Jakarta (ANTARA) - Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC) menilai arah transisi energi Indonesia tidak hanya menentukan masa depan sektor ketenagalistrikan nasional, tetapi juga mempengaruhi transisi energi di Asia Tenggara dan memiliki dampak global.

CEO AIGCC Rebecca Mikula-Wright mengatakan Indonesia menjadi salah satu pasar transisi ketenagalistrikan paling menentukan di Asia sehingga pelaksanaan kebijakannya menjadi perhatian investor.

"Indonesia adalah salah satu pasar transisi ketenagalistrikan paling menentukan di Asia. Arah transisi di sini akan mempengaruhi arah transisi di seluruh Asia Tenggara dan memiliki dampak global," kata Rebecca dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin.

Laporan terbaru AIGCC bertajuk Investor Expectations for Power-Sector Transition Roadmaps in Asia, menjadikan Indonesia salah satu dari tiga studi kasus bersama Korea Selatan dan Malaysia.

Laporan itu menyoroti kebutuhan investor terhadap peta jalan transisi ketenagalistrikan yang tidak hanya menetapkan target, tetapi juga memberikan kejelasan pelaksanaan dan kepastian investasi.

Menurut laporan tersebut, Indonesia memiliki posisi strategis karena merupakan ekonomi terbesar di ASEAN, menghadapi pertumbuhan permintaan listrik yang pesat, dan masih bergantung pada batu bara. Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan serta rantai pasok energi bersih yang dapat mendukung transisi energi.

Perkembangan industri mineral kritis juga membuka peluang investasi, tetapi berpotensi meningkatkan kebutuhan listrik sektor industri dan penggunaan pembangkit listrik mandiri atau captive power.

Rebecca mengatakan Indonesia telah memiliki fondasi perencanaan ketenagalistrikan yang kuat melalui Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), dan peta jalan transisi energi sektor ketenagalistrikan.

Tantangan utamanya, menurut AIGCC, bukan lagi ketiadaan rencana, melainkan menyelaraskan berbagai kebijakan dan menerjemahkannya menjadi proyek yang layak dibiayai.

RUPTL 2025–2034 memperkirakan kebutuhan investasi sebesar 188 miliar dolar AS, dengan sekitar 73 persen diharapkan berasal dari modal swasta. Karena itu, investor membutuhkan kejelasan mengenai mekanisme pengadaan proyek, sumber pendapatan, pembagian risiko, dan kesiapan jaringan listrik.

"Sekitar 73 persen dari kebutuhan investasi 188 miliar dolar AS dalam RUPTL diharapkan berasal dari modal swasta. Artinya, keberhasilan rencana ini sangat bergantung pada kesiapan investor untuk masuk," katanya.

AIGCC juga menyoroti pentingnya memperjelas arah transisi pembangkit batu bara, termasuk pembangkit captive, serta memastikan kesiapan teknologi dan pelaksanaan proyek sesuai rencana.

Selain itu, AIGCC menyambut baik program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt-peak (GWp) sebagai sinyal arah pengembangan ketenagalistrikan Indonesia. Namun, investor akan mencermati bagaimana program tersebut beralih dari pengumuman ke tahap pelaksanaan.

AIGCC menilai pentingnya peta jalan transisi ketenagalistrikan yang jelas untuk menarik investasi swasta skala besar dalam mendukung percepatan transisi energi di Indonesia.

Kejelasan mengenai kebutuhan pembiayaan, kesiapan daftar projek, serta pembagian risiko, menjadi faktor penting untuk menerjemahkan target transisi energi menjadi realisasi investasi.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pengiriman jutaan genteng tersebut menunjukkan UMKM dalam negeri mampu menghasilkan produk berkualitas dan memenuhi standar nasional apabila mendapatkan pembinaan serta dukungan memadai.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyiapkan pengiriman 2,4 juta genteng produksi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari Majalengka, Jawa Barat, pada 8 November 2026.

Maruarar mengatakan pengiriman tersebut akan menggunakan sekitar 600 truk. Ia pun berencana mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri kegiatan pengiriman genteng dalam program gentengisasi tersebut.

"Jadi saya mau mengundang Presiden, ada dua. Pertama untuk proyek, program gentengisasi ASRI ya. Kita sudah siap 8 November untuk pengiriman 600 truk dan 2,4 juta genteng dari Majalengka," ujar Maruarar, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Maruarar menyebut seluruh genteng tersebut telah melalui sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk memastikan kualitas produk.

Menurutnya, pengiriman jutaan genteng tersebut menunjukkan bahwa UMKM dalam negeri mampu menghasilkan produk berkualitas dan memenuhi standar nasional apabila mendapatkan pembinaan serta dukungan yang memadai.

Lebih lanjut, Maruarar menjelaskan genteng produksi UMKM Majalengka tersebut akan dikirim ke berbagai daerah di Jawa Barat. Pengiriman juga direncanakan melalui titik distribusi di Kebumen, Jawa Tengah, dan Trenggalek, Jawa Timur.

Ia mengatakan di Jawa Barat terdapat sekitar 49.000 rumah yang direnovasi melalui program bedah rumah pada 2026.

Kebutuhan material untuk renovasi rumah menjadi salah satu konteks distribusi genteng produksi UMKM tersebut.

Dari sisi pembiayaan, Maruarar menyampaikan bahwa persiapan pengiriman didukung oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Jabar. Dukungan tersebut melengkapi upaya memastikan produk UMKM memenuhi persyaratan kualitas sebelum didistribusikan.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) memperkirakan potensi ekspor UMKM binaan yang berpartisipasi di ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 mencapai 8,32 juta dolar AS atau Rp148,75 miliar.

Potensi UMKM binaan Bakti BCA tersebut mengalami kenaikan 34,12 persen dari capaian TEI pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp110,9 miliar.

"Kami berharap partisipasi dalam TEI 2026 dapat membuka peluang kerja sama yang berkelanjutan dan mendorong semakin banyak UMKM Indonesia memasuki pasar ekspor," kata EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F Haryn, dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Perseroan memfasilitasi 12 UMKM binaannya dalam pameran yang berlangsung pada 14-18 Oktober 2026 di Tangerang, Banten. Partisipasi ini bertujuan untuk memperkenalkan produk unggulan mereka kepada pembeli potensial dari pasar global.

Selama pameran, partisipasi UMKM binaan BCA di TEI 2026 mencatatkan 122 business matching dan signing nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU), dengan peluang jejaring bisnis ke 20 negara tujuan.

Hera menyampaikan UMKM Indonesia memiliki kualitas dan potensi untuk bersaing di pasar global.

Oleh sebab itu, melalui BCA UMKM Go Export, perseroan mendampingi pelaku usaha secara bertahap, mulai dari meningkatkan kesiapan legalitas, sertifikasi, dan perizinan produk internasional, pembuatan company profile, katalog, hingga memperluas akses pasar dan mempertemukan mereka dengan calon pembeli.

Keikutsertaan 12 UMKM dalam TEI 2026 merupakan bagian dari rangkaian pembinaan yang telah dilakukan sebelum pameran.

Perseroan mengawali proses dengan mengurasi 148 UMKM binaan periode 2023-2025, kemudian memberikan pembekalan melalui tiga kelas inkubasi daring yang membahas pengembangan produk dan katalog ekspor B2B, strategi negosiasi harga dan sample order, serta simulasi transaksi ekspor dan pembayaran yang aman.

UMKM yang terpilih terdiri dari dua lini bisnis, antara lain food & beverages dan agriculture. Ragam produk yang diperkenalkan mulai dari kopi dan kakao, rempah dan bahan alami, hasil pertanian dan benih, mi kering dan mi instan, saus dan bumbu, sampai makanan nabati dan frozen food.

Selama pameran, BCA menyediakan booth Bakti BCA sebagai sarana promosi produk dan fasilitasi pertemuan dengan calon pembeli, atase perdagangan, serta perwakilan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC). Perseroan juga menyediakan fasilitas penandatanganan MoU untuk membantu membuka peluang kerja sama bisnis.

Selain memperluas akses pasar, perseroan menghadirkan solusi perbankan untuk mendukung kebutuhan usaha berorientasi ekspor, mulai dari pembiayaan modal kerja, pembayaran dari luar negeri, hingga solusi pembayaran lainnya.

Dukungan ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha mengembangkan kapasitas bisnis sekaligus mempersiapkan kebutuhan transaksi dalam perdagangan internasional.

"Bagi BCA, perluasan akses pasar perlu berjalan seiring dengan kesiapan usaha dan dukungan finansial yang sesuai," ujar Hera.

Ia menambahkan pihaknya juga berharap partisipasi di TEI 2026 menjadi langkah awal bagi UMKM binaan untuk menindaklanjuti peluang bisnis, mulai dari negosiasi dan pemesanan hingga realisasi ekspor.

"BCA akan terus mendukung pengembangan UMKM melalui pembinaan, akses pasar, dan solusi perbankan yang relevan dengan kebutuhan usaha," kata Hera.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat realisasi investasi di wilayah tersebut sepanjang Januari-September 2026 mencapai Rp72,54 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja 340.334 orang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng Johan Hadiyanto, di Semarang, Senin, mengatakan capaian tersebut tumbuh 9,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Ia menjelaskan capaian tersebut merupakan akumulasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA).

"Secara kumulatif Januari sampai dengan September 2026 itu capaian realisasi investasi di Jawa Tengah yaitu Rp72,54 triliun," katanya, saat menyampaikan paparan capaian Realiasi Investasi Triwulan III tahun 2026.

Berdasarkan data DPMPTSP Jateng, realisasi investasi tersebut terdiri atas PMDN sebesar Rp31,77 triliun dan PMA Rp40,77 triliun.

Ia menyebutkan nilai itu mencapai 73,21 persen dari target investasi tahunan sebesar Rp99,09 triliun.

"Pak Gubernur (Ahmad Luthfi) benar kalau target (capaian investasi bisa mencapai Rp110 triliun, red ). Tapi kalau secara resmi target dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Rp99,09 triliun," katanya.

"Adapun tahun kemarin memang capaian kita Rp110 triliun itu sudah ditambah dengan capaian realisasi UMK, dan itu belum kita masukkan," lanjutnya.

Kinerja investasi, kata dia, juga terlihat pada triwulan III 2026 yang mencapai Rp24 triliun, atau meningkat 16,78 persen dibandingkan triwulan III 2025 yang sebesar Rp20,55 triliun.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, investasi sepanjang Januari-September 2026 menghasilkan 340.334 kesempatan kerja dari 82.420 jumlah proyek, meningkat 4,25 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Ia menjelaskan industri barang dari kulit dan alas kaki menjadi sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar, yakni 77.330 orang.

Posisi berikutnya, ditempati industri tekstil dengan 69.422 pekerja, disusul industri lainnya sebanyak 30.132 pekerja.

Capaian investasi tersebut didukung upaya pemerintah daerah menjaga iklim usaha dan mengawal pelayanan perizinan bagi investor, mulai dari tahap penjajakan hingga realisasi penanaman modal.

Selain menjaga iklim kondusif, Pemprov Jateng juga mendorong pengembangan kawasan industri yang saat ini ada 12 kawasan industri, termasuk dua kawasan ekonomi khusus di Kendal dan Batang.

Ke depan, menurut dia, pemerintah juga merencanakan penambahan 12 kawasan industri baru di sejumlah kabupaten/kota.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) meminta kegiatan normalisasi Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL) yang melintasi tiga wilayah kecamatan di Kabupaten Bekasi dengan total panjang 16 kilometer bisa segara dituntaskan tahun ini.

Normalisasi sungai yang melintasi Kecamatan Cibitung, Tambun Utara dan Sukawangi itu menjadi salah satu upaya untuk mengurangi risiko banjir di wilayah Kabupaten Bekasi. Saat ini pengerjaan normalisasi tinggal menyisakan sepanjang satu kilometer.

"Harus kelar tahun ini. Butuh biaya berapa untuk sisanya? Rp2 miliar itu selesai lah sama Kabupaten Bekasi saja," kata KDM saat meninjau lokasi pekerjaan di Kabupaten Bekasi, Senin.

Dirinya selain meminta penuntasan normalisasi juga turut menyoroti keberadaan tiga infrastruktur jembatan di Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara yang dinilai berpotensi menghambat kelancaran aliran air menuju Kali CBL.

Pemprov Jawa Barat menegaskan kesiapan membantu pembangunan kembali jembatan tersebut setelah terlebih dahulu dilakukan pembongkaran agar kapasitas aliran sungai dapat lebih optimal.

Pihaknya juga menyatakan siap membantu normalisasi Kali Mati di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi yang mengalami sedimentasi cukup tinggi hingga sebagian alirannya berubah fungsi menjadi kebun warga.

Kondisi tersebut menuntut penanganan segera agar fungsi sungai sebagai saluran air dan penunjang pengairan pertanian masyarakat dapat kembali normal.

"Ini kan darurat dan hujan ke depan tidak bisa kita prediksi. Nanti kita gunakan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT). Kalau tidak selesai tahun ini, kita lanjutkan tahun depan," ujarnya.

Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja merespons positif dukungan provinsi untuk percepatan penanganan persoalan banjir di Kabupaten Bekasi sekaligus memastikan akan segera menuntaskan kebutuhan anggaran yang masih diperlukan agar normalisasi Kali CBL dapat dituntaskan sesuai target.

"Kita akan selesaikan normalisasi Kali CBL tahun ini dan kekurangan anggarannya akan segera kita selesaikan tahun ini juga sehingga normalisasi dari Cikarang hingga pertemuan Kali Bekasi ini bisa cepat tuntas," katanya.

Respons senada disampaikan Asep berkaitan dukungan provinsi terharap rencana normalisasi Kali Mati yang akan dilakukan secara bertahap dari wilayah Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi hingga Kecamatan Cabangbungin.

Menurutnya, pemulihan fungsi sungai tersebut penting bagi masyarakat khususnya di wilayah utara Kabupaten Bekasi, terutama untuk mendukung kebutuhan pengairan lahan pertanian.

"Mudah-mudahan ini terlaksana dengan baik. Untuk rumah yang terkena imbas, nanti saya dengan Pak Gubernur menyiapkan solusinya. Yang penting Kali Mati bisa berfungsi kembali," katanya.

Dia berharap melalui percepatan normalisasi Kali CBL dan Kali Mati, pemerintah provinsi dan kabupaten dapat meningkatkan kapasitas aliran sungai, mengurangi hambatan akibat sedimentasi serta memperkuat upaya penanganan banjir berulang di wilayah Kabupaten Bekasi.

"Insya Allah saat banjir tiba nanti debitnya akan berkurang sehingga banjir akan lebih terkendali berikut dampaknya yang dapat diminimalisir," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Program pencampuran bahan bakar bensin dengan etanol 50 persen atau E50 berpotensi membuka 320 pabrik etanol baru di dalam negeri, sebut Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto.

"Untuk kebutuhan E50, kita perlu mendirikan pabrik etanol sebanyak 320 unit, masing-masing berkapasitas 60 ribu kiloliter," kata Brian dalam acara Danantara Technology & Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pengembangan industri etanol menjadi salah satu peluang untuk mengalihkan belanja impor energi menjadi aktivitas industri di dalam negeri.

Ia mengatakan Indonesia selama ini mengeluarkan sekitar 30 miliar hingga 50 miliar dolar AS untuk impor energi.

Ia menilai program E50 dan B50 dapat menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian energi sekaligus mendorong industrialisasi nasional.

Brian menekankan penguatan industri perlu didukung kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha.

Perguruan tinggi, menurut dia, dapat berkontribusi melalui riset, pengembangan teknologi, serta penyiapan sumber daya manusia sesuai kebutuhan industri.

Ia mengatakan perguruan tinggi juga terbuka untuk menerima penugasan dari industri maupun Danantara guna mendukung pengembangan sektor industri melalui riset dan diseminasi pengetahuan.

"Kita jangan khawatir dengan regulasi-regulasi yang ada. Bukan berarti kita menabrak regulasi, tetapi kita bisa melakukan deregulasi, penyusunan regulasi yang baru, dan sebagainya," ujarnya.

Menurut Brian, penyesuaian regulasi yang diperlukan dapat mendukung kolaborasi tersebut agar hasil riset perguruan tinggi lebih mudah dimanfaatkan oleh industri.

Ia menilai sinergi riset, industri, dan kebijakan menjadi penting untuk memperkuat industrialisasi nasional dan membantu Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur sosial guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan bahwa paradigma pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berfokus pada fisik semata, seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan, melainkan juga harus menyasar infrastruktur sosial.

"Belanja yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan yang terbesar adalah memberi makan. Karena tidak mungkin (masyarakat sehat) kalau makanannya tidak cukup, ya harus negara yang ambil alih," ujar Rachmat dalam acara Danantara Technology & Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan pemenuhan pangan dan nutrisi yang cukup serta penanganan masalah tengkes (stunting) merupakan fondasi utama dalam pembangunan manusia. SDM yang sehat secara jasmani dan rohani dinilai mutlak diperlukan agar mampu berkontribusi pada produktivitas perekonomian.

Rachmat menyampaikan bahwa kekayaan alam tidak akan memberikan dampak optimal tanpa ditopang oleh kualitas manusia yang mumpuni.

"Kalau resources yang kita miliki tidak didukung dengan pengembangan sumber daya manusia, maka resources yang kita ekspor hanya yang ekstraktif, tidak ada nilai tambah. Karena itu kita perlu membangun infrastruktur sosial," tuturnya.

Setelah kebutuhan gizi dasar dan kesehatan masyarakat terjamin, lanjut dia, pembangunan SDM diarahkan pada penguatan kualitas pendidikan, khususnya di bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika (STEM).

Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dinilai sangat krusial agar Indonesia mampu mengolah sumber daya alam sendiri menjadi produk industri bernilai tambah tinggi, alih-alih sekadar menjual bahan mentah.

Selain infrastruktur sosial, Rachmat menekankan pentingnya sinergi bersama tiga pilar infrastruktur lainnya, yakni infrastruktur fisik, ekonomi, dan digital.

"Kalau empat-empatnya dikembangkan oleh pemerintah, kita harapkan pertumbuhan ekonomi akan tinggi dan berkelanjutan. Ini yang pernah kita lakukan pada periode tahun 1970-an sampai 1980-an dengan resources yang saat itu masih berupa pertanian," paparnya.

Ia menambahkan potensi Indonesia saat ini jauh lebih besar karena didukung ketersediaan mineral kritis yang sangat dibutuhkan industri global untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan pembangunan Sekolah Rakyat atau SR Tahap II di 100 lokasi yang tersebar di 32 provinsi menyerap 97 ribu tenaga kerja.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan fasilitas pendidikan yang layak dan modern.

“Yang kita bangun bukan sekadar gedung sekolah. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi penerus bangsa melalui akses pendidikan yang layak dan modern. Karena itu kualitas infrastruktur tetap menjadi prioritas utama,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Program ini juga menjadi bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera.

Kementerian PU membangun Sekolah Rakyat Tahap II di 100 lokasi yang tersebar di 32 provinsi dengan daya tampung total mencapai 122.000 siswa.

Pembangunan infrastruktur pendidikan terpadu tersebut melibatkan 97.000 tenaga kerja lokal yang sebagian besar direkrut langsung dari warga desa dan kecamatan di sekitar lokasi proyek.

Dody mengatakan penyerapan tenaga kerja tersebut menjadi salah satu manfaat langsung pembangunan infrastruktur bagi masyarakat, sehingga pembangunan turut membuka kesempatan kerja dan menambah pendapatan keluarga para pekerja setempat.

Selama proses pembangunan, kata dia, Kementerian PU turut kolaborasi dengan Batalyon Teritorial Pembangunan TNI-AD untuk mendukung percepatan penyelesaian konstruksi di wilayah tertentu, termasuk menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Selain menyerap tenaga kerja, pembangunan Sekolah Rakyat juga menggerakkan perekonomian masyarakat melalui kebutuhan bahan material lokal, penyediaan katering untuk konsumsi harian pekerja, serta jasa transportasi.

Dengan demikian, menurut Dody, manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan setelah sekolah beroperasi, tetapi juga sejak proses konstruksi berlangsung.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bappenas mendorong kerja sama antarnegara Asia untuk membangun ekosistem industri semikonduktor guna meningkatkan nilai tambah sumber daya dan daya saing ekonomi di tengah perkembangan teknologi global.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan negara-negara Asia perlu memperkuat kolaborasi untuk mendorong pertumbuhan bersama, alih-alih hanya berkompetisi dalam pengembangan industri strategis.

"Saya melihat ada Duta Besar India dan Singapura di sini. Kita dapat membangun ekosistem bersama dengan negara-negara Asia, tidak perlu bersaing, tetapi justru harus bekerja sama untuk tumbuh bersama," ujarnya dalam Danantara Technology & Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Jakarta, Senin.

"Negara kita cukup besar, tetangga kita cukup kuat. Mari kita bekerja bersama, tumbuh bersama untuk bebas dari middle-income trap. Kalau Indonesia tumbuh lebih tinggi, Singapura harusnya lebih senang, India juga harusnya lebih senang," katanya lagi.

Ia menekankan pengembangan industri semikonduktor di Indonesia perlu melampaui kegiatan perakitan dan mencakup pembangunan ekosistem industri secara menyeluruh.

Menurut dia, pengembangan ekosistem tersebut perlu didukung kualitas SDM, termasuk melalui pendidikan sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM), serta penguatan pusat penelitian dan inovasi.

Ia menilai keunggulan sumber daya alam tidak cukup untuk meningkatkan daya saing ekonomi apabila tidak diiringi penguasaan teknologi dan inovasi. Tanpa keduanya, Indonesia berisiko terus menjual bahan mentah dengan nilai tambah terbatas.

Selain meningkatkan kapasitas riset, ia menekankan pentingnya menyebarluaskan inovasi agar dapat dimanfaatkan masyarakat di berbagai sektor, sehingga manfaat perkembangan teknologi tidak hanya terkonsentrasi di pusat penelitian.

Rachmat mengatakan Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan daya saing melalui pengembangan teknologi, pemanfaatan sumber daya, serta peningkatan kualitas SDM.

Kerja sama dengan negara-negara Asia juga dapat menjadi salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Wamena (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) RI Ferry Juliantono memfasilitasi dan mendorong pengembangan kopi di Papua Pegunungan agar semakin kreatif sehingga memiliki kualitas tinggi dan berdaya saing di tingkat global.

“Kualitas biji kopi di Papua Pegunungan secara umum sangat luar biasa dan membutuhkan sentuhan khusus sehingga kita perlu meningkatkannya dalam sistem pemasaran yang baik,” katanya dalam keterangan tertulis di Wamena, Minggu.

Menurut dia, berbagai produk unggulan Papua Pegunungan, khususnya Kabupaten Jayawijaya, seperti kopi, makanan, minuman, pakaian, dan kerajinan, perlu dikelola melalui koperasi agar memiliki nilai tambah dan jangkauan pasar yang lebih luas.

“Koperasi merupakan alat perjuangan ekonomi masyarakat Indonesia, termasuk di Jayawijaya, Papua Pegunungan. Melalui koperasi, berbagai potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal, terutama untuk meningkatkan pemasaran produk seperti kopi,” ujarnya.

Ferry menjelaskan pemerintah daerah perlu memfasilitasi pembentukan koperasi berdasarkan jenis usaha yang dijalankan masyarakat. Dengan demikian, Kementerian Koperasi dapat memberikan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor usaha.

"Kami berharap para pelaku usaha di sini dapat membentuk koperasi sesuai bidang usahanya sehingga Kementerian Koperasi bisa terlibat dalam pendampingan, kurasi kualitas produk, pelatihan, hingga fasilitasi pembiayaan," katanya.

Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, koperasi kopi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, telah menunjukkan perkembangan yang baik dan berpotensi menjadi wadah pengembangan komoditas unggulan daerah.

"Kami berharap koperasi kopi Papua dapat mengelola potensi kopi Wamena secara optimal, baik dari sisi peningkatan kualitas maupun pemasaran, sehingga produknya mampu menembus pasar domestik dan internasional," ujarnya.

Selain kopi, Ferry mendorong Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memfasilitasi pembentukan koperasi di sektor batik, pakaian, produk kulit, dan fesyen. Kementerian Koperasi juga memiliki akses terhadap lembaga pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan usaha masyarakat.

"Kami akan memastikan koperasi-koperasi di Papua Pegunungan, khususnya Jayawijaya, mendapatkan pendampingan agar tumbuh dan berkembang sehingga mampu meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan," katanya.

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyampaikan kebijakan penambahan alokasi gas untuk kebutuhan domestik, khususnya sektor industri, dapat mendorong peningkatan utilisasi manufaktur nasional hingga mencapai 80–85 persen.

Sarmuji menyampaikan industri membutuhkan pasokan gas dalam jumlah besar, baik sebagai bahan baku maupun bahan bakar utama, khususnya sejumlah subsektor yang sangat bergantung pada gas yakni petrokimia, pupuk, kaca, baja, dan keramik.

Menurut dia di Jakarta, Senin, penambahan alokasi gas bagi industri menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan utilisasi industri nasional, mengingat saat ini, utilisasi sektor industri tercatat hampir 70 persen.

Pemerintah, lanjutnya, akan mendorong utilisasi tersebut hingga mencapai 85 persen guna meningkatkan kontribusi industri terhadap produk domestik bruto (PDB) dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sarmuji menjelaskan ketersediaan bahan baku, termasuk gas, menjadi salah satu faktor yang menentukan peningkatan utilisasi industri. Bagi industri petrokimia dan pupuk, gas berperan sebagai bahan baku, sedangkan sejumlah subsektor lainnya memanfaatkannya sebagai bahan bakar utama dalam proses produksi.

"Ini bukti ada sensitivitas terhadap industri dalam negeri dan pengaruhnya sangat besar," ujarnya.

Ia menambahkan, peningkatan alokasi gas untuk industri tidak hanya berpotensi meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDB, tetapi juga membantu menjaga keberlangsungan lapangan kerja.

"Utilisasi kita akan dorong, kapasitas industri akan membesar, pendapatan nasional akan lebih besar lagi, lapangan kerja kita lebih banyak lagi," kata Sarmuji.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Cianjur (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Cabang (Kancab) Cianjur, Jawa Barat, mencatat penyerapan gabah petani atau pengadaan setara beras tahun 2026 mencapai 158 persen atau 52.777 ton dari target 33.202 ton.

Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Cianjur M Azwar Fuad di Cianjur, Senin, mengatakan meski pencapaian sudah melebihi target pihaknya tetap akan menyerap hasil panen petani hingga akhir tahun dengan harga beli Rp6.500 per kilogram.

Bulog tetap memperkuat sinergi dengan petani, kelompok tani, penggilingan padi, serta para pemangku kepentingan sebagai upaya menjaga keberlanjutan penyerapan Gabah Kering Giling di tiga wilayah Cianjur, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Sukabumi.

"Sepanjang tahun 2026 kami sudah mencapai target yang ditentukan bahkan lebih dari target sekitar 58 persen bahkan diperkirakan bertambah lagi hingga penyerapan di akhir tahun," katanya.

Dia menjelaskan berbagai langkah dilakukan guna mengoptimalkan penyerapan hasil panen serta memperluas jangkauan pengadaan dalam mendukung kepastian pasar untuk para petani di tiga wilayah.

Bulog tetap mendukung petani dengan cara menyerap hasil panen dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, dengan berhasil melampaui target penyerapan gabah atau pengadaan setara beras sebelum akhir tahun.

Meski berhasil melakukan penyerapan gabah petani melampaui dari target yang ditetapkan, pihaknya akan terus melakukan penyerapan gabah hasil panen petani di tiga wilayah hingga Desember 2026.

"Kami akan terus menyerap gabah hasil panen petani agar mereka tidak lagi menjadi korban permainan harga oknum di lapangan, sehingga daya serap terus meningkat sejak awal tahun di tiga wilayah Cianjur, kota/kabupaten Sukabumi," katanya.

Bahkan penyerapan panen pertama di tahun depan akan terus berjalan karena pihaknya berkomitmen mendukung petani mendapatkan harga yang layak di setiap panen, sehingga stok gabah dan ketersediaan beras di tiga wilayah tetap terjamin.

"Bulog siap melakukan penyerapan dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga petani tidak perlu lagi menjadi korban permainan oknum di lapangan," katanya.tetap

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026