Gajinya kisaran antara Rp6,8 juta sampai Rp9,3 juta sesuai UMK (upah minimum kabupaten/kota) dan ditambah tunjangan umum

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi menyatakan, manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tetap menerima gaji meskipun koperasi tempat mereka bertugas belum sepenuhnya siap beroperasi.

Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi Destry Anna Sari mengatakan, manajer di koperasi yang belum beroperasi penuh tetap menjalankan sejumlah persiapan kegiatan usaha.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, ia menjelaskan, persiapan tersebut meliputi pemetaan kebutuhan ritel, konsolidasi produk yang dimiliki koperasi, serta penyiapan kebutuhan operasional.

Menurut dia, tugas manajer tidak terbatas pada menjaga gerai, tetapi juga mencakup persiapan dan pengembangan bisnis koperasi.

Destry menambahkan, pemerintah telah menganggarkan pembayaran gaji manajer untuk periode Oktober hingga Desember 2026.

“Gajinya kisaran antara Rp6,8 juta sampai Rp9,3 juta sesuai UMK (upah minimum kabupaten/kota) dan ditambah tunjangan umum,” katanya.

Adapun indikator kinerja manajer KDKMP mencakup pencapaian penjualan dan transaksi, penambahan jumlah anggota koperasi, serta konsolidasi produk yang dimiliki koperasi.

Ia menyebutkan, sebanyak 26.911 manajer telah menandatangani kontrak kerja dari total 28.624 orang yang telah menyelesaikan tahapan rekrutmen hingga sertifikasi. Para manajer tersebut juga telah ditempatkan di koperasi di berbagai daerah di Indonesia.

Sementara itu, Destry menyebut KDKMP yang telah beroperasi saat ini mencapai 10.070 titik, dan saat ini sedang dipantau oleh pemerintah pusat terkait operasionalnya.

Destry menjelaskan, KDKMP yang dikategorikan telah beroperasi saat ini merujuk pada koperasi yang memiliki bangunan yang dibangun pemerintah melalui penugasan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara, dilengkapi fasilitas pendukung dan manajer, serta menggunakan anggaran pembangunan sekitar Rp3 miliar.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Sampai sejauh ini kami masih mendapatkan informasi bahwa distribusi ke sini tuh aman

Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) ke wilayah Kota Kembang dalam kondisi aman dan lancar berdasarkan informasi terkini yang diperoleh melalui komunikasi dengan PT Pertamina.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan komunikasi dengan Pertamina dilakukan untuk memantau kondisi distribusi BBM, termasuk mengantisipasi kemungkinan kendala dalam proses penyaluran.

“Sampai sejauh ini kami masih mendapatkan informasi bahwa distribusi ke sini tuh aman,” ujar Farhan di Bandung, Jumat.

Farhan menjelaskan mekanisme distribusi BBM ke Kota Bandung menggunakan jaringan pipa Pertamina. Kondisi tersebut berbeda dengan sejumlah wilayah yang mengandalkan pengangkutan BBM menggunakan kapal dari kilang yang berada di pulau berbeda.

Menurut dia, berdasarkan informasi yang diterima dari Pertamina, kendala pada kapal pengangkut dapat memengaruhi proses distribusi BBM di sejumlah wilayah.

Ia menambahkan perbedaan jalur penyaluran tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam memantau kondisi distribusi BBM di setiap daerah.

“Kami melakukan komunikasi terus dengan Pertamina, khususnya untuk distribusi BBM,” katanya.

Farhan menegaskan Pemkot Bandung akan terus mengikuti perkembangan informasi dari Pertamina guna mengetahui kondisi distribusi dan potensi kendala yang dapat mempengaruhi penyaluran BBM ke wilayahnya.

“Langkah ini dilakukan untuk mendukung pemantauan kondisi pasokan dan membantu pemerintah memperoleh informasi yang diperlukan dalam merespons perkembangan situasi di lapangan,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Badung, Bali (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster meminta platform pemasaran perjalanan dan akomodasi daring tidak memasarkan vila, rumah sewa, maupun penginapan yang tidak memiliki izin usaha di Bali.

“Kalau mau memasarkan, pakai syarat, suruh berizin dulu. Kalau mau masuk ke sistem pemasaran, urus dulu izinnya, jangan dipasarkan tanpa izin,” kata Koster kepada ratusan pelaku pariwisata saat acara Musyawarah Daerah XV ASITA Bali di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan menjaga keberlanjutan pariwisata Pulau Dewata.

Koster menyoroti keberadaan akomodasi yang beroperasi tanpa perizinan di tengah berkembangnya industri pariwisata Bali. Menurutnya, praktik tersebut dapat menimbulkan ketimpangan persaingan antara pelaku usaha yang memenuhi ketentuan dan pihak yang menjalankan usaha tanpa izin.

Ia menegaskan pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan perizinan harus mendapatkan kepastian dalam menjalankan bisnisnya.

Sebaliknya, akomodasi yang belum tertib perlu didorong untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

Menurut Koster, persaingan tidak sehat berpotensi mengganggu ekosistem pariwisata. Apabila kondisi tersebut terus dibiarkan, ia khawatir pelaku usaha yang selama ini tertib justru ikut mengabaikan ketentuan karena menghadapi tekanan persaingan.

Koster menilai, penertiban bukan semata-mata persoalan administrasi, melainkan bagian dari upaya menjaga kualitas dan keberlanjutan pariwisata Bali.

Ia ingin industri pariwisata berkembang dengan mengedepankan praktik bisnis yang sehat, berkualitas, dan bermartabat.

Ia juga mengingatkan promosi destinasi wisata melalui platform digital harus berjalan seiring dengan tanggung jawab menjaga ekosistem pariwisata.

"Promosi yang berhasil mendatangkan wisatawan tidak akan memberikan manfaat berkelanjutan apabila tata kelola usaha di dalamnya bermasalah," katanya.

Karena itu, Koster mengajak para pelaku industri, termasuk pengelola akomodasi dan penyedia layanan pemasaran daring, ikut menjaga pariwisata Bali.

Ia meminta seluruh pihak tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan kepatuhan terhadap aturan dan kepentingan masyarakat setempat.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pontianak (ANTARA) - Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalbar Dr. Erdi, M.Si menilai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) perlu diperkuat sebagai saluran distribusi barang bersubsidi untuk menjaga ketepatan sasaran bantuan pemerintah sekaligus menggerakkan perekonomian desa.

"Perlunya penguatan tersebut karena kita lihat bersama operasional KDMP di Kalbar mayoritas belum berjalan optimal meskipun pembangunan fisik gerai telah rampung," ujarnya di Pontianak, Jumat.

Ia mengatakan bahwa telah mengidentifikasi sejumlah kendala antara lain keterlambatan pasokan barang, keterbatasan modal kerja, kesiapan kelembagaan, serta pengelolaan sumber daya manusia yang belum memadai.

"Untuk itu kami mengusulkan agar KDMP diintegrasikan dalam rantai distribusi tiga komoditas strategis, yakni LPG tabung tiga kilogram, pupuk bersubsidi, dan minyak goreng rakyat atau MinyaKita," jelas dia.

Integrasi tersebut diharapkannya dapat memangkas rantai distribusi yang panjang, mengurangi peluang penyimpangan harga, serta mempermudah masyarakat desa memperoleh barang sesuai ketentuan pemerintah.

Berdasarkan kajian itu, potensi kebutuhan LPG tiga kilogram di Kalbar diperkirakan mencapai 47,7 juta tabung per tahun. Sementara kebutuhan minyak goreng rakyat diproyeksikan mencapai 30,62 juta liter per tahun dan pupuk bersubsidi sekitar 180 ribu ton per tahun.

Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dioptimalkan karena operasionalisasi KDMP masih menghadapi berbagai hambatan di tingkat desa.

"Dari data yang dihimpun, pembentukan 310 KDMP di Kalbar atau sekitar 14,45 persen dari total 2.145 desa dan kelurahan. Capaian tersebut menunjukkan masih perlunya percepatan pengembangan kelembagaan koperasi agar manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat,"jelas dia.

Sejalan dengan akademisi Universitas Tanjungpura Pontianak, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Hengki menyarankan bahwa untuk mengatasi persoalan tersebut ia merekomendasikan penetapan KDMP sebagai mitra prioritas BUMN penyedia barang, termasuk Pertamina, PT Pupuk Indonesia, dan Bulog, dengan kemudahan proses kemitraan serta kepastian pasokan.

Selain itu, dukungan modal kerja melalui penyertaan modal BUMDes dan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) koperasi dinilai penting untuk memastikan gerai dapat segera beroperasi setelah pembangunan selesai. Penguatan sistem digital untuk mencatat transaksi, memverifikasi penerima, dan memantau stok juga diperlukan guna meningkatkan transparansi distribusi.

"Melalui langkah tersebut, KDMP diharapkan tidak hanya menjadi tempat penyaluran barang kebutuhan pokok, tetapi juga berkembang menjadi institusi ekonomi yang memperkuat usaha masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan desa," kata dia.

Pewarta: Dedi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Badung, Bali (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster optimistis jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Pulau Dewata sepanjang 2026 dapat melampaui 7 juta kunjungan.

“Kalau saya proyeksikan sampai akhir tahun 2026, kira-kira akan melampaui angka 7 juta,” kata Koster dalam forum Musyawarah Daerah (Musda) XV Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Bali di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

Proyeksi tersebut didasarkan pada tren peningkatan kunjungan wisatawan yang kembali terlihat dalam beberapa bulan terakhir.

Koster menyebutkan jumlah kunjungan wisman ke Bali hingga 30 September 2026 telah mencapai sekitar 5,5 juta kunjungan. Meski sempat mengalami perlambatan pada awal tahun, tren kunjungan secara kumulatif mulai menunjukkan peningkatan.

Koster menjelaskan pergerakan kunjungan wisatawan sempat terganggu pada awal tahun akibat sejumlah situasi yang memengaruhi aktivitas pariwisata.

Namun, data kunjungan bulanan menunjukkan tren pemulihan.

Ia juga menyoroti perubahan karakter wisatawan yang datang ke Bali. Menurutnya, kenaikan harga tiket pesawat dan akomodasi turut memengaruhi pola perjalanan serta pengeluaran wisatawan selama berlibur.

Koster menilai, peningkatan jumlah kunjungan perlu diikuti dengan upaya menjaga kualitas pariwisata. Sebab, pariwisata memiliki peran sangat besar terhadap perekonomian Bali.

Ia menyebut kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi Bali pada 2025 mencapai sekitar 66 persen. Karena itu, keberlanjutan sektor tersebut dinilai penting untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat.

Koster mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat, bersama-sama merawat pariwisata Bali agar tetap berkualitas, berdaya saing, dan memberikan manfaat ekonomi secara luas.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penanganan dampak banjir bandang di Kota Padang, Sumatera Barat akibat meluapnya Sungai Batang Air Dingin dengan memulihkan sejumlah fasilitas umum (fasum) dan kawasan permukiman secara menyeluruh, baik pada infrastruktur fisik maupun aliran sungai.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan layanan dasar dengan membersihkan kawasan permukiman terdampak, serta memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

“Saya telah instruksikan rekan-rekan PU melalui balai terus mendukung pembersihan kawasan terdampak dan memastikan kebutuhan penanganan di lapangan dapat dipenuhi,” kata Menteri Dody dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (Ditjen PS), Kementerian PU telah melakukan survei terhadap 32 titik untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan fasilitas umum sekaligus menentukan prioritas penanganan darurat.

Hasil pendataan menunjukkan empat masjid, enam mushalla, dan satu puskesmas pembantu (pustu) terdampak banjir bandang. Sementara itu, tidak ditemukan dampak pada lima puskesmas maupun rumah sakit yang disurvei.

Penanganan difokuskan pada pembersihan fasilitas ibadah dan layanan kesehatan agar dapat kembali dimanfaatkan masyarakat. Sejumlah fasilitas yang telah rampung dibersihkan meliputi Masjid Babbusalam, Masjid Taqwa Guo, Masjid Nurul Anhar, Mushalla Al-Hikmah, Mushalla Ar-Ridwan, dan Mushalla Jabal Nur, serta Pustu Gurun Laweh.

Pembersihan juga dilakukan di kawasan permukiman, seperti di Kampung Tanjung, Kampung Guo, hingga kawasan perumahan Lumin Park. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan melalui skema padat karya dengan melibatkan karang taruna setempat.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Prasarana Strategis, Kuswara mengatakan penanganan sarana dan prasarana tersebut telah dilakukan dan beberapa sudah mulai bisa digunakan masyarakat secara bertahap.

“Alhamdulillah dengan penanganan yang kita lakukan sama-sama ini, beberapa sarana dan prasarana sudah mulai digunakan meskipun secara bertahap,” katanya.

Selain pemulihan fasilitas umum dan permukiman, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya juga memperkuat pelayanan air bersih bagi warga yang terdampak kerusakan intake SPAM Guo Kota Padang. Hingga 14 Oktober 2026, sebanyak lima unit mobil tangki air (MTA) telah dikerahkan untuk mendukung distribusi air bersih ke sejumlah titik layanan.

Distribusi air bersih menjangkau Perumnas Belimbing dengan cakupan 220 sambungan rumah (SR), Perum Karya REI sebanyak 35 SR, kawasan permukiman Kuranji dan sekitarnya sebanyak 350 SR, serta Perumahan Griya Sawah sebanyak 125 SR. Pelayanan juga dilakukan di Kantor Lantamal dan Panti Grahita Bukalam.

Volume air bersih yang disalurkan terus ditingkatkan sesuai kebutuhan masyarakat. Pada 11 Oktober 2026, distribusi tercatat sebesar 20.000 liter, kemudian meningkat menjadi 35.000 liter pada 12 Oktober, 50.000 liter pada 13 Oktober, dan 65.000 liter pada 14 Oktober 2026. Dengan demikian, total pasokan air bersih selama empat hari mencapai 170.000 liter.

Melalui berbagai penanganan darurat ini, Kementerian PU memastikan pemulihan sejumlah fasilitas layanan umum terus dipercepat sehingga aktivitas masyarakat pascabencana dapat segera kembali normal, serta layanan penting seperti tempat ibadah, fasilitas kesehatan, dan akses terhadap air bersih dapat kembali terpenuhi.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) mengatakan pemenuhan standar internasional sangat penting bagi produk-produk Indonesia terutama bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bisa menembus pasar ekspor.

“Salah satu upaya adalah bagaimana (produk Indonesia) bisa memenuhi persyaratan-persyaratan internasional,” kata Mendag Budi di sela agenda Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 di ICE BSD City, Tangerang Selatan, Jumat.

Menurut Mendag, saat ini kegiatan perdagangan internasional Indonesia memiliki sejumlah tantangan di luar tarif (non-tariff barrier) seperti persyaratan yang ketat dari negara-negara tujuan ekspor.

“Kita harus meningkatkan ekspor UMKM kita karena ekspor kita ini tidaklah mudah diterima oleh negara lain, karena banyak hambatan sanitary phytosanitary (SPS),” ujar Budi.

Ia mengatakan, pemenuhan persyaratan perdagangan dan karantina menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan mitra dagang serta memperluas akses pasar bagi produk ekspor nasional.

“Khususnya komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan beserta produk turunannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Selain itu, Mendag mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan menyelaraskan pelaksanaan tugas dan fungsi antarlembaga agar proses perdagangan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

“Dengan demikian, produk Indonesia akan semakin siap memenuhi persyaratan pasar tujuan dan memanfaatkan peluang ekspor yang tersedia,” ujar Budi.

Di sisi lain, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan Karantina Indonesia (Barantin) menjalin kerja sama terkait standardisasi produk, peningkatan keamanan dan ketelusuran komoditas, sebagai upaya untuk mendorong kinerja ekspor Indonesia.

Koordinasi dan pertukaran informasi yang efektif antara kedua instansi diharapkan dapat mendukung pelayanan yang lebih terintegrasi, meningkatkan kepastian bagi pelaku usaha, serta membantu memastikan pemenuhan persyaratan perdagangan dan karantina.

Ke depan, Kemendag dan Barantin berkomitmen untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama tersebut melalui koordinasi dan langkah-langkah implementasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) sudah mencapai 80–90 persen.

“DIM-nya juga sudah hampir selesai, sudah sekitar 80–90 persen,” ucap Bahlil ketika dijumpai di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Jumat.

Bahlil menyampaikan sudah berlangsung pertemuan dengan tim lintas kementerian yang bertugas untuk menyusun DIM RUU Migas.

Sosok yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini menyampaikan salah satu aspek penting dalam penyusunan RUU Migas adalah pengaturan kelembagaan melalui pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK).

Bahlil menjelaskan bahwa tidak seluruh ketentuan teknis harus dicantumkan secara terperinci dalam undang-undang, melainkan dapat diatur lebih lanjut melalui peraturan turunannya.

"Karena undang-undang itu menyatakan BUK (Badan Usaha Khusus) nantinya. Tidak semua hal kan kita cantumkan di undang-undang. Ada PP (Peraturan Pemerintah)," kata Bahlil.

Selain penataan kelembagaan, pemerintah menempatkan peningkatan lifting atau produksi migas dan kepastian berusaha sebagai perhatian dalam pembaruan regulasi. Kedua aspek tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki pengelolaan sektor minyak dan gas bumi nasional.

Penyusunan DIM merupakan salah satu tahapan sebelum pembahasan RUU Migas berlanjut bersama DPR. Meski progresnya telah mencapai sekitar 80–90 persen, penyelesaian dokumen tersebut belum berarti keseluruhan proses legislasi telah tuntas.

Pemerintah berharap pematangan regulasi ini dapat mendukung pengelolaan industri migas yang lebih baik, meningkatkan kepastian berusaha, serta memperkuat ketahanan energi nasional.

Wakil Menteri ESDM Yuliot sebelumnya menyampaikan DIM RUU Migas dapat tuntas pada 22 Oktober 2026.

Yuliot menjelaskan bahwa penyusunan DIM tersebut berlandaskan kepada surat Presiden (surpres) yang diterima oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 14 September 2026 dari Presiden Prabowo Subianto.

Melalui surpres tersebut, Menteri ESDM diminta untuk melakukan koordinasi dengan kementerian-lembaga yang terkait dengan penyusunan DIM.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Untuk mendukung pemulihan layanan, kami memaksimalkan Pertamina Delivery Service sebagai salah satu alternatif pelayanan bagi pengendara sepeda motor, terutama di titik-titik yang membutuhkan penanganan lebih lanjut

Denpasar (ANTARA) - Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus mengoptimalkan layanan Pertamina Delivery Service (PDS) atau distribusi bahan bakar minyak (BBM) dalam wadah jerigen 3 liter untuk mengurai antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali.

“Untuk mendukung pemulihan layanan, kami memaksimalkan Pertamina Delivery Service sebagai salah satu alternatif pelayanan bagi pengendara sepeda motor, terutama di titik-titik yang membutuhkan penanganan lebih lanjut,” kata Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi dalam keterangan di Denpasar, Bali, Jumat.

Ahad menyampaikan melalui layanan tersebut Pertamina menyalurkan sekitar 5.000 liter Pertalite per hari di sejumlah SPBU Kota Denpasar dengan batas pembelian maksimal tiga liter per orang secara tunai bagi pengendara sepeda motor.

Sejumlah titik layanan PDS tersebar di SPBU Teras Ayung, Nangka Utara, Kesiman, Trenggana, Hayam Wuruk, Antasura, Renon, hingga Imam Bonjol.

Adapun penentuan serta evaluasi titik-titik PDS terus dilakukan secara berkala agar dapat menjangkau masyarakat sesuai kebutuhan di lapangan.

“Lokasi dan kapasitas layanan terus kami evaluasi agar dapat menjangkau masyarakat sesuai kebutuhan di lapangan,” ucap Ahad.

Selain itu, kondisi antrean BBM di berbagai SPBU dilaporkan mulai berangsur landai berkat pemantauan situasi serta penyesuaian penanganan yang terus dilakukan oleh pihak Pertamina.

“Perbaikan kondisi antrean menjadi perkembangan positif bagi kami,” kata Ahad.

Langkah penguraian antrean BBM tersebut juga didukung oleh penguatan pasokan melalui jalur laut yang tiba pada Jumat, 16 Oktober 2026.

Kapal MT Pangkalan Brandan bersandar di Integrated Terminal Manggis membawa 16 juta liter Pertalite, sementara MT Asian Rigel bersandar di Fuel Terminal Sanggaran membawa 4 juta liter Pertalite.

Ahad menyebut total muatan dari kedua kapal pengangkut tersebut mencapai 20 juta liter Pertalite untuk mengamankan ketersediaan stok BBM di Bali.

Penguatan pasokan ini turut ditunjang operasional Integrated Terminal Manggis dan Fuel Terminal Sanggaran yang beroperasi penuh selama 24 jam.

Kesiapan distribusi juga diperkuat oleh 108 armada mobil tangki bersama 465 awak mobil tangki yang dikerahkan untuk mempercepat penyaluran ke SPBU.

Di hilir, sebanyak 66 SPBU di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung disiapkan beroperasi 24 jam yang terdiri atas 42 unit di Denpasar serta 24 unit di Badung.

Koordinasi intensif bersama pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta para pemangku kepentingan terkait terus diperkuat demi menjaga kelancaran operasional dan situasi kondusif.

Pertamina memastikan terus mengupayakan pemulihan melalui penguatan pasokan dan inisiatif-inisiatif berbagai jalur.

Untuk itu pihaknya mengimbau masyarakat tetap tenang, membeli bahan bakar sesuai kebutuhan, serta memantau informasi dari kanal resmi Pertamina.

“Kami berharap masyarakat tetap tenang, membeli BBM sesuai kebutuhan, serta mengikuti informasi dari kanal resmi Pertamina agar upaya pemulihan dapat berjalan dengan baik, informasi resmi seputar layanan SPBU di Bali dapat diakses melalui akun Instagram @patraniaga.jatimbalinus dan @pertaminabali,” tutur Ahad.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - PT Bandara Internasional Batam (BIB) Kepulauan Riau (Kepri) menyebut bahwa beberapa jadwal penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Hang Nadim Batam (BTH) mengalami penyesuaian jadwal atau ditunda, karena penurunan jarak pandang akibat sebaran kabut asap.

Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam Annang Setia Budhi mengatakan penyesuaian jadwal disebabkan oleh penurunan jarak pandang (visibility) akibat sebaran kabut asap yang melanda beberapa wilayah di Sumatera.

"Pada hari ini, Jumat, 16 Oktober 2026 terdapat beberapa penerbangan yang mengalami keterlambatan," katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Jumat.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

1. JT246 (PLM - BTH): Delay 1 jam 44 menit

2. JT239 (BTH - PKU): Delay 2 jam 07 menit

3. ID6863 (BTH - CGK): Delay 1 jam 18 menit

BIB melaporkan bahwa saat ini seluruh penerbangan tersebut telah kembali beroperasi setelah kondisi cuaca di lokasi dinyatakan aman untuk aktivitas penerbangan (cleared for flight operation).

Tim operasional dan penanganan darat (ground handling) juga telah melakukan penanganan delay management sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sementara itu, juga terdapat penerbangan perintis yang dibatalkan yakni Susi Air tujuan Batam- Rengat (PP).

“Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh penumpang merupakan prioritas utama dalam operasional kami. Terima kasih atas pengertian dan kerja sama seluruh penumpang,” kata Annang.

PT Bandara Internasional Batam terus berkoordinasi secara aktif dengan AirNav Indonesia, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta pihak maskapai penerbangan untuk terus memantau pergerakan kabut asap dan tingkat visibilitas udara.

“Kami juga memastikan pihak maskapai menjalankan kewajibannya dalam memberikan pemenuhan hak-hak penumpang (passenger compensation) sesuai dengan regulasi penanganan keterlambatan yang berlaku,” katanya.

Pihak bandara mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh para pengguna jasa dengan adanya keterlambatan maupun pembatalan penerbangan tersebut.

“Kami mengimbau seluruh calon penumpang untuk memantau pembaruan status penerbangan secara berkala melalui saluran resmi maskapai masing-masing atau layanan Customer Service di Terminal Bandara Internasional Hang Nadim Batam,” ujarnya.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kita lihat bagaimana Cap Go Meh bisa menggerakkan perekonomian di Singkawang. Karena itu, melalui rembuk budaya ini, kita ingin kota-kota lain belajar dari apa yang sudah dilakukan Singkawang

Singkawang, Kalbar (ANTARA) - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menjadikan Kota Singkawang, Kalimantan Barat, sebagai contoh pengembangan kebudayaan sebagai penggerak persaudaraan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

Ketua Dewan Pengurus Apeksi Eri Cahyadi mengatakan Kota Singkawang dipilih sebagai lokasi Rembuk Sektor Kebudayaan APEKSI karena memiliki kekayaan budaya yang dapat menjadi pembelajaran bagi kota-kota lain di Indonesia.

“Kita mengambil contoh di Kota Singkawang, bagaimana budaya menjadi bagian untuk penggerak persaudaraan dan penggerak ekonomi. Kita sadar, kota kita tidak boleh melupakan sejarahnya dan kota itu akan besar ketika kita mengutamakan kebudayaan,” kata Eri Cahyadi dalam Rembuk Sektor Kebudayaan Apeksi di Kota Singkawang, Kalbar, Jumat.

Menurut Eri, keberadaan budaya tidak hanya berkaitan dengan pelestarian tradisi, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Salah satunya melalui perayaan Cap Go Meh yang telah menjadi bagian dari daya tarik budaya Kota Singkawang.

Ia mengatakan pengalaman Singkawang dalam mengemas kebudayaan menjadi kegiatan yang mampu menggerakkan perekonomian dapat menjadi bahan pembelajaran bagi pemerintah kota lainnya.

“Kita lihat bagaimana Cap Go Meh bisa menggerakkan perekonomian di Singkawang. Karena itu, melalui rembuk budaya ini, kita ingin kota-kota lain belajar dari apa yang sudah dilakukan Singkawang,” ujarnya.

Eri menilai setiap kota memiliki keunggulan budaya masing-masing yang dapat dikembangkan sesuai karakter daerah. Karena itu, tidak ada satu kota pun yang dapat dianggap paling sempurna dalam pengembangan kebudayaan.

“Tidak ada kota yang paling sempurna, tetapi kelebihan-kelebihan kota yang ada, salah satunya Singkawang, akan kita adopsi di kota-kota lainnya sehingga budaya menjadi ujung tombak untuk pergerakan ekonomi dan pembangunan di masing-masing kota,” katanya.

Selain aspek ekonomi dan pembangunan, Eri menekankan pentingnya menjaga keterhubungan generasi muda dengan kebudayaan daerah masing-masing.

Ia berharap Rembuk Sektor Kebudayaan APEKSI dapat menjadi ruang bagi pemerintah kota untuk saling bertukar pengalaman sekaligus memastikan generasi muda tidak melupakan sejarah dan budaya yang menjadi identitas daerahnya.

“Hari ini, dengan semangat rembuk budaya di Singkawang, saya yakin semua kota akan saling belajar,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menyampaikan apresiasi atas kehadiran Eri Cahyadi bersama para wali kota lainnya dalam kegiatan tersebut.

Ia mengatakan hasil Rembuk Sektor Kebudayaan Apeksi akan menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota Singkawang untuk ditindaklanjuti dalam pengembangan kebudayaan daerah.

“Kita tahu budaya itu selain ekonomi juga merupakan kekuatan untuk daerah dan sebagai pemerintah. Hasil rembuk budaya ini tentu akan menjadi catatan bagi kami untuk masing-masing kita laksanakan,” kata Tjhai Chui Mie.

Menurut dia, pengembangan kebudayaan perlu ditempatkan sebagai bagian dari kekuatan daerah, tidak hanya untuk menjaga identitas dan tradisi masyarakat, tetapi juga mendukung pengembangan ekonomi lokal.

Tjhai Chui Mie juga menyampaikan terima kasih kepada Apeksi yang telah memilih Singkawang sebagai lokasi rembuk dan membawa para wali kota dari berbagai daerah untuk bersama-sama berdiskusi mengenai pemajuan kebudayaan.

Pewarta: Narwati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia memerintahkan PT Pertamina (Persero) untuk menambah armada kapal pengangkut bahan bakar minyak (BBM) ke wilayah Jawa Timur dan Bali.

“Saya tadi memerintahkan untuk mereka segera menggandakan kapal agar tidak terjadi kondisi yang tidak diinginkan di daerah-daerah, supaya bisa percepatan,” ujar Bahlil ketika dijumpai di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Jumat.

Bahlil yang juga merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan telah menerima laporan dari Pertamina ihwal kendala distribusi yang terjadi di daerah Jawa Timur, Bali, dan sejumlah daerah lainnya.

Kendala distribusi tersebut, kata Bahlil, terkait dengan kapal pengangkut BBM.

Pernyataan tersebut terkait dengan kelangkaan BBM di sejumlah daerah di Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia menemukan gangguan layanan distribusi dan pengisian bahan bakar minyak di 11 provinsi berdasarkan 25 informasi awal yang diterima per 13 Oktober 2026.

Ombudsman akan mendalami persoalan tersebut untuk memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM), terutama BBM subsidi, berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Anggota Ombudsman RI Abdul Ghoffar mengatakan informasi awal yang diterima pada 13 Oktober 2026 menunjukkan adanya persoalan layanan BBM di 11 provinsi, yakni Bali, Papua Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Jawa Barat.

Terkait dengan kelangkaan BBM di Bali, PT Pertamina Patra Niaga mengerahkan berbagai upaya guna mempercepat pemulihan layanan distribusi bahan bakar minyak bagi masyarakat di Provinsi Bali.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan langkah yang dilakukan meliputi penguatan pasokan hingga 57,9 juta liter bahan bakar minyak (BBM), penambahan jam operasional stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), penguatan personel lintas fungsi, serta penambahan armada mobil tangki guna memenuhi kebutuhan energi.

Kitty menyampaikan perusahaan terus memaksimalkan seluruh sumber daya dan mengintensifkan koordinasi lintas fungsi untuk mempercepat pemulihan layanan BBM di Bali.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026