Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memetakan potensi peningkatan ekspor di empat pasar utama, yakni China, Amerika Serikat (AS), Jepang, dan India.

Hal itu ditempuh melalui identifikasi selisih antara nilai ekspor saat ini dan potensi ekspor yang dapat dikembangkan.

“Pemerintah memandang perkembangan ini perlu direspons melalui penguatan strategi ekspor berbasis komoditas dan pasar," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

"Pendekatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi komoditas berkapasitas ekspor tinggi, memetakan kesenjangan antara ekspor Indonesia dengan kebutuhan impor negara mitra, serta mengurai hambatan yang dihadapi pelaku usaha,” tambahnya.

Berdasarkan hasil pemetaan, China memiliki potensi export gap sebesar 31 miliar dolar AS, terutama pada komoditas mineral dan logam beserta produknya, sumber daya mineral, mesin dan peralatan elektronik, kayu, kertas, karet, plastik, serta produk kimia.

Kemudian, potensi export gap di Amerika Serikat (AS) mencapai 14 miliar dolar AS, antara lain pada produk kendaraan, mineral dan logam, mesin dan peralatan elektronik, kayu, kertas, karet, plastik, serta produk kimia.

Sementara di Jepang, potensi export gap tercatat sebesar 5,5 miliar dolar AS dengan peluang utama pada produk mineral dan logam, hasil laut, produk nabati, serta bahan kimia.

Adapun di India, potensi export gap mencapai 10 miliar dolar AS, yang bersumber dari komoditas mineral dan logam, bahan kimia, mesin dan elektronik, serta produk nabati.

“Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan ekspor tidak hanya perlu dilakukan melalui pencarian pasar baru, tetapi juga dengan memperdalam pasar yang selama ini telah menjadi tujuan ekspor Indonesia,” tutur Menko Airlangga.

Untuk menangkap potensi tersebut, pemerintah akan mendorong penguatan ekspor berbasis komoditas dengan mempertemukan kapasitas produksi dalam negeri dan kebutuhan spesifik negara tujuan.

Pendekatan itu mencakup sektor pertambangan, pertanian dan perkebunan, perikanan, serta manufaktur.

Pemerintah juga memetakan potensi ekspor produk elektronik, teknologi, dan telekomunikasi.

Selain itu, lanjut Airlangga, pemerintah memperkuat koordinasi lintas K/L bersama pelaku usaha untuk mengatasi berbagai hambatan ekspor, mulai dari regulasi, standardisasi persyaratan pasar hingga kendala teknis di lapangan.

Menko berharap upaya itu dapat mendorong peningkatan nilai ekspor sekaligus memperkuat ekspor produk bernilai tambah dan diversifikasi komoditas Indonesia.

"Dengan pendekatan tersebut, optimalisasi pasar utama diharapkan tidak hanya dilakukan melalui peningkatan nilai ekspor secara agregat, tetapi juga melalui penguatan ekspor produk bernilai tambah dan diversifikasi komoditas, sehingga peluang pasar yang masih terbuka dapat dikonversi menjadi ekspor Indonesia yang lebih konkret,” tutup Airlangga.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wonderful Indonesia Gastronomy (WIG) menghadirkan gelaran Wonderful Indonesia Gastronomy (WIG) Culinary Festival 2026 dalam memperkuat gastronomi Nusantara terutama sebagai daya tarik wisata.

Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan dan Penyelenggaraan Kegiatan Kementerian Pariwisata, Hafiz Agung Rifai mengatakan melalui Wonderful Indonesia Gastronomy sebagai platform inklusif, Kementerian Pariwisata mendorong pertumbuhan destinasi berkualitas dengan atraksi dan kekayaan budaya, termasuk gastronomi di dalamnya.

“Kehadiran WIG Culinary Festival 2026 diharapkan dapat menjadi ruang untuk mengenalkan kekayaan gastronomi Indonesia secara lebih luas, termasuk potensi kuliner sebagai daya tarik wisata,” kata Hafiz dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Culinary Festival dirancang sebagai rangkaian Wonderful Indonesia Gastronomy (WIG) 2026 yang inklusif dan terbuka bagi seluruh masyarakat pencinta kuliner, sekaligus memberikan ruang promosi dan akses pasar yang lebih luas bagi para pelaku usaha makanan dan minuman.

Mengangkat tema “From Local Roots to Global Recognition”, WIG Culinary Festival 2026 ini menjadi kelanjutan rangkaian WIG 2026 yang sebelumnya telah digelar di Solo dan Yogyakarta pada 26 September–4 Oktober 2026. Festival ini mengajak masyarakat mengenal kekayaan gastronomi Nusantara sebagai warisan budaya sekaligus daya tarik pariwisata Indonesia.

Pendiri dan Ketua Indonesia Gastronomy Network Vita Datau mengatakan melalui WIG Culinary Festival 2026, ingin menghadirkan kekayaan kuliner Nusantara lebih dekat tidak hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat tertentu, tetapi juga dikenal dan dihargai sebagai bagian dari warisan budaya serta menjadi daya tarik pariwisata Indonesia.

“Kekayaan gastronomi memegang peranan penting dalam membentuk sekaligus memperkuat identitas budaya Indonesia. Di balik setiap hidangan yang disajikan, tersimpan ragam cerita mulai dari asal-usul bahan pangan, teknik pengolahan, hingga tradisi dan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun,” kata Vita Datau.

Wonderful Indonesia Gastronomy (WIG) Culinary Festival 2026 hadir sejak 7 Oktober–1 November 2026 dan diselenggarakan di 32 pusat perbelanjaan di berbagai wilayah Indonesia. Acara tersebut turut berkolaborasi strategis antara WIG dengan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) yang didukung oleh Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai Main Bank Partner.

Kini, WIG Culinary Festival 2026 berlangsung di Kota Kasablanka, Jakarta, dengan menghadirkan kolaborasi bersama Festival Kuliner D'Kambodja Heritage by Anne Avantie. Kolaborasi ini mengangkat kekayaan kuliner khas Semarang dan kawasan Joglosemar, yang mencakup Yogyakarta, Solo, dan Semarang.

Pewarta: Sri Dewi Larasati
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Serang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menggelar Pelatihan Barista Tematik Desa Wisata Tahun 2026 yang diikuti 16 pemuda guna mendorong pengembangan desa wisata di daerah tersebut.

Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja (Kabid PPTK) Disnakertrans Kabupaten Serang, Muhammad Furqon, di Serang, Rabu, menjelaskan bahwa pelatihan yang diikuti oleh perwakilan desa wisata itu berlangsung selama 8 hari atau setara 80 jam pelajaran, terhitung sejak 15 hingga 23 Oktober 2026.

"Pelatihan hari ini memang dirancang tematik untuk desa wisata. Harapannya, para peserta bisa meningkatkan keahlian (up skill) sehingga mampu mengembangkan potensi wisata di desanya masing-masing," kata Furqon.

Kegiatan pelatihan berbasis kompetensi tersebut dibuka oleh Sekretaris Disnakertrans Khairil Anwar di Cafe and Resto Cisait, Kecamatan Ciruas, serta dihadiri Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Serang Abdul Basit dan jajaran dinas terkait.

Selama delapan hari pelatihan, para peserta dibekali materi barista secara komprehensif, mulai dari pengenalan karakter biji kopi, teknik pengolahan dan penyajian, hingga praktik langsung di kedai kopi.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Serang, Abdul Basit, menyambut positif langkah strategis Pemkab Serang dalam membekali masyarakat lokal dengan keterampilan bernilai ekonomi tinggi.

Ia berharap alumni pelatihan dapat membawa dampak nyata bagi daya tarik pariwisata daerah setelah kembali ke desa masing-masing.

"Harapannya masyarakat yang dilatih hari ini mampu mengaplikasikan ilmunya di daerah asal. Ini akan menjadi daya tarik tersendiri agar Kabupaten Serang ke depan bisa dikenal sebagai daerah racikan kopi yang mendunia," ujarnya.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Manokwari (ANTARA) - Tim Ekspedisi Patriot Universitas Indonesia (TEP UI) mendampingi kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Distrik Nikiwar, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, mengembangkan produk olahan pala untuk memperluas jangkauan pemasaran.

Ketua TEP UI 08 Rambat Lupiyoadi dalam keterangan tertulis di Manokwari, Rabu, mengatakan pendampingan kelompok UMKM maPala mencakup pengolahan komoditas, penyiapan sarana produksi, sekaligus pemenuhan standar keamanan pangan.

“Kami juga berkoordinasi dengan instansi terkait supaya bisa memenuhi ketentuan standar keamanan pangan,” kata Rambat.

Dia menjelaskan bahwa program one disrik one product (ODOP) diarahkan untuk mendorong hilirisasi komoditas unggulan secara berkelanjutan, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

Komoditas pala yang sebelumnya dijual mentah kini diolah terlebih dahulu menjadi bubuk berkualitas premium, dan fuli kering siap pakai sehingga diharapkan dapat meningkatkan nilai jual komoditas tersebut.

“Kelompok maPala yang kami dampingi itu dikelola oleh Muddin Tesupu, Jumadil, La Ali, dan Halimah dengan rencana pengenalan awal produk pada akhir Oktober 2026,” ujarnya.

Ia menyebut, koordinasi pemenuhan standar keamanan pangan diawali melalui audiensi dengan Dinas Kesehatan Teluk Wondama pada 17 September 2026, kemudian pertemuan bersama Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Papua Barat.

Rangkaian koordinasi itu ditindaklanjuti dengan kunjungan BPOM Papua Barat bersama Dinas Kesehatan Teluk Wondama ke sejumlah UMKM di Distrik Nikiwar pada 13 Oktober 2026, termasuk sarana produksi kelompok maPala.

“Pertemuan dengan BPOM Papua Barat secara daring membahas tentang pendampingan untuk pemenuhan standar keamanan pangan,” ujar Rambat.

Dirinya berharap, pendampingan teknis dan pengurusan legalitas menjadi bekal bagi kelompok usaha untuk memperluas pemasaran, meningkatkan pendapatan, serta mengoptimalkan manfaat ekonomi komoditas pala bagi masyarakat.

“Kami berharap pendampingan yang dilakukan bisa meningkatkan nilai ekonomi komoditas pala,” ujarnya.

Kepala BPOM Papua Barat Agustince Werimon mengapresiasi TEP UI yang telah mendampingi pengembangan potensi pala di Teluk Wondama menjadi produk olahan bernilai ekonomi lebih tinggi.

BPOM akan memberikan asistensi langsung agar sarana produksi yang kelola kelompok UMKM dampingan TEP UI 08 dapat memenuhi standar CPPOB atau cara produksi pangan olahan yang baik.

“Kami siap memberikan asistensi proses pemenuhan legalitas produk sesuai ketentuan keamanan pangan,” ujarnya.

Dalam kunjungan itu, BPOM Papua Barat bersama Dinas Kesehatan Teluk Wondama mengevaluasi kebersihan peralatan penggilingan pala dan penanganan fuli untuk mencegah kontaminasi jamur maupun cemaran fisik.

Pemeriksaan yang dilakukan menyasar tata ruang dan alur produksi, terutama pemisahan area bahan baku, pengeringan, pengolahan, hingga pengemasan akhir, termasuk pelabelan informasi gizi, halal, tanggal kedaluwarsa, serta kode produksi.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperluas akses pasar digital bagi pelaku UMKM terdampak bencana di Aceh melalui fasilitasi pemasaran berbasis digital dan kolaborasi layanan logistik untuk mempercepat pemulihan usaha.

Asisten Deputi Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro Kementerian UMKM Ari Anindiya, dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, mengatakan pemulihan usaha pascabencana tidak cukup hanya dengan mengembalikan kemampuan produksi, tetapi juga perlu didukung perluasan akses pasar agar pelaku usaha dapat kembali memperoleh pendapatan.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Fasilitasi Landing Page UMKM Sumatera Bangkit Bersama dalam rangkaian Klinik UMKM Bangkit di Banda Aceh pada Selasa (13/10).

Melalui fasilitas tersebut, pelaku UMKM memperoleh dukungan untuk membangun toko digital yang terintegrasi dengan ekosistem lokapasar (marketplace), menampilkan produk secara lebih menarik, serta menjangkau konsumen di luar wilayah pemasaran sebelumnya.

“Kami ingin digitalisasi memberikan hasil nyata bagi pengusaha UMKM. Produk yang sebelumnya hanya dikenal di lingkungan sekitar harus semakin mudah ditemukan konsumen melalui kanal digital, sehingga peluang transaksi dan peningkatan penjualan semakin terbuka,” kata Ari.

Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, pengembangan landing page bersama berbagai lokapasar telah melibatkan lebih dari 4.000 UMKM dengan capaian penjualan lebih dari 45 juta produk.

Menurut Ari, capaian tersebut menunjukkan potensi perdagangan digital dalam membantu UMKM memperluas jangkauan pemasaran, meningkatkan transaksi, dan memulihkan kegiatan usaha setelah terdampak bencana.

Fasilitasi pemasaran digital tersebut menyasar pelaku UMKM di Kota Banda Aceh serta wilayah koordinasi Aceh 5 yang mencakup Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Gayo Lues, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kabupaten Aceh Tenggara.

Selain memperluas akses pasar digital, Kementerian UMKM berkolaborasi dengan J&T Express melalui program Jawara Lokal untuk mendukung pengembangan usaha dan distribusi produk UMKM.

Melalui program tersebut, UMKM terpilih berdasarkan proses kurasi bersama Kementerian UMKM dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh memperoleh dana pengembangan usaha masing-masing sebesar Rp15 juta.

Peserta juga mendapatkan potongan ongkos kirim sebesar 30 persen, akses layanan VIP J&T Express, dukungan promosi, serta pendampingan logistik untuk meningkatkan efisiensi pengiriman dan memperluas jangkauan distribusi produk.

Salah satu penerima manfaat program Jawara Lokal adalah Silfia Safriani, pemilik usaha Keuneubah Endatu asal Kabupaten Pidie Jaya. Usahanya sempat terhenti akibat banjir bandang pada akhir November 2025 sebelum kembali dirintis pada Februari 2026.

Silfia mengatakan pemasaran daring membantu usahanya menjangkau lebih banyak konsumen. Ia menyebut penjualan produknya yang sebelumnya sekitar satu kotak per hari kini dapat mencapai 100 kotak.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat Belanda, India, dan Jepang menjadi tiga dari 22 negara dengan potensi transaksi terbesar dalam penandatanganan 168 nota kesepahaman (MoU) antara pelaku usaha Indonesia dan pembeli luar negeri pada hari pertama Trade Expo Indonesia (TEI) 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan penandatanganan nota kesepahaman dari 22 negara tersebut mencatatkan potensi transaksi sebesar 13,2 miliar dolar AS atau setara Rp237 triliun pada hari pertama TEI 2026 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu.

"Belanda, India, dan Jepang menjadi 3 dari 22 negara dengan potensi transaksi terbesar pada penandatanganan hari ini," kata Budi.

Budi menyampaikan penandatanganan nota kesepahaman tersebut menjadi awal sinergi antara pelaku usaha Indonesia dan pembeli mancanegara. Menurutnya, kesepakatan itu menunjukkan produk Indonesia diminati pasar internasional.

Penandatanganan MoU hari ini merupakan hasil rangkaian penjajakan bisnis (business matching) antara eksportir Indonesia dan calon pembeli atau buyer mancanegara yang dilaksanakan sebelum TEI ke-41 berlangsung.

Penjajakan-penjajakan bisnis tersebut didukung Kedutaan Besar RI, Konsulat Jenderal RI, atase perdagangan RI, dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) di luar negeri.

Adapun produk-produk dengan nilai MoU terbanyak meliputi roti, pastri, kue, biskuit, dan produk roti; batu bara; briket dan bahan bakar padat sejenis yang terbuat dari batu bara; furnitur atau mebel lainnya beserta bagian-bagiannya; serta kertas dan karton tidak dilapisi.

Kemudian, dilakukan juga penandatanganan MoU untuk investasi bidang jasa.

"Penandatanganan MoU di hari pertama TEI ke-41 menjadi awal yang baik bagi eksportir Indonesia dan buyer untuk saling bekerja sama dan membangun peluang saling menguntungkan," ujar Budi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kami sedang memastikan agar seluruh tugas dan fungsi yang terkait dengan reforma agraria, pertanahan, dan tata ruang ke depannya dapat berjalan dengan semakin efektif

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menggelar pertemuan untuk memperjelas pembagian tugas dan fungsi reforma agraria di dua lembaga negara tersebut.

"Kami sedang memastikan agar seluruh tugas dan fungsi yang terkait dengan reforma agraria, pertanahan, dan tata ruang ke depannya dapat berjalan dengan semakin efektif," kata Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN Ossy Dermawan di Jakarta, Rabu.

Wamen Ossy mengatakan bahwa ATR/BPN kembali menggelar rapat tindak lanjut pembentukan BRAN dengan menggarisbawahi bahasan utama, yaitu penataan hubungan kerja serta pembagian kewenangan antara Kementerian ATR/BPN dan BRAN.

"Kita tidak sedang mempertahankan struktur atau nomenklatur dari lembaga kita masing-masing, baik ATR/BPN atau BRAN," ujarnya.

Menurut dia, BRAN terbentuk sejak Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria disahkan pada September lalu, dan diamanahkan tugas dalam tahap perencanaan, pelaksanaan hingga penyelesaian reforma agraria.

Namun, kata Ossy dalam lingkup tugas BRAN tersebut masih ada tugas yang beririsan dengan kewenangan Kementerian ATR/BPN.

Untuk itu, penyelarasan kewenangan dan penataan kelembagaan dinilai sebagai langkah penting untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria.

Upaya ini, kata Ossy, dilakukan agar kebijakan dan program reforma agraria berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan visi Presiden Republik Indonesia, yakni berhasil guna dan berdaya guna.

"Ini yang harus kita selaraskan supaya ke depan tidak ada pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan oleh kedua lembaga. Saya mohon pertemuan hari ini dimanfaatkan betul untuk memperjelas pembagian kewenangan antara BRAN dan Kementerian ATR/BPN," katanya.

Sementara itu, Kepala BRAN Dedi Prasetyo, memaparkan analisis komprehensif mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BRAN. Paparan tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan struktur organisasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan BRAN secara optimal.

"Semangat kita adalah semua bekerja untuk kepentingan rakyat. Sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, itulah landasan filosofi kenapa BRAN ini dibentuk," kata Dedi.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Portugal menyepakati pengakuan timbal balik sertifikat kompetensi awak kapal perikanan untuk mendukung mobilitas tenaga kerja maritim kedua negara sesuai standar internasional.

Kesepakatan tersebut ditandatangani dalam rangkaian Indonesia-Europe Business Forum (IEBF) 2026 di Portugal awal bulan ini dan menjadi bagian dari upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperluas akses kerja serta meningkatkan daya saing pelaut perikanan Indonesia di pasar global.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, mengatakan pengakuan sertifikasi perlu diperluas agar kompetensi pelaut Indonesia dapat diterima di negara mitra.

"Upaya ini harus tetap mengacu pada standar kompetensi, keselamatan, dan perlindungan awak kapal," kata Trenggono.

Kesepakatan bertajuk Agreement on the Mutual Recognition of the Personnel Certification of Fishing Vessels Between the Portuguese Republic and the Republic of Indonesia tersebut mengatur pengakuan sertifikat kompetensi dan sertifikat keahlian awak kapal perikanan yang diterbitkan otoritas berwenang kedua negara.

Pengakuan tersebut mengacu pada International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F) 1995.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) I Nyoman Radiarta menjelaskan mekanisme pengakuan dan pengesahan sertifikat (endorsement) memungkinkan awak kapal perikanan kedua negara bekerja di kapal berbendera negara mitra sesuai kualifikasi dan ketentuan yang berlaku.

Awak kapal yang tercakup meliputi nakhoda, mualim, masinis, dan operator radio. Meski demikian, pengakuan sertifikat tidak serta-merta menghapus persyaratan lain yang berlaku untuk bekerja di negara tujuan.

Selain dengan Portugal, KKP juga mendorong perluasan pengakuan sertifikasi pelaut perikanan melalui pembaruan perjanjian pengakuan bersama (Mutual Recognition Agreement/MRA) dengan Spanyol yang ditandatangani pada 2023.

Pembaruan tersebut diperlukan untuk menyesuaikan pengakuan sertifikasi dengan perkembangan standar internasional, termasuk amendemen STCW-F 2024 yang berlaku sejak 1 Januari 2026.

Indonesia mengusulkan agar cakupan pengakuan sertifikasi dengan Spanyol yang selama ini mencakup awak kapal tingkat operasional (rating) diperluas hingga jenjang perwira, termasuk nakhoda dan ahli mesin kapal.

Usulan itu mencakup sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan (ANKAPIN) dan Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan (ATKAPIN) tingkat I, II, dan III, serta sertifikat Basic Safety Training Fisheries Class I (BSTF-I) dan Buku Pelaut Perikanan sebagai dokumen pendukung verifikasi.

KKP juga mengusulkan pengaturan transisi untuk menjaga keberlanjutan pekerjaan awak kapal yang telah bekerja selama proses pembaruan perjanjian berlangsung.

Kedua negara turut menjajaki pembentukan kelompok kerja bersama guna membahas persoalan teknis dan memantau pelaksanaan perjanjian.

Dalam rangkaian kegiatan di Spanyol, KKP berdiskusi dengan asosiasi industri perikanan setempat, CEPESCA, mengenai kebutuhan tenaga kerja, posisi yang sulit dipenuhi, serta peluang penempatan pelaut Indonesia sesuai kompetensi dan kualifikasi.

Melalui penguatan pengakuan sertifikasi tersebut, KKP berharap kompetensi pelaut perikanan Indonesia semakin diakui secara internasional dan membuka peluang mobilitas kerja yang lebih luas, dengan tetap mengedepankan keselamatan serta perlindungan awak kapal.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Selama masyarakat para petani panen, Bulog diperintahkan tetap menyerap. Walaupun sudah mencapai target 100 persen, 4 juta ton.

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog memastikan tetap menyerap gabah dan beras petani tanpa menetapkan batas tambahan volume pengadaan, meskipun realisasi penyerapan tahun 2026 telah melampaui target nasional sebesar empat juta ton setara beras.

"Tidak ada. Tidak ada batasan," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani seusai mengikuti rapat koordinasi terbatas, di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu, ketika ditanya mengenai batas penyerapan gabah dan beras.

Rizal mengatakan Bulog tetap menjalankan penugasan pembelian hasil panen petani sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Pangan, dan Menteri Pertanian meskipun target pengadaan telah terpenuhi.

"Selama masyarakat para petani panen, Bulog diperintahkan tetap menyerap. Walaupun sudah mencapai target 100 persen, 4 juta ton," ujarnya.

Menurut dia, keberlanjutan penyerapan bertujuan memastikan petani tetap memiliki kesempatan menjual hasil panen meskipun Bulog telah melampaui target pengadaan yang ditetapkan pemerintah.

Rizal menyebutkan realisasi pengadaan gabah dan beras dalam negeri hingga Rabu (14/10) telah mencapai sekitar 4,13 juta ton setara beras.

Ia menegaskan tercapainya target pengadaan bukan alasan bagi Bulog untuk menghentikan pembelian hasil produksi petani, terutama ketika kegiatan panen masih berlangsung di berbagai daerah.

"Jadi tetap kita harus lindungi para petani kita," ujar dia.

Terkait kesiapan pendanaan untuk melanjutkan pengadaan, Rizal menyatakan pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran bagi Bulog.

"Anggarannya sih ya disiapkan oleh pemerintah. Disiapkan, aman," katanya lagi.

Berdasarkan laporan resmi Bulog pada Senin (12/10), realisasi pengadaan gabah dan beras dalam negeri hingga 11 Oktober 2026 mencapai 4.131.492 ton setara beras atau 103,29 persen dari target nasional sebanyak empat juta ton.

Capaian tersebut melampaui pengadaan sepanjang 2025 yang tercatat sebanyak 3.191.969 ton setara beras, sekaligus menjadi realisasi pengadaan tertinggi sepanjang sejarah Bulog.

Keberlanjutan penyerapan juga tercermin di tingkat daerah. Bulog Kantor Cabang Bandung melaporkan pengadaan sebanyak 84.653 ton gabah kering panen (GKP) hingga 12 Oktober 2026, atau sekitar 117 persen dari target wilayah sebesar 72.147 ton.

Pimpinan Bulog Kantor Cabang Bandung Yanto Nurdianto pada Selasa (13/10) menyatakan penyerapan gabah di wilayah kerjanya tetap dilanjutkan hingga akhir tahun meskipun realisasi pengadaan telah melampaui target tahunan.

Penugasan pengadaan gabah dan beras dalam negeri pada 2026 mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026 yang menetapkan target empat juta ton setara beras untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah juga menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram di tingkat petani sebagai instrumen perlindungan harga hasil panen.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Kita perlu ada posko untuk memastikan kelancaran semua penyaluran barang-barang kebutuhan masyarakat khususnya barang bersubsidi apakah ada hambatan atau tidak. Nanti secara harian akan dimonitor

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong pembentukan posko pemantauan untuk memastikan kelancaran distribusi barang kebutuhan masyarakat, khususnya barang bersubsidi, melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Dalam rapat koordinasi terbatas antarkementerian dan lembaga serta BUMN di Jakarta, Rabu, Ferry mengatakan, pemantauan diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan penyaluran barang sekaligus memastikan koperasi desa dapat beroperasi dan melayani kebutuhan masyarakat.

"Kita perlu ada posko untuk memastikan kelancaran semua penyaluran barang-barang kebutuhan masyarakat khususnya barang bersubsidi apakah ada hambatan atau tidak. Nanti secara harian akan dimonitor," kata Ferry dalam keterangan pers kementerian.

Ia mengatakan, pemerintah berupaya mempercepat operasionalisasi KDKMP melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga dan BUMN, termasuk untuk memperlancar penyaluran pupuk, LPG, dan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Bapak Presiden ingin agar KDKMP sudah bisa beroperasi sebanyak mungkin. Maka kita ingin melakukan percepatan penyaluran pupuk, gas LPG, beras SPHP dan lainnya," ujarnya.

Ferry menyampaikan sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah akan melakukan kunjungan lapangan secara serentak ke 107 titik KDKMP mulai Kamis (15/10) untuk memeriksa kesiapan koperasi yang telah selesai dibangun.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari evaluasi kesiapan sarana dan prasarana, perangkat pendukung, serta kelengkapan operasional koperasi sebelum melayani masyarakat secara optimal.

Ferry menegaskan, keberhasilan operasionalisasi KDKMP membutuhkan koordinasi berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan BUMN.

Ia berharap keberadaan koperasi desa dapat memperkuat perekonomian di tingkat desa sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok dan barang bersubsidi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah menargetkan sebanyak 8.000 unit KDKMP dapat beroperasi pada akhir Oktober 2026.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan melakukan pemantauan lapangan secara intensif selama delapan hari guna mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi dan kendala yang masih dihadapi setiap koperasi.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Pentingnya membangun konektivitas digital demi mendorong ekspansi produk nasional ke pasar global.

Tangerang (ANTARA) - Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP) Prof Irwan Meilano meresmikan jejaring bisnis Trade Indonesia guna menjembatani para pelaku usaha domestik tembus pasar global dan bermitra dengan pasar internasional secara langsung.

Prof Irwan Meilano menekankan pentingnya membangun konektivitas digital demi mendorong ekspansi produk nasional ke pasar global. Ia memaparkan bahwa nilai perdagangan produk perikanan dunia saat ini mencapai 184 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Meskipun ekspor perikanan Indonesia mencapai 6,27 miliar dolar AS pada tahun lalu dengan pertumbuhan 5,2 persen, posisi nilai perdagangan Indonesia masih berada di peringkat ke-10 dunia.

Menurutnya, kesenjangan antara volume produksi yang tinggi dan nilai ekonomi yang masih rendah merupakan peluang bisnis yang harus direbut oleh para pelaku usaha.

"Produksinya banyak, nilainya rendah. Mereka yang paham soal margin pasti melihat ada gap serius di sini, dan gap itu seharusnya menjadi potensi. Itu peluang yang harus kita rebut," kata Irwan dalam keterangannya di Tangerang, Banten, Rabu.

Trade Indonesia adalah platform di bawah naungan International Creatives Exchange (ICE) untuk mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan mitra dan pasar internasional.

Pendiri dan Kepala Global (Founder & Global Head) ICE Atta Ul Karim menjelaskan platform ini dirancang untuk memotong rantai birokrasi dan mempertemukan pengusaha nasional dengan calon mitra luar negeri secara langsung.

"Trade Indonesia hadir untuk mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan mitra internasional secara langsung. Kami ingin membuka ruang agar mereka dapat saling mengenal, membangun kepercayaan, dan menjajaki peluang kerja sama tanpa proses yang berbelit-belit," ujar Atta Ul Karim.

Platform Trade Indonesia melengkapi fungsi direktori dengan menerapkan kurasi anggota melalui verifikasi legalitas, tata kelola manajemen, serta rekam jejak usaha.

"Selain itu, data sektor usaha akan diolah menjadi kecerdasan pasar (market intelligence) untuk mendukung kegiatan pemadanan bisnis (business matching) dan misi dagang di 12 sektor industri," katanya.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menambahkan, nilai ekspor Indonesia periode Januari hingga Agustus 2026 telah menembus 193,64 miliar dolar AS atau tumbuh 4,74 persen secara tahunan (year-on-year).

"Saya sangat yakin bahwa produk lokal dapat menjadi merek global, dan usaha kecil pun dapat meraih kesuksesan internasional apabila diberikan kesempatan yang tepat," ujar Dyah Roro Esti Widya Putri.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan (BPSDMP) Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono mengingatkan pentingnya pembinaan bertahap bagi UMKM, agar mampu menjaga keberlanjutan ekspor di pasar global.

"Melalui sinergi lintas kementerian dan sektor swasta ini, Trade Indonesia diharapkan dapat menjadi pendorong lahirnya eksportir baru serta meningkatkan daya saing produk unggulan Indonesia di kancah internasional," katanya lagi.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal menyatakan PT Pos Indonesia (Persero) meyakini 1-2 tahun ke depan akan mengalami rebound kinerja dan bisnis perusahaan.

“Tadi dijelaskan oleh perusahaan, kondisi perusahaan sekarang ini memang tidak sedang baik-baik saja, menurun, tapi mereka berkeyakinan satu dua tahun ini akan rebound, akan naik lagi,” ucapnya usai berdiskusi dengan beberapa direksi PT Pos Indonesia di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan bahwa upaya untuk rebound membutuhkan dukungan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara) dengan memberikan bantuan modal awal, mengingat biaya operasional bulanan PT Pos disebut dalam kondisi minus, hampir sekitar Rp100 miliar.

Menurut Iqbal, dengan adanya penyertaan modal dari Danantara, diharapkan kondisi keuangan PT Pos akan kembali positif. Namun, dia mengingatkan bahwa Danantara mensyaratkan pembuatan model bisnis agar modal dapat diperoleh perusahaan.

“Pak Doni (Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria) meminta model bisnis dari BUMN yang akan mendapat suntikan modal dari Danantara, mereka harus membuat model bisnis ke depannya, karena ada beberapa BUMN yang dianggap tidak efisien,” ungkap dia.

“Dengan Danantara, kebetulan Kamis (22/10) minggu depan, saya akan bertemu dengan Pak Doni Oskaria. Mungkin salah satu kesulitan PT Pos untuk mendapatkan bantuan penyertaan tambahan modal, akan saya sampaikan,” ujar Iqbal.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026