Medan (ANTARA) - Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara mencatat omzet di Galeri Mustika Deli Dekranasda Kota Medan mencapai Rp608.459.986 meningkat Rp108.459.986 dari catatan hingga September 2026.

Kepala Dinas Koperasi, UMK, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Hendra Ridho mengatakan jumlah transaksi tersebut dihitung sejak Juli- September 2026.

"Total omzet di Galeri Mustika Deli Dekranasda Kota Medan dari Juli-September 2026 sekitar Rp608.459.986," ujar Hendra Ridho di Medan, Selasa.

Menurut dia, jumlah transaksi tersebut merupakan bentuk antusias masyarakat dengan hadirnya Galeri Mustika Deli yang yang gagas Dekranasda Kota Medan tersebut.

Ia mengatakan galeri yang baru diluncurkan Wali Kota Medan pada Juli 2026 menjadi hal yang baru bagi masyarakat untuk melihat produk-produk unggulan UMKM binaan pemerintah kota setempat.

"Pengunjung dapat dikatakan ramai, termasuk di ajang-ajang tertentu seperti acara skala nasional maupun lokal," kata dia.

Ia mengatakan Galeri Mustika Deli yang berada di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan menjadi lokasi strategis untuk masyarakat berkunjung.

Menurut dia, masyarakat yang tengah mengurus di Mall Pelayanan Publik berpotensi melihat berbagai ragam produk yang dipajang di galeri tersebut

"Selain dari masyarakat umum, biasanya pengunjung berasal dari tamu tamu pemerintah. Kegiatan pemerintah juga sering dilakukan di sini untuk mendongkrak pengunjung," sebut dia.

Meski menunjukkan peningkatan signifikan, Hendra mengatakan pemerintah kota setempat terus berupaya menarik minat masyarakat untuk berkunjung dan belanja di galeri tersebut.

Ia mengatakan pelibatan elemen masyarakat termasuk komunitas menjadi salah satu upaya untuk menarik minat masyarakat untuk berkunjung dan belanja.

"Ini tidak hanya memudahkan masyarakat untuk membeli produk unggulan Kota Medan, tetapi juga menjadi kesuksesan mendongkrak UMKM Kota Medan," ujarnya.

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Terpenting lagi, pastikan pembelian tiket dilakukan melalui kanal penjualan resmi PT PELNI agar mendapatkan diskon tersebut

Palangka Raya (ANTARA) - PT Pelni Cabang Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, memberikan diskon sebesar 30 persen melalui program stimulus, dalam rangka periode Natal Tahun 2026 dan Tahun Baru 2027.

Kepala Pelni Cabang Pangkalan Bun Andry Yudha di Pangkalan Bun, Selasa mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program ini dengan merencanakan perjalanan sejak dini.

"Terpenting lagi, pastikan pembelian tiket dilakukan melalui kanal penjualan resmi PT PELNI agar mendapatkan diskon tersebut," ujarnya.

Adapun program stimulus diskon tarif tersebut berlaku pembelian tiketnya pada tanggal 18 November untuk keberangkatan dari tanggal 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027, dengan kuota sebanyak 414.630 penumpang.

"Program diskon ini khusus berlaku untuk pembelian tiket kelas ekonomi, dan ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya yang berencana melakukan perjalanan pada periode Natal dan Tahun Baru," ujarnya.

Menurut Andry, kebijakan diskon tarif ini tidak hanya memberikan keringanan biaya perjalanan, tetapi juga berpotensi mendorong perputaran ekonomi di daerah tujuan. Dengan begitu, harga tiket yang lebih terjangkau membuat masyarakat memiliki kesempatan untuk menghemat biaya perjalanan.

"Dana yang dihemat dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lain selama berada di kampung halaman. Hal ini tentunya diharapkan turut mendorong perputaran ekonomi di daerah," ungkapnya.

Andry menyampaikan, dirinya mengimbau masyarakat agar memperhatikan periode keberangkatan yang telah ditentukan, serta mempersiapkan perjalanan dengan baik, agar dapat memanfaatkan program stimulus sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami mengimbau calon penumpang untuk merencanakan perjalanan lebih awal, memeriksa jadwal keberangkatan kapal, serta memastikan ketersediaan tiket sebelum melakukan perjalanan. Dengan perencanaan yang baik, masyarakat dapat mempersiapkan perjalanan dengan lebih nyaman dan tertib," katanya.

Saat ini, tiket kapal PELNI sudah dapat dipesan mulai H-60 sebelum tanggal keberangkatan. Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk merencanakan perjalanan lebih awal dan memastikan ketersediaan tiket sesuai jadwal yang diinginkan.

Adapun kapal penumpang PELNI yang singgah di Kumai tiketnya dapat dipesan mulai H-60. Terdapat tiga kapal yang melayani penumpang, yaitu KM Awu dengan rute Kumai-Surabaya-Benoa-Bima-Waingapu-Ende-Kupang-Kalabahi.

Sementara KM Lawit Rute (A) Kumai – Surabaya atau Semarang, KM Lawit Rute (B) Kumai-Surabaya-Benoa-Bima-Waingapu-Ende-Kupang- Kalabahi. Serta KM Kelimutu dengan rute Kumai-Semaran atau Surabaya.

Andry mengungkapkan, pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam menghadapi periode Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

"Kesiapan operasional dan kualitas pelayanan tetap menjadi perhatian utama, agar perjalanan penumpang dapat berlangsung dengan baik,” ungkapnya.

Selain itu, Kepala Pelni Cabang Pangkalan Bun tersebut juga menghimbau kepada penumpang untuk memastikan pembelian tiket dilakukan melalui kanal penjualan resmi guna menghindari praktik percaloan dan potensi penipuan.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tidak membeli tiket melalui pihak yang tidak resmi. Gunakan kanal penjualan resmi untuk memastikan transaksi dilakukan dengan aman dan menghindari risiko penipuan," tegas Andry.

Pembelian tiket dengan tarif diskon dapat dilakukan melalui seluruh kanal/channel penjualan resmi PELNI, termasuk aplikasi PELNI Mobile.

Pewarta: Rendhik Andika/Safitri RA
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Kota Semarang mendorong masyarakat untuk mengembangkan "urban farming" atau pertanian perkotaan di lahan-lahan terbatas, seperti pekarangan rumah.

"Keterbatasan lahan di perkotaan tidak menutup peluang masyarakat untuk memproduksi pangan," kata Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, di Semarang, Selasa, saat menghadiri panen ubi jalar di lahan percontohan seluas sekitar 1.000 meter persegi.

Ia mengapresiasi apa yang dilakukan kelompok warga di demplot ubi jalar di Jalan Payung Mas Raya, RW 12, Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik itu.

Ia menjelaskan, panen kali ini merupakan yang ketiga sejak demplot tersebut dikembangkan, setelah dua kali panen pada 2025.

"Demplot tersebut memanfaatkan 'planter bag' untuk membudidayakan ubi jalar varietas Sumbawa dan Cilembu," katanya.

Menurut dia, pemanfaatan ruang yang tersedia untuk pertanian perlu terus dikembangkan agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam memenuhi kebutuhan pangan.

"Lahan yang tersedia tetap dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan, asalkan dikelola dengan tepat dan berkelanjutan," katanya.

Ia menyebutkan bahwa Kota Semarang saat ini memiliki 199 kelompok "urban farming" dan 105 kelompok tanaman pangan.

Karena itu, ia mendorong pengembangan kelompok-kelompok tersebut melalui pendampingan agar kegiatan budi daya dapat berjalan lebih produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain meningkatkan produksi, ia juga menekankan pentingnya diversifikasi pangan dengan memperluas pemanfaatan sumber karbohidrat selain beras, seperti ubi jalar, singkong, dan jagung.

Pengembangan komoditas tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memanfaatkan potensi pangan lokal, sekaligus memperkaya pilihan konsumsi masyarakat.

Di sisi lain, kata dia, hasil budi daya juga berpeluang memberikan nilai tambah melalui pengolahan dan pemasaran.

Ubi jalar, misalnya, dapat diolah menjadi keripik, tepung, kue, dan berbagai produk pangan lainnya sehingga pengembangan produk olahan membuka peluang usaha bagi masyarakat, sekaligus memperluas pemanfaatan hasil panen.

"Ketika produksi pertanian terhubung dengan pengolahan dan pasar, 'urban farming' dapat menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat," katanya.

Agustina berharap demplot ubi jalar di Pudakpayung dapat menjadi inspirasi bagi kelompok pertanian perkotaan lainnya di Kota Semarang.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dengan selesainya FEED, kami kini berfokus pada tahapan berikutnya, yakni menuju fase engineering, procurement, construction and installation (EPCI) dan FID

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan energi asal Jepang, Inpex, telah menyelesaikan Desain Rekayasa Awal (front-end engineering design/FEED) Proyek Gas Alam Cair (LNG) Abadi Masela pada Oktober 2026, lebih cepat dari jadwal semula pada akhir tahun ini.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Djoko Siswanto mengatakan penyelesaian FEED tersebut menjadi tahapan penting untuk mempercepat pengembangan proyek LNG Abadi Masela yang memiliki nilai investasi sekitar 22 miliar dolar AS.

“Alhamdulillah akhirnya lebih cepat tiga bulan, Oktober selesai,” katanya dalam upacara penyelesaian FEED proyek LNG Abadi Masela di Jakarta, Selasa.

Ia berharap keputusan investasi final (final investment decision/FID) proyek tersebut dapat tercapai pada akhir 2026 atau paling lambat Januari 2027.

Sementara itu, Presiden Direktur Inpex Masela Ltd. Kenji Hasegawa mengatakan penyelesaian FEED merupakan salah satu tonggak penting dalam pengembangan proyek tersebut.

Ia menjelaskan pekerjaan FEED mencakup empat komponen utama, yakni fasilitas bawah laut dan jaringan pipa (subsea umbilical, riser and flowline/SURF) beserta gas export pipeline, floating production, storage and offloading (FPSO), serta fasilitas onshore LNG.

“Dengan selesainya FEED, kami kini berfokus pada tahapan berikutnya, yakni menuju fase engineering, procurement, construction and installation (EPCI) dan FID,” kata Hasegawa.

Proyek Abadi Masela ditargetkan memiliki kapasitas produksi gas sebesar 1.380 million standard cubic feet per day (MMSCFD), dengan target produksi LNG sebesar 9,5 juta ton per tahun (MTPA).

Selain itu, proyek tersebut ditargetkan memasok gas pipa untuk kebutuhan domestik sebesar 100 MMSCFD per hari serta menghasilkan kondensat sebanyak 35.000 barel per hari.

Proyek strategis LNG di Blok Masela, Kepulauan Tanimbar, Maluku tersebut telah memulai tahap pembangunan yang ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) oleh Presiden Prabowo Subianto pada 16 Juli 2026.

Produksi gas dari proyek tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 2030 untuk mendukung ketahanan energi nasional.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kami optimalkan penggunaan loster untuk mengalirkan udara, serta penggunaan kaca nako yang bisa dibuka tutup untuk mengoptimalkan pencahayaan

Semarang (ANTARA) - Gedung Sekolah Rakyat Kota Semarang, Jawa Tengah, yang telah selesai dibangun dan difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar mengusung konsep bangunan hijau atau ramah lingkungan dan hemat sumber daya.

Koordinator Tim Teknis Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Wilayah Jawa Tengah Tito Hadinata di Semarang, Rabu, mengatakan pembangunan Gedung Sekolah Rakyat Kota Semarang mengoptimalkan pencahayaan dan penghawaan alami.

Menurut dia, Gedung Sekolah Rakyat yang berlokasi Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, tersebut tidak menggunakan pendingin ruangan, kecuali ruang laboratorium komputer

"Kami optimalkan penggunaan loster untuk mengalirkan udara, serta penggunaan kaca nako yang bisa dibuka tutup untuk mengoptimalkan pencahayaan," katanya.

Ia menjelaskan kompleks sekolah yang dibangun di atas lahan seluas itu memiliki sebanyak 30 bangunan.

Adapun bangunan utama di Sekolah Rakyat tersebut, kata dia, meliputi ruang kelas, masing-masing untuk jenjang SD, SMP dan SMA, gedung asrama untuk masing-masing jenjang yang dipisahkan antara kelompok putra dan putri, serta rusun untuk guru.

Menurut dia, Sekolah Rakyat Kota Semarang juga dilengkapi dengan fasilitas lapangan basket, sepak bola mini, serta voli.

Di masing-masing gedung sekolah, lanjut dia, juga dilengkapi fasilitas tribun teater terbuka di bagian tengah yang bisa digunakan untuk menggelar pertunjukan.

Sebanyak 314 siswa menempuh pembelajaran di Sekolah Rakyat Kota Semarang yang terdiri atas 114 siswa SS, 82 siswa SMP dan 118 siswa SMA.

Ia menuturkan Sekolah Rakyat Kota Semarang merupakan satu dari 10 Gedung Sekolah Rakyat di Jawa Tengah yang telah selesai dibangun Kementerian PU.

Sembilan Sekolah Rakyat lainnya tersebar di Kabupaten Brebes, Cilacap, Banyumas, Wonosobo, Sukoharjo, Sragen, Rembang, Pati dan Jepara,

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Limbah cair ini di Indonesia saja kita punya potensi lebih dari 200 MMSCFD biometana yang bisa kita monetize (uangkan)

Denpasar, Bali (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) menyampaikan Indonesia memiliki potensi gas biometana lebih dari 200 MMSCFD dari limbah cair kelapa sawit yang dimurnikan menjadi biogas.

“Limbah cair ini di Indonesia saja kita punya potensi lebih dari 200 MMSCFD biometana yang bisa kita monetize (uangkan),” ujar Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza ketika ditemui di sela-sela 51st ASEAN Council on Petroleum and Energy (ASCOPE), di Sanur, Denpasar, Bali, Selasa.

Oki menyampaikan potensi biometana menjadi salah satu pembahasan dalam ASCOPE. Para anggota ASCOPE, kata dia, membahas bagaimana menangkap gas metana yang keluar dari limbah-limbah cair yang ada di Indonesia dan di negara lain.

Selain itu, lanjut dia, para perusahaan yang merupakan anggota ASCOPE juga berdiskusi tentang bagaimana cara menangkap gas metana yang bocor dari fasilitas-fasilitas minyak dan gas bumi (migas).

“Jadi, dengan kita memperkuat produksi di beberapa negara di ASEAN, kita memperkuat kawasan ini,” ucap Oki.

Di sisi lain, CEO PT Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) John Anis sempat menyinggung kerja sama dengan Singapore LNG (SLNG) untuk mengembangkan biometana dari pabrik-pabrik kelapa sawit.

John menyampaikan SLNG memiliki konsumen yang akan membeli biometana dari pabrik sawit, sementara Indonesia memiliki pasokan bahan bakunya.

Kerja sama pengembangan biometana tersebut, tutur John, memperkuat strategi pertumbuhan ganda (dual growth strategy) perusahaan, khususnya pada lini bisnis rendah karbon (low carbon business).

Sinergi tersebut mempercepat komersialisasi produk tanpa perlu membangun pasar secara mandiri dari awal.

“Kita nanti juga punya teknologi, kita kerja samakan bersama-sama sehingga saling menguntungkan,” ujar John.

Pertamina memetakan potensi dari sekitar 27 pabrik kelapa sawit di Sumatra yang terbagi ke dalam empat klaster utama. Keempat klaster tersebut meliputi kawasan Sumatera Utara (klaster 1), Riau (klaster 2), Jambi (klaster 3), serta Lampung dan Palembang (klaster 4).

Saat ini, studi kelayakan untuk proyek tersebut dinilai menunjukkan kemajuan, dan perusahaan sedang mematangkan rencana transportasi transmisi biometana, baik melalui jaringan pipa maupun truk untuk moda darat.

Pihaknya juga menargetkan pengamanan surat minat (letter of intent) dengan para pembeli (off-taker).

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Samarinda (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Kalimantan Timur siap menggelar Mahakarya Etam Festival di Atrium Big Mall Samarinda pada 6–8 November 2026 sebagai upaya memperkuat transformasi ekonomi daerah melalui sektor UMKM.

Deputi Kepala Perwakilan BI Kaltim Bayuadi Hardiyanto di Samarinda, Selasa, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya BI mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM, digitalisasi, dan perluasan akses pasar.

Menurut Bayuadi, Kaltim memiliki potensi besar yang tidak hanya bertumpu pada sektor sumber daya alam (SDA), tetapi juga budaya, kreativitas, dan talenta masyarakat yang perlu terus dikembangkan.

Melalui program Kaltimpreneurs, Digital Kaltimpreneurs, dan Export Kaltimpreneurs, BI turut mendukung UMKM agar mampu memperluas pasar, memanfaatkan platform digital, hingga menembus pasar ekspor.

"Mahakarya Etam Festival akan menghadirkan pameran produk UMKM binaan, berbagai perlombaan, gelar wicara (talk show), serta hiburan dari Fiersa Besari dan Ada Band," jelasnya saat Rapat Persiapan Kegiatan bersama Pemprov Kaltim dan pemangku kepentingan (stakeholder) di Samarinda.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim Ririn Sari Dewi menyatakan kesiapan instansinya untuk mendukung penuh publikasi kegiatan tersebut, termasuk mengoordinasikan jadwal kehadiran pimpinan daerah.

Sementara itu, unsur kepolisian dan panitia terus berkoordinasi untuk memastikan kesiapan operasional serta menjaga stabilitas keamanan selama kegiatan berlangsung.

Penyelenggara juga menyiapkan posko kesehatan yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) dan Dinas Kesehatan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kesehatan masyarakat di tengah situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Festival ini diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem UMKM dan ekonomi kreatif di Kaltim melalui pengembangan kapasitas usaha, pemanfaatan teknologi digital, serta perluasan akses pasar agar produk lokal mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional.

Pewarta: Arumanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Indonesia semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu negara dengan cadangan beras pemerintah yang kuat di kawasan Asia Tenggara

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog menyebut cadangan beras Pemerintah Indonesia unggul jauh dibandingkan sejumlah negara Asia Tenggara dengan stok sekitar 4,5 juta ton sebagai modal memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas pasokan nasional.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan besarnya stok beras yang dikelola pemerintah menjadi modal strategis untuk menjaga ketersediaan pangan masyarakat, terutama menghadapi peningkatan kebutuhan menjelang akhir tahun.

"Indonesia semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu negara dengan cadangan beras pemerintah yang kuat di kawasan Asia Tenggara," kata Rizal di Jakarta, Selasa.

Melalui Perum Bulog, pemerintah saat ini menguasai Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sekitar 4,5 juta ton, jumlah yang jauh melampaui angka cadangan penyangga pemerintah yang dilaporkan sejumlah negara tetangga.

Besarnya stok tersebut menjadi cerminan semakin kuatnya kapasitas Indonesia dalam menjaga ketersediaan pangan, mengantisipasi gejolak pasokan dan harga, sekaligus memperkokoh ketahanan pangan nasional di tengah berbagai tantangan global.

Berdasarkan kompilasi data pangan negara-negara Asia Tenggara, cadangan beras pemerintah Indonesia menunjukkan keunggulan yang sangat signifikan.

Bulog mencatat Malaysia memiliki stok penyangga beras nasional sebesar 200.000 ton pada Agustus 2026, sementara cadangan beras yang tersimpan di fasilitas National Food Authority (NFA) Filipina diperkirakan sekitar 286.500 ton per 1 September 2026.

Dengan stok mencapai 4,5 juta ton, cadangan yang dikelola Bulog secara nominal sekitar 22,5 kali lipat dibandingkan stok penyangga Malaysia dan 15,7 kali lipat dibandingkan estimasi stok NFA Filipina.

Perbandingan itu memperlihatkan besarnya kapasitas cadangan pemerintah Indonesia, meskipun cakupan dan periode pencatatan antarnegara memiliki perbedaan.

Sementara itu, Vietnam melaporkan pengadaan cadangan pangan nasional sebesar 500.000 ton sepanjang 2025, yang merupakan pencapaian tertinggi dalam sejarah pengadaan cadangan negara tersebut.

Angka tersebut merupakan realisasi pengadaan selama satu tahun, bukan posisi stok terkini yang dapat dibandingkan langsung dengan CBP Indonesia. Adapun Thailand dan Myanmar belum memiliki data stok cadangan pemerintah yang cukup terkonfirmasi untuk perbandingan setara.

Meski demikian, besarnya cadangan yang dikuasai Indonesia tetap memperlihatkan posisi yang sangat menonjol di kawasan, sekaligus menunjukkan kesiapan negara dalam menghadapi ketidakpastian iklim, dinamika perdagangan global, dan potensi gangguan rantai pasok pangan.

Kekuatan cadangan beras Indonesia tersebut tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah memperkuat produksi dalam negeri dan mengoptimalkan penyerapan gabah serta beras petani melalui Perum Bulog.

Hingga 27 Oktober 2026, realisasi pengadaan gabah dan beras dalam negeri telah mencapai 4.238.543 ton setara beras atau 105,96 persen dari target pemerintah sebesar 4 juta ton.

Capaian itu menjadi rekor pengadaan tertinggi sepanjang sejarah Bulog, sekaligus menunjukkan keberhasilan penguatan peran negara dalam menyerap hasil panen petani, membangun cadangan pangan yang kokoh, dan menjaga keseimbangan pasokan dari tingkat produsen hingga konsumen.

“Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras menjelang Natal dan Tahun Baru. Stok beras yang dikelola Bulog saat ini sangat memadai, mencapai sekitar 4,5 juta ton,” tegas Rizal.

Lebih lanjut, Rizal menekankan kekuatan cadangan beras nasional harus diikuti dengan pengelolaan dan penyaluran yang optimal agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Cadangan yang besar bukan sekadar menunjukkan kemampuan negara dalam menyimpan pangan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas harga, memperluas akses pangan, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat ketika menghadapi tekanan pasar.

"Arahan pemerintah sangat jelas, stok yang melimpah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, Bulog tidak hanya memastikan beras tersedia di gudang, tetapi juga mempercepat penyalurannya melalui SPHP dan bantuan pangan,” ujarnya.

Untuk memastikan besarnya cadangan tersebut memberikan dampak langsung kepada masyarakat, Bulog terus mengoptimalkan penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan beras.

Pemerintah telah menyiapkan tambahan alokasi SPHP beras sebesar 1 juta ton guna memperkuat pasokan pasar dan menjaga keterjangkauan harga.

Di sisi lain, bantuan pangan beras periode Oktober–Desember 2026 kembali menyasar sekitar 33,2 juta penerima bantuan pangan (PBP), masing-masing memperoleh 10 kilogram beras per bulan.

Dengan dukungan jaringan pergudangan dan distribusi Bulog yang tersebar di seluruh Indonesia, besarnya cadangan beras nasional terus dioptimalkan untuk memperkuat stabilitas pangan dari Sabang sampai Merauke.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Industri farmasi membutuhkan mitra produksi yang andal, memenuhi persyaratan regulasi dan mampu mendukung pengembangan bisnis secara berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - PT Kimia Farma (Persero) Tbk mendorong penguatan industri farmasi nasional dengan membuka peluang kemitraan produksi obat dan produk kesehatan melalui 24 lini produksi berkapasitas terencana hingga 4,18 miliar unit per tahun.

Peluang kerja sama tersebut diperkenalkan dalam Indonesia Pharmaceutical Expo (IPEX) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 20–23 Oktober, untuk meningkatkan pemanfaatan fasilitas produksi sekaligus memperluas kemitraan dengan perusahaan farmasi dalam dan luar negeri.

"Industri farmasi membutuhkan mitra produksi yang andal, memenuhi persyaratan regulasi dan mampu mendukung pengembangan bisnis secara berkelanjutan," kata Head of Toll Manufacturing Kimia Farma Hendro Tri Pancoro dalam keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta, Selasa.

Hendro menjelaskan kemitraan manufaktur kontrak memungkinkan perusahaan farmasi mengembangkan atau memproduksi obat dan produk kesehatan dengan memanfaatkan fasilitas produksi Kimia Farma sesuai kebutuhan dan ketentuan regulasi.

Fasilitas tersebut tersebar di Jakarta, Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, serta Watudakon, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Kemampuan produksinya mencakup obat suntik steril dengan kapasitas hingga 21,78 juta ampul per tahun, serta fasilitas berizin khusus untuk memproduksi obat golongan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi.

Kimia Farma juga memiliki kemampuan memproduksi obat berbentuk tablet, kapsul, cairan, kapsul lunak dan supositoria, termasuk produk herbal serta suplemen.

Selain itu, perseroan berpengalaman memproduksi obat antiretroviral untuk penanganan HIV dan obat antituberkulosis, termasuk kombinasi beberapa zat aktif dalam dosis tetap.

Pengembangan layanan tersebut melibatkan Unit Toll Manufacturing Kimia Farma bersama dua anak usahanya, yakni PT Sinkona Indonesia Lestari dan PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia.

Untuk memenuhi kebutuhan mitra, Kimia Farma menawarkan tiga bentuk kerja sama, yakni pengembangan produk dengan merek mitra, jasa produksi berdasarkan formula milik mitra, serta layanan teknis.

Pada skema pertama, perusahaan dapat mengembangkan produk menggunakan dokumen dan izin edar Kimia Farma sesuai ketentuan, kemudian memasarkannya dengan merek sendiri.

Waktu menuju pemasaran diperkirakan 6–12 bulan, bergantung pada kesiapan produk dan pemenuhan persyaratan yang berlaku.

Sementara itu, perusahaan yang telah memiliki formula dapat memanfaatkan fasilitas Kimia Farma untuk memproduksi produknya, dengan estimasi waktu 12–18 bulan hingga produksi komersial.

Adapun layanan teknis mencakup pengembangan formula, alih teknologi, pengujian stabilitas, pendampingan registrasi, serta penyusunan dokumen izin edar.

"Kami menyesuaikan model kerja sama dengan kebutuhan dan kesiapan setiap mitra," ujar Hendro.

Menurut perseroan, pelaksanaan layanan tersebut mengacu pada ketentuan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta didukung sertifikasi halal dan standar manajemen mutu.

Kimia Farma juga telah memproduksi sejumlah produk bagi mitra, antara lain kapsul dan tablet herbal, obat suntik, cairan herbal, serta tablet non-betalaktam.

"Kami berharap kerjasama ini dapat menciptakan nilai tambah bagi para mitra sekaligus memperluas peluang pengembangan produk farmasi," kata Hendro.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan pada April 2026 mendorong penguatan kapasitas produksi farmasi domestik. Berdasarkan informasi kementerian tersebut, industri dalam negeri telah mampu memproduksi 42 jenis bahan baku obat.

Pada 25 Juni 2026, anak usaha Kimia Farma, PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia, tercatat memiliki 19 bahan baku obat bersertifikat CPOB, dengan 18 di antaranya telah bersertifikat halal.

Melalui perluasan kemitraan, Kimia Farma berupaya mengoptimalkan aset produksi sekaligus meningkatkan peluang pengembangan produk dan daya saing industri farmasi nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Sektor fesyen Indonesia memiliki potensi besar karena didukung kreativitas dan karakter produk yang kuat. Ke depan, kita perlu memperkuat daya saing agar produk fesyen lokal tidak hanya dikenal, tetapi juga mampu bersaing dan semakin diminati konsume

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri mendorong penguatan daya saing produk fesyen Indonesia melalui integrasi industri dari hulu ke hilir, inovasi berkelanjutan, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan guna memperluas penetrasi pasar global.

Upaya tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi industri fesyen nasional, seiring nilai pasar pakaian jadi dunia yang diproyeksikan mencapai sekitar 1,80 triliun dolar AS pada 2026.

"Sektor fesyen Indonesia memiliki potensi besar karena didukung kreativitas dan karakter produk yang kuat. Ke depan, kita perlu memperkuat daya saing agar produk fesyen lokal tidak hanya dikenal, tetapi juga mampu bersaing dan semakin diminati konsumen dunia," ujar Roro dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Kinerja ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia menunjukkan perkembangan positif. Pada periode Januari-Agustus 2026, ekspor sektor tersebut mencapai 8,15 miliar dolar AS dengan surplus perdagangan sebesar 2,18 miliar dolar AS.

Ekspor pakaian jadi menjadi kontributor terbesar dengan nilai 5,90 miliar dolar AS atau sekitar 72,4 persen dari total ekspor TPT. Nilai tersebut tumbuh 2,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut Roro, capaian tersebut mencerminkan besarnya peluang bagi produk fesyen nasional untuk memperluas jangkauan pasar ekspor. Namun, peluang itu perlu dioptimalkan melalui peningkatan penggunaan bahan baku dalam negeri, pengembangan desain, inovasi produk, serta pemenuhan standar internasional.

"Ke depan, kita perlu meningkatkan penggunaan bahan baku dalam negeri, pengembangan desain dan inovasi, pemenuhan standar internasional, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor antara industri, desainer, dan UMKM. Dengan demikian, produk fesyen Indonesia tidak hanya dikenal, tetapi juga makin diminati dan dipercaya konsumen dunia," katanya.

Kementerian Perdagangan, lanjut Roro, l berkomitmen mendorong daya saing produk nasional melalui pengembangan produk, promosi perdagangan, dan perluasan akses pasar. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi pelaku usaha fesyen Indonesia dalam rantai perdagangan global.

Dalam konteks perluasan akses pasar, Roro mengapresiasi keberadaan platform ritel seperti FashionLink dan Dewi’s Luxe Market di Jakarta Fashion Week 2027 yang mempertemukan desainer, pelaku usaha, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan konsumen dan pembeli potensial.

Ia juga menilai kerja sama dengan DORS Singapura yang memasuki tahun kedua dapat membuka peluang perdagangan yang lebih luas bagi pelaku industri fesyen nasional.

"Kami berharap kemitraan ini tidak berhenti pada pameran atau peragaan busana, tetapi berlanjut menjadi hubungan bisnis jangka panjang yang memberikan kesempatan nyata bagi para desainer dan pelaku usaha nasional," imbuh Roro.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Dalam rangka mengantisipasi kepadatan mobilitas masyarakat di masa libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyusun langkah strategi untuk mengatur perjalanan masyarakat pada momen tersebut

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan strategi pengaturan mobilitas darat menghadapi Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 melalui pemeriksaan keselamatan, pemetaan titik rawan, serta koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi kepadatan perjalanan masyarakat.

"Dalam rangka mengantisipasi kepadatan mobilitas masyarakat di masa libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyusun langkah strategi untuk mengatur perjalanan masyarakat pada momen tersebut," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan di Jakarta, Selasa.

Dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 serta Persiapan Penyelenggaraan Masa Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 yang digelar di Kantor Kemenhub, Aan menyatakan koordinasi dan komunikasi menjadi kunci pengaturan mobilitas di lapangan.

"Puncak arus pergerakan orang pra Natal diprediksi jatuh pada tanggal 23-24 Desember 2026, sementara pasca Natal diprediksi pada tanggal 27-28 Desember 2026," ujar Aan.

Untuk puncak pergerakan pra Tahun Baru 2027 diprediksi pada tanggal 30-31 Desember 2026 dan pasca Tahun Baru diprediksi pada tanggal 3-4 Januari 2027.

Kemenhub memastikan kesiapan angkutan orang pada masa Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 melalui pemeriksaan keselamatan atau rampcheck terhadap bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan pariwisata.

Pemeriksaan tersebut mencakup pengemudi, kesiapan terminal, pemetaan titik rawan kecelakaan, lokasi rawan kemacetan, serta pengawasan kendaraan angkutan barang untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat.

Kemenhub juga memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti TNI-Polri; Kementerian Pekerjaan Umum (PU); Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pengelola jalan tol, serta pemerintah daerah.

Langkah koordinasi dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan perjalanan yang berpotensi meningkatkan kepadatan pada ruas jalan utama, kawasan industri, terminal, stasiun, pelabuhan, hingga kawasan bandara selama periode libur.

Pemetaan titik rawan dan penyusunan skema pengalihan arus menjadi bagian strategi pemerintah dengan menempatkan aspek keselamatan sebagai prioritas utama dalam pengelolaan mobilitas masyarakat selama angkutan Natal dan Tahun Baru.

Kemenhub mengimbau operator transportasi memastikan seluruh kendaraan atau armada yang digunakan memenuhi standar laik operasional, mematuhi kapasitas angkut, serta menjalankan inspeksi keselamatan secara konsisten.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyiapkan sarana dan prasarana transportasi berupa 115 Terminal Tipe A, sebanyak 32.398 armada bus, serta 51 unit Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor.

Sebanyak 51 unit Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor tersebut direncanakan difungsikan sebagai area istirahat untuk mendukung kenyamanan perjalanan masyarakat selama masa libur akhir tahun.

Pemeriksaan keselamatan armada bus dijadwalkan berlangsung mulai 10 November 2026 hingga 3 Januari 2027 dengan target pemeriksaan mencapai sekitar 23 ribu kendaraan angkutan umum.

Kemenhub juga kembali menyiapkan program mudik gratis dengan tujuan perjalanan menuju 10 kota di wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur dengan kuota 2.882 penumpang.

Untuk mendukung pengamanan penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru, pemerintah menyiapkan 12.558 personel yang tersebar pada kantor pusat, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Danau Toba, Balai Pengelola Transportasi Darat, serta terminal.

Selain itu, aplikasi MitraDarat akan mendukung pengelolaan informasi melalui fitur peta tematik Natal dan Tahun Baru, pelaksanaan rampcheck kendaraan, serta dashboard posko pusat yang terintegrasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) -

"Kebijakan ini dapat membuka akses perlindungan kekayaan intelektual yang lebih luas bagi para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia," kata Kawendra di Jakarta, Selasa.

Kebijakan yang diumumkan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada Senin (26/10/2026) tersebut memperluas fasilitas pencatatan gratis yang sebelumnya berlaku untuk lagu dan atau musik menjadi seluruh jenis ciptaan.

"Perluasan ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak kreator, mulai dari penulis, fotografer, seniman, hingga pengembang perangkat lunak dan gim," kata dia.

Kawendra menilai kemudahan pencatatan hak cipta merupakan bagian penting dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang memberikan ruang bagi pencipta untuk berkarya sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari hasil kreativitasnya.

"Ini merupakan langkah yang penting agar para pelaku ekonomi kreatif memiliki kesempatan lebih luas untuk melindungi karya mereka," kata dia.

Kawendra menilai kebijakan tersebut juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Komitmen tersebut tercermin dalam Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 melalui Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2026, yang mengarahkan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, termasuk perlindungan dan komersialisasi kekayaan intelektual.

Menurut dia, kemudahan pencatatan hak cipta menjadi salah satu langkah konkret untuk memastikan potensi kreativitas masyarakat dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan manfaat nyata.

"Ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang ingin menjadikan ekonomi kreatif sebagai salah satu kekuatan pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, karya anak bangsa perlu mendapatkan perlindungan yang memadai agar kreativitas mereka punya nilai tambah, membuka peluang usaha, dan meningkatkan kesejahteraan para pelakunya," kata Kawendra.

Ia menambahkan sebagai organisasi yang menaungi dan mendorong perkembangan pelaku ekonomi kreatif, Gekrafs memandang perluasan akses perlindungan kekayaan intelektual sebagai salah satu aspek penting dalam memperkuat ekosistem industri kreatif nasional.

Kemudahan administrasi ini juga perlu berjalan beriringan dengan edukasi mengenai hak cipta, pemanfaatan karya secara komersial, serta penanganan penggunaan karya tanpa izin.

Dirinya berharap implementasi kebijakan tersebut dapat menjangkau pelaku kreatif hingga ke daerah, termasuk kreator independen dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi maupun layanan kekayaan intelektual.

"Kami berharap kemudahan ini benar-benar dirasakan oleh pelaku ekonomi kreatif di seluruh Indonesia. Semakin mudah karya dilindungi, semakin besar pula kesempatan bagi para kreator untuk berkembang, berkolaborasi, dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional," kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026