Surabaya (ANTARA) - Kabut tipis masih menggantung di lereng Gunung Lawu, ketika pucuk-pucuk teh di Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dipetik satu per satu untuk dibawa menuju rumah produksi teh.

Di tempat itu, aroma khas daun teh yang baru diproses menjadi penanda perjalanan panjang Eko Wuryanto membangun usaha yang kini tidak hanya menghasilkan minuman, tetapi juga membuka ruang penghidupan bagi petani di sekitarnya.

Di antara perkebunan dan aroma teh ini, Eko Wuryanto memilih jalan yang tidak sederhana, ketika memutuskan meninggalkan pekerjaannya sebagai karyawan perusahaan pada 2012 untuk merintis usaha sendiri, setelah melihat potensi teh Kemuning yang belum banyak dikenal wisatawan.

"Waktu pertama buka, keuntungan satu bulan hanya sekitar Rp300 ribu, kira-kira setara dengan gaji saya selama tiga hari ketika masih bekerja di perusahaan," kata pemilik usaha teh ini, mengenang awal perjalanannya.

Keputusan tersebut berawal ketika wisatawan mulai berdatangan ke kawasan kebun Kemuning pada 2010, tetapi belum banyak pilihan bagi mereka untuk membeli teh lokal, sekaligus melihat proses pengolahannya.

Eko kemudian membangun usaha dari modal sekitar Rp8 juta dengan peralatan sederhana yang sebagian dibuat sendiri, meski pada awalnya kapasitas produksi sekitar 50 kilogram per bulan pun belum selalu terserap pasar. Usaha itu semakin berkembangan dengan sentuhan pendampingan dari Bank Indonesia (BI).

Lebih dari satu dekade berlalu, usaha yang dahulu hanya bermitra dengan lima, hingga enam petani itu, kini mampu mengolah sekitar 5-6 ton teh per bulan, dengan melibatkan 26 petani dari lahan sekitar lima hektare.

Perubahan tersebut tidak hanya terlihat dari kapasitas produksi, tetapi juga dari nilai ekonomi yang berputar di sekitar kebun karena Eko memilih membeli pucuk teh segar dari petani setempat dengan harga minimal Rp5.000 per kilogram, lebih tinggi dibandingkan kisaran harga yang menurutnya diterima petani di sejumlah sentra teh lain.

“Harapan saya bagaimana petani ikut merasakan manfaatnya, karena keuntungan bukan hanya untuk saya sendiri, tetapi bagaimana 26 petani ini benar-benar semangat dan berdaya,” ujarnya.

Beragam selera

Di rumah produksi yang menjadi pusat aktivitas Eko dan para petani, pucuk teh yang baru dipetik melewati proses pelayuan, penggulungan dan pengeringan sebelum disimpan sebagai bahan baku untuk kemudian dikembangkan menjadi berbagai produk.

Eko tidak sekadar mempertahankan teh dalam bentuk konvensional, tetapi mencoba membaca selera konsumen dengan menghadirkan teh hijau, hitam, putih, melati, jahe, serai, buah, rempah, hingga matcha yang mulai diminati sejumlah kafe dan restoran di Jakarta.

Ada pula karakter khas yang menjadi identitas produk teh tersebut berupa teh rako, yakni teh dengan sensasi rasa menyerupai kopi yang menurut Eko muncul secara alami dari karakter tanah Kemuning yang dahulu juga menjadi tempat tumbuh tanaman kopi.

Sementara itu, teh putih dibuat dari pucuk daun yang belum mekar dan diproses dengan pengeringan bersuhu rendah, sehingga karakter bahan bakunya tetap dipertahankan, menjadi salah satu produk yang menunjukkan upaya Eko meningkatkan nilai tambah komoditas lokal.

Dari inovasi tersebut, omzet usaha yang pada 2023 berada di kisaran Rp85 juta per bulan, meningkat menjadi sekitar Rp250-300 juta per bulan pada 2026, sedangkan jumlah reseller bertambah dari 235 menjadi sekitar 620.

Pertumbuhan pasar itu, bahkan membawa pesanan dalam jumlah besar, setelah Eko mengikuti pameran di Surabaya dan bertemu pembeli dari Boyolali yang kini memesan sekitar 3.000 produk per hari, dengan nilai transaksi sekitar Rp6 juta.

Pertemuan tersebut menjadi contoh bagaimana pameran tidak berhenti sebagai ruang promosi, tetapi dapat membuka rantai perdagangan baru bagi UMKM daerah ketika produk dipertemukan dengan pembeli yang membutuhkan pasokan secara berkelanjutan.

Membuka pasar

Usaha teh yang dipelopori Eko bersama para petani di Kemuning itu, kini menjadi salah satu UMKM binaan Bank Indonesia (BI) yang mendapat dukungan melalui pendampingan produksi, penguatan peralatan, promosi dan fasilitasi pertemuan dengan calon pembeli melalui berbagai kegiatan pameran.

Bagi Eko, dukungan tersebut membantu menjawab persoalan yang selama ini menjadi salah satu keterbatasan usaha, yakni kemampuan meningkatkan kapasitas produksi, sekaligus memperluas akses pasar ketika permintaan mulai tumbuh.

Ia mengaku salah satu dampak yang paling terasa setelah mengikuti kegiatan yang difasilitasi BI adalah terbukanya pertemuan dengan pembeli dalam skala lebih besar, termasuk pesanan yang kini mencapai ribuan produk setiap hari.

Bahkan, salah satunya melalui keikutsertaannya dalam "Java Coffee & Flavors Fest (JCFF) 2026" yang digelar pada Juli lalu di Surabaya mampu mempertemukan Eko dengan pembeli asal Boyolali, Jawa Tengah, yang justru membuka harapan lebih luas bagi Teh Gambyong.

Dari pembeli yang lokasinya tidak jauh dari Kemuning itu, Teh Gambyong memperoleh pemesanan mencapai sekitar 3.000 pieces produk setiap hari dengan nilai transaksi sekitar Rp6 juta per hari.

"Unik juga, mitra kami dari Boyolali justru bertemu di Surabaya. Dari satu buyer saja, setiap hari kami bisa mendapatkan sekitar Rp6 juta," kata Eko.

Dukungan BI, sekaligus memberi ruang bagi Teh Gambyong untuk memperkenalkan produk lain seperti teh kumis kucing, teh rempah, teh rosella, dan berbagai racikan herbal yang dikembangkan mengikuti kebutuhan pasar.

Bagi BI, pendampingan terhadap UMKM, seperti Teh Gambyong, menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas pelaku usaha lokal agar tidak hanya mampu menghasilkan produk, tetapi juga memiliki akses terhadap pasar, jejaring usaha dan peningkatan kualitas produksi.

Meskipun demikian, pertumbuhan permintaan menghadirkan persoalan baru karena kapasitas produksi saat ini masih belum mampu memenuhi sejumlah permintaan besar, termasuk calon pembeli ekspor yang membutuhkan pasokan sekitar 35-45 ton atau satu kontainer per bulan.

Kondisi tersebut membuat Eko memilih memprioritaskan pasar domestik, sembari memperkuat kapasitas produksi dan memenuhi sejumlah persyaratan pengembangan usaha, termasuk proses pengajuan BPOM setelah sebelumnya mengantongi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dan sertifikasi halal.

Menghidupkan kebun

Bagi Eko, memperbesar produksi bukan semata-mata tentang mengejar omzet karena keberlanjutan usaha bergantung pada keberadaan petani yang memasok bahan baku dari kebun-kebun di sekitar Kemuning.

Musim kemarau menjadi tantangan tersendiri karena pertumbuhan pucuk melambat dan pasokan berkurang, sementara permintaan tetap berjalan, sehingga peningkatan kapasitas produksi tidak bisa dilepaskan dari keberlanjutan kebun teh.

Karena itu, kemitraan dengan petani menjadi bagian penting dari perjalanan Teh Gambyong, termasuk upaya menjaga agar hasil panen tetap memiliki nilai ekonomi yang mendorong masyarakat mempertahankan kebun.

Harapan tersebut mulai menemukan bentuk, ketika semakin banyak petani tertarik bergabung dan memperluas lahan yang dapat menjadi sumber bahan baku sekaligus menjaga roda ekonomi masyarakat sekitar.

Di sisi lain, rumah produksi Teh Gambyong tidak hanya menjadi tempat mengolah dan menjual teh, tetapi juga ruang edukasi bagi wisatawan dan mahasiswa yang ingin melihat perjalanan teh sejak dipetik, hingga siap diseduh.

Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Tengah dan Jawa Timur memanfaatkan kebun serta rumah produksi tersebut sebagai tempat penelitian, sementara pengunjung dapat mengenal proses pengolahan yang selama ini hanya mereka lihat dalam bentuk produk jadi.

"Jadi kami tidak hanya menjual produk, tetapi juga memberikan edukasi, mulai dari tanaman, proses pengolahan, sampai produk itu siap dinikmati," ujar Eko.

Dari sebuah usaha kecil yang dahulu hanya menghasilkan keuntungan sekitar Rp300 ribu sebulan, Teh Gambyong kini tumbuh menjadi usaha yang menghubungkan kebun, petani, pengolah, pasar dan konsumen dalam satu rantai nilai lokal.

Bagi Eko, perjalanan itu pada akhirnya bukan hanya tentang bagaimana membuat teh Kemuning dikenal lebih luas, tetapi sebuah cara secangkir teh yang lahir dari lereng Lawu mampu menjaga agar petani tetap memiliki alasan untuk mempertahankan kebunnya hingga masyarakat sekitar ikut tumbuh bersama.

Di balik upaya mendorong UMKM agar naik kelas, penguatan usaha tidak cukup hanya dengan memperkenalkan produk kepada pasar, tetapi juga membutuhkan kelembagaan yang kuat agar pelaku usaha mampu berkembang secara berkelompok.

Bank Indonesia Jawa Timur menempatkan penguatan kelembagaan melalui koperatisasi sebagai salah satu fondasi pengembangan UMKM, terutama dengan mendorong kelompok tani yang sebelumnya berjalan secara individual untuk membangun sinergi melalui kelompok tani hingga gabungan kelompok tani dan koperasi.

Deputi Direktur Kantor Perwakilan BI Jawa Timur Yono Haryono mengatakan pendekatan tersebut ditempuh karena UMKM memiliki daya tawar yang lebih kuat ketika pelaku usaha mampu bersinergi, sekaligus memudahkan mereka dalam mengembangkan produktivitas dan memperluas skala usaha.

Setelah kelembagaan diperkuat, persoalan berikutnya adalah pembiayaan yang menjadi salah satu tantangan ketika pelaku UMKM hendak meningkatkan kapasitas produksinya, sehingga fasilitasi akses pembiayaan menjadi pilar berikutnya dalam pengembangan UMKM.

Melalui berbagai kegiatan, seperti Java Coffee Festival (JCFF) dan Festival Ekonomi Syariah (Fesyar), BI Jatim tidak hanya mempertemukan UMKM dengan konsumen, tetapi juga mendorong terjadinya perjumpaan bisnis agar pelaku usaha memiliki akses terhadap sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan bisnisnya.

Upaya tersebut kemudian dilanjutkan dengan membuka akses pasar yang lebih luas karena penguatan kelembagaan dan pembiayaan belum cukup tanpa kepastian pasar bagi produk UMKM.

Akses pasar itu diberikan mulai dari pasar domestik hingga peluang ekspor, termasuk melalui berbagai pameran dan agenda perdagangan yang mempertemukan UMKM potensial dengan calon pembeli, baik dari dalam maupun luar negeri.

Dukungan terhadap UMKM dibangun secara bertahap, mulai dari memperkuat kelembagaan dan kemampuan berkelompok, membuka akses pembiayaan, hingga memperluas pasar agar usaha yang telah tumbuh memiliki peluang untuk naik kelas dan berkelanjutan.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2026

Pekanbaru, (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Riau mencatat realisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) mencapai Rp1,12 triliun hingga September 2026, naik Rp187,2 miliar atau 20,04 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto dalam Rapat Rekonsiliasi Data PBBKB Triwulan II dan III serta Sosialisasi Aplikasi e-PBBKB di Pekanbaru , Kamis mengatakan kenaikan penerimaan daerah ini didorong oleh bertambahnya jumlah Wajib Pungut (Wapu) dari 19 instansi pada 2025 menjadi 26 pada tahun 2026.

"Pertumbuhan ini juga didorong oleh bertambahnya jumlah Wajib Pungut dari 19 Wapu pada tahun 2025 menjadi 26 Wapu pada tahun 2026," katanya.

Dia memaparkan bahwa kontribusi terbesar dari total realisasi tersebut disumbangkan oleh pemungutan pajak melalui PT Pertamina Patra Niaga. BUMN tersebut mencatatkan nilai pemungutan sebesar Rp900,96 miliar atau menyumbang 80,33 persen dari total penerimaan PBBKB Riau.

"Ini tentu perkembangan yang baik dan saya menyampaikan terima kasih atas kerja sama Bapak/Ibu. Ini menunjukkan kontribusi Pertamina Patra Niaga sangat besar," ujarnya.

Pemprov Riau lanjutnya memproyeksikan total realisasi PBBKB hingga akhir tahun anggaran 2026 berpotensi menyentuh angka Rp1,510 triliun. Untuk mencapai target tersebut, pengawasan serta optimalisasi pemungutan dari seluruh Wajib Pungut akan terus ditingkatkan hingga Desember mendatang.

Oleh karena itu, Pemprov Riau mengimbau seluruh Wajib Pungut untuk menyetorkan kewajiban pajak sesuai dengan volume aktivitas transaksi penjualan bahan bakar kendaraan di lapangan. Langkah transparansi tersebut dinilai penting demi memastikan penerimaan hak daerah berjalan secara optimal tanpa membebani iklim dunia usaha.

"Kita masih punya waktu sampai akhir tahun. Saya berharap ruang yang masih ada itu dapat kita optimalkan bersama. Bukan dengan membebani dunia usaha, tetapi dengan memastikan apa yang memang menjadi hak daerah dapat kita terima sesuai aktivitas yang sebenarnya," ungkap SF Hariyanto.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Semarang (ANTARA) - Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memasifkan penanaman pohon bakau (mangrove) di wilayah Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak sebelum proyek Giant Sea Wall dimulai.

Wakil Kepala BOPPJ Fadil Imran, di Semarang, Kamis, mengatakan bahwa penanaman mengrove tersebut akan dilakukan juga bersama masyarakat, dan rencananya akan dilakukan waktu dekat.

"Presiden sudah memerintahkan BOPPJ untuk mengoptimalkan perlindungan ekologis dan pengembangan ekonomi masyarakat di Pantura. Salah satu wilayah yang menjadi titik untuk dikelola adalah di Kota Semarang, Demak, dan Kendal," katanya saat beraudiensi dengan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.

Menurut dia, keterlibatan masyarakat maupun komunitas-komunitas menjadi penting dalam menjaga wilayah pesisir.

"Giant Sea Wall dalam konsep besarnya adalah pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan, langkah yang akan dilakukan oleh BOPPJ tersebut selaras dengan program Mageri Segoro yang sudah dilakukan di seluruh pesisir Jateng.

Tercatat, panjang garis pantai di Jateng mencapai 1.127,85 kilometer, terdiri atas wilayah Pantura sepanjang 651,47 kilometer, Pansela (pantai selatan) sepanjang 343,50 kilometer, dan Karimunjawa sepanjang 132,88 kilometer.

Kawasan pesisir tentu harus dijaga karena berkaitan langsung dengan permukiman, tambak, perikanan, kawasan industri, infrastruktur, dan kehidupan masyarakat.

"Tentu saja program BOPPJ itu selaras dengan program Jawa Tengah. Kita punya program Mageri Segoro yang itu sudah melibatkan seluruh komponen masyarakat," katanya.

Khusus di kawasan Pantura, lanjut dia, tantangannya cukup kompleks, yakni bukan hanya abrasi dan erosi yang menyebabkan mundurnya garis pantai, tetapi juga banjir, rob, penurunan muka tanah, sedimentasi, dan lainnya.

Maka dari itu, kata dia, perlindungan Pantura membutuhkan penanganan yang terpadu.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

penyerapan tenaga kerja tersebut berasal dari sektor riil melalui investasi langsung, baik dari investor dalam negeri maupun investor asing yang menjalankan proyek investasi di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi di Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun dan menyerap sebanyak 1.448.000 tenaga kerja baru.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan menyampaikan capaian investasi tersebut memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja.

Nurul dalam keterangannya di Jakarta, Kamis menegaskan, penyerapan tenaga kerja tersebut berasal dari sektor riil melalui investasi langsung, baik dari investor dalam negeri maupun investor asing yang menjalankan proyek investasi di Indonesia.

Menurut dia, penyerapan tenaga kerja itu bukan berasal dari rekrutmen pegawai sektor pemerintah, melainkan dari proyek-proyek investasi yang terealisasi di berbagai sektor.

"Pencatatannya dilakukan secara transparan per proyek melalui laporan resmi yang disampaikan oleh perusahaan kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berupa Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)," ujar Nurul.

Lebih lanjut, Nurul menjelaskan bahwa penyerapan tenaga kerja dari investasi langsung dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dengan pertumbuhan rata-rata penyerapan tenaga kerja dalam periode tersebut mencapai 22,4 persen.

Ia menilai kehadiran investasi di Indonesia memiliki peran penting karena tidak hanya membawa modal, tetapi juga mendorong alih teknologi dan pengetahuan.

Investasi yang terwujud dalam bentuk proyek dan kegiatan usaha, lanjutnya, secara nyata terus menciptakan kesempatan kerja baru bagi masyarakat Indonesia.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Meulaboh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat memberi pelatihan kepada 61 orang putera puteri daerah setempat, untuk belajar bahasa Jepang selama 75 hari sebelum nantinya dikirim untuk magang dan bekerja ke Jepang.

"Sebelum berangkat ke Jepang, para peserta wajib mengikuti proses pelatihan dan pembekalan intensif selama kurang lebih 75 hari di Aceh Barat," kata Bupati Aceh Barat, Tarmizi, Kamis.

Materi yang diberikan meliputi penguasaan bahasa Jepang, pemahaman budaya, serta kesiapan fisik dan mental.

Selama masa pelatihan, pemerintah daerah juga memberikan dukungan fasilitas berupa uang transpor dan konsumsi bagi para peserta.

Tarmizi mengatakan pemerintah daerah saat ini terus berupaya menekan angka pengangguran di wilayahnya dengan memanfaatkan peluang kerja luar negeri. Salah satu langkah konkrit yang diambil adalah melalui program magang kerja ke Jepang.

"Ini upaya kita Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk mengurangi pengangguran dengan memanfaatkan peluang kerja luar negeri. Untuk tahap awal tahun ini, kita mengirimkan 61 orang ke Jepang untuk bekerja di sana," ujar Tarmizi.

Tarmizi menjelaskan program ini dilaksanakan secara legal dan aman melalui kerja sama resmi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Aceh serta Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kementerian.

"Program ini kerja sama dengan Disnakertransmob Aceh dan BP3MI Kemenaker. Jalur resmi dari kementerian ini penting supaya ada jaminan perlindungan langsung dari negara," tegasnya.

Selain itu, Pemkab Aceh Barat juga sedang mendiskusikan kerja sama dengan Asosiasi Ketenagakerjaan (AKN) Aceh Barat untuk mempersiapkan keberangkatan peserta ke beberapa negara tujuan lainnya pada tahun depan, dengan kuota yang diproyeksikan mencapai ratusan orang.

Tarmizi berharap Aceh Barat dapat menjadi pelopor bagi daerah lain di Provinsi Aceh dalam membuka akses peluang kerja internasional bagi para generasi muda.

Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan selama 75 hari dan pengurusan dokumen administrasi, para peserta dijadwalkan akan langsung diberangkatkan ke Jepang pada awal tahun depan.

"Kita mulai dari Aceh Barat sebagai pelopor, yang nantinya diharapkan bisa diikuti oleh seluruh kabupaten/kota di Aceh. Harapan kita, ini bisa memotivasi anak-anak muda Aceh Barat dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran," pungkasnya.

Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Nusa Tenggara Barat menargetkan nilai transaksi dari penjualan paket wisatawan Rinjani Travel Mart (RTM) yang diselenggarakan pada 13-15 Oktober 2026 tembus hingga angka Rp20 miliar.

Ketua Asita NTB, Sellywati mengatakan dalam kegiatan RTM ke-7 ini akan diikuti 100 buyers dan sellers dari nusantara dan luar negeri di antaranya Jepang, Amerika Serikat, China, Malaysia, Uni Emirat Arab (UEA), dan Timor Leste.

"Kegiatan tahunan ini merupakan wadah mempertemukan pelaku industri pariwisata untuk mendorong dan mempromosikan destinasi unggulan yang ada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, NTB," ujarnya di Mataram, Kamis.

Ia berharap melalui kegiatan ini dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke NTB, sehingga berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di wilayah itu. Hal ini juga sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB makmur mendunia, di mana salah satu program unggulannya pariwisata.

"Untuk target transaksi itu Rp20 miliar, kalau bisa sampai Rp30 miliar tahun ini. Karena buyers (pembeli) kita beragam saat ini," kata Sellywati didampingi sejumlah pengurus ASITA NTB.

Sellywati mengatakan animo buyers untuk mengikuti RTM tahun ini cukup tinggi. Ini bisa dilihat dari rencana buyers dari sejumlah negara untuk hadir bertransaksi pada RTM tahun ini.

"Dari animo mereka yang hadir ini sangat tinggi dan buyers yang hadir ini lebih berkualitas, makanya kita optimis penjualan paket wisata akan jauh lebih meningkat dari kegiatan RTM tahun lalu cuman Rp15 miliar," ujarnya.

Menurutnya, pada tahun lalu fokus kegiatan lapangan di pusatkan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah, namun untuk tahun ini destinasi Gili Trawangan dan Senaru, Lombok Utara. Sedangkan, paket yang di tawarkan mencakup seluruh destinasi yang ada di NTB.

"Kalau Pulau Sumbawa itu ada paket Hiu Paus dan Pantai Lakey di Dompu. Kalau Lombok itu Gili Trawangan dan lainnya. Pokoknya semua paket kita tawarkan ke luar negeri," katanya.

Sementara Ketua Panitia RTM 2026, Dewantoro Umbu Joka, mengatakan kegiatan RTM tahun ini juga untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang telah digagas tiga provinsi melalui Kerja Sama Regional Bali-NTB-NTT (KR-BNN), sehingga pelaku industri pariwisata di tiga daerah juga hadir.

"Mudah-mudahan pertumbuhan pariwisata di daerah terus bertumbuh dan ekonomi semakin meningkat," katanya.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kehadiran pupuk ini menjadi faktor penting dalam kita menyelenggarakan kemandirian pangan

Tapanuli Selatan, Sumatera Uta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan (Wamenko Pangan) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan reformasi tata kelola pupuk bersubsidi menjadi faktor penting dalam mendukung kemandirian pangan bagi Indonesia.

“Atas arahan dari Presiden Prabowo Subianto, 145 regulasi dilebur hanya menjadi tiga, dengan alur dari Kementerian Pertanian, kemudian Pupuk Indonesia, lalu ke petani,” ujar Hanif dalam sesi diskusi bertajuk “Kemandirian Pangan Fondasi Kedaulatan Bangsa” yang dipantau secara daring dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kamis.

Hanif menyampaikan, sebelum pemerintah melakukan deregulasi atau reformasi tata kelola pupuk bersubsidi, penyediaan pupuk bersubsidi perlu melalui 145 regulasi sebelum diproduksi dan didistribusikan kepada petani.

Hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi diyakini oleh Hanif menjadi angin segar bagi kemandirian pangan Indonesia.

“Kehadiran pupuk ini menjadi faktor penting dalam kita menyelenggarakan kemandirian pangan,” kata dia.

Selain itu, Hanif juga menyoroti penurunan HET (Harga Eceran Tertinggi) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen yang berlaku sejak 22 Oktober 2025.

“Yang di angka Rp2 ribu sekian, ini dipotong sampai 20 persen. Hampir (dipotong) di semua jenis pupuk, ada 5 jenis kalau nggak salah,” ucap Hanif.

Berdasarkan paparannya, lima jenis pupuk yang dimaksud meliputi pupuk urea, pupuk NPK, pupuk NPK untuk kakao, pupuk ZA, dan pupuk organik.

Selain reformasi tata kelola pupuk, Hanif juga menyampaikan bahwa ketersediaan lahan juga telah menjadi perhatian bagi pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan.

“Pemerintah melalui Kementerian ATR dan Kemenko Bidang Pangan telah menentukan ada paling tidak 87 persen dari lahan baku sawah yang harus ditetapkan menjadi sawah dilindungi,” ucap Hanif.

Menurut Hanif, langkah tersebut penting untuk ditempuh, sebab pertanian memiliki lima unsur penting, yakni ketersediaan tanah, benih, pupuk, sumber daya manusia (SDM), serta teknologi.

“Kelima-limanya ini telah dilakukan regulasi sangat masif pada kondisi hari ini,” ujar Hanif.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penanganan intrusi air laut untuk menyelamatkan 8.000 hektare lahan pertanian di Daerah Irigasi Rawa (DIR) Pisang, Kabupaten Lampung Selatan.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan penguatan infrastruktur sumber daya air merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. Infrastruktur yang andal memberikan kepastian layanan air bagi petani sehingga produktivitas pertanian dapat terus dijaga.

“Kehadiran infrastruktur sumber daya air sangat penting untuk mendukung ketersediaan air irigasi pertanian, menjaga produktivitas lahan, serta memastikan pasokan pangan tetap terjaga,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Langkah ini dilakukan guna memperlancar aliran air sekaligus menjaga ketersediaan air baku bagi lahan pertanian masyarakat sehingga dapat mencegah potensi gagal panen.

Melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung, penanganan dilakukan pada jaringan saluran yang terhubung dengan Sungai Way Sekampung dan Saluran Pembuang Sekunder (SPS) Sragi.

Pekerjaan mencakup normalisasi saluran suplesi dari Sungai Way Sekampung menuju SPS Sragi sepanjang sekitar 1,3 kilometer serta normalisasi SPS Sragi sepanjang 3,2 kilometer.

Secara keseluruhan, pekerjaan tersebut mencapai sekitar 4,5 kilometer. Normalisasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kelancaran aliran air menuju jaringan irigasi sehingga suplai air dapat lebih optimal untuk kebutuhan pertanian.

Selain normalisasi saluran, Kementerian PU juga telah menyelesaikan perbaikan empat unit pintu Tabat Gayau dan 13 unit pintu pembuang. Selain itu, 3 unit gorong-gorong dengan total panjang 30 meter juga telah dipasang, disertai pasangan batu kali untuk memperkuat konstruksi gorong-gorong.

Penanganan tersebut menjadi bagian dari upaya memperlancar distribusi air ke saluran pertanian sekaligus mengendalikan masuknya air laut ke jaringan. Dalam penanganan di lapangan, air dari Sungai Way Sekampung dipompa menuju saluran sepanjang sekitar 700 meter menggunakan mobile pump.

Untuk memperlancar aliran menuju saluran pertanian, pengangkatan sedimentasi juga dilakukan pada Saluran Pembuangan Primer (SPP) Sekampung – SPS Sragi sepanjang 5,8 kilometer dan SPP Sekampung – SPP Bali Agung sepanjang 5,6 kilometer dengan mengerahkan 5 unit Excavator Long Arm.

Material sedimen diangkat agar aliran air dapat diteruskan ke saluran SPP dan selanjutnya dipompa menuju sawah.

Perbaikan Tabat Gayau turut menjadi bagian penting dalam pengendalian tata air. Tabat berfungsi mengatur aliran saluran.

Pada musim hujan, pintu dapat dibuka untuk membuang aliran ke Sungai Sekampung, sedangkan pada musim kemarau pintu ditutup untuk menahan intrusi air asin sekaligus menahan air hasil pompanisasi agar tetap mengalir di saluran SPP.

Dengan penanganan tersebut, Kementerian PU berupaya memastikan aliran air dapat lebih lancar dan terkontrol hingga ke jaringan pertanian.

Langkah itu diharapkan mendukung keberlanjutan pasokan air baku bagi sawah serta membantu masyarakat mempertahankan produktivitas pertanian di wilayah terdampak intrusi air laut.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bogor (ANTARA) - Lembaga Pengembangan Agromaritim dan Akselerasi Innopreneurship (LPA2I) IPB University memberikan pelatihan kepada 30 startup binaan dengan kemampuan menentukan nilai bisnis sehingga masing-masing memiliki dokumen valuasi bisnis.

Wakil Kepala LPA2I Bidang Inkubasi Bisnis dan Kemitraan Industri IPB University Prof Rokhani Hasbullah dalam keterangannya di Bogor, Kamis, menekankan bahwa startup memiliki karakteristik berbeda dari usaha mikro dan kecil pada umumnya yakni sentuhan teknologi dan orientasi pertumbuhan yang kuat.

Oleh Karena itu para startup tidak hanya mempertahankan kapasitas yang telah dicapai, tetapi dituntut terus mengembangkan produk, pasar, teknologi dan skala bisnis.

"Startup harus berani mengembangkan kapasitas masing-masing sehingga valuasi bisnis menjadi aspek penting sebagai upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha,” katanya.

Pemahaman valuasi diharapkan membantu founder melihat bisnisnya dari perspektif lebih luas. Nilai bisnis tidak hanya berdasarkan omzet atau aset, tetapi juga potensi pasar, pertumbuhan, model bisnis, teknologi, traction, tim, serta prospek pengembangan usaha.

IPB secara khusus menggelar workshop valuasi bisnis. Peserta mendapatkan materi pengantar valuasi bisnis, metode perhitungan valuasi bisnis dan praktik penyusunan valuasi bisnis.

Materi disampaikan Dr Muhammad Bachtiar dan Dr Asaduddin Abdullah dari Sekolah Bisnis IPB University serta Indra Purnama, Secretary General MIKTI. Peserta diperkenalkan pada penerapan valuasi dalam konteks startup, termasuk bagaimana data perusahaan dapat menjadi dasar penghitungan.

Narasumber sekaligus valuator mendampingi penyusunan dokumen melalui coaching dan mentoring. Setiap startup didampingi menyempurnakan dokumennya sesuai karakteristik dan kondisi bisnisnya.

Sementara itu Asisten Bidang Inkubator Bisnis LPA2I IPB University, Deva Primadia Almada berharap hasil dari workshop ini tidak berhenti sebagai dokumen administratif.

"Melalui rangkaian kegiatan ini, harapannya setiap startup dapat mengetahui nilai valuasi bisnisnya masing-masing,” katanya.

Menurut Deva, dokumen valuasi diharapkan menjadi instrumen untuk mengambil keputusan bisnis, menyusun strategi pertumbuhan, dan mempersiapkan diri menghadapi calon investor maupun mitra strategis. Valuasi dapat menjadi dasar pembicaraan soal investasi, kepemilikan saham, dan strategi pengembangan bisnis.

Melalui kegiatan ini, LPA2I IPB University tidak hanya mendorong startup menghasilkan produk dan membangun pasar, tetapi juga membekali founder memahami nilai bisnis, potensi pertumbuhan serta kesiapan menuju pendanaan dan scale-up.

Pewarta: Syarif Abdullah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kita mau membawa pengelolaan BUMN kita setransparan mungkin, seterbuka mungkin, melakukan perubahan yang fundamental mengenai pengelolaan BUMN-BUMN kita

Jakarta (ANTARA) - Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria mengatakan, pihaknya sedang melakukan perubahan fundamental terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Kita mau membawa pengelolaan BUMN kita setransparan mungkin, seterbuka mungkin, melakukan perubahan yang fundamental mengenai pengelolaan BUMN-BUMN kita,” ujarnya dalam agenda Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Kamis.

Hasil pemetaan komprehensif yang dilakukan Danantara menunjukkan ada 1.074 perusahaan di bawah naungan BUMN yang dihadapkan pada berbagai masalah, seperti tumpang tindih unit usaha, kerugian operasional, inefisiensi, hingga piutang antara perusahaan yang tak terselesaikan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihaknya membagi 1.074 perusahaan itu ke dalam sektor industrinya masing-masing, lalu membandingkannya dengan standar tolak ukur global (global benchmark).

Kemudian, dilakukan evaluasi yang mencakup analisis model bisnis, struktur biaya, margin EBITDA, analisis pasar, hingga kapasitas internal dari segi keuangan, organisasi, serta sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil analisis, ribuan BUMN itu dikelompokkan ke dalam empat skema penyehatan utama. Pertama adalah likuidasi bagi perusahaan yang beban finansialnya telah melampaui nilai aset. Kedua yaitu divestasi pada unit usaha non inti seperti kepemilikan hotel, rumah sakit, jaringan serat optik, hingga jalan tol yang tersebar di berbagai BUMN.

Selanjutnya ialah konsolidasi dan merger lintas BUMN, seperti penggabungan 23 perusahaan industrial estate menjadi perusahaan industrial estate terbesar di Asia Tenggara dengan tanah kelolaan 35 ribu hektare (ha), pengintegrasian lima perusahaan management aset, hingga rencana konsolidasi 16 perusahaan asuransi, 60 rumah sakit, serta lebih dari 100 hotel.

Danantara juga melakukan konsolidasi internal seperti penutupan 124 perusahaan PT Pertamina (Persero) dan 50 anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

“Total hasil daripada proses inlining yang kita lakukan dari 1.074 perusahaan nanti akan menjadi hanya kurang lebih 200 perusahaan yang kuat-kuat. Inilah yang kita lakukan dan kita harapkan akhir tahun ini selesai,” kata dia.

Lebih lanjut, dia menilai pembenahan tata kelola (governance) turut perlu dilakukan mengingat terdapat praktik rekayasa keuangan (financialengineering), pembukuan yang tak akurat, hingga penurunan nilai aset (impairment) yang menembus angka Rp100 triliun.

Masalah lain yang ditemukan terkait penyerapan investasi berlebih (overinvestment) tanpa menghitung imbal hasil (return on investment) yang menyebabkan sejumlah BUMN terjebak dalam utang berkepanjangan yang tak mampu dibayar.

Persoalan ini dialami perusahaan seperti PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang memiliki proyek mangkrak dengan beban hutang Rp26 triliun, atau utilitas pabrik PT Kimia Farma Tbk yang hanya beroperasi 40 persen, sehingga beban hutang semakin tinggi.

“Karena itu, kita menentukan sekarang harus ada komite investment untuk supaya tidak terjadi lagi (overinvestment). Setiap perusahaan, setiap dia berinvestasi harus melewati komite investasi. Melalui komite investasi ini nanti akan dicek apakah investasinya sesuai atau tidak dengan peruntukan dan rencana kerja daripada perusahaannya,” ucap Kepala BP BUMN itu.

Transformasi di dalam tubuh BUMN juga menyasar pada perubahan model bisnis, Misalnya, PT Pupuk Indonesia (Persero) yang menerapkan skema lama berbasis cost-plus sehingga memicu pembengkakan biaya produksi dan menambah beban subsidi pemerintah, telah diubah menjadi skema mark to market yang berhasil menurunkan harga pupuk, meningkatkan laba hingga hampir 300 persen, serta mendanai revitalisasi delapan pabrik pupuk baru.

Efisiensi serupa dilakukan pula secara bertahap pada sektor ketenagalistrikan di PT PLN (Persero), industri semen, Pertamina, hingga PT Danareksa (Persero).

“Inilah transformasi yang sedang kita lakukan, dan dampaknya dirasakan. Tentu saja transformasi ini membutuhkan komitmen yang kuat, terutama sekali dari seluruh manajemen BUMN. It's now or never. Kita harus berubah atau kita akan begini seterusnya,” ungkap Dony.

“Tentu saja kami berharap dengan transformasi yang terjadi, kita berharap 2026 ini, kita akan membutuhkan keuntungan paling tidak Rp360 triliun. Dari 360 triliun inilah yang akan nanti menjadi engine of growth kita,” kata COO Danantara.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Dinas Pariwisata Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengatakan, para pelaku usaha di sejumlah sentra oleh-oleh siap menyambut para wisatawan MotoGP 2026, dan mereka dipastikan akan memberikan pelayanan terbaik bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram Cahya Samudra di Mataram, Kamis, mengatakan, kesiapan tersebut tidak hanya terlihat di sektor pusat oleh-oleh, tetapi juga dari tingginya angka okupansi perhotelan di Mataram yang terus menunjukkan tren positif jelang ajang internasional itu.

"Okupansi hotel bintang 3 dan 4 di Kota Mataram saat ini telah menembus angka di atas 85 persen," katanya.

Sementara itu, okupansi hotel bintang 2 ke bawah berkisar di angka 70 persen dan diperkirakan terus meningkat mendekati hari pelaksanaan pada 9-11 Oktober 2026.

Terkait dengan itu, Dispar Kota Mataram mengapresiasi kesiapan para pelaku bisnis di kawasan pusat oleh-oleh, seperti di kawasan Sekarbela yang menjadi sentra kerajinan mutiara, pusat perbelanjaan serta kuliner di Kota Mataram, yang dinilai sudah terbiasa dan profesional dalam melayani wisatawan.

Kesiapan mereka juga ditunjukkan dengan bekerja secara profesional, seperti contohnya mutiara di Sekarbela, karena memang daerah tujuan wisata oleh-oleh sehingga mereka sudah terbiasa melayani tamu.

Mutiara menjadi salah satu produk unggulan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Kota Mataram, karena setiap kali wisatawan datang ke Mataram pasti mencari oleh-oleh mutiara khas dari Kota Mataram.

"Prinsipnya, sejauh ini sentra perbelanjaan oleh-oleh yang ada di Kota Mataram sudah siap," katanya.

Selain kesiapan akomodasi dan fasilitas belanja, kata Cahya, keramahan masyarakat juga menjadi modal penting dalam menyukseskan gelaran ajang internasional tersebut.

"Alhamdulillah, antusiasme warga yang tinggi, seperti yang terlihat pada kemeriahan parade pembalap pada Rabu (7/10/2026) di Mataram, menjadi sinyal positif kesiapan NTB dan Kota Mataram khususnya sebagai tuan rumah yang ramah dan berkesan," katanya.

Pewarta: Nirkomala
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Tanjungpandan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memastikan progres pembangunan fisik Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Sungai Padang, Kecamatan Sijuk, hampir rampung secara keseluruhan dan akan segera beroperasi dalam waktu dekat.
‎
‎Kepala Dinas Perikanan Belitung, Ade Winarko di Tanjungpandan, Kamis mengatakan program prioritas nasional ini dihadirkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan mempercepat roda perekonomian nelayan setempat.
‎
‎"Alhamdulillah, progres fisik sudah selesai. Hanya kemarin waktu saya tinjau ke lapangan, itu masih Cold Storage yang masih dalam proses penyelesaian. Kontrak fisiknya pelaksanaannya lain, sedangkan pekerjaan rantai dinginnya oleh penyedia yang berbeda," katanya.
‎
‎Menurutnya, fasilitas rantai dingin Kampung Nelayan Merah Putih Sungai Padang tersebut meliputi unit pabrik es portabel berjenis bubur es (Slurry Ice) serta cold storage.
‎
‎Menurut dia, pabrik es portabel tipe slurry ice saat ini telah selesai dikerjakan, sementara unit Cold Storage sedang memasuki tahap akhir penyelesaian.
‎
‎Selain infrastruktur dasar dan fasilitas rantai dingin, lanjut dia, kawasan KNMP Sungai Padang juga akan segera menerima alokasi bantuan sarana penangkapan ikan.
‎
‎"Bantuan tersebut meliputi 10 unit kapal, 10 unit mesin kapal, serta 700 paket alat tangkap," ujarnya.
‎
‎Ade Winarko menambahkan, di sisi lain, program KNMP tahap ketiga kini telah merambah dua titik lokasi baru di Belitung, yakni Desa Tanjung Rusa dan Desa Pulau Seliu.
‎
‎"Kontrak pengerjaan untuk kedua titik tersebut telah resmi diteken sejak sepekan lalu. Kami lagi menyesuaikan waktu rencana ada Ground Breaking, peletakan batu pertama bersama Bupati Belitung dan Forkopimda," katanya.
‎
‎Ia berharap kehadiran KNMP benar-benar dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dan tidak sekadar menjadi simbol pembangunan fisik semata.
‎
‎Dia meyakini melalui fasilitas yang terintegrasi, perputaran ekonomi di kawasan pesisir diyakini akan bergerak lebih cepat dan berdampak nyata bagi kesejahteraan nelayan.
‎
‎"KNMP itu merupakan program prioritas nasional untuk mendukung dan mensejahterakan nelayan ke depannya. Kami berharap KNMP ini tidak hanya bangunan monumen saja, tapi digunakan dan dioperasionalkan secara baik," ujarnya.

Pewarta: Kasmono/Apriliansyah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026