InJourney Airports menetapkan penurunan tarif bagi penumpang pesawat berupa potongan harga tarif sebesar 50 persen atas Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau juga dikenal dengan Passenger Service Charge (PSC), berlaku di seluruh bandara

Tangerang (ANTARA) - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menetapkan penurunan tarif jasa kebandarudaraan sebesar 50 persen untuk penumpang pesawat dan maskapai penerbangan sebagai mendukung mobilitas pada periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027.

Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R. Pahlevi dalam keterangan tertulis di Tangerang, Senin, mengatakan bahwa langkah ini sejalan dengan Surat Menteri Perhubungan Nomor AU.007/1/1/MHB/2026 perihal Pengenaan Potongan Harga Tarif Jasa Kebandarudaraan pada periode libur Nataru.
​
"InJourney Airports menetapkan penurunan tarif bagi penumpang pesawat berupa potongan harga tarif sebesar 50 persen atas Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau juga dikenal dengan Passenger Service Charge (PSC), berlaku di seluruh bandara InJourney Airports yang berjumlah 36 bandara dan di seluruh rute penerbangan domestik," katanya.
​
Ia mengungkapkan, untuk potongan tarif PJP2U sebesar 50 persen tersebut berlaku untuk periode pembelian tiket pesawat mulai 20 Oktober 2026 hingga 10 Januari 2027, dengan jadwal keberangkatan penerbangan pada 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.
​
Adapun PJP2U merupakan tarif atas pelayanan di bandara yang komponen biayanya disatukan di dalam tiket pesawat. Dengan adanya pemotongan tarif PJP2U ini, maka nominal akhir harga tiket pesawat yang dibayarkan oleh calon penumpang akan mengalami penurunan secara langsung.
​
"Selain pemangkasan tarif untuk penumpang, InJourney juga memberikan potongan harga tarif sebesar 50 persen atas Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) bagi maskapai penerbangan," katanya.
​
Ia mengatakan, dalam penerapan kebijakan potongan tarif PJP4U ini berlaku di 36 bandara kelolaan InJourney Airports pada periode operasional 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.
​
Pahlevi juga menegaskan, potongan tarif ini bertujuan untuk mendukung efisiensi operasional maskapai penerbangan sekaligus menjadi wujud komitmen perseroan dalam mengedepankan pengelolaan bandara berbasis ekosistem.
​
"Kami berharap adanya potongan tarif jasa kebandarudaraan dapat mempermudah mobilitas masyarakat, menggairahkan perekonomian, dan mendorong destinasi wisata dalam negeri untuk menjadi tujuan berlibur pada momentum libur panjang akhir tahun ini," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Ponorogo, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, menyiapkan anggaran sekitar Rp15 miliar untuk membangun tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah baru di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, pada 2027 setelah izin penggunaan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan terbit.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ponorogo Sapto Djatmiko TR, Senin, mengatakan, izin penggunaan lahan seluas 9,4 hektare milik Perum Perhutani tersebut telah ditandatangani Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Kehutanan.

"Setelah kita tunggu tahapan dari setahun lebih, mulai penetapan tapal batas, tegakan dan macam-macam, alhamdulillah kemarin sudah ditandatangani oleh Dirjen Planologi atas nama Menteri Kehutanan," katanya.

Dengan terbitnya izin tersebut, Pemerintah Kabupaten Ponorogo dapat melanjutkan persiapan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah baru untuk mendukung penanganan sampah di daerah itu.

Sapto mengatakan proses lelang pembangunan akan disiapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Ponorogo.

Menurut dia, pembangunan fisik ditargetkan mulai awal 2027 dan selesai dalam satu tahun anggaran. "Pemerintah daerah mempercepat target pengerjaan dari rencana awal selama dua tahun menjadi satu tahun," katanya.

Seiring dengan percepatan tersebut, kebutuhan anggaran yang semula diperkirakan Rp7 miliar hingga Rp8 miliar ditingkatkan menjadi sekitar Rp15 miliar.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun gedung kantor, menyediakan sarana dan prasarana pendukung, serta memasang instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sebagai bagian dari fasilitas pengelolaan sampah.

"Insyaallah tuntas, kalau satu tahun saja tuntas," ujar Sapto.

Pembangunan TPA baru tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas pengelolaan sampah sekaligus memperkuat pelayanan persampahan bagi masyarakat Ponorogo.

Pemerintah daerah menargetkan penyelesaian proyek pada 2027, dengan pelaksanaan pembangunan bergantung pada kesiapan proses lelang dan tahapan pekerjaan fisik.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kalau kita bisa mencapai 20-30 miliar dolar AS dalam waktu 2-3 tahun ke depan, itu akan sangat bagus.Tapi kami ingin lebih dari itu.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia menargetkan investasi proyek industri strategis mencapai 20 hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp361,4 triliun hingga Rp542,1 triliun dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

Chief Technology Officer (CTO) Danantara Indonesia Sigit Puji Santosa menyampaikan target tersebut seusai memaparkan portofolio lebih dari 40 proyek industri dalam sesi C-Suite Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026, di Jakarta, Senin.

"Kalau kita bisa mencapai 20-30 miliar dolar AS dalam waktu 2-3 tahun ke depan, itu akan sangat bagus.Tapi kami ingin lebih dari itu," kata Sigit.

Sigit menjelaskan Danantara menyiapkan lebih dari 40 proyek strategis dalam kerangka pengembangan lima tahun ke depan.

Sejumlah proyek tersebut sedang melalui proses studi kelayakan (feasibility study/FS) dan dapat dilanjutkan ke tahap perancangan teknik awal (front-end engineering design/FEED) sesuai kebutuhan.

Menurut dia, portofolio tersebut mencakup lima klaster industri utama, yakni energi; pangan dan teknologi kesehatan; infrastruktur, mobilitas, dan telekomunikasi; pertahanan, maritim, dan dirgantara; serta material maju. Adapun klaster keenam mencakup industri lainnya, termasuk elektronika, permesinan, teknologi finansial, dan semikonduktor.

"Kami dalam 5 tahun ke depan ini, kami sampaikan tadi, sekitar 40 lebih dari proyek hilirisasi. Saat ini kami sedang melakukan proses full FS, dan juga langsung kalau perlu kita ke FEED," ujar dia lagi.

Dari sejumlah sektor tersebut, Sigit menyebut mineral, material maju, dan semikonduktor sebagai prioritas pengembangan karena memiliki potensi memberikan dampak ekonomi yang besar.

Pengembangan sektor mineral diarahkan tidak hanya pada kegiatan ekstraksi, tetapi juga pengolahan menjadi komponen, subsistem, hingga produk akhir yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

"Jadi itu yang akan kita prioritaskan," ujarnya pula.

Untuk merealisasikan pengembangan tersebut, Danantara akan mengutamakan penguatan industri yang sudah ada, termasuk BUMN, serta membuka kerja sama dengan perusahaan lain apabila kemampuan industri dalam negeri belum mencukupi.

"Dan kalaupun memang tidak ada yang existing, maka Danantara juga siap membangun industri baru bersama mitra-mitra strategis kita," kata Sigit.

Pada sektor energi, portofolio Danantara mencakup dukungan terhadap program pengembangan tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt (GW), pengolahan batu bara menjadi dimetil eter (DME), pembangkit listrik tenaga nuklir, kilang minyak, dan penguatan rantai nilai baterai kendaraan listrik.

Sedangkan pada sektor infrastruktur digital, Danantara memaparkan pengembangan kecerdasan buatan (AI) nasional, komputasi awan berdaulat (sovereign cloud), rencana pusat data berkapasitas daya 1 GW, serta teknologi blockchain.

Sigit juga menyebut rencana pengembangan enam bidang semikonduktor di Indonesia, salah satunya mencakup cip pengendali dan cip untuk pusat data.

Pengembangan tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan industri dalam negeri dalam memproduksi perangkat teknologi, bukan hanya menyediakan infrastruktur

Di bidang pangan dan kesehatan, Danantara menyiapkan pengembangan industri bahan baku farmasi, vaksin, obat-obatan biologis, biosimilar, serta peralatan medis. Sigit menyebut hampir 94 persen kebutuhan bahan baku obat di Indonesia masih bergantung pada impor.

Adapun pada sektor material maju, portofolio proyek mencakup pengolahan unsur tanah jarang, tembaga, aluminium, baja tahan karat, serta pengembangan produk logam bernilai tambah untuk kebutuhan industri manufaktur.

"Lima ini cukup besar sebenarnya. Saya kira kalau kita 20-30 miliar dolar AS itu mungkin within the reach, tapi kami kira bisa lebih tinggi lagi dari itu," kata dia.

Sigit menilai pengembangan industri nasional perlu bergerak melampaui kegiatan ekstraksi sumber daya alam dan perakitan produk, menuju penguasaan teknologi, desain, penelitian, dan pengembangan serta kemampuan menghasilkan komponen industri.

Selain portofolio proyek tersebut, ia memaparkan rencana pengembangan 10 kota pintar (smart cities) bersama Danantara Asset Management serta koridor teknologi yang mencakup industri semikonduktor, kendaraan listrik, pertahanan, dan elektronika.

Danantara juga membuka peluang kerja sama dengan perusahaan, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian, baik dari dalam maupun luar negeri, guna memperkuat penguasaan teknologi dan mendukung pelaksanaan proyek industri.

"Kita tidak hanya akan berhenti pada MoU atau NDA," kata Sigit pula.

Sebagai konteks penguatan industrialisasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp480 triliun sepanjang Januari-September 2026, tumbuh 11,3 persen secara tahunan dan berkontribusi 31,2 persen terhadap total realisasi investasi nasional sebesar Rp1.539,2 triliun.

Secara keseluruhan, realisasi investasi nasional pada Januari-September 2026 telah mencapai 75,4 persen dari target tahun ini sebesar Rp2.041,3 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak sekitar 2,19 juta orang.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan stok cadangan beras pemerintah (CBP) 4,5 juta ton siap menghadapi Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjaga pasokan nasional aman.

Menurut Rizal kuatnya cadangan beras pemerintah menjadi modal penting bagi Bulog untuk memastikan ketersediaan pangan masyarakat, khususnya dalam menghadapi peningkatan konsumsi menjelang akhir tahun.

“Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras menjelang Natal dan Tahun Baru. Stok beras yang dikelola Bulog saat ini sangat memadai, mencapai sekitar 4,5 juta ton," kata Rizal dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin.

Dia menuturkan dengan dukungan cadangan yang kuat dan jaringan distribusi di seluruh Indonesia, BUMN pangan itu siap memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi.

Bahkan, berdasarkan perhitungan ketersediaan beras nasional secara keseluruhan, pasokan diproyeksikan mencukupi kebutuhan hingga 10 bulan ke depan atau sekitar Juli–Agustus 2027.

"Tidak hanya hingga akhir tahun, tetapi juga untuk mendukung ketahanan pangan nasional pada bulan-bulan mendatang,” ujar Rizal.

Adapun selain memastikan kecukupan stok, Rakortas itu juga menekankan pentingnya percepatan penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Bantuan Pangan Beras.

Pemerintah telah menyiapkan alokasi tambahan SPHP beras sebesar 1 juta ton untuk memperkuat pasokan di pasaran dan menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Sejalan dengan arahan tersebut, Bulog terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP melalui berbagai saluran penjualan, mulai dari pasar rakyat, Gerakan Pangan Murah (GPM), Rumah Pangan Kita (RPK), hingga jaringan ritel dan mitra penyalur lainnya.

"Langkah ini juga diarahkan untuk memperkuat pasokan di wilayah-wilayah yang masih mengalami tekanan harga beras, sehingga manfaat ketersediaan stok nasional dapat dirasakan secara merata," beber Rizal.

Di sisi lain, Bulog juga mempercepat penyaluran bantuan pangan beras periode Oktober–Desember 2026 kepada 33,2 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang termasuk dalam kelompok desil 1 hingga 4.

Setiap penerima dialokasikan 10 kilogram beras per bulan atau sebanyak 30 kilogram untuk tiga bulan, dengan total kebutuhan beras sekitar 1 juta ton.

Ia menjelaskan, percepatan penyaluran itu menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menjaga daya beli dan membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat hingga akhir tahun.

“Arahan pemerintah sangat jelas, stok yang melimpah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, Bulog tidak hanya memastikan beras tersedia di gudang, tetapi juga mempercepat penyalurannya melalui SPHP dan bantuan pangan," ucapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan seluruh jajaran Bulog di pusat maupun daerah terus didorong untuk memperkuat koordinasi dan distribusi, agar pasokan tetap terjaga, harga semakin stabil, dan masyarakat dapat menyambut akhir tahun dengan tenang.

Dengan dukungan cadangan beras yang kuat serta sinergi bersama kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, Perum Bulog berkomitmen terus menjalankan perannya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional.

"Kesiapan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mendukung swasembada pangan berkelanjutan serta memastikan pangan terjaga dan rakyat sejahtera," kata Rizal.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Kota Surabaya memperbarui armada angkutan pengumpan atau feeder WiraWiri Suroboyo di rute Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ)–Lakarsantri dengan mengoperasikan 18 mikrobus baru.

"Pembaruan armada ini dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan penumpang yang terus meningkat sekaligus mengoptimalkan operasional transportasi umum di Kota Surabaya," kata Kepala UPTD Pengelolaan Transportasi Umum (PTU) Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Eni Sugiharti di Surabaya, Senin.

Ia mengatakan penambahan armada merupakan hasil evaluasi berkala terhadap tingkat keterisian penumpang atau load factor di setiap rute. Evaluasi tersebut menjadi dasar bagi Dinas Perhubungan untuk menyesuaikan kapasitas kendaraan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

"Setiap rute kami evaluasi secara berkala, termasuk tingkat keterisian penumpangnya. Dari hasil evaluasi di lapangan, kebutuhan di rute Lakarsantri cukup tinggi. Karena itu, kami meningkatkan kapasitas kendaraannya agar bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, rute TIJ–Lakarsantri dilayani kendaraan jenis Gran Max berkapasitas 10 penumpang yang digantikan mikrobus yang mampu menampung hingga 24 penumpang, terdiri atas 19 penumpang duduk dan lima penumpang berdiri.

Eni menjelaskan, Dishub menyiapkan total 19 unit mikrobus, dengan 18 unit untuk operasional dan satu unit sebagai cadangan. Pemilihan kendaraan juga mempertimbangkan karakteristik jalan dan kondisi lalu lintas di sepanjang rute, sehingga peningkatan daya angkut tetap sesuai dengan kebutuhan operasional.

“Dengan kendaraan yang kapasitasnya lebih besar, daya tampung penumpang meningkat dan operasional bisa lebih efisien. Kami menyesuaikan jenis kendaraan dengan kebutuhan rute agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” katanya.

Berdasarkan data Dishub armada transportasi umum Surabaya sebelum penambahan mikrobus baru terdiri atas 107 unit feeder dan 80 unit bus. Armada feeder tersebut mencakup 89 unit Gran Max dan 18 unit HiAce. Adapun armada bus terdiri atas 26 unit Bus, 23 unit bus medium, 17 unit bus Trans Semanggi Suroboyo, 12 unit bus listrik, serta dua unit bus tingkat.

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pemajuan kebudayaan melalui MTN tetap berpijak pada perlindungan identitas dan jati diri bangsa di kancah internasional.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Bina Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) Syukur Asih Suprojo mengatakan penguatan ekosistem Manajemen Talenta Nasional (MTN) seni budaya diarahkan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi melalui hilirisasi karya.

“Jadi memang kita coba tadi sebuah ekosistem yang terintegrasi dari MTN seni budaya bagaimana mendorong hilirisasi karya untuk menciptakan nilai tambah ekonomi, bagaimana kita berjejaring, berkolaborasi, juga mengenalkan market,” ujar Syukur Asih Suprojo pada agenda Talent Fest 2026 MTN Goes to Campus, di Gedung Kesenian Sunan Ambu, ISBI Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin.

Kendati begitu, dia menekankan bahwa komersialisasi dan orientasi pasar harus berjalan seimbang dengan upaya pelestarian akar budaya nasional.

Menurut Syukur, pemajuan kebudayaan melalui MTN tetap berpijak pada perlindungan identitas dan jati diri bangsa di kancah internasional.

“Di satu sisi, memang kebudayaan itu secara umum kan sebagai enginegrowth ekonomi, untuk pertumbuhan ekonomi dari sisi kebudayaan. Tapi, jangan lupa akar budaya kita ini yang luar biasa, Indonesia sebagai negara mega diversity ini yang harus terus kita jaga identitas kebudayaan kita,” ujarnya.

Dalam konteks ini, kunci untuk melakukan penguatan ekosistem MTN (seni budaya, riset dan inovasi, serta olahraga) adalah kolaborasi dan komitmen jangka panjang antarpemangku kepentingan dengan meninggalkan ego sektoral.

“Desain besar MTN dari tiga sektor ini yang harus sama-sama kita dorong. Jadi ini bukan program sesaat, tapi memang desain untuk program Indonesia Emas 2045. Saya yakin kalau dengan komitmen jangka panjang, bukan inisiatif sesaat dan kerjanya adalah kolaboratif, ini saya rasa nanti tujuan atau goal dari desain besar MTN ini akan terlaksana,” kata dia lagi.

Syukur menerangkan bahwa Kemenbud menyusun trajektori yang terstruktur dalam program MTN seni budaya, mencakup tahap pendataan, pembibitan, pengembangan kapasitas, hingga pencapaian rekognisi internasional.

Tata kelola setiap subsektor, seperti film, musik, seni pertunjukan, seni rupa, hingga sastra, dilakukan dengan melibatkan tim ahli di masing-masing bidang. Penyelenggaraan strategi ini juga didukung pengembangan Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMT) guna memastikan seluruh data talenta seni budaya tercatat secara terpadu dalam satu basis data (talent pool).

Pada tahap pembibitan dan penemuan potensi diri, MTN seni budaya menghadirkan program edukatif seperti pelibatan tokoh inspiratif (public figure) serta penyelenggaraan panggung penggalian bakat di tingkat komunitas guna memotivasi generasi muda.

Di tahap pengembangan, penguatan kapasitas seniman dilaksanakan melalui program residensi dan laboratorium kreasi (MTN Lab). Integrasi ke dalam industri diwujudkan melalui partisipasi pada ajang seni komersial seperti Art Jakarta maupun penyelenggaraan Konferensi Musik Indonesia.

“Kita hubungkan talent-talent bidang musik dengan industri musik yang ada. Jadi, di situ juga fungsi dari MTN sampai nanti kepada yang pengenalan internasional atau rekognisi internasional,” ujar Direktur Bina Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Kemenbud itu pula.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC) menilai arah transisi energi Indonesia tidak hanya menentukan masa depan sektor ketenagalistrikan nasional, tetapi juga mempengaruhi transisi energi di Asia Tenggara dan memiliki dampak global.

CEO AIGCC Rebecca Mikula-Wright mengatakan Indonesia menjadi salah satu pasar transisi ketenagalistrikan paling menentukan di Asia sehingga pelaksanaan kebijakannya menjadi perhatian investor.

"Indonesia adalah salah satu pasar transisi ketenagalistrikan paling menentukan di Asia. Arah transisi di sini akan mempengaruhi arah transisi di seluruh Asia Tenggara dan memiliki dampak global," kata Rebecca dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin.

Laporan terbaru AIGCC bertajuk Investor Expectations for Power-Sector Transition Roadmaps in Asia, menjadikan Indonesia salah satu dari tiga studi kasus bersama Korea Selatan dan Malaysia.

Laporan itu menyoroti kebutuhan investor terhadap peta jalan transisi ketenagalistrikan yang tidak hanya menetapkan target, tetapi juga memberikan kejelasan pelaksanaan dan kepastian investasi.

Menurut laporan tersebut, Indonesia memiliki posisi strategis karena merupakan ekonomi terbesar di ASEAN, menghadapi pertumbuhan permintaan listrik yang pesat, dan masih bergantung pada batu bara. Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan serta rantai pasok energi bersih yang dapat mendukung transisi energi.

Perkembangan industri mineral kritis juga membuka peluang investasi, tetapi berpotensi meningkatkan kebutuhan listrik sektor industri dan penggunaan pembangkit listrik mandiri atau captive power.

Rebecca mengatakan Indonesia telah memiliki fondasi perencanaan ketenagalistrikan yang kuat melalui Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), dan peta jalan transisi energi sektor ketenagalistrikan.

Tantangan utamanya, menurut AIGCC, bukan lagi ketiadaan rencana, melainkan menyelaraskan berbagai kebijakan dan menerjemahkannya menjadi proyek yang layak dibiayai.

RUPTL 2025–2034 memperkirakan kebutuhan investasi sebesar 188 miliar dolar AS, dengan sekitar 73 persen diharapkan berasal dari modal swasta. Karena itu, investor membutuhkan kejelasan mengenai mekanisme pengadaan proyek, sumber pendapatan, pembagian risiko, dan kesiapan jaringan listrik.

"Sekitar 73 persen dari kebutuhan investasi 188 miliar dolar AS dalam RUPTL diharapkan berasal dari modal swasta. Artinya, keberhasilan rencana ini sangat bergantung pada kesiapan investor untuk masuk," katanya.

AIGCC juga menyoroti pentingnya memperjelas arah transisi pembangkit batu bara, termasuk pembangkit captive, serta memastikan kesiapan teknologi dan pelaksanaan proyek sesuai rencana.

Selain itu, AIGCC menyambut baik program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt-peak (GWp) sebagai sinyal arah pengembangan ketenagalistrikan Indonesia. Namun, investor akan mencermati bagaimana program tersebut beralih dari pengumuman ke tahap pelaksanaan.

AIGCC menilai pentingnya peta jalan transisi ketenagalistrikan yang jelas untuk menarik investasi swasta skala besar dalam mendukung percepatan transisi energi di Indonesia.

Kejelasan mengenai kebutuhan pembiayaan, kesiapan daftar projek, serta pembagian risiko, menjadi faktor penting untuk menerjemahkan target transisi energi menjadi realisasi investasi.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pengiriman jutaan genteng tersebut menunjukkan UMKM dalam negeri mampu menghasilkan produk berkualitas dan memenuhi standar nasional apabila mendapatkan pembinaan serta dukungan memadai.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyiapkan pengiriman 2,4 juta genteng produksi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari Majalengka, Jawa Barat, pada 8 November 2026.

Maruarar mengatakan pengiriman tersebut akan menggunakan sekitar 600 truk. Ia pun berencana mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri kegiatan pengiriman genteng dalam program gentengisasi tersebut.

"Jadi saya mau mengundang Presiden, ada dua. Pertama untuk proyek, program gentengisasi ASRI ya. Kita sudah siap 8 November untuk pengiriman 600 truk dan 2,4 juta genteng dari Majalengka," ujar Maruarar, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Maruarar menyebut seluruh genteng tersebut telah melalui sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk memastikan kualitas produk.

Menurutnya, pengiriman jutaan genteng tersebut menunjukkan bahwa UMKM dalam negeri mampu menghasilkan produk berkualitas dan memenuhi standar nasional apabila mendapatkan pembinaan serta dukungan yang memadai.

Lebih lanjut, Maruarar menjelaskan genteng produksi UMKM Majalengka tersebut akan dikirim ke berbagai daerah di Jawa Barat. Pengiriman juga direncanakan melalui titik distribusi di Kebumen, Jawa Tengah, dan Trenggalek, Jawa Timur.

Ia mengatakan di Jawa Barat terdapat sekitar 49.000 rumah yang direnovasi melalui program bedah rumah pada 2026.

Kebutuhan material untuk renovasi rumah menjadi salah satu konteks distribusi genteng produksi UMKM tersebut.

Dari sisi pembiayaan, Maruarar menyampaikan bahwa persiapan pengiriman didukung oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Jabar. Dukungan tersebut melengkapi upaya memastikan produk UMKM memenuhi persyaratan kualitas sebelum didistribusikan.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) memperkirakan potensi ekspor UMKM binaan yang berpartisipasi di ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 mencapai 8,32 juta dolar AS atau Rp148,75 miliar.

Potensi UMKM binaan Bakti BCA tersebut mengalami kenaikan 34,12 persen dari capaian TEI pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp110,9 miliar.

"Kami berharap partisipasi dalam TEI 2026 dapat membuka peluang kerja sama yang berkelanjutan dan mendorong semakin banyak UMKM Indonesia memasuki pasar ekspor," kata EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F Haryn, dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Perseroan memfasilitasi 12 UMKM binaannya dalam pameran yang berlangsung pada 14-18 Oktober 2026 di Tangerang, Banten. Partisipasi ini bertujuan untuk memperkenalkan produk unggulan mereka kepada pembeli potensial dari pasar global.

Selama pameran, partisipasi UMKM binaan BCA di TEI 2026 mencatatkan 122 business matching dan signing nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU), dengan peluang jejaring bisnis ke 20 negara tujuan.

Hera menyampaikan UMKM Indonesia memiliki kualitas dan potensi untuk bersaing di pasar global.

Oleh sebab itu, melalui BCA UMKM Go Export, perseroan mendampingi pelaku usaha secara bertahap, mulai dari meningkatkan kesiapan legalitas, sertifikasi, dan perizinan produk internasional, pembuatan company profile, katalog, hingga memperluas akses pasar dan mempertemukan mereka dengan calon pembeli.

Keikutsertaan 12 UMKM dalam TEI 2026 merupakan bagian dari rangkaian pembinaan yang telah dilakukan sebelum pameran.

Perseroan mengawali proses dengan mengurasi 148 UMKM binaan periode 2023-2025, kemudian memberikan pembekalan melalui tiga kelas inkubasi daring yang membahas pengembangan produk dan katalog ekspor B2B, strategi negosiasi harga dan sample order, serta simulasi transaksi ekspor dan pembayaran yang aman.

UMKM yang terpilih terdiri dari dua lini bisnis, antara lain food & beverages dan agriculture. Ragam produk yang diperkenalkan mulai dari kopi dan kakao, rempah dan bahan alami, hasil pertanian dan benih, mi kering dan mi instan, saus dan bumbu, sampai makanan nabati dan frozen food.

Selama pameran, BCA menyediakan booth Bakti BCA sebagai sarana promosi produk dan fasilitasi pertemuan dengan calon pembeli, atase perdagangan, serta perwakilan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC). Perseroan juga menyediakan fasilitas penandatanganan MoU untuk membantu membuka peluang kerja sama bisnis.

Selain memperluas akses pasar, perseroan menghadirkan solusi perbankan untuk mendukung kebutuhan usaha berorientasi ekspor, mulai dari pembiayaan modal kerja, pembayaran dari luar negeri, hingga solusi pembayaran lainnya.

Dukungan ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha mengembangkan kapasitas bisnis sekaligus mempersiapkan kebutuhan transaksi dalam perdagangan internasional.

"Bagi BCA, perluasan akses pasar perlu berjalan seiring dengan kesiapan usaha dan dukungan finansial yang sesuai," ujar Hera.

Ia menambahkan pihaknya juga berharap partisipasi di TEI 2026 menjadi langkah awal bagi UMKM binaan untuk menindaklanjuti peluang bisnis, mulai dari negosiasi dan pemesanan hingga realisasi ekspor.

"BCA akan terus mendukung pengembangan UMKM melalui pembinaan, akses pasar, dan solusi perbankan yang relevan dengan kebutuhan usaha," kata Hera.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat realisasi investasi di wilayah tersebut sepanjang Januari-September 2026 mencapai Rp72,54 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja 340.334 orang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng Johan Hadiyanto, di Semarang, Senin, mengatakan capaian tersebut tumbuh 9,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Ia menjelaskan capaian tersebut merupakan akumulasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA).

"Secara kumulatif Januari sampai dengan September 2026 itu capaian realisasi investasi di Jawa Tengah yaitu Rp72,54 triliun," katanya, saat menyampaikan paparan capaian Realiasi Investasi Triwulan III tahun 2026.

Berdasarkan data DPMPTSP Jateng, realisasi investasi tersebut terdiri atas PMDN sebesar Rp31,77 triliun dan PMA Rp40,77 triliun.

Ia menyebutkan nilai itu mencapai 73,21 persen dari target investasi tahunan sebesar Rp99,09 triliun.

"Pak Gubernur (Ahmad Luthfi) benar kalau target (capaian investasi bisa mencapai Rp110 triliun, red ). Tapi kalau secara resmi target dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Rp99,09 triliun," katanya.

"Adapun tahun kemarin memang capaian kita Rp110 triliun itu sudah ditambah dengan capaian realisasi UMK, dan itu belum kita masukkan," lanjutnya.

Kinerja investasi, kata dia, juga terlihat pada triwulan III 2026 yang mencapai Rp24 triliun, atau meningkat 16,78 persen dibandingkan triwulan III 2025 yang sebesar Rp20,55 triliun.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, investasi sepanjang Januari-September 2026 menghasilkan 340.334 kesempatan kerja dari 82.420 jumlah proyek, meningkat 4,25 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Ia menjelaskan industri barang dari kulit dan alas kaki menjadi sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar, yakni 77.330 orang.

Posisi berikutnya, ditempati industri tekstil dengan 69.422 pekerja, disusul industri lainnya sebanyak 30.132 pekerja.

Capaian investasi tersebut didukung upaya pemerintah daerah menjaga iklim usaha dan mengawal pelayanan perizinan bagi investor, mulai dari tahap penjajakan hingga realisasi penanaman modal.

Selain menjaga iklim kondusif, Pemprov Jateng juga mendorong pengembangan kawasan industri yang saat ini ada 12 kawasan industri, termasuk dua kawasan ekonomi khusus di Kendal dan Batang.

Ke depan, menurut dia, pemerintah juga merencanakan penambahan 12 kawasan industri baru di sejumlah kabupaten/kota.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) meminta kegiatan normalisasi Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL) yang melintasi tiga wilayah kecamatan di Kabupaten Bekasi dengan total panjang 16 kilometer bisa segara dituntaskan tahun ini.

Normalisasi sungai yang melintasi Kecamatan Cibitung, Tambun Utara dan Sukawangi itu menjadi salah satu upaya untuk mengurangi risiko banjir di wilayah Kabupaten Bekasi. Saat ini pengerjaan normalisasi tinggal menyisakan sepanjang satu kilometer.

"Harus kelar tahun ini. Butuh biaya berapa untuk sisanya? Rp2 miliar itu selesai lah sama Kabupaten Bekasi saja," kata KDM saat meninjau lokasi pekerjaan di Kabupaten Bekasi, Senin.

Dirinya selain meminta penuntasan normalisasi juga turut menyoroti keberadaan tiga infrastruktur jembatan di Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara yang dinilai berpotensi menghambat kelancaran aliran air menuju Kali CBL.

Pemprov Jawa Barat menegaskan kesiapan membantu pembangunan kembali jembatan tersebut setelah terlebih dahulu dilakukan pembongkaran agar kapasitas aliran sungai dapat lebih optimal.

Pihaknya juga menyatakan siap membantu normalisasi Kali Mati di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi yang mengalami sedimentasi cukup tinggi hingga sebagian alirannya berubah fungsi menjadi kebun warga.

Kondisi tersebut menuntut penanganan segera agar fungsi sungai sebagai saluran air dan penunjang pengairan pertanian masyarakat dapat kembali normal.

"Ini kan darurat dan hujan ke depan tidak bisa kita prediksi. Nanti kita gunakan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT). Kalau tidak selesai tahun ini, kita lanjutkan tahun depan," ujarnya.

Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja merespons positif dukungan provinsi untuk percepatan penanganan persoalan banjir di Kabupaten Bekasi sekaligus memastikan akan segera menuntaskan kebutuhan anggaran yang masih diperlukan agar normalisasi Kali CBL dapat dituntaskan sesuai target.

"Kita akan selesaikan normalisasi Kali CBL tahun ini dan kekurangan anggarannya akan segera kita selesaikan tahun ini juga sehingga normalisasi dari Cikarang hingga pertemuan Kali Bekasi ini bisa cepat tuntas," katanya.

Respons senada disampaikan Asep berkaitan dukungan provinsi terharap rencana normalisasi Kali Mati yang akan dilakukan secara bertahap dari wilayah Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi hingga Kecamatan Cabangbungin.

Menurutnya, pemulihan fungsi sungai tersebut penting bagi masyarakat khususnya di wilayah utara Kabupaten Bekasi, terutama untuk mendukung kebutuhan pengairan lahan pertanian.

"Mudah-mudahan ini terlaksana dengan baik. Untuk rumah yang terkena imbas, nanti saya dengan Pak Gubernur menyiapkan solusinya. Yang penting Kali Mati bisa berfungsi kembali," katanya.

Dia berharap melalui percepatan normalisasi Kali CBL dan Kali Mati, pemerintah provinsi dan kabupaten dapat meningkatkan kapasitas aliran sungai, mengurangi hambatan akibat sedimentasi serta memperkuat upaya penanganan banjir berulang di wilayah Kabupaten Bekasi.

"Insya Allah saat banjir tiba nanti debitnya akan berkurang sehingga banjir akan lebih terkendali berikut dampaknya yang dapat diminimalisir," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Program pencampuran bahan bakar bensin dengan etanol 50 persen atau E50 berpotensi membuka 320 pabrik etanol baru di dalam negeri, sebut Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto.

"Untuk kebutuhan E50, kita perlu mendirikan pabrik etanol sebanyak 320 unit, masing-masing berkapasitas 60 ribu kiloliter," kata Brian dalam acara Danantara Technology & Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pengembangan industri etanol menjadi salah satu peluang untuk mengalihkan belanja impor energi menjadi aktivitas industri di dalam negeri.

Ia mengatakan Indonesia selama ini mengeluarkan sekitar 30 miliar hingga 50 miliar dolar AS untuk impor energi.

Ia menilai program E50 dan B50 dapat menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian energi sekaligus mendorong industrialisasi nasional.

Brian menekankan penguatan industri perlu didukung kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha.

Perguruan tinggi, menurut dia, dapat berkontribusi melalui riset, pengembangan teknologi, serta penyiapan sumber daya manusia sesuai kebutuhan industri.

Ia mengatakan perguruan tinggi juga terbuka untuk menerima penugasan dari industri maupun Danantara guna mendukung pengembangan sektor industri melalui riset dan diseminasi pengetahuan.

"Kita jangan khawatir dengan regulasi-regulasi yang ada. Bukan berarti kita menabrak regulasi, tetapi kita bisa melakukan deregulasi, penyusunan regulasi yang baru, dan sebagainya," ujarnya.

Menurut Brian, penyesuaian regulasi yang diperlukan dapat mendukung kolaborasi tersebut agar hasil riset perguruan tinggi lebih mudah dimanfaatkan oleh industri.

Ia menilai sinergi riset, industri, dan kebijakan menjadi penting untuk memperkuat industrialisasi nasional dan membantu Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026