Batam (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), membuka 20 jenis pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi bagi 657 pencari kerja dan peserta yang belum pernah kerja ber-KTP Batam.

Kepala Disnaker Kota Batam Yudi Suprapto mengatakan program tersebut ditujukan bagi warga yang belum bekerja, dengan prioritas peserta yang belum pernah mengikuti pelatihan dari Disnaker Batam.

“Pelatihan bersertifikasi ini gratis dan peserta hanya dapat memilih satu jenis pelatihan,” kata Yudi saat dihubungi di Batam, Rabu.

Sebanyak 20 jenis pelatihan yang dibuka mencakup bidang konstruksi, pengelasan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), desain, teknologi informasi, tata busana, kecantikan, serta pengoperasian alat berat.

Di antaranya pelatihan scaffolding, las 5G SMAW, bahasa Korea, menjahit tata busana, petugas K3, Ahli K3 Umum, desain grafis muda, welding inspector basic, las 3G FCAW, operator komputer, AutoCAD, forklift tingkat dasar, menjahit pola, operator K3, tata rias salon, fitter structure, welder 3G/4G, dan rigger.

“Dari berbagai program tersebut, pelatihan forklift menampung peserta terbanyak, yakni 48 orang, disusul tata rias salon sebanyak 45 orang,” katanya.

Ia menjelaskan, pendaftaran dibuka pada hari ini dan hingga siang hari ini, jumlah pendaftar tercatat mencapai 2.584 orang, jauh melebihi kuota 657 peserta yang tersedia. "Ini artinya masyarakat sangat antusias,” katanya.

Pelatihan berbasis keterampilan ini merupakan kedua kali dibuka kegiatan pada tahun 2026, pertama di awal tahun yang dianggarkan dengan APBD Murni, dengan 82 jenis unit kompetens. Yang sekarang ini dianggarkan melalui APBD-Perubahan,” katanya.

Yudi menjelaskan, peserta mendaftar melalui tautan yang disediakan Disnaker Batam, sedangkan proses seleksi dilakukan langsung oleh lembaga pelatihan kerja (LPK) yang menyelenggarakan pelatihan.

“Program ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan LPK di Kota Batam yang memenuhi persyaratan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka juga memiliki tenaga ahli sesuai bidang pelatihan masing-masing,” katanya.

Untuk persyaratan khusus, calon peserta pelatihan Ahli K3 Umum, petugas K3, dan operator K3 wajib memiliki pendidikan minimal D3 atau sederajat.

Sementara itu, peserta pelatihan las 4G dan 5G diutamakan memiliki pengalaman serta telah mengikuti pelatihan pengelasan tingkat dasar hingga 3G.

Disnaker Batam mengimbau masyarakat untuk memantau informasi lanjutan melalui akun Instagram dan TikTok resmi instansi tersebut, untuk informasi pendaftaran ulang dan tahap selanjutnya.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Senior Segara Research Institute YB Kadarusman mengatakan implementasi kewajiban sertifikasi halal atau Wajib Halal yang sedang dijalankan pemerintah dapat menjadi katalis pertumbuhan daya saing industri makan dan minum (mamin) menuju rantai pasok global.

“Pertama, dari transformasi dan scale-up industri formalisasi usaha mikro dan kecil (UMK), yaitu dengan mendorong UMK mamin masuk ke dalam ekosistem pencatatan formal dan standarisasi higienitas mutu pangan,” kata Kadarusman dalam acara diskusi publik di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, ia mengatakan peluang naik kelas sejalan dengan kondisi ekonomi makro untuk mendorong sektor swasta scale-up dari subsistensi mikro menuju industri berdaya saing.

“Selain itu, sertifikat halal membuka peluang UMK menjadi pemasok resmi bagi ritel modern, BUMN pangan, dan rantai waralaba,” ujar Kadarusman.

Ia mengatakan sertifikasi halal juga dapat diintegrasikan dengan upaya perluasan pasar ekspor halal global. Hal itu bisa dilakukan dengan implementasi kerja sama internasional jaminan produk halal (JPH) dengan otoritas halal negara mitra dagang.

Lebih jauh, Kadarusman mengatakan saling pengakuan lembaga halal luar negeri (MRA) atau prinsip resiprokalitas mempermudah produk makan dan minuman Indonesia menembus pasar ekspor Timur Tengah, Asia Tenggara (ASEAN), dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

“Label halal menjadi jaminan mutu dan integritas etis (thayyib) yang diminati pasar global dengan potensi pasar triliunan dolar,” ujar dia.

Selain itu, Kadarusman menilai aturan Wajib Halal juga diharapkan mampu menciptakan peluang kerja formal berkualitas, mulai dari jalur sektoral pengolahan pangan, hingga pertumbuhan profesi ekosistem halal.

“Menciptakan lapangan kerja formal baru bagi Auditor Halal, Penyelia Halal, analis laboratorium, dan konsultan penjaminan mutu,” kata dia.

Di sisi lain, Kadarusman menilai diperlukan juga langkah-langkah penyelarasan kepatuhan regulasi Wajib Halal dengan ketahanan ekonomi nasional.

“Pertama adalah timing, di mana penegakan dilakukan bertahap dan ada pendekatan edukasi. Terapkan masa transisi penegakan hukum (grace period), prioritaskan peringatan tertulis dan pembinaan administratif sebelum sanksi denda atau penarikan produk, guna mencegah gangguan pasokan ritel, terutama mamin,” ujar dia.

Kedua, efisiensi biaya dengan optimalisasi skema subsidi bagi UMK. Beberapa hal yang bisa didorong adalah perluasan alokasi sertifikasi self-declare tanpa biaya bagi pelaku usaha mamin mikro, serta melibatkan BUMN dan sektor swasta besar melalui program CSR/kemitraan rantai pasok untuk menutupi keterbatasan kuota fiskal APBN.

“Benefit increase, dengan mempercepat integrasi dan rekognisi lembaga halal luar negeri (MRA) untuk mencegah kelangkaan bahan baku impor industri mamin dan mendorong ekspor produk halal Indonesia. Bentuk Satgas Pengendalian Pasokan bersama Kementan (Kementerian Pertanian), Kemendag (Kementerian Perdagangan), dan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) guna meredam inflasi pangan,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan pemerintah telah menyediakan pemberian sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjelang Wajib Halal pada 18 Oktober ini.

"Untuk UMKM dan sejenisnya, gratis, tidak ada bayaran apa pun," kata Haikal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Adapun pemerintah telah menyediakan pemberian kuota sertifikasi halal gratis bagi 1,35 juta UMKM melalui program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) 2026. Pelaku usaha dapat mengajukan sertifikasi tersebut melalui sistem SiHalal.

Lebih lanjut, Haikal mengatakan bahwa regulasi Wajib Halal bukan merupakan larangan terbatas, pembatasan, maupun pemaksaan kepada pelaku usaha.

Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat, sekaligus kepastian berusaha bagi pelaku usaha.

"Halal bukan paksaan atau pembatasan. Bagi yang mau (melakukan sertifikasi) halal, langsung dapat. Sementara, bagi yang tidak mau (melakukan sertifikasi) halal, tidak ada sanksi," ujar Haikal.

Dalam implementasinya, pemerintah memastikan Wajib Halal dilaksanakan secara tertib, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan.

Selain itu, Haikal juga menegaskan bahwa tidak ada kebijakan untuk melakukan sweeping atau tindakan sejenis terhadap pelaku usaha di lapangan.

Selain itu, Haikal mengatakan pemerintah saat ini tengah menyusun ketentuan khusus bagi kondisi tertentu, khususnya bagi usaha mikro dan kecil (UMK), serta produk berupa bahan baku dan barang gunaan.

Hal ini, lanjut dia, agar implementasi Wajib Halal dapat berjalan secara tertib, menjamin keberlangsungan usaha, memberikan kepastian usaha, dan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kami melihat sertifikasi sebagai bagian dari transformasi tata kelola. Standar yang diterapkan menjadi sistem kerja nyata, terintegrasi dalam operasional dan mampu memastikan setiap proses berjalan konsisten, efisien serta bertanggung jawab

Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo mencatat nilai premi dari penjualan produk minyak sawit bersertifikat mencapai Rp190,78 miliar sepanjang Januari–September 2026, meningkat 47,87 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K Santosa mengatakan peningkatan nilai tersebut sejalan dengan penerapan sertifikasi keberlanjutan untuk memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus meningkatkan nilai tambah produk minyak sawit di pasar.

“Kami melihat sertifikasi sebagai bagian dari transformasi tata kelola. Standar yang diterapkan harus menjadi sistem kerja yang nyata, terintegrasi dalam operasional dan mampu memastikan setiap proses berjalan secara konsisten, efisien, serta bertanggung jawab,” kata Jatmiko dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan data perusahaan, nilai premi produk bersertifikat tersebut meningkat sebesar Rp61,76 miliar dari Rp129,02 miliar pada Januari–September 2025.

Nilai tersebut merupakan tambahan nilai ekonomi yang diperoleh melalui penjualan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan minyak inti sawit atau palm kernel oil (PKO) bersertifikat keberlanjutan.

Jatmiko menjelaskan penerapan standar keberlanjutan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi, tetapi juga membangun proses bisnis yang lebih terukur dan memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan.

Hingga Agustus 2026, sebanyak 67 pabrik kelapa sawit (PKS) dan 124 kebun yang dikelola PTPN IV PalmCo telah memperoleh sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), yakni standar internasional untuk produksi minyak sawit berkelanjutan.

Selain sertifikasi RSPO, perusahaan telah menerapkan standar sistem manajemen mutu ISO 9001 pada 176 unit, sistem manajemen lingkungan ISO 14001 pada 143 unit, serta Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada 191 unit.

Penguatan standar juga mencakup sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000 pada tiga unit serta sistem manajemen antipenyuapan ISO 37001 pada delapan unit.

Direktur Strategi dan Sustainability PTPN IV PalmCo Ugun Untaryo mengatakan penerapan standar tersebut menjadi bagian dari pengintegrasian prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola atau environmental, social, and governance (ESG) dalam kegiatan operasional perusahaan.

“Penerapan ESG tidak berhenti pada pemenuhan standar, tetapi bagaimana prinsip tersebut terintegrasi dalam proses bisnis,” ujar Ugun.

Menurut dia, salah satu penerapannya dilakukan melalui pengembangan ekonomi sirkular dengan mengoptimalkan pemanfaatan limbah kelapa sawit agar memiliki nilai ekonomi sekaligus mengurangi dampak kegiatan operasional terhadap lingkungan.

Perusahaan menilai penerapan sertifikasi keberlanjutan berpotensi memperluas akses pasar bagi produk sawit Indonesia, terutama pada pasar yang mensyaratkan pemenuhan standar lingkungan dan ketertelusuran produk.

Ke depan, PalmCo melanjutkan perluasan sertifikasi serta memperkuat penerapan prinsip ESG melalui peningkatan tata kelola, efisiensi penggunaan sumber daya, pengelolaan lingkungan, dan pengembangan ekonomi sirkular.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat ini mengimplementasi layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 hari sudah menyasar 131 kantor pertanahan (Kantah) dan ini merupakan "pilot project" tahap ketiga.

"Di tahap tiga pelaksanaan 'pilot project' PERINTIS 10 Hari ini, kami memperluas implementasinya di 36 Kantah. Dengan begitu, total Kantah yang melaksanakan PERINTIS 10 Hari sudah ada 131 Kantah," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Sesditjen PHPT), Kementerian ATR/BPN Heri Mulianto di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pelayanan tersebut telah memasuki tahap ketiga pelaksanaan setelah sebelumnya diterapkan di 17 Kantah pada tahap awal dan diperluas ke 78 Kantah pada 24 September 2026, implementasi layanan ini semakin diperluas dengan tambahan 36 Kantah.

Seiring dengan perluasan tersebut, Heri Mulianto meminta jajaran Kantah yang baru menjalankan PERINTIS 10 Hari untuk mensosialisasikan layanan tersebut kepada masyarakat.

Ia menekan bahwa jajaran perlu memanfaatkan berbagai platform agar informasi mengenai layanan tersebut dapat menjangkau lebih banyak pemohon layanan pertanahan.

Perluasan implementasi PERINTIS juga perlu diikuti kesiapan setiap Kantah dalam menjalankan mekanisme layanan. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor yang perlu diperhatikan, terutama dalam penetapan petugas yang bertanggung jawab melakukan verifikasi berkas.

"Jajaran di Kantah perlu memastikan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memahami kewajiban melakukan 'geotagging' pada saat pengecekan. Lalu, petugas verifikator yang telah ditunjuk harus memahami penerapan sistem 'first in first out' (FIFO) serta mekanisme fiktif positif dalam pemeriksaan akta setelah Sistem Pelaporan Akta berjalan. Pemahaman terhadap mekanisme tersebut merupakan bagian dari kesiapan pelaksanaan PERINTIS 10 Hari," ujarnya.

Adapun 36 Kantah yang mulai mengimplementasikan PERINTIS 10 Hari pada tahap ketiga 'pilot project_' antara lain Kantah Kota Banda Aceh, Kota Jambi, Kota Bengkulu, Kota Yogyakarta, Kota Palangkaraya, Kota Manado, Kota Palu, Kota Kendari, Kota Ambon, Kota Jayapura, Kota Ternate, Kota Serang, Kota Pangkal Pinang, dan Kota Gorontalo.

Selain itu, terdapat Kantah Kabupaten Manokwari, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Batang, Kota Bontang, Kabupaten Tapin, Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarbaru, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Malaka, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bangka Tengah.

"Dengan bertambahnya jumlah Kantah pelaksana, perluasan PERINTIS 10 Hari diharapkan semakin mendekatkan layanan Peralihan Hak Terintegrasi kepada masyarakat," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Dengan Pengukuran Terjadwal, masyarakat bisa memilih langsung opsi waktu pengukuran yang sudah dijadwalkan.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Virgo Eresta Jaya menyatakan layanan pengukuran terjadwal yang telah diterapkan di 462 kantor pertanahan (Kantah) merupakan upaya untuk membenahi alur kerja petugas ukur serta kepastian bagi masyarakat.

"Idenya layanan Pengukuran Terjadwal, simpul pekerjaannya kita perpendek. Dulu ada surat tugas dari kepala seksi pengukuran ke pelaksana, lalu ke juru ukur. Juru ukur mengerjakan lalu yang memetakan petugas pemetaan. Panjanglah. Kalau sekarang, simpulnya saya buat dua saja, petugas ukur sekaligus pemetaan," kata Virgo, di Jakarta, Senin.

Menurut dia, layanan tersebut menerapkan tujuh hari waktu tunggu kegiatan pengukuran dan lima hari proses penyelesaian Peta Bidang Tanah (PBT) setelah pengukuran, yang pelaksanaannya sudah diuji coba sejak Juli 2025 lalu.

Virgo menjelaskan, dengan Pengukuran Terjadwal, masyarakat bisa memilih langsung opsi waktu pengukuran yang sudah dijadwalkan. Waktu pengukuran jadi bisa disesuaikan dengan ketersediaan waktu yang dimiliki masyarakat.

Ia mengatakan bahwa konsep layanan ini, per harinya para petugas ukur mengerjakan satu berkas pengukuran berikut pemetaannya dengan waktu pengerjaan sesuai dengan durasi layanan Pengukuran Terjadwal, yaitu estimasi maksimal lima hari kerja.

"Dari transformasi layanan Pengukuran Terjadwal itu tentunya banyak perubahan terjadi, baik dari segi internal BPN seperti petugas ukur kami hingga masyarakat dalam hal ini pemohon agar siap dengan berkas yang harus lengkap," ujarnya.

Tak hanya dari sisi petugas ukur, Dirjen SPPR juga mengimbau masyarakat untuk memastikan kesiapan sebelum jadwal pengukuran, seperti memastikan batas-batas bidang tanah dengan pagar atau patok dan tidak ada masalah lain yang menimpa bidang tanah mereka.

Kesiapan ini juga tercantum dalam surat pernyataan yang akan dijelaskan oleh petugas loket dan ditandatangani oleh pemohon saat memasukkan berkas dan memilih jadwal pengukuran di Kantah.

"Kita juga berusaha edukasi pemohon. Kita sediakan surat pernyataan yang akan dijelaskan kepada petugas loket. Kalau misal petugas ukur kita datang kemudian ternyata tetangganya tidak setuju dengan batasnya, kita tutup ya berkasnya. Atau misalnya setelah kita petakan ternyata masuk ke kawasan hutan, atau masuk aset Barang Milik Negara (BMN) kita tutup ya," katanya lagi.

Transformasi layanan pertanahan juga diperkuat dengan pembenahan sumber daya manusia. Dalam hal ini, pembenahan juga menyentuh petugas loket yang menjadi lini awal dalam memastikan pemohon memahami mekanisme Pengukuran Terjadwal.

Menurut Virgo, petugas loket tidak hanya menerima berkas, namun perlu membacakan atau menjelaskan surat pernyataan kepada pemohon agar masyarakat memahami kesiapan yang harus dipenuhi sebelum memilih jadwal pengukuran.

Dengan cara tersebut, pemohon dapat mempertimbangkan kembali pengajuan apabila kondisi bidang tanah maupun persyaratannya belum siap, tidak menjadi tunggakan di kemudian hari.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa tidak ada penundaan implementasi kewajiban sertifikasi halal (Wajib Halal) yang akan dimulai pada 18 Oktober 2026.

“Wajib Halal tetap kita implementasikan mulai 18 Oktober 2026. Tidak ada penundaan,” kata Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Lebih lanjut, Haikal mengatakan pemerintah saat ini tengah menyusun ketentuan khusus bagi kondisi tertentu, khususnya bagi usaha mikro dan kecil (UMK), serta produk berupa bahan baku dan barang gunaan.

Hal itu, lanjut dia, agar implementasi Wajib Halal dapat berjalan secara tertib, menjamin keberlangsungan usaha, memberikan kepastian usaha, dan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah sedang menyusun ketentuan khusus bagi kondisi tertentu, khususnya bagi produk UMK dan produk impor, agar pelaksanaannya tetap tertib, proporsional, dan tidak mengganggu keberlangsungan usaha,” ujar Haikal.

Implementasi Wajib Halal dan pemastian kehalalan produk luar negeri, lanjutnya, bukan merupakan larangan terbatas, pembatasan, maupun pemaksaan kepada pelaku usaha.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat, sekaligus kepastian berusaha bagi pelaku usaha.

Dalam implementasinya, pemerintah memastikan Wajib Halal dilaksanakan secara tertib, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan.

Selain itu, Haikal juga menegaskan bahwa tidak ada kebijakan untuk melakukan sweeping atau tindakan sejenis terhadap pelaku usaha di lapangan.

Ia pun mengingatkan pelaku usaha dan masyarakat untuk mewaspadai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan BPJPH, terutama yang memanfaatkan momentum implementasi Wajib Halal.

“Modus tersebut dapat berupa komunikasi dengan mengatasnamakan BPJPH dan meminta pelaku usaha membayarkan sejumlah uang dengan alasan denda, sanksi, atau penyelesaian kewajiban sertifikasi halal,” kata Haikal.

Informasi resmi mengenai kebijakan dan implementasi Jaminan Produk Halal dapat diakses melalui laman resmi BPJPH, pada laman bpjph.halal.go.id.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Masyarakat diharapkan memanfaatkan layanan pertanahan secara langsung tanpa perantara. Sekali lagi saya sampaikan, tanpa perantara

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berkomitmen meningkatkan layanan pertanahan bagi masyarakat, untuk itu masyarakat diimbau tidak menggunakan perantara ketika mengurus dokumen pertanahan.

"Masyarakat diharapkan memanfaatkan layanan pertanahan secara langsung tanpa perantara. Sekali lagi saya sampaikan, tanpa perantara," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN Uunk Din Parunggi di Jakarta , Rabu.

Menurut dia, pengawasan ketat dan efisiensi sistem telah diterapkan Kementerian ATR/BPN untuk memastikan seluruh layanan peralihan hak terintegrasi dapat berjalan sesuai dengan standar serta ketentuan yang berlaku.

Dalam upaya menjaga mutu pelayanan, kata Uunk, setiap kepala kantor pertanahan diwajibkan untuk memantau langsung kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hasil kinerja tersebut nantinya dipublikasikan agar masyarakat dapat mengetahui transparansi dan rekam jejak kerja PPAT di wilayah masing-masing.

Selain itu, lanjut Uunk, pelaporan akta kini menerapkan prinsip fiktif positif serta metode First In First Out (FIFO). Penerapan metode ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta menjamin kepuasan masyarakat terhadap kepastian waktu penyelesaian layanan.

Kementerian ATR/BPN menggarisbawahi sertifikat tanah bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan bukti kepastian hukum yang memberikan rasa aman serta perlindungan bagi keluarga hingga generasi mendatang.

Untuk memberikan kemudahan, masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau ingin menyampaikan pengaduan terkait layanan pertanahan dapat menghubungi layanan resmi Kementerian ATR/BPN di nomor hotline WhatsApp 0811-1068-0000. Layanan pengaduan ini beroperasi setiap Senin hingga Jumat, pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB.

Transformasi layanan pertanahan ini menandai era baru tata kelola administrasi pertanahan yang modern, akuntabel, dan transparan. Dengan sistem ini, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang datang mengurus pertanahan tanpa kepastian kapan urusannya selesai.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026