kebijakan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai ini akan kami tancap gas dipercepat di Bali

Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Bali mempercepat transisi penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai usai menerima hibah 11 unit bus listrik dari Pemerintah Republik Korea melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Oleh karena itu, kebijakan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai ini akan kami tancap gas dipercepat di Bali," kata Gubernur Bali Wayan Koster saat serah terima bus listrik di Denpasar, Kamis.

Koster menyampaikan terima kasih kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Duta Besar Korea Selatan yang telah merealisasikan komitmen kerja sama penyediaan transportasi ramah lingkungan tersebut.

Ia menuturkan realisasi hibah ini berawal dari kunjungan Wakil Menteri Perhubungan Korea ke Bali yang dilanjutkan dengan kunjungan balasan Gubernur Bali ke Korea Selatan pada Desember 2025.

Kerja sama tersebut membuahkan bantuan 11 unit bus listrik dari Pemerintah Republik Korea kepada Pemerintah Indonesia yang ditujukan khusus untuk Pemprov Bali.

Armada bus listrik hibah tersebut dirancang khusus dengan balutan kombinasi warna hitam, merah dan putih yang melambangkan warna khas Tridatu Bali.

Serah terima dan peresmian armada bus listrik tersebut dilaksanakan secara resmi pada Kamis sekaligus sebagai pijakan percepatan transportasi umum yang bersih di Pulau Dewata.

Gubernur Koster menjelaskan aturan mengenai percepatan transportasi ramah lingkungan di Bali sebenarnya telah tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Penerapan Pergub Kendaraan Listrik tersebut sempat tertunda akibat pandemi COVID-19 pada 2020 hingga fase pemulihan ekonomi pada 2023.

Kini Pemprov Bali kembali mendorong penggunaan kendaraan listrik, mengingat hasil studi menunjukkan lebih dari 90 persen polusi udara di Bali berasal dari pembangkit dan kendaraan berbahan bakar fosil.

Dengan beralih ke kendaraan listrik dan menekan emisi, maka akan bernilai krusial dalam rangka menjaga kualitas udara serta berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Melalui peresmian bus listrik ini, Pemprov Bali mengimbau seluruh komponen masyarakat untuk mulai beralih menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Koster membagikan pengalaman pribadinya saat menempuh rute Denpasar-Singaraja pulang pergi yang menghabiskan biaya BBM hingga Rp500.000, sementara setelah beralih menggunakan mobil listrik, pengeluaran untuk pengisian daya baterai pada rute yang sama turun drastis menjadi hanya Rp140.000.

Selain jauh lebih efisien secara finansial, kendaraan listrik tidak menghasilkan emisi gas buang, bebas polusi suara, serta tidak memerlukan penggantian oli mesin.

Koster menyebut saat ini penjualan mobil listrik di Bali terus menunjukkan tren peningkatan, meski penyerapan pada sisi kendaraan roda dua masih perlu digenjot.

Langkah percepatan kendaraan listrik ini didukung kebijakan energi dari hulu melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih.

Aturan energi bersih tersebut melarang pembangunan pembangkit listrik baru yang memanfaatkan bahan bakar fosil atau batubara, Pemprov Bali mendorong PT PLN (Persero) mengalihkan pembangkit ke bahan bakar gas serta meluaskan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Presiden ingin bukan hanya Bali atau Indonesia yang bersih, tetapi kita bersih lahir batin mulai dari hal sederhana di lingkungan kita

Denpasar (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menunjuk Provinsi Bali sebagai percontohan nasional dalam mengawali pembangunan berkelanjutan melalui pemanfaatan hibah 11 unit bus listrik dari Pemerintah Republik Korea.

"Kerja sama ini bukan hanya kerja sama negara dengan negara atau perusahaan dengan perusahaan, tetapi kerja sama di antara kita semua yang diawali dari Provinsi Bali untuk misi keberlanjutan," kata Rachmat Pambudy di Denpasar, Kamis.

Langkah tersebut diambil karena Bappenas menilai Bali konsisten menjaga lingkungan bersih serta menerapkan permodelan pembangunan yang sesuai dengan target Sustainable Development Goals.

Menurut Menteri Pambudy, proyek bus listrik menjadi bukti konkret kolaborasi bersama Global Green Growth Institute (GGGI) sebagai permodelan berbasis kebijakan dan bukti yang siap direplikasi secara bertahap di seluruh Indonesia.

Inisiatif transisi energi dari bahan bakar fosil menuju energi bersih ini sekaligus menjalankan arahan Presiden Prabowo untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari sampah plastik hingga polusi udara.

"Presiden ingin bukan hanya Bali atau Indonesia yang bersih, tetapi kita bersih lahir batin mulai dari hal sederhana di lingkungan kita," ujarnya.

Kepala Bappenas itu juga mengambil contoh kearifan lokal Tri Hita Karana yang diterapkan masyarakat Bali sebagai memberikan pijakan kokoh bagi permodelan pembangunan nasional yang bersifat lahir dan batin.

"Bali adalah model bagi pembangunan kita, Bali adalah model pembangunan yang sesuai dengan alam kita, Bali adalah model bagi pembangunan nasional kita, dan tentu saja, kita ingin Bali menjadi model tidak hanya pembangunan Indonesia, tapi juga pembangunan dunia,” ujarnya.

Bappenas berharap operasional 11 unit bus listrik hibah Pemerintah Republik Korea tersebut menjadi awal dari transformasi menyeluruh sektor transportasi menuju penggunaan energi ramah lingkungan di Provinsi Bali.

"Dari bus ini mengawali transisi energi ramah lingkungan, bahkan nanti kalau bus listrik sudah menyebar, tidak ada lagi antre bensin atau solar melainkan antre pengisian daya listrik," ucapnya.

Selain mendorong transisi armada, pemerintah pusat turut mendorong lahirnya inovasi industri kendaraan listrik yang diinisiasi oleh sumber daya manusia lokal asal Bali.

"Saya ingin ada merek bus, mobil, hingga sepeda motor buatan orang Bali yang bisa diproduksi di mana saja untuk dikirim dan digunakan di sini," tuturnya.

Ia berharap sinergi antara Bappenas, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Pemprov Bali, Pemerintah Korea, dan GGGI ini dapat mencatat sejarah baru dalam mempercepat pencapaian target penurunan emisi karbon nasional.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Indonesia resmi bergabung dalam Industrial Deep Decarbonization Initiative (IDDI) guna memperkuat upaya dekarbonisasi industri melalui pengembangan pasar material rendah karbon dan pengadaan publik hijau.

Direktur Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Indonesia Dwi Rahayu Eka Setyowati mengatakan pengadaan publik harus menjadi instrumen untuk transformasi pasar yang mendorong penggunaan produk rendah karbon dan mempercepat investasi industri berkelanjutan.

"Ketika pemerintah secara konsisten menciptakan permintaan untuk produk rendah karbon, industri akan menerima sinyal yang jelas bahwa berinvestasi dalam keberlanjutan memiliki nilai ekonomi dan pasar yang nyata," kata Dwi terkonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Indonesia telah mengumumkan keikutsertaan dalam Industrial Deep Decarbonization Initiative (IDDI), sebuah koalisi global yang dikoordinasikan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) guna mendorong permintaan terhadap material rendah karbon pada awal bulan ini.

Pengumuman itu disampaikan dalam acara Regional Dialogue on Advancing Green Public Procurement in Asia (Dialog Regional tentang Memajukan Pengadaan Publik Hijau di Asia) yang diselenggarakan LKPP Indonesia, bekerja sama dengan UNIDO, Agora Industry, dan Industrious Labs di Jakarta.

Bersamaan dengan pengumuman itu, diluncurkan pula kemitraan formal antara LKPP dan UNIDO untuk menerjemahkan ambisi tingkat tinggi terkait Pengadaan Publik Hijau (Green Public Procurement/GPP) ke dalam implementasi praktis.

GPP dipandang sebagai penggerak utama untuk membuka investasi teknologi hijau yang dapat menurunkan emisi, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja di kawasan Asia.

Dengan porsi belanja publik yang signifikan dalam pengeluaran nasional, pemanfaatan permintaan pemerintah melalui GPP dinilai mampu menjadi katalis bagi percepatan transformasi industri hijau.

Melalui penetapan standar pengadaan hijau yang jelas untuk proyek pekerjaan umum dan infrastruktur berskala besar, pemerintah dapat menciptakan pasar yang lebih terprediksi bagi produk rendah karbon.

Kepastian permintaan jangka panjang tersebut akan mendorong produsen dalam negeri untuk berinovasi, meningkatkan kapasitas produksi, serta mempercepat pengembangan industri rendah karbon.

Selama tiga hari, para pembuat kebijakan, pemimpin industri, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan, termasuk Climate Catalyst mengkaji kerangka kerja praktis untuk mengoperasionalkan GPP.

Hal itu mencakup standar pengadaan wajib, sistem pengadaan elektronik (e-procurement) digital, Deklarasi Produk Lingkungan (Environmental Product Declarations/EPD), serta tolok ukur jejak karbon untuk material dasar seperti baja, semen, dan beton.

Sementara itu, Perwakilan UNIDO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Marko Kamiya menegaskan Green Public Procurement merupakan kebijakan industri sekaligus kebijakan lingkungan.

"Kebijakan ini membangun pasar domestik untuk material rendah karbon dan memberikan imbalan bagi produsen yang melakukan investasi lebih awal," katanya.

Ia menambahkan infrastruktur publik yang dibangun dalam dekade ini akan tetap berdiri sepanjang sisa abad ini, sehingga pemilihan material untuk infrastruktur tersebut merupakan keputusan yang hanya dibuat satu kali.

Direktur Indonesia Climate Catalyst, Arief Aziz menyampaikan penerapan GPP sejalan dengan temuan laporan terbaru Climate Catalyst dan Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada mengenai peluang ekonomi dari dekarbonisasi industri baja di Indonesia.

Menurut laporan tersebut, transisi menuju baja hijau diproyeksikan memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi lima kali lebih besar dibandingkan skenario bisnis seperti biasa (business as usual) pada 2050.

Penerapan baja hijau juga diperkirakan mampu menghasilkan surplus neraca perdagangan sebesar 8,2 miliar dolar AS, berbanding terbalik dengan defisit 400 juta dolar AS, serta meningkatkan permintaan tenaga kerja hingga 60 persen dengan dukungan kebijakan GPP.

"Asumsi utama di balik angka-angka ini adalah diterapkannya kebijakan GPP,” kata Arief.

Seiring dengan pembangunan infrastruktur di negara-negara Asia yang akan menentukan arah abad mendatang, GPP menawarkan solusi yang saling menguntungkan yakni memperkuat industri lokal, menarik pendanaan hijau, serta meletakkan dasar bagi era pertumbuhan industri berikutnya yang bertumpu pada inovasi rendah karbon.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kita membutuhkan kerangka perlindungan yang tidak hanya mengidentifikasi risiko, tapi juga menetapkan langkah pencegahan dan mitigasi, memperjelas tanggung jawab kelembagaan, serta memastikan adanya mekanisme partisipasi masyarakat yang bermakna

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) bersama KONEKSI merumuskan langkah mitigasi risiko lingkungan dan sosial dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung.

Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan Kementerian PPN/Bappenas Togu Pardede mengatakan, percepatan transisi energi tidak cukup diukur melalui penambahan kapasitas pembangkit atau penurunan emisi, tetapi juga harus memastikan prosesnya berlangsung secara berkeadilan dengan memperhatikan perlindungan lingkungan dan sosial.

“Kita membutuhkan kerangka perlindungan yang tidak hanya mengidentifikasi risiko, tapi juga menetapkan langkah pencegahan dan mitigasi, memperjelas tanggung jawab kelembagaan, serta memastikan adanya mekanisme partisipasi masyarakat yang bermakna," ucapnya dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Upaya tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) Delphi Round pada 19–20 Oktober 2026, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan Kerangka Kerja Perlindungan Lingkungan dan Sosial atau Environmental and Social Safeguards.​ FGDdiselenggarakan bersama KONEKSI, platform kemitraan Australia Indonesia di bidang pengetahuan dan inovasi,

Program PLTS 100 gigawatt (GW) merupakan salah satu agenda strategis dalam Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) 2027 untuk memperkuat ketahanan nasional melalui penyediaan energi berkelanjutan berbasis sumber daya domestik.

Pengembangan PLTS terapung atau Floating Solar Photovoltaic (FPV) dinilai potensial karena relatif tidak terkendala keterbatasan lahan seperti PLTS yang dibangun di darat. Namun, pengembangannya tetap memerlukan perhatian terhadap potensi risiko lingkungan dan sosial.

Dalam FGD hari pertama, peserta memetakan sejumlah isu prioritas lingkungan dan sosial, antara lain gangguan hidrologi, degradasi lingkungan, tekanan lingkungan, ketidakadilan sosial, gangguan terhadap ikan, serta partisipasi perempuan dan masyarakat.

Isu-isu tersebut selanjutnya akan diseleksi untuk menentukan lima prioritas dalam penyusunan kerangka perlindungan lingkungan dan sosial.

Pada hari kedua, diskusi difokuskan pada perumusan tindakan perlindungan yang terkoordinasi dengan melibatkan pelaksana program (actors), pemilik dan institusi terkait (owners), serta masyarakat (customers).

Pembahasan mencakup empat topik utama, yakni degradasi lingkungan, lemahnya partisipasi, kehilangan penghidupan, dan penurunan kualitas air.

Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat identifikasi dan pencegahan risiko, pemantauan pelaksanaan, serta efektivitas perlindungan lingkungan dan sosial.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan terdapat lima aspek yang perlu diperhatikan dalam penerapan perlindungan lingkungan, yaitu kualitas air, ekosistem akuatik, fungsi dan operasi waduk, konstruksi dan operasi PLTS, serta keselamatan dan pengelolaan limbah hingga akhir masa pakai fasilitas.

Selain itu, identifikasi risiko lingkungan harus mempertimbangkan karakteristik masing-masing lokasi karena tidak semua badan air maupun lahan dapat menerapkan pendekatan yang seragam.

Perwakilan tim riset Universitas Andalas Akhmad Suraji menyampaikan hasil penelitian di PLTS Cirata dan Singkarak menunjukkan kualitas air di kedua lokasi mendukung pengembangan PLTS terapung berskala besar. Meski demikian, pengembangan tersebut tetap perlu disertai identifikasi tantangan lingkungan dan sosial yang harus ditangani.

Suraji menyampaikan tim peneliti akan merumuskan konsep kebijakan dan implementasi perlindungan lingkungan dan sosial untuk disampaikan kepada pemerintah. Tim juga akan melanjutkan rangkaian FGD Delphi Round bersama pemerintah daerah, khususnya di Sumatera Barat dan Jawa Barat yang menjadi lokasi penelitian.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai Pemerintah Indonesia perlu memprioritaskan realisasi proyek investasi hijau yang memberikan manfaat ekonomi terukur setelah rangkaian pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Bangkok, Thailand.

Josua mengatakan komitmen pembiayaan dari lembaga internasional perlu ditindaklanjuti melalui penyiapan proyek yang memiliki kepastian regulasi, sumber pendapatan, serta skema pembiayaan yang jelas.

"Persoalan utama Indonesia bukan semata-mata keterbatasan sumber pendanaan, melainkan masih adanya kesenjangan antara besarnya potensi energi terbarukan, kesiapan proyek, kepastian regulasi, dan kelayakan investasi," ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, pemerintah perlu memastikan rencana penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW) hingga 2034, termasuk 42,6 GW energi terbarukan, dapat diterjemahkan menjadi proyek yang siap dibangun dan dioperasikan.

Dalam tiga bulan setelah pertemuan, pemerintah disarankan menetapkan daftar proyek prioritas, seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di kawasan industri, PLTS dengan penyimpanan baterai, pembangkit panas bumi, serta infrastruktur transmisi listrik.

Selain kesiapan proyek, ia menekankan pentingnya kepastian tarif listrik, penyederhanaan perizinan, dan pembagian risiko yang jelas antara pemerintah, PLN, lembaga pembiayaan, serta investor swasta.

Pembiayaan dari lembaga internasional juga perlu dipadukan dengan mobilisasi modal swasta melalui skema pembiayaan campuran dan penjaminan risiko tanpa menambah tekanan terhadap keuangan negara.

Lebih lanjut, menurut dia, investasi hijau diharapkan turut memperkuat industri domestik, termasuk pengembangan panel surya, baterai, peralatan kelistrikan, dan jasa rekayasa nasional.

Ia juga mendorong pemerintah menetapkan target pelaksanaan dalam enam hingga 12 bulan serta mempublikasikan perkembangan proyek secara berkala.

Keberhasilan pembiayaan hijau, menurut dia, harus diukur berdasarkan realisasi investasi, kapasitas listrik bersih yang beroperasi, penurunan emisi, serta penciptaan lapangan kerja.

Dengan demikian, kerja sama pembiayaan internasional diharapkan tidak berhenti pada komitmen pendanaan, tetapi mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing industri nasional.

“Pada akhirnya, keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia akan ditentukan oleh seberapa cepat komitmen internasional berubah menjadi kegiatan ekonomi nyata yang manfaatnya dirasakan masyarakat,” kata Josua.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Hasilnya, akan terlihat dalam perekonomian yang akan mampu mengurangi kerentanan terhadap harga bahan bakar fosil, menjaga keterjangkauan energi hingga membuka sumber pertumbuhan baru

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pakar ekonomi Universitas Jember (Unej) Dr Ciplis Gema Qori’ah menilai bahwa transisi energi merupakan investasi untuk mengurangi kerentanan ekonomi, sehingga mendorong pemerintah melakukan percepatan transisi energi di tengah lonjakan harga minyak dunia yang berdampak luas pada perekonomian nasional.

Berdasarkan data APBN 2026 yang menggunakan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 70 dolar AS per barel, secara rata-rata ICP bulanan sepanjang bulan Januari–Agustus 2026 mencapai 89,24 dolar AS per barel, sehingga selisih itu memperlihatkan betapa rentannya anggaran dan daya beli masyarakat terhadap gejolak energi global.

"Situasi itu memberi alasan kuat bahwa percepatan transisi energi urgen untuk dilakukan. Hasilnya, akan terlihat dalam perekonomian yang akan mampu mengurangi kerentanan terhadap harga bahan bakar fosil, menjaga keterjangkauan energi hingga membuka sumber pertumbuhan baru," kata Ciplis Gema Qori'ah di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis.

Ia mengatakan faktor utama dalam mengimplementasikan transisi energi adalah reformasi subsidi dengan investasi ketahanan energi, kemudian sebagian penghematan perlu diarahkan pada perlindungan rumah tangga rentan, transportasi umum, efisiensi energi dan infrastruktur listrik bersih.

"Untuk menekan ketergantungan minyak pada transportasi, langkah itu perlu disertai elektrifikasi yang terjangkau serta perbaikan layanan angkutan umum. Pengembangan energi terbarukan tentu akan mengurangi penggunaan fosil dalam pembangkitan," tuturnya.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unej itu mengatakan peta jalan transisi energi sektor ketenagalistrikan perlu diterjemahkan ke dalam keputusan proyek yang menjelaskan kewajiban kontrak, biaya penghentian operasi, serta pembagian risiko aset terdampak, yakni aset yang kehilangan nilai ekonominya sebelum akhir umur operasi.

"Penyelesaiannya harus menjaga akuntabilitas penggunaan dana publik. Di daerah penghasil batu bara, dukungan transisi perlu terhubung dengan rencana pembangunan dan diversifikasi sumber pendapatan," tuturnya.

Pemerintah daerah, pekerja, pelaku usaha, serta warga terdampak harus terlibat sejak penentuan jadwal perubahan. Pemantauan kemudian mencakup penyerapan tenaga kerja, perubahan pendapatan rumah tangga, keterjangkauan tarif dan pengurangan emisi. Indikator per wilayah membuat ketimpangan dampak sangat signifikan dan memungkinkan kebijakan diperbaiki lebih cepat.

"Indonesia perlu menilai transisi energi sebagai investasi untuk mengurangi kerentanan ekonomi. Keputusan yang baik akan memperhitungkan biaya, manfaat jangka panjang dan kemampuan masyarakat menanggung penyesuaian," katanya.

Dukungan publik akan tumbuh apabila anggaran digunakan secara transparan, perlindungan hadir sebelum beban meningkat dan daerah memperoleh kesempatan membangun sumber pertumbuhan baru.

Prinsip kuat layanan publik atas transisi energi tentu akan memperkuat stabilitas harga, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kita dapat pertimbangkan untuk industri yang setengah jadi ini kita mulai mencoba untuk meminimalisir

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hilirisasi) sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia membuka opsi melakukan moratorium (pembatasan) pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel yang menghasilkan produk setengah jadi.

Langkah tersebut dipertimbangkan seiring meningkatnya risiko over supply nikel di pasar global, katanya saat diwawancarai wartawan di sela-sela Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu.

Bahlil mengatakan sebagian besar smelter nikel yang beroperasi saat ini masih menghasilkan produk setengah jadi yaitu berada di kisaran 50-60 persen, sehingga kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena pasokan nikel saat ini telah melebihi kebutuhan pasar.

Ia melanjutkan, kelebihan pasokan nikel mencapai sekitar 2,5 juta ton sehingga memberikan tekanan terhadap harga nikel dunia.

"Ini kan oversupply, makanya harganya lagi jatuh. Kita dapat pertimbangkan untuk industri yang setengah jadi ini kita mulai mencoba untuk meminimalisir, bahkan mungkin kita melakukan moratorium, sementara yang kita dorong adalah industri-industri yang produk hilirnya langsung," ujar Menteri Bahlil.

Bahlil mengatakan saat ini pemerintah tengah mengkaji kembali arah pengembangan industri nikel nasional, yang mana tidak semua industri pengolahan nikel yang saat ini menghasilkan produk setengah jadi perlu untuk terus didorong.

Adapun produk nikel setengah jadi utama di Indonesia diantaranya feronikel, nickel pig iron (NPI), nickel matte, serta mixed hydroxide precipitate (MHP).

Ia menjelaskan, pemerintah akan memilah industri yang masih perlu dilanjutkan dan industri yang perlu dibatasi pengembangannya, dengan salah satu opsi yang tengah dibahas merupakan moratorium terhadap industri penghasil produk setengah jadi.

"Kami akan laporkan ke Presiden (Prabowo Subianto), tapi dalam diskusi saya dengan tim, penting untuk kita mulai memilih mana industri yang tetap kita lanjutkan dan mana industri yang perlu kita melakukan moratorium, supaya pengelolaan sumber daya alam kita tidak gila-gilaan," ujar Bahlil.

Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan supaya pengelolaan sumber daya nikel tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas pengolahan, namun juga harus mempertimbangkan keberlanjutan cadangan dan struktur industri nasional.

Lebih lanjut, Bahlil menuturkan bahwa opsi moratorium terutama akan dipertimbangkan apabila produksi produk setengah jadi telah mengalami kelebihan pasokan di pasar global.

Ia mengatakan bahwa kondisi pasokan dan cadangan nikel saat ini telah menciptakan tekanan terhadap harga komoditas tersebut.

“Kalau memang kita udah terjadi over supply untuk dunia, sekarang kan kita yang dari kebutuhan dan cadangan sekarang ada 2,5 juta. Ini kan oversupply, makanya harganya lagi jatuh,” ujar Menteri Bahlil.

Seiring dengan itu, pemerintah akan mengkaji kemungkinan untuk mengurangi penambahan kapasitas industri yang hanya menghasilkan produk setengah jadi, sebaliknya pemerintah akan memberikan perhatian lebih besar terhadap pengembangan industri yang mampu menghasilkan produk hilir secara langsung.

“Yang kita dorong adalah industri-industri yang produk hilirnya langsung. Supaya struktur ekonomi kita bisa betul-betul terjadi shifting," ujar Menteri Bahlil.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026