra dari asosiasi kreatif Indonesia yang telah dikurasi oleh tim pelaksana WCCE 2026.

Creative Village akan dibagi menjadi dua lokasi, yakni Village 1 di Ashta District 8 dan Village 2 di MGP Space, kawasan SCBD, Jakarta.

Area tersebut akan menjadi tempat penyelenggaraan berbagai kegiatan, mulai dari pameran produk kreatif hingga pertunjukan dan aktivitas seni.

Sejumlah agenda yang disiapkan antara lain art direction, animation bazaar, pertunjukan (performance), referensi kuliner (food reference), musik, serta berbagai bentuk creative showcase lainnya yang juga melibatkan jaringan kota kreatif dan asosiasi, termasuk Indonesian Creative Cities Network (ICCN), serta pelaku ekonomi kreatif dari luar negeri.

"Kami juga sudah mengundang dari pihak dalam negeri sendiri, dari ICCF jaringan kota kreatif, kita juga akan hadir untuk bersama-sama memeriahkan acara di Creative Village," kata Ali.

Ali juga mengatakan WCCE 2026 dapat menjadi platform yang menghubungkan ekosistem kreatif nasional dengan mitra global dan diharapkan pertemuan tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi juga menghasilkan peluang kerja sama yang dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi.

Menurut dia, kolaborasi lintas negara dapat membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mempelajari perspektif dan praktik dari pasar lain serta berpotensi membantu pelaku usaha mengembangkan produk.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - BP BUMN bersama Danantara mendorong percepatan transformasi bisnis maskapai Garuda Indonesia untuk memperkuat fundamental perusahaan, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengoptimalkan kapasitas dan layanan penerbangan.

"Kita harus commit memulai dari menentukan siapa sebetulnya target marketnya Garuda Indonesia. Jangan pernah terdistraksi. Habis itu nanti kita lihat apa product differentiation kita," ujar Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria, yang dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Transformasi ini, kata dia, mencakup penambahan armada, penetrasi ke pasar baru, peningkatan pengalaman pelanggan, dan penguatan posisi Garuda Indonesia agar mampu menguasai pasar domestik.

Dony membahas langkah strategis tersebut bersama jajaran direksi, komisaris, dan manajemen Garuda Indonesia di Kantor Garuda Indonesia, Jakarta.

Penguatan pasar domestik menjadi salah satu prioritas untuk menjadikan Garuda Indonesia sebagai maskapai nasional yang semakin tangguh dan berdaya saing.

Dony menekankan pentingnya menentukan target pasar secara jelas dan membangun diferensiasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Menurutnya, Garuda Indonesia perlu memiliki fokus bisnis yang kuat agar strategi perusahaan berjalan terarah dan tidak mudah terdistraksi oleh berbagai peluang di luar target utama.

Ia juga menekankan bahwa daya saing maskapai tidak hanya ditentukan oleh produk penerbangan yang ditawarkan, tetapi juga oleh keseluruhan nilai dan pengalaman yang dirasakan pelanggan.

Karena itu, setiap titik interaksi dengan pelanggan perlu dirancang secara konsisten untuk membangun kualitas layanan yang menjadi pembeda Garuda Indonesia.

Mulai dari akses melalui situs web, proses check-in, fasilitas lounge, boarding, hingga layanan selama penerbangan, seluruh tahapan perlu dirancang untuk memberikan pengalaman yang konsisten dan sesuai dengan standar layanan Garuda Indonesia.

Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan nilai tambah bagi pelanggan sekaligus memperkuat keberlanjutan bisnis perusahaan.

Selain meningkatkan kualitas layanan, transformasi Garuda Indonesia diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada persaingan harga.

Dony menilai peningkatan pengalaman pelanggan menjadi kunci agar Garuda Indonesia mampu bersaing melalui kualitas layanan dan nilai yang ditawarkan, bukan semata-mata melalui harga tiket.

"Kita harus improve the whole experience. Supaya kita tidak berkompetisi di sisi harga. Dalam satu tahun terakhir, Garuda sudah berhasil melakukan proses turnaround yang luar biasa. Di dalam semua parameter yang kita lihat, jumlah flight kita yang saat ini terbang meningkat sangat signifikan, pendapatan kita juga tumbuh signifikan," ujar Dony.

Ke depan, BP BUMN dan Danantara mendorong perusahaan menjaga momentum perbaikan melalui transformasi yang terarah dan berkelanjutan, sehingga Garuda Indonesia semakin kuat dalam menguasai pasar domestik dan mampu menjadi maskapai nasional yang tangguh serta berdaya saing.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

KDKMP Tambakrejo menjadi saluran distribusi pupuk bersubsidi dari pemerintah untuk memudahkan petani memperoleh sarana produksi pertanian masyarakat sekitar

Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) -

PT Pupuk Indonesia (Persero) menyiapkan 8,5 ton pupuk bersubsidi untuk pemenuhan kebutuhan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, menjelang musim tanam mendatang.

"KDKMP Tambakrejo menjadi saluran distribusi pupuk bersubsidi dari pemerintah untuk memudahkan petani memperoleh sarana produksi pertanian masyarakat sekitar," kata Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) Yehezkiel Adiperwira saat meninjau KDKMP Desa Tambakrejo, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis.

Ia mengatakan, hal tersebut merupakan bagian dari pemantauan bersama terhadap 107 titik KDKMP di seluruh Indonesia untuk memastikan kesiapan koperasi dalam mendukung penyaluran barang bersubsidi dari pemerintah kepada masyarakat, termasuk pupuk bersubsidi bagi petani.

Yehezkiel menjelaskan, petani yang ingin menebus pupuk bersubsidi melalui KDKMP Desa Tambakrejo dapat membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan memastikan namanya terdaftar dalam elektronik-Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) di desa setempat.

Ia menyebutkan, penebusan dilakukan sesuai dengan ketentuan Kementerian Pertanian, yakni petani menunjukkan KTP, melakukan pembayaran secara tunai di koperasi, sebelum membawa pulang pupuk bersubsidi yang dibutuhkan.

Adapun jenis pupuk bersubsidi yang tersedia di KDKMP Desa Tambakrejo meliputi pupuk urea, pupuk NPK Phonska, dan pupuk Petroganik yang disiapkan untuk mendukung kebutuhan petani pada musim tanam mendatang.

Ia menuturkan, Pupuk Indonesia juga akan menyesuaikan perluasan penyaluran pupuk bersubsidi melalui KDKMP dengan program percepatan pemerintah, terutama terkait penetapan koperasi sebagai Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS).

“Apabila KDKMP telah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan, koperasi tersebut akan segera ditetapkan sebagai PPTS untuk mendukung penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani,” ujar Yehezkiel.

Kegiatan peninjauan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan operasional 10.070 KDKMP di sembilan provinsi berjalan lancar dengan melakukan pemantauan langsung secara serentak.

Pemantauan ini merupakan tindak lanjut rapat koordinasi Kemenko Pangan pada Rabu (14/10) yang menyepakati percepatan pasokan barang subsidi, monitoring serentak, serta pembentukan posko pemantauan KDKMP di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Lampung, dan Sumatera Selatan.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, Direktur Utama Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, dan jajaran pemerintah daerah setempat.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Lamongan, Jawa Timur (ANTARA) -

Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Dadapan di Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, diperkirakan menyerap 30 hingga 35 tenaga kerja setempat.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan, fasilitas berkapasitas pengolahan 50 ton sampah per hari tersebut diharapkan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui pengolahan sampah menjadi produk bernilai guna.

“TPST ini tidak hanya untuk mengurangi beban sampah, tetapi juga diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dengan teknologi modern, sampah yang masuk akan langsung dipilah untuk selanjutnya diolah menjadi produk yang memiliki nilai guna,” katanya usai meninjau pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Dadapan di Kecamatan Solokuro, Lamongan, Jawa Timur, Kamis.

Ia menjelaskan TPST Dadapan direncanakan menghasilkan refuse-derived fuel (RDF) atau bahan bakar alternatif dari sampah serta material daur ulang yang dapat dimanfaatkan kembali.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, pembangunan TPST Dadapan masih berlangsung dengan progres sekitar 35 persen.

Fasilitas tersebut direncanakan dilengkapi instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan tempat penimbunan residu atau landfill.

Selain TPST Dadapan, Lamongan memiliki TPST Samtaku di Desa Tambakrigadung dengan kapasitas pengolahan hingga 60 ton sampah per hari.

Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI Ali Mufti menekankan pentingnya infrastruktur pengolahan sampah yang memadai untuk mendukung pengelolaan lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

“Pembangunan infrastruktur pengolahan sampah perlu didukung agar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dari sisi lingkungan maupun peluang ekonomi.”

Berdasarkan data pengadaan tahun anggaran 2026, pembangunan TPST Dadapan tercatat memiliki pagu anggaran Rp84,185 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Fasilitas tersebut direncanakan berdiri di atas lahan seluas 2,88 hektare dengan kapasitas pengolahan hingga 50 ton sampah per hari.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Alimun Khakim
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - BUMD Bank Aceh Syariah (BAS) berkomitmen untuk terus memperkuat UMKM Aceh agar naik kelas lewat program kerja sama dengan Proyek Promise Impact (Promoting SME Enterprises Through Improved Entrepreneurs' Access to Financial Services).

"Penguatan UMKM membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara perbankan, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan," kata Direktur Utama Bank Aceh Syariah, Fadhil Ilyas dalam keterangannya, di Banda Aceh, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan Fadhil Ilyas usai menerima apresiasi dari International Labour Organization (ILO) atas kemitraan dan kontribusinya dalam proyek promise II Impact periode 2023–2026 serta peluncuran promise impact fase III untuk mendukung pengembangan UMKM, di Jakarta.

Apresiasi ini, menjadi pengakuan atas kontribusi Bank Aceh Syariah dalam mendukung penguatan inklusi keuangan, pengembangan kapasitas usaha, serta pertumbuhan UMKM yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Fadhil mengatakan, bagi masyarakat Aceh, khususnya pelaku UMKM, program Promise Impact menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan untuk mengembangkan usaha melalui peningkatan literasi keuangan, perbaikan pengelolaan bisnis, digitalisasi, dan akses terhadap layanan keuangan formal.

Melalui kolaborasi ILO yang didukung oleh Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO), Bank Aceh turut mendukung pengembangan ekosistem usaha nilam di Aceh.

"Komoditas ini memiliki potensi untuk memberikan nilai tambah ekonomi, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam rantai usahanya," ujarnya.

Dukungan tersebut, kata Fadhil, diwujudkan melalui pelatihan keuangan dan literasi keuangan bagi pelaku UMKM di Bank Aceh, yakni mencakup pengelolaan keuangan, pencatatan dan pelaporan sederhana, pemasaran, pengembangan strategi produk, serta penguatan jejaring bisnis.

"Tak hanya itu, pendampingan juga dilakukan untuk membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas dan mengembangkan bisnis secara lebih terarah," katanya.

Fadhil menegaskan, bagi Bank Aceh, mendukung UMKM bukan hanya tentang membuka akses pembiayaan, melainkan juga membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas, memperkuat pengelolaan bisnis, dan mengembangkan potensi ekonomi lokal.

Melalui penguatan kapasitas tersebut, lanjut dia, UMKM diharapkan semakin mampu mengelola usaha secara profesional, meningkatkan efisiensi, memperluas akses pasar, dan mengembangkan peluang kerja bagi masyarakat.

"Kami berharap upaya ini dapat membuka lebih banyak peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengembangan UMKM tidak hanya sebatas penyediaan layanan keuangan, tetapi juga upaya membangun kemandirian dan daya saing pelaku usaha.

Karena itu, kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi penting agar potensi ekonomi lokal dapat berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Aceh.

Dan, apresiasi dari ILO ini semakin memperkuat komitmen Bank Aceh untuk terus hadir sebagai mitra masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Ke depan, Bank Aceh berharap sinergi dalam pengembangan UMKM terus berlanjut, sehingga semakin banyak pelaku usaha yang tumbuh, naik kelas, dan mampu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh," demikian Fadhil Ilyas.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Angkasa Pura Indonesia memastikan hingga saat ini penerbangan di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Aceh Besar berjalan lancar dan belum terdampak kabut asap karhutla yang terjadi di sejumlah daerah di pulau Sumatra.

“Alhamdulillah hingga saat ini operasional bandara berjalan lancar dan situasinya terpantau aman dan belum ada dampak akibat kabut asap karhutla,” kata General Manager Bandara Sultan Iskandar Muda, Rahmat Adil Indrawan di Blang Bintang, Kamis.

Pihaknya bersama BMKG dan Airnav terus memonitor perkembangan cuaca di Aceh umumnya, karena keadaan tersebut sifatnya adalah kondisi alam yang tidak bisa dikendalikan.

Ia menyebutkan pada hari Kamis (15/9) Bandara SIM melayani sebanyak 19 penerbangan kedatangan dan keberangkatan dengan tujuan ke Jakarta, Kualanamu, Kuala Lumpur serta sebaliknya.

Adapun maskapai yang beroperasi masing-masing Garuda Indonesia, Wings Air, Super Air Jet, Pelita Air, Batik Air dan Air Asia.

“Apabila terdapat perubahan kondisi cuaca, bandara bersama maskapai dan pihak terkait akan melakukan koordinasi serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan penerbangan,” katanya.

Pihaknya saat ini juga terus memantau perkembangan cuaca dan berkoordinasi dengan BMKG serta pihak terkait, terutama terhadap kondisi yang berpotensi mempengaruhi operasional penerbangan.

“Kami juga terus memastikan kesiapan fasilitas, personel, dan prosedur yang berlaku. Apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan penerbangan dilakukan secara aman, maka keputusan operasional akan disesuaikan berdasarkan pertimbangan keselamatan,” katanya.

Pihaknya juga meningkatkan koordinasi dengan maskapai dan seluruh pemangku kepentingan di bandara, agar setiap perkembangan kondisi dapat direspons dengan cepat dan tepat.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026