Kita perlu memperkuat hilirisasi, industrialisasi, penguasaan teknologi dan diversifikasi kemitraan agar memiliki daya saing dan posisi tawar yang semakin kuat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Indonesia harus memperkuat daya saing di tengah perang ekonomi global yang semakin tajam.

"Indonesia harus mampu mengubah tekanan global menjadi peluang strategis. Kita perlu memperkuat hilirisasi, industrialisasi, penguasaan teknologi dan diversifikasi kemitraan agar memiliki daya saing dan posisi tawar yang semakin kuat," ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia mengingatkan persaingan kekuatan besar kini semakin bergeser dari arena geopolitik menuju konfrontasi geoekonomi. AHY menyoroti meningkatnya penggunaan tarif perdagangan, sanksi ekonomi, pembatasan teknologi, dan penguasaan rantai pasok sebagai instrumen kekuatan negara.

Mengutip Global Risks Report 2026 dari World Economic Forum, dia menjelaskan konfrontasi geoekonomi menempati posisi teratas risiko global jangka pendek, dengan 18 persen responden menempatkannya sebagai risiko utama, disusul konflik bersenjata antarnegara sebesar 14 persen.

Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi salah satu faktor utama yang mendorong ketidakpastian tersebut.

"Kita sedang menyaksikan perubahan mendasar. Perdagangan, teknologi, energi dan rantai pasok tidak lagi semata-mata menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga alat tekanan dan perebutan pengaruh geopolitik," kata AHY.

Menurut dia, fragmentasi geoekonomi menghadirkan risiko terhadap stabilitas perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi, tetapi sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk mengambil peran lebih besar dalam diversifikasi rantai pasok global.

Tantangannya adalah memastikan Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah atau pasar konsumsi, tetapi berkembang menjadi pusat produksi dan inovasi bernilai tambah.

AHY menekankan kesiapan domestik menjadi penentu kemampuan Indonesia menghadapi perubahan ekonomi global, termasuk melalui penguatan infrastruktur, efisiensi logistik, ketahanan energi dan pembangunan SDM.

Ia juga mengajak Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) menghasilkan kajian geoekonomi yang dapat membantu pemerintah mengantisipasi risiko serta mengidentifikasi peluang investasi dan kerja sama strategis.

"Daya saing bangsa tidak cukup ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam. Kita harus mampu mengubah sumber daya tersebut menjadi produktivitas, inovasi, lapangan kerja berkualitas dan kesejahteraan rakyat," kata AHY.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Implementasi kewajiban sertifikasi halal harus kita jadikan momentum untuk semakin meningkatkan kualitas dan daya saing produk industri nasional

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyampaikan implementasi kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk industri nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar domestik maupun global.

“Implementasi kewajiban sertifikasi halal harus kita jadikan momentum untuk semakin meningkatkan kualitas dan daya saing produk industri nasional. Industri halal memiliki potensi yang besar sehingga kesiapan pelaku industri dalam memenuhi standar halal menjadi bagian penting untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar domestik maupun global,” ujar Menperin sebagaimana keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Sarmuji menyampaikan penguatan ekosistem industri halal merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur industri nasional dan mendukung transformasi industri yang tangguh, berdaya saing, serta berkelanjutan.

Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tidak hanya fokus pada aspek regulasi, tetapi juga memperkuat layanan pendukung agar pelaku usaha dapat memenuhi standar mutu dan ketentuan yang berlaku secara efektif dan efisien.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan peran unit pelaksana teknis (UPT) Kemenperin di berbagai daerah untuk menyediakan layanan jasa industri, termasuk pendampingan dan fasilitasi pemenuhan persyaratan sertifikasi halal.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Emmy Suryandari mengatakan pelaku usaha perlu memandang implementasi Wajib Halal 2026 sebagai peluang strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk dan memperluas akses pasar.

“Sertifikasi halal bukan lagi sekadar pemenuhan administrasi, melainkan dapat menjadi katalisator peningkatan daya saing bagi industri kita untuk naik kelas. Dengan mengantongi sertifikat halal, produk lokal diharapkan semakin kompetitif dan tangguh untuk memasuki pasar domestik maupun global,” papar Emmy.

Emmy menjelaskan UPT Kemenperin menyediakan layanan mulai dari bimbingan teknis, pendampingan teknis, hingga membantu kesiapan industri menjalani proses sertifikasi halal melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang bersinergi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Menurutnya, dukungan tersebut diperlukan agar kewajiban sertifikasi halal tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan regulasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas produk dan memanfaatkan peluang pertumbuhan ekonomi halal.

Salah satu UPT yang memberikan dukungan tersebut adalah Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) Semarang.

Lembaga ini telah terakreditasi sebagai LPH berstatus Pratama dari BPJPH dan siap mendukung sertifikasi halal bagi industri kecil dan menengah (IKM) sektor makanan dan minuman di wilayah Jawa Tengah.

BBSPJPPI menargetkan peningkatan kapasitas layanan dengan meraih status LPH Utama pada 2027. Langkah tersebut ditujukan untuk memperluas cakupan layanan secara nasional dan internasional sehingga dapat memfasilitasi lebih banyak pelaku industri dalam memenuhi standar halal.

Selain pemeriksaan halal, BBSPJPPI menyediakan berbagai layanan jasa industri, antara lain pengujian, kalibrasi, sertifikasi produk, sertifikasi sistem manajemen ISO 9001 dan ISO 14001, sertifikasi industri hijau, verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta konsultansi dan pendampingan teknis industri.

Kepala BBSPJPPI Sofyari Rahman mengatakan pihaknya terus memperluas sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku industri untuk mempersiapkan implementasi Wajib Halal 2026.

“Fokus BBSPJPPI bukan sekadar membantu pemenuhan sertifikasi secara administratif, tetapi juga memastikan terjadinya transfer pengetahuan mengenai sistem penjaminan mutu. Dengan demikian, pelaku industri tidak hanya mampu memenuhi ketentuan yang berlaku, tetapi juga semakin kuat dari sisi kualitas dan daya saing,” ungkapnya.

Sofyari mengajak pelaku industri, khususnya di Jawa Tengah dan sekitarnya, untuk memanfaatkan layanan yang tersedia agar persiapan sertifikasi halal dapat dilakukan sedini mungkin.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) menilai kebijakan pemerintah perlu diarahkan untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi pelaku usaha berkembang dan meningkatkan skala bisnis guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Dalam risetnya, Prasasti mencatat bahwa besarnya jumlah pelaku usaha di Indonesia belum sepenuhnya diikuti kemampuan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Hal tersebut bergantung pada kemampuan perusahaan untuk berkembang dan meningkatkan skala usahanya.

“Hampir seluruh dari 26,4 juta usaha nonpertanian di Indonesia tergolong usaha mikro atau kecil, dan hanya sebagian kecil yang berhasil berkembang menjadi usaha menengah atau besar,” kata Board of Advisors Prasasti Burhanuddin Abdullah mengutip hasil riset Prasasti berjudul The Missing Graduation dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa.

Burhanuddin mengingatkan bahwa sektor swasta menyumbang sekitar 90 persen nilai tambah perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah dan dunia usaha perlu berjalan beriringan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Pemerintah dapat menetapkan arah, tetapi kelembagaanlah yang mengubah ambisi menjadi capaian. Kemakmuran tumbuh ketika kesempatan terbuka, persaingan sehat, dan aturan memberikan kepastian,” ujarnya.

Riset tersebut mengidentifikasi sejumlah hambatan yang membuat pelaku usaha kesulitan berkembang, sekaligus menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan usaha yang mendukung perusahaan naik kelas.

Direktur Eksekutif Prasasti Nila Marita menjelaskan bahwa riset The Missing Graduation dilatarbelakangi upaya mendorong lebih banyak usaha di Indonesia untuk berkembang sehingga menciptakan lapangan kerja berkualitas.

“Pelaku usaha di Indonesia tidak semuanya sama. Ada yang menjadi penopang kehidupan atau survivalist, ada pula yang punya ambisi untuk berekspansi, tetapi belum terwujud. Memahami faktor-faktor yang menghambat perkembangan pelaku usaha tersebut menjadi langkah penting bagi Indonesia untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas,” katanya.

Untuk mengidentifikasi potensi pertumbuhan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha, laporan The Missing Graduation mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan kinerja, kapabilitas, dan orientasi pertumbuhannya.

Klasifikasi tersebut digunakan untuk menganalisis perusahaan yang berpotensi berkembang, kontribusi pertumbuhannya terhadap penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta faktor-faktor yang menghambat perkembangan usaha.

Hasil riset menunjukkan sebanyak 1 juta usaha atau 4 persen tergolong top performer, yakni perusahaan dengan kapabilitas tinggi yang telah merealisasikan pertumbuhan.

Sebanyak 12,3 juta usaha atau 47 persen lainnya masuk kategori constrained gazelle. Kelompok ini mencakup usaha yang berorientasi tumbuh tetapi masih perlu meningkatkan kapabilitas, serta usaha yang telah memiliki kapabilitas memadai tetapi pertumbuhannya masih terhambat.

Sementara itu, sekitar 13,1 juta usaha atau hampir separuh dari seluruh usaha di Indonesia tergolong lagging firms atau usaha tertinggal.

Dari kelompok tersebut, sebanyak 13 juta usaha berskala mikro atau kecil dikategorikan sebagai usaha survivalist. Usaha ini kemungkinan muncul sebagai respons terhadap terbatasnya lapangan kerja yang layak.

Direktur Riset Prasasti Adhi Nugroho Saputro mengatakan peluang Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi justru terletak pada pelaku usaha yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk berkembang.

“Jumlah top performer dan constrained gazelles di Indonesia ini tidak sedikit, mencakup separuh dari jumlah pelaku bisnis di Indonesia. Fokus kita sebaiknya diarahkan untuk membuka hambatan bagi usaha-usaha tersebut untuk tumbuh sehingga dapat lebih banyak menciptakan lapangan kerja berkualitas di Indonesia,” ujarnya.

Prasasti menilai hambatan yang membedakan perusahaan berkapabilitas tinggi dengan usaha tertinggal sebagian besar berkaitan dengan aspek kelembagaan.

Terdapat tiga hambatan utama yang secara konsisten membedakan kedua kelompok tersebut, yakni persoalan ketenagakerjaan, regulasi dan birokrasi, serta pungutan liar.

Temuan tersebut sejalan dengan kajian peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson dalam bukunya Why Nations Fail.

Menurut Robinson, masyarakat yang maju membutuhkan institusi inklusif yang memberikan kesempatan setara bagi setiap orang.

“Untuk menjadi masyarakat yang inovatif, kita perlu membangun sistem institusi yang mampu menggali seluruh talenta terpendam di masyarakat dan memberi mereka jalan untuk naik ke atas. Karena itulah kata inklusif begitu penting,” ujar Robinson dalam forum tersebut.

Untuk mengatasi hambatan, Prasasti merekomendasikan agar pemerintah memusatkan kebijakan pada upaya membantu pelaku usaha naik kelas.

Pertama, memperbaiki tata kelola, terutama terkait kualitas tenaga kerja, kemudahan perizinan, dan pemberantasan pungutan liar, disertai kepastian regulasi dan kebijakan.

Kedua, menyesuaikan dukungan pemerintah dengan kebutuhan sektor dan skala usaha, termasuk memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro yang memiliki potensi untuk berkembang.

Ketiga, memperluas ketersediaan lapangan kerja yang layak.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Kita tidak cukup hanya menjaga agar ulos tetap ada, tetapi juga harus memastikan agar ulos tetap hidup, digunakan, berkembang, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang menjaganya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyebut diversifikasi produk kain ulos menjadi busana siap pakai, aksesori fesyen, dekorasi interior, hingga cinderamata, membuka peluang bagi industri kecil menengah (IKM) tenun ulos untuk menembus pasar ekspor.

Sarmuji menyampaikan, pengembangan produk berbasis kain tradisional Batak tersebut dapat memperluas pemanfaatan ulos sekaligus meningkatkan nilai ekonomi bagi para perajin.

"Kita tidak cukup hanya menjaga agar ulos tetap ada, tetapi juga harus memastikan agar ulos tetap hidup, digunakan, berkembang, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang menjaganya," ujar Sarmuji di Jakarta, Selasa.

Menurut Sarmuji, peluang pengembangan ulos tercermin dari kinerja ekspor tenun ikat Indonesia. Pada semester I 2026, nilai ekspor tenun ikat mencapai 34 ribu dolar AS, meningkat 150 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 13,6 ribu dolar AS.

Dari sisi produksi, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 mencatat terdapat 43 sentra tenun ulos di Sumatera Utara, antara lain di Tapanuli Utara, Toba, Samosir, dan Simalungun.

Menurut Sarmuji, keberadaan sentra produksi tersebut menjadi modal bagi pengembangan IKM tenun ulos, terutama untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional, baik untuk produk fesyen maupun produk turunan lainnya.

Di sisi lain, ia menegaskan pelestarian ulos tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga keberlanjutan tradisi menenun yang selama ini banyak dijalankan perempuan. Aktivitas tersebut tidak hanya mempertahankan warisan budaya, tetapi juga mendukung perekonomian keluarga dan daerah.

"Ulos bukan sekadar kain atau produk budaya, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas, tradisi, dan penghidupan masyarakat Batak, karena di setiap lembar ulos tersimpan ketekunan, keterampilan, serta nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun," kata dia.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin Reni Yanita mengatakan, industri tenun tradisional masih menghadapi tantangan, antara lain keberlanjutan keterampilan menenun, regenerasi perajin, inovasi desain, dan peningkatan kualitas produk.

"Kementerian Perindustrian berkomitmen penuh untuk terus memperkuat ekosistem industri ulos melalui sejumlah program pengembangan dan pembinaan, seperti penguatan SDM dan kewirausahaan melalui pelatihan, webinar, talkshow, serta penumbuhan wirausaha baru IKM," kata Reni.

Ia menambahkan, pemerintah juga mendukung perlindungan kekhasan produk daerah melalui sertifikasi Indikasi Geografis.

"Produk ulos yang telah mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis adalah Tenun Ulos Ragidup Silindung dari Tapanuli Utara. Ini merupakan aset bagi masyarakat Tapanuli Utara dan khususnya perajin ulos," ujarnya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah mengatasi persoalan pasokan dan harga gas bumi untuk industri guna menjaga keberlangsungan produksi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin menilai persoalan gas industri merupakan masalah klasik yang telah berlangsung bertahun-tahun dan belum terselesaikan secara menyeluruh.

Menurut Saleh, dalam keterangan di Jakarta, Selasa, terdapat dua persoalan mendasar yang perlu segera ditangani pemerintah, yakni kepastian ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga gas bagi industri dalam negeri.

Ia meminta pemerintah mengevaluasi prioritas pemanfaatan gas nasional, mengingat sebagian volume gas yang selama ini diekspor dapat dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan industri domestik, dengan tetap memperhitungkan ketentuan kontrak, harga, dan regulasi yang berlaku.

Saleh juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan gas industri berjalan efektif tanpa terhambat kepentingan sektoral.

“Hal terpenting bukan hanya menarik investor baru, melainkan juga merawat industri yang sudah beroperasi di dalam negeri,” ujar dia.

Kadin turut mengusulkan penguatan mekanisme pengawasan, termasuk kemungkinan pembentukan badan khusus untuk menangani kebutuhan gas industri.

Lebih lanjut, dampak persoalan gas tersebut mulai dirasakan industri keramik, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) mencatat sekitar 1.500 pekerja telah terdampak, sementara rencana ekspansi senilai Rp12 triliun bisa tertunda akibat ketidakpastian pasokan dan harga gas.

Ketua ASAKI Edy Suyanto menyampaikan pembatasan pasokan kembali terjadi sejak pertengahan September 2026, meskipun industri sebelumnya menyambut positif Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 281.K/2026 yang diharapkan memberikan kepastian pasokan dan harga.

"Implementasinya tidak berjalan sesuai harapan," ujar dia.

ASAKI memperkirakan harga gas rata-rata dapat mencapai 8–8,5 dolar AS per MMBTU melalui kombinasi skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dan biaya regasifikasi gas alam cair (LNG).

Namun, keterbatasan akses gas HGBT yang hanya mencakup sekitar 40 persen kebutuhan membuat harga rata-rata gas industri di Jawa bagian barat mencapai sekitar 12 dolar AS per MMBTU dan di wilayah timur sekitar 9 dolar AS per MMBTU.

Kondisi tersebut, menurut dia, turut menekan utilisasi industri keramik. Setelah mencapai 75 persen pada Januari–Agustus 2026, utilisasi produksi pada Oktober diperkirakan turun di bawah 70 persen dan berpotensi merosot hingga sekitar 60 persen pada November–Desember jika kondisi berlanjut.

Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan juga menyebut pembatasan pasokan menyulitkan perusahaan mempertahankan produksi dan memenuhi pesanan pelanggan.

Ia meminta pemerintah membatalkan pembatasan pasokan sebagai bentuk implementasi kebijakan sesuai aturan yang berlaku.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat upaya pendampingan bagi industri kecil menengah (IKM) agar siap memenuhi kewajiban sertifikasi halal yang mulai berlaku 18 Oktober 2026, terutama melalui dukungan pembiayaan dan pendampingan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Kepala Pusat Industri Halal Kemenperin Dewi Setiawati menyampaikan industri besar pada sektor makanan dan minuman pada prinsipnya telah menjalani kewajiban sertifikasi halal sejak 2024, sementara itu, IKM masih memerlukan dukungan untuk memenuhi ketentuan tersebut.

“Kalau industri Indonesia sih siap, cuma untuk industri kecil yang kita bantu,” kata Dewi ditemui di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, salah satu tantangan yang dihadapi IKM dalam memenuhi kewajiban halal adalah biaya serta kebutuhan pendampingan dalam menjalankan SJPH.

Di sisi lain, Dewi menyampaikan bahwa jumlah IKM yang perlu difasilitasi bersifat dinamis seiring dengan perkembangan sektor tersebut.

Sebelumnya, Pemerintah tengah menyusun aturan bagi kondisi tertentu, khususnya untuk usaha mikro dan kecil (UMK) serta produk berupa bahan baku dan barang gunaan, jelang implementasi wajib halal 18 Oktober 2026.

“Wajib Halal tetap kita implementasikan mulai 18 Oktober 2026. Tidak ada penundaan. Namun, pemerintah sedang menyusun ketentuan khusus bagi kondisi tertentu, khususnya bagi produk UMK dan produk impor,” ujar Kepala BPJPH Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (10/10).

Haikal mengatakan regulasi tersebut disusun agar implementasi wajib halal dapat berjalan secara tertib, menjamin keberlangsungan usaha, dan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, implementasi wajib halal dan kepastian kehalalan produk luar negeri bukan merupakan larangan terbatas, pembatasan, maupun pemaksaan kepada pelaku usaha.

Sementara Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sekaligus Wakil Ketua Umum (WKU) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, Mufti Mubarok menyatakan dukungan penuh terhadap penerapan peraturan wajib halal yang mulai diberlakukan pada 18 Oktober 2026.

Namun demikian, Ia mengingatkan supaya implementasi kebijakan tersebut tidak menjadi beban baru bagi pelaku usaha mikro, khususnya pedagang kaki lima (PKL) yang memiliki keterbatasan modal dan akses informasi.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kami ingin memastikan bahwa prinsip keberlanjutan dapat diterjemahkan ke dalam praktik yang sederhana

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan penerapan prinsip industri hijau bagi industri kecil menengah (IKM) dapat membantu memperluas akses pasar, rantai pasok, serta membuka peluang pembiayaan berkelanjutan.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita menyampaikan, penguatan kapasitas keberlanjutan bagi IKM membutuhkan sinergi pemerintah, industri besar, lembaga keuangan, dan pelaku usaha agar mampu memenuhi kebutuhan rantai pasok nasional maupun global.

“Bagi IKM, kemitraan dengan perusahaan besar tidak hanya membuka peluang pemasaran, tetapi juga memberikan kesempatan untuk menunjukkan kualitas produk dan meningkatkan kemampuan usaha agar sesuai dengan kebutuhan mitra. Sementara itu, perusahaan besar dapat memperkuat rantai pasok domestik dengan menghadirkan lebih banyak produk dalam negeri kepada konsumen,” ujar Reni dalam keterangannya yang sudah dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui kerja sama Kemenperin dengan PT Daya Intiguna Yasa Tbk (MR. DIY Indonesia), yang ditandai penandatanganan nota kesepahaman pada 18 Mei 2026. Kerja sama itu mencakup pertukaran informasi, promosi, perluasan pasar, pengembangan kemitraan, serta pendampingan pemasaran produk IKM.

Sebagai tindak lanjut, Ditjen IKMA berpartisipasi dalam pelatihan dan talkshow manajemen keuangan serta bisnis berkelanjutan bagi pelaku UMKM dan IKM di Jakarta pada 8 Oktober 2026, yang diinisiasi MR. DIY Indonesia bersama PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Reni menjelaskan, penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat daya saing IKM. Praktiknya meliputi efisiensi energi, pengelolaan limbah, penggunaan bahan ramah lingkungan, dan penguatan tata kelola usaha.

Kemenperin juga menghadirkan Program Pemberdayaan IKM Hijau untuk mendorong transformasi usaha secara bertahap sesuai karakteristik masing-masing pelaku industri.

Sekretaris Ditjen IKMA Kemenperin Yedi Sabaryadi mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, khususnya pembangunan industri hijau.

“Kami ingin memastikan bahwa prinsip keberlanjutan dapat diterjemahkan ke dalam praktik yang sederhana, namun berdampak nyata, mulai dari penyusunan standar operasional prosedur bisnis perusahaan yang nondiskriminatif, efisiensi energi dan sumber daya, pengelolaan material dan limbah, penggunaan bahan yang lebih berkelanjutan, penguatan tata kelola, hingga pencatatan dan dokumentasi praktik hijau,” jelas Yedi.

Menurutnya, penerapan praktik industri hijau dapat membantu IKM memenuhi persyaratan rantai pasok, menjangkau pasar yang memperhatikan aspek lingkungan, serta memanfaatkan peluang pembiayaan berkelanjutan.

Upaya tersebut sejalan dengan pengembangan ekosistem keuangan berkelanjutan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia.

Yedi berharap kolaborasi pemerintah, industri besar, dan lembaga keuangan terus diperluas agar semakin banyak IKM meningkatkan daya saing sekaligus memperoleh akses pasar dan pembiayaan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menilai kawasan industri sebagai sarana yang baik untuk mendorong industrialisasi, dan pengembangan kawasan industri membutuhkan dukungan pemerintah daerah dalam menyiapkan lahan dan infrastruktur.

"Kawasan industri itu sebenarnya sesuatu yang bagus untuk mendorong industrialisasi, karena di dalamnya itu paket lengkap," kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pengembangan kawasan industri butuh dukungan dari pemerintah daerah terutama masalah perizinan dan juga lahan untuk pembangunannya.

"Hanya perlu dukungan dari pemerintah daerah untuk menyiapkan infrastrukturnya, lahan, dan lain sebagainya," ujarnya.

Sarmuji mengatakan pengembangan kawasan industri di daerah akan bergantung pada potensi wilayah. "Nanti tergantung mana potensi yang bisa dijadikan kawasan industri," katanya.

Pernyataan itu disampaikan Sarmuji usai menerima penghargaan Lencana Jer Basuki Mawa Beya kategori emas dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam Upacara Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Pemprov Jatim memberikan penghargaan itu atas dedikasi Sarmuji dalam membangun Jawa Timur.

Sarmuji juga mengapresiasi kinerja Pemprov Jatim. Menurut dia, data yang dipaparkan Gubernur Khofifah menunjukkan pembangunan Jawa Timur berjalan cukup baik, dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional dan tertinggi di kawasan Jawa.

"Itu menunjukkan kerja keras yang luar biasa dari pemerintah provinsi. Selamat juga kepada Provinsi Jawa Timur yang sudah mencapai hari jadi ke-81, dan prestasinya makin lama makin baik," katanya.

Sarmuji berterima kasih kepada Gubernur Khofifah dan jajarannya. Ia memandang penghargaan itu sebagai bentuk penilaian Gubernur dan jajarannya atas akumulasi perjalanannya selama ini.

"Saya merasa, sebagai warga Jawa Timur, diperhatikan oleh Gubernur dan timnya itu sudah luar biasa. Perjalanan saya selama ini diperhatikan, itu sudah merupakan penghargaan tersendiri bagi saya. Ini akan memotivasi saya untuk berbuat lebih baik," kata dia.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Manokwari (ANTARA) - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Papua Barat menyerahkan sertifikat lahan untuk pembangunan gedung Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat masing-masing seluas empat hektare.

Kepala Kantor Wilayah BPN Papua Barat Keliopas Fenitiruma di Manokwari, Senin, mengatakan penerbitan dua sertifikat yang merupakan aset pemerintah provinsi dilakukan setelah seluruh tahapan administratif maupun yuridis terpenuhi.

“Kedua bidang tanah itu berada di satu lokasi, sehingga dilakukan pemisahaan sebelum penerbitan sertifikat. Kami serahkan dua sertifikat itu sebagai kado Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Provinsi Papua Barat,” kata Keliopas.

Dia menjelaskan penerbitan sertifikat hak atas tanah (SHAT) menjadi bukti kepemilikan sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap aset milik pemerintah provinsi yang berlokasi di Susweni, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari.

Hal ini sejalan dengan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengamanan aset tanah maupun bangunan milik pemerintah daerah melalui proses sertifikasi, dan aset dimaksud harus clean and clear termasuk dokumen pelepasan adat.

“Sebelum penerbitan sertifikat, asetnya harus clean and clear. Setelah itu, teman-teman dari kantor pertanahan akan lakukan verifikasi hingga pengukuran bidang,” ucapnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Papua Barat Reymond Richard Yap menjelaskan, pemenuhan seluruh dokumen menjadi syarat pengusulan dukungan anggaran pembangunan gedung MRPB maupun DPRP dari pemerintah pusat.

Pembangunan kedua gedung itu awalnya menggunakan skema berbagai anggaran antara APBD dan APBN, namun pemerintah provinsi mengalami keterbatasan finansial sehingga mengajukan usulan agar seluruh konstruksi fisik didanai penuh melalui APBN.

“Karena syarat untuk mendapat dukungan penuh APBN itu dokumennya harus lengkap. Mulai dari surat pelepasan adat maupun sertifikatnya,” kata Reymond.

Selain itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) guna memastikan pihak konsultan merampungkan dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL).

Data rencana anggaran biaya (RAB) serta usulan pendanaan awal yang diajukan pemerintah provinsi kurang lebih sebanyak Rp350 miliar yang terdiri dari gedung DPRP sekitar Rp200 miliar dan gedung MRPB Rp150 miliar.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Aneka Tambang Tbk (Antam) memperkuat pengembangan bisnis berbasis hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas mineral sekaligus memperkuat fundamental perseroan dalam jangka panjang.

Upaya tersebut sejalan dengan kinerja perusahaan yang tetap solid pada semester I 2026, ditopang pertumbuhan bisnis nikel serta bauksit dan alumina.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Antam, Arini Kasmira dalam keterangannya diterima di Jakarta, Senin, menyampaikan capaian kinerja pada semester I 2026 mencerminkan fundamental perseroan yang tetap solid, didukung optimalisasi kinerja komoditas utama serta pengelolaan biaya dan risiko yang disiplin.

"Antam terus menjaga momentum pertumbuhan melalui optimalisasi kinerja operasional, peningkatan efisiensi, serta penguatan portofolio bisnis pada komoditas emas, nikel, serta bauksit dan alumina. Pada saat yang sama, kami tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan dan risiko," ujar Arini.

Menurut dia, pengembangan bisnis berbasis hilirisasi menjadi salah satu langkah perseroan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas mineral dan memperkuat kinerja jangka panjang.

"Dengan fundamental yang semakin kuat dan portofolio komoditas yang terdiversifikasi, kami optimistis Antam dapat menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan," katanya lagi.

Berdasarkan riset BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS), Antam membukukan pendapatan sebesar Rp62,7 triliun pada semester I 2026, meningkat 6,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, laba bersih perseroan melonjak 36 persen menjadi Rp6,4 triliun.

Kinerja tersebut didukung pertumbuhan pendapatan dari bisnis nikel serta bauksit dan alumina. BRIDS mencatat, pendapatan kedua bisnis tersebut masing-masing tumbuh 32,4 persen dan 28,3 persen, sedangkan bisnis emas tumbuh moderat sebesar 1,4 persen.

Pertumbuhan pendapatan ditopang oleh lonjakan pendapatan bisnis nikel serta bauksit dan alumina masing-masing 32,4 persen dan 28,3 persen, sedangkan emas tumbuh moderat 1,4 persen.

BRIDS menilai, perbaikan harga jual rata-rata atau average selling price (ASP), terutama pada komoditas nikel, menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan laba bersih Antam.

Pada kuartal II-2026, ASP nikel tercatat meningkat 18,7 persen secara kuartalan dan 44 persen secara tahunan menjadi 80 dolar AS per ton. Kenaikan tersebut didorong oleh harga patokan mineral (HPM) yang lebih tinggi. Adapun volume penjualan bijih nikel mencapai 3,4 juta ton.

Dari sisi profitabilitas, margin laba bersih atau net profit margin (NPM) bisnis nikel meningkat 410 basis poin secara kuartalan menjadi 54,5 persen. Sementara itu, NPM bisnis bauksit mencapai 24,1 persen dan emas sebesar 4,4 persen.

Untuk bisnis emas, volume penjualan pada kuartal II-2026 mencapai 9,6 ton, meningkat 13,6 persen dibandingkan kuartal sebelumnya. Namun, BRIDS mencatat harga emas pada periode tersebut turun 9,2 persen secara kuartalan seiring normalisasi harga, meskipun masih tumbuh 38 persen sepanjang tahun.

Secara keseluruhan, laba bersih Antam pada semester I-2026 telah mencapai 69,7 persen dari proyeksi setahun penuh BRIDS dan 70 persen dari konsensus analis. Adapun pendapatan perseroan pada periode tersebut mencapai 52,9 persen dari estimasi setahun penuh BRIDS.

BRIDS mempertahankan proyeksi pendapatan Antam sepanjang 2026 sebesar Rp118,7 triliun dan laba bersih Rp9,2 triliun.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pembangunan industri nasional tidak hanya membutuhkan investasi dan teknologi, tetapi juga SDM yang kompeten, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan industri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyampaikan penguatan sumber daya manusia (SDM) harus menjadi bagian terintegrasi dalam pembangunan industri nasional guna meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan daya saing manufaktur.

“Pembangunan industri nasional tidak hanya membutuhkan investasi dan teknologi, tetapi juga SDM yang kompeten, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan industri. Karena itu, pembangunan SDM industri harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam penguatan struktur industri nasional,” kata Sarmuji dalam keterangan resminya dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Menurut Menperin, peningkatan produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting untuk memperkuat daya saing industri nasional. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan produktivitas tenaga kerja industri manufaktur meningkat dari Rp124,35 juta per orang pada 2025 menjadi Rp147,7 juta per orang pada 2029.

Untuk mencapai target tersebut, pendidikan dan pelatihan vokasi perlu diselaraskan dengan kebutuhan dunia industri. Pendekatan link and match, serta penguatan dual system dinilai penting untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja.

“Pendidikan vokasi perlu memiliki keterkaitan yang kuat dengan kebutuhan dunia industri. Konsep link and match dan penguatan dual system menjadi pendekatan penting agar lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja,” ujarnya.

Sarmuji menambahkan, pengembangan kompetensi SDM industri juga perlu mengikuti perubahan teknologi yang semakin cepat, termasuk penguasaan kompetensi digital, otomasi, analisis data, hingga keamanan siber.

“Dengan SDM industri yang semakin kompeten, produktivitas tenaga kerja dapat terus ditingkatkan dan pada akhirnya memperkuat daya saing industri manufaktur nasional. Kemenperin akan terus memastikan program pengembangan SDM selaras dengan kebutuhan pembangunan industri,” katanya.

Sejalan dengan upaya tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin menjalankan program pendidikan dan pelatihan vokasi melalui 13 perguruan tinggi vokasi, sembilan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan tujuh Balai Diklat Industri (BDI).

Program tersebut mencakup pendidikan vokasi sistem ganda, pelatihan kompetensi, sertifikasi, inkubasi bisnis, serta pengembangan kompetensi Industri 4.0.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPSDMI Adie Rochmanto Pandiangan mengatakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan nyata sektor industri.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kurikulum, kompetensi tenaga pengajar, infrastruktur pendidikan, serta keterhubungan dengan dunia usaha dan dunia industri.

“BPSDMI terus memastikan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan memiliki relevansi dengan kebutuhan industri. Lulusan tidak hanya dibekali pengetahuan, tetapi juga kompetensi praktis dan sertifikasi yang dibutuhkan di lingkungan kerja,” katanya.

Minat masyarakat terhadap pendidikan vokasi industri juga tercermin dari jumlah pendaftar hingga 30 Juni 2026. Pendidikan tinggi vokasi mencatat 61.744 pendaftar dengan kuota 4.566 orang, sedangkan pendidikan menengah vokasi menerima 33.592 pendaftar untuk kuota 2.749 orang.

Adie menyampaikan tingginya minat tersebut menjadi modal untuk menyiapkan talenta industri sejak jenjang pendidikan. Namun, kualitas lulusan tetap perlu diperkuat agar kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.

“Kami juga memperkuat ekosistem pengembangan SDM industri melalui sertifikasi kompetensi, inkubasi bisnis, serta peningkatan kompetensi Industri 4.0. Dengan pendekatan tersebut, lulusan memiliki pilihan untuk bekerja, melanjutkan pendidikan, maupun mengembangkan kewirausahaan industri,” ujarnya.

Dalam sasaran pembangunan jangka menengah BPSDMI hingga 2029, persentase SDM industri yang kompeten ditargetkan meningkat secara bertahap hingga 89 persen.

Sementara itu, persentase lulusan pendidikan yang bekerja dan memiliki kompetensi ditargetkan mencapai 88 persen pada 2029.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Agenda strategis tersebut juga akan mendatangkan para direktur negara dari 12 wilayah tempat WRI aktif menjalankan program operasionalnya

Denpasar (ANTARA) - Lembaga pemikir World Resources Institute (WRI) Indonesia menetapkan Bali sebagai tuan rumah pelaksanaan rapat tahunan dewan pengurus global pada Juli 2027 sebab provinsi ini dinilai memiliki komitmen kuat dalam menurunkan emisi karbon.

"Tahun depan dewan pembina dari seluruh global board World Resources Institute yang merupakan LSM internasional yang sangat ternama untuk bidang iklim dan bidang keberlanjutan, akan melakukan rapat di Bali tahun depan di bulan Juli," kata Anggota Dewan Pembina WRI Indonesia sekaligus Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu di Denpasar, Minggu malam.

Mari Elka mengungkapkan bahwa pemilihan Provinsi Bali didasarkan pada status wilayah tersebut sebagai etalase nyata bagi daerah yang sungguh-sungguh berupaya mencapai target emisi nol bersih pada 2045 melalui rencana aksi daerah yang jelas.

WRI Indonesia mencatat sejumlah program transisi telah berjalan di Pulau Dewata, termasuk inisiatif pengembangan kawasan rendah emisi yang dirintis dari wilayah Sanur dan lima titik lainnya.

Pertemuan tingkat tinggi tersebut direncanakan akan dihadiri oleh sekitar 15 hingga 20 anggota Dewan Global WRI yang berkedudukan di Washington DC dengan latar belakang multinasional.

Jajaran dewan pengurus internasional itu nantinya diisi oleh para profesional dari sektor bisnis serta tokoh-tokoh yang berpengalaman luas sebagai pembuat kebijakan publik.

Selain para petinggi dewan global, agenda strategis tersebut juga akan mendatangkan para direktur negara dari 12 wilayah tempat WRI aktif menjalankan program operasionalnya.

Mari Elka berharap kehadiran perwakilan dari berbagai negara seperti Tiongkok, Brazil, dan India mampu memperluas gaung praktik pembangunan berkelanjutan yang sedang diterapkan di Provinsi Bali.

"Mereka memilih Bali dan mereka juga setuju memilih Bali karena Bali adalah etalase untuk suatu daerah yang sangat komit untuk emisi nol bersih dan ada rencana-rencana aksi yang mereka bisa lihat secara langsung," ujar Mari Elka.

Atas rencana memboyong pakar dunia terkait iklim itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyambut hangat rencana tersebut dengan menyatakan kesiapan penuh Pemprov Bali dalam memberikan dukungan penyelenggaraan.

"Karena ini sangat nyambung dengan kebijakan Pemprov Bali untuk menjaga alam yang bersih yang berkelanjutan itu, saya tentu dengan sangat senang dan bahagia menerima informasi ini dan kami akan dukung penuh," ujar Gubernur Bali.

Pemerintah daerah menilai momentum pertemuan internasional itu selaras dengan visi pembangunan berwawasan lingkungan yang selama ini konsisten dijalankan di tingkat lokal.

Lewat kehadiran dan dukungan lembaga riset dunia itu, Gubernur Koster akan memanfaatkannya juga untuk menggencarkan kampanye pembangunan ramah lingkungan yang jauh lebih progresif ke depannya.

Agenda kampanye lanjutan itu mencakup perluasan pemanfaatan energi bersih, transisi penggunaan transportasi hijau, optimalisasi sistem pertanian organik, hingga pengetatan pengendalian sampah plastik.

Koster meyakini kehadiran para tokoh lingkungan global ini tidak sekadar membantu mempromosikan daerah di kancah internasional, tetapi juga mengukuhkan posisi Bali sebagai destinasi pariwisata dunia yang terhormat.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026