Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menyampaikan sekitar 1.100 paket umrah terjual selama tiga hari penyelenggaraan BSI International Expo 2026 pada 23-25 Oktober 2026.

SEVP Funding & Transaction BSI Ida Triana Widowati mengatakan penjualan tersebut merupakan hasil kolaborasi perseroan dengan puluhan agen perjalanan haji dan umrah yang berpartisipasi dalam pameran tersebut.

"Fenomena ini menjadi angin segar bagi industri halal, khususnya sektor pariwisata religi. Umrah kini semakin dilirik sebagai perjalanan yang bisa dipersiapkan sejak dini, termasuk oleh generasi muda yang ingin mewujudkan impian ke Baitullah tanpa mengabaikan kebutuhan sehari-hari," kata Ida dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan masyarakat kini mulai merencanakan perjalanan umrah dengan mempertimbangkan persiapan keuangan agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi.

Melihat tingginya minat tersebut, BSI bersama sejumlah asosiasi dan mitra agen perjalanan haji dan umrah menghadirkan beragam pilihan paket perjalanan dengan harga kompetitif.

Pilihan tersebut mencakup paket umrah selama lima hari, paket umrah yang disertai kunjungan ke negara Muslim lainnya, serta perjalanan dengan durasi lebih singkat. Harga paket umrah lima hari ditawarkan mulai Rp22 juta.

Ida mengatakan minat masyarakat terhadap perjalanan umrah juga tercermin dari pertumbuhan tabungan haji dan umrah BSI.

Sebagai catatan, hingga kuartal III 2026, tabungan haji dan umrah BSI tumbuh 24,40 persen secara tahunan (year on year/yoy), dengan pertumbuhan yang didominasi oleh nasabah dari kalangan anak muda.

"Artinya, anak-anak muda sudah mulai aware rencana perjalanan umrahnya. Ini juga menjadi motivasi kami untuk menggandeng asosiasi travel haji dan umrah untuk menyediakan layanan paket umrah yang nyaman dan aman," ujarnya.

Saat ini, lebih dari 2.800 agen perjalanan haji dan umrah tercatat menjadi nasabah BSI.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 60 agen perjalanan telah menjadi mitra yang menyediakan berbagai pilihan paket umrah bagi masyarakat.

Selain menyediakan layanan tabungan, BSI juga menghadirkan kartu pembiayaan BSI Hasanah Card sebagai alternatif fasilitas pembayaran untuk kebutuhan perjalanan umrah, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan kemampuan finansial nasabah.

Melalui dukungan layanan perbankan dan kerja sama dengan mitra perjalanan, BSI berharap dapat memperluas akses masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pilihan perjalanan umrah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial mereka.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga terus mendorong bank sampah selaku mitra binaan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, mengumpulkan minyak jelantah untuk pengelolaan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan saat ini kegiatan pengumpulan minyak jelantah dilakukan tiga bank sampah binaan Pertamina Patra Niaga Kilang Cilacap yakni Beo Asri, Abhipraya, dan Cahaya Asri.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, melalui pengumpulan minyak jelantah, masyarakat tidak hanya memperoleh nilai ekonomi dari limbah rumah tangga, tetapi juga turut berkontribusi mengurangi pencemaran lingkungan.

"Hal ini juga sejalan dengan semangat Pertamina Patra Niaga dalam memanfaatkan minyak jelantah sebagai salah satu bahan baku Bioavtur atau sustainable aviation fuel (SAF) yang ramah lingkungan," ujar dia.

Kitty melanjutkan keberhasilan pengelolaan minyak jelantah tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang terlibat.

"Pengelolaan minyak jelantah membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, pendampingan yang berkelanjutan, serta terbukanya akses penyaluran hasil pengumpulan. Melalui kolaborasi tersebut, limbah rumah tangga dapat dikelola secara lebih bertanggung jawab dan memiliki nilai guna yang lebih besar," katanya menambahkan.

Sebelumnya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi keterlibatan ibu-ibu dan komunitas dalam mengelola minyak jelantah saat berkunjung ke Kilang Cilacap, Jawa Tengah, Senin (26/10).

Menurut dia, inisiatif dari lingkungan rumah tangga tersebut menunjukkan bahwa kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dapat berjalan beriringan dengan upaya menciptakan nilai ekonomi.

"Saya mengapresiasi peran ibu-ibu dan komunitas di Cilacap yang telah berkontribusi dalam pengelolaan minyak jelantah. Ini menunjukkan bahwa kegiatan sederhana yang dimulai dari rumah bisa terhubung dengan inovasi energi nasional dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat," kata Wapres Gibran.

Ketua Bank Sampah Cahaya Asri Rumdani Prapti Sumiwi menceritakan pengumpulan minyak jelantah di Kelurahan Tegal Kamulyan, Cilacap, tersebut awalnya untuk menjawab persoalan lingkungan.

"Setelah mendapat penjelasan dari Pertamina bahwa minyak jelantah memiliki nilai jual, kami semakin semangat mengumpulkannya. Alhamdulillah, lingkungan menjadi lebih bersih, ekonomi juga meningkat," ujar dia.

Bank Sampah Cahaya Asri mampu mengumpulkan sekitar 50-60 kilogram minyak jelantah setiap bulan.

Sementara itu, Ketua Bank Sampah Abhipraya Herry Yanto menjelaskan kelompoknya telah menjalankan kegiatan pemilahan sampah di Kelurahan Kutawaru, sejak 2019 sebelum dikembangkan melalui program pembinaan Pertamina Patra Niaga.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pertamina Patra Niaga karena anggota kami telah mendapatkan edukasi, pembinaan, dan fasilitasi yang sangat membantu perkembangan bank sampah," katanya.

Sementara itu, Direktur Bank Sampah Beo Asri Sri Widowati juga menyampaikan Pertamina Patra Niaga telah memberikan dukungan berupa pembinaan, pelatihan, serta bantuan sarana dan prasarana untuk memperkuat kapasitas kelompok.

"Harapan kami, dukungan ini dapat terus berlanjut, sehingga bank sampah dapat semakin berkembang dan meningkatkan kesejahteraan," ujar dia.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Aceh mencatat nilai transaksi dari jual-beli produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Aceh dalam kegiatan Meuseuraya Festival 2026 mencapai Rp3 miliar lebih.

"Pameran produk UMKM makanan, minuman, wastra, dan kriya telah mencapai akumulasi transaksi penjualan lebih kurang Rp3 miliar," kata Kepala KPwBI Aceh, Agus Chusaini, di Banda Aceh, Senin.

Laporan itu disampaikan Agus Chusaini dalam penutupan Meuseuraya Festival 2026, di Balee Meuseuraya Aceh (BMA) Banda Aceh. Nilai tersebut berdasarkan hasil pencatatan melalui transaksi digital atau via QRIS selama event berlangsung.

Sebagai informasi, KPwBI Aceh telah melaksanakan Meuseuraya Festival 2026 dengan tajuk "Meukarya Wastra Indatu" ini berlangsung sejak 22-25 Oktober 2026, di Gedung BMA, Banda Aceh.

Pelaksanaan Meuseuraya Festival 2026 ini melibatkan 150 pelaku UMKM, baik usaha makanan, minuman, wastra, kriya, dan usaha kreatif lokal lainnya, serta, bazar kuliner hingga kopi Aceh.

Agus menyampaikan, Meuseuraya Festival tahun ini mencapai 10.000 pengunjung. Dan mereka secara aktif melakukan transaksi serta mengikuti ragam kegiatan di sana mulai dari talkshow, donor darah, perlombaan dan lainnya.

Selain transaksi jual-beli, kata Agus, kegiatan Meuseuraya Festival tersebut juga mencatatkan nilai business matching sekitar Rp13,7 miliar, dan hasil ini mendukung perluasan akses pasar UMKM Aceh ke pasar ritel domestik maupun mancanegara.

"Tak hanya itu, kegiatan ini juga telah memfasilitasi kesepakatan pembiayaan untuk UMKM dari perbankan sekitar Rp1,5 miliar, dan sudah ditandatangani bersama," ujarnya.

Agus menambahkan, Meuseuraya Festival ini terlaksana dengan baik berkat kolaborasi kemitraan yakni Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota se Aceh dalam hal ini Dekranasda, asosiasi perbankan serta stakeholder lainnya.

"Semoga kolaborasi ini dapat terus kita pupuk untuk memberikan manfaat secara menyeluruh bagi perekonomian Aceh. Terima kasih dan apresiasi kami kepada seluruh pihak yang telah mensukseskan Meuseuraya Festival 2026 ini," kata Agus Chusaini.

Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P Gozali menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong penguatan UMKM di Aceh melalui peningkatan kualitas produk, perluasan akses pasar, penguatan kemitraan, serta digitalisasi dan akses pembiayaan syariah.

"Meuseuraya Festival menjadi wadah pengembangan UMKM secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kapasitas dan kualitas produk hingga perluasan akses pasar dan pembiayaan," katanya.

Ia mengapresiasi para perajin dan pelaku UMKM yang berperan sebagai penggerak utama ekonomi rakyat. Selain menjaga warisan budaya Aceh, mereka juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan menghadirkan kebanggaan terhadap produk daerah.

Menurutnya, kekayaan budaya merupakan modal penting bagi pengembangan ekonomi daerah. Melalui semangat gotong royong, kreativitas pelaku usaha dapat dipertemukan dengan dukungan pemerintah daerah, perbankan, dan berbagai mitra untuk mendorong UMKM Aceh semakin maju dan berdaya saing.

"Harapan kita sederhana, semakin banyak produk yang terjual, semakin luas pasar yang terbuka, dan semakin kuat kerja sama yang berlanjut setelah festival ini," demikian Ricky P Gozali.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Makassar, Sulawesi Selatan (ANTARA) - Asian Development Bank (ADB) menyiapkan alokasi pendanaan sebesar 218 juta dolar AS untuk mendukung pembangunan 37 laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang ramah lingkungan (green laboratorium).

“Pekerjaan BPOM sangat bergantung pada karyawan serta kapasitas dan peralatan teknologi yang digunakan di laboratorium. Dan kami sangat senang bisa berpartisipasi dengan BPOM memperkuat semua ini,” kata Direktur ADB untuk Indonesia Bobur Alimov dalam kunjungan ke Balai Besar BPOM Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis.

Pendanaan itu dijalankan melalui proyek bertajuk “Bolstering Product Oversight and Market Surveillance for Food and Drug Project (BPOM Project).”

ADB melihat komitmen BPOM untuk mempertahankan standar global yang konsisten, seperti World-Listed Authority (WLA).

Dalam Rencana Strategis BPOM 2025–2029, disebutkan bahwa pengawasan yang efektif salah satunya harus didukung oleh laboratorium yang kuat dan ditopang oleh sumber daya manusia yang kompeten.

Maka dari itu, ADB menginisiasi BPOM Project yang turut mencakup pembangunan dan penyediaan peralatan bagi laboratorium.

Prinsip laboratorium yang ramah lingkungan (green) dan tangguh (resilient) akan diterapkan demi mendukung pembangunan berkelanjutan.

Salah satu proyek laboratorium ramah lingkungan ini dibangun di Balai Besar BPOM Makassar.

Kepala Balai Besar POM di Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa menjelaskan laboratorium ramah lingkungan akan beroperasi secara lebih efisien dari segi penggunaan energi, seperti air dan listrik, serta tidak mencemari lingkungan.

Khusus untuk pembangunan laboratorium ramah lingkungan di Makassar, kebutuhan anggaran disebut sebesar Rp50 miliar, di mana pendanaan ini sepenuhnya berasal dari ADB.

“Untuk fasilitas pembangunan green lab, termasuk juga nanti fasilitas di dalamnya seperti alat-alat pendukung, yang harapannya nanti bisa makin memperkuat kapasitas Balai Besar BPOM Makassar,” ujar Yosef.

Sejauh ini, rencana pengadaan alat laboratorium di Balai Besar BPOM Makassar dari dukungan pendanaan ADB di antaranya instrumen untuk mendeteksi cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG), peralatan pengujian cemaran kimia berkadar rendah, lemari asam (fume hood), serta alat titrasi otomatis.

Selain dukungan terhadap laboratorium, proyek ini juga mendukung peningkatan sistem informasi digital untuk memfasilitasi pertukaran data, integrasi sistem, dan analisis big data.

Dukungan itu ditargetkan akan mengoptimalkan pengawasan pasar berbasis risiko serta pengawasan terhadap lokapasar (marketplace) daring.

Kemudian, proyek juga akan memperkuat kapasitas teknis maupun manajerial staf BPOM dalam menjalankan fungsi-fungsi regulasinya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kupang, NTT (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong pemanfaatan hasil riset KARSA NUSA 2026 sebagai rekomendasi kebijakan strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.

“Kami berharap hasil penelitian dan kajian KARSA NUSA 2026 dapat ditindaklanjuti menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan dalam kebijakan dan program yang terukur bagi kemajuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat NTT,” kata Kepala KPw BI NTT Adidoyo Prakoso di Kupang, Selasa.

Program Kajian dan Riset Kebijakan Ekonomi NTT (KARSA NUSA) 2026 merupakan kolaborasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi NTT, dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) NTT, yang bertujuan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan guna mewujudkan NTT yang maju dan sejahtera.

KARSA NUSA 2026 mengusung tema “Sinergi Memperkokoh Struktur dan Mempercepat Transformasi Ekonomi NTT untuk NTT Maju dan Sejahtera”.

Pada pelaksanaan perdana, KARSA NUSA 2026 menghimpun 251 karya tulis ilmiah atau paper dari kategori mahasiswa dan umum, yang terdiri atas 191 karya dari penulis nasional, 57 karya dari penulis NTT, dan tiga karya dari penulis luar negeri.

Melalui proses penilaian, sebanyak 10 karya terpilih dari total 25 karya yang masuk dalam tahap penilaian akhir. Berbagai penelitian tersebut mengangkat gagasan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan ekonomi NTT.

Adidoyo mengatakan hasil riset menekankan pentingnya menghubungkan potensi unggulan NTT dengan pengolahan, logistik, pembiayaan, dan akses pasar untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal.

Adapun penguatan tata kelola, pemanfaatan hasil produksi, dan ketahanan terhadap perubahan iklim juga menjadi perhatian.

Selain melalui KARSA NUSA, BI NTT bersama Universitas Nusa Cendana juga telah melakukan penelitian mengenai kawasan Regional Trade Zone (RTZ) di NTT untuk mengembangkan potensi perdagangan lintas batas.

Dalam penelitian tersebut, Kabupaten Belu dan Kota Atambua diidentifikasi sebagai wilayah prioritas pengembangan kawasan perdagangan bebas, dengan Kupang dan Malaka berperan sebagai penyangga bahan baku dan pasokan logistik.

“Model pengembangan yang direkomendasikan memadukan pusat logistik dan perdagangan lintas batas dengan agroindustri pangan secara bertahap melalui penguatan tata kelola, kelembagaan, dan infrastruktur,” jelas Adidoyo.

Keterlibatan petani, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta tenaga kerja lokal dinilai penting agar peluang pasar Timor-Leste dan Australia dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat NTT.

Lebih lanjut, dia mengatakan pengembangan ekonomi NTT juga membutuhkan penguatan investasi dan pembiayaan produktif, peningkatan produktivitas dan nilai tambah, serta ketahanan energi.

Selain itu, pemanfaatan modal sosial dan kekuatan budaya lokal turut diperlukan agar transformasi ekonomi sesuai dengan karakteristik dan kesiapan masyarakat.

Ia menegaskan, BI NTT terus mendukung penguatan kajian ekonomi daerah, forum koordinasi, dan program pembangunan ekonomi sesuai dengan tugas dan kewenangan Bank Indonesia.

Pewarta: Yoseph Boli Bataona
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat kinerja lapangan usaha (LU) industri pengolahan pada triwulan III 2026 meningkat dan tetap berada pada fase ekspansi atau dengan indeks lebih dari 50 persen.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa hal ini tecermin dari Prompt Manufacturing Index (PMI-BI) yang sebesar 52,28 persen.

PMI-BI triwulan III 2026 ini lebih tinggi dibandingkan realisasi pada triwulan sebelumnya sebesar 51,43 persen.

Lebih lanjut, berdasarkan komponen pembentuknya, BI mencatat komponen volume persediaan barang jadi, volume produksi, dan volume total pesanan meningkat dan berada pada fase ekspansi, masing-masing sebesar 54,80 persen, 54,31 persen, dan 53,34 persen.

Berdasarkan sublapangan usaha (sub-LU), PMI-BI pada sebagian besar sub-LU juga berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada industri barang galian bukan logam yakni sebesar 55,79 persen.

Kemudian, diikuti industri makanan dan minuman (55,03 persen); industri logam dasar (54,17 persen); industri karet, barang dari karet dan plastik (52,63 persen); serta industri tekstil dan pakaian jadi (52,40 persen).

Perkembangan tersebut sejalan dengan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia yang mengindikasikan kinerja kegiatan LU industri pengolahan meningkat dengan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 1,53 persen.

Untuk triwulan IV 2026, kinerja LU industri pengolahan diprakirakan meningkat, tecermin dari PMI-BI sebesar 52,37 persen.

Berdasarkan komponen pembentuknya, volume produksi, volume persediaan barang jadi, dan volume total pesanan diprakirakan tetap berada pada fase ekspansi.

Mayoritas sub-LU diprakirakan berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, diikuti industri barang galian bukan logam, serta industri makanan dan minuman.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pontinak (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI Maman Abdurrahman mendukung peningkatan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Bank Kalbar menjadi Rp1 triliun pada 2027 guna memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di Kalbar.

“Bank Kalbar ini kan bank kita semua, bank yang menjadi identitas masyarakat Kalbar. Tentunya saya wajib bersama-sama dengan pemerintah provinsi mendorong pembinaan dan memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada bank daerah kita,” kata Maman di Pontianak, Senin.

Maman menyampaikan hal tersebut saat menghadiri kegiatan Sinergi Penguatan Ekonomi Lokal Kalbar melalui Pemberdayaan UMKM serta Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Senin (19/10).

Ia menjelaskan alokasi KUR Bank Kalbar pada 2025 sekitar Rp700 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp800 miliar pada 2026. Untuk 2027, Bank Kalbar telah mengajukan peningkatan alokasi menjadi Rp1 triliun.

Menurut dia, pemerintah mendukung pengajuan tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi likuiditas bank agar penyaluran pembiayaan dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Kita dukung tentunya dengan catatan aspek likuiditasnya,” kata dia.

Maman menilai penguatan peran Bank Kalbar penting untuk memperbesar kesempatan pelaku UMKM mendapatkan akses permodalan, sehingga usaha mereka dapat berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

Selain pembiayaan melalui perbankan daerah, pemerintah juga mendorong pengembangan UMKM berbasis potensi pariwisata di Kalbar. Kota Singkawang menjadi salah satu daerah percontohan untuk menyelaraskan pengembangan pariwisata dengan pemberdayaan UMKM.

Ia mengatakan optimalisasi sektor pariwisata di Singkawang berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM di kota tersebut maupun daerah sekitarnya.

Sinergi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga perbankan diharapkan dapat memperkuat akses pembiayaan sekaligus mendorong pertumbuhan usaha produktif di Kalbar.

Maman menambahkan, secara nasional pemerintah juga mendorong peningkatan plafon kredit UMKM dari sekitar Rp1.500 triliun menjadi Rp2.000 triliun pada 2027, atau bertambah sekitar Rp500 triliun.

Pewarta: Dedi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melalui hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) mencatat bahwa kinerja kegiatan dunia usaha pada triwulan III 2026 diindikasikan tetap terjaga.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyampaikan hal tersebut tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha pada triwulan III 2026 sebesar 11,46 persen.

Namun, menurut hasil survei BI, nilai SBT pada periode tersebut lebih rendah dari triwulan II 2026 yang sebesar 12,97 persen.

BI mencatat kinerja sejumlah lapangan usaha (LU) meningkat pada triwulan III 2026 antara lain LU industri pengolahan (SBT 1,53 persen); diikuti LU administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (SBT 1,09 persen), LU pengadaan listrik dan gas (SBT 0,69 persen), LU konstruksi (SBT 0,92 persen), serta LU real estat (SBT 0,34 persen).

Selanjutnya, menurut survei BI, kapasitas produksi terpakai pada triwulan III 2026 tetap terjaga, yakni sebesar 73,75 persen.

Kapasitas produksi terpakai pada sejumlah LU tercatat meningkat, terutama LU industri pengolahan; LU pengadaan listrik dan gas; serta LU pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.

Sementara itu, kondisi keuangan dunia usaha secara umum membaik pada aspek likuiditas dan rentabilitas, dengan akses kredit yang tetap mudah.

Untuk triwulan IV 2026, responden memprakirakan kegiatan usaha tetap tumbuh positif dengan SBT sebesar 10,77 persen.

Kinerja sejumlah LU diprakirakan meningkat, antara lain pada LU transportasi dan pergudangan; LU informasi dan komunikasi; LU real estat; LU jasa perusahaan; serta LU perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan motor.

Prakiraan tersebut sejalan dengan peningkatan aktivitas saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan libur akhir tahun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menekankan pentingnya sinergi dan transformasi digital untuk mempercepat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di industri halal nasional.

Deputi Gubernur Senior BI Aida S. Budiman mengatakan pemberdayaan perempuan dalam ekonomi syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas UMKM sekaligus memperkuat perekonomian keluarga.

"Investasi pada perempuan memberikan manfaat luas bagi perekonomian karena pendapatan yang diperoleh turut mendukung kesejahteraan keluarga, pendidikan anak, dan kesehatan," ujar Aida dalam Konferensi Pemberdayaan Komunitas Perempuan dan Syariah pada rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026, dikutip dari keterangan pers di Jakarta, Sabtu.

Aida menjelaskan BI menjalankan tiga langkah strategis untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan.

Pertama, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akses pembiayaan melalui pengembangan merek, korporatisasi, sertifikasi halal, serta pelatihan dan pendampingan usaha.

Kedua, memfasilitasi penggunaan sistem pembayaran digital untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi.

Ketiga, memperluas akses pasar melalui promosi dan kemitraan bisnis di tingkat daerah, nasional, hingga internasional.

Penguatan tersebut dinilai penting mengingat sekitar 37 juta pelaku UMKM di Indonesia atau 64,5 persen merupakan perempuan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024.

Sementara itu, data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menunjukkan industri halal berkontribusi sekitar 27 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia atau senilai Rp4.900 triliun pada 2026.

Ekspor produk halal juga tercatat mencapai 35,7 miliar dolar AS pada semester I 2026, sedangkan sebanyak 14,06 juta produk telah memperoleh sertifikasi halal hingga Juli 2026.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menekankan pentingnya kesempatan yang setara bagi perempuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.

"Perempuan yang berdaya tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara," kata Arifah.

Ia menilai kolaborasi antarpemangku kepentingan diperlukan untuk memperluas peluang usaha serta meningkatkan produktivitas dan daya saing perempuan dalam ekosistem industri halal.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman menilai pemerintah perlu memastikan komitmen pembiayaan transisi hijau yang dibahas dalam rangkaian pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia dapat direalisasikan menjadi investasi produktif.

Rizal mengatakan pemerintah perlu memprioritaskan penyelesaian berbagai hambatan investasi, mulai dari lemahnya kesiapan proyek, ketidakpastian regulasi, hingga tingginya risiko pembiayaan.

“Pascapertemuan IMF–World Bank, pemerintah harus memastikan komitmen pembiayaan hijau bertransformasi menjadi investasi produktif, bukan sekadar capaian diplomasi,” ujarnya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, tantangan dalam mempercepat transisi hijau tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan sumber pendanaan, tetapi juga kemampuan pemerintah menyiapkan proyek yang layak secara finansial dan menarik bagi investor.

Karena itu, pemerintah perlu mempercepat pengembangan proyek-proyek hijau, khususnya di sektor energi terbarukan, infrastruktur kelistrikan, dan industri rendah karbon melalui perbaikan iklim investasi serta kepastian regulasi.

Ia mencontohkan pelaksanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang menunjukkan masih adanya kesenjangan antara komitmen pembiayaan internasional dan realisasi pendanaan di lapangan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah dinilai perlu memperkuat skema pembiayaan campuran (blended finance), menyediakan instrumen penjaminan risiko, serta meningkatkan keterlibatan modal swasta dalam pembiayaan transisi energi.

Langkah tersebut juga perlu dirancang dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal agar percepatan investasi hijau tidak menambah tekanan terhadap keuangan negara.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberhasilan kerja sama pembiayaan hijau tidak cukup diukur berdasarkan besarnya komitmen pendanaan yang diumumkan dalam forum internasional.

Evaluasi juga harus mempertimbangkan realisasi investasi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah industri, serta penurunan emisi karbon.

“Tanpa reformasi struktural, pembiayaan hijau berisiko besar dalam komitmen, tetapi minim kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Serang (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten membawa serta memfasilitasi sejumlah pelaku usaha wastra Nusantara dan perancang busana modest fashion lokal untuk tampil pada ajang The 13th Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta.

Kepala BI Provinsi Banten Sofwan Kurnia, melalui keterangannya di Serang, Jumat, mengatakan keikutsertaan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat industri fesyen berbasis syariah Banten di tingkat nasional yang dikolaborasikan melalui ajang IN2MOTIONFEST 2026 dan Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW).

"Dukungan terhadap ISEF 2026 diarahkan untuk memperkuat keterhubungan pelaku usaha Banten dengan ekosistem ekonomi syariah nasional. Melalui fasilitasi produk halal, modest fashion, pengembangan pesantren, dan pertemuan bisnis, kami berupaya mendorong peningkatan kapasitas serta daya saing UMKM secara berkelanjutan," katanya.

Sejumlah brand dan desainer lokal Banten yang difasilitasi dalam ajang ini antara lain Apikmen Tandang Gawe Sempurno, Batik Riana Kesuma, Klamby, Kara Tungga, PT Kreasi Kain Nusantara, Yusuf.Ind, Dewi Sambi, Nikhol Gallery, dan NBRS.

"Fasilitasi tersebut mencakup penyiapan kapasitas usaha, promosi, hingga pembukaan akses pasar domestik maupun internasional," ujarnya.

Selain sektor modest fashion, BI Provinsi Banten turut memboyong pelaku usaha produk halal seperti PT Dewi Bahari Indonesia (Dewi Home Crab), PT Anugerah Cokelat Indonesia, Meraki Cipta Rasa, dan Sanrahfood pada pameran Sharia Fair dan Indonesia Halal Showcase.

Pada agenda business matching dan program Jawara Ekspor, BI Banten memfasilitasi pertemuan para pelaku usaha Banten dengan calon mitra dan investor guna memperluas jangkauan pasar produk unggulan daerah.

Penguatan ekonomi syariah Banten juga menjangkau ekosistem pesantren melalui keikutsertaan Pondok Pesantren Al Markaz pada agenda Gerbang Santri, bekerja sama dengan DPW Hebitren, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Banten, serta pengelola ZISWAF.

"Ke depan, BI Banten bersama para mitra strategis akan mengawal tindak lanjut business matching dan kemitraan usaha agar memberikan dampak nyata bagi pengembangan ekonomi syariah dan daya saing UMKM di Provinsi Banten," paparnya.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - BUMD Bank Aceh Syariah (BAS) berkomitmen untuk terus memperkuat UMKM Aceh agar naik kelas lewat program kerja sama dengan Proyek Promise Impact (Promoting SME Enterprises Through Improved Entrepreneurs' Access to Financial Services).

"Penguatan UMKM membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara perbankan, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan," kata Direktur Utama Bank Aceh Syariah, Fadhil Ilyas dalam keterangannya, di Banda Aceh, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan Fadhil Ilyas usai menerima apresiasi dari International Labour Organization (ILO) atas kemitraan dan kontribusinya dalam proyek promise II Impact periode 2023–2026 serta peluncuran promise impact fase III untuk mendukung pengembangan UMKM, di Jakarta.

Apresiasi ini, menjadi pengakuan atas kontribusi Bank Aceh Syariah dalam mendukung penguatan inklusi keuangan, pengembangan kapasitas usaha, serta pertumbuhan UMKM yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Fadhil mengatakan, bagi masyarakat Aceh, khususnya pelaku UMKM, program Promise Impact menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan untuk mengembangkan usaha melalui peningkatan literasi keuangan, perbaikan pengelolaan bisnis, digitalisasi, dan akses terhadap layanan keuangan formal.

Melalui kolaborasi ILO yang didukung oleh Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO), Bank Aceh turut mendukung pengembangan ekosistem usaha nilam di Aceh.

"Komoditas ini memiliki potensi untuk memberikan nilai tambah ekonomi, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam rantai usahanya," ujarnya.

Dukungan tersebut, kata Fadhil, diwujudkan melalui pelatihan keuangan dan literasi keuangan bagi pelaku UMKM di Bank Aceh, yakni mencakup pengelolaan keuangan, pencatatan dan pelaporan sederhana, pemasaran, pengembangan strategi produk, serta penguatan jejaring bisnis.

"Tak hanya itu, pendampingan juga dilakukan untuk membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas dan mengembangkan bisnis secara lebih terarah," katanya.

Fadhil menegaskan, bagi Bank Aceh, mendukung UMKM bukan hanya tentang membuka akses pembiayaan, melainkan juga membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas, memperkuat pengelolaan bisnis, dan mengembangkan potensi ekonomi lokal.

Melalui penguatan kapasitas tersebut, lanjut dia, UMKM diharapkan semakin mampu mengelola usaha secara profesional, meningkatkan efisiensi, memperluas akses pasar, dan mengembangkan peluang kerja bagi masyarakat.

"Kami berharap upaya ini dapat membuka lebih banyak peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengembangan UMKM tidak hanya sebatas penyediaan layanan keuangan, tetapi juga upaya membangun kemandirian dan daya saing pelaku usaha.

Karena itu, kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi penting agar potensi ekonomi lokal dapat berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Aceh.

Dan, apresiasi dari ILO ini semakin memperkuat komitmen Bank Aceh untuk terus hadir sebagai mitra masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Ke depan, Bank Aceh berharap sinergi dalam pengembangan UMKM terus berlanjut, sehingga semakin banyak pelaku usaha yang tumbuh, naik kelas, dan mampu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh," demikian Fadhil Ilyas.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026