Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ekonomi Kreatif resmi membuka World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 dengan tema mendorong kolaborasi dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif dengan memastikan seluruh pelaku memiliki akses yang setara terhadap peluang dan manfaat ekonomi.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya dalam pembukaan WCCE 2026 di Jakarta, Rabu, mengatakan inklusivitas menjadi salah satu prinsip utama dalam pengembangan ekonomi kreatif, baik di tingkat nasional maupun global.

Menurut dia, kreativitas dapat menjadi jembatan untuk mengatasi perbedaan ekonomi dan budaya sekaligus membuka kesempatan bagi lebih banyak pihak untuk berkembang.

“Dari awal, WCCE telah memiliki visi yang sama untuk mengembangkan kolaborasi internasional dan mengembangkan ekonomi kreatif sebagai penggerak pembangunan inklusif dan berkelanjutan,” kata Riefky.

Ia menegaskan, pengembangan ekonomi kreatif perlu memastikan setiap orang memperoleh akses yang sama terhadap peluang, sehingga manfaat pertumbuhan sektor tersebut dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut, WCCE 2026 mengusung semangat collective continuity atau keberlanjutan kolektif, yakni meneruskan nilai, kepercayaan, dan identitas budaya melalui kolaborasi lintas negara dan generasi.

Riefky menjelaskan, konferensi ini juga menjadi ruang bagi para pemangku kepentingan ekonomi kreatif untuk menyampaikan perspektif, bertukar pengalaman, dan merumuskan arah pengembangan sektor kreatif ke depan. Gagasan yang dibahas diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam membangun ekosistem yang lebih terbuka dan memberdayakan komunitas.

Menurut dia, visi ekonomi kreatif ke depan perlu mencakup pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan untuk memperkuat kreativitas manusia, penerapan praktik sirkular dan regeneratif untuk mendukung keberlanjutan, serta perlindungan kekayaan intelektual agar pencipta memperoleh nilai ekonomi yang lebih adil.

“Ekosistem kreatif menjadi inklusif dan memberdayakan komunitas, sementara kekayaan intelektual melindungi pencipta, sekaligus memungkinkan nilai menjadi lebih adil bagi mereka,” ujarnya.

Ia menambahkan, visi tersebut tidak cukup berhenti sebagai dokumen atau kesepakatan, tetapi harus menjadi landasan bagi langkah nyata dan kolaborasi berkelanjutan. Karena itu, dialog dalam WCCE diharapkan menghasilkan pemikiran dan komitmen yang dapat memperkuat posisi ekonomi kreatif dalam agenda pembangunan global.

Sejak diinisiasi Indonesia pada 2018, WCCE telah menjadi platform internasional untuk membahas peluang dan tantangan ekonomi kreatif. Forum ini turut berkontribusi pada sejumlah capaian, antara lain Agenda Bali untuk Ekonomi Kreatif serta resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2019 dan 2023.

Melalui WCCE 2026, Indonesia kembali mendorong kolaborasi internasional untuk membangun masa depan ekonomi kreatif yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga menjamin akses yang setara, keberlanjutan, dan pembagian manfaat yang lebih adil bagi para pelakunya.

World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 berlangsung di Kempinski Hotel Jakarta untuk acara bilateral dan pertemuan kementerian pada 21-23 Oktober 2026 dan juga diadakan Creative Village untuk memamerkan produk kreatif dari pelaku kreatif Indonesia di kawasan SCBD dari 21-25 Oktober 2026.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

kami berkomitmen memastikan kesiapan fasilitas dan kelancaran penyaluran energi guna mendukung ketahanan energi nasional

Jakarta (ANTARA) - PT Nusantara Regas, selaku bagian Subholding Gas PT Pertamina (Persero), turut menjaga keandalan pasokan energi nasional dengan menyalurkan sebanyak 33 kargo LNG hingga triwulan III 2026.

Direktur Utama Nusantara Regas (NR) Mohd Iskandar Mirza, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan perusahaan mencatatkan kinerja operasional yang positif hingga triwulan III 2026 dengan realisasi penerimaan LNG sebesar 96.707.127 MMBTU dan penyerahan gas 96.548.452 MMBTU atau setara 33 kargo LNG.

"Capaian ini mencerminkan konsistensi perusahaan dalam menjaga keandalan operasional sekaligus mendukung ketahanan energi nasional, khususnya dalam memenuhi kebutuhan gas bumi bagi pembangkit listrik dan industri konsumen PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) strategis di wilayah Jakarta dan Jawa bagian barat," jelasnya.

Mirza juga menyampaikan kinerja positif tersebut merupakan hasil optimalisasi operasional dan komitmen perusahaan dalam memastikan keberlanjutan pasokan energi bagi pelanggan.

"Kinerja positif hingga triwulan III 2026 menjadi motivasi bagi NR untuk terus menjaga keandalan operasional hingga akhir tahun. Seiring dengan kebutuhan gas bumi yang terus berkembang, kami berkomitmen memastikan kesiapan fasilitas dan kelancaran penyaluran energi guna mendukung ketahanan energi nasional," ujarnya.

Keandalan operasional NR turut tercermin dari capaian plant availability factor (PAF) sebesar 96 persen hingga September 2026.

Angka tersebut menunjukkan tingginya tingkat kesiapan fasilitas FSRU Nusantara Regas Satu dalam mendukung proses regasifikasi dan penyaluran gas bumi kepada pelanggan.

Sejalan dengan upaya menjaga keandalan fasilitas, NR juga terus mengedepankan aspek keselamatan kerja dalam setiap aktivitas operasionalnya.

Sepanjang Januari hingga September 2026, perusahaan mencatatkan 1.019.352 jam kerja aman.

Secara kumulatif, NR telah membukukan 15.846.059 jam kerja aman sejak 2011 hingga September 2026.

Menurut Mirza, capaian tersebut tidak terlepas dari dedikasi seluruh perwira NR, yang secara konsisten menjaga keselamatan dan keandalan fasilitas operasional selama 24 jam.

"Di balik capaian operasional ini, terdapat peran penting seluruh perwira NR yang senantiasa bekerja dengan mengedepankan aspek keselamatan dan keandalan. Komitmen mereka menjadi kekuatan utama perusahaan dalam memastikan pasokan gas bumi tetap terjaga untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat," tambah Mirza.

Komitmen terhadap keselamatan dan keberlangsungan operasional tersebut juga diperkuat melalui penerapan sistem manajemen berstandar internasional, antara lain ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta ISO 22301:2019 tentang Sistem Manajemen Keberlangsungan Bisnis (Business Continuity Management System).

NR juga terus memperkuat tata kelola perusahaan, manajemen risiko, kepatuhan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Berbagai upaya tersebut memperoleh pengakuan melalui sejumlah penghargaan sepanjang 2026.

Dalam ajang TOP GRC Awards 2026, NR berhasil meraih predikat Star 5 (Bintang 5), sementara Direktur Manajemen Risiko NR Ali Azmy menerima penghargaan Most Committed GRC Leader 2026.

Penguatan manajemen risiko perusahaan juga tercermin dari capaian Risk Maturity Index (RMI) Tahun Buku 2025 sebesar 4,22 dengan kategori Praktik Sangat Baik, melampaui target sebesar 3,9.

Hasil tersebut menempatkan NR pada peringkat keempat di antara anak perusahaan Pertamina Group dan peringkat pertama di tingkat anak perusahaan dan afiliasi subholding Pertamina.

Dari sisi kepatuhan, NR turut memperoleh penghargaan Most Strategic Enterprise in Regulatory Compliance kategori Diamond pada ajang Indonesia Regulatory Compliance Awards 2026 untuk sektor Oil and Gas (Upstream & Downstream).

Komitmen NR dalam menjalankan program CSR juga mendapat apresiasi melalui penghargaan TOP CSR Awards 2026 Corporate Level-Star 5.

Pada ajang yang sama, Direktur Utama NR Mohd Iskandar Mirza menerima penghargaan TOP Leader on CSR Commitment 2026.

Penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus mengembangkan program tanggung jawab sosial yang terukur dan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) serta prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

"Melalui penguatan keandalan operasional, budaya keselamatan kerja, tata kelola perusahaan, serta komitmen keberlanjutan, NR optimistis dapat terus menjaga kinerja positif dan memperkuat kontribusi dalam memastikan kelancaran pasokan gas bumi guna mendukung ketahanan energi nasional," sebut Mirza.

Nusantara Regas adalah afiliasi Pertamina, yang didirikan bersama PGN, dan mengoperasikan Floating Storage & Regasification Unit (FSRU) Jawa Barat di perairan Teluk Jakarta dan Onshore Receiving Facilities Muara Karang, DKI Jakarta.

Fasilitas ini menerima dan memproses LNG menjadi pasokan energi pembangkit listrik yang punya peran vital di Jakarta dan Jawa bagian barat.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meminta Jembatan Salujambu yang menghubungkan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Utara segera dibuka untuk mempermudah akses masyarakat setelah pembangunannya rampung 100 persen.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Sulsel Muh Salim Basmin di Makassar, Rabu, mengatakan pemanfaatan jembatan tersebut tidak perlu menunggu seremoni peresmian, sehingga akses transportasi dan mobilitas warga dapat berjalan lancar.

Ia mengatakan arahan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menekankan pentingnya memastikan infrastruktur yang telah selesai dibangun segera memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Sesuai arahan Bapak Gubernur, Jembatan Salujambu segera dibuka tidak perlu menunggu peresmian. Yang terpenting, masyarakat bisa segera memanfaatkan jembatan untuk akses transportasi dan mobilitas sehari-hari,” kata Salim Basmin.

Menurutnya, penyelesaian pembangunan infrastruktur tidak hanya diukur dari rampungnya pekerjaan fisik, tetapi juga dari manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat harus menunggu terlalu lama. Sepanjang pemeriksaan teknis akhir telah terpenuhi dan jembatan dinyatakan aman untuk dilalui,” ujarnya.

Jembatan Salujambu menghubungkan Desa Salujambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, dengan Desa Lawewe, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara.

Pembangunan jembatan tersebut dilaksanakan melalui Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan total alokasi anggaran Rp16 miliar.

Dari jumlah tersebut, Rp13 miliar dialokasikan khusus untuk pembangunan Jembatan Salujambu. Jembatan ini memiliki panjang sekitar 70 meter dan lebar 4 meter, dengan konstruksi yang memadukan struktur beton dan rangka baja.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mulai memasok compressed biomethane gas (bio-CNG) sebagai campuran bahan bakar ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Belawan, Medan, Sumatera Utara.

Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan langkah ini menjadi bagian dari upaya diversifikasi energi primer melalui pemanfaatan gas terbarukan berbasis limbah organik untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus mendukung transisi energi nasional.

Ia mengatakan pemanfaatan bio-CNG di PLTGU Belawan telah melalui sejumlah tahapan persiapan, mulai dari pengujian teknis, uji coba operasional, hingga studi kelayakan.

Pada 8 Oktober 2026, PLN EPI memulai pengiriman pertama bio-CNG secara kontraktual untuk digunakan sebagai campuran bahan bakar pembangkit.

Pada tahap awal, bio-CNG dipasok dari fasilitas produksi mitra PLN EPI, PT KIS Biofuels Indonesia, dengan proporsi campuran 2 persen dari total kebutuhan bahan bakar PLTGU Belawan.

Kontribusi awal bio-CNG terhadap pembangkitan diperkirakan di bawah 1-2 megawatt (MW).

Hokkop mengatakan implementasi ini menjadi langkah awal untuk menguji pemanfaatan biometana dalam operasional pembangkit sekaligus membuka peluang peningkatan penggunaan gas terbarukan secara bertahap.

PLN EPI menargetkan peningkatan bauran bio-CNG secara bertahap hingga mencapai 10 persen pada 2030.

Target tersebut akan didukung melalui pengembangan kapasitas produksi, penguatan rantai pasok bahan baku, serta perluasan kerja sama dengan mitra industri.

Bio-CNG merupakan bahan bakar gas terbarukan yang dihasilkan dari pengolahan limbah organik, seperti palm oil mill effluent (POME) atau limbah cair pabrik kelapa sawit.

"Melalui proses pengolahan dan pemurnian, gas metana yang dihasilkan dari limbah tersebut diubah menjadi biometana, kemudian dikompresi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik," sebut Hokkop.

Selain menjadi alternatif substitusi sebagian gas fosil, pemanfaatan bio-CNG juga berpotensi mengurangi emisi metana dari pengolahan limbah organik apabila gas tersebut ditangkap dan dimanfaatkan secara optimal.

Hokkop juga menjelaskan PLN EPI selanjutnya menjajaki pengembangan fasilitas produksi bio-CNG melalui kolaborasi dengan berbagai mitra, mulai dari pemilik pabrik kelapa sawit sebagai penyedia bahan baku, perusahaan teknologi pengolahan biogas, hingga mitra investasi.

"Perlu banyak mitra untuk penyediaan bahan baku, perlu juga mitra teknologi, dan mitra investasi bersama untuk mendukung pengembangan bio-CNG," katanya.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi pengembangan bio-CNG, yang besar karena ketersediaan limbah organik dari sektor perkebunan dan peternakan.

Dengan sekitar 3.000 pabrik kelapa sawit yang berpotensi menjadi sumber POME, pengembangan biometana dapat membuka peluang bisnis baru sekaligus meningkatkan nilai tambah limbah industri.

Hokkop menilai apabila sekitar 300 pabrik kelapa sawit dapat dilibatkan dalam pengembangan rantai pasok bio-CNG, peluang pemanfaatan gas terbarukan pada pembangkit PLN akan semakin luas.

Selain Sumatera Utara, PLN EPI juga memetakan potensi pengembangan bio-CNG di sejumlah wilayah lain. Lampung memiliki peluang pemanfaatan limbah peternakan, sementara Riau dan Kalimantan berpotensi mengembangkan biometana berbasis limbah cair industri kelapa sawit.

Pengembangan tersebut juga membuka peluang penerapan bio-CNG pada pembangkit gas lainnya.

Hokkop menyebutkan terdapat lebih dari 200 unit pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG), dan pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) di Indonesia yang berpotensi memanfaatkan bio-CNG sesuai kesiapan teknis dan keekonomian masing-masing pembangkit.

"Setiap PLTG dan PLTMG memiliki potensi masing-masing untuk pengembangan energi hijau," ujarnya.

Secara nasional, Hokkop memperkirakan pemanfaatan optimal potensi limbah organik dan POME untuk produksi bio-CNG dapat menghasilkan energi setara sekitar 27 kargo LNG atau sekitar 3 juta MMBtu per tahun.

Potensi tersebut menunjukkan peluang pengembangan biometana sebagai salah satu sumber energi primer alternatif untuk mendukung ketahanan energi nasional.

Untuk mendukung pengembangan tersebut, lanjut Hokkop, PLN EPI akan melakukan pemetaan lokasi pembangkit yang berdekatan dengan sumber bahan baku, sekaligus mengkaji kesiapan teknologi, ketersediaan pasokan, infrastruktur distribusi, dan keekonomian proyek.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melibatkan Masyarakat Peduli Api (MPA), kelompok tani hutan, masyarakat adat, dan relawan bersama Manggala Agni, serta petugas lapangan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan penguatan dilakukan melalui patroli, pelaporan dini, pemadaman, dukungan peralatan, dan koordinasi lintas unsur untuk melindungi masyarakat serta mencegah perluasan kebakaran.

"Masyarakat mengetahui kondisi wilayahnya dan menjadi mitra penting dalam mendeteksi ancaman kebakaran sejak dini. Kemenhut terus memperkuat kerja bersama MPA, kelompok tani hutan, masyarakat adat dan relawan, dengan mengutamakan koordinasi serta keselamatan dalam setiap penanganan," ujar Rohmat.

Adapun Kemenhut bersama 14.040 personel MPA di 34 provinsi bahu-membahu memadamkan api, mencegah kebakaran meluas, serta melindungi hutan dan masyarakat dari dampak karhutla.

Selanjutnya, dalam program pengembangan 500 kelompok MPA berkelanjutan tahun 2026, 119 kelompok telah terbentuk, 61 kelompok dalam proses pembentukan, dan 320 desa telah ditetapkan sebagai sasaran pengembangan berikutnya.

Dengan komposisi 30 orang per kelompok, sebanyak 119 kelompok yang telah terbentuk tersebut setara dengan kapasitas keanggotaan 3.570 orang.

"Kelompok yang terbentuk harus memiliki kemampuan mengenali bahaya dan bertindak sesuai prosedur. Karena itu, penguatan kelembagaan perlu disertai latihan, peralatan, komunikasi, dan dukungan keselamatan," kata Rohmat.

Kemenhut juga memperkuat pencegahan melalui jejaring kelompok tani hutan dan penerima akses perhutanan sosial.

Kepastian akses kelola dan manfaat ekonomi hutan menjadi landasan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menjaga arealnya dari kebakaran.

Melalui pendekatan pengendalian kebakaran berbasis masyarakat atau community based wildfire management, jejaring tersebut didorong untuk meningkatkan pengawasan, mencegah pembakaran, dan mempercepat penyampaian laporan kepada petugas.

Kemenhut turut mendukung operasi modifikasi cuaca (OMC) bersama BMKG, BNPB dan TNI sesuai kondisi atmosfer dan keselamatan penerbangan.

Kemenhut juga memperketat pengawasan terhadap kewajiban pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), mencakup pencegahan, kesiapan sarana pemadaman, penanganan kebakaran, dan pemulihan.

Per 19 Oktober 2026, sebanyak 32 perusahaan telah dikenai sanksi administratif. Proses pidana juga berjalan terhadap 125 subjek hukum, baik korporasi maupun perorangan, pada tahapan perkara yang berbeda berdasarkan fakta dan alat bukti.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat layanan kepelabuhanan di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui hibah lahan Pelabuhan Nunbaun Sabu untuk mendukung pengembangan fasilitas dan konektivitas transportasi laut di daerah tersebut.

"Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus memperkuat pengembangan infrastruktur dan pelayanan kepelabuhanan di NTT," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Lollan Panjaitan terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan implementasi penguatan itu melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah Barang Milik Daerah berupa tanah sisi darat Pelabuhan Nunbaun Sabu dari Pemerintah Kota Kupang kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Kupang di Jakarta, Selasa (20/10).

Penandatanganan BAST tersebut menjadi langkah penting dalam penyelesaian proses hibah yang telah berlangsung sejak 2012.

Aset berupa tanah seluas 3.134 meter persegi dengan nilai perolehan Rp501.440.000 itu selanjutnya akan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan fasilitas pelayanan serta sarana penunjang Pelabuhan Nunbaun Sabu.

Lollan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Kupang atas dukungan dan komitmennya dalam mendukung pengembangan sektor transportasi laut.

Menurutnya, hibah tersebut merupakan bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepelabuhanan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Transportasi laut memiliki peran yang sangat strategis, terutama di wilayah kepulauan seperti Nusa Tenggara Timur," ujarnya.

Karena itu, kata dia, dukungan infrastruktur kepelabuhanan perlu terus diperkuat agar konektivitas masyarakat semakin baik dan pelayanan transportasi laut dapat berjalan secara optimal.

Ia menegaskan, pengembangan infrastruktur pelabuhan juga harus berjalan seiring dengan peningkatan aspek keselamatan pelayaran.

“Kita juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keselamatan pelayaran, termasuk kedisiplinan memakai life jacket dan tidak merokok di atas kapal pada area yang dapat menimbulkan risiko kebakaran,” katanya.

Di sisi lain, menjelang periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Lollan juga meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kesiapan pelayanan, sarana dan prasarana, serta koordinasi untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat.

“Kesiapan seluruh pemangku kepentingan harus benar-benar diperhatikan, terlebih NTT merupakan wilayah kepulauan yang masyarakatnya sangat bergantung pada transportasi laut,” tegasnya.

Pihaknya juga meminta agar aset yang telah diserahterimakan dapat dikelola secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengamanan, pemeliharaan, serta perencanaan pemanfaatan aset perlu menjadi perhatian agar dapat mendukung pengembangan pelabuhan secara optimal dan berkelanjutan.

Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, Ditjen Perhubungan Laut berharap pemanfaatan aset Pelabuhan Nunbaun Sabu dapat mendukung peningkatan fasilitas kepelabuhanan, memperkuat konektivitas wilayah, serta mendorong pelayanan publik yang semakin baik.

Ke depan, kolaborasi antara Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kota Kupang akan terus didorong, tidak hanya dalam penyediaan dan pengelolaan aset, tetapi juga dalam pengembangan layanan transportasi laut yang aman, tertib, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Kupang, Christian Widodo, menyampaikan apresiasi atas tuntasnya proses hibah yang telah berlangsung selama kurang lebih 14 tahun.

Menurutnya laut memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat NTT karena menjadi jalur penghubung keluarga, membuka akses pendidikan dan kesehatan, serta mendukung perdagangan dan mata pencaharian masyarakat kepulauan termasuk para nelayan.

“Bagi kami, pelabuhan bukan hanya tempat kapal berangkat dan melakukan bongkar muat, tetapi juga tempat bertumpunya harapan dan kehidupan masyarakat,” ungkapnya.

Menurut Christian, penyelesaian hibah itu menjadi bagian dari upaya memperkuat dukungan infrastruktur transportasi laut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mencatat realisasi investasi di kawasan ekonomi khusus (KEK) sejak 2012 hingga September 2026 mencapai Rp382,1 triliun dengan menyerap 302.262 tenaga kerja dan melibatkan 509 badan usaha.

"Secara kumulatif, sejak dibentuk KEK, realisasi investasi senilai Rp382,1 triliun dan serapan tenaga kerja sebesar 302 ribu dan jumlah badan usahanya 509 badan usaha," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Dukungan Kementerian/Lembaga untuk Pengembangan KEK Triwulan III 2026 di Jakarta, Rabu.

Dari total investasi itu, realisasi investasi badan usaha tanpa APBN tercatat sebesar Rp39,7 triliun.

Sementara, realisasi investasi pelaku usaha mencapai Rp342,4 triliun.

Kemudian, Airlangga menyampaikan investasi KEK dari Januari-September 2026 tercatat Rp46 triliun atau 67 persen dari target tahun ini sebesar Rp69,1 triliun.

"Per Januari hingga September telah berhasil direalisasikan investasi sebesar Rp46 triliun dan penambahan 53 ribu tenaga kerja," kata Airlangga.

Realisasi tersebut secara rinci terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp13 triliun dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp33 triliun.

Adapun saat ini, Indonesia memiliki 25 KEK yang tersebar di berbagai wilayah, terdiri atas 13 KEK industri, enam KEK pariwisata, dua KEK kesehatan, satu KEK digital, dua KEK teknologi dan edukasi, serta satu KEK jasa lainnya.

"Kita saat ini sudah memiliki 25 KEK dengan tujuh KEK di Jawa, 18 di luar Jawa," tutur Menko Airlangga.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai kebijakan menjaga harga energi bersubsidi dan memperkuat cadangan pangan menjadi capaian penting dalam menjaga stabilitas harga selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut dia, kebijakan tersebut berperan dalam meredam tekanan inflasi sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi dan kebutuhan pokok.

"Pemerintah secara konsisten mengarahkan agar harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tidak dinaikkan, serta menjaga tarif listrik yang diatur dan subsidi LPG tiga kilogram (kg) untuk meredam tekanan inflasi dan menjaga daya beli," kata Esther kepada ANTARA, di Jakarta, Rabu.

Pemerintah hingga saat ini mempertahankan harga Pertalite sebesar Rp10.000 per liter dan solar bersubsidi Rp6.800 per liter.

Pemerintah juga mempertahankan subsidi elpiji tiga kg untuk menjaga keterjangkauan harga energi bagi masyarakat. Pemerintah mencatat harga di tingkat pengecer sebesar Rp22.000 per tabung.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tarif listrik bagi pelanggan nonsubsidi tidak mengalami kenaikan pada triwulan IV 2026.

Dari sisi perkembangan harga, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan pada September 2026 sebesar 3,28 persen, dengan kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu penyumbang utama.

Selain menjaga harga energi, Esther menilai penguatan cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog menjadi instrumen penting dalam menjaga ketersediaan pasokan serta stabilitas harga pangan.

"(Pemerintah) memastikan cadangan beras Perum Bulog tetap kuat, mencapai 4,5 juta ton, sebagai instrumen utama untuk mengintervensi pasar dan menjaga stabilitas harga pangan," ujar Esther.

Pemerintah mencatat cadangan beras meningkat dari sekitar dua juta ton menjadi lima juta ton pada April 2026, sebelum berada pada posisi 4,5 juta ton per 18 Oktober 2026.

Sementara itu, Perum Bulog melaporkan stok beras pemerintah mencapai 4,55 juta ton pada 20 Oktober 2026. Cadangan tersebut antara lain dimanfaatkan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, serta penanganan kebutuhan masyarakat terdampak bencana.

Meski demikian, Esther mengingatkan bahwa penguatan cadangan nasional belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan keterjangkauan harga beras bagi masyarakat.

"Meski cadangan beras aman, tapi masih ada catatan penting harga beras masih mahal," ucapnya.

Data BPS mencatat harga rata-rata nasional beras medium sebesar Rp14.676 per kg pada minggu pertama Oktober 2026, meningkat 0,16 persen dibandingkan periode pemantauan sebelumnya.

Pada periode yang sama, BPS mencatat sebanyak 116 kabupaten/kota masih mengalami kenaikan indeks perkembangan harga beras dari berbagai kualitas.

Esther menyoroti harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani yang dalam sejumlah kondisi mencapai Rp7.000 hingga Rp7.500 per kg, melampaui harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kg.

Kebijakan HPP tersebut ditetapkan pemerintah pada 2025 dan dipertahankan pada 2026 sebagai instrumen untuk melindungi harga gabah di tingkat petani.

Esther menjelaskan tingginya harga gabah di beberapa kondisi turut meningkatkan biaya bahan baku penggilingan. Ia menyebut harga beras medium di tingkat penggilingan dapat mencapai Rp13.500 hingga Rp14.000 per kg sehingga harga jual sebelum sampai ke konsumen sudah relatif tinggi.

Selain biaya bahan baku, panjangnya rantai pasok dari petani, tengkulak, penggilingan, distributor, hingga pedagang eceran dinilai menyebabkan penambahan biaya pada setiap tahapan distribusi.

"Harga beras yang mahal disebabkan oleh kombinasi faktor di tingkat hulu, kebijakan harga, hingga distribusi," ucap Esther.

Di tengah kondisi tersebut, tekanan harga pangan juga terjadi di pasar global. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) mencatat indeks harga pangan dunia mencapai 136 poin pada September 2026, meningkat 1,5 persen secara bulanan dan 5,8 persen secara tahunan.

Lebih lanjut, Esther mengingatkan bahwa gangguan iklim seperti El Nino berpotensi menggeser jadwal musim tanam dan menurunkan produksi padi di sejumlah sentra pertanian sehingga dapat menambah tekanan terhadap harga pangan.

Tantangan lainnya, lanjut dia, adalah belum optimalnya integrasi data ketersediaan pangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang menurut dia dapat mengurangi ketepatan proyeksi stok maupun waktu pelaksanaan operasi pasar dan distribusi pangan.

Oleh karena itu, Esther menilai penguatan cadangan beras perlu dibarengi efisiensi distribusi, perbaikan infrastruktur, serta pengelolaan data pangan yang lebih terintegrasi agar kebijakan stabilisasi semakin efektif menjangkau masyarakat.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran, ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga pangan bagi konsumen dan peningkatan kesejahteraan petani.

"Saya rasa harga beras yang affordable harus menjadi prioritas kebijakan pangan ke depan. Selain itu juga kesejahteraan petani," tutur Esther.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menyatakan swasembada pangan tidak hanya menjaga ketahanan pangan nasional, tetapi juga berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui peningkatan produksi, pendapatan petani, dan ekonomi perdesaan.

“Keberhasilan sektor pertanian tidak hanya diukur dari peningkatan produksi, tetapi juga dari kesejahteraan petaninya. Ketika produksi meningkat dan nilai tukar petani membaik, ini menjadi sinyal positif bahwa pembangunan pertanian memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” kata Budiman terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Karena itu, dia mengapresiasi kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam mempercepat pencapaian swasembada beras nasional.

Target yang semula ditetapkan Presiden Prabowo Subianto dalam empat tahun berhasil direalisasikan dalam satu tahun, menjadi salah satu capaian penting pembangunan pertanian nasional.

Apresiasi tersebut disampaikan Budiman dalam momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan percepatan pembangunan pertanian dapat dilakukan melalui kebijakan yang konsisten, peningkatan produksi dalam negeri, dan pelaksanaan arahan Presiden secara konkret.

“Kita tahu target Pak Presiden untuk swasembada adalah empat tahun. Namun, Kementerian Pertanian di bawah Pak Amran berhasil mencapainya dalam waktu satu tahun. Ini merupakan capaian yang patut diapresiasi,” ujar Budiman.

Ia menilai, keberhasilan swasembada beras memiliki arti strategis di tengah ancaman perubahan iklim, fenomena El Nino, dan ketidakpastian geopolitik yang berpotensi mengganggu rantai pasok pangan global.

Penguatan produksi dalam negeri menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar negeri.

Salah satu indikator keberhasilan tersebut adalah penghentian impor beras konsumsi pada 2025. Berdasarkan angka tetap Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 30,62 juta ton.

Pada periode yang sama, produksi padi mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG), dengan luas panen sekitar 11,32 juta hektare.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan swasembada pangan pada 7 Januari 2026 di Karawang, Jawa Barat.

Capaian tersebut memperkuat fondasi kemandirian pangan nasional sekaligus menegaskan pentingnya keberlanjutan peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain produksi, Budiman juga menyoroti peningkatan kesejahteraan petani yang tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP). Berdasarkan data BPS, NTP pada September 2026 mencapai 131,11 atau meningkat 1,49 persen. Kenaikan ini menjadi salah satu indikator membaiknya daya beli petani.

Penguatan cadangan pangan pemerintah dan penyerapan hasil panen dalam negeri juga menjadi bagian penting dari capaian sektor pertanian. Hingga 8 Oktober 2026, pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh Perum Bulog tercatat mencapai 4.115.014 ton setara beras, atau 102,88 persen dari target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton.

Realisasi tersebut melampaui pengadaan sepanjang 2025 yang mencapai 3.191.969 ton setara beras. Penyerapan hasil panen dalam negeri berperan penting dalam memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP), menjaga stabilitas pasokan, serta mendukung pemasaran hasil panen petani.

Sementara itu, produksi beras nasional selama Januari–Agustus 2026 dilaporkan mencapai 25,29 juta ton. Adapun stok CBP pada September 2026 tercatat sekitar 4,61 juta ton. Penguatan cadangan ini menjadi instrumen penting untuk mengantisipasi risiko gangguan produksi dan menjaga ketersediaan beras bagi masyarakat.

Budiman menegaskan, keberhasilan mencapai swasembada harus diikuti dengan konsistensi kebijakan agar kemandirian pangan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Tantangan berikutnya adalah menjaga produktivitas, memastikan stabilitas harga, dan meningkatkan pendapatan petani secara berkelanjutan.

Ke depan, kata dia, tantangannya adalah menjaga agar swasembada berkelanjutan. Produksi harus tetap kuat, cadangan pangan terjaga, dan kesejahteraan petani harus terus meningkat.

"Dengan begitu, sektor pertanian bukan hanya menjadi penopang ketahanan pangan, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya pengentasan kemiskinan,” tegasnya.

Menurut Budiman, pembangunan pertanian memiliki keterkaitan erat dengan agenda pengentasan kemiskinan karena sebagian masyarakat yang rentan secara ekonomi menggantungkan penghidupannya pada sektor tersebut.

Karena itu, peningkatan produktivitas harus berjalan beriringan dengan penguatan pendapatan petani dan perluasan kesempatan ekonomi di perdesaan.

Ia menambahkan, sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk menjaga momentum peningkatan produksi serta memastikan manfaat pembangunan pertanian dirasakan secara luas oleh masyarakat.

“Sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar keberhasilan tersebut dapat dipertahankan dalam jangka panjang,” kata Budiman.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

“Gerakan Pangan Murah ini dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN),” kata Kepala Dinas Pangan Sulawesi Tengah Rohani Mastura di Palu, Rabu.

Ia mengatakan program tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mengintervensi harga bahan pokok penting agar tetap terjangkau serta menjaga daya beli masyarakat.

Menurut dia, harga sejumlah komoditas yang dijual dalam kegiatan tersebut dapat lebih murah dibandingkan harga pasar karena adanya subsidi pada sejumlah bahan pangan.

Komoditas yang dijual meliputi beras premium seharga Rp70 ribu per lima kilogram, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Rp60 ribu per lima kilogram, serta minyak goreng Minyakita Rp15.500 per liter.

Selain itu, bawang putih dijual Rp27 ribu per kilogram, bawang merah Rp30 ribu per kilogram, cabai rawit Rp45 ribu per kilogram, dan telur Rp50 ribu per rak.

Adapun stok yang disediakan dalam kegiatan ini meliputi beras premium sebanyak dua ton, beras SPHP dua ton, minyak goreng premium 1.000 liter, bawang putih dan bawang merah sekitar 100 kilogram, cabai 50 kilogram, ayam potong 100 ekor, serta telur sebanyak 200 rak.

Ia mengatakan pelaksanaan GPM itu mendapat dukungan subsidi sekitar Rp11 juta dari Bank Sulteng melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan sekitar 15 distributor dalam penyediaan komoditas pangan. Pasokan berasal dari sejumlah pihak, termasuk petani untuk komoditas cabai dan peternak untuk telur, sedangkan bawang dipasok melalui distributor.

Ia mengatakan dengan adanya program tersebut, daya beli masyarakat diharapkan tetap terjaga, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan menjelang perayaan hari besar keagamaan dan akhir tahun.

Pelaksanaan GPM juga diharapkan membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasaran.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkirakan Bendungan Karangnongko di Jawa Tengah, berpotensi rampung pada awal 2027 karena proses pembebasan lahan masih berlangsung, meski pekerjaan fisik dan lahan berjalan secara paralel.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PU Adenan Rasyid mengatakan pembangunan Bendungan Karangnongko masih berjalan sesuai target, namun penyelesaian diperkirakan bergeser ke awal 2027 akibat proses pembebasan lahan masih berjalan.

"(Apakah akhir) 2026 (bisa rampung) sepertinya tergantung teman-teman. Tapi kalau lihat dari kondisi sekarang dengan lahan seperti itu, sepertinya di awal 2027 mungkin ya (baru bisa rampung)," kata Adenan terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Adenan menjelaskan pekerjaan fisik dan pembebasan lahan dilakukan secara paralel, karena keduanya menjadi bagian penting dalam percepatan pembangunan bendungan tersebut agar dapat selesai sesuai rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Namun ia menyebutkan penyelesaian akhir 2026 masih bergantung pada perkembangan pembebasan lahan karena proses tersebut melibatkan banyak faktor yang harus diselesaikan sebelum pembangunan fisik dapat mencapai tahap akhir sesuai target.

"Iya, masih on-progress semua. Fisik sama lahan kan biasanya paralel tuh. Diharapkan semuanya selesai semua sesuai dengan target kita," ucapnya.

Menurut Adenan, secara teknis pembangunan Bendungan Karangnongko dinilai dapat dilakukan sesuai rencana apabila kebutuhan lahan telah terpenuhi.

"Karena kalau teknis sih bisa, tapi lahan kan banyak faktornya," katanya singkat.

Diketahui, Bendungan Karangnongko terletak di Sungai Bengawan Solo, sekitar 30 kilometer (km) di utara Kabupaten Ngawi. Sisi kanan bendungan berada di Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sedangkan sisi kiri berada di Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Konstruksi Bendungan Karangnongko mulai dikerjakan pada 2023 oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo melalui dua paket pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp1,26 triliun.

Proyek tersebut ditargetkan selesai pada 2026. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung sebesar 59,1 juta meter kubik (m3) dan dirancang untuk mengairi daerah irigasi seluas 63.774 hektare (ha).

Selain itu, Bendungan Karangnongko dirancang untuk menambah cadangan air baku sebesar 1.150 liter per detik bagi Kabupaten Bojonegoro, Ngawi, Blora, dan Tuban.

Suplai air baku tersebut diproyeksikan dapat memenuhi kebutuhan air minum bagi 270.305 jiwa. Bendungan ini juga diproyeksikan menyuplai air untuk kawasan Solo Valley Werken serta mendukung pengendalian banjir Sungai Bengawan Solo.

Keberadaan bendungan yang masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) ini diharapkan membantu mengoptimalkan pengendalian banjir, khususnya di wilayah hilir Kabupaten Lamongan yang selama ini mengandalkan Bendung Gerak Bojonegoro, Bendung Gerak Babat, dan Bendung Gerak Sembayat.

Di sisi lain, pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Karangnongko di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, mulai memasuki tahapan pemberian ganti rugi kepada pemilik lahan, setelah 14 dari 17 pemilik bidang tanah di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan menyepakatinya.

"Untuk 17 bidang ini, ada 14 pemilik yang sudah sepakat bahwa bentuk ganti kerugiannya adalah uang. Kesepakatan tersebut dicapai dalam musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian di Balai Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan," kata Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Sugiyanto di Blora, Kamis (17/9).

Nilai ganti kerugian setiap bidang tanah telah dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Penilaian tersebut menjadi dasar dalam musyawarah dengan masyarakat terdampak.

Secara keseluruhan, pengadaan tanah Bendungan Karangnongko mencakup 1.037 bidang di lima desa, yakni Mendenrejo 17 bidang, Ngrawoh 328 bidang, Nginggil 177 bidang, Nglebak 372 bidang, dan Megeri 143 bidang.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengatakan modifikasi cuaca disiapkan untuk menjaga ketersediaan air menyusul defisit di bendungan Pulau Jawa akibat kemarau berkepanjangan tahun ini.

Menurut Diana, berkurangnya volume air di bendungan merupakan dampak langsung dari musim kemarau akibat fenomena El Nino ekstrem yang menyebabkan pasokan air terus menurun di berbagai wilayah.

"Sebenarnya kalau bendungan-bendungan karena kemarau ya terus terang aja kan menyusut, ya kan? Masalah air dan sebagainya. Nah, untuk hal ini, kita berharap supaya bisa turun hujan ya, mungkin nanti kita dengan modifikasi cuaca ya," kata Diana terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Kementerian PU berupaya melakukan modifikasi cuaca sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan peluang hujan sehingga cadangan air di bendungan dapat tetap terjaga.

Selain penanganan jangka pendek, Kementerian PU juga mulai mengidentifikasi kebutuhan pembangunan bendungan yang belum selesai sebagai bagian dari perencanaan program tahun anggaran 2028.

Diana menyampaikan alokasi pembangunan bendungan pada 2027 pada dasarnya telah tersedia, sementara kebutuhan lanjutan untuk 2028 akan dipersiapkan sejak sekarang agar pelaksanaannya tidak tertunda.

Ia menegaskan identifikasi kebutuhan pembangunan bendungan akan segera dituntaskan sehingga proyek-proyek prioritas dapat mendukung ketahanan sumber daya air di tengah meningkatnya risiko kekeringan akibat kemarau.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PU Adenan Rasyid menambahkan pemerintah juga melakukan operasi modifikasi cuaca untuk menambah pasokan air di wilayah yang membutuhkan.

Selain itu, Kementerian PU menyusun pola operasi waduk sebagai langkah pengelolaan ketersediaan air di setiap bendungan.

Adenan menjelaskan pola operasi tersebut mencakup pengaturan batas minimal pengelolaan waduk dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

"Seperti Ibu Wamen (PU) sampaikan tadi bahwa kita mengadakan operasi modifikasi cuaca untuk menambah air melalui kementerian, juga kita membuat pola operasi waduk," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan sebanyak 36 persen bendungan di Pulau Jawa mengalami defisit air akibat kekeringan imbas adanya fenomena El Nino.

Selain itu, sebanyak 62 dari 119 kabupaten/kota di Jawa turut terdampak kondisi tersebut akibat kekeringan yang berpengaruh terhadap ketersediaan air sehingga pemerintah menyiapkan langkah mitigasi untuk menjaga pasokan air nasional.

"El Nino, 36 persen bendungan di Jawa defisit. Kemudian 62 dari 119 kabupaten/kota di Jawa terdampak dan beberapa bendungan lainnya di luar Pulau Jawa mengalami kekeringan," kata AHY dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Swasembada Air Nasional di Jakarta, Kamis (15/10).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026