Kami dianugerahi penghargaan Best Regency Destination Award 2026 untuk dua kategori sekaligus, yakni Excellence in Accessibility dan Excellence in Attraction

Badung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, berhasil meraih dua kategori penghargaan terkait pariwisata yang diserahkan dalam rangkaian ajang The 2nd Indonesia Tourism Marketing Week (ITMW) Conference 2026.

“Kami dianugerahi penghargaan Best Regency Destination Award 2026 untuk dua kategori sekaligus, yakni Excellence in Accessibility dan Excellence in Attraction,” ujar Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dalam keterangannya di Mangupura, Minggu.

Penghargaan tersebut diraih tidak terlepas dari upaya Pemkab Badung dalam pengembangan sektor pariwisata yang menjadi sektor utama di Kabupaten tersebut.

Bupati Adi Arnawa mengatakan, pihaknya memiliki konsep yang menekankan pergeseran pengelolaan pariwisata dari kuantitas jumlah kunjungan (mass tourism) menuju penciptaan nilai pariwisata berkualitas (quality tourism) yang berkelanjutan.

Menurut dia, tantangan pariwisata di wilayah Badung pada masa depan bukan hanya mempertahankan daya tarik dan meningkatkan kunjungan namun juga menciptakan kualitas.

“Kami berupaya memastikan pergerakan wisatawan memberikan manfaat ekonomi merata bagi masyarakat, termasuk di wilayah tengah dan utara,” kata dia.

Ia mengungkapkan, guna mewujudkan pemerataan tersebut pihaknya memiliki strategi "Beyond the South" di wilayah Badung Utara untuk mendiversifikasi pengalaman wisata agar tidak menumpuk di pesisir selatan.

“Potensi warisan sejarah, desa wisata, budaya, hingga agrowisata di wilayah itu akan kami integrasikan melalui penguatan konektivitas infrastruktur,” ungkap Bupati Adi Arnawa.

Ia menjelaskan, pihaknya juga memiliki sejumlah rencana strategis meliputi pengembangan Jalan Lingkar Selatan (JLS), jalan pintas Berawa–Umalas–Kedampang–Teuku Umar Barat, serta transportasi terpadu berupa trem pesisir, Water Taxi, dan bus pengumpan (feeder).

“Aksesibilitas ini dirancang untuk mengurai kemacetan sekaligus membuka jalur ekonomi bagi UMKM, sektor pertanian, dan pengelola homestay di desa wisata,” kata dia.

Pewarta: Naufal Fikri Yusuf/Rolandus Nampu
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Purwokerto (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) menjajaki calon investor baru dari China untuk mendukung rencana pembangunan Jalan Tol Pejagan-Cilacap yang diharapkan meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah barat-selatan Jateng.

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Sabtu, mengatakan penjajakan dilakukan setelah calon investor sebelumnya dari Guangxi, China, terkendala kasus korupsi yang menjerat pimpinan perusahaan tersebut di negaranya.

Ia menjelaskan perusahaan milik pemerintah Provinsi Guangxi itu sebelumnya telah menunjukkan keseriusan berinvestasi, bahkan menyampaikan letter of intent setelah pembahasan dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

“Saya turut memfasilitasi pertemuan perusahaan tersebut dengan Menteri PU dan jajaran direktorat jenderal terkait,” katanya.

Akan tetapi, kata dia, rencana kerja sama itu terkendala sehingga diperlukan calon investor lain.

Sebagai tindak lanjut, ia mengaku telah menjajaki salah satu badan usaha milik negara (BUMN) China yang bergerak di bidang konstruksi dan disebut terlibat dalam pembangunan Jembatan Suramadu.

“Saya bawa ke Kementerian PU. Ya, PIC (Person in Charge)-nya yang ketemu. Ini sedang dibicarakan,” katanya.

Dalam hal ini, pihaknya bersama calon investor asal China tersebut telah bertemu dengan pejabat Kementerian PU di Jakarta pada Rabu (14/10).

Kendati demikian, dia belum menyebutkan nama perusahaan tersebut maupun nilai investasi yang ditawarkan.

Ia mengatakan penjajakan masih berlangsung sehingga belum ada penetapan investor resmi ataupun kepastian jadwal pembangunan.

Ia menegaskan pembangunan jalan tol tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun pemerintah Kabupaten Banyumas berperan mendorong percepatan melalui komunikasi dengan kementerian dan penjajakan calon investor.

Menurut dia, upaya tersebut dilakukan karena keterbatasan infrastruktur transportasi menjadi salah satu kendala masuknya investasi ke Banyumas, meskipun daerah tersebut memiliki potensi ekonomi dan kondisi sosial masyarakat yang kondusif.

“Saya berharap pembangunan Tol Pejagan-Cilacap dapat meningkatkan aksesibilitas, memperlancar distribusi barang, serta memperkuat daya tarik investasi di Banyumas dan wilayah sekitarnya,” kata Bupati.

Sebelumnya, Kementerian PU menargetkan pembangunan Tol Pejagan-Cilacap sepanjang 95 kilometer dengan investasi sekitar Rp27 triliun di luar pembebasan lahan mulai dilaksanakan pada 2029.

Proyek yang menghubungkan wilayah utara dan selatan Jawa Tengah itu direncanakan terbagi menjadi lima seksi, yakni Bulakamba-Karanganyar, Karanganyar-Bumiayu, Bumiayu-Ajibarang, Ajibarang-Wangon, dan Wangon-Lebeng.

Sekitar 40 kilometer ruas tol tersebut akan melintasi Kabupaten Banyumas dengan dua simpang susun, masing-masing di Ajibarang dan Wangon.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra pada 23 Oktober 2025 mengatakan proyek tersebut masih dalam tahap pra-studi kelayakan (pre-feasibility study/pre-FS) dengan dukungan pemerintah Australia. Saat itu, proyek ditargetkan dilelang pada kuartal IV 2026 setelah perizinan lengkap.

.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama pembangunan multilateral melalui mobilisasi modal swasta, percepatan implementasi program pembangunan, serta kebijakan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas negara.

Dalam The 57th Joint Governors Meeting di Bangkok, Thailand, Suahasil menekankan pentingnya peran World Bank Group atau Grup Bank Dunia dalam mendorong investasi produktif dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.

"Bagi Indonesia, prioritasnya sudah jelas, pembiayaan yang menarik investasi produktif, implementasi yang menghasilkan lapangan kerja berkualitas, serta kemitraan yang terus berkembang seiring dengan kebutuhan negara," ujar Suahasil, sebagaimana dikutip dari keterangan pers di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, ia memaparkan tiga prioritas utama Indonesia dalam memperkuat kerja sama pembangunan internasional.

Pertama, mendorong mobilisasi modal swasta melalui penyediaan pembiayaan yang terjangkau untuk mendukung investasi produktif.

Kedua, mempercepat proses persetujuan dan pelaksanaan program pembangunan melalui penguatan kerja sama dengan Grup Bank Dunia.

Ketiga, menerapkan kebijakan graduation atau transisi status kelayakan dukungan pembiayaan yang tetap mempertimbangkan kepemilikan negara (country ownership) serta kesinambungan dukungan pembangunan.

Selain pembiayaan, Suahasil juga menyoroti pentingnya respons terhadap perubahan iklim dan bencana alam dalam agenda kerja sama pembangunan.

Menurut dia, aksi iklim dan kesiapsiagaan menghadapi krisis perlu dirancang secara praktis dengan mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan masing-masing negara (country-driven).

Dalam hal ini, Indonesia mendukung implementasi Perjanjian Paris (Paris Agreement) serta berbagai upaya adaptasi perubahan iklim yang sejalan dengan penguatan ketahanan energi, keterjangkauan biaya, daya saing ekonomi, dan kesinambungan fiskal.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Untuk Teluk Mendale, pembangunannya masih berjalan dan sudah mencapai 75 persen. Target pada November ini sudah selesai agar dapat kembali menerima kunjungan wisatawan

Aceh Tengah (ANTARA) - Pemerintah merehabilitasi Kawasan Wisata Teluk Mendale di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, untuk memulihkan sektor wisatawan dan menggerakkan kembali perekonomian masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi pada 25 November 2025.

Kepala Dinas Pariwisata Aceh Tengah Erwin Pratama di Takengon, Rabu, mengatakan pembangunan Kawasan Wisata Teluk Mendale yang melibatkan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pekerjaan Umum tersebut telah mencapai 75 persen dan ditargetkan rampung pada Desember 2026.

“Untuk Teluk Mendale, pembangunannya masih berjalan dan sudah mencapai 75 persen. Target pada November ini sudah selesai agar dapat kembali menerima kunjungan wisatawan,” kata Erwin.

Ia mengatakan pemulihan akses jalan menjadi salah satu faktor penting dalam mengembalikan kunjungan wisatawan ke Aceh Tengah.

Pasca-bencana, kondisi sejumlah jalur menuju wilayah tersebut belum sepenuhnya pulih sehingga mempengaruhi mobilitas masyarakat dan wisatawan.

Menurut Erwin, minat wisatawan untuk berkunjung ke Aceh Tengah masih terlihat tinggi termasuk saat libur Hari Raya Idul Fitri.

Pemerintah daerah berharap perbaikan akses dan rehabilitasi destinasi wisata dapat meningkatkan kembali jumlah kunjungan, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Selain memulihkan daya tarik wisata, pembangunan Teluk Mendale juga diarahkan untuk mendukung kegiatan usaha masyarakat. Kawasan tersebut dilengkapi gerai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikelola melalui kolaborasi dengan badan usaha milik desa (BUMDes) dan masyarakat setempat.

Erwin menjelaskan pekerjaan yang masih berlangsung di kawasan itu antara lain pemasangan paving block atau pengaspalan serta penyelesaian gerai UMKM, termasuk pekerjaan plesteran dan pemasangan atap.

Ia berharap rehabilitasi kawasan wisata tersebut dapat membuka kembali peluang usaha bagi masyarakat sekaligus memperkuat pemulihan ekonomi daerah setelah bencana.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga mendorong pemulihan destinasi wisata lain yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Sejumlah lokasi tambahan telah diusulkan untuk memperoleh dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi, tetapi masih dalam tahap pengusulan.

Melalui pemulihan infrastruktur dan destinasi wisata, pemerintah daerah berharap kunjungan wisatawan menjelang akhir 2026 dapat meningkat dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Aceh Tengah.

Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Lembaga kajian energi Institute for Essential Services Reform (IESR) dalam studinya menyatakan bahwa diperlukan reformasi kebijakan kelistrikan serta percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang kompetitif bagi industri untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Dalam studi IESR bersama Indef, SYSTEMIQ dan Energy Transitions Commission tersebut juga menyebutkan elektrifikasi berbasis energi terbarukan seperti PLTS, mampu menekan biaya listrik, menghemat subsidi energi, menciptakan lapangan kerja serta mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar fosil.

Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo di Jakarta, Selasa, menjelaskan bahwa kecepatan pembangunan menjadi salah satu keunggulan PLTS untuk memenuhi tambahan kebutuhan listrik.

Konstruksi PLTS untuk kebutuhan industri dapat diselesaikan dalam waktu sekitar dua hingga enam bulan, sedangkan PLTS yang terhubung ke jaringan listrik membutuhkan waktu konstruksi sekitar enam bulan hingga dua tahun. Sebagai perbandingan, pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara yang terhubung ke jaringan membutuhkan sekitar empat hingga enam tahun.

Pembangunan serta implementasi pembangkit energi surya yang relatif cepat dibutuhkan, mengingat kebutuhan listrik Indonesia diproyeksikan meningkat signifikan seiring pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi.

Dalam skenario bisnis seperti biasa (business as usual), studi memperkirakan permintaan listrik meningkat dari 440 terawatt-jam (TWh) pada 2025 menjadi 695 TWh pada 2035. Sementara itu, dalam skenario elektrifikasi tinggi, kebutuhan listrik dapat mencapai 855 TWh pada 2035 atau tumbuh sekitar 7 persen per tahun.

Meski begitu, Deon mengingatkan bahwa pengembangan PLTS di Indonesia masih menghadapi persoalan biaya dan hambatan regulasi. Studi menggarisbawahi biaya pembangkitan listrik PLTS skala besar di Indonesia berkisar antara 5–10 sen dolar AS per kWh, lebih tinggi dibandingkan India yang mencapai sekitar 3,7 sen dolar AS per kWh.

"Biaya lahan, biaya interkoneksi, serta proses perizinan turut mempengaruhi kesenjangan ini. Selain itu, persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang belum selaras dengan kesiapan industri dapat meningkatkan biaya komponen dan menghambat percepatan pembangunan PLTS,” tegas Deon dalam pemaparan studi Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi 8 persen melalui Implementasi PLTS 100 GWp dan Program Elektrifikasi.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, lanjut Deon, studi merekomendasikan reformasi kebijakan yang berfokus pada empat langkah utama. Pertama, mempercepat pengadaan proyek PLTS strategis, termasuk program PLTS 100 GW, melalui mekanisme lelang energi terbarukan yang kompetitif, transparan, dan dilaksanakan secara berkala, disertai kepastian kontrak jual beli listrik.

Kedua, mereformasi sistem kuota PLTS atap agar konsumen memiliki ruang lebih luas untuk berpartisipasi dalam penyediaan energi terbarukan.

Kemudian ketiga, penyederhanaan proses pengadaan lahan, percepatan pembangunan jaringan listrik, serta kejelasan mekanisme dan biaya penyambungan pembangkit.

Keempat, menerapkan kebijakan TKDN secara bertahap agar penguatan industri manufaktur nasional berjalan seiring dengan percepatan pembangunan PLTS.

Menurut Abindra Soemali, Manager and Lead for Energy SYSTEMIQ, melalui reformasi kebijakan yang konsisten, biaya pembangkitan PLTS di Indonesia berpotensi turun dari kisaran 5–10 sen dolar AS per kWh menjadi sekitar 3,5–5 sen dolar AS per kWh dalam jangka panjang.

"Penurunan tersebut dapat dicapai melalui peningkatan skala pembangunan, penyederhanaan regulasi, penguatan rantai pasok domestik, serta perbaikan akses pembiayaan dan infrastruktur jaringan,” jelas Abindra.

Sementara itu, Indef memperkirakan skenario elektrifikasi berbiaya rendah dapat menyumbang sekitar 8–10 persen dari tambahan PDB yang dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Skenario ini juga berpotensi menghasilkan penghematan subsidi energi sebesar 20 miliar dolar AS selama 2025–2035 serta menciptakan sekitar 48 ribu lapangan kerja tambahan di sektor ketenagalistrikan.

"Selain itu, peningkatan elektrifikasi dan pemanfaatan energi terbarukan dapat mengurangi kebutuhan impor minyak, sehingga turut memperkuat ketahanan energi dan mengurangi tekanan terhadap anggaran negara,” papar Imaduddin Abdullah, Direktur Indef Green Transition Initiative (GTI).

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melakukan kegiatan normalisasi sungai sepanjang 16 kilometer pada aliran Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL) dengan target tuntas akhir tahun ini sebagai upaya meminimalisir risiko banjir akibat pendangkalan.

Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan normalisasi Kali CBL menjadi langkah penting untuk memperlancar aliran air, terutama menghadapi musim hujan guna menekan risiko banjir khususnya di wilayah utara seperti Kecamatan Sukawangi, Tambun Utara hingga Cibitung.

"Pekerjaan normalisasi terus kita kebut. Kemarin saya sudah meninjau Bendung Kedung Gede (BKG) di Kecamatan Pebayuran, sekarang Kali CBL di Tambun Utara. Semoga hasilnya optimal dan mampu meminimalisir dampak banjir," katanya di Cikarang, Selasa.

Dia mengatakan pengerjaan normalisasi dilakukan secara maraton dengan terlebih dahulu melaksanakan penertiban bangunan liar yang berdiri di sepanjang bantaran sungai sebagai pendukung kelancaran normalisasi sekaligus mengembalikan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) seperti sedia kala.

Normalisasi Kali CBL dilakukan sepanjang 16 kilometer lebih dengan rincian tujuh kilometer mengalir dari Tambun Utara hingga Kali Bekasi menuju muara atau pesisir pantai serta sembilan kilometer lebih yang membentang dari Cikarang Barat hingga Tambun Utara.

"Pemerintah Kabupaten Bekasi terus bekerja. Kami ingin memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya dalam mengantisipasi banjir saat musim penghujan," katanya.

Dirinya menegaskan pemantauan terhadap pelaksanaan pekerjaan infrastruktur, termasuk realisasi fisik dan penyerapan anggaran terus dilakukan guna memastikan pelaksanaan pengerjaan berjalan tepat waktu serta sesuai spesifikasi yang tertuang dalam dokumen kontrak kerja.

Asep Surya Atmaja menargetkan penyerapan anggaran pada Dinas SDA-BMBK Kabupaten Bekasi bisa mencapai 97 persen, dengan pelaksanaan pembangunan diupayakan semaksimal mungkin hingga mendekati 100 persen.

"Dalam dua bulan ke depan, pekerjaan infrastruktur akan terus kita kebut. Saya akan kembali turun ke lapangan untuk melihat sejauh mana progres pekerjaan. Target kami minimal 97 persen anggaran pembangunan infrastruktur fisik terserap," katanya.

Sekretaris Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi Denny Rusnandi menjelaskan normalisasi Kali CBL dilaksanakan melalui dua paket pekerjaan utama yakni segmen Desa Kalijaya di Kecamatan Cikarang Barat hingga Jembatan Pulo Puter di Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara.

Pada segmen ini, pekerjaan berlangsung sejak 1 September dengan target tuntas pada 29 Desember mendatang. Saat ini progres pekerjaan menggunakan total 11 alat berat itu sudah menjangkau sepanjang 950 meter.

"Segmen kedua mulai dari Jembatan Pulo Puter di Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara menuju Desa Sukamekar di Kecamatan Sukawangi. Pekerjaan ini dimulai sejak 31 Agustus hingga 28 Oktober 2026 dengan progres terkini sudah menjangkau 2,45 kilometer didukung 10 unit ekskavator," katanya.

Denny menjelaskan Kali CBL terpantau mengalami tingkat sedimentasi cukup tinggi hingga menyebabkan pendangkalan serta penyempitan pada badan sungai. Kondisi ini menghambat aliran air dari sejumlah saluran yang bermuara ke sungai tersebut.

Normalisasi diperlukan untuk meningkatkan kapasitas aliran sekaligus mengurangi risiko banjir, terlebih Kali CBL belum pernah dinormalisasi sejak dibangun. Akibatnya, sedimentasi terus menumpuk dan berpotensi menghambat aliran air, terutama ketika debit meningkat pada musim hujan.

"Melalui normalisasi Kali CBL diharapkan kapasitas sungai makin optimal, aliran air lebih lancar dan potensi banjir yang selama ini mengancam permukiman warga dapat ditekan, khususnya saat intensitas hujan meningkat," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Danantara Development Management Fund (DDMF) menyampaikan akan fokus berinvestasi di proyek pembangunan nasional dan layanan publik yang memberikan dampak sosial dan ekonomi untuk jangka panjang.

“Untuk DDMF, tugas kami adalah berinvestasi dalam pembangunan nasional dan layanan publik yang berdampak kepada sosial dan ekonomi masyarakat,” ucap Managing Director, Development Investment, Danantara Development Management Fund Rachmat Kaimuddin dalam acara peluncuran IES 2027 yang digelar di Jakarta, Selasa.

Dengan demikian, Rachmat menyampaikan DDMF memiliki ruang untuk berinvestasi di proyek-proyek yang berfokus pada dampak jangka panjang, maupun proyek-proyek dengan imbal hasil yang lebih rendah dari imbal hasil komersial.

DDMF memiliki empat pilar strategi, yakni kedaulatan nasional melalui ketahanan energi, pangan, dan air; kemudian, pilar strategi yang kedua adalah infrastruktur penting (essential infrastructure); pilar strategi ketiga adalah industrialisasi dan hilirisasi; dan pilar strategi yang keempat adalah pembentukan ekosistem finansial.

Untuk pilar kedaulatan nasional, Rachmat menyampaikan DDMF dapat mengambil peran dalam mewujudkan ketahanan energi melalui penciptaan lebih banyak energi di dalam negeri dan mengubah pola konsumsi energi bagi masyarakat domestik, dari yang semula bergantung kepada energi fosil menjadi energi listrik.

Kemudian, terkait pilar infrastruktur, Rachmat menjelaskan DDMF dapat mengambil peran dalam pembangunan perumahan hingga Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall).

“Kalau kita cerita coastal protection, itu perlindungan pesisir. Giant Sea Wall ini kan memang penting, dan itu kita akan kerjakan bareng-bareng tentunya,” ujar Rachmat.

Terkait dengan pilar ketiga, yakni hilirisasi dan industrialisasi, Rachmat menyampaikan DDMF bisa mengambil bagian untuk memastikan berjalannya program mobil dan motor listrik nasional.

“Program mobil listrik dan motor listrik nasional kan mengurangi penggunaan energi impor, ya. Tetapi kalau misalnya mobilnya, motornya, masih impor kan masih bergantung juga gitu. Kami ingin bikin industri,” ucap Rachmat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pembangunan IKN tidak hanya diarahkan membangun pusat pemerintahan, tapi membentuk ekosistem ekonomi baru di wilayah Kaltim

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyebutkan IKN yang dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, dirancang untuk membentuk ekosistem ekonomi baru di wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

"Pembangunan IKN kini memasuki tahap kedua," ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Penajam Paser Utara, Jumat, ketika ditanya menyangkut perkembangan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara.

"Pembangunan IKN tidak hanya diarahkan membangun pusat pemerintahan, tapi membentuk ekosistem ekonomi baru di wilayah Kaltim," tambahnya.

Lokasi IKN yang juga berada di antara Kota Balikpapan dan Kota Samarinda di Provinsi Kaltim tersebut, dirancang untuk menjadi bagian ekosistem pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus membuka peluang investasi jangka panjang.

"Kemajuan atau progres pembangunan IKN yang sudah tercapai saat ini, menjadi fondasi tahap selanjutnya dan akan lebih banyak dicapai," jelasnya.

Para pemimpin, pelaku bisnis dan perwakilan institusi diharapkan dapat mengunjungi ibu kota baru Indonesia melihat perkembangan pembangunan dan menjajaki peluang kerja sama, kata dia, terutama saat digelar kegiatan Borneo Economic Forum pada 2027 di IKN.

IKN ditetapkan sebagai tuan rumah Borneo Economic Forum 2027, lanjut dia, menjadi penyelenggara ketiga forum ekonomi kawasan Borneo tersebut.

Forum itu mempertemukan pelaku usaha, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan dari Indonesia, Brunei Darussalam, serta Malaysia (khususnya Sabah dan Sarawak) membahas peluang perdagangan, investasi, konektivitas, serta kerja sama ekonomi di Borneo.

Borneo Economic Forum 2027 di IKN dapat memperkuat kerja sama ekonomi lintas wilayah di Borneo, dan menjadi ruang bagi Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam membahas peluang kerja sama yang lebih konkret, demikian Basuki Hadimuljono.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026