Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menyiapkan peningkatan jalan penghubung Desa Kandan dan Desa Camba Kecamatan Kota Besi, sebagai jalur alternatif memangkas jarak perjalanan dari Sampit menuju wilayah Kecamatan Mentaya Hulu.

“Jalan itu kita kerjakan saat ini dengan agregat kelas A sampai pengaspalan. Pengerjaannya kita cicil setiap tahun menyesuaikan kemampuan anggaran,” kata Bupati Kotim Halikinnor di Sampit, Selasa.

Halikinnor menilai, keberadaan akses jalan yang memadai tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan kawasan di sepanjang jalur tersebut.

“Harapan kita tumbuh sentra-sentra produksi di kiri kanan jalan ini nanti, termasuk permukiman,” tegasnya.

Hal itu ia sampaikan usai kemarin melakukan peninjauan langsung ke lokasi Jalan Kandan-Camba yang saat ini tengah dilakukan peningkatan infrastruktur.

Halikinnor mengatakan, setelah peningkatan infrastruktur jalan ini selesai, selanjutnya pemerintah daerah menargetkan pembangunan jalan tersebut dapat diteruskan hingga Desa Palangan Kecamatan Kota Besi. Kemudian, dilakukan pembangunan jembatan untuk menghubungkan ruas jalan tersebut dengan Desa Tangar Kecamatan Mentaya Hulu.

Menurutnya, apabila jalur tersebut dapat tersambung, masyarakat dari wilayah tersebut yang selama ini harus menempuh perjalanan 3-4 jam menggunakan kendaraan bermotor untuk menuju Sampit akan sangat terbantu.

“Kalau kita punya anggaran dan itu bisa diwujudkan, maka dari Sampit ke Mentaya Hulu bisa dekat sekali, jauh sekali memotongnya. Sehingga orang kalau mau ke Sampit tidak lagi lewat Jalan Tjilik Riwut tetapi bisa lewat jalan ini, lebih dekat,” ucapnya.

Ia berharap rencana tersebut secara bertahap dapat diwujudkan melalui dukungan anggaran pemerintah daerah, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, serta dukungan perusahaan yang memiliki wilayah usaha di sekitar trase jalan.

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (SDABMBKPRKP) Kotim Mentana Dhinar Tistama mengatakan, perkembangan peningkatan Jalan Kandan-Camba secara umum berjalan sesuai rencana.

Pengerjaan jalan dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran. Adapun, yang dikerjakan saat ini sepanjang 2.137 meter.

“Targetnya sebelum akhir tahun ini sudah selesai diaspal sepanjang 2.137 meter. Mudah-mudahan tahun depan bisa dilanjutkan lagi, khususnya pada bagian tengah,” ujar Mentana.

Ia menerangkan, pekerjaan tahun ini didukung anggaran sebesar Rp11,9 miliar yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Kotim. Tahapan pekerjaan meliputi lapis pondasi agregat kelas B, agregat kelas A, hingga pengaspalan.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat/Devita Maulina
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Purwokerto (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Purwokerto memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Banyumas Raya melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) halal, pemberdayaan pesantren, digitalisasi keuangan sosial syariah, serta peningkatan literasi masyarakat.

“Penguatan tersebut sejalan dengan upaya nasional untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia,” kata Kepala KPwBI Purwokerto Aswin Gantina di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa.

Ia mengatakan salah satu upaya yang dilakukan, yakni memfasilitasi sembilan UMKM atau Pelaku Usaha Syariah (PUS) binaan KPwBI Purwokerto untuk berpartisipasi dalam Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) Ke-13 pada 14-18 Oktober 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta.

Dalam ajang tersebut, kata dia, pelaku usaha Banyumas Raya yang meliputi Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara, menampilkan produk unggulan, khususnya kuliner halal dan batik daerah, guna memperluas akses pasar, menjalin kemitraan usaha, serta meningkatkan daya saing produk lokal.

Menurut dia, partisipasi itu juga membuahkan prestasi melalui Thulada Lumbung Rempah asal Kabupaten Banjarnegara yang meraih juara kedua Indonesia International Halal Chef Competition (IN2HCC) 2026 kategori Produk UMKM IKRA.

‘Kompetisi tersebut melibatkan 10 juri yang merupakan president chef dari 10 negara sekaligus berpotensi menjadi pembeli produk,” katanya .

Ia mengharapkan capaian itu membuka peluang pengembangan produk UMKM menuju pasar internasional.

Selain penguatan UMKM, pihaknya mendorong kemandirian pesantren melalui pelatihan kewirausahaan, pelaporan keuangan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pelaku Usaha Syariah Bank Indonesia (SIPUSBI), praktik budi daya cabai dengan metode Good Agricultural Practices (GAP), serta peningkatan kompetensi teknologi digital bagi santri dari lima pesantren di Banyumas Raya.

‘Penguatan keuangan sosial syariah dilakukan melalui edukasi pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf), termasuk pemanfaatan QRIS bagi pengurus masjid,” katanya.

Ia mengatakan literasi ekonomi dan keuangan syariah juga menyasar UMKM dan masyarakat melalui berbagai kegiatan edukasi dan promosi produk lokal.

Pihaknya turut mempromosikan Desa Wisata Lembah Asri Serang (D'LAS) di Kabupaten Purbalingga sebagai destinasi pariwisata ramah Muslim dalam ajang ISEF 2026.

Berdasarkan data, ISEF 2026 mencatat penjualan produk makanan halal dan fesyen sebesar Rp13,85 miliar serta nilai business matching pembiayaan dan perdagangan syariah sebesar Rp3,16 triliun.

“Ke depan, BI Purwokerto bersama pemerintah daerah dan mitra strategis akan terus memperkuat industri halal, pemberdayaan pesantren, keuangan sosial syariah, serta pengembangan UMKM dan wastra lokal agar semakin berdaya saing dan memberikan manfaat bagi perekonomian Banyumas Raya,” kata Aswin.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Selasa, pukul 09.21 WIB, mengalami penurunan Rp10.000 menjadi Rp2.564.000 dari semula Rp2.574.000 per gram, dengan harga beli kembali (buyback) ikut turun ke Rp2.379.000 per gram.

Namun harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

- Harga emas 0,5 gram: Rp1.332.000.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp2.564.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp5.068.000.

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp7.577.000.

‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp12.595.000.

‎- ⁠Harga emas 10 gram: Rp25.135.000.

‎- Harga emas 25 gram: Rp62.712.000.

‎- ⁠Harga emas 50 gram: Rp125.345.000.

‎- ⁠Harga emas 100 gram: Rp250.612.000.

‎- ⁠Harga emas 250 gram: Rp626.265.000.

‎- ⁠Harga emas 500 gram: Rp1.252.320.000.

‎- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp2.504.600.000.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Danantara Indonesia melalui holding investasinya, PT Danantara Investment Management (DIM), mengumumkan penyelesaian akuisisi bidang lahan seluas 4,4 hektare (ha) di kawasan Thakher Makkah, Arab Saudi, pada Minggu (18/10), sebagai upaya memperkuat ekosistem layanan haji dan umrah.

Transaksi tersebut menandai kehadiran investasi jangka panjang Danantara di sektor perhotelan Makkah, sekaligus menjadi landasan bagi pengembangan ekosistem akomodasi dan layanan terpadu bagi jamaah haji dan umrah.

"Inisiatif ini memadukan aset yang telah beroperasi dengan lahan yang memberikan ruang bagi kami untuk berekspansi dalam jangka panjang, seiring dengan terus berkembangnya ekosistem haji dan umrah,” ujar Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Pada saat sama, Pandu melihat platform tersebut sebagai peluang untuk memperkenalkan budaya, pelayanan, serta kuliner Indonesia di panggung global.

“Kami akan menjalankan tahapan selanjutnya secara terukur, dengan berpedoman pada kelayakan komersial, ketentuan regulasi, dan tata kelola yang penuh kehati-hatian, untuk menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan,” ujar Pandu.

Adapun, akuisisi yang telah diselesaikan mencakup sebuah hotel yakni Novotel Thakher Makkah yang telah beroperasi dengan 1.461 kamar dan suite, yang diakuisisi dan diserahterimakan pada 11 Agustus 2026, serta lahan seluas 4,4 hektare yang akuisisinya diselesaikan pada 18 Oktober 2026.

Rangkaian transaksi merupakan tindak lanjut dari kesepakatan strategis yang diumumkan oleh Danantara dan Thakher Development Company pada 14 Desember 2025.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani mengatakan pencapaian tersebut merupakan langkah nyata dalam membangun platform investasi perhotelan jangka panjang di Arab Saudi.

“Fokus kami adalah mengelola aset-aset ini dengan disiplin investasi yang ketat, sekaligus mengembangkan ekosistem terpadu yang meningkatkan kualitas akomodasi dan layanan bagi jemaah dari Indonesia maupun berbagai negara lainnya,” ujar Rosan.

Lebih dari itu, ia mengatakan momentum tersebut menandai awal dari kemitraan ekonomi yang semakin erat antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi.

“Kami akan terus memperdalam kerja sama bilateral dengan menjajaki berbagai peluang di Madinah dan sektor-sektor strategis lainnya di luar sektor properti yang memberikan manfaat bagi kedua negara," ujar Rosan.

CEO Thakher Development Faisal Shaker mengatakan langkah tersebut merupakan momen bersejarah bagi Thakher Makkah.

Menurut dia, kehadiran negara pertama di luar Arab Saudi yang memiliki properti di kawasannya mencerminkan kepercayaan internasional terhadap Thakher Makkah, sekaligus terhadap langkah Kerajaan Arab Saudi membuka Makkah bagi mitra jangka panjang yang memiliki komitmen yang sama untuk melayani para tamu Allah.

“Thakher Development merancang peluang investasi untuk mendukung kemitraan berskala besar seperti ini. Kami bangga telah menuntaskan transaksi ini, mulai dari penandatanganan hingga peralihan hak kepemilikan, dalam waktu 10 (sepuluh) bulan,” ujar Faisal.

Fokusnya saat ini yaitu memastikan keselarasan antara ambisi investasi Danantara dan strategi pengembangan pihaknya, serta mendukung Danantara dalam mewujudkan tahap berikutnya supaya semakin banyak jemaah Indonesia dapat menginap di lokasi yang dekat dengan Masjidil Haram, katanya menambahkan.

“Hari ini, kami telah mewujudkan peluang ini menjadi model yang dapat direplikasi dan menjadi pintu masuk bagi investor internasional ke Makkah,” ujar Faisal.

Sementara itu, CEO Khomasiah Group Ammar Baroum mengatakan bahwa transaksi penting itu merupakan tonggak sejarah yang signifikan bagi Makkah, yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor internasional terhadap pasar Arab Saudi beserta potensi jangka panjangnya.

Ia mengatakan bahwa komitmen Danantara menegaskan iklim investasi Arab Saudi yang menarik termasuk peluang investasi di sektor perhotelan dan properti, khususnya di Makkah dan Madinah.

“Kami bangga atas peran Khomasiah dalam memfasilitasi investasi ini serta mendukung penanaman modal asing sejalan dengan visi Saudi 2030,” ujar Ammar.

Investasi tersebut merupakan bagian dari ekosistem haji dan umrah (Kompleks Bait Jemaah) yang ditujukan untuk menyediakan akomodasi dan layanan pendukung bagi jemaah haji dan umrah.

Selain itu, juga mendukung strategi jangka panjang Danantara Indonesia untuk meningkatkan pengalaman ibadah jemaah.

Dengan memadukan aset perhotelan yang telah beroperasi dan pengembangan lahan, transaksi itu menjadi landasan bagi perluasan kapasitas akomodasi dan layanan pendukung secara bertahap

Adapun, bidang-bidang lahan tersebut direncanakan menjadi bagian dari rencana induk terpadu yang mencakup fasilitas perhotelan, ritel, dan fasilitas pendukung lainnya.

Selanjutnya, pengembangan akan dilaksanakan secara bertahap bersama Al-Khomasiah, mitra pengembang lokal yang mendukung penyelesaian transaksi itu serta kehadiran Danantara Indonesia di Kerajaan Arab Saudi.

Studi kelayakan, persetujuan, serta dokumen perizinan yang dipersyaratkan untuk bidang lahan tersebut akan disiapkan dan disampaikan sesuai dengan setiap tahap pengembangan.

Danantara Indonesia memastikan akan terus menjalankan inisiatif tersebut secara bertahap dan akuntabel, dengan berkoordinasi erat bersama otoritas terkait di Arab Saudi dan Indonesia.

Akuisisi itu merupakan langkah penting dalam pengembangan jangka panjang ekosistem haji dan umrah berkelas dunia, sekaligus menjadi landasan untuk mempererat hubungan yang telah lama terjalin antara kedua negara, termasuk melalui penjajakan berbagai peluang di sektor-sektor strategis lainnya.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan bahwa penegakan hukum melalui multi instrumen, baik secara administratif maupun pidana, terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus berjalan seiring dengan upaya pemadaman dan penanganan karhutla.

“Penanganan kebakaran hutan harus menyentuh sampai pada pihak yang bertanggung jawab. Beriringan dengan giat pemadaman karhutla yang terus dilakukan saat ini, telah ditemukan dugaan pelanggaran perizinan,” kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut Dwi Januanto Nugroho dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Temuan dan alat bukti pun terus dikembangkan guna mengejar penerima manfaat (beneficial owner) atas peristiwa kebakaran hutan di areal konsesi.

“Tidak menutup kemungkinan, selain penerapan sanksi administratif maupun proses pidana yang diterapkan, ditempuh pula upaya penuntutan ganti kerugian atas kerusakan hutan apabila dalam hasil pemeriksaan terdapat dasar pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata dia.

Januanto juga menambahkan bahwa isu kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian banyak negara, terutama terkait asap lintas batas (transboundary haze).

Indonesia telah menandatangani ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) pada 2002 dan meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas).

Pemerintah terus memperkuat komitmen terhadap AATHP melalui peningkatan penanganan dan penanggulangan kebakaran, perlindungan kesehatan masyarakat dari dampak karhutla, serta penegakan hukum.

Selain perjanjian regional AATHP, penguatan kebijakan domestik dari negara anggota ASEAN dalam penanganan asap lintas batas juga menjadi menjadi faktor pendorong bagi upaya penanggulangan dampak kebakaran hutan.

“Semangat penguatan peraturan otoritas seperti itu tentunya wujud kebersamaan ASEAN dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan pada umumnya,” ujar dia.

Dalam perspektif penegakan hukum, penguatan kebijakan tersebut sejalan dengan giat penegakan hukum secara multidoor (pengenaan sanksi administrasi, pidana dan potensi gugatan kerugian ekosistem hutan) yang dilaksanakan oleh Ditjen Gakkum Kehutanan.

Selain itu, Januanto memastikan Kemenhut terus melakukan pemadaman dan penanganan dampak asap, sekaligus mengawasi pelaksanaan sanksi administratif, terutama pemenuhan kewajiban pemulihan ekosistem oleh pemegang izin.

Pada saat yang sama, penyelidikan dan penyidikan perkara pidana terus dikembangkan untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

“Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk mengendalikan kebakaran dan dampak asap, memperkuat kepatuhan, memastikan pemulihan kawasan terdampak, serta mencegah karhutla terus berulang,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita ekonomi kemarin, Senin (19/10), masih menarik untuk dibaca pagi ini, mulai dari isu keamanan stok BBM di tengah gejolak keamanan global, hingga soal dimulainya program pelindungan pesisir pantau utara (Pantura) Jawa.

Berikut beritanya:

Bahlil memastikan cadangan BBM nasional aman di tengah gejolak global

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia memastikan cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman di tengah ketidakpastian global.

"Saya dapat pastikan bahwa cadangan nasional kita untuk pertalite itu 16 sampai 18 hari. Untuk yang RON 92, RON 95, RON 98 itu di atas 20 hari semua. Termasuk solar kita semua di atas 20 hari," kata Bahlil dalam pernyataan pers, usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/10)

Baca selengkapnya

RI dorong percepatan ratifikasi IEU-CEPA, targetkan berlaku 2027

Pemerintah mendorong percepatan penandatanganan dan ratifikasi Perjanjian Kemitraan Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) agar segera berlaku mulai awal 2027.

Sebab, implementasi IEU-CEPA nantinya dapat membuka peluang pasar Eropa yang lebih luas bagi produk Indonesia.

“Penting untuk menjaga momentum positif penyelesaian IEU-CEPA melalui penguatan koordinasi dan diplomasi dengan institusi UE. Percepatan penandatanganan juga perlu diikuti dengan persiapan ratifikasi dan implementasi agar manfaat perjanjian dapat segera dirasakan oleh pelaku usaha kedua pihak,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangannya di Jakarta, Senin (19/10).

Baca selengkapnya

Danantara bakal tambah kepemilikan saham BUMN

Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menyatakan, Danantara berencana menambah kepemilikan saham pada perusahaan pelat merah yang tercatat di bursa.

Menurut dia, langkah tersebut akan diutamakan pada saham-saham yang dinilai memiliki fundamental baik. Danantara Investment akan mengambil peluang untuk menambah kepemilikan saham BUMN di tengah dinamika pasar modal Indonesia.

Baca selengkapnya

BGN percepat aktivasi SPPG baru di wilayah 3T

Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan tersebut dilakukan sesuai arahan Presiden, dengan aktivasi SPPG dilaksanakan secara bertahap di sejumlah wilayah Indonesia.

Baca selengkapnya

Pemerintah mulai program perlindungan Pantura, jaga ekonomi pesisir

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memulai program perlindungan Pantai Utara (Pantura) Jawa untuk mengatasi abrasi, penurunan permukaan tanah, serta menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir.

Program ini menjadi langkah penerapan pendekatan perlindungan pesisir yang menggabungkan pembangunan infrastruktur fisik dengan solusi berbasis alam atau nature-based solution.

Baca selengkapnya

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memacu peningkatan realisasi investasi berkualitas melalui penguatan hilirisasi industri dan percepatan layanan perizinan terintegrasi untuk memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan perekonomian nasional.

“Kita tetap akan mendorong investasi ini untuk terus meningkat menjadi investasi yang berkualitas tentunya, dan juga bisa memberikan dampak yang positif setiap penyerapan tenaga kerja,” kata Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani diikutip di Jakarta, Selasa.

Rosan menyampaikan bahwa langkah strategis tersebut merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang digelar bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Ia mengungkapkan komitmen pemerintah mulai menampakkan hasil positif dengan melonjaknya persentase kontribusi penanaman modal pada sektor hilirisasi pada triwulan ketiga tahun 2026.

"Dan kalau kami melihat trennya biasanya waktu tahun 2024 kontribusi hilirisasi itu masih hanya 26 persen, di triwulan ketiga tahun ini, itu sudah 35 persen," ujar Rosan.

Lebih lanjut, pemerintah memastikan investasi yang masuk harus mampu memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem rantai pasok global. Dalam implementasi hilirisasi tersebut, pemerintah akan terus mengembangkan industri strategis yang berbasis nikel dan baterai kendaraan listrik dengan tetap menjaga keseimbangan tingkat produksi maupun penguasaan teknologinya.

Di samping penguatan sektor hilirisasi, agenda reformasi birokrasi penanaman modal juga terus dipacu melalui sistem perizinan yang kini melibatkan 28 kementerian dan badan terkait.

Reformasi sistem tersebut memunculkan mekanisme fiktif positif yang memberikan wewenang kepada Kementerian Investasi untuk menyetujui perizinan apabila instansi teknis tidak menyelesaikan proses sesuai dengan batas waktu.

Hingga saat ini, kementerian tersebut mencatat telah menerbitkan sekitar 328 izin penanaman modal melalui mekanisme fiktif positif demi mengatasi birokrasi yang berbelit di kementerian lain.

Langkah percepatan perizinan juga menyasar kemudahan pengurusan izin tinggal terbatas (KITAS) bagi tenaga kerja asing yang berhasil dipangkas prosesnya dari hitungan bulan menjadi hanya lima hari kerja.

"Karena yang diharapkan investor kan semuanya tentunya adalah kepastian, mereka tidak suka kejutan, nah itu yang kita coba lakukan, mengurangi ketidakpastian baik dari segi perizinan," katanya.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Medan (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Cabang Medan, Sumatera Utara, mengoptimalkan penyerapan gabah kering panen dari petani meskipun realisasinya telah melampaui target tahunan sebagai upaya memperkuat cadangan pangan.

"Kami tetap melakukan penyerapan gabah dari petani di wilayah kerja walaupun sudah mencapai target tahunan," ujar Pemimpin Cabang Perum Bulog Medan Lutfillah Barus di Medan, Senin.

Ia mengatakan, penyerapan gabah tersebut sudah mencapai 112 persen atau 34.696 ton gabah yang dikonversi setara beras 17.348 ton dari target 31.000 ton gabah atau 15.500 setara beras sampai pada 17 Oktober 2026.

Lebih lanjut, ia mengatakan, penyerapan gabah dari petani terus berlanjut mengingat sebagian di wilayah kerjanya masih melakukan panen di antaranya Kabupaten Langkat dan Kabupaten Serdang Bedagai.

"Estimasi penyerapan gabah di daerah tersebut bisa mencapai 3.000 sampai 4.000 ton lagi sampai Desember 2026, sebagai upaya dalam memperkuat stok pangan," ucapnya.

Lutfillah mengatakan, gabah hasil penyerapan tersebut akan diolah menjadi beras sebagai bagian dari cadangan pangan pemerintah untuk mendukung berbagai program, di antaranya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan penyaluran bantuan pangan kepada penerima manfaat.

Sebagai pelaksana penugasan pemerintah di bidang pangan, Bulog melakukan penyerapan gabah dari petani sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

Untuk mengoptimalkan penyerapan hingga akhir tahun, Bulog juga terus melakukan sosialisasi serta memperkuat kerja sama dengan gabungan kelompok tani (gapoktan), pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa nilai transaksi dalam program misi dagang ke-27 mereka ke Aceh hari ini telah mencapai Rp1 triliun lebih.

"Hingga hari ini, per jam 14.00 WIB, ini transaksi yang sudah terbangun Rp1,084 triliun lebih," kata Khofifah Indar Parawansa, di Banda Aceh, Senin.

Pernyataan itu disampaikan Khofifah Indar Parawansa kepada awak media dalam pelaksanaan misi dagang serta penandatanganan kerja sama bisnis tahun 2026, di Kota Banda Aceh, Senin.

Kegiatan misi dagang ini, Pemerintah Jawa Timur dan Aceh mempertemukan 149 pelaku usaha dari kedua provinsi dengan berbagai produk unggulan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masing-masing daerah, mulai dari kriya, kuliner, pakaian, buah-buahan khas daerah serta kerajinan lainnya.

Tidak hanya saling memasarkan atau jual-beli produk lokal Jawa Timur dan Aceh saja. Dalam misi dagang ini juga dilaksanakan kerja sama bisnis dan investasi dari kedua provinsi tersebut.

Adapun kesepahaman bisnis kerja sama yang ditandatangani antara Pemerintah Jatim dan Aceh terdiri berbagai sektor dan para pihak, mulai dari pertanian, perikanan, fesyen, serta berbagai industri lainnya.

Selain antar pemerintah, penandatanganan kerja sama komitmen transaksi perdagangan dan investasi tersebut juga dilakukan oleh sesama para pelaku usaha dari Jawa Timur dan Aceh.

Khofifah menjelaskan, dalam proses misi dagang ini pihaknya melakukan dua kali kurasi atau menilai produk, serta pelaksanaan bisnis matching minimal lima kali.

"Proses yang kita bangun ini melalui berbagai pertemuan secara online, dan business matching secara online," ujarnya.

Ia menuturkan, pelaksanaan kegiatan ini menjadi bagian penting untuk terus menguatkan hubungan dagang, ekonomi, persaudaraan antara Jawa Timur dan Aceh.

Dirinya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Aceh yang sudah membangun partnership luar biasa terhadap misi dagang dan investasi kali ini, sehingga prosesnya berjalan lancar.

"Terima kasih semuanya. Kita berharap melalui misi dagang ini kita akan tumbuh bersama, berkembang bersama, kita maju dan sejahtera bersama," kata Khofifah.

Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas kerja sama bisnis lewat kegiatan misi dagang bersama Pemerintah Jawa Timur ini. Apalagi, transaksi penjualannya mencapai Rp1 triliun lebih.

Menurutnya, perluasan jaringan dagang antar daerah ini dapat mendorong komoditas unggulan Aceh seperti kopi Gayo dan nilam menembus pasar internasional.

Dirinya juga berharap, posisi strategis Aceh sebagai pusat perdagangan internasional sejak masa Kesultanan Iskandar Muda dapat kembali diperkuat melalui kolaborasi investasi.

"Intinya hari ini adalah kerja sama kita dengan Pemerintah Jawa Timur. Tadi sudah sama-sama disaksikan sejumlah MoU (nota kesepahaman) yang akan terus berjalan mulai hari ini dan ke depannya dari berbagai sektor," demikian Fadhlullah.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan BDO di Indonesia menyoroti tantangan krusial dalam pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di dunia usaha seperti keamanan data yang dapat menyebabkan kebocoran informasi, sehingga memengaruhi kepercayaan pelanggan, reputasi, hingga keberlangsungan bisnis perusahaan.

CEO BDO di Indonesia Thano Tanubrata mengatakan, pesatnya perkembangan teknologi AI perlu diimbangi dengan kesiapan kebijakan, sistem pengendalian, dan pengawasan yang memadai agar penerapannya tidak menimbulkan risiko bagi perusahaan.

“Kebocoran data dapat menimbulkan kerugian finansial sekaligus merusak reputasi. Komite audit perlu memastikan organisasi memiliki tata kelola yang memadai agar adopsi AI tetap menjaga kepercayaan pelanggan dan keberlangsungan bisnis,” ujar Thano dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Menurut Thano, penguatan tata kelola diperlukan seiring meningkatnya penggunaan AI untuk mendukung efisiensi operasional dan pengambilan keputusan bisnis.

Associate Director IT & Digital BDO di Indonesia Reza Aminy menjelaskan, perusahaan perlu memahami kebijakan pengelolaan data dari penyedia layanan AI sebelum memasukkan informasi internal maupun data pelanggan ke dalam sistem tersebut.

Selain risiko kebocoran data, penggunaan AI juga menghadirkan tantangan lain, seperti penyalahgunaan teknologi deepfake untuk menyamar sebagai pimpinan perusahaan dalam rapat daring serta keluaran chatbot yang memuat informasi keliru atau referensi yang tidak nyata.

"Tata kelola perlu disiapkan sebelum AI diterapkan. Semakin tinggi risiko penggunaannya, semakin ketat pengendalian yang dibutuhkan, termasuk pemeriksaan oleh manusia agar hasil dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Reza.

Dia menambahkan, pengawasan perlu disesuaikan dengan tingkat risiko penggunaan AI, terutama ketika teknologi tersebut berinteraksi langsung dengan pelanggan, mengolah data sensitif, atau memengaruhi keputusan penting perusahaan.

Penerapan AI juga perlu didukung kejelasan tujuan penggunaan, penetapan penanggung jawab, evaluasi berkala, serta peningkatan kompetensi auditor internal.

Melalui kegiatan bersama Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) tersebut, BDO di Indonesia mendorong penguatan peran komite audit dalam memastikan penggunaan AI berjalan secara bertanggung jawab.

Ketua Dewan Pengurus IKAI Maliki Heru Santosa menekankan kegiatan ini menjadi ruang untuk memperluas jejaring, pertukaran pengalaman antaranggota untuk memperkuat pelaksanaan fungsi komite audit, dan menyegarkan pemahaman mengenai fungsi pengawasan atau oversight di tengah perkembangan teknologi.

"Networking dan berbagi pengalaman menjadi bagian penting dalam memperkuat peran komite audit. Melalui forum ini, anggota dapat menyegarkan pengetahuan dan memperluas perspektif agar fungsi pengawasan tetap relevan dengan tantangan yang dihadapi perusahaan," kata Heru.

Pengawasan yang memadai diharapkan dapat membantu perusahaan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengabaikan perlindungan data dan kepercayaan pelanggan.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Makassar, Sulsel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, menyebutkan produksi pertanian meningkat berkat program electrifying agriculture (EA) oleh PT PLN melalui pemanfaatan listrik untuk pengoperasian pompa air guna mendukung pengairan lahan persawahan, utamanya saat musim kemarau.

Salah satu penerapan program tersebut dilakukan di Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap.

"Panen Agustus 2026, produktivitas tercatat sekitar 10,4 ton per hektare, ini meningkat dibandingkan musim tanam sebelumnya yang berada di kisaran tujuh ton per hektare," ujar Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Sidrap Ibrahim, melalui keterangannya di Makassar, Senin.

Menurut dia, di desa tersebut, sekitar 395 hektare lahan pertanian dikelola oleh 13 kelompok tani. Sebelumnya, petani mengandalkan pasokan air dari Bendung Takkalasi yang dapat mengering ketika terjadi kemarau panjang.

Guna mengatasi keterbatasan air, sebanyak 39 titik sumur bor telah tersedia sejak 2025. Sumber air tersebut dimanfaatkan bersama program listrik masuk sawah untuk mendukung pengoperasian pompa air bagi kebutuhan pengairan pertanian.

"Upaya ini malah berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas pertanian di wilayah itu," tambahnya.

Peningkatan tersebut didukung sejumlah upaya, antara lain optimalisasi lahan, bantuan benih, penyediaan sumber air, serta pemanfaatan listrik untuk pengairan.

Ibrahim menyebut dengan dukungan listrik, petani memiliki alternatif untuk mengoperasikan pompa air tanpa sepenuhnya bergantung pada bahan bakar minyak.

Pengembangan EA membutuhkan sinergi antara PLN, pemerintah daerah, kelompok tani, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya agar pemanfaatan listrik sesuai dengan kebutuhan di lapangan, termasuk dukungan infrastruktur ketenagalistrikan yang memadai.

General Manager PLN UID Sulselrabar Didik Wicaksono mengatakan pemanfaatan listrik di sektor agrikultur tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah pelanggan dan daya tersambung, tetapi juga pada penciptaan nilai tambah bagi petani dan pelaku usaha melalui kegiatan produksi yang lebih efisien.

"PLN juga mendorong pemanfaatan listrik untuk berbagai kebutuhan usaha agrikultur, mulai dari pompa irigasi dan sistem pengairan hingga pencahayaan, ventilasi, serta peralatan pendukung peternakan," urainya.

Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan membantu pelaku usaha menjalankan kegiatan produksi secara lebih praktis dan modern.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menyebut ada dua ruas jalan di daerahnya yang dibangun melalui proyek Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun 2026 dengan nilai anggaran sekitar Rp30 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP) Kepri Rodi Yantari menyampaikan kedua jalan dimaksud, yaitu pembangunan lanjutan Jalan Gurindam 12 sisi kedua dari kawasan Tugu Sirih sampai depan Markas Komando Armada I (Koarmada) di Kota Tanjungpinang, lalu peningkatan Jalan Tembeling di Kabupaten Bintan.

"Saat ini sedang dalam proses lelang. Pembangunannya ditargetkan rampung dua bulan," kata Rodi di Tanjungpinang, Senin.

Rodi mengatakan anggaran pembangunan dua ruas jalan itu sekitar Rp30 miliar, bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI.

Proyek IJD diprioritaskan untuk Jalan Gurindam 12, yang merupakan kawasan objek wisata dan rekreasi masyarakat di Tanjungpinang sekaligus mempercantik wajah pusat ibukota Provinsi Kepri tersebut.

Sementara peningkatan Jalan Tembeling dilakukan karena akses jalan itu terhubung ke kawasan industri PT Japfa yang bergerak di sektor peternakan/perunggasan.

Rodi menambahkan IJD merupakan program kebijakan strategis nasional melalui Instruksi Presiden (Inpres) agar pemerintah pusat ikut membantu membangun dan memperbaiki jalan-jalan di daerah, meliputi kabupaten, kota, atau provinsi, dengan menggunakan dana APBN

Melalui program itu, pemerintah pusat fokus membangun infrastruktur jalan yang bertujuan meningkatkan produktivitas ekonomi daerah serta konektivitas antarwilayah.

Pada tahun 2024, Kepri mendapat dukungan anggaran IJD senilai Rp532 miliar untuk membangun dan memperbaiki 14 ruas jalan sepanjang 76 kilometer, yang tersebar di enam kabupaten/kota setempat.

"Kita sangat apresiasi pemerintah pusat, IJD ini telah berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena dapat memperlancar konektivitas angkutan orang dan barang antarwilayah," demikian Rodi.

Pewarta: Ogen
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026