Nelayan menyampaikan keluhan mengenai distribusi dan kuota BBM bagi kapal yang beroperasi di Cilacap serta pendangkalan jalur pelayaran yang mengganggu aktivitas melaut.

Cilacap (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat Kabupaten Cilacap yang disampaikan dalam rangkaian kunjungan kerja Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di daerah ini.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng Sumarno yang mendampingi kunjungan kerja Wapres, di Cilacap, Senin, mengatakan berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat mencakup kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan, pendangkalan jalur pelayaran, pengembangan energi hijau, hingga persoalan tanah yayasan milik masyarakat penghayat kepercayaan.

Menurut dia, kunjungan diawali dengan dialog bersama nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegalkatilayu.

“Dalam pertemuan tersebut, nelayan menyampaikan keluhan mengenai distribusi dan kuota BBM bagi kapal yang beroperasi di Cilacap serta pendangkalan jalur pelayaran yang mengganggu aktivitas melaut,” katanya.

Ia mengatakan pula, salah satu persoalan yang mengemuka adalah meningkatnya kebutuhan BBM akibat banyaknya kapal dari luar daerah yang masuk ke Cilacap.

Selain itu, kata dia, penanganan pendangkalan jalur pelayaran diusulkan melalui pengerukan dengan melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai kewenangannya.

Setelah berdialog dengan nelayan, ujar dia pula, Wapres bersama rombongan meninjau kilang Pertamina Patra Niaga Refinery Unit (RU) Cilacap untuk melihat pengembangan sustainable aviation fuel (SAF), yakni bahan bakar penerbangan berkelanjutan yang dapat diproduksi dari minyak jelantah.

“Ini potensi yang luar biasa. Kita dari Pemprov Jawa Tengah sebelumnya juga sudah mengumpulkan minyak jelantah dari teman-teman Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, pengumpulan ini harus lebih masif lagi karena lokasi produksinya ada di Cilacap,” katanya.

Ia mengatakan Pemprov Jateng akan mendorong koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memperluas pengumpulan minyak jelantah hingga tingkat desa, termasuk melalui kelompok masyarakat dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK).

Menurut dia, langkah tersebut menjadi peluang bagi masyarakat untuk mendukung pengembangan energi hijau, sekaligus memperkuat kemandirian energi.

Rangkaian kunjungan kemudian dilanjutkan dengan dialog bersama masyarakat penghayat kepercayaan di Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruklegi. Dalam pertemuan itu, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan, termasuk terkait tanah yayasan.

Sumarno mengatakan persoalan tersebut telah dicatat untuk dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Pemprov Jateng juga siap membantu apabila diperlukan, katanya lagi.

“Tadi sudah saya sampaikan kepada Bu Bupati (Pelaksana Tugas Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya), mungkin bisa ditindaklanjuti dulu di kabupaten. Kalau memang diperlukan, kami dari Pemprov Jawa Tengah akan membantu,” katanya.

Ia menegaskan Pemprov Jateng akan menindaklanjuti persoalan sesuai kewenangannya serta membantu koordinasi dengan pemerintah pusat untuk persoalan yang berada di luar kewenangan provinsi.

“Intinya Mas Wapres menyampaikan bahwa kita harus banyak berkolaborasi. Kalau itu menjadi kewenangan Pemprov, kita juga akan bergerak. Kalau bukan kewenangan kita, tentu saja kita membantu koordinasi, mendorong, dan mendukung agar itu bisa terealisasi,” kata Sekda Jateng.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Penguatan produksi cabai melalui gerakan tanam menjadi solusi jangka panjang untuk menjaga ketersediaan pasokan, sekaligus mengurangi tekanan harga.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong gerakan tanam cabai di berbagai daerah untuk memperkuat pasokan nasional, sekaligus menjaga kestabilan harga komoditas tersebut.

Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan, di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin, Tito mengatakan kenaikan inflasi bulanan Agustus hingga September 2026 terutama dipengaruhi kelompok makanan minuman dengan cabai sebagai penyumbang utama.

"Kita melihat (inflasi) month to month Agustus-September ada kenaikan sedikit, yaitu 0,30 persen. Dan penyumbang utamanya adalah sektor makanan minuman. Namun, sektor makanan minuman ini kita melihat yang utama adalah cabai, bukan makanan pokok, (tetapi) cabai rawit dan cabai merah," kata Tito lagi.

Menurut Tito, kenaikan harga cabai terjadi akibat berkurangnya produksi di sejumlah daerah sentra akibat kondisi kekeringan yang mempengaruhi produktivitas tanaman.

Pemerintah menilai penguatan produksi cabai melalui gerakan tanam menjadi solusi jangka panjang untuk menjaga ketersediaan pasokan, sekaligus mengurangi tekanan harga.

Gerakan tanam cabai dapat dilakukan masyarakat melalui pemanfaatan lahan di desa, kelurahan, maupun kawasan perkotaan sebagai sumber tambahan pasokan pangan.

"Dikarenakan kekeringan, sehingga beberapa daerah produksi cabai rawitnya kurang. Sebenarnya bisa diatasi juga dengan menggenjot program tanam cabai yang banyak dilakukan di berbagai daerah, di desa-desa, di lurah-lurah, di kota," ujarnya.

Menurut Tito, peningkatan produksi cabai tidak hanya membantu pengendalian inflasi tetapi juga memberikan peluang ekonomi bagi petani ketika harga komoditas meningkat.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendorong masyarakat menanam cabai melalui berbagai program pemberdayaan yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

Menurut Tito, ketersediaan cabai yang cukup di tingkat lokal akan membantu mengurangi ketergantungan pasokan dari daerah lain ketika terjadi gangguan produksi.

Tito optimistis kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam gerakan tanam cabai mampu memperkuat ketahanan pangan serta menjaga inflasi tetap terkendali.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pasokan cabai nasional mencukupi sampai akhir tahun dengan memperkuat distribusi pangan antardaerah, untuk mengantisipasi potensi lonjakan harga saat perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Sekretaris Utama Bapanas Ito Hediarto mengatakan ketersediaan cabai tidak menjadi persoalan menjelang momentum akhir tahun, namun pemerintah terus menjaga kelancaran distribusi terutama pengiriman dari daerah sentra produksi menuju wilayah konsumen.

"Yang perlu dijaga saat ini adalah kelancaran distribusi, terutama pengiriman lewat jalur laut," kata Ito terkonfirmasi di Jakarta, Kamis (22/10).

Untuk mengatasi persoalan distribusi, Bapanas menyediakan fasilitasi distribusi pangan (FDP). Program itu membantu memobilisasi pasokan dari daerah surplus ke daerah yang membutuhkan, sehingga beban biaya distribusi berkurang dan cabai bisa sampai ke konsumen dengan harga lebih terjangkau.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, Senin, yang dikelola Bank Indonesia, mencatat harga komoditas cabai rawit merah mencapai Rp100.550 per kilogram (kg).

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp73.650 per kg, cabai merah keriting Rp84.100 per kg, dan cabai rawit hijau Rp80.600 per kg.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat realisasi investasi di wilayah tersebut sepanjang Januari-September 2026 mencapai Rp72,54 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja 340.334 orang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng Johan Hadiyanto, di Semarang, Senin, mengatakan capaian tersebut tumbuh 9,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Ia menjelaskan capaian tersebut merupakan akumulasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA).

"Secara kumulatif Januari sampai dengan September 2026 itu capaian realisasi investasi di Jawa Tengah yaitu Rp72,54 triliun," katanya, saat menyampaikan paparan capaian Realiasi Investasi Triwulan III tahun 2026.

Berdasarkan data DPMPTSP Jateng, realisasi investasi tersebut terdiri atas PMDN sebesar Rp31,77 triliun dan PMA Rp40,77 triliun.

Ia menyebutkan nilai itu mencapai 73,21 persen dari target investasi tahunan sebesar Rp99,09 triliun.

"Pak Gubernur (Ahmad Luthfi) benar kalau target (capaian investasi bisa mencapai Rp110 triliun, red ). Tapi kalau secara resmi target dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Rp99,09 triliun," katanya.

"Adapun tahun kemarin memang capaian kita Rp110 triliun itu sudah ditambah dengan capaian realisasi UMK, dan itu belum kita masukkan," lanjutnya.

Kinerja investasi, kata dia, juga terlihat pada triwulan III 2026 yang mencapai Rp24 triliun, atau meningkat 16,78 persen dibandingkan triwulan III 2025 yang sebesar Rp20,55 triliun.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, investasi sepanjang Januari-September 2026 menghasilkan 340.334 kesempatan kerja dari 82.420 jumlah proyek, meningkat 4,25 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Ia menjelaskan industri barang dari kulit dan alas kaki menjadi sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar, yakni 77.330 orang.

Posisi berikutnya, ditempati industri tekstil dengan 69.422 pekerja, disusul industri lainnya sebanyak 30.132 pekerja.

Capaian investasi tersebut didukung upaya pemerintah daerah menjaga iklim usaha dan mengawal pelayanan perizinan bagi investor, mulai dari tahap penjajakan hingga realisasi penanaman modal.

Selain menjaga iklim kondusif, Pemprov Jateng juga mendorong pengembangan kawasan industri yang saat ini ada 12 kawasan industri, termasuk dua kawasan ekonomi khusus di Kendal dan Batang.

Ke depan, menurut dia, pemerintah juga merencanakan penambahan 12 kawasan industri baru di sejumlah kabupaten/kota.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Mahulu, Kaltim (ANTARA) - Bahan bakar minyak (BBM) satu harga yang ditetapkan Pemerintah RI dan dijalankan PT Pertamina Patra Niaga, mampu menopang aktivitas ekonomi warga di daerah terluar, tertinggal, dan terluar (3T), salah satunya Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur.

"Meski jalur sungai yang biasanya menjadi andalan pengiriman terganggu di musim kemarau ini, alternatif jalur darat tetap diandalkan untuk memastikan stok BBM tidak terputus," ujar Operator Agen Premium dan Minyak Solar (APMS)/SPBU Kompak Long Pahangai, Kasnawi di Long Pahangai, Minggu.

Di Kecamatan Long Pahangai, Mahakam Ulu (Mahulu), pasokan BBM satu harga tetap terjaga lancar karena jalur darat yang bisa dimanfaatkan, sehingga menjadi penopang penting roda ekonomi warga di daerah yang masuk kategori 3T ini.

Distribusi BBM melalui jalan darat antara Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun (Mahulu) ke Long Pangai sekira 160 kilometer memerlukan kerja keras karena akses jalan masih berupa tanah, sehingga berdebu saat musim kemarau dan becek saat musim hujan.

“Stok BBM disimpan di gudang Long Bagun. Saat sungai surut, pengiriman dilakukan menggunakan mobil dengan kapasitas sekitar 1.000 liter per hari. Meski volumenya lebih kecil dibandingkan saat menggunakan jalur sungai, pasokan tetap rutin masuk sehingga warga tidak kekurangan pasokan," ujar Kasnawi.

Saat debit air sungai normal, pengiriman menggunakan perahu mampu mengangkut 6.000 hingga 8.000 liter sekali jalan dengan jadwal rutin setiap dua hari sekali. Sementara di musim kemarau, pengiriman harian menggunakan mobil untuk memastikan stok tetap tersedia setiap hari.

Kelancaran pasokan ini sangat dirasakan dampaknya oleh warga Long Pahangai, diantaranya Juk Ding, warga Kampung Liu Mulang. Ia membeli 10 liter pertalite untuk mengisi ketinting (mesin tempel untuk perahu).

Harga BBM di kawasan 3T ini sama dengan harga di kawasan perkotaan, yakni biosolar Rp6.800 per liter, pertalite Rp10.000 per liter, dan dexlite Rp24.200 per liter.

BBM satu harga membuat biaya operasional warga, mulai dari kebutuhan rumah tangga, transportasi hasil bumi, hingga aktivitas pertanian dan perkebunan, menjadi lebih terjangkau.

Tanpa adanya BBM satu harga, warga harus menanggung biaya angkut yang jauh lebih mahal, sehingga daya beli dan keuntungan hasil usaha mereka akan berkurang signifikan.

Sistem pembagian jatah melalui mekanisme rekomendasi diterapkan agar keadilan terjaga. Warga yang tinggal lebih jauh mendapatkan jatah lebih banyak dibandingkan yang berdekatan dengan pusat kecamatan. Hal ini dilakukan karena biaya transportasi mereka lebih besar.

"Satu rekomendasi untuk warga sekitar mendapat 5–10 liter, jarak sedang 10-20 liter, sedangkan yang lebih jauh kami berikan 20 liter ke atas. Kami sesuaikan dengan jarak tempuh agar semua tetap terbantu," kata Kasnawi.

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Ada 57 perusahaan Vietnam padat karya nanti akan membangun di wilayah kita. Karena role model kegiatan padat karyanya Vietnam sama dengan kita. Dan dia akan buka cabang di wilayah kita

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menyebutkan, investasi di wilayah tersebut hingga triwulan III 2026 yang mencapai Rp72,54 triliun mampu menyerap setidaknya 340.334 tenaga kerja dengan capaian 82.420 proyek.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, di Semarang, Rabu, mengatakan, pengembangan ekonomi daerah tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah.

Namun, kata dia, dibutuhkan investasi swasta serta kerja sama antardaerah untuk memperluas kegiatan usaha dan membuka lapangan pekerjaan.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka ajang Semarang Business Forum (Sembiz) ke-19 Tahun 2026 di The Suri Ballroom, Queen City Mall, Kota Semarang.

"'Business forum' ini ada tiga hal yang sangat krusial. Yang pertama 'tourism' (pariwisata), yang kedua 'trade' (perdagangan), dan yang ketiga investasi. Ini tiga mata rantai yang tidak bisa kita pisahkan," katanya.

Karena itu, ia mendorong Kota Semarang menjadi pusat penggerak investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan.

Melalui kolaborasi dengan daerah sekitarnya, kata dia, potensi perdagangan, pariwisata, dan investasi diharapkan dapat dikembangkan untuk menciptakan pusat-pusat ekonomi baru.

Ia menilai Kota Semarang memiliki posisi strategis sebagai pusat aktivitas ekonomi yang dapat menghubungkan potensi daerah-daerah di sekitarnya, seperti Kendal, Demak, Grobogan, dan Salatiga.

Melalui pembagian peran dan kerja sama tersebut, masing-masing daerah diharapkan dapat mengembangkan keunggulannya, sekaligus saling mendukung dalam menarik investasi.

Ia mengatakan, Jateng memiliki daya tarik investasi di tengah tantangan ekonomi global dan keterbatasan fiskal, yakni iklim usaha yang kondusif, serta didukung pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja yang kompetitif, terutama untuk industri padat karya.

"Ada 57 perusahaan Vietnam padat karya nanti akan membangun di wilayah kita. Karena role model kegiatan padat karyanya Vietnam sama dengan kita. Dan dia akan buka cabang di wilayah kita," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, kolaborasi antardaerah menjadi kebutuhan dalam pengembangan investasi karena Kota Semarang memiliki keterbatasan lahan untuk pembangunan kawasan industri berskala besar.

Karena itu, kata dia, Kota Semarang lebih diarahkan untuk mengembangkan sektor perdagangan dan jasa, dengan tetap mengandalkan dukungan daerah penyangga yang memiliki potensi industri maupun sumber daya lainnya.

"Kota Semarang tidak bisa sendiri. Pemerintah Kota Semarang tidak bisa sendiri. Maka kami mengundang seluruh investor untuk turut serta bersama-sama mengembangkan usaha untuk kebersamaan dan kemajuan," katanya.

Ia mengatakan Sembiz yang telah terselenggara sebanyak 19 kali menjadi sarana mempertemukan investor dengan berbagai peluang usaha, salah satunya adalah pengembangan kawasan wisata Tinjomoyo dengan tetap mempertahankan fungsi hutannya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menyebut ada dua ruas jalan di daerahnya yang dibangun melalui proyek Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun 2026 dengan nilai anggaran sekitar Rp30 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP) Kepri Rodi Yantari menyampaikan kedua jalan dimaksud, yaitu pembangunan lanjutan Jalan Gurindam 12 sisi kedua dari kawasan Tugu Sirih sampai depan Markas Komando Armada I (Koarmada) di Kota Tanjungpinang, lalu peningkatan Jalan Tembeling di Kabupaten Bintan.

"Saat ini sedang dalam proses lelang. Pembangunannya ditargetkan rampung dua bulan," kata Rodi di Tanjungpinang, Senin.

Rodi mengatakan anggaran pembangunan dua ruas jalan itu sekitar Rp30 miliar, bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI.

Proyek IJD diprioritaskan untuk Jalan Gurindam 12, yang merupakan kawasan objek wisata dan rekreasi masyarakat di Tanjungpinang sekaligus mempercantik wajah pusat ibukota Provinsi Kepri tersebut.

Sementara peningkatan Jalan Tembeling dilakukan karena akses jalan itu terhubung ke kawasan industri PT Japfa yang bergerak di sektor peternakan/perunggasan.

Rodi menambahkan IJD merupakan program kebijakan strategis nasional melalui Instruksi Presiden (Inpres) agar pemerintah pusat ikut membantu membangun dan memperbaiki jalan-jalan di daerah, meliputi kabupaten, kota, atau provinsi, dengan menggunakan dana APBN

Melalui program itu, pemerintah pusat fokus membangun infrastruktur jalan yang bertujuan meningkatkan produktivitas ekonomi daerah serta konektivitas antarwilayah.

Pada tahun 2024, Kepri mendapat dukungan anggaran IJD senilai Rp532 miliar untuk membangun dan memperbaiki 14 ruas jalan sepanjang 76 kilometer, yang tersebar di enam kabupaten/kota setempat.

"Kita sangat apresiasi pemerintah pusat, IJD ini telah berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena dapat memperlancar konektivitas angkutan orang dan barang antarwilayah," demikian Rodi.

Pewarta: Ogen
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan penguatan ekosistem pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemetaan potensi ekonomi daerah agar penyaluran kredit lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pemetaan tersebut akan dilakukan melalui kajian ekonomi daerah untuk mengidentifikasi sektor-sektor potensial serta pelaku UMKM yang dapat berperan dalam pengembangannya.

"Concern kita ke depan bukan lagi kuantitas, tapi concern kita ke depan itu adalah kualitas," kata Dian dalam Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional (Munas) XII Perbarindo di Jakarta, Senin.

Menurut Dian, kantor-kantor OJK di daerah akan bekerja sama dengan bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) untuk mengidentifikasi peluang pembiayaan, termasuk bagi UMKM yang belum memperoleh akses kredit.

Melalui pendekatan tersebut, perbankan diharapkan memiliki informasi lebih lengkap mengenai perkembangan sektor ekonomi setempat dan potensi usaha calon debitur sehingga penyaluran kredit dapat dilakukan secara lebih berkelanjutan.

"Nah, berdasarkan hal ini kemudian kita akan bekerja sama dengan seluruh bank dan seluruh BPR di setiap kantor kita untuk memastikan bahwa penyaluran kredit itu mungkin lebih akan lebih sustain," ujar Dian.

Selain pemetaan ekonomi, OJK menyiapkan penguatan ekosistem UMKM melalui koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan perbankan untuk menyediakan pendampingan usaha, bantuan teknis, serta dukungan akses pasar.

Pendampingan tersebut mencakup peningkatan kapasitas pelaku usaha hingga upaya mempertemukan UMKM dengan pembeli hasil produksi atau off-taker.

Dian menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak cukup hanya mengandalkan pembiayaan, tetapi juga memerlukan penguatan sumber daya manusia, tata kelola usaha, digitalisasi, dan perluasan akses pasar.

OJK telah memulai sejumlah langkah pendukung, antara lain memantau implementasi Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM dan menyusun pedoman pelaksanaannya.

Menurut Dian, OJK juga mulai membahas pemanfaatan penilaian kelayakan kredit (credit scoring), menyusun panduan pemanfaatan fungsi sosial perbankan syariah bagi UMKM yang belum memenuhi persyaratan pembiayaan, serta memetakan ekosistem pembiayaan bersama pemangku kepentingan.

Pada saat yang sama, OJK mengembangkan Sistem Informasi Pembiayaan UMKM terintegrasi, menyempurnakan dasbor pembiayaan, dan menyusun metodologi indeks pembiayaan UMKM guna memperkuat ketersediaan data.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, OJK telah meluncurkan Laporan Perkembangan Kinerja Pembiayaan UMKM Semester I 2026 pada awal Oktober untuk mendukung penyusunan kebijakan dan strategi pembiayaan berbasis data.

Berdasarkan data yang dipaparkan Dian, total pembiayaan UMKM dari seluruh sektor jasa keuangan mencapai Rp1.956 triliun pada Agustus 2026, tumbuh 3,36 persen secara tahunan. Sektor perbankan menjadi sumber pembiayaan terbesar dengan pangsa 82,78 persen.

Sebagai pembanding, dalam laporan resmi yang diterbitkan OJK pada 7 Oktober 2026, total pembiayaan UMKM pada Juli 2026 tercatat sebesar Rp1.949 triliun, tumbuh 3,09 persen secara tahunan, dengan pangsa sektor perbankan mencapai 82,62 persen.

Sementara itu, kredit UMKM perbankan pada Agustus 2026 mencapai Rp1.529,38 triliun atau 16,66 persen dari total kredit perbankan.

Nilai tersebut tumbuh 2,32 persen secara tahunan dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) sebesar 4,53 persen.

Dian mengatakan BPR dan BPR Syariah (BPRS) memiliki peran strategis dalam mendukung UMKM di daerah.

Hal itu tercermin dari porsi kredit atau pembiayaan UMKM yang masing-masing melampaui 50 persen dari total penyaluran kredit atau pembiayaan BPR dan BPRS pada Agustus 2026.

Ia juga menyampaikan bahwa penyaluran kredit dan pembiayaan industri BPR-BPRS mencapai Rp179,48 triliun, tumbuh 3,7 persen, dengan rasio kecukupan modal masing-masing sebesar 28,5 persen dan 17,31 persen.

Melalui penguatan ekosistem yang lebih terintegrasi antara pusat dan daerah, OJK berharap penyaluran kredit UMKM dapat meningkat dengan kualitas yang lebih baik sekaligus menekan risiko pembiayaan bermasalah.

"Kami sangat yakin industri BPR dan BPRS dapat memainkan peran yang besar dan strategis dalam pemberdayaan UMKM dan menggerakkan ekonomi daerah," kata Dian.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Palu (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memantau program pengembangan ekosistem kakao di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah untuk memastikan pelaksanaannya berjalan efektif dan berkelanjutan.

“OJK bersama Kepala OJK Sulawesi Tengah Bapak Bonny Hardi Putra, akan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pengembangan ekonomi daerah ini,” kata Analis Direktorat Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Ario di Poso, Rabu.

Ia mengatakan hal tersebut dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan business matching pengembangan ekonomi daerah di Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso.

Ia mengatakan evaluasi dilakukan seiring berjalannya program untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan, sekaligus menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaannya.

Menurut dia, apabila ekosistem telah berjalan efektif, skala program dapat diperbesar sehingga semakin banyak petani yang memperoleh manfaat.

Ario menjelaskan penandatanganan MoU dan business matching merupakan pertemuan antara pihak yang membutuhkan layanan dan pihak yang dapat menyediakan layanan dalam ekosistem pengembangan ekonomi daerah, khususnya komoditas kakao.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Poso, OJK Sulteng, Koperasi Karya Bersama, lembaga jasa keuangan, PT Pegadaian, BPJS Ketenagakerjaan, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi mendorong pengembangan komoditas kakao di Poso.

Ia menyebutkan Sulawesi Tengah merupakan salah satu produsen kakao utama di Indonesia dengan produksi pada 2025 mencapai sekitar 126.000 ton.

Menurut dia, potensi tersebut perlu terus dikembangkan karena berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani kakao.

Pengembangan ekosistem kakao, kata dia, membutuhkan kolaborasi antara petani, koperasi, lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.

Program dapat dimulai dari skala kecil, kemudian diperluas secara bertahap setelah mekanisme dan ekosistem yang dibangun berjalan efektif.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan produktivitas kakao yang membutuhkan modal kerja dan pembiayaan. Namun, dukungan pembiayaan saja tidak cukup apabila komponen lain dalam ekosistem belum berjalan efektif.

Petani, kata dia, perlu meningkatkan produksi, koperasi harus menjalankan kegiatan usaha secara efektif, sedangkan lembaga keuangan perlu memberikan dukungan pembiayaan. Seluruh komponen tersebut harus berjalan bersama agar pengembangan kakao dapat memberikan hasil optimal.

Ia menegaskan penandatanganan MoU merupakan langkah awal yang harus ditindaklanjuti dengan pelaksanaan program secara bertahap dan berkelanjutan.

“Kita ingin program ini berjalan secara bertahap dan berkelanjutan sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Jika ekosistem tersebut berjalan dengan baik, kata dia, lembaga keuangan yang lebih besar diharapkan dapat turut memberikan dukungan pembiayaan dengan skala lebih besar.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tidak hanya berkaitan dengan perubahan transaksi tunai menjadi non-tunai, tetapi juga merupakan bagian dari transformasi pengelolaan keuangan daerah, mulai dari pendapatan hingga belanja

Magetan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan, Jawa Timur memperluas implementasi digitalisasi transaksi keuangan daerah guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola fiskal.

‎‎Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti mengatakan bahwa digitalisasi bukan lagi hanya penggunaan teknologi sebagai alat bantu, melainkan telah menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tidak hanya berkaitan dengan perubahan transaksi tunai menjadi non-tunai, tetapi juga merupakan bagian dari transformasi pengelolaan keuangan daerah, mulai dari pendapatan hingga belanja," ujar Bupati Nanik dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), serta penyerahan KKI di Magetan, Selasa.

‎‎Pada sisi pendapatan, Pemerintah Kabupaten Magetan telah menyediakan berbagai kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah, antara lain melalui teller bank, ATM, EDC, QRIS, serta kanal pembayaran digital lainnya. Ke depan, kemudahan akses tersebut perlu diiringi dengan peningkatan kecepatan, keamanan, dan penerimaan masyarakat terhadap transaksi digital.

‎‎Sementara itu, pada sisi belanja, implementasi Kartu Kredit Indonesia menjadi salah satu instrumen untuk mendorong pengelolaan anggaran yang lebih tertib dan akuntabel. Penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) diharapkan dapat mengurangi transaksi tunai sekaligus meminimalkan risiko dalam pengelolaan uang persediaan.

Implementasi KKI di Kabupaten Magetan pada tahap awal telah dilaksanakan melalui empat perangkat daerah sebagai pilot project, yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), BKPSDM, Inspektorat, dan Bapperida. Pada tahun 2026, penerapannya direncanakan diperluas menjadi 20 perangkat daerah.

‎‎Ia mengajak seluruh kepala perangkat daerah dan jajaran pengelola keuangan agar menjadikan KKI sebagai bagian dari upaya memperbaiki proses bisnis, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat akuntabilitas belanja daerah, bukan hanya memenuhi kewajiban administratif.

‎‎Sementara itu, ‎‎Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri Saryo mengatakan bahwa digitalisasi daerah tidak semata-mata bertujuan mengubah layanan konvensional menjadi layanan digital. Lebih dari itu, digitalisasi harus mampu membangun ekosistem pelayanan publik yang terintegrasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

‎‎Menurut dia, percepatan digitalisasi perlu ditopang oleh integrasi layanan antar-sektor, penguatan sistem pembayaran, peningkatan literasi masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, digitalisasi dapat mendorong efisiensi pelayanan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

‎Melalui kegiatan HLM TP2DD ini, Pemerintah Kabupaten Magetan berharap evaluasi ETPD dapat menjadi dasar untuk memperkuat langkah strategis dalam memperluas transaksi digital, baik pada sisi pendapatan maupun belanja daerah.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Palangka Raya (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Bulog dalam kerangka Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi melaksanakan sinergi penguatan pasokan kepada masyarakat melalui pengadaan 150 ton beras premium.

Kepala Perwakilan BI Kalteng Yuliansah Andrias di Palangka Raya, Selasa, menjelaskan melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), skema ini ditujukan untuk memperkuat pasokan, menjaga keterjangkauan harga beras dan melindungi daya beli masyarakat khususnya di tiga wilayah utama pencatatan Indeks Harga Konsumen (IHK), meliputi Palangka Raya, Kotawaringin Timur serta Kapuas.

"FDP merupakan langkah konkret untuk merespons tekanan inflasi, khususnya dari komoditas beras," jelasnya.

Dia mengatakan dengan skema ini, Bank Indonesia memfasilitasi biaya angkut agar pasokan dari daerah produsen dapat didatangkan dengan biaya distribusi yang lebih terkendali.

Pemimpin Wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyampaikan dari 150 ton beras premium tersebut alokasinya yakni 75 ton untuk Palangka Raya, 50 ton untuk Kotawaringin Timur dan 25 ton untuk Kapuas.

"Ini menjadi krusial mengingat karakteristik geografis Kalimantan Tengah yang luas, jarak antar daerah yang relatif jauh, serta perlunya dukungan transportasi daerah dan air yang menuntut perencanaan distribusi secara cermat," terangnya.

Erwin berharap program fasilitas distribusi pangan ini menjadi fondasi berkelanjutan dalam membangun sistem distribusi pangan lebih responsif dan tangguh di Kalimantan Tengah.

Adapun berdasarkan hasil pemantauan dan rekapitulasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kalteng per 12 Oktober 2026 harga rata-rata beras premium adalah Rp17.195 per kilogram.

Sedangkan 150 ton beras premium yang pihaknya gelontorkan itu dijual dengan harga maksimal di Rp77 ribu per lima kilogram atau Rp15.400 per kilogramnya sesuai dengan ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng Anang Dirjo mengatakan pengadaan ini bukan sekadar aktivitas perdagangan biasa, melainkan intervensi strategis untuk memperkuat pasokan dan menjaga stabilitas harga pangan.

"Kami meminta seluruh pihak memastikan beras ini terdistribusi tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pintanya.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Karawang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah pada triwulan keempat 2026, setelah realisasi pendapatan mencapai Rp3,83 triliun atau 73,15 persen dari target tahunan hingga akhir September 2026.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karawang Eka Sanatha dalam keterangannya di Karawang, Minggu, mengatakan realisasi pendapatan daerah hingga 30 September 2026 mencapai Rp3,83 triliun dari target Rp5,23 triliun.

Menurut dia, capaian tersebut didukung realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,83 triliun atau 74,24 persen dari target Rp2,47 triliun.

Selain itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat mencapai Rp1,93 triliun atau 72,22 persen dari target Rp2,68 triliun. Sementara itu, pendapatan lain-lain yang sah tercatat sebesar Rp58,16 miliar.

"Jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, capaian realisasi pendapatan daerah pada tahun ini secara umum cukup baik," katanya.

Di sisi belanja, Pemkab Karawang telah merealisasikan anggaran sebesar Rp3,22 triliun hingga akhir triwulan ketiga, setara 58 persen dari total alokasi Rp5,56 triliun.

Penyerapan terbesar berasal dari belanja operasi, yakni pengeluaran untuk membiayai kegiatan sehari-hari pemerintah daerah. Realisasinya mencapai Rp2,64 triliun dari alokasi Rp4,46 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja modal mencapai Rp188,96 miliar dari alokasi Rp605,77 miliar. Adapun belanja tidak terduga terserap sebesar Rp421,97 juta dari total alokasi Rp26,03 miliar.

Eka mengatakan, memasuki triwulan keempat 2026, sejumlah dinas teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang melakukan optimalisasi penyerapan belanja daerah.

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Pontianak (ANTARA) - Inovasi konverter kit (Konkit) Amin Bensin dan Gas (BenGas) yang dikembangkan selama 16 tahun kini telah menembus sekitar 150 ribu unit dan telah dimanfaatkan masyarakat di 34 provinsi di Indonesia.

"Capaian ini tentu menjadi bukti bahwa inovasi berbasis akar rumput dapat berkembang dan memberikan manfaat luas apabila didukung pengujian serta pengembangan yang berkelanjutan," kata Inovator konverter Amin BenGas, Amin Suwarno di Pontianak, Kamis.

Dia mengatakan perjalanan selama 16 tahun bukanlah proses yang singkat, terlebih bagi sebuah inovasi yang dikembangkan secara mandiri dari tingkat akar rumput.

"Kalau inovasi biasanya satu atau dua tahun sudah berhenti, kita sudah berjalan 16 tahun. Tahun ini sudah menembus hampir 150 ribu unit dan tersebar di 34 provinsi," tuturnya.

Menurut dia, capaian tersebut menjadi hal yang patut disyukuri karena inovasi yang dikembangkan secara mandiri dapat bertahan dan terus berkembang hingga digunakan dalam jumlah yang cukup besar oleh masyarakat.

Amin menegaskan, perkembangan produk tersebut tidak terlepas dari proses pengujian dan seleksi yang ketat. Produk Amin BenGas, kata dia, telah melalui berbagai tahapan pengujian, mulai dari tingkat daerah hingga pusat, termasuk pengujian yang berkaitan dengan standar nasional.

"Produk kita melewati seleksi yang sangat ketat, mulai dari daerah sampai ke pusat. Ada lembaga-lembaga penguji yang melakukan pengujian terhadap produk kita," katanya.

Ia menyebut proses pengujian dan standardisasi tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan pengembangan inovasi karena memastikan produk yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan sebelum digunakan secara luas.

"Sekarang kita juga sudah mulai banyak menjadi mitra perguruan tinggi. Ini bagian dari rekam jejak kita sebagai inovator," katanya.

Amin juga menekankan bahwa perjalanan panjang tersebut tidak hanya menghasilkan produk, tetapi juga melahirkan kekayaan intelektual. Hingga saat ini, pihaknya mengklaim telah memiliki tujuh paten yang diakui negara.

Menurut dia, kepemilikan paten menjadi salah satu indikator bahwa inovasi yang dikembangkan bukan sekadar produk yang diproduksi dan digunakan, tetapi merupakan hasil pengembangan teknologi yang memiliki aspek kebaruan dan telah melalui proses pengakuan secara resmi.

Seiring perkembangannya, Amin BenGas tidak ingin inovasi tersebut hanya digunakan pada satu sektor. Pengembangan ke depan diarahkan untuk menjangkau berbagai bidang yang berkaitan dengan efisiensi energi, ekonomi masyarakat, pertanian, perikanan, hingga ketahanan pangan.

Amin menjelaskan efisiensi energi memiliki keterkaitan erat dengan ketahanan ekonomi masyarakat. Ketika biaya energi dapat ditekan, menurut dia, pelaku usaha kecil, petani maupun nelayan memiliki peluang untuk meningkatkan efisiensi kegiatan ekonominya.

"Kalau kita bicara ketahanan energi, sejak awal konverter Amin BenGas memang bagian dari ketahanan energi. Di situ ada ketahanan energi bangsa dan ada ketahanan ekonomi masyarakat kecil yang menggunakan," katanya.

Ia menilai konsep tersebut dapat diperluas ke sektor pertanian dan perikanan. Efisiensi penggunaan energi, misalnya, dapat mendukung kegiatan produksi yang membutuhkan peralatan dan mesin, termasuk pompa air serta berbagai kebutuhan energi lainnya.

Dengan pendekatan tersebut, Amin melihat inovasinya tidak hanya berkaitan dengan persoalan energi, tetapi juga dapat berkontribusi terhadap agenda ketahanan pangan.

"Kalau masuk ke pertanian, kita masuk ke ketahanan pangan. Perikanan juga bagian dari ketahanan pangan. Jadi program ini menyasar banyak segmen, tinggal kita melihat dari sisi mana menilainya," tuturnya.

Ia menambahkan, pengembangan inovasi juga diarahkan untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga manfaat efisiensi energi diharapkan dapat berujung pada penguatan ekonomi masyarakat.

Amin mengatakan perjalanan panjang inovasi tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, lembaga pengujian, pemerintah, dan media.

“Kalau sebuah produk tidak teruji, tidak mungkin bisa sampai sejauh ini. Artinya, kita sudah teruji oleh waktu, di luar lembaga survei resmi,” katanya.

Ke depan, Amin menegaskan pengembangan inovasi akan terus dilakukan dengan memperluas sektor pemanfaatan. Ia melihat efisiensi energi sebagai pintu masuk untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026