Jakarta (ANTARA) - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa melaporkan realisasi transaksi pengadaan produk dalam negeri mencapai Rp389,2 triliun per 13 Oktober 2026.

Nilai tersebut setara dengan 91,3 persen dari total realisasi penyedia.

Kemudian, realisasi transaksi pengadaan yang melibatkan usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK) tercatat sebesar Rp191,3 triliun dengan partisipasi 271.369 pelaku usaha atau setara 44,9 persen dari total realisasi penyedia.

"Capaian ini menunjukkan bahwa pengadaan pemerintah memiliki potensi besar dalam memperluas pasar produk dalam negeri dan meningkatkan partisipasi pelaku usaha," kata Sarah dalam pembukaan Business Matching 2026 di Jakarta, Rabu.

Meski demikian, perluasan peluang pasar harus diikuti dengan kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan pemerintah.

Sarah menilai pelaku usaha perlu terus meningkatkan kualitas produk, kapasitas produksi, ketepatan waktu, kesinambungan pasokan, efisiensi, dan daya saing.

Di sisi lain, pemerintah perlu merencanakan kebutuhan secara jelas, memahami kondisi pasar, serta memberikan kesempatan berusaha yang adil sesuai dengan ketentuan.

"Melalui business matching, kita berharap akan terjalin suatu hubungan yang lebih baik antara kebutuhan pemerintah dan kapasitas pelaku usaha," ujarnya.

Sarah mengatakan forum tersebut bisa membantu pemerintah memperoleh gambaran mengenai produk dan kemampuan penyedia, sekaligus memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai kebutuhan serta standar yang harus dipenuhi.

Ia menambahkan capaian pengadaan juga perlu didukung oleh transformasi digital, khususnya melalui pemanfaatan katalog elektronik (e-katalog).

Berdasarkan data LKPP, nilai transaksi melalui e-katalog pada tahun anggaran 2026 mencapai Rp190,7 triliun, dengan 1.474.018 transaksi yang melibatkan 122.395 pelaku usaha.

Adapun jumlah produk yang tercatat dalam katalog elektronik mencapai 2.436.601 produk.

"Capaian ini menunjukkan besarnya ekosistem digital yang dapat dimanfaatkan untuk mempertemukan kebutuhan pemerintah dengan produk yang tersedia di pasar," kata Sarah.

Namun, e-katalog tidak boleh sekadar menjadi sarana untuk menampilkan produk dan melakukan transaksi.

"Kita perlu memastikan bahwa ekosistem digital ini mampu memperluas akses pasar, mendorong persaingan yang sehat, meningkatkan transparansi serta memudahkan pemerintah untuk memperoleh barang jasa yang sesuai dengan kebutuhannya," tambahnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Perusahaan terus berinvestasi dalam kegiatan eksplorasi untuk menemukan sumber daya migas baru dan menunjang ketahanan energi nasional

Penajam Paser Utara (ANTARA) - PT Pertamina Hulu Energi Lepas Pantai Bunyu (PHE LPB) anak perusahaan di bawah Zona 10 Regional-3 PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) melakukan pengeboran eksplorasi sumur minyak dan gas (migas) di wilayah Kalimantan untuk menjaga produksi energi nasional.

"Eksplorasi dilakukan untuk menjaga keberlanjutan produksi migas, sekaligus mencari sumber daya baru," ujar Manajer Drilling Zona 10 Muhdi Rizal dalam keterangan diterima di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu.

"Perusahaan terus berinvestasi dalam kegiatan eksplorasi untuk menemukan sumber daya migas baru dan menunjang ketahanan energi nasional," tambahnya.

Kegiatan pengeboran sumur eksplorasi Tingkilan-001 (TKLN-001) di Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara tersebut, dapat menambah cadangan migas yang berkontribusi bagi ketersediaan dan ketahanan energi.

Kegiatan bagian dari program eksplorasi PHE LPB di Wilayah Kerja (WK) Maratua d Cekungan Tarakan area Kalimantan Utara itu, bertujuan menguji potensi hidrokarbon pada Formasi Menumbar berdasarkan kajian geologi dan data bawah permukaan.

Sumur Tingkilan-001 dibor secara vertikal menggunakan Rig PDSI #21.2 dengan kapasitas 700 tenaga kuda (horsepower/HP), jelas Muhdi Rizal, pengeboran ditargetkan mencapai kedalaman akhir 1.574 meter measured depth (mMD) atau 1.554 meter true vertical depth subsea (mTVDSS).

Manajer Exploration Planning & Operation Regional-3 Theodorus Rendhi memberikan apresiasi dukungan terhadap pelaksanaan eksplorasi sumur migas tersebut.

Komunikasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan diperlukan agar kegiatan berjalan aman dan sesuai target, kata dia, juga membuka ruang komunikasi agar setiap tahapan eksplorasi dapat dipahami bersama yang diharapkan memberikan manfaat bagi wilayah sekitar.

Masyarakat Kecamatan Tanjung Palas Timur mendukung kegiatan eksplorasi tersebut, diharapkan komunikasi dan koordinasi antara perusahaan, pemerintah, serta masyarakat tetap terjaga selama pengeboran berlangsung.

Sosialisasi dilakukan sebelum kegiatan pengeboran dilakukan, melibatkan pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan dan desa, tokoh adat, agama dan tokoh masyarakat, serta warga Desa Mangkupadi, juga memberikan bantuan kepada 20 anak yatim dan dhuafa di Desa Mangkupadi.

Komunikasi menyampaikan rencana dan perkembangan eksplorasi, termasuk aspek keselamatan secara berkala dilakukan, sekaligus memperkuat koordinasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat selama kegiatan berlangsung, demikian Theodorus Rendhi.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Sudah diajukan ke Kementerian Keuangan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan pengajuan terkait rencana penyaluran gaji pegawai negeri sipil (PNS) melalui koperasi telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Sudah diajukan ke Kementerian Keuangan," kata Ferry seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jakarta, Rabu.

Ferry menyampaikan hal tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan rencana pembayaran gaji PNS melalui koperasi.

Ia menyebut anggaran untuk pembayaran tersebut tengah disiapkan, tetapi belum menjelaskan angka secara terperinci serta mekanisme penyalurannya.

"Udah akan siap dibayarkan," ujar dia.

Ferry juga belum merinci bentuk pengajuan yang disampaikan kepada Kemenkeu, kejelasan jadwal dimulainya penyaluran, maupun koperasi yang akan dilibatkan dalam layanan pembayaran tersebut.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi pada Kamis (8/10) menyatakan belum ada keputusan resmi pemerintah terkait rencana perluasan jalur pembayaran gaji PNS dan pensiun melalui koperasi.

Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi mengatakan pemerintah masih mengupayakan agar koperasi dapat menjadi mitra pembayaran gaji dan pensiun, seperti layanan yang dilakukan PT Pos Indonesia dan perbankan.

"Contohnya saat ini Kementerian Koperasi sedang mengusahakan agar koperasi dapat menjadi mitra pembayaran gaji pensiunan (ASN/PNS) seperti halnya yang dilakukan oleh PT Pos dan bank," kata Zabadi dalam keterangannya, Kamis (8/10).

Menurut Zabadi, rencana perluasan layanan tersebut bertujuan memberikan lebih banyak pilihan akses layanan keuangan bagi masyarakat tanpa menggeser peran perbankan, termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Rencana pelibatan koperasi dalam penyaluran gaji PNS dan pembayaran pensiun sebelumnya disampaikan Ferry dalam diskusi publik Pra Kongres Nasional Syarikat Islam di Jakarta, Senin (5/10).

Saat itu, Ferry mengatakan pemerintah tengah membahas kemungkinan menjadikan koperasi sebagai unit layanan jasa pembayaran gaji pegawai negeri dan pensiun bersama Menteri Keuangan.

Adapun berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Oktober 2026, jumlah aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia mencapai sekitar 6,7 juta orang, yang mencakup PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Sementara itu, PT Taspen (Persero) mencatat sebanyak 3,28 juta peserta pensiun dari total 9,13 juta peserta yang dilayaninya hingga Agustus 2026. Taspen memiliki 46 mitra bayar dan 16.911 titik layanan di seluruh Indonesia.

Dalam ketentuan yang berlaku, penyaluran gaji PNS diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016 tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bank Umum Secara Terpusat.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jadi sertifikasi halal akan tetap kita jalankan, PP-nya tetap kita jalankan, tentu dengan memperhatikan kesiapan dari para pelaku usaha. Dan kita akan sisir siapa saja yang siap dan kemudian bisa kita jalankan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian memastikan implementasi kewajiban sertifikasi halal (Wajib Halal) yang mulai berlaku pada 18 Oktober 2026 akan berjalan dengan baik, dengan tetap memperhatikan kesiapan pelaku usaha.

Dalam pelaksanaannya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjadi penanggung jawab utama.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo dalam pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) di Jakarta, Rabu, mengatakan, kebijakan ini bertujuan melindungi konsumen, menjamin mutu produk, serta memperkuat daya saing industri nasional.

“Jadi sertifikasi halal akan tetap kita jalankan, PP-nya tetap kita jalankan, tentu dengan memperhatikan kesiapan dari para pelaku usaha. Dan kita akan sisir siapa saja yang siap dan kemudian bisa kita jalankan,” kata dia.

Tercatat sejumlah dampak strategis penerapan Wajib Halal, antara lain menjadi quality gate bagi produk impor, memperkuat perlindungan pasar domestik, serta mendorong peningkatan kelas industri nasional.

Kemenko Bidang Perekonomian juga terus berkoordinasi dengan BPJPH dan kementerian/lembaga terkait untuk menyiapkan regulasi turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024.

Dradjad menyebutkan bahwa hingga 14 Oktober 2026, Indonesia telah memiliki 123 Mutual Recognition Arrangement (MRA) halal dengan lembaga halal luar negeri yang mencakup 43 negara, termasuk China dan Australia.

“Kerja sama MRA halal ini bukan hanya dengan negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim, tapi di seluruh negara,” kata Dradjad.

Menurut dia, sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan syariah, tetapi juga sejalan dengan tren produk sehat yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Untuk mendukung pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), BPJPH sendiri telah menyediakan kuota 1,35 juta sertifikat halal gratis melalui program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) 2026. Pelaku usaha dapat mengajukan sertifikasi tersebut melalui sistem SiHalal.

“Jadi ini program yang sangat serius kita jalankan. Tentu di dalam menjalankan program sertifikasi halal gratis ini, kita melihat kesiapan dari pelaku usaha,” kata Dradjad.

Dalam pemaparannya, ia juga menyebutkan bahwa sebanyak 4,4 juta sertifikat halal telah diterbitkan, mencakup 14,6 juta produk. Capaian tersebut dinilai turut memperkuat ekosistem industri halal nasional.

Dradjad memandang, industri halal kini telah menjadi salah satu penggerak perekonomian Indonesia.

Rantai nilai halal, catat dia, berkontribusi hampir 25 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau sekitar Rp1.524 triliun pada kuartal IV 2025. Sementara itu, ekspor produk halal tumbuh 23 persen sepanjang 2025 menjadi 63,4 miliar dolar AS.

Menurut Dradjad, ekonomi syariah juga berpotensi menjadi salah satu penopang pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen pada 2027 dan 8 persen dalam jangka menengah, sekaligus memperkuat daya saing nasional.

Potensi tersebut didukung oleh besarnya pasar ekonomi syariah global, di mana belanja konsumen muslim dunia diproyeksikan mencapai hampir 3,6 triliun dolar AS pada 2029 dan aset keuangan syariah global diperkirakan mencapai 9,72 triliun dolar AS.

Sebelumnya, BPJPH menegaskan bahwa tidak ada penundaan implementasi Wajib Halal yang akan dimulai pada 18 Oktober 2026.

“Wajib Halal tetap kita implementasikan mulai 18 Oktober 2026. Tidak ada penundaan,” kata Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (10/10).

Lebih lanjut, Haikal mengatakan pemerintah saat ini tengah menyusun ketentuan khusus bagi kondisi tertentu, khususnya bagi usaha mikro dan kecil (UMK), serta produk berupa bahan baku dan barang gunaan.

Hal itu, lanjut dia, agar implementasi Wajib Halal dapat berjalan secara tertib, menjamin keberlangsungan usaha, memberikan kepastian usaha, dan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Implementasi Wajib Halal dan pemastian kehalalan produk luar negeri, lanjutnya, bukan merupakan larangan terbatas, pembatasan, maupun pemaksaan kepada pelaku usaha.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat, sekaligus kepastian berusaha bagi pelaku usaha.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Keterlambatan distribusi dengan alasan kendala logistik kapal yang bersandar di Terminal Manggis maupun Sanggaran tidak boleh menjadi alasan klasik yang terus berulang

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI I Wayan Sudirta meminta Pertamina untuk menormalkan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan mengevaluasi sistem manajemen rantai pasok maritim (maritime supply chain) untuk wilayah Bali, karena merupakan destinasi pariwisata internasional.

"Saya prihatin dan menyayangkan terjadinya krisis BBM di Bali. Bali adalah etalase pariwisata Indonesia yang mobilitas masyarakatnya sangat tinggi," kata Sudirta dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dia menyoroti masalah BBM yang memicu antrean panjang hingga berjam-jam di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Denpasar, Badung, Tabanan dan beberapa Kabupaten lainnya di Bali, dalam beberapa hari terakhir.

Kondisi tersebut, kata dia, merugikan aktivitas ekonomi masyarakat dan tidak sejalan dengan posisi sebagai destinasi pariwisata internasional.
​
Berdasarkan pengecekan fakta langsung dan laporan di lapangan, kata Sudirta, antrean kendaraan mengular hingga ke jalan raya dan memicu kemacetan parah di sejumlah titik.

Masyarakat, ujar Sudirta, mulai dari pekerja harian, pengemudi ojek online, hingga wisatawan, harus kehilangan waktu produktif mereka hanya untuk mendapatkan BBM.
​
"Keterlambatan distribusi dengan alasan kendala logistik kapal yang bersandar di Terminal Manggis maupun Sanggaran tidak boleh menjadi alasan klasik yang terus berulang. Masyarakat kita yang menjadi korban, waktu mereka terbuang, dan ekonomi rakyat kecil terhambat," ujarnya.
​
Meski pihak PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus telah mengonfirmasi bahwa kelangkaan ini disebabkan oleh keterlambatan kapal tanker dan saat ini telah menambah pasokan sebesar 26.200 kiloliter serta mengoperasikan terminal tertentu 24 jam penuh, Sudirta menilai langkah penanganan harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat dan evaluasi menyeluruh.

Terobosan Gubernur Bali Wayan Koster yang menginstruksikan agar seluruh SPBU yang ada di Denpasar dan Badung untuk membuka layanan selama 24 jam memang cukup membantu untuk mengurangi masalah, namun menurut pengelihatan langsung di lapangan, Wayan Sudirta menemukan bahwa sekalipun SPBU beroperasi 24 jam, akan tetapi sebagian dari SPBU yang ada sudah kehabisan minyak untuk dijual.

Untuk mengatasi krisis ini secara tuntas dan mencegah hal serupa terulang, I Wayan Sudirta menawarkan dan mendesak beberapa solusi strategis, di antaranya yaitu Pertamina harus memastikan tambahan pasokan BBM benar-benar terdistribusi merata ke seluruh SPBU yang kosong, khususnya di titik-titik krusial seperti Denpasar, Badung dan Tabanan.

Kemudian operasional 24 jam di Terminal Sanggaran dan Manggis harus diawasi ketat implementasinya di lapangan oleh pihak yang berwajib.

Selain itu, pihaknya juga mengapresiasi jajaran Kepolisian (Polres dan Polsek setempat) yang telah turun ke lapangan, namun intensitas pengamanan di area SPBU harus ditingkatkan secara maksimal, antara lain untuk mengatasi kemacetan, membantu menyampaikan informasi kepada Masyarakat yang sedang mengantre dan lain-lain. Pengaturan lalu lintas mutlak diperlukan agar antrean tidak melumpuhkan urat nadi jalan-jalan utama.

Sudirta juga meminta Pertamina wajib mengevaluasi sistem manajemen rantai pasok maritim (maritime supply chain) untuk wilayah Bali. Harus ada skenario cadangan (Rencana Kontingensi) jika terjadi cuaca buruk atau kendala operasional kapal tanker, sehingga buffer stock (stok penyangga) di terminal darat mampu memenuhi kebutuhan hingga pasokan baru tiba.

Petugas ​Pertamina, Kepolisian dari Polda Bali dan aparat Pemerintah harus memberikan informasi yang real-time secara aktif dan terus menerus kepada masyarakat terkait SPBU mana saja yang stoknya tersedia. Hal ini penting untuk mencegah panic buying dan penumpukan antrean di satu titik saja.

​"Sebagai wakil rakyat Bali, saya terus memantau perkembangan situasi ini. Kami meminta Pertamina untuk menjamin bahwa dalam 1x24 jam ke depan, masalah ini bisa terurai dan distribusi kembali normal. Jangan biarkan masyarakat Bali kesulitan di tanahnya sendiri," kata Sudirta.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Keberhasilan sertifikasi halal bukan hanya (dilihat) dari jumlah sertifikat, tetapi meningkatnya daya saing UMKM, meluasnya akses pasar, dan membaiknya kesejahteraan masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (FEB UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Mohammad Nur Rianto Al Arif menilai keberhasilan dari implementasi kewajiban sertifikasi halal (Wajib Halal), salah satunya diukur melalui adanya peningkatan daya saing dan kualitas pelaku industri hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Keberhasilan sertifikasi halal bukan hanya (dilihat) dari jumlah sertifikat, tetapi meningkatnya daya saing UMKM, meluasnya akses pasar, dan membaiknya kesejahteraan masyarakat,” kata Nur Rianto dalam acara diskusi publik, di Jakarta, Rabu.

Ia menilai, keberhasilan dari kebijakan ini sangat erat kaitannya dengan dukungan negara dan layanan yang mudah diakses.

Beberapa langkah yang bisa didorong menjelang implementasinya pada 18 Oktober mendatang, antara lain perluasan fasilitas melalui sertifikasi gratis dan pendampingan bagi UMKM yang memenuhi kriteria.

Lebih lanjut, penyederhanaan prosedur melalui digitalisasi yang mudah dan disertai dengan bantuan tatap muka; serta pengawasan proporsional yang mengutamakan penindakan tegas terhadap pelanggaran yang serius.

Selain itu, Nur Rianto mengatakan, pemerintah juga perlu aktif menghubungkan pelaku usaha dengan pasar yang lebih luas.

Hal ini dapat diakselerasi melalui pembukaan akses pembiayaan, pengadaan, ritel, dan perdagangan digital.

Pemerintah, kata dia lagi, juga harus mampu mengukur dampak nyata dari kebijakan ini, dengan memantau apakah terdapat peningkatan omzet, produktivitas, akses pasar, dan keberlanjutan usaha.

“Menurut saya, sertifikasi itu adalah seharusnya tidak hanya menjadi tahap awal, tetapi seharusnya beyond certification, bagaimana kemudian industri halal kita yang berkembang,” ujar Nur Rianto.

Ia mengatakan, Wajib Halal berpotensi menciptakan peluang ekonomi jika pelaksanaannya dijalankan dengan baik.

Peluang ekonomi tersebut antara lain meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat reputasi dan daya saing produk.

“Selanjutnya, membuka peluang akses pasar dan ekspor, serta mendorong standardisasi proses produksi,” kata Nur Rianto.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa tidak ada penundaan implementasi kewajiban sertifikasi halal (Wajib Halal) yang akan dimulai pada 18 Oktober 2026.

Informasi resmi mengenai kebijakan dan implementasi Jaminan Produk Halal dapat diakses melalui laman resmi BPJPH, pada laman bpjph.halal.go.id.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Kami terus berinvestasi dalam kegiatan eksplorasi untuk menemukan sumber daya migas baru dan menjaga keberlanjutan produksi Perusahaan.

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Hulu Energi Lepas Pantai Bunyu (PHE LPB) memulai kegiatan pengeboran eksplorasi Sumur Tingkilan-001 (TKLN-001) di Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara), dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional.

“Kami terus berinvestasi dalam kegiatan eksplorasi untuk menemukan sumber daya migas baru dan menjaga keberlanjutan produksi Perusahaan. Melalui kegiatan eksplorasi Tingkilan-001, kami berharap dapat menambah cadangan migas yang akan berkontribusi bagi ketersediaan dan ketahanan energi Indonesia,” ujar Manager Drilling Zona 10 Muhdi Rizal dalam keterangannya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Pengeboran Sumur Tingkilan-001 merupakan bagian dari program eksplorasi PHE LPB di Wilayah Kerja (WK) Maratua yang ditujukan untuk menguji potensi hidrokarbon pada Formasi Menumbar berdasarkan kajian geologi dan data bawah permukaan.

Pengeboran sumur eksplorasi dilaksanakan secara vertikal menggunakan Rig PDSI #21.2 berkapasitas 700 horse power (HP). Sumur ini ditargetkan mencapai kedalaman akhir 1.574 meter measured depth (mMD) atau 1.554 meter true vertical depth subsea (mTVDSS).

Untuk mendukung kelancaran kegiatan eksplorasi Sumur Tingkilan-001 (TKLN-001), sebelumnya PHE LPB telah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar kegiatan eksplorasi ini.

Sosialisasi dimaksudkan untuk memperkuat sinergi dan komunikasi dengan masyarakat seiring berlangsungnya kegiatan eksplorasi. Dalam sosialisasi ini, Perusahaan melakukan silaturahmi dengan pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat Desa Mangkupadi.

Kegiatan tersebut menjadi ruang komunikasi untuk menyampaikan perkembangan kegiatan eksplorasi, sekaligus memperkuat koordinasi selama kegiatan berlangsung, serta menyampaikan rencana dan perkembangan kegiatan eksplorasi serta aspek keselamatannya.

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Lepas Pantai Bunyu merupakan bagian dari Zona 10 Subholding Upstream Regional 3 yang dinakhodai oleh PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI).

Melalui kerja sama dengan SKK Migas, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Lepas Pantai Bunyu menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang inovatif di bidang Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan, Infrastruktur, dan Tanggap Bencana guna mendukung pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mempertemukan 16 kementerian/lembaga (K/L) pengampu program prioritas dengan para pelaku usaha melalui forum Business Matching 2026 guna menyelaraskan kebutuhan pengadaan pemerintah dengan kapasitas penyedia.

Kepala LKPP Sarah Sadiqa menilai penguatan pengadaan barang dan jasa yang tepat sasaran menjadi penting untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

“Dengan nilai belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah pada tahun anggaran 2026 yang diperkirakan mencapai Rp929,4 triliun atau setara dengan 30 persen dari total APBN, pengadaan memiliki daya ungkit yang sangat besar terhadap arah pembangunan nasional,” kata Sarah dalam pembukaan Business Matching 2026 di Jakarta, Rabu.

Ia menyampaikan keputusan pengadaan tidak hanya menentukan barang dan jasa yang dibeli pemerintah, tetapi juga memengaruhi peluang usaha, aktivitas produksi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan industri nasional.

Karena itu, keberhasilan pengadaan tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, pengadaan juga harus memastikan barang dan jasa tersedia dengan mutu, waktu, dan biaya yang tepat sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

Menurut Sarah, pelaksanaan program prioritas pemerintah membutuhkan ketersediaan barang dan jasa berkualitas, kapasitas produksi yang memadai, distribusi yang andal, serta penyedia yang mampu memenuhi spesifikasi dan tenggat waktu.

Dengan demikian, kebutuhan pengadaan perlu diidentifikasi sejak awal disertai pemetaan ketersediaan produk dan kapasitas penyedia.

Potensi kendala dalam produksi, distribusi, maupun pemenuhan spesifikasi juga perlu diantisipasi agar tidak menghambat pelaksanaan program.

Sementara itu, Deputi Bidang Penguatan Strategi dan Kebijakan LKPP Muhammad Aris Supriyanto mengatakan Business Matching 2026 bertujuan memperluas akses informasi dan peluang pasar pengadaan pemerintah, mendorong penggunaan produk dalam negeri, hingga meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional.

Kegiatan itu berlangsung pada 14-15 Oktober 2026 di Hotel Pullman Central Park, Jakarta.

Business Matching 2026 itu awalnya menargetkan partisipasi 1.000 peserta dari beragam K/L, Pemda, BUMN dan BUMD, hingga asosiasi usaha.

Namun, hingga pembukaan kegiatan, jumlah peserta yang terdaftar mencapai 1.363 orang.

Rangkaian kegiatan meliputi lokakarya dan diskusi tematik, sesi business matching, pameran produk pelaku usaha, serta layanan konsultasi dan fasilitasi usaha.

LKPP menargetkan kegiatan tersebut menghasilkan pemetaan kebutuhan pengadaan K/L dan identifikasi kapasitas pelaku usaha.

"Hasil kegiatan ini selanjutnya akan didokumentasikan dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait sehingga dapat menjadi masukan bagi peningkatan kesiapan pengadaan perluasan akses pasar pelaku usaha serta penguatan penggunaan produk dalam negeri," ujarnya.

Dengan demikian, lanjutnya, manfaat kegiatan ini diharapkan dapat berlanjut setelah penyelenggaraan acara dan memberikan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan program prioritas Presiden.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

sekitar 28.000 hingga 29.000 KDKMP masih perlu dilengkapi barang, dengan sekitar 8.000 koperasi menjadi prioritas pemenuhan kebutuhan operasional dalam waktu dekat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan sekitar 8.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dapat dilengkapi barang kebutuhan pokok dan sarana operasional hingga akhir Oktober 2026.

"Kami akan selesaikan ini sampai akhir bulan, mudah-mudahan ini bisa selesai yang 8.000 ya," kata Zulhas seusai memimpin rapat koordinasi terbatas KDKMP di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan pemerintah mempercepat pemenuhan kebutuhan koperasi agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara bertahap, terutama dalam penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang bersubsidi.

Barang yang disiapkan meliputi pupuk bersubsidi, gula, minyak goreng, gas elpiji, serta beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Perum Bulog.

Zulhas menyebut sekitar 28.000 hingga 29.000 KDKMP masih perlu dilengkapi barang, dengan sekitar 8.000 koperasi menjadi prioritas pemenuhan kebutuhan operasional dalam waktu dekat.

"Mungkin bisa 8.000-an terisi dalam minggu ini," ujarnya.

Meski memperkirakan pengisian barang dapat dilakukan pada pekan ini, Zulhas berharap pemenuhan kebutuhan sekitar 8.000 koperasi tersebut bisa diselesaikan hingga akhir Oktober 2026.

Ia mengakui kesiapan masing-masing koperasi belum merata karena sebagian telah memiliki perlengkapan dan barang dagangan, sedangkan sebagian lainnya masih dalam proses pemenuhan kebutuhan.

"Jadi saya pastikan akan ada memang yang belum lengkap, ada yang sudah lengkap, ada yang sudah terisi, ada yang belum terisi," katanya.

Selain ketersediaan barang, pemerintah juga memeriksa kesiapan sarana angkutan, seperti truk, mobil pikap, dan becak motor (bentor), untuk menunjang distribusi serta kegiatan usaha koperasi.

Menurut Menko Pangan, pemeriksaan kendaraan tidak cukup hanya memastikan keberadaan fisiknya, tetapi juga kondisi mesin dan kelayakan operasional agar sarana tersebut benar-benar dapat digunakan.

Dari sisi distribusi pangan, Perum Bulog dalam keterangan tertulis pada Selasa (13/10) mencatat sebanyak 1.985 KDKMP masuk dalam cakupan pelayanannya, terdiri atas 736 koperasi yang telah mendapatkan pelayanan beras SPHP dan 1.249 lainnya masih dalam proses pelayanan.

Bulog juga mencatat total pesanan pembelian (purchase order/PO) beras SPHP mencapai 624 ton dalam proses pelayanan melalui jaringan koperasi tersebut.

Khusus untuk 107 titik KDKMP, Bulog mencatat pemesanan beras SPHP sebanyak 53,5 ton, dengan pelayanan atas pesanan tersebut ditargetkan rampung pada 14 Oktober 2026.

Sebelumnya, Zulhas saat meninjau KDKMP di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (13/10), menekankan kesiapan koperasi tidak cukup diukur dari keberadaan bangunan dan sarana, tetapi juga kemampuan pengelola menjalankan usaha serta menyediakan layanan bagi masyarakat.

Pemerintah akan melanjutkan pemenuhan kebutuhan operasional koperasi secara bertahap seiring dengan pembangunan KDKMP lainnya yang masih berlangsung.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Lombok Tengah (ANTARA) - PT Angkasa Pura Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat mencatat pergerakan penumpang penerbangan pesawat dampak ajang MotoGP Indonesia periode 5-13 Oktober 2026 mencapai 82.689 penumpang dan 891,4 ton kargo dari 927 pergerakan pesawat.

"Capaian tersebut mencerminkan tingginya mobilitas penumpang serta kebutuhan logistik selama penyelenggaraan MotoGP 2026 di Mandalika," kata General Manager Bandara Internasional Lombok Aidhil Philip Julian di Lombok Tengah, Rabu.

Ia mengatakan dibandingkan periode MotoGP Indonesia 2025, jumlah pergerakan pesawat meningkat 27,6 persen, penumpang meningkat 14 persen, dan kargo meningkat 42,7 persen.

"Selama periode pelayanan MotoGP 2026, kami mencatatkan operasional yang aman dengan capaian zero accident, sekaligus menghadirkan pengalaman perjalanan yang berkesan melalui keramahan serta kekayaan budaya khas Lombok bagi para pembalap, kru, ofisial, dan wisatawan," kata dia.

Dalam mendukung kelancaran mobilitas selama periode MotoGP 2026, pihaknya merealisasikan sebanyak 75 penerbangan di luar penerbangan reguler. Jumlah tersebut terdiri atas 53 penerbangan tambahan (extra flight) yang dilayani oleh maskapai Garuda Indonesia, TransNusa, Citilink, Pelita Air, dan Batik Air.

Selain itu, enam penerbangan dengan pergantian tipe pesawat ke kapasitas yang lebih besar (change bigger aircraft) oleh Garuda Indonesia, 8 penerbangan carter (charter flight).

"Selain itu, terdapat 8 penerbangan positioning flight untuk mendukung kebutuhan operasional penerbangan selama periode penyelenggaraan MotoGP 2026," katanya.

Dukungan penerbangan tersebut menjadi bagian dari kesiapan Bandara Lombok dalam mengakomodasi peningkatan kebutuhan transportasi udara selama gelaran balap motor internasional tersebut.

"Pelayanan selama periode MotoGP merupakan hasil koordinasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan bandara dalam memastikan operasional berjalan dengan aman dan lancar," ujarnya.

Ia mengatakan pihaknya tidak hanya berfokus pada aspek operasional, pihaknya juga menghadirkan pengalaman perjalanan yang merepresentasikan keramahan dan kekayaan budaya lokal Lombok.

Sepanjang periode MotoGP 2026, terminal bandara dipercantik dengan dekorasi bernuansa kearifan lokal yang berpadu dengan identitas visual MotoGP 2026.

Aktivasi seni dan budaya turut dihadirkan melalui penampilan kesenian daerah, termasuk gendang beleq, musik genggong serta kesenian lainnya sebagai bentuk penyambutan sekaligus pengenalan warisan budaya Lombok kepada wisatawan domestik maupun mancanegara.

"Selain aktivasi budaya, turut mendukung pengembangan ekonomi masyarakat melalui penyediaan ruang promosi dan penjualan bagi UMKM lokal," katanya.

Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pada pidato Bapak Presiden di DPR tanggal 14 Agustus 2026, beliau sudah menyatakan kepada DPR bahwa akan membentuk Badan Pengadaan Barang dan Jasa, dan ini akan sekaligus untuk melengkapi Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) tengah menyiapkan revisi Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang akan menjadi landasan hukum pembentukan Badan Pengadaan Pemerintah.

"Pada pidato Bapak Presiden di DPR tanggal 14 Agustus 2026, beliau sudah menyatakan kepada DPR bahwa akan membentuk Badan Pengadaan Barang dan Jasa, dan ini akan sekaligus untuk melengkapi Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa," kata Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej dalam acara Business Matching 2026 di Jakarta, Rabu.

Edward, yang akrab disapa Eddy mengatakan, pihaknya ditunjuk untuk memimpin proses penggodokan aturan terbaru pengadaan barang dan jasa itu.

“Kami dihubungi oleh Sekretariat Negara dan kami, Kementerian Hukum, ditunjuk sebagai leading sektor yang kemudian akan mendapatkan izin prakasa terkait (merancang) Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa,” ujarnya.

Adapun Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sendiri saat ini tengah mematangkan konsep Badan Pengadaan Pemerintah yang dicanangkan Presiden.

Kepala LKPP Sarah Sadiqa dalam rapat dengan pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu lalu (2/9), melaporkan pihaknya saat ini menyiapkan pembentukan Badan Pengadaan Pemerintah dengan terlebih dahulu memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) yang ada dan anggaran yang telah tersedia.

LKPP juga sudah melakukan studi banding atau benchmarking ke sejumlah lembaga di dalam maupun luar negeri untuk mempelajari model kelembagaan yang sesuai.

Pemanfaatan sumber daya yang telah tersedia juga dinilai dapat mendukung tahap awal operasional BPP.

Sarah menyebut, saat ini terdapat sekitar 20 ribu SDM pengadaan yang sudah memiliki sertifikasi dan tersebar di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

“Jadi untuk sekadar jalan dulu, karena sebenarnya SDM pengadaan yang ada hari ini, yang bersertifikat itu sekitar 20 ribu orang yang tersebar di kementerian dan juga di pemerintah daerah,” ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu menyampaikan rencana pemerintah meningkatkan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah untuk mengonsolidasikan pengadaan barang dan jasa seluruh kementerian/lembaga di pemerintah pusat serta pemerintah daerah.

Prabowo menilai konsolidasi diperlukan agar pengadaan barang yang sama tidak dilakukan oleh berbagai instansi dengan harga yang berbeda-beda.

Pemerintah nantinya akan menghimpun kebutuhan pengadaan barang dan jasa kementerian/lembaga serta pemerintah, kemudian menetapkan standar spesifikasi secara terpusat.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi belanja pemerintah sekaligus mengoptimalkan penggunaan anggaran negara.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Yang akan berkunjung besok itu seluruh kementerian, wakil menteri, kita udah bagi tugas ya. Besok itu yang hadir di rapat di sini ada 100 (KDKMP) lebih akan dikunjungi, besok

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah mulai memantau sekitar 8.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara serentak pada Kamis 15 Oktober untuk mengidentifikasi dan menangani kendala operasional.

Hal itu disampaikan Zulhas seusai memimpin rapat koordinasi terbatas KDKMP di Jakarta, Rabu, yang dihadiri sejumlah pejabat kementerian, lembaga dan badan usaha milik negara (BUMN).

"Besok tanggal 15 akan ada monitoring serentak," kata Zulhas dalam konferensi pers seusai rapat.

Ia menjelaskan pemantauan tahap pertama menyasar sekitar 8.000 koperasi, dengan pengecekan yang direncanakan berlangsung selama delapan hari untuk mengetahui kondisi di lapangan dan hambatan yang perlu ditangani.

"Monitoring itu untuk memastikan (contoh, seperti barang) ini sudah ada belum? Kalau belum ada, kenapa? (Jadi, terkait) masalahnya," ujarnya.

Menurut dia, perwakilan kementerian dan para wakil menteri telah mendapat pembagian tugas kunjungan.

Pemantauan di berbagai daerah juga akan melibatkan panglima komando daerah militer (pangdam), gubernur dan bupati.

"Yang akan berkunjung besok itu seluruh kementerian, wakil menteri, kita udah bagi tugas ya. Besok itu yang hadir di rapat di sini ada 100 (KDKMP) lebih akan dikunjungi, besok," tambah Menko.

Pelibatan berbagai pihak itu dimaksudkan agar persoalan yang ditemukan dapat dikoordinasikan dengan instansi terkait sehingga kegiatan usaha koperasi bisa berjalan.

"Agar memastikan koperasi ini bisa berjalan. Karena pasti akan banyak masalah. Akan ada banyak yang yang perlu bantuan semua pihak. Kenapa ini misalnya pupuknya belum sampai? Nah misalnya, itu nanti akan dibantu oleh para bupati, ya, gubernur, semua akan membantu ini agar ini bisa berjalan dengan baik," ucap Zulhas.

Ia mengatakan permasalahan yang ditemukan di lapangan dapat langsung dikomunikasikan kepada pihak terkait, bergantung pada pejabat yang melakukan kunjungan.

"Bisa langsung telepon, bisa saja. Tergantung yang datang," ungkap dia.

Untuk mendukung pemantauan, Kemenko Bidang Pangan telah membentuk posko yang akan mengawal perkembangan KDKMP selama satu bulan, termasuk mencatat persoalan yang belum terselesaikan.

Staf posko juga akan disiagakan selama 24 jam untuk memantau perkembangan di daerah dan meneruskan persoalan yang membutuhkan tindak lanjut kepada pejabat terkait.

"Saya tiap sore akan dapat laporan, yang enggak bisa ditembus, saya akan turun tangan," tuturnya.

Menurut Zulhas, pengawalan tersebut diperlukan karena operasional KDKMP melibatkan banyak pihak, mulai dari kementerian, BUMN, pemerintah daerah, hingga camat, kepala desa dan pengurus koperasi.

Ia menambahkan koperasi masih membutuhkan penguatan dan pendampingan usaha secara bertahap selama sekitar satu hingga dua tahun agar dapat menjalankan kegiatan usahanya secara mandiri.

"Kalau dua tahun sudah bagus, tentu dia akan berjalan dengan sendirinya," kata dia.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026