pelaku UMKM dapat terus berinovasi, memperluas pasar dan menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih luas

Jakarta (ANTARA) - Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dinilai memiliki peluang untuk menghasilkan produk ekonomi kreatif dan bernilai tambah tinggi dari minyak sawit serta produk turunannya.

Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Helmi Muhansyah menyatakan terdapat 200 jenis turunan minyak sawit yang dapat dijadikan bahan baku utama ataupun sampingan untuk diolah menjadi produk makanan, kerajinan tangan, sampai batik.

Kelapa sawit, lanjut dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, merupakan salah satu komoditas strategis nasional yang berperan dalam menggerakkan perekonomian termasuk UMKM.

"Karena itulah, pelaku UMKM dapat terus berinovasi, memperluas pasar dan menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih luas," katanya dalam Pekan Jurnalis dan UMKM Sawit 2026 bertemakan “Menyuarakan Narasi Sawit Baik Bersama Media dan UMKM" di Malang, Jawa Timur.

Kegiatan yang didukung BPDP tersebut menjadi forum mempertemukan insan pers dan pelaku UMKM sekaligus memperkenalkan potensi produk turunan sawit bagi pengembangan usaha lokal.

Menurut dia, produk turunan sawit antara lain minyak goreng, margarin, krimer dan cocoa butter substitute, hingga biodiesel yang dapat dimanfaatkan dalam industri atau pelaku UMKM.

"Pemanfaatan bahan berbasis sawit membuka peluang bagi UMKM untuk mengembangkan produk inovatif dengan nilai tambah," ujarnya.

Helmi juga menyatakan kelapa sawit merupakan penopang utama fundamental ekonomi makro Indonesia, dengan kontribusi mencapai 9 persen dari total ekspor non-migas nasional, sekaligus menjadi motor utama hilirisasi energi dan penyerap jutaan tenaga kerja.

Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin) Markus Susanto menjelaskan produk UKM banyak yang memanfaatkan produk oleokimia yang merupakan turunan sawit seperti fatty acid, soap noodle dan gliserin.

Sebagian besar produk yang digunakan masyarakat dari pagi sampai malam memiliki kandungan produk oleokimia seperti sabun, kosmetik, shampo, deterjen, dan produk perawatan tubuh

“Saat ini, produk oleokimia hampir 70 persen memenuhi pangsa pasar ekspor dan 30 persen dipakai untuk kebutuhan dalam negeri. Kontribusinya bagi devisa ekspor mencapai 5 miliar sampai 6 miliar dolar per tahun," katanya.

Sedangkan Prof. Dr. Susinggih Wijana Guru Besar Departemen Teknologi Industri Pertanian Universitas Brawijaya, menyebutkan produk samping dari sawit seperti limbahnya menjadi peluang bagi UKM untuk dapat diolah kembali, sebab, pemanfaatan limbah sawit juga bagian dari ekonomi sirkular atau circular economy.

Dia mencontohkan UMKM dapat memanfaatkan limbah sawit untuk bahan baku pakan ternak mulai dari produksi sampai pendistribusian. Selain itu, pelaku UKM dapat menghasilkan produk sabun skala produksi kecil sampai menengah dengan bahan baku dari turunan sawit.

Pemimpin Redaksi Majalah Sawit Indonesia Qayuum Amri mengatakan media dan pelaku UMKM dapat bekerjasama dalam memperluas jangkauan pemasaran produk UMKM sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat kelapa sawit.

“Harapan kami, kita bisa saling mendukung dan tumbuh bersama, baik pelaku UMKM maupun teman-teman media," ujarnya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kita tahu kondisi ekonomi masyarakat saat ini, sehingga kita hadirkan bahan pokok dengan harga murah

Natuna (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, menghadirkan bahan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Bupati Natuna Cen Sui Lan, di Natuna, Sabtu, mengatakan kegiatan yang dipusatkan di Pantai Piwang, Kecamatan Bunguran Timur, Sabtu pagi tersebut menghadirkan beras, minyak goreng, gula, tepung, telur, bawang merah, bawang putih, wortel, hingga kentang.

Selisih harga komoditas yang dijual dengan di pasar diperkirakan Rp2.000 hingga Rp3.000. Pada kegiatan itu Pemkab Natuna berkolaborasi dengan Perum Bulog Cabang Natuna.

"Kita tahu kondisi ekonomi masyarakat saat ini, sehingga kita hadirkan bahan pokok dengan harga murah," ucapnya.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pasar murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Pemerintah Kabupaten Natuna. Melalui program pasar murah, Pemkab Natuna mengerahkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disperindagkopum) untuk menyediakan sejumlah kebutuhan pokok, seperti telur, tepung terigu, dan gula pasir.

Sementara itu, melalui GPM, Pemkab Natuna melibatkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) yang berkolaborasi dengan Perum Bulog Cabang Natuna untuk menyediakan berbagai bahan pangan, di antaranya bawang merah, bawang putih, wortel, kentang, beras, dan minyak goreng.

“Kegiatan seperti ini kami lakukan secara berkala di beberapa kecamatan sebagai upaya mendekatkan akses terhadap pangan murah bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Disperindagkopum Kabupaten Natuna, Marwan Sjah Putra, mengatakan komoditas telur, tepung terigu, dan gula pasir mendapat subsidi dari pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Adapun beras dan minyak goreng merupakan komoditas yang mendapat subsidi melalui program pemerintah pusat, dengan Perum Bulog bertugas menyalurkannya kepada masyarakat.

"Kalau dari Disperindag ada gula sebanyak dua ton, tepung 1,5 ton dan telur sebanyak 500 papan. Semua itu kita jual dengan harga dibawah harga pasar. Contohnya gula 1 kg kita jual dengan harga 12 ribu, sementara tepung 1 kg kita jual dengan harga 10 ribu. Begitupun dengan telur satu papan kita jual dengan harga 45 ribu" ucap dia.

Pemerintah Kabupaten Natuna mencatat, hingga 2026, program pasar murah telah digelar lebih dari 17 kali.

Dari total 17 kecamatan di Natuna, hanya tersisa kurang dari enam kecamatan yang belum menjadi lokasi pelaksanaan program tersebut. Kecamatan-kecamatan ini terpisah pulau dengan ibukota kabupaten.

"Yang belum kita laksanakan itu di Subi, Serasan, Serasan Timur, Midai, Seluan, dan Pulau Panjang," katanya.

Kepala DKPP Natuna, Wan Syazali, mengatakan pihaknya menyediakan bawang merah, wortel, dan kentang dengan harga terjangkau melalui pembelian langsung dari pedagang secara grosir, kemudian menjualnya kembali kepada masyarakat dengan harga eceran yang lebih rendah dibandingkan pasaran.

Ia menjelaskan, DKPP Natuna belum memiliki anggaran khusus untuk menyubsidi komoditas tersebut. Meski demikian, skema pembelian secara grosir memungkinkan pihaknya menawarkan bahan pangan dengan harga lebih murah kepada masyarakat.

"Kegiatan ini merupakan rangkaian dari peringatan hari ulang tahun ke-27 kabupaten dan sejalan dengan hari pangan sedunia," ucapnya.

Pewarta: Muhamad Nurman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Partisipasi perusahaan sangat penting untuk memperluas kesempatan pemagangan dan memberikan pengalaman kerja nyata kepada calon tenaga kerja

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperpanjang masa pendaftaran mitra penyelenggara Program Magang Nasional (MagangHub) 2026 Batch 3 hingga 29 Oktober 2026.

Perusahaan yang berminat dapat mendaftar melalui laman resmi MagangHub untuk menyediakan posisi pemagangan sesuai kebutuhan dan bidang pekerjaan yang tersedia.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengajak perusahaan yang memenuhi ketentuan untuk mendaftarkan diri sebagai mitra penyelenggara.

Keterlibatan perusahaan diperlukan untuk menyediakan kesempatan pemagangan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

“Partisipasi perusahaan sangat penting untuk memperluas kesempatan pemagangan dan memberikan pengalaman kerja nyata kepada calon tenaga kerja. Karena itu, kami mengajak perusahaan yang memenuhi ketentuan untuk mendaftar sebagai mitra penyelenggara dan menyediakan kesempatan magang sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri,” ujar Darmawansyah.

Pendaftaran mitra penyelenggara berlangsung pada 28 September–29 Oktober 2026. Verifikasi calon mitra pada 28 September hingga 30 Oktober 2026. Adapun penetapan mitra penyelenggara dan penayangan lowongan magang direncanakan pada 30 Oktober 2026.

Setelah lowongan tersedia, calon peserta dapat melakukan pendaftaran dan pengecekan eligibilitas pada 27 Oktober–4 November 2026. Calon peserta melamar lowongan magang pada 31 Oktober–4 November 2026.

Tahap berikutnya adalah rekrutmen dan pengusulan calon peserta oleh mitra penyelenggara pada 5–11 November 2026. Kemnaker kemudian akan melaksanakan seleksi dan penetapan peserta pada 12–13 November 2026.

Hasil seleksi peserta magang dijadwalkan diumumkan pada 13 November 2026. Peserta yang lolos seleksi direncanakan mulai mengikuti pemagangan pada 16 November 2026.

Perusahaan dapat mengakses informasi mengenai program Magang Nasional melalui laman resmi MagangHub di https://maganghub.kemnaker.go.id/.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Destinasi yang indah belum tentu dikenal, yang dikenal belum tentu dikunjungi

Jakarta (ANTARA) - Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menilai pariwisata halal (halal tourism) Indonesia harus bertransformasi melalui pendekatan atau fokus kepada peningkatan pengalaman wisatawan dan rantai nilai ekonomi.

Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah merangkap Direktur Industri Produk Halal KNEKS Putu Rahwidhiyasa menilai potensi industri ini perlu dikembangkan melalui keterhubungan antara produk halal, layanan pariwisata, dan kebutuhan wisatawan Muslim.

“Keterhubungan ini diharapkan dapat membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal, termasuk UMKM yang bergerak di bidang kuliner, kerajinan, dan berbagai layanan pendukung perjalanan,” kata Putu dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan, pengembangan wisata halal atau pariwisata ramah Muslim di Indonesia diharapkan bukan sekadar pemenuhan regulasi dan sertifikasi, namun harus diarahkan menuju pengalaman wisata yang terintegrasi dengan gaya hidup Muslim modern.

Sementara itu, CEO Meraya Coki Lubis menekankan bahwa pengembangan halal tourism tidak cukup hanya mengandalkan promosi destinasi untuk membangun kesadaran publik (awareness).

“Destinasi yang indah belum tentu dikenal, yang dikenal belum tentu dikunjungi, dan yang dikunjungi belum tentu memberikan dampak ekonomi yang merata. Karena itu, kita perlu menghubungkan potensi destinasi dengan pasar, sekaligus memastikan masyarakat lokal menjadi bagian dari rantai nilai pariwisata,” ujar Coki.

Coki juga menekankan pentingnya pendekatan bottom-up dalam membangun ekosistem wisata.

Menurutnya, masyarakat di sekitar destinasi perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan dan pengembangan, bukan sekadar menjadi penerima manfaat setelah program berjalan.

“Ekosistem pariwisata yang kuat harus tumbuh bersama masyarakatnya. Ketika warga merasa memiliki destinasi, memahami peluang ekonominya, dan terlibat langsung dalam pengelolaannya, akan terbentuk sense of belonging yang penting bagi keberlanjutan industri,” katanya.

Pendekatan tersebut dapat diwujudkan dengan menghubungkan UMKM, pengelola homestay, pemandu lokal, pengrajin, penyedia kuliner halal, dan komunitas setempat ke dalam paket perjalanan serta jaringan distribusi industri pariwisata.

“Dengan demikian, wisatawan tidak hanya memperoleh pengalaman yang lebih utuh, tetapi juga berkontribusi terhadap perputaran ekonomi lokal,” kata dia.

Di sisi lain, pengembangan wisata halal salah satunya didorong melalui ajang Indonesia Muslim Travel Fair (IMTF) 2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 23–24 Januari 2027 di ICE BSD City, Tangerang, Banten.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar mengajak pelaku ekraf daerah untuk berani membidik pasar ekspor dengan mengandalkan keunikan produk, kekuatan identitas, dan pemanfaatan platform digital.

Irene mengatakan produk kreatif lokal memiliki kekuatan tersendiri dari segi keunikan dan autentisitas produk yang bisa menjadi peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

"Dengan kekuatan sosial media, kekuatan digital space, jangan targetkan 280 juta audience, tapi target lah 8 miliar audience yang ada di luar sana di seluruh dunia, maka Indonesia bisa menjadi brand yang terdepan," kata Irene dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan pelaku ekraf daerah bisa memanfaatkan kekayaan bahan baku yang ada di nusantara termasuk bahan alam dan ramuan herbal, untuk dapat diolah menjadi produk bernilai tambah yang relevan dengan kebutuhan konsumen modern.

Dengan kekuatan identitas lokal dapat menjadi pembeda bagi produk Indonesia di tengah persaingan harga pasar.

Irene juga mengatakan dukungan media sosial dan platform digital penting untuk dipelajari pelaku ekonomi kreatif agar memiliki peluang menjangkau konsumen di luar pasar domestik.

"Setiap langkah perjuangan para pejuang ekonomi kreatif tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi keluarga, lingkungan sekitar, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Ketika kita berkarya dan bergerak sepenuh hati, kesejahteraan serta kemakmuran akan mengalir bagi ekonomi Indonesia," ujarnya.

Irene menambahkan pengembangan merek lokal membutuhkan kolaborasi antara pelaku usaha, platform digital, dan pemerintah.

Dukungan tersebut dapat memperluas akses pasar sekaligus membantu pelaku ekonomi kreatif mengembangkan produk berbasis potensi daerah.

"Berbeda dari sektor lain, ide tidak akan pernah habis, bahan bakarnya akan terus mengalir selama para pelaku ekraf bergerak bersama. Nah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif selalu mengatakan, you no longer walk alone," ujar Irene.

Dari sisi pelaku usaha, kreator konten sekaligus pendiri Mother of Pearl (MOP) Tasya Farasya menekankan pentingnya kepercayaan konsumen dan inovasi dalam membangun merek lokal.

Pengembangan produk perlu mengikuti kebutuhan pasar sekaligus memperhatikan keberlanjutan dan keterlibatan berbagai pelaku dalam ekosistem ekonomi kreatif.

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui program ramah lingkungan, seperti upcycling limbah kosmetik, serta pelibatan afiliator, kreator konten, dan tenaga kerja lokal.

Dengan demikian, pertumbuhan merek tidak hanya berdampak pada penjualan produk, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pihak-pihak yang terlibat.

"Semakin kita bertumbuh, semakin banyak pula influencer, affiliate, hingga tim kreatif yang terlibat. Kehadiran jenama lokal bukan sekadar tentang mengikuti tren, melainkan bagaimana kita bisa menciptakan tren tersendiri sekaligus membuka peluang bisnis yang saling mendukung di dalam industri ekonomi kreatif," ungkap Tasya.

Sementara itu, Deputy Director of Government Relations Shopee Indonesia Balques Manisang menjelaskan peran platform niaga elektronik dalam membantu UMKM memperluas jangkauan pasar.

Pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi penghubung antara pelaku usaha dan konsumen, sekaligus membuka peluang pengembangan usaha melalui ekosistem yang saling mendukung.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan persyaratan dan mekanisme pendaftaran program pelatihan vokasi bagi pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), mulai dari penyiapan dokumen hingga tahapan seleksi peserta.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker Darmawansyah mengatakan pelatihan vokasi menjadi salah satu upaya untuk membantu pekerja terdampak PHK meningkatkan kompetensi agar dapat kembali memasuki pasar kerja atau mengembangkan usaha secara mandiri.

"Pelatihan vokasi menjadi langkah yang strategis untuk meningkatkan atau mengalihkan kompetensi, memperkuat daya saing, serta membuka akses terhadap peluang kerja dan wirausaha," kata Darmawansyah dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Program ini diprioritaskan bagi pekerja yang terdampak PHK pada periode 2024-2026. Calon peserta perlu menyiapkan dokumen pendukung yang membuktikan status PHK, seperti surat pemberitahuan PHK, surat pemutusan kontrak, atau surat keterangan pengalaman kerja (paklaring).

Dalam hal dokumen tersebut tidak dapat dipenuhi karena kondisi tertentu, calon peserta wajib melampirkan surat pernyataan berhenti bekerja atau mengalami PHK (self declaration). Surat tersebut harus dibuat dan ditandatangani oleh calon peserta yang bersangkutan di atas meterai.

Pendaftaran secara perorangan dilakukan melalui portal resmi SkillHub Kemnaker di https://skillhub.kemnaker.go.id.

Calon peserta terlebih dahulu membuat akun SIAPkerja, kemudian mengisi data dan mengunggah dokumen persyaratan, termasuk KTP dan bukti PHK atau surat pernyataan sebagai penggantinya sesuai ketentuan.

Selanjutnya, penyelenggara pelatihan melakukan verifikasi dan wawancara sebagai bagian dari proses seleksi. Peserta yang dinyatakan lolos wajib melakukan daftar ulang melalui portal SkillHub sebelum mengikuti pelatihan.

Selain secara perorangan, pendaftaran dapat diajukan melalui jalur kelompok oleh perusahaan, serikat pekerja, asosiasi industri, atau Dinas Ketenagakerjaan setempat kepada unit pelaksana teknis (UPT) bidang pelatihan vokasi dan produktivitas.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kami mengedepankan pendekatan yang hangat dan responsif agar anak merasa aman

Jakarta (ANTARA) - Pertamina Foundation menghadirkan layanan pengasuhan anak Daycare Bumi Patra Simprug di Kompleks Pertamina Simprug, Jakarta, guna mewujudkan ekosistem kerja yang ramah keluarga.

"Layanan pengasuhan anak ini terbuka untuk umum dengan prioritas khusus bagi putra-putri karyawan Pertamina Foundation serta civitas akademika dan staf Universitas Pertamina, serta para pekerja di lingkungan Kompleks Pertamina Simprug, mencakup rentang usia anak tiga bulan hingga tujuh tahun," ujar President Director Pertamina Foundation Agus Mashud S Asngari, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Berlokasi strategis di dekat area perkantoran, fasilitas ini dirancang untuk mempermudah aksesibilitas harian, meningkatkan efisiensi waktu, serta memberikan ketenangan pikiran bagi para orang tua khususnya para pekerja institusi di bawah naungan Pertamina dalam menjalankan tanggung jawab profesional sekaligus peran pengasuhan di dalam keluarga.

Agus menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan pekerja serta pemenuhan hak tumbuh kembang anak secara setara, termasuk bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

"Daycare Bumi Patra Simprug kami hadirkan untuk mendukung keseimbangan hidup para pekerja (work-life balance), sekaligus memastikan bahwa orang tua dapat bekerja dengan tenang karena buah hati mereka berada di lingkungan yang aman, penuh kasih, dan teredukasi dengan baik," ungkapnya.

Lebih lanjut, Agus menambahkan bahwa kehadiran fasilitas ini juga merefleksikan nilai-nilai inklusivitas sosial yang senantiasa dijunjung tinggi oleh Pertamina Foundation dalam setiap program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan.

"Kami juga membuka jangkauan layanan ini secara inklusif, termasuk bagi anak-anak berkebutuhan khusus, agar setiap anak memperoleh kesempatan dan ruang tumbuh kembang yang setara tanpa terkecuali," imbuhnya.

Dari perspektif pendidikan anak usia dini, pengasuhan pada masa awal kehidupan memegang peranan krusial bagi kondisi fisik, kognitif, emosional, serta sosial anak.

Agus menambahkan daycare ini menerapkan pendekatan pengasuhan terintegrasi yang memadukan lingkungan bermain aman, rutinitas harian konsisten, interaksi hangat yang responsif, serta pembiasaan positif guna melatih kemandirian anak sejak dini.

Guru Daycare Bumi Patra Simprug Sayyidatun menjelaskan bahwa proses adaptasi anak di lingkungan baru selalu menjadi prioritas utama.

Langkah ini dijalankan agar setiap anak dapat merasa aman, nyaman, dan siap mengikuti seluruh rangkaian kegiatan harian secara optimal.

"Kami mengedepankan pendekatan yang hangat dan responsif agar anak merasa aman, serta menstimulasi kemampuan sosial dan kognitif mereka melalui kegiatan bermain yang edukatif dan sesuai usia," ujarnya.

Selain aktivitas harian yang terstruktur, layanan ini dilengkapi dengan program pemantauan tumbuh kembang secara berkala, seperti skrining psikologi anak, pemeriksaan kesehatan rutin oleh dokter anak, deteksi kesehatan gigi sejak dini, hingga kegiatan edukatif luar ruangan (field trip).

Seluruh aspek operasional dijalankan dengan memprioritaskan standar keselamatan, kebersihan, dan kesehatan yang ketat sesuai prinsip health, safety, security, and environment (HSSE), termasuk pengawasan langsung yang cermat dan perlindungan privasi data kesehatan anak.

"Melalui penyediaan fasilitas pengasuhan yang komprehensif ini, kami berharap dapat membantu mengelola kebutuhan keluarga secara lebih terukur, yang pada akhirnya berdampak positif pada peningkatan fokus, produktivitas, serta kesejahteraan menyeluruh bagi para karyawan," sebut Agus.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Purwakarta, Jabar (ANTARA) - Perum Jasa Tirta II (PJT II) menyatakan pengembangan PLTS terapung berkapasitas 100 MW di Waduk Jatigede, Sumedang, Jabar, segera dimulai, sedangkan proyek 80 MW di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, masih dalam tahap studi kelayakan.

"Yang Jatigede yang 100 megawatt sudah akan mulai. Yang Jatiluhur ini masih dalam taraf FS, feasibility study," kata Direktur Utama PJT II Imam Santoso, seusai kegiatan bersama Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) di Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu.

Imam mengatakan kedua proyek tersebut merupakan bagian dari pengembangan energi terbarukan yang tengah disiapkan perusahaan melalui pemanfaatan kawasan waduk.

Meski demikian, ia belum memerinci jadwal pembangunan maupun target pengoperasian kedua PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya terapung tersebut.

Berdasarkan paparan Imam, rencana PLTS terapung Jatiluhur saat ini memiliki kapasitas 80 MW, sedangkan Jatigede sebesar 100 MW.

Selain kedua proyek itu, PJT II mengidentifikasi potensi pengembangan PLTS terapung hingga 2,8 gigawatt peak (GWp) di sejumlah waduk dalam wilayah kerjanya.

"Daya 2,8 GWp itu adalah potensi. Jangan salah pengertian, itu potensi ya," ujar Imam.

Ia menegaskan angka tersebut merupakan potensi keseluruhan yang masih memerlukan perencanaan lebih lanjut, bukan kapasitas pembangkit yang telah terpasang atau beroperasi.

Dalam paparan perusahaan, PJT II juga menyebutkan lima lokasi lain yang akan mulai dijajaki untuk pengembangan PLTS terapung pada 2027, yakni Batutegi, Sindangheula, Karian, Cipanas, dan Kuningan.

Dengan demikian, terdapat tujuh lokasi dalam rencana dan identifikasi potensi pengembangan PLTS terapung PJT II, dengan tahapan persiapan yang berbeda.

Selain tenaga surya, perusahaan mengidentifikasi potensi pengembangan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan sistem penyimpanan energi melalui pemompaan air (pumped storage) sebesar 760 MW.

Saat ini, PJT II mengelola PLTA Ir H Djuanda di kawasan Waduk Jatiluhur dengan kapasitas terpasang 187,5 MW. Listrik yang dihasilkan disalurkan kepada PLN dan sejumlah industri.

Pengembangan PLTS terapung tersebut menjadi salah satu langkah perusahaan untuk memperluas pemanfaatan infrastruktur sumber daya air bagi pembangkitan energi terbarukan.

Pemanfaatan ruang genangan waduk untuk PLTS terapung diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan.

Sementara itu, pemerintah pada 25 Agustus 2026 meluncurkan program pengembangan PLTS berkapasitas 100 GWp sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Guangzhou, China mencatat transaksi bisnis senilai 90 juta dolar AS (1 dolar AS = Rp18.047) pada ajang Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41, yang diselenggarakan pada 14-18 Oktober 2026 di ICE BSD City, Tangerang.

Lima kesepakatan kerja sama perdagangan dan investasi antara Indonesia dan China selatan yang telah ditandatangani itu mencakup sejumlah sektor seperti kosmetik, energi, kawasan industri, teknologi informasi, dan lainnya. KJRI Guangzhou juga mencatat potensi perdagangan biji kopi luwak senilai lebih dari 74.000 dolar AS.

Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk China dan Mongolia Djauhari Oratmangun dalam sesi Indonesia-China Business Forum bertajuk "Peluang Baru, Koneksi yang Lebih Kuat, dan Kemitraan yang Semakin Mendalam" (New Opportunities, Stronger Connections, and Deepening Partnership) menyoroti tiga poin utama.

Pertama,kemitraan Indonesia dan China menjadi contoh diplomasi yang membawa manfaat nyata bagi kehidupan sehari-hari masyarakat.Kedua, pelaku usaha China memainkan peran strategis dalam mewujudkan diplomasi yang membawa manfaat nyata. Ketiga, dia optimistis bahwa kerja sama perdagangan antara kedua negara terus menguat ke depannya.

"Kami meyakini kerja sama perdagangan Indonesia-China akan terus menguat dengan nilai yang dapat mencapai lebih dari 200 miliar dolar AS," kata Djauhari dalam forum tersebut, seperti dikutip pada Jumat (23/10).

Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti Widya Putri mengapresiasi delegasi bisnis China yang menghadiri TEI 2026. Menurutnya, hal ini mencerminkan kepercayaan terhadap potensi ekonomi di Indonesia sekaligus menunjukkan hubungan perdagangan kedua negara memiliki ruang luas untuk dikembangkan.

Dia menuturkan, Indonesia memiliki beragam produk unggulan yang berpotensi memenuhi kebutuhan pasar China , mulai dari produk pertanian dan pangan olahan, kopi, kakao, rempah-rempah, produk perikanan, serta produk manufaktur dan berbagai komoditas bernilai tambah lainnya.

Dyah juga melihat peluang untuk memperkuat kemitraan Indonesia- China melalui pengembangan rantai pasokan, kerja sama industri, transfer pengetahuan, peningkatan kapasitas produksi, dan pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen serta mendorong kemitraan perdagangan kedua negara yang semakin seimbang, produktif, dan berorientasi jangka panjang.

Pada 2025, nilai perdagangan Indonesia dengan China selatan mencapai 48,7 miliar dolar AS atau 30 persen dari total perdagangan Indonesia-China . Pada periode yang sama, China selatan menyumbang 30 persen dari total investasi antara Indonesia dan China, yang mencapai 7,5 miliar dolar AS.

Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Danantara Development Management Fund (DDMF) menyebutkan rantai pasok yang tangguh dibutuhkan untuk memperoleh nilai tambah yang optimal dari mineral kritis.

"Untuk memperoleh nilai tambah yang optimal dari mineral kritis, kapasitas pengolahan saja tidak cukup. Diperlukan investasi yang terkoordinasi, kemampuan domestik yang lebih kuat, rantai pasok yang tangguh, serta kemitraan yang mampu memobilisasi modal untuk pembiayaan pembangunan dan investasi swasta," ujar Managing Director Development Investment DDMF M Rachmat Kaimuddin, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Hal ini didukung data Kementerian Perindustrian yang menunjukkan besarnya ruang penciptaan nilai tambah dalam sektor industri nasional.

Bijih nikel yang nilainya berkisar 30 dolar AS per ton dapat meningkat menjadi 3.628 dolar AS per ton ketika diolah menjadi mixed hydroxide precipitate sebagai bahan baku baterai atau sekitar 120 kali lipat.

Pada tahapan produk baterai tertentu, nilai tambahnya bahkan dapat mencapai 642 kali lipat. Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memperkirakan nilai ekspor produk hilirisasi Indonesia mencapai 50 miliar dolar AS hingga akhir 2026.

Angka tersebut meningkat sekitar 45 persen dibandingkan dengan nilai ekspor hilirisasi pada 2024 yang sebesar 34,5 miliar dolar AS.

Angka ini memperlihatkan bahwa manfaat terbesar mineral tidak berhenti pada ekstraksi, tetapi tumbuh sepanjang rantai produksi.

Peluang pengembangan ekosistem baterai memperlihatkan skala pekerjaan berikutnya.

Kementerian ESDM memperkirakan kebutuhan baterai di Indonesia mencapai 108,2 gigawatt-jam pada 2030.

Untuk mendukung target pengembangan kendaraan listrik, kebutuhan kapasitas baterai diproyeksikan mencapai 780 gigawatt-jam, sedangkan kapasitas bahan baku yang tersedia saat ini setara 373 gigawatt-jam.

Dengan demikian, masih terdapat ruang investasi sekitar 407 gigawatt-jam. Di sinilah kerja sama antarnegara berkembang menjadi penting untuk membangun rantai nilai mineral yang lebih tangguh.

"Negara-negara ASEAN dan Afrika memiliki kepentingan yang sama agar nilai ekonomi transisi energi tidak hanya mengalir ke pusat manufaktur dan teknologi, tetapi juga memperkuat kemampuan industri negara penghasil," ujar Rachmat.

Pada akhirnya, investasi pembangunan tidak cukup dinilai dari imbal hasil finansial.

Investasi harus menambah kapasitas ekonomi, meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing industri, serta memungkinkan manfaat pembangunan dirasakan lebih luas.

Dalam kerangka ini, mineral kritis bukan sekadar sumber pendapatan, melainkan instrumen transformasi ekonomi.

Peluang terbesar Indonesia tidak lagi terletak pada besarnya produksi mineral.

Kesempatan sesungguhnya berada pada kemampuan mengubah keunggulan sumber daya menjadi kekuatan industri, penguasaan teknologi, dan kesejahteraan yang lebih merata.

Jika momentum ini dimanfaatkan melalui investasi berkualitas dan industrialisasi yang semakin mendalam, mineral kritis dapat menjadi salah satu jalan bagi Indonesia untuk naik kelas dalam peta industri global.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia menyebutkan ajang Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 mendorong investasi teknologi global di Indonesia.

Chief Technology Officer Danantara Indonesia, sekaligus Ketua DTIIF 2026, Sigit Puji Santosa menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya mineral yang luar biasa, dengan pasar yang sangat besar, baik di dalam negeri maupun di kawasan Asia Tenggara.

"Kini kita ingin bangun talenta dan industrinya, dan inilah yang kami tawarkan kepada investor melalui peta jalan yang akan kami jabarkan bersama," kata Sigit, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Sigit menyebut DTIIF 2026 sebagai bagian dari upaya Danantara Indonesia membangun ekosistem industri berbasis teknologi dan inovasi yang didukung investasi jangka panjang.

Menurutnya, ekosistem tersebut berpegang pada tiga prinsip, yaitu resource-driven, demand-driven, dan industri berbasis teknologi dan inovasi.

Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 akan digelar pada 26-28 Oktober 2026 di Jakarta.

Forum ini menghadirkan tokoh ekonomi, ilmuwan, dan pemimpin perusahaan teknologi global untuk menghubungkan inovasi, modal global, dan peluang industrialisasi di Indonesia.

Dalam forum ini, jajaran direksi Danantara Indonesia juga akan memaparkan portofolio dan peluang investasi di enam sektor industri strategis: energi; pertanian, pangan, dan kesehatan; material maju dan semikonduktor; transportasi dan infrastruktur; keuangan dan perbankan; serta AI, infrastruktur digital, dan telekomunikasi.

"Pembahasan nantinya diarahkan untuk mempercepat pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam mendukung industrialisasi nasional," kata Sigit.

Lebih jauh, Sigit mengatakan, tindak lanjut dari hadirnya kegiatan ini adalah membuka peluang realisasi kemitraan dan proyek investasi.

"Keberhasilan DTIIF yang sesungguhnya diukur dari apa yang terbangun setelah forum berakhir. Setiap kemitraan, MoU, dan pipeline proyek dari forum ini akan terus ditindaklanjuti, sehingga komitmen yang tercapai dapat menghasilkan proyek berdampak nyata," katanya.

Ke depan, Danantara Indonesia berharap dapat menjadi pionir dan penggerak industri berbasis teknologi di Indonesia.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kecerdasan buatan (AI) sedang mengubah peta persaingan ekonomi global. Kemampuan suatu negara memanfaatkan teknologi ini tidak lagi sekadar menentukan efisiensi pekerjaan, tetapi juga memengaruhi produktivitas industri, kualitas sumber daya manusia, dan daya saing ekonomi.

Bagi Indonesia, tantangan terbesarnya bukan hanya mempercepat adopsi AI, melainkan memastikan masyarakat memiliki kemampuan untuk menguasai dan menciptakan nilai dari teknologi tersebut.

Perubahan ini menghadirkan persoalan mendasar dalam sistem pendidikan nasional. Ketika teknologi berkembang lebih cepat daripada penyesuaian kurikulum, kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri berpotensi semakin melebar.

Perguruan tinggi dituntut tidak hanya menghasilkan tenaga kerja terdidik, tetapi juga manusia yang mampu beradaptasi, berpikir kritis, dan menyelesaikan persoalan melalui pendekatan teknologi.

Fenomena penggunaan AI di kalangan mahasiswa memperlihatkan tantangan tersebut. Berbagai aplikasi telah dimanfaatkan untuk menyusun tugas, mencari referensi, menganalisis informasi, hingga membuat presentasi.

Hanya saja, kemudahan penggunaan belum tentu mencerminkan penguasaan teknologi. Tanpa pemahaman mengenai validitas data, keterbatasan algoritma, dan etika penggunaan, AI justru berisiko melemahkan kemampuan berpikir mandiri.

Oleh karena itu, pendidikan AI harus digerakkan agar melampaui pengenalan aplikasi menuju penguasaan kompetensi. Mahasiswa harus memahami bagaimana teknologi bekerja, kapan penggunaannya relevan, bagaimana memverifikasi hasilnya, serta sejauh mana keputusan dapat dibantu oleh mesin tanpa menghilangkan tanggung jawab manusia.

Salah satu kerja sama yang fokus pada tujuan kedaulatan kecerdasan diwujudkan, misalnya oleh Sophia Training and Consulting, i3L University, dan EduMark pada 19 Oktober 2026.

Melalui nota kesepahaman, ketiga institusi sepakat mengintegrasikan materi pembelajaran AI ke dalam pendidikan tinggi, sekaligus memperluas pelatihan bagi mahasiswa dan tenaga profesional.

Sophia merupakan perusahaan konsultan dan pelatihan berbasis di Inggris yang bergerak dalam kecerdasan buatan, manajemen data, strategi digital, dan pendidikan eksekutif.

i3L University memiliki kapasitas akademik dalam pendidikan, penelitian, dan inovasi, sedangkan EduMark merupakan konsultan pendidikan berbasis di Jakarta yang berfokus pada pengembangan kemitraan dan kesiapan menghadapi perubahan kebutuhan dunia kerja.

Kerja sama tersebut dapat menjadi salah satu contoh pendekatan kolaboratif dalam menjawab kesenjangan kompetensi digital.

Nilai strategisnya tidak terletak pada penandatanganan kesepakatan, melainkan pada kemampuan menerjemahkan pengetahuan menjadi keterampilan terukur yang dibutuhkan dunia usaha dan masyarakat.

Produktivitas kerja

Dalam ekonomi, pendidikan AI memiliki hubungan langsung dengan produktivitas tenaga kerja. Teknologi dapat mempercepat pengolahan informasi, membantu analisis data, meningkatkan ketepatan perencanaan, dan mengurangi pekerjaan administratif berulang. Akan tetapi, peningkatan produktivitas tidak terjadi secara otomatis hanya karena perusahaan menggunakan perangkat AI.

Manfaat ekonomi baru muncul ketika teknologi terintegrasi dengan proses bisnis, didukung kualitas data, serta dioperasikan oleh pekerja yang memahami tujuan dan risiko penggunaannya.

Tanpa kesiapan tersebut, investasi digital dapat menjadi beban biaya tanpa menghasilkan peningkatan kinerja yang berarti.

Itulah sebabnya peningkatan keterampilan atau upskilling dan pembekalan keterampilan baru atau reskilling menjadi kebutuhan mendesak.

Transformasi AI tidak hanya menyangkut lulusan baru, tetapi juga pekerja yang harus menyesuaikan kompetensinya dengan perubahan proses produksi dan organisasi.

Rencana i3L menawarkan pelatihan AI kepada perusahaan dan program pembelajaran lanjutan bagi profesional menunjukkan pentingnya keterhubungan pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri.

Model pembelajaran semacam ini perlu dirancang berdasarkan persoalan nyata, bukan sekadar kemampuan mengoperasikan aplikasi tertentu.

Indikator keberhasilannya harus konkret. Pelatihan perlu dinilai dari kemampuan peserta meningkatkan efisiensi, memperbaiki kualitas keputusan, menghasilkan inovasi, atau menyelesaikan persoalan yang sebelumnya membutuhkan waktu dan biaya lebih besar.

Di sisi lain, pendidikan AI juga perlu memperhatikan karakteristik setiap bidang pekerjaan. Kebutuhan seorang analis ekonomi berbeda dengan tenaga kesehatan, pendidik, pekerja manufaktur, atau pengusaha UMKM.

Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran yang seragam berisiko menghasilkan kompetensi umum tanpa kedalaman penerapan.

Bagi sektor UMKM, misalnya, AI berpotensi membantu analisis permintaan, pengelolaan persediaan, pelayanan pelanggan, dan pemasaran digital. Namun, manfaatnya bergantung pada literasi digital pengusaha, ketersediaan data, kemampuan pembiayaan, serta kesesuaian teknologi dengan skala usaha.

Kesenjangan akses

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kesenjangan akses pendidikan digital. Apabila pelatihan AI berkualitas hanya tersedia bagi mahasiswa perkotaan atau pekerja perusahaan besar, transformasi teknologi justru berpotensi memperlebar ketimpangan kesempatan ekonomi.

Perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha perlu membangun model pembelajaran yang lebih inklusif melalui kemitraan, pelatihan berjenjang, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran yang dapat menjangkau daerah.

Selain akses, tata kelola penggunaan AI harus menjadi bagian integral pendidikan. Persoalan perlindungan data pribadi, keamanan informasi, bias algoritma, hak kekayaan intelektual, dan akuntabilitas keputusan tidak boleh diperlakukan sebagai materi tambahan.

Kemampuan menghasilkan informasi dengan cepat tidak selalu sejalan dengan ketepatan dan kebenaran. Dalam pekerjaan yang menyangkut keselamatan, pelayanan publik, maupun keputusan ekonomi, kesalahan penggunaan AI dapat menimbulkan konsekuensi serius.

Pendidikan karena itu harus menempatkan AI sebagai instrumen yang memperluas kapasitas manusia, bukan menggantikan penalaran dan tanggung jawab profesional. Kecakapan digital perlu berjalan bersama integritas, kemampuan analitis, dan kepekaan terhadap dampak sosial.

Dalam jangka panjang, Indonesia juga perlu bergerak dari posisi pengguna menuju pengembang teknologi. Ketergantungan pada aplikasi dan sistem asing tanpa peningkatan kapasitas penelitian, penguasaan data, serta pengembangan talenta berisiko membatasi kemampuan nasional menciptakan nilai ekonomi.

Kolaborasi internasional yang dirintis untuk kedaulatan kecerdasan dapat membuka akses terhadap pengetahuan dan praktik pembelajaran global.

Hanya saja, keberhasilannya perlu diukur dari transfer kompetensi, penguatan kapasitas pengajar, relevansi kurikulum, dan kemampuan peserta menghasilkan solusi bagi kebutuhan Indonesia.

Dengan begitu, pendidikan AI tidak berhenti sebagai respons terhadap tren teknologi, melainkan menjadi bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia dan transformasi ekonomi nasional.

Indonesia memiliki peluang memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja berkualitas, dan mempercepat inovasi. Namun, peluang tersebut membutuhkan kebijakan pendidikan yang adaptif, kemitraan industri yang substantif, serta pemerataan akses terhadap keterampilan digital.

Daya saing Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa banyak masyarakat menggunakan AI, melainkan seberapa jauh teknologi tersebut meningkatkan kemampuan manusia menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial.

Kedaulatan di era kecerdasan buatan bukan berarti harus menciptakan seluruh teknologi sendiri. Kedaulatan berarti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas untuk memilih, mengendalikan, serta mengembangkan teknologi sesuai kepentingan nasional.

Pendidikan memang memegang peranan paling menentukan. Indonesia tidak cukup hanya menyiapkan generasi yang mampu mengikuti perubahan teknologi.

Indonesia membutuhkan generasi yang sanggup mengarahkan perubahan tersebut untuk menciptakan produktivitas, kesejahteraan, dan kemajuan bangsa.

Copyright © ANTARA 2026