Tujuannya menggerakkan pariwisata di Kabupaten Trenggalek. Ini kita riding dari pendopo sampai dengan Pantai Prigi melewati JLS

Trenggalek, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, memanfaatkan kegiatan Bumi Yakso Berscooter untuk mempromosikan destinasi wisata pesisir sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat melalui kunjungan atau kegiatan jambore komunitas pecinta skuter di Pesisir Teluk Prigi pada Sabtu hingga Minggu (11/10).

Wakil Bupati Trenggalek Syah Mohamad Natanegara mengikuti kegiatan berkendara bersama komunitas Vespa dari Pendopo Manggala Praja Nugraha Trenggalek menuju Pantai Prigi 360 melalui Jalur Lintas Selatan (JLS), Sabtu.

Syah mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya mengenalkan destinasi wisata Trenggalek sekaligus menyosialisasikan akses JLS yang kini telah tersambung hingga kawasan Pantai Prigi.

“Tujuannya menggerakkan pariwisata di Kabupaten Trenggalek. Ini kita riding dari pendopo sampai dengan Pantai Prigi melewati JLS,” kata Syah.

Menurut dia, kegiatan yang melibatkan komunitas otomotif tersebut diharapkan dapat memperluas promosi wisata melalui jejaring antarkomunitas.

Dengan demikian, keindahan pantai dan destinasi wisata lainnya di Trenggalek semakin dikenal masyarakat luas.

Selain berkendara bersama, peserta dijadwalkan mengikuti kegiatan bersih-bersih pantai atau 'beach clean' di kawasan Pantai Prigi 360.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan di destinasi wisata.

Pemkab Trenggalek juga merencanakan penanaman 1.000 bibit mangrove di kawasan Cengkrong sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian lingkungan pesisir.

Syah berharap kegiatan tersebut tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha di kawasan Pantai Prigi.

“Kita berharap kegiatan ini mampu memperkenalkan pariwisata di Kabupaten Trenggalek dan mendongkrak perekonomian, khususnya di wilayah Pantai Prigi,” ujarnya.

Kegiatan Bumi Yakso Bersecooter berlangsung selama dua hari, yakni Sabtu hingga Minggu (11/10), dengan pusat kegiatan di Pantai Prigi 360.

Panitia memperkirakan sekitar 3 ribu hingga 5 ribu pecinta skuter berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Kehadiran ribuan peserta diharapkan turut menggerakkan usaha masyarakat, mulai dari sektor kuliner, perdagangan, hingga layanan wisata di sekitar lokasi kegiatan.

Syah menambahkan pengembangan akses JLS ke depan diharapkan semakin mempermudah mobilitas masyarakat dan wisatawan menuju kawasan pesisir Trenggalek, termasuk rencana konektivitas lanjutan ke wilayah Munjungan.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kita membutuhkan transformasi sistemik di sepanjang rantai nilai, mulai dari desain produk, efisiensi material, model bisnis sirkular, hingga pemulihan sumber daya

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Leonardo A.A. Teguh Sambodo mengungkapkan adanya kebutuhan transformasi sistemik pengelolaan ekonomi dan lingkungan.

“Kita perlu memandang bahwa pengelolaan ekonomi dan lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Kita membutuhkan transformasi sistemik di sepanjang rantai nilai, mulai dari desain produk, efisiensi material, model bisnis sirkular, hingga pemulihan sumber daya,” ucapnya dalam agenda peluncuran Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular (RAD-ES) Provinsi Jawa Barat 2026–2045 bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan EU-Indonesia Cooperation Facility (EUICF), dari keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Hasil kajian Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan bahwa food loss and waste secara global berkontribusi terhadap 8–10 persen emisi gas rumah kaca (GRK). Jika pola business-as-usual terus dijalankan, maka berpotensi meningkatkan kehilangan dan pemborosan pangan di Indonesia hingga 344 kilogram per kapita per tahun pada 2045.

Jawa Barat disebut menjadi provinsi dengan timbulan sampah tertinggi ketiga di Indonesia, mencapai 3,4 juta ton pada 2025. Dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, 23 di antaranya berstatus darurat sampah.

Sementara itu, susut dan sisa pangan nasional diperkirakan mencapai 23–48 juta ton per tahun, dengan Bandung Raya menyumbang sekitar 1,5 juta ton per tahun.

Karena itu, lanjut Teguh, diperlukan adanya inovasi dalam penanganan sampah, salah satunya melalui ekonomi sirkular.

Pada kesempatan yang sama, diluncurkan pula program Food Loss and Waste Emission Reductions for Climate-Smart Foodsheds (FLOWER) yang diinisiasi oleh Global Green Growth Institute (GGGI) dan IKEA Foundation. Langkah tersebut menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi pertama di Indonesia yang memiliki dokumen perencanaan ekonomi sirkular di tingkat provinsi.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daerah Jawa Barat, Sumasna, menyampaikan bahwa melalui penerapan ekonomi sirkular dan program FLOWER, limbah yang selama ini terbuang dapat dimanfaatkan kembali untuk mengurangi persentase sampah sebesar 45-50 persen dan akan membuka peluang ekonomi baru.

"Ke depannya, diharapkan daerah dan pelaku usaha bisa melanjutkan praktik ekonomi sirkular secara mandiri serta memperluas penerapannya sesuai kebutuhan wilayah,” kata Sumasna.

RAD-ES Jawa Barat sendiri menerjemahkan kerangka ekonomi sirkular nasional ke dalam konteks dan kebutuhan pembangunan daerah.

Penyusunan peta jalan tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas perangkat daerah, validasi data, dan konsultasi publik yang mencakup tujuh sektor prioritas, yaitu pangan, plastik, tekstil, konstruksi, elektronik, otomotif, dan kertas. Ketujuh sektor itu dipilih berdasarkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah serta memiliki potensi penerapan prinsip ekonomi sirkular yang tinggi.

Implementasi RAD-ES diharapkan mendukung pencapaian target percepatan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 5,2–6 persen dan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,65 persen pada 2045.

“Ekonomi sirkular merupakan prioritas utama Uni Eropa dan bagian penting dari kemitraannya dengan Indonesia di bawah strategi Global Gateway. Uni Eropa bangga mendukung Jawa Barat dalam menerjemahkan kerangka nasional Indonesia menjadi rencana aksi tingkat provinsi, dengan fokus bersama pada pengurangan susut dan sampah makanan,” ujar Kuasa Usaha ad interim Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Marco Bonetti.

Pangan menjadi salah satu sektor yang paling mendesak untuk ditangani dari tujuh sektor prioritas dalam RAD-ES Jawa Barat.

Untuk merespons tantangan tersebut, program FLOWER dihadirkan sebagai intervensi terpadu dari hulu ke hilir melalui pendekatan urban foodshed, yang menghubungkan kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya dalam rantai produksi, pengumpulan, pengangkutan, penjualan, konsumsi, hingga pengelolaan pangan.

FLOWER merupakan inisiatif global yang telah dilaksanakan di India, Meksiko, dan Uganda. Di Jawa Barat, inisiatif ini berfokus pada kawasan Bandung Raya dan wilayah penyangganya yang berperan sebagai sentra produksi sekaligus pusat konsumsi pangan.

"Apa yang dilihat banyak orang sebagai sampah, kami lihat sebagai sumber daya, dan Indonesia memiliki sumber daya ini dalam jumlah besar. Menjaga pangan agar tidak terbuang berarti menurunkan emisi, memperkuat penghidupan, dan membangun sistem pangan yang lebih tangguh," ungkap Country Representative GGGI Indonesia Rowan Fraser.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Ini adalah segitiga baru Malaysia, Brunei dan Indonesia. Namun sesungguhnya ini bukan sekadar segitiga baru, melainkan segitiga emas untuk masa depan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan Pulau Kalimantan diproyeksikan menjadi superhub ekonomi Nusantara yang mendorong transformasi ekonomi dan pemerataan pembangunan melalui penguatan konektivitas dan kerja sama regional

Upaya tersebut diharapkan meningkatkan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi, lapangan kerja, layanan dasar, serta memperkuat rantai pasok dan memperluas peluang pertumbuhan hingga kawasan Indonesia Timur.

Karena itu, Bappenas mendorong penguatan kerja sama antara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam untuk mewujudkan Kalimantan sebagai penggerak transformasi ekonomi dan pemerataan pembangunan. Hal ini menimbang keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Pulau Kalimantan menjadi jangkar ekosistem ekonomi yang mendukung pergeseran pusat gravitasi ekonomi Indonesia ke luar Jawa dan Sumatra.

“Ini adalah segitiga baru Malaysia, Brunei dan Indonesia. Namun sesungguhnya ini bukan sekadar segitiga baru, melainkan segitiga emas untuk masa depan,” ujarnya dalam 2nd Borneo Economic Forum: Shaping the Future of Borneo di Kuching, Malaysia, dari keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

“Selama ini, pusat gravitasi Indonesia berada di Jakarta, kemudian berkembang ke Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, wilayah lain di Jawa dan Sumatra. Hari ini, kita bergerak menuju Kalimantan. Karena itu, forum ini menjadi kesempatan untuk melihat bagaimana kerja sama regional yang lebih kuat dapat mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ucap Rachmat Pambudy.

Transformasi ekonomi di Borneo ditopang enam klaster strategis, antara lain teknologi bersih, industri farmasi terintegrasi, pertanian berkelanjutan, ekowisata dan wisata kesehatan, industri kimia, serta energi rendah karbon.

Investasi pada sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, pengembangan keterampilan, dan infrastruktur juga dianggap penting untuk mendukung transformasi tersebut.

“Kita membutuhkan investasi pada manusia dan infrastruktur. Transformasi ini harus tetap memperhatikan aspek sosial, budaya, dan ketahanan ekologi, termasuk hak masyarakat lokal serta perlindungan sumber daya air. Prinsip-prinsip tersebut penting untuk memastikan pembangunan tetap inklusif, adil, dan berkelanjutan,” ungkap Kepala Bappenas.

Selain penguatan sumber daya manusia dan industri, konektivitas dinilai menjadi salah satu fondasi utama. Pemerintah mendorong penguatan koridor Nusantara–Balikpapan–Samarinda, jaringan Trans-Kalimantan, konektivitas pelabuhan dan bandar udara, serta koridor ekonomi yang menghubungkan kawasan produksi dengan pasar regional.

“Prioritas bersama kita mencakup konektivitas transportasi dan perbatasan, konektivitas energi dan jaringan lintas batas, investasi industri, rantai nilai regional, infrastruktur digital, pengembangan kapasitas, serta kecerdasan artifisial. Melalui kerja sama Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam, kedekatan geografis Kalimantan harus dapat diterjemahkan menjadi investasi, kesempatan bagi dunia usaha, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan kawasan yang semakin terhubung,” kata Menteri PPN.

Pemerintah akan menindaklanjuti hasil dan usulan yang relevan dari forum Borneo Economic Community (BEC) ini, sehingga diharapkan dapat menciptakan peluang bagi dunia usaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun Borneo yang lebih terhubung dan tangguh.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dampak El Nino ini menyebabkan berat tebu turun sampai 30 persen. Kondisi ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Tulungagung saja

Tulungagung, Jawa Timur (ANTARA) - Manajemen Pabrik Gula Modjopanggoong, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, mencatat rata-rata rendemen tebu pada musim giling 2026 mencapai lebih dari 8 persen, naik atau meningkat dibandingkan 6,5 persen pada 2025, meskipun kemarau panjang menurunkan bobot tebu hingga 30 persen.

General Manager Pabrik Gula Modjopanggoong Agus Budi Juwono di Tulungagung, Sabtu, mengatakan penyusutan bobot tebu akibat kemarau berdampak pada peningkatan konsentrasi gula dalam batang tebu.

Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga tebu hingga Rp115 ribu per kuintal, dibandingkan sekitar Rp80 ribu per kuintal pada tahun sebelumnya.

“Dampak El Nino ini menyebabkan berat tebu turun sampai 30 persen. Kondisi ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Tulungagung saja,” kata Agus.

Ia menjelaskan rendemen tebu pada 2025 rata-rata berada di angka 6,5 persen karena kondisi cuaca yang lebih banyak hujan. Sementara itu, pada musim giling tahun ini, rendemen rata-rata tebu di Tulungagung diklaim telah melampaui 8 persen.

Menurut Agus, kondisi cuaca kering memicu penguapan air sehingga kandungan gula dalam batang tebu menjadi lebih terkonsentrasi.

Namun, peningkatan rendemen tersebut terjadi bersamaan dengan penurunan bobot hasil panen yang dirasakan petani.

Kenaikan harga tebu menjadi salah satu dampak positif yang dirasakan petani di tengah penurunan kuantitas panen.

Meski demikian, keuntungan yang diperoleh petani tetap bergantung pada produktivitas lahan, biaya produksi dan bobot tebu yang berhasil dipanen.

Selain menekan bobot panen, kemarau panjang juga menghambat jadwal tanam tebu di sejumlah wilayah Tulungagung. Mayoritas lahan tebu yang masih mengandalkan air hujan membuat petani kesulitan menanam meskipun telah menyiapkan bibit.

“Petani sebetulnya sudah punya bibit, tetapi tidak bisa menanam tepat waktu karena tanahnya kering. Rencananya kami akan bantu pompa irigasi,” ujar Agus.

PG Modjopanggoong berencana membantu penyediaan pompa irigasi untuk mendukung kebutuhan air petani, terutama di lahan yang mengalami kekeringan.

Langkah tersebut diharapkan membantu petani memulai penanaman tepat waktu dan menjaga produktivitas tebu pada musim tanam berikutnya.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Banyak pilihan yang dihadirkan untuk menampilkan aneka produk unggulan daerah mulai dari kerajinan tangan hingga olahan pangan

Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mempromosikan produk-produk lokal pada gelaran Karnaval Kuliner dan Festival UMKM 2026 yang dilaksanakan di sepanjang Jalan Veteran hingga area Alun-Alun Batang.

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Sri Purwaningsih di Batang, Sabtu, mengatakan bahwa kegiatan yang berlangsung selama Sabtu hingga Minggu (11/10) ini diikuti 70 stan UMKM.

"Banyak pilihan yang dihadirkan untuk menampilkan aneka produk unggulan daerah mulai dari kerajinan tangan hingga olahan pangan," katanya.

Menurut dia, penyelenggaraan festival ini bukan sekadar ajang pameran atau hiburan semata melainkan memiliki tujuan strategis bagi pembangunan ekonomi daerah.

Ia menyebutkan ada tiga target utama dalam penyelenggaraan Karnaval Kuliner dan Festival UMKM 2026 yaitu memperkuat strategi promosi dan memperluas akses pasar bagi para pelaku usaha lokal, meningkatkan daya saing dan kualitas produk UMKM agar mampu beradaptasi dengan perkembangan pasar, serta mempromosikan berbagai potensi unggulan ke tingkat regional maupun nasional.

"Melalui sinergi ini, kami berharap para pelaku usaha lokal dapat meningkatkan volume transaksi sekaligus membangun jaringan bisnis yang lebih luas," katanya.

Beberapa ragam produk khas daerah yang dipamerkan antara lain Batik Rifaiyah dan Batik Batangan, busana dan kerajinan, berbagai olahan kuliner tradisional, minuman rempah-rempah, produk olahan ikan kaya gizi, serta hasil komoditas hasil pertanian.

Pada kegiatan itu, selain pertunjukan musik, panitia juga menggelar berbagai kegiatan pendukung gratis bagi masyarakat umum, seperti senam massal, jalan sehat, lomba mewarnai tingkat TK/SD, pertunjukan marching band, fun mini soccer.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Namun, ada infrastruktur lain yang sama pentingnya, yaitu sumber daya manusia dan modal manusia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menginginkan Asian Development Bank (ADB) memperkuat dukungan terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur sosial, dan infrastruktur digital sebagai bagian penting transformasi pembangunan Indonesia.

“Kalau kita berbicara mengenai infrastruktur, selama ini kita berbicara tentang infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, bendungan, bandara, dan pelabuhan. Namun, ada infrastruktur lain yang sama pentingnya, yaitu sumber daya manusia dan modal manusia,” ucapnya saat berjumpa Wakil Presiden ADB untuk Asia Timur, Asia Tenggara, dan Pasifik Scott Morris, dari keterangan resmi, Jakarta, Sabtu.

“Sekarang kita juga berbicara tentang infrastruktur digital. Tentu kita tetap membutuhkan pelabuhan, jalan, dan jembatan, tetapi kita juga harus mulai membangun infrastruktur sosial dan sumber daya manusia dengan lebih kuat. Dukungan inilah yang juga kami perlukan dari ADB,” ungkap Kepala Bappenas.

Lebih lanjut, dia menilai penguatan kapasitas manusia semakin penting di tengah perubahan iklim, ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi, serta transformasi teknologi.

Karena itu, Indonesia dan ADB dianggap perlu bersama-sama mengembangkan pendekatan pembangunan yang mampu menjawab tantangan lima hingga sepuluh tahun mendatang sekaligus mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

“Kita membutuhkan model pembangunan baru untuk menghadapi kondisi dunia yang terus berubah. Kita perlu belajar dari pengalaman negara lain, tetapi negara lain juga dapat belajar dari Indonesia. Segala sesuatu membutuhkan pendidikan. Bukan sekadar pendidikan biasa, melainkan pendidikan yang baik, bahkan yang terbaik. Karena itu, pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur sosial harus menjadi bagian penting dari pembangunan masa depan,” ujar Rachmat Pambudy.

Scott Morris menyambut hal tersebut dan menegaskan kesiapan ADB untuk memperluas dukungan pada pengembangan SDM, termasuk pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keterampilan yang dibutuhkan dalam transformasi digital.

“Sejak pandemi, kami melihat permintaan yang semakin meningkat dan kami terus memperluas kegiatan di sektor sosial, kesehatan, pendidikan, serta berbagai bentuk pelatihan tenaga kerja. Kami juga melihat bahwa agenda digital membutuhkan tingkat pengembangan keterampilan yang lebih tinggi, termasuk di Indonesia, dan kami dapat memberikan dukungan untuk itu,” kata dia.

ADB juga menyampaikan komitmen untuk mendukung agenda strategis Indonesia, termasuk pengembangan industri semikonduktor, mineral kritis, ketahanan energi dan air, penguatan project preparation, serta pengembangan Bappenas Institute melalui kerja sama dengan ADB Institute.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

survei dilakukan melalui wawancara langsung dari rumah ke rumah untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat setelah menempati kawasan permukiman baru

Batam (ANTARA) - Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Universitas Indonesia (UI) mencatat sebanyak 94 persen responden survei di kawasan transmigrasi Rempang Eco-City, Kota Batam, Kepulauan Riau, berencana tetap tinggal di kawasan tersebut.

Ketua Tim Ekspedisi Patriot UI Kawasan Transmigrasi Barelang (Batam-Rempang-Galang) Vishnu Juwono mengatakan hasil itu diperoleh melalui survei terhadap 172 kepala keluarga (KK) pada Agustus–September 2026.

"Sebanyak 94 persen mereka berencana tetap tinggal," kata Vishnu dalam kegiatan Festival Transmigrasi 2026 di Tanjung Banon, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Sabtu.

Ia menjelaskan survei dilakukan melalui wawancara langsung dari rumah ke rumah untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat setelah menempati kawasan permukiman baru.

Hasilnya, sebanyak 87 persen responden merasa nyaman dan aman tinggal di Rempang Eco-City, sedangkan 83 persen menilai pembinaan yang diberikan membawa manfaat.

Selain itu, sebanyak 64 persen responden menyatakan kondisi ekonomi keluarganya lebih baik setelah menempati kawasan tersebut.

Meski demikian, Vishnu mengatakan peningkatan kemandirian ekonomi masih menjadi tantangan bagi warga

Survei yang sama menunjukkan 42 persen responden tidak bekerja dan 40 persen memiliki pendapatan di bawah Rp1,5 juta.

Menurut dia, kondisi tersebut perlu menjadi dasar bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menyusun pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam menciptakan sumber penghasilan berkelanjutan.

"Kita mau memastikan bahwa nanti pada saat ada perubahan kebijakan, mereka jadi tidak terlalu tergantung lagi pada bantuan pemerintah," ujarnya.

Vishnu menjelaskan Tim Ekspedisi Patriot UI sebelumnya melakukan kajian selama empat bulan pada 2025 untuk mengidentifikasi potensi ekonomi kawasan Barelang.

Hasil kajian tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui program pendampingan pada 2026, dengan perhatian pada pengembangan usaha perikanan, pertanian, pariwisata, serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Salah satu hasil pendampingan yang telah berjalan ialah fasilitasi pengurusan nomor induk berusaha (NIB) bagi 20 UMKM setempat untuk mendukung pengembangan usaha masyarakat.

Ia menambahkan pendampingan Tim Ekspedisi Patriot UI dijadwalkan berlangsung hingga akhir November 2026 dan diharapkan dapat dilanjutkan oleh perguruan tinggi maupun lembaga pelatihan di Batam.

"Kita melihat ini upaya sudah bagus, cuma memang perlu (kelanjutan penguatan) kolaborasi antar-kementerian juga," ungkap Vishnu.

Menurut dia, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar pengembangan kawasan tidak berhenti pada penyediaan rumah dan bantuan awal, tetapi juga menghasilkan kegiatan ekonomi yang mampu menopang kehidupan masyarakat.

Sementara itu, Mery Lelina, warga transmigrasi lokal asal Blongkeng yang telah menempati kawasan Rempang Eco-City hampir satu tahun, mengaku memperoleh pelatihan pemanfaatan lahan pekarangan serta pengolahan hasil perikanan menjadi berbagai produk pangan.

Ia berharap pendampingan tetap dilakukan agar keterampilan yang diperoleh warga dapat berkembang menjadi kegiatan usaha yang berkelanjutan.

"Kami berharap nanti Pak Menteri pun selalu memantau kami terus. Biarpun kami sudah agak berapa tahun di sini jangan dilepas," ucap Mery.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan bantuan bahan pangan selama satu tahun diberikan kepada warga sebagai penopang kebutuhan pada masa transisi.

Setelah itu, pemerintah berupaya memperkuat kemampuan masyarakat mengembangkan usaha agar tidak terus bergantung pada bantuan.

"Intinya masyarakat harus punya pekerjaan, masyarakat harus punya pendapatan," tutur Iftitah.

Ia mengatakan pemerintah juga akan mempersiapkan generasi muda setempat agar memiliki keterampilan untuk memanfaatkan peluang kerja seiring berkembangnya industri di Batam.

Menurut dia, masyarakat transmigrasi lokal harus turut menikmati pertumbuhan ekonomi kawasan dan tidak tertinggal ketika investasi masuk.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggratiskan layanan bus Trans Jatim selama sehari pada 12 Oktober 2026 dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur.

“Pada Hari Jadi ke-81 Jawa Timur, kami ingin berbagi kebahagiaan dengan menghadirkan layanan Trans Jatim gratis. Silakan dimanfaatkan untuk beraktivitas bersama keluarga atau sekadar mencoba pengalaman naik Trans Jatim. Ayo Numpak Trans Jatim Rek!” kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Sabtu.

Layanan gratis tersebut berlaku untuk seluruh koridor Trans Jatim di kawasan Gerbangkertosusila dan Malang Raya, kecuali Trans Jatim Luxury.

Program ini diharapkan memberi kesempatan kepada masyarakat yang belum pernah menggunakan layanan transportasi tersebut untuk mencobanya.

Khofifah mengatakan layanan gratis Trans Jatom tidak hanya menjadi bagian dari perayaan Hari Jadi Jawa Timur, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengenalkan transportasi publik sebagai pilihan mobilitas sehari-hari.

“Trans Jatim kami hadirkan untuk mendukung mobilitas masyarakat. Ketika transportasi publik semakin mudah dijangkau dan semakin sering digunakan, masyarakat punya lebih banyak pilihan untuk pergi ke tempat kerja, sekolah, maupun pusat kegiatan lainnya,” katanya.

Ia berharap pengalaman menggunakan layanan Trans Jatim secara gratis dapat meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk kembali memanfaatkan transportasi publik setelah program tersebut berakhir.

“Harapan kami, masyarakat semakin akrab dengan Trans Jatim dan berkenan menggunakannya kembali. Budaya menggunakan transportasi publik tumbuh dari pengalaman yang baik dan kebiasaan yang dibangun bersama,” tuturnya.

Menurut Khofifah, penguatan transportasi publik merupakan salah satu upaya menerjemahkan tema Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, yakni “Jawa Timur Unggul, Maju, dan Berkelanjutan”, ke dalam program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Jadi, mari kita manfaatkan momentum Hari Jadi Jawa Timur ini. Ayo mencoba Trans Jatim, rasakan manfaatnya, dan semoga setelah itu semakin banyak masyarakat yang menjadikan transportasi publik sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari,” katanya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Mentari Dwi Gayati
Copyright © ANTARA 2026

Kami mendorong pelaku usaha lokal ikut mengolah limbah dan sampah menjadi bahan bakar bernilai ekonomi

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mengajak pengusaha daerah mengelola sampah menjadi barang bernilai ekonomis sekaligus memperkuat rantai pasok biomassa.

Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan pengembangan bioenergi membuka ruang bisnis baru bagi pengusaha daerah, terutama dalam membangun rantai pasok biomassa dari sumber bahan baku hingga pembangkit listrik.

"Kami mendorong pelaku usaha lokal ikut mengolah limbah dan sampah menjadi bahan bakar bernilai ekonomi," kata Hokkop saat Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jawa Barat di Bekasi, Jawa Barat.

Menurut dia, kebutuhan biomassa untuk mendukung program co-firing pada pembangkit listrik PLN cukup besar.

Terdapat 52 lokasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan total kapasitas terpasang 18.154 megawatt (MW) yang memiliki kebutuhan biomassa sekitar 9 juta ton per tahun.

"Jadi, bisnis ini melibatkan sebanyak mungkin pengusaha lokal," kata Hokkop.

Ia menjelaskan rantai pasok biomassa dapat dibangun melalui berbagai model, mulai dari pengumpulan bahan baku, pengolahan, penyimpanan hingga pengiriman ke pembangkit.

Dalam skema yang disiapkan PLN EPI, pengusaha dapat terlibat sebagai pengelola subhub, hub maupun main hub.

Sumber bahan bakunya pun beragam, mulai dari serbuk gergaji, sisa tebangan kayu, sekam padi, bonggol jagung, batang singkong hingga limbah lainnya.

Rantai pasok tersebut dapat melibatkan koperasi, BUMDes, kelompok tani, maupun mitra swasta.

"Jadi bukan hanya perusahaan besar, koperasi, BUMDes, UMKM dan pengusaha daerah bisa masuk dalam ekosistem ini," ujar Hokkop.

Hingga periode 2023-2026, PLN EPI mencatat realisasi penyediaan biomassa mencapai 4,77 juta ton.

Namun, lebih dari 77 persen pasokan tersebut masih berasal dari biomassa berbasis kayu.

Kondisi ini menunjukkan besarnya peluang untuk melakukan diversifikasi bahan baku, terutama dengan mengoptimalkan residu pertanian, perkebunan, serta sampah yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

Di Jawa Barat, salah satu potensi yang dipetakan PLN EPI adalah pemanfaatan sampah dari TPS Gedebage untuk diolah menjadi bahan bakar jumputan padat (BBJP).

Produk tersebut berpotensi menjadi alternatif bahan bakar co-firing yang selanjutnya dapat disalurkan ke sejumlah PLTU.

Dalam pemetaan PLN EPI, jarak TPS Gedebage menuju PLTU Indramayu sekitar 150 kilometer (km), Pelabuhan Ratu 170 km, Adipala 185 km, dan Lontar 240 km.

Pemetaan jarak menjadi salah satu faktor penting dalam membangun rantai pasok yang efisien karena biaya logistik turut menentukan keekonomian biomassa.

Hokkop menambahkan melalui pengembangan rantai pasok biomassa yang semakin inklusif, PLN EPI mendorong agar limbah yang sebelumnya menjadi beban lingkungan dapat bertransformasi menjadi sumber energi sekaligus sumber ekonomi baru bagi masyarakat.

Kolaborasi dengan pengusaha daerah, koperasi, BUMDes, UMKM, dan kelompok tani diharapkan membentuk ekosistem bioenergi yang tumbuh dari potensi lokal dan memberikan manfaat kembali kepada daerah.

Dengan demikian, transisi energi tidak hanya tentang mengganti sumber energi fosil dengan energi yang lebih berkelanjutan, tetapi juga tentang menciptakan rantai ekonomi baru.

"Dari limbah menjadi energi, dari potensi daerah menjadi peluang usaha, dan dari keterlibatan masyarakat menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan," sebut Hokkop.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

pupuk subsidi jenis urea telah terserap atau ditebus petani mencapai sekitar 25.531 ton dari alokasi 31.250 ton

Situbondo (ANTARA) - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertangan) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mencatat serapan pupuk bersubsidi jenis urea pada periode Januari hingga awal Oktober mencapai 81,70 persen dari total alokasi tahun 2026 sebesar 31.250 ton.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dispertangan Kabupaten Situbondo Quratul Aini di Situbondo, Sabtu, menyebutkan pupuk subsidi jenis urea telah terserap atau ditebus petani mencapai sekitar 25.531 ton dari alokasi 31.250 ton.

Sedangkan pupuk subsidi pemerintah pusat jenis NPK terserap oleh petani sebanyak 83,23 persen atau setara dengan 24.711 ton dari alokasi 29.691 ton.

"Untuk pupuk subsidi jenis ZA, serapannya 55,98 persen atau setara 114 ton dari alokasi pada tahun ini sebanyak 204 ton," kata Quratul Aini.

Dia menyampaikan sejak 1 September 2026 ada perubahan petunjuk teknis penyaluran atau penebusan pupuk subsidi guna meminimalkan potensi celah penyelewengan terutama jika dilakukan penebusan secara berkelompok .

Perubahan kebijakan pupuk bersubsidi pada revisi Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP) Kementerian Pertanian itu, kata Quratul Aini, telah disosialisasikan kepada gabungan kelompok tani se-Kabupaten Situbondo.

"Sosialisasi sudah kami laksanakan sebelumnya bahwa penyaluran pupuk subsidi pemerintah seperti pupuk jenis urea, NPK dan organik sudah diubah sesuai Surat Kepdirjen PSP Kementan," kata dia.

Menurut dia, salah satu perubahan petunjuk teknis mengenai penebusan pupuk subsidi oleh petani, jika aturan sebelumnya satu surat kuasa penebusan pupuk bisa dilakukan 30 Nomor Induk Kependudukan (NIK) petani, kini berubah maksimal 20 NIK mulai hari ini.

Selain maksimal 20 NIK, lanjut Quratul Aini, petani juga harus merupakan anggota kelompok tani yang sama dan masih hidup.

Peraturan baru penebusan pupuk subsidi ini, kata Quratul Aini, juga terdapat penambahan narasi pertanggungjawaban dari penerima kuasa untuk menyerahkan pupuk subsidi kepada masing-masing petani yang dikuasakan.

"Peraturan lama, KTP pemberi kuasa dalam bentuk fotokopi, tapi aturan baru KTP pemberi kuasa atau petani yang diwakilkan harus asli (KTP asli)," kata Tutuk, sapaannya.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

kami ingin memastikan ajang ini membuka peluang ekonomi sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat di sekitar Mandalika

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga berkomitmen menghadirkan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026.

“Tidak hanya memastikan dukungan energi bagi ajang balap motor kelas dunia, Pertamina Patra Niaga juga mendorong keterlibatan tenaga kerja lokal, peningkatan keterampilan, serta pemberdayaan mitra binaan untuk menciptakan multiplier effect bagi masyarakat di Lombok dan sekitarnya,” ucap Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelibatan masyarakat lokal dalam berbagai aktivitas pendukung penyelenggaraan.

Pihaknya menerangkan bahwa kehadiran ajang internasional ini membuka kesempatan bagi warga untuk memperoleh pengalaman kerja, memperluas jejaring, serta mendapatkan tambahan pendapatan melalui layanan dan usaha yang melayani pengunjung.

Salah satu warga yang merasakan manfaat tersebut adalah Julian Hariadi, warga Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang bertugas sebagai marshal di Pertamina Mandalika International Circuit.

Pada Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Julian untuk pertama kalinya bertugas sebagai marshal dalam ajang MotoGP, setelah sempat terlibat dalam berbagai kegiatan balap lainnya.

Sebagai marshal, Julian bertugas membantu mengevakuasi motor pembalap yang mengalami insiden di lintasan menuju jalur servis. Bagi dia, keterlibatan ini bukan sekadar kesempatan bekerja, tetapi juga menjadi kebanggaan karena dapat berkontribusi langsung dalam menyukseskan ajang internasional di daerah kelahirannya.

“Senang bisa ikut menyukseskan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Lombok, daerah kelahiran saya sendiri. Saya mendapatkan pengalaman baru, bertemu banyak teman, dan bisa bekerja langsung di sirkuit. Harapannya, kegiatan seperti ini terus ada agar masyarakat lokal bisa ikut berkontribusi,” ujar Julian.

Manfaat ekonomi juga dirasakan Nadia, terapis asal Lombok Tengah yang terlibat melalui mitra binaan MESPA di booth Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pertamina.

Untuk meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan, Pertamina Patra Niaga memberikan pelatihan bagi para terapis agar mampu memberikan pelayanan yang profesional kepada pengunjung selama kegiatan berlangsung.

Keterlibatan dalam Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 memberikan kesempatan bagi Nadia untuk melayani pelanggan dari berbagai daerah, termasuk mancanegara. Selain memperoleh pengalaman baru, aktivitas tersebut juga memberinya tambahan pendapatan harian, sekaligus memperluas peluang bagi tenaga jasa lokal untuk berkembang.

“Saya senang sebagai warga lokal bisa ikut dalam acara ini, mendapatkan pengalaman baru, dan memperoleh pendapatan harian. Terima kasih kepada Pertamina atas kesempatan ini,” ungkap Nadia.

Kitty Andhora menegaskan bahwa keberhasilan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 tidak hanya dilihat dari kelancaran dukungan energi, tetapi juga dari manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

“Melalui pelibatan tenaga kerja lokal, pelatihan terapis, dan pemberdayaan mitra binaan, kami ingin memastikan ajang ini membuka peluang ekonomi sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat di sekitar Mandalika,” katanya.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bulog menyalurkan jagung pakan dengan harga Rp5.000 per kilogram, sehingga dapat membantu menjaga keberlangsungan usaha peternakan sekaligus mendukung stabilitas pangan di daerah

Tanjungpinang (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Cabang Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), menyalurkan 49 ton jagung kepada peternak ayam guna menjaga pasokan dan harga melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung.

Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Tanjungpinang Arief Alhadihaq mengatakan Program SPHP Jagung merupakan bagian dari penugasan pemerintah untuk memastikan ketersediaan jagung sebagai bahan baku pakan dengan harga yang terjangkau bagi peternak, khususnya peternak ayam.

"Bulog menyalurkan jagung pakan dengan harga Rp5.000 per kilogram, sehingga dapat membantu menjaga keberlangsungan usaha peternakan sekaligus mendukung stabilitas pangan di daerah," kata Arief di Tanjungpinang, Sabtu.

Ia menyampaikan penyaluran jagung terus dilakukan melalui mekanisme distribusi yang disiapkan Bulog untuk memastikan jagung dapat diterima sesuai kebutuhan di wilayah kerja Bulog Tanjungpinang.

Selain penyaluran jagung SPHP, kata dia, Bulog juga terus melakukan penguatan penyerapan jagung produksi dalam negeri sebagai bagian dari upaya mendukung petani jagung sekaligus memperkuat ketersediaan cadangan jagung pemerintah.

Penyaluran jagung SPHP jagung dan penyerapan jagung dalam negeri merupakan bagian dari upaya BULOG menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan peternak. Bulog memastikan penyaluran jagung SPHP berjalan dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan peternak.

"Di sisi lain, penyerapan jagung produksi dalam negeri terus kami dorong sebagai bentuk dukungan terhadap petani jagung dan penguatan cadangan jagung pemerintah," ujarnya.

Secara nasional, lanjut Arief, Bulog memastikan ketersediaan jagung pemerintah dalam kondisi mencukupi. Berdasarkan data posisi per 7 Oktober 2026, stok jagung pemerintah yang dikelola Bulog mencapai 98.442 ton.

Ketersediaan stok tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran penyaluran SPHP jagung di berbagai wilayah, termasuk di Kepri.

Ia menambahkan Bulog Cabang Tanjungpinang terus mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah daerah,TNI dan Polri, petani, peternak, mitra pengadaan untuk memastikan distribusi jagung berjalan lancar.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen Bulog dalam menjaga ketersediaan pasokan, mendukung stabilitas harga, serta memperkuat ketahanan pangan di wilayah Kepri.

"Melalui sinergi antara penyerapan jagung produksi dalam negeri, pengelolaan stok pemerintah, dan percepatan penyaluran SPHP jagung, Bulog terus berkontribusi menjaga keseimbangan ekosistem jagung dari hulu hingga hilir serta mendukung keberlanjutan sektor peternakan," demikian Arief.

Pewarta: Ogen
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026