Kita menyiapkan persediaan logistik, distribusi sebaik-baiknya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan pemerintah memperkuat kesiapan pasokan pangan menghadapi Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 melalui persiapan logistik, distribusi, serta cadangan sejak dini.

Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan, di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin, Zulhas mengatakan langkah antisipasi dilakukan lebih awal karena periode akhir tahun akan berdekatan dengan bulan puasa Ramadhan pada Februari 2027.

"Kita akan menghadapi Desember nanti Natal, Tahun Baru, dan nggak lama berhimpitan nanti bulan puasa pada bulan Februari (2027). Jadi jauh hari kita bersiap-siap agar punya cukup waktu untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi," kata Zulhas.

Menurutnya, pemerintah fokus memastikan persediaan logistik pangan tersedia dengan baik serta memperkuat distribusi, agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi selama periode permintaan meningkat.

"Kita menyiapkan persediaan logistik, distribusi sebaik-baiknya," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, melalui rapat koordinasi pangan itu, pemerintah juga mencermati keluhan masyarakat terkait perkembangan harga sejumlah komoditas, termasuk kenaikan harga cabai rawit dan cabai merah.

Selain itu, pemerintah mempercepat pelaksanaan bantuan pangan beras untuk masyarakat penerima sebagai respons terhadap kondisi harga pangan dan menjaga kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bantuan pangan beras tersebut diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang masuk kelompok desil satu hingga desil empat di seluruh wilayah Indonesia. Distribusi bantuan itu dilakukan melalui Perum Bulog.

Setiap keluarga penerima memperoleh bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026 sehingga total mencapai 30 kilogram.

Total alokasi bantuan pangan yang disiapkan pemerintah mencapai sekitar 1 juta ton beras melalui koordinasi bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Perum Bulog.

Selain bantuan pangan, pemerintah juga mempercepat penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menjaga keterjangkauan harga beras di pasar masyarakat.

Program SPHP beras tersebut disalurkan dengan harga dari Bulog sebesar Rp12.500 per kilogram.

Zulhas menegaskan berbagai langkah penguatan pasokan pangan dilakukan untuk menjaga stabilitas harga, memperlancar distribusi, dan memberikan kepastian kepada masyarakat menghadapi akhir tahun hingga periode berikutnya.

Rakortas itu dihadiri Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, dan pejabat terkait lainnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Penguatan produksi cabai melalui gerakan tanam menjadi solusi jangka panjang untuk menjaga ketersediaan pasokan, sekaligus mengurangi tekanan harga.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong gerakan tanam cabai di berbagai daerah untuk memperkuat pasokan nasional, sekaligus menjaga kestabilan harga komoditas tersebut.

Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan, di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin, Tito mengatakan kenaikan inflasi bulanan Agustus hingga September 2026 terutama dipengaruhi kelompok makanan minuman dengan cabai sebagai penyumbang utama.

"Kita melihat (inflasi) month to month Agustus-September ada kenaikan sedikit, yaitu 0,30 persen. Dan penyumbang utamanya adalah sektor makanan minuman. Namun, sektor makanan minuman ini kita melihat yang utama adalah cabai, bukan makanan pokok, (tetapi) cabai rawit dan cabai merah," kata Tito lagi.

Menurut Tito, kenaikan harga cabai terjadi akibat berkurangnya produksi di sejumlah daerah sentra akibat kondisi kekeringan yang mempengaruhi produktivitas tanaman.

Pemerintah menilai penguatan produksi cabai melalui gerakan tanam menjadi solusi jangka panjang untuk menjaga ketersediaan pasokan, sekaligus mengurangi tekanan harga.

Gerakan tanam cabai dapat dilakukan masyarakat melalui pemanfaatan lahan di desa, kelurahan, maupun kawasan perkotaan sebagai sumber tambahan pasokan pangan.

"Dikarenakan kekeringan, sehingga beberapa daerah produksi cabai rawitnya kurang. Sebenarnya bisa diatasi juga dengan menggenjot program tanam cabai yang banyak dilakukan di berbagai daerah, di desa-desa, di lurah-lurah, di kota," ujarnya.

Menurut Tito, peningkatan produksi cabai tidak hanya membantu pengendalian inflasi tetapi juga memberikan peluang ekonomi bagi petani ketika harga komoditas meningkat.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendorong masyarakat menanam cabai melalui berbagai program pemberdayaan yang sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

Menurut Tito, ketersediaan cabai yang cukup di tingkat lokal akan membantu mengurangi ketergantungan pasokan dari daerah lain ketika terjadi gangguan produksi.

Tito optimistis kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam gerakan tanam cabai mampu memperkuat ketahanan pangan serta menjaga inflasi tetap terkendali.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pasokan cabai nasional mencukupi sampai akhir tahun dengan memperkuat distribusi pangan antardaerah, untuk mengantisipasi potensi lonjakan harga saat perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Sekretaris Utama Bapanas Ito Hediarto mengatakan ketersediaan cabai tidak menjadi persoalan menjelang momentum akhir tahun, namun pemerintah terus menjaga kelancaran distribusi terutama pengiriman dari daerah sentra produksi menuju wilayah konsumen.

"Yang perlu dijaga saat ini adalah kelancaran distribusi, terutama pengiriman lewat jalur laut," kata Ito terkonfirmasi di Jakarta, Kamis (22/10).

Untuk mengatasi persoalan distribusi, Bapanas menyediakan fasilitasi distribusi pangan (FDP). Program itu membantu memobilisasi pasokan dari daerah surplus ke daerah yang membutuhkan, sehingga beban biaya distribusi berkurang dan cabai bisa sampai ke konsumen dengan harga lebih terjangkau.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, Senin, yang dikelola Bank Indonesia, mencatat harga komoditas cabai rawit merah mencapai Rp100.550 per kilogram (kg).

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp73.650 per kg, cabai merah keriting Rp84.100 per kg, dan cabai rawit hijau Rp80.600 per kg.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras nasional aman menghadapi Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 dengan cadangan beras pemerintah (CBP) sekitar 4,5 juta ton serta produksi dalam negeri tetap berlanjut stabil.

“Pangan kita khususnya beras yang menjadi pangan strategis selama dua tahun pemerintahan saat ini swasembada berkelanjutan. Tahun lalu tidak impor, tahun ini juga tidak impor. Insya Allah stok kita aman, aman sampai bulan Juli. Stok kita tertinggi sepanjang sejarah saat ini,” kata Mentan Amran.

Dalam Rapat Koordinasi Terbatas Pangan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin Amran menyampaikan kondisi itu memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah ancaman El Nino dan memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terjaga.

Amran mengatakan Indonesia mempertahankan swasembada beras selama dua tahun pemerintahan tanpa impor. Ketersediaan beras nasional ditopang oleh cadangan pemerintah, produksi yang masih berlangsung di lahan, serta beras yang beredar di masyarakat.

Ia menjelaskan, cadangan beras di Bulog mencapai sekitar 4,5 juta ton. Sementara itu, ketersediaan beras nasional juga didukung oleh produksi yang masih berada di lahan atau standing crop serta stok yang berada di masyarakat, termasuk sektor hotel, restoran, dan katering (horeka).

Dengan kebutuhan beras nasional sekitar 2,5 juta ton per bulan, pemerintah optimistis pasokan beras tetap terjaga.

Mentan menyebut, berdasarkan perhitungan ketersediaan beras nasional secara keseluruhan, pasokan diperkirakan mencukupi hingga Juli–Agustus 2027.

“Standing crop kita itu 10 juta ton. Kemudian horeka itu 10 juta ton. Di Bulog 4,5 juta ton, total sekitar 25 juta ton. Kebutuhan per bulan 2,5 juta ton. Kalau 25 juta ton dibagi kebutuhan 2,5 juta per bulan, berarti itu bisa untuk 10 bulan ke depan. Artinya sampai bulan Juli-Agustus aman,” terangnya.

Untuk menjaga kesinambungan produksi di tengah ancaman El Nino, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, mulai dari pompanisasi, optimalisasi lahan, perbaikan irigasi, hingga penggunaan benih tahan kekeringan.

“Jadi, El Nino tidak perlu mengkhawatirkan karena kita sudah mengantisipasi sebelumnya. Dengan pompanisasi, oplah, irigasi kita perbaiki, kemudian benih tahan kekeringan,” beber Amran.

Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga produksi beras agar tetap berkelanjutan, sehingga ketahanan pasokan tidak hanya bergantung pada cadangan yang tersedia, tetapi juga ditopang kemampuan produksi dalam negeri.

Keberlanjutan swasembada beras tanpa impor menjadi modal penting bagi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional, termasuk menghadapi periode peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang akhir tahun.

Kementan terus memperkuat produksi domestik dan mengantisipasi risiko iklim agar pasokan beras tetap terjaga.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pasokan masih aman, kami bisa dengan mudah mendapatkan di warung langganan

Surakarta, Jateng (ANTARA) - Perajin tahu dan tempe di Kota Surakarta, Jawa Tengah, mengakui bahwa kebutuhan bahan baku kedelai impor hingga saat ini terpenuhi tanpa adanya kelangkaan dengan harga beli Rp11.450 per kilogram.

Seorang perajin tahu asal Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jabres Kota Surakarta, Eko Triadi mengatakan bahwa harga kedelai masih dalam kondisi wajar dan tidak ada kelangkaan sama sekali.

"Pasokan masih aman, kami bisa dengan mudah mendapatkan di warung langganan," kata Eko di Surakarta, Sabtu.

Menurut dia, harga kedelai memang mengalami kenaikan, namun masih wajar, karena bisa dibeli dengan harga di bawah Rp12 ribu per kilogram. Selain itu yang terpenting bagi para perajin kedelai bisa didapatkan dengan mudah.

Eko menjelaskan bahwa terdapat perbedaan harga kedelai antara yang eceran dan grosir, akan tetapi tidak terlalu jauh dan lebih mempercepat pekerjaan para perajin.

"Kalau saya lebih memilih membeli yang sudah dibungkus per 6 kilogram, meski harga terpaut hingga Rp500 namun pekerjaan lebih cepat," ujarnya.

Meski demikian ia berharap agar harga kedelai bisa di bawah Rp11 ribu, agar keuntungan yang didapatkan lebih banyak dan bisa untuk menggaji karyawan.

Senada dengan Eko, perajin tempe asal Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres, Surakarta, Yogha Estu Prakoso mengatakan bahwa untuk pasokan kedelai impor tidak ada kendala sama sekali, meskipun harganya sudah merangkak naik.

Ia menjelaskan bahwa harga kedelai memang terus mengalami peningkatan dari semula Rp10 ribu per kilogram pada awal tahun kini harganya sudah menyentuh Rp11.450 per kilogram.

"Untuk pasokan aman, hanya saja keuntungan semakin menipis, karena kami tidak mungkin menaikkan harga jual tempe," katanya.

Yogha mengatakan setiap hari bisa memproduksi kedelai untuk dijadikan tempe sebanyak 2 kuintal. Untuk harga jual tempe yang diproduksi pun beragam mulai dari Rp900 sampai Rp2.500 tergantung ukuran.

"Harga tempe masih biasa, kami tidak menaikkan meski harga kedelai mengalami kenaikan. Namun kami juga mengurangi takaran agar bisa mendapatkan untung," ujarnya.

Sementara itu, VP of Corporate Communications and Sustainability FKS Group Beatrice Susanto mengatakan bahwa kunjungan FKS selaku importir kedelai ke sejumlah perajin tahu dan tempe ingin memastikan pasokan kedelai ditingkat perajin aman dan harga masih sesuai dengan arahan pemerintah.

"Kami pastikan pasokan kedelai aman dan harganya pun sesuai yang ditetapkan pemerintah," katanya.

Diketahui bahwa Harga Acuan Penjualan (HAP) untuk kedelai impor di tingkat perajin tahu dan tempe maksimal Rp12.000 per kg. Sementara HAP kedelai untuk kedelai lokal maksimal di harga Rp11.400 per kg. HAP kedelai tersebut diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 330 Tahun 2026.

Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta importir kedelai agar dapat saling menjaga harga, terutama bagi kalangan perajin tahu dan tempe.

Importir dan distributor kedelai harus dapat bekerja sama mendukung upaya pemerintah menjaga perajin tahu dan tempe yang skala usahanya masih kecil dan mikro.

"Kami akan telusuri kalau terdampak pada perajin, pada produsen tahu tempe. Kami akan cek sumbernya dari mana. Jangan menaikkan harga semena-mena," kata Amran.

Amran menegaskan pula kedelai merupakan komoditas strategis nasional karena menjadi bahan baku utama tahu, tempe, hingga berbagai produk olahan yang dikonsumsi masyarakat setiap hari.

Menurut dia, Indonesia harus segera keluar dari ketergantungan impor dan mulai membangun kemandirian produksi dalam negeri.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian menyebutkan kebutuhan kedelai nasional tahun 2026 diproyeksikan mencapai 2,7 juta ton. Namun sekitar 95 persen atau 2,6 juta ton masih dipenuhi dari impor. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang besar untuk meningkatkan produksi dalam negeri.

Rata-rata produksi kedelai nasional dalam lima tahun terakhir mencapai sekitar 227 ribu ton per tahun dengan luas tanam 136 ribu hektare dan produktivitas rata-rata 1,6 ton per hektare. Hingga April 2026, produksi nasional mencapai 4.982 ton dari luas tanam 7.018 hektare.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Batang (ANTARA) - Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang Kamulyan Kabupaten Batang, Jawa Tengah, memastikan pasokan air bersih untuk kebutuhan masyarakat masih lancar pada saat memasuki musim kemarau ini.

Direktur Umum PDAM Sendang Kamulyan Kabupaten Batang Sys Mandayun di Batang, Jumat, mengatakan pihaknya memiliki banyak sumber mata air yang dapat diandalkan untuk mencukupi kebutuhan air bersih untuk pelanggan pada saat memasuki musim kemarau ini.

"Kita sudah mengantisipasi ketersediaan (air bersih). Alhamdulillah kita sudah banyak memiliki sumber mata air dan sumber pengganti yang kini dalam proses agar bisa menambah kapasitas untuk menjaga ketersediaan air bersih masyarakat," katanya.

Menurut dia, secara umum kebutuhan air bersih untuk masyarakat yang berada di wilayah atas seperti Kecamatan Wonotunggal, Tersono, dan Bawang masih mencukupi meski terjadi kemarau panjang.

Untuk sumber mata air yang dimiliki PDAM antara lain sumber air Bismo yang memiliki debit air 350 liter per detik, Pagerkeji yang memiliki debit air 60 liter per detik, sumber Pager Ukir, dan tujuh sumur cadangan yang tersebar di wilayah kecamatan.

"Untuk sumber air Pagerkeji ini memang kami fokuskan untuk membantu mencukupi kebutuhan air bersih di wilayah Kecamatan yang mencapai sekitar 40 ribu pelanggan dari jumlah total 68 ribu pelanggan," katanya.

Ia mengatakan untuk meningkatkan ketercukupan air bersih, pihaknya juga rutin melakukan pengawasan atau kontrol pada semua pipa jaringan dapat diketahui rusak atau tidak.

"Oleh karena itu, insya Allah pasokan air bersih kami jamin aman dan lancar untuk memenuhi 68 ribu pelanggan pada saat musim kemarau ini," katanya.

Menurut dia, pihaknya juga menambah memberlakukan jam puncak penggunaan air bersih semula hanya dua jam kini menjadi tiga jam yaitu mulai pukul 05.00 WIB hingga pukul 08.00 WIB dan pukul 16.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.

"Akibat musim kemarau kami menambah jam puncak pemanfaatan air bersih kepada para pelanggan semula hanya dua jam kini bertambah tiga jam," katanya.

Sys Mandayun mengimbau para pelanggan agar menampung air bersih dengan menggunakan tandon maupun ember sebagai upaya mengantisipasi apabila terjadi gangguan pelayanan.

"Demikian pula, selama memasuki musim kemarau ini, kami sudah memenuhi permintaan bantuan air bersih dari Polres, BPBD, dan kejaksaan negeri untuk diberikan pada warga yang mengalami kesulitan air bersih," katanya.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Saya bersama Mas Emil ini sebetulnya ingin mendapatkan penjelasan dan kepastian bahwa pasokan BBM, terutama Biosolar dan Pertalite aman sampai di SPBU. Jika stok kita aman, mohon ketersedian dan distribusi juga harapannya semua betul-betul lancar dan

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pasokan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM), terutama Biosolar dan Pertalite, hingga ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

"Saya bersama Mas Emil ini sebetulnya ingin mendapatkan penjelasan dan kepastian bahwa pasokan BBM, terutama Biosolar dan Pertalite aman sampai di SPBU. Jika stok kita aman, mohon ketersedian dan distribusi juga harapannya semua betul-betul lancar dan aman," ujar Khofifah dalam keterangan yang diterima di Surabaya, Selasa.

Khofifah Indar Parawansa bersama Emil Elestianto Dardak bertemu dengan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika di Jakarta. Juga hadir Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman serta jajaran PT Pertamina Patra Niaga.

Khofifah mengatakan, kepastian stok di depo atau terminal BBM harus diikuti kelancaran distribusi hingga SPBU, menyusul antrean panjang kendaraan di sejumlah daerah di Jawa Timur.

Menurut dia, gangguan distribusi Biosolar dapat berdampak pada transportasi, logistik, kegiatan usaha, hingga aktivitas nelayan.

"Jadi misalnya kalau sampai Biosolar itu susah di SPBU, maka dampaknya akan sangat terasa bahkan sampai ke nelayan," katanya.

Khofifah meminta pengawasan distribusi diperketat, termasuk menindak tegas dugaan penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi.

Ia juga mengusulkan penambahan tim pengawasan untuk mengantisipasi penimbunan dan pembelian dalam jumlah besar yang berpotensi disalahgunakan. Selain itu, pemantauan digital perlu diimbangi pengecekan langsung di lapangan.

Khofifah menyebut masih ditemukan papan pengumuman di SPBU yang menyatakan Solar sedang dalam perjalanan meskipun informasi stok menunjukkan pasokan tersedia.

Ia meminta pemerintah pusat dan Pertamina menyampaikan informasi terkini mengenai kendala distribusi agar pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan akurat kepada masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika mengatakan, kementeriannya telah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Pertamina untuk memastikan stok BBM memadai hingga tingkat SPBU.

“Sesuai pembahasan dengan Ibu Gubernur, kami telah berkoordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina untuk memastikan bukan hanya stok di Fuel Terminal atau depo, tetapi di masing-masing SPBU harus segera dalam keadaan aman dan memadai,” katanya.

Upaya percepatan dilakukan melalui penambahan pasokan menggunakan kapal ke sejumlah depo di Jawa Timur, pengerahan 21 unit mobil tangki tambahan melalui skema spot charter, serta penambahan jam operasional depo menjadi 24 jam.

Ahmad Erani menegaskan, koordinasi dengan Pemprov Jawa Timur dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memulihkan kelancaran distribusi dan memastikan pasokan BBM di seluruh SPBU kembali aman.

​​​​​​​

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Kenaikan kuota BBM yang disuplai ke Jember berkisar 20 persen untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga hal tersebut diharapkan dapat mengurangi antrean panjang

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pertamina Patra Niaga menambah pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk mengurangi antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

"Penyaluran BBM bersubsidi di Jember sudah kami tingkatkan kuotanya seperti jenis pertalite pada kondisi normal sekitar 570 kiloliter (KL) per hari, sedangkan beberapa hari terakhir sudah penyalurannya ditingkatkan menjadi 670 hingga 700 KL per hari," kata Sales Area Manager Retail Pertamina Malang, Angga Y. Putra usai mengelar rapat koordinasi dengan Bupati Jember Muhammad Fawait di Pendapa Wahyawibawagraha Jember, Selasa.

Menurut dia, kondisi antrean di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember cukup kondusif setelah dilakukan penambahan kuota BBM bersubsidi karena memang banyak warga yang beralih menggunakan pertalite setelah ada kenaikan yang signifikan pada BBM nonsubsidi jenis pertamax.

"Memang masih tetap terjadi antrean di SPBU, namun dalam kondisi wajar. Kenaikan kuota BBM yang disuplai ke Jember berkisar 20 persen untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga hal tersebut diharapkan dapat mengurangi antrean panjang," tuturnya.

Ia mengapresiasi kebijakan Bupati Jember Muhammad Fawait seperti pembelajaran jarak jauh untuk para pelajar dan penerapan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi ASN yang dinilai membantu Pertamina dalam mengamankan stok BBM di wilayahnya karena mengurangi mobilitas warga menggunakan kendaraan.

"Kebijakan itu cukup membantu kami memberikan waktu bagi Pertamina Patra Niaga untuk mencukupi kebutuhan BBM di sejumlah SPBU dan kami bisa terus bersama-sama memonitor," katanya.

Angga mengimbau masyarakat bijak dalam menggunakan energi, sehingga jangan sampai disalahgunakan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab karena hal tersebut akan merugikan masyarakat luas karena munculnya para spekulan yang memanfaatkan situasi tersebut.

"Pertamina juga sudah menyampaikan kepada pihak SPBU agar memaswpadai penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh para spekulan dan kami juga sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan," ujarnya.

Ia menjelaskan stok BBM di Kabupaten Jember aman untuk mencukupi kebutuhan masyarakat karena kuotanya ditambah, sehingga masyarakat diimbau membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak perlu panic buying dengan membeli melebihi kebutuhan.

Sebelumnya Pemkab Jember memastikan stok BBM di Jember aman saat terjadi antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di kabupaten ini dalam beberapa hari terakhir.

"Kondisi BBM di Jember aman, karena suplai dari Pertamina baik dari Depo Banyuwangi maupun Surabaya melebihi kebutuhan BBM setiap hari," kata Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dan Perdagangan Jember Sartini.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Banjarbaru (ANTARA) - Balai Pengelolaan Air Minum (BPAM) Banjarbakula, Kalimantan Selatan, menambah dua unit pompa untuk meningkatkan kapasitas pasokan air baku darurat dari 150 menjadi sekitar 450 liter per detik guna mengantisipasi kebocoran kembali pada pipa transmisi.

Kepala BPAM Banjarbakula Siddiq Wahyu Pamungkas di Banjarbaru, Selasa, mengatakan penambahan kapasitas tersebut menjadi langkah jangka pendek untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi gangguan pada sistem transmisi air baku yang dapat mempengaruhi kontinuitas pasokan.

“Melalui penambahan kapasitas ini, diharapkan pasokan air baku tetap dapat terjaga dan dampak gangguan terhadap pelayanan dapat diminimalisir apabila terjadi kondisi darurat serupa di kemudian hari,” ujarnya.

Selain menambah kapasitas pompa, BPAM Banjarbakula juga mengusulkan Surat Izin Pengusahaan Air (SIPA) berkapasitas 500 liter per detik kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian PU untuk mendukung pemanfaatan sumber air melalui fasilitas pengambilan air darurat sesuai ketentuan yang berlaku.

Siddiq mengatakan pengusulan SIPA tersebut merupakan bagian dari langkah antisipasi agar pemanfaatan sumber air melalui fasilitas darurat memiliki dasar perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menuturkan rencana penambahan pompa dan pengusulan izin tersebut akan dikoordinasikan dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III serta instansi terkait guna memperoleh persetujuan dan dukungan teknis sebelum direalisasikan.

Melalui langkah tersebut, BPAM Banjarbakula berupaya memperkuat alternatif pasokan air baku ketika sistem utama mengalami gangguan, sekaligus mengurangi risiko terhentinya layanan dan menjaga keberlanjutan distribusi air baku bagi wilayah pelayanan Banjarbakula.

BPAM Banjarbakula berharap peningkatan kapasitas intake darurat dapat membuat sistem penyediaan air baku Banjarbakula ke wilayah Banjarbaru dan Kabupaten Banjar lebih siap menghadapi gangguan serupa, dengan kapasitas pompa yang direncanakan mencapai 450 liter per detik dan usulan SIPA sebesar 500 liter per detik.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) -

“Kami berjanji dan berkomitmen bahwa kejadian ini tidak akan terulang di kemudian hari,” kata Dirut Pertamina setelah rapat koordinasi penanganan BBM di Terminal BBM Sanggaran Denpasar, Bali, Senin.

Dalam kesempatan itu, Simon kembali menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Bali atas kendala pasokan dan distribusi BBM yang dihadapi selama beberapa hari terakhir.

“Saya atas nama Pertamina Grup sebagai Direktur Utama dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya,” ucapnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih atas kesabaran masyarakat Bali serta kerja sama dan dukungan seluruh pihak di Bali meliputi Gubernur Bali, Kapolda Bali, Pangdam IX/Udayana hingga instansi terkait lainnya.

Gubernur Bali Wayan Koster sebelumnya memberi arahan yang kemudian diterapkan terkait kebijakan ganjil genap nomor polisi untuk pembelian BBM Pertalite pada 17-19 Oktober 2026.

Koster kemudian memperpanjang kebijakan itu hingga 23 Oktober 2026 dan akan terus dievaluasi.

Sedangkan kepolisian dan TNI membantu pengamanan, membantu mengurai antrean hingga tenaga perbantuan untuk operator SPBU dan pengendara mobil tangki BBM.

Hingga saat ini antrean pembelian BBM di sejumlah SPBU di Bali sudah berkurang signifikan. Bahkan di Denpasar dan Kabupaten Badung sudah kembali normal.

Pihaknya juga mengirimkan pasokan tak hanya BBM subsidi Pertalite tapi juga BBM nonsubsidi Pertamax.

Adapun rata-rata konsumsi per hari Pertalite di Bali dalam kondisi normal mencapai sekitar 2.200 kiloliter dan Pertamax sekitar 1.000 kiloliter.

Sementara itu, selama antrean panjang BBM beberapa hari terakhir konsumsi Pertalite membengkak menjadi sekitar 3.000 kiloliter.

“Kami telah melakukan evaluasi dan akan terus melakukan upaya-upaya terbaik agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik pada masa mendatang,” ujar Simon.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Langsung ke tangki kendaraan

Denpasar (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga memastikan program penyaluran bahan bakar minyak (BBM) menggunakan jerigen di sejumlah SPBU dilakukan secara aman dan langsung dimasukkan ke tangki kendaraan warga untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan.

"Jadi untuk jerigen ke pelanggan langsung, upaya kami untuk jemput bola ke SPBU dengan titik antrean kepadatan tertinggi," kata Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi di Denpasar, Jumat.

Ahad menjelaskan penyaluran khusus dalam program Pertamina Delivery Service (PDS) tersebut dirancang secara ketat agar setiap tetes bahan bakar yang dibawa menggunakan wadah portabel benar-benar diterima langsung oleh pengendara di lokasi SPBU sasaran.

Jerigen yang berisi masing-masing 3 liter pertalite hanya dituangkan ke tangki, dan wadahnya diambil kembali.

"Langsung ke tangki kendaraan," ucapnya menegaskan.

Langkah jemput bola itu sendiri diperluas secara masif untuk memecah antrean BBM yang mengular di berbagai titik jalur distribusi wilayah Bali.

"Jadi per kemarin tanggal 15, kami kirimkan ke empat titik SPBU dan per hari ini tanggal 16 sudah ke 15 titik SPBU," ujar Ahad menjelaskan eskalasi penanganan di lapangan.

Pertamina berharap perluasan titik layanan ini mampu mempercepat proses pelayanan bagi masyarakat luas yang membutuhkan pasokan energi harian.

Adapun total volume pasokan BBM yang dialirkan melalui skema PDS khusus tersebut masing-masing mencapai 5 ribu-7 ribu liter di setiap titik operasional yang disasar.

Sejauh ini titik-titik pelayanan distribusi alternatif tersebut tersebar di sejumlah kawasan strategis termasuk SPBU Teras Ayung, Nangka Utara, Kesiman, Trenggana, Hayam Wuruk, Antasura, Renon, hingga Imam Bonjol.

Lokasi dan kapasitas pembelian BBM jerigen ini terus dievaluasi agar dapat menjangkau masyarakat sesuai kebutuhan di lapangan.

Selain penyaluran jerigen, Pertamina juga menempuh berbagai strategi untuk meredam krisis pasokan BBM dan menormalkan kembali situasi distribusi energi di Pulau Dewata.

PT Pertamina Patra Niaga meningkatkan percepatan dengan menyediakan layanan perpanjangan jam operasional di SPBU selama 24 jam penuh di 66 lokasi.

Dalam percepatan pengisian BBM di SPBU, Pertamina bersama Pemprov Bali turut memberlakukan pembatasan volume pembelian harian bagi konsumen.

Pengisian BBM untuk kendaraan roda empat maksimum diberikan sebanyak 20 liter, sedangkan kendaraan roda dua maksimum diberikan sebanyak 3 liter.

Ahad menyampaikan aturan pembatasan volume pembelian serta layanan BBM jerigen berlaku sampai dengan situasi kembali normal atas arahan langsung dari Gubernur Provinsi Bali.

Seluruh rangkaian percepatan penanganan antrean BBM ini ditargetkan mampu memulihkan situasi dalam waktu singkat menjelang akhir pekan.

Ia mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan melakukan pembelian bahan bakar sesuai dengan kewajaran serta kebutuhan nyata sehari-hari.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga kembali mendatangkan pasokan BBM sebanyak 20 juta liter melalui jalur laut ke Bali untuk memperkuat ketersediaan energi menyusul krisis yang terjadi sejak 14 Oktober lalu.

"Jumat (16/10) ini MT Pangkalan Brandan bersandar di Integrated Terminal (IT) Manggis, membawa 16 juta liter Pertalite, sedang MT Asian Rigel bersandar di Fuel Terminal (FT) Sanggaran, membawa 4 juta liter Pertalite, sehingga total muatan 20 juta liter Pertalite," kata Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi.

Ahad di Denpasar, Jumat, menyampaikan dari tambahan 20 juta liter ini, pasokan BBM akan terus ditingkatkan hingga mencapai target 48 juta liter pada keesokan hari untuk menjamin kestabilan stok di Provinsi Bali.

"PT Pertamina Patra Niaga telah melakukan peningkatan stok BBM sampai dengan besok tanggal 17 Oktober yang akan mencapai 48 juta liter yang tersedia di terminal kami di Sanggaran dan juga terminal kami di Manggis Karangasem," ujarnya.

Ia memastikan, seluruh cadangan energi yang tersimpan di Terminal Manggis maupun Sanggaran didistribusikan secara merata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Bali.

Jumlah pasokan hingga 48 juta liter sendiri diklaim mampu mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat Pulau Dewata hingga dua pekan ke depan.

"Dan dengan jumlah stok ini bisa memenuhi kebutuhan Bali sampai dengan 14 sampai 15 hari ke depan," ucap Ahad.

Pihaknya memastikan posisi cadangan energi di wilayah Bali kini berada dalam status aman dan terjaga dengan baik.

Apalagi, kebijakan penambahan pasokan ini merupakan hasil keputusan rapat koordinasi antara Direktorat Utama PT Pertamina Persero, Direktorat Utama PT Pertamina Patra Niaga, dan Gubernur Bali, disusul upaya-upaya lain untuk segera menyelesaikan persoalan antrean BBM.

Upaya percepatan pendistribusian turut didukung penambahan 16 armada mobil tangki serta pengerahan 100 personel aktif TNI guna mengoperasikan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang melayani warga selama 24 jam di 66 SPBU yang tersebar 42 SPBU di Denpasar dan 24 SPBU di wilayah Badung.

Pengamanan distribusi di jalan raya juga melibatkan pengawalan khusus dari aparat Patwal Polda Bali agar armada pengangkut BBM tiba di SPBU tanpa hambatan.

Guna mengatasi antrean kendaraan, pemerintah daerah bersama Pertamina memberlakukan pembatasan pembelian harian serta sistem ganjil genap bagi kendaraan bermotor, hingga penjualan BBM dalam wadah jerigen sesuai program Pertamina Delivery Service (PDS).

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan stok Pertalite berkurang dari yang sebelumnya di atas 20 hari menjadi 16–18 hari akibat terdapat perpindahan konsumen bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi ke BBM subsidi.

“Secara stok nasional kita, BBM itu di 16–18 hari. Yang terjadi pergeseran dari 16–18 hari itu adalah RON 90 (Pertalite),” ucap Bahlil ketika dijumpai di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

Bahlil menjelaskan turunnya stok Pertalite diakibatkan oleh pergeseran konsumen dari yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi seperti Pertamax, kini beralih menjadi Pertalite. Peralihan tersebut disebabkan oleh disparitas harga antara Pertalite dengan Pertamax.

Bahlil yang juga merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan saat ini proses percampuran atau blending untuk pembuatan Pertalite sedang berlangsung di kilang.

Adapun waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan stok Pertalite kembali di kisaran 20 hari seperti sebelumnya diperkirakan memakan waktu kurang lebih sepekan.

“Mungkin untuk mencapai di angka 20 hari itu ya kita butuh waktu seminggu. Seminggu selesai. Tapi di 16–18 hari itu kan bukan berarti kita kekurangan standar minimal,” kata Bahlil.

Sementara itu, untuk jenis BBM lainnya, seperti Biosolar, Pertamax (RON 92), Pertamax Green (RON 95), Pertamax Turbo (RON 98), Bahlil menyampaikan tidak ada permasalahan.

“Untuk Biosolar, RON 92, RON 95, RON 98 itu nggak ada masalah, nggak ada masalah, yang terjadi pergeseran itu RON 90,” ucap Bahlil.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pada akhir Agustus 2026 mencatat konsumsi Pertalite naik hingga 12,92 persen pada Juli 2026, tepatnya sebulan setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan rata-rata penyaluran Pertalite sebelum terjadinya kenaikan harga Pertamax adalah 75.795 kiloliter (KL) per hari. Akan tetapi, setelah harga Pertamax naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter pada 10 Juni 2026, terjadi lonjakan rata-rata penyaluran Pertalite.

Pada 10 Juni 2026, konsumsi Pertalite tercatat sebanyak 82.760 KL per hari, naik 9,19 persen dengan selisih 6.965 KL per hari apabila dibandingkan dengan rata-rata penyaluran Pertalite sebelum kenaikan harga Pertamax.

Kemudian, pada Juli 2026, kenaikan konsumsi Pertalite kembali terjadi, yakni sebanyak 85.589 KL per hari, naik 12,92 persen dengan selisih 9.794 KL per hari apabila dibandingkan dengan rata-rata penyaluran Pertalite sebelum kenaikan harga Pertamax.

Pada periode Agustus, tutur Wahyudi, terjadi penurunan konsumsi Pertalite apabila dibandingkan dengan bulan Juli. Rata-rata penyaluran Pertalite pada bulan Agustus berada di kisaran 84.368 KL per hari, lebih rendah dibandingkan dengan bulan Juli.

Meskipun demikian, rata-rata konsumsi Pertalite pada bulan Agustus masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan periode sebelum Pertamax mengalami kenaikan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026