Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan penguatan budaya keselamatan transportasi akan berjalan terus melalui pengawasan, penegakan hukum, serta edukasi berkelanjutan sebagai langkah meningkatkan kepatuhan pengguna jalan dan menekan risiko kecelakaan lalu lintas.

"Keselamatan transportasi darat perlu menjadi budaya yang diterapkan oleh semua stakeholders, tidak hanya pemerintah sebagai regulator tetapi juga pihak lainnya, seperti operator perusahaan angkutan dan masyarakat untuk mematuhi aturan," kata Direktur Keselamatan Transportasi Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Sigit Widodo dalam diskusi Forum Wartawan Perhubungan (Forwahub) bertajuk "Keselamatan dan Transportasi Jalan Tanggung Jawab Bersama" yang diadakan di Kantor Kemenhub, Jakarta, Rabu.

Ia menyebut Ditjen Perhubungan Darat terus memperkuat upaya untuk meningkatkan keselamatan dan meminimalisir kecelakaan lalu lintas dengan melibatkan berbagai pihak.

"Pemerintah sebagai regulator bertanggung jawab menjamin keselamatan tetapi perlu dukungan dan kolaborasi semua stakeholders," ujarnya.

Dia menuturkan pihaknya melakukan sejumlah langkah mulai dari mewajibkan perusahaan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU), dan menangani lokasi rawan kecelakaan.

Selain itu, rutin melakukan rampcheck di terminal penumpang dan pul perusahaan otobus guna memastikan kendaraan memenuhi persyaratan administratif dan teknik laik jalan.

Sigit juga menjelaskan berdasarkan data Korlantas Polri pada periode 2025 tercatat 158.508 kejadian kecelakaan lalu lintas dan kelompok usia pelajar/mahasiswa menyumbang 39 persen dari total keterlibatan kecelakaan.

Jumlah tersebut, kata dia, menjadi perhatian pemerintah, sebagai langkah pencegahan, Ditjen Perhubungan Darat menjalankan program Zona Selamat Sekolah (ZoSS) dan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) mulai dari kawasan permukiman hingga kawasan SD, SMP, dan SMA/sederajat.

"Sampai dengan tahun 2026 telah dibangun Zona Selamat Sekolah (ZoSS) pada 403 lokasi," ucapnya.

Selain itu, keselamatan transportasi jalan juga berfokus pada angkutan barang yang berkeselamatan dengan memastikan pengawasan serta penegakan hukum dilakukan secara lebih efisien dan transparan melalui pemanfaatan teknologi ETLE HUB.

Sistem itu telah mencatat 221.606 deteksi kendaraan di 51 titik UPPKB dan BUJT selama periode 10 Agustus hingga 27 Oktober 2026.

Selain pengawasan, upaya yang dilakukan untuk membangun budaya keselamatan dengan edukasi dan kampanye untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran hingga perubahan perilaku masyarakat.

"Kami menyasar pelajar, komunitas, pengemudi angkutan, maupun masyarakat umum lainnya, kami turut melibatkan berbagai mitra untuk berkolaborasi dalam memberikan edukasi keselamatan," ucap Sigit.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ekonomi Kreatif berdiskusi dengan delegasi World Creativity Organization (WCO) membahas pertimbangan Indonesia untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Year of Creativity 2027 dan peluang kolaborasi untuk memperkuat potensi ekonomi kreatif Indonesia di mata dunia.

Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, menilai peluang ini perlu dimanfaatkan untuk memperkenalkan potensi ekonomi kreatif Indonesia sekaligus menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

"Inisiatif ini berpeluang besar menjadi panggung utama untuk memperkenalkan ekosistem kreatif Indonesia ke tingkat dunia. Harapan kami, partisipasi ini tidak berhenti pada gelaran acara saja, tetapi memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan, memperluas jejaring kerja sama antarnegara, serta memperkokoh fondasi industri kreatif kita dalam jangka panjang," jelas Menteri Ekraf.

Selama audiensi, delegasi WCO memaparkan gambaran umum Year of Creativity, format kegiatan, serta mekanisme seleksi negara penyelenggara. Indonesia juga menggali pembelajaran dari Brasil yang menjadi tuan rumah Year of Creativity 2026 sebagai referensi dalam mempersiapkan program serupa pada 2027.

Diskusi tersebut turut membahas potensi manfaat program bagi ekosistem ekonomi kreatif nasional, khususnya dalam membuka peluang bagi talenta muda dan pelaku usaha kreatif Indonesia untuk memperluas jangkauan ke pasar global.

“Kami memandang kreativitas bukan hanya sekadar ekspresi seni, melainkan instrumen strategis yang mendorong inovasi, menciptakan peluang usaha baru, memperkuat daya saing bangsa di kancah internasional, serta menggerakkan pembangunan ekonomi, inklusi sosial, keberlanjutan, dan kemajuan manusia," ujar Riefky.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Ekraf bersama pihak terkait akan membentuk tim kajian internal untuk menelaah usulan penyelenggaraan Year of Creativity 2027.

Kajian tersebut mencakup kesiapan infrastruktur, peluang kemitraan strategis, serta keselarasan program dengan prioritas ekonomi nasional. Hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah sebelum mengambil keputusan resmi mengenai partisipasi Indonesia.

Dialog ini menjadi langkah awal untuk menjajaki peluang kolaborasi Indonesia dengan komunitas ekonomi kreatif global. Jika terealisasi, program tersebut diharapkan dapat memperluas pengakuan internasional terhadap talenta, produk, dan karya kreatif Indonesia sekaligus membuka akses ke jejaring dan pasar global.

Edna dos Santos-Duisenberg menyampaikan optimisme terhadap potensi ekonomi kreatif Indonesia dan peluang kerja sama yang dapat dikembangkan menjelang 2027.

“Kami melihat Indonesia memiliki ekosistem kreatif yang sangat dinamis serta berdaya saing tinggi. Kami berharap diskusi awal ini dapat membuka jalan bagi kerja sama yang erat dan berkelanjutan untuk mengangkat potensi kreativitas Indonesia ke panggung internasional pada tahun 2027 mendatang,” pungkas Edna.

WCO merupakan organisasi internasional yang berfokus pada promosi kreativitas sebagai pendorong transformasi ekonomi, inovasi, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan. Digagas dan diwakili oleh Co-Founder & Vice President Edna dos Santos-Duisenberg, organisasi ini memulai gerakannya pada Desember 2025 dengan menetapkan Brasil sebagai tuan rumah Year of Creativity 2026.

WCO mengembangkan platform kolaborasi global dan mekanisme pengajuan negara tuan rumah (host country bidding) untuk penyelenggaraan tahunan.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mencatatkan laba periode berjalan sebesar Rp9,66 triliun sepanjang Januari-September 2026, tumbuh 46 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp6,61 triliun.

Direktur Utama ANTAM Untung Budiharto menyampaikan, capaian tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjaga momentum pertumbuhan di tengah dinamika industri pertambangan.

“Kami terus memperkuat fundamental bisnis melalui optimalisasi operasional, penguatan strategi komersial, serta pengembangan portofolio usaha untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan," ujar Untung dalam pernyataan resmi di Jakarta, Rabu.

Selain pertumbuhan laba, perusahaan negara ini mencatatkan peningkatan EBITDA sebesar 45 persen menjadi Rp13,48 triliun hingga September 2026, dibandingkan Rp9,33 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Laba kotor perusahaan juga meningkat 42 persen menjadi Rp15,56 triliun dari Rp10,98 triliun. Sementara itu, laba usaha tumbuh 53 persen menjadi Rp12,05 triliun dibandingkan Rp7,89 triliun pada periode Januari-September 2025.

Dari sisi penjualan, ANTAM membukukan penjualan bersih sebesar Rp88,48 triliun hingga September 2026, tumbuh 23 persen dibandingkan Rp72,03 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Penjualan domestik berkontribusi sebesar Rp83,86 triliun atau setara 95 persen dari total penjualan bersih perusahaan. Nilai tersebut meningkat 21 persen dibandingkan periode Januari-September 2025, mencerminkan kuatnya penyerapan pasar dalam negeri terhadap produk emas, bijih nikel, dan bijih bauksit.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Antam Arini Kasmira menyampaikan, kinerja perusahaan hingga September 2026 mencerminkan peningkatan kualitas profitabilitas yang ditunjukkan oleh margin laba yang semakin baik, sekaligus penguatan posisi kas sebagai landasan fleksibilitas keuangan perusahaan.

“Capaian tersebut didukung oleh pengelolaan modal kerja yang efektif, pengendalian biaya yang disiplin, serta penerapan manajemen risiko yang terukur, sehingga Antam dapat menjaga fundamental keuangan yang solid secara berkelanjutan," ujar Arini.

Produk emas menjadi kontributor terbesar penjualan perusahaan dengan porsi 77 persen dari total penjualan. Penjualan emas mencapai Rp68,41 triliun, meningkat 17 persen dibandingkan Rp58,67 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi volume, penjualan emas mencapai 25.217 kilogram atau 810.745 troy ounce hingga September 2026. Sementara itu, produksi emas dari tambang perusahaan tercatat sebesar 634 kilogram atau 20.384 troy ounce.

Pada segmen nikel, yang mencakup feronikel dan bijih nikel, kontribusi terhadap total penjualan persero mencapai 19 persen. Pendapatan dari segmen ini meningkat 52 persen menjadi Rp16,98 triliun dibandingkan Rp11,15 triliun pada periode Januari-September 2025.

Produksi bijih nikel mencapai 12,16 juta wet metric ton (wmt), sedangkan penjualannya tercatat sebesar 10,73 juta wmt.

Produksi feronikel mencapai 11.638 ton nikel dalam feronikel (TNi). Sementara itu, penjualan feronikel meningkat 71 persen menjadi 13.971 TNi dibandingkan 8.182 TNi pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada segmen bauksit dan alumina, perusahaan mencatatkan penjualan sebesar Rp2,64 triliun, tumbuh 35 persen dibandingkan Rp1,95 triliun pada Januari-September 2025.

Produksi bauksit mencapai 2 juta wmt, sedangkan penjualannya meningkat 49 persen menjadi 1,64 juta wmt dari 1,10 juta wmt pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Adapun produksi alumina atau chemical grade alumina (CGA) meningkat 14 persen menjadi 153.399 ton dibandingkan 134.224 ton pada Januari-September 2025. Penjualan alumina juga tumbuh 9 persen menjadi 146.642 ton dari 134.768 ton.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah Indonesia mengkaji pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di sejumlah wilayah, termasuk di Kepulauan Riau (Kepri), untuk mendukung ketahanan energi nasional.

Bahlil mengatakan pemerintah telah menjalin kerja sama dengan beberapa negara terkait rencana pengembangan nuklir, namun, penentuan lokasi masih dalam tahap kajian dan perhitungan, termasuk untuk memastikan kelayakan.

“Pemerintah Indonesia sudah melakukan kerja sama dengan beberapa negara untuk pembangkit nuklir, dan salah satu di antaranya yang masih dalam studi akan ditempatkan di Kepri," kata Bahlil di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, selain di Kepulauan Riau, pemerintah juga mengkaji sejumlah lokasi lain, antara lain di Halmahera, Kalimantan, dan Sumatera.

Untuk rencana pembangunan PLTN di Halmahera, Bahlil menyebut pemerintah masih mengkaji kemungkinan kerja sama dengan Rusia.

“PLTN nuklir yang akan di Halmahera itu bekerja sama kalau tidak salah dalam kajian sekarang, masih dalam kajian itu dengan Rusia. Terus ada beberapa juga lokasi di Kalimantan, dan ada beberapa lokasi juga yang ada di Sumatera, salah satu di antaranya adalah Kepri,” ujarnya.

Bahlil menegaskan, pemerintah akan terlebih dahulu melakukan kajian kelayakan atau feasibility study (FS) sebelum memutuskan pengembangan PLTN di lokasi-lokasi tersebut.

“Ini kita kaji dulu, kita sedang mempertimbangkan, kalau sudah lolos FS-nya, baru kita lakukan,” katanya.

Ia menambahkan, negara yang akan menjadi mitra pengembangan nuklir harus memiliki kemampuan dan rekam jejak yang teruji di bidang tersebut.

Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan riset nuklir oleh BRIN dan lembaga pemerintah lainnya diarahkan untuk kebutuhan energi dan kesehatan, termasuk pembangunan PLTN.

Prasetyo yang juga Juru Bicara Presiden RI menjelaskan BRIN telah memamerkan hasil riset dan inovasi bidang nuklir di Istana Kepresidenan RI pada 6 Agustus, termasuk kesiapan teknologi untuk mendukung pembangunan PLTN.

Dalam pameran tersebut, peneliti BRIN menyampaikan kesiapan untuk mendukung rencana pemerintah membangun PLTN.

Peneliti BRIN juga menjelaskan Indonesia memiliki potensi uranium hingga 89.000 ton dan thorium sebanyak 143.000 ton. Peneliti saat ini juga telah berhasil memurnikan uranium hingga 60 persen.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Dekan sekaligus CEO Asian Development Bank Institute (ADBI) Bambang Brodjonegoro menyoroti banyaknya usaha kecil dan menengah (UKM) yang bergerak di sektor informal sehingga Indonesia perlu mendorong transformasi usaha ke sektor formal guna memperkuat perekonomian.

Bambang mengatakan, sektor informal memang dapat menjadi penyangga perekonomian ketika terjadi krisis. Namun, ketergantungan pada sektor tersebut tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang, sehingga Indonesia perlu mendorong UKM beralih ke sektor formal agar perekonomian dapat berkembang lebih kuat.

“Yang perlu kita bangun (untuk UKM) adalah peningkatan dari sektor informal menuju sektor formal,” kata Bambang dalam Kadin Geoeconomics Policy Dialogue di Jakarta, Senin.

Menurutnya, Indonesia dapat mempelajari strategi industrialisasi Jepang dan Korea Selatan yang tidak hanya mengandalkan konglomerasi besar, tetapi juga memperkuat peran UKM.

Di Korea Selatan, pemerintah memberikan kebijakan industri, insentif, dan dukungan kepada konglomerasi, seperti Samsung dan Hyundai, dengan tenggat waktu serta persyaratan yang jelas.

Namun, jelas Bambang, proteksi pemerintah tidak boleh diberikan tanpa batas waktu. Setelah memperoleh perlindungan untuk mengembangkan industri dan menguasai pasar domestik, perusahaan harus mampu bersaing di pasar global melalui kegiatan ekspor.

Ia menekankan, perusahaan tidak dapat hanya mengandalkan teknologi yang dikembangkan pihak lain untuk memenangkan persaingan global. Inovasi menjadi kunci untuk menantang pemain yang telah lebih dahulu menguasai pasar. Hal tersebut tercermin dari besarnya investasi Korea Selatan dalam riset dan pengembangan (research and development/R&D).

Bambang juga mengingatkan, kegiatan R&D sebaiknya tidak hanya bertumpu pada lembaga penelitian pemerintah atau birokrasi, tetapi juga ditempatkan di perusahaan industri agar inovasi dapat langsung mendukung pengembangan produk dan daya saing usaha.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan UKM terlibat dalam proses industrialisasi. Ia mencontohkan, pemerintah Jepang dan Korea Selatan membangun rantai pasok (supply chain) yang menghubungkan perusahaan besar dengan UKM, sehingga usaha kecil dapat menjadi pemasok komponen bagi industri elektronik, otomotif, dan sektor manufaktur lainnya.

“Pada akhirnya, UKM tersebut menjadi pemasok komponen untuk Samsung, pemasok untuk industri otomotif Hyundai, industri elektronik, dan sektor industri lainnya. Mereka memulainya dari skala UKM,” jelas dia.

Keterlibatan UKM dalam rantai pasok tersebut, imbuh Bambang, tidak cukup hanya melalui pemberian kontrak dari perusahaan besar. Pemerintah juga perlu melatih pelaku UKM agar memahami proses manufaktur dan menguasai teknologi yang dibutuhkan untuk memenuhi standar industri.

“Pemahaman mengenai teknologi bagi UKM ini sangat krusial di Jepang dan Korea, sehingga mereka benar-benar layak menjadi bagian dari rantai pasok industri besar. Begitulah caranya UKM bertransformasi menjadi tulang punggung perekonomian,” kata Bambang.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya etika bisnis dalam menjaga keberlangsungan UKM. Menurutnya, perusahaan besar perlu berfokus pada bisnis utama dan tidak mengambil alih pasar yang semestinya dapat menjadi ruang usaha bagi UKM.

Bambang mencontohkan, perusahaan besar di Jepang seperti Sumitomo atau Mitsubishi tidak harus merambah bisnis restoran sushi meskipun usaha tersebut berpotensi menghasilkan keuntungan besar. Sebaliknya, perusahaan besar dapat berfokus pada industri berat dan manufaktur, sementara UKM mengembangkan usaha di sektor jasa, termasuk kuliner.

Ia menilai, Indonesia masih perlu memperkuat etika bisnis agar konglomerasi besar tidak berhadapan langsung dengan UKM dalam persaingan yang tidak seimbang. Menurut Bambang, pembagian ruang usaha yang lebih proporsional dapat membantu UKM berkembang tanpa harus menghadapi persaingan langsung dengan perusahaan bermodal besar.

“Saya rasa ini adalah area di mana Indonesia masih perlu menyelaraskan dan mematangkan etika bisnisnya, demi memastikan tidak ada persaingan langsung secara head-to-head antara satu konglomerasi raksasa melawan UKM, misalnya di bisnis kuliner atau F&B. Menurut saya hal itu tidak adil, terutama bagi para pelaku UKM,” kata Bambang.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong operasi pasar pangan terus diperkuat menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, guna menjaga stabilitas harga serta memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia secara merata.

Menurut Tito penguatan operasi pasar penting dilakukan di seluruh Indonesia karena sebagai langkah utama menjaga stabilitas harga pangan menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat pada akhir tahun.

"Operasi pasar (harus) terus dilanjutkan oleh Badan Pangan Nasional, Bulog, dan lain-lain," kata Mendagri dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin.

Tito menekankan pemerintah telah memiliki data daerah beserta komoditas yang membutuhkan intervensi sehingga pelaksanaan operasi pasar dapat dilakukan lebih tepat sasaran dan efektif secara nasional.

Ia menegaskan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog, serta pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi agar distribusi pangan berjalan lancar dan gejolak harga dapat segera dikendalikan bersama.

Dia menilai peningkatan permintaan pangan menjelang Natal dan tahun baru merupakan kondisi rutin sehingga langkah antisipatif harus dilakukan lebih awal melalui koordinasi lintas sektor nasional.

"Datanya clear di kabupaten mana saja itu lengkap kita memiliki data dan komoditasnya apa saja yang perlu dilakukan operasi pasar di tempat itu," tutur Tito.

Selain operasi pasar, Mendagri mendorong penyaluran bantuan sosial tunai, bantuan non tunai, serta bantuan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat selama periode permintaan meningkat nasional.

Tito juga meminta pemerintah daerah memanfaatkan kemampuan fiskal masing-masing dalam mendukung bantuan sosial sehingga perlindungan masyarakat dapat berjalan lebih luas dan merata di berbagai wilayah.

Ia menegaskan koordinasi pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pengendalian inflasi karena setiap wilayah memiliki karakteristik kebutuhan serta komoditas pangan yang berbeda sepanjang tahun.

Tito berharap langkah terpadu tersebut mampu menjaga pasokan, memperlancar distribusi, serta mengurangi tekanan harga ketika mobilitas masyarakat meningkat selama libur akhir tahun.

Kebijakan pengendalian harga akan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan lapangan sehingga setiap intervensi dapat disesuaikan dengan kondisi pasokan maupun kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Tito meyakini sinergi seluruh kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah mampu menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional tetap kuat menghadapi akhir tahun.

Di tempat yang sama, Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras nasional aman menghadapi Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 dengan cadangan beras pemerintah (CBP) sekitar 4,5 juta ton serta produksi dalam negeri tetap berlanjut stabil.

“Pangan kita khususnya beras yang menjadi pangan strategis selama dua tahun pemerintahan saat ini swasembada berkelanjutan. Tahun lalu tidak impor, tahun ini juga tidak impor. Insya Allah stok kita aman, aman sampai bulan Juli. Stok kita tertinggi sepanjang sejarah saat ini,” kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Inilah yang dimaksud komprehensif. Rumahnya diperbaiki, ada yang belum punya sertifikat dibantu, ada yang ga punya usaha dibantu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengupayakan agar Program Bedah Rumah disertai pemberdayaan ekonomi masyarakat lewat dukungan usaha dan penyelesaian persoalan sertifikasi tanah.

“Inilah yang dimaksud komprehensif. Rumahnya diperbaiki, ada yang belum punya sertifikat dibantu, ada yang ga punya usaha dibantu,” kata Maruarar saat meninjau Program Bedah Rumah di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan program tersebut merupakan bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto, yakni pembangunan dan renovasi tiga juta rumah.

Menurut dia, pelaksanaan program perlu disertai pemberdayaan ekonomi agar masyarakat penerima manfaat mendapatkan dukungan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Dalam kunjungan tersebut, Maruarar meninjau rumah milik seorang warga bernama Ester yang tidak layak huni. Menurutnya, kondisi rumah dan keadaan ekonomi penghuni menjadi pertimbangan penting untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran.

Ia menegaskan ketepatan sasaran diperlukan agar bantuan negara diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, baik berdasarkan kondisi hunian maupun kemampuan ekonominya.

Selain perbaikan rumah, Maruarar menyebut pemerintah juga mendorong penyelesaian persoalan sertifikasi tanah bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan serta pemberian bantuan usaha.

Dalam kegiatan itu, ia turut menyoroti peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya kebijakan pembiayaan yang berpihak kepada pelaku usaha kecil, termasuk penurunan suku bunga pembiayaan PNM dari sebelumnya sekitar 22 persen menjadi 8 persen sesuai arahan Presiden Prabowo.

Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui akses pembiayaan yang lebih terjangkau.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat mulai Januari tahun 2025 sampai dengan 15 Oktober 2026 total capaian pembangunan dan renovasi rumah tercatat sebanyak 1,79 juta unit.

"Total mulai Januari tahun 2025 sampai dengan 15 Oktober 2026 capaian kita adalah 1.790.081 unit," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choirul dalam penyampaian capaian Kementerian PKP di Jakarta, Selasa (20/10).

Didyk menambahkan total capaian tersebut terdiri dari pembangunan sebanyak 1.103.918 unit rumah dan renovasi sebanyak 686.163 unit rumah.

​"Ini yang kerja sama dengan seluruh ekosistem perumahan," katanya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bagi UMKM, pemahaman terhadap prosedur dan persyaratan karantina dapat membantu mengurangi hambatan dalam proses perdagangan serta meningkatkan kesiapan produk memasuki pasar ekspor

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, pemahaman terhadap prosedur dan persyaratan karantina dapat meningkatkan daya saing, serta mengurangi hambatan dagang produk UMKM Indonesia, terutama dalam menembus pasar ekspor.

“Bagi UMKM, pemahaman terhadap prosedur dan persyaratan karantina dapat membantu mengurangi hambatan dalam proses perdagangan serta meningkatkan kesiapan produk memasuki pasar ekspor,” ujarnya dalam Indonesia Quarantine Expo 2026, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, kehadiran Badan Karantina Indonesia (Barantin) tidak hanya penting untuk melindungi sumber daya hayati, tetapi juga mendampingi pelaku UMKM melalui peningkatan pemahaman mengenai persyaratan perdagangan dan karantina.

Maman berharap Barantin dapat bekerja sama dengan Kementerian UMKM dalam memberikan pendampingan, termasuk melalui peningkatan literasi hukum, manajemen, serta pemahaman mengenai standar yang harus dipenuhi untuk memasuki pasar global.

Ia menjelaskan, Indonesia memiliki beragam produk potensial yang berasal dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri pengolahan. Potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi produk bernilai tambah untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun internasional.

Namun, untuk memanfaatkan peluang tersebut, pelaku UMKM perlu mempersiapkan produknya agar sesuai dengan persyaratan di negara tujuan ekspor.

Selain pendampingan, Maman menekankan pentingnya penguatan layanan digital untuk mempermudah pelaku UMKM memperoleh informasi dan mengakses layanan yang dibutuhkan.

Kementerian UMKM, lanjutnya, terus memperkuat transformasi digital melalui sistem SAPA UMKM sebagai platform layanan terpadu yang mendukung penyediaan informasi, akses program pembinaan, serta kemudahan layanan bagi pelaku usaha.

Sejalan dengan upaya tersebut, Kementerian UMKM mendorong sinergi antara SAPA UMKM dan Barantin Electronic System for Transaction and Utility Service Technology (BEST TRUST), sistem layanan digital milik Barantin.

Menurut Maman, integrasi kedua sistem tersebut diharapkan dapat mempermudah pelaku UMKM dalam memperoleh informasi mengenai persyaratan perkarantinaan.

Maman menegaskan, kolaborasi antarlembaga diperlukan untuk memperluas akses pasar, meningkatkan kapasitas usaha, memperkuat daya saing produk, serta mempermudah pelaku UMKM memperoleh dukungan pembiayaan.

Selain itu, ia menyoroti peran usaha menengah sebagai agregator yang dapat membantu mengonsolidasikan produk UMKM, menjaga konsistensi pasokan, memperluas jaringan distribusi, dan menghubungkan usaha mikro dan kecil dengan rantai pasok yang lebih luas.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Barantin hadir bukan untuk mempersulit, melainkan membentangkan karpet merah bagi pelaku UMKM yang ingin menembus pasar ekspor

Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) berupaya memperkuat akses pasar global bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui pendampingan dan peningkatan pemahaman mengenai persyaratan ekspor, termasuk ketentuan karantina, ketertelusuran produk, serta standar yang ditetapkan negara tujuan.

Kepala Barantin Abdul Kadir Karding menyampaikan upaya tersebut menjadi bagian dari peran Barantin dalam mendukung pelaku usaha agar mampu memenuhi persyaratan perdagangan internasional, sekaligus memperluas peluang ekspor produk unggulan daerah.

“Barantin hadir bukan untuk mempersulit, melainkan membentangkan karpet merah bagi pelaku UMKM yang ingin menembus pasar ekspor,” ujar Karding dalam Indonesia Quarantine Expo (IQExpo) 2026 di Jakarta, Jumat.

Menurut Karding, pendampingan diperlukan agar pelaku usaha tidak hanya mampu memproduksi barang, tetapi juga memahami persyaratan teknis yang harus dipenuhi sebelum memasuki pasar internasional.

Ia menjelaskan salah satu tantangan yang kerap dihadapi UMKM adalah keterbatasan informasi mengenai persyaratan ekspor di negara tujuan. Guna mengatasi kendala tersebut, pihaknya menyediakan Klinik Ekspor Karantina di seluruh provinsi yang dapat dimanfaatkan calon eksportir untuk memperoleh konsultasi dan bimbingan teknis mengenai persyaratan karantina sebelum produk diberangkatkan.

“Jangan sampai pengusaha sudah memiliki produk, tetapi tidak tahu persyaratan untuk masuk ke negara tujuan. Di situlah karantina hadir memberikan pendampingan,” ujar Karding.

Pendampingan UMKM juga diperkuat melalui kerja sama Barantin dengan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pada September 2026, kedua lembaga menandatangani nota kesepahaman untuk mendukung Gerakan 1.000 Pelaku Usaha Ekspor menuju pasar global.

Barantin juga berencana memperluas kolaborasi dengan Kementerian Desa agar pendampingan ekspor dapat menjangkau pelaku usaha hingga wilayah pedesaan.

Selain memperluas akses pasar, Barantin juga mendorong pelindungan sumber daya hayati melalui edukasi dan pelibatan masyarakat.

Upaya tersebut diwujudkan melalui pemeriksaan kesehatan gratis terhadap 2.821 ekor hewan, pemberian 2.254 dosis vaksin rabies, serta edukasi di 16 kampus dan lima sekolah yang diikuti lebih dari 4.000 peserta.

Selain itu, sebagai tindak lanjut IQExpo 2026, Barantin bersama Kementerian UMKM dan perwakilan dari 38 provinsi menandatangani Deklarasi Perkarantinaan dan Pengembangan UMKM Ekspor.

Komitmen tersebut bertujuan memperkuat sistem perkarantinaan, meningkatkan daya saing, serta memperluas akses pasar ekspor bagi UMKM Indonesia.

Di sisi lain, Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan, pemahaman mengenai prosedur dan persyaratan karantina dapat membantu UMKM mengurangi hambatan perdagangan serta meningkatkan kesiapan produk untuk memasuki pasar ekspor.

Maman juga melihat peluang sinergi antara SAPA UMKM milik Kementerian UMKM dan BEST TRUST, sistem layanan karantina digital Barantin.

Sinergi tersebut diharapkan mempermudah akses pelaku UMKM terhadap informasi dan layanan karantina, sekaligus membantu mereka memenuhi ketentuan ekspor.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah menunjukkan keberpihakan dengan mengutamakan kebutuhan industri dalam negeri

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai rencana pemerintah mengurangi hingga menghentikan ekspor gas bumi demi memprioritaskan kebutuhan dalam negeri merupakan bukti keberpihakan pemerintah terhadap industri nasional.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, kebijakan tersebut menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah dalam mengatasi kendala pasokan gas yang selama ini dihadapi industri nasional.

“Pemerintah menunjukkan keberpihakan dengan mengutamakan kebutuhan industri dalam negeri,” ujar Saleh dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.

Menurut Saleh, ketersediaan gas yang memadai dan berkelanjutan merupakan faktor penting untuk meningkatkan kapasitas produksi, menarik investasi, memperkuat daya saing manufaktur, serta menciptakan lapangan kerja.

Ia menilai, pemerintah sudah selayaknya memprioritaskan kebutuhan gas untuk industri dalam negeri agar sektor manufaktur dapat meningkatkan produksi, menciptakan nilai tambah, dan memperluas penyerapan tenaga kerja.

"Sebagaimana kita ketahui saat ini industri dalam negeri pengguna gas justru kesulitan mendapatkan pasokan gas, jadi langkah opsi menyetop ekspor gas ke negara tetangga adalah langkah yang sangat tepat , berarti pemerintah telah berpaling mengutamakan kebutuhan dalam negeri," ujar Saleh.

Saleh juga mengapresiasi respons cepat Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Dukungan terhadap rencana tersebut juga disampaikan Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) Edy Suyanto.

Dirinya dikonfirmasi menyebut kebijakan prioritas gas untuk kebutuhan domestik sangat dinantikan oleh industri keramik yang membutuhkan gas sebagai sumber energi dalam proses pembakaran bersuhu tinggi.

Menurut Edy, kepastian pasokan gas dengan harga kompetitif menjadi modal penting bagi industri keramik untuk meningkatkan utilisasi pabrik dan melanjutkan rencana ekspansi yang sebelumnya terkendala.

“Inilah kebijakan yang telah lama kami tunggu dan harapkan sebagai industri penerima HGBT. Industri keramik akan kembali bergairah dan siap melanjutkan tahapan ekspansinya,” kata Edy.

Ia berharap tambahan pasokan gas dapat memperkuat industri keramik sekaligus memberikan efek berganda bagi sektor lain, seperti konstruksi, properti, transportasi, dan industri bahan baku.

“Berikan kami gas, kami ciptakan multiplier effect dan dukung pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Kegiatan market sounding ini dapat terselenggara atas kerja sama yang baik antara Kantor Bersama KPBU dan Kementerian Perhubungan selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendorong investasi sektor transportasi melalui market sounding proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Terminal Tipe A Purabaya di Jawa Timur dan Terminal Tipe A Betan Subing di Lampung.

“Kegiatan market sounding ini dapat terselenggara atas kerja sama yang baik antara Kantor Bersama KPBU dan Kementerian Perhubungan selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK). Kami harap melalui kegiatan ini, para calon investor memperoleh gambaran awal proyek, struktur proyek, dan alokasi risiko,” ujar Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Ichsan Zulkarnaen sebagaimana keterangan resminya di Jakarta, Rabu.

Kegiatan yang diselenggarakan bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Selasa (20/10).

Ia menjelaskan, penjajakan pasar merupakan tahapan penting dalam penyiapan proyek pengembangan kedua terminal tersebut sekaligus menjadi bagian dari peran BKPM dalam Kantor Bersama KPBU untuk mempromosikan proyek yang siap ditawarkan kepada investor.

Ichsan menyampaikan bahwa investasi menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Pada triwulan II 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,29 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Sementara itu, realisasi investasi hingga triwulan III 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun, meningkat 7,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi berkontribusi sebesar Rp154,4 triliun.

Menurut Ichsan, investasi pada infrastruktur konektivitas dan transportasi menjadi salah satu fokus pemerintah karena dapat meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang, menekan biaya logistik, membuka akses ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Terminal Tipe A Purabaya memiliki kebutuhan investasi mencapai Rp780,4 miliar yang berdiri di atas lahan seluas 12 hektare dengan masa kerja sama selama 30 tahun, serta menawarkan tingkat pengembalian investasi atau Internal Rate of Return (IRR) sebesar 13,33 persen.

Sementara itu, Terminal Tipe A Betan Subing yang berada di Provinsi Lampung merupakan simpul transportasi yang menghubungkan aktivitas ekonomi di wilayah Sumatera bagian selatan.

Terminal seluas 5,48 hektare tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sebesar Rp397,3 miliar, dengan masa kerja sama selama 20 tahun dan nilai IRR sebesar 12,52 persen.

Melalui kegiatan market sounding, BKPM mengharapkan masukan, pandangan, dan minat dari investor serta pelaku usaha untuk menyempurnakan kajian, struktur proyek, dan dokumen pengadaan agar kedua proyek tersebut semakin menarik bagi calon mitra usaha.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Beberapa berita seputar isu ekonomi yang tayang kemarin, Selasa (20/10), masih menarik untuk dibaca pagi ini. Mulai dari kebakaran KMP Batumandi di sekitar Pulau Merak Besar hingga soal penyaluran gaji PNS yang tetap lewat perbankan.

Berikut rangkumannya:

ASDP benarkan terjadi insiden kebakaran KMP Batumandi di sekitar Merak

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengonfirmasi telah terjadi insiden kebakaran di atas KMP Batumandi di sekitar Pulau Merak Besar saat kapal sedang dalam proses alun sandar menuju Dermaga VI Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, pada Selasa (20/10) sore.

Kapal sebelumnya bertolak dari Pelabuhan Bakauheni sekitar pukul 14.52 WIB. Sekitar pukul 16.15 WIB, petugas darat melihat adanya percikan api di buritan bagian belakang kapal, tepatnya di dek atas untuk muat kendaraan kecil.

Baca selengkapnya

Airlangga tegaskan pemerintah tidak pernah bahas pembagian HP gratis

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah tidak pernah membahas rencana pembagian telepon seluler atau handphone (HP) gratis kepada masyarakat untuk mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos).

“Enggak. Memang enggak pernah kita bahas (pembagian) HP itu,” kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (20/10).

Baca selengkapnya

Menperin susun peta jalan industri perkapalan untuk pacu kontribusi

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyatakan pihaknya tengah menyusun peta jalan industri perkapalan nasional untuk memperkuat daya saing dan meningkatkan kontribusi industri tersebut terhadap perekonomian Indonesia.

Penyusunan peta jalan itu diharapkan menjadi dasar perumusan arah pengembangan industri perkapalan dengan target yang terukur, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan industri nasional ke depan.

Baca selengkapnya

Menko Pangan paparkan 4 langkah benahi MBG di dua tahun Prabowo-Gibran

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan empat langkah pembenahan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memperluas pemerataan layanan, meningkatkan keamanan pangan, serta memperkuat tata kelola dan pengawasan dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Empat langkah tersebut meliputi percepatan layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), penataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), peningkatan keamanan dan mutu makanan, serta pembenahan data penerima manfaat dan penindakan penyimpangan.

Baca selengkapnya

Suahasil tegaskan gaji PNS tetap disalurkan lewat perbankan

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa penyaluran gaji pegawai negeri sipil (PNS) tetap dilakukan melalui sistem perbankan, bukan lewat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

"Akan tetap seperti sekarang, saya mentransfer tetap seperti sekarang," kata Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa(20/10).

Baca selengkapnya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026