Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberikan kepastian hukum atas tanah milik masyarakat hukum adat dengan mendaftarkan sebanyak 68 bidang tanah ulayat seluas 86,94 hektare.

"Kepastian hukum atas tanah ulayat perlu terus diperkuat melalui penatausahaan dan pendaftaran tanah," kata Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Kementerian ATR/BPN Bernadus Wijanarko di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, dalam dua tahun perjalanan Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN mencatat telah memberikan Hak Pengelolaan (HPL) terhadap 68 bidang tanah ulayat milik 16 kesatuan masyarakat hukum adat, yang luasnya mencapai 86,94 hektare.

Dengan tambahan pendaftaran tanah ulayat tersebut, kata dia, terhitung sejak 2023 hingga Oktober 2026 ini Kementerian ATR/BPN berhasil mendaftarkan 110 bidang tanah ulayat seluas 1.059 hektare yang dikelola oleh 31 masyarakat hukum adat.

Ia menjelaskan bahwa pada awal 2026, Kementerian ATR/BPN menargetkan pendaftaran 25 bidang tanah ulayat. Dari data per Oktober 2026, sudah terealisasi pendaftaran 48 bidang tanah ulayat, yang artinya melampaui target hingga 192 persen.

Sementara itu, untuk target pengadministrasian tanah ulayat sebanyak 50 bidang terealisasi sebanyak 86 bidang, atau mencapai 172 persen dari target.

"Dalam pelaksanaannya, Kementerian ATR/BPN tetap memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat serta hak-hak yang melekat pada tanah ulayat," ujarnya.

Dari sisi persebaran wilayah, pendaftaran tanah ulayat telah menjangkau 20 provinsi di Indonesia. Cakupan tersebut menunjukkan pelaksanaan penatausahaan dan pendaftaran tanah ulayat di berbagai daerah dengan tetap memperhatikan keberadaan serta hak-hak masyarakat hukum adat.

"Ke depan, Kementerian ATR/BPN terus mendorong penatausahaan dan pendaftaran tanah ulayat melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta pihak terkait. Kami berharap upaya ini dapat memperluas cakupan pendaftaran tanah ulayat sekaligus memperkuat kepastian hukum dengan tetap menghormati hak masyarakat hukum adat," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Solo, Jawa Tengah (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkontribusi terhadap peningkatan nilai ekonomi melalui pendaftaran tanah dan layanan pertanahan selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang mencapai Rp1.834,8 triliun.

"Selama dua tahun, terjadi peningkatan nilai ekonomi, baik yang bersumber dari PPh, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hak Tanggungan, sebesar Rp1.834,8 triliun," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN Dalu Agung Darmawan dalam keterangannya di Solo, Jumat.

Dalu Agung mengungkapkan bahwa kontribusi Kementerian ATR/BPN terhadap nilai ekonomi pada periode Oktober 2025 hingga Oktober 2026 mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya.

"Capaian satu tahun terakhir itu mengalami peningkatan sebanyak Rp1,30 triliun sehingga jika ditotal mencapai Rp917,05 triliun. Sementara di tahun sebelumnya (2024-2025) tercatat peningkatannya di angka Rp916,75 triliun," ujarnya.

Peningkatan nilai ekonomi tersebut sejalan dengan percepatan pendaftaran tanah yang terus dijalankan Kementerian ATR/BPN, di mana hingga saat ini, kata dia, sebanyak 129,9 juta bidang tanah telah terdaftar di Indonesia, dengan 97,2 juta bidang di antaranya telah bersertifikat.

Capaian tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Capaian tersebut terus meningkat melalui pelaksanaan program PTSL yang dimulai pada 2017 dan berlanjut hingga 2026 ini," kata dia.

Menurut Sekjen ATR/BPN, pendaftaran tanah menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat.

Selain memberikan perlindungan hukum bagi pemiliknya, sertifikat tanah juga dapat mendukung aktivitas ekonomi, termasuk melalui pemanfaatan tanah sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan melalui Hak Tanggungan.

Kementerian ATR/BPN juga terus berupaya meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat pemilik tanah, salah satunya dengan digitalisasi sertifikat tanah. Penerapan Sertifikat Elektronik dalam periode Oktober 2024 hingga Oktober 2026 ini sudah mencapai 8.873.736 terbitan.

"Sejak pertama kali diluncurkan pada Desember 2023 hingga sebelum periode tersebut, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan 1.053.823 Sertifikat Elektronik. Dengan demikian, total penerbitan Sertifikat Elektronik hingga Oktober 2026 mencapai sekitar 9,93 juta sertifikat," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menyatakan, kementerian berupaya menerapkan manajemen risiko dalam transformasi digital dengan pendekatan "Governance, Risk, and Compliance" atau GRC.

"Melalui pendekatan GRC diharapkan dapat membantu kita bergerak dari pengendalian yang reaktif menuju pengendalian yang berbasis data dan juga peringatan dini," kata Ossy di Jakarta, Kamis.

Ia menekankan kepada jajaran pegawai Kementerian ATR/BPN untuk memperkuat pengelolaan manajemen risiko melalui integrasi dengan proses bisnis dan transformasi digital.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengendalian internal, terutama dalam mengantisipasi potensi permasalahan yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan pertanahan dan tata ruang.

Penerapan manajemen risiko dalam transformasi digital perlu disertai penguatan proses bisnis, mulai dari alur kewenangan, validasi data, pemisahan fungsi, hingga mekanisme pengendalian.

Menurut Wamen Ossy, digitalisasi tidak serta-merta menghilangkan risiko apabila proses bisnis yang mendasarinya masih memiliki kelemahan. Sebagai contoh, dalam pelayanan peralihan hak, percepatan proses perlu tetap memperhatikan keandalan verifikasi, keabsahan dokumen, keamanan data, dan keterlacakan setiap tahapan pelayanan.

"Pelayanan yang cepat, tetapi mengandung risiko hukum bukanlah pelayanan yang berkualitas. Sebaliknya, pengendalian yang terlalu berlebihan hingga melumpuhkan pelayanan juga bukan manajemen risiko yang baik. Di sinilah diperlukan keseimbangan antara kecepatan, kepastian, dan pengendalian," ujar Wamen Ossy.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Kementerian ATR/BPN Einstein Al Makarima Muhammad menjelaskan seminar Governance, Risk, and Compliance (GRC) tahun 2026.

Seminar ini menjadi wadah pertukaran pengetahuan dan praktik baik, sekaligus menghimpun rekomendasi yang relevan dengan kebijakan agraria, pertanahan, dan tata ruang, untuk memperkuat pemahaman jajaran mengenai penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan dalam setiap siklus proses bisnis kementerian.

Melalui seminar GRC tahun 2026, Kementerian ATR/BPN juga mendorong penguatan sinergi antarunit kerja agar pelaksanaan kebijakan lebih selaras, tumpang tindih proses dapat dikurangi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas semakin baik.

"Hendaknya kesadaran akan manajemen risiko ini tercermin baik dalam perencanaan kegiatan, menetapkan keputusan, melaksanakan pengendalian, ataupun saat mengevaluasi pekerjaan," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kami terus berupaya menangani setiap kasus pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk melindungi hak-hak masyarakat dan memberikan kepastian hukum

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menyelesaikan sebanyak 3.018 kasus pertanahan dan menjadi salah satu fokus yang dikerjakan dan dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kepastian hak atas tanah masyarakat.

"Kami terus berupaya menangani setiap kasus pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk melindungi hak-hak masyarakat dan memberikan kepastian hukum," kata Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Kementerian ATR/BPN Iljas Tedjo Prijono dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan data kasus pertanahan periode 2024-2025, Kementerian ATR/BPN mencatat total ada 5.652 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.135 kasus atau 37,77 persen telah diselesaikan, sedangkan 3.517 kasus lainnya masih dalam proses penanganan.

Sementara itu, pada periode 2025-2026, tercatat ada 4.102 kasus pertanahan masuk. Dari jumlah tersebut, 883 kasus telah diselesaikan dan 3.219 kasus atau 78,47 persen masih dalam proses penanganan.

"Upaya tersebut telah membuahkan hasil dengan diselesaikannya 3.018 kasus pertanahan selama dua tahun terakhir ini," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa dalam menangani kasus pertanahan, koordinasi dengan seluruh pihak terkait diperlukan untuk mendukung proses penyelesaian sesuai kewenangan dan aturan hukum yang berlaku

"Kementerian ATR/BPN terus memperkuat kerja sama dengan berbagai stakeholders, termasuk aparat penegak hukum (APH). Kerja sama ini adalah bagian penting, yang bisa memastikan waktu penanganan kasus pertanahan berjalan efektif," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hingga kini terus menjalankan sertifikasi bidang-bidang tanah di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan pulau kecil terluar untuk memberikan kepastian hukum atas tanah di kawasan tersebut.

"Sertifikasi bidang-bidang tanah yang ada di pulau kecil terluar bukan sekadar menerbitkan dokumen hak atas tanah. Lebih dari itu, sertifikasi memberikan kepastian hukum mengenai penguasaan dan pemilikan tanah sekaligus menjadi bagian dari upaya negara menjaga dan menata kawasan strategis," kata Direktur Penatagunaan Tanah, Kementerian ATR/BPN Muhammad Tansri di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pulau-pulau kecil terluar yang berada di ujung Indonesia tidak hanya menjadi bagian dari bentang wilayah kepulauan, namun juga memiliki posisi strategis bagi negara. Terletak di kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil tersebut harus dijaga dengan kepastian hukum atas tanahnya.

Tansri mengatakan, sertifikasi tersebut mencakup bidang tanah di kawasan pesisir daratan, pulau-pulau kecil yang berpenduduk maupun tidak berpenduduk, serta pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Sertifikasi tanah diarahkan untuk memberikan perlindungan hukum atas aset negara, menjamin kepastian hukum bagi masyarakat pesisir, serta mendukung pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau Kecil Terluar, Indonesia memiliki 111 pulau kecil terluar yang tersebar di 22 provinsi. Sebanyak 87 pulau di antaranya sudah bersertifikat dan sisanya masih dalam proses sertifikasi.

Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Penatagunaan Tanah dari Sistem Informasi Pulau Badan Informasi Geospasial (BIG), jumlah pulau-pulau kecil di Indonesia mencapai 17.343 pulau.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 15.977 pulau bidang tanahnya belum disertifikatkan, sedangkan 17 pulau lainnya belum teridentifikasi. Pulau yang masuk dalam kategori pulau-pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km persegi beserta kesatuan ekosistemnya.

"Saat ini sebanyak 1.349 pulau telah disertifikatkan. Namun, masih terdapat pekerjaan besar yang perlu dilakukan untuk memastikan kepastian hukum pertanahan di pulau-pulau Indonesia," katanya.

Ia menjelaskan bahwa sertifikat yang dimaksud bukanlah sertifikat atas pulaunya secara keseluruhan, melainkan hasil dari pendaftaran bidang-bidang tanah yang ada di pulau tersebut. Dengan adanya bidang yang bersertifikat, sebuah pulau telah terdata dan teridentifikasi secara hukum sehingga meminimalisir potensi klaim dari pihak asing.

Kepastian hukum ini menjadi krusial untuk memetakan kondisi penguasaan tanah di pulau-pulau kecil secara jelas. Melalui data Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T), pemerintah dapat memahami dinamika pertanahan di lapangan, memitigasi potensi konflik, sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak.

Bagi negara, kepastian hak atas tanah tersebut menjadi bentuk upaya menjaga kawasan strategis dan menata pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sementara bagi masyarakat pesisir, kepastian hak memberikan perlindungan hukum atas tanah yang mereka tempati dan manfaatkan sehari-hari.

"Kita harus memastikan pulau-pulau kecil terluar memiliki kepastian hukum dan penataan ruang yang jelas. Jika hak masyarakat terlindungi dan aset negara terjaga, pemanfaatan wilayah dapat dilakukan secara tertib dan berkelanjutan. Menjaga pulau terluar berarti menjaga kedaulatan Indonesia," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) platform peta digital yang dapat diakses melalui bhumi.atrbpn.go.id untuk mengetahui informasi pertanahan melalui gambaran letak dan bentuk bidang tanah serta nilai tanah di suatu wilayah.

"Lewat Bhumi ATR/BPN, masyarakat bisa menelusuri lokasi dan melihat informasi geospasial dengan lebih mudah," kata Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Bhumi ATR/BPN Hendy Pranabowo di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, salah satu informasi yang bisa diperoleh melalui Bhumi ATR/BPN adalah peta bidang tanah, yang menampilkan gambaran posisi dan bentuk bidang tanah yang telah terpetakan.

Selain itu, tersedia informasi Zona Nilai Tanah (ZNT) untuk memberikan gambaran nilai tanah di lokasi tertentu berdasarkan data yang ditampilkan.

Bhumi ATR/BPN juga menyediakan data 3D satuan rumah susun (strata title), berupa visualisasi unit rusun dan apartemen di sejumlah menara di berbagai kota di Indonesia, serta informasi geospasial pertanahan dan tata ruang lainnya.

"Kami berharap platform ini membantu masyarakat mengenali informasi pertanahan di suatu wilayah," ujar Hendy Pranabowo seperti dikutip dalam keterangannya.

Informasi yang tersedia dalam Bhumi ATR/BPN dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh masyarakat umum, namun juga oleh pemerintah dan kalangan profesional yang membutuhkan data geospasial untuk mendukung kegiatan maupun perencanaan wilayah. Ketersediaan informasi ini sekaligus mendukung keterbukaan informasi publik di bidang pertanahan.

Meski demikian, masyarakat perlu memahami fungsi dan batasan informasi yang ditampilkan pada Bhumi ATR/BPN. Peta digital tersebut jadi sarana untuk menelusuri informasi geospasial, namun tidak menggantikan sertipikat tanah maupun menjadi penetapan resmi mengenai status hukum suatu bidang tanah.

"Informasi di Bhumi perlu dipahami sesuai fungsi dan peruntukannya. Kalau masyarakat butuh kepastian soal data atau status hukum bidang tanah, silakan lakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan sesuai prosedur yang berlaku," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

Data yang sudah dialihmediakan mencapai 80 persen. Kita akan tarik data dari server pusat untuk menerbitkan kembali Buku Tanah pengganti

Jakarta (ANTARA) - Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir karena 80 persen data pertanahan telah dialihmediakan sehingga dapat membantu proses penelusuran informasi dan pemulihan dokumen yang terdampak kebakaran.

"Data yang sudah dialihmediakan mencapai 80 persen. Kita akan tarik data dari server pusat untuk menerbitkan kembali Buku Tanah pengganti," kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat Hasan Basri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa BPN bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang berkoordinasi untuk memastikan layanan pertanahan bagi masyarakat bisa berjalan setelah kebakaran melanda Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Karawang pada Rabu (14/10) malam.

Hasan Basri menjelaskan, data pertanahan yang telah dialihmediakan dapat menjadi sumber untuk menelusuri kembali informasi yang dibutuhkan dalam pemulihan administrasi pertanahan.

Untuk saat ini, kondisi arsip fisik yang terdampak kebakaran masih perlu didata dan diperiksa untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.

"Untuk sertifikat kan umumnya dipegang oleh masyarakat, jadi insyaallah data aman," ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan, pelayanan pertanahan bagi warga Kabupaten Karawang untuk sementara disiapkan di Islamic Center Karawang.

Pemkab Karawang telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menyiapkan layanan laporan kehilangan di kantor Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Karawang. Sementara itu, pendataan dan pemeriksaan arsip yang terdampak kebakaran terus diperlukan untuk menentukan langkah pemulihan dokumen.

Kementerian ATR/BPN bersama Pemkab Karawang akan terus berkoordinasi dalam upaya pemulihan pelayanan pertanahan pascakebakaran. Sejalan dengan itu, masyarakat diimbau mengikuti informasi resmi dari Kantah Kabupaten Karawang mengenai lokasi, mekanisme, dan jadwal pelayanan sementara.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Jangan sampai ini semakin buruk akibat eksploitasi yang berlebih-lebihan penggunaan air dalam tanah, cekungan air tanah. Ini harus diatur, harus ditertibkan, termasuk yang digunakan untuk berusaha

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan cekungan air tanah harus menjadi penyangga saat musim kering dan penggunaannya perlu dikurangi agar mencegah penurunan permukaan tanah (land subsidence).

"Terkait air bawah tanah. Cekungan air tanah ini menjadi penyangga pada saat musim kering. Oleh karena itu kita mengurangi penggunaannya supaya tidak terjadi land subsidence, tetapi ini tetap digunakan sebagai penyangga musim kering, dan tadi harus dikendalikan secara ketat agar tidak memicu atau memperburuk land subsidence," ujar AHY dalam dalam Rapat Koordinasi Swasembada Air Nasional di Jakarta, Kamis.

Dia juga menekankan pentingnya penertiban perizinan berusaha dan penggunaan sumber daya air tanah dalam rangka mencegah terjadinya land subsidence, terutama di kota-kota besar.

"Ini juga penting, penertiban perizinan berusaha dan penggunaan sumber daya air. Jadi hari ini kita mengalami yang namanya land subsidence, saya rasa kita semua sudah sangat familiar bahwa peristiwa atau fenomena penurunan permukaan tanah ini terus terjadi, terutama di kota-kota besar. Jangan sampai ini semakin buruk akibat eksploitasi yang berlebih-lebihan penggunaan air dalam tanah, cekungan air tanah. Ini harus diatur, harus ditertibkan, termasuk yang digunakan untuk berusaha," kata AHY.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Jakarta menjadi kawasan paling terdampak akibat naiknya permukaan air laut.

Jakarta merupakan kawasan yang paling terdampak akibat naiknya permukaan air laut sekaligus penurunan permukaan tanah akibat land subsidence yang disebabkan oleh ekstraksi air tanah yang berlebihan dan beban pembangunan kota yang juga tidak semakin ringan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, lanjutnya, maka aliran air dari hulu menuju hilir harus diperbaiki

Dia menekankan bahwa isu tata ruang ini harus dalam pengawalan secara serius agar tidak ada penyalahgunaan agar air tetap bersih dan kapasitasnya tetap terjaga, sehingga bisa menjadi sumber yang bisa dikonsumsi oleh rumah tangga maupun industri.

Jika hal tersebut terealisasi, ucap AHY, maka secara signifikan mengurangi potensi banjir ke wilayah hilir dan menahan tekanan akibat naiknya permukaan air yang menciptakan ancaman banjir rob yang mengintai masyarakat pesisir.

Karena itu, pihaknya hendak membangun giant sea wall, tanggul laut ultra raksasa di sepanjang pesisir utara Jawa. Panjang pembangunan tanggul ini sekitar 500-700 kilometer dengan estimasi 80 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.298 triliun dengan waktu pengerjaan 15-20 tahun.

Adapun secara jangka pendek, pemerintah menawarkan pendekatan yang sifatnya lebih alami, seperti rehabilitasi mangrove sebagai benteng alami yang menjadi prioritas. Upaya ini dilakukan untuk menyelamatkan masyarakat dan lingkungan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat ini mengimplementasi layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 hari sudah menyasar 131 kantor pertanahan (Kantah) dan ini merupakan "pilot project" tahap ketiga.

"Di tahap tiga pelaksanaan 'pilot project' PERINTIS 10 Hari ini, kami memperluas implementasinya di 36 Kantah. Dengan begitu, total Kantah yang melaksanakan PERINTIS 10 Hari sudah ada 131 Kantah," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Sesditjen PHPT), Kementerian ATR/BPN Heri Mulianto di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pelayanan tersebut telah memasuki tahap ketiga pelaksanaan setelah sebelumnya diterapkan di 17 Kantah pada tahap awal dan diperluas ke 78 Kantah pada 24 September 2026, implementasi layanan ini semakin diperluas dengan tambahan 36 Kantah.

Seiring dengan perluasan tersebut, Heri Mulianto meminta jajaran Kantah yang baru menjalankan PERINTIS 10 Hari untuk mensosialisasikan layanan tersebut kepada masyarakat.

Ia menekan bahwa jajaran perlu memanfaatkan berbagai platform agar informasi mengenai layanan tersebut dapat menjangkau lebih banyak pemohon layanan pertanahan.

Perluasan implementasi PERINTIS juga perlu diikuti kesiapan setiap Kantah dalam menjalankan mekanisme layanan. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor yang perlu diperhatikan, terutama dalam penetapan petugas yang bertanggung jawab melakukan verifikasi berkas.

"Jajaran di Kantah perlu memastikan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memahami kewajiban melakukan 'geotagging' pada saat pengecekan. Lalu, petugas verifikator yang telah ditunjuk harus memahami penerapan sistem 'first in first out' (FIFO) serta mekanisme fiktif positif dalam pemeriksaan akta setelah Sistem Pelaporan Akta berjalan. Pemahaman terhadap mekanisme tersebut merupakan bagian dari kesiapan pelaksanaan PERINTIS 10 Hari," ujarnya.

Adapun 36 Kantah yang mulai mengimplementasikan PERINTIS 10 Hari pada tahap ketiga 'pilot project_' antara lain Kantah Kota Banda Aceh, Kota Jambi, Kota Bengkulu, Kota Yogyakarta, Kota Palangkaraya, Kota Manado, Kota Palu, Kota Kendari, Kota Ambon, Kota Jayapura, Kota Ternate, Kota Serang, Kota Pangkal Pinang, dan Kota Gorontalo.

Selain itu, terdapat Kantah Kabupaten Manokwari, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Batang, Kota Bontang, Kabupaten Tapin, Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarbaru, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Malaka, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bangka Tengah.

"Dengan bertambahnya jumlah Kantah pelaksana, perluasan PERINTIS 10 Hari diharapkan semakin mendekatkan layanan Peralihan Hak Terintegrasi kepada masyarakat," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan lebih dari 20 ribu transmigran kini telah memiliki sertifikat tanah seiring dengan upaya pemerintah mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi.

Ia menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan tersebut menjadi salah satu prioritas Kementerian Transmigrasi untuk memberikan kepastian hukum atas tanah yang telah ditempati dan dikelola masyarakat selama bertahun-tahun.

"Sudah lebih dari 20.000 mereka sekarang punya sertifikat para transmigran ini, Alhamdulillah," kata Iftitah dalam Workshop dan Media Gathering Kehumasan Kementerian Transmigrasi 2026 di Batam, Kepulauan Riau, Jumat.

Menurut dia, percepatan sertifikasi dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terutama untuk menyelesaikan persoalan kepemilikan tanah yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Ia menyebutkan terdapat transmigran yang sebelumnya harus menunggu hingga 25 tahun untuk memperoleh sertifikat atas tanah yang ditempatinya.

"Ada yang sudah 25 tahun enggak punya sertifikat, kini punya sertifikat," ujar dia.

Iftitah menjelaskan penyelesaian persoalan pertanahan merupakan bagian dari program Trans Tuntas yang diarahkan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah transmigran sekaligus mendukung pemanfaatannya bagi kegiatan ekonomi masyarakat.

Menurut dia, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah penyelesaian status tanah usaha transmigran yang pada masa lalu belum seluruhnya dilengkapi pengukuran dan penetapan batas bidang tanah secara jelas.

Ia menjelaskan dalam penyelenggaraan transmigrasi sebelumnya, masyarakat umumnya memperoleh lahan tempat tinggal beserta rumah serta alokasi lahan usaha I dan lahan usaha II.

Namun, dalam sejumlah kasus, lokasi dan batas lahan usaha yang dialokasikan kepada transmigran belum ditetapkan secara memadai sehingga proses sertifikasinya membutuhkan penanganan lebih lanjut.

"Jadi jangankan sertifikat, batasnya yang mana aja mereka bingung," ujar dia.

Iftitah mengatakan penyelesaian persoalan tersebut memerlukan dukungan pengukuran kadastral untuk memastikan letak dan batas bidang tanah sebelum proses penerbitan sertifikat dapat dilakukan.

Selain kepastian hukum, ia menilai penyiapan lahan juga penting agar tanah usaha yang telah dialokasikan kepada transmigran dapat dimanfaatkan secara produktif, terutama untuk kegiatan pertanian.

Menurut dia, pemerintah kini lebih menekankan kualitas penyelenggaraan transmigrasi, termasuk penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat yang telah lama menetap di kawasan transmigrasi.

"Karena perubahan tidak selalu mengganti, tapi juga memperbaiki yang lama," ucapnya.

Berdasarkan data Kementerian Transmigrasi pada Februari 2026, sebanyak 13.248 bidang sertifikat hak milik (SHM) telah dibagikan kepada transmigran di 22 provinsi sepanjang 2025 melalui program Trans Tuntas.

Pada 2026, Kementerian Transmigrasi menargetkan penerbitan 11.288 bidang SHM bagi transmigran di 61 lokasi sebagai bagian dari percepatan penyelesaian persoalan pertanahan.

Sementara itu, Kementerian Transmigrasi pada Juli 2026 menyebut masih terdapat lebih dari 80 ribu transmigran yang belum memperoleh sertifikat atas sekitar 129 ribu bidang tanah.

Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada September 2026, Kementerian Transmigrasi juga menetapkan target penerbitan 3.254 SHM dan penyelesaian 29 kasus tumpang tindih lahan transmigrasi pada 2027.

Iftitah menekankan penyelesaian persoalan pertanahan tetap menjadi perhatian pemerintah agar masyarakat transmigrasi memperoleh kepastian hak sekaligus memiliki kesempatan lebih baik untuk mengembangkan kegiatan usaha dan meningkatkan kesejahteraan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Nilai tanah merupakan hasil interaksi lokasi, aksesibilitas, infrastruktur, tata ruang, aktivitas ekonomi, kepastian hukum, dan lain-lain

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan mengatakan, integrasi data hak atas tanah, tata ruang, dan nilai tanah penting untuk mendukung penyelesaian berbagai persoalan tata ruang dan wilayah.

"Ketika kita memiliki satu peta tanah, kita mengetahui status haknya, kita mengetahui pemanfaatannya, rencana tata ruangnya, infrastrukturnya, serta informasi mengenai nilai tanahnya secara sama," kata Ossy di Jakarta, Kamis.

Menurut Wamen Ossy, integrasi tersebut dibutuhkan karena data hak, ruang, dan nilai tanah masih terlalu sering berjalan dalam sistem dan basis data masing-masing.

Padahal, ketiganya kata dia, bertemu pada bidang tanah yang sama. Kondisi tersebut juga perlu diantisipasi karena nilai tanah dapat berubah ketika terjadi perubahan aksesibilitas, pembangunan infrastruktur, aktivitas ekonomi, maupun tata ruang di suatu wilayah.

"Tanahnya tidak berpindah. Luasnya juga tidak berubah. Tetapi, nilai ekonominya dapat berubah secara drastis karena nilai tanah bukan sekadar angka rupiah per meter persegi," ujarnya.

Dalam kondisi tersebut, Wamen Ossy menilai profesi penilai memiliki peran strategis untuk menjelaskan perubahan nilai tanah sekaligus faktor yang mempengaruhinya.

Dengan dukungan data yang terintegrasi, informasi nilai tanah tidak hanya digunakan untuk mengetahui besaran nilai suatu bidang, namun juga untuk membaca perkembangan kawasan, melihat dampak pembangunan infrastruktur, dan memahami konsekuensi ekonomi dari suatu keputusan tata ruang.

"Jangan sampai kita memiliki peta hak yang baik, peta tata ruang yang baik, peta nilai tanah yang baik, tapi ketiganya hidup di dunia yang berbeda, terfragmentasi di sana-sini. Ketika ketiganya dapat terhubung, kita tidak hanya akan mengetahui di mana tanah berada, tetapi juga siapa yang memiliki hak, apa yang dapat dilakukan di atasnya, dan bagaimana nilai ekonominya berkembang," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Masyarakat diharapkan memanfaatkan layanan pertanahan secara langsung tanpa perantara. Sekali lagi saya sampaikan, tanpa perantara

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berkomitmen meningkatkan layanan pertanahan bagi masyarakat, untuk itu masyarakat diimbau tidak menggunakan perantara ketika mengurus dokumen pertanahan.

"Masyarakat diharapkan memanfaatkan layanan pertanahan secara langsung tanpa perantara. Sekali lagi saya sampaikan, tanpa perantara," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN Uunk Din Parunggi di Jakarta , Rabu.

Menurut dia, pengawasan ketat dan efisiensi sistem telah diterapkan Kementerian ATR/BPN untuk memastikan seluruh layanan peralihan hak terintegrasi dapat berjalan sesuai dengan standar serta ketentuan yang berlaku.

Dalam upaya menjaga mutu pelayanan, kata Uunk, setiap kepala kantor pertanahan diwajibkan untuk memantau langsung kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hasil kinerja tersebut nantinya dipublikasikan agar masyarakat dapat mengetahui transparansi dan rekam jejak kerja PPAT di wilayah masing-masing.

Selain itu, lanjut Uunk, pelaporan akta kini menerapkan prinsip fiktif positif serta metode First In First Out (FIFO). Penerapan metode ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta menjamin kepuasan masyarakat terhadap kepastian waktu penyelesaian layanan.

Kementerian ATR/BPN menggarisbawahi sertifikat tanah bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan bukti kepastian hukum yang memberikan rasa aman serta perlindungan bagi keluarga hingga generasi mendatang.

Untuk memberikan kemudahan, masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau ingin menyampaikan pengaduan terkait layanan pertanahan dapat menghubungi layanan resmi Kementerian ATR/BPN di nomor hotline WhatsApp 0811-1068-0000. Layanan pengaduan ini beroperasi setiap Senin hingga Jumat, pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB.

Transformasi layanan pertanahan ini menandai era baru tata kelola administrasi pertanahan yang modern, akuntabel, dan transparan. Dengan sistem ini, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang datang mengurus pertanahan tanpa kepastian kapan urusannya selesai.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026