Bekasi, Jawa Barat (ANTARA) - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) dan Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) mendorong penguatan implementasi, khususnya ketersediaan pasokan di kebijakan subsidi harga gas bumi tertentu (HGBT) guna memacu kinerja.

Ketua Umum FIPGB Yustinus Gunawan menyampaikan merujuk Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur yang ekspansif selama 29 bulan berturut-turut hingga awal 2024, menjadi bukti HGBT berhasil memulihkan kinerja industri yang sempat turun.

Menurutnya, dalam keterangan di Jakarta, Senin, pelaksanaan kebijakan yang diinisiasi pada masa pandemi COVID-19 tersebut menjadi pembuktian atas keakurasian pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Pihaknya mencatat pada Juni 2026, 27,5 persen volume alokasi yang dibayar dengan harga HGBT 7 dollar AS per million british thermal unit (MMBTU), sementara sisanya dipenuhi dari gas regasifikasi LNG seharga sekitar 20 dollar AS.

Adapun Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkirakan kebutuhan gas industri sekitar 2.700 million standard cubic feet per day​​​​​​​ (MMSCFD), sedangkan yang terpenuhi melalui skema HGBT sekitar 1.600 MMSCFD.

Kemenperin juga mencatat dampak positif HGBT terhadap sektor industri pada 2020-2023 mencapai Rp147,11 triliun.

Sementara itu, Asaki menilai kebijakan HGBT mesti dilihat sebagai investasi strategis negara untuk menciptakan nilai tambah industri, meningkatkan daya saing produk nasional, memperluas investasi, dan menciptakan lapangan kerja.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keandalan pasokan gas bagi industri.

Sebelumnya, Ketua Asaki Edy Suyanto menyoroti pembatasan pemanfaatan gas HGBT sejak September 2026 yang dinilai menjadi tantangan bagi industri keramik nasional.

Asaki memperkirakan harga gas rata-rata dapat mencapai 8-8,5 dolar AS per MMBTU melalui kombinasi skema HGBT dan biaya regasifikasi gas alam cair (LNG).

Namun, keterbatasan akses gas HGBT yang hanya mencakup sekitar 40 persen kebutuhan membuat harga rata-rata gas industri di Jawa bagian barat mencapai sekitar 12 dolar AS per MMBTU dan di wilayah timur sekitar 9 dolar AS per MMBTU.

Selain itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah mengatasi persoalan pasokan dan harga gas bumi untuk industri guna menjaga keberlangsungan produksi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin menilai persoalan gas industri merupakan masalah klasik yang telah berlangsung bertahun-tahun dan belum terselesaikan secara menyeluruh.

Menurut Saleh, dalam keterangan di Jakarta, Selasa (13/10), terdapat dua persoalan mendasar yang perlu segera ditangani pemerintah, yakni kepastian ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga gas bagi industri dalam negeri.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Problemnya adalah memang kemarin terjadi kapal yang terlambat masuk dari Jawa ke Bali untuk menyuplai

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan gangguan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Bali serta Jawa Timur, seperti di Bangkalan dan Sampang sudah terurai.

"Tadi saya sudah mendapat laporan bahwa sudah bisa terurai dengan pasokan yang sudah mereka (Pertamina) lakukan di sana (Jawa Timur)," kata Bahlil dalam pernyataan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Bahlil menjelaskan kendala pasokan BBM di Bali sebelumnya terjadi akibat keterlambatan kapal pengangkut BBM dari Jawa. Pemerintah bersama Pertamina dan unsur pemerintah daerah serta aparat keamanan telah berkoordinasi untuk menangani persoalan tersebut.

"Problemnya adalah memang kemarin terjadi kapal yang terlambat masuk dari Jawa ke Bali untuk menyuplai. Tapi sekarang sudah bisa terurai yang dibantu oleh Gubernur, Forkopimda dalam hal ini Gubernur dan Kapolda dan TNI, dan sudah tentu Pertamina melakukan ini," ujarnya.

Bahlil mengatakan cadangan BBM di Bali telah meningkat menjadi 11-12 hari. Dia meminta agar cadangan tersebut ditingkatkan menjadi 15 hari dalam satu minggu ke depan sehingga setara dengan standar nasional.

"Sekarang statusnya Bali cadangannya kita naikkan, sekarang per hari ini sudah menjadi 11 sampai 12 hari, dan saya minta untuk satu minggu ke depan bisa mencapai dengan 15 hari," kata Bahlil.

Sementara itu, terkait gangguan pasokan di Bangkalan dan Sampang, Jawa Timur, Bahlil mengatakan persoalan tersebut berkaitan dengan distribusi yang menjadi tanggung jawab Pertamina.

“Distribusi. Cadangan nasional kita kan di 16 sampai 18 hari,” kata Bahlil saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai penyebab gangguan pasokan BBM di wilayah tersebut.

Bahlil juga memastikan cadangan nasional Pertalite berada pada kisaran 16-18 hari, sedangkan BBM jenis RON 92, RON 95, RON 98, dan solar masing-masing memiliki cadangan di atas 20 hari.

"Saya dapat pastikan bahwa cadangan nasional kita untuk Pertalite itu 16 sampai 18 hari. Untuk yang RON 92, RON 95, RON 98 itu di atas 20 hari semua. Termasuk solar kita semua di atas 20 hari," kata dia.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Saya dapat pastikan bahwa cadangan nasional kita untuk pertalite itu 16 sampai 18 hari.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia memastikan cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman di tengah ketidakpastian global.

"Saya dapat pastikan bahwa cadangan nasional kita untuk pertalite itu 16 sampai 18 hari. Untuk yang RON 92, RON 95, RON 98 itu di atas 20 hari semua. Termasuk solar kita semua di atas 20 hari," kata Bahlil dalam pernyataan pers, usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Bahlil menjelaskan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) saat ini telah mencapai kisaran 105-106 dolar Amerika Serikat (AS) per barel. Sementara itu, rata-rata harga ICP sejak Januari hingga Oktober 2026 berada di kisaran 91-92 dolar Amerika Serikat (AS) per barel.

Menurut dia, perkembangan tersebut menjadi bagian dari situasi global yang semakin tidak menentu.

Selain membahas kondisi pasokan BBM nasional, Bahlil juga melaporkan perkembangan distribusi BBM di Bali yang sebelumnya mengalami kendala akibat keterlambatan kapal pengangkut pasokan dari Jawa.

Dia mengatakan cadangan BBM di Bali telah meningkat menjadi 11-12 hari. Pemerintah meminta agar cadangan tersebut ditingkatkan menjadi 15 hari dalam satu minggu ke depan, sehingga setara dengan standar nasional.

"Sekarang statusnya Bali cadangannya kita naikkan, sekarang per hari ini sudah menjadi 11 sampai 12 hari, dan saya minta untuk satu minggu ke depan bisa mencapai dengan 15 hari, sehingga dia betul-betul sama dengan standar nasional," ucap dia.

Bahlil menyebut kendala distribusi di Bali telah terurai melalui koordinasi pemerintah daerah, aparat keamanan, dan Pertamina.

Terkait laporan gangguan pasokan BBM di Bangkalan dan Sampang, Jawa Timur, Bahlil mengatakan Pertamina telah melaporkan bahwa persoalan tersebut dapat diatasi melalui penyaluran pasokan tambahan.

Dia menegaskan bahwa kendala di sejumlah daerah tersebut berkaitan dengan distribusi, bukan kondisi cadangan BBM nasional secara keseluruhan.

"Saya sudah mendapat laporan bahwa sudah bisa terurai dengan pasokan yang sudah mereka lakukan di sana, (penyebabnya) distribusi. Cadangan nasional kita kan di 16 sampai 18 hari," kata Bahlil.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jajaran kepolisian harus betul-betul menjamin semua program daripada pemerintah....

Jakarta (ANTARA) - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas dugaan pelanggaran di sektor pangan, menyusul laporan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kepada Kapolri, demi melindungi warga dari praktik kecurangan.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengatakan, pihaknya telah menerima surat dari Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kepada Kepala Kepolisian RI (Kapolri) dan mendapatkan penjelasan langsung mengenai sejumlah persoalan pangan yang membutuhkan tindak lanjut kepolisian.

“Surat itu sudah sampai ke kami, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Menteri apa yang harus dilakukan oleh jajaran kepolisian,” kata Asep dalam ditemui awak media seusai menemui Mentan, di Jakarta, Senin.

Ia memastikan penyelidikan hingga penegakan hukum akan dilakukan untuk menindak pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum dan memastikan kepentingan masyarakat tidak dirugikan oleh praktik curang dalam tata niaga pangan.

Asep menegaskan, Bareskrim akan bergerak menindaklanjuti laporan tersebut melalui tahapan penegakan hukum, mulai dari penyelidikan hingga proses hukum terhadap pihak yang ditemukan melakukan pelanggaran.

“Tentunya kami akan langsung melakukan kegiatan-kegiatan dari mulai penyelidikan sampai nanti ke penegakan hukum,” katanya menegaskan.

Salah satu fokus penanganan adalah dugaan pelanggaran oleh importir. Asep menyebutkan, Bareskrim akan mengecek perkembangan penanganan perkara, termasuk empat laporan polisi yang tengah diproses, serta menelusuri perusahaan atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran.

“Kemudian ada empat laporan polisi yang sedang kita terproses dan kita akan terus mengecek perusahaan-perusahaan atau badan hukum yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sehingga kita bisa lakukan proses-proses selanjutnya,” ujarnya lagi.

Selain importir, persoalan pakan ternak juga masuk dalam 11 prioritas yang akan ditindaklanjuti. Bareskrim akan mendalami setiap dugaan pelanggaran berdasarkan fakta dan bukti untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

Asep menekankan, penegakan hukum di sektor pangan merupakan bagian dari tanggung jawab kepolisian dalam mengawal program strategis pemerintah, terutama karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

“Jajaran kepolisian harus betul-betul menjamin semua program daripada pemerintah, semua program strategis dari Bapak Presiden harus berjalan karena ini berhubungan dengan hajat hidup orang banyak,” katanya pula.

Sebelumnya, Mentan telah menyurati Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto untuk meminta dukungan penegakan hukum terhadap dugaan praktik mafia pangan.

Surat tersebut merupakan yang kedua kalinya disampaikan Mentan kepada Kapolri, setelah sebelumnya ia meminta dukungan serupa kepada Kapolri terdahulu.

Laporan itu mencakup sejumlah persoalan, mulai dari dugaan pelanggaran tata niaga ayam dan telur, kecurangan beras fortifikasi, hingga perkara lain yang telah ditangani aparat penegak hukum.

”Sudah kami bersurat dua kali ke Kapolri,” kata Mentan pula.

Menurut Amran, dugaan permainan dalam tata niaga pangan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena dampaknya langsung dirasakan peternak, produsen, dan konsumen.

Penegakan hukum diperlukan untuk memastikan rantai distribusi berjalan sehat serta mencegah praktik yang merugikan masyarakat dan mengganggu kebijakan pemerintah.

Amran menegaskan, pengawasan dan penindakan harus menjangkau berbagai komoditas, bukan hanya satu sektor. Ia menyebut Satgas Pangan Polri telah menetapkan 102 tersangka dalam penindakan sepanjang 2024 hingga 2026, dan jumlah tersebut berpotensi bertambah.

Sebelumnya, Polri, Kejaksaan, dan Kementan juga membongkar dugaan praktik beras oplosan yang melibatkan 212 produsen dengan taksiran kerugian masyarakat mencapai Rp99 triliun.

Dalam kasus minyak goreng, Amran turut menyebut telah menyerahkan 20 pelaku kepada penegak hukum.

“Beras juga, minyak goreng juga, kita harus awasi,” ujarnya lagi.

Persoalan tata niaga pangan kembali menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Kementerian Dalam Negeri pada 12 Oktober 2026. Ayam, telur, dan beras termasuk komoditas yang perlu diwaspadai.

Dalam keterangan resmi pada Kamis (15/10), Mentan mengungkapkan adanya kesenjangan harga ayam yang tajam, yakni sekitar Rp20.000–Rp21.000 per kilogram di tingkat peternak, sementara harga di tingkat konsumen mencapai Rp45.000 per kilogram.

“Yang berteriak produsen, kemudian juga konsumen. Artinya ada yang tidak sehat,” katanya menegaskan.

Langkah Bareskrim menindaklanjuti laporan tersebut menjadi bagian penting untuk mengurai dugaan penyimpangan dalam tata niaga pangan.

Penanganan yang tegas dan tuntas diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, melindungi peternak dan konsumen, serta memastikan pangan tidak menjadi ruang bagi praktik curang yang merugikan kepentingan rakyat, kata dia pula.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Penting untuk menjaga momentum positif penyelesaian IEU-CEPA melalui penguatan koordinasi dan diplomasi dengan institusi UE

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mendorong percepatan penandatanganan dan ratifikasi Perjanjian Kemitraan Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) agar segera berlaku mulai awal 2027.

Sebab, implementasi IEU-CEPA nantinya dapat membuka peluang pasar Eropa yang lebih luas bagi produk Indonesia.

“Penting untuk menjaga momentum positif penyelesaian IEU-CEPA melalui penguatan koordinasi dan diplomasi dengan institusi UE. Percepatan penandatanganan juga perlu diikuti dengan persiapan ratifikasi dan implementasi agar manfaat perjanjian dapat segera dirasakan oleh pelaku usaha kedua pihak,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Setelah mencapai penyelesaian substantif pada September 2025 serta menuntaskan proses legal scrubbing pada Agustus 2026, Indonesia dan Uni Eropa kini memasuki tahapan akhir persiapan penandatanganan.

Pada bulan Juni 2026, Komisi Eropa telah menyampaikan proposal mengenai IEU-CEPA kepada Dewan Uni Eropa untuk mendapatkan persetujuan penandatanganan dan penyelesaiannya.

Kedutaan Besar RI untuk Belgia, Keharyapatihan Luksemburg, dan Uni Eropa juga menyampaikan perkembangan komunikasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan Uni Eropa, termasuk Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Maroš Šefčovič, guna mendorong percepatan penyelesaian prosedur internal Uni Eropa.

Kedua pihak terus mengupayakan agar penandatanganan IEU-CEPA dapat terlaksana sebelum akhir tahun 2026.

Selain IEU-CEPA, pemerintah juga tengah fokus memperkuat berbagai perjanjian perdagangan bebas lain seperti Indonesia-Canada CEPA (I-CA CEPA) dan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA).

Haryo menerangkan, berdasarkan beberapa analisis dampak perjanjian perdagangan bebas, IEU-CEPA berpotensi memberikan dampak peningkatan ekspor Indonesia hingga 10,9 miliar dolar AS, I-CA CEPA berpotensi meningkatkan ekspor sekitar 1,6 miliar dolar AS, dan I-EAEU FTA sekitar 2,2 milar – 2,89 miliar dolar AS.

Angka tersebut menunjukkan bahwa perjanjian perdagangan tidak hanya memberikan manfaat berupa penurunan tarif, tetapi juga membuka ruang ekspansi perdagangan yang dapat diarahkan pada komoditas yang memiliki kapasitas produksi dan potensi permintaan di negara mitra.

Sejalan dengan hal itu, hasil Export Potential Analysis menunjukkan bahwa pemanfaatan CEPA/FTA dapat diarahkan pada sejumlah komoditas yang memiliki export gap cukup besar.

Export gap tersebut diperoleh dari selisih antara nilai ekspor saat ini dengan nilai ekspor yang secara potensial masih bisa dicapai di pasar mitra.

Untuk Uni Eropa, EFTA, dan Inggris (UK), peluang utama antara lain terdapat pada komoditas kelapa sawit dan produk turunannya, kendaraan bermotor, kopi, kakao, karet dan produk karet, besi dan baja, kayu olahan, serta produk perikanan.

Untuk Kanada, peluang ekspor terutama terdapat pada mineral dan logam, produk kimia, kendaraan, kayu/karet, serta mesin dan peralatan elektronik.

Sementara itu, makanan dan minuman, hasil laut, alas kaki, produk kayu olahan, elektronik, otomotif, dan produk kerajinan menjadi kelompok produk yang dapat didorong melalui I-CA CEPA. Adapun di kawasan EAEU, peluang ekspor terutama berasal dari produk kimia, produk nabati, kendaraan, mineral dan logam, serta kayu, kertas, karet dan plastik.

Pada tingkat komoditas, kelapa sawit, alas kaki, udang, karet alam, kopi, dan minyak atsiri termasuk produk yang memperoleh peluang tarif lebih baik melalui I-EAEU FTA.

“Diperlukan sinergi antara Pemerintah Indonesia dan Perwakilan RI di Brussels untuk mengawal penyelesaian IEU-CEPA sekaligus memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara anggota Uni Eropa yang diharapkan dapat mempercepat realisasi manfaat perjanjian serta menjadi fondasi bagi kemitraan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa yang semakin erat dan berkelanjutan,” tutup Haryo.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Untuk keluar dari middle income trap ini kita perlu ada satu roadmap. Roadmap ini salah satu yang terbaik itu adalah masuk ke OECD

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai aksesi ke Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menjadi langkah penting agar Indonesia mampu keluar dari middle income trap atau jebakan pendapatan menengah.

“Untuk keluar dari middle income trap ini kita perlu ada satu roadmap. Roadmap ini salah satu yang terbaik itu adalah masuk ke OECD,” kata Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James T. Riady di Jakarta, Senin.

James mengatakan bahwa Kadin Indonesia bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah meluncurkan “OECD Private Sector Playbook” pada April 2026 sebagai panduan bagi sektor swasta dalam mendukung proses aksesi Indonesia.

“Jadi dengan standar, dengan rangka, dengan governance yang kita patok sendiri dengan OECD ini, ini menjadi roadmap untuk keluar dari middle income trap,” ujar James.

Selain itu, aksesi Indonesia ke dalam OECD juga diharapkan mampu mempercepat transformasi perekonomian Indonesia, di antaranya memperkuat koherensi regulasi, meningkatkan standar tata kelola, serta menciptakan lingkungan bisnis yang lebih dapat diprediksi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan Indonesia dapat merampungkan proses aksesi ke OECD dalam kurun waktu dua tahun.

Airlangga dalam The 14th US-Indonesia Investment Summit di Jakarta, Selasa (6/10), menjelaskan, Indonesia telah menyerahkan hampir 20 dari 24 bab yang perlu dipenuhi kepada OECD.

Artinya, proses yang telah Indonesia lalu setara 75-80 persen, menurut Airlanga.

“Mudah-mudahan dalam dua tahun kita dapat menuntaskan keanggotaan OECD,” kata Airlangga.

Adapun Indonesia menargetkan proses tinjauan teknis (technical review) aksesi keanggotaan OECD rampung dalam waktu 3-4 tahun ke depan.

Pada fase awal pengumpulan informasi (Information Gathering), Indonesia telah menerima 20 kuesioner dari OECD. Selain itu, OECD juga sudah melaksanakan Fact-Finding Mission (FFM) untuk meninjau kebijakan lingkungan hidup serta tata kelola publik.

​​​​​​​

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Sejak kita merdeka sampai hari ini, pangan, energi, dan air itu adalah persoalan dasar.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan bahwa pemerintah harus menyelesaikan hal-hal yang mendasar, seperti persoalan pemenuhan pangan, energi, dan air.

“Tampaknya kata-kata itu sangat normatif, sangat sederhana, sangat rasanya tidak perlu diperhatikan, tetapi dalam sejarah pembangunan nasional kita, sejak kita merdeka sampai hari ini, pangan, energi, dan air itu adalah persoalan dasar,” katanya dalam Launching Dashboard Indeks Akses Keuangan di Daerah (IKAD), di Jakarta, Senin.

Dalam kesempatan tersebut, dia menceritakan bagaimana kerusuhan di Prancis terjadi disebabkan kebutuhan dasar tak tercukupi dan kesenjangan ekonomi masih terjadi.

“Kita lihat negara maju, kita lihat negara yang amat sangat maju ternyata mengalami hal-hal yang sifatnya mendasar. Penjarahan, demo yang mengarah kepada kekerasan adalah hal-hal yang harus kita pelajari bersama, dan itu terjadi karena kebutuhan dasar tidak tercukupi dan kesenjangan masih terjadi. Kita ingin ini jadi pelajaran kita,” ungkap Menteri PPN

Masalah seperti ini dapat dilihat di Indonesia pada era 1965-1966 dan 1998, ketika terjadi demonstrasi besar yang menuntut pemenuhan hak-hak dasar menjadi lebih terjangkau.

Adapun di Prancis yang notabene negara maju, demonstrasi dan kerusuhan di sana memiliki persoalan sama seperti Indonesia di masa lampau, yaitu biaya energi dan makanan menjadi mahal. Kerusuhan di negara tersebut dianggap jauh lebih berat karena para demonstran juga membakar kantor institusi pemerintah.

Berdasarkan persoalan itu, Rachmat Pambudy mengingatkan agar inklusi keuangan dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian daerah, mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) serta layanan pembayaran, dan yang terpenting mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar warga maupun keluarga.

"Kita tidak ingin negara kita seperti negara-negara yang baru saja terjadi looting (penjarahan), terjadi riot (kerusuhan). Kita belajar dari mereka: pertumbuhannya tinggi, kesejahteraannya tinggi, tetapi tidak merata. Karena itu, yang dijarah adalah kawasan-kawasan yang eksklusif," ujar dia.

"Dengan demikian, maka sekali lagi kita berharap inklusi keuangan mendorong produktivitas, memperluas kesempatan kerja, dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian, inklusi keuangan dapat menjadi salah satu pengungkit bagi pengembangan sektor-sektor potensial di daerah," ujar Rachmat pula.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Percepatan ini penting agar potensi sumber daya migas Aceh dapat segera dievaluasi dan ditindaklanjuti secara optimal

Banda Aceh (ANTARA) - Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) mendorong percepatan eksplorasi dan pengembangan potensi migas di lepas pantai barat selatan Aceh (Barsela) tepatnya blok Kabupaten Aceh Singkil dan Aceh Barat sebagai upaya mendukung ketahanan energi nasional.

"Percepatan ini penting agar potensi sumber daya migas Aceh dapat segera dievaluasi dan ditindaklanjuti secara optimal," kata Kepala BPMA Mawardi Nur dalam keterangannya, di Banda Aceh, Senin.

Pernyataan itu disampaikan Mawardi Nur usai melakukan pembahasan bersama Conrad Asia Energy Ltd dalam workshop penentuan status eksplorasi (PSE) struktur Meulaboh dan Singkil, di Jakarta.

Untuk diketahui, BPMA telah melaksanakan penandatanganan kontrak kerja sama dengan Conrad Asia Energy Ltd untuk wilayah kerja Offshore North West Aceh/ONWA (blok Meulaboh) dan Offshore South West Aceh/OSWA (blok Singkil) pada Januari 2023.

Conrad Asia Energy sendiri menjadi perusahaan pemenang lelang wilayah kerja penawaran langsung tahap I tahun 2022 oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM).,

Mawardi mengatakan, pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat tindak lanjut potensi gas di lepas pantai barat daya Aceh, mulai dari evaluasi teknis dan penentuan status eksplorasi hingga persiapan menuju tahap pengembangan lapangan atau Plan of Development (POD).

BPMA mendorong agar proses evaluasi itu dapat ditindaklanjuti secara sistematis, sehingga peluang pengembangan potensi gas di wilayah kerja terkait dapat dinilai secara lebih komprehensif.

"Hasil kajian ini menjadi salah satu dasar dalam menentukan tahapan kegiatan berikutnya, termasuk persiapan menuju pengembangan lapangan melalui POD apabila seluruh persyaratan teknis dan keekonomian telah terpenuhi," ujarnya.

Dirinya menyampaikan, percepatan proses evaluasi dan tindak lanjut pengembangan merupakan hal penting untuk memastikan potensi sumber daya migas Aceh dapat dinilai dan dimanfaatkan secara optimal.

“Kita ingin memastikan proses pengembangan potensi migas Aceh dapat berjalan lebih cepat, khususnya pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan," katanya.

BPMA berharap, setiap tahapan dilaksanakan secara terukur berdasarkan kajian teknis, dengan tetap memperhatikan kelayakan komersial serta pemenuhan seluruh ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Ia menegaskan, rencana pengembangan lapangan tidak dapat dilepaskan dari hasil evaluasi menyeluruh terhadap potensi sumber daya, aspek teknis, dan keekonomian.

"Oleh karena itu, koordinasi antara BPMA dan kontraktor menjadi bagian penting untuk memastikan setiap keputusan pengembangan didasarkan pada data dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Secara historis, Sumur Singkil-1 yang dibor pada 1973 pernah mencatat aliran gas sebesar 10,06 juta kaki kubik standar per hari (million standard cubic feet per day / MMSCFD). Sementara itu, Sumur Meulaboh-1 yang dibor pada 1970 mencatat aliran gas sebesar 6,7 MMSCFD.

Data tersebut menjadi salah satu referensi dalam mengevaluasi potensi kedua struktur. Tetapi, potensi pengembangannya masih memerlukan kajian teknis lanjutan untuk memastikan besaran sumber daya yang dapat diproduksikan, karakteristik reservoir, serta kelayakan komersialnya.

Dengan demikian, percepatan evaluasi potensi dan persiapan pengembangan perlu berjalan seiring dengan pemenuhan kewajiban eksplorasi. Sehingga seluruh tahapan kegiatan hulu migas berlangsung terarah, terukur, dan sesuai dengan ketentuan berlaku.

"BPMA berkomitmen untuk terus mengawal proses evaluasi dan persiapan pengembangan potensi migas di Aceh, termasuk struktur Meulaboh dan Singkil. Ini membuka peluang peningkatan pasokan gas, sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan energi nasional," demikian Mawardi Nur.

Sebagai informasi, adapun luas wilayah kerja OSWA sebesar 8.200 km2 dan ONWA seluas area 9.200 km2 dengan risiko geologi rata-rata moderate to high risk, khususnya di migration dan keberadaan source rock.

Komitmen dengan perusahaan tersebut sampai tiga tahun pertama dengan total nilai investasi 30 juta dolar AS atau setara Rp470,4 miliar. Jumlah total investasi komitmen pasti dari dua wilayah kerja sebesar 30 juta dolar AS dan bonus tanda tangan sebesar 100 ribu dolar AS.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Insya Allah jumlah produksi padi tahun ini kita akan bisa melampaui produksi 2025. Tahun ini sampai hari ini sudah mencapai 1,2 juta ton dan masih ada musim tanam kembali

Lamongan, Jawa Timur (ANTARA) -

Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, optimistis produksi padi pada 2026 melampaui capaian tahun sebelumnya yang sekitar 1,335 juta ton didukung mekanisasi pertanian dan masih berlangsungnya musim tanam.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan, produksi padi hingga pertengahan Oktober 2026 telah mencapai sekitar 1,2 juta ton, sehingga masih berpeluang meningkat seiring adanya musim tanam berikutnya.

"Insya Allah jumlah produksi padi tahun ini kita akan bisa melampaui produksi 2025. Tahun ini sampai hari ini sudah mencapai 1,2 juta ton dan masih ada musim tanam kembali," katanya di Lamongan, Senin.

Ia menjelaskan, modernisasi pertanian terus didorong melalui penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mendukung efisiensi proses budidaya hingga panen. Selain meningkatkan produktivitas, mekanisasi diharapkan membantu petani mempercepat pekerjaan dan mengurangi kehilangan hasil panen.

Dukungan terhadap upaya tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan alsintan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada kelompok tani di Desa Kedali, Kecamatan Pucuk, Lamongan, yang diserahkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Selain mengejar peningkatan produksi, Bupati Yuhronur menyebut harga gabah di tingkat petani Lamongan berada pada kisaran Rp8.600 hingga Rp8.800 per kilogram, lebih tinggi dibandingkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

Pemkab Lamongan juga mendorong pengembangan komoditas lain, termasuk jagung dan tebu. Program bongkar ratoon tebu untuk mendukung swasembada gula nasional telah mencapai sekitar 1.200 hektare, melampaui target awal 1.100 hektare.

Sepanjang 2026, Pemprov Jawa Timur menyalurkan 341 unit alsintan ke berbagai daerah. Khusus Lamongan, bantuan tersebut mencakup empat unit mesin pemanen padi (combine harvester) berukuran besar, selain sejumlah peralatan pendukung pertanian lainnya.

Khofifah mengatakan, penguatan sektor pertanian dari hulu hingga hilir diperlukan untuk menjaga ketahanan pangan di tengah ketidakpastian iklim dan dinamika pangan global.

Penggunaan combine harvester juga dapat memangkas waktu panen lahan seluas satu hektare dari sekitar tiga hari secara manual menjadi satu hingga dua jam. Teknologi tersebut turut menekan kehilangan hasil panen dari kisaran 9–11 persen menjadi sekitar 1–2 persen.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Alimun Khakim
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Keberadaan fasilitas terintegrasi tersebut diharapkan dapat membantu nelayan menekan biaya operasional, sekaligus menjaga kualitas ikan setelah ditangkap.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong efisiensi usaha nelayan melalui operasional 65 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang dilengkapi fasilitas pendukung, mulai dari stasiun pengisian bahan bakar hingga fasilitas penyimpanan dingin (cold storage).

Dalam siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah, di Jakarta, Senin, Juru Bicara KKP Ayu Rahmawati mengatakan pembangunan KNMP dirancang untuk mengatasi berbagai kendala usaha nelayan, termasuk keterbatasan akses bahan bakar minyak (BBM), ketersediaan es, fasilitas penyimpanan ikan, dan jangkauan pemasaran.

Ia menjelaskan fasilitas yang disediakan dalam satu kawasan KNMP meliputi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), pabrik es, gudang pendingin (cold storage), dermaga, bengkel kapal, serta fasilitas pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Menurut Ayu, keberadaan fasilitas terintegrasi tersebut diharapkan dapat membantu nelayan menekan biaya operasional, sekaligus menjaga kualitas ikan setelah ditangkap.

Ketersediaan es dan cold storage, misalnya, memungkinkan hasil tangkapan ditangani dan disimpan dengan lebih baik sebelum dipasarkan.

Dengan demikian, mutu ikan diharapkan tetap terjaga, sehingga memiliki peluang memperoleh nilai jual yang lebih baik.

Ayu menjelaskan selain mendukung kegiatan penangkapan ikan, fasilitas pengolahan dan pemasaran juga dirancang untuk memperkuat rantai usaha perikanan.

Melalui dukungan tersebut, nelayan diharapkan memiliki akses yang lebih luas dalam memasarkan hasil tangkapan.

Ayu mengatakan pemerintah berupaya memperbaiki ekosistem usaha perikanan secara menyeluruh, mulai dari penyediaan sarana produksi hingga pemasaran, agar nelayan tidak menghadapi hambatan usaha secara sendiri-sendiri.

KKP mencatat sebanyak 65 KNMP tahap pertama telah beroperasi. Sementara itu, pembangunan 35 lokasi tahap berikutnya mencapai progres 94,53 persen per 2 Oktober 2026.

Pembangunan KNMP akan dilanjutkan hingga 2029 dengan sasaran 5.000 desa nelayan di Indonesia.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Distribusi BBM dari Pertamina ke SPBU juga dilaporkan berjalan normal tanpa gangguan signifikan pada rantai pasok maupun antrean panjang

Lamongan, Jawa Timur (ANTARA) -

Kepolisian Resor (Polres) Lamongan, Jawa Timur, memantau ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk memastikan pasokan bagi masyarakat tetap aman dan distribusi berjalan lancar.

Kapolres Lamongan AKBP Adhytiawarman Gautama Putra mengatakan pemantauan dilakukan selama tiga hari sejak Jumat (16/10) dengan menyasar sejumlah SPBU di wilayah Kabupaten Lamongan.

"Hari ini, kami melakukan pengecekan di SPBU 54.622.08 yang berlokasi di Jalan Sunan Drajat, Kelurahan Sidoharjo, Lamongan, untuk memastikan ketersediaan BBM dan optimalisasi pelayanan," katanya di Lamongan, Senin.

Ia menjelaskan, pengecekan meliputi ketersediaan stok BBM, kelancaran distribusi, serta pelayanan petugas kepada konsumen. Hasil pemantauan dan koordinasi dengan pihak terkait menunjukkan pasokan BBM bersubsidi maupun non subsidi masih mencukupi kebutuhan masyarakat.

"Distribusi BBM dari Pertamina ke SPBU juga dilaporkan berjalan normal tanpa gangguan signifikan pada rantai pasok maupun antrean panjang," katanya.

Kapolres setempat juga telah memerintahkan seluruh kepala kepolisian sektor (Kapolsek) untuk memantau SPBU secara rutin di wilayah masing-masing.

"Seluruh personel agar membantu pengaturan lalu lintas apabila terjadi antrean panjang agar tidak mengganggu pengguna jalan," ucapnya.

Uq menambahkan, selain memastikan ketersediaan BBM, petugas kepolisian mengingatkan pengelola SPBU agar memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Polres Lamongan juga mengimbau masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi mengenai kelangkaan BBM yang belum terverifikasi dan memastikan kebenarannya melalui sumber resmi.

Masyarakat diminta tetap tertib saat mengisi BBM serta mengikuti arahan petugas. Jika membutuhkan bantuan pengamanan atau pengaturan antrean, masyarakat dapat menghubungi kepolisian terdekat atau layanan Call Center Polri 110.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Alimun Khakim
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Pemenuhan ketentuan perizinan, perhatian terhadap lingkungan, dan komunikasi dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam pengembangan fasilitas PT PAL di Lamongan

Lamongan, Jawa Timur (ANTARA) -

PT PAL Indonesia (Persero) memproses pemenuhan perizinan fasilitas industri di Desa Sidokelar, Kabupaten Lamongan, termasuk membahas pemberdayaan masyarakat dan akses jalan untuk menyelaraskan kegiatan industri dengan kebutuhan warga setempat.

Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod mengatakan, pengembangan fasilitas industri maritim terus berjalan sesuai ketentuan perizinan serta memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya.

“Pemenuhan ketentuan perizinan, perhatian terhadap lingkungan, dan komunikasi dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam pengembangan fasilitas PT PAL di Lamongan,” katanya di Lamongan, Jawa Timur, Senin.

Ia menjelaskan, dalam aspek perizinan, perusahaan telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB), Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR).

Sementara untuk dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan perizinan terminal khusus masih dalam proses penerbitan.

Selain itu, PT PAL bersama pemerintah desa membahas skema pemberdayaan masyarakat, termasuk peluang penyerapan tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan operasional dan kompetensi yang dipersyaratkan.

"Kami juga menyiapkan opsi pembukaan akses jalan baru untuk mendukung aktivitas industri sekaligus mengakomodasi kebutuhan warga," katanya.

Pengelolaan area galangan kapal di Lamongan sebelumnya dilakukan PT Lamongan Marine Industry sebelum dialihkan kepada PT PAL melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) pada 16 Desember 2025.

Pemanfaatan fasilitas tersebut merupakan bagian dari penugasan pemerintah untuk mendukung konsolidasi industri galangan kapal nasional dan penguatan kemandirian industri pertahanan.

Kepala Desa Sidokelar Puguh Santoso berharap sinergi dengan PT PAL terus berlanjut dan membuka kesempatan kerja bagi pemuda serta warga setempat.

“Sejauh ini program dari perusahaan telah bersinergi baik dengan desa. Jadi kalau bisa jangan berhenti, saya harap terus dikembangkan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dusun Klayar Fadlullah menilai kolaborasi perusahaan dengan masyarakat, termasuk pemuda karang taruna, penting untuk mendukung pembangunan desa.

Ia juga berharap kerja sama tersebut berlanjut, termasuk dalam upaya pelestarian lingkungan.

“Perusahaan sangat membantu, utamanya bagi pemuda Karang Taruna. Kolaborasi dengan berbagai program perusahaan di sekitar termasuk PT PAL sangat penting untuk pembangunan desa,” ujarnya.

Sepanjang 2026, PT PAL juga menyalurkan program tanggung jawab sosial di Sidokelar, antara lain 840 paket sembako bagi warga pesisir, beasiswa siswa berprestasi, serta dukungan pembangunan gedung MI Muhammadiyah 07 di desa setempat.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Alimun Khakim
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026