Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simeulue melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menyatakan sebanyak enam ton ikan segar dari kabupaten kepulauan di Provinsi Aceh tersebut diekspor ke Jepang.

Kepala DKP Kabupaten Simeulue Supriman Juliansyah di Simeulue, Minggu, mengatakan pengiriman ikan segar berupa gurita dan ikan bayam tersebut dilakukan melalui mitra swasta, PT Usaha Mina Meuruke.

"Pengiriman ikan segar dari Pulau Simeulue ke Jepang mencapai enam ton. Ikan segar tersebut dari fasilitas gudang pendingin atau cold storage milik Pemkab Simeulue," katanya.

Ikan segar yang diekspor tersebut, kata dia, nilai jualnya cukup tinggi. Untuk gurita dengan harga Rp124 ribu per kilogram. Sedangkan ikan bayam mencapai Rp30 ribu per kilogram.

Ia mengatakan ikan yang diekspor tersebut sebelumnya telah melalui proses karantina sebagai langkah penting untuk memastikan produk perikanan tetap terjaga kesegarannya, higienis, serta bebas penyakit.

Menurut Supriman Juliansyah, komoditas perikanan dari Pulau Simeulue memiliki daya saing tinggi dan diterima dengan baik di pasar tujuan khususnya negeri matahari terbit tersebut.

"Kualitas ikan yang baik membuat ikan dari Pulau Simeulue memiliki daya saing di pasar internasional. Kami terus mengingatkan pelaku usaha untuk tetap menjaga mutu ikan yang dipasarkan di pasar internasional," katanya.

Supriman Juliansyah menyebutkan Pulau Simeulue memiliki potensi perikanan laut yang cukup besar. Jika dikelola dengan maksimal, menjadi peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah juga berupaya untuk meningkatkan pengelolaan potensi perikanan tersebut, sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya nelayan," kata Supriman Juliansyah.

Kabupaten Simeulue merupakan wilayah kepulauan terluar di Provinsi Aceh. Pulau Simeulue berada di Samudra Hindia yang jaraknya sekitar 180 mil laut dari pesisir barat Pulau Sumatra.

Kabupaten Simeulue merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 1999. Kabupaten Simeulue memiliki 10 kecamatan dengan 138 gampong atau desa yang dihuni sekitar 96 ribuan jiwa.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Indonesia memperoleh kenaikan kuota tangkapan tuna sirip biru selatan (Southern bluefin tuna/SBT) sebesar 25 persen menjadi 1.670 ton per tahun untuk periode 2027–2029, dari sebelumnya 1.336 ton per tahun.

Selain kenaikan kuota dasar tersebut, Indonesia berpeluang memperoleh tambahan hingga 1.500 ton per tahun dari kuota negara anggota Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) yang tidak terpakai, menurut keterangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Sabtu.

Kesepakatan kenaikan kuota tersebut dicapai dalam Pertemuan Tahunan ke-33 CCSBT di Brussel, Belgia, yang berakhir pada Kamis (8/10).

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan perjuangan meningkatkan alokasi kuota Indonesia telah berlangsung selama beberapa tahun, dimulai dengan pengajuan proposal tertulis pada Pertemuan Tahunan ke-30 CCSBT di Busan, Korea Selatan, pada 2023.

Upaya tersebut berlanjut pada Pertemuan Tahunan ke-32 CCSBT di Bali pada 2025.

Dalam pertemuan itu, Menteri Kelautan dan Perikanan mengusulkan alokasi Indonesia sebesar 15 persen dari total tangkapan yang diperbolehkan (total allowable catch/TAC), atau sekitar 3.000 ton.

Menurut Latif, usulan tersebut didasarkan pada prinsip keadilan bagi negara pantai berkembang dan posisi Indonesia sebagai lokasi satu-satunya kawasan pemijahan SBT yang diketahui di dunia.

"Posisi Indonesia berdasarkan pada keadilan, status kami sebagai negara pantai berkembang, dan realitas geografis yang tak terbantahkan sebagai penjaga satu-satunya kawasan pemijahan SBT di dunia," kata Latif.

Dalam pertemuan tahunan di Brussel tersebut, anggota CCSBT juga menyepakati peningkatan total tangkapan yang diperbolehkan (TAC) tuna sirip biru selatan secara global menjadi 23.647 ton per tahun untuk periode 2027–2029.

Indonesia mendukung kenaikan TAC yang didasarkan pada kajian ilmiah sembari terus memperjuangkan peningkatan alokasi nasional.

Delegasi Indonesia turut menyampaikan sejumlah langkah pembenahan tata kelola perikanan SBT, di antaranya penyelesaian kewajiban pengembalian kelebihan tangkapan (payback), penguatan program pemantau di atas kapal, serta penguatan sistem dokumentasi hasil tangkapan (Catch Documentation Scheme).

Tuna sirip biru selatan merupakan salah satu komoditas perikanan bernilai ekonomi tinggi. Harga ikan tersebut bahkan pernah mencapai rekor 3,2 juta dolar AS atau sekitar Rp53,6 miliar untuk satu ekor berbobot 243 kilogram.

Sebagai jenis ikan bermigrasi jauh, tuna dikelola melalui organisasi pengelolaan perikanan regional (Regional Fisheries Management Organization/RFMO) yang mengatur pemanfaatan dan konservasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaannya.

Khusus untuk tuna sirip biru selatan, pengelolaan dilakukan oleh Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT). Indonesia tercatat menjadi anggota organisasi tersebut sejak 2008.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Keuangan tengah merevisi aturan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perikanan tangkap, termasuk mekanisme pemungutan terhadap kapal berizin pemerintah daerah berukuran di atas 5 gross tonnage (GT) hingga 30 GT.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan penyempurnaan aturan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai mekanisme pemungutan PNBP sekaligus memastikan kesesuaian data perizinan kapal.

“Pemerintah ingin memastikan potensi penerimaan negara dari pemanfaatan sumber daya ikan dapat dikelola secara optimal. Karena itu, penyempurnaan regulasi harus berjalan seiring dengan penyiapan mekanisme pemungutan dan integrasi data perizinan kapal,” kata Latif dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan pengaturan tersebut mencakup kapal berizin pemerintah daerah yang beroperasi di wilayah perairan hingga 12 mil laut.

Menurut Latif, pembahasan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KKP telah dilakukan bersama Kementerian Keuangan sejak 2025.

Pada Oktober 2026, pembahasan berlanjut melalui rapat panitia antarkementerian dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam rancangan revisi tersebut, pemerintah juga membahas kemungkinan pelibatan pemerintah provinsi sebagai Mitra Instansi Pengelola (MIP) PNBP.

Skema itu diharapkan mendukung keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan penerimaan negara, termasuk melalui mekanisme imbal jasa sesuai ketentuan yang nantinya ditetapkan.

Latif menegaskan bahwa seluruh substansi revisi masih dalam pembahasan dan belum menjadi ketentuan baru yang berlaku.

Latif mengatakan penyempurnaan regulasi tersebut merupakan bagian dari upaya KKP dan Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), memperkuat tata kelola penerimaan negara, serta mencegah potensi penerimaan yang tidak terpungut dari pemanfaatan sumber daya ikan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan pedoman pengelolaan alat penangkapan ikan, yang tertinggal, hilang, atau dibuang di laut serta alat tangkap yang telah habis masa pakai atau rusak (ALDFG/EOLFG) untuk mendorong pengelolaan perikanan yang lebih bertanggung jawab dan ekonomi sirkular.

Pedoman tersebut diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 23 Tahun 2026, yang menjadi acuan pengelolaan alat penangkapan ikan dari hulu hingga hilir.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif, dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis, mengatakan alat penangkapan ikan yang tertinggal, hilang, atau dibuang di laut bukan sekadar menjadi sampah, tetapi juga dapat terus menangkap ikan tanpa kendali atau dikenal sebagai ghost fishing.

Ia mengatakan pengelolaan ALDFG/EOLFG merupakan bagian dari kebijakan ekonomi biru KKP yang diterapkan melalui prinsip reduce, reuse, dan recycle (3R).

Menurut dia, penerapan prinsip tersebut diharapkan membuat alat tangkap yang sudah tidak digunakan tidak langsung berakhir sebagai sampah, tetapi dapat kembali masuk ke dalam rantai nilai.

"Alat tangkap tidak berakhir sebagai sampah di laut, tetapi terus berputar dalam rantai nilai dan memberi nilai tambah. Jika jaring bekas memiliki nilai, nelayan akan terdorong membawanya kembali ke darat," katanya.

KKP akan melakukan uji coba penerapan pengelolaan alat tangkap yang telah habis masa pakai atau rusak di tiga pelabuhan perikanan, yakni Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung, PPS Cilacap, dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan.

Selain itu, praktik di lapangan juga akan diperkaya melalui program ATSEA (Arafura and Timor Seas Ecosystem Action) di Pelabuhan Perikanan Merauke serta kegiatan Environmental Justice Foundation di Muncar, Pengambengan, dan komunitas nelayan di Gresik.

Country Director Agence Française de Développement (AFD), lembaga keuangan Pemerintah Prancis, Sandrine Boucher mengapresiasi langkah KKP menerbitkan regulasi pengelolaan ALDFG/EOLFG.

Ia menyatakan pihaknya akan terus mendukung program ekonomi biru di Indonesia, termasuk upaya menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Dia juga berharap percontohan di Indonesia ini dapat ditiru oleh negara-negara lain.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Meulaboh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat memberi pelatihan kepada 61 orang putera puteri daerah setempat, untuk belajar bahasa Jepang selama 75 hari sebelum nantinya dikirim untuk magang dan bekerja ke Jepang.

"Sebelum berangkat ke Jepang, para peserta wajib mengikuti proses pelatihan dan pembekalan intensif selama kurang lebih 75 hari di Aceh Barat," kata Bupati Aceh Barat, Tarmizi, Kamis.

Materi yang diberikan meliputi penguasaan bahasa Jepang, pemahaman budaya, serta kesiapan fisik dan mental.

Selama masa pelatihan, pemerintah daerah juga memberikan dukungan fasilitas berupa uang transpor dan konsumsi bagi para peserta.

Tarmizi mengatakan pemerintah daerah saat ini terus berupaya menekan angka pengangguran di wilayahnya dengan memanfaatkan peluang kerja luar negeri. Salah satu langkah konkrit yang diambil adalah melalui program magang kerja ke Jepang.

"Ini upaya kita Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk mengurangi pengangguran dengan memanfaatkan peluang kerja luar negeri. Untuk tahap awal tahun ini, kita mengirimkan 61 orang ke Jepang untuk bekerja di sana," ujar Tarmizi.

Tarmizi menjelaskan program ini dilaksanakan secara legal dan aman melalui kerja sama resmi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Aceh serta Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kementerian.

"Program ini kerja sama dengan Disnakertransmob Aceh dan BP3MI Kemenaker. Jalur resmi dari kementerian ini penting supaya ada jaminan perlindungan langsung dari negara," tegasnya.

Selain itu, Pemkab Aceh Barat juga sedang mendiskusikan kerja sama dengan Asosiasi Ketenagakerjaan (AKN) Aceh Barat untuk mempersiapkan keberangkatan peserta ke beberapa negara tujuan lainnya pada tahun depan, dengan kuota yang diproyeksikan mencapai ratusan orang.

Tarmizi berharap Aceh Barat dapat menjadi pelopor bagi daerah lain di Provinsi Aceh dalam membuka akses peluang kerja internasional bagi para generasi muda.

Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan selama 75 hari dan pengurusan dokumen administrasi, para peserta dijadwalkan akan langsung diberangkatkan ke Jepang pada awal tahun depan.

"Kita mulai dari Aceh Barat sebagai pelopor, yang nantinya diharapkan bisa diikuti oleh seluruh kabupaten/kota di Aceh. Harapan kita, ini bisa memotivasi anak-anak muda Aceh Barat dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran," pungkasnya.

Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) guna menjamin mutu dan keamanan produk perikanan yang beredar di masyarakat, termasuk yang disalurkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ishartini mengatakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada Senin (5/10) tersebut menjadi landasan hukum bagi unit pelaksana teknis (UPT) di daerah dalam memformulasikan pengawasan pangan segar asal ikan secara lebih sistematis.

"PKS menjadi landasan hukum bagi UPT Badan Mutu KKP di seluruh Indonesia untuk bekerja bersama BPOM di daerah dalam mendukung program-program pemerintah," ujar Ishartini dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis.

Ruang lingkup kerja sama KKP dan BPOM mencakup pengawasan bersama pada proses produksi dan peredaran pangan hasil perikanan, pengujian laboratorium, serta pendampingan bagi pelaku usaha untuk memenuhi standar keamanan dan mutu pangan.

Selain itu, kedua lembaga juga berkolaborasi dalam pertukaran data dan informasi, pelaksanaan diseminasi serta edukasi publik secara bersama, hingga pemberian dukungan perluasan akses pasar bagi produk pangan berbasis hasil perikanan.

Melalui kerja sama ini, sebanyak 46 UPT Badan Mutu KKP dan 83 UPT BPOM di seluruh Indonesia akan berkolaborasi menjalankan inspeksi bersama ke Unit Pengolahan Ikan (UPI) maupun rantai pemasok.

Sinergi juga mencakup percepatan penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) untuk mendukung program MBG, serta pemberian edukasi mengenai sanitasi, higienitas, dan tata cara penanganan ikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Selain mengamankan rantai pasok pasokan MBG dari hulu ke hilir, kerja sama ini juga ditujukan untuk meningkatkan daya saing serta pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perikanan agar mampu menembus pasar ekspor.

Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyatakan kesiapannya untuk menyerap hasil perikanan untuk memenuhi kebutuhan sumber protein ikan dalam program MBG.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan ikan menjadi salah satu sumber protein yang didorong untuk masuk dalam menu MBG sehingga pihaknya siap menjadi offtaker atau penyerap dan pembeli hasil perikanan.

Menindaklanjuti kesiapan BGN, KKP akan menyelaraskan perencanaan produksi ikan dengan estimasi kebutuhan MBG, sekaligus memfasilitasi penyerapan hasil perikanan budi daya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026