Pertumbuhan sebesar 8,37 persen hingga September 2026 merupakan capaian positif bagi KAI Daop 8 Surabaya

Surabaya (ANTARA) - PT KAI Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya mencatat jumlah muatan angkutan barang sebanyak 2,26 juta ton selama Januari-September 2026, meningkat 8,37 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono mengatakan peningkatan tersebut setara dengan 174.601 ton dibandingkan muatan angkutan barang pada Januari-September 2025 yang mencapai 2.086.077 ton.

“Pertumbuhan sebesar 8,37 persen hingga September 2026 merupakan capaian positif bagi KAI Daop 8 Surabaya,” kata Mahendro di Surabaya, Jawa Timur, Selasa.

Ia menjelaskan pertumbuhan volume angkutan barang tersebut didukung optimalisasi operasional, penguatan kerja sama dengan mitra logistik, serta kepercayaan pelanggan terhadap layanan kereta api.

Berdasarkan jenis komoditas, kata dia, angkutan peti kemas menjadi penyumbang terbesar dengan volume 1.517.484 ton, disusul bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 687.769 ton.

Sedangkan angkutan ritel, lanjutnya, tercatat sebanyak 37.139 ton, sementara komoditas lainnya mencapai 18.286 ton selama sembilan bulan pertama 2026.

“Dominasi angkutan peti kemas dan BBM menunjukkan peran kereta api dalam mendukung distribusi barang untuk kebutuhan industri, perdagangan dan pasokan energi,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan KAI Daop 8 Surabaya terus mengoptimalkan layanan angkutan barang dengan mengutamakan keselamatan, ketepatan waktu, dan keandalan operasional untuk memenuhi kebutuhan pengiriman pelanggan.

Menurut dia, kapasitas angkut yang besar dan jadwal perjalanan yang terencana menjadi bagian dari layanan kereta api dalam mendukung efisiensi distribusi serta kelancaran rantai pasok.

Selain itu, kata Mahendro, pengangkutan barang dalam volume besar melalui satu rangkaian kereta api juga dapat menjadi alternatif transportasi logistik yang mendukung pemanfaatan moda angkutan lebih ramah lingkungan.

Oleh karena itu, KAI Daop 8 selanjutnya berupaya memperkuat kemitraan dengan pelanggan dan pelaku usaha logistik untuk menyesuaikan layanan dengan kebutuhan pasar.

“Ke depan, kami akan terus memperkuat sinergi dengan pelanggan dan mitra logistik untuk menghadirkan layanan angkutan barang yang semakin andal, kompetitif, dan sesuai dengan kebutuhan pasar,” tuturnya.

Pewarta: Indra Setiawan/Naufal Ammar Imaduddin
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kebijakan transformasi ditempuh guna mengurangi ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pusat dan menghadapi tantangan penahanan dana bagi hasil

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berkomitmen mempercepat transformasi ekonomi dari sektor ekstraktif menuju ekonomi berkelanjutan berbasis hilirisasi industri untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kebijakan transformasi ditempuh guna mengurangi ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pusat dan menghadapi tantangan penahanan dana bagi hasil," kata Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji saat membuka Forum Konsultasi Daerah (FKD) Rencana Transformasi Ekonomi Kalimantan Timur 2045 di Samarinda, Selasa.

Menurut dia, kondisi fiskal Kaltim yang selama ini mengandalkan ekonomi ekstraktif ke depan kurang menguntungkan karena dana bagi hasil yang seharusnya berjumlah besar saat ini masih tertahan di pusat.

"Karena itu, Kaltim harus segera menyiapkan transformasi ekonomi baru,” jelas Seno.

Transformasi ekonomi yang diharapkan adalah mengubah ketergantungan dari sektor ekstraktif batu bara serta minyak dan gas bumi (migas) menjadi ekonomi berkelanjutan.

Saat ini, sekitar 34 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim masih didominasi oleh ekonomi ekstraktif, dan ketergantungan tersebut dinilai harus segera diakhiri.

Kondisi yang diinginkan berupa pembaruan pada sektor produsen dan ekonomi di tingkat masyarakat, sehingga ke depan PAD akan semakin meningkat.

Peningkatan pendapatan tersebut secara langsung akan mendorong penguatan postur APBD, sehingga daerah tidak lagi bergantung pada transfer pusat.

“Kita harapkan postur APBD kita ke depan sebagian besar sudah bersumber dari pendapatan asli daerah,” tegas Wagub Seno.

Dengan transformasi ekonomi tersebut, Pemprov Kaltim menargetkan dalam tiga tahun ke depan minimal 50 persen dari postur APBD Kaltim sudah bersumber dari PAD.

Wagub Seno juga merujuk laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa potensi pengembangan ekonomi non-ekstraktif di Kaltim sangat besar.

Opsi potensial yang terus dikembangkan adalah industri pengolahan non-ekstraktif, seperti hilirisasi energi dan kelapa sawit.

Saat ini, pengembangan hilirisasi kelapa sawit sudah berjalan di Kota Bontang dan Kota Balikpapan. Ke depan, pengembangan juga diarahkan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Nusantara (MBTN) di Kabupaten Kutai Timur.

“Beberapa pabrik minyak goreng sudah ada di Bontang dan Balikpapan. Kami ingin tidak berhenti di minyak goreng saja, karena banyak sekali turunan sawit ini seperti keju, kosmetik, dan lainnya,” ungkapnya.

Melalui strategi baru transformasi ekonomi ini, Wagub Seno berharap para pemilik modal bersedia membangun pabrik hilirisasi mereka langsung di Kaltim.

Keuntungan yang diharapkan dari investasi ini antara lain peningkatan pendapatan daerah, terbukanya kesempatan kerja yang lebih luas, serta berkurangnya angka kemiskinan.

Untuk mencapai kemandirian daerah tersebut, Kaltim harus bersikap terbuka terhadap masuknya investasi baru sekaligus bersiap diri menjadi superhub ekonomi bagi Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Tentu saja rencana ini harus selaras dengan program unggulan Gubernur dan Pemprov Kaltim. Salah satunya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia agar generasi muda kita memiliki kompetensi untuk mendukung program unggulan ini," kata Seno Aji.

Pewarta: Arumanto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ekonomi Kreatif memfasilitasi pendampingan untuk pengelolaan keuangan dan kesiapan model bisnis yang menjadi faktor penting bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mengakses pembiayaan guna mengembangkan usaha.

Direktur Pengembangan Akses Pendanaan, Pembiayaan, dan Investasi Kementerian Ekonomi Kreatif, Anggara Hayun Anujuprana, mengatakan selain memiliki produk yang potensial, pelaku usaha perlu mampu menghitung kebutuhan modal, mengelola arus kas, serta memahami skema pendanaan yang sesuai dengan karakter bisnisnya.

“Tata kelola keuangan yang baik diperlukan untuk meningkatkan kelayakan usaha dalam mengakses pembiayaan,” kata Hayun dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Hayun mengatakan pelaku ekonomi kreatif perlu membangun pencatatan transaksi yang tertib, memahami arus kas, menghitung kebutuhan modal, serta menyusun model bisnis yang jelas. Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan sebelum mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan.

Upaya penguatan kapasitas tersebut dilakukan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program Creative Economy Ready for Financing (CreaFIN). Program ini dirancang untuk membekali pelaku ekonomi kreatif dengan pengetahuan mengenai kebutuhan modal, pilihan pembiayaan, dan peluang kemitraan untuk mengembangkan bisnis.

Salah satu pelaksanaannya digelar di Creative Hub Samosir, Sumatera Utara. Melalui kegiatan tersebut, sebanyak 50 pegiat ekonomi kreatif mendapatkan pembekalan mengenai pengelolaan keuangan usaha dan fasilitasi akses pendanaan.

Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif Mohammed Ali Berawi mengatakan, penguatan kapasitas bisnis penting agar pelaku ekonomi kreatif dapat memanfaatkan fasilitas pendanaan secara optimal.

“Kami ingin kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi pegiat ekonomi kreatif di Kabupaten Samosir, terutama dalam meningkatkan kesiapan usaha dan daya saing. Kementerian Ekraf terus berupaya memfasilitasi akses pembiayaan, memperluas jejaring bisnis, serta membantu pelaku ekonomi kreatif mengoptimalkan potensi usahanya agar dapat tumbuh secara berkelanjutan,” ungkap Ali.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir Tetti Naibaho menyebut keterbatasan informasi dan permodalan masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha kreatif. Karena itu, fasilitasi akses pembiayaan diharapkan dapat membantu pelaku usaha memperoleh sumber pendanaan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam kegiatan tersebut, Pimpinan Cabang Bank Sumut Pangururan Adi Nixon Marbun turut memaparkan sejumlah skema kredit produktif, termasuk pembiayaan dengan subsidi bunga hingga nol persen. Peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung pengembangan usaha.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menekankan Creative Hub diharapkan tidak hanya menjadi ruang berkumpul, tetapi juga menjadi penghubung bagi pelaku kreatif untuk mengembangkan usaha dan memperluas peluang ekonomi.

“Creative Hub harus menjadi lebih dari sekadar ruang berkumpul. Kita ingin mempertemukan talenta, gagasan, teknologi, industri, dan sumber pendanaan agar potensi kreatif dapat berkembang menjadi usaha yang berdaya saing, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan nasional,” ujar Menteri Ekraf

Melalui program CreaFIN dan aktivasi Creative Hub, Kementerian Ekonomi Kreatif berupaya mempertemukan pelaku usaha dengan lembaga keuangan serta dukungan pemerintah daerah.

Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan bisnis sekaligus membuka peluang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk memperoleh pembiayaan yang sesuai dan mengembangkan usahanya secara produktif.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Berdasarkan laporan ekspor, furnitur rotan menyumbang nilai penjualan lebih dari 52 juta dolar AS, sedangkan keranjang rotan atau rattan basket angkanya 3,86 juta dolar AS

Kabupaten Cirebon (ANTARA) - Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mencatat nilai ekspor komoditas rotan daerah tersebut mencapai 56,30 juta dolar Amerika Serikat (AS) selama Januari-September 2026, dengan kontribusi terbesar berasal dari produk furnitur.

Kepala Bidang Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting Disperdagin Kabupaten Cirebon Peni Sigiarsih mengatakan nilai ekspor tersebut, berasal dari penjualan furnitur rotan dan keranjang rotan ke berbagai negara.

“Berdasarkan laporan ekspor, furnitur rotan menyumbang nilai penjualan lebih dari 52 juta dolar AS, sedangkan keranjang rotan atau rattan basket angkanya 3,86 juta dolar AS,” katanya saat dikonfirmasi di Cirebon, Selasa.

Ia menuturkan produk rotan asal Kabupaten Cirebon dipasarkan ke sejumlah negara, antara lain Amerika Serikat, Brasil, Kanada, Inggris, Australia, Uni Emirat Arab dan Afrika Selatan.

Pasar lainnya meliputi Jepang, China, India, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Turki, Arab Saudi, Singapura dan Vietnam.

Secara bulanan, kata dia, nilai ekspor rotan pada Januari 2026 mencapai 7,03 juta dolar AS, kemudian naik menjadi 7,58 juta dolar AS pada Februari dan tercatat 7,28 juta dolar AS pada Maret.

“Nilai ekspor tersebut turun menjadi 6,87 juta dolar AS pada April dan 5,41 juta dolar AS pada Mei, sebelum kembali meningkat menjadi 5,64 juta dolar AS pada Juni,” katanya.

Ia menyampaikan pada Juli, ekspor rotan mencapai 6,73 juta dolar AS, kemudian turun menjadi 4,80 juta dolar AS pada Agustus dan kembali naik menjadi 6,93 juta dolar AS hingga September 2026.

Ia menegaskan pemerintah daerah berupaya menjaga keberlanjutan perdagangan produk rotan, melalui pemantauan perkembangan ekspor dan perhatian terhadap peluang pemasaran di pasar internasional.

Pihaknya menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat dan pelaku usaha untuk menjaga keberlangsungan industri rotan, terutama dalam memperluas pemasaran, mengenalkan produk dan menjamin pasokan bahan baku.

Ia menilai kelancaran pasokan rotan bermutu menjadi perhatian karena industri di Kabupaten Cirebon masih mengandalkan keterampilan perajin dalam menghasilkan produk secara manual, sehingga ketersediaan bahan baku turut menentukan kesinambungan produksi dan pemenuhan pesanan.

"Kami memfasilitasi promosi produk rotan melalui pameran berskala nasional maupun internasional agar kerajinan daerah semakin dikenal dan pelaku usaha berpeluang menjalin kerja sama dengan mitra bisnis baru," ucap dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kenaikan kuota BBM yang disuplai ke Jember berkisar 20 persen untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga hal tersebut diharapkan dapat mengurangi antrean panjang

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pertamina Patra Niaga menambah pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk mengurangi antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

"Penyaluran BBM bersubsidi di Jember sudah kami tingkatkan kuotanya seperti jenis pertalite pada kondisi normal sekitar 570 kiloliter (KL) per hari, sedangkan beberapa hari terakhir sudah penyalurannya ditingkatkan menjadi 670 hingga 700 KL per hari," kata Sales Area Manager Retail Pertamina Malang, Angga Y. Putra usai mengelar rapat koordinasi dengan Bupati Jember Muhammad Fawait di Pendapa Wahyawibawagraha Jember, Selasa.

Menurut dia, kondisi antrean di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember cukup kondusif setelah dilakukan penambahan kuota BBM bersubsidi karena memang banyak warga yang beralih menggunakan pertalite setelah ada kenaikan yang signifikan pada BBM nonsubsidi jenis pertamax.

"Memang masih tetap terjadi antrean di SPBU, namun dalam kondisi wajar. Kenaikan kuota BBM yang disuplai ke Jember berkisar 20 persen untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga hal tersebut diharapkan dapat mengurangi antrean panjang," tuturnya.

Ia mengapresiasi kebijakan Bupati Jember Muhammad Fawait seperti pembelajaran jarak jauh untuk para pelajar dan penerapan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi ASN yang dinilai membantu Pertamina dalam mengamankan stok BBM di wilayahnya karena mengurangi mobilitas warga menggunakan kendaraan.

"Kebijakan itu cukup membantu kami memberikan waktu bagi Pertamina Patra Niaga untuk mencukupi kebutuhan BBM di sejumlah SPBU dan kami bisa terus bersama-sama memonitor," katanya.

Angga mengimbau masyarakat bijak dalam menggunakan energi, sehingga jangan sampai disalahgunakan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab karena hal tersebut akan merugikan masyarakat luas karena munculnya para spekulan yang memanfaatkan situasi tersebut.

"Pertamina juga sudah menyampaikan kepada pihak SPBU agar memaswpadai penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh para spekulan dan kami juga sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan," ujarnya.

Ia menjelaskan stok BBM di Kabupaten Jember aman untuk mencukupi kebutuhan masyarakat karena kuotanya ditambah, sehingga masyarakat diimbau membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak perlu panic buying dengan membeli melebihi kebutuhan.

Sebelumnya Pemkab Jember memastikan stok BBM di Jember aman saat terjadi antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di kabupaten ini dalam beberapa hari terakhir.

"Kondisi BBM di Jember aman, karena suplai dari Pertamina baik dari Depo Banyuwangi maupun Surabaya melebihi kebutuhan BBM setiap hari," kata Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dan Perdagangan Jember Sartini.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Hingga saat ini proses penanganan masih berlangsung oleh petugas gabungan dari unsur pelabuhan, Basarnas, dan kepolisian. ASDP mengonfirmasi bahwa seluruh penumpang dan awak kapal telah berhasil dievakuasi

Serang (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengonfirmasi telah terjadi insiden kebakaran di atas KMP Batumandi di sekitar Pulau Merak Besar saat kapal sedang dalam proses alun sandar menuju Dermaga VI Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, pada Selasa sore.

Corporate Secretary ASDP Windy Andale dalam keterangan resmi yang diterima media di Serang, Banten, Selasa, mengatakan kapal sebelumnya bertolak dari Pelabuhan Bakauheni sekitar pukul 14.52 WIB.

Sekitar pukul 16.15 WIB, petugas darat melihat adanya percikan api di buritan bagian belakang kapal, tepatnya di deck atas untuk muat kendaraan kecil.

"Hingga saat ini proses penanganan masih berlangsung oleh petugas gabungan dari unsur pelabuhan, Basarnas, dan kepolisian. ASDP mengonfirmasi bahwa seluruh penumpang dan awak kapal telah berhasil dievakuasi," katanya

ASDP terus berkoordinasi secara intensif dengan otoritas pelabuhan, Basarnas, serta instansi terkait guna memastikan proses penanganan dan evakuasi dapat berlangsung secara optimal.

Belum diketahui pasti penyebab insiden kebakaran tersebut. ASDP berkomitmen untuk mendukung proses pemeriksaan oleh pihak berwenang serta menyampaikan perkembangan informasi secara berkala berdasarkan hasil verifikasi di lapangan.

Keselamatan penumpang dan awak kapal merupakan prioritas utama ASDP. Perseroan terus mengerahkan dukungan yang diperlukan dan memastikan penanganan insiden dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan mengutamakan aspek keselamatan.

Pewarta: Susmiatun/Bayu Kuncahyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hingga kini terus menjalankan sertifikasi bidang-bidang tanah di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan pulau kecil terluar untuk memberikan kepastian hukum atas tanah di kawasan tersebut.

"Sertifikasi bidang-bidang tanah yang ada di pulau kecil terluar bukan sekadar menerbitkan dokumen hak atas tanah. Lebih dari itu, sertifikasi memberikan kepastian hukum mengenai penguasaan dan pemilikan tanah sekaligus menjadi bagian dari upaya negara menjaga dan menata kawasan strategis," kata Direktur Penatagunaan Tanah, Kementerian ATR/BPN Muhammad Tansri di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pulau-pulau kecil terluar yang berada di ujung Indonesia tidak hanya menjadi bagian dari bentang wilayah kepulauan, namun juga memiliki posisi strategis bagi negara. Terletak di kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil tersebut harus dijaga dengan kepastian hukum atas tanahnya.

Tansri mengatakan, sertifikasi tersebut mencakup bidang tanah di kawasan pesisir daratan, pulau-pulau kecil yang berpenduduk maupun tidak berpenduduk, serta pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Sertifikasi tanah diarahkan untuk memberikan perlindungan hukum atas aset negara, menjamin kepastian hukum bagi masyarakat pesisir, serta mendukung pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau Kecil Terluar, Indonesia memiliki 111 pulau kecil terluar yang tersebar di 22 provinsi. Sebanyak 87 pulau di antaranya sudah bersertifikat dan sisanya masih dalam proses sertifikasi.

Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Penatagunaan Tanah dari Sistem Informasi Pulau Badan Informasi Geospasial (BIG), jumlah pulau-pulau kecil di Indonesia mencapai 17.343 pulau.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 15.977 pulau bidang tanahnya belum disertifikatkan, sedangkan 17 pulau lainnya belum teridentifikasi. Pulau yang masuk dalam kategori pulau-pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km persegi beserta kesatuan ekosistemnya.

"Saat ini sebanyak 1.349 pulau telah disertifikatkan. Namun, masih terdapat pekerjaan besar yang perlu dilakukan untuk memastikan kepastian hukum pertanahan di pulau-pulau Indonesia," katanya.

Ia menjelaskan bahwa sertifikat yang dimaksud bukanlah sertifikat atas pulaunya secara keseluruhan, melainkan hasil dari pendaftaran bidang-bidang tanah yang ada di pulau tersebut. Dengan adanya bidang yang bersertifikat, sebuah pulau telah terdata dan teridentifikasi secara hukum sehingga meminimalisir potensi klaim dari pihak asing.

Kepastian hukum ini menjadi krusial untuk memetakan kondisi penguasaan tanah di pulau-pulau kecil secara jelas. Melalui data Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T), pemerintah dapat memahami dinamika pertanahan di lapangan, memitigasi potensi konflik, sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak.

Bagi negara, kepastian hak atas tanah tersebut menjadi bentuk upaya menjaga kawasan strategis dan menata pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sementara bagi masyarakat pesisir, kepastian hak memberikan perlindungan hukum atas tanah yang mereka tempati dan manfaatkan sehari-hari.

"Kita harus memastikan pulau-pulau kecil terluar memiliki kepastian hukum dan penataan ruang yang jelas. Jika hak masyarakat terlindungi dan aset negara terjaga, pemanfaatan wilayah dapat dilakukan secara tertib dan berkelanjutan. Menjaga pulau terluar berarti menjaga kedaulatan Indonesia," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Indramayu merupakan sentra produksi perikanan dengan hasil statistik nasional yang termasuk tinggi. Ini menjadi modal bagi masyarakat Indramayu agar bisa mengonsumsi ikan lebih banyak lagi,

Indramayu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, mengoptimalkan Program Sertifikasi Hak atas Tanah (SeHAT) Nelayan dan SeHATKAN Budi daya dengan menyalurkan 1.500 sertifikat tanah guna memberikan kepastian hukum atas aset nelayan maupun pembudi daya ikan di daerah tersebut.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Kabupaten Indramayu Edi Umaedi di Indramayu, Selasa, mengatakan potensi perikanan daerah perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan konsumsi ikan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

“Indramayu merupakan sentra produksi perikanan dengan hasil statistik nasional yang termasuk tinggi. Ini menjadi modal bagi masyarakat Indramayu agar bisa mengonsumsi ikan lebih banyak lagi,” ujarnya.

Pihaknya mendata sebanyak 1.000 sertifikat tanah diberikan kepada nelayan melalui Program SeHAT Nelayan, sedangkan 500 sertifikat lainnya disalurkan kepada pembudi daya ikan melalui Program SeHATKAN Budidaya.

“Penyerahan sertifikat secara simbolis bagi nelayan dilaksanakan di Desa Parean Girang Kecamatan Kandanghaur, sementara sertifikat bagi pembudi daya ikan diserahkan di Desa Karanglayung, Kecamatan Sukra,” katanya.

Selain sertifikasi tanah, pihaknya telah menyalurkan 1.000 Kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada nelayan sebagai bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat yang bekerja di sektor perikanan.

Ia menyampaikan dukungan terhadap pengembangan usaha juga diberikan melalui bantuan peralatan pengolahan ikan kepada dua kelompok pengolah dan pemasar ikan (Poklahsar), untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas hasil olahan.

Pemerintah daerah, lanjut dia, turut menyalurkan satu paket sarana budi daya ikan serta satu paket sarana budi daya ikan dalam ember (Budikdamber) untuk menunjang kegiatan usaha masyarakat.

Ia menekankan dengan program sertifikasi tanah dan bantuan usaha tersebut, nelayan serta pembudi daya ikan memperoleh dukungan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi di sektor perikanan.

Sementara itu, Bupati Indramayu Lucky Hakim mengatakan bantuan yang disalurkan diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat sektor perikanan.

Selain itu, ia menyampaikan pemerintah daerah telah menebar 306.125 benih ikan di perairan umum untuk menjaga ketersediaan sumber daya ikan dan mendukung keberlanjutan ekosistem perairan.

Pihaknya merinci benih yang ditebar terdiri atas 80.000 ekor ikan tawes, 56.125 ekor ikan patin, dan 170.000 ekor ikan nila, dengan penebaran secara simbolis dilakukan di bantaran Sungai Cimanuk.

Ia mengingatkan pula agar masyarakat menghindari praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan, seperti penyetruman dan penggunaan racun, demi menjaga populasi ikan di perairan umum.

“Semoga bantuan yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran sehingga memberikan manfaat nyata bagi nelayan, pembudi daya ikan, pelaku usaha, dan masyarakat luas,” katanya.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Delegasi Women20 (W20) Indonesia menegaskan pentingnya kolaborasi konkret dan implementasi nyata pemberdayaan ekonomi perempuan, khususnya bagi pelaku UMKM dan kelompok pedesaan pada ajang W20 Summit USA 2026.

“Pemberdayaan perempuan tidak cukup berhenti pada rekomendasi kebijakan. Kita harus memastikan implementasinya memberi manfaat nyata bagi pelaku UMKM, perempuan pedesaan, dan kelompok yang masih menghadapi keterbatasan akses ekonomi maupun digital,” ujar Kepala Delegasi W20 Indonesia Hadriani Uli Tiur Ida Silalahi dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Ajang yang digelar di Haskell Free Opera House, Vermont, Amerika Serikat, 12-14 Oktober itu diikuti perwakilan 15 negara di bawah kepemimpinan Chair W20 USA 2026 Anne Simmons-Benton. Para kepala delegasi membahas dan mengesahkan Policy Recommendations yang mencakup delapan pilar isu strategis.

Diskusi menyoroti antara lain kewirausahaan perempuan, inklusi keuangan dan digital, ekonomi perawatan, kesehatan, dan perluasan kesempatan ekonomi. Delegasi juga membahas kesinambungan agenda menuju Presidensi W20 Inggris pada 2027.

W20 Indonesia berbagi pengalaman program SisterNet, inisiatif literasi digital dan penguatan kapasitas ekonomi yang dilaporkan telah menjangkau lebih dari 1,6 juta perempuan sejak Presidensi G20 Indonesia.

Delegasi Indonesia juga mendorong gagasan W20 Expo sebagai peluang promosi produk perempuan pelaku UMKM dan penguatan jejaring dengan dunia usaha serta organisasi perempuan. Melalui forum ini, Indonesia menegaskan pentingnya menerjemahkan komitmen global menjadi kolaborasi konkret yang memperluas akses perempuan terhadap pendidikan, teknologi, pembiayaan, dan pasar.

“Ketika perempuan memiliki akses dan kesempatan yang setara, manfaatnya dirasakan keluarga, komunitas, dan perekonomian secara keseluruhan,” kata Uli Silalahi.

Women20 adalah kelompok keterlibatan resmi G20 yang menyusun rekomendasi kebijakan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Agenda yang dibahas dalam Summit USA 2026 ini dirancang berkelanjutan untuk terus dikawal hingga Presidensi G20 Inggris pada 2027 mendatang.

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti menegaskan penguatan irigasi dilakukan di tengah El Nino untuk menjaga ketersediaan air pertanian dan mengawal swasembada pangan nasional secara berkelanjutan melalui program infrastruktur air terpadu.

Diana mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum bersama Kementerian Pertanian terus memetakan kebutuhan irigasi agar pasokan air tersedia bagi kawasan pertanian yang memerlukan dukungan peningkatan produktivitas secara berkelanjutan.

"Kita sudah mengawal dengan baik ya, artinya kita bersama dengan Kementerian Pertanian itu adalah urusan air itu irigasi. Dan irigasi ini dari awal kita sudah bersama-sama dengan Kementerian Pertanian mana yang belum ada air, ya kita upayakan untuk air," kata Diana ditemui usai Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, penyediaan air menjadi faktor utama dalam menjaga keberhasilan produksi pertanian sehingga pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi terus diprioritaskan sesuai kebutuhan di berbagai daerah Indonesia.

Kementerian Pekerjaan Umum, lanjutnya, menangani pembangunan saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier sebagai bagian dari upaya memastikan distribusi air berjalan optimal hingga mencapai lahan pertanian produktif.

Diana menjelaskan pemerintah juga melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang irigasi yang menjadi pedoman percepatan peningkatan jaringan irigasi sesuai kewenangan pemerintah daerah kabupaten dan kota.

Melalui pelaksanaan Instruksi Presiden tersebut, pemerintah berupaya mempercepat rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi guna memperkuat ketahanan pangan serta mendukung peningkatan hasil produksi pertanian nasional berkelanjutan.

"Nah, ini upaya kita untuk swasembada pangan melalui penguatan jaringan irigasi-irigasi tadi," ucap Diana.

Ia mengatakan pemetaan kebutuhan irigasi tidak dilakukan sendiri oleh Kementerian Pekerjaan Umum, melainkan bersama Kementerian Pertanian berdasarkan kondisi lahan, potensi produksi, dan kebutuhan pengairan di lapangan.

Koordinasi kedua kementerian juga mencakup identifikasi kawasan yang membutuhkan pengembangan irigasi maupun program cetak sawah sehingga dukungan infrastruktur dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran dan efektif.

Diana menegaskan sinergi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian akan terus diperkuat agar pembangunan irigasi mampu menjaga produktivitas pertanian sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengonfirmasi telah terjadi insiden kebakaran di atas KMP Batumandi di sekitar Pulau Merak Besar saat kapal sedang dalam proses alun sandar menuju Dermaga VI Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, pada Selasa (20/10) sore.

Kapal sebelumnya bertolak dari Pelabuhan Bakauheni sekitar pukul 14.52 WIB. Sekitar pukul 16.15 WIB, petugas darat melihat adanya percikan api di buritan bagian belakang kapal, tepatnya di dek atas untuk muat kendaraan kecil.

"Hingga saat ini proses penanganan masih berlangsung oleh petugas gabungan dari unsur pelabuhan, Basarnas, dan kepolisian. ASDP mengonfirmasi bahwa seluruh penumpang dan awak kapal telah berhasil dievakuasi," kata Corporate Secretary ASDP Windy Andale dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Selasa.

ASDP terus berkoordinasi secara intensif dengan otoritas pelabuhan, Basarnas, serta instansi terkait guna memastikan proses penanganan dan evakuasi dapat berlangsung secara optimal.

"Belum diketahui pasti penyebab insiden kebakaran tersebut," ujarnya.

ASDP berkomitmen untuk mendukung proses pemeriksaan oleh pihak berwenang serta menyampaikan perkembangan informasi secara berkala berdasarkan hasil verifikasi di lapangan.

Keselamatan penumpang dan awak kapal merupakan prioritas utama ASDP.

Perseroan terus mengerahkan dukungan yang diperlukan dan memastikan penanganan insiden dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan mengutamakan aspek keselamatan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Banjarbaru (ANTARA) - Balai Pengelolaan Air Minum (BPAM) Banjarbakula, Kalimantan Selatan, menambah dua unit pompa untuk meningkatkan kapasitas pasokan air baku darurat dari 150 menjadi sekitar 450 liter per detik guna mengantisipasi kebocoran kembali pada pipa transmisi.

Kepala BPAM Banjarbakula Siddiq Wahyu Pamungkas di Banjarbaru, Selasa, mengatakan penambahan kapasitas tersebut menjadi langkah jangka pendek untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi gangguan pada sistem transmisi air baku yang dapat mempengaruhi kontinuitas pasokan.

“Melalui penambahan kapasitas ini, diharapkan pasokan air baku tetap dapat terjaga dan dampak gangguan terhadap pelayanan dapat diminimalisir apabila terjadi kondisi darurat serupa di kemudian hari,” ujarnya.

Selain menambah kapasitas pompa, BPAM Banjarbakula juga mengusulkan Surat Izin Pengusahaan Air (SIPA) berkapasitas 500 liter per detik kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian PU untuk mendukung pemanfaatan sumber air melalui fasilitas pengambilan air darurat sesuai ketentuan yang berlaku.

Siddiq mengatakan pengusulan SIPA tersebut merupakan bagian dari langkah antisipasi agar pemanfaatan sumber air melalui fasilitas darurat memiliki dasar perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menuturkan rencana penambahan pompa dan pengusulan izin tersebut akan dikoordinasikan dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III serta instansi terkait guna memperoleh persetujuan dan dukungan teknis sebelum direalisasikan.

Melalui langkah tersebut, BPAM Banjarbakula berupaya memperkuat alternatif pasokan air baku ketika sistem utama mengalami gangguan, sekaligus mengurangi risiko terhentinya layanan dan menjaga keberlanjutan distribusi air baku bagi wilayah pelayanan Banjarbakula.

BPAM Banjarbakula berharap peningkatan kapasitas intake darurat dapat membuat sistem penyediaan air baku Banjarbakula ke wilayah Banjarbaru dan Kabupaten Banjar lebih siap menghadapi gangguan serupa, dengan kapasitas pompa yang direncanakan mencapai 450 liter per detik dan usulan SIPA sebesar 500 liter per detik.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026