Jakarta (ANTARA) - Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Institut Pertanian Bogor (IPB) melakukan uji coba varietas padi hemat air, yakni IPB 9G dan IPB 15S, untuk petani di Kawasan Transmigrasi Salor, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, guna menghadapi musim kemarau.

“Para Patriot adalah mata dan telinga kita di lapangan. Hasil kerja mereka akan menjadi salah satu fondasi penting bagi kebijakan dan pembangunan kawasan transmigrasi ke depan,” kata Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menteri Iftitah mengatakan, penguatan produksi pangan di kawasan transmigrasi ini pun sejalan dengan Asta Cita kedua Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan swasembada pangan sebagai jalan menuju kemandirian bangsa.

Adapun kedua varietas padi yang dikembangkan kampus tersebut ditanam di lahan demonstrasi plot seluas 4 hektare di Distrik Kurik pada 21 September 2026.

IPB 9G dirancang untuk lahan kering sehingga lebih hemat air, dan berumur relatif pendek. Karena itu, varietas ini dinilai cocok untuk musim tanam ketiga yang ditandai kemarau dan air pasang laut.

Selama ini, petani Salor menanam Inpari 32 dengan hasil 5 hingga 6 ton gabah kering panen per hektare.

Sementara potensi hasil IPB 15S mencapai 10,16 ton dan IPB 9G 9,09 ton gabah kering giling per hektare. Keduanya sama-sama varietas padi pulen.

Lebih lanjut, umur panen kedua varietas juga lebih pendek. IPB 15S dapat dipanen 100 sampai 105 hari setelah semai, sedangkan IPB 9G 110 sampai 113 hari.

Sebanyak 240 kilogram benih ditanam di lahan demonstrasi plot tersebut, atau 60 kilogram per hektare.

Pendampingan tim tidak berhenti pada penanaman, melainkan mencakup pengelolaan budidaya, pengendalian hama dan penyakit secara terpadu, serta pemanfaatan mekanisasi pertanian.

Program ini menyasar 50 hingga 100 petani yang tergabung dalam Gapoktan Harapan Makmur, yang menaungi 12 kelompok tani di kawasan tersebut.

Panen perdana diperkirakan pada pekan kedua Januari 2027, menyesuaikan umur tanaman.

“Saya selaku Kepala Distrik mendukung penuh semua kegiatan yang berada di wilayah Distrik Kurik. Semoga seluruh proses kegiatan berjalan lancar dan memberikan hasil yang berlimpah,” ujar Kepala Distrik Kurik Mariana Belekubun.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara melakukan kunjungan kerja ke China pada 12–18 Oktober 2026 untuk menjajaki kerja sama pertanian modern, hilirisasi dan industrialisasi, guna membuka peluang kerja bagi masyarakat di kawasan transmigrasi.

Iftitah mengatakan kunjungan atas undangan Pemerintah China itu bertujuan mempelajari pemanfaatan teknologi, investasi dan pengembangan sumber daya manusia untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, terutama di luar Pulau Jawa.

"Kita membutuhkan teknologi, investasi, industri, dan sumber daya manusia yang mampu menciptakan nilai tambah. Karena itu, kita ingin belajar dari pengalaman China dalam membangun industri dan mengembangkan ekonomi pedesaan," kata Iftitah dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, pengalaman China dalam mengintegrasikan pertanian, pembangunan infrastruktur, industrialisasi dan peningkatan kualitas tenaga kerja dapat menjadi referensi bagi pengembangan kawasan transmigrasi di Indonesia.

Ia menilai kawasan transmigrasi perlu dikembangkan menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang mampu menyediakan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, bukan sekadar tempat perpindahan penduduk dan penyediaan lahan.

Dalam kunjungan tersebut, Iftitah dijadwalkan bertemu dengan Kementerian Pertanian dan Pedesaan China atau Ministry of Agriculture and Rural Affairs (MARA) pada 12 Oktober untuk membahas peluang kerja sama pertanian modern, teknologi produksi, pengolahan hasil pertanian dan revitalisasi ekonomi perdesaan.

Pertemuan itu juga dijadwalkan melibatkan Akademi Ilmu Pengetahuan Pertanian China atau Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) dan Pusat Kerja Sama Ekonomi Luar Negeri China atau Foreign Economic Cooperation Center (FEC) untuk menjajaki pengembangan teknologi serta kerja sama ekonomi di sektor pertanian

Sejumlah komoditas dari kawasan transmigrasi yang berpotensi menjadi fokus penjajakan meliputi durian di Sulawesi Tengah, kelapa genjah di Nusa Tenggara Timur, kelapa di Maluku Utara, serta padi, kakao, kopi dan tebu di Papua.

Iftitah menegaskan kerja sama yang diharapkan tidak terbatas pada peningkatan produksi komoditas, tetapi juga mencakup industri pengolahan, perluasan akses pasar, transfer teknologi dan penyiapan tenaga kerja lokal.

"Kita ingin lebih banyak produk diolah di Indonesia, lebih banyak nilai tambah tinggal di daerah, dan lebih banyak masyarakat memperoleh pekerjaan," ujar Mentrans.

Selain pertemuan dengan pemerintah Tiongkok, Iftitah dijadwalkan memberikan kuliah umum di Institute of South-South Cooperation and Development (ISSCAD), Peking University, Beijing pada 12 Oktober.

Dalam kegiatan tersebut, ia akan memaparkan transformasi transmigrasi Indonesia melalui pengembangan kawasan berbasis investasi, industrialisasi, peningkatan produktivitas dan pemerataan kesempatan ekonomi.

Kerja sama akademik kedua negara sebelumnya telah dijajaki. Pada 9–22 Mei 2026, Kementerian Transmigrasi mengirimkan 36 peserta ke China untuk mengikuti pelatihan pengembangan kawasan transmigrasi dan pengentasan kemiskinan.

Selanjutnya, pada Agustus 2026, ISSCAD Peking University menyatakan kesiapan memperluas kerja sama dengan Kementerian Transmigrasi melalui penelitian bersama dan pertukaran akademik untuk mendukung pembangunan kawasan transmigrasi.

Selain agenda pemerintahan dan akademik, delegasi Kementerian Transmigrasi dijadwalkan mengunjungi sejumlah pusat industri dan penelitian di Beijing, Chongqing, Hangzhou, Zhejiang dan Shanghai.

Lokasi yang direncanakan untuk dikunjungi antara lain BAIC Group, Chongqing Academy of Agricultural Sciences, Chongqing Sanfeng Environment Group, China National Rice Research Institute, Zhejiang Huayou Cobalt, Zhenshi Holding Group dan Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC).

Melalui rangkaian kegiatan itu, delegasi akan mempelajari pengembangan manufaktur, teknologi lingkungan dan riset pertanian sebagai bahan pertimbangan dalam memperkuat kegiatan ekonomi kawasan transmigrasi.

Sebagai bagian dari penyiapan pengembangan ekonomi kawasan, Kementerian Transmigrasi pada September 2026 juga mengevaluasi 246 program Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 yang melibatkan 1.476 peserta di 53 kawasan transmigrasi untuk memastikan pelaksanaannya sesuai kebutuhan masyarakat dan target pembangunan kawasan.

Iftitah mengatakan pendekatan yang dipelajari dari China akan disesuaikan dengan kondisi geografis, sosial, budaya, lingkungan dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Ia berharap hasil kunjungan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui penjajakan investasi, pengembangan industri pengolahan, kerja sama penelitian dan peningkatan keterampilan masyarakat setempat.

"Ukuran keberhasilan diplomasi ekonomi bukan berapa banyak negara yang kita kunjungi atau berapa banyak pertemuan yang kita lakukan. Ukurannya adalah manfaat nyata bagi Indonesia. Berapa investasi yang masuk, berapa lapangan kerja yang tercipta, dan berapa pendapatan masyarakat yang meningkat," tutur Iftitah.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara merencanakan penyediaan beasiswa jenjang sarjana (S1) bagi masyarakat lokal di kawasan transmigrasi Barelang (Batam–Rempang–Galang), Batam, Kepulauan Riau, untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) daerah tersebut dalam mengisi kebutuhan tenaga kerja industri.

Iftitah mengatakan pemerintah juga membuka peluang rencana perluasan akses pendidikan tinggi hingga jenjang magister (S2) melalui pengembangan pembangunan Kampus Patriot dengan melibatkan sejumlah perguruan tinggi nasional.

"S1-nya nanti kita buka dengan beasiswa untuk yang masyarakat lokal," kata Iftitah seusai Festival Transmigrasi 2026 di Tanjung Banon, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, dikonfirmasi Minggu.

Ia menjelaskan rencana tersebut diarahkan agar masyarakat setempat dapat mengikuti pendidikan tinggi tanpa harus berpergian jauh meninggalkan kawasan tempat tinggalnya.

Perguruan tinggi yang disebut berpotensi terlibat dalam pengembangan kegiatan pendidikan di kawasan tersebut antara lain Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Diponegoro (Undip).

"Kami juga tidak ingin masyarakat lokal ini jauh-jauh sekolah ke luar," ujarnya.

Iftitah mengatakan fasilitas berupa bangunan modular telah tersedia di kawasan transmigrasi Barelang dan digunakan oleh peserta kegiatan akademik dari Jerman selama lebih dari satu minggu.

Kegiatan tersebut melibatkan 20 mahasiswa dan tiga staf dari Technical University of Munich (TUM), Jerman, yang bersama Undip mengikuti pembelajaran serta pengamatan lapangan mengenai pengembangan kawasan transmigrasi.

Meski fasilitas tersebut telah digunakan untuk kegiatan akademik, Iftitah belum merinci waktu dimulainya perkuliahan reguler melalui Kampus Patriot, kuota beasiswa S1 bagi warga Barelang, maupun mekanisme penerimaan mahasiswanya.

Sebelumnya, Kementerian Transmigrasi telah mengumumkan rencana penyelenggaraan Beasiswa Patriot jenjang S2 melalui kerja sama dengan perguruan tinggi nasional, dengan kegiatan pembelajaran yang dirancang berlangsung di kawasan transmigrasi.

Iftitah menegaskan pengembangan pendidikan tinggi tersebut bertujuan mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan peningkatan keterampilan masyarakat lokal.

"Kementerian Transmigrasi menjembatani antara dunia usaha dengan dunia pendidikan supaya pendidikan yang mereka sekolah ini berdampak kepada masyarakat," ucapnya.

Menurut dia, penyiapan sumber daya manusia perlu dilakukan seiring pengembangan investasi dan industri di Batam agar penduduk setempat memiliki kesempatan mengisi berbagai posisi pekerjaan.

Melalui pendidikan tinggi, masyarakat lokal diharapkan tidak hanya bekerja pada tingkat dasar, tetapi juga dapat menempati posisi tenaga profesional hingga manajerial.

Iftitah mengatakan pendekatan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan masyarakat transmigrasi lokal memperoleh manfaat langsung dari pengembangan ekonomi wilayahnya.

Ia menambahkan, apabila pengembangan pendidikan yang terhubung dengan kebutuhan industri di Barelang berhasil, pendekatan serupa dapat diterapkan di kawasan transmigrasi lainnya.

"Kalau ini sukses, Insya Allah sebagai pilot project-nya, kita akan kembangkan di seluruh wilayah Indonesia," tutur Iftitah.

Salah satu wilayah yang dicontohkannya ialah Mamuju, Sulawesi Barat, yang memiliki rencana pengembangan pertambangan dan membutuhkan penyiapan sumber daya manusia sesuai potensi daerah.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Universitas Indonesia (UI) mencatat pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan melalui koperasi di kawasan transmigrasi Rempang Eco-City, Batam, Kepulauan Riau, mencapai sekitar dua ton per bulan.

Ketua TEP UI Kawasan Transmigrasi Barelang Vishnu Juwono mengatakan hasil tangkapan tersebut berasal dari perairan sekitar Rempang dan dipasarkan ke pusat Kota Batam melalui kegiatan usaha koperasi setempat.

"Jadi selama ini setiap bulan itu sekitar dua ton ikan. Dua ton ikan yang sudah dijual ke pusat kota," kata Vishnu di Tanjung Banon, Pulau Rempang, Batam dalam keterangan terkonfirmasi Minggu.

Menurut dia, pemasaran tersebut menunjukkan kegiatan usaha perikanan masyarakat transmigrasi lokal telah berjalan dan masih memiliki peluang untuk ditingkatkan seiring pemanfaatan sarana penangkapan ikan yang tersedia.

Vishnu menilai volume pemasaran ikan tersebut berpotensi meningkat apabila kapasitas penangkapan dan pengelolaan usaha nelayan dapat diperkuat.

"Mungkin bisa dua atau tiga kali lipat lagi," ujar dia.

Ia menjelaskan sektor perikanan menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang paling memungkinkan dikembangkan dalam jangka pendek karena masyarakat telah memiliki pengalaman melaut, didukung sarana penangkapan, serta mempunyai akses ke pasar Kota Batam.

"Jadi yang kita lihat dalam jangka pendek tentu saja perikanan," ucapnya.

Pengembangan usaha tersebut juga didukung bantuan 16 unit kapal nelayan dari Kementerian Transmigrasi yang telah disalurkan kepada masyarakat setempat.

Pada 6 Mei 2026 Koperasi Produsen Transmigran Merah Putih Barelang mulai menampung hasil tangkapan nelayan untuk dipasarkan di Batam dan kawasan Galang.

Saat itu, koperasi mencatat 16 kapal bantuan Kementerian Transmigrasi tahun anggaran 2025 telah dioperasikan nelayan melalui mekanisme kerja sama bagi hasil.

Selain bantuan kapal, penguatan kemampuan nelayan dilakukan melalui pelatihan pengoperasian kapal, teknik penangkapan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan.

Vishnu mengatakan pemanfaatan sarana yang telah tersedia perlu terus ditingkatkan agar kegiatan penangkapan ikan memberikan hasil ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

"Ini udah dimanfaatkan, tetapi menurut kami masih bisa ditingkatkan lagi, ya," tuturnya.

Ia menambahkan pengembangan perikanan memerlukan pendampingan berkelanjutan, termasuk peningkatan keterampilan dan kemampuan mengelola usaha, agar masyarakat dapat memperkuat penghasilan dari potensi kelautan di sekitar kawasan transmigrasi.

Menurut dia, penguatan kegiatan ekonomi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian masyarakat, sehingga warga tidak hanya bergantung pada bantuan awal pemerintah, tetapi juga mempunyai sumber pendapatan dari usaha yang dijalankan sendiri.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan akan menindaklanjuti empat rekomendasi hasil kajian Technical University of Munich (TUM), Jerman, bersama Universitas Diponegoro (Undip) untuk mengembangkan kawasan transmigrasi Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau.

Iftitah menjelaskan rekomendasi tersebut mencakup pengelolaan lahan dan agroforestri, penanganan persoalan lingkungan, penguatan kapasitas masyarakat, serta pengembangan ekonomi melalui pariwisata bahari.

"Yang pertama, kami akan jalankan empat-empatnya," kata Iftitah di Tanjung Banon, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, dikonfirmasi Minggu.

Ia mengatakan hasil kajian tersebut telah dibahas bersama jajaran Kementerian Transmigrasi agar dapat dikembangkan menjadi kegiatan yang melibatkan masyarakat setempat dan memperkuat kemandirian ekonomi kawasan.

"Dan tentu saja, setelah ini kita tidak berhenti hanya di ide, tapi kita sudah bicarakan juga dengan Pak Direktur Jenderal tadi untuk diimplementasikan," ujar Iftitah.

Dalam bidang pengelolaan lahan, tim TUM mengusulkan pengembangan agroforestri melalui pemanfaatan lahan secara bersama untuk kegiatan pertanian, penanaman pepohonan, serta budidaya lainnya.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan usaha bagi warga sekaligus menjaga kondisi lingkungan.

Rekomendasi berikutnya berfokus pada penanganan erosi dan pengelolaan air.

Tim peneliti mengusulkan penghijauan lereng, pembangunan sarana penampungan air hujan, serta perbaikan pengelolaan sampah dan limbah di kawasan permukiman.

Untuk penguatan kapasitas masyarakat, TUM mengusulkan pembentukan pusat kegiatan dan pelatihan keterampilan atau skill hub.

Fasilitas tersebut dirancang sebagai tempat belajar bahasa Inggris, pengolahan pangan, pengembangan keterampilan usaha, dan kegiatan bersama warga.

Sementara itu, rekomendasi pengembangan ekonomi diarahkan pada ekowisata dan pariwisata bahari dengan memanfaatkan potensi mangrove atau bakau, kegiatan nelayan, produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta budaya lokal sebagai daya tarik wisata.

Iftitah mengatakan sejumlah kegiatan yang sejalan dengan rekomendasi tersebut telah berjalan sebelum hasil kajian dipaparkan.

Salah satunya pembangunan menara gardu pandang di Tanjung Banon yang diharapkan dapat menarik kunjungan wisatawan dan membuka peluang usaha masyarakat.

"Nah, kita sedang bangun menara gardu pandang," ujarnya.

Menurut Mentrans, kedatangan pengunjung nantinya berpotensi menciptakan kegiatan ekonomi baru, termasuk usaha makanan, minuman, dan layanan penunjang wisata. Pemerintah juga menaruh perhatian pada penghijauan kawasan dan pemanfaatan air hujan untuk menjawab persoalan lingkungan setempat.

Dalam kesempatan yang sama, peneliti dari TUM Prof. Walter Timo de Vries menjelaskan rekomendasi tersebut disusun berdasarkan pengamatan lapangan dan diskusi dengan warga selama sekitar satu minggu melalui program Summer Course Barelang 2026.

Kegiatan yang melibatkan 20 mahasiswa dan tiga staf TUM itu menghasilkan sejumlah gagasan yang disampaikan oleh empat kelompok kajian, masing-masing mengenai pariwisata, lingkungan, pertanahan dan agroforestri, serta pengembangan komunitas.

Walter menilai pengembangan kawasan tidak cukup hanya melalui penyediaan infrastruktur, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat agar potensi ekonomi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

"Jadi yang kita lihat itu komunitas juga aset di sini, bukan hanya untuk menerima sesuatu, tapi juga untuk membuat sesuatu," ucap Walter.

Ia juga menyoroti perlunya pengintegrasian informasi geospasial karena data dan peta yang dibutuhkan untuk perencanaan kawasan masih tersebar di sejumlah instansi.

Menurut Walter, penggabungan informasi tersebut dapat membantu pemerintah menentukan pemanfaatan lahan, mengidentifikasi persoalan lingkungan, dan menyusun langkah penanganan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Amsakar Achmad menyatakan pemerintah daerah akan memberikan perhatian terhadap rekomendasi hasil kajian tersebut bersama kementerian dan lembaga terkait.

"Empat rekomendasi yang tadi disampaikan akan menjadi atensi serius," ungkap Amsakar.

Ia menjelaskan sejumlah kegiatan yang sejalan dengan rekomendasi itu telah berjalan, antara lain penghijauan kawasan dan pemberdayaan ekonomi warga.

Adapun usulan lainnya masih dalam tahap persiapan dan koordinasi lintas instansi sebelum dapat dilaksanakan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam telah menawarkan sekitar 25 hektare lahan untuk dimanfaatkan sementara oleh warga transmigrasi lokal di Rempang Eco-City, Kepulauan Riau, sebelum lahan tersebut digunakan untuk pengembangan industri.

"Dari BP Batam dan Pemkot Batam dalam hal ini juga sudah menawarkan kepada kami ada sekitar lahan 25 hektare yang nanti bisa digunakan sementara waktu sebelum ada industri," kata Iftitah seusai Festival Transmigrasi 2026 di Tanjung Banon, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Minggu.

Iftitah menjelaskan lahan tersebut ditujukan bagi masyarakat yang sebelumnya bekerja sebagai petani agar tetap dapat mengembangkan usaha pertanian dan memperoleh penghasilan selama masa pengembangan kawasan.

"Intinya masyarakat harus punya pekerjaan, masyarakat harus punya pendapatan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Amsakar Achmad juga menyebut luas lahan untuk kegiatan produktif warga tersebut mencapai sekitar 20 hektare.

"Untuk pemanfaatan lahan yang sudah kami berikan kepada Menteri Transmigrasi, (sekitar) 20 hektare," ucap Amsakar

Meski demikian, ia berharap pemanfaatan lahan yang tengah dikoordinasikan dapat membantu warga mengembangkan kegiatan usaha dan meningkatkan potensi ekonomi setempat.

"Ini mudah-mudahan dapat betul-betul nanti menggerakkan potensi masyarakat kita yang ada di sini," ujarnya.

Lebih lanjut, Iftitah mengatakan pengembangan pertanian juga mempertimbangkan komoditas yang sesuai dengan kondisi setempat, termasuk kelapa yang direkomendasikan tim peneliti Technical University of Munich (TUM), Jerman.

Pemerintah juga berencana mengembangkan kegiatan peternakan sebagai pilihan usaha masyarakat.

Menurut dia, pengembangan industri di Rempang harus disertai peningkatan keterampilan dan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat agar mereka turut memperoleh manfaat ekonomi dari investasi yang masuk.

"Orang yang sudah di sini jangan sampai terusir, jangan sampai dilupakan," kata Mentrans.

Kebutuhan lahan garapan tambahan juga disampaikan Muhammad Asli Lubis, warga transmigrasi lokal asal Blongkeng, Pulau Rempang, yang kini tinggal di Tanjung Banon.

Lubis mengatakan telah mengembangkan usaha pertanian selama sekitar tiga bulan terakhir dengan menanam cabai, kangkung, tomat, daun bawang, dan sejumlah sayuran lainnya.

Ia mengaku telah memanen sekitar 70–80 kilogram (kg) sayuran, termasuk 40 kg daun bawang dalam salah satu panen. Namun, ia belum dapat memastikan perkembangan penghasilannya karena usaha tersebut masih dalam tahap awal.

"Kalau sayuran saya udah ada sih kira-kira 70–80 kilo aku sudah mulai. Macam kemarin ini daun bawang kebetulan harganya lumayan Rp70.000 per kilogram, saya panen 40 kilo, gitu," ungkap Lubis.

Ia berharap rencana pemanfaatan lahan sementara dapat segera direalisasikan agar warga yang memiliki pengalaman bertani dapat memperluas kegiatan usaha.

Menurut dia, terdapat kemungkinan peminjaman lahan sekitar setengah hingga satu hektare bagi satu kepala keluarga (KK), tetapi hal itu masih dalam tahap pengupayaan.

"Kita mau usaha bertanam-tanam sayuran seperti biasa," ujarnya.

Berdasarkan data BP Batam pada 13 Mei 2026, sebanyak 242 KK atau 842 jiwa telah menempati hunian baru di kawasan Rempang Eco-City.

BP Batam sebelumnya menjelaskan hunian tersebut berupa rumah tipe 45 di atas kavling seluas 500 meter persegi.

Kavling rumah itu berbeda dari lahan garapan tambahan yang kini ditawarkan untuk menunjang usaha pertanian warga.

Peneliti TUM Walter Timo de Vries menilai pekarangan rumah dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi belum tentu cukup luas untuk menghasilkan pendapatan dari usaha pertanian.

Menurut dia, penyediaan lahan yang lebih luas, termasuk kemungkinan penggunaan lahan secara bersama atau komunal, dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang memiliki keterampilan bertani.

"Ekonominya itu untuk makan sendiri oke, tapi untuk dapat gaji itu kurang. Untuk itu perlu tanah yang lebih luas atau communal tanah," kata Walter.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

survei dilakukan melalui wawancara langsung dari rumah ke rumah untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat setelah menempati kawasan permukiman baru

Batam (ANTARA) - Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Universitas Indonesia (UI) mencatat sebanyak 94 persen responden survei di kawasan transmigrasi Rempang Eco-City, Kota Batam, Kepulauan Riau, berencana tetap tinggal di kawasan tersebut.

Ketua Tim Ekspedisi Patriot UI Kawasan Transmigrasi Barelang (Batam-Rempang-Galang) Vishnu Juwono mengatakan hasil itu diperoleh melalui survei terhadap 172 kepala keluarga (KK) pada Agustus–September 2026.

"Sebanyak 94 persen mereka berencana tetap tinggal," kata Vishnu dalam kegiatan Festival Transmigrasi 2026 di Tanjung Banon, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Sabtu.

Ia menjelaskan survei dilakukan melalui wawancara langsung dari rumah ke rumah untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat setelah menempati kawasan permukiman baru.

Hasilnya, sebanyak 87 persen responden merasa nyaman dan aman tinggal di Rempang Eco-City, sedangkan 83 persen menilai pembinaan yang diberikan membawa manfaat.

Selain itu, sebanyak 64 persen responden menyatakan kondisi ekonomi keluarganya lebih baik setelah menempati kawasan tersebut.

Meski demikian, Vishnu mengatakan peningkatan kemandirian ekonomi masih menjadi tantangan bagi warga

Survei yang sama menunjukkan 42 persen responden tidak bekerja dan 40 persen memiliki pendapatan di bawah Rp1,5 juta.

Menurut dia, kondisi tersebut perlu menjadi dasar bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menyusun pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam menciptakan sumber penghasilan berkelanjutan.

"Kita mau memastikan bahwa nanti pada saat ada perubahan kebijakan, mereka jadi tidak terlalu tergantung lagi pada bantuan pemerintah," ujarnya.

Vishnu menjelaskan Tim Ekspedisi Patriot UI sebelumnya melakukan kajian selama empat bulan pada 2025 untuk mengidentifikasi potensi ekonomi kawasan Barelang.

Hasil kajian tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui program pendampingan pada 2026, dengan perhatian pada pengembangan usaha perikanan, pertanian, pariwisata, serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Salah satu hasil pendampingan yang telah berjalan ialah fasilitasi pengurusan nomor induk berusaha (NIB) bagi 20 UMKM setempat untuk mendukung pengembangan usaha masyarakat.

Ia menambahkan pendampingan Tim Ekspedisi Patriot UI dijadwalkan berlangsung hingga akhir November 2026 dan diharapkan dapat dilanjutkan oleh perguruan tinggi maupun lembaga pelatihan di Batam.

"Kita melihat ini upaya sudah bagus, cuma memang perlu (kelanjutan penguatan) kolaborasi antar-kementerian juga," ungkap Vishnu.

Menurut dia, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar pengembangan kawasan tidak berhenti pada penyediaan rumah dan bantuan awal, tetapi juga menghasilkan kegiatan ekonomi yang mampu menopang kehidupan masyarakat.

Sementara itu, Mery Lelina, warga transmigrasi lokal asal Blongkeng yang telah menempati kawasan Rempang Eco-City hampir satu tahun, mengaku memperoleh pelatihan pemanfaatan lahan pekarangan serta pengolahan hasil perikanan menjadi berbagai produk pangan.

Ia berharap pendampingan tetap dilakukan agar keterampilan yang diperoleh warga dapat berkembang menjadi kegiatan usaha yang berkelanjutan.

"Kami berharap nanti Pak Menteri pun selalu memantau kami terus. Biarpun kami sudah agak berapa tahun di sini jangan dilepas," ucap Mery.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan bantuan bahan pangan selama satu tahun diberikan kepada warga sebagai penopang kebutuhan pada masa transisi.

Setelah itu, pemerintah berupaya memperkuat kemampuan masyarakat mengembangkan usaha agar tidak terus bergantung pada bantuan.

"Intinya masyarakat harus punya pekerjaan, masyarakat harus punya pendapatan," tutur Iftitah.

Ia mengatakan pemerintah juga akan mempersiapkan generasi muda setempat agar memiliki keterampilan untuk memanfaatkan peluang kerja seiring berkembangnya industri di Batam.

Menurut dia, masyarakat transmigrasi lokal harus turut menikmati pertumbuhan ekonomi kawasan dan tidak tertinggal ketika investasi masuk.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) tengah membangun 50 unit rumah transmigran di kawasan Batam, Rempang, dan Galang (Barelang), Kepulauan Riau, pada 2026 disertai pengembangan infrastruktur permukiman dan fasilitas umum untuk mendukung kehidupan masyarakat.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) Kementrans Wibowo Puji Raharjo mengatakan penyiapan hunian dan infrastruktur menjadi bagian penting dalam pengembangan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dengan kegiatan ekonomi masyarakat.

"Kalau kami dari PPKTrans berfokus pada penyiapan fisik kawasan, nanti PEPMT (Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi) pada pengembangan ekonomi, usaha, dan investasi yang akan disiapkan," kata Wibowo dalam Workshop Kehumasan dan Media Gathering Kementrans di Batam, Jumat.

Berdasarkan materi paparan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, pembangunan 50 rumah pada tahun ini merupakan kelanjutan dari pembangunan 200 unit rumah transmigran yang tercatat telah dilaksanakan pada 2025.

Rumah transmigran di kawasan tersebut menggunakan desain tipe 45 sebagai bagian dari penyediaan hunian bagi masyarakat yang mengikuti program transmigrasi lokal.

Selain pembangunan rumah, pekerjaan infrastruktur yang sedang berlangsung pada 2026 mencakup gedung sekolah dasar, jalan lingkungan permukiman, serta penataan gardu pandang dan kawasan sekitarnya.

Pemerintah juga mengembangkan sejumlah fasilitas publik, antara lain alun-alun, amfiteater, lintasan joging, dan ruang terbuka hijau untuk melengkapi sarana penunjang kehidupan masyarakat.

Pekerjaan lainnya meliputi pembangunan sarana dan prasarana mes, seperti jalan lingkungan, drainase, tanggul, dan fasilitas pendukung kelistrikan.

Sementara itu, infrastruktur yang tercatat telah dibangun pada 2025 meliputi mes Trans Patriot sebanyak dua menara dengan kapasitas 120 kamar, tambatan perahu, gedung sekolah dasar tahap pertama, akses jalan menuju dermaga dan tambatan perahu, serta gudang catu pangan.

Wibowo menjelaskan pengembangan kawasan transmigrasi di Rempang juga memperhatikan karakteristik mata pencaharian masyarakat setempat yang berbasis perikanan.

Oleh karena itu, penyediaan tempat tinggal dilengkapi dengan sarana pendukung kegiatan ekonomi, termasuk fasilitas bagi nelayan untuk mempertahankan dan mengembangkan sumber penghidupan mereka.

"Tetapi juga kita menyiapkan ada dermaga, ada kapal, ada cold storage juga di situ bantuan dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan)," ujarnya.

Menurut Wibowo, penyediaan fasilitas tersebut merupakan bagian dari kerja sama lintas kementerian dan lembaga, sehingga pembangunan kawasan tidak hanya berfokus pada tempat tinggal, tetapi juga mendukung kegiatan usaha masyarakat.

Sejalan dengan itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Kementrans Nirwan Ahmad Helmi mengatakan pembangunan kawasan Barelang melibatkan sejumlah instansi pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

"Ada kontribusi dari BP Batam, ada kontribusi dari Kementerian PU (Pekerjaan Umum), ada kontribusi dari ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional), ada kontribusi dari KKP misalnya," kata Nirwan.

Ia menjelaskan pendekatan kolaboratif tersebut diperlukan karena pengembangan kawasan transmigrasi mencakup kebutuhan permukiman, infrastruktur, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pembentukan kegiatan ekonomi yang saling berkaitan.

Lebih lanjut, Wibowo menambahkan pemerintah juga melibatkan perguruan tinggi dalam pendampingan masyarakat agar fasilitas dan potensi ekonomi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

"Nah, sekarang kita juga melibatkan perguruan tinggi untuk membantu mengembangkan sumber daya di kawasan," ucap dia.

Melalui pembangunan infrastruktur dan pendampingan tersebut, Kementrans berupaya mengembangkan kawasan Barelang sebagai permukiman yang didukung fasilitas dasar sekaligus kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kita tidak tergesa-gesa juga melakukan penempatan. Kita evaluasi-evaluasi dulu, kita tidak ingin mengulang (kesalahan)

Batam (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) telah mengevaluasi pelaksanaan penempatan transmigran untuk mencegah terulangnya persoalan warga yang meninggalkan kawasan transmigrasi akibat ketidakjelasan lahan usaha dan keterbatasan infrastruktur.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Kementrans Nirwan Ahmad Helmi mengatakan pemerintah lebih mengutamakan kesiapan lokasi dan kepastian sumber penghidupan sebelum menempatkan peserta transmigrasi.

"Kita tidak tergesa-gesa juga melakukan penempatan. Kita evaluasi-evaluasi dulu, kita tidak ingin mengulang (kesalahan)," kata Nirwan dalam Workshop Kehumasan dan Media Gathering Kementerian Transmigrasi di Batam, Kepulauan Riau, Jumat.

Ia menjelaskan evaluasi tersebut dilakukan setelah pemerintah sebelumnya menemukan sejumlah kawasan transmigrasi yang ditinggalkan penghuninya karena lahan usaha belum jelas dan kondisi infrastruktur tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, persoalan terbesar bukan semata-mata ketersediaan rumah, melainkan kepastian lahan yang dapat dikelola sebagai sumber pendapatan setelah bantuan awal dari pemerintah berakhir.

"Lahannya tidak jelas ini, kenapa mereka pergi? Biasanya itu problemnya," ujarnya.

Nirwan menuturkan sebelumnya, terdapat transmigran yang kesulitan mengembangkan usaha karena tidak mengetahui secara pasti lokasi lahan yang dialokasikan kepada mereka.

Kondisi itu semakin berat ketika sarana pendukung kegiatan ekonomi di kawasan belum memadai saat itu.

Sebaliknya, ia mencontohkan pengalaman di salah satu kawasan transmigrasi yang masyarakatnya tetap bertahan meskipun menghadapi jalan rusak dan belum menikmati layanan listrik selama sekitar 20 tahun.

Menurut dia, warga di kawasan tersebut mampu mengembangkan perkebunan kelapa sawit karena memiliki kepastian atas lahan seluas dua hektare.

Hasil usaha tersebut bahkan memungkinkan masyarakat bergotong royong membiayai sambungan listrik dan memperbaiki jalan.

"Mereka bertahan karena lahannya clear. Mereka punya kebun sawit, mereka punya lahan 2 hektare, sehingga masyarakatnya bahkan bisa patungan membiayai sambungan listrik kemudian juga memperbaiki jalan," ujarnya.

Pengalaman itu, menurut Nirwan, menunjukkan bahwa kepastian lahan usaha menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan transmigrasi karena memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk membangun penghidupan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementrans Wibowo Puji Raharjo mengatakan persoalan penempatan juga berkaitan dengan ketidaksesuaian keterampilan peserta dan jenis kegiatan ekonomi di lokasi tujuan.

Ia mencontohkan adanya peserta yang sebelumnya tidak memiliki pengalaman bertani, tetapi mengikuti transmigrasi karena berharap memperoleh rumah, lahan usaha, dan bantuan pangan selama masa awal penempatan.

"Itu memang ada trans yang tidak berbasis pertanian. Ternyata setelah kita teliti, dia mohon maaf ya, ini tidak membandingkan profesi, selama ini tukang ojek, enggak pernah pegang cangkul," ungkap Wibowo.

Menurut Wibowo, bantuan pangan diberikan selama satu tahun untuk kawasan berlahan kering dan satu setengah tahun untuk kawasan berlahan basah.

Persoalan dapat muncul setelah bantuan tersebut berakhir apabila peserta belum mampu mengembangkan usaha yang menghasilkan pendapatan.

Dalam sejumlah kasus, transmigran kemudian meninggalkan lokasi dan mengalihkan lahan melalui transaksi di bawah tangan, sehingga menimbulkan persoalan administrasi pertanahan bagi penghuni berikutnya.

"Biasanya terus dijual di bawah tangan," ucap Wibowo.

Ia menjelaskan sertifikat yang terbit beberapa tahun kemudian masih dapat tercatat atas nama transmigran awal.

Akibatnya, pihak yang memperoleh lahan melalui transaksi tersebut menghadapi kesulitan untuk mendapatkan sertifikat atas namanya sendiri.

Wibowo mengatakan penyelesaian persoalan pemindahtanganan lahan tersebut menjadi bagian dari program Trans Tuntas, yang diarahkan untuk memperbaiki kepastian hukum dan penataan pertanahan di kawasan transmigrasi.

Dalam kesempatan yang sama, Nirwan menambahkan bahwa pemerintah tidak hanya menyiapkan pendekatan baru dalam penempatan transmigran, tetapi juga tetap bertanggung jawab menyelesaikan persoalan yang muncul dari pelaksanaan program sebelumnya.

"Makanya TransTuntas itu adalah satu program kita untuk menyelesaikan tugas tanggung jawab kita terhadap persoalan yang lama ini," tutur Nirwan.

Berdasarkan data Kementrans pada Februari 2026, pemerintah merencanakan penempatan 115 kepala keluarga (KK) melalui program Trans Lokal sepanjang tahun ini, terdiri atas 100 KK di kawasan transmigrasi Barelang, Batam, Kepulauan Riau, dan 15 KK di kawasan Torire, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

Pada Mei 2026, Kementrans memfokuskan revitalisasi pada 45 kawasan prioritas dari 154 kawasan transmigrasi.

Program tersebut diarahkan untuk memperkuat infrastruktur, menyelesaikan persoalan pertanahan, dan mengembangkan potensi ekonomi kawasan.

Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada September 2026, Kementrans juga menetapkan target penyelesaian 29 kasus tumpang tindih lahan transmigrasi pada 2027 melalui program Trans Tuntas.

Lebih lanjut, Nirwan menegaskan bahwa kini keberhasilan transmigrasi tidak lagi hanya diukur dari jumlah peserta yang ditempatkan, tetapi juga dari kemampuan kawasan menciptakan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Makanya sebetulnya bukan hanya redistribusi manusia, tetapi penciptaan nilai tambah," kata dia.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan lebih dari 20 ribu transmigran kini telah memiliki sertifikat tanah seiring dengan upaya pemerintah mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi.

Ia menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan tersebut menjadi salah satu prioritas Kementerian Transmigrasi untuk memberikan kepastian hukum atas tanah yang telah ditempati dan dikelola masyarakat selama bertahun-tahun.

"Sudah lebih dari 20.000 mereka sekarang punya sertifikat para transmigran ini, Alhamdulillah," kata Iftitah dalam Workshop dan Media Gathering Kehumasan Kementerian Transmigrasi 2026 di Batam, Kepulauan Riau, Jumat.

Menurut dia, percepatan sertifikasi dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terutama untuk menyelesaikan persoalan kepemilikan tanah yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Ia menyebutkan terdapat transmigran yang sebelumnya harus menunggu hingga 25 tahun untuk memperoleh sertifikat atas tanah yang ditempatinya.

"Ada yang sudah 25 tahun enggak punya sertifikat, kini punya sertifikat," ujar dia.

Iftitah menjelaskan penyelesaian persoalan pertanahan merupakan bagian dari program Trans Tuntas yang diarahkan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah transmigran sekaligus mendukung pemanfaatannya bagi kegiatan ekonomi masyarakat.

Menurut dia, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah penyelesaian status tanah usaha transmigran yang pada masa lalu belum seluruhnya dilengkapi pengukuran dan penetapan batas bidang tanah secara jelas.

Ia menjelaskan dalam penyelenggaraan transmigrasi sebelumnya, masyarakat umumnya memperoleh lahan tempat tinggal beserta rumah serta alokasi lahan usaha I dan lahan usaha II.

Namun, dalam sejumlah kasus, lokasi dan batas lahan usaha yang dialokasikan kepada transmigran belum ditetapkan secara memadai sehingga proses sertifikasinya membutuhkan penanganan lebih lanjut.

"Jadi jangankan sertifikat, batasnya yang mana aja mereka bingung," ujar dia.

Iftitah mengatakan penyelesaian persoalan tersebut memerlukan dukungan pengukuran kadastral untuk memastikan letak dan batas bidang tanah sebelum proses penerbitan sertifikat dapat dilakukan.

Selain kepastian hukum, ia menilai penyiapan lahan juga penting agar tanah usaha yang telah dialokasikan kepada transmigran dapat dimanfaatkan secara produktif, terutama untuk kegiatan pertanian.

Menurut dia, pemerintah kini lebih menekankan kualitas penyelenggaraan transmigrasi, termasuk penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat yang telah lama menetap di kawasan transmigrasi.

"Karena perubahan tidak selalu mengganti, tapi juga memperbaiki yang lama," ucapnya.

Berdasarkan data Kementerian Transmigrasi pada Februari 2026, sebanyak 13.248 bidang sertifikat hak milik (SHM) telah dibagikan kepada transmigran di 22 provinsi sepanjang 2025 melalui program Trans Tuntas.

Pada 2026, Kementerian Transmigrasi menargetkan penerbitan 11.288 bidang SHM bagi transmigran di 61 lokasi sebagai bagian dari percepatan penyelesaian persoalan pertanahan.

Sementara itu, Kementerian Transmigrasi pada Juli 2026 menyebut masih terdapat lebih dari 80 ribu transmigran yang belum memperoleh sertifikat atas sekitar 129 ribu bidang tanah.

Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada September 2026, Kementerian Transmigrasi juga menetapkan target penerbitan 3.254 SHM dan penyelesaian 29 kasus tumpang tindih lahan transmigrasi pada 2027.

Iftitah menekankan penyelesaian persoalan pertanahan tetap menjadi perhatian pemerintah agar masyarakat transmigrasi memperoleh kepastian hak sekaligus memiliki kesempatan lebih baik untuk mengembangkan kegiatan usaha dan meningkatkan kesejahteraan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan Dewan Pertimbangan Transmigrasi (DPT) perlu dibentuk kembali sehingga dapat mengintegrasikan program dan anggaran lintas kementerian dalam pembangunan kawasan transmigrasi.

Ia mengatakan pembangunan kawasan transmigrasi membutuhkan keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga agar penyediaan permukiman, infrastruktur, fasilitas sosial, serta sarana kegiatan ekonomi dapat dilaksanakan secara terpadu.

"Kami juga mendorong dibentuk kembali Dewan Pertimbangan Transmigrasi untuk menunjukkan sinergi dan kolaborasi antarkementerian," kata Iftitah dalam rangkaian Workshop dan Media Gathering Kehumasan Kementerian Transmigrasi 2026 di Batam, Kepulauan Riau, Jumat.

Menurut dia, keberadaan DPT diperlukan untuk menyelaraskan kewenangan dan program pembangunan berbagai kementerian agar dapat diarahkan pada pengembangan kawasan transmigrasi yang memiliki potensi ekonomi.

Iftitah juga mengusulkan agar dewan tersebut dipimpin langsung oleh Presiden sehingga koordinasi dan pembagian peran antarkementerian dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.

"Jadi kalau misalkan nih saya berharap dengan adanya DPT, hanya bedanya dengan yang Perpu, dulu ketuanya menteri, ya kan? sekarang presiden," ujarnya.

Sebagai contoh pelaksanaan kolaborasi, ia menyebut pembangunan kawasan transmigrasi Batam, Rempang, dan Galang (Barelang), Kepulauan Riau, yang melibatkan sejumlah instansi pemerintah dalam pembiayaan permukiman dan infrastruktur pendukung.

Iftitah mengatakan kebutuhan pembiayaan pembangunan sekitar 500 rumah di Rempang mencapai Rp490 miliar, tetapi seluruh anggaran tersebut tidak dibebankan kepada Kementerian Transmigrasi.

"Nah, tapi karena ada kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain, maka transmigrasi hanya mengeluarkan Rp112 miliar rupiah," katanya.

Menurut dia, pembagian pembiayaan tersebut melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta sejumlah instansi yang menangani pendidikan dan pertanahan.

"PU ikut iuran, BP Batam ikut iuran, KKP yang bangun dermaga tadi ikut iuran," ujarnya.

Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Transmigrasi pada Februari 2026, kebutuhan anggaran pembangunan dua satuan permukiman di Barelang pada 2025 mencapai sekitar Rp490 miliar, dengan kontribusi Kementerian Transmigrasi tercatat sebesar Rp121,38 miliar.

Dalam laporan tersebut, BP Batam berkontribusi Rp168,55 miliar untuk pembangunan 300 rumah beserta sarana, prasarana, dan utilitas umum, sedangkan Kementerian PU mengalokasikan Rp172,60 miliar untuk pematangan lahan dan pembangunan infrastruktur permukiman.

Sementara itu, KKP memberikan dukungan senilai Rp27,97 miliar untuk pembangunan kampung nelayan. Angka kontribusi Kementerian Transmigrasi dalam laporan Februari tersebut berbeda dari Rp112 miliar yang disampaikan Iftitah dalam paparan terbarunya.

Selanjutnya, pada 14 Mei 2026, BP Batam mencatat sebanyak 242 kepala keluarga atau 842 jiwa telah menempati kawasan hunian baru Rempang Eco City.

Iftitah menjelaskan pembangunan kawasan transmigrasi tidak hanya diarahkan pada penyediaan rumah, tetapi juga mencakup fasilitas pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, serta sarana pendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Di satuan permukiman Tanjung Banon, misalnya, pemerintah merencanakan pengembangan fasilitas pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah, layanan kesehatan, serta infrastruktur pendukung kegiatan nelayan.

Menurut dia, pembangunan secara terpadu diperlukan agar kawasan transmigrasi tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga mampu mendukung kegiatan usaha dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Kementerian Transmigrasi bersama Komite I DPD RI pada 5 Oktober 2026 telah membahas usulan pembaruan Undang-Undang Ketransmigrasian, termasuk rencana menghidupkan kembali DPT dengan kelembagaan yang lebih kuat.

Dalam usulan tersebut, DPT direncanakan dipimpin Presiden dengan Menteri Transmigrasi sebagai sekretaris guna memperkuat koordinasi pembangunan kawasan yang melibatkan berbagai sektor.

Iftitah berharap penguatan koordinasi tersebut dapat membantu pemerintah mengintegrasikan pembangunan permukiman dengan pengembangan investasi, industri, dan kegiatan ekonomi masyarakat.

"Kita ingin betul-betul membangun satu kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi," katanya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan pihaknya tengah menyiapkan penguatan aturan untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pemanfaatan lahan transmigrasi oleh perusahaan.

Ia mengatakan lebih dari 50 perusahaan telah memanfaatkan lahan transmigrasi, tetapi Kementerian Transmigrasi belum dapat memperoleh PNBP dari pemanfaatan lahan tersebut karena terkendala ketentuan yang berlaku.

"Lebih dari 50 perusahaan itu melaksanakan pemanfaatan di atas lahan transmigrasi, tetapi sifatnya itu hanya kerja sama saja dengan Kementerian Transmigrasi. Padahal kita ingin pemanfaatan itu ada PNBP-nya," kata Iftitah dalam rangkaian Workshop dan Media Gathering Kehumasan Kementerian Transmigrasi 2026 di Batam, Kepulauan Riau, Jumat.

Menurut dia, kementeriannya tengah menyiapkan usulan pembaruan Undang-Undang Ketransmigrasian untuk memperkuat dasar hukum pengelolaan lahan sebagai aset produktif yang dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.

Iftitah menjelaskan pengaturan yang berlaku saat ini masih menitikberatkan pada administrasi pertanahan, sementara pemanfaatan lahan untuk kegiatan ekonomi memerlukan kepastian hukum dalam pengelolaan aset.

"Kalau saya tagih PNBP, 'Dasar hukumnya apa?' kata swasta. Dasar hukumnya apa?" ujarnya.

Oleh karena itu, ia berharap pembaruan regulasi dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengoptimalkan kerja sama pemanfaatan lahan transmigrasi dengan dunia usaha sekaligus meningkatkan penerimaan negara.

Iftitah mengatakan optimalisasi tersebut juga dilakukan melalui pendataan dan pemetaan potensi ekonomi lahan transmigrasi agar pemanfaatannya dapat memberikan nilai tambah bagi negara dan masyarakat.

"Kami ingin dalam sejarah baru transmigrasi, lahan-lahan kita petakan potensi-potensi ekonominya, dikerjasamakan dengan swasta sehingga mendapatkan PNBP," ungkap dia.

Selain penguatan regulasi, Iftitah menekankan pentingnya penyelesaian legalitas lahan, khususnya penerbitan sertifikat hak pengelolaan (HPL), guna memberikan kepastian hukum bagi pemerintah maupun pelaku usaha.

Ia menyebutkan masih banyak lahan transmigrasi yang baru memiliki surat keputusan HPL dan belum dilengkapi sertifikat sehingga pemanfaatannya untuk kegiatan investasi membutuhkan penataan lebih lanjut.

"Bagaimana kita pemerintah menarik PNBP kalau misalkan tidak clean and clear," ucapnya.

Kementerian Transmigrasi juga berencana mengembangkan portal yang memuat informasi lahan yang telah memiliki kepastian hukum agar dapat diakses oleh calon investor yang ingin mengembangkan kegiatan usaha di kawasan transmigrasi.

Berdasarkan data Kementerian Transmigrasi pada Februari 2026, sebanyak 72 bidang HPL transmigrasi seluas sekitar 300 ribu hektare telah diinventarisasi dari total potensi sekitar 3,1 juta hektare lahan HPL transmigrasi secara nasional.

Dari luasan yang telah diinventarisasi tersebut, sekitar 22 ribu hektare telah menjalani penilaian oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, dengan estimasi nilai aset mencapai Rp3,1 triliun.

Pada 2026, Kementerian Transmigrasi juga menargetkan inventarisasi HPL di 50 lokasi yang tersebar di 13 provinsi dengan total luas mencapai 217.043,26 hektare sebagai bagian dari penataan dan penguatan kepastian hukum aset kawasan.

Sebelumnya, Kementerian Transmigrasi bersama Komite I DPD RI pada 5 Oktober 2026 telah melakukan pembahasan awal mengenai usulan perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian.

Pembaruan aturan tersebut diharapkan dapat masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2027, dengan salah satu substansi yang dibahas berupa penguatan tata kelola tanah dan aset transmigrasi untuk mendukung investasi serta penerimaan negara.

Iftitah menegaskan pengembangan investasi di kawasan transmigrasi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja.

"Kami betul-betul ingin yang riil, sehingga betul-betul (kemajuan kesejahteraan masyarakat) bisa terukur," katanya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026