Denpasar (ANTARA) - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali memberdayakan UMKM fesyen berkelanjutan lewat pameran di pusat perbelanjaan Sira Village di tengah kawasan untuk mendorong ekosistem industri kreatif lokal yang ramah lingkungan.

"Menjadi tuan rumah bagi perhelatan fesyen berkelanjutan ini adalah manifestasi dari komitmen kami untuk menaikkan kelas UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) lokal," kata Presiden Komisaris KEK Kura Kura Bali sekaligus Presiden Direktur Sira Village Grand Outlet Bali Tantowi Yahya di Denpasar, Kamis.

Tantowi menyampaikan hal tersebut terkait penyelenggaraan Labdanation Fashion Week (LFW) Season III: Threads of Legacy pada Rabu, 28 Oktober 2026 di panggung Sunset Mandala, Sira Village, KEK Kura Kura Bali.

Pameran fesyen tersebut akan memamerkan 67 busana bersertifikasi berkelanjutan yang diperagakan oleh 30 model profesional.

"Kami memfasilitasi mereka dengan ruang tumbuh yang suportif agar karya-karya inovatif yang ramah lingkungan ini bisa mendapatkan visibilitas yang lebih luas," ujar Tantowi.

Mantan Dubes Indonesia untuk Selandia Baru itu menjelaskan bahwa keberadaan perhelatan ini menjadi wujud keselarasan visi kawasan yang didorong pemerintah agar menghadirkan destinasi yang memadukan gaya hidup, komunitas, dan prinsip keberlanjutan guna mendukung industri kreatif lokal.

Kolaborasi dengan perajin ini sekaligus mencerminkan peran Sira Village, mal pertama di dalam KEK sebagai destinasi yang memadukan pengalaman berbelanja, gaya hidup, dan kreativitas, serta membuka peluang bagi talenta dan pelaku usaha lokal untuk berkembang.

Tantowi juga meyakini kolaborasi antara inovasi teknologi tekstil dan visi mal di KEK Kura Kura Bali ini mampu menjadi katalisator bagi UMKM fesyen lokal.

Langkah tersebut diharapkan terus mendorong terciptanya ekosistem industri kreatif Indonesia yang berdaya saing internasional sekaligus tetap merawat kelestarian lingkungan.

Adapun koleksi yang dipamerkan dalam ajang tersebut nanti merupakan hasil kolaborasi dengan lima merek fesyen lokal, yaitu Novel Mice, Unice, Kimmyra, Murotto Bali, dan Institut Desain dan Bisnis (IDB) Bali.

Tantowi menjelaskan bahwa pemberdayaan fesyen lokal merupakan langkah strategis mengingat perannya sebagai tulang punggung ekonomi kreatif, di mana PDB industri fesyen dan kriya pada triwulan I 2026 mencapai Rp120,13 triliun atau tumbuh 7,89 persen secara tahunan.

Direktur Utama PT Labda Anugerah Tekstil Yusak Samadji Pranoto sebagai kolaborator menyampaikan bahwa keberlanjutan adalah standar masa depan yang berhak diakses oleh semua skala bisnis, termasuk UMKM.

"Melalui kreativitas dan inovasi cetak tekstil digital kami yang ramah lingkungan, kami ingin menyampaikan bahwa industri fesyen juga bisa lebih bertanggung jawab," kata Yusak.

Yusak mengapresiasi Sira Village KEK Kura Kura Bali yang telah berkolaborasi menyediakan panggung ideal bagi penyampaian pesan penting keberlanjutan tersebut.

Adapun pesan utama yang diusung dalam pameran fesyen tahun ini adalah mendobrak stigma bahwa praktik ramah lingkungan hanya bisa dilakukan oleh perusahaan berskala besar.

Ia menjelaskan saat ini, IKM dan UMKM memiliki akses memproduksi produk berkualitas tinggi melalui penerapan teknologi cetak digital Epson Monna Lisa ML-32000 dan tinta berbasis air.

Praktik produksi ramah lingkungan ini secara aktif meminimalkan limbah melalui sistem pengolahan air biologis dan upaya daur ulang material.

Komitmen kelestarian lingkungan tersebut telah diakui melalui deretan sertifikasi global, antara lain OEKO-TEX® STANDARD 100, OEKO-TEX® STeP, serta berbagai sertifikasi ISO.

Tahun ini, perajin juga membidik rekor dunia untuk jumlah busana tekstil terbanyak dalam satu peragaan busana bersertifikasi keberlanjutan demi membuktikan kemampuan desainer nasional.

Sebelumnya, PT Labda Anugerah Tekstil sendiri telah meraih rekor MURI berturut-turut pada 2022 hingga 2024 sebagai perusahaan cetak digital tekstil pertama pengguna bahan ramah lingkungan bersertifikasi ISO dan pionir OEKO-TEX tingkat UMKM.

Dengan pengalaman melayani untuk lebih dari 40 negara dan 80 persen basis bisnis dari pasar internasional, ia berkomitmen melalui pameran ini akan membawa standar global membuka pasar baru bagi merek lokal.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

memerlukan kerja sama Pertagas dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), serta penyelarasan rencana antara pemerintah, Danantara Indonesia dan pelaku usaha untuk menghasilkan peta jalan yang berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Gas (Pertagas) menilai kolaborasi antarbadan usaha milik negara (BUMN) penting untuk mendukung pemerataan jaringan gas (jargas) rumah tangga sekaligus membantu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.

Corporate Secretary Pertagas Sulthani Adil Mangatur mengatakan pengembangan jargas memerlukan kerja sama Pertagas dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), serta penyelarasan rencana antara pemerintah, Danantara Indonesia dan pelaku usaha untuk menghasilkan peta jalan yang berkelanjutan.

"Nah, pembangunan jargas rumah tangga ini ya tentunya memang butuh satu roadmap ataupun pola pembangunan yang berkelanjutan dan bisa merata," kata Sulthani seusai kegiatan simulasi tanggap darurat Pertagas di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pengembangan jargas merupakan program pemerintah yang telah berjalan untuk memperluas pemanfaatan gas bumi domestik sekaligus menyediakan alternatif energi bagi masyarakat.

Sulthani menjelaskan Pertagas dan PGN sebagai bagian dari Subholding Gas Pertamina memiliki peran dalam pengelolaan infrastruktur gas bumi, sehingga kerja sama kedua perusahaan diperlukan untuk mendukung pengembangan jaringan tersebut.

Ia mengatakan Pertagas diminta memberikan masukan kepada Danantara dan pemerintah mengenai kondisi pengembangan jargas, termasuk dukungan yang dapat diberikan badan usaha agar program tersebut dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Masukan dari pelaku usaha diperlukan untuk menyelaraskan rencana pengembangan jaringan dengan kesiapan infrastruktur serta kebutuhan pelaksanaan di lapangan.

"Mungkin juga kami juga akan menyampaikan support-support apa yang kira-kira bisa disampaikan kepada pemerintah untuk membuat ini lebih applicable ataupun lebih implementatif," ujar dia.

Sulthani menyampaikan pengembangan jargas juga perlu mempertimbangkan pemerataan akses, sehingga manfaat pemanfaatan gas bumi dapat menjangkau lebih banyak rumah tangga.

Dari sisi pengguna, jaringan gas dinilai memiliki potensi manfaat dalam aspek keselamatan, harga yang kompetitif, serta kemudahan operasional dibandingkan pilihan energi rumah tangga lainnya.

Selain memperluas pilihan energi masyarakat, pemanfaatan gas bumi melalui jaringan pipa diharapkan membantu pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor.

Sulthani mengatakan Pertagas masih akan meninjau rencana pengembangan jargas bersama pemerintah dan pemangku kepentingan terkait agar pelaksanaannya dapat diselaraskan dengan arah kebijakan yang telah disiapkan.

"Itu nanti kita akan duduk bareng untuk melihat arah ke depannya ini akan lebih sinkronnya seperti apa," ucapnya.

Sebelumnya, pada 30 September 2026, Danantara Indonesia dan Badan Pengaturan BUMN meminta Pertagas memperkuat peran dalam pengembangan jargas nasional, termasuk melalui penyiapan rencana induk yang mencakup kesiapan infrastruktur, model bisnis, dan pengembangan pasar.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 21 September 2026, pemerintah sedang membangun sekitar 119.379 sambungan rumah tangga jargas yang tersebar di 15 kabupaten/kota melalui program periode 2025–2026.

Dari program tersebut, Kementerian ESDM mencatat telah dibangun sebanyak 7.223 sambungan rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo dan 7.363 sambungan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Pemerintah juga menargetkan pembangunan jargas mencapai satu juta sambungan rumah tangga hingga 2028 sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri dan memperluas akses energi masyarakat.

Sulthani menyampaikan masukan dari berbagai lembaga dan pelaku usaha diharapkan dapat melengkapi peta jalan pengembangan jargas agar program tersebut berjalan secara berkelanjutan dan merata.

"Kelengkapan masukan dari semua lembaga ataupun juga pelaku usaha itu bisa lebih melengkapi dari roadmap-nya," tutur dia.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota untuk memperluas akses pangan terjangkau sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan hingga ke masyarakat pelosok.

Sekretaris Utama Bapanas Ito Hediarto mengatakan pelaksanaan GPM secara serentak merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.

"Makin sering kita melaksanakan Gerakan Pangan Murah, lebih baik. Mudah-mudahan gerakan ini membantu masyarakat seluruh Indonesia," kata Ito dalam GPM serentak di 38 provinsi yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

Memperingati Hari Pangan Sedunia (HPS) Tahun 2026, Bapanas bersama seluruh jajaran daerah dan mitra menyelenggarakan GPM Nasional secara serentak di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Ito turut meninjau langsung pelaksanaan GPM di Kota Makassar, Sulawesi Selatan bersama Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dan jajaran pemerintah kota setempat serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Dia menuturkan kegiatan itu menjadi perhatian pemerintah untuk terus memperkuat koordinasi bersama Bulog, ID FOOD, dan BUMN pangan lainnya dalam menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, keberlanjutan program stabilisasi pasokan dan harga pangan juga menjadi perhatian pemerintah, termasuk dalam menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru.

Langkah masif itu menjadi wujud nyata menghadirkan pangan berkualitas dengan harga ramah kantong langsung ke tengah masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi swasembada pangan nasional.

Di Jakarta, aksi jemput bola difokuskan di tiga titik wilayah padat pemukiman dan bantaran sungai yakni di kolong flyover Kalibata, Kelurahan Bidara Cina Jakarta Timur dan Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan.

​Penguatan ketahanan pangan nasional yang mandiri dan berdaulat selama dua tahun terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan hasil konkret.

​Di setiap titik GPM, warga antusias mengakses aneka bahan pokok mulai dari beras, gula pasir, minyak goreng, tepung, telur, daging ayam, daging sapi, hingga cabai dan bawang segar dengan harga di bawah rata-rata pasar.

Kehadiran stan-stan yang dikelola Dinas Daerah bersama Bulog dan pelaku usaha lokal ini diharapkan kembali menunjukkan efektifitasnya dalam menekan inflasi daerah.

Berikut beberapa harga bahan pangan yang disediakan di GPM wilayah Jakarta beras SPHP Rp11.000/kg, beras premium Rp14.600/kg, Minyakita Rp 15.000/liter, minyak goreng premium Rp20.000/liter, gula maniskita 17.000/kg, daging ayam ras Rp36.500/kg.

Kemudian daging sapi Rp117.000/kg, cabai rawit merah Rp32.500/kg, cabai merah keriting Rp32.500/kg, dan bawang merah Rp35.000/kg, dan bawang putih Rp30.000/kg.

Dalam peringatan Hari Pangan Sedunia tahun ini, ​kegiatan dikemas dengan aksi kepedulian sosial para mitra. Perum Bulog menyerahkan bantuan CSR berupa 400 paket beras premium kemasan 5 kg untuk 400 penerima manfaat.

Sementara itu, ID FOOD menyalurkan 2.700 lembar voucher belanja senilai Rp15.000 per voucher yang dibagikan secara merata di tiga lokasi Jakarta dan bisa langsung dibelanjakan di stan GPM.

Bapanas mengimbau seluruh Kepala Daerah dan pemangku kepentingan untuk menjaga laju kolaborasi ini secara intensif hingga akhir tahun 2026.

Dengan menggelorakan GPM dan optimalisasi SPHP secara berkala di daerah masing-masing, laju inflasi dapat terus terjaga dan kesejahteraan masyarakat makin kokoh.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Muhammad Saleh Mustafa menegaskan swasembada pangan harus memberikan manfaat bagi seluruh elemen bangsa baik di sektor hulu maupun hilir.

Menurutnya, ada dua tujuan utama yang harus diwujudkan yaitu kesejahteraan petani dan masyarakat.

"Kesejahteraan petani ini menyangkut dengan pendapatan petani, kesejahteraan masyarakat menyangkut dengan daya beli masyarakat terhadap pangan," kata Wamentan saat meninjau pelaksanaan GPM di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatsn Tebet, Jakarta Selatan.

"Kita harus sama-sama menjaga kestabilan ini, keseimbangan ini dari hulu hingga hilir untuk mewujudkan suatu keadilan dan kemakmuran," tambah Wamentan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengapresiasi nelayan dan masyarakat sekitar yang sigap membantu evakuasi penumpang KMP Batumandi yang mengalami kebakaran dan di tengah situasi darurat di perairan sekitar Pelabuhan Merak, Banten.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para nelayan dan masyarakat yang dengan sigap membantu proses evakuasi penumpang KMP Batumandi," kata Direktur Utama PT ASDP Heru Widodo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, kepedulian dan kesigapan masyarakat menjadi bagian penting dari upaya penanganan insiden, sekaligus menunjukkan bahwa semangat kemanusiaan dapat hadir melalui tindakan nyata.

Di tengah situasi darurat, kepedulian untuk hadir dan membantu sesama memiliki arti yang sangat besar. Apa yang dilakukan para nelayan ini mencerminkan semangat gotong royong dan kemanusiaan yang patut kita hargai bersama,” ujar Heru.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan, lebih dari 20 kapal turut membantu proses evakuasi dengan melibatkan 58 orang nelayan dan masyarakat sekitar. Respons cepat ini mencerminkan kuatnya semangat gotong royong dan kepedulian antarsesama, terutama ketika keselamatan menjadi hal yang paling utama.

"Kehadiran para nelayan di tengah situasi darurat turut memperkuat upaya penanganan insiden melalui kolaborasi berbagai pihak di lapangan," katanya.

Heru menambahkan, kolaborasi antara operator penyeberangan, petugas terkait, dan masyarakat merupakan elemen penting dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat. Sinergi yang terjalin dalam penanganan insiden KMP Batumandi menjadi pengingat bahwa upaya penyelamatan membutuhkan kepedulian bersama dan koordinasi yang baik dari seluruh pihak.

Bagi perseroan, kata Heru, masyarakat pesisir, termasuk para nelayan, merupakan bagian penting dari ekosistem pelabuhan yang tumbuh dan berkembang bersama ASDP.

Karena itu, pihaknya berkomitmen untuk terus membangun hubungan yang harmonis, memperkuat kolaborasi, serta mendukung keberlanjutan ekosistem sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasional kami.

ASDP juga memastikan bahwa penanganan pascainsiden KMP Batumandi terus menjadi perhatian perusahaan, baik dalam pemulihan operasional maupun pendampingan terhadap pengguna jasa yang terdampak. Koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan agar setiap kebutuhan penanganan dapat ditindaklanjuti sesuai kondisi di lapangan.

Melalui apresiasi ini, perusahaan berharap semangat gotong royong yang ditunjukkan para nelayan dan masyarakat sekitar dapat terus tumbuh. Kepedulian yang diwujudkan melalui tindakan nyata tersebut menjadi pengingat bahwa keselamatan bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan membutuhkan sinergi dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Makassar, Sulawesi Selatan (ANTARA) - Asian Development Bank (ADB) menyiapkan alokasi pendanaan sebesar 218 juta dolar AS untuk mendukung pembangunan 37 laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang ramah lingkungan (green laboratorium).

“Pekerjaan BPOM sangat bergantung pada karyawan serta kapasitas dan peralatan teknologi yang digunakan di laboratorium. Dan kami sangat senang bisa berpartisipasi dengan BPOM memperkuat semua ini,” kata Direktur ADB untuk Indonesia Bobur Alimov dalam kunjungan ke Balai Besar BPOM Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis.

Pendanaan itu dijalankan melalui proyek bertajuk “Bolstering Product Oversight and Market Surveillance for Food and Drug Project (BPOM Project).”

ADB melihat komitmen BPOM untuk mempertahankan standar global yang konsisten, seperti World-Listed Authority (WLA).

Dalam Rencana Strategis BPOM 2025–2029, disebutkan bahwa pengawasan yang efektif salah satunya harus didukung oleh laboratorium yang kuat dan ditopang oleh sumber daya manusia yang kompeten.

Maka dari itu, ADB menginisiasi BPOM Project yang turut mencakup pembangunan dan penyediaan peralatan bagi laboratorium.

Prinsip laboratorium yang ramah lingkungan (green) dan tangguh (resilient) akan diterapkan demi mendukung pembangunan berkelanjutan.

Salah satu proyek laboratorium ramah lingkungan ini dibangun di Balai Besar BPOM Makassar.

Kepala Balai Besar POM di Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa menjelaskan laboratorium ramah lingkungan akan beroperasi secara lebih efisien dari segi penggunaan energi, seperti air dan listrik, serta tidak mencemari lingkungan.

Khusus untuk pembangunan laboratorium ramah lingkungan di Makassar, kebutuhan anggaran disebut sebesar Rp50 miliar, di mana pendanaan ini sepenuhnya berasal dari ADB.

“Untuk fasilitas pembangunan green lab, termasuk juga nanti fasilitas di dalamnya seperti alat-alat pendukung, yang harapannya nanti bisa makin memperkuat kapasitas Balai Besar BPOM Makassar,” ujar Yosef.

Sejauh ini, rencana pengadaan alat laboratorium di Balai Besar BPOM Makassar dari dukungan pendanaan ADB di antaranya instrumen untuk mendeteksi cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG), peralatan pengujian cemaran kimia berkadar rendah, lemari asam (fume hood), serta alat titrasi otomatis.

Selain dukungan terhadap laboratorium, proyek ini juga mendukung peningkatan sistem informasi digital untuk memfasilitasi pertukaran data, integrasi sistem, dan analisis big data.

Dukungan itu ditargetkan akan mengoptimalkan pengawasan pasar berbasis risiko serta pengawasan terhadap lokapasar (marketplace) daring.

Kemudian, proyek juga akan memperkuat kapasitas teknis maupun manajerial staf BPOM dalam menjalankan fungsi-fungsi regulasinya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pangkalpinang (ANTARA) - Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Karantina) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebutkan ekspor lada putih atau muntok white pepper selama September 2026 sebanyak 171.007 kilogram atau meningkat dibandingkan bulan sebelumnya 111.016 kilogram dengan tujuan ke lima negara.

"Selama September tahun ini, ekspor lada putih ke lima negara yaitu Vietnam, Singapura, Jepang, Malaysia dan Taiwan, yang menunjukkan tren positif," kata Kepala Balai Karantina Babel, Herwintarti di Pangkalpinang, Kamis.

Ia mengatakan ekspor lada putih petani di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama September 2026 sebanyak 171.007 kilogram dengan nilai Rp28,22 miliar ke Vietnam, Singapura, Jepang, Malaysia dan Taiwan.

Sementara itu, jumlah ekspor lada putih Provinsi Kepulauan Babel selama Agustus 2026 sebanyak 111.016 kilogram dengan nilai Rp18,28 miliar atau meningkat dibandingkan Juli 2026 sebanyak 81.115 kilogram dengan nilai Rp13,90 miliar.

"Peningkatan ekspor lada ini perlu diikuti penguatan ekosistem dari hulu hingga hilir, mulai dari kualitas produksi, pemenuhan standar, ketertelusuran hingga kesiapan pelaku usaha memenuhi persyaratan negara tujuan," katanya.

Ia menegaskan Balai Karantina terus mendukung pelaku usaha melalui edukasi dan pendampingan, pemenuhan persyaratan teknis, ketertelusuran, serta pemeriksaan dan tindakan karantina pada tahap pelalulintasan dan ekspor.

"Meski saat ini lada Bangka masih dikirim melalui Tanjung Priok untuk selanjutnya diekspor, Barantin berharap ke depan komoditas tersebut dapat langsung diekspor dari Bangka Belitung," katanya.

Ia berharap ke depanya lada Bangka Belitung tidak hanya dikirim ke luar daerah untuk kemudian diekspor melalui wilayah lain.

"Kita dorong agar ekspornya dapat dilakukan langsung dari Bangka Belitung, sehingga nilai tambah dan manfaat ekonominya dapat lebih banyak dirasakan oleh daerah, petani, dan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah),” katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Tenaga tanam tuh udah nggak ada lagi makanya program namanya mekanisasi pertanian, melalui mesin planter tuh sangat luar biasa kebijakan itu

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak menilai mekanisasi pertanian menjadi solusi pemerintah mengatasi krisis tenaga kerja sekaligus menjaga produktivitas guna mencapai swasembada pangan berkelanjutan.

Menurut Hanan, petani kini semakin sulit memperoleh tenaga tanam terutama pada lahan pertanian luas, kondisi tersebut menghambat percepatan tanam apabila masih mengandalkan tenaga kerja secara manual sepenuhnya.

"Sekarang ini sangat sulit kita mencari tenaga tandur istilah saya tuh, terutama yang sawah-sawahnya yang luas 0,5 hektare, 1 hektare ke atas ya. Tenaga tanam tuh udah nggak ada lagi makanya program namanya mekanisasi pertanian, melalui mesin planter tuh sangat luar biasa kebijakan itu," kata Hanan dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dia menilai langkah pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menghadirkan program mekanisasi melalui bantuan mesin planter untuk mendukung kegiatan budidaya petani merupakan kebijakan yang tepat dalam menjaga produktivitas pangan nasional.

Menurut dia, penggunaan mesin tanam mampu mempercepat pekerjaan sehingga lahan satu hektare dapat ditanami lebih efisien.

Hanan mengatakan tantangan serupa juga terjadi pada kegiatan panen karena tenaga panen tradisional semakin berkurang.

Akibatnya, sebagian petani harus menunggu giliran mesin hingga padi dipanen melewati waktu yang seharusnya.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan alat mesin pertanian terus meningkat di berbagai sentra produksi.

Karena itu, Komisi IV DPR RI mendukung kebijakan pemerintah mempercepat modernisasi pertanian secara berkelanjutan nasional. Modernisasi pertanian diharapkan mampu meningkatkan efisiensi sekaligus memperbaiki produktivitas usaha tani masyarakat.

Ia juga meyakini transformasi pertanian perlahan akan menarik minat generasi muda memasuki sektor pertanian nasional.

Namun, Hanan mengingatkan tantangan pertanian tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi dan mekanisasi semata saja.

"Jadi udah udah bener ini. Makanya kami di Komisi IV sangat mendukung kebijakan untuk modernisasi pertanian, ini sudah saatnya," tegasnya.

Menurutnya, sebagian besar petani masih mengelola lahan sempit sehingga skala ekonomi usaha perlu diperkuat pemerintah.

Ia menilai pemerintah telah menggerakkan berbagai kebijakan pendukung untuk memperkuat keberlanjutan pembangunan sektor pertanian nasional.

Hanan berharap penguatan irigasi, benih, pupuk, mekanisasi, kelembagaan dan penyuluhan terus dijaga secara berkelanjutan demi swasembada pangan yang berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Rencana pembangunan jangka menengah kita mengidentifikasikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru untuk berkembang, dengan ambisi meningkatkan kontribusi hingga lebih dari 8 persen PDB di 2029.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menempatkan sektor ekonomi kreatif sebagai bagian integral dari strategi pembangunan nasional melalui kreativitas dan inovasi.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2045 yang menempatkan ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan dengan target kontribusi ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia meningkat menjadi lebih dari 8 persen pada 2029.

“Rencana pembangunan jangka menengah kita mengidentifikasikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru untuk berkembang, dengan ambisi untuk meningkatkan kontribusi hingga lebih dari 8 persen dari PDB pada 2029,” kata Rachmat dalam acara pembukaan World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026, di Jakarta, Kamis.

Rachmat mengatakan ekonomi kreatif telah menjadi mesin pertumbuhan baru melalui penguatan inovasi, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan nilai tambah produk berbasis kekayaan intelektual.

Kinerja sektor ekonomi kreatif Indonesia pada 2025 turut menjadi landasan untuk mendorong pencapaian target tersebut. Dalam pidato itu disebutkan, sektor ekonomi kreatif menghasilkan investasi sekitar Rp183 triliun, ekspor hampir 32 miliar dolar Amerika Serikat (AS), serta menyerap tenaga kerja sekitar 27 juta orang.

Meski demikian, pengembangan ekonomi kreatif perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga pada penciptaan nilai tambah dari karya dan inovasi lokal.

“Ini bukan hanya statistik ekonomi. Mereka merupakan kehidupan, peluang, dan banyak aspirasi. Kemudian, tantangan selanjutnya adalah untuk bergerak lebih jauh di jaringan nilai,” kata Rachmat.

Pemerintah menilai cerita, desain, film, dan gim perlu dikembangkan menjadi aset ekonomi yang mampu menghasilkan pendapatan berkelanjutan serta memberikan imbal hasil yang adil bagi para penciptanya.

Penguatan ekosistem menjadi salah satu langkah penting untuk mencapai tujuan tersebut. Upaya ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk dalam memperluas akses pasar serta memperkuat perlindungan kekayaan intelektual.

Selain itu, transformasi digital dan pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) dinilai semakin mempengaruhi cara nilai ekonomi kreatif dihasilkan, didistribusikan, dan dihargai.

Karena itu, perkembangan teknologi perlu diiringi kebijakan yang dapat memperkuat posisi pencipta dan memastikan pelaku kreatif memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya.

“Sumber daya alam tersebar tidak merata, kapital finansial terkonsentrasi, namun kreatif ada di setiap masyarakat. Tugas kami adalah memastikan talenta di mana saja memiliki peluang untuk berkembang,” katanya.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan model pelatihan vokasi selama empat bulan yang terintegrasi dengan kebutuhan industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan model ini dirancang untuk membekali tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, mulai dari pemetaan kebutuhan tenaga kerja hingga fasilitasi penempatan kerja.

Ia menegaskan bahwa pelatihan vokasi perlu berorientasi pada penguasaan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja, bukan sekadar mengejar jumlah peserta yang dilatih.

“KEK ini akan menjadi satu ekosistem yang tidak hanya di industri, tetapi juga ada institusi pendidikan yang mendukung, kemudian pelatihan vokasi, para peserta yang mengikuti program magang, nanti juga akan ada startup, UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah), dan lainnya,” ujar Menaker.

Untuk mendukung integrasi tersebut, Kemnaker memaparkan konsep KEK Skills Ecosystem, yakni model kolaborasi yang melibatkan pengelola KEK, perusahaan di kawasan, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) atau lembaga vokasi, pemerintah daerah, lembaga sertifikasi, serta inkubator usaha.

Kolaborasi ini dirancang agar pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri dan kompetensi peserta dinilai berdasarkan standar yang berlaku.

Pelatihan direncanakan berlangsung selama empat bulan, terdiri atas dua bulan di BPVP dan dua bulan di KEK. Skema ini dirancang untuk membekali peserta dengan kompetensi dasar sekaligus memberikan pengalaman praktik kerja di lingkungan industri.

Pelaksanaannya mencakup enam tahapan integrasi. Pertama, pemetaan jabatan, jumlah tenaga kerja, kompetensi, dan waktu rekrutmen.

Kedua, perancangan modul berbasis unit kompetensi, standar operasi prosedur (SOP), peralatan, mutu, serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Ketiga, pelaksanaan pelatihan dengan instruktur gabungan untuk teori dan praktik dasar.

Keempat, pemberian pengalaman kerja terstruktur dengan pendampingan mentor. Kelima, asesmen dan sertifikasi sesuai standar yang berlaku. Keenam, pembentukan basis talenta, dukungan rekrutmen, pelacakan hasil penempatan, dan perbaikan program.

Keberhasilan model ini akan diukur melalui tiga indikator kinerja utama, yakni persentase peserta yang memperoleh pekerjaan dalam waktu tiga bulan, tingkat retensi pekerja setelah enam bulan, serta tingkat kepuasan industri terhadap tenaga kerja yang direkrut.

Indikator tersebut digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian pelatihan dengan kebutuhan perusahaan dan keberlanjutan penempatan kerja.

Menaker Yassierli berharap KEK dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja.

“Integrasi pelatihan vokasi dengan industri diharapkan membantu perusahaan memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat,” ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah menunjukkan keberpihakan dengan mengutamakan kebutuhan industri dalam negeri

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai rencana pemerintah mengurangi hingga menghentikan ekspor gas bumi demi memprioritaskan kebutuhan dalam negeri merupakan bukti keberpihakan pemerintah terhadap industri nasional.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, kebijakan tersebut menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah dalam mengatasi kendala pasokan gas yang selama ini dihadapi industri nasional.

“Pemerintah menunjukkan keberpihakan dengan mengutamakan kebutuhan industri dalam negeri,” ujar Saleh dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.

Menurut Saleh, ketersediaan gas yang memadai dan berkelanjutan merupakan faktor penting untuk meningkatkan kapasitas produksi, menarik investasi, memperkuat daya saing manufaktur, serta menciptakan lapangan kerja.

Ia menilai, pemerintah sudah selayaknya memprioritaskan kebutuhan gas untuk industri dalam negeri agar sektor manufaktur dapat meningkatkan produksi, menciptakan nilai tambah, dan memperluas penyerapan tenaga kerja.

"Sebagaimana kita ketahui saat ini industri dalam negeri pengguna gas justru kesulitan mendapatkan pasokan gas, jadi langkah opsi menyetop ekspor gas ke negara tetangga adalah langkah yang sangat tepat , berarti pemerintah telah berpaling mengutamakan kebutuhan dalam negeri," ujar Saleh.

Saleh juga mengapresiasi respons cepat Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Dukungan terhadap rencana tersebut juga disampaikan Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) Edy Suyanto.

Dirinya dikonfirmasi menyebut kebijakan prioritas gas untuk kebutuhan domestik sangat dinantikan oleh industri keramik yang membutuhkan gas sebagai sumber energi dalam proses pembakaran bersuhu tinggi.

Menurut Edy, kepastian pasokan gas dengan harga kompetitif menjadi modal penting bagi industri keramik untuk meningkatkan utilisasi pabrik dan melanjutkan rencana ekspansi yang sebelumnya terkendala.

“Inilah kebijakan yang telah lama kami tunggu dan harapkan sebagai industri penerima HGBT. Industri keramik akan kembali bergairah dan siap melanjutkan tahapan ekspansinya,” kata Edy.

Ia berharap tambahan pasokan gas dapat memperkuat industri keramik sekaligus memberikan efek berganda bagi sektor lain, seperti konstruksi, properti, transportasi, dan industri bahan baku.

“Berikan kami gas, kami ciptakan multiplier effect dan dukung pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Saya akan melakukan evaluasi. Saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyatakan akan mengevaluasi kontrak ekspor energi dengan negara-negara lain yang dinilai tidak kooperatif dan tidak menghargai Indonesia.

“Saya akan melakukan evaluasi. Saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia,” ucap Bahlil dalam Peresmian Penerimaan Gas JNE#6 dan Fasilitas Produksi Lapangan Maha - South Hub, yang dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis.

Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan, apabila negara lain memiliki persoalan dengan Indonesia yang bisa dibicarakan baik-baik, maka semestinya permasalahan bisa diselesaikan dengan prinsip saling menghargai.

“Jangan di saat mereka butuh, baru mereka datang untuk memohon. Di saat ada persoalan lain, yang sesungguhnya itu mampu dibicarakan, seperti saudara yang tidak tahu adat saja. Ini yang kami tidak mau,” ujar Bahlil.

Bahlil menegaskan, Indonesia memiliki prinsip bahwa kedaulatan negara merupakan sesuatu yang sah dan kemerdekaan Indonesia direbut melalui perjuangan yang panjang.

Sementara itu, untuk negara lain yang memiliki hubungan saling menghargai dan menghormati dengan Indonesia, Bahlil menyampaikan siap menjalin kerja sama ekspor energi.

“Kalau saling menghargai, sekali pun mereka tidak punya kontrak, kita akan membuat kontrak dan kita akan kasih kepada mereka. Itulah asas kesetaraan,” ucap Bahlil.

Pada Rabu (21/10), setelah mengikuti sidang kabinet, Bahlil menyampaikan akan tidak memperpanjang ekspor gas ke negara tetangga.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung negara tetangga yang memberikan pandangan miring kepada Indonesia. Dia mengingatkan kepada negara tersebut untuk berhati-hati.

“Jadi, kalau negara-negara lain mau pandangan lain untuk kita, hati-hati. Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga,” ujar Bahlil.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

​Di Kamojang, panas bumi dikenal warga dalam wujud yang teraba nyata: pupuk yang mengering dalam semalam, biji kopi yang terbang hingga ke Jerman, ikan yang tumbuh lebih gemuk, serta keripik renyah yang dikeringkan tanpa bantuan sinar matahari.

Jakarta (ANTARA) - Hendro berjongkok di antara bedeng cengek, lalu memetik sebutir buah yang masih hijau. “Kalau cengek domba, bentuknya menyerupai tanduk,” ujarnya. Sementara varietas di bedeng sebelah, yaitu cengek stroberi, memiliki bentuk yang lebih buntet seperti buah stroberi.

Di lereng Kamojang, kawasan perbatasan Kabupaten Bandung dan Garut, Jawa Barat, masyarakat Sunda mengenal cabai rawit dengan sebutan cengek. Sebagian besar hasil panen cengek milik Hendro dibeli oleh pengepul.

Lahan yang digarap Hendro bersama Kelompok Tani Hutan Cikondang memiliki luas sekitar 100 tumbak atau setara 1.400 meter persegi. Cabai rawit di lahan tersebut baru empat kali dipanen. Panen pertama menghasilkan 6 kilogram, lalu 8 kg, 14 kg, dan terakhir 18 kilogram. Hendro memetik hasil kebunnya ini seminggu sekali.

Di bedeng lain, kentang ditanam secara tumpang sari di sela-sela cabai keriting yang masa panennya hampir usai. Begitu masa panen cabai keriting berakhir, tanah tidak akan dibiarkan menganggur karena tanaman kentang sudah mulai berumbi.

Hendro adalah petani muda lulusan SMK yang dijuluki local hero oleh PGE Area Kamojang. Gelar itu disematkan kepadanya karena ia merupakan mitra binaan program pemberdayaan masyarakat PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Kamojang yang tak segan membagikan ilmunya kepada petani lain.

Kerja kerasnya terlihat nyata di ujung lahan, tempat sebuah gudang fermentasi berdiri. Di sana, ia mencampur kotoran ayam, sapi, dan domba bersama jerami, pangkasan daun kidayang, hingga sisa panen kubis dengan perbandingan 1:1 antara kotoran dan hijauan.

Setelah diaduk dan didiamkan selama 21 hari hingga satu bulan, adonan pupuk tersebut tidak dijemur secara konvensional, melainkan dibawa ke fasilitas istimewa yang jarang dimiliki petani di Indonesia, yaitu ruang pengering berpemanas uap dari perut bumi.

​Istilah teknis Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) pun merambah ke dalam kosakata para petani. Di sepanjang jaringan pipa PLTP Kamojang, terpasang steamtrap, katup yang membuang kondensat dan kelebihan uap agar aliran menuju turbin tetap kering. Sisa energi panas bersuhu sekitar 60 hingga 70°C itu dialirkan melalui pipa-pipa kecil di dalam ruang tertutup untuk mengeringkan adonan pupuk organik basah. Pupuk hasil racikan kotoran hewan dan hijauan ini dinamai GeO-Fert.

​Berkat mesin pengering bertenaga uap panas bumi tersebut, durasi pengeringan pangkas secara drastis. Pupuk organik yang dulunya membutuhkan waktu penjemuran hingga 14 hari di bawah terik matahari, kini siap dan kering hanya dalam waktu 12 jam.

​Melalui program GeO-Fert, sebanyak 230 ton limbah organik berhasil diolah setiap tahunnya menjadi 193,8 ton pupuk. Di lahannya sendiri, Hendro hanya perlu memberikan pupuk dasar sekali, lalu dilanjutkan dengan pemupukan susulan, baik tabur maupun kocor, setiap dua minggu.

Kopi geotermal

​Energi panas yang sama rupanya lebih dulu mengubah nasib komoditas kopi. Berada di ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut, wilayah Kamojang sering kali membuat biji kopi sulit kering hingga berhari-hari saat musim hujan tiba.

​Muhammad Ramdhan Reza Nurfadilah, yang akrab disapa Mang Deden, telah membuka kedai kopi sejak 2015 sebelum akhirnya diajak bereksperimen oleh PGE. Selama hampir setahun, ia menjajal lebih dari 20 metode fermentasi hingga menemukan tiga proses yang paling cocok dengan karakter pengeringan panas bumi.

​Geothermal Dry House, fasilitas yang dikembangkan PGE bersama petani sejak 2018, mampu mempercepat proses pengeringan kopi hingga tiga kali lipat. Inovasi teknologi ini bahkan telah mengantongi paten sederhana pada 2024.

​Dari proses unik tersebut, lahirlah produk kopi bermerek Canaya. Namanya diambil dari dua kata bahasa Sunda, can aya, yang berarti "belum ada". Menggambarkan kopi yang belum pernah ada sebelumnya di dunia. Kopi Canaya kini telah menembus pasar ekspor hingga mencapai 20 ton ke Jepang, Jerman, hingga Afrika. Sepanjang 2024, program kopi yang melibatkan 312 petani dari 18 kelompok tani di lahan seluas 80 hektare ini berhasil mencatatkan omzet sebesar Rp863,9 juta.

​Di balik mesin roasting kedai binaan tersebut, tampak sosok Aki Undang. Di usianya yang menginjak 73 tahun, ia telah enam tahun mendedikasikan diri sebagai roaster utama dari usaha kopi yang diinisiasi oleh Deden.

Deden sendiri merupakan lulusan SMK Farmasi yang kini mengelola Indonesia Geothermal Coffee Process, menangani ranah produksi hingga pemasaran, serta kerap diundang ke berbagai ajang kopi nasional maupun internasional. Jika Hendro mewakili generasi Gen Z di sektor pertanian, maka Deden adalah potret milenial yang berkolaborasi apik dengan generasi boomer dalam satu ekosistem binaan PGE.

Dapur ibu-ibu

Bu Tety (61 tahun) adalah kader PKK Desa Talun Kecamatan Ibun yang juga seorang kepala sekolah sekaligus Ibu RW. Ia mengurus cabang pemanfaatan lain dari energi panas bumi tersebut.

Bersama ibu-ibu di sekitar Kamojang, ia mengolah hasil kebun menjadi camilan yang dikeringkan dengan geothermal dehydrator, sebuah mesin dehidrasi bahan pangan yang ditenagai panas bumi. Proses pengeringan yang biasanya membutuhkan waktu hingga tujuh hari di bawah terik matahari, kini rampung hanya dalam waktu lima jam. Lebih dari 5.500 kemasan pangan telah dipasarkan, menghasilkan omzet hingga Rp90 juta dalam kurun enam bulan bagi kelompok Bu Tety.

​Di antara deretan camilan yang dijajakan, terdapat teng-teng beras ketan gula aren buatan kelompok usaha perempuan Yayasan An-Nur Ibun, serta sebring kulit singkong berbumbu seblak dari Kelompok Wanita Tani Mekar Sari. Kulit singkong yang di banyak dapur biasanya berakhir di tempat sampah, di tangan mereka justru tampil modern, bahkan memiliki akun Instagram sendiri.

​Gagasan-gagasan kreatif tersebut lahir langsung dari warga. Erwandi, perwakilan PGE Area Kamojang yang menangani pemberdayaan masyarakat, bercerita bagaimana pihaknya berupaya membekali petani dengan pengetahuan agar mereka tak lagi menjual hasil panen dalam bentuk mentah demi meningkatkan nilai jual.

​Di sektor pangan lainnya, Erwandi dan tim berinovasi mengatasi masalah air pegunungan yang terlalu dingin pada kolam budidaya ikan dengan cara menghangatkannya menggunakan uap panas bumi.

Berdasarkan riset kecil yang membandingkan kolam biasa dan kolam berpenghangat panas bumi, bobot ikan dalam masa pemeliharaan yang sama melonjak dari 220 gram menjadi 330 gram, sementara masa panennya menjadi sekitar 25 persen lebih cepat. Hasil panen ikan tersebut kemudian diolah oleh ibu-ibu menjadi ikan asin dan abon, yang tentu saja dikeringkan kembali memanfaatkan pengering panas bumi.

​Satu sumber panas, empat cabang usaha. PGE menamai ekosistem pemberdayaan ini Kanyaah, kata dalam bahasa Sunda yang bermakna kasih sayang. Program ini telah menjangkau 14.976 penerima manfaat sekaligus mengantarkan PGE Area Kamojang meraih penghargaan PROPER Emas sebanyak 15 kali berturut-turut, sebuah apresiasi tertinggi bagi perusahaan yang memberi dampak signifikan bagi masyarakat dan lingkungan.

​Angka-angka capaian ini sejatinya memiliki bobot yang lebih besar ketimbang sekadar laporan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pada awal pekan ini, misalnya, ratusan warga berunjuk rasa di DPRD Kabupaten Semarang menolak rencana pembangunan PLTP di Gunung Ungaran dan Telomoyo. Salah satu kekhawatiran yang terus berulang di berbagai daerah adalah anggapan bahwa proyek panas bumi hanya mengeruk kekayaan lereng mereka untuk mengirim listrik ke tempat yang jauh.

​Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Sosial, Tina Talisa, melihat pemanfaatan langsung (direct use) ini dari kacamata tersebut.

Menurutnya, direct use adalah bukti nyata bahwa sisa energi panas yang semula terbuang dapat dirasakan kembali manfaatnya oleh warga lokal. Warga yang hidup paling dekat dengan lapangan geotermal semestinya menjadi pihak pertama yang memetik hasilnya. Ia berharap pola pemberdayaan seperti di Kamojang ini menjadi standar bagi seluruh pengembang panas bumi di Indonesia.

​Di Kamojang, panas bumi dikenal warga dalam wujud yang teraba nyata: pupuk yang mengering dalam semalam, biji kopi yang terbang hingga ke Jerman, ikan yang tumbuh lebih gemuk, serta keripik renyah yang dikeringkan tanpa bantuan sinar matahari.

​Listrik dari PLTP Kamojang memang dialirkan mengaliri jaringan Jawa, Madura, dan Bali. Namun, sisa energi panasnya tetap tertinggal di lereng, dimanfaatkan secara berdaya oleh warga yang bersisian hidup dengan pipa-pipa raksasa, kebun kopi, sumur uap, dan megah stasiun PLTP.

Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2026