Batam (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan Dewan Pertimbangan Transmigrasi (DPT) perlu dibentuk kembali sehingga dapat mengintegrasikan program dan anggaran lintas kementerian dalam pembangunan kawasan transmigrasi.

Ia mengatakan pembangunan kawasan transmigrasi membutuhkan keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga agar penyediaan permukiman, infrastruktur, fasilitas sosial, serta sarana kegiatan ekonomi dapat dilaksanakan secara terpadu.

"Kami juga mendorong dibentuk kembali Dewan Pertimbangan Transmigrasi untuk menunjukkan sinergi dan kolaborasi antarkementerian," kata Iftitah dalam rangkaian Workshop dan Media Gathering Kehumasan Kementerian Transmigrasi 2026 di Batam, Kepulauan Riau, Jumat.

Menurut dia, keberadaan DPT diperlukan untuk menyelaraskan kewenangan dan program pembangunan berbagai kementerian agar dapat diarahkan pada pengembangan kawasan transmigrasi yang memiliki potensi ekonomi.

Iftitah juga mengusulkan agar dewan tersebut dipimpin langsung oleh Presiden sehingga koordinasi dan pembagian peran antarkementerian dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.

"Jadi kalau misalkan nih saya berharap dengan adanya DPT, hanya bedanya dengan yang Perpu, dulu ketuanya menteri, ya kan? sekarang presiden," ujarnya.

Sebagai contoh pelaksanaan kolaborasi, ia menyebut pembangunan kawasan transmigrasi Batam, Rempang, dan Galang (Barelang), Kepulauan Riau, yang melibatkan sejumlah instansi pemerintah dalam pembiayaan permukiman dan infrastruktur pendukung.

Iftitah mengatakan kebutuhan pembiayaan pembangunan sekitar 500 rumah di Rempang mencapai Rp490 miliar, tetapi seluruh anggaran tersebut tidak dibebankan kepada Kementerian Transmigrasi.

"Nah, tapi karena ada kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain, maka transmigrasi hanya mengeluarkan Rp112 miliar rupiah," katanya.

Menurut dia, pembagian pembiayaan tersebut melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta sejumlah instansi yang menangani pendidikan dan pertanahan.

"PU ikut iuran, BP Batam ikut iuran, KKP yang bangun dermaga tadi ikut iuran," ujarnya.

Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Transmigrasi pada Februari 2026, kebutuhan anggaran pembangunan dua satuan permukiman di Barelang pada 2025 mencapai sekitar Rp490 miliar, dengan kontribusi Kementerian Transmigrasi tercatat sebesar Rp121,38 miliar.

Dalam laporan tersebut, BP Batam berkontribusi Rp168,55 miliar untuk pembangunan 300 rumah beserta sarana, prasarana, dan utilitas umum, sedangkan Kementerian PU mengalokasikan Rp172,60 miliar untuk pematangan lahan dan pembangunan infrastruktur permukiman.

Sementara itu, KKP memberikan dukungan senilai Rp27,97 miliar untuk pembangunan kampung nelayan. Angka kontribusi Kementerian Transmigrasi dalam laporan Februari tersebut berbeda dari Rp112 miliar yang disampaikan Iftitah dalam paparan terbarunya.

Selanjutnya, pada 14 Mei 2026, BP Batam mencatat sebanyak 242 kepala keluarga atau 842 jiwa telah menempati kawasan hunian baru Rempang Eco City.

Iftitah menjelaskan pembangunan kawasan transmigrasi tidak hanya diarahkan pada penyediaan rumah, tetapi juga mencakup fasilitas pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, serta sarana pendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Di satuan permukiman Tanjung Banon, misalnya, pemerintah merencanakan pengembangan fasilitas pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah, layanan kesehatan, serta infrastruktur pendukung kegiatan nelayan.

Menurut dia, pembangunan secara terpadu diperlukan agar kawasan transmigrasi tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga mampu mendukung kegiatan usaha dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Kementerian Transmigrasi bersama Komite I DPD RI pada 5 Oktober 2026 telah membahas usulan pembaruan Undang-Undang Ketransmigrasian, termasuk rencana menghidupkan kembali DPT dengan kelembagaan yang lebih kuat.

Dalam usulan tersebut, DPT direncanakan dipimpin Presiden dengan Menteri Transmigrasi sebagai sekretaris guna memperkuat koordinasi pembangunan kawasan yang melibatkan berbagai sektor.

Iftitah berharap penguatan koordinasi tersebut dapat membantu pemerintah mengintegrasikan pembangunan permukiman dengan pengembangan investasi, industri, dan kegiatan ekonomi masyarakat.

"Kita ingin betul-betul membangun satu kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi," katanya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

dari 416 bangunan yang sudah selesai 100 persen, baru terdata 114 yang sudah verval. Dari seluruh proses verifikasi dan validasi ini nantinya masuk ke dalam sistem secara nasional yakni SimKopdes

Pekanbaru (ANTARA) - Pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Riau memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp3,79 miliar untuk Verifikasi dan Validasi (Verval) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan anggaran itu juga untuk mendukung Penguatan Tugas dan Fungsi Project Manager Officer (PMO) KDKMP Provinsi Riau Tahun 2026. Anggaran paling besar berada di Kabupaten Kampar yakni Rp787 juta.

"Alhamdulillah, di tengah kondisi fiskal kita dalam upaya percepatan ini, Kementerian memberikan dukungan anggaran untuk proses ini agar lebih cepat," kata Syahrial Abdi di Pekanbaru, Jumat.

Selain Kampar dukungan anggaran lainnya diberikan kepada Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp436 juta, Siak Rp427 juta, Rokan Hilir Rp409 juta, Indragiri hulu Rp355 juta, Bengkalis Rp338 juta, Indragiri Hilir Rp221 juta, Kuantan Singingi Rp194 juta, Kota Dumai dan Pelalawan Rp176 juta, Kota Pekanbaru Rp158 juta serta Kepulauan Meranti Rp113 juta.

Dia mengatakan anggaran tersebut untuk mendukung penuh percepatan pembangunan KDKMP di Riau. Dana tersebut untuk mendukung Tim Verifikasi dan Validasi (Verval) Kabupaten Kota se-Provinsi Riau yang telah dibentuk melakukan verifikasi administrasi dan memvalidasi wujud fisik pembangunan KDKMP.

Menurut dia, salah satu yang dipercepat adakah menyiapkan ketersediaan lahan guna pembangunan program Astacita Presiden Prabowo tersebut. Dalam hal ini Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota memberikan dukungan dengan ketersediaan lahan.

"Bisa pinjam pakai, hibah dan bentuk lainnya, dengan begitu terjadilah percepatan pembangunan," ujarnya.

Syahrial menyampaikan dari 416 bangunan yang sudah selesai 100 persen, baru terdata 114 yang sudah verval. Dari seluruh proses verifikasi dan validasi ini nantinya masuk ke dalam sistem secara nasional yakni sistem informasi manajemen koperasi desa kelurahan atau SimKopdes.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mencatat terdapat peningkatan konsumsi dan ekspor minyak sawit pada Agustus 2026.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat, mengatakan total konsumsi dalam negeri pada bulan Agustus 2026 mencapai 2.304 ribu ton, atau naik 1,28 persen dibandingkan bulan Juli 2026 sebesar 2.275 ribu ton.

“Peningkatan konsumsi terjadi pada sektor biodiesel yang mencapai 1.350 ribu ton, naik 5,03 persen dari 1.285 ribu ton pada Juli,” kata Eddy.

Secara kumulatif, Januari-Agustus 2026, total konsumsi dalam negeri mencapai 17.523 ribu ton, lebih tinggi 6,81 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 (year-on-year/yoy) sebesar 16.406 ribu ton.

Di sisi lain, total ekspor produk sawit pada bulan Agustus 2026 mencapai 3.588 ribu ton, naik 12,56 persen dibandingkan bulan Juli sebesar 3.188 ribu ton.

Eddy mengatakan, peningkatan terjadi pada ekspor olahan minyak sawit menjadi 2.643 ribu ton dari 2.296 ribu ton (15,12 persen).

Lebih lanjut, peningkatan juga terjadi pada ekspor minyak sawit mentah (CPO) menjadi 329 ribu ton dari 249 ribu ton (31,83 persen).

Sementara, ekspor olahan minyak inti sawit (PKO) bulan Agustus naik 14,58 persen sebesar 113 ribu ton dari sebelumnya 99 ribu ton.

“Secara kumulatif Januari-Agustus 2026, total ekspor mencapai 23.370 ribu ton, lebih tinggi 2,97 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 22.696 ribu ton,” kata Eddy.

Adapun nilai ekspor produk sawit pada Agustus 2026 mencapai 4,29 miliar dolar AS, naik 12,62 persen dari bulan sebelumnya sebesar 3,81 miliar dolar AS.

Secara kumulatif dari periode bulan Januari hingga Agustus 2026, nilai ekspor mencapai 27,55 miliar dolar AS, atau lebih tinggi 11,14 persen dari tahun 2025 senilai 24,78 miliar dolar AS. Hal ini dipengaruhi oleh harga ekspor yang relatif lebih baik.

Menurut negara tujuannya, peningkatan ekspor bulan Agustus dibandingkan Juli tahun ini antara lain terjadi untuk tujuan Pakistan (265 ribu ton), India (89 ribu ton), Rusia (77 ribu ton), Bangladesh (66 ribu ton), dan Malaysia (38 ribu ton).

“Dengan stok awal tahun sebesar 2.068 ribu ton, total produksi Januari-Agustus 2026 sebesar 40.997 ribu ton, total konsumsi dalam negeri sebesar 17.523 ribu ton, total ekspor 23.370 ribu ton, serta impor sebesar 43 ribu ton, maka stok akhir bulan Agustus 2026 tercatat sebesar 2.214 ribu ton,” ujar Sekretaris Jenderal Gapki M. Hadi Sugeng Wahyudiono.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Sangatta, Kaltim (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, memperkuat pendampingan inovasi digital SIGAP Koperasi, sebagai langkah meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong daya saing daerah pada ajang inovasi tingkat nasional.

"Pendampingan dilakukan untuk memastikan inovasi yang dikembangkan perangkat daerah tidak berhenti pada tahap peluncuran atau kompetisi, tetapi terus disempurnakan sesuai kebutuhan pengguna," kata Peneliti Ahli Pertama Brida Kabupaten Kutim Bagus Rai Wibowo di Sangatta, Jumat.

Sistem Informasi Gerak Cepat dan Tepat (SIGAP) yang dikembangkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Kabupaten Kutim, katanya, bertujuan untuk memudahkan pendataan, pemantauan, dan pembinaan koperasi melalui platform digital.

Aplikasi tersebut kini dikembangkan dengan penambahan informasi yang lebih terperinci, antara lain jumlah anggota, komposisi anggota berdasarkan jenis kelamin, serta informasi pendukung lain.

Pengembangan itu diharapkan membantu pemerintah daerah memetakan kondisi koperasi secara lebih akurat, termasuk mengidentifikasi koperasi yang masih aktif, berkembang, maupun yang membutuhkan pembinaan khusus.

Selain memperkuat basis data, tim pengembang juga menyiapkan penyempurnaan fitur pengaduan, pendaftaran, dan permohonan informasi. Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) serta chatbot juga dipersiapkan untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

"Dengan demikian, SIGAP tidak hanya menjadi perangkat kerja bagi Diskop UKM, tapi juga sebagai sumber informasi publik mengenai jumlah, lokasi, dan kondisi koperasi terkini," katanya.

Brida sebagai fasilitator inovasi di Kabupaten Kutim mendampingi setiap inovasi agar terarah. Ia juga memaparkan peran ini dalam giat pendampingan inovasi perangkat daerah di Brida Kalimantan Timur, digelar di Samarinda, Kamis (8/10).

"Brida Kutim bersama perangkat daerah penggagas dan tim ahli, terus mengawal penyempurnaan sistem agar inovasi tersebut memberikan manfaat berkelanjutan," katanya.

SIGAP Koperasi juga telah didaftarkan dalam ajang Innovative Government Award (IGA) tingkat nasional, sebagai salah satu upaya memperkenalkan inovasi pelayanan publik Kutim di tingkat lebih luas.

Ke depan, pengembangan aplikasi diarahkan pada integrasi dengan sistem informasi kementerian terkait. Integrasi tersebut diharapkan mempermudah pembaruan data, pelaporan kondisi kelembagaan, serta penanganan koperasi yang tidak lagi beroperasi.

"Melalui penguatan teknologi dan kolaborasi lintas sektor, Pemkab Kutim berharap SIGAP Koperasi mampu meningkatkan efektivitas pembinaan sekaligus memperkuat tata kelola koperasi yang transparan, terukur, dan berkelanjutan," katanya.

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2026

kompetensi yang didukung sertifikasi menjadi modal penting bagi lulusan untuk melamar kerja dan bersaing di dunia kerja

Kota Magelang (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyampaikan Kemnaker terus memperkuat program pendidikan vokasi dan pemagangan guna meningkatkan kompetensi serta kesiapan generasi muda memasuki dunia kerja sesuai keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri dan perkembangan pasar kerja.

Afriansyah Noor di Kota Magelang, Jawa Tengah, Jumat, mengatakan kompetensi yang didukung sertifikasi menjadi modal penting bagi lulusan untuk melamar kerja dan bersaing di dunia kerja.

Hal tersebut disampaikan usai memberikan pembekalan penguatan kompetensi dan daya saing generasi muda di Universitas Tidar Kota Magelang, Jawa Tengah.

Ia menjelaskan, mengembangkan program vokasi nasional yang diprioritaskan bagi lulusan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK). Program tersebut diarahkan untuk membekali peserta dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Selain program vokasi nasional, katanya, juga menjalankan Program MagangHub yang memberikan kesempatan kepada peserta dari dunia pendidikan untuk mendapatkan pengalaman kerja secara langsung.

Ia menyebutkan Program MagangHub angkatan ketiga membuka kesempatan bagi 150 ribu peserta. Pendaftaran program tersebut dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober hingga 1 November 2026.

Kemudian program vokasi nasional ditargetkan menjangkau 250 ribu orang, terutama lulusan SMA dan SMK yang membutuhkan peningkatan keterampilan untuk memasuki pasar kerja.

Menurut dia, pelaksanaan Program MagangHub pada angkatan pertama dan kedua berjalan dengan baik. Pemerintah berharap program tersebut dapat terus memberikan manfaat bagi peserta dalam memperoleh pengalaman dan meningkatkan kesiapan kerja.

Ia menambahkan penguatan pendidikan vokasi dan pemagangan merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses peningkatan kompetensi bagi generasi muda.

Melalui kedua program tersebut, Kemnaker berharap semakin banyak lulusan pendidikan yang memiliki keterampilan relevan, pengalaman kerja, serta sertifikasi kompetensi sebagai bekal memasuki dunia kerja.

Dengan demikian, katanya, penguatan vokasi dan pemagangan diharapkan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia sekaligus memperluas peluang generasi muda untuk memperoleh pekerjaan sesuai kompetensi yang dimiliki.

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

AI dapat membantu menghasilkan berbagai alternatif desain dan melakukan optimalisasi dengan cepat

Singapura (ANTARA) - Para insinyur memanfaatkan teknologi kecerdasan akal imitasi (AI) untuk mengoptimalkan jalur pergerakan alat berat dalam pembangunan Kompleks Parlemen Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, berdasarkan data lokasi proyek yang diperbarui secara berkala.

CEO Bentley Systems Nicholas Cumins di sela-sela Year in Infrastructure (YII) 2026 di Singapura, Jumat, mengatakan tim proyek menggunakan data terkini dari lapangan untuk mengoptimalkan rute alat berat dengan bantuan AI.

“Tim proyek menggunakan data lokasi yang diperbarui secara berkala untuk mengoptimalkan rute alat berat menggunakan AI dan memvalidasi setiap skenario pekerjaan melalui SYNCHRO guna mencegah hambatan di lokasi konstruksi,” kata Cumins.

Ia mengatakan pola pembangunan infrastruktur terus berkembang. Teknologi yang awalnya dikembangkan untuk keperluan operasi dan pemeliharaan kini diterapkan pada tahap konstruksi.

Cumins mencontohkan semula inspeksi jarak jauh menggunakan drone dan pemantauan berkelanjutan melalui sensor. Hal itu kini juga diterapkan pada pekerjaan konstruksi.

Menurutnya AI mulai mempengaruhi berbagai tahapan siklus hidup infrastruktur, mulai dari perencanaan, desain, konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan.

Ia menyebut dalam penghargaan YII Awards 2026 terdapat 36 finalis yang disaring dari 300 submisi proyek konstruksi dari 53 negara.

Sebanyak 70 persen dari 336 finalis menggunakan akal imitasi dalam pekerjaan konstruksi mereka. Sementara 25 persen dari total 300 submisi menggunakan AI.

Hal itu berarti, penggunaan AI dalam dunia konstruksi makin tinggi menilik banyak keuntungan dibanding tidak melibatkan kecerdasan buatan. AI membantu memberi banyak pertimbangan lapangan efektif sehingga kesalahan pengerjaan dan kerugian menjadi minimal.

Pihak Bentley melihat perusahaan-perusahaan infrastruktur mulai memanfaatkan AI untuk membantu tenaga ahli menangani pekerjaan yang semakin banyak.

Dengan kapasitas kerja yang meningkat, mereka kemudian dapat mengoptimalkan perencanaan dan desain proyek secara lebih mendalam.

"Terlihat jelas bahwa AI telah memberikan dampak pada setiap tahapan siklus hidup infrastruktur, mulai dari perencanaan, desain, konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan," katanya.

Meski demikian, Cumins menegaskan penggunaan AI dalam rekayasa infrastruktur harus tetap berada di bawah kendali penilaian manusia dalam hal ini insinyur. Alasannya, keputusan teknis memiliki konsekuensi langsung terhadap keselamatan publik.

"AI dapat membantu menghasilkan berbagai alternatif desain dan melakukan optimalisasi dengan cepat, tetapi keputusan yang melibatkan pertimbangan teknis, keberlanjutan, dan risiko tetap membutuhkan penilaian manusia," kata dia.

Adapun pemerintah bersama sejumlah unsur terkait memanfaatkan teknologi akal imitasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan di IKN.

Salah satu penerapan teknologi tersebut dilakukan melalui penggunaan alat automatic compactor (pemadat otomatis) untuk membantu proses memadatkan tanah dalam pekerjaan konstruksi jalan.

Teknologi itu dimanfaatkan dalam pembangunan sejumlah infrastruktur jalan di IKN, termasuk Jalan Sumbu Kebangsaan yang berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Pemerintah terus mengembangkan pemanfaatan AI dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Penerapan teknologi tersebut mencakup berbagai bidang, antara lain robotik, simulasi, dan peningkatan keselamatan lalu lintas.

Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Secara permasalahan administrasi, ini sudah bisa diselesaikan

Tapanuli Selatan, Sumatera Uta (ANTARA) - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menyatakan masalah administrasi yang melibatkan proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batang Toru di Sumatera Utara sudah tuntas.

“Secara permasalahan administrasi, ini sudah bisa diselesaikan. Tidak ada lagi permasalahan yang terkait dengan denda dan sanksi, termasuk police line (garis polisi) yang sudah dicabut. Ini sudah bisa diselesaikan,” ujar Yuliot ketika ditemui di Bendungan Air PLTA Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Jumat.

Yuliot menjelaskan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) selaku pengembang PLTA Batang Toru terkena sanksi pembayaran denda dari kementerian/lembaga terkait.

Pascabencana banjir dan longsor di Sumatera yang menyebabkan lebih dari seribu orang meninggal dunia pada akhir 2025, KLH/BPLH telah melakukan penyegelan sejumlah perusahaan di tiga provinsi terdampak, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Penyegelan dilakukan karena dugaan kontribusi aktivitas perusahaan yang menjadi faktor banjir dan longsor.

Kemudian, pada awal 2026, KLH menggugat perdata PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST dan PT TBS yang melakukan kegiatan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga dan DAS Batang Toru. Semuanya berada di Sumatera Utara. Total gugatan terhadap enam perusahaan tersebut itu sejumlah Rp4.843.232.560.026.

Untuk PT NSHE, Yuliot menyampaikan terdapat pengenaan denda sekitar Rp200 miliar.

“Atas pengenaan denda sekitar Rp200 miliar yang dikenakan Kementerian Lingkungan Hidup, itu kan sudah diselesaikan, dibayar. Berarti persoalannya selesai,” ucap Yuliot.

Lebih lanjut, Yuliot juga menyampaikan terdapat denda yang dikenakan oleh Kementerian Kehutanan terhadap PT NSHE sekitar Rp74 miliar dan pemasangan garis polisi pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda Sumatera pada 2025.

“Untuk pengenaan denda dari Kementerian Kehutanan karena ada kawasan hutan yang waktu itu dibersihkan sekitar 100 meter persegi, itu sudah dibayarkan. Nilainya Rp74 miliar. Berarti secara administrasi itu sudah terselesaikan semua,” ucap Yuliot.

Menindaklanjuti terselesaikannya permasalahan administrasi, Yuliot secara resmi memulai tahap penggenangan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batang Toru yang berlokasi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Yuliot menyampaikan dengan adanya penggenangan, PLTA yang dikembangkan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) juga akan melalui uji coba terhadap seluruh instrumen yang ada.

Adapun yang dimaksud dengan uji coba instrumen, yakni memastikan power house atau rumah pembangkitnya dapat berfungsi dengan baik, tercapainya target genangan air, serta evakuasi atau penyaluran daya untuk transmisi.

Dengan adanya penggenangan ini, Yuliot menyampaikan PLTA Batang Toru dapat memasuki tahap selanjutnya sebagaimana timeline atau lini masa yang sudah ditentukan.

Yuliot berharap agar pada akhir Oktober, seluruh kegiatan yang terkait dengan penggenangan bisa diselesaikan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Thomas Sugiarto Oentoro ditetapkan sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Kamis (8/10)

Jakarta (ANTARA) - Thomas Sugiarto Oentoro ditetapkan sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia untuk melanjutkan transformasi perusahaan melalui penguatan kinerja, pemulihan armada, peningkatan pendapatan, serta keberlanjutan bisnis maskapai nasional.

Berdasarkan keterangan resmi Garuda Indonesia terkonfirmasi diterima di Jakarta, Jumat, menyebutkan Thomas Sugiarto Oentoro ditetapkan sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Kamis (8/10).

Ia menggantikan Glenny H. Kairupan setelah sebelumnya menjabat Wakil Direktur Utama sejak Oktober 2025. Sementara itu, Glenny melanjutkan mandat sebagai Komisaris Utama, menggantikan Fadjar Prasetyo.

Pergantian kepemimpinan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat momentum perbaikan kinerja Garuda, seiring pertumbuhan pendapatan, pemulihan armada dan penyusutan kerugian.

Kesinambungan transformasi menjadi perhatian untuk memastikan pemulihan bisnis terus diikuti penguatan kondisi keuangan dan operasional perusahaan.

Sebelum menjabat Wakil Direktur Utama, Thomas merupakan Komisaris Independen Garuda Indonesia pada 2023–2024.

Pengalaman di tingkat pengawasan dan pengurusan memberinya perspektif atas proses pembenahan serta tantangan yang dihadapi perusahaan.

Sebelum bergabung dengan jajaran Direksi Garuda, Thomas menjabat Chief Risk Officer Indonesia Investment Authority (INA) pada 2024–2025. Perjalanan kariernya juga mencakup posisi Vice President Mezzanine Capital Unit di OCBC dan Managing Director di KV Asia Capital.

Thomas menempuh pendidikan bidang keuangan di NYU Stern School of Business dan meraih gelar MBA dari University of Chicago Booth School of Business.

Latar belakang investasi dan manajemen risiko tersebut relevan dengan kebutuhan Garuda sebagai maskapai padat modal. Pemulihan armada dan pengembangan jaringan memerlukan keselarasan keputusan keuangan, operasional, dan komersial agar tambahan kapasitas turut memperkuat pendapatan serta arus kas perusahaan.

Bersamaan dengan penunjukan Thomas, susunan pengurus Garuda diperkuat oleh sejumlah profesional dengan pengalaman internasional, baik di jajaran direksi maupun dewan komisaris.

Posisi Direktur Komersial diisi Alan McIntyre, yang memiliki pengalaman sebagai Executive Manager Strategy di Qantas Group serta Chief Customer and Commercial Officer di Jetstar. Pengalaman tersebut relevan untuk mendukung penguatan strategi jaringan, pengelolaan pendapatan dan pengalaman pelanggan.

Pada jajaran Dewan Komisaris, Jaan Albrecht dan Trey Urbahn ditunjuk sebagai Komisaris Independen. Jaan memiliki rekam jejak sebagai CEO Saudia Airlines, Austrian Airlines dan Star Alliance.

Sementara itu, pengalaman Trey mencakup peran penasihat dan pengawasan di sejumlah perusahaan penerbangan, termasuk Spirit Airlines, Etihad Airways, serta TAP Air Portugal.

Keterlibatan profesional internasional dapat dipahami dalam konteks kebutuhan kompetensi untuk menjalankan transformasi maskapai yang beroperasi di industri global.

Pengalaman dari berbagai pasar diharapkan memperkaya pertimbangan bisnis dan penerapan praktik industri yang relevan dengan kebutuhan Garuda serta karakteristik pasar Indonesia.

Dalam kerangka tata kelola, direksi menjalankan pengurusan perusahaan, sementara dewan komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat.

Seluruh pengurus tetap dituntut mengedepankan kepentingan perusahaan, menjaga profesionalisme, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan mandatnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Nilai tambah pengalaman internasional juga perlu diwujudkan melalui alih pengetahuan dan pengembangan talenta nasional. Kolaborasi dengan profesional serta karyawan Garuda menjadi penting agar penguatan kompetensi melekat pada organisasi dan mendukung kesinambungan transformasi.

Pengalaman dari dalam industri penerbangan nasional turut hadir melalui Eric Ferdinand Sofyal sebagai Direktur Operasi. Ia sebelumnya menjabat Direktur Operasi Citilink dan menduduki sejumlah posisi operasional di Garuda Indonesia.

Sementara itu, Dina Sandri Fani mengisi posisi Direktur Human Capital & Corporate Service dengan pengalaman pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan nasional dan internasional.

Garuda Indonesia Group membukukan pendapatan 1,80 miliar dolar Amerika Serikat (AS) sepanjang semester I 2026, meningkat 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Rugi bersih menyusut 23,2 persen menjadi 113 juta dolar AS, sementara laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT tumbuh 12,7 persen menjadi 74 juta dolar AS.

Perbaikan tersebut berlangsung di tengah kenaikan beban avtur sebesar 43,6 persen. Pertumbuhan pendapatan dan penyusutan kerugian menunjukkan kemajuan pemulihan bisnis di tengah tekanan biaya yang masih tinggi.

Dari sisi operasional, armada operasional Garuda Indonesia Group mencapai 104 pesawat hingga akhir Juni 2026. Ketersediaan pesawat menjadi penopang penguatan jaringan Garuda dan Citilink, peningkatan frekuensi penerbangan, serta pemenuhan permintaan perjalanan.

Capaian semester pertama merupakan hasil kerja kolektif manajemen dan karyawan, dengan Thomas sebagai bagian dari jajaran pimpinan saat itu.

Susunan pengurus yang baru diharapkan memperkuat pelaksanaan agenda tersebut melalui pengelolaan likuiditas, pengendalian biaya, peningkatan produktivitas armada dan konsistensi layanan.

Dengan agenda penyehatan yang masih berlanjut, tantangan kepemimpinan Thomas adalah menerjemahkan momentum pemulihan menjadi perbaikan keuangan yang berkelanjutan sekaligus memperkuat daya saing Garuda sebagai maskapai nasional.

Berikut susunan direksi sebelum RUPSLB yakni Direktur Utama Glenny H. Kairupan; Wakil Direktur Utama Thomas Sugiarto Oentoro; Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Balagopal Kunduvara; Direktur Operasi Dani Haikal Iriawan; Direktur Teknik sekaligus Plt. Direktur Niaga Mukhtaris; Direktur Human Capital & Corporate Service Frans Dicky Tamara; Direktur Transformasi Neil Raymond Mills.

Sementara itu, susunan direksi setelah RUPSLB yakni Direktur Utama Thomas Sugiarto Oentoro; Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Balagopal Kunduvara; Direktur Operasi Eric Ferdinand Sofyal; Direktur Teknik Mukhtaris; Direktur Komersial Alan McIntyre; Direktur Human Capital & Corporate Service Dina Sandri Fani; Direktur Transformasi Neil Raymond Mills

Kemudian susunan Dewan Komisaris setelah RUPSLB yakni Komisaris Utama Glenny H. Kairupan; Komisaris Sugito Anjasmoro; Komisaris Chairal Tanjung; Komisaris Independen Mawardi Yahya; Komisaris Independen Jaan Albrecht; dan Komisaris Independen Trey Urbahn.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

WSBP memiliki kemampuan memproduksi spun pile berdiameter besar dengan bentang panjang tanpa sambungan untuk memenuhi kebutuhan konstruksi dengan spesifikasi khusus

Jakarta (ANTARA) - PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) menyuplai 642 batang beton pracetak jenis spun pile untuk pembangunan Tanggul Pengaman Pantai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A Tahap 3 Paket 1 dan 2 di Jakarta Utara.

“WSBP memiliki kemampuan memproduksi spun pile berdiameter besar dengan bentang panjang tanpa sambungan untuk memenuhi kebutuhan konstruksi dengan spesifikasi khusus, termasuk pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir,” kata Kepala Divisi Corporate Secretary WSBP Fandy Dewanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Total produk yang disuplai terdiri atas 313 batang spun pile berdiameter 1.200 milimeter, 29 batang berdiameter 800 milimeter, dan 300 batang berdiameter 600 milimeter. Hingga 8 September 2026, produksi telah mencapai 31 batang dan pengiriman akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan pekerjaan di lapangan.

Suplai tersebut diperuntukkan bagi Paket 1 yang dikerjakan PT Bananco Sentosa Abadi dan Paket 2 yang dikerjakan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Produk spun pile tersebut juga menggunakan teknologi C-T Connector untuk mendukung kebutuhan konstruksi.

NCICD merupakan pengembangan infrastruktur pengaman pantai di wilayah pesisir Jakarta, yang antara lain ditujukan untuk membantu melindungi kawasan pesisir dari ancaman banjir rob dan abrasi. Pembangunan tanggul menjadi salah satu upaya untuk memperkuat perlindungan kawasan yang menghadapi risiko akibat kondisi pesisir dan kenaikan muka air laut.

Dalam konstruksi di kawasan pesisir, spun pile berdiameter besar dengan panjang tanpa sambungan digunakan untuk mendukung struktur fondasi. Dimensi dan panjang tiang memungkinkan penyaluran beban ke lapisan tanah yang lebih dalam, sedangkan karakteristik produk disesuaikan dengan kebutuhan teknis serta kondisi tanah di lokasi pekerjaan.

Selain NCICD, WSBP memasok material untuk sejumlah proyek infrastruktur lain, antara lain Jalan Tol Kayu Agung–Palembang–Betung, Jalan Tol Bogor–Ciawi–Sukabumi (Bocimi) Seksi 3A dan 3B, proyek UCC Tangguh Onshore di Papua, serta New Priok Eastern Access (NPEA) Seksi II.

WSBP juga terlibat dalam pekerjaan konstruksi fasilitas pendidikan dan riset, termasuk pembangunan Laboratorium Smart System and Integrated Technologies (LSSIT) Universitas Udayana di Bali serta Gedung Laboratorium Terpadu Universitas Khairun di Ternate.

Keterlibatan dalam berbagai proyek tersebut mencakup penyediaan beton pracetak dan beton siap pakai (readymix), dengan jenis produk dan volume yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pekerjaan.

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Realisasi tersebut melampaui target sebanyak 71.036 kilogram berkat dukungan berbagai pihak dalam penyerapan hasil panen petani

Purwokerto (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Cabang Banyumas, Jawa Tengah, merealisasikan pengadaan setara beras sebanyak 72.383.537 kilogram atau 100,1 persen dari target 2026 sebanyak 72.312.501 kilogram.

“Realisasi tersebut melampaui target sebanyak 71.036 kilogram berkat dukungan berbagai pihak dalam penyerapan hasil panen petani,” kata Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Banyumas Prawoko Setyo Aji di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat.

Ia mengatakan sinergi Bulog dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), penyuluh pertanian dan petani berperan dalam mendukung kelancaran pengadaan gabah dan beras.

Menurut dia, kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat penyerapan hasil panen, menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, serta meningkatkan cadangan pangan pemerintah.

"Kami terus menjalankan peran dalam penyerapan hasil panen petani guna mendukung stabilitas pasokan dan harga beras, sekaligus memperkuat cadangan pangan pemerintah," kata Prawoko.

Sementara dalam siaran pers Kantor Pusat Perum Bulog yang diterima di Purwokerto, Jumat (9/10) siang, disebutkan realisasi pengadaan beras untuk penugasan Public Service Obligation (PSO) secara nasional hingga 8 Oktober 2026 mencapai 4.115.014 ton setara beras atau 102,88 persen dari target pemerintah sebesar 4 juta ton.

Capaian tersebut menjadi realisasi pengadaan tertinggi sepanjang sejarah Bulog berdiri, melampaui pengadaan pada 2025 yang mencapai 3.191.969 ton setara beras. Sebelumnya, capaian tertinggi tercatat pada 2012 sebesar 3,65 juta ton.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras insan Bulog serta dukungan berbagai pihak dalam menyerap hasil produksi petani dan memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, TNI, pemerintah daerah, petani, penyuluh pertanian, mitra kerja, dan seluruh pihak yang mendukung pengadaan beras nasional.

Menurut dia, pengadaan yang kuat di tingkat hulu menjadi fondasi untuk menjaga ketersediaan pangan, mendukung stabilisasi harga di tingkat produsen dan konsumen, serta memperkuat cadangan pangan pemerintah.

“Bulog berkomitmen melanjutkan penyerapan hasil panen hingga akhir 2026 melalui penguatan jaringan pembelian di sentra produksi, kesiapan sarana penyimpanan, dan percepatan pengadaan saat panen guna mendukung ketahanan pangan nasional,” kata Ahmad Rizal.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Ini kan Trans-Sulawesi...Jadi, kereta ini atau rel kereta ini betul-betul harus ramah terhadap kebutuhan masyarakat luas, tapi rel ini sudah terlanjur dibuat dengan jalur yang menurut saya adalah salah

Makassar (ANTARA) - Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengkritisi jalur dan lokasi stasiun kereta api Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dinilai kurang tepat karena tidak berada di pusat kota maupun pusat kecamatan, termasuk di Kota Makassar.

Menurut dia, stasiun kereta api idealnya berada di pusat kota/sentral untuk mempermudah akses penumpang.

"Ini kan Trans-Sulawesi yang tentu akan digunakan untuk kepentingan penumpang atau masyarakat pejalan kaki. Jadi, kereta ini atau rel kereta ini betul-betul harus ramah terhadap kebutuhan masyarakat luas, tapi rel ini sudah terlanjur dibuat dengan jalur yang menurut saya adalah salah," ucapnya saat melakukan kunjungan kerja di Stasiun Mandai, Maros, Jumat.

Bambang juga mengkritisi rencana pembangunan jalur dari Maros menuju Makassar New Port (MNP) yang dinilai kurang tepat untuk melayani penumpang, karena MNP merupakan kawasan logistik/barang.

Pembangunan jalur kereta api logistik ke MNP, menurutnya, seharusnya dihubungkan langsung dari Kawasan Industri Makassar (KIMA) yang menampung sekitar 250–300 industri. "Pembangunan jalur penumpang ke MNP ini berpotensi buang-buang anggaran," ujarnya.

Sebagai Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Bambang juga mengungkapkan ukuran rel kereta api yang digunakan dengan lebar 1.435 mm kurang tepat untuk kondisi geografis Sulsel yang berkelok-kelok dan memiliki daerah dataran tinggi.

Dia mengharapkan pembangunan jalur baru harus segera dievaluasi dan memastikan jalur terbaru ramah terhadap kebutuhan masyarakat. Apalagi secara histori, kata dia, sebelumnya Belanda telah merumuskan pembangunan jalur kereta api dari Ujung Pandang (Makassar) hingga Manado.

"Kalau Kalimantan agak susah karena tanahnya gambut. Kalau di sini (Sulawesi) tanahnya keras semua, sehingga ini sebenarnya sebagai peluang KAI untuk mengembangkan transportasi publik massal," katanya.

Karena itu Bambang memastikan pihaknya akan mengawal isu tersebut hingga ke parlemen, khususnya dalam kesiapan anggaran. Dia berkomitmen mengawal percepatan pembangunan serta ketersediaan anggaran Trans-Sulawesi di DPR RI agar proyek ini dapat diselesaikan sekurang-kurangnya 50 persen dari total rute hingga ke Mamuju, (Sulawesi Barat) pada periode pemerintahan saat ini.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Data penerbangan per jam 09.00 WIB keberangkatan ada tujuh penerbangan dan kedatangan ada dua penerbangan mendarat dengan lancar

Pekanbaru (ANTARA) - Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru Provinsi Riau tetap beroperasi normal meskipun daerah setempat masih diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

General Manager Bandara SSK II Pekanbaru, Achmad mengatakan jarak pandang masih berada pada angka 2.000 meter. Aktivitas penerbangan menurutnya berjalan lancar, aman dan normal.

"Data penerbangan per jam 09.00 WIB keberangkatan ada tujuh penerbangan dan kedatangan ada dua penerbangan mendarat dengan lancar," kata Achmad di Pekanbaru, Jumat.

Meski begitu pihaknya terus memantau pergerakan cuaca secara berkala bersama Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika demi memastikan keselamatan dan kenyamanan seluruh pengguna jasa penerbangan.

Sebelumnya dalam dua hari terakhir sejumlah penerbangan mengalami gangguan akibat kabut asap di Bandara SSK II Pekanbaru. Pada Rabu (6/10) dua pesawat menuju Pekanbaru, Provinsi Riau gagal melakukan pendaratan karena kabut asap.

Satu pesawat Lion Air JT 292 memilih kembali ke Bandara Soekarno-Hatta, sementara Citilink QG 936 dialihkan ke Bandara Hang Nadim Batam. Keputusan tersebut diambil ketika jarak pandang di Bandara SSK II hanya sekitar 600 meter.

Meski dua penerbangan dari Jakarta terdampak, operasional penerbangan di Bandara SSK II tetap berjalan setelah itu.Pelita Air IP 320 rute Jakarta-Pekanbaru juga berhasil mendarat di Bandara SSK II pada pukul 08.40 WIB.

Kemudian pada Kamis (8/10) sebanyak tiga pesawat sempat berputar-putar dalam waktu yang cukup lama sebelum melakukan pendaratan. Ketiga penerbangan tersebut yakni Citilink QG936 dan Lion Air JT292 rute Jakarta-Pekanbaru serta Malaysia Airlines MH841 rute Kuala Lumpur-Pekanbaru.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026