Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan harga batu bara telah mencapai 154 dolar AS per ton untuk kalori 633, sehingga dia berharap produksi dapat dinaikkan.

"Alhamdulillah sekarang harga batu bara kita mulai naik dan sekarang hari ini mencapai 154 dolar per ton untuk kalori 633, dan harapan kita memang adalah harganya bagus, produksinya kita naikkan," kata Bahlil dalam pernyataan pers usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Bahlil mengatakan pemerintah akan tetap menerapkan relaksasi produksi secara terbatas guna menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan, sekaligus mendorong peningkatan penerimaan devisa.

“Sekarang kita tetap akan melakukan relaksasi terbatas untuk menjaga 'supply and demand', tapi kita juga ingin untuk dalam waktu dekat, kita ingin sekali untuk bagaimana devisa kita bisa masuk," ucapnya.

Selain sektor batu bara, Bahlil menyampaikan perkembangan hilirisasi nikel yang menurut dia berjalan baik. Presiden Prabowo sebelumnya meresmikan sejumlah pabrik di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Pemerintah, kata dia, juga bersiap meresmikan pabrik dalam ekosistem baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat.

"Sebentar lagi kita akan melakukan peresmian pabrik ekosistem baterai mobil di Karawang, yang satu tahun lalu Bapak Presiden melakukan 'groundbreaking', itu adalah kerja sama antara CATL (Contemporary Amperex Technology Co Limited) dan BUMN kita" kata Bahlil.

Dalam kesempatan itu, Bahlil juga menyampaikan pemerintah terus menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) nasional di tengah dinamika harga minyak dunia yang terus meningkat.

Dia menjelaskan bahwa harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) per hari ini berada di kisaran 105-106 dolar AS per barel. Sementara itu, Bahlil menyebut bahwa rata-rata ICP sejak Januari hingga Oktober 2026 tercatat berada di kisaran 91-92 dolar AS per barel.

Terkait ketersediaan BBM, Bahlil menyebut cadangan nasional Pertalite dengan RON 90 berada pada kisaran 16-18 hari. Sementara itu, cadangan BBM jenis lainnya, termasuk Pertamax dengan RON 92, RON 95, RON 98, serta Solar, berada di atas 20 hari.

Dia juga menyampaikan pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk memperkuat pasokan BBM di Bali dengan meningkatkan cadangan BBM di Bali menjadi 11-12 hari dan menargetkan peningkatan hingga 15 hari dalam satu minggu ke depan.

"Sehingga dia betul-betul sama dengan standar nasional. Masalahnya adalah memang kemarin terjadi kapal yang terlambat masuk dari Jawa ke Bali untuk menyuplai, tapi sekarang sudah bisa terurai yang dibantu oleh Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) dan Gubernur dan Kapolda dan TNI, dan sudah benar-benar Pertamina melakukan ini, itu dari sisi BBM," tuturnya.

Selain itu, Bahlil menyebut distribusi BBM di sejumlah wilayah Jawa Timur juga telah berangsur teratasi. Berdasarkan laporan Pertamina yang diterimanya, pasokan di wilayah tersebut telah diperbaiki melalui langkah-langkah distribusi yang dilakukan perusahaan.

"Beberapa tempat di Jawa Timur, karena memang tanggung jawab untuk menyuplai di bawah itu adalah Pertamina, sudah mendapat saya laporan bahwa sudah bisa terurai dengan pasokan yang sudah mereka lakukan di sana," ujar Bahlil.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kami akan aktifkan seluruh cabang untuk membebaskan masyarakat dari jeratan pinjaman ilegal, memberikan bantuan pangan, serta menyelesaikan masalah warga yang miskin

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi Ferry Juliantono ditetapkan sebagai Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam (SI) periode 2026-2031 dalam Kongres Nasional Majelis Tahkim ke-42 SI di Surabaya, Senin.

Ferry menggantikan Hamdan Zoelva yang kini ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pusat Syarikat Islam.

Dikutip dari siaran pers kementerian di Jakarta, Senin, Ferry menyatakan akan melanjutkan program yang telah dijalankan pada periode sebelumnya sekaligus meningkatkan kapasitas dan kualitas organisasi untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi umat.

Ia menyatakan SI akan terus memperkuat dakwah ekonomi sebagai upaya mendorong kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Ferry juga berkomitmen mengaktifkan seluruh cabang Syarikat Islam untuk membantu menangani persoalan warga miskin.

“Kami akan aktifkan seluruh cabang untuk membebaskan masyarakat dari jeratan pinjaman ilegal, memberikan bantuan pangan, serta menyelesaikan masalah warga yang miskin,” kata Ferry.

Sebagai Menkop, Ferry juga menyatakan akan berupaya menyinergikan agenda prioritas SI dengan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang menjadi salah satu instrumen pemerataan ekonomi masyarakat.

Ia meyakini keterlibatan kader dan anggota SI di berbagai wilayah dapat mendukung pelaksanaan program tersebut.

Ferry meminta dukungan seluruh anggota SI untuk merealisasikan program kerja organisasi selama lima tahun ke depan.

Ia juga mengajak anggota mengingatkan dan meluruskan langkah organisasi apabila menyimpang dari kaidah yang telah ditetapkan para pendahulu.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menempati peringkat ke-5 nasional dalam Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) tahun 2026 dengan skor 4,515.

"Alhamdulillah, Kaltim bisa masuk lima besar nasional dari penilaian IPKN Kementerian Pariwisata dari total 38 provinsi, yang merupakan prestasi bersama seluruh pemangku kepentingan kepariwisataan di Kaltim," kata Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Muhammad Faisal di Samarinda, Senin.

Penilaian IPKN tahun 2026 tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2026 yang mengukur lima dimensi utama, 17 pilar, dan 99 indikator.

Dalam hasil pemeringkatan nasional tersebut, Provinsi Kaltim berada di bawah Bali yang menempati posisi pertama dengan skor 5,091, Daerah Istimewa Yogyakarta di peringkat kedua dengan skor 4,831, Jawa Timur di peringkat ketiga dengan skor 4,698, serta DKI Jakarta di peringkat keempat dengan skor 4,654.

Capaian Kaltim menembus posisi lima besar nasional disokong oleh nilai yang sangat baik pada dua dimensi utama, yakni dimensi infrastruktur dan pelayanan yang meraih posisi ketiga nasional dengan skor 4,760.

"Sedangkan pada dimensi lingkungan pendukung, Kaltim berhasil menempati peringkat pertama secara nasional dengan raihan skor 5,350," ujar Faisal.

Ia menyampaikan bahwa keberhasilan ini menjadi motivasi untuk terus memperkuat pembangunan pariwisata berkualitas melalui pemaduan potensi destinasi, kearifan budaya lokal, flora dan fauna unik, keindahan alam, potensi ekonomi kreatif, hingga keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Pemprov Kaltim berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas ekosistem pariwisata melalui kolaborasi, inovasi, dan kreativitas sehingga semakin dikenal, memiliki daya saing, serta berdampak luas bagi masyarakat," kata Faisal.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi RI Bahlil Lahadalia menyoroti posisi Indonesia dalam perdagangan batu bara dunia yang dinilai belum sebanding dengan pengaruhnya terhadap pasokan global.

Pemerintah, kata dia, mulai menerapkan pendekatan pengelolaan produksi dengan mempertimbangkan keseimbangan pasokan dan permintaan untuk memperkuat kendali Indonesia atas komoditas tersebut.

"Total kebutuhan batu bara dunia itu sekitar 8,9 miliar ton, batu bara yang diperdagangkan itu 1,3 miliar yang menjadi trading. Dan 1,3 miliar di data 2025, Indonesia itu mensuplai kurang lebih sekitar 540 juta ton atau setara dengan 43 persen," kata Bahlil dalam forum Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Senin.

Bahlil menjelaskan meski menjadi pemasok utama, Bahlil menilai penentuan harga batu bara selama ini masih banyak dipengaruhi oleh pedagang komoditas atau trader di luar negeri.

Kondisi tersebut dinilai perlu dibenahi agar Indonesia memperoleh manfaat lebih besar dari sumber daya alamnya.

“Masalahnya adalah harganya ditentukan bukan oleh Indonesia. Harganya ditentukan oleh para trader yang bermain di luar negeri,” ujar Bahlil.

Ia mengatakan, sejak 2026 pemerintah mengubah pendekatan kebijakan dengan memperhatikan keseimbangan pasokan dan permintaan melalui pengaturan rencana kerja dan produksi batu bara. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar jumlah produksi lebih selaras dengan kebutuhan pasar.

Bahlil menyebut harga batu bara telah mencapai sekitar 154 dolar AS per metrik ton, yang menurut paparannya merupakan level tertinggi sejak 2023.

Namun, ia menegaskan bahwa pengelolaan komoditas tidak semata-mata menyangkut harga, tetapi juga kemampuan negara mengoptimalkan sumber daya alamnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan upaya mewujudkan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menempatkan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bahlil juga menyoroti komoditas lain, termasuk timah, yang menurutnya menunjukkan perlunya penguatan tata kelola perdagangan dan pengawasan rantai pasok.

Indonesia, katanya, harus memastikan potensi sumber daya alam memberikan manfaat ekonomi yang sepadan bagi negara.

Penguatan pengelolaan batu bara juga berkaitan dengan agenda hilirisasi nasional.

Pemerintah mendorong pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya melalui ekspor bahan mentah, tetapi juga melalui pengembangan industri yang menghasilkan nilai tambah di dalam negeri.

Bahlil menegaskan, Indonesia perlu memperkuat posisi dalam perdagangan komoditas global melalui kebijakan produksi yang terukur dan tata kelola yang berpihak pada kepentingan nasional.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah menjangkau sekitar 3,9 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang pertama kali mengakses pembiayaan formal selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

Dalam acara Sinergi Penguatan Ekonomi Lokal Kalimantan Barat melalui Pemberdayaan UMKM di Pontianak, Senin, Maman mengatakan capaian tersebut menunjukkan kesempatan bagi UMKM untuk mendapatkan dukungan permodalan semakin terbuka.

Ia mengatakan pemerintah terus memperluas akses KUR agar semakin banyak pengusaha UMKM memperoleh pembiayaan formal untuk mengembangkan usahanya, demikian dikutip dari keterangan pers kementerian.

Pada 2026, pemerintah mengalokasikan KUR sebesar Rp300 triliun. Dari alokasi tersebut, penyaluran ke sektor produksi telah mencapai 65,9 persen, melampaui target minimal 65 persen.

Menurut Maman, pembiayaan yang berfokus pada sektor produksi penting untuk mendorong pertumbuhan usaha sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja.

Namun, ia menyampaikan perluasan akses modal perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan pengusaha UMKM dalam mengelola keuangan dan menjaga keberlanjutan usaha.

“Ketika UMKM diberikan akses pembiayaan, kita harus memastikan mereka memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembalikan pinjaman tersebut,” ujarnya.

Ia menambahkan pendampingan usaha diperlukan agar modal yang diterima dapat dimanfaatkan secara produktif dan mendorong pertumbuhan bisnis.

Selain pembiayaan, Kementerian UMKM juga mendorong perluasan akses pasar melalui kemitraan dengan pemerintah, lembaga jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Upaya tersebut diharapkan membantu pengusaha UMKM meningkatkan penjualan, memperluas jangkauan bisnis, serta memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan formal.

Dalam kesempatan yang sama, Maman mengapresiasi peluncuran program Kredit Usaha Mikro (KUM) Peduli di Kalimantan Barat yang menawarkan bunga nol persen dengan plafon maksimal Rp5 juta.

Program yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Bank Kalbar dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Barat itu memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk memperluas akses permodalan bagi UMKM.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp3.923,2 triliun dengan berhasil menyerap 5,4 juta tenaga kerja, sehingga mendorong perekonomian dan industrialisasi nasional selama dua tahun masa jabatan, kata Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani.

“Jumlah investasi yang masuk total Rp3.923,2 triliun dan penyerapan tenaga kerjanya adalah 5.485.944 orang,” kata Rosan usai melaporkan perkembangan tersebut dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Rosan menjelaskan bahwa capaian investasi bernilai fantastis tersebut merupakan hasil perhitungan akumulatif sejak triwulan keempat tahun 2024 hingga triwulan ketiga tahun 2026.

Berdasarkan asal modalnya, penanaman modal dalam negeri (PMDN) mendominasi capaian tersebut dengan angka sebesar Rp1.998,7 triliun, sementara penanaman modal asing (PMA) tercatat menempel ketat di angka Rp1.924,5 triliun.

Pemerataan pembangunan ekonomi nasional juga terlihat dari porsi investasi di luar Pulau Jawa yang lebih tinggi, yakni mencapai Rp2.031 triliun atau 51,8 persen dibandingkan kawasan Pulau Jawa yang mencatatkan Rp1.892,2 triliun atau 48,2 persen.

Lebih lanjut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memacu masuknya investasi berkualitas yang tidak sekadar bernilai besar, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata melalui penguatan sektor hilirisasi.

“Yang kita inginkan dari investasi yang masuk adalah ujungnya industri hilirisasi, di antaranya kemudian industrialisasi,” ungkap Rosan.

Guna memperlancar aliran modal penopang industrialisasi tersebut, pemerintah berupaya keras memperkuat iklim penanaman modal melalui pengintegrasian sistem perizinan yang melibatkan 28 kementerian dan badan.

Langkah strategis pemangkasan birokrasi ini dirancang khusus untuk memberikan jaminan keamanan proses hukum dan efisiensi waktu bagi para pemilik modal domestik maupun internasional.

“Yang diharapkan investor kan semuanya tentunya adalah kepastian. Itu yang kita coba lakukan mengurangi ketidakpastian. Baik dari segi perizinan, baik dari segi waktu, baik dari segi iklim investasi,” kata Rosan.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Indonesia membukukan total potensi kesepakatan bisnis senilai 60 juta dolar AS (sekitar Rp1,08 triliun) dengan Kamerun dan negara-negara di kawasan Afrika Tengah selama Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 yang digelar 14-18 Oktober di Tangerang, Banten.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yaounde, Kamerun, memfasilitasi pertemuan antara 81 delegasi bisnis asal kawasan Afrika Tengah dengan para pelaku usaha Indonesia dalam 2nd Indonesia-Cameroon Business Forum (ICBF) yang diselenggarakan pada Jumat (16/10) di sela agenda TEI 2026.

Menurut keterangan resmi KBRI Yaounde yang diterima di Jakarta, Senin, terdapat 19 kesepakatan bisnis yang terjalin hingga hari terakhir TEI 2026, dengan 11 di antaranya diteken pada forum bisnis Indonesia-Kamerun tersebut.

Kesepakatan itu antara lain pembangunan pabrik pengolahan tapioka dan biogas antara PT Asindo Tech asal Indonesia dan Nego Titans Plc asal Kamerun senilai 15 juta dolar AS (Rp270,3 miliar) di Diang, Kamerun, dan senilai 10 juta dolar AS (Rp180,21 miliar) di Republik Afrika Tengah.

Perusahaan rekayasa, pengadaan, dan konstruksi asal Lampung tersebut juga berhasil meneken kerja sama penambangan pasir Sungai Sanaga di Kamerun senilai 8 juta dolar AS (Rp144,17 miliar).

Terdapat pula kerja sama penyerapan surplus produksi tapioka Nego Titans Plc ke pasar global oleh PT Sri Tani Internasional senilai 5 juta dolar AS per tahun (Rp90,1 miliar).

Perusahaan pupuk dan bioteknologi pertanian asal Sragen, Jawa Tengah, PT Turrima Agro Mass (Turrima Agro) menjalin kerja sama pembangunan pabrik pupuk organik di Kamerun dengan TMG Investment senilai 15 juta dolar AS (Rp270,3 miliar).

Kedua perusahaan telah melakukan kerja sama impor pupuk organik dari Indonesia ke Kamerun dalam sembilan tahun terakhir.

Sementara itu, Usaha Kecil dan Menegah (UKM) PT Ganiya Bogatama yang merupakan produsen abon ikan binaan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, memperoleh komitmen pembelian produk dan transfer teknologi dari Aqua Conv SA, Kamerun, senilai 800 ribu dolar AS (Rp14,42 miliar).

Kerja sama tersebut membuka peluang bagi Kamerun untuk mengembangkan industri olahan ikan air tawar, yang menjadi salah satu sumber pangan utama masyarakat negara Afrika Tengah itu.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun merangkap Chad, Guinea Ekuatorial, Gabon, Kongo, dan Republik Afrika Tengah Agung Cahaya Sumirat menyatakan bahwa Kamerun merupakan salah satu pintu masuk strategis ke pasar Afrika Tengah dan kekuatan ekonomi utama di kawasan.

KBRI Yaounde pun siap memfasilitasi hubungan bisnis, mempertemukan mitra potensial, serta mendukung penjajakan kerja sama agar peluang kolaborasi yang ada dapat berkembang menjadi transaksi dan investasi konkret.

Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Diplomasi Ekonomi Zelda Wulan Kartika menekankan pentingnya memanfaatkan momentum positif tersebut untuk memperkuat peran Indonesia di Afrika melalui kemitraan bisnis yang berkelanjutan.

Tidak hanya forum bisnis dengan pelaku usaha tingkat nasional, KBRI Yaounde juga bekerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) untuk menyelenggarakan business matching pada Kamis (15/10) khusus untuk UKM Tangsel dengan delegasi negara-negara Afrika Tengah.

Kegiatan tersebut menghasilkan enam Letter of Intent (LOI) dengan potensi nilai kerja sama lebih dari 300 ribu dolar AS (Rp5,41 miliar) yang mencakup pengembangan industri perikanan air tawar di Kamerun, serta peluang pemasaran produk bumbu, makanan olahan, dan bahan kimia dari Indonesia.

Delegasi negara-negara Afrika Tengah juga mengunjungi sekolah dan puskesmas unggulan di Tangsel untuk menjajaki peluang kerja sama di bidang pendidikan dan kesehatan, serta mempelajari praktik pengelolaan sampah dan pengembangan ekowisata.

KBRI Yaounde juga bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola Kamerun (Federation Camerounaise de Football/FECAFOOT) untuk menggelar coaching clinic bagi 30 siswa sekolah sepak bola di Tangsel serta pertandingan persahabatan yang dihadiri oleh lebih dari 150 penonton sebagai ajang untuk mempererat hubungan antarmasyarakat kedua negara.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengantisipasi keterlibatan pelajar dalam aksi demonstrasi pada Selasa (20/10), menyusul adanya informasi mengenai potensi mobilisasi massa yang melibatkan peserta didik.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor Bambang Widodo Tawekal di Cibinong, Senin, mengatakan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh satuan pendidikan untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pelajar.

"Peserta didik diimbau tetap fokus mengikuti kegiatan belajar dan tidak terlibat dalam aksi demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan maupun membahayakan keselamatan," kata Bambang.

Ia menjelaskan imbauan tersebut berlaku bagi peserta didik jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau pendidikan kesetaraan, baik negeri maupun swasta.

Menurut dia, langkah tersebut menindaklanjuti Surat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 38566/PW.01/SEKRE tertanggal 16 Oktober 2026 terkait antisipasi potensi mobilisasi massa yang melibatkan peserta didik.

Selain mencegah keterlibatan pelajar dalam demonstrasi, Pemkab Bogor mengingatkan penerapan jam malam bagi peserta didik mulai pukul 21.00 WIB hingga 04.00 WIB.

Ketentuan itu mengacu pada Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 51/Pa.03/Disdik tertanggal 23 Mei 2025 tentang Penerapan Jam Malam bagi Peserta Didik untuk Mewujudkan Generasi Panca Waluya Jawa Barat Istimewa.

Bambang menjelaskan peserta didik tetap dapat mengikuti kegiatan keagamaan maupun sosial di lingkungan tempat tinggal dengan sepengetahuan orang tua atau wali.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor juga meminta wakil kepala sekolah bidang kesiswaan berkoordinasi lintas sekolah untuk memantau aktivitas peserta didik, sementara pengawas sekolah melakukan pemantauan terhadap langkah pencegahan dan pembinaan.

Hasil pemantauan tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pengawasan di masing-masing satuan pendidikan.

Ia menambahkan keterlibatan orang tua menjadi bagian penting dalam memastikan peserta didik tidak terpengaruh provokasi maupun ajakan mengikuti kegiatan yang berisiko terhadap keselamatan.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Ini sangat penting untuk disegerakan, agar jika kembali terjadi bencana susulan dampaknya bisa diminimalkan.

Padang (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menginstruksikan percepatan pembangunan bendungan penahan (check dam), guna mengurangi risiko banjir bandang susulan yang membawa batu, kayu dan material lainnya ke kawasan permukiman warga.

“Ini sangat penting untuk disegerakan, agar jika kembali terjadi bencana susulan dampaknya bisa diminimalkan,” kata Menteri PU Dody Hanggodo, di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Senin, saat meninjau kawasan Perumahan Lumin Park Cluster, Lubuk Minturun, Kota Padang pada tanggal 10 Oktober 2026 kembali diterjang banjir bandang.

Ia menjelaskan dari hasil peninjauan awal tim teknik di wilayah terdampak seperti Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan, ancaman terbesar banjir bandang berasal dari material kayu dan batu yang terbawa dari hulu.

Sehingga pembangunan bendungan penahan dirancang agar material padat tersaring di bagian atas, sehingga air yang mengalir ke hilir tidak lagi membawa potensi bahaya banjir bah.

Saat ini proses pengerjaan bendungan penahan tersebut telah berjalan dengan melibatkan tim teknis yang berpengalaman.

Selain menginstruksikan percepatan pembangunan bendungan penahan, ia juga menginstruksikan balai terkait untuk melakukan pemeriksaan rutin dan berkala pada hulu-hulu sungai di Sumbar.

Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi ancaman bencana alam susulan, terutama saat hujan intensitas lebat kembali terjadi di Ranah Minang.

“Teman-teman Balai Sungai sudah saya instruksikan untuk cek dahulu kondisi hulu. Jangan sampai di atas banyak tanggul-tanggul alam terbentuk akibat tumpukan kayu,” katanya lagi.

Langkah percepatan ini berpedoman pada arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan pasca bencana tidak hanya bersifat sementara, melainkan membangun infrastruktur yang lebih tangguh dan memberikan rasa aman jangka panjang bagi masyarakat.

Sementara untuk di kawasan hilir pengerjaan normalisasi sungai terus digenjot dengan mengeruk puluhan ribu meter kubik sedimen pasir dan lumpur.

Langkah penanganan darurat lainnya mencakup pembersihan lumpur di pemukiman warga, tempat ibadah, serta pemulihan jaringan air bersih PDAM yang sempat terganggu akibat bencana juga terus dikebut oleh tim terkait.

Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Fundamental PGE tetap kuat. Produksi tumbuh di atas target, laba meningkat dua digit, dan neraca kami sehat. Ke depan, kami terus memperluas akses terhadap pembiayaan berbiaya kompetitif

Jakarta (ANTARA) - Direktur Keuangan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) Fransetya Hasudungan Hutabarat menuturkan, kinerja operasional yang solid turut menopang fundamental keuangan Perseroan dan pada semester I-2026 membukukan pendapatan 79,61 juta dolar AS meningkat 15,48 persen.

"Fundamental PGE tetap kuat. Produksi tumbuh di atas target, laba meningkat dua digit, dan neraca kami sehat. Ke depan, kami terus memperluas akses terhadap pembiayaan berbiaya kompetitif," kata Fransetya dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, beberapa proyek strategis telah masuk dalam Green Book Bappenas 2026. Hal ini membuka peluang pendanaan konsesional (concessional financing) dari lembaga pembiayaan internasional dengan biaya modal lebih rendah.

Ia menjelaskan bahwa ketika mendapatkan biaya yang rendah maka diharapkan dapat meningkatkan keekonomian proyek dan daya saing investasi.

Fransetya menjelaskan bahwa fokus PGE bukan sekadar memastikan ketersediaan pendanaan. PGE juga mengoptimalkan struktur permodalan dengan menjaga keseimbangan antara ekuitas dan utang serta profil kredit yang kuat.

"Dengan begitu, kami terus menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemegang saham dan investor," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa PGE melanjutkan strategi pertumbuhan melalui optimalisasi aset eksisting, ekspansi kapasitas, serta pengembangan sumber pendapatan baru.

Di mana sejumlah proyek yang dikembangkan mencakup Lumut Balai Unit 3 dan 4, Hululais Unit 1 dan 2, serta Lahendong Unit 7 dan 8.

"Perseroan menargetkan kapasitas terpasang mencapai 1 gigawatt (GW) pada 2028 dan 1,8 GW pada 2034," katanya menambahkan.

Ia mengatakan bahwa hingga 30 Juni 2026, PGE membukukan pendapatan 235,027 juta dolar Amerika Serikat (AS), tumbuh 14,7 persen (yoy) dari 204,850 juta dolar AS pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Laba bersih menunjukkan akselerasi pada kuartal II 2026, dari 43,899 juta dolar AS pada kuartal I menjadi akumulasi 79,605 juta dolar AS hingga akhir Juni 2026, atau tumbuh 15,48 persen secara tahunan.

Menurut dia, selain pertumbuhan laba struktur permodalan juga semakin sehat. Ekuitas tercatat 2,006 miliar dolar AS, sementara liabilitas turun 2,80 persen dibandingkan akhir 2025 menjadi 961,184 juta dolar AS.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Kondisi perairan di sejumlah wilayah pesisir saat ini turut menjadi perhatian.

Timika (ANTARA) - Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia mendukung Pemerintah Mimika, Papua Tengah, membahas kendala transportasi yang saat ini dihadapi oleh masyarakat di wilayah pesisir dan pegunungan Mimika.

Ketua Pengurus YPMAK Leonardus Tumuka, di Timika, Senin, mengatakan masalah transportasi laut dan juga udara menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam membawa hasil pertanian dan perikanannya untuk dipasarkan di Kota Timika.

"Kami sebagai mitra strategis pemerintah siap duduk bersama dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama membahas dan mencarikan solusi masalah transportasi yang saat ini dialami masyarakat," ujarnya.

Leonardus menjelaskan, kondisi perairan di sejumlah wilayah pesisir saat ini turut menjadi perhatian. Pendangkalan terjadi tidak hanya di wilayah timur, tetapi juga di wilayah barat. Kondisi tersebut diperparah oleh berbagai faktor seperti abrasi.

“Jadi ketika masyarakat memilih melalui jalur laut itu juga sangat berbahaya, karena kondisi cuaca yang tidak menentu dan sangat membahayakan masyarakat," ujarnya.

Ia menilai, penyediaan akses transportasi yang lebih baik akan memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, khususnya dalam mobilisasi warga serta distribusi hasil usaha masyarakat dari wilayah pesisir dan pedalaman menuju pusat kota.

Leonardus berharap mobilisasi masyarakat dapat dilakukan secara lebih intensif dan terjadwal. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya lebih mudah bepergian dari dan menuju kampung, tetapi juga dapat membawa hasil tangkapan laut maupun hasil kebun untuk dipasarkan di kota.

“Akses transportasi di sini terutama mobilisasi masyarakat sendiri untuk pergi atau pulang, kalau bisa dalam seminggu ini secara intensif dilakukan setiap waktu. Ini juga membantu mobilisasi hasil tangkapan, hasil kebun langsung ke kota,” ujarnya lagi.

Bukan hanya wilayah pesisir, akses transportasi di wilayah pegunungan juga harus menjadi perhatian bersama, agar mampu membantu masyarakat di wilayah tersebut dalam memobilisasi hasil pertaniannya.

Pada jangka pendek saat ini ketersediaan akses transportasi menjadi sangat penting untuk membantu masyarakat.

Ia juga berharap untuk solusi jangka panjang, pemerintah perlu memastikan akses jalan darat terhubung hingga ke wilayah Mimika barat jauh dan timur jauh.

"Sehingga kita mencoba memperbaiki kondisi topografi yang sudah dangkal akibat abrasi ini. Wilayah lain di Papua ini butuh pasir, apakah pasir pasir ini bisa digeser ke Merauke dan Asmat. Hal ini perlu dilakukan bersama semua pemangku kepentingan untuk menolong masyarakat kita," ujarnya.

Selain di wilayah pesisir, wilayah pegunungan Mimika juga mengalami kendala dalam transportasi dan akses kehidupan masyarakat di sana juga sangat berat.

"Ini memang kita perlu bicara bersama sampai tuntas, lalu jangka panjang seperti apa," ujarnya lagi.

Menurutnya, peningkatan akses transportasi menjadi bagian penting dalam membuka konektivitas, sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat di wilayah pesisir dan pegunungan Mimika.

Pewarta: Marselinus Nara
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bekasi, Jawa Barat (ANTARA) - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) dan Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) mendorong penguatan implementasi, khususnya ketersediaan pasokan di kebijakan subsidi harga gas bumi tertentu (HGBT) guna memacu kinerja.

Ketua Umum FIPGB Yustinus Gunawan menyampaikan merujuk Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur yang ekspansif selama 29 bulan berturut-turut hingga awal 2024, menjadi bukti HGBT berhasil memulihkan kinerja industri yang sempat turun.

Menurutnya, dalam keterangan di Jakarta, Senin, pelaksanaan kebijakan yang diinisiasi pada masa pandemi COVID-19 tersebut menjadi pembuktian atas keakurasian pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Pihaknya mencatat pada Juni 2026, 27,5 persen volume alokasi yang dibayar dengan harga HGBT 7 dollar AS per million british thermal unit (MMBTU), sementara sisanya dipenuhi dari gas regasifikasi LNG seharga sekitar 20 dollar AS.

Adapun Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkirakan kebutuhan gas industri sekitar 2.700 million standard cubic feet per day​​​​​​​ (MMSCFD), sedangkan yang terpenuhi melalui skema HGBT sekitar 1.600 MMSCFD.

Kemenperin juga mencatat dampak positif HGBT terhadap sektor industri pada 2020-2023 mencapai Rp147,11 triliun.

Sementara itu, Asaki menilai kebijakan HGBT mesti dilihat sebagai investasi strategis negara untuk menciptakan nilai tambah industri, meningkatkan daya saing produk nasional, memperluas investasi, dan menciptakan lapangan kerja.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keandalan pasokan gas bagi industri.

Sebelumnya, Ketua Asaki Edy Suyanto menyoroti pembatasan pemanfaatan gas HGBT sejak September 2026 yang dinilai menjadi tantangan bagi industri keramik nasional.

Asaki memperkirakan harga gas rata-rata dapat mencapai 8-8,5 dolar AS per MMBTU melalui kombinasi skema HGBT dan biaya regasifikasi gas alam cair (LNG).

Namun, keterbatasan akses gas HGBT yang hanya mencakup sekitar 40 persen kebutuhan membuat harga rata-rata gas industri di Jawa bagian barat mencapai sekitar 12 dolar AS per MMBTU dan di wilayah timur sekitar 9 dolar AS per MMBTU.

Selain itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah mengatasi persoalan pasokan dan harga gas bumi untuk industri guna menjaga keberlangsungan produksi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin menilai persoalan gas industri merupakan masalah klasik yang telah berlangsung bertahun-tahun dan belum terselesaikan secara menyeluruh.

Menurut Saleh, dalam keterangan di Jakarta, Selasa (13/10), terdapat dua persoalan mendasar yang perlu segera ditangani pemerintah, yakni kepastian ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga gas bagi industri dalam negeri.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026