pengetatan pengawasan guna mencegah penyelundupan barang melalui pintu keluar masuk internasional sekaligus melindungi kepentingan negara

Lombok Tengah (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan memperketat pengawasan barang bawaan penumpang penerbangan internasional menyusul pengungkapan dua kasus penyelundupan emas 5,29 kilogram senilai total Rp13,1 miliar melalui Bandara Zainuddin Abdul Madjid di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Bali, NTB dan NTT Sunaryo mengatakan pengetatan pengawasan guna mencegah penyelundupan barang melalui pintu keluar masuk internasional sekaligus melindungi kepentingan negara.

"Semoga sinergi yang telah terjalin dengan baik terus diperkuat demi melindungi masyarakat dan mewujudkan perdagangan lintas batas yang lebih sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya dalam konferensi pers di kawasan Bandara Lombok, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Selasa.

Sunaryo menegaskan penyelundupan emas berpotensi mengganggu ketersediaan emas, stabilitas harga, serta program hilirisasi pemerintah.

Langkah pengawasan terhadap ekspor emas harus terus diperkuat agar perdagangan komoditas logam mulia tersebut berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya pada 3 Oktober 2026, Kantor Bea dan Cukai Mataram mengungkap dua kasus penyelundupan emas keluar negeri di Bandara Lombok.

Kasus pertama adalah ekspor ilegal emas yang terdiri atas empat emas batangan seberat 5.0003,6 gram dengan nilai barang diperkirakan mencapai Rp12,4 miliar dan potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp1,2 miliar.

Kemudian, kasus kedua berupa penyelundupan emas berbentuk perhiasan gelang seberat 294,2 gram dengan nilai barang sekitar Rp732 juta dan potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp73 juta.

Kepala Bea dan Cukai Mataram Zaeni Rokhman menuturkan penindakan pertama dilakukan terhadap seorang penumpang berinisial CGS yang hendak berangkat menggunakan pesawat Scoot Air (TR259) menuju Singapura untuk transit, lalu melanjutkan penerbangan menuju Hong Kong dengan pesawat Singapore Airline (SQ-874).

Petugas mendapati perilaku yang mencurigakan saat penumpang memasuki ruang tunggu, sehingga melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaannya.

Dari pemeriksaan tersebut, imbuh Zaeni, petugas menemukan empat batang emas dengan berat total 5.003,6 gram atau sekitar lima kilogram.

"Penumpang itu ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini dilakukan penahanan di Lapas Kelas 2A Lombok Barat," ucap dia.

Sedangkan, emas perhiasan berbentuk gelang seberat 294,2 gram diamankan dari dari seorang penumpang warga negara China berinisial ZY.

Perhiasan dengan perkiraan nilai Rp732 juta tersebut ditemukan di dalam tas ransel saat melewati pos pemeriksaan keberangkatan internasional di Bandara Lombok.

"Penanganan atas barang tersebut saat ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku," pungkas Zaeni.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

MBG bukan hanya sebagai program penyediaan makanan bagi anak-anak, melainkan juga bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan produktivitas tenaga kerja Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Board of Advisors Prasasti Hashim Djojohadikusumo menjelaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di hadapan Peraih Nobel Ekonomi Tahun 2024 James A. Robinson.

Ia mengaitkan persoalan gizi dengan kemampuan anak menyerap pelajaran, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas SDM dan produktivitas ketika memasuki usia kerja.

“Salah satu persoalannya, sekaligus yang menjadi landasan program kami adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mungkin sudah anda dengar. Program MBG merupakan salah satu program unggulan yang dijanjikan Presiden Prabowo selama kampanye,” kata Hashim dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa.

Hashim bercerita gagasan MBG sudah muncul sejak tahun 2006 ketika Presiden Prabowo Subianto khawatir mengenai kondisi gizi dan pendidikan anak-anak Indonesia.

Saat itu angka tengkes atau stunting di kalangan anak-anak cukup tinggi mencapai sekitar 30 persen.

Ia mengatakan persoalan gizi tidak selalu berarti anak-anak tidak mendapatkan makanan, tetapi juga dapat terjadi ketika makanan yang dikonsumsi tidak memenuhi kebutuhan nutrisi.

Bahkan Hashim mengungkapkan hasil kajian pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan sekitar 41 persen anak sekolah di Indonesia berangkat ke sekolah tanpa sarapan.

Kondisi tersebut dinilai mengganggu konsentrasi anak selama mengikuti pembelajaran di sekolah.

“Jadi bisa anda bayangkan ketika anak-anak harus mengikuti pelajaran selama tiga, empat atau lima jam dengan perut kosong,” tuturnya.

Maka dari itu, Hashim memandang persoalan gizi ini perlu ditangani agar Indonesia dapat memanfaatkan bonus demografi secara optimal.

Dengan terpenuhinya gizi anaka-anak, maka diharapkan anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi yang lebih produktif dan berkontribusi terhadap perekonomian.

Lebih lanjut, ia juga sempat membandingkan kualitas pendidikan Indonesia dengan Korea Selatan (Korsel).

Ia menyinggung hasil Programme for International Student Assessment (PISA) sebagai salah satu indikator untuk menggambarkan perbedaan capaian pendidikan kedua negara.

“Jika anda melihat, Korea hampir selalu berada di tiga besar, atau mungkin empat besar. Setahu saya, terakhir kali saya melihat negara-negara seperti Selandia Baru, Singapura, Korea, dan Finlandia berada di posisi teratas. Sementara itu, Indonesia hampir selalu berada di 10 persen terbawah, atau termasuk yang terburuk. Terakhir kali saya melihat, Indonesia berada di peringkat ke-62 dari 70 negara. Kita (Indonesia) berada di peringkat ke-62 dari 70 negara,” jelasnya.

Dengan demikian, peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan Indonesia untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Hashim menyampaikan MBG sebenarnya bukan kebijakan yang baru di dunia. Ia menyebut sejumlah negara sudah lebih dulu menjalankan program serupa. Justru Indonesia termasuk salah satu negara yang terlambat menerapkan kebijakan pemenuhan gizi tersebut.

Dengan demikian, Hashim menempatkan MBG bukan hanya sebagai program penyediaan makanan bagi anak-anak, melainkan juga bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan produktivitas tenaga kerja Indonesia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Anindya Novyan Bakrie mengungkapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kadin untuk meningkatkan kapasitas daripada UMKM.

"Kadin tetap ingin independen, non-budgeter, tapi ingin sekali istilahnya bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas daripada SDM, UMKM kita, dan lain-lain," ujar Anindya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal ini dikarenakan memang Kadin merasa terpanggil bahwa 92 persen ekonomi di Indonesia ini di luar daripada belanja pemerintah. Jadi secara tidak langsung dan langsung Kadin mempunyai peran di situ.

"Nanti di situ (RUU Kadin) juga akan ditulis bahwa kita mempunyai peran advokasi yang sudah tahu selama ini, tapi ditambah dua lagi yakni pendampingan dan juga pembinaan. Ini sangat penting, dan mudah-mudahan semua lancar dan mohon dukungannya," kata Anindya.

Melalui hal itu, bagaimana Kadin bisa menjadi mitra strategis pemerintah yang baik bukan saja bicara mengenai regulasi dan peraturan sesudah diciptakan, tapi mungkin bisa sebelumnya di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten.

Anindya berharap RUU Kadin dapat disahkan menjadi undang-undang. "Insya Allah bulan depan bisa diresmikan atau diketok setelah sebulan ini ada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan pemerintah," katanya.

Sebagai informasi, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan Revisi Undang-Undang (UU) Kadin akan mendorong UMKM agar bisa naik kelas.

Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, sebagaimana diketahui dari seluruh unit usaha di Indonesia 99 persennya adalah UMKM. Dan UMKM menyerap 97 persen tenaga kerja yang ada di Indonesia, dan menyumbangkan 61 persen Produk Domestik Bruto.

Selama 58 tahun ini, kata dia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin mampu untuk mengawal Kadin melewati berbagai macam dinamika seperti krisis moneter tahun 1998, krisis keuangan global 2008, pandemi 2020, dan hari ini tekanan geopolitik, geoekonomi, harga energi naik, perang dagang, perang fisik, dan lain-lain.

Menurut dia, pada tahun 1987 masih belum ada reformasi, apalagi Undang-Undang Cipta Kerja, belum ada internet, dan lain-lain.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong penguatan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) agar mampu membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia menembus pasar internasional.

Hal tersebut menjadi salah satu arah pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin yang tengah dibahas DPR RI.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar, Bali (ANTARA) - Pemprov Bali meyakini target nol emisi karbon (net zero emission) di Pulau Dewata dapat dicapai sebelum 2045.

"Tidak perlu tahun 2045, menurut saya mungkin 2040 sudah bisa tercapai,” ucap Gubernur Bali Wayan Koster dalam Pekan Iklim Bali 2026 di Denpasar, Selasa.

Koster menyatakan keyakinan tersebut didasari oleh langkah progresif Pemprov Bali yang telah bersepakat dengan Kementerian ESDM dan PLN untuk menghentikan tambahan suplai listrik dari PLTU Paiton, Jatim, dan beralih sepenuhnya ke energi bersih.

Transisi kelistrikan di Bali nantinya akan dipenuhi melalui pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar gas sebesar 1.550 megawatt secara bertahap mulai tahun ini hingga 2031 serta masifnya pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya.

Pembangkit listrik berbahan bakar fosil seperti batu bara dan diesel dipastikan akan dihentikan secara bertahap dengan batas waktu paling lama lima tahun ke depan harus sudah berakhir.

"Kalau pembangkit listriknya terwujud 2031 dengan bahan bakar gas, PLTS-nya sekarang diberikan kuota oleh Pak Presiden 1.000 megawatt, maka semua energi di Bali ini berbahan bakar yang ramah lingkungan, PLTS dan gas," ujar Koster.

Percepatan transisi energi ini turut diperkuat melalui regulasi daerah yang mewajibkan penggunaan PLTS atap sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh persetujuan bangunan gedung (PBG).

Pemprov Bali bersama bupati dan wali kota telah sepakat bahwa perizinan untuk bangunan baru tidak akan diterbitkan apabila pemohon belum mengimplementasikan PLTS, kendaraan listrik, bebas dari plastik sekali pakai, serta pengelolaan sampah berbasis sumber.

Selain sektor kelistrikan, Gubernur Koster juga mendorong gerakan masif penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk mengurangi emisi secara drastis dalam waktu dekat.

"Dengan makin dikencangkan lagi penggunaan kendaraan listrik, maka 90 persen emisi dari batu bara dan minyak, itu akan lebih cepat berkurang," kata dia.

Dalam menjalankan kebijakan transformasi energi ini, Koster mengaku tidak gentar menghadapi berbagai tekanan maupun hambatan dari pihak-pihak yang kepentingannya terganggu.

"Syaratnya tahan di-bully memang, kalau di-bully memang bagian dari sesuatu yang harus dinikmati oleh pemimpin, jadi tidak apa-apa," ucapnya.

Atas optimisme tersebut, Komite Pengarah Koalisi Bali Emisi Nol Bersih Suzanty Sitorus menilai target pencapaian emisi nol bersih di Bali yang lebih cepat dari 2045 sangat rasional untuk diwujudkan.

Menurutnya, tingkat adopsi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Indonesia saat ini sudah menyentuh angka 17 persen dari total penjualan kendaraan baru.

Capaian adopsi kendaraan listrik tersebut tercatat sudah lebih unggul dibandingkan Amerika Serikat, meskipun masih berada di bawah sejumlah negara tetangga di kawasan ASEAN.

Ia mengungkapkan terdapat dua faktor pemicu utama di Bali yang dapat membuat target percepatan emisi nol bersih tersebut lebih cepat tercapai.

Faktor pemicu pertama adalah lonjakan harga bensin yang memicu antrean panjang dan kemacetan hari ini, sehingga mendorong masyarakat secara alami beralih menggunakan kendaraan listrik.

Kemudian adalah karakteristik geografis Bali sebagai sebuah pulau yang jauh lebih kondusif dan memudahkan dalam hal pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).

Oleh karena itu, menurut para pakar dalam koalisi, penyediaan fasilitas pengisian daya dengan berbagai variasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik harus terus didorong.

Selain kendaraan pribadi, Suzanty mengingatkan agar ekosistem kendaraan listrik juga digenjot secara merata pada sektor transportasi publik seperti bus listrik, kendaraan roda dua, hingga sektor logistik.

"Kami ikut optimistis juga jika fokusnya dan apa yang sekarang direncanakan terus dilanjutkan, maka target itu sangat mungkin tercapai," kata Suzanty.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Institut Pertanian Bogor (IPB) melakukan uji coba varietas padi hemat air, yakni IPB 9G dan IPB 15S, untuk petani di Kawasan Transmigrasi Salor, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, guna menghadapi musim kemarau.

“Para Patriot adalah mata dan telinga kita di lapangan. Hasil kerja mereka akan menjadi salah satu fondasi penting bagi kebijakan dan pembangunan kawasan transmigrasi ke depan,” kata Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menteri Iftitah mengatakan, penguatan produksi pangan di kawasan transmigrasi ini pun sejalan dengan Asta Cita kedua Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan swasembada pangan sebagai jalan menuju kemandirian bangsa.

Adapun kedua varietas padi yang dikembangkan kampus tersebut ditanam di lahan demonstrasi plot seluas 4 hektare di Distrik Kurik pada 21 September 2026.

IPB 9G dirancang untuk lahan kering sehingga lebih hemat air, dan berumur relatif pendek. Karena itu, varietas ini dinilai cocok untuk musim tanam ketiga yang ditandai kemarau dan air pasang laut.

Selama ini, petani Salor menanam Inpari 32 dengan hasil 5 hingga 6 ton gabah kering panen per hektare.

Sementara potensi hasil IPB 15S mencapai 10,16 ton dan IPB 9G 9,09 ton gabah kering giling per hektare. Keduanya sama-sama varietas padi pulen.

Lebih lanjut, umur panen kedua varietas juga lebih pendek. IPB 15S dapat dipanen 100 sampai 105 hari setelah semai, sedangkan IPB 9G 110 sampai 113 hari.

Sebanyak 240 kilogram benih ditanam di lahan demonstrasi plot tersebut, atau 60 kilogram per hektare.

Pendampingan tim tidak berhenti pada penanaman, melainkan mencakup pengelolaan budidaya, pengendalian hama dan penyakit secara terpadu, serta pemanfaatan mekanisasi pertanian.

Program ini menyasar 50 hingga 100 petani yang tergabung dalam Gapoktan Harapan Makmur, yang menaungi 12 kelompok tani di kawasan tersebut.

Panen perdana diperkirakan pada pekan kedua Januari 2027, menyesuaikan umur tanaman.

“Saya selaku Kepala Distrik mendukung penuh semua kegiatan yang berada di wilayah Distrik Kurik. Semoga seluruh proses kegiatan berjalan lancar dan memberikan hasil yang berlimpah,” ujar Kepala Distrik Kurik Mariana Belekubun.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney memanfaatkan ajang balap motor dunia Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 untuk menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan pariwisata yang memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

"MotoGP Mandalika harus terus menjadi momentum untuk menggerakkan ekonomi lokal, memperkuat UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan membawa nama Indonesia semakin dikenal dunia," ujar Direktur Utama InJourney Maya Watono, dikutip dari laman resmi InJourney di Jakarta, Selasa.

Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang berlangsung pada 9-11 Oktober 2026 dan dihadiri 157.875 pengunjung menunjukkan besarnya potensi ajang olahraga internasional dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Sebagai holding BUMN di sektor aviasi dan pariwisata, InJourney turut menghadirkan ruang bagi pelaku UMKM untuk berpartisipasi melalui InJourney UMKM Expo.

Keterlibatan ratusan UMKM, baik melalui bazar maupun InJourney UMKM Expo, memperlihatkan bagaimana penyelenggaraan ajang dapat membuka peluang usaha, memperluas eksposur produk lokal, dan menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Kehadiran wadah ini menjadi bagian dari upaya menghubungkan potensi usaha lokal dengan tingginya arus wisatawan, sekaligus memperkaya pengalaman pengunjung melalui produk dan kreativitas khas daerah.

Dampak ekonomi dari Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 diperkirakan mencapai Rp5 triliun. Manfaat tersebut tidak hanya tercermin dari besarnya perputaran ekonomi selama penyelenggaraan, tetapi juga dari terbukanya peluang bagi pelaku usaha lokal untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas pasar.

Dengan aktivitas Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, yang ditargetkan terisi hingga 200 hari dalam setahun, potensi pengembangan ekosistem pariwisata dan ekonomi lokal di Mandalika dan NTB pun semakin terbuka.

Melalui sinergi penyelenggaraan ajang internasional dan keterlibatan pelaku usaha lokal, Pertamina Grand Prix of Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi panggung olahraga kelas dunia, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan pariwisata yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

"Bagi kami, keberhasilan MotoGP tidak berhenti ketika bendera finis dikibarkan. Legacy yang ingin dibangun adalah ketika semakin banyak wisatawan datang ke Mandalika, semakin banyak UMKM tumbuh, semakin banyak lapangan kerja tercipta, dan semakin kuat posisi Indonesia di peta pariwisata dunia. Inilah bagaimana MotoGP menjadi bagian dari perjalanan Indonesia Mendunia," ujar Maya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mendorong pengembangan hilirisasi kelapa sawit mengingat potensi sawit yang luar biasa.

Dia mengajak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan para pelaku usaha untuk mendorong pengembangan hilirisasi sawit.

"Kalau ini juga bisa jadi agenda yang prioritas di Kadin, saya kira kita bisa bersama-sama menjadikan subsektor ini menjadi salah satu hilirisasi yang optimal dan sukses. Karena semua, semua bahan mentahnya ada di kita," ujar Faisol dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Investasi, Hilirisasi, Energi, dan Lingkungan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tahun 2026 di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, hilirisasi sawit di Indonesia perlu dikembangkan lebih optimal mengingat Indonesia merupakan produsen CPO salah satu yang terbesar di dunia.

"Kita masih punya perluasan seperti gliserin, kemudian kita juga memerlukan surfaktan, kita memerlukan karoten, dan macam-macam. Sebenarnya potensi dari sawit luar biasa, tetapi kita baru menyaksikan B50 sekarang," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut hilirisasi sawit sebagai "senjata" strategis memperkuat ekspor Indonesia, setelah nilai ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya tumbuh 7,32 persen sepanjang semester pertama 2026.

Dia menyampaikan penguatan ekspor komoditas pertanian harus terus didorong melalui peningkatan nilai tambah dan hilirisasi, agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional maupun kesejahteraan petani.

Menurutnya, Indonesia memiliki keunggulan sebagai produsen sawit terbesar di dunia, sehingga peluang untuk memperbesar devisa melalui hilirisasi masih sangat besar.

Ia menegaskan, Kementerian Pertanian akan terus mendorong penguatan industri hilir agar ekspor Indonesia tidak hanya meningkat dari sisi nilai, tetapi juga menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja ekspor sektor pertanian terus menunjukkan tren positif. Salah satu pendorong kinerja tersebut berasal dari komoditas minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya yang mencatat pertumbuhan ekspor cukup signifikan.

BPS mencatat, sepanjang Januari-Juni 2026 nilai ekspor CPO dan produk turunannya tumbuh 7,32 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, didorong penguatan harga CPO di pasar global.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sudaryono menyatakan Provinsi Aceh merupakan salah satu lumbung pangan nasional dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat.

“Aceh menjadi salah satu target utama program pompanisasi. Jadi sejak saya mendapat penugasan menjadi Wakil Menteri Pertanian, kalau tidak salah pompa air sudah dibagikan lebih dari 20 ribu pompa air di seluruh Aceh,” kata Sudaryono di Aceh Besar, Selasa.

Pernyataan itu disampaikan di sela-sela melantik pengurus DPD HKTI Provinsi Aceh yang diketuai TA Khalid di Gampong Lamtoi, Kecamatan Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar.

Ia menjelaskan dengan kehadiran bantuan pompa tersebut memungkinkan lahan persawahan yang memiliki sumber air menerapkan sistem pompanisasi, sehingga petani dapat memaksimalkan penanaman padi.

“Dulu irigasi bertahun-tahun tidak diperbaiki, di era Pak Presiden Prabowo ribuan Km irigasi direvitalisasi, dinormalisasi dan pada 2029 seluruh irigasi bermasalah beres semua,” katanya.

Ia mengatakan irigasi itu sangat penting. Kalau ada air petani pasti akan menanam padi, kalau tidak ada pupuk masih bisa dicari, tetapi kalau air tidak cukup maka petani pasti tidak bisa menanam.

“Pupuknya dicukupi, yang tadinya kurang dilebihin dan yang tadinya mahal didiskon 20 persen. Pak Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat dalam mendukung sektor pertanian,” katanya.

Menurut dia dengan keberhasilan swasembada pangan, saat Indonesia tidak lagi melakukan impor beras, jagung konsumsi dan kegiatan tersebut akan terus berlanjut.

Ia menambahkan, berdasarkan data yang ada cadangan pangan nasional sangat cukup karena tingginya hasil panen di musim penghujan awal tahun, sehingga penurunan produksi akibat kemarau tidak signifikan.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) menilai kebijakan pemerintah perlu diarahkan untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi pelaku usaha berkembang dan meningkatkan skala bisnis guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Dalam risetnya, Prasasti mencatat bahwa besarnya jumlah pelaku usaha di Indonesia belum sepenuhnya diikuti kemampuan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Hal tersebut bergantung pada kemampuan perusahaan untuk berkembang dan meningkatkan skala usahanya.

“Hampir seluruh dari 26,4 juta usaha nonpertanian di Indonesia tergolong usaha mikro atau kecil, dan hanya sebagian kecil yang berhasil berkembang menjadi usaha menengah atau besar,” kata Board of Advisors Prasasti Burhanuddin Abdullah mengutip hasil riset Prasasti berjudul The Missing Graduation dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa.

Burhanuddin mengingatkan bahwa sektor swasta menyumbang sekitar 90 persen nilai tambah perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah dan dunia usaha perlu berjalan beriringan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Pemerintah dapat menetapkan arah, tetapi kelembagaanlah yang mengubah ambisi menjadi capaian. Kemakmuran tumbuh ketika kesempatan terbuka, persaingan sehat, dan aturan memberikan kepastian,” ujarnya.

Riset tersebut mengidentifikasi sejumlah hambatan yang membuat pelaku usaha kesulitan berkembang, sekaligus menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan usaha yang mendukung perusahaan naik kelas.

Direktur Eksekutif Prasasti Nila Marita menjelaskan bahwa riset The Missing Graduation dilatarbelakangi upaya mendorong lebih banyak usaha di Indonesia untuk berkembang sehingga menciptakan lapangan kerja berkualitas.

“Pelaku usaha di Indonesia tidak semuanya sama. Ada yang menjadi penopang kehidupan atau survivalist, ada pula yang punya ambisi untuk berekspansi, tetapi belum terwujud. Memahami faktor-faktor yang menghambat perkembangan pelaku usaha tersebut menjadi langkah penting bagi Indonesia untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas,” katanya.

Untuk mengidentifikasi potensi pertumbuhan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha, laporan The Missing Graduation mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan kinerja, kapabilitas, dan orientasi pertumbuhannya.

Klasifikasi tersebut digunakan untuk menganalisis perusahaan yang berpotensi berkembang, kontribusi pertumbuhannya terhadap penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta faktor-faktor yang menghambat perkembangan usaha.

Hasil riset menunjukkan sebanyak 1 juta usaha atau 4 persen tergolong top performer, yakni perusahaan dengan kapabilitas tinggi yang telah merealisasikan pertumbuhan.

Sebanyak 12,3 juta usaha atau 47 persen lainnya masuk kategori constrained gazelle. Kelompok ini mencakup usaha yang berorientasi tumbuh tetapi masih perlu meningkatkan kapabilitas, serta usaha yang telah memiliki kapabilitas memadai tetapi pertumbuhannya masih terhambat.

Sementara itu, sekitar 13,1 juta usaha atau hampir separuh dari seluruh usaha di Indonesia tergolong lagging firms atau usaha tertinggal.

Dari kelompok tersebut, sebanyak 13 juta usaha berskala mikro atau kecil dikategorikan sebagai usaha survivalist. Usaha ini kemungkinan muncul sebagai respons terhadap terbatasnya lapangan kerja yang layak.

Direktur Riset Prasasti Adhi Nugroho Saputro mengatakan peluang Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi justru terletak pada pelaku usaha yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk berkembang.

“Jumlah top performer dan constrained gazelles di Indonesia ini tidak sedikit, mencakup separuh dari jumlah pelaku bisnis di Indonesia. Fokus kita sebaiknya diarahkan untuk membuka hambatan bagi usaha-usaha tersebut untuk tumbuh sehingga dapat lebih banyak menciptakan lapangan kerja berkualitas di Indonesia,” ujarnya.

Prasasti menilai hambatan yang membedakan perusahaan berkapabilitas tinggi dengan usaha tertinggal sebagian besar berkaitan dengan aspek kelembagaan.

Terdapat tiga hambatan utama yang secara konsisten membedakan kedua kelompok tersebut, yakni persoalan ketenagakerjaan, regulasi dan birokrasi, serta pungutan liar.

Temuan tersebut sejalan dengan kajian peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson dalam bukunya Why Nations Fail.

Menurut Robinson, masyarakat yang maju membutuhkan institusi inklusif yang memberikan kesempatan setara bagi setiap orang.

“Untuk menjadi masyarakat yang inovatif, kita perlu membangun sistem institusi yang mampu menggali seluruh talenta terpendam di masyarakat dan memberi mereka jalan untuk naik ke atas. Karena itulah kata inklusif begitu penting,” ujar Robinson dalam forum tersebut.

Untuk mengatasi hambatan, Prasasti merekomendasikan agar pemerintah memusatkan kebijakan pada upaya membantu pelaku usaha naik kelas.

Pertama, memperbaiki tata kelola, terutama terkait kualitas tenaga kerja, kemudahan perizinan, dan pemberantasan pungutan liar, disertai kepastian regulasi dan kebijakan.

Kedua, menyesuaikan dukungan pemerintah dengan kebutuhan sektor dan skala usaha, termasuk memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro yang memiliki potensi untuk berkembang.

Ketiga, memperluas ketersediaan lapangan kerja yang layak.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Jago Tbk dan Indonesia Mengajar bekerja sama menerjunkan fasilitator kesehatan finansial yang akan mendampingi masyarakat di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kolaborasi strategis ini bertujuan untuk memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Head of Sustainability & Digital Lending Bank Jago Andy Djiwandono, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan kemampuan masyarakat di wilayah 3T dalam mengelola pendapatan dan prioritas kebutuhan keluarga menjadi sangat krusial agar mereka bisa mandiri secara ekonomi.

Untuk itu, program ini diharapkan menjangkau masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan keuangan formal.

"Dengan aspirasi meningkatkan kesempatan tumbuh berjuta orang melalui solusi keuangan digital yang berfokus pada kehidupan, kami ingin memastikan edukasi keuangan tidak cuma milik masyarakat di kota-kota besar tetapi juga dirasakan langsung masyarakat di pelosok, seperti Sabu Raijua," kata Andy.

Menurut perseroan, Sabu Raijua terpilih sebagai lokasi program karena memiliki kerentanan sosial-ekonomi yang tergolong tinggi di wilayah 3T.

Sustainability Program Activation Specialist Bank Jago Andhina Ratri Aryani menambahkan bahwa keterlibatan pengajar muda menjadi jembatan yang efektif untuk mentransfer pengetahuan tentang pengelolaan dan perencanaan keuangan.

Menurutnya, pengajar muda memiliki kedekatan emosional dan sosial yang kuat dengan masyarakat di tempat mereka bertugas sehingga pesan-pesan edukasi dapat diterima dengan mudah.

"Dengan peran tambahan sebagai fasilitator kesehatan finansial, kami optimistis materi yang diajarkan dapat dipahami dan membawa dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari warga Sabu Raijua," kata Andhina.

Sebelum diberangkatkan, empat pengajar muda dari Indonesia Mengajar menerima pembekalan intensif dari tim Sustainability Bank Jago untuk menjadi fasilitator kesehatan finansial.

Sesi pembekalan ini mencakup materi, metode pendekatan sosial-budaya, hingga strategi pendampingan kesehatan finansial yang relevan dengan kebutuhan harian masyarakat lokal.

Di Sabu Raijua, program edukasi yang dibawakan para fasilitator kesehatan finansial tidak hanya berfokus pada teori menabung.

Lebih dari itu, edukasi mencakup perencanaan anggaran rumah tangga, pengenalan produk keuangan yang aman, perlindungan diri dari kejahatan finansial atau pinjaman ilegal, hingga pengelolaan modal usaha kecil.

Collaboration Project Manager Indonesia Mengajar Anindita Rauda Kirana menilai aspirasi Bank Jago sangat sejalan dengan cara kerja Indonesia Mengajar yang selalu mengedepankan interaksi langsung dan rasa percaya dari masyarakat lokal.

Ia menjelaskan bahwa kehadiran pengajar muda yang hidup berdampingan dengan warga menjadi modal utama agar materi kesehatan finansial dapat diterima dengan mudah hingga ke pelosok desa.

"Di daerah seperti Sabu Raijua, tantangan ekonomi warga seringkali berakar dari minimnya akses informasi pengelolaan uang yang benar. Lewat pendampingan ini, Pengajar Muda tidak hanya membawa ilmu di sekolah tapi juga ikut membentengi ekonomi keluarga warga dari risiko finansial," kata Anindita.

Melalui program ini, Bank Jago dan Indonesia Mengajar berharap dapat menciptakan ekosistem masyarakat yang tidak hanya bankable tetapi yang terpenting memiliki daya tahan (resilience) finansial dalam berbagai tantangan ekonomi di masa depan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kupang (ANTARA) - Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur Bali Nusa Tenggara mencatat Festival Pertamina Energizing Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), mencatat total transaksi Rp4,2 miliar dari penjualan produk usaha mikro dan kecil (UMK) binaan serta official merchandise selama 9-11 Oktober 2026.

“Ajang Pertamina Grand Prix bukan sekadar tontonan balap kelas dunia, tetapi juga momentum emas bagi UMK Indonesia untuk naik kelas. Melalui Festival Pertamina Energizing Indonesia di Mandalika, kami ingin memastikan bahwa kehadiran Pertamina memberikan multiplier effect secara langsung terhadap perekonomian masyarakat lokal di Lombok," kata Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi dalam keterangan yang diterima di Kupang, Selasa malam

Dia menjelaskan, dari total transaksi tersebut, penjualan official merchandise mencapai sekitar Rp3,4 miliar, sedangkan bazar UMK menyumbang lebih dari Rp800 juta.

Dia mengatakan penjualan bazar UMK meningkat 207 persen dibandingkan periode tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp260 juta.

Festival yang berlangsung selama tiga hari itu menghadirkan 30 UMK binaan Pertamina untuk memasarkan produk unggulan mereka di area belakang tribun Grandstand A Sirkuit Mandalika.

Para peserta merupakan UMK binaan Pertamina di wilayah Lombok, termasuk penerima manfaat program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus melalui Aviation Fuel Terminal (AFT) Bandara Internasional Lombok dan Integrated Terminal (IT) Ampenan.

Produk yang dipasarkan mencakup makanan dan minuman, kerajinan tangan, produk kecantikan dan perawatan diri, serta layanan refleksi melalui Reflexy Corner yang dihadirkan pada penyelenggaraan tahun ini.

Lokasi bazar yang strategis di kawasan sirkuit internasional tersebut menarik perhatian penonton balap, wisatawan domestik, hingga wisatawan mancanegara yang berkunjung selama perhelatan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026.

Salah satu pelaku UMK binaan, Didik Wahyudi, pemilik KabaRBaik Coffee, mengatakan kesempatan berjualan di kawasan sirkuit memberikan pengalaman baru karena produknya dapat menjangkau konsumen dari berbagai negara.

"Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pertamina. Berjualan di dekat tribun Grandstand A Mandalika memberikan pengalaman luar biasa bagi kami, karena produk kami bisa dilihat dan dibeli oleh wisatawan dari berbagai belahan dunia. Omzet yang kami dapatkan selama tiga hari ini jauh melampaui ekspektasi," katanya.

Dukungan serupa disampaikan Sudiman, local hero dari Mina Tenun, salah satu program CSR unggulan AFT Bandara Internasional Lombok. Ia mengatakan pendampingan Pertamina membantu perajin lokal mengembangkan produk sekaligus memperluas akses pemasaran.

Menurut dia, keikutsertaan dalam ajang internasional tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk tenun lokal kepada pasar yang lebih luas sekaligus mendorong perajin menjaga kualitas dan melestarikan warisan budaya.

Sementara itu, seorang pengunjung asal Inggris, Shelly, mengapresiasi keberagaman produk yang ditawarkan dalam festival tersebut. Ia menilai bazar memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk membeli produk lokal secara langsung dari pelaku usaha.

Pertamina Patra Niaga berharap keterlibatan UMK dalam ajang olahraga internasional tersebut dapat memperluas pasar produk lokal, meningkatkan daya saing pelaku usaha, dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan Mandalika.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat ini mengimplementasi layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 hari sudah menyasar 131 kantor pertanahan (Kantah) dan ini merupakan "pilot project" tahap ketiga.

"Di tahap tiga pelaksanaan 'pilot project' PERINTIS 10 Hari ini, kami memperluas implementasinya di 36 Kantah. Dengan begitu, total Kantah yang melaksanakan PERINTIS 10 Hari sudah ada 131 Kantah," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Sesditjen PHPT), Kementerian ATR/BPN Heri Mulianto di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pelayanan tersebut telah memasuki tahap ketiga pelaksanaan setelah sebelumnya diterapkan di 17 Kantah pada tahap awal dan diperluas ke 78 Kantah pada 24 September 2026, implementasi layanan ini semakin diperluas dengan tambahan 36 Kantah.

Seiring dengan perluasan tersebut, Heri Mulianto meminta jajaran Kantah yang baru menjalankan PERINTIS 10 Hari untuk mensosialisasikan layanan tersebut kepada masyarakat.

Ia menekan bahwa jajaran perlu memanfaatkan berbagai platform agar informasi mengenai layanan tersebut dapat menjangkau lebih banyak pemohon layanan pertanahan.

Perluasan implementasi PERINTIS juga perlu diikuti kesiapan setiap Kantah dalam menjalankan mekanisme layanan. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor yang perlu diperhatikan, terutama dalam penetapan petugas yang bertanggung jawab melakukan verifikasi berkas.

"Jajaran di Kantah perlu memastikan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memahami kewajiban melakukan 'geotagging' pada saat pengecekan. Lalu, petugas verifikator yang telah ditunjuk harus memahami penerapan sistem 'first in first out' (FIFO) serta mekanisme fiktif positif dalam pemeriksaan akta setelah Sistem Pelaporan Akta berjalan. Pemahaman terhadap mekanisme tersebut merupakan bagian dari kesiapan pelaksanaan PERINTIS 10 Hari," ujarnya.

Adapun 36 Kantah yang mulai mengimplementasikan PERINTIS 10 Hari pada tahap ketiga 'pilot project_' antara lain Kantah Kota Banda Aceh, Kota Jambi, Kota Bengkulu, Kota Yogyakarta, Kota Palangkaraya, Kota Manado, Kota Palu, Kota Kendari, Kota Ambon, Kota Jayapura, Kota Ternate, Kota Serang, Kota Pangkal Pinang, dan Kota Gorontalo.

Selain itu, terdapat Kantah Kabupaten Manokwari, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Batang, Kota Bontang, Kabupaten Tapin, Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarbaru, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Malaka, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bangka Tengah.

"Dengan bertambahnya jumlah Kantah pelaksana, perluasan PERINTIS 10 Hari diharapkan semakin mendekatkan layanan Peralihan Hak Terintegrasi kepada masyarakat," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026