Kami memperkuat pasokan pertalite dan pertamax untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bali

Denpasar (ANTARA) -

“Kami memperkuat pasokan pertalite dan pertamax untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bali,” kata Area Manager Communication, Relations and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Ahad Rahedi di Denpasar, Bali, Senin.

Pertamina mengerahkan kapal tanker yang mengangkut tambahan pasokan BBM jenis pertalite dan pertamax itu dan dijadwalkan tiba pada Senin 12 Oktober, Rabu 14 Oktober dan Jumat 16 Oktober di Terminal BBM Sanggaran di Denpasar dan Terminal BBM Manggis di Kabupaten Karangasem.

Kedatangan kapal tersebut mendukung percepatan distribusi BBM ke SPBU untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga kelancaran pelayanan.

Ia menjelaskan, rata-rata konsumsi Pertalite di Bali mencapai sekitar 2.200 kiloliter per hari yang sekaligus menjadi salah satu acuan dalam merencanakan pasokan dan mengatur prioritas distribusi agar kebutuhan SPBU dapat terpenuhi sesuai kondisi di lapangan.

Sebelumnya, pada Minggu (11/10) juga sudah sandar kapal tanker yang membawa 18.000 kiloliter pertalite dan 2.500 kiloliter pertamax di Terminal Manggis yang disalurkan kepada lembaga penyalur (SPBU) di Pulau Dewata.

Suplai BBM berkelanjutan itu dilakukan mencermati dinamika di lapangan karena banyak stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang mengalami antrean panjang konsumen membeli BBM.

“Penyaluran ke SPBU terus kami optimalkan dengan mempertimbangkan kondisi stok dan tingkat konsumsi di masing-masing wilayah,” ujar Ahad.

Sejalan dengan rencana kedatangan kapal tersebut, pihaknya terus mengoptimalkan proses pembongkaran muatan dan distribusi dari terminal ke SPBU, sekaligus mengevaluasi kebutuhan berdasarkan perkembangan stok dan konsumsi di setiap wilayah.

“Kami mengimbau masyarakat untuk membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan,” imbuh dia.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperkuat sinergi pengawalan guna memastikan setiap rupiah uang negara dikelola secara akuntabel, program pemerintah berjalan efektif, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyoroti besarnya tantangan pengawasan seiring dengan rencana belanja negara pada 2027 yang mencapai Rp4.097,2 triliun untuk menopang delapan program kerja prioritas nasional, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, hingga pengentasan kemiskinan.

”Besarnya anggaran dan keterkaitan antarsektor membuat pengawasan perlu lebih berorientasi pada hasil. Keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga efektivitas pelaksanaan dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat,” kata Ateh dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Dalam webinar bertema "Pengawalan Program Kerja Prioritas Nasional, Kolaboratif dalam Rangka Membangun Kepercayaan Publik", Ateh menilai peran pengawasan tersebut dijalankan melalui penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern.

Sebagai pengawas intern pemerintah, lanjut dia, BPKP juga mendorong deteksi dini terhadap potensi masalah serta memberikan rekomendasi perbaikan sebelum risiko berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Pendekatan ini bertujuan untuk menempatkan BPKP sebagai mitra pemerintah dalam mengidentifikasi akar persoalan dan merumuskan solusi konstruktif.

”Sinergi kolaborasi pengawasan internal dan pemeriksaan eksternal sangat diperlukan dalam menjaga akuntabilitas Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN),” ungkap dia.

Sementara itu, Anggota III BPK RI sekaligus Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Akhsanul Khaq, menekankan pentingnya memastikan hasil pemeriksaan berujung pada perbaikan tata kelola yang nyata, bukan sekadar penyelesaian administrasi.

Dia menerangkan bahwa temuan berulang dapat menjadi tanda bahwa akar masalah belum diselesaikan. Tindak lanjut yang hanya berfokus pada pemenuhan dokumen, tanpa memperbaiki sistem dan pengendalian, dinilai berisiko membuat persoalan yang sama kembali terjadi.

“Karena itu, keberhasilan pengawasan perlu dilihat dari perubahan yang dihasilkan, seperti membaiknya sistem pengendalian, berkurangnya risiko, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik,” ujar Akhsanul Khaq

Wakil Kepala BPKP Aryanto Wibowo menambahkan bahwa pengawasan intern harus bergeser dari sekadar melihat ke belakang (hindsight) menuju penciptaan dampak (impact).

“Pengawasan tidak boleh berhenti pada kepatuhan aturan semata, melainkan harus mengawal pencapaian tujuan pembangunan agar berbuah nilai publik (public value) dan kepercayaan publik (public trust),” ucap Aryanto.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono menyerap aspirasi petani sekaligus menyerahkan bantuan traktor kepada kelompok tani saat menghadiri panen raya di Desa Tegalluar, Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Mardiono dalam keterangannya di Bandung, Senin, mengatakan dialog langsung dengan petani diperlukan untuk mengetahui kebutuhan, persoalan, dan kendala yang mereka hadapi dalam menjalankan kegiatan pertanian.

“Senang saya dapat berjumpa langsung dengan para pelaku di lapangan, di sawah-sawah. Tadi sudah disampaikan pesan-pesan yang saya catat, baik dari kelompok tani maupun para petani,” ujarnya.

Ia mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menampung persoalan yang dihadapi petani, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar berbagai hambatan di lapangan dapat diketahui secara langsung.

“Bapak Presiden menginginkan apa yang menjadi kesulitan dan hambatan, termasuk suara-suara yang disuarakan petani, bisa langsung didengar Bapak Presiden,” katanya.

Selain menyerap aspirasi, Mardiono menyerahkan bantuan traktor kepada kelompok tani untuk mendukung kegiatan pertanian dan meningkatkan produktivitas petani.

Ia menambahkan pemerintah perlu memastikan program ketahanan pangan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat agar kebijakan yang dijalankan sejalan dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi petani di lapangan.

Menurutnya, komunikasi langsung dengan masyarakat juga penting di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial yang dapat menjadi sarana penyampaian informasi positif sekaligus ruang penyebaran berita bohong.

Data Pemerintah Kabupaten Bandung menunjukkan sektor pertanian daerah tersebut tidak hanya ditopang komoditas padi, tetapi juga jagung, ubi jalar, ubi kayu, serta berbagai komoditas hortikultura seperti kentang, tomat, cabai, dan bawang merah.

Pada 2024, produksi jagung tercatat 90.390 ton, ubi jalar 54.189 ton, dan ubi kayu 82.858 ton, sementara Pemerintah Kabupaten Bandung memperkirakan produksi padi pada 2026 mencapai 480.000 hingga 520.000 ton gabah kering giling dengan luas tanam sekitar 60.000 hektare.

Melalui penyerapan aspirasi petani dan dukungan sarana pertanian, pemerintah diharapkan dapat memperkuat produktivitas serta menjaga ketersediaan pangan daerah dan nasional.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jadi debottlenecking, di mana ada deregulasi dan debirokratisasi, itu akan menjadi salah satu kunci bagi kita untuk bisa mendorong pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi kita.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Hari Wibowo melaporkan sebanyak 135 dari 190 aduan pelaku usaha yang diterima Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3M-PPE) telah dituntaskan per 22 September 2026.

Dari jumlah aduan yang diselesaikan, sebanyak 129 aduan mencakup investasi lebih dari Rp625 triliun dan potensi penyerapan hingga 31.000 tenaga kerja.

Maka dari itu, Drajad menilai penyelesaian hambatan usaha lewat mekanisme debottlenecking terbukti efektif menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Jadi debottlenecking, di mana ada deregulasi dan debirokratisasi, itu akan menjadi salah satu kunci bagi kita untuk bisa mendorong pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi kita," kata Drajad dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Tahun 2026, di Jakarta, Senin.

Pemerintah mengadakan sidang aduan kanal debottlenecking yang menjadi forum resmi untuk membahas dan menyelesaikan hambatan regulasi yang tumpang tindih, atau kendala perizinan yang dihadapi oleh pelaku usaha.

Sidang ini dipimpin oleh Menteri Keuangan dan Satgas P3M-PPE.

Drajad menjelaskan pemerintah akan berupaya mengidentifikasi hambatan pada setiap kode klasifikasi barang atau Harmonized System (HS) guna mempercepat penyelesaian kendala regulasi.

Upaya tersebut diharapkan bisa mempercepat realisasi investasi menjadi kegiatan produksi yang bisa menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

"Agar berkelanjutan penyelesaian kita wujudkan melalui deregulasi dan debirokratisasi, pemeriksaan hambatan pada setiap kode HS sehingga investasi lebih cepat menjadi produksi dan lapangan kerja. Jadi insya Allah nanti setiap HS akan kita cek mana saja yang ada hambatan, kemudian hambatan itu akan kita perbaiki regulasi maupun birokrasinya," ujarnya.

Selain pembenahan regulasi, dalam sambutannya Drajad juga menyampaikan pentingnya perluasan akses pasar internasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Indonesia telah memiliki Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) yang membuka akses ke pasar yang mencakup hampir 15 persen dari pasar global.

IEU-CEPA ditargetkan rampung pada awal 2027 mendatang.

Indonesia juga menjalin kerja sama perdagangan dengan Kanada yang terangkum ke dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada (ICA-CEPA).

"Kerja sama perdagangan dengan Kanada berpotensi menambah ekspor Indonesia sebesar 1,1 miliar (dolar AS), sedangkan negosiasi tarif dengan Amerika Serikat untuk industri padat karya yang mempekerjakan sekitar 5 juta orang berpotensi meningkatkan ekspor hingga 2,3 miliar (dolar AS) per tahun," ujar Drajad pula.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Perubahan iklim di dunia dan ASEAN semakin tidak menentu, hari ini kita merasakan sangat panas sekali efek dari El Nino dan tentu akan sangat berpengaruh pada ketersediaan pangan kita

Yogyakarta (ANTARA) - Indonesia bersama ASEAN memperkuat kerja sama pengembangan koperasi pertanian guna mewujudkan swasembada pangan di tengah tantangan perubahan iklim dan dampak fenomena El Nino yang berpotensi mengganggu ketersediaan pangan di kawasan.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Sidang ke-32 ASEAN Centre for the Development of Agricultural Cooperatives (ACEDAC) dan Sidang ke-27 ASEAN Sectoral Working Group on Agricultural Cooperatives (ASWGAC) di Yogyakarta, Senin.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah saat membuka forum tersebut di Yogyakarta, Senin, mengatakan, pertemuan yang dihadiri delegasi negara-negara ASEAN ini menjadi wadah memperkuat kolaborasi koperasi pertanian guna menghadapi tantangan bersama.

"Terutama ancaman perubahan iklim yang semakin tidak menentu terhadap sektor pangan," katanya.

Dia mengatakan, Indonesia yang menjadi tuan rumah forum ini berkomitmen memastikan seluruh upaya penguatan koperasi di sektor pangan dalam mendukung swasembada pangan dapat diwujudkan melalui aksi-aksi nyata di lapangan.

"Perubahan iklim di dunia dan ASEAN semakin tidak menentu, hari ini kita merasakan sangat panas sekali efek dari El Nino dan tentu akan sangat berpengaruh pada ketersediaan pangan kita," kata Farida.

Wamenkop mengatakan, komitmen swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah Indonesia perlu didukung oleh penguatan kelembagaan koperasi sebagai penggerak sektor riil, terutama pertanian.

Karena itu, para pelaku koperasi di kawasan ASEAN berkumpul untuk merumuskan langkah konkret agar koperasi dapat menjadi sektor terdepan dalam menjaga ketahanan pangan di masing-masing negara.

"Kami sesama penggerak koperasi di ASEAN berkumpul berfokus untuk bagaimana bisa swasembada pangan agar koperasi-koperasi yang ada di ASEAN menjadi leading sector, menjadi garda terdepan swasembada pangan di masing-masing negara," katanya.

Wamenkop mengatakan, koperasi dinilai memiliki peran strategis dalam menghubungkan petani dengan pembiayaan, teknologi, sarana produksi, pengolahan, distribusi, hingga akses pasar.

Ia mengatakan, Indonesia memiliki sejumlah koperasi pertanian yang dinilai berhasil dan dapat menjadi contoh pengembangan di tingkat regional.

Koperasi itu antara lain Koperasi Al-Ittifaq di Bandung, koperasi Sukamakmur, serta sejumlah koperasi pengolahan susu di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang aktif di sektor peternakan dan pengolahan hasil pertanian.

Pengalaman koperasi-koperasi tersebut akan dibagikan kepada delegasi ASEAN sebagai bagian dari pertukaran praktik terbaik dalam pengelolaan koperasi sektor pangan dan pertanian.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penguatan koperasi sebagai instrumen pembangunan ekonomi pedesaan dan ketahanan pangan kawasan.

"Kami berharap hal itu seiring dengan penguatan koperasi sebagai kelembagaannya sehingga koperasi bisa sangat berperan untuk mencapai swasembada pangan," katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Dengan hadirnya fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu petani menjaga kualitas biji kopi setelah panen

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lanny Jaya, Papua Pegunungan, menyiapkan 20 rumah penjemuran kopi untuk membantu petani menjaga kualitas hasil panen sekaligus mendukung pengembangan komoditas unggulan daerah tersebut.

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lanny Jaya Enius Wanimbo dalam siaran pers di Jayapura, Senin, mengatakan, penyediaan fasilitas penjemuran itu merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan produktivitas dan kualitas kopi yang dihasilkan petani, khususnya di Distrik Tiom.

“Dengan hadirnya fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu petani menjaga kualitas biji kopi setelah panen,” katanya.

Menurut Enius, selain rumah penjemuran, Pemkab Lanny Jaya juga menyalurkan sejumlah peralatan produksi pertanian kopi untuk mendukung aktivitas petani mulai dari pemeliharaan tanaman hingga penanganan hasil panen.

"Bantuan yang diberikan tersebut meliputi 25 unit gerobak, 50 gunting stek, 10 mesin babat, 50 pasang sepatu bot, 50 kampak, 10 alat semprot punggung, 50 parang, dan 50 lingkis," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan bibit anakan kopi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan luas lahan masing-masing petani.

"Dukungan sarana produksi tersebut diharapkan dapat mempermudah pekerjaan petani sekaligus mendorong pengembangan perkebunan kopi secara berkelanjutan. Karena pengembangan kopi tidak hanya membutuhkan ketersediaan bibit dan peralatan, tetapi juga pengelolaan pascapanen yang baik agar kualitas produk dapat dipertahankan dan memiliki nilai jual lebih tinggi," katanya.

Dia menambahkan, selain penyediaan sarana produksi, Pemkab Lanny Jaya juga berencana meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, terutama generasi muda, melalui pembelajaran dan pelatihan pengelolaan kopi di daerah penghasil kopi lainnya.

"Ke depan, pemerintah berencana menghadirkan fasilitas penggilingan kopi di Tiom agar pengolahan hasil perkebunan dapat dilakukan lebih dekat dengan sentra produksi," ujarnya.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyatakan data statistik tidak menunjukkan adanya sinyal pelemahan daya beli masyarakat, melainkan terjadi tren pergeseran pola konsumsi.

“Yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Nggak, sangat tidak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan,” kata Dradjad dalam konferensi pers usai pertemuan dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor BPS, Jakarta, Senin.

Menurutnya, data yang mendukung klaim tersebut terlihat pada angka pertumbuhan di sektor transportasi dan pariwisata.

Pada sektor transportasi, misalnya, BPS sebelumnya melaporkan bahwa jumlah penumpang angkutan domestik naik 8,09 persen menjadi 2,70 juta penumpang sepanjang Agustus 2026, dengan kenaikan tertinggi tercatat pada angkutan penyeberangan sebesar 20,13 persen menjadi 4,66 juta penumpang.

Sementara pada sektor terkait pariwisata, laporan terakhir BPS menunjukkan pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) pada Agustus 2026 mencapai 104,30 juta perjalanan, naik sebesar 11,47 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada Agustus 2025.

“Transportasi itu tinggi sekali karena masyarakat kita rupanya sekarang banyak yang senang jalan-jalan, dan konsumsi jalan-jalan itu tinggi sekali. Restoran dan hotel juga. Turisme meningkat, pariwisata meningkat sekali,” ujar Wamenko Ekonomi.

Di sisi lain, transaksi menggunakan QRIS juga melonjak pesat. Berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI), transaksi QRIS tumbuh tinggi mencapai 67,22 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

“Kalau transaksi QRIS meningkat drastis, berarti memang banyak transaksi dan konsumsi,” kata Dradjad menambahkan.

Sama halnya, transaksi belanja pada platform daring juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pernyataan ini juga didukung oleh Kepala BPS Amalia yang menyebut kecenderungan pola belanja masyarakat saat ini bergeser ke platform daring alih-alih belanja secara luring.

Namun, Wamenko Ekonomi dan Kepala BPS tidak merinci data terbaru peningkatan transaksi daring.

“Pergeseran konsumsi ini tertangkap oleh BPS, sehingga kami dari pemerintah meyakini bahwa memang daya beli masyarakat itu sangat bagus,” tutur Dradjad.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman meminta Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL) menelusuri jaringan, aliran dana, hingga pemodal dan pengendali penyelundupan benih lobster guna melindungi potensi ekonomi kelautan nasional.

Dudung menegaskan pemberantasan penyelundupan benih bening lobster (BBL) tidak boleh berhenti pada penangkapan kurir atau pengamanan barang bukti, tetapi harus menjangkau pihak yang membiayai dan mengendalikan kegiatan ilegal tersebut.

"Satgas harus menerapkan pendekatan follow the network dan follow the money untuk mengungkapkan jaringan, aliran dana, pemodal, dan pengendali," kata Dudung saat peluncuran Satgas P2BBL di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin.

Menurut dia, penyelundupan BBL melibatkan jaringan dengan rantai distribusi panjang, mulai dari sumber penangkapan, pengepul, tempat penampungan, hingga pengangkutan melalui jalur darat, laut, dan udara.

Karena itu, ia meminta satgas memetakan seluruh mata rantai tersebut sebagai dasar penetapan target operasi, terutama di wilayah sumber benih, daerah transit, dan pintu keluar yang rawan penyelundupan.

"Saya meminta seluruh kementerian dan lembaga mengintegrasikan data dan informasi untuk memperkuat deteksi dini, analisis risiko, serta penindakan yang tepat sasaran," ujar dia.

Sebelumnya, Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Cirebon mengungkap dugaan pengiriman ilegal sekitar 75.435 ekor BBL melalui Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada 1 Oktober 2026.

Petugas menemukan 13 boks berisi benih lobster tanpa dokumen pengangkutan yang dipersyaratkan serta mengamankan dua orang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Pada 18 September 2026, Badan Karantina Indonesia (Barantin) bersama petugas gabungan juga menggagalkan pengiriman 48.800 ekor BBL menuju Singapura melalui Bandara Internasional Juanda, Jawa Timur.

Puluhan ribu benih tersebut ditemukan dalam 18 kantong plastik di dalam koper seorang calon penumpang.

Dudung mengatakan potensi BBL Indonesia diperkirakan mencapai 465,8 juta ekor per tahun, sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat potensi sekitar 500 juta ekor per tahun.

Penyelundupan komoditas tersebut dinilai berisiko menghilangkan potensi ekonomi nasional, menghambat pengembangan budi daya lobster dalam negeri, serta mengurangi manfaat sumber daya perikanan bagi masyarakat.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam kesempatan yang sama mengilustrasikan bahwa potensi sekitar 500 juta ekor BBL dengan asumsi nilai 2 dolar AS per ekor atau sekitar Rp35.800 per ekor, setara dengan 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp17,9 triliun.

Trenggono menilai besarnya potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal di dalam negeri, sementara permintaan dari negara tetangga dan perbedaan harga menjadi tantangan dalam pengembangan industri budi daya lobster nasional.

Lebih lanjut, Dudung menekankan bahwa pengungkapan jaringan utama penyelundupan perlu didukung koordinasi antara unsur intelijen, penindakan, dan yustisi, termasuk antara penyidik dan penuntut umum sejak awal penanganan perkara.

"Saya tegaskan kembali bahwa ukuran keberhasilan bukan hanya berapa banyak BBL yang diamankan, tetapi sejauh mana jaringan dapat diputus, pemodal dan pengendali dapat diungkap, serta aktivitas penyelundupan dapat ditekan secara berkelanjutan," ujar Dudung.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa penegakan hukum harus memperhatikan keberlangsungan mata pencaharian nelayan dan masyarakat pesisir yang menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan.

"Karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara proporsional dengan tetap memberikan ruang bagi kegiatan ekonomi masyarakat yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

Ia juga meminta penataan rantai pasok BBL, penguatan sistem ketertelusuran, serta penyaluran hasil penangkapan melalui mekanisme resmi. Langkah tersebut perlu disertai sosialisasi dan pembinaan agar masyarakat memahami ketentuan pemanfaatan sumber daya perikanan secara legal.

Sebagai tindak lanjut, Dudung meminta Satgas menyusun rencana kerja yang memuat target operasi, wilayah prioritas, pembagian tanggung jawab, serta indikator keberhasilan. Pelaksanaan tugas akan dievaluasi setiap bulan dan perkembangannya dilaporkan kepada Presiden.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan telah menyetujui kerja sama penjualan hasil produksi sumur minyak rakyat di Aceh kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

“Kemarin saya menandatangani lagi yang untuk Aceh,” katanya ketika dijumpai di sela-sela acara Rapat Kerja Nasional Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HPPI) yang digelar di Jakarta, Senin.

Bahlil yang juga merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut menyampaikan bahwa sebelumnya telah memberikan izin untuk sebagian sumur minyak rakyat yang berproduksi di Sumatera dan di Jawa.

Ia meyakini bahwa produksi minyak dari sumur rakyat mampu meningkatkan lifting minyak nasional, serta menjamin nasib masyarakat yang mengelola usaha sumur rakyat.

“(Yang ambil) ada dua, Medco dan Pertamina,” ujar Bahlil.

Langkah tersebut merupakan penerapan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

Pemberian izin untuk menjual hasil produksinya kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) merupakan bagian dari mekanisme kerja sama produksi sumur minyak rakyat.

Pada Jumat (2/10), Kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di bawah kewenangan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menandatangani tiga perjanjian kerja sama (PKS) untuk pembelian hasil produksi sumur minyak masyarakat dalam wilayah kerja (WK) di Aceh.

Sebanyak tiga PKS tersebut ditandatangani bersama antara KKKS WK di Aceh dengan koperasi/UMKM sumur minyak rakyat yakni, Koperasi Produsen Keuramat Jaya Energy dengan PT Pema Global Energy (PGE), lalu Koperasi Produsen Tata Seuramo Peureulak serta PT Aceh Timur Energi dan Mineral (ATEM) dengan PT Medco E&P Malaka di Jakarta.

Kepala BPMA Mawardi Nur mengatakan langkah itu menjadi bagian dari upaya mempercepat pelaksanaan kerja sama produksi sumur minyak masyarakat di WK Blok A Aceh Timur dan WK Blok B Aceh Utara.

Mawardi mengatakan dirinya mendapatkan arahan dari Menteri ESDM untuk terus meningkatkan lifting minyak dan gas bumi di Aceh. Arahan itu sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto memperkuat ketahanan energi nasional.

"Kita terus memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional serta mengoptimalkan sumber daya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat," ujar dia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengembangkan budi daya lobster di dalam negeri guna mengoptimalkan potensi benih bening lobster (BBL) Indonesia yang diperkirakan mencapai hampir 500 juta ekor per tahun.

Ia mengatakan KKP telah berhasil melakukan uji coba budi daya lobster di sejumlah wilayah, antara lain Batam, Kepulauan Riau, dan Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya kelautan.

"Kami sudah, sudah bisa dan sudah berhasil dengan baik untuk melakukan uji coba budidaya di beberapa tempat yang kami lakukan, di Batam, di Nusa Tenggara Barat, dan di beberapa tempat yang lain," kata Trenggono saat peluncuran Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL) di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pengembangan budi daya tersebut penting mengingat Indonesia memiliki potensi benih bening lobster (BBL) yang sangat besar, tetapi belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kegiatan pembesaran lobster di dalam negeri.

Berdasarkan data KKP, produksi lobster hasil budi daya nasional mencapai 481 ton pada 2024, meningkat dari 437 ton pada 2023.

Dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya 2025–2029, pemerintah menargetkan produksi lobster budi daya mencapai 1.100 ton pada 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan produksi dan nilai tambah komoditas perikanan nasional.

Trenggono memperkirakan potensi BBL Indonesia mencapai sekitar 500 juta ekor per tahun, sehingga pemanfaatannya dapat menjadi sumber kegiatan ekonomi yang lebih besar apabila dikelola dengan baik.

"Kalau menurut catatan kurang lebih hampir 500 juta ekor (BBL). Tapi menurut pandangan saya, kalau setiap tahun 500 juta, mestinya lebih dari itu. Ini adalah sebuah kekayaan alam laut kita yang sangat luar biasa, yang secara terus terang sampai hari ini kita belum bisa manfaatkan dengan baik," ujar dia.

Ia menjelaskan salah satu tantangan pengembangan industri budi daya lobster nasional adalah tingginya kebutuhan benih dari negara tetangga, terutama Vietnam, yang memiliki jumlah pembudidaya dalam skala besar.

Selain besarnya permintaan, perbedaan harga BBL antarnegara turut memengaruhi kecenderungan masyarakat untuk menjual benih daripada membesarkannya hingga menghasilkan lobster dengan nilai ekonomi lebih tinggi.

Trenggono memberikan contoh dengan memaparkan harga BBL di tingkat nelayan Indonesia berkisar Rp8.500 per ekor, sedangkan harga yang disebutnya berlaku di Vietnam dapat mencapai Rp35.000 hingga Rp50.000 per ekor dalam kondisi tertentu.

"Kalau di tingkat nelayan itu harganya kira-kira sekitar Rp8.500 per ekor," ujar dia.

Menurut dia, kegiatan pembesaran lobster membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar sehingga penjualan benih menjadi pilihan yang lebih cepat bagi sebagian masyarakat.

"Itu yang menyebabkan masyarakat kita dengan mudahnya segera menjual benih bening lobster itu daripada dibesarkan yang butuh waktu dan biaya yang besar dan waktu yang lama," kata Trenggono.

Ia mengaku telah meninjau langsung sejumlah kawasan budi daya lobster di Vietnam dan melihat besarnya kebutuhan benih untuk menopang kegiatan produksi para pembudidaya di negara tersebut.

Kondisi itu menunjukkan pentingnya penguatan industri pembesaran lobster nasional agar pemanfaatan potensi BBL Indonesia tidak hanya bertumpu pada perdagangan benih, tetapi juga menghasilkan produk budi daya bernilai tambah.

Selain mengembangkan budi daya di dalam negeri, Trenggono menyampaikan bahwa pemerintah telah menjajaki kerja sama bilateral dengan negara tetangga untuk menangani persoalan perdagangan BBL, meskipun praktik penyelundupan masih menjadi tantangan.

"Dan ini yang sebetulnya kita harapkan agar Pemerintah Vietnam tidak lagi juga membiarkan ilegal BBL ini, penyelundupan ini berjalan terus. Kita berharap bisa kerja sama dengan serius untuk kemudian setidaknya secara legal bisa dilakukan," ujar dia.

Ia berharap koordinasi lintas kementerian dan lembaga melalui Satgas P2BBL dapat memperkuat penegakan hukum dan mendukung pengelolaan sumber daya lobster secara legal dan berkelanjutan, sehingga manfaat ekonominya dapat lebih banyak dinikmati nelayan, pembudidaya, dan perekonomian nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kredit Program bukan sekadar instrumen pembiayaan, melainkan instrumen pemberdayaan dan transformasi ekonomi rakyat

Jakarta (ANTARA) - Realisasi penyaluran Kredit Program Pemerintah tercatat mencapai Rp258,75 triliun hingga 23 September 2026, atau setara 78,47 persen dari plafon yang ditetapkan untuk tahun ini.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan sebanyak 67,84 persen dari total kredit tersebut disalurkan ke sektor produksi.

“Ukuran keberhasilan Kredit Program bukan hanya berapa besar kredit yang disalurkan, tetapi berapa banyak usaha yang tumbuh, tenaga kerja yang terserap, dan masyarakat yang berhasil naik kelas. Kredit Program bukan sekadar instrumen pembiayaan, melainkan instrumen pemberdayaan dan transformasi ekonomi rakyat,” kata Ferry dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Ferry yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM itu merinci, Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi skema dengan penyaluran terbesar, yakni Rp232,66 triliun atau 80,08 persen dari target Rp290,52 triliun.

Pembiayaan tersebut telah menjangkau 3,61 juta debitur dan mendukung penyerapan tenaga kerja sebanyak 10,83 juta orang.

Selain KUR, Kredit Program Perumahan (KPP) telah disalurkan sebesar Rp25,78 triliun kepada 110.286 debitur dan mendukung penyerapan 337.457 tenaga kerja.

Sementara itu, penyaluran Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Kredit Alsintan) tercatat sebesar Rp169,76 miliar, sedangkan Kredit Industri Padat Karya (KIPK) mencapai Rp137,92 miliar.

“Pemerintah terus memperluas akses pembiayaan agar pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai kebutuhan, tepat sasaran, dan mampu menopang pertumbuhan usaha,” ujar Ferry.

Pemerintah terus memperkuat penyaluran kredit program melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, lembaga penyalur, lembaga penjamin, serta asosiasi usaha guna memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha.

Upaya tersebut dinilai penting untuk menjawab kebutuhan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang diproyeksikan tumbuh sekitar 7,2 persen per tahun.

Pada saat yang sama, kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan pembiayaan UMKM diperkirakan mencapai Rp2.400 triliun pada 2026.

Selain memperkuat penyaluran KUR, lanjut Ferry, pemerintah menyempurnakan berbagai skema kredit program, termasuk pengembangan Kredit Usaha Pertanian, perluasan akses pembiayaan bagi industri padat karya, serta optimalisasi KPP untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah.

Pemerintah juga menyediakan Kredit Perempuan Prasejahtera dengan plafon hingga Rp15 juta dan pendampingan untuk memperluas akses pembiayaan formal bagi perempuan prasejahtera.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan akan melakukan koordinasi dengan PT PLN (Persero) terkait gangguan pemadaman listrik di Batam, Kepulauan Riau.

“Nanti habis ini saya rapat sama PLN,” ujar Bahlil ketika dijumpai di sela-sela acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HPPI) yang digelar di Jakarta, Senin.

Bahlil yang juga merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan dirinya akan segera mengecek kondisi kelistrikan di Batam melalui koordinasinya bersama PLN.

“Saya coba cek di PLN, ya. Nanti saya cek,” kata Bahlil.

Sesuai pantauan ANTARA, pemadaman listrik terjadi sekitar pukul 6.30 WIB, dengan kawasan yang terdampak meliputi Kecamatan Batam Kota, Bengkong, Sagulung, Sekupang, dan lainnya.

Kemudian, sekitar pukul 12.00 WIB di Batam, gedung DPRD Batam dan Kantor Wali Kota Batam masih mengalami pemadaman kelistrikan dan menggunakan genset sebagai sumber energi alternatif.

PT PLN Batam, Kepulauan Riau (Kepri), pada sekitar pukul 13.00 WIB, menyampaikan berhasil memulihkan gangguan kelistrikan secara bertahap dengan memprioritaskan objek vital dan fasilitas pelayanan publik untuk memastikan kenyamanan masyarakat.

“Pemulihan dilakukan secara bertahap dengan memberikan perhatian khusus pada pasokan listrik untuk objek vital dan fasilitas pelayanan publik, seperti bandara, rumah sakit, pelabuhan, serta fasilitas strategis lainnya,” kata Manajer Komunikasi PLN Batam Yoga Perdana Sulastama saat dikonfirmasi di Batam, Senin.

Yoga juga mengatakan bahwa prioritas utama PLN Batam yakni melakukan pemulihan sistem terlebih dahulu.

“Untuk penyebab gangguan kami belum tahu, untuk saat ini kami prioritaskan recovery sistem dulu, dan penormalan listrik seluruh jaringan, nanti akan kami update terus,” katanya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026