Mohonlah jangan sampai ngambil harganya, harga yang paling tinggi, acuan yang tertinggi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap maskapai menahan tarif pesawat menjelang akhir tahun, agar peningkatan permintaan perjalanan tidak memicu inflasi, sekaligus menjaga keterjangkauan transportasi masyarakat.

Tito meminta Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, mengumpulkan maskapai untuk membahas pengendalian tarif ketika permintaan penerbangan meningkat selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

"Saya memohon kepada Kementerian Perhubungan, khususnya Dirjen Angkutan Udara, kalau saran saya, mengumpulkan rekan-rekan airlines ketika pada saat demand tinggi karena banyak perjalanan nanti akhir tahun ini. Mohonlah jangan sampai ngambil harganya, harga yang paling tinggi, acuan yang tertinggi," kata Tito, di Jakarta, Senin.

Dalam Rapat Koordinasi Terbatas Pangan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Tito berharap maskapai tidak menetapkan tarif pada batas tertinggi meskipun permintaan perjalanan meningkat, karena kebijakan tersebut dapat membantu menjaga stabilitas harga secara nasional.

Menurutnya, peningkatan jumlah penumpang akan mendorong tingkat keterisian pesawat semakin tinggi, sehingga maskapai tetap memiliki peluang memperoleh keuntungan tanpa menerapkan tarif tiket pesawat yang maksimal.

"Karena load factor-nya, jumlah penumpangnya pasti meningkat. Nah, otomatis (penumpang banyak). Tolong kalau bisa (harga tiket pesawat) diturunkan," ujarnya lagi.

Tito berharap koordinasi pemerintah bersama maskapai menghasilkan kebijakan tarif yang seimbang, sehingga mobilitas masyarakat tetap lancar, dunia usaha berkembang, serta inflasi nasional tetap terkendali menjelang akhir tahun.

"Keuntungan kan tetap ada tapi jangan ngambil keuntungan maksimal supaya tidak berpengaruh kepada inflasi," ujar Mendagri.

Mendagri menyatakan inflasi tahunan di September 2026 sebesar 3,28 persen masih berada dalam sasaran pemerintah, sehingga menjaga keseimbangan kepentingan produsen, konsumen, serta stabilitas ekonomi.

"Jadi inflasi kita di September untuk year on year (yoy/secara tahunan) itu pada posisi 3,28 persen. Ini masih dalam target, rentang target kita yaitu 2,5 persen plus minus 1,5 persen," katanya pula.

Menurut Tito, pemerintah menetapkan sasaran inflasi sebesar 2,5 persen dengan rentang toleransi hingga 3,5 persen, agar keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen tetap terpelihara secara optimal.

Inflasi yang terlalu rendah dapat menekan pendapatan petani, nelayan, serta pelaku usaha, sehingga kesejahteraan produsen perlu dijaga melalui kebijakan harga yang seimbang nasional.

Sebaliknya, inflasi yang terlalu tinggi berpotensi mengurangi daya beli masyarakat terutama kelompok berpenghasilan rendah, sehingga pemerintah menjaga kenaikan harga tetap berada dalam batas sasaran nasional.

Pemerintah juga mencatat inflasi bulanan Agustus hingga September meningkat sebesar 0,30 persen dengan penyumbang utama berasal dari kelompok makanan dan minuman.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Cilegon (ANTARA) - PT Jasa Raharja Putera Cabang Serang mencatat realisasi pencairan klaim asuransi bagi penumpang korban kebakaran Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Batumandi telah mencapai Rp1,39 miliar.

Branch Manager PT Jasa Raharja Putera Cabang Serang Zulkifli Lawido, di Cilegon, Senin, mengatakan nilai pembayaran tersebut disalurkan untuk tahap awal penggantian kendaraan serta muatan penumpang.

Ia merinci alokasi anggaran yang telah dibayarkan terdiri atas Rp1,13 miliar untuk penggantian unit kendaraan serta Rp260 juta untuk ganti rugi muatan barang truk tronton.

"Sampai hari ini yang sudah terbayarkan ada empat unit, yaitu tiga unit kendaraan minibus dan satu unit Fuso, ditambah ganti rugi barang yang dimuat kendaraan tronton," kata Zulkifli di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak.

Zulkifli menjelaskan ketentuan penggantian bagi kendaraan golongan 4 atau minibus hanya meliputi unit fisik kendaraan semata tanpa mencakup barang bawaan.

Sementara untuk kendaraan golongan 4B hingga 9 seperti kendaraan barang, truk, dan tronton, asuransi menanggung penggantian unit kendaraan sekaligus barang muatan di dalamnya.

Hingga saat ini, sebanyak 89 penumpang telah resmi mengajukan berkas ganti rugi atas insiden kebakaran kapal yang terjadi di Perairan Merak pada Selasa (20/10) lalu.

Dari total berkas masuk, sebanyak 34 berkas masih dalam verifikasi, 34 berkas dalam proses negosiasi nilai ganti rugi, delapan berkas siap dicairkan usai persetujuan harga, dan sembilan berkas sedang tahap pencairan.

Seperti diberitakan sebelumnya, KMP Batumandi yang bertolak dari Pelabuhan Bakauheni menuju Merak, Selasa 20 Oktober pukul 14.32 WIB, terdeteksi mengalami percikan api di bagian buritan kapal, tepatnya pada dek atas kendaraan kecil, sekitar pukul 16.15 WIB.

Saat itu, kapal berada di sekitar Pulau Merak Besar dalam proses olah gerak menuju Dermaga VI Pelabuhan Merak. Seluruh penumpang dan awak kapal berhasil dievakuasi sementara kendaraan yang ada di kapal ikut terbakar dan kemudian tenggelam bersama kapal.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Melalui BSI LYFE Card, kami ingin semakin dekat dengan generasi muda dengan memberikan kemudahan bertransaksi sekaligus membantu mereka mengelola keuangan secara lebih bijak.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menghadirkan BSI LYFE Card atau kartu pembiayaan syariah yang dirancang khusus untuk mendukung gaya hidup milenial dan generasi Z.

Direktur Information Technology BSI Muharto Hadi Suprapto dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan perseroan terus menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan nasabah, termasuk generasi muda yang membutuhkan solusi transaksi yang mudah, aman, dan sesuai prinsip syariah.

“Bagi BSI, Melayani Sepenuh Hati berarti memahami kebutuhan nasabah dan menghadirkan solusi yang relevan dengan keseharian mereka. Melalui BSI LYFE Card, kami ingin semakin dekat dengan generasi muda dengan memberikan kemudahan bertransaksi sekaligus membantu mereka mengelola keuangan secara lebih bijak,” kata Muharto.

Perseroan mencatat tingginya minat masyarakat terhadap kartu pembiayaan BSI, sebagaimana tercermin dari pertumbuhan jumlah kartu yang mencapai 19 persen secara tahunan dalam satu tahun terakhir dan didominasi oleh segmen generasi muda.

Oleh sebab itu, melalui BSI LYFE Card, perseroan menyampaikan bahwa pihaknya ingin menghadirkan solusi yang memungkinkan anak muda terus mengejar passion, menikmati berbagai pengalaman baru, dan menjalani gaya hidup yang diinginkan dengan lebih tenang.

Kartu ini menyediakan fasilitas cicilan tetap 0 persen hingga 24 bulan untuk berbagai transaksi, seperti pembelian gadget, perlengkapan olahraga, perjalanan (traveling), tiket konser, dan kebutuhan gaya hidup lainnya.

Perseroan menyampaikan, berbagai manfaat dihadirkan melalui BSI LYFE Card untuk menemani gaya hidup generasi muda yang aktif, serba digital, dan gemar eksplorasi hal baru, sekaligus memberikan lebih banyak kebaikan melalui setiap transaksi yang dilakukan.

Pengelolaan kartu dapat dilakukan melalui aplikasi BYOND by BSI. Nasabah dapat melakukan aktivasi kartu, melihat kartu virtual, memantau limit dan sisa limit, hingga mengecek riwayat transaksi secara real time langsung dari ponsel, sehingga pengguna tetap memiliki kontrol terhadap pengelolaan keuangannya setiap saat.

Adapun BSI LYFE Card diluncurkan dalam rangkaian BSI International Expo 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC). Acara yang digelar pada 23-25 Oktober 2026 ini menghadirkan 426 tenant dari berbagai subsektor industri halal dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

BSI International Expo 2026 mencatatkan nilai transaksi sekitar Rp5,38 triliun, dengan jumlah pengunjung sebanyak 65.800 ribu orang selama tiga hari penyelenggaraan. Nilai transaksi ini meningkat signifikan dibandingkan Rp2,6 triliun pada tahun sebelumnya.

Capaian tersebut merupakan akumulasi dari rangkaian pre-event melalui kegiatan ‘Road to BSI International Expo’ yang memperkenalkan produk unggulan lokal sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap solusi keuangan syariah, mulai dari pembiayaan rumah dan otomotif hingga produk emas dan travel halal.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengungkap potensi besar vanadium dan neodimium-praseodimium (NdPr) yang dimiliki Indonesia untuk mendukung pengembangan industri strategis.

Dalam acara Danantara Technology & Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Jakarta, Senin, Brian mengatakan vanadium berpotensi dimanfaatkan untuk pengembangan superkapasitor. Sementara itu, NdPr dapat menjadi bahan baku untuk industri magnet permanen.

“Tadi pagi ada orang Thailand yang ingin bertemu saya ingin membangun superkapasitor baterai masa depan. Dia butuh vanadium. Dia cari vanadium. Kami cek data kita, vanadium kita banyak sekali,” ucap Brian.

Selain vanadium, Brian juga menyoroti potensi NdPr yang dimiliki Indonesia.

Menurut dia, pasokan NdPr untuk industri magnet permanen global tengah menghadapi kendala, sementara Indonesia belum memiliki pabrik magnet permanen untuk mengolah bahan baku tersebut menjadi produk bernilai tambah.

Neodimium-praseodimium atau NdPr termasuk kelompok logam tanah jarang yang digunakan dalam pembuatan magnet permanen berkinerja tinggi, terutama magnet berbasis neodimium-besi-boron (NdFeB).

Magnet tersebut digunakan dalam berbagai teknologi, termasuk motor kendaraan listrik, generator, peralatan elektronik, dan sejumlah sistem yang digunakan pada industri pertahanan.

Brian menilai potensi sumber daya tersebut perlu diikuti pengembangan industri pengolahan agar Indonesia dapat meningkatkan nilai tambah bahan baku di dalam negeri.

Menurut dia, perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui penelitian, pengembangan teknologi, serta penyiapan sumber daya manusia sesuai kebutuhan industri.

Brian juga mendorong agar hasil riset tidak berhenti di lingkungan akademik, tetapi dapat diterapkan untuk menjawab kebutuhan industri dan memperkuat kemampuan produksi nasional.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat menggandeng Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, serta konsorsium riset internasional IndoDairy 2, memperkuat kelembagaan dan tata kelola layanan koperasi susu sapi perah rakyat di seluruh Jawa Barat.

Kepala DKPP Provinsi Jawa Barat Linda Al Amin di Bandung, Senin, menyatakan bahwa penataan kelembagaan koperasi susu ditempatkan sebagai pilar utama dalam membangun rantai pasok susu nasional yang berdaya saing tinggi serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan peternak rakyat.

"Koperasi memiliki posisi strategis dalam menghubungkan peternak dengan sistem produksi, pengumpulan, penanganan, pengolahan, hingga pemasaran susu segar. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas koperasi perlu dilakukan secara berkelanjutan," ujar Linda Al Amin.

Linda menyebut sinergi lintas negara dan akademisi itu, ditegaskan dalam forum "Provincial Dairy Cooperatives Workshop" bertema Pembelajaran dari Lapangan untuk Memperkuat Layanan Koperasi Susu yang diselenggarakan di Bandung, beberapa waktu lalu.

Dalam workshop tersebut, DKPP Jabar bersama konsorsium peneliti membedah hasil evaluasi pendekatan intervensi rantai nilai (value chain) pada sejumlah sampel koperasi susu di lapangan guna memetakan tantangan riil tata kelola dan mutu pangan asal hewan.

Linda menerangkan, penguatan koperasi tidak hanya berfokus pada administrasi internal, melainkan mencakup pendampingan teknis pemeliharaan ternak, manajemen pakan, hingga penerapan higienitas pemerahan yang standar.

Menurut Linda, tata kelola koperasi yang tangguh, dinilai dia, bakal mendongkrak posisi tawar (bargaining position) peternak di hadapan industri pengolahan susu, sekaligus memangkas inefisiensi produksi di tingkat peternak rakyat.

DKPP Jabar memastikan bahwa temuan ilmiah dan pembelajaran lapangan dari konsorsium riset IndoDairy 2 serta para akademisi dalam dan luar negeri akan dijadikan landasan formulasi kebijakan pengembangan peternakan sapi perah Jawa Barat ke depan.

Kolaborasi ini diharapkan dapat melahirkan model pelayanan koperasi yang adaptif, transparan, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan pasar susu nasional.

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, pengurus koperasi, dan pelaku usaha agar industri susu segar lokal semakin mandiri serta mampu menopang ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan," tutur Linda.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Untuk bulan Desember di Malang, untuk 71.000 rumah yang diakadkan sekaligus di seluruh Indonesia, tapi titiknya ada di Malang.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyiapkan pelaksanaan akad massal 71.000 rumah subsidi pada Desember 2026 yang dipusatkan di Malang, Jawa Timur.

Maruarar mengatakan pelaksanaan akad tersebut akan disesuaikan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, ia datang ke Istana Kepresidenan untuk mengundang Presiden Prabowo secara langsung.

"Saya akan mengundang beliau untuk bulan Desember, nanti waktunya kita menyesuaikan. Sesudah kita akad rumah, itu kan sudah tiga kali ya," ujar Maruarar, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Maruarar menyampaikan pemerintah telah melakukan persiapan untuk pelaksanaan akad massal tersebut. Sebanyak 71.000 rumah subsidi akan diakadkan secara serentak dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di berbagai wilayah Indonesia, dengan Malang sebagai titik kegiatan utama.

Pelaksanaan akad massal rumah subsidi tersebut melanjutkan rangkaian kegiatan serupa yang telah digelar pemerintah dalam beberapa kesempatan sebelumnya.

Pada September 2025, pemerintah menggelar akad 26.000 rumah subsidi di Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya, pada Desember 2025, sebanyak 50.000 rumah subsidi diakadkan di Serang, Banten.

Kemudian, sekitar empat bulan lalu, pemerintah kembali menggelar akad 62.000 rumah subsidi dengan skema FLPP di Batang, Jawa Tengah.

Dengan rencana akad 71.000 rumah subsidi pada Desember mendatang, pemerintah menyiapkan pelaksanaan dengan jumlah unit terbesar dibandingkan tiga kegiatan sebelumnya yang disebutkan Maruarar.

"Untuk bulan Desember di Malang, untuk 71.000 rumah yang diakadkan sekaligus di seluruh Indonesia, tapi titiknya ada di Malang," katanya lagi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Edy Giri Rachman Putra mengungkapkan penguatan hilirisasi riset di sektor sains dan teknologi menjadi syarat untuk menjadi negara maju.

“Negara maju tentunya akan didukung dengan kuatnya sains, teknologi dan hilirisasi. Tentunya di BRIN juga sebagai salah satu-satunya lembaga riset nasional di Indonesia, memiliki program ataupun strategi ataupun kebijakan bahwa hasil riset kita harus sampai ke hilir,” ucapnya dalam agenda Talent Fest 2026 MTN Goes to Campus di Gedung Kesenian Sunan Ambu, ISBI Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin.

Dia berpendapat bahwa keluaran riset tak boleh berhenti sebatas pada publikasi akademis semata, melainkan bertransformasi menjadi pengetahuan aplikatif yang berlanjut pada tahap invensi dan hilirisasi hasil riset.

Dalam praktiknya, proses hilirisasi disebut sering menghadapi kendala yang disebut “lembah kematian” (valley of death), yakni kondisi ketika banyak hasil riset gagal menembus tahap komersialisasi. Kegagalan ini, pada umumnya, disebabkan adanya jurang pemisah antara dunia riset yang tak bergerak ke arah hilir dan pihak industri yang tidak aktif menjemput inovasi dari hulu.

Karena itu, BRIN menyediakan ekosistem kolaboratif yang mengintegrasikan perguruan tinggi sebagai pusat talenta riset dengan kebutuhan sektor industri yang diwujudkan melalui penyelenggaraan “Talent Fest” yang mempertemukan pelaku industri dengan pengelola manajemen riset untuk memperkuat kapasitas pengembangan produk berbasis riset.

“Ini sangat luar biasa dan tentunya ini menjadi salah satu hal yang mungkin kita sama-sama akan kembangkan sama teman-teman dari perguruan tinggi,” ungkap Edy.

Ke depan, kata dia, orientasi program riset di tingkat magister (S2), doktor (S3), hingga pascadoktoral, diarahkan untuk bergeser dari pendekatan murni berbasis keilmuan menuju pendekatan berbasis penyelesaian masalah industri. Strategi penguasaan teknologi juga didorong melalui skema pengembangan bersama (co-development).

“Jadi kita tidak lagi ke depan menerima barang jadi, tapi mengajak mitra kita terutama yang menguasai teknologi tinggi itu melakukan co-development bersama teman-teman di BRIN, di perguruan tinggi atau lembaga riset di Indonesia untuk mengembangkan bersama-sama teknologi-teknologi yang memang lebih relevan dengan kebutuhan Indonesia. Di sinilah kita akan lebih ter-engaged, lebih mudah untuk menghilirkan hasil riset kita ke dunia industri,” kata Edy.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan Indonesia harus mempercepat pembangunan industri untuk memanfaatkan momentum bonus demografi dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

Dalam acara Danantara Technology & Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Jakarta, Senin, Brian mengatakan periode menuju 2045 menjadi fase penting bagi Indonesia karena jendela bonus demografi diperkirakan akan tertutup pada tahun tersebut.

Menurut dia, salah satu kunci untuk keluar dari middle income trap adalah memperkuat industrialisasi. Ia menilai Indonesia perlu menghentikan deindustrialisasi dan memperbanyak pembangunan industri.

Brian mencontohkan pengalaman Korea Selatan, China, dan India yang mengembangkan industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi.

“Cukup sudah berbagai teori-teori, tetapi kita harus mendirikan industri secepat-cepatnya. Itu menjadi kunci. Karena dengan industri yang berdiri tentu inovasi akan tumbuh,” ujarnya.

Selain mempercepat pembangunan industri, Brian menekankan pentingnya kolaborasi antara pelaku usaha dan perguruan tinggi dalam penelitian dan pengembangan teknologi.

Ia menekankan riset di kampus perlu menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan industri, bukan hanya berhenti pada publikasi ilmiah.

Di sisi lain, ia menyebut industri perlu meningkatkan keterlibatan dalam pendanaan dan pelaksanaan riset bersama perguruan tinggi.

“Kami juga ingin industri itu berkolaborasi dengan perguruan tinggi karena hampir di banyak negara maju, riset yang berasal dari industri itu lebih dominan ketimbang government spending untuk riset,” katanya.

Brian mencontohkan Turki yang menurut dia memperoleh hingga 70 persen pendanaan riset dari industri.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan jumlah lulusan bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja seiring pembangunan industri berbasis sains dan teknologi.

“Jadi kami di perguruan tinggi sangat menantikan, silakan bapak ibu industri, Danantara, menugaskan kami di perguruan tinggi untuk melakukan diseminasi sumber daya manusia, riset dan selanjutnya untuk mendorong industri yang ada,” ucap Brian.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

InJourney Airports menetapkan penurunan tarif bagi penumpang pesawat berupa potongan harga tarif sebesar 50 persen atas Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau juga dikenal dengan Passenger Service Charge (PSC), berlaku di seluruh bandara

Tangerang (ANTARA) - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menetapkan penurunan tarif jasa kebandarudaraan sebesar 50 persen untuk penumpang pesawat dan maskapai penerbangan sebagai mendukung mobilitas pada periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027.

Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R. Pahlevi dalam keterangan tertulis di Tangerang, Senin, mengatakan bahwa langkah ini sejalan dengan Surat Menteri Perhubungan Nomor AU.007/1/1/MHB/2026 perihal Pengenaan Potongan Harga Tarif Jasa Kebandarudaraan pada periode libur Nataru.
​
"InJourney Airports menetapkan penurunan tarif bagi penumpang pesawat berupa potongan harga tarif sebesar 50 persen atas Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau juga dikenal dengan Passenger Service Charge (PSC), berlaku di seluruh bandara InJourney Airports yang berjumlah 36 bandara dan di seluruh rute penerbangan domestik," katanya.
​
Ia mengungkapkan, untuk potongan tarif PJP2U sebesar 50 persen tersebut berlaku untuk periode pembelian tiket pesawat mulai 20 Oktober 2026 hingga 10 Januari 2027, dengan jadwal keberangkatan penerbangan pada 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.
​
Adapun PJP2U merupakan tarif atas pelayanan di bandara yang komponen biayanya disatukan di dalam tiket pesawat. Dengan adanya pemotongan tarif PJP2U ini, maka nominal akhir harga tiket pesawat yang dibayarkan oleh calon penumpang akan mengalami penurunan secara langsung.
​
"Selain pemangkasan tarif untuk penumpang, InJourney juga memberikan potongan harga tarif sebesar 50 persen atas Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) bagi maskapai penerbangan," katanya.
​
Ia mengatakan, dalam penerapan kebijakan potongan tarif PJP4U ini berlaku di 36 bandara kelolaan InJourney Airports pada periode operasional 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.
​
Pahlevi juga menegaskan, potongan tarif ini bertujuan untuk mendukung efisiensi operasional maskapai penerbangan sekaligus menjadi wujud komitmen perseroan dalam mengedepankan pengelolaan bandara berbasis ekosistem.
​
"Kami berharap adanya potongan tarif jasa kebandarudaraan dapat mempermudah mobilitas masyarakat, menggairahkan perekonomian, dan mendorong destinasi wisata dalam negeri untuk menjadi tujuan berlibur pada momentum libur panjang akhir tahun ini," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Ponorogo, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, menyiapkan anggaran sekitar Rp15 miliar untuk membangun tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah baru di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, pada 2027 setelah izin penggunaan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan terbit.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ponorogo Sapto Djatmiko TR, Senin, mengatakan, izin penggunaan lahan seluas 9,4 hektare milik Perum Perhutani tersebut telah ditandatangani Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Kehutanan.

"Setelah kita tunggu tahapan dari setahun lebih, mulai penetapan tapal batas, tegakan dan macam-macam, alhamdulillah kemarin sudah ditandatangani oleh Dirjen Planologi atas nama Menteri Kehutanan," katanya.

Dengan terbitnya izin tersebut, Pemerintah Kabupaten Ponorogo dapat melanjutkan persiapan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah baru untuk mendukung penanganan sampah di daerah itu.

Sapto mengatakan proses lelang pembangunan akan disiapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Ponorogo.

Menurut dia, pembangunan fisik ditargetkan mulai awal 2027 dan selesai dalam satu tahun anggaran. "Pemerintah daerah mempercepat target pengerjaan dari rencana awal selama dua tahun menjadi satu tahun," katanya.

Seiring dengan percepatan tersebut, kebutuhan anggaran yang semula diperkirakan Rp7 miliar hingga Rp8 miliar ditingkatkan menjadi sekitar Rp15 miliar.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun gedung kantor, menyediakan sarana dan prasarana pendukung, serta memasang instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sebagai bagian dari fasilitas pengelolaan sampah.

"Insyaallah tuntas, kalau satu tahun saja tuntas," ujar Sapto.

Pembangunan TPA baru tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas pengelolaan sampah sekaligus memperkuat pelayanan persampahan bagi masyarakat Ponorogo.

Pemerintah daerah menargetkan penyelesaian proyek pada 2027, dengan pelaksanaan pembangunan bergantung pada kesiapan proses lelang dan tahapan pekerjaan fisik.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kalau kita bisa mencapai 20-30 miliar dolar AS dalam waktu 2-3 tahun ke depan, itu akan sangat bagus.Tapi kami ingin lebih dari itu.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia menargetkan investasi proyek industri strategis mencapai 20 hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp361,4 triliun hingga Rp542,1 triliun dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

Chief Technology Officer (CTO) Danantara Indonesia Sigit Puji Santosa menyampaikan target tersebut seusai memaparkan portofolio lebih dari 40 proyek industri dalam sesi C-Suite Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026, di Jakarta, Senin.

"Kalau kita bisa mencapai 20-30 miliar dolar AS dalam waktu 2-3 tahun ke depan, itu akan sangat bagus.Tapi kami ingin lebih dari itu," kata Sigit.

Sigit menjelaskan Danantara menyiapkan lebih dari 40 proyek strategis dalam kerangka pengembangan lima tahun ke depan.

Sejumlah proyek tersebut sedang melalui proses studi kelayakan (feasibility study/FS) dan dapat dilanjutkan ke tahap perancangan teknik awal (front-end engineering design/FEED) sesuai kebutuhan.

Menurut dia, portofolio tersebut mencakup lima klaster industri utama, yakni energi; pangan dan teknologi kesehatan; infrastruktur, mobilitas, dan telekomunikasi; pertahanan, maritim, dan dirgantara; serta material maju. Adapun klaster keenam mencakup industri lainnya, termasuk elektronika, permesinan, teknologi finansial, dan semikonduktor.

"Kami dalam 5 tahun ke depan ini, kami sampaikan tadi, sekitar 40 lebih dari proyek hilirisasi. Saat ini kami sedang melakukan proses full FS, dan juga langsung kalau perlu kita ke FEED," ujar dia lagi.

Dari sejumlah sektor tersebut, Sigit menyebut mineral, material maju, dan semikonduktor sebagai prioritas pengembangan karena memiliki potensi memberikan dampak ekonomi yang besar.

Pengembangan sektor mineral diarahkan tidak hanya pada kegiatan ekstraksi, tetapi juga pengolahan menjadi komponen, subsistem, hingga produk akhir yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

"Jadi itu yang akan kita prioritaskan," ujarnya pula.

Untuk merealisasikan pengembangan tersebut, Danantara akan mengutamakan penguatan industri yang sudah ada, termasuk BUMN, serta membuka kerja sama dengan perusahaan lain apabila kemampuan industri dalam negeri belum mencukupi.

"Dan kalaupun memang tidak ada yang existing, maka Danantara juga siap membangun industri baru bersama mitra-mitra strategis kita," kata Sigit.

Pada sektor energi, portofolio Danantara mencakup dukungan terhadap program pengembangan tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt (GW), pengolahan batu bara menjadi dimetil eter (DME), pembangkit listrik tenaga nuklir, kilang minyak, dan penguatan rantai nilai baterai kendaraan listrik.

Sedangkan pada sektor infrastruktur digital, Danantara memaparkan pengembangan kecerdasan buatan (AI) nasional, komputasi awan berdaulat (sovereign cloud), rencana pusat data berkapasitas daya 1 GW, serta teknologi blockchain.

Sigit juga menyebut rencana pengembangan enam bidang semikonduktor di Indonesia, salah satunya mencakup cip pengendali dan cip untuk pusat data.

Pengembangan tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan industri dalam negeri dalam memproduksi perangkat teknologi, bukan hanya menyediakan infrastruktur

Di bidang pangan dan kesehatan, Danantara menyiapkan pengembangan industri bahan baku farmasi, vaksin, obat-obatan biologis, biosimilar, serta peralatan medis. Sigit menyebut hampir 94 persen kebutuhan bahan baku obat di Indonesia masih bergantung pada impor.

Adapun pada sektor material maju, portofolio proyek mencakup pengolahan unsur tanah jarang, tembaga, aluminium, baja tahan karat, serta pengembangan produk logam bernilai tambah untuk kebutuhan industri manufaktur.

"Lima ini cukup besar sebenarnya. Saya kira kalau kita 20-30 miliar dolar AS itu mungkin within the reach, tapi kami kira bisa lebih tinggi lagi dari itu," kata dia.

Sigit menilai pengembangan industri nasional perlu bergerak melampaui kegiatan ekstraksi sumber daya alam dan perakitan produk, menuju penguasaan teknologi, desain, penelitian, dan pengembangan serta kemampuan menghasilkan komponen industri.

Selain portofolio proyek tersebut, ia memaparkan rencana pengembangan 10 kota pintar (smart cities) bersama Danantara Asset Management serta koridor teknologi yang mencakup industri semikonduktor, kendaraan listrik, pertahanan, dan elektronika.

Danantara juga membuka peluang kerja sama dengan perusahaan, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian, baik dari dalam maupun luar negeri, guna memperkuat penguasaan teknologi dan mendukung pelaksanaan proyek industri.

"Kita tidak hanya akan berhenti pada MoU atau NDA," kata Sigit pula.

Sebagai konteks penguatan industrialisasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp480 triliun sepanjang Januari-September 2026, tumbuh 11,3 persen secara tahunan dan berkontribusi 31,2 persen terhadap total realisasi investasi nasional sebesar Rp1.539,2 triliun.

Secara keseluruhan, realisasi investasi nasional pada Januari-September 2026 telah mencapai 75,4 persen dari target tahun ini sebesar Rp2.041,3 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak sekitar 2,19 juta orang.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan stok cadangan beras pemerintah (CBP) 4,5 juta ton siap menghadapi Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjaga pasokan nasional aman.

Menurut Rizal kuatnya cadangan beras pemerintah menjadi modal penting bagi Bulog untuk memastikan ketersediaan pangan masyarakat, khususnya dalam menghadapi peningkatan konsumsi menjelang akhir tahun.

“Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras menjelang Natal dan Tahun Baru. Stok beras yang dikelola Bulog saat ini sangat memadai, mencapai sekitar 4,5 juta ton," kata Rizal dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin.

Dia menuturkan dengan dukungan cadangan yang kuat dan jaringan distribusi di seluruh Indonesia, BUMN pangan itu siap memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi.

Bahkan, berdasarkan perhitungan ketersediaan beras nasional secara keseluruhan, pasokan diproyeksikan mencukupi kebutuhan hingga 10 bulan ke depan atau sekitar Juli–Agustus 2027.

"Tidak hanya hingga akhir tahun, tetapi juga untuk mendukung ketahanan pangan nasional pada bulan-bulan mendatang,” ujar Rizal.

Adapun selain memastikan kecukupan stok, Rakortas itu juga menekankan pentingnya percepatan penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Bantuan Pangan Beras.

Pemerintah telah menyiapkan alokasi tambahan SPHP beras sebesar 1 juta ton untuk memperkuat pasokan di pasaran dan menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Sejalan dengan arahan tersebut, Bulog terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP melalui berbagai saluran penjualan, mulai dari pasar rakyat, Gerakan Pangan Murah (GPM), Rumah Pangan Kita (RPK), hingga jaringan ritel dan mitra penyalur lainnya.

"Langkah ini juga diarahkan untuk memperkuat pasokan di wilayah-wilayah yang masih mengalami tekanan harga beras, sehingga manfaat ketersediaan stok nasional dapat dirasakan secara merata," beber Rizal.

Di sisi lain, Bulog juga mempercepat penyaluran bantuan pangan beras periode Oktober–Desember 2026 kepada 33,2 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang termasuk dalam kelompok desil 1 hingga 4.

Setiap penerima dialokasikan 10 kilogram beras per bulan atau sebanyak 30 kilogram untuk tiga bulan, dengan total kebutuhan beras sekitar 1 juta ton.

Ia menjelaskan, percepatan penyaluran itu menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menjaga daya beli dan membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat hingga akhir tahun.

“Arahan pemerintah sangat jelas, stok yang melimpah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, Bulog tidak hanya memastikan beras tersedia di gudang, tetapi juga mempercepat penyalurannya melalui SPHP dan bantuan pangan," ucapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan seluruh jajaran Bulog di pusat maupun daerah terus didorong untuk memperkuat koordinasi dan distribusi, agar pasokan tetap terjaga, harga semakin stabil, dan masyarakat dapat menyambut akhir tahun dengan tenang.

Dengan dukungan cadangan beras yang kuat serta sinergi bersama kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, Perum Bulog berkomitmen terus menjalankan perannya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional.

"Kesiapan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mendukung swasembada pangan berkelanjutan serta memastikan pangan terjaga dan rakyat sejahtera," kata Rizal.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026