Kami sedang memastikan agar seluruh tugas dan fungsi yang terkait dengan reforma agraria, pertanahan, dan tata ruang ke depannya dapat berjalan dengan semakin efektif

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menggelar pertemuan untuk memperjelas pembagian tugas dan fungsi reforma agraria di dua lembaga negara tersebut.

"Kami sedang memastikan agar seluruh tugas dan fungsi yang terkait dengan reforma agraria, pertanahan, dan tata ruang ke depannya dapat berjalan dengan semakin efektif," kata Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN Ossy Dermawan di Jakarta, Rabu.

Wamen Ossy mengatakan bahwa ATR/BPN kembali menggelar rapat tindak lanjut pembentukan BRAN dengan menggarisbawahi bahasan utama, yaitu penataan hubungan kerja serta pembagian kewenangan antara Kementerian ATR/BPN dan BRAN.

"Kita tidak sedang mempertahankan struktur atau nomenklatur dari lembaga kita masing-masing, baik ATR/BPN atau BRAN," ujarnya.

Menurut dia, BRAN terbentuk sejak Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria disahkan pada September lalu, dan diamanahkan tugas dalam tahap perencanaan, pelaksanaan hingga penyelesaian reforma agraria.

Namun, kata Ossy dalam lingkup tugas BRAN tersebut masih ada tugas yang beririsan dengan kewenangan Kementerian ATR/BPN.

Untuk itu, penyelarasan kewenangan dan penataan kelembagaan dinilai sebagai langkah penting untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria.

Upaya ini, kata Ossy, dilakukan agar kebijakan dan program reforma agraria berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan visi Presiden Republik Indonesia, yakni berhasil guna dan berdaya guna.

"Ini yang harus kita selaraskan supaya ke depan tidak ada pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan oleh kedua lembaga. Saya mohon pertemuan hari ini dimanfaatkan betul untuk memperjelas pembagian kewenangan antara BRAN dan Kementerian ATR/BPN," katanya.

Sementara itu, Kepala BRAN Dedi Prasetyo, memaparkan analisis komprehensif mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BRAN. Paparan tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan struktur organisasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan BRAN secara optimal.

"Semangat kita adalah semua bekerja untuk kepentingan rakyat. Sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, itulah landasan filosofi kenapa BRAN ini dibentuk," kata Dedi.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Portugal menyepakati pengakuan timbal balik sertifikat kompetensi awak kapal perikanan untuk mendukung mobilitas tenaga kerja maritim kedua negara sesuai standar internasional.

Kesepakatan tersebut ditandatangani dalam rangkaian Indonesia-Europe Business Forum (IEBF) 2026 di Portugal awal bulan ini dan menjadi bagian dari upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperluas akses kerja serta meningkatkan daya saing pelaut perikanan Indonesia di pasar global.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, mengatakan pengakuan sertifikasi perlu diperluas agar kompetensi pelaut Indonesia dapat diterima di negara mitra.

"Upaya ini harus tetap mengacu pada standar kompetensi, keselamatan, dan perlindungan awak kapal," kata Trenggono.

Kesepakatan bertajuk Agreement on the Mutual Recognition of the Personnel Certification of Fishing Vessels Between the Portuguese Republic and the Republic of Indonesia tersebut mengatur pengakuan sertifikat kompetensi dan sertifikat keahlian awak kapal perikanan yang diterbitkan otoritas berwenang kedua negara.

Pengakuan tersebut mengacu pada International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F) 1995.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) I Nyoman Radiarta menjelaskan mekanisme pengakuan dan pengesahan sertifikat (endorsement) memungkinkan awak kapal perikanan kedua negara bekerja di kapal berbendera negara mitra sesuai kualifikasi dan ketentuan yang berlaku.

Awak kapal yang tercakup meliputi nakhoda, mualim, masinis, dan operator radio. Meski demikian, pengakuan sertifikat tidak serta-merta menghapus persyaratan lain yang berlaku untuk bekerja di negara tujuan.

Selain dengan Portugal, KKP juga mendorong perluasan pengakuan sertifikasi pelaut perikanan melalui pembaruan perjanjian pengakuan bersama (Mutual Recognition Agreement/MRA) dengan Spanyol yang ditandatangani pada 2023.

Pembaruan tersebut diperlukan untuk menyesuaikan pengakuan sertifikasi dengan perkembangan standar internasional, termasuk amendemen STCW-F 2024 yang berlaku sejak 1 Januari 2026.

Indonesia mengusulkan agar cakupan pengakuan sertifikasi dengan Spanyol yang selama ini mencakup awak kapal tingkat operasional (rating) diperluas hingga jenjang perwira, termasuk nakhoda dan ahli mesin kapal.

Usulan itu mencakup sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan (ANKAPIN) dan Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan (ATKAPIN) tingkat I, II, dan III, serta sertifikat Basic Safety Training Fisheries Class I (BSTF-I) dan Buku Pelaut Perikanan sebagai dokumen pendukung verifikasi.

KKP juga mengusulkan pengaturan transisi untuk menjaga keberlanjutan pekerjaan awak kapal yang telah bekerja selama proses pembaruan perjanjian berlangsung.

Kedua negara turut menjajaki pembentukan kelompok kerja bersama guna membahas persoalan teknis dan memantau pelaksanaan perjanjian.

Dalam rangkaian kegiatan di Spanyol, KKP berdiskusi dengan asosiasi industri perikanan setempat, CEPESCA, mengenai kebutuhan tenaga kerja, posisi yang sulit dipenuhi, serta peluang penempatan pelaut Indonesia sesuai kompetensi dan kualifikasi.

Melalui penguatan pengakuan sertifikasi tersebut, KKP berharap kompetensi pelaut perikanan Indonesia semakin diakui secara internasional dan membuka peluang mobilitas kerja yang lebih luas, dengan tetap mengedepankan keselamatan serta perlindungan awak kapal.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Selama masyarakat para petani panen, Bulog diperintahkan tetap menyerap. Walaupun sudah mencapai target 100 persen, 4 juta ton.

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog memastikan tetap menyerap gabah dan beras petani tanpa menetapkan batas tambahan volume pengadaan, meskipun realisasi penyerapan tahun 2026 telah melampaui target nasional sebesar empat juta ton setara beras.

"Tidak ada. Tidak ada batasan," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani seusai mengikuti rapat koordinasi terbatas, di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu, ketika ditanya mengenai batas penyerapan gabah dan beras.

Rizal mengatakan Bulog tetap menjalankan penugasan pembelian hasil panen petani sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Pangan, dan Menteri Pertanian meskipun target pengadaan telah terpenuhi.

"Selama masyarakat para petani panen, Bulog diperintahkan tetap menyerap. Walaupun sudah mencapai target 100 persen, 4 juta ton," ujarnya.

Menurut dia, keberlanjutan penyerapan bertujuan memastikan petani tetap memiliki kesempatan menjual hasil panen meskipun Bulog telah melampaui target pengadaan yang ditetapkan pemerintah.

Rizal menyebutkan realisasi pengadaan gabah dan beras dalam negeri hingga Rabu (14/10) telah mencapai sekitar 4,13 juta ton setara beras.

Ia menegaskan tercapainya target pengadaan bukan alasan bagi Bulog untuk menghentikan pembelian hasil produksi petani, terutama ketika kegiatan panen masih berlangsung di berbagai daerah.

"Jadi tetap kita harus lindungi para petani kita," ujar dia.

Terkait kesiapan pendanaan untuk melanjutkan pengadaan, Rizal menyatakan pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran bagi Bulog.

"Anggarannya sih ya disiapkan oleh pemerintah. Disiapkan, aman," katanya lagi.

Berdasarkan laporan resmi Bulog pada Senin (12/10), realisasi pengadaan gabah dan beras dalam negeri hingga 11 Oktober 2026 mencapai 4.131.492 ton setara beras atau 103,29 persen dari target nasional sebanyak empat juta ton.

Capaian tersebut melampaui pengadaan sepanjang 2025 yang tercatat sebanyak 3.191.969 ton setara beras, sekaligus menjadi realisasi pengadaan tertinggi sepanjang sejarah Bulog.

Keberlanjutan penyerapan juga tercermin di tingkat daerah. Bulog Kantor Cabang Bandung melaporkan pengadaan sebanyak 84.653 ton gabah kering panen (GKP) hingga 12 Oktober 2026, atau sekitar 117 persen dari target wilayah sebesar 72.147 ton.

Pimpinan Bulog Kantor Cabang Bandung Yanto Nurdianto pada Selasa (13/10) menyatakan penyerapan gabah di wilayah kerjanya tetap dilanjutkan hingga akhir tahun meskipun realisasi pengadaan telah melampaui target tahunan.

Penugasan pengadaan gabah dan beras dalam negeri pada 2026 mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026 yang menetapkan target empat juta ton setara beras untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah juga menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram di tingkat petani sebagai instrumen perlindungan harga hasil panen.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Kita perlu ada posko untuk memastikan kelancaran semua penyaluran barang-barang kebutuhan masyarakat khususnya barang bersubsidi apakah ada hambatan atau tidak. Nanti secara harian akan dimonitor

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong pembentukan posko pemantauan untuk memastikan kelancaran distribusi barang kebutuhan masyarakat, khususnya barang bersubsidi, melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Dalam rapat koordinasi terbatas antarkementerian dan lembaga serta BUMN di Jakarta, Rabu, Ferry mengatakan, pemantauan diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan penyaluran barang sekaligus memastikan koperasi desa dapat beroperasi dan melayani kebutuhan masyarakat.

"Kita perlu ada posko untuk memastikan kelancaran semua penyaluran barang-barang kebutuhan masyarakat khususnya barang bersubsidi apakah ada hambatan atau tidak. Nanti secara harian akan dimonitor," kata Ferry dalam keterangan pers kementerian.

Ia mengatakan, pemerintah berupaya mempercepat operasionalisasi KDKMP melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga dan BUMN, termasuk untuk memperlancar penyaluran pupuk, LPG, dan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Bapak Presiden ingin agar KDKMP sudah bisa beroperasi sebanyak mungkin. Maka kita ingin melakukan percepatan penyaluran pupuk, gas LPG, beras SPHP dan lainnya," ujarnya.

Ferry menyampaikan sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah akan melakukan kunjungan lapangan secara serentak ke 107 titik KDKMP mulai Kamis (15/10) untuk memeriksa kesiapan koperasi yang telah selesai dibangun.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari evaluasi kesiapan sarana dan prasarana, perangkat pendukung, serta kelengkapan operasional koperasi sebelum melayani masyarakat secara optimal.

Ferry menegaskan, keberhasilan operasionalisasi KDKMP membutuhkan koordinasi berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan BUMN.

Ia berharap keberadaan koperasi desa dapat memperkuat perekonomian di tingkat desa sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok dan barang bersubsidi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah menargetkan sebanyak 8.000 unit KDKMP dapat beroperasi pada akhir Oktober 2026.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan melakukan pemantauan lapangan secara intensif selama delapan hari guna mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi dan kendala yang masih dihadapi setiap koperasi.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Pentingnya membangun konektivitas digital demi mendorong ekspansi produk nasional ke pasar global.

Tangerang (ANTARA) - Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP) Prof Irwan Meilano meresmikan jejaring bisnis Trade Indonesia guna menjembatani para pelaku usaha domestik tembus pasar global dan bermitra dengan pasar internasional secara langsung.

Prof Irwan Meilano menekankan pentingnya membangun konektivitas digital demi mendorong ekspansi produk nasional ke pasar global. Ia memaparkan bahwa nilai perdagangan produk perikanan dunia saat ini mencapai 184 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Meskipun ekspor perikanan Indonesia mencapai 6,27 miliar dolar AS pada tahun lalu dengan pertumbuhan 5,2 persen, posisi nilai perdagangan Indonesia masih berada di peringkat ke-10 dunia.

Menurutnya, kesenjangan antara volume produksi yang tinggi dan nilai ekonomi yang masih rendah merupakan peluang bisnis yang harus direbut oleh para pelaku usaha.

"Produksinya banyak, nilainya rendah. Mereka yang paham soal margin pasti melihat ada gap serius di sini, dan gap itu seharusnya menjadi potensi. Itu peluang yang harus kita rebut," kata Irwan dalam keterangannya di Tangerang, Banten, Rabu.

Trade Indonesia adalah platform di bawah naungan International Creatives Exchange (ICE) untuk mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan mitra dan pasar internasional.

Pendiri dan Kepala Global (Founder & Global Head) ICE Atta Ul Karim menjelaskan platform ini dirancang untuk memotong rantai birokrasi dan mempertemukan pengusaha nasional dengan calon mitra luar negeri secara langsung.

"Trade Indonesia hadir untuk mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan mitra internasional secara langsung. Kami ingin membuka ruang agar mereka dapat saling mengenal, membangun kepercayaan, dan menjajaki peluang kerja sama tanpa proses yang berbelit-belit," ujar Atta Ul Karim.

Platform Trade Indonesia melengkapi fungsi direktori dengan menerapkan kurasi anggota melalui verifikasi legalitas, tata kelola manajemen, serta rekam jejak usaha.

"Selain itu, data sektor usaha akan diolah menjadi kecerdasan pasar (market intelligence) untuk mendukung kegiatan pemadanan bisnis (business matching) dan misi dagang di 12 sektor industri," katanya.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menambahkan, nilai ekspor Indonesia periode Januari hingga Agustus 2026 telah menembus 193,64 miliar dolar AS atau tumbuh 4,74 persen secara tahunan (year-on-year).

"Saya sangat yakin bahwa produk lokal dapat menjadi merek global, dan usaha kecil pun dapat meraih kesuksesan internasional apabila diberikan kesempatan yang tepat," ujar Dyah Roro Esti Widya Putri.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan (BPSDMP) Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono mengingatkan pentingnya pembinaan bertahap bagi UMKM, agar mampu menjaga keberlanjutan ekspor di pasar global.

"Melalui sinergi lintas kementerian dan sektor swasta ini, Trade Indonesia diharapkan dapat menjadi pendorong lahirnya eksportir baru serta meningkatkan daya saing produk unggulan Indonesia di kancah internasional," katanya lagi.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal menyatakan PT Pos Indonesia (Persero) meyakini 1-2 tahun ke depan akan mengalami rebound kinerja dan bisnis perusahaan.

“Tadi dijelaskan oleh perusahaan, kondisi perusahaan sekarang ini memang tidak sedang baik-baik saja, menurun, tapi mereka berkeyakinan satu dua tahun ini akan rebound, akan naik lagi,” ucapnya usai berdiskusi dengan beberapa direksi PT Pos Indonesia di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan bahwa upaya untuk rebound membutuhkan dukungan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara) dengan memberikan bantuan modal awal, mengingat biaya operasional bulanan PT Pos disebut dalam kondisi minus, hampir sekitar Rp100 miliar.

Menurut Iqbal, dengan adanya penyertaan modal dari Danantara, diharapkan kondisi keuangan PT Pos akan kembali positif. Namun, dia mengingatkan bahwa Danantara mensyaratkan pembuatan model bisnis agar modal dapat diperoleh perusahaan.

“Pak Doni (Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria) meminta model bisnis dari BUMN yang akan mendapat suntikan modal dari Danantara, mereka harus membuat model bisnis ke depannya, karena ada beberapa BUMN yang dianggap tidak efisien,” ungkap dia.

“Dengan Danantara, kebetulan Kamis (22/10) minggu depan, saya akan bertemu dengan Pak Doni Oskaria. Mungkin salah satu kesulitan PT Pos untuk mendapatkan bantuan penyertaan tambahan modal, akan saya sampaikan,” ujar Iqbal.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pertamina Patra Niaga mengerahkan berbagai upaya untuk mempercepat pemulihan layanan BBM di Bali.

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga mengerahkan berbagai upaya guna mempercepat pemulihan layanan distribusi bahan bakar minyak bagi masyarakat di Provinsi Bali.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan langkah yang dilakukan meliputi penguatan pasokan hingga 57,9 juta liter bahan bakar minyak (BBM), penambahan jam operasional stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), penguatan personel lintas fungsi, serta penambahan armada mobil tangki guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat.

Kitty menyampaikan perusahaan terus memaksimalkan seluruh sumber daya dan mengintensifkan koordinasi lintas fungsi untuk mempercepat pemulihan layanan BBM di Bali.

"Pertamina Patra Niaga mengerahkan berbagai upaya untuk mempercepat pemulihan layanan BBM di Bali. Kami memperkuat pasokan, menambah jam operasional SPBU, mengerahkan dukungan personel, serta mengoptimalkan armada distribusi. Seluruh langkah ini dilakukan secara terpadu agar penyaluran BBM semakin optimal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi," ujarnya.

Dari sisi pasokan, Pertamina Patra Niaga mengoptimalkan kedatangan kapal tanker secara bertahap pada 14-17 Oktober 2026 melalui Terminal Manggis dan Terminal Sanggaran.

Berdasarkan jadwal kedatangan kapal yang disiapkan, total tambahan pasokan mencapai 57,9 juta liter, terdiri atas 44,9 juta liter pertalite dan 13 juta liter pertamax.

Tambahan pasokan ini diharapkan memperkuat ketersediaan BBM dan mendukung kelancaran penyaluran ke SPBU di Bali.

Selain penguatan pasokan, Pertamina Patra Niaga juga meningkatkan jam pelayanan SPBU di Kota Denpasar.

Dari sebelumnya 24 SPBU yang beroperasi selama 24 jam, perusahaan menyiapkan penambahan 60 SPBU dengan jam operasional yang sama.

Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan BBM dan memberikan lebih banyak pilihan waktu pengisian.

"Penguatan operasional di lapangan menjadi perhatian utama kami. Selain memastikan pasokan terus bertambah, kami juga memperluas akses pelayanan melalui penambahan SPBU yang beroperasi 24 jam serta memperkuat kesiapan personel dan armada distribusi. Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar upaya pemulihan berjalan optimal dengan tetap mengutamakan keselamatan," kata Kitty lagi.

Penguatan personel dilakukan melalui penambahan operator SPBU cadangan serta koordinasi dengan Kodam IX/Udayana untuk mendukung kebutuhan operasional.

Koordinasi juga dilakukan untuk menyiapkan pengemudi mobil tangki cadangan sebagai langkah antisipasi apabila pengemudi membutuhkan waktu istirahat, sehingga keselamatan kerja dan kelancaran distribusi tetap terjaga.

Pertamina Patra Niaga turut memperkuat dukungan personel internal dari Jakarta dengan melibatkan berbagai fungsi dan unit kerja untuk membantu percepatan pemulihan layanan BBM di Bali.

Dukungan lintas fungsi tersebut ditujukan untuk memperkuat koordinasi operasional, distribusi, penjualan, serta komunikasi dengan para pemangku kepentingan.

Pada sisi distribusi, perusahaan terus mengupayakan penambahan armada mobil tangki, termasuk dengan mengalihkan sebagian armada dari Banyuwangi ke Bali.

"Upaya ini dilakukan untuk memperkuat penyaluran BBM ke SPBU dan mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah," ujar Kitty pula.

Untuk membantu mengurai antrean, Pertamina Patra Niaga juga mengupayakan optimalisasi layanan motoris BBM bagi pengguna kendaraan roda dua sesuai ketentuan operasional dan keselamatan yang berlaku.

Informasi mengenai ketersediaan pasokan dan layanan SPBU terus disampaikan melalui akun Instagram resmi @pertaminabali agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan terkini.

Pertamina Patra Niaga terus memantau kondisi pasokan dan penyaluran BBM serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait.

Masyarakat pun diimbau membeli BBM sesuai kebutuhan dan mengikuti informasi resmi Pertamina mengenai ketersediaan pasokan dan layanan SPBU di Bali.

"Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus mengerahkan sumber daya dan mengoptimalkan seluruh lini operasional guna mempercepat pemulihan layanan BBM di Bali, sehingga kebutuhan energi masyarakat dapat terlayani dengan baik," ujar Kitty lagi.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan implementasi sejumlah perjanjian dagang komprehensif (CEPA).

Ada tiga perjanjian yang akan diimplementasikan dalam waktu dekat, yakni Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA), Indonesia-Canada CEPA (I-CA CEPA), dan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA).

Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Rabu mengatakan pihaknya mendorong agar keberadaan CEPA dan FTA tidak berhenti pada tersedianya akses preferensial semata, tetapi diterjemahkan menjadi peningkatan nyata utilisasi oleh eksportir Indonesia.

“Sejumlah perjanjian perdagangan memberikan peluang untuk memperluas pasar melalui penurunan atau penghapusan tarif, peningkatan kepastian akses pasar, serta pembukaan peluang perdagangan pada produk yang sebelumnya menghadapi tarif relatif tinggi,” ujarnya.

Berdasarkan beberapa analisis dampak FTA/CEPA, I-EU CEPA berpotensi memberikan dampak peningkatan ekspor Indonesia hingga 10,9 miliar dolar AS, I-CA CEPA berpotensi meningkatkan ekspor sekitar 1,6 miliar dolar AS, dan I-EAEU FTA sekitar 2,2 milar – 2,89 miliar dolar AS.

Angka tersebut menunjukkan bahwa perjanjian perdagangan tidak hanya memberikan manfaat berupa penurunan tarif, tetapi juga membuka ruang ekspansi perdagangan yang dapat diarahkan pada komoditas yang memiliki kapasitas produksi dan potensi permintaan di negara mitra.

Menko Airlangga menjelaskan bahwa berdasarkan hasil Export Potential Analysis, pemanfaatan CEPA dapat diarahkan pada sejumlah komoditas yang memiliki export gap cukup besar.

Export gap tersebut diperoleh dari selisih antara nilai ekspor saat ini dengan nilai ekspor yang secara potensial masih bisa dicapai di pasar mitra.

Untuk Uni Eropa, EFTA, dan Inggris (UK), peluang utama antara lain terdapat pada komoditas kelapa sawit dan produk turunannya, kendaraan bermotor, kopi, kakao, karet dan produk karet, besi dan baja, kayu olahan, serta produk perikanan.

Untuk Kanada, peluang ekspor terutama terdapat pada mineral dan logam, produk kimia, kendaraan, kayu/karet, serta mesin dan peralatan elektronik.

Sementara itu, makanan dan minuman, hasil laut, alas kaki, produk kayu olahan, elektronik, otomotif, dan produk kerajinan menjadi kelompok produk yang dapat didorong melalui I-CA CEPA.

Adapun di kawasan EAEU, peluang ekspor terutama berasal dari produk kimia, produk nabati, kendaraan, mineral dan logam, serta kayu, kertas, karet dan plastik.

Pada tingkat komoditas, kelapa sawit, alas kaki, udang, karet alam, kopi, dan minyak atsiri termasuk produk yang memperoleh peluang tarif lebih baik melalui I-EAEU FTA.

“Ke depan, fokus Pemerintah adalah menyinergikan pemanfaatan CEPA dan FTA dengan komoditas unggulan yang memiliki basis produksi domestik kuat serta potensi pasar besar di negara mitra. Melalui strategi ini, manfaat kesepakatan dagang diharapkan langsung bertransformasi menjadi lonjakan kinerja ekspor nasional,” tutup Menko Airlangga.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Danantara Indonesia menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan PT PLN (Persero), termasuk PT PLN Batam, menyusul gangguan pasokan listrik pada 12 Oktober 2026.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan perusahaan untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik, kualitas pelayanan, serta respons terhadap kebutuhan pelanggan.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria, dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu, menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan PLN Batam atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat gangguan tersebut.

"Atas nama Danantara Indonesia, kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan PLN Batam atas ketidaknyamanan akibat gangguan pasokan listrik pada 12 Oktober 2026. Kami memahami kesulitan yang dirasakan masyarakat dan dunia usaha. Kebutuhan pelanggan menjadi perhatian utama kami, dan kami berkomitmen mendukung PLN Batam dalam memberikan pelayanan yang semakin baik," ujar Dony.

Peningkatan kualitas layanan PLN Batam merupakan bagian dari komitmen Danantara dalam mendukung transformasi PLN Group secara berkelanjutan.

Pengembangan perusahaan diarahkan untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik, kemudahan pelayanan, serta kesiapan dalam memenuhi perkembangan kebutuhan pelanggan.

"Kami melihat peluang bagi PLN Batam untuk terus tumbuh bersama masyarakat dan dunia usaha. Melalui pengembangan kapasitas perusahaan dan peningkatan kualitas layanan, kami ingin PLN Batam semakin berperan dalam mendukung kebutuhan pelanggan serta kemajuan kawasan," kata Dony.

Dalam pengembangan usaha, PLN Batam menjalankan model bisnis mandiri tanpa menerima subsidi maupun kompensasi dari pemerintah. Perusahaan dinilai memiliki potensi untuk terus berkembang seiring dengan posisi Batam sebagai salah satu motor penggerak perekonomian Indonesia dan tujuan investasi.

Sebagai bagian dari transformasi dan pengembangan usaha, PLN Batam selanjutnya akan berada langsung di bawah Danantara Indonesia. Langkah tersebut ditujukan untuk mendukung pengembangan potensi perusahaan, peningkatan layanan kelistrikan, serta daya tarik investasi di kawasan Batam.

Selain itu, Danantara Indonesia melakukan penyegaran manajemen PLN sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kinerja PLN Group dalam menghadirkan layanan kelistrikan yang semakin andal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dunia usaha.

"Pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas kami dalam penguatan PLN Group. Melalui penyegaran manajemen ini, kami ingin memastikan masyarakat dapat merasakan peningkatan kualitas layanan, mulai dari keandalan pasokan hingga respons terhadap kebutuhan pelanggan. Kami juga ingin PLN semakin siap mendukung kegiatan dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia," kata Dony.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menekankan pentingnya investasi sumber daya manusia (SDM), riset, dan teknologi sebagai fondasi dalam membangun industri di kawasan transmigrasi setelah mempelajari pengembangan industri otomotif di China.

"Saya tertarik bukan pada produknya, melainkan pada prosesnya," kata Iftitah dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Pernyataan tersebut disampaikan seusai kunjungannya ke Beijing Automotive Group (BAIC Group) di Beijing, China, Selasa (13/10), sebagai bagian dari agenda kerja Kementerian Transmigrasi pada 12–18 Oktober 2026.

Menurut Iftitah, pengalaman perusahaan otomotif tersebut menunjukkan bahwa kemajuan industri tidak hanya ditentukan oleh keberadaan pabrik dan modal, tetapi juga oleh kualitas tenaga kerja, penguasaan teknologi, serta kemampuan penelitian yang dibangun secara berkelanjutan.

"Pertama, mereka berorientasi pada manusia. Itulah sebabnya mereka berinvestasi besar-besaran pada sumber daya manusia. Itu lesson learned pertama yang saya tangkap," ujarnya.

Ia menilai pengalaman tersebut relevan bagi transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, sehingga pengembangan industri perlu disertai pendidikan, pelatihan, dan penyiapan tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia usaha.

Selain penguatan SDM, Iftitah menyoroti pentingnya kerja sama internasional dalam pengembangan industri dengan mencontohkan kemitraan BAIC bersama Hyundai dari Korea Selatan dan Mercedes-Benz dari Jerman.

Menurut dia, kemitraan dengan perusahaan yang telah memiliki pengalaman dan teknologi dapat menjadi sarana pembelajaran untuk memperkuat kemampuan produksi, keterampilan tenaga kerja, dan daya saing industri nasional.

"Tidak ada sesuatu yang bisa dibuat dalam semalam. Mereka membutuhkan puluhan tahun, tetapi pada titik tertentu akan terjadi akselerasi," katanya.

Iftitah juga menekankan perlunya membangun ekosistem industri yang melibatkan pemasok, lembaga penelitian, tenaga ahli, jaringan logistik, serta usaha pendukung agar manfaat investasi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

"Kalau kita berinvestasi dalam riset dan ekosistemnya terbentuk, pihak lain tidak perlu mulai dari nol," ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam konteks transmigrasi, pengembangan ekosistem tersebut dapat diarahkan pada pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, kegiatan manufaktur, serta usaha pendukung sesuai dengan potensi sumber daya dan kebutuhan pasar masing-masing kawasan.

Sejalan dengan penguatan SDM dan riset tersebut, Kementerian Transmigrasi pada 2026 telah menerjunkan 1.476 peserta Tim Ekspedisi Patriot (TEP) yang tergabung dalam 246 tim dari 10 perguruan tinggi untuk melakukan riset dan pendampingan di 53 kawasan transmigrasi.

Penerapan teknologi di kawasan transmigrasi antara lain dilakukan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Universitas Hasanuddin di Weri-Saharey, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, melalui pengembangan alat pengering pala yang menurut Kementerian Transmigrasi mampu memangkas waktu pengeringan dari tujuh hari menjadi dua hari.

Sementara itu, TEP Universitas Indonesia di kawasan Barelang, Batam, Kepulauan Riau, telah memfasilitasi pengurusan nomor induk berusaha (NIB) bagi 20 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat sebagai bagian dari pendampingan pengembangan ekonomi masyarakat.

Iftitah menilai keberhasilan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi tidak cukup diukur dari masuknya investasi atau berdirinya pabrik, tetapi juga dari peningkatan keterampilan masyarakat, perkembangan usaha lokal, serta terbukanya lapangan kerja dan sumber pendapatan baru.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Iya, pergantian dirut. Pak Darmawan digantikan oleh Pak Suroso.

Jakarta (ANTARA) - Suroso Isnandar ditunjuk untuk menggantikan Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero), kata Komisaris PLN Andi Arief ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

“Iya, pergantian dirut. Pak Darmawan digantikan oleh Pak Suroso,” ujar Andi Arief.

Penggantian tersebut dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PLN pada Rabu (14/10) malam ini, pukul 18.30 WIB yang digelar menggunakan aplikasi Zoom Meeting.

RUPSLB tersebut, kata dia, dihadiri oleh seluruh direksi, komisaris, dan BP BUMN.

“Ada Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata,” ujar Andi.

Andi menjelaskan bahwa untuk sementara waktu, Suroso masih merangkap jabatan lamanya, yakni Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero), hingga menemukan penggantinya.

Andi meyakini Suroso sebagai Direktur Utama yang baru akan melakukan transformasi lanjutan di PLN.

“Saya mengucapkan terima kasih atas pengabdian yang sangat berarti dari Darmawan Prasodjo, banyak melakukan transformasi,” ujar Andi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mencatat kenaikan ekspor kendaraan utuh atau completely built-up (CBU) sebesar 2,5 persen menjadi 223.696 unit sepanjang Januari-September 2026, ditopang peningkatan permintaan dari kawasan Amerika dan Asia.

"Meskipun total ekspor di Indonesia turun 10 persen, total ekspor kita malah naik 2,5 persen. Sehingga kontribusi kita sekitar 60 persen tahun ini," ucap Presiden Direktur TMMIN Nandi Julyanto di Tangerang, Banten, Rabu.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), ekspor CBU nasional pada Januari-September 2026 mencapai 371.260 unit, turun 2,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 381.644 unit.

Sementara itu, ekspor kendaraan bermerek Toyota meningkat dari 218.162 unit pada Januari-September 2025 menjadi 223.696 unit pada periode yang sama tahun ini.

Pertumbuhan ekspor Toyota terutama didukung peningkatan permintaan dari kawasan Amerika sebesar 14,3 persen dan Asia sebesar 3,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan tersebut mengimbangi koreksi permintaan dari kawasan Timur Tengah yang tercatat sekitar 16 persen.

Hingga September 2026, kendaraan bermerek Toyota yang diproduksi di Indonesia telah dikirim ke lebih dari 100 negara tujuan. Capaian tersebut memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu basis produksi dan ekspor dalam jaringan global Toyota.

Dari sisi model, Avanza/Veloz menjadi kontributor ekspor terbesar sepanjang Januari-September 2026 dengan volume 48.425 unit. Posisi berikutnya ditempati Raize sebanyak 39.001 unit dan Yaris Cross sebanyak 32.447 unit.

Beragam model tersebut diproduksi di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan konsumen domestik sekaligus pasar internasional.

Selain kendaraan konvensional, Toyota Indonesia mencatat pertumbuhan ekspor kendaraan elektrifikasi. Ekspor Kijang Innova Zenix Hybrid Electrified Vehicle (HEV) dan Yaris Cross HEV mencapai 25.752 unit sepanjang Januari-September 2026, meningkat 63,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 15.740 unit.

Peningkatan tersebut mencerminkan penerimaan pasar global terhadap kendaraan elektrifikasi yang diproduksi di Indonesia.

Ke depan, Toyota berupaya memperkuat kinerja ekspor melalui pengembangan produk, perluasan pasar, dan peningkatan daya saing kendaraan produksi dalam negeri.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri otomotif nasional sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam rantai pasok otomotif global.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026